Jelaskan Pasal 3 dari Perkara Yunani

Lebih dari 300 halaman dalam laporan ini berisi tentang Pasal 3. Komisi HAM Eropa memeriksa 30 kasus penyiksaan dengan menggunakan standar pembuktian yang biasanya diterapkan untuk permohonan individual. Mereka juga mempertimbangkan kesaksian dari 58 orang. Di dalam lampiran laporan, tercantum nama 213 orang yang diduga telah disiksa atau mengalami perlakuan kejam, dan lima dari antara mereka dilaporkan telah meninggal akibat luka-luka yang diderita. Dari antara para korban ini, terdapat lebih dari 70 yang melibatkan Polisi Keamanan di markas mereka di Jalan Bouboulinas, Athena. Pencarian fakta di lapangan telah berperan penting dalam memperkuat temuan Komisi HAM Eropa terkait Pasal 3. Pakar hukum Isabella Risini mencatat bahwa meskipun laporan ini ditulis dengan nada yang dingin, "Metode penyiksaan dan perlakuan kejam yang mengerikan serta penderitaan individu-individu di tangan penyiksa mereka menjadi terang benderang." Komisioner Philip O'Donoghue kemudian berkomentar bahwa "Nilai dari bukti  kesaksian di lapangan sangatlah berharga ... Tidak ada deskripsi tertulis, seberapa bersemangatpun gaya penulisannya, yang bisa seinformatif kunjungan ke Jalan Bouboulinas di Athena."

Dari 30 kasus, 16 diselidiki secara menyeluruh, dan 11 dari antaranya dapat dibuktikan tanpa ada keraguan sedikitpun (beyond a reasonable doubt). Sementara itu, penyelidikan 17 kasus dihalang-halangi oleh pemerintah Yunani, dua menunjukkan "indikasi" penyiksaan, tujuh merupakan kasus "prima facie", dan delapan menunjukkan "indikasi kuat" terjadinya penyiksaan. Bentuk penyiksaan yang paling sering digunakan adalah falanga, yaitu pemukulan telapak kaki. Polisi Yunani melakukannya terhadap korban yang berada di atas kursi atau bangku, dengan atau tanpa sepatu. Bentuk penyiksaan lainnya meliputi pemukulan, sengatan listrik, pukulan terhadap kelamin pria, penetesan air di atas kepala, pura-pura melaksanakan hukuman mati, serta ancaman untuk membunuh korban. Komisi juga mempertimbangkan penyiksaan psikologis dan kejiwaan serta kondisi tahanan yang buruk. Menurut Komisi, penjara yang terlalu penuh, kotor, tidak memiliki fasilitas tidur yang memadai, dan tidak memiliki kontak dengan dunia luar dapat dianggap sebagai perlakuan yang tidak manusiawi.

Menurut laporan ini, tujuan penyiksaan oleh pemerintah Yunani adalah untuk memperoleh keterangan, termasuk pengakuan atas keterlibatan dalam kegiatan politik atau aktivitas-aktivitas lain yang dianggap subversif. Walaupun banyak kasus penyiksaan yang dilaporkan kepada aparat, mereka sama sekali tidak berupaya untuk menyelidiki, menghentikan penyiksaan, ataupun menghukum para pelakunya. Mengingat penyiksaan yang dilakukan oleh pemerintah Yunani memenuhi kriteria "pengulangan" dan "toleransi resmi", Komisi menyimpulkan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan penyiksaan secara sistematis. Komisi HAM Eropa merupakan lembaga hak asasi manusia internasional pertama yang menemukan bahwa sebuah negara telah menjadikan penyiksaan sebagai kebijakan resmi.