Jabarkan Sebelum perang dari Sejarah Polandia (1939–1945)

Setelah kematian Józef Piłsudski pada tahun 1935, Pemerintah Sanasi () dari para pengikut politiknya, bersama dengan Presiden Ignacy Moscicki memulai reformasi militer dan mempersenjatai tentara Polandia dalam menghadapi perubahan iklim politik di Eropa. Berkat dukungan finansial berupa pinjaman dari Prancis, Kawasan Pusat Industri Polandia yang baru () turut ambil bagian dalam proyek persenjataan sejak tahun 1936, dalam rangka mengejar ketinggalan pengembangan senjata canggih oleh negara tetangga Polandia yang lebih mapan. Menteri Luar Negeri Józef Beck, tetap menolak tekanan yang semakin tinggi dari pihak Barat terhadap Polandia dalam bekerja sama dengan Uni Soviet untuk membatasi Jerman. Melawan kekuatan militer Jerman yang tumbuh dengan pesat, Polandia tidak hanya memiliki jumlah sumber daya teknis yang tak sebanding, tetapi juga kurangnya pengetahuan dan konsep untuk mengembangkan persenjataan modern.

Jerman secara resmi mengejar persenjataannya () yang dimulai pada tahun 1935 di bawah komando Adolf Hitler, hal ini bertentangan dengan ketentuan Perjanjian Versailles yang menjadi dasar tatanan internasional pasca-Perang Dunia I. Inggris dan Prancis yang tidak dapat mencegah tindakan Hitler atas Remiliterisasi Rheinland, juga mengejar persenjataan masing-masing. Sementara, ekspansi teritorial Jerman di Eropa tengah, dimulai sejak bulan Maret 1938 dari Anschluss di Austria. Polandia mengirimkan kelompok pengalihan khusus ke wilayah sengketa Zaolzie (wilayah Ceko di Silesia) dengan harapan agar mempercepat pecahnya Cekoslowakia dan mendapatkan kembali wilayah tersebut. Persetujuan München yang ditanda tangani pada tanggal  oleh empat negara, yakni Britania Raya, Jerman Nazi, Republik Ketiga Prancis dan Kerajaan Italia yang kemudian diikuti dengan penggabungan Sudetenland, dihadapi dengan ancaman aneksasi total Cekoslowakia, di mana kekuatan-kekuatan barat mendukung Jerman atas pembagian negara tersebut.

Polandia dengan gigih mencari status kekuatan besar, tetapi tidak dilibatkan dalam Persetujuan München, Menteri Luar Negeri Józef Beck yang kecewa karena tidak diakui, mengeluarkan ultimatum pada hari Persetujuan München kepada Pemerintah Cekoslowakia, menuntut agar segera kembali ke Polandia dari perbatasan wilayah sengketa Zaolzie. Pemerintah Cekoslowakia yang tertekan, menuruti permintaan Józef Beck dan unit militer Polandia mengambil alih wilayah tersebut. Langkah tersebut mendapatkan tanggapan negatif, baik dari pihak Barat maupun Uni Soviet dan memperburuk situasi geopolitik Polandia. Pada bulan November, Pemerintah Polandia juga menganeksasi wilayah perbatasan kecil yang bersengketa dengan negara otonom baru Slowakia dan memberikan dukungannya terhadap ekspansi Hungaria ke Karpatska Ukraina (sekarang Federal Cekoslowakia).