Jelaskan Perdagangan orang dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi melarang menahan orang dalam perbudakan, dan pemerintah menggunakan berbagai undang-undang perburuhan dan imigrasi untuk melakukan penuntutan terbatas terkait perdagangan; namun, tidak ada undang-undang khusus yang melarang perdagangan manusia. Pada bulan April, pemerintah membentuk koordinator senior yang memimpin komite antar-kementerian untuk upaya anti-perdagangan manusia. Pada bulan Desember, Pemerintah merilis Rencana Aksi untuk memerangi perdagangan manusia. Berfokus pada pencegahan, penuntutan, dan perlindungan korban perdagangan, Rencana Aksi menyerukan peninjauan visa "penghibur", memperkuat kontrol imigrasi, revisi hukum pidana untuk menjadikan perdagangan orang sebagai kejahatan, dan menambahkan perlindungan korban melalui tempat penampungan, konseling, dan bantuan pemulangan.

Mulai Mei 2019, Jepang telah meratifikasi Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya Perempuan dan Anak-anak dan Konvensi PBB Menentang Korupsi.