Jabarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dari Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Kedudukan dari MK sendiri sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu kewenangan yang dimiliki MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Istilah pengujian undang-undang tersebut lebih dikenal dengan constitutional review. Undang-Undang yang akan diuji dianggap telah merugikan hak konstitusional pemonohon constitutional review. Kewenangan lain yang dimiliki oleh MK adalah Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Secara makna dari Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakkan hak pengujian undamg-undang terhadap Undang-Undang Dasar serta forum peradilan yang khusus untuk memutuskan pendapat lembaga DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat atau telah melanggar hal-hal lain tertentu yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar sehingga dapat diberhentikan.

Sedangkan secara fungsi dari MK sendiri yaitu sebagai pengawal demokrasi, fungsi lain yaitu sebagai penafsir akhir konstitusi, serta fungsi pelindung idiologi negara, dan fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi negara. Fungsi MK yang dalam kaitanya perlindungan HAM yaitu yaitu sebagai pelindung hak konstitusional warga negara, artinya MK memiliki fungsi sebagai penjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara. Kaitanya dengan perlindungan HAM tentunya MK memiliki peran yang sangat setrategis dalam melakukan perlindungan HAM, mengingat secara yuridis hak-hak warga negara diatur dalam undang-undang.