Jabarkan Aborsi menurut hukum dari Perdebatan mengenai gugur kandungan

Dalam UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, ditegaskan bahwa aborsi di Indonesia tidak diijinkan, kecuali untuk situasi darurat medis yang mengancam nyawa sang ibu, dan bagi korban pemerkosaan. Menggugurkan kandungan dengan alasan keselamatan medis hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan dan penyedia layanan kesehatan bersertifikat, serta melalui konseling atau konsultasi pra-tindakan yang diterapkan oleh konsultan yang berkompeten.

Dalam Undang-Undang Pasal 194, ditetapkan sanksi pidana bagi aborsi ilegal berupa penjara paling lama 10 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Selain itu, pasal ini juga dapat menjerat oknum dokter atau tenaga kesehatan yang sengaja melakukan praktik aborsi ilegal, dan pihak perempuan yang menjadi klien. Selain itu, dalam KUHP juga ditegaskan tentang sanksi yang diberikan bila seseorang melakukan praktik aborsi ilegal. Pasal-pasal tersebut diantaranya: