Saya mau tau Sejarah perdagangan manusia dari Perdagangan anak

Perdagangan anak tak bisa dilepaskan dari sejarah perdagangan manusia dan perbudakan. Ilmuwan menyebutkan bahwa perdagangan manusia merupakan warisan imperialisme dan kolonialisme yang terjadi di hampir seluruh wilayah di dunia. Perbudakan didefinisikan sebagai penguasaan seseorang terhadap orang lain untuk memperoleh keuntungan, baik berupa uang yang diperoleh dari memperdagangkan budak atau dalam bentuk keuntungan penghambaan atau pengabdian kepada tuan.

Peneliti dan aktivis berpendapat bahwa sejarah perdagangan manusia di Barat dimulai dari pengiriman orang-orang Afrika ke Amerika Serikat dari abad 16 hingga 19. Diperkirakan sebanyak 9.5 juta orang telah dikirim ke AS untuk tujuan perbudakan. Para warga kulit putih pemilik lahan pertanian menggunakan budak dari Afrika dan keturunannya untuk kepentingan kultivasi tanaman bahan-bahan mentah, seperti tembakau dan kapas. Hasil pertanian kemudian dikirim dan digunakan oleh orang-orang di luar koloni dan teritori, yang kemudian berkembang menjadi Amerika Serikat. Praktik perbudakan pada masa itu sangat mengakar di masyarakat dan hadir dalam hampir semua bidang kehidupan, bahkan orang tidak perlu memiliki budak untuk merasakan kehadirannya. Setiap orang yang hidup di AS saat itu terhubung dengan perbudakan melalui pakaian, makanan, dan semua alat hidup yang mereka pakai dan konsumsi. Warga kulih putih di bagian selatan umumnya mempekerjakan budak berasal dari Afrika untuk bekerja di lahan pertanian berskala besar. Sedangkan di wilayah utara, mereka menggunakan budak dari pribumi. Penduduk wilayah utara Amerika mempekerjakan budak untuk pekerjaan rumah tangga dan usaha kecil, seperti pertanian, pelayanan gereja, dan layanan kesehatan. Budak juga dipaksa bekerja di proyek konstruksi kampus-kampus ternama dan seluruh institusi yang dimiliki oleh orang-orang kaya pemilik bisnis perbudakan. Meski perbudakan di AS resmi dihapus, praktik serupa perbudakan dengan pola-pola rekrutmen dan kontrol yang sama masih dapat ditemui dalam bidang pertanian setelah masa itu.

Sejumlah peneliti menyebutkan bahwa konsep mengenai perdagangan manusia dan undang-undang anti perdagangan manusia berawal dari kekhawatiran mengenai perbudakan orang kulit putih di AS pada akhir abad 19 hingga awal abad 20. Saat itu, wanita dan anak-anak perempuan kulit putih diculik, dijebak, dan diperdagangkan ke luar Amerika untuk tujuan eksploitasi seksual. Dari peristiwa itu, terlahir Undang-Undang Perdagangan Budak Kulit Putih yang mulai berlaku pada 1910. Istilah 'human trafficking', menurut sejumlah peneliti, berasal dari istilah 'white slave traffic' yang merujuk pada perempuan kulit putih yang diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual dan 'trafficking in women and children' untuk menyebut kasus perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak dan perempuan.Di Indonesia, sejarah perbudakan sudah dikenal di zaman kerajaan dan berlanjut di era pendudukan Belanda dan Jepang. Raja umumnya memiliki beberapa selir yang berasal dari beragam latar belakang, baik dari masyarakat biasa maupun dari keluarga terpandang. Selir dari kalangan rakyat biasa diserahkan oleh keluarganya dengan motif agar memiliki ikatan keluarga dengan kerajaan. Mereka juga kadang dikorbankan oleh keluarganya sebagai bentuk penebusan hukuman. Selir yang berasal dari kalangan bangsawan umumnya dipersembahkan sebagai tanda pengabdian dan kesetiaan, atau loyalitas jika ia berasal dari kerajaan lain. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, budak mulai diperdagangkan sebagai komoditas. Laki-laki dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa, sedangkan perempuan dikirim untuk bisnis pelacuran. Penjajah Belanda menggunakan perempuan untuk melayani kebutuhan seksual para warga Eropa yang antara lain bekerja sebagai tentara, pedagang, dan pejabat tinggi. Di masa penjajahan Jepang, wanita-wanita Jawa mulai dikirim ke luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, untuk menjadi pelacur dan melayani para petinggi militer Jepang. Para perempuan tersebut dikenal sebagai Ianfu.

Sejak sepuluh tahun yang lalu, secara internasional, kerangka hukum yang komprehensif tentang perdagangan orang mulai dikembangkan. Perubahan ini menandai adanya perubahan pola pandang masyarakat dunia tentang eksploitasi manusia. Di masa perbudakan modern, perdagangan manusia semakin kompleks karena seringkali melibatkan jaringan lintas negara dan kawasan. Pada 2005, diperkirakan keuntungan yang dicapai dari perdagangan orang mencapai 10 milyar dolar AS. Selama pandemi Covid-19, jumlah kasus perdagangan anak dan perempuan cenderung mengalami peningkatan. Di Indonesia, kenaikannya mencapai 62.5% pada 2020.

Perjanjian internasional tentang perdagangan anak

Ada dua perjanjian internasional yang menjadi dasar kebijakan dan perundang-undangan tentang perdagangan anak di banyak negara, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCRC) pada 1989 dan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak pada 2000 atau yang lebih dikenal sebagai Protokol Palermo. Konvensi Hak-Hak Anak meminta negara-negara untuk melakukan langkah-langkah pencegahan perdagangan anak, tetapi definisi tentang perdagangan anak itu sendiri belum muncul di dalam perjanjian tersebut. Menurut sejumlah ilmuwan, Konvensi Hak-Hak ini merupakan kesepakatan yang paling komprehensif dan banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia. Namun, ketiadaan definisi yang jelas menyulitkan upaya pencegahan bersama. Hambatan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya definisi yang diberikan oleh Protokol Palermo. Hal ini sekaligus menandai upaya internasional dalam koordinasi pencegahan perdagangan anak secara lebih lanjut. Pada 2016, tercatat ada 158 negara yang telah memiliki undang-undang perdagangan orang dan segala jenis eksploitasinya. Jumlah ini naik dari yang semula hanya 33 negara pada 2003. Pasal 5 Protokol Palermo mengharuskan negara-negara untuk menindak secara hukum perdagangan orang dan percobaannya, serta segala bentuk keterlibatan dan pengorganisasian perdagangan orang secara sengaja. Pada 2000, Majlis Umum PBB mengadopsi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak yang melarang perdagangan anak untuk tujuan apapun, termasuk untuk eksploitasi dan kerja paksa.