Jabarkan Sumber hukum lainnya dari Hukum Jepang

Selain enam kode, terdapat undang-undang individu tentang hal-hal yang lebih spesifik yang tidak dikodifikasi. Misalnya, di bidang hukum administrasi negara, tidak ada kode administrasi yang komprehensif. Sebaliknya, undang-undang individu seperti UU Kabinet, UU tentang Litigasi Administratif, UU Kompensasi oleh Negara, UU Tata Kota, dan undang-undang lainnya semua menyangkut hukum administrasi. Demikian pula, dalam domain hukum perburuhan dan ketenagakerjaan, terdapat undang-undang seperti UU Standar Ketenagakerjaan, UU Serikat Pekerja, UU Penyesuaian Hubungan Kerja, dan UU Kontrak Kerja yang baru diundangkan. Undang-undang penting lainnya termasuk UU Perbankan, UU Instrumen Keuangan dan Bursa, UU Anti-Monopoli (hukum persaingan), UU Paten, UU Hak Cipta, dan UU Merek Dagang.

Pada umumnya ketentuan undang-undang khusus didahulukan dari undang-undang yang lebih umum jika ada pertentangan. Dengan demikian, bila ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang sama-sama berlaku untuk suatu keadaan, yang terakhir mengambil prioritas.