Jelaskan Hukum privat dari Hukum Jepang

Hukum sipil Jepang (tentang hubungan antara individu pribadi, juga dikenal sebagai hukum privat) mencakup Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan berbagai undang-undang tambahan.

Hukum Perdata Jepang (民法 Minpō) dibuat pada tahun 1896. Ini sangat dipengaruhi oleh draf 1887 dari Hukum Perdata Jerman, dan pada tingkat lebih rendah Hukum Perdata Prancis. Kode ini dibagi menjadi lima buku:

Buku Satu adalah Bagian Umum (総則), yang mencakup aturan dasar dan definisi hukum perdata Jepang, seperti kapasitas perseorangan dan badan hukum, tindakan hukum, dan agensi.

Buku Dua berjudul Hak Nyata (物権) dan mencakup hak milik dan keamanan atas real property.

Buku Tiga adalah Hukum Kewajiban (債権). Seperti di negara-negara hukum perdata lainnya, hukum perbuatan melawan hukum dianggap sebagai salah satu sumber dari mana kewajiban muncul, bersama dengan pengayaan yang tidak adil, dan hukum kontrak.

Buku Empat membahas hubungan keluarga (親族), termasuk pernikahan dan perwalian.

Buku Lima mencakup hukum waris (相続), termasuk wasiat dan suksesi.

Setelah Perang Dunia II, bagian yang berhubungan dengan hukum keluarga dan suksesi (buku empat dan lima) direvisi sepenuhnya selama pendudukan dan dibawa lebih dekat pada hukum sipil Eropa. TIni karena bagian-bagian tentang keluarga dan suksesi telah mempertahankan sisa-sisa tertentu dari sistem keluarga patriarki lama yang menjadi dasar feodalisme Jepang. Bagian-bagian lain dari Hukum Perdata tetap tidak berubah secara substansial setelah pendudukan.

Banyak undang-undang telah diberlakukan untuk melengkapi Hukum Perdata segera setelah diadopsi, termasuk undang-undang tentang Pendaftaran Real Property (1899) dan Undang-undang tentang Deposito (1899). Undang-Undang Sewa Tanah dan Bangunan tahun 1991 menggabungkan tiga undang-undang sebelumnya tentang bangunan, sewa rumah dan sewa tanah. Undang-undang khusus tentang gugatan seperti Kerusakan Nuklir (1961), Pencemaran (1971) dan Kecelakaan Lalu Lintas (1955) juga diberlakukan untuk melengkapi Hukum Perdata. Undang-undang lainnya termasuk Undang-Undang Tanggung Jawab Produk tahun 1994 dan Undang-Undang Kontrak Konsumen tahun 2000.

Hukum Dagang (商法 Shōhō) dibagi menjadi Bagian Umum, Transaksi Komersial, dan Pengiriman Pedagang dan Jaminan. Itu dimodelkan pada Hukum Dagang Jerman (Handelsgesetzbuch) tahun 1897 tetapi dengan sedikit pengaruh Prancis. Hukum Dagang dianggap sebagai undang-undang khusus, artinya lebih diutamakan daripada Hukum Perdata jika kedua undang-undang tersebut berlaku.

Hukum Dagang juga mengizinkan penerapan kebiasaan komersial di atas Hukum Perdata. Tindakan tertentu, seperti membeli properti dengan maksud untuk dijual kembali demi keuntungan sebagaimana didefinisikan sebagai komersial itu sendiri, sedangkan tindakan lain diatur oleh Hukum Dagang tergantung pada apakah pelakunya adalah pebisnis atau pedagang. Kode ini dilengkapi dengan berbagai undang-undang lain seperti Undang-Undang tentang Cek, Undang-Undang tentang Tagihan, dan Undang-Undang tentang Pendaftaran Komersial. Hukum Perusahaan dipisahkan dari Hukum Dagang pada tahun 2005.