Jabarkan Hak pekerja dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi mengatur hak pekerja untuk berserikat secara bebas di serikat buruh. Pada tahun 2003, sekitar 10,5 juta pekerja, 19,6% dari seluruh karyawan, tergabung dalam serikat pekerja. Serikat pekerja bebas dari kendali dan pengaruh pemerintah. Konfederasi Serikat Buruh Jepang, yang mewakili 6,8 juta pekerja dan dibentuk pada tahun 1989 melalui penggabungan beberapa konfederasi, adalah organisasi buruh terbesar.

Beberapa pegawai negeri, termasuk anggota Pasukan Bela Diri, polisi, dan pemadam kebakaran tidak diizinkan untuk membentuk serikat pekerja atau mogok. Pembatasan ini telah menyebabkan perselisihan yang berlangsung lama dengan Komite ILO tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi mengenai kepatuhan terhadap Konvensi ILO 98 tentang hak untuk berorganisasi dan berunding secara kolektif. Komite telah mengamati bahwa pegawai negeri ini memiliki kapasitas yang terbatas untuk berpartisipasi dalam proses penentuan upah mereka dan telah meminta Pemerintah untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendorong negosiasi dengan pegawai negeri. Pemerintah menetapkan gaji pegawai pemerintah berdasarkan rekomendasi dari Otoritas Kepegawaian Nasional independen.

Hukum pelecehan seksual di tempat kerja

Undang-undang Kesempatan Kesetaraan Kerja Jepang yang dibuat pada tahun 1972 hanya menyarankan atau merekomendasikan pengusaha untuk mengambil tindakan untuk mencegah pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah kategori kasus perburuhan yang paling banyak dilaporkan di Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial di Jepang.

Pada tahun 1999 Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan Kerja direvisi dan ketentuan ditambahkan yang mengharuskan pengusaha untuk mengambil tindakan untuk mencegah pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. Itu direvisi lagi pada tahun 2007 untuk memasukkan korban laki-laki, dan direvisi lagi pada tahun 2014 untuk memasukkan pelecehan seksual sesama jenis.

Hak untuk berorganisasi dan berunding bersama

Konstitusi memberi serikat pekerja hak untuk berorganisasi, berunding, dan bertindak secara kolektif. Hak-hak ini dijalankan secara bebas, dan perundingan bersama dipraktikkan secara luas. Konstitusi memberikan hak untuk mogok, dan para pekerja menggunakan hak ini dalam praktiknya. Tidak ada zona pemrosesan ekspor.

Larangan kerja paksa atau kerja wajib

Konstitusi menetapkan bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak dalam bentuk apa pun. Penghambaan paksa, kecuali sebagai hukuman atas kejahatan, dilarang. Meskipun anak-anak tidak dirinci dalam ketentuan tersebut, larangan hukum terhadap kerja paksa atau kerja wajib ini berlaku sama bagi orang dewasa dan anak-anak. Dalam praktiknya, tidak ada laporan tentang orang-orang yang dibelenggu atau diperbudak secara paksa selain dari korban perdagangan orang.

Mantan tawanan perang Sekutu dan pekerja Tiongkok dan Korea terus mengajukan tuntutan di pengadilan sipil Jepang dan dalam pengaduan kepada ILO atas kerusakan dan kompensasi untuk kerja paksa selama Perang Dunia II. Pada tahun 2004, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak banding dari mantan tawanan perang dan lainnya yang mengklaim bahwa mereka dipaksa bekerja untuk perusahaan swasta Jepang sebagai pekerja budak selama Perang Dunia II. Pada bulan Juli, membatalkan keputusan pengadilan distrik 2002 terhadap penggugat Tiongkok, pengadilan tinggi memerintahkan Nishimatsu Perusahaan Konstruksi untuk membayar 27,5 juta yen sebagai kompensasi kepada sekelompok pekerja budak Perang Dunia II. Pada Januari 2003, pengadilan banding federal AS menolak sejumlah tuntutan hukum oleh mantan tawanan perang dan warga sipil yang menuduh mereka telah dipaksa bekerja untuk perusahaan swasta Jepang selama Perang Dunia II.

Jepang telah meratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Paksa No. 29 pada tahun 1932, namun hingga Juni 2015 masih belum meratifikasi Konvensi Penghapusan Kerja Paksa No .105.