Jelaskan Masa pascaperang dari Sutanto Wiryoprasonto

Sutanto diangkat menjadi Wakil Komandan Batalyon Infanteri 423. Batalyon Infanteri 423 dan 426 merupakan dua batalyon yang banyak diisi oleh mantan Hizbullah, dan dekat dengan DI/TII di Jawa Tengah. Kedua batalyon ini kemudian diperiksa oleh Soeharto, yang kelak menjadi presiden, selaku komandan brigade yang membawahi kedua batalyon tersebut. Dalam proses pemeriksaan, komandan Batalyon 423, Mayor Basuno, dibunuh oleh anak buahnya sendiri yang terpengaruh DI/TII. Di sisi lain, batalyon 426 melakukan pemberontakan untuk bergabung dengan DI/TII. Sutanto sebagai orang nomor dua di batalyon tersebut ditugaskan untuk mencegah batalyonnya bergabung dengan pemberontak dan menumpas pemberontakan. Batalyon 423 juga kemudian dikirim ke Maluku untuk menghadapi RMS.

Sutanto memperoleh promosi menjadi komandan batalyon 438 pada tahun 1952. Batalyonnya diberangkatkan ke Bantarkuwung dan Genteng untuk menghadapi pemberontakan DI-TII di daerah tersebut. Ia kemudian mengikuti pendidikan militer lanjutan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD), Bandung, dari tahun 1954 hingga 1955. Setelah menyelesaikan pendidikannya di SSKAD, Sutanto diangkat oleh Soeharto, yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Tentara Teritorium IV/Diponegoro, sebagai asisten III. Soeharto kemudian diberhentikan dari jabatannya sebagai panglima dan Sutanto dipindahtugaskan menjadi Komandan Resimen Tim Pertempuran II/Diponegoro di Sumatera Barat untuk menghadapi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pasukan pimpinannya berhasil merebut kem bali daerah Lubuk Sikaping, Lubuk Basung, Lintau, Suliki dan Koto Tinggi dari PRRI.

Sutanto kembali menempuh pendidikan militer lanjutan di , India, dari tahun 1960 hingga 1961. Ia kemudian ditugaskan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (singkatannya telah berubah menjadi Seskoad) sebagai dosen dan naik jabatan menjadi Kepala Departemen Staf dan Pengetahuan Umum Seskoad pada tahun 1963 dan Kepala Departemen Infanteri pada tahun 1964. Ia dipindahkan ke Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif) untuk menjabat sebagai wakil komandan hingga tahun 1968. Selama bertugas di Pussenif, ia merumuskan Doktrin Infantri, lnfantri Gaya Baru, Kriteria·Kemahiran Tembak, serta menetapkan Hari lnfantri yang diambil dari peristiwa Palagan Ambarawa.

Sutanto kembali ke Seskoad pada tahun 1968 sebagai wakil komandan. Sutanto kemudian dipromosikan menjadi Komandan Seskoad pada tanggal 1 November 1970. Di bawah pimpinannya, Seskoad berhasil menyelenggarakan Seminar Pewarisan TNI AD yang menghasilkan buku Dharma Pusaka 1945. Sutanto mengakhiri masa jabatannya sebagai Komandan Seskoad pada tanggal 20 Maret 1974. Ia kemudian menjabat sebagai Komandan Jenderal Sekolah Staf dan Komando ABRI dari tanggal 9 Mei 1974 hingga 10 Oktober 1977. Sutanto pensiun dari militer pada tanggal 1 Agustus 1979 dengan pangkat letnan jenderal.

Karier dalam pendidikan dan masa pensiun

Beberapa bulan setelah menjalani masa pensiun Sutanto diusulkan oleh Pangkopkamtib Sudomo untuk ditempatkan di Operasi Tertib. Usul Sudomo ditolak oleh Presiden Soeharto yang kemudian menempatkannya di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sutanto dilantik menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 28 April 1980, menggantikan Teuku Umar Ali.

Sebagai sekretaris jenderal, Sutanto mengusulkan penataran staf kepada Pusat Pendidikan dan Latihan untuk menanggulangi ketidakterpaduan dalam melaksanakan tugas. Usulan tersebut membuahkan perencanaan terpadu tahunan melalui Rapat Kerja Nasional untuk menjalankan kebijakan menteri. Dalam hal administrasi, Sutanto mengawal pembentukan kantor cabang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten dan kota di Provinsi Timor-Timur yang baru berdiri.

Pada tanggal 27 September 1980, Sutanto mengeluarkan surat edaran yang melarang lembaga-lembaga yang berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk universitas negeri, untuk membaca dan memiliki novel Bumi Manusia hasil karya Pramoedya Ananta Toer. Larangan ini kemudian dikonfirmasi oleh kantor wilayah departemen dan sekretariat Institut Teknologi Bandung. Sutanto beralasan bahwa novel Bumi Manusia "mengandung unsur pertentangan kelas yang merawankan". Penerbit buku tersebut, PT Hasta Mitra, membalas larangan tersebut dengan menyatakan bahwa "siapapun yang memiliki pemahaman tepat mengenai teori konflik kelas akan malu dengan anggapan bahwa teori tersebut dapat ditemukan di [dalam novel] Bumi Manusia." Kendati demikian, Sutanto tidak bergeming dengan larangannya tersebut. Larangannya diperkuat melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh jaksa agung Ismail Saleh pada tanggal 29 Mei 1981 yang melarang beredarnya buku Bumi Manusia di seluruh wilayah Indonesia.

Setelah bertugas sebagai sekretaris jenderal selama hampir sewindu, pada tanggal 12 Januari 1987 Sutanto digantikan dari jabatannya oleh Bambang Triantoro. Sutanto kemudian ditunjuk menjadi anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN), sebuah lembaga yang dibentuk untuk memberikan nasihat kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Sutanto dilantik pada 1989 dan terpilih sebagai wakil ketua badan tersebut. Ia menjabat sebagai wakil ketua hingga tahun 1993 dan terpilih kembali sebagai anggota BPPN untuk periode kedua hingga tahun 1998. Sutanto wafat dua tahun kemudian pada tanggal 3 April 2000 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.