Jelaskan Sejarah dari Dewan Legislatif Palestina

Dewan Legislatif Palestina Pertama, 1996–2006

Pemilihan umum legislatif Palestina pertama berlangsung pada 20 Januari 1996 sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Palestina No. 13 tahun 1995 dan perubahannya. Undang-undang mengadopsi sistem mayoritas sederhana (distrik). Namun, pemilihan tersebut diboikot oleh Hamas, dan Fatah memenangkan 62 dari 88 kursi. PLC pertama kali bertemu untuk pertama kalinya pada 7 Maret 1996. Dewan itu dimaksudkan untuk menggantikan Otoritas Palestina yang dikendalikan Arafat/Fatah, yang dibentuk sebagai organ sementara, sambil menunggu pelantikan Dewan. Namun, Arafat tidak pernah mengalihkan kekuasaannya ke PLC.

Setelah pengunduran diri Perdana Menteri Palestina, Mahmoud Abbas, pada 6 September 2003, Ketua Dewan Legislatif Palestina, Ahmed Qurei menjadi penjabat Perdana Menteri. Qurei adalah Perdana Menteri dari 7 Oktober 2003 hingga 26 Januari 2006.

Dewan Legislatif Palestina Kedua, 2006-sekarang

Undang-Undang Dasar diamandemen pada tahun 2003. Berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Dasar yang Diamandemen tahun 2003, persetujuan dari PLC diperlukan dari setiap pemerintahan baru. PLC pada bulan Juni 2005 meningkatkan jumlah anggota PLC dari 88 menjadi 132, dengan setengahnya dipilih di bawah sistem representasi proporsional dan setengahnya lagi dengan pemilihan umum pluralitas di daerah pemilihan tradisional.

Undang-Undang Dasar yang Diubah lebih lanjut tahun 2005 pada bulan Agustus 2005 menetapkan masa jabatan empat tahun untuk Presiden, yang tidak boleh menjabat lebih dari dua masa jabatan berturut-turut, dan untuk PLC empat tahun sejak tanggal pemilihan. Pemilihan umum legislatif Palestina kedua berlangsung pada 25 Januari 2006, yang menghasilkan kemenangan menentukan bagi Hamas. PLC kedua dilantik pada 18 Februari 2006. Selanjutnya, pemerintahan Hamas dibentuk dan dilantik pada 29 Maret 2006.

Uni Eropa menyediakan pengamat pemilu untuk "menilai seluruh proses pemilu, termasuk kerangka hukum, lingkungan politik dan kampanye, persiapan pemilu, pemungutan suara dan penghitungan serta periode pasca pemilu". Amerika Serikat telah menghabiskan $2,3 juta di USAID untuk mendukung pemilu Palestina, yang diduga dirancang untuk meningkatkan citra Presiden Abbas dan partainya Fatah.

Setelah Hamas mengambil alih Jalur Gaza pada bulan Juni 2007, anggota PLC Hamas yang berbasis di Gaza akan bertemu secara terpisah di Gaza, meninggalkan setiap bagian dari PLC tanpa kuorum. PLC belum bersidang sejak itu, dan menunggu rekonsiliasi Fatah-Hamas. Undang-undang telah dibuat dengan keputusan presiden, yang legalitasnya dipertanyakan, terutama oleh Hamas, yang menolak untuk mengakui undang-undang dan keputusan tersebut. Menyusul pengambilalihan Gaza oleh Hamas, Presiden Abbas mengumumkan keadaan darurat dan dengan keputusan presiden, selain hal-hal lain, menangguhkan pasal-pasal dari Amandemen Undang-Undang Dasar yang memerlukan persetujuan PLC dari pemerintahan baru."Framers of Palestinian constitution challenge Abbas" . Adam Entous, Reuters, 8 July 2007