Jabarkan Latar belakang dari Kabinet Ismail Sabri

Muhyiddin Yassin, seorang mantan Menteri Dalam Negeri membentuk koalisi Perikatan Nasional pada Februari 2020 dan melobi pimpinan fraksi-fraksi di Dewan Rakyat, seperti Ahmad Zahid Hamidi, Abdul Hadi Awang, dan Shafie Apdal untuk bersedia mendukung dirinya untuk menjabat sebagai Perdana Menteri Malaysia ketika memuncaknya krisis politik dan dimulainya Langkah Sheraton yang menyebabkan runtuhnya pemerintahan Pakatan Harapan. Pada 1 Maret 2020, dilakukan prosesi pelantikan Muhyiddin sebagai perdana menteri setelah didukung oleh Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, Partai Bersatu Sabah, Partai Solidaritas Tanah Air, dan anggota parlemen Independen. Muhyiddin membentuk kabinet baru dan menyusun rancangan kerja kabinet, yaitu untuk menangani pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung. Meskipun pemerintahannya dipuji oleh Organisasi Kesehatan Dunia atas keberhasilannya mengatasi gelombang pertama, akan tetapi pemerintahannya menghadapi kritik keras dari berbagai kalangan akibat gagalnya menangani pandemi pada gelombang kedua dan ketiga dengan terbukti meningkatnya kasus baru dan angka kematian.

Kemudian, Partai Pribumi Bersatu Malaysia mengalami konflik eksternal dengan Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO yang memiliki kursi terbanyak di kabinet, tetapi salah satu anggotanya tidak menakhodai pemerintahan. Pada titik puncaknya, UMNO menarik kembali dukungannya kepada pemerintahan Muhyiddin pada 8 Juli 2021 dan dipertegas kembali pada 3 Agustus 2021. Meski kubu Ismail Sabri mempertegas untuk tetap kukuh mendukung pemerintah, namun hal itu tidak bisa dihindari, sehingga pada 16 Agustus 2021, Muhyiddin bersama anggota kabinetnya, termasuk Ismail Sabri yang ketika itu menjabat Wakil Perdana Menteri harus mengundurkan diri setelah berkurangnya dukungan dan kepercayaan di parlemen.

Pada awalnya, UMNO mengusulkan tiga nama calon perdana menteri, yaitu Ahmad Zahid, Mohamad Hasan, dan Ismail Sabri. Zahid menarik diri sebagai calon kandidat, sedangkan Mohamad Hasan tidak memenuhi syarat karena bukan merupakan anggota Dewan Rakyat. Hal ini membuka peluang Ismail Sabri untuk meneruskan tumpuk kepemimpinan sebagai perdana menteri. Disisi lain, terdapat satu anggota parlemen yang tidak mendukung pemerintahan Ismail Sabri, yakni Tengku Razaleigh Hamzah.