Jelaskan Pengesahan UU dan perlawanan dari Unjuk rasa Montenegro 2019–2020

Pada 24 Desember, komite legislatif parlemen Montenegro mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Status Hukum Komunitas Beragama, yang mana undang-undang tersebut diperdebatkan oleh anggota parlemen karena keberatan dari Gereja Ortodoks Serbia. Ratusan pendeta dan biarawan berunjuk rasa di depan gedung parlemen sebelum sidang komite guna menuntut pencabutan RUU tersebut. Setelah protes, para imam mengadakan liturgi di Katedral Kebangkitan Yesus, Podgorica dan menandatangani pernyataan sumpah untuk membela gereja. Menjelang pemungutan suara RUU Kebebasan Beragama yang direncanakan pada hari Kamis atau Jumat di pekan yang sama, para pemuka dan umat Ortodoks Serbia mengadakan kebaktian di jembatan yang penuh sesak di dekat parlemen, dengan dijaga oleh polisi yang telah menutup jalan-jalan di pusat kota yang mengarah ke gedung pemerintah.

Pada akhir Desember 2019, undang-undang kontroversial itu disahkan, memicu serangkaian protes besar-besaran dan pemblokiran jalan yang berlanjut hingga Februari 2020. Delapan belas anggota parlemen (anggota fraksi oposisi Front Demokrat) ditangkap sebelum pemungutan suara dan didakwa atas kekerasan menjelang pemungutan suara. Beberapa ulama Ortodoks Serbia diserang oleh polisi dan sejumlah wartawan, sementara pegiat oposisi dan warga yang berunjuk rasa ditangkap.

Pada tanggal 29 Desember 2019 Dewan Episkopal Gereja Ortodoks Serbia di Montenegro mengucilkan Presiden Montenegro Đukanović dan anggota parlemen koalisi Pemerintah serta pejabat yang mengesahkan UU agama.