Jelaskan Peran lembaga penyiaran dari Serangan pribadi

Kedudukan media sebagai salah satu hal yang terpenting dimasudkan disini adalah media merupakan bagian dari organisasi atau perusahaan yang menggunakan hak jasa komunikasi maupun menyebarluaskan informasi untuk dapat menyampaikan pesan-pesan secara rutin dan luas kepada masyarakat. Perkembangan kemajuan teknologi media mulai mengikuti zaman karena kedudukannya yang bersifat penting. Dalam meningkatkan peran media di kalangan masyarakat perlu melakukan upaya untuk memahami tiap karakter individu sehingga efek yang ditimbulkan oleh media itu sendiri dan perilakunya. Fungsi media sekiranya begitu penting karena hal ini didasari oleh berubah dan berkembangnya industri media komunikasi dan informasi agar dapat menciptakan lapangan kerja baru, barang dan jasa. Fungsi lain dari media juga seharusnya mengupayakan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan individu sebagai pengguna dari media itu sendiri baik itu dalam bentuk lisan dan tulisan.

Industri media juga memiliki peraturan tersendiri sesuai dengan norma-norma yang menghubungkan institusi dengan masyarakat atau institusi sosial lainnya. Pada masyarakat media lebih kepada sumber kekuatan, alat kontrol, manajemen, dan inovasi. Peran lain dari sebuah media kiranya menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat baik bertaraf lokal dan nasional. Tak hanya itu media mampu berperan sebagai wahana kebudayaan berbentuk seni atau simbol bahkan pengembangan tata cara, mode, gaya hidup dan norma-norma. Industri media ini pula rentan terhadap perilaku serangan atas pribadi orang lain dan mengesampingkan norma yang ada. Tetapi dengan alat kontrol yang maksimal perlakuan tersebut dapat dihindarkan.

Dalam undang-undang dasar negara Indonesia telah menyatakan sebuah kemerdekaan dalam berpendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi itu bersumber dari kedaulatan rakyat serta hak asasi yang paling fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi penyiaran telah banyak dirasakan oleh kalangan masyarakat dan bukan hanya itu saja teknologi ini pun telah melahirkan masyarakat yang melek akan dunia informasi dan komunikasi. Lembaga penyiaran menjadi salah satu kebutuhan penting bagi masyarakat baik itu yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan. Dengan bergulirnya orde reformasi, wajah penyiaran mulai melakukan perubahan sesuai dengan perkembangan teknologi revolusi industri 4.0. Televisi dan radio mulai bertransformasi untuk memberikan hiburan yang mendidik bagi masyarakatnya. Untuk mengurangi atau meminimalisir perilaku agresif atau serangan atas pribadi seseorang pada industri pertelevisian maka pemerintah membentuk Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan tugasnya menangani masalah atau urusan tentang penyiaran di Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku.

Perilaku dari media tersebut tidak terlepas dari berbagai kepentingan pihak-pihak  di media itu sendiri. Pihak-pihak itu adalah wartawan, pengusaha media, masyarakat dan pemerintah. Adanya kepentingan besar besar dalam media tersebut menyebabkan lahirnya kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Media yang begitu berdinamika tentu melibatkan jurnalis dan publik di satu sisinya kemudian negara di pihak lain. Terjadinya rekonstruksi antar relasi yang akan menghubungkan agensi dan struktur akibat dari dinamika media itu. Media dalam ruang lingkup penguasa yang otoritatif cenderung sebagai apartus ideologi demi kepentingan hegemoni politik belaka. Lalu kekuatan ekonomi itu sendiri terletak pada ruang lingkup kapitalisme dimana media sebagai alat produksi untuk kekuatan ekonomi para pemilik modal. Jika perilaku media seperti ini maka akan timbul perilaku yang mengarah kepada serangan terhadap pribadi atau individu seseorang dalam mencari keadilan dan kesejahteraan karena media sama sekali tak berdaya. Serangan pribadi itu terjadi karena adanya kesempatan dan berbagai macam kasus yang ditimbulkannya. Pemerintah pun dalam hal ini melakukan regulasi agar profesionalisme media dapat terjamin agar media dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bukan hanya bersifat demi kepentingan nasional melainkan meminimalisir perilaku agresif untuk menyerang pribadi orang lain.