Jabarkan Reaksi dari Wabah kolera Haiti

Pada permulaan wabah, terjadi kepanikan yang menyebar tentang ganasnya penyakit dan penyangkalan PBB atas kesalahan tersebut, mengakibatkan meningkatnya ketegangan antara PBB dan masyarakat Haiti. Pada tanggal 15 November 2010, pecah kerusuhan yang terjadi di Cap-Haïtien, setelah kematian seorang pemuda Haiti di dalam markas PBB di Cap-Haïtien dan rumor yang berkembang bahwa wabah tersebut disebabkan oleh pasukan PBB dari Nepal. Para pengunjuk rasa menuntut pasukan PBB dari Nepal harus pergi dari Haiti. Setidaknya lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk satu orang anggota PBB. Kerusuhan terus berlanjut hingga hari kedua. Setelah kerusuhan, PBB melanjutkan posisinya bahwa pasukan dari Nepal tidak dapat disalahkan dan tepatnya mengatakan bahwa kerusuhan tersebut dilakukan dengan "alasan politis karena pemilu yang akan datang", sebagaimana Pemerintah Haiti sendiri yang mengirim pasukannya untuk "memprotes" pasukan penjaga perdamaian PBB. Menurut seorang penulis, daripada menghadapi kesimpulan yang tidak dapat dihindari bahwa PBB memang penyebabnya, "Organisasi kemanusiaan terkemuka di dunia terus berdalih". Selama kerusuhan hari ketiga, anggota PBB disalahkan atas penembakan setidaknya lima orang pengunjuk rasa, namun menolak bertanggung jawab. Pada hari keempat unjuk rasa atas kehadiran PBB, polisi menembakkan gas air mata ke tenda pengungsi di ibu kota.

Wabah kolera menjadi persoalan yang harus dijawab oleh calon-calon yang maju pada pemilihan umum Haiti tahun 2010. Terdapat kekhawatiran bahwa pemilihan umum akan di tunda. Kepala MINUSTAH, Edmond Mulet mengatakan bahwa tidak perlu penundaan karena akan menyebabkan kekosongan politik dengan potensi masalah yang besar.

Pada bulan November 2011, PBB menerima petisi dari 5.000 korban untuk ganti rugi ratusan ribu dolar Amerika atas wabah yang diduga disebabkan oleh anggota PBB MINUSTAH. Bulan Februari 2013, PBB menanggapi dengan permintaan atas kekebalannya dari tuntutan hukum di bawah "Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa". Pada tanggal 9 Oktober 2013, lembaga Bureau des Avocats Internationaux (BAI), organisasi nirlaba Institute for Justice & Democracy in Haiti (IJDH) dan pengacara hak sipil Ira Kurzban dari firma hukum "Kurzban Kurzban Weinger Tetzeli & Pratt, P.A." (KKWT) mengajukan gugatan terhadap PBB di Pengadilan Distrik Selatan New York. Gugatan tersebut dibatalkan, namun gugatan banding diajukan pada pengadilan kedua. Pada bulan Oktober 2016, Pengadilan kedua banding tersebut, menguatkan PBB atas kekebalan dari gugatan hukum. Pada tanggal 1 Maret 2014, gugatan kedua dilayangkan, Laventure v. United Nations, di Distrik Timur New York, atas nama lebih dari 1.500 korban bencana. Dalam sebuah opini di The Wall Street Journal seorang pengacara penggugat menulis:

Seorang pengacara utama untuk penggugat juga mencatat bahwa gugatan tersebut berbeda dari gugatan yang diajukan oleh IJDH, dengan tuduhan bahwa tanggung jawab telah diterima oleh PBB pada tahun 1990-an. Pengacara tersebut menyatakan bahwa kekebalan: "tidak boleh menjadi tameng untuk bersembunyi karena PBB (atau Pemerintah AS) tidak menyukai 'label' yang disertai oleh kelalaian besar PBB yang tidak dapat disangkal dalam kasus ini".

Kasus ini pun, juga dibatalkan oleh pengadilan Distrik AS dan pengadilan banding. Banding juga diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat.

Pada bulan Desember 2016, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, akhirnya meminta maaf atas nama PBB, mengatakan bahwa ia "sangat menyesal" atas wabah tersebut. Ban Ki-moon juga berjanji untuk mengirimkan bantuan sebesar US$ 400 juta dalam rangka membantu korban dan memperbaiki sistem sanitasi dan air bersih negara tersebut yang porak-poranda. PBB hanya berhasil dengan dua persen dari nilai tersebut hingga bulan Maret 2017.