Saya mau tau Usaha kecil dari Hubungan bisnis dengan pemerintah di Jepang

Jalanan di Jepang dipenuhi dengan toko-toko kecil, toko grosir, restoran, dan kedai kopi. Meskipun supermarket dan toko serba ada diskon besar lebih umum di tahun 1980-an, kekuatan politik asosiasi usaha kecil tercermin dalam keberhasilan mereka memblokir nasionalisasi dari sistem distribusi negara. Hukum Toko Eceran Berskala Besar tahun 1973, diubah pada tahun 1978, membuat sulit pengecer Jepang atau asing pada akhir 1980-an untuk mendirikan gerai besar yang efisien secara ekonomi dalam komunitas lokal.

Banyak barang industri ringan, seperti mainan, alas kaki, pensil, dan peralatan dapur, masih diproduksi oleh perusahaan lokal kecil daripada diimpor dari Republik Korea, Taiwan, atau Hong Kong. Kerajinan tradisional, seperti tembikar, tenun sutra, dan barang kerajinan lak, diproduksi menggunakan metode berabad-abad di ruang kerja kecil, berkembang di setiap bagian negara. Terlepas dari proteksionisme jenis "hambatan non-tarif", pemerintah memastikan kelangsungan ekonomi usaha kecil melalui kebijakan pajak yang lunak dan akses pada kredit dengan persyaratan yang sangat menguntungkan.

Asosiasi-asosiasi besar yang mewakili usaha kecil dan menengah termasuk Kamar dagang dan Industri Jepang yang umumnya pro-LDP (Nihon Shoko Kaigisho, atau Nissho), yang didirikan pada tahun 1922 tetapi asal-usulnya dapat ditelusuri pada pendirian Kamar dagang dan Industri Tokyo pada tahun 1878, Asosiasi Usaha Menengah dan Kecil Asosiasi Pusat Nasional, Organisasi Usaha Kecil dan Menengah Liga Jepang, dan Partai Komunis Jepang yang disponsori Asosiasi Pedagang dan Produsen Demokrat.

Meskipun usaha kecil di bidang jasa dan manufaktur melestarikan tradisi budaya dan menghidupkan daerah perkotaan, motivasi utama pemerintah untuk memelihara usaha kecil adalah kesejahteraan sosial. Dalam kutipan Calder, "Banyak usaha kecil, khususnya di sektor distribusi, berfungsi sebagai reservoir tenaga kerja. Inefisiensinya membantu menyerap surplus pekerja yang akan menganggur jika distribusi, jasa, dan manufaktur tradisional sama efisiennya dengan sektor ekspor yang sangat kompetitif dan modern.

Akhir-akhir ini, meski begitu, lembaga hubungan pemerintah seperti GR Japan dan ShinNihon Public Affairs juga mulai bermunculan di Jepang, dijalankan oleh mantan diplomat, anggota parlemen, dan pegawai negeri.