Jelaskan Okayama (岡山) dari Sistem peradilan Jepang

Matsue (松江, dalam Shimane), Tottori (鳥取)

Pengadilan Distrik Fukuoka, Saga (佐賀), Nagasaki (長崎), Ōita (大分)

Miyazaki (宮崎), Kumamoto (熊本), Kagoshima (鹿児島)

Pengadilan Tinggi Sendai (wilayah Tōhoku)

Pengadilan Distrik Sendai, Fukushima (福島), Morioka (盛岡, di Iwate)

Akita (秋田), Yamagata (山形), Aomori (青森)

Pengadilan Distrik Sapporo, Hakodate (函館), Asahikawa (旭川), Kushiro (釧路)

Pengadilan Distrik Takamatsu (di Kagawa), Tokushima (徳島), Kōchi (高知), Matsuyama (松山, di Ehime)

Tingkat tertinggi hierarki yudisial adalah Mahkamah Agung (最高裁判所 Saikō saibansho), terletak bersebelahan dengan Gedung Diet Nasional di distrik Nagatachō di Chiyoda, Tokyo. "Kursi Besar" (大法廷 Daihōtei) Mahkamah Agung terdiri dari beberapa hakim agung, yang ditunjuk oleh Kabinet dengan pengesahan Kaisar. Kepala Hakim dicalonkan oleh Kabinet dan ditunjuk untuk menjabat oleh Kaisar. Kursi Besar dibagi menjadi tiga "Kursi Kecil" (小法廷 Shōhōtei) masing-masing terdiri dari lima hakim, yang mendengar banding yang masuk dan merekomendasikan mereka untuk audiensi sebelum Kursi Besar. Banding ke Mahkamah Agung disebut jōkoku (上告), dan memerlukan kesalahan interpretasi Konstitusi, atau kesalahan interpretasi hukum kasus dari Mahkamah Agung atau pengadilan tinggi.

Selain strata tersebut, terdapat pula Pengadilan Keluarga (家庭裁判所 Katei saibansho) yang terikat di setiap Pengadilan Distrik, serta di lebih dari 200 kantor cabang di seluruh negeri. Pengadilan Keluarga terutama menangani kasus kenakalan remaja dan perceraian, meskipun mereka memiliki yurisdiksi yang luas yang mencakup semua bentuk perselisihan rumah tangga, termasuk mengoreksi koseki data pendaftaran dan pembagian harta warisan. Jika penyelesaian tidak dapat dicapai antara para pihak, kasus tersebut dipindahkan ke Pengadilan Negeri.

Meskipun juri tidak digunakan di Jepang sejak 1943, sistem juri semu baru disahkan menjadi undang-undang pada Mei 2004 dan diterapkan pada 2009. Mereka bukan juri tetapi "hakim awam" (裁判員 saiban-in) bekerja berdampingan dengan "hakim profesional". Biasanya, terdapat enam hakim awam dan tiga hakim profesional untuk satu kasus. Keputusan harus berdasarkan mayoritas dan menyertakan setidaknya satu hakim profesional. Pengadilan saiban-in semacam itu hanya digunakan dalam kasus-kasus serius, seperti hukuman mati atau penjara seumur hidup, dan kasus-kasus yang menyebabkan korban meninggal. Ini diatur dalam "Undang-Undang tentang Pengadilan Pidana dengan Partisipasi Saiban-in".