Jelaskan Keputusan mahkamah dari Perkara genosida Bosnia

Pengadilan memutuskan bahwa pembantaian di Srebrenica adalah genosida. Kemudian pengadilan tidak menemukan bahwa Serbia secara langsung bertanggung jawab atas genosida yang terjadi, tetapi Serbia melanggar Konvensi Genosida dengan cara gagal mencegah genosida tersebut terjadi, tidak bekerja sama dengan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu dalam menghukum pelaku genosida, utamanya Jenderal Ratko Mladić, dan melanggar keharusan untuk mengikuti tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan.

Dalam pemilihan yang dilakukan, pengadilan menemukan:

10 melawan 5, menolak keberatan Serbia yang menyatakan pengadilan tidak memiliki yurisdiksi;

13 melawan 2, menemukan Serbia tidak melakukan genosida melalui badan atau orang-orangnya di bawah hukum internasional, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida

13 melawan 2, menemukan Serbia tidak berkonspirasi untuk melakukan genosida ataupun menghasut terjadinya tindakan genosida, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;

11 melawan 4, menemukan Serbia tidak terlibat dalam genosida, dalam pelanggaran kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida;

12 melawan 3, menemukan Serbia telah melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida untuk mencegah genosida yang terjadi di Srebrenica pada Juli 1995;

14 melawan 1, menemukan Serbia telah melanggar kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida dengan cara gagal menyerahkan Ratko Mladić yang didakwa atas terjadinya dan keterlibatannya dalam genosida dalam rangka diadili oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, sehingga gagal untuk bekerja sama secara penuh dengan pengadilan tersebut;

13 melawan 2, menemukan Serbia melanggar kewajibannya untuk tunduk dengan tindakan yang diperintahkan oleh pengadilan pada tanggal 8 April dan 13 September 1993, sebagaimana ia gagal untuk mengambil tindakan apa pun dalam kekuasaannya untuk mencegah genosida Srebrenica yang terjadi pada Juli 1995;

14 melawan 1, memutuskan bahwa Serbia seharusnya segera mengambil tindakan efektif untuk memastikan ketundukan penuh terhadap kewajibannya di bawah Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida untuk menghukum tindakan genosida sebagaimana yang didefinisikan oleh Pasal II dalam konvensi dan tindakan lainnya yang dituliskan di dalam Pasal III dalam konvensi, menyerahkan individu yang dituduh melakukan genosida ataupun tindakan lainnya oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, dan bekerja sama secara penuh dengan pengadilan tersebut;

13 melawan 2, menemukan sebagaimana pelanggaran Serbia terhadap kewajibannya yang ditunjuk oleh subparagraf 5 dan 7 di atas temuan pengadilan dalam ayat-ayat tersebut merupakan kepuasan yang tepat, dan bahwa kasus tersebut bukan merupakan kasus di mana perintah pembayaran kompensasi, atau, sehubungan dengan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), arahan untuk memberikan jaminan dan jaminan tidak ada pengulangan, akan tepat.

Sementara itu keputusan mahkamah di Den Haag, menyatakan bahwa Jenderal Ratko Mladić yang memimpin pasukan Serbia Bosnia bersalah dalam satu kasus genosida, lima kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, dan empat kasus pelanggaran terhadap hukum dalam perang. Ia hanya tidak bersalah dalam satu kasus genosida dan pada akhirnya divonis hukuman penjara seumur hidup.

Kritik terhadap keputusan pengadilan dan perbedaan pendapat

Wakil Ketua Mahkamah Keadilan Internasional, Hakim Al-Khasawneh berpendapat lain bahwa keterlibatan Serbia, sebagai aktor utama atau kaki tangan, dalam genosida yang terjadi di Srebrenica didukung oleh bukti yang kuat dan masif. Ia tidak sepakat dengan metode pengadilan untuk melihat bukti dan mengambil kesimpulan dari bukti-bukti tersebut. Menurutnya, pengadilan seharusnya meminta termohon untuk memberikan  salinan dokumen yang tidak diedit dari dokumen dewan pembela tertingginya. Kemudian jika gagal, pengadilan seharusnya mengizinkan jalan lain yang lebih liberal untuk menyimpulkan. Penolakan pengadilan untuk menyimpulkan niat genosida dari tujuan yang konsisten pola perilaku di Bosnia dan Herzegovina tidak konsisten dengan pendirian yurisprudensi Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu yang sah. Jadi, pengadilan gagal untuk melihat kompleksitas definisi kejahatan genosida dan untuk menilai fakta-fakta sebelumnya sesuai.

Profesor Yuval Shany dari Universitas Ibrani di Jerusalem mendeskripsikan keputusan pengadilan dalam tiga pernyataan. Dalam pernyataannya yang pertama dikatakan bahwa pengadilan telah membuat konsep res juricdata terlalu melebar, terlalu bergantung pada kesimpulan hukum di tahap sebelumnya tanpa pertimbangan yang serius, dan untuk secara sempit menafsirkan kekuatan revisinya. Kemudian pada pernyataannya yang kedua, disebutkan bahwa beberapa penulis mengkritisi pengadilan karena menolak untuk melihat gambaran yang lebih besar dari peristiwa yang terjadi di Bosnia. Dalam gambaran besar tersebut terdapat kemungkinan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan Serbia Bosnia adalah bagian dari rencana besar untuk menciptakan negara Serbia yang secara etnis homogen. Lalu yang ketiga, sehubungan dengan pertanyaan tentang tanggung jawab Serbia, analisis hukum pengadilan tentang standar atribusi, keengganan untuk menemukan Serbia sebagai kaki tangan genosida, dan keputusan untuk menahan diri dari memerintahkan reparasi, semuanya telah dikritik sebagai terlalu konservatif. Pada saat yang sama, pembacaan luas pengadilan terhadap Pasal 1 Konvensi Genosida sebagai berpotensi memaksakan pada semua negara kewajiban untuk mencegah genosida, bahkan jika dilakukan di luar wilayah mereka, telah dicatat karena keberaniannya yang luar biasa. Namun, beberapa penulis telah mengkritik pengadilan karena tidak menjelaskan apakah Pasal I dapat memberikan dasar independen untuk melaksanakan yurisdiksi universal terhadap pelaku genosida individu. Jadi, bisa dibilang, pengadilan menafsirkan secara luas tugas untuk mencegah genosida sementara secara sempit menafsirkan tugas untuk menghukum para pelakunya.

Selanjutnya Antonio Cassese, presiden pertama dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu mengkritisi bahwa keputusan Mahkamah Keadilan Internasional didasari standar mereka yang terlalu tinggi dalam membuktikan keterlibatan Serbia dalam genosida. Ia juga menambahkan bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan telah terjadi genosida, pengadilan juga memutuskan Serbia tidak bertanggung jawab di bawah hukum internasional. Sebab, menurutnya yang dipertanyakan adalah berdasarkan keputusan pengadilan yang menyatakan jenderal-jenderal Serbia Bosnia yang terbukti bersalah atas genosida yang dilakukannya, akan tetapi mengapa tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa kepemimpinan militer Serbia Bosnia dibiayai dan terikat secara politik serta militer dengan Serbia. Kemudian putusan pengadilan yang mengatakan bahwa Serbia tidak bertanggung jawab untuk mencegah genosida juga tidak masuk akal.