Saya mau tau Latar belakang dari AUKUS

Prancis memiliki bagian penting dari wilayahnya di Indo-Pasifik. Wilayah Polinesia Prancis, Kaledonia Baru, Wallis dan Futuna, Daratan Selatan dan Antarktika Prancis, dan Pulau Clipperton serta wilayah Mayotte dan Réunion terletak di sana. Berfokus pada keamanan warganya di daerah ini, Prancis mempertahankan kehadiran militer permanen di sana. Secara total, ada dua juta warga Prancis dan 7.000 tentara Prancis di Indo-Pasifik. Kerja sama yang terjalin dengan Australia, termasuk kesepakatan kapal selam Prancis–Australia, oleh karena itu bagi Prancis merupakan masalah keamanan internal karena kebangkitan Tiongkok di kawasan itu.

Pada tahun 2016, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull menandatangani kesepakatan senilai A$50 miliar (€31 miliar) dengan perusahaan Prancis Naval Group (sampai 2017 dikenal sebagai DCNS) untuk merancang kapal selam generasi baru, yang disebut kelas-Attack di bawah "Future Submarine Program", dijadwalkan untuk menggantikan kelas-Collins saat ini. Dua belas dari kapal selam ini sebagian akan dibangun di Australia dan Prancis. Namun, proyek tersebut mengalami penundaan dan pembengkakan biaya, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketegangan di balik layar. Biaya yang direvisi, termasuk inflasi selama program berlangsung adalah A$90 miliar (€56 miliar). Karena energi nuklir dilarang di Australia, telah diputuskan untuk mengubah desain kapal selam serbu bertenaga LEU Prancis terbaru menjadi propulsi konvensional. Perbedaan lainnya adalah Australia memilih untuk melengkapinya dengan sistem tempur yang disediakan oleh Lockheed Martin. Australia biasanya mengharuskan bagian dari kapal mereka dibangun di sana, yang meningkatkan biaya. Dalam hal ini sesuai dengan 60% dari nilai kontrak, dengan Prancis melakukan transfer teknologi.

Pada Februari 2021, rencana desain awal ditolak karena dianggap terlalu mahal, dan Naval Group diberi waktu hingga September untuk menyempurnakan proposal mereka. Pada penyelidikan Senat Australia pada awal Juni 2021, dengan penundaan yang sedang berlangsung, Menteri Pertahanan Greg Moriarty mengungkapkan di bawah pertanyaan bahwa dia telah mempertimbangkan untuk membuat rencana darurat jika proyek Prancis gagal, mengakui bahwa ada masalah yang sedang berlangsung selama lebih dari setahun. Dua minggu kemudian, Perdana Menteri Australia Scott Morrison bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris dan menyatakan keprihatinannya tentang proyek yang keluar jalur, di mana Macron mengatakan bahwa Prancis memberikan komitmen "penuh dan lengkap" dan akan melanjutkan "lebih jauh dan lebih cepat jika memungkinkan".

Australia memutuskan untuk membatalkan kontrak dengan Naval Group untuk kapal selam kelas-Attack, meskipun telah menghabiskan sekitar $2,4 miliar untuk proyek Prancis. Diharapkan bahwa selain itu Australia harus membayar denda ratusan juta euro karena membatalkan kontrak.