Jabarkan Biaya kerja dari Throffer

Pemikiran konseptual tentang throffer secara praktis diterapkan dalam pertimbangan bantuan bersyarat, seperti yang digunakan dalam sistem biaya kerja. Bagi filsuf dan ahli teori politik Gertrude Ezorsky, penolakan kesejahteraan ketika subjek menolak pekerjaan adalah lambang dari sebuah throffer. Kesejahteraan bersyarat juga dicap sebagai throffer oleh filsuf politik Robert Goodin. Dalam kata-kata Daniel Shapiro, juga seorang filsuf politik, aspek tawaran dari biaya kerja terlihat pada "manfaat yang diterima jika seseorang mempelajari keterampilan baru, mendapat pekerjaan, mengubah perilaku merusak dan sejenisnya", sedangkan aspek ancaman dilakukan dengan "penghapusan atau pengurangan bantuan, jika orang tersebut tidak melakukannya, setelah jangka waktu tertentu, menerima tawaran itu". Bagi Goodin, keraguan moral dari aspek ancaman throffer umumnya dikurangi dengan daya tarik dari aspek tawaran. Dengan cara ini, biaya kerja dapat mewakili throffer yang "asli", tetapi hanya jika seseorang yang menerima pembayaran kesejahteraan tidak membutuhkan pembayaran tersebut untuk bertahan hidup, dan karenanya memiliki pilihan yang asli untuk menerima throffer tersebut. Namun, ketika seseorang tidak dapat bertahan hidup jika dia berhenti menerima pembayaran kesejahteraan, tidak ada pilihan yang asli; individu itu, bagi Goodin, tidak mampu menolak throffer. Ini membatalkan faktor yang meringankan moral yang biasanya dimiliki oleh seorang throffer. Ini disajikan sebagai argumen yang menentang biaya kerja, dan Goodin mengantisipasi bahwa para pendukung akan menanggapi secara paternalistik dengan mengklaim bahwa, terlepas dari masalah kebebasannya, individu yang bersangkutan akan mendapat manfaat dari mengambil bagian dalam pekerjaan atau pendidikan yang ditawarkan.

Shapiro menanggapi argumen Goodin dengan menantang asumsi faktualnya bahwa individu akan kelaparan jika mereka menolak throffer biaya kerja. Dalam sistem biaya kerja yang disponsori negara (lihat negara kesejahteraan), dia menyatakan, hanya bantuan moneter yang dihilangkan dengan penolakan untuk menerima throffer, sementara dalam sistem swasta (yaitu, badan amal atau organisasi non-negara yang menawarkan bantuan bersyarat), ada kelompok lain yang mengoperasikan sistem biaya kerja. Dalam sistem mana pun, penerima kesejahteraan juga dapat meminta bantuan keluarga dan teman. Karena alasan-alasan ini, dia tidak menganggap throffer itu tidak dapat disangkal dalam kasus-kasus yang diyakini oleh Goodin. Keberatan kedua (dan, klaim Shapiro, lebih penting) juga disajikan. Kesejahteraan negara tanpa sanksi gagal mencerminkan cara pekerja yang tidak bergantung pada pembayaran kesejahteraan bertanggung jawab atas hidup mereka. Jika seseorang yang bekerja berhenti bekerja, Shapiro mengamati, mereka biasanya akan mendapati situasi ekonomi mereka memburuk. Kesejahteraan negara tanpa syarat tidak mencerminkan hal ini, dan sebaliknya mencerminkan posisi orang yang tidak biasa yang tidak akan lebih buruk jika mereka menolak untuk bekerja. Karena kesejahteraan tanpa syarat tidak mencerminkan situasi pekerja biasa, ia tidak dapat menentukan apakah orang bersedia bertanggung jawab atas hidup mereka atau tidak.

Bagi Ivar Lødemel dan Heather Trickey, editor 'An Offer You Can't Refuse': Workfare in International Perspective, ketergantungan program biaya kerja pada paksaan membuatnya menjadi throffer. Mengutip model Danish sebagai contoh khusus, pasangan tersebut berpendapat bahwa biaya kerja melibatkan penggunaan tawaran wajib; sementara pekerjaan atau pendidikan disajikan sebagai tawaran, karena penerima kesejahteraan bergantung pada bantuan yang akan hilang jika mereka menolak tawaran tersebut, mereka secara efektif tidak punya pilihan. Aspek kompulsif mengungkapkan bahwa setidaknya beberapa penerima kesejahteraan, di mata pembuat kebijakan, membutuhkan paksaan sebelum menerima tawaran pekerjaan. Baik kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan atau partisipasi dalam skema tenaga kerja, sendirian, tidak cukup untuk mendorong beberapa orang agar dengan bebas menerima tawaran yang mereka terima. Paksaan seperti itu berfungsi untuk menyatukan kembali orang-orang ke pasar tenaga kerja, dan berfungsi sebagai semacam "paternalisme baru". Para penulis prihatin tentang paksaan ini, dan mengajukan beberapa argumen menentangnya yang mungkin atau telah digunakan dalam literatur: Pertama, hal itu berdampak pada hak orang-orang yang menggunakannya. Hal ini mungkin membuatnya tidak menyenangkan dengan sendirinya, atau dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan. Kedua, dapat dikatakan bahwa manfaat harus tanpa syarat untuk bertindak sebagai jaring pengaman yang asli. Ketiga, paksaan merusak umpan balik konsumen, sehingga tidak ada perbedaan yang dapat dibuat antara program baik dan buruk yang disajikan kepada mereka yang menerima kesejahteraan. Keempat, pemaksaan seperti itu dapat berkontribusi pada budaya perlawanan di antara mereka yang menerima kesejahteraan.