Jelaskan Latar belakang dari Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell

Pasca penerapan secara global Perjanjian Paris di tahun 2016 yang bertujuan untuk membatasi perubahan termperatur rata-rata dunia hingga di bawah 2 oC melalui serangkaian pencapaian hingga tahun 2030 dan seterusnya, perusahaan besar yang beroperasi di bawah negara penandatangan Perjanjian Paris mulai melakukan evaluasi terkait operasi perusahaan mereka untuk memenuhi target perjanjian tersebut. Perusahaan multinasional berbendera Inggris dan Belanda, Royal Dutch Shell adalah salah satu perusahaan migas terbesar di dunia dan berkantor pusat di Belanda, salah satu negara penandatangan Perjanjian Paris. RDS merupakan perusahaan terbesar kesembilan dalam hal emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap 1% emisi global. Saat perjanjian Paris mulai dirumuskan, RDS mulai mengevaluasi usahanya untuk menentukan apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi target emisi, namun mereka juga menyatakan di tahun 2014 bahwa target Perjanjian Paris tidak dapat dicapai dan tidak berencana untuk mengubah model usaha migasnya. Pasca penandatanganan Perjanjian Paris, RDS mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan melihat kembali emisinya, dan merilis rencana yang bertindak mengurangi emisi karbon dioksidanya sebanyak 30% di tahun 2035, dibandingkan dengan level tahun 2016-nya, dan 65% di tahun 2050.

Para aktivis lingkungan melihat rencana ini jauh lebih lambat dari apa yang ditargetkan perjanjian Paris. Tujuh organisasi lingkungan, yaitu Milieudefensie, Greenpeace, Fossielvrij, Waddenvereniging, Both ENDS, Jongeren Milieu Actief, dan ActionAid serta 17 379 penggugat perseorangan di Belanda mengajukan gugatan perwakilan kelompok melawan RDS di bulan April tahun 2019, berpendapat bahwa RDS dapat mengubah model usahanya untuk menginvestasikan lebih banyak di sektor energi terbarukan dan mencapai target pengurangan emisi 45% di tahun 2030. Jika gagal mengubah usaha bisnisnya, maka gugatan menyatakan bahwa RDS telah gagal dalam menjunjung tinggi standar yang telah tertulis di dalam Hukum Perdata Belanda Burgerlijk Wetboek Buku 6 Bagian 162, juga European Convention on Human Rights pasal 2 dan 8. RDS merespon perkara hukum tersebut bahwa mereka telah melakukan upayanya dalam mengatasi perubahan iklim, dan "setiap upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat transisi energi adalah kebijakan yang efektif, investasi di bidang teknologi, dan perubahan perilaku konsumen. Semua itu tidak akan dicapai lewat perkara hukum ini. Menangani tantangan ini membutuhkan upaya dan kerja sama global."