Saya mau tau Kampanye pendidikan dan bahasa dari Nasionalisme Taiwan

Di tahun 2000, presiden Republik Tiongkok saat itu, Lee Teng-hui, mulai membuat pernyataan-pernyatan seperti "budaya Taiwan bukan cabang budaya Tionghoa" dan "dialek Minnan Taiwan bukan cabang dialek Min-nan Fujian, melainkan 'dialek Taiwan'". Radio dan TV Taiwan meningkatkan program-program berbahasa Hokkien Taiwan . Upaya-upaya ini diterima di Tiongkok sebagai upaya-upaya awal menuju pemutusan hubungan antara budaya Taiwan dan budaya Tionghoa dengan menyepelekan identifikasi budaya dan historis Tionghoa jangka panjang di wilayah itu.

Pada bulan April 2003, Komite Bahasa Nasional, yang merupakan bagian dari Kementerian Pendidikan Taiwan, merilis pengajuan peraturan yang berjudul "Undang-undang Kesetaraan Berbahasa". Peraturan yang diajukan itu berusaha merancang empat belas bahasa sebagai bahasa nasional Taiwan. Di Tiongkok daratan, hal ini dilihat sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan bahasa baku Mandarin dan pengaruh-pengaruh budayanya untuk memperbaiki pondasi budaya dan psikologis pulau Taiwan dengan menggunakan bahasa-bahasa lain. Drafnya tidak diadopsi.

Isu-isu buku pelajaran diangkat pada bulan November 2004, ketika sekelompok pembuat undang-undang, kandidat legislatif dan pendukung pro kemerdekaan Serikat Solidaritas Taiwan (SST) mendesak Kementerian Pendidikan untuk menerbitkan buku-buku sejarah dan geografi Taiwan-sentris bagi anak-anak sekolah sebagai bagian dari kampanye lokalis. Meskipun garis besar draf yang dihasilkan mengenai pelajaran sejarah untuk sekolah-sekolah menengah atas reguler dikritisi oleh berbagai kelompok, Presiden Chen Shui-bian merespon bahwa "untuk mencari kebenaran sejarah Taiwan" tidak sama dengan desinifikasi, begitu juga dengan gerakan kemerdekaan, dan mengindikasikan bahwa dia tidak akan mencampuri upaya-upaya penyuntingan dan kompilasi sejarah.

Pengajuan untuk merevisi buku-buku pelajaran sejarah Taiwan dikutuk pada bulan Februari 2007 oleh Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara Republik Rakyat Tiogkok sebagai bagian dari kampanye desinifikasi. Pada bulan Juli 2007, Kementerian Pendidikan Taiwan merilis satu kajian yang menemukan istilah-istilah dalam 5.000 buku pelajaran, yang sebagiannya berhubungan dengan budaya Tionghoa, "tidak layak". Kuomintang melihatnya sebagai bagian dari kampanye penyensoran desinifikasi buku pelajaran. Pengajuannya tidak diadopsi.