Jabarkan Pengadilan HAM dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999

UU HAM juga mengatur soal pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 104 UU HAM. Meski tidak rinci, menurut UU HAM ini pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu. Pengadilan ini juga merupakan lex specialis dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Soal pengadilan HAM lebih spesifik diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Menurut undang-undang tersebut, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dibawah peradilan umum, dan merupakan lex specialis dari Kitab Undang Hukum Pidana. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara spesifik menggunakan istilah Pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili kejahatan-kejahatan tertentu.

Kejahatan-kejahatan yang merupakan yurisdiksi pengadilan HAM ini adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang keduanya merupakan pelanggaran HAM yang berat. Penamaan pengadilan HAM yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida ini dianggap tidak tepat, karena pelanggaran HAM yang berat dengan dua jenis kejahatan tersebut adalah kejahatan yang merupakan bagian dari hukum pidana internasional (international crimes) sehingga yang digunakan adalah seharusnya terminologi “pengadilan pidana".

Pengadilan HAM ini juga mengatur tentang kekhususan penanganan terhadap kejahatan-kejahatan yang termasuk gross violatioan of human rights dengan menggunakan norma-norma yang ada dalam hukum internasional. Norma-norma yang diadopsi itu diantaranya adalah mengenai prinsip tanggung jawab individual (Individual Criminal Responsibility) yang dielaborasi dalam ketentuan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dalam Pasal 1 ayat (4). Tanggung jawab indvidual ini ditegaskan bahwa tanggung jawab dikenakan terhadap semua orang namun tidak dapat dikenakan kepada pelaku yang berusia dibawah 18 tahun. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Statuta Roma yang juga mengatur tentang tanggung jawab individual dan pembatasan atas tanggung jawab atas keadaan tertentu.