Jelaskan Pemberhentian dari jabatan dari Dance Yulian Flassy

Setelah Lukas Enembe pulih, ia kembali ke Papua pada tanggal 9 Juli 2021 dan mengambil alih jabatan gubernur dari Flassy pada tanggal 12 Juli 2021. Dua hari kemudian, Lukas Enembe memecat Flassy dan melantik Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua. Flassy tidak menghadiri pelantikan Ridwan tersebut dan menganggap bahwa pemecatan yang dilakukan bersifat sepihak saja, sehingga ia tetap menganggap dirinya sebagai sekretaris daerah yang definitif.

Enembe menjelaskan bahwa pemecatan Flassy tersebut dikarenakan tindakannya yang melampaui kewenangannya sebagai Pelaksana Harian Gubernur (Plh. Gubernur), yakni dengan meminta Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) untuk menunjuk dirinya sebagai Plh. Gubernur. Lukas menuduh bahwa Flassy telah melakukan "permainan politik" dengan permintaannya kepada Dirjen Otda. Selain itu, Enembe juga menyatakan bahwa pemecatan tersebut juga bertujuan untuk memperlancar penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2021.

Pemecatan sepihak yang dilakukan oleh Enembe menuai kritik dari berbagai pihak. Dirjen Otda Akmal Malik menyatakan bahwa dirinya masih tetap mengakui Flassy sebagai Sekretaris Daerah. Ia menyatakan bahwa pelantikan tersebut bukanlah pemecatan, melainkan "acara serah terima pendelegasian beberapa tugas dari Sekda kepada Asisten Sekda oleh gubernur". Ketua Umum Pemuda Adat Papua, Yan Christian Arebo, menyatakan bahwa pelantikan Ridwan melanggar Keputusan Presiden. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih, Marudut Hasugian, menggangap bahwa penunjukan Ridwan adalah suatu bentuk maladministrasi karena Gubernur tidak memiliki wewenang untuk memecat sekretaris daerah.

Dualisme dan pencopotan oleh presiden

Penolakan Flassy terhadap keputusan Enembe untuk mencopot dirinya mengakibatkan terjadinya dualisme sekretaris daerah. Meskipun sudah dicopot oleh Enembe, Flassy tetap mengerjakan tugas-tugasnya sebagai sekretaris daerah, seperti ketika menghadiri pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua pada tanggal 29 Juli 2021. Dualisme sekretaris daerah ini kemudian dikhawatirkan oleh berbagai pihak karena dapat mempengaruhi pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Papua dan pelaksanaan Pekan Olahrga Nasional serta Pekan Paralimpiade Nasional. Anggota DPR dari daerah pemilihan Papua, Robert Joppy Kardinal, menyalahkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik atas dualisme yang berlangsung dan meminta Akmal untuk dicopot.

Sejumlah pihak meminta agar Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menyelesaikan dualisme yang berlangsung. Tito kemudian melakukan kunjungan kerja ke Papua pada tanggal 4 September 2019, namun kunjungannya tersebut tidak menyelesaikan permasalahan dualisme yang berlangsung. Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Putra Putri Indonesia (IPPI) Budi Heriyanto menyayangkan kunjungan kerja Tito tersebut dan menyatakan bahwa Tito seharusnya mengamankan keputusan presiden mengenai sekretaris daerah Papua.

Tiga bulan setelah dualisme berlangsung, pada tanggal 11 Oktober 2021 Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan yang memberhentikan Flassy secara terhormat dari jabatannya. Ridwan Rumasukun kemudian dilantik sebagai sekretaris daerah definitif pada tanggal 13 Oktober 2021. Dance yang tidak terima akan keputusan ini kemudian melaporkan Tito Karnavian ke Ombudsman Republik Indonesia atas dugaan maladministrasi melalui kuasa hukumnya, Haris Azhar. Haris menilai bahwa keputusan Presiden Joko Widodo — yang mempertimbangkan keputusan Menteri Dalam Negeri sebagia dasar pencopotan — tidak sah karena keputusan tersebut seharusnya didasarkan oleh pertimbangan gubernur selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK).