Jabarkan Sejarah kini (1960-masa kini) dari Sejarah Māori

Sejak tahun 1960-an, bangsa Māori mengalami pemulihan kultural yang terjadi bersamaan dengan aktivisme keadilan sosial dan gerakan protes Māori. Kesadaran pemerintah tentang kekuatan dan aktivisme politik Māori yang menguat membuat pemerintah memberikan sedikit ganti rugi untuk penyitaan lahan dan pelanggaran hak properti lainnya. Di tahun 1975, Mahkota Britania mendirikan Tribunal Waitangi, suatu badan yang diberi kekuatan setara dengan Commission of Enquiry, dapat menginvestigasi dan membuat rekomendasi untuk berbagai masalah, tetapi tidak dapat membuat keputusan yang wajib dilakukan. Pemerintah tidak mesti menerima hasil dan laporan Tribunal Waitangi dan sudah ada beberapa yang ditolak. Sejak 1976, dalam hal pemilu, orang-orang berketurunan Māori dapat memilih untuk berada dalam surat suara umum atau surat suara khusus Māori. Mereka pun dapat melakukan pemilihan dalam elektorat Māori atau elektorat umum, tetapi tidak keduanya.

Selama periode 1990-an hingga 2000-an, pemerintah melakukan negosiasi dengan orang Māori untuk memberikan ganti rugi bagi segala pelanggaran yang dijaminkan Mahkota Britania dalam Perjanjian Waitangi pada tahun 1840. Pada tahun 2006, pemerintah telah memberikan lebih dari 900 juta dolar Selandia Baru untuk penyelesaian, yang kebanyakan diberikan dalam bentuk pembelian tanah. Penyelesaian terbesar ditandatangani pada 25 Juni 2008, dengan tujuh iwi Māori, memberikan sembilan bidang tanah hutan besar kepada orang Māori. Sebagai hasil dari ganti rugi yang diberikan kepada banyak iwi ini, kini orang Māori banyak yang tertarik dalam industri nelayan dan kehutanan. Sejumlah pimpinan Māori menggunakan penyelesaian perjanjian ini sebagai platform investasi untuk pengembangan ekonomi.

Meskipun orang Māori semakin diterima di tengah masyarakat Selandia Baru, penyelesaian perjanjian ini juga memiliki kontroversinya sendiri di kedua belah pihak. Beberapa orang Māori mengeluh bahwa penyelesaian ini hanya memberikan mereka 1 hingga 2,5 sen untuk setiap dolar harga tanah yang disita. Sebaliknya, beberapa orang non-Māori menganggap bahwa penyelesaian perjanjian dan inisiatif sosio-ekonomis yang diberikan pemerintah sudah sampai ke tingkat perlakuan istimewa berdasarkan ras. Kedua sentimen tersebut mencuat saat kontroversi tepi pantai dan dasar laut Selandia Baru 2004.