Tolong jelaskan mengenai Adopsi oleh pemerintah dari Mata uang digital

Pada 2016, lebih dari 24 negara berinvestasi dalam teknologi buku besar terdistribusi (DLT) dengan investasi senilai $ 1,4 miliar. Selain itu, lebih dari 90 bank sentral terlibat dalam diskusi DLT, termasuk implikasi dari mata uang digital yang diterbitkan bank sentral.

Sistem kartu Octopus di Hong Kong: Diluncurkan pada tahun 1997 sebagai dompet elektronik untuk transportasi publik, merupakan implementasi matang yang paling sukses dari kartu pintar nirkontak yang digunakan untuk pembayaran angkutan massal. Hanya dalam 5 tahun, 25 persen transaksi kartu Octopus tidak terkait dengan transit dan diterima oleh lebih dari 160 pedagang (merchant).

Sistem Kartu Oyster untuk transportasi di London: Oyster berbentuk kartu pintar plastik yang dapat menyimpan nilai kredit sesuai pemakaian (pay-as-you-go), Kartu Perjalanan dan tiket musiman Bus & Trem. Kartu Oyster dapat digunakan untuk bepergian dengan bus, kereta bawah tanah (subway atau tube), trem, DLR, London Overground dan sebagian besar layanan Kereta Nasional (National Rail) di London.

FeliCa di Jepang: Kartu pintar RFID nirkontak, digunakan dalam berbagai cara seperti dalam sistem tiket untuk transportasi publik, uang elektronik dan kunci pintu tempat tinggal.

Chipknip di Belanda: Sebagai sistem uang tunai elektronik yang digunakan di Belanda, semua kartu ATM yang diterbitkan oleh bank-bank Belanda memiliki nilai yang dapat diisi melalui stasiun pengisian Chipknip. Untuk individu tanpa rekening bank, tersedia kartu prabayar  Chipknip yang dapat dibeli di berbagai lokasi di Belanda. Chipknip dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai media untuk transaksi pembayaran per 1 Januari 2015.

Proton di Belgia: Aplikasi dompet elektronik untuk Kartu debit di Belgia, yang diperkenalkan pada Februari 1995, sebagai sarana untuk menggantikan uang tunai atas transaksi kecil. Sistem ini dihentikan layanannya pada tanggal 31 Desember 2014.

Kartu Jak Lingko di Jakarta: Kartu pintar yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, dapat digunakan sebagai transaksi pembayaran untuk moda transportasi publik di Jakarta, seperti MRT, LRT, Transjakarta dan pembayaran jalan tol di wilayah Jabodetabek.

Pada bulan Maret 2018, Kepulauan Marshall menjadi negara pertama yang mengeluarkan cryptocurrency mereka sendiri dan mengesahkannya sebagai alat pembayaran yang sah, disebut dengan mata uang "berdaulat".