Jelaskan Penerimaan perkara dari Perkara Yunani

Berdasarkan Resolusi 346, pada 20 September 1967, tiga negara anggota Majelis Eropa (Swedia, Norwegia, dan Denmark) masing-masing mengajukan permohonan terhadap Komisi HAM Eropa terkait dengan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta Yunani. Mereka mengklaim bahwa Yunani telah melanggar hampir semua pasal di Konvensi HAM Eropa yang melindungi hak-hak individu: Pasal 5 (hak atas kebebasan dan keselamatan individu), 6 (hak atas peradilan yang jujur), 8 (hak atas kehidupan pribadi dan keluarga), 9 (kebebasan berpikir, hati nurani, dan beragama), 10 (kebebasan berekspresi), 11 (kebebasan berkumpul dan berserikat), 13 (hak atas pemulihan hukum), dan 14 (pelarangan diskriminasi dalam menjamin hak yang dilindungi oleh Konvensi, termasuk atas dasar keyakinan politik). Ketiga negara ini juga menyatakan bahwa Yunani telah gagal menunjukkan bahwa syarat-syarat Pasal 15 (terkait pengurangan hak-hak dalam Konvensi HAM Eropa dalam keadaan darurat) telah terpenuhi. Permohonan ini, yang didasarkan pada maklumat junta Yunani yang secara prima facie (sekilas) melanggar Konvensi HAM Eropa, juga mengacu kepada perbincangan di Majelis Parlemen yang mengkritik junta Yunani. Sehari sesudah permohonan diajukan, politikus Belgia Fernand Dehousse mengusulkan agar Komunitas Eropa juga melayangkan tuntutan serupa terhadap Yunani, yang terikat dalam perjanjian asosiasi dengan Komunitas Eropa. Walaupun usulan ini tidak memperoleh dukungan, Komunitas Eropa menghentikan bantuan ekonomi untuk Yunani. Pada 27 September, Belanda ikut mengajukan permohonan; Komisi HAM Eropa lalu menggabungkan keempat permohonan ini pada 2 Oktober.

Negara-negara Skandinavia tidak memiliki ikatan etnis dengan korban pelanggaran HAM di Yunani, dan mereka juga tidak memiliki kepentingan ekonomi terselubung di balik perkara ini. Negara-negara ini melakukan campur tangan karena mereka merasa ini adalah kewajiban moral mereka dan juga karena opini publik di negara-negara tersebut mengecam tindakan junta Yunani. Presiden Konvensi HAM Eropa Max Sørensen menyatakan bahwa perkara ini merupakan "pertama kalinya aparatus Konvensi ... telah digunakan oleh negara-negara tanpa kepentingan nasional dalam mengajukan permohonan dan tampaknya terdorong oleh hasrat untuk melestarikan warisan Eropa akan kebebasan yang tak tercederai". Walaupun perkara ini dianggap tidak biasa karena diajukan tanpa kepentingan terselubung, dukungan terhadap hak asasi manusia di kancah internasional merupakan ciri khas kebijakan luar negeri negara-negara Skandinavia pada saat itu. Namun, setelah muncul seruan di Yunani untuk memboikot barang-barang dari negara-negara yang melayangkan tuntutan, para pengekspor menekan pemerintah di negara-negara tersebut untuk mencabut permohonan ini. Akibatnya, Belanda kemudian memutuskan untuk mundur dari perkara Yunani.

Belanda, Luksemburg, dan Islandia belakangan mengumumkan bahwa mereka mendukung tindakan pemerintah negara-negara Skandinavia dan Belanda, walaupun deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum. Upaya untuk mendorong Britania Raya agar mengeluarkan deklarasi serupa tidak berhasil, meskipun banyak orang di Britania yang menentang junta Yunani. Pemerintahan Harold Wilson berpendapat bahwa upaya untuk mendakwa Yunani di Komisi HAM Eropa tidak akan membantu memperbaiki keadaan.

Yunani mengklaim bahwa permohonan-permohonan ini tidak dapat diterima oleh Komisi HAM Eropa karena junta merupakan sebuah pemerintahan revolusioner dan "tujuan asli revolusi tidak dapat ditinjau oleh Komisi". Yunani menyatakan bahwa mereka memiliki margin apresiasi (ruang bagi pemerintah untuk menerapkan Konvensi HAM Eropa sesuai dengan penafsiran mereka) dalam mengambil tindakan-tindakan luar biasa dalam keadaan darurat. Namun, Komisi HAM Eropa menilai bahwa aturan mengenai kedaruratan tidak berlaku untuk junta Yunani karena aturan tersebut dimaksudkan untuk pemerintahan yang sejalan dengan kerangka demokrasi dan konstitusional. Selain itu, junta Yunani dianggap sebagai biang kerok "kedaruratan" itu sendiri. Oleh sebab itu, Komisi HAM Eropa menyatakan pada 24 Januari 1968 bahwa perkara Yunani dapat diterima (admissible), sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap penyelidikan menyeluruh.