Saya mau tau Draf dan tujuan dari Hukum Rumah Tangga Kekaisaran

Undang-undang tersebut dirancang oleh pemerintah dari Shigeru Yoshida, perdana menteri selama pendudukan Amerika oleh Panglima Tertinggi Sekutu, hukum 1947 berusaha untuk membawa hukum yang mengatur Rumah Tangga Kekaisaran agar sesuai dengan Konstitusi yang ditulis oleh Amerika Serikat.

Hukum tersebut berdampak secara dramatis dalam membatasi keanggotaan Keluarga Kekaisaran bagi keluarga dekat Kaisar Hirohito, ibunya yang janda, dan keluarga dari ketiga saudara laki-lakinya. Hukum ini menghapuskan garis keturunan menyamping dalam Keluarga Kekaisaran, shinnōke dan ōke, yang secara tradisional merupakan kumpulan calon penerus takhta jika keluarga kekaisaran utama gagal menghasilkan ahli waris. Lima puluh satu anggota dari sebelas cabang kadet melepaskan status Kekaisaran mereka; dan mereka secara resmi dikeluarkan dari daftar rumah tangga Kekaisaran dan menjadi warga negara biasa pada 14 Oktober 1947.

Hukum baru mempertahankan prinsip suksesi agnatis yang diabadikan dalam hukum 1889 dan konstitusi yang dipengaruhi oleh Prusia selama abad ke-19 Restorasi Meiji. Hukum baru lebih lanjut membatasi suksesi untuk putra, cucu, dan keturunan laki-laki yang dilahirkan sah dari seorang Kaisar. Sebelumnya, putra dan cucu Kaisar yang lahir dari selir dan keturunan laki-laki mereka dapat naik takhta. Meskipun kronologi Kekaisaran mencakup delapan maharani yang memerintah dalam sejarah Jepang, penerus mereka seringkali dipilih dari kalangan laki-laki dari garis keturunan Kekaisaran pihak ayah, oleh karena itu beberapa cendekiawan konservatif berpendapat bahwa pemerintahan perempuan bersifat sementara dan tradisi suksesi laki-laki saja yang perlu dipertahankan pada abad ke-21.  Maharani Genmei (661–721), yang diikuti takhta putrinya, Maharani Genshō (680–748), tetap menjadi satu-satunya pengecualian untuk argumen konvensional ini.

Selain itu, hukum tersebut memuat banyak mekanisme untuk mengatur ukuran Keluarga Kekaisaran di masa depan, dan dengan demikian beban keuangan negara.

Bab-bab dari Hukum Rumah Tangga Kekaisaran membahas hal-hal berikut: