Jabarkan Periode demokratik dari Sejarah Taiwan (1945–sekarang)

Lee mencalonkan diri sebagai petahana dalam pemilihan langsung presiden yang pertama di Taiwan pada tahun 1996 melawan kandidat DPP dan mantan pembangkang, Peng Min-ming. Pemilihan ini memicu RRT untuk melakukan serangkaian uji misil di Selat Taiwan untuk mengintimidasi pemilihan umum Taiwan sehingga para pemilih akan memberikan suara pada kandidat prounifikasi, Chen Li-an dan Lin Yang-kang. Taktik agresif ini memicu Presiden AS, Clinton, untuk meminta Undang-undang Hubungan Taiwan dan menugaskan dua pesawat udara pembawa kelompok tempur ke dalam wilayah di luar garis pantai Selatan Taiwan untuk mengawasi situasi. Uji misil RRT dipaksa untuk berakhir lebih cepat daripada yang direncanakan. Peristiwa ini dikenal sebagai Krisis Selat Taiwan tahun 1996.

Salah satu tindakan terakhir Lee sebagai presiden adalah mendeklarasikan di radio Jerman bahwa RT dan RRT memiliki hubungan antar negara yang khusus. Pernyataan Lee dijawab PLA dengan melakukan latihan militer di Fujian dan pemadaman listik seluruh pulau di Taiwan, yang menyebabkan banyak orang ketakutan mendapatkan serangan.

Pemilihan presiden tahun 2000 menandai berakhirnya status Kuomintang sebagai partai penguasa. Kandidat DPP, Chen Shui-bian memenangkan pertandingan tiga pihak yang melihat suara pan-Biru dibagi pada kandidat mandiri, James Soong (mantan Kuomintang) dan kandidat Kuomintang, Lien Chan. Chen memperoleh suara 39%. Setelah pemilihan, Soong membentuk Partai Rakyat Pertama (PFP).

Dalam pemilihan presiden tahun 2000, Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokratik (DPP) terpilih menjadi presiden bersama Annette Lu sebagai wakil presiden. Ini merupakan rotasi partai politik pertama dalam sejarah RT. Pembagian suara Kuomintang ternyata mengakibatkan hasil ini. Pada bulan Agustus 2002, Presiden Chen secara terbuka mengindikasikan bahwa hubungan antara Taiwan dan Tiongkok Daratan adalah "Satu Sisi Satu Negara". Deklarasi ini mengarah pada perselisihan di seluruh Taiwan, di Tiongkok Daratan dan di Amerika Serikat. Di tahun 2004, sehari sebelum pemilihan presiden tahun 2004, terdapat upaya pembunuhan terhadap Presiden Chen dan Wakil Presiden Lu. Mereka dipilih kembali keesokan harinya, meskipun Koalisi Pan-Biru memperdebatkan keabsahan hasilnya karena selisih pemilihan yang kecil dan peristiwa penembakan. Di tahun 2005, ad hoc Majelis Nasional meloloskan amandemen konstitusional yang mengatur bahwa pemilihan Yuan Legislatif berubah menjadi menggunakan pemberian suara paralel, yang memandu pembentukan sissem dua partai. Sebagai akibat dari berbagai skandal dalam pemerintahan DPP, pada tanggal 9 September 2006, mantan ketua DPP, Shih Ming-teh, memimpin kampanye anti-Chen Shui-bian yang disebut Satu Juta Suara Menentang Korupsi, Presiden Chen Harus Pergi tapi tidak meraih hasil yang diharapkan yaitu penyerahan jabatan Presiden Chen.

KMT juga memperoleh kendali lagi di badan legislatif dalam pemilihan Yuan Legislatif di bulan Januari 2008. Dalam pemilihan presiden di bulan Mei 2008, kandidat KMT, Ma Ying-jeou mencalonkan diri di serambil pendukung hubungan yang lebih ramah dengan Tiongkok Daratan dan reforma ekonomi dan mengalahkan kandidat DPP, Frank Hsieh dengan suara 58.48%.

Ma terpilih kembali, dan KMT memperoleh kembali mayoritasnya dalam Yuan Legislatif, dalam pemilihan gabungan di bulan Januari 2012. Di dalam pemilihan umum tahun 2016, DPP memperoleh kembali kekuasaannya dengan terpilihnya Tsai Ing-wen menjadi presiden.

Pada tanggal 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan peraturan bahwa pasangan sesama jenis memiliki hak untuk menikah, dan memberi waktu pada Badan Legislatif Yuan selama dua tahun untuk selayaknya mengamandemen hukum pernikahan bangsa Taiwan. Menurut aturan mahkamah, jika amandemen tidak diloloskan dalam waktu dua tahun, pernikahan sesama jenis secara otomatis akan dilegalkan. Sebagai hasilnya, Taiwan (RT) akan menjadi negara pertama di Asia dan negara berdaulat non-PBB pertama yang mengizinkan pernikahan sesama jenis.

Hubungan lintas-selat dan posisi internasional

Di ujung tahun 1943, Deklarasi Kairo diterbitkan, di dalam pasal-pasalnya meliputi semua wilayah kekuasan Tiongkok, termasuk Formosa (Taiwan), yang telah diduduki Jepang akan dikembalikan ke Republik Tiongkok. Deklarasi ini ditegaskan kembali dalam Deklarasi Potsdam, yang diterbitkan tahun 1945. Kemudian di tahun itu juga, Perang Dunia II berakhir, dan Jepang menerima Deklarasi Potsdam, menyerah tanpa syarat. Komandan Utama Tentara Sekutu memerintahkan tentara Jepang di Taiwan menyerah pada pemerintahan Republik Tiongkok, yang bertindak sebagai perwakilan Tentara Sekutu.  Pada tanggal 25 Oktober 1945 di Balai Zhongshan Taipei, pemerintahan Jepang di Taiwan menyerah pada perwakilan Republik Tiongkok, Republik Tiongkok secara resmi menerima Taiwan. Di tahun 1951, Jepang secara resmi menandatangani Perjanjian San Francisco, tetapi, karena ketidakjelasan situasi Perang Saudara Tiongkok, perjanjian perdamaian itu tidak dengan jelas mengindikasikan milik siapa kedaulatan Taiwan. Dalam pasal kedua Perjanjian Taipei tahun 1952, setelah Perjanjian San Francisco, Jepang menegaskan kembali penyerahan kedaulatan Taiwan, Pescador, Spratly dan Paracel.

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik Tiongkok (RT) melanjutkan keadaan perang sampai tahun 1979. Pada bulan Oktober 1949, upaya RRT untuk mengambil alih kendali RT terhadap pulau Kinmen digagalkan dalam Pertempuran Kuningtou, yang menghalangi penyerbuan PLA terhadap Taiwan. Operasi amfibi Komunis lainnya di tahun 1950 lebih berhasil: mereka memimpin penundukan Komunis di Pulau Hainan pada bulan April 1950, pencaplokan Kepulauan Wanshan dari garis pantai Guangdong (Mei–Agustus 1950) dan Pulau Zhoushan dari Zhejiang (Mei 1950).

Pada bulan Juni 1949, RT mendeklarasikan "penutupan" seluruh pelabuhan Tiongkok Daratan dan angkatan lautnya berupaya mencegati kapal-kapal asing. Penutupan ini meliputi area dari satu titik di utara mulut Sungai Min di Provinsi Fujian sampai ke mulut Sungai Liao di Manchuria. Karena jaringan rel kereta Tiongkok Daratan terbelakang, perdagangan Utara-Selatan sangat mengandalkan lautan. Aktivitas lautan RT juga menyebabkan kesulitan mendalam bagi para nelayan Tiongkok Daratan.

Setelah kehilangan Tiongkok Daratan, sekelompok tentara KMT yang berjumlah sekitar 12.000 orang meloloskan diri ke Birma dan melanjutkan serangan bergerilya ke Tiongkok Selatan. Pimpinan mereka, Jenderal Li Mi, dibayar gajinya oleh pemerintahan RT dan diberi gelar nominal Gubernur Yunnan. Semula, Amerika Serikat mendukung sisa-sisa pemerintahan ini dan Badan Intelijen Pusat memberi mereka bantuan. Setelah pemerintahan Birma memohon pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 1953, AS mulai menekan RT untuk menarik para loyalisnya. Di akhir tahun 1954, hampir 6.000 tentara meninggalkan Birma dan Li Mi mendeklarasikan tentaranya dibubarkan. Namun, masih tersisa ribuan, dan RT terus mengirim pasokan dan memerintah mereka, bahkan secara diam-diam sesekali memasok bala bantuan.

Selama Perang Korea, sebagian tentara Tionghoa Komunis yang ditangkap, banyak di antaranya semula adalah tentara KMT dipulangkan kembali ke Taiwan dan bukan ke Tiongkok Daratan. Tentara gerilya KMT terus mengoperasikan penyerangan lintas batas ke Tiongkok Barat Daya di awal dasawarsa 1950an. Pemerintah RT meluncurkan sejumlah penyerangan bom udara ke dalam kota-kota pantai utama Tiongkok Daratan seperti Shanghai.

Meskipun dipandang sebagai kewajiban militer oleh Amerika Serikat, RT memandang pulau-pulau yang tersisa di Fujian sebagai hal yang vital untuk kampanye ke depannya dalam rangka mengalahkan RRT dan mengambil alih Tiongkok Dataran. Pada tanggal 3 September 1954, Krisis Selat Taiwan Pertama dimulai ketika PLA mulai menembaki Quemoy dan mengancam mengambil Kepulauan Dachen. Pada tanggal 20 Januari 1955, PLA mengambil salah satu Pulau Yijiangshan yang terdekat, dengan seluruh garnisun RT yang terdiri dari 720 pasukan terbunuh atau terluka saat mempertahankan pulau itu. Pada tanggal 24 Januari di tahun yang sama, Kongres Amerika Serikat meloloskan Resolusi Formosa yang memberi wewenang pada presiden untuk mempertahankan pulau-pulau lepas pantai RT. Krisis Selat Taiwan Pertama berakhir di bulan Maret 1955 ketika PLA menghentikan pembomannya. Krisisnya ditutup saat Konferensi di Bandung.

Krisis Selat Taiwan Kedua dimulai pada tanggal 23 Agustus 1958 dengan pelibatan udara dan laut antara tentara militer RRT dan RT, yang mengakibatkan pemboman artileri yang hebat terhadap Quemoy (oleh RRT) dan terhadap Amoy (oleh RT), dan berakhir pada bulan November di tahun yang sama. Patroli perahu PLA memblokade pulau-pulau dari kapal-kapal pasokan RT. Meskipun Amerika Serikat menolak proposal Chiang Kai-shek untuk membom baterai artileri Tiongkok Daratan, tetapi segera memasok jet-jet tempur dan pesawat terbang anti misil ke RT. AS juga memasok kapal-kapal perang amfibi untuk memberi pasokan, saat satu kapal laut RT yang tenggelam merintangi pelabuhan. Pada tanggal 7 September, Amerika Serikat mendampingi konvoi kapal pemasok RT dan RRT menahan diri untuk menembaki. Pada tanggal 25 Oktober, RRT mengumumkan "gencatan senjata hari genap" — PLA hanya akan menembaki Quemoy di hari-hari ganjil.

Meskipun peperangan berakhir, kedua pihak tidak pernah menandatangani kesepakatan atau perjanjian apapun untuk secara resmi mengakhiri perang.

Setelah dasawarsa 1950an, "perang"nya menjadi lebih simbolis daripada nyata, diwakili oleh berulang kali aktivasi dan penghentian pemboman artileri ke dan dari Kinmen. Di tahun-tahun berikutnya, penembakan langsung digantikan dengan lembaran-lembaran propaganda. Pemboman akhirnya berhenti di tahun 1979 setelah pembentukan hubungan diplomatik antara Republik Rakyat Tiongkok dengan Amerika Serikat.

Dalam masa ini gerakan orang-orang dan barang-barang secara virtual berhenti di antara wilayah-wilayah yang dikendalikan RRT dan RT. Terkadang terdapat penyeberang. Salah seorang penyeberang kalangan atas adalah Justin Yifu Lin, yang berenang menyeberangi Selat Kinmen ke Tiongkok Daratan dan sekarang menjadi Ahli Ekonomi Kepala dan Wakil Presiden Senior Bank Dunia.

Sebagian besar pengamat menduga pemerintahan Chiang akhirnya akan jatuh sebagai respon terhadap invasi Komunis di Taiwan, dan Amerika Serikat semula tidak memperlihatkan ketertarikan mendukung pemerintahan Chiang dalam pendirian terakhirnya. Situasi berubah secara radikal dengan serangan Perang Korea di bulan Juni 1950. Pada titik ini, memperkenankan kemenangan total Partai Komunis atas Chiang menjadi mustahil secara politik di Amerika Serikat, dan Presiden Harry S. Truman memerintahkan Armada Ketujuh Amerika Serikat ke dalam Selat Taiwan untuk mencegah RT dan RRT saling menyerang.

Setelah RT mengeluh pada Perserikatan Bangsa-Bangsa atas dukungan Uni Soviet terhadap RRT, Resolusi 505 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa diadopsi pada tanggal 1 Februari 1952 untuk mengutuk Uni Soviet.

Di tahun 1987, Peristiwa 7 Maret (pembantaian Lieyu) di Kinmen Lebih Rendah menyebabkan riak besar dalam hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan—4 bulan kemudian pada tanggal 15 Juli, darurat militer di Taiwan diangkat; dan 5 bulan kemudian pada tanggal 15 Desember, pemerintah RT mulai memperkenankan kunjungan ke Tiongkok Daratan. Hal ini memberi manfaat bagi banyak pihak, terutama tentara-tentara KMT tua, yang telah terpisah dari keluarga mereka di Tiongkok Daratan selama berpuluh-puluh tahun. Ini juga menjadi katalisator untuk pencairan hubungan antara kedua belah pihak. Masalah yang ditimbulkan oleh meningkatnya kontak memerlukan mekanisme untuk negosiasi reguler.

Untuk mengefektifkan negosiasi dengan Tiongkok Dataran pada isu-isu operasional tanpa mengompromikan posisi pemerintahan atas penolakan keabsahan pihak lainnya, pemerintahan RT di bawah Chiang Ching-kuo menciptakan "Yayasan Pertukaran Antar Selat" (SEF), sebuah lembaga nonpemerintah sekadar nama yang dipimpin oleh Dewan Urusan Daratan Tiongkok, sebuah alat bagi Yuan Eksekutif. RRT merespon inisiatif ini dengan mendirikan Asosiasi untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARATS), yang secara langsung dipimpin oleh Kantor Urusan Taiwan dari Dewan Negara. Sistem ini digambarkan sebagai "sarung tangan putih", yang memperkenankan kedua pemerintahan berhubungan satu sama lain di basis semi resmi tanpa mengompromikan kebijakan-kebijakan kedaulatan mereka masing-masing.

Dipimpin oleh negarawan tua yang sangat dihormati, Koo Chen-fu dan Wang Daohan, kedua organisasi memulai serangkaian perbincangan yang berpuncak dalam pertemuan-pertemuan di tahun 1992, yang, bersama dengan korespondensi berikutnya, menegakkan Konsensus 1992. Di dalamnya kedua belah pihak bersepakat untuk secara sengaja bersikap ambigu pada pertayaan-pertanyaan mengenai kedaulatan, agar dapat mengurus pertanyaan-pertanyaan operasional yang dapat mempengaruhi kedua belah pihak.

Dalam masa ini juga, retorik Presiden RT, Lee Tung-hui, mulai bergerak lebih jauh ke arah kemerdekaan Taiwan. Sebelum dasawarsa 1990an, RT telah menjadi negara otoriter satu partai yang berkomitmen untuk penggabungan kembali pada akhirnya dengan Dataran Tiongkok. Namun, dengan berbagai reformasi demokratik, sikap masyarakat secara umum mulai mempengaruhi kebijakan di Taiwan. Hasilnya, pemerintahan RT bergeser menjauh dari komitmennya pada kebijakan satu Tiongkok dan lebih menuju identitas politik yang terpisah untuk Taiwan. Jiang Zemin, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, juga tidak bersedia berkompromi. Jiang terkenal berusaha mempengaruhi pemilihan umum RT tahun 1996 di Taiwan dengan melancarkan latihan misil yang dirancang untuk mengintimidasi para pemberi suara rakyat Taiwan dan mencampuri pengiriman internasional, yang menyebabkan Krisis Selat Taiwan Ketiga. Pada tahun 1998, pembicaraan-pembicaraan semi resmi telah rusak.

Chen Shui-bian terpilih menjadi Presiden RT pada tahun 2000. Secara politik, Chen pro-kemerdekaan Taiwan. Penolakan Chen terhadap Konsensus 1992 dikombinasikan dengan kegigihan RRT bahwa RT menyetujui negosiasi prinsip "Satu Tiongkok" terwujud mencegah perbaikan relasi lintas selat.

Sampai dasawarsa 1970an, komunitas internasional pada umumnya menganggap Kuomintang di Taiwan sebagai perwakilan sah Tiongkok, tetapi pengakuan terhadap negara Republik Rakyat Tiongkok perlahan meningkat. Di tahun 1954, Republik Tiongkok dan Amerika Serikat menandatangani Perjanjian Pertahanan Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Tiongkok. Di tahun 1971, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui Republik Rakyat Tiongkok menjadi perwakilan sah Tiongkok satu-satunya (Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa). Pemerintahan KMT memperkuat pendirian "Han dan pencuri tidak dapat berdiri dua-duanya" (漢賊不兩立) mereka dan mengumumkan penarikan diri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah ini, posisi internasional Republik Tiongkok merosot sampai jauh. Di tahun 1979, ketika Amerika Serikat memutuskan hubungan, terjadi serangan yang bahkan lebih berat pada kondisi diplomatik RT yang sudah buruk. Di tahun-tahun belakangan, pemerintahan RT telah berusaha mengawali hal baru dengan beberapa kali memasuki organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Kesehatan Dunia, tetapi karena halangan kuat pihak lawan, tidak pernah berhasil.

Pertanyaan mengenai status politik Taiwan atau apakah kedua pihak bergerak ke arah penggabungan atau mencari kemerdekaan de jure masih belum terselesaikan. Penegasan Republik Rakyat Tiongkok baik secara domestik maupun internasional adalah "Baik dari perspektif sejarah, pemerintah, maupun hukum internasional, Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari Tiongkok. Status politik Taiwan adalah urusan domestik Tionghoa, dan dengan dasar pikiran tak ada harapan untuk penggabungan serta (kondisi) lain tertentu, (pemerintahan Tionghoa) tidak mengabaikan (kemungkinan) penggunaan kekerasan untuk menyelesaikannya."  Orang-orang yang mempromosikan kemerdekaan Taiwan merasa bahwa, karena Perjanjian San Francisco yang ditandatangani Jepang dan Amerika Serikat dan indikasi yang tidak jelas mengenai penyerahan kedaulatan Taiwan (status Taiwan tidak diputuskan), masa depan Taiwan harus diputuskan oleh rakyat Taiwan dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak diperbolehkan mengancam menggunakan kekerasan.

Pada tanggal 14 Maret 2005, Kongres Rakyat Nasional Republik Rakyat Tiongkok meloloskan Undang-undang Antipemisahan, untuk pertama kali memperjelas dalam bentuk hukum prinsip satu Tiongkok. Sebagian orang di Taiwan merasa tidak puas karenanya, dan pada tanggal 26 Maret, ratusan ribu orang turun ke jalanan di Taipei, berpartisipasi dalam 326 Melindungi Demonstrasi Taiwan, yang mengindikasikan ketidakpuasan mereka yang begitu kuat terhadap sekaligus memprotes undang-undang itu. Mulai tanggal 26 April 2005, KMT, and berbagai partai politik pan-Biru mengunjungi Tiongkok Daratan, menciptakan peningkatan dialog politik antara dua pihak (lihat Kunjungan Pan-Biru ke Dataran Tiongkok tahun 2005), tetapi hubungan lintas selat masih penuh dengan ketidakpastian.

Tiongkok Daratan dan Taiwan melanjutkan penerbangan langsung piagam lintas selat mingguan reguler pada tanggal 4 Juli 2008, untuk pertama kalinya dalam enam dekade, sebagai "awal baru" dalam ketegangan hubungan mereka. Liu Shaoyong, kepala China Southern Airlines, menjadi pilot penerbangan pertama dari  Guangzhou ke Bandara Songshan Taipei. Secara bersamaan, China Airlines yang berbasis di Taiwan terbang ke Shanghai. Lima kota Tiongkok Daratan akan dihubungkan dengan delapan bandara Taiwan, 4 hari dalam seminggu, 36 penerbangan pulang-pergi melintasi Selat Taiwan, sehingga menghilangkan persinggahan Hong Kong yang menghabiskan banyak waktu.

Pada tanggal 7 November 2015, satu pertemuan diselenggarakan oleh presiden RT, Ma Ying-jeou dan Sekretaris Jenderal Partai Komunis, Xi Jinping di Singapura.

Pengakuan terhadap RT telah berkurang selama bertahun-tahun. Gambia menarik pengakuan terhadap RT di tahun 2013. Diikuti oleh São Tomé dan Príncipe pada tanggal 21 Desember 2016 serta Fiji, dengan penutupan kantor di Taipei pada bulan Mei 2017 (Fiji dan RT memiliki hubungan tidak resmi sejak tahun 1996). Kemudian diikuti oleh Panama yang mengakui RRT pada tanggal 13 Juni 2017, lalu Republik Dominika pada tanggal 1 Mei 2018, Burkina Faso pada tanggal 24 Mei 2018, El Salvador pada tanggal 20 Agustus 2018, dan akhirnya Kiribati dan Kepulauan Solomon pada bulan September 2019. Sekarang, hanya 14 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (Guatemala, Belize, Honduras, Nikaragua, Haiti, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadine, Paraguay, Eswatini, Nauru, Tuvalu, Kepulauan Marshall dan Palau) serta Takhta Suci yang menjaga hubungan dengan RT.