Jelaskan Sejarah dari Nusantara (kota terencana)

Pada April 2017, pemerintahan presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta, dengan rencana untuk menyelesaikan penilaian situs alternatif potensial untuk ibu kota baru Indonesia pada akhir 2017. Menurut seorang pejabat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia, pemerintah bertekad untuk memindahkan ibu kota Indonesia keluar dari Pulau Jawa. Tak lama setelah rencana itu diumumkan, Joko Widodo mengunjungi dua lokasi alternatif di Kalimantan yaitu Bukit Soeharto di Kalimantan Timur dan Kawasan Segitiga dekat Palangka Raya di Kalimantan Tengah.

Pada April 2019, rencana 10 tahun untuk memindahkan semua kantor pemerintah ke ibu kota baru diumumkan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional merekomendasikan tiga provinsi yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur yang memenuhi syarat ibu kota baru, termasuk  bebas dari gempa bumi, tsunami dan gunung berapi.

Pada 23 Agustus 2019, Joko Widodo menyerahkan Surat Presiden R-34/PRES/08/2019 yang dilampiri dua arahan, yaitu Laporan Kajian Presiden tentang Pemindahan Ibu Kota, dan Permintaan Dukungan DPR untuk Pemindahan Ibu Kota. Selama pidato kenegaraan 2019 di parlemen pada 26 Agustus, Joko Widodo mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan.

Sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur akan diukir untuk menciptakan kota terencana tingkat provinsi baru di lokasi yang lebih sentral di Indonesia. Rencana tersebut merupakan bagian dari strategi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar pulau Jawa dan pulau-pulau lain di kepulauan Indonesia serta untuk mengurangi beban Jakarta sebagai hub utama Indonesia.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan biaya relokasi sebesar  () dan bahwa pemerintah bermaksud untuk menutupi 19% dari biaya, sisanya terutama berasal dari kemitraan publik–swasta dan investasi langsung oleh perusahaan milik negara dan sektor swasta. Pada saat yang sama, Rp692 triliun akan dialokasikan untuk menyelamatkan Jakarta dari tenggelam dalam dekade berikutnya.

Awal September 2021, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemindahan Ibu Kota sudah selesai. Pada 29 September tahun yang sama, pemerintahan Joko Widodo mengajukan omnibus RUU pemindahan ibu kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah parlemen Indonesia). Di antara banyak item yang ditentukan dalam RUU itu, itu berisi rencana pembentukan Otoritas Ibu Kota, badan khusus yang bertanggung jawab kepada ibu kota baru dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan baru ini memiliki kualitas seperti kementerian di mana pemegang jabatan akan ditunjuk oleh Presiden, tetapi dengan kemampuan pemerintahan khusus yang mirip dengan gubernur provinsi. Ini juga akan mengatur bagaimana Otoritas Ibu kota akan mengelola pendanaan, perpajakan, retribusi, dan asetnya.

Karena rencana itu diajukan di tengah masa jabatan kedua Joko Widodo sebagai presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mengeluarkan amendemen undang-undang untuk menetapkan kembali kemampuan MPR dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, (PPHN), mirip dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) orde baru. Ini untuk memberikan keamanan dan keberlanjutan proyek dan memastikan kelanjutannya setelah Joko Widodo tidak lagi di kursi kepresidenan.

Berdasarkan hasil survei KedaiKOPI pada Agustus 2019, 95.7% responden dari Jakarta menyatakan penolakannya terhadap rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada tanggal 17 Januari 2022 dalam rapat panitia khusus, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa mengatakan ibu kota negara baru akan bernama Nusantara.

Menyusul pelantikan Bambang Susantono sebagai kepala otorita, provinsi di seluruh negeri secara seremonial mengirim sebidang tanah dan air dari situs bersejarah atau budaya yang signifikan di provinsi masing-masing untuk menjadi bagian dari landasan dan sendi ibu kota baru untuk peletakan batu pertama. Kalimantan Tengah membawa potongan-potongan tanah dari sebuah bukit dimana Tjilik Riwut, seorang pahlawan nasional dari provinsi dan tokoh Dayak yang disegani, dikatakan sedang bermeditasi.

Kalimantan Timur membawa air dan tanah dari Kutai Lama, tempat sejarah kerajaan Kutai Kartanegara ditemukan. Maluku Utara membawa kombinasi tanah dan air dari empat kesultanan utama di Maluku, atau dikenal sebagai Maluku Kie Raha, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. Provinsi Nusa Tenggara Timur mendatangkan tanah dari tujuh kabupaten di provinsi tersebut, sedangkan Bengkulu membawa tanah dari lokasi pengasingan Soekarno.

Kalimantan Selatan membawa air dan tanah dari bekas kediaman ulama terpandang di provinsi itu, Zainal Ilmi dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Sulawesi Tenggara menyajikan tanah dan air dari situs sejarah Kesultanan Buton di Baubau. Jawa Timur juga melakukan hal serupa dari situs-situs bekas Kerajaan Majapahit.