Jelaskan Preseden dari Hukum Jepang

Dalam sistem hukum perdata Jepang, preseden yudisial memberikan panduan yang tidak mengikat tentang bagaimana hukum harus ditafsirkan dalam praktik. Para hakim secara serius mempertimbangkan preseden, terutama keputusan Mahkamah Agung yang terkait, sehingga pemahaman tentang preseden menjadi penting untuk dipraktikkan. Misalnya, bidang hukum perbuatan melawan hukum berasal dari satu ketentuan umum yang disengaja dalam Hukum Perdata (Pasal 709) dan dikembangkan oleh badan hukum kasus yang substansial. Perkembangan serupa terlihat pada bidang hukum administrasi, ketenagakerjaan dan penyewa.

Terlepas dari pentingnya hukum kasus, stare decisis tidak memiliki dasar formal dalam hukum Jepang. Pengadilan secara teori bebas untuk menyimpang dari preseden dan dari waktu ke waktu melakukannya, meskipun mereka berisiko dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi. Selain itu, hakim Jepang pada umumnya adalah hakim karir yang promosi dan mutasinya dapat sangat dipengaruhi oleh Mahkamah Agung. Karena itu, para sarjana telah berkomentar bahwa keputusan Mahkamah Agung secara de facto bahkan lebih mengikat daripada di negara-negara hukum umum. Dicta oleh Mahkamah Agung juga sering dikutip oleh pengadilan yang lebih rendah.

Cendekiawan dan pengacara yang berpraktik sering mengomentari penilaian pengadilan, yang kemudian dapat memengaruhi penalaran peradilan di masa depan.