Jelaskan Penegakan hukum dari Hukum Jepang

Organisasi kepolisian tingkat nasional adalah Komisi Keamanan Publik Nasional dan Badan Kepolisian Nasional (NPA). Karena komisi membuat kebijakan dasar sementara NPA mengelola urusan kepolisian, komisi memiliki kendali atas NPA. Komisi adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab terutama untuk pengawasan administrasi kepolisian dan koordinasi administrasi kepolisian. Ini juga mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan polisi, komunikasi, identifikasi kriminal, statistik kriminal dan peralatan polisi. Untuk memastikan independensi dan netralitasnya, bahkan Perdana Menteri tidak diberi wewenang untuk mengarahkan dan memberi perintah kepada NPSC.

NPA, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, mempertahankan Biro Kepolisian Daerah sebagai lembaga lokalnya di seluruh negeri. Ada tujuh biro di kota-kota besar, tidak termasuk Tokyo dan pulau utara Hokkaido. Undang-undang kepolisian menetapkan bahwa setiap pemerintah prefektur, yang merupakan entitas lokal, harus memiliki Polisi Prefektur (PP) sendiri. PP diawasi oleh Komisi Keamanan Publik Prefektur, yang menjalankan semua tugas polisi dalam batas-batas prefektur. Dalam praktiknya, pasukan PP berlokasi di masing-masing dari 47 prefektur. Akademi Kepolisian Nasional, Institut Riset Nasional Ilmu Kepolisian dan Markas Besar Pengawal Kekaisaran juga merupakan organisasi yang berafiliasi dengan NPA. Selain itu, sistem Koban memberikan keamanan dan kedamaian bagi penduduk setempat melalui kontak harian petugas polisi dengan penduduk di daerah tersebut. Awalnya dibuat oleh polisi Jepang, sistem ini baru-baru ini diadopsi oleh negara-negara seperti Jerman dan Singapura. Namun, keberhasilannya tergantung pada hubungan manusiawi antara polisi dan masyarakat. Kadang-kadang, terdapat intervensi yang berlebihan oleh polisi. Sistem Koban bertumpu pada sekitar 15.000 kotak polisi (Hasshusho) dan kotak polisi perumahan (Chuzaisho) yang terletak di seluruh negeri.