Jelaskan Perdebatan dari Penghapusan hukuman mati

Negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati menggunakan konsep tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius untuk mempertahankan dukungannya. Pasal 6 KIHSP mengizinkan putusan hukuman mati diberikan pada kasus kejahatan-kejahatan yang paling serius. Kondisi ini merupakan akibat dari pernyataan dalam Pasal 6 KIHSP ayat (2) terkait kejahatan yang paling serius. Dalam pasal ini tidak ada pemberian definisi mengenai kejahatan yang paling serius. Hukuman mati dapat diberikan asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan Konvensi Genosida. Keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang juga menjadi penentu pemberlakuan hukuman mati. Kondisi ini membuat konsep kejahatan paling serius ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap negara. Penafsiran dipengaruhi oleh kondisi budaya, agama, tradisi, serta keadaan politik dari masing-masing negara.

Ketidakjelasan konsep mengenai kejahatan paling serius juga terjadi dalam Protokol Opsional II KIHSP. Tambahan informasi mengenai kejahatan yang paling serius hanya pada Pasal 2 Ayat (1), yang membahas soal "kejahatan paling serius yang bersifat militer dan dilakukan dalam situasi perang". Sebaliknya, instrumen-instrumen hukum pidana internasional yang paling mutakhir memberikan kecenderungan khusus terhadap pemaknaan mengenai kejahatan paling serius. Tolok ukurnya ialah kejahatan yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat internasional. Kejahatan paling serius sesuai dengan pandangan ini ialah genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Instrumen-instrumen ini juga mendukung penghapusan hukuman mati. Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. Hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal juga ditetapkan sebagai hukuman maksimal dalam Statuta Roma.

Definisi lain terhadap kejahatan paling serius diberikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kejahatan paling serius diartikan sebagai kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi logis yang bersifat mematikan atau sangat berat. Definisi ini awalnya diberikan dalam Pengamanan untuk Menjamin Perlindungan Hak-hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati. Pada tahun 1984, definisi ini diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan sedikit revisi. Definisi ini tetap tidak membatasi hukuman mati hanya untuk pembunuhan berencana. Akibatnya, negara-negara tertentu terus memberlakukan hukuman mati untuk pasar gelap bagi narkoba, tindak pidana politik dan agama serta perilaku seksual yang di negara lain tidak termasuk tindak pidana. Negara retensionis menolak pandangan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan, khususnya dalam kasus narkoba. Dalam pandangan negara retensionis, narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam hak hidup banyak orang, sehingga hukuman mati bukan juga dianggap tidak menjadi pelanggaran atas konstitusi negara.

Gagasan yang berkebalikan dengan hak asasi manusia dapat timbul karena perbedaan pemaknaan terhadap kejahatan paling serius. Kondisi ini membuat keinginan politik tetap menjadi bagian dari usaha perwujudan traktat untuk hukuman mati. Gerakan abolisionis di berbagai negara berusaha meyakinkan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang diterima secara universal, khususnya pada kasus kejahatan paling serius. Pada banyak negara di Asia, pengapusan hukuman mati dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Pemerintah-pemerintah di kawasan Asia menyakini bahwa kebijakan pidana harus bersifat unik dan ditentukan oleh keadaan politik, sosial, dan budaya masing-masing. Pembenaran terhadap hukuman mati terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan seiring dengan meningkatnya terorisme di dua kawasan ini. Sedangkan negara retensionis di Asia Tenggara memperoleh pembenaran pelaksanaan hukuman mati melalui rasionalisasi dampak kerugian akibat perdagangan narkoba.