Jelaskan Perkembangan Hukum Internasional dari Hukuman mati dan hak asasi manusia

Hukuman mati pertama kali dibahas dalam forum internasional di Konvensi Jenewa tahun 1929 tentang tawanan perang. Isinya memuat tentang prosedur dan cara mengenai pemberian hukuman mati kepada tawanan perang. Peraturan yang dibuat, berlaku hingga kini. Selain itu, Konvensi Jenewa juga membahas tentang warga sipil, yang tidak diperbolehkan mendapatkan hukuman mati di wilayah yang ditempatinya.

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Pasal 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Isi pasal tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai hukuman mati.

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah perjanjian internasional mengenai hak asasi manusia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan standar pencapaian bersama yang sudah ditetapkan dalam Deklarasi Universal Hak-Hal Asasi Manusia. Isi Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang berkaitan dengan hukuman mati tertuang dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Rangkuman isi dari Pasal 6 berisi tentang:

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup untuk pribadinya. Tidak ada yang bisa merampas hak tersebut.

Negara-negara yang masih menerapkan hukuman mati sebagai sanksi, harus dilaksanakan sesuai kebijakan di mana tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida.

Seseorang yang mendapatkan hukuman mati, memiliki hak untuk mendapatkan penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.

Hukuman mati tidak dapat diberikan kepada anak yang di bawah delapan belas tahun, dan perempuan yang sedang mengandung.

Pasal 6 Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dirumuskan oleh Komite Ketiga Majelis Umum PPB di tahu 1957. Latar belakangnya, karena pada tahun tersebut masih banyak negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Pasal 7 membahas tentang bahwa tidak boleh memberikan hukuman mati kepada setiap orang dengan alasan untuk merendahkan harga dirinya. Selain itu, tidak boleh melakukan eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.