Jelaskan Karier birokrasi dari Masnawi Abdul Saadang

Masnawi mengawali kariernya dalam dunia birokrasi sebagai ahli tata praja di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Dua tahun kemudian, Masnawi dimutasi ke Kabupaten Mamuju sebagai Kepala Biro Pemerintahan pada tahun 1967 dan ke Kabupaten Barru dengan jabatan yang sama dari tahun 1967 hingga 1968. Masnawi menggambarkan pengalamannya bekerja di lingkungan pemerintahan kabupaten sebagai sebuah pengalaman berharga karena ia bisa mengenal permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Ia kembali ke kantor gubernur setelah bertugas di kabupaten selama beberapa tahun.

Di kantor gubernur, Masnawi menduduki berbagai macam jabatan. Ia menduduki jabatan Kepala Biro Desentralisasi dan Hukum dari tahun 1969 hingga 1973, Kepala Biro Hukum dari tahun 1973 hingga 1979, Sekretaris Bappeda Tingkat Sulsel dari tahun 1979 hingga 1980. Setelah memegang jabatan-jabatan tersebut, Masnawi kemudian mengemban amanah sebagai Kepala Biro Pemerintahan dari tahun 1980 hingga 1987 dan Kepala Direktorat Pembangunan Desa dari bulan Juli 1987 hingga 1993. Selama memegang jabatan tersebut, Masnawi membuat sejumlah terobosan dalam pengembangan desa di Sulsel, termasuk menerapkan konsep Pembangunan Desa Terpadu yang dianggap memajukan pedesaan dan mengurangi pengeluaran anggaran pembangunan yang mubazir.

Masnawi diangkat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) pada tahun 1993 setelah berkarier di lingkungan kantor gubernur. Ia merekrut staf ahli dari universitas-universitas di Sulawesi Selatan seperti Universitas Hasanuddin, IKIP, UIN, dan UMI untuk bekerja di Bappeda. Ia juga sering melakukan perjalanan ke negara-negara seperti Filipina, Thailand, Australia, Jepang, Republik Tiongkok, Tiongkok, Singapura, dan Arab Saudi untuk mengikuti seminar, kerjasama, dan promosi komoditas Sulawesi Selatan. Masnawi juga sempat dicalonkan sebagai Wali Kota Ujungpandang (sekarang Makassar) pada bulan November 1993, namun namanya ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.