Jabarkan a. Dokumen Kependudukan; dari Perlindungan data

b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. Perlindungan atas Data Pribadi;

d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan

f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

penggunaan data pribadi masyarakat diatur dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 berbunyi :

Kementerian/lembaga dan badan hukum Indonesia yang memperoleh Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan dilarang:

a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau

b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan

Kebijakan terkait perlindungan data juga terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007. Tepatnya disebutkan pada pasal 79 yang berisi:

Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.

Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak akses kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup. dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

memberikan keabsahan Identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;

menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;

mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan

menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007

Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Indonesia terdiri dari beberapa unsur seperti yang dijelaskan pada pasal 71, yaitu : database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelolaan database, pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan yang harus dilakukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Kebijakan perlindungan data terdapat pada sektor perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola yang memuaskan para nasabah. Adapun tujuan manajemen dan tenaga ahli profesional yaitu sebagai bentuk usaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar merasa yakin dan aman untuk pengelolaan keuangan. 96 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab 1 pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada pasal tersebut dilihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta menfasilitasi keamanan data nasabah.

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebut dengan rahasia bank. Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpannya. Dalam kewajiban Bank tersebut, masih terdapat pengecualian diantaranya:

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1 UU Perbankan)

Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur (Pasal 41A UU Perbankan)

Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank (Pasal 42 UU Perbankan)

Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. (Pasal 43 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

Dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain (Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan)

Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44A ayat 1 UU Perbankan)

Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut (pasal 44A ayat 2 UU Perbankan)

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 terkait Penyelesaian Pengaduan Nasabah dimana Bank wajib menyediakan dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh pihak nasabah. Adapun mekanisme dan prosedur bentuk umum yang di tetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia meliputi: