Kamu bisa jelasin ke aku soal Nilai-nilai Asia?

Nilai-Nilai Asia merupakan suatu nilai yang mulai diperkenalkan pada akhir abad ke-20 oleh para pemimpin negara dan cendikiawan di Asia seiring berkembangnya perekonomian negara-negara Asia khususnya di Asia Timur dan Asia Tenggara. Sebagai pembanding, nilai yang dianut masyarakat di dunia Barat lebih condong pada nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi dan kapitalisme. Nilai-nilai dunia  Barat yang mengandung nilai individualisme dan legalisme, dinilai tidak cocok oleh mayoritas masyarakat di negara-negara di Asia dan cenderung dinilai mengancam dinamisme ekonomi dan tatanan sosial. Di kalangan orang-orang Asia, nilai-nilai Asia sering dikaitkan dengan disiplin, kerja keras, kesederhanaan, pencapaian akademik, keseimbangan kebutuhan individu dan masyarakat, dan hormat pada otoritas berkuasa. Di samping dari pada pencapaian prestasi pertumbuhan ekonomi, hal itu sering diterangai dipertahankan demi kepentingan dari rezim otoriter yang berkuasa di Asia.

Terdapat tuduhan kontestasi antara nilai-nilai Asia yang tidak menganggap kebebasan sama pentingnya dengan yang dianggap nilai-nilai Barat. Adanya sistem nilai yang berbeda ini didasarkan pada argumen bahwa Asia cenderung berpegang pada sistem politik, filosofi, dan prioritasnya sendiri. Perbedaan budaya dan nilai-nilai antara Asia dan Barat ditekankan oleh beberapa delegasi resmi pada Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia di Wina pada tahun 1993, seperti Perdana Menteri Singapura yang menyatakan bahaya pengakuan hak asasi manusia jika universalisme digunakan untuk mengaburkan realitas keragaman atau delegasi Cina yang menekankan perbedaan regional. yang mengadopsi kerangka kerja yang berbeda. Dari sini, Amartya Sen (1997: 33-40) kemudian mengulas proposisi nilai Asia yang kurang mendukung kebebasan dan lebih mementingkan ketertiban dan disiplin, serta klaim hak asasi manusia yang kurang relevan di ranah politik dan kebebasan sipil. Pembenaran otoritarianisme di Asia didasarkan pada sejarah dan nilai-nilai Asia, dimana kemudian pemerintahan otoriter seperti Li Kuan Yew yang menjadi advokat Asian Values menganggap sistem ini lebih efektif dalam membantu keberhasilan ekonomi.