Jabarkan Bab ini menyatakan: dari Undang-undang Pendidikan Berkeadilan Gender (Taiwan)

Sekolah tidak boleh melakukan diskriminasi dalam pengajaran, pemeriksaan, dsb. terhadap murid-murid atas dasar gender atau orientasi seksual mereka. Melainkan harus secara tegas memberikan bantuan pada murid-murid yang mengalami kerugian karena kedua hal itu (seperti para siswa lesbian, gay, biseksual, transgender, dan hamil) untuk mengubah situasi mereka menjadi lebih baik.

Penerimaan pendaftaran murid harus netral gender, kecuali sekolah-sekolah yang memiliki tradisi sejarah atau alasan-alasan lainnya. (Banyak sekolah terkenal di Taiwan merupakan sekolah khusus untuk satu jenis kelamin tertentu)

Staf pengajar harus diberikan kursus-kursus berkeadilan gender sebelum dan selama bekerja.

Sekolah harus membangun kampus yang aman, seperti toilet yang lebih aman.

Bab ini secara khusus menyatakan sekolah harus secara tegas melindungi hak-hak murid yang hamil untuk memperoleh pendidikan.

Setidaknya sepertiga anggota harus terdiri dari jenis kelamin manapun, dalam Staf Komite Penilaian maupun organisasi-organisasi serupa di sekolah, kecuali jumlah anggota dari jenis kelamin manapun terlalu sedikit.

Kurikulum, bahan ajar, dan instruksi

Kurikulum harus meliputi pendidikan berkeadilan gender. Sekolah harus mengembangkan rencana dan penilaian yang relevan. Seluruh kurikulum harus tunduk pada prinsip-prinsip berkeadilan gender. Seluruh guru harus menjaga kesadaran berkeadilan gender, dan "harus mendorong murid-murid untuk mengambil kursus-kursus dalam bidang-bidang yang tidak secara khusus berhubungan dengan gender mereka".

Aturan Penegakan undang-undang lebih jauh lagi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan berkeadilan gender harus meliputi "pendidikan afektif, pendidikan seks, dan pendidikan gay dan lesbian".

Pencegahan dan penanganan serangan seksual dan pelecehan seksual di kampus

Saat menangani kasus seperti ini, sekolah harus melaporkannya menurut undang-undang yang relevan, dan menyerahkan kasusnya pada komite pendidikan berkeadilan gender.

Identitas pihak dan pelapor penyerangan harus dirahasiakan.

Korban harus diberi informasi mengenai hak-haknya, dan diberi tindakan-tindakan perlindungan yang diperlukan.