Jelaskan Status dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi ditetapkan sebagai rumah sakit pendidikan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. 23 tahun 1983, Menteri Kesehatan (Menkes) No. 273/Menkes/SKB/VII/1983, dan Menteri Keuangan No. 335a/KMK-03/1983. Pada program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) IV dan V, rumah sakit ini ditingkatkan secara bertahap. Gedung lama peninggalan Belanda diganti menjadi bangunan baru dengan sumber dana APBN, OPRS, dan Dana Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatra Barat.

Sejak 30 November 1987, berdasarkan Keputusan Menkes RI No 41/Menkes/SK/I/1987, Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi resmi ditetapkan sebagai Rumah Sakit Kelas B dengan kapasitas 320 tempat tidur. Selanjutnya rumah sakit ini ditetapkan sebagai RS Kelas B Pendidikan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2688/SJ tertanggal 9 September 1997 dan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi. Rumah sakit ini ditetapkan sebagai Unit Swadana Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat Nomor 4 tahun 1997.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, serta Peraturan Mendagri No. 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Barat Nomor 440-509-2009 diputuskan Penetapan Rumah Sakit Umum Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi untuk melaksanakan Penerapan PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh.

Gempa bumi Sumatra Barat 2007 dan 2009 mengakibatkan banyak ruangan rumah sakit ini yang mengalami retak-retak. Selain itu, terdapat beberapa ruangan rawat yang beralih fungsi dan penyesuaian dengan standar sehingga terjadi pengurangan jumlah tempat tidur dari 320 menjadi 299 tempat tidur. Pada 2019, jumlah tempat tidur menjadi 340 buah tempat tidur.