Kamu bisa jelasin ke aku soal Pemilihan umum Malaysia 2022?

Pemilihan umum legislatif Malaysia, secara resmi disebut sebagai pemilihan umum ke-15 atau dengan singkatan PRU-15 adalah pemilihan umum untuk menentukan lembaga legislatif dan eksekutif dalam membentuk suatu pemerintahan di Malaysia yang digelar setiap lima tahun sekali. Para pemilih dapat memilih seorang calon legislatif di masing-masing daerah pemilihan, mengingat sistem pemilihan yang digunakan adalah pemenang undi terbanyak. Parlemen Malaysia menganut sistem dua kamar yang memungkinkan terdapat dua lembaga legislatif, yakni Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Pada pemilihan umum, calon legislatif mencalonkan dirinya sebagai anggota Dewan Rakyat, sedangkan Dewan Negara dianggotai oleh senator.

Krisis politik di Malaysia bermula ketika Perdana Menteri petahana Mahathir Mohamad mundur daru jabatannya dan menjadikan Pakatan Harapan (PH) jatuh. Setelahnya, Partai Pribumi Bersatu Malaysia (BERSATU) keluar dari koalisi PH dan diikuti mundurnya beberapa politisi dari Partai Keadilan Rakyat (PKR). Kemudian, terbentuklah koalisi Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin. Namun, ketidakstabilan politik masih terus berlangsung, bahkan di tingkat negara bagian sekalipun. Anggota parlemen pun banyak yang berpindah partai, seperti Mustapa Mohamed dan Hamzah Zainudin yang sebelumnya merupakan anggota Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO), lalu keluar dari partai dan menyertai Partai Pribumi Bersatu Malaysia yang notabenenya adalah partai pro-pemerintah saat itu.

Tumpuk kepemimpinan di Malaysia mencetak rekor baru, yaitu terdapat tiga perdana menteri menjabat dalam satu periode dan menyaksikan sejarah baru kembalinya Barisan Nasional (BN) sebagai koalisi pemerintah. Selain itu, terpecahnya koalisi dan pembentukan partai politik baru, seperti Gabungan Partai Sarawak (GPS), Perikatan Nasional (PN), hingga Gerakan Tanah Air (GTA) yang mulanya merupakan serpihan dari koalisi BN maupun PH.

Parlemen Malaysia seharusnya dibubarkan pada 16 Juli 2023, tepat lima tahun setelah sidang paripurna pertama Parlemen ke-14 dilakukan. Namun, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengajukan permohononan pembubaran parlemen lebih awal kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 10 Oktober 2022. Menurut hukum yang berlaku, pemilihan umum seharusnya digelar dalam 60 hari pasca pembubaran parlemen.