Jelaskan Pemilihan Perdana Menteri dari Kabinet Muhyiddin

Menyusul kekosongan pemerintahan, Yang di-Pertuan Agong memanggil semua anggota parlemen ke Istana Negara pada 26 dan 27 Februari 2020 dengan tujuan memberikan hak kepada setiap anggota parlemen untuk memilih Perdana Menteri baru. Pakatan Harapan sebelumnya mencalonkan Mahathir kembali sebagai Perdana Menteri, kemudian merubah keputusannya untuk mencalonkan Anwar Ibrahim untuk jabatan tersebut berdasarkan janji Mahathir untuk menyerahkan kepemimpinan dan pemerintahan kepada Anwar sebelum menarik kembali pencalonan tersebut sekali lagi. Mahathir kembali mendapat dukungan dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU), kemudian Barisan Nasional (BN), PAS, Partai Warisan Sabah (WARISAN), Gabungan Partai Sarawak (GPS) dan partai politik lain yang diwakili di Parlemen untuk menjadi Perdana Menteri. Namun, BN, PAS dan GPS menolak Partai Tindakan Demokratik (DAP) bergabung dengan pemerintahan baru, dengan cara yang sama Mahathir menentang "kleptokrat dan pengkhianat".

Pada 28 Februari 2020, Istana Negara menyatakan bahawa tidak ada calon Perdana Menteri, termasuk Mahathir, Anwar, atau Muhyiddin memperoleh mayoritas di Dewan Rakyat untuk membentuk pemerintahan. Oleh karena itu, Raja memberi peluang lagi kepada para pemimpin semua partai politik yang diwakili di Parlemen untuk mencalonkan Perdana Menteri yang baru pada hari berikutnya. Hasilnya, Raja telah memutuskan untuk melantik Muhyiddin sebagai Perdana Menteri berdasarkan Pasal 40(2)(a) dan 43(2)(a) Konstitusi Federal setelah Raja yakin bahwa Muhyiddin memiliki mayoritas di Dewan Rakyat.

Partai Islam Se-Malaysia menyatakan Muhyiddin telah didukung 114 anggota parlemen mewakili BERSATU, BN, PAS, PBS dan GPS. Gabungan Partai Sarawak tidak bergabung dengan aliansi Perikatan Nasional, tetapi hanya memberi dukungan bersyarat kepada Muhyiddin. Terlepas dari klaim Mahathir bahwa dirinya mendapat dukungan dari 114 anggota parlemen untuk kembali ke posisi Perdana Menteri pada malam sebelum Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8.