Jabarkan Ketua menteri sementara dari Daftar Ketua Menteri Melaka

Majelis Legislatif dapat lebih awal dibubarkan oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka dengan kebijaksanaan Yang Mulia sendiri atas laporan pertanggungjawaban dari ketua menteri selama lima tahun menjabat sejak sidang pertamanya. Pasal 55(4) Konstitusi Malaysia mengizinkan penundaan 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan parlemen harus diadakan persidangan pada tanggal selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara parlemen sebelumnya yang telah dibubarkan dan parlemen berikutnya, ketua menteri dan dewan eksekutif tetap menjabat dalam kapasitas sementara.