Jabarkan Pasal 5 dari Perkara Yunani

Subkomisi telah mendokumentasikan terjadinya perampasan kebebasan, seperti deportasi dari Yunani, pengasingan internal ke pulau atau desa terpencil dengan larangan berbicara dengan penduduk setempat dan kewajiban untuk lapor ke polisi dua kali sehari, atau pengawasan oleh polisi. Dengan mempertimbangkan Pasal 5 juncto Pasal 15, Komisi HAM Eropa memutuskan bahwa pemerintah Yunani telah melakukan perampasan kebebasan yang tidak dapat dijustifikasi, sehingga melanggar Konvensi HAM Eropa karena bersifat berlebihan dan tidak proporsional dengan kedaruratan yang telah dideklarasikan, dan juga karena perampasan tersebut tidak ditetapkan oleh pengadilan. Dalam laporannya, Komisi HAM Eropa tidak mempertimbangkan apakah pengasingan internal, pembatasan terhadap perjalanan, atau penyitaan paspor merupakan tindakan-tindakan yang sejalan dengan Pasal 5, dan komisi ini juga tidak mendefinisikan istilah "perampasan kebebasan". Menurut Jeffrey Agrest dalam artikelnya yang diterbitkan di jurnal Social Research, Undang-Undang Dasar Yunani saat itu mungkin tidak sejalan dengan Pasal 5 Konvensi HAM Eropa seperti yang telah ditafsirkan oleh Komisi HAM Eropa karena undang-undang dasar tersebut mengizinkan penahanan tanpa adanya pengadilan, dakwaan, ataupun banding untuk batas waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu aparat harus melepas atau mendakwa tersangka. Batas waktu tersebut kemudian dihapuskan oleh Maklumat Kerajaan No. 280. Isu ini tidak dipertimbangkan oleh Komisi HAM Eropa.