Tolong jelaskan mengenai Tanggapan daerah dari Ujaran kebencian di dunia maya

Sebagian besar instrumen regional tidak memiliki pasal khusus yang mengatur pelarangan ujaran kebencian, tetapi lebih umum mengizinkan negara untuk membatasi kebebasan berekspresi — yang ketentuannya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu.

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pembatasan kebebasan berekspresi dengan cara yang mirip dengan ICCPR dalam Pasal 19 (3). Organisasi Negara-negara Amerika juga telah mengadopsi deklarasi lain tentang prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, yang mencakup klausul khusus yang menyatakan bahwa "pengkondisian ekspresi sebelumnya, seperti kejujuran, ketepatan waktu, atau ketidakberpihakan tidak sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi yang diakui di internasional. " Pengadilan Inter-Amerika telah menyarankan bahwa" (a) kebebasan informasi dengan demikian tidak dapat dikendalikan oleh tindakan pencegahan tetapi hanya melalui pengenaan sanksi berikutnya pada mereka yang bersalah atas pelanggaran tersebut. " ] Pengadilan juga memberikan ujian bagi Negara-negara yang bersedia memberlakukan pembatasan kebebasan berekspresi, karena mereka perlu mematuhi persyaratan berikut: "a) adanya alasan pertanggungjawaban yang telah ditetapkan sebelumnya; b) definisi yang tegas dan tepat dari alasan-alasan ini oleh hukum; c) legitimasi tujuan yang ingin dicapai; d) menunjukkan bahwa dasar tanggung jawab ini 'diperlukan untuk memastikan' hal tersebut di atas. ds. " Sistem Inter-Amerika memiliki Pelapor Khusus untuk Kebebasan Berekspresi yang melakukan studi komprehensif tentang ujaran kebencian. Dia menyimpulkan bahwa Sistem Hak Asasi Manusia Inter-Amerika berbeda dari pendekatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Eropa pada poin kunci: Sistem Inter-Amerika mencakup dan membatasi ujaran kebencian yang sebenarnya mengarah pada kekerasan, dan hanya pidato semacam itu yang dapat dibatasi.

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat

Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Rakyat mengambil pendekatan yang berbeda dalam Pasal 9 (2), memungkinkan pembatasan hak-hak selama mereka "dalam hukum." Konsep ini telah dikritik dan ada sejumlah besar sarjana hukum tentang apa yang disebut klausa "cakar belakang" dan interpretasinya. Kritik tersebut terutama ditujukan pada fakta bahwa negara dapat memanipulasi undang-undang mereka sendiri dan melemahkan esensi hak atas kebebasan berekspresi. Deklarasi Prinsip tentang Kebebasan Berekspresi di Afrika menguraikan standar yang lebih tinggi untuk pembatasan kebebasan berekspresi. ni menyatakan bahwa hak "tidak boleh dibatasi atas dasar ketertiban umum atau keamanan nasional kecuali ada risiko nyata kerugian terhadap kepentingan yang sah dan ada hubungan sebab akibat yang erat antara risiko kerugian dan ekspresi."

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam

Pada tahun 1990, Organisasi Konferensi Islam (yang kemudian berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam, OKI) mengadopsi Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam (CDHRI), yang menyerukan kriminalisasi ucapan yang melampaui kasus kekerasan yang akan segera terjadi. tindakan atau ucapan yang menunjukkan intoleransi dan kebencian yang nyata."

Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia

Piagam Arab tentang Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Dewan Liga Negara-negara Arab pada tahun 2004, termasuk dalam Pasal 32 ketentuan yang relevan juga untuk komunikasi online karena menjamin hak untuk "kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hak untuk untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun, tanpa memandang batas-batas geografis."[41] Hal ini memungkinkan pembatasan secara luas dalam paragraf 2 "Hak dan kebebasan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dasar masyarakat. "

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN

Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN memasukkan hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 23. Pasal 7 Deklarasi memberikan batasan umum, menegaskan, "perwujudan hak asasi manusia harus dipertimbangkan dalam konteks regional dan nasional mengingat perbedaan politik, ekonomi , hukum, sosial, budaya, sejarah dan latar belakang agama.

Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa

Piagam Hak-Hak Dasar Uni Eropa yang menyatakan hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 11, memiliki klausul yang melarang penyalahgunaan hak. Ini menegaskan bahwa Piagam tidak boleh ditafsirkan sebagai menyiratkan "pembatasan lebih besar daripada yang ditentukan di dalamnya." Contoh pembatasan yang menyiratkan pengujian ketat atas kebutuhan dan proporsionalitas adalah ketentuan tentang kebebasan berekspresi di Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, yang menggarisbawahi bahwa pelaksanaan kebebasan berekspresi membawa tugas dan tanggung jawab. Ini "dapat tunduk pada formalitas, kondisi, pembatasan atau hukuman seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan dalam masyarakat demokratis, untuk kepentingan keamanan nasional, integritas teritorial atau keselamatan publik, untuk pencegahan kekacauan atau kejahatan, untuk perlindungan kesehatan atau moral, untuk perlindungan reputasi atau hak orang lain, untuk mencegah pengungkapan informasi yang diterima secara rahasia, atau untuk menjaga otoritas dan ketidakberpihakan peradilan."

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dengan hati-hati membedakan antara ujaran kebencian dan hak individu untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, bahkan jika orang lain tersinggung. Ada contoh regional yang relevan secara khusus dengan ujaran kebencian online. Dewan Eropa (CoE) pada tahun 2000 mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Umum untuk Memerangi Penyebaran Materi Rasis, Xenofobia, dan Anti-Semit melalui Internet. Pembentukan CoE Convention on Cybercrime pada tahun 2001, yang mengatur bantuan timbal balik mengenai kekuatan investigasi, memberikan negara-negara penandatangan mekanisme untuk menangani data komputer, yang akan mencakup ujaran kebencian transnasional secara online. Pada tahun 2003 CoE diluncurkan protokol tambahan untuk Konvensi Kejahatan Dunia Maya yang membahas ekspresi online rasisme dan xenofobia. Konvensi dan protokolnya dibuka untuk penandatanganan dan ratifikasi negara-negara di luar Eropa, dan negara-negara lain, seperti Kanada dan Afrika Selatan, sudah menjadi bagian dari konvensi ini. Protokol mewajibkan Negara-negara Anggota untuk mengkriminalisasi penghinaan rasis dan xenofobia secara online dari "(i) orang-orang dengan alasan bahwa mereka termasuk dalam kelompok yang dibedakan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan atau asal kebangsaan atau etnis, serta agama, jika digunakan sebagai dalih untuk salah satu dari faktor-faktor ini; atau (ii) sekelompok orang yang dibedakan oleh salah satu karakteristik ini."