Jabarkan Tolok ukur dari Kebebasan pers di Indonesia

Tolok ukur kebebasan pers di Indonesia adalah kedaulatan rakyat yang berlandaskan kepada prinsip demokrasi. Dalam tolok ukur ini termuat tiga aspek penting yaitu aturan hukum, pedoman kerja, dan pengawasan kebebasan pers. Di Indonesia, tolok ukur kebebasan pers terbagi menjadi tiga yaitu Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Dewan Pers. Fungsi aturan hukum berada dalam Undang-Undang Pers dan pedoman kerja diatur di dalam Kode Etik Jurnalistik, sedangkan Dewan Pers berperan sebagai pengawas kebebasan pers bersama dengan masyarakat.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadikan pers dan kebebasan pers yang diatur dalam Undang-Undang Pers sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi. Pernyataan ini berdasarkan kepada putusan Mahkamah Agung Nomor 1608 K/PID/2005 dan Nomor 903 K/PDT/2005. Kehadiran pers bebas dilandasi oleh keberadaan instrumen hukum dan kode etik jurnalistik. Tujuan dari kedua instrumen ini adalah sebagai pencegahan atas penyalahgunaan kebebasan pers. Mahkamah Agung berpendapat bahwa kebebasan pers dapat mengalami pembatasan ketika diberikan hukuman atas tindak pidana. Sebagai bentuk pencegahan, Undang-Undang Pers harus didahulukan dalam setiap persoalan yang dialami oleh pelaku pers terkait dengan tindak pidana. Setelah permasalahan selesai atau tidak dapat diselesaikan melalui Undang-Undang Pers, hukum lain baru dapat diberlakukan. Dewan Pers dalam hal ini bertugas melakukan pemeriksaan dan memastikan terpenuhinya hak jawab terhadap pelaku pers yang menerima tindak pidana. Kondisi ini memastikan agar masalah pemberitaan yang keliru dapat diselesaikan tanpa harus melewati jalur pengadilan.