Jabarkan Undang-undang Pers India 1910 dari Hukum pers

Undang-undang ini menghidupkan kembali fitur-fitur terburuk dari VPA—pemerintah daerah diberi wewenang untuk menuntut keamanan saat pendaftaran dari pencetak/penerbit dan kehilangan/membatalkan pendaftaran jika itu adalah surat kabar yang melanggar, dan pencetak surat kabar diharuskan menyerahkan masing-masing dua eksemplar. ke pemerintah daerah secara gratis.

Undang-undang Pers India (Kekuatan Darurat) 1931

Undang-undang ini memberikan kekuasaan besar kepada pemerintah provinsi untuk menekan propaganda Gerakan Pembangkangan Sipil. Itu lebih diperkuat pada tahun 1932 untuk memasukkan semua kegiatan yang diperhitungkan untuk melemahkan otoritas pemerintah.

Produk hukum pers pasca kemerdekaan