Jelaskan Pembangunan militer dari Hubungan luar negeri Meiji Jepang

Kebijakan luar negeri Jepang modern pada awalnya dibentuk oleh kebutuhannya untuk menyelaraskan identitas Asia yang dimilikinya dengan keinginannya akan status dan keamanan dalam tatanan internasional yang didominasi oleh Barat. Tujuan utama kebijakan luar negeri periode Meiji (1868-1912) adalah untuk melindungi integritas dan kemerdekaan bangsa dari dominasi Barat dan untuk memenangkan kesetaraan status dengan negara-negara terkemuka Barat dengan membalikkan perjanjian tidak adil. Karena ketakutan akan kekuatan militer Barat menjadi perhatian utama para pemimpin Meiji, prioritas tertinggi mereka adalah membangun kebutuhan dasar untuk pertahanan nasional, di bawah slogan "kekayaan dan senjata" (). Mereka melihat bahwa pembentukan militer modern membutuhkan wajib militer nasional yang menarik tenaga kerja dari populasi yang berpendidikan memadai, korps perwira yang terlatih, rantai komando yang canggih, serta strategi dan taktik yang disesuaikan dengan kondisi kontemporer. Akhirnya, diperlukan senjata modern bersama dengan pabrik untuk membuatnya, kekayaan yang cukup untuk membelinya, dan sistem transportasi untuk mengirimkannya.

Tujuan penting dari pembangunan militer adalah untuk mendapatkan rasa hormat dari kekuatan Barat dan mencapai status yang sama bagi Jepang di dalam masyarakat internasional. Ketimpangan status dilambangkan dengan perjanjian yang diberlakukan di Jepang ketika negara itu pertama kali dibuka untuk hubungan asing. Perjanjian-perjanjian tersebut tidak disetujui oleh Jepang bukan hanya karena memberlakukan tarif tetap yang rendah pada impor asing dan dengan demikian melumpuhkan industri dalam negeri, tetapi juga karena ketentuan-ketentuannya memberikan monopoli virtual perdagangan eksternal kepada orang asing dan memberikan status ekstrateritorial kepada warga negara asing di Jepang, dengan membebaskan mereka dari yurisdiksi Jepang dan menempatkan Jepang dalam kategori inferior dari negara-negara tidak beradab. Banyak dari reformasi sosial dan kelembagaan zaman Meiji dirancang untuk menghilangkan stigma keterbelakangan dan inferioritas yang diwakili oleh "perjanjian tidak adil", dan tugas utama diplomasi Meiji adalah menekan revisi perjanjian awal.