Jelaskan Faktor penegakan hukum dari Perdagangan anak

Tingginya angka kasus perdagangan anak juga disebabkan oleh ketiadaan aturan hukum yang jelas dan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus perdagangan manusia. Perdagangan anak umumnya melibatkan jaringan pelaku yang beroperasi secara rapi, sehingga menyulitkan upaya pengungkapan perkara. Hal ini ditambah dengan aparat penegak hukum yang lambat dalam menangani kasus. Pakar hukum di Indonesia mengindikasikan adanya upaya intervensi kasus oleh pelaku. Akibatnya, peran aparat dalam penegakan hukum perdagangan manusia menjadi lemah. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pornografi anak dan pernikahan anak, banyak negara yang masih memiliki aturan yang permisif atau bahkan belum memiliki undang-undangnya sama sekali.

Perdagangan anak dan penggunaan obat-obatan terlarang

Penyalahgunaan narkotika di kalangan korban perdagangan anak merupakan sesuatu yang umum ditemui. Obat-obatan terlarang digunakan untuk berbagai tujuan di antaranya mendorong kepatuhan, menciptakan ketergantungan, menimbulkan "kebiasaan", menghukum korban yang memberontak, mengatasi stres akibat perdagangan seks, menjerat korban yang rentan, mengkriminalisasi korban, dan melumpuhkan korban. Berdasarkan laporan, sebanyak 70% korban perdagangan orang menggunakan narkotika.

Para pelaku menggunakan narkoba untuk menarik sebagian kecil korban yang sudah memiliki ketergantungan sebelumnya. Obat-obatan terlarang juga digunakan untuk mengikat pemakai baru. Narkotika juga digunakan sebagai hadiah atas kepatuhan dan sebagai hukuman bagi korban yang sudah mencapai level adiksi. Pelaku juga terkadang memaksa korban untuk mengonsumsi zat adiktif agar mereka ketergantungan, ketergantungan membuat korban berhutang kepada pengedarnya, dapat mengendalikan korban, dan korban memilih tetap tinggal akibat adanya ikatan trauma terlepas dari pengalaman buruk yang dialami. Bagi korban, obat-obatan menjadi salah satu pelarian untuk berdamai dengan keadaan. Perempuan dan anak korban eksploitasi seks sering dipaksa melayani banyak pelanggan setiap hari, berhubungan seks tanpa kondom, dan dikejar target pendapatan.

Hambatan dalam penanganan perdagangan anak

Ada sejumlah faktor yang menjadi tantangan dalam upaya penanganan perdagangan anak, baik yang berasal dari korban maupun aspek-aspek lainnya. Namun, tantangan yang utama bersumber dari sifat perdagangan orang itu sendiri. Kejahatan perdagangan orang seringkali sulit terlacak karena sifatnya sebagai kegiatan ilegal. Pangkalan data untuk melacak kasus juga sangat minim dan di lapangan ditemui kesulitan dalam mengidentifikasi korban. Beberapa tantangan yang lain adalah keragaman interpretasi tentang perdagangan anak dan perbedaan usia konsen di beberapa negara, serta aspek kebijakan dan penegakan hukum.

Beragamnya interpretasi mengenai perdagangan anak menjadi tantangan di banyak negara. Di AS, misalnya, ada negara bagian yang mengharuskan adanya unsur migrasi atau perpindahan korban, sedangkan yang lain mengecualikan eksploitasi seksual komersial atas inisiatif individu (seks untuk bertahan hidup) dari perdagangan orang. Dalam konteks pelacuran anak, negara-negara memiliki usia persetujuan atau usia konsen yang bervariasi. Hal yang sama juga terjadi di negara federal seperti AS, usia konsen di negara-negara bagian bisa berbeda-beda. Akibatnya, ada kemungkinan korban perdagangan anak disebut sebagai korban di sebuah negara, tapi di negara lain mereka dikategorikan sebagai pekerja seksual dan pelaku kejahatan. Penegakan hukum yang lemah di beberapa negara menjadi masalah tersendiri. UNICEF melaporkan bahwa masih banyak negara di Eropa yang belum memiliki rencana aksi yang spesifik terkait perdagangan anak pada 2008.

Dari sisi korban, banyak dari mereka yang enggan melapor karena rasa malu, takut, memiliki pengetahuan yang rendah mengenai hak-hak mereka, atau bahkan karena loyalitasnya terhadap pelaku. Anak-anak khawatir terhadap stigma yang diberikan masyarakat terhadap korban eksploitasi seksual komersial. Anak-anak juga cenderung menyalahkan diri sendiri dan memandang bahwa mereka bertanggung jawab atas eksploitasi yang menimpa mereka. Di kalangan tenaga kesehatan, pemahaman minim dan persepsi yang keliru mengenai perdagangan anak juga menjadi penghambat upaya penanganan. Anak-anak semakin rentan karena tidak memiliki akses terhadap fasilitas medis.