Jelaskan Konteks Indonesia dari Kabupaten/Kota HAM

Dalam konteks Indonesia, adanya otonomi daerah membuat Pemda memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengelola wilayahnya sendiri, seperti pengelolaan sumber daya yang dimilikinya untuk kesejahteraan warganya. Pemda juga memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak asasi manusia. Adanya kebijakan Pemda antara lain dalam bentuk Peraturan Daerah atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan sebuah acuan bagi Pemda beserta seluruh aparaturnya untuk melaksanakan agenda pembangunan. Pemda diberbagai provinsi di Indonesia mulai berusaha untuk menerapkan konsep Human Rights Cities – yang dalam bahasa Indonesia ditafsirkan menjadi Kota HAM – sebagai salah satu tujuan pembangunannya. Beberapa pemerintah daerah yang berkomitmen untuk menerapkan konsep Human Rights Cities antara lain: Kabupaten Wonosobo, Kota Palu, Kota Bandung, Kabupaten Bantaeng dan lain-lain.