Jelaskan Karakteristik dari Hukum pers

Hukum Pers di India mengacu kepada kebebasan pers di India Britania atau kebebasan pers di India pra-kemerdekaan. Saat itu, pada tahun 1858 hingga 1947 terjadi penyensoran media cetak selama periode pemerintahan Inggris oleh Kerajaan Inggris di anak benua India, yaitu pada perang dunia I.

Pers India Britania dilindungi secara hukum oleh seperangkat undang-undang seperti Vernacular Press Act , Censorship of Press Act, 1799, Metcalfe Act dan Indian Press Act, 1910 , sedangkan outlet media diatur oleh Licensing Regulations, 1823, Licensing Act, 1857 dan Registration Act, 1867. Para administrator Inggris di anak benua India (di Republik India modern, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh) memberlakukan seperangkat aturan dan peraturan yang dirancang untuk mencegah beredarnya klaim yang tidak akurat, bias media, dan disinformasi di seluruh anak benua.

Pada masa pra-kemerdekaan, pemerintah merumuskan beberapa tindakan hukum, termasuk Gagging Act, yang terdiri dari seperangkat aturan untuk menerbitkan, mendistribusikan, dan mengedarkan berita dan mengoperasikan organisasi media yang bekerja secara independen atau berjalan di anak benua. Aturan-aturan ini terutama memaksa surat kabar regional dan berbahasa Inggris untuk mengungkapkan keprihatinan mereka di bawah ketentuan yang dipilih. Selama periode tersebut, pemerintah mengizinkan jurnalis atau industri media untuk meliput berita apa pun dan membawanya ke khalayak tanpa mempengaruhi kedaulatan Kerajaan Inggris di anak benua.

Aturan Pertahanan India diberlakukan untuk penindasan agitasi politik dan kritik publik yang bebas selama Perang Dunia I. Pada tahun 1921, atas rekomendasi Komite Pers yang diketuai oleh TejBahadurSapru, Undang-Undang Pers tahun 1908 dan 1910 dicabut. Di bawah Aturan Pertahanan India, represi diberlakukan dan amandemen dibuat dalam Undang-Undang Darurat Pers dan Undang-Undang Rahasia Resmi. Pada waktu tertentu, publikasi semua berita yang terkait dengan kegiatan Kongres dinyatakan ilegal.

Dengan lahirnya Hukum pers atau Undang-unfang Pers di India, kebebasan pers dapat dirasakan oleh para pemangku pers.

Produk hukum pers sebelum kemerdekaan