Jelaskan Latar belakang dari Badan Kepolisian Nasional (Jepang)

Layanan kepolisian Kekaisaran Jepang ditempatkan di bawah kendali terpusat penuh dengan  dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pusatnya. Tetapi setelah menyerahnya Jepang, Panglima Tertinggi Sekutu menganggap sistem kepolisian terpusat ini tidak demokratis.

Selama masa pendudukan, prinsip desentralisasi diperkenalkan oleh Hukum Kepolisian tahun 1947. Kota kecil dan kota besar memiliki  tersendiri, dan  yang bertanggung jawab atas kota kecil, desa, dan daerah pedalaman. Tetapi sebagian besar munisipalitas Jepang terlalu kecil untuk memiliki pasukan polisi yang besar, sehingga terkadang tidak mampu menangani kekerasan skala besar. Selain itu, fragmentasi yang berlebihan dari organisasi kepolisian mengurangi efisiensi kegiatan kepolisian.

Sebagai tanggapan atas masalah ini, restrukturisasi penuh menciptakan sistem yang lebih terpusat di bawah Hukum Kepolisian yang diamandemen tahun 1954. Semua unit operasional kecuali Pengawal Kekaisaran direorganisasi menjadi departemen kepolisian prefektur untuk setiap prefektur, dan Badan Kepolisian Nasional didirikan sebagai lembaga koordinasi pusat untuk Departemen Kepolisian ini.