Jabarkan Proses anggaran dari Kebijakan moneter dan fiskal Jepang

Biro Anggaran dari Kementerian Keuangan berada di jantung proses politik karena menyusun anggaran nasional setiap tahun. Tanggung jawab ini menjadikannya fokus utama kelompok kepentingan dan kementerian lain yang bersaing untuk mendapatkan dana yang terbatas. Proses penganggaran umumnya dimulai segera setelah dimulainya tahun fiskal baru pada tanggal 1 April. Kementerian dan lembaga pemerintah menyiapkan permintaan anggaran dengan berkonsultasi dengan Dewan Riset Kebijakan.

Pada musim gugur setiap tahun, pemeriksa Biro Anggaran meninjau permintaan ini dengan sangat rinci, sementara pejabat tinggi Kementerian Keuangan menyusun kontur umum anggaran baru dan distribusi pendapatan pajak. Selama musim dingin, setelah rilis draf anggaran kementerian, kampanye oleh masing-masing anggota Diet untuk konstituen mereka dan kementerian yang berbeda untuk revisi dan alokasi tambahan menjadi intens. Para pemimpin koalisi dan pejabat Kementerian Keuangan berkonsultasi tentang rancangan anggaran akhir, yang umumnya disahkan oleh Diet pada akhir musim dingin.

Secara garis besar, proses tersebut mengungkapkan karakteristik dasar dari dinamika politik Jepang: bahwa terlepas dari cita-cita yang sering dikemukakan tentang "harmoni" dan "konsensus", kepentingan, termasuk kepentingan birokrasi, berada dalam posisi yang kuat. Para pemimpin politik dan pejabat Biro Anggaran membutuhkan keterampilan yang tinggi untuk mencapai kompromi yang dapat diterima bersama. Citra "Japan Incorporated," di mana harmoni dan kebulatan suara hampir otomatis, memungkiri realitas persaingan yang intens. Sistem akhir abad kedua puluh berhasil sejauh keterampilan politik dan apresiasi kepentingan bersama meminimalkan antagonisme dan menjaga keseimbangan kekuasaan di antara kelompok-kelompok. Namun, tidak jelas apakah sistem ini akan berlanjut karena Jepang menghadapi masalah seperti meningkatnya ketimpangan sosial dan masyarakat yang menua.