Jabarkan Perselisihan yang sedang berlangsung dari Daftar wilayah sengketa Tiongkok

Bhutan memiliki hubungan yang panjang mengenai budaya, sejarah, agama, dan ekonomi dengan Tibet. Perbatasan Bhutan dengan tibet tidak pernah diakui secara resmi, dan kurang dibatasi. Republik Tiongkok (Taiwan) tetap mempertahankan klaim teritorial pada sebagian wilayah Bhutan hingga hari ini. Klaim wilayah dipertahankan oleh Republik Rakyat Tiongkok setelah Partai Komunis Tiongkok mengambil kontrol atas daratan Tiongkok pada Perang Saudara Tiongkokr.

Pemberontakan Tibet 1959 dan kedatangan Tenzin Gyatso di India membuat keamanan di perbatasan Bhutan dengan Tiongkok dibutuhkan oleh Bhutan. Diperkirakan sebanyak 6.000 orang Tibet melarikan diri ke Bhutan dan mendapatkan Hak suaka, walaupun kemudian Bhutan menutup perbatasannya dengan Tiongkok, takut akan datang pengungsi lebih banyak. Pada Juli 1959, bersamaan dengan pendudukan Tibet, Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menduduki beberapa daerah eksklave Bhutan yang terletak di selata Tibet dimana daerah tersebut berada dibawah administrasi Bhutan lebih dari 300 tahun dan diberikan kepada Bhutan oleh Ngawang Namgyal (Rinpungpa) pada Abad ke-17. Daerah tersebut meliputi Darchen, Biara Labrang, Gartok dan beberapa biara kecil dan desa-desa di dekat Gunung Kailash.

Pada 1983, Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wu Xueqian dan Menteri Luar Negeri Bhutan Dawa Tsering menyelenggarakan pembicaraan untuk mendirikan hubungan bilateral di New York. Pada 1984, Tiongkok dan Bhutan memulai pembicaraan tahunan untuk berbicara langsung mengenai sengketa perbatasan. Pada 1998, Tiongkok dan Bhutan menandatangani perjanjian bilateral untuk menjaga perdamaian dan perbatasan. Pada perjanjian tersebut kedua belah pihak sepakat untuk membangun hubungan berdasarkan Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai. Walaupun begitu, pembangunan jalan milik Tiongkok yang Bhutan klaim dilakukan di wilayah Bhutan, diduga hal tersebut melanggar perjanjian tahun 1998, dan menaikan tensi. Pada 2002, Tiongkok menyajikan apa yang mereka klaim sebagai "bukti" yang menguatkan kepemilikan atas wilayah tersebut, setelah negosiasi, perjanjian internal disepakati.

Pada 11 Agustus 2016, Menteri Luar Negeri Bhutan Damcho Dorji mengunjungi Beijing, Ibu Kota Tiongkok, untuk diskusi ke-24 terkait dengan masalah perbatasan dengan Wakil Presiden Tiongkok Li Yuanchao. Kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka siap untuk memperkuat kerja sama dalam beragam bidang dan berharap bisa menyelesaikan masalah perbatasan.