Jelaskan Komisi Yudisial (KY) dari Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Komisi Yudisial Republik Indonesia merupakan lembaga negara Indonesia yang bersifat mandiri yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pembentukan lembaga KY merupakan amanat dari Konstitusi Negara Indonesia yang terdapat dalam Pasal 24B.

Salah satu kewenangan Komisi Yudisial (KY) berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial adalah "menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga prilaku hakim". Wewenang lain yang dimiliki oleh lembaga KY diantaranya mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menetapkan Kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama dengan Mahkamah Agung, dan Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau pedoman perilaku hakim.

Tujuan dibentuknya lembaga Komisi Yudisial diantaranya untuk mendapatkan calon Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA dan hakim di seluruh badan peradilan sesuai kebutuhan dan standar kelayakan. Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Peningkatan kepatuhan hakim terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Terwujudnya kepercayaan publik terhadap hakim. Serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial yang bersih dan bebas KKN. Selain itu Komisi Yudisial berperan sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Tujuan utama dari fungsi pengawasan eksternal terhadap hakim agar seluruh hakim dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman senantiasa didasarkan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rasa keadilan masyarakat dan berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Komisi Yudisial memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektifitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Maka KY dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan. Hingga saat ini terdapat 12 Penghbung KY yang tersebar di Indonesia diantaranya adalah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) yang menyatak bahwa "masyarakat berhak memberikan informasi atau pendapat terhadap calon Hakim Agung". Kemudian KY memiliki tugas untuk melakukan penelitian terhadap informasi dan pendapat yang disampaikan masyarakat. Terapat pula dalam Pasal Pasal 22 ayat (1) huruf a yang pada pokonya menyatakan bahwa KY bisa menerima laporan masyarakat tentang prilaku hakim. Kedudukan KY dalam perlindungan HAM terletak pada penampung hak berpendapat masyarakat dalam konteks yudisial.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga negara yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh LPSK pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Dasar hukum pembentukan LPSK berpijak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana yang telah mengalami perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Sedangkan mekanisme pemberian perlindungan saksi dan korban lebih lanjut diatur pada Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban.

Hak-hak sanksi dan korban yang harus dilindungi dan dijamin oleh LPSK diantaranya:

Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta jaminan kebebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan

Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan yang akan diberikan

Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan paksaan

Hak mendapat penerjemah apabila diperlukan

Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat

Hak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus yang berjalan

Hak mendapat informasi terkait putusan pengadilan

Hak mengetahui bilamana terpidana dibebaskan

Hak mendapat identitas baru bila diperlukan

Hak mendapat tempat kediaman baru bila diperlukan

Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan dan rasional

Hak untuk mendapat penasehat hukum

Hak memperoleh bantuan biaya hidup.

Lembaga-Lembaga HAM Swasta di Indonesia