Jelaskan Ketentuan dari Akta pengakuan sepihak

Akta Pengakuan Sepihak menurut ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata merupakan:

Kuitansi digolongkan pada Akta Pengakuan Sepihak; dan

Dapat Diterapkan sebagai Perjanjian Tambahan.

Syarat akta pengakuan sepihak di antaranya syarat formil dan materiil.

Sesuai ketentuan Pasal 1878 KUH Perdata, syarat formil terdiri atas berikut ini.

Bentuk akta di bawah tangan, tertulis. Ketentuan ini memaksa dan harus berbentuk tulisan sehingga akta pengakuan sepihak tidak sah jika secara lisan.

Mencantumkan identitas, yaitu identitas penanda tangan, identitas pihak kreditur, terhadap siapa utang atau pembayaran akan dilakukan.

Menyebut dengan pasti waktu pembayaran. Hal ini tidak tegas secara tersirat disebut dalam Pasal 1878 KUH Perdata, namun dianggap syarat formil untuk keabsahan akta pengakuan sepihak.

Ditulis tangan oleh penanda tangan. Hal ini menurut pembuat undang-undang berupaya untuk menghindari debitur menandatangani Akta Pengakuan Sepihak tanpa menelaah terlebih dahulu secara wajar dan teliti kebenaran isi yang ada di dalamnya. Menurut Putusan MA No. 4069 K/Pdt/1985, kuitansi yang tidak ditulis tangan sendiri atau sekurang-kurangnya mengenai jumlah utang dengan huruf, hanya bernilai sebagai alat bukti permulaan tulisan. Sehubungan dengan itu, oleh karena yang diakui tergugat hanya Rp 600.000,00 maka yang tertulis dikuitansi harus dikesampingkan karena penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang itu.

Ditandatangani penulis akta. Tanpa tanda tangan penulis akta maka akta pengakuan sepihak tidak sah dan tidak bernilai sebagai alat bukti.