Jabarkan John Rawls dari Konsepsi politik hak asasi manusia

John Rawls menggagas konsepsi politik HAM dalam bukunya yang berjudul The Law of Peoples. Menurut Rawls, HAM beserta justifikasinya dapat dipahami dengan mengidentifikasi peranan yang dimainkan oleh HAM di dunia politik, utamanya dalam hubungan internasional tetapi juga dalam politik nasional. Rawls berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah "kelompok khusus dari hak-hak yang genting" (a special class of urgent rights). Ia juga menyatakan bahwa hak asasi manusia bersifat plural dan universal. Namun, Rawls meyakini bahwa hak asasi manusia internasional juga didefinisikan oleh perannya dalam membentuk struktur normatif sistem global. HAM internasional diyakini memberikan konten terhadap konsep-konsep normatif seperti legitimasi, kedaulatan, intervensi yang diperbolehkan, dan keanggotaan yang bermartabat dalam masyarakat internasional.

Rawls mendeskripsikan proses penjustifikasian hak asasi manusia sebagai berikut. Pembaca diajak untuk mencari ketentuan kerja sama yang akan disepakati oleh bangsa atau negara yang merdeka dan setara kedudukannya dalam kondisi yang adil. Rawls membayangkan bahwa perwakilan negara-negara dapat bertemu untuk memilih asas-asas normatif yang menjadi landasan struktur internasional. Para perwakilan tersebut dibayangkan sebagai orang-orang yang menganggap negara yang mereka wakili sebagai negara yang sungguh merdeka dan setara dengan yang lain. Para perwakilan ini juga dibayangkan dapat memilih secara rasional demi kepentingan negara mereka, masuk akal dalam mencari dan menghormati ketentuan kerja sama yang adil, serta imparsial karena berada di balik "tirai ketidaktahuan"; dalam kata lain, mereka tidak memiliki informasi mengenai kekayaan atau kekuatan negara yang mereka wakili. Menurut Rawls, dalam kondisi seperti ini, para perwakilan tersebut secara bulat akan memilih asas-asas yang juga akan mencakup hak asasi manusia dasar.

Rawls sendiri menganjurkan daftar hak asasi manusia yang terbatas jumlahnya dan tidak mencakup berbagai kebebasan-kebebasan dasar, hak partisipasi politik, dan hak kesetaraan. Sebabnya adalah karena ia menginginkan daftar yang dapat diterima oleh semua negara yang wajar (reasonable countries) dan bukan hanya demokrasi liberal saja. Selain itu, ia menganggap pelanggaran serius hak asasi manusia sebagai hal yang dapat memicu intervensi oleh negara lain, dan menurutnya hanya hak-hak yang paling penting yang dapat mencapai status seperti ini. Dengan tidak memasukkan perlindungan kesetaraan dan demokrasi dalam daftar hak asasi manusia, Rawls dapat menjustifikasi intervensi internasional terhadap pelanggaran serius HAM.