Gw mau tau Peran Strategis PUSHAKA dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku pimpinan Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal perlu dukungan penuh dari unit-unit di Kementerian Keuangan, karena masing-masing unit akan menerjemahkan kebijakan dan arahan Menteri Keuangan ke dalam langkah-langkah nyata melalui perumusan peraturan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kebijakan, arahan dan peraturan yang dihasilkan perlu dilakukan analisis dan harmonisasi sehingga menjadi sinergi untuk mencapai tujuan Kementerian Keuangan.

Pushaka sebagai organisasi yang bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, bertugas melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan, dan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan.

Secara umum tugas dan fungsi unit baru setingkat Eselon II yang baru dibentuk itu adalah mendukung kegiatan sehari-hari Menteri Keuangan, namun mengingat unit dengan tugas dan fungsi semacam itu belum pernah ada sebelumnya, kompromi yang dilakukan adalah dengan memberikan tugas dan fungsi yang tercermin dalam namanya yaitu Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan.

Nama Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan pada awalnya banyak dirasakan sebagai beban jika melihat praktik kegiatan yang dilakukan pada awal-awal berdirinya Pushaka. Beban untuk melakukan analisis dan harmonisasi kebijakan membuat kebimbangan sebagian staf akan eksistensi mereka dan kelangsungan organisasi, mengingat fungsi analisis kebijakan sudah dijalankan oleh Badan Kebijakan Fiskal. Sementara fungsi harmonisasi yang selama ini dipahami lebih kepada proses pengharmonisasian sebelum diterbitkan peraturan baru yang lebih banyak melihat dari sisi hukum. Dalam pemahaman tersebut fungsi harmonisasi selama ini sudah dilaksanakan oleh Biro Hukum, Sekretariat Jenderal.  Di sisi lain, pelaksanaan tugas mendukung kegiatan sehari-hari Menteri Keuangan bukannya tanpa kendala, mengingat peran tersebut sebagian sudah dijalankan oleh unit-unit yang ada. Upaya untuk menghindarkan kesan mengambil alih pekerjaan unit lain dan membuat mereka kehilangan pekerjaan memerlukan kesabaran dan pendekatan tersendiri.

Dengan status sebagai unit baru tentu diperlukan proses pembelajaran untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh unit sejenis. Mengingat unit seperti ini merupakan pionir dalam sistem pengorganisasian di pemerintahan, maka sulit mencari pengalaman dari unit sejenis di dalam negeri. Berdasarkan beberapa referensi diperoleh bahwa terdapat unit dengan peran yang hampir mirip dengan Pushaka yaitu unit yang disebut sebagai Ministry Private Office dan Ministry Delivery Unit yang berada dalam sistem pemerintahan di Inggris dan Australia.