Jabarkan Kekerasan terhadap perempuan dari Hak asasi manusia di Jepang

Kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, sering kali tidak dilaporkan karena kekhawatiran sosial dan budaya tentang mempermalukan keluarga atau membahayakan reputasi pasangan atau anak-anak. Statistik NPA tentang kekerasan terhadap perempuan mungkin mengecilkan besarnya masalah. Menurut statistik NPA, ada 12.568 kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga dan 1.499 perintah penahanan yang dikeluarkan pada tahun 2003. Polisi mengambil tindakan dalam 41 kasus di mana perintah pengadilan dilanggar. Antara April dan September, 120 pusat konsultasi preferensi menerima 24.818 kasus konsultasi kekerasan dalam rumah tangga. Dari total 103.986 konsultasi sejak tahun fiskal 2002, 99,6% adalah untuk perempuan.

Undang-undang mengizinkan pengadilan distrik untuk menjatuhkan perintah penahanan 6 bulan pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan menghukum pelanggar hingga 1 tahun penjara atau mengenakan denda hingga 1 juta yen. Menurut angka Mahkamah Agung dari Januari hingga September 2003, 1.579 aplikasi untuk perintah penahanan terhadap pasangan yang kasar diajukan, dan 1.256 dikeluarkan. Perintah tersebut dapat melarang pelaku dari mendekati korban mereka atau memerintahkan mereka untuk menjauh dari rumah, atau keduanya. Undang-undang tersebut juga mencakup pernikahan menurut hukum adat dan individu yang bercerai; itu juga mendorong prefektur untuk memperluas fasilitas penampungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan bahwa pemerintah daerah menawarkan bantuan keuangan kepada 40 lembaga swasta yang sudah mengoperasikan tempat penampungan tersebut.

Revisi Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Pasangan dan Perlindungan Korban yang disahkan pada bulan Mei memperluas definisi kekerasan suami-istri untuk memasukkan kekerasan mental, seksual, dan fisik dan meningkatkan lamanya perintah penahanan dari 2 minggu menjadi 2 bulan.

Mahkamah Agung memutuskan mendukung pasal 750 KUH Perdata pada bulan Desember 2015. Pasal itu mengharuskan suami dan istri untuk mengadopsi nama keluarga yang sama.