Jelaskan Asal Usul dari Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Pada dekade 1980-an, kritik bahwa Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1957 dinilai terlalu menekankan kepada upaya integrasi dan asimilasi ke dalam negara yang menjadi lokasi tempat tinggal mereka tanpa memperhatikan hak menentukan nasib sendiri milik masyarakat hukum adat mulai berkembang. Keinginan untuk menerapkan hak menentukan nasib sendiri ini terus semakin diperkuat ketika Kelompok Kerja PBB untuk Masyarakat Adat mulai dibentuk pada tahun 1982 sebagai bentuk partisipasi masyarakat hukum adat sekaligus media penyampaian aspirasi dan kontribusi para masyarakat hukum adat dalam agenda PBB.

Kritik terus berlanjut hingga puncaknya pada tahun 1985, kelompok masyarakat adat, pemimpin dan para pakar bertemu dan mempertanyakan relevansi pendekatan integrasi dan asimilasi konvensi ILO 107. Pertemuan ini mendapatkan respons dari ILO dan segera mengadakan Komite Para Ahli untuk merevisi ILO 107.  Komite berlangsung selama 10 hari dari tanggal 1- 10 September 1986 di Jenewa. Komite menghasilkan kesepakatan dengan menyatakan " Pendekatan integrasi konvensi tersebut usang dan penerapannya menyebabkan kerusakan terhadap dunia modern". Laporan hasil komite diikuti dengan pengiriman angket ke pemerintah-pemerintah negara yang menjadi anggota dari ILO. Angket ini harus dibalas sebelum bulan September 1987 yang bersamaan dengan penulisan laporan kedua. Negara yang membalas angket tersebut berjumlah 53 negara anggota. Laporan kedua diterbitkan pada musim panas 1988 dan menjadi materi yang akan dibahas pada  Konferensi Buruh Internasional 1988. Revisi konvensi kembali dilakukan hingga sampai konferensi yang menetapkan konvensi ini pada bulan Juni 1989. Pada akhirnya, konvensi resmi ditetapkan pada tanggal 27 Juni 1989 di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dalam pertemuan di Jenewa saat sidang ke 76 pada tanggal 7 Juni 1989. Konvensi resmi berlaku pada tanggal 5 September 1991.