Jelaskan Cara Penggunaan Kontrak Elektronik dari Kontrak elektronik

Terkait dengan tata cara penggunaan kontrak elektronik telah diatur dalam UU ITE. Secara spesifik diatur dalam Pasal 18 yang pada pokonya yang menyatakan:

Transaksi elektronik yang dibuat melalui sistem kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak.

Para pihak memiliki hak untuk menentukan hukum yang berlaku atau diterapkan dalam transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik.

Bilamana para pihak tidak menentukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik, maka hukum yang berlaku dengan berlandaskan kepada asas Hukum Perdata Internasional.

Para pihak memiliki hak dan berwenang untuk menentukan kewenangan untuk menetapkan lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga lain yang berwenang untuk menangani  sengketa yang mungkin timbul sebagai akibat dilakukanya transaksi elektronik.

Bilamana para pihak tidak melakukan pemilihan terhadap forum atau lembaga yang berweang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul maka  yang berwenang menangani sengketa atas terjadinya transaksi elektronik adalah ketetapan dan berpedoman pada asas hukum perdata Internasional.

Penjelasan lebih lanjut terkait penggunaan kontrak elektronik sebagaimana Pasal 18 UU ITE dimana pada pokoknya berisikan hal-hal berikut:

Kontrak elektronik dapat dipergunakan pada transaksi elektronik, mengingat kegiatan kontrak merupakan perbuatan hukum.

Bilamana terjadi sengketa atas terjadinya kontrak elektronik maka para pihak memiliki wewenang untuk menentukan dengan hukum mana untuk menyelesaikan perselisihan atas transaksi elektronik yang terjadi.

Apabila para pihak tidak menentukan mekanisme penyelesaikan sengketa yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari kontrak elektronik yang dibuatnya oleh para pihak maka yang berlaku adalah hukum perdata Internasional.