Jabarkan 3. Integrasi dan Inklusi dari Komisi Eropa menentang Rasisme dan Intoleransi

Komisi ini menganggap integrasi sebagai proses dua arah dengan masyarakat, pemerintah dan otoritas lokal memfasilitasi, mendukung dan mempromosikan upaya integrasi individu. Inklusi adalah pendekatan yang menghargai keragaman dan bertujuan untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan partisipasi penuh dan aktif dari setiap anggota masyarakat. Banyak negara Eropa berurusan dengan masuk dan tinggal sejumlah besar migran yang kemungkinan besar akan tinggal untuk waktu yang lama. Komisi ini menandai bahwa negara-negara anggota perlu menanggapi realitas baru ini, yang membawa potensi dan nilai yang sangat besar, dan berinvestasi dalam integrasi dan inklusi. Keberhasilan sangat bergantung pada dukungan publik arus utama, dan melibatkan publik untuk melihat manfaat keragaman dalam masyarakat sangat penting. Dan tentu saja, integrasi lebih awal dimulai, semakin baik hasilnya. Komisi ini meneliti bahwa strategi integrasi dan rencana aksi adalah alat yang berharga untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan integrasi yang efektif. Menetapkan indikator integrasi dan menghasilkan data kesetaraan untuk menilai dampak langkah-langkah integrasi merupakan faktor kunci keberhasilan kebijakan integrasi dan inklusi. Tujuan komisi ini ialah untuk mengakhiri marginalisasi sosial terhadap anggota kelompok rentan dan membantu negara-negara anggota mengelola keragaman dengan lebih baik.

4. Orientasi Seksual, Identitas Gender dan Karakteristik Seks

Komisi ini memperjuangkan sejumlah besar orang di Eropa masih mengalami stigmatisasi karena orientasi seksual, identitas gender, atau karakteristik seks mereka yang sebenarnya atau yang dirasakan. Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Interseks (LGBTI) sangat rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan sikap intoleran, serta ujaran kebencian dan kekerasan terhadap LGBT. Komisi ini mulai memeriksa diskriminasi dan intoleransi terhadap orang-orang LGBT pada siklus kelima pemantauan negara (2012-2018) dan terhadap orang-orang Interseks dalam siklus pemantauan keenamnya. Proses ini menghasilkan rekomendasi kepada semua negara anggota untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk memerangi diskriminasi, ujaran kebencian dan kekerasan terhadap orang-orang karena orientasi seksual, identitas gender atau karakteristik seks mereka dan untuk mempromosikan toleransi. Komisi ini memantau isu-isu LGBTI berdasarkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, hukum kasus yang relevan dari Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan Rekomendasi CM/Rec (2010) 5 dari Komite Menteri Dewan Eropa tentang langkah-langkah untuk memerangi diskriminasi terhadap alasan orientasi seksual atau identitas gender.

5. Legislasi Melawan Rasisme dan Intoleransi

Salah satu isu yang berulang secara teratur dalam laporan pemantauan negara komisi ini adalah berlanjutnya diskriminasi rasial, yang terkait dengan kurangnya undang-undang anti-diskriminasi yang efektif di beberapa negara anggota Dewan Eropa. Komisi ini secara sistematis merekomendasikan pemberlakuan undang-undang anti-diskriminasi yang spesifik dan komprehensif, dengan ketentuan di berbagai bidang hukum dan mencakup bidang-bidang seperti pekerjaan, perumahan, pendidikan, dan akses ke layanan sosial dan publik. Komisi ini merekomendasikan otoritas negara untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional menghukum hasutan publik untuk melakukan kekerasan, kebencian atau diskriminasi atas dasar “ras”, warna kulit, bahasa, agama, kewarganegaraan, asal etnis/bangsa, orientasi seksual dan identitas gender. Hukum perdata dan administrasi harus melarang diskriminasi ras dan homofobik atau transfobik langsung dan tidak langsung, serta pemisahan, pelecehan dan diskriminasi oleh asosiasi, antara lain. Perundang-undangan harus mengatur pembagian beban pembuktian dalam kasus-kasus diskriminasi di semua bidang dan atas semua alasan. Untuk mewujudkan hak fundamental, hak tersebut perlu dilengkapi dengan mekanisme penegakan, terutama melalui akses terhadap keadilan. Komisi ini memastikan hukum nasional berpihak dalam proses peradilan atau administratif yang mudah diakses yang memberikan sanksi yang efektif.