Saya mau tau Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum dari Komisi Eropa menentang Rasisme dan Intoleransi

Komisi ini mengeluarkan Rekomendasi Kebijakan Umum (GPR) yang ditujukan kepada pemerintah semua negara anggota. Rekomendasi ini memberikan pedoman yang pembuat kebijakan susun untuk digunakan ketika menyusun strategi dan kebijakan nasional yang muncul dari proses perkunjungan dan pengamatan kasus di masing-masing negara anggota yang bersangkutan. Daftar naskahnya adalah sebagai berikut:

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 1 tahun (1996) tentang "Memerangi rasisme, xenofobia, antisemitisme, dan intoleransi."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 2 tahun (1997, direvisi tahun 2017) tentang "Badan kesetaraan untuk memerangi rasisme dan intoleransi di tingkat nasional."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 3 tahun (1998) tentang "Memerangi rasisme dan intoleransi terhadap Roma dan Kaum Gipsis."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 4 tahun (1998) tentang "Melakukan survei nasional tentang pengalaman dan persepsi diskriminasi dan rasisme dari sudut pandang mantan korban."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 5 tahun (2000) tentang, "Memerangi intoleransi dan diskriminasi terhadap umat Islam."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 6 tahun (2000) tentang "Memerangi penyebaran konten rasis, xenofobia, dan antisemitisme melalui Internet."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 7 tahun (2002, direvisi tahun 2017) tentang "Merancang Undang-Undang nasional untuk memerangi rasisme dan diskriminasi rasial."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 8 tahun (2004) tentang "Memerangi rasisme sambil memerangi terorisme."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 9 tahun (2004) tentang "Perang melawan antisemitisme."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 10 tahun (2006) tentang "Memerangi rasisme dan diskriminasi ras di dalam dan melalui pendidikan sekolah."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 11 tahun (2007) tentang "Memerangi rasisme dan diskriminasi rasial dalam kebijakan."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 12 tahun (2008) tentang "Memerangi rasisme dan diskriminasi ras di bidang olahraga."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 13 tahun (2011) tentang "Memerangi diskriminasi terhadap anti Roma dan Gipsis."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 14 tahun (2012) tentang "Memerangi rasisme dan diskriminasi ras dalam pekerjaan."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 15 tahun (2015) tentang  "Memerangi ujaran kebencian."

Naskah Rekomendasi Kebijakan Umum nomor 16 tahun (2016) tentang "Melindungi migran yang datang secara tidak teratur dari diskriminasi."

Target Pencapaian di Masa Depan

Di masa mendatang, komisi ini akan terus melaksanakan rapat atau konferensi koordinasi secara rutin sehingga komisi ini dapat memantau setiap laporan yang disampaikan oleh negara-negera anggota. Mereka diorganisir dengan badan kesetaraan dan ditujukan untuk perwakilan masyarakat sipil dan otoritas nasional, tujuan utamanya adalah mendorong semua pihak terkait untuk memikirkan cara-cara bersama-sama memecahkan masalah rasisme dan intoleransi di negara tersebut dan memastikan bahwa rekomendasi khusus komite ini diterapkan. Konferensi lima tahun belakangan ini diadakan di Armenia (2018), Republik Slovakia (2017), Norwegia (2016), Republik Ceko (2016), Belgia (2015), Finlandia (2015) dan Rumania (2015). Tidak hanya itu, pertemuan yang sifatnya tematis untuk membahas persoalan rasisme dan intoleransi juga akan terus diselenggarakan oleh komisi ini. Pertemuan ini dirancang untuk membangun hubungan antara situasi nasional dan tingkat antar pemerintah dan menyatukan badan-badan kesetaraan atau mitra internasional lainnya. Pembahasan yang baru diadakan dalam lima tahun belakangan ini ialah Peluncuran Revisi Rekomendasi Kebijakan Umum No. 2 dan baik praktik dalam memerangi ujaran kebencian (Mei 2018); Pertemuan Pemangku Kepentingan tentang Pengamanan Migran yang Hadir Secara Tidak Teratur dari Diskriminasi – Peluncuran Rekomendasi Kebijakan Umum No. 16 (Oktober 2017); Peran Badan Khusus nasional dalam memberikan nasihat kepada legislatif dan eksekutif otoritas dan pemangku kepentingan lainnya (Mei 2016); Peran Badan Khusus nasional dalam mengatasi kurangnya pelaporan diskriminasi dan kejahatan kebencian (Mei 2015); Konferensi Peringatan 25 Tahun di bawah negara anggota Komite Menteri Dewan Eropa (September 2019).