Jelaskan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa dari Penghapusan hukuman mati

Sejak tahun 1997, sidang tahunan Komisi HAM PBB mulai meminta moratorium hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB yang masih memberlakukan hukuman mati. Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai hukuman mati. Rekomendasi dibuat melalui resolusi yang disetujui melalui hasil konsensus mayoritas dalam suatu sidang umum PBB. Tiap resolusi yang dibuat oleh PBB berisi pandangan terhadap isu-isu di dunia. Isi resolusi juga memberikan gambaran mengenai prinsip dan tindakan yang didukung oleh konsensus tersebut. Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB secara umum mengeluarkan resolusi yang memberikan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Selain itu, isi resolusinya mencakup pelarangan pengggunaan resolusi dalam bentuk delik yang dapat dituntut hukuman mati. Berikut resolusi PBB yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati:

Resolusi Majelis Umum PBB 62/149

Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 berisi anjuran untuk penangguhan pelaksanaan hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2007. Melalui hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 104 negara, sedangkan 54 negara menyatakan tidak setuju dan 29 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi ini dihasilkan dengan dilandasi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), DUHAM, KIHSP, dan Konvensi Hak-hak Anak. Selain itu, Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 juga dibuat dengan mempertimbangkan Resolusi 2005/59. Pandangan utama dalam Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB adalah adanya peningkatan dan kemajuan perkembangan hak asasi manusia melalui  penangguhan terhadap pemberlakuan hukuman mati. Penyebab lain penangguhan pelaksanaan hukuman mati dalam resolusi ini ialah sebagai pencegahan kesalahan penerapan hukuman mati yang tidak dapat dipulihkan. Selain penangguhan, Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB juga menganjurkan kepada negara yang memberlakukan penangguhan untuk segera menghapuskan hukuman mati di dalam tiap tindak pidana. Selain itu, negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dianjurkan untuk tidak kembali memberlakukan hukuman mati.

Resolusi Majelis Umum PBB 63/168

Setelah penetapan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168. Penerbitan resolusi ini dijadikan sebagai bentuk penegasan mengenai penangguhan hukuman mati. Setelah resolusi ini diterbitkan, terjadi peningkatan jumlah negara anggota PBB yang telah memutuskan untuk mendukung penangguhan terhadap hukuman mati. Dalam resolusi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekretaris Jenderal PBB) diminta untuk mengeluarkan laporan kemajuan dalam implementasi Resolusi 62/149. Selain itu, negara-negara anggota yang masih memberlakukan hukuman mati diminta untuk menyediakan informasi tentang hukuman mati yang berlaku ke Sekretaris Jenderal PBB. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 106 negara dan penolakan sebanyak 46 negara. Sedangkan 34 negara memilih tidak memberikan suara.

Resolusi Majelis Umum PBB 65/206

Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB berisi permintaan Majelis Umum PBB kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Permintaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap standar-standar internasional khususnya resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB juga berisi mekanisme pelaporan ke sekretari jenderal PBB mengenai hal ini. Majelis Umum PBB juga meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktik hukuman mati. Tujuan dari permintaan ini adalah pembangunan kesadaran masyarakat dan membuka peluang diskusi terbuka di tahap nasional mengenai pemberlakuan Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB juga meminta lembaga legislatif di negara-negara yang telah menghapus praktik hukuman mati untuk berbagi pengalaman mengenai penghapusan hukuman mati. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 109 negara dan penolakan sebanyak 41 negara. Sedangkan 35 negara memilih tidak memberikan suara.

Resolusi Majelis Umum PBB 67/176

Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB  berisi perlindungan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil. Dalam resolusi ini, penerapan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil di tingkat nasional dinyatakan sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB merupakan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Isi Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB juga sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB  dilandasi oleh kegagalan pemberian perlindungan yang kritis oleh pemerintahan negara anggota PBB. Resolusi ini juga menganjurkan ratifikasi Protokol Opsional II KIHSP yang mengatur mengenai penghapusan penerapan hukuman mati. Sebanyak 111 negara menyetujui resolusi ini, sedangkan 41 negara menolak. Sedangkan 34 negara lainnya memilih tidak memberikan suara.

Resolusi Dewan HAM PBB 22/11

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 22/11 pada tanggal 21 Maret 2013 dalam sesi ke-22. Resolusi ini membahas tentang hak asasi manusia dari anak yang orang tuanya dihukum mati. Negara yang menjadi pengusul resolusi ini adalah Belgia dan didukung oleh 60 negara lainnya. Resolusi 22/11 Dewan HAM PBB dilandasi oleh ditambahkannya topik mengenai perlindungan anak terhadap praktik hukuman mati di dalam Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB. Tindak lanjut dari Resolusi 22/11 dimulai dengan pemanggilan perwakilan masyarakat sipil, dan negara-negara anggota PBB oleh Dewan PBB dalam diskusi panel mengenai anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Resolusi Dewan HAM PBB 22/11 mendesak dan meminta negara-negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Permintaan ini dipertimbangkan dengan menggunakan isi Konvensi Hak-Hak Anak. Resolusi ini dibuat dengan pertimbangan kepentingan hidup anak dengan memberikan informasi mengenai orang tuanya dan juga informasi-informasi lain yang terkait dengan itu. Selanjutnya, resolusi ini meminta penyelenggaraan diskusi panel mengenai mengenai topik ini kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM).

Resolusi Dewan HAM PBB 26/2

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 26/2 tentang Pertanyaan tentang Hukuman Mati. Pengadopsian dilakukan selama sidang sesi ke-26 pada tanggal 27 Juni 2014. Hasil perhitungan suara diperoleh mayoritas suara dukungan. Sebanyak 29 negara mendukung, penolakan dinyatakan oleh 10 negara, sedangkan 8 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2  berisii mekanisme PBB dalam menetapkan prosedur khusus mengenai pelaksanaan hukuman mati. Mekanisme dikhususkan pada dua jenis pelaporan khusus yang bersifat melanggar hak asasi manusia terkait hukuman mati. Pelaporan pertama berkaitan tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pelaporan khusus kedua berkaitan dengan hukuman mati yang tidak melalui proses hukum, tidak ada catatan hukum atau bersifat sewenang-wenang. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 juga membahas mengenai pembentukan traktat yang khusus menangani isu-isu HAM yang berkaitan dengan hukuman mati.

Resolusi Majelis Umum PBB 69/186

Resolusi Majelis Umum PBB 69/186 merupakan penegas terhadap resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya yang terkait dengan hukuman mati. Resolusi ini khusus membahas mengenai moratorium praktik hukuman mati. Penerbitan resolusi ini merupakan bentuk persetujuan atas keputusan dan rekomendasi dari Dewan HAM PBB. Isi resolusi ini berkaitan dengan penyelenggataan diskusi mengenai moratorium hukuman mati di tingkat nasional dan regional. Selain itu, dibahas mengenai kesiapan beberapa negara untuk memberikan akses informasi kepada publik mengenai penerapan hukuman mati. Resolusi ini juga menyetujui keputusan Resolusi Dewan HAM PBB  26/2 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2014 untuk mengadakan diskusi panel tingkat tinggi. Diskusi diadakan dengan selang waktu 2 tahun sekali. Diskusi membahas pandangan mengenai hukuman mati dari masing-masing negara anggota PBB. Dari hasil perhitungan suara diperoleh persertujuan sebanyak 117, penolakan oleh 37, dan 34 negara memilih tidak memberikan suara. Jumlah pendukung moratorium hukuman mati meningkat pada perhitungan suara ini. Inti dan unsur tambahan di dalam resolusi ini ialah perlindungan mendasar terhadap anak, wanita hamil, dan orang dengan gangguan jiwa.

Resolusi Dewan HAM PBB 30/5

Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 30/5 pada tanggal 1 Oktober 2015. Bahan pertimbangan utama yang digunakan ialah DUHAM dan KIHSP. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak serta Konvensi Menolak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan) juga digunakan sebagai bahan pertimbangan. Isi resolusi ini berupa imbauan kepada negara anggota untuk meratifikasi Protokol Opsional II KIHSP. Dalam resolusi ini juga disampaikan kesimpulan akhir dari Sekretaris Jenderal PBB mengenai pemberlakuan hukuma mati. Hasilnya ialah pandangan bahwa hukuman mati tidaklah sesuai dengan martabat manusia dan hak untuk hidup. Selain itu, disampaikan pula larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Resolusi ini juga meminta agar kondisi penjara diperbaiki sesuai standar internasional dengan tindakan yang manusiawi. Imbauan penyediaan informasi mengenai pidana yang telah atau akan dihukum mati juga disampaikan kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Informasi tersebut meliputi gender dan kriteria individu lainnya, serta amnesti dan grasi yang telah diberikan. Informasi ini akan digunakan untuk keperluan debat di tingkat nasional dan internasional.

Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 juga meminta negara-negara anggota PBB untuk memastikan kondisi dari anak-anak yang orang tuanya atau walinya mengalami hukuman mati. Berita hukuman mati harus terlebih dahulu diberitahukan kepada keluarga mereka. Anak juga harus diberikan pendamping hukum serta informasi mengenai  jadwal dan metode hukuman mati yang akan diberikan. Negara anggota PBB juga harus memberikan hak anak untuk melakukan kunjungan terakhir dengan orang tua yang akan dihukum mati. Rancangan awal dari Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 melalui proses amandemen sebelum diadopsi. Perubahan yang dilakukan hanya pada penambahan dan pengurangan dari beberapa paragraf pembuka. Sedangkan isi dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke negara-negara anggota PBB tidak mengalami perubahan sama sekali.

Resolusi Majelis Umum PBB 71/187

Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 2016. Resolusi ini juga membahas moratorium hukuman mati. Unsur tambahan di dalam reesolusi ini ialah penegasan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri. Negara anggota PBB berhak menentukan hukuman pidana yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka. Resolusi ini juga meminta setiap negara anggota PBB untuk memberikan kesempatan amnesti dan kesempatan membicarakan penggantian hukuman mati dengan hukuman lain. Proses komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan adil dengan proses pemberian informasi yang cepat. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 117 negara dan penolakan sebanyak 40 negara menolak. Sebanyak 31 negara memilih tidak memberikan suara. Beberapa negara mengubah sikapnya dengan kecenderungan kepada penghapusan hukuman mati. Negara ini di antaranya ialah Malawi dan Eswatini. Negara yang awalnya tidak memberikan suara kemudian menyetujuinya ialah Sri Lanka. Sedangkan negara yang dulunya menolak kemudian memilih tidak memberikan suara ialah Zimbabwe. Kondisi ini membuat Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 mulai mengalihkan topik penundaan hukuman mati menjadi penghapusan hukuman mati.