Jelaskan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dari Pemilihan umum Bupati Maluku Tenggara 2018

Hasil pleno KPU Kabupaten Maluku Tenggara tentang rekapitulasi suara dalam Pilakda Maluku Tenggara 2018 digugat oleh paslon nomor urut 2, UTAMA, ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonannya, paslon UTAMA meminta MK untuk membatalkan hasil pleno tersebut dan mendiskualifikasi paslon nomor urut 3, MTH-PB, karena diduga telah terjadi kecurangan berupa penambahan suara fiktif yang menguntungkan paslon MTH-PB. MK kemudian menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima karena paslon UTAMA dinilai tidak memiliki kedudukan hukum terkait dengan persyaratan jumlah minimal selisih suara antarpaslon. Amar putusan yang dibacakan MK pada 10 Agustus 2018 sekaligus memperkuat kemenangan Muhammad Thaher Hanubun dan Petrus Beruatwarin dalam Pilkada Maluku Tenggara 2018.