Jelaskan Instrumen Pemerintah dari Hukum Dasar Swedia

Perundang-undangan yang paling penting dari keempat hukum dasar adalah Instrumen Pemerintah (, RF). Perundang-undangan tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk sistem politik di Swedia yang mendefinisikan hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Instrumen Pemerintah 1974 memberikan kekuasaan untuk menugaskan pemilihan Perdana Menteri ke Riksdag, yang dicalonkan oleh Ketua Riksdag, yang setelah pemungutan suara menandatangani surat penugasan di hadapan Riksdag. Perdana Menteri diangkat ketika Riksdag memiliki suara terbanyak dalam mendukung calon, dan memungkinkan untuk membentuk pemerintahan minoritas. Perdana Menteri menunjuk anggota kabinet, termasuk kepala kementerian. Pemerintah secara kolektif memutuskan masalah setelah mendengar laporan dari kepala kementerian yang bersangkutan. Setidaknya lima anggota pemerintah harus hadir agar dapat memenuhi kuorum dalam pengambilan keputusan yang telah dilaksanakan. Dalam praktiknya, laporan disusun dalam bentuk tertulis dan diskusi sangat jarang terjadi selama rapat kabinet formal.

Fungsi konstitusional dari kepala negara, yaitu penguasa monarki, meliputi mengepalai dewan kabinet (Penguasa monarki ditambah anggota kabinet pemerintahan), mengepalai Dewan Urusan Luar Negeri, mengakui kabinet baru (di Dewan Negara), dan membuka sidang tahunan Riksdag. Penguasa monarki harus secara terus-menerus diberikan pengarahan tentang masalah-masalah pemerintahan—di Dewan Negara atau secara langsung oleh Perdana Menteri.

Instrumen Pemerintahan konstitusional pertama diberlakukan pada tahun 1719, menandai transisi pemerintahan dari autokrasi ke parlementerisme. Kudeta tak berdarah Swedia tahun 1772 disahkan oleh Riksdag Kawula Negara dalam Instrumen Pemerintahan yang baru, Konstitusi Swedia 1772 dan Undang-Undang Persatuan dan Keamanan 1789, menjadikan penguasa monarki sebagai "autokrat konstitusional". Ketika Swedia dipecah menjadi dua bagian pada tahun 1809, dan Keharyapatihan Finlandia didirikan sebagai bagian wilayah otonom dari Kekaisaran Rusia, autokrasi konstitusional tersebut tidak dihapuskan atau digantikan secara resmi. Finlandia memperoleh kemerdekaan sebagai negara republik pada tahun 1917, dan parlemennya menggunakan Konstitusi Swedia 1772 sebagai dasar hukum untuk menjalankan pemerintahan hingga Finlandia mengesahkan konstitusi barunya pada tahun 1919.

Di Swedia, hilangnya hampir separuh wilayah menyebabkan terjadinya revolusi tak berdarah lainnya, wangsa kerajaan baru, dan Instrumen Pemerintahan 6 Juni 1809 (serta Undang-Undang Kebebasan Pers baru dan Undang-Undang Suksesi). Instrumen Pemerintahan yang baru menetapkan pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif (Raja) dan cabang legislatif (Riksdag Kawula Negara) dan memberikan Raja dan Riksdag Kawula Negara kekuasaan bersama atas perundang-undangan, dengan Raja masih memainkan peran utama dalam pemerintahan tetapi tidak lagi independen dari Dewan Penasihat. Raja diberikan kebebasan dalam memilih anggota dewan, tetapi terikat untuk memutuskan masalah pemerintahan hanya di hadapan Dewan Penasihat, atau bagian darinya, dan setelah laporan diberikan dari anggota dewan yang bertanggung jawab atas masalah yang bersangkutan. Anggota dewan harus menandatangani kembali keputusan kerajaan, kecuali jika keputusan tersebut tidak konstitusional, agar keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum. Anggota dewan bertanggung jawab secara hukum atas nasihatnya dan wajib mencatat perselisihannya jika anggota dewan tidak setuju dengan keputusan Raja. Konstitusi tersebut menempatkan kekuasaan de jure yang cukup besar pada Raja, namun tetap mengikuti nasihat para anggota dewan. Sejak tahun 1917, Raja menganut prinsip-prinsip parlementerisme dengan memilih anggota dewan yang memiliki dukungan langsung atau tidak langsung dari suara terbanyak di Riksdag.

Setelah lebih dari lima puluh tahun parlementerisme secara de facto, bentuk tersebut kemudian tertuang ke dalam Instrumen Pemerintah 1974, yang meskipun secara teknis menganut monarki konstitusional, membentuk Pemerintah Swedia dalam bentuk konstitusionalnya yang sekarang.