Jelaskan Karier politik dari Ratjih Natawidjaja

Partai Nasional Indonesia dan Wanita Demokrat Indonesia

Ratjih dan suaminya memutuskan untuk berkiprah dalam dunia politik pada awal tahun 1950an. Ratih bergabung dengan Partai Nasional Indonesia (PNI) dan terpilih menjadi anggota Dewan Pimpinan PNI Jakarta dan anggota departemen di PNI dalam kongres yang diadakan pada tahun 1951. Setelah terpilih, Ratjih terlibat dalam pembentukan cabang-cabang PNI di Jakarta. Ratjih kemudian duduk sebagai ketua PNI cabang Senen. Rumah tempat tinggalnya kemudian menjadi kantor cabang PNI untuk wilayah Senen dan kantor Dewan Pimpinan Daerah Jakarta.

Selain dalam kepartaian, Ratjih juga terlibat dalam organisasi pergerakan wanita. Ratjih, bersama dengan Burdah Yuspadi Hadiningrat, membentuk organisasi Wanita Demokrat Indonesia pada tanggal 14 Januari 1951. Organisasi ini secara resmi bukan merupakan bagian dari PNI, namun mengadopsi dasar politik PNI karena pendirinya merupakan anggota PNI. Setelah beberapa waktu, organisasi ini akhirnya secara resmi masuk ke dalam struktur PNI sebagai onderbouw PNI. Ratjih menjadi semakin aktif dalam pengembangan organisasi pasca masuknya Wanita Demokrat Indonesia ke dalam PNI. Ratjih kemudian mendirikan .

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta

Dalam persiapan pemilihan umum legislatif Indonesia pertama yang diadakan pada 1955, Ratjih sempat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia juga terlibat sebagai juru kampanye dan penggalang massa dalam kampanye-kampanye PNI. Namun, konflik internal kemudian melanda PNI akibat perbedaan visi politik nasionalisme. Ratjih yang memilih untuk bersikap netral dan tidak memihak dalam konflik tersebut dicoret dari daftar calon DPR PNI. Ratjih kemudian ditunjuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Peralihan Jakarta yang bertugas dari tanggal 31 Agustus 1956 hingga DPRD Jakarta baru dibentuk pada tanggal 16 Agustus 1957.

Setelah DPRD hasil pemilihan daerah dibubarkan, Ratjih ditunjuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta yang baru pada tahun 1959, yang dibentuk melalui penunjukan alih-alih pemilihan. Ratjih tetap mempertahankan keanggotannya di dalam DPRD setelah DPRD bertransformasi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Jakarta (DPRD-GR Jakarta).

Ketika peristiwa Gerakan 30 September terjadi, Presiden Soekarno yang kala itu berkuasa disangkutpautkan dan diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Hal ini berdampak negatif pada PNI karena asosiasi partai tersebut dengan sosok Soekarno sebagai pendiri. Akibatnya, aktivitas PNI menjadi terhambat dan organisasi Wanita Demokrat Indonesia (yang kemudian berubah menjadi Wanita Marhaen) mengalami kelumpuhan. Organisasi ini kemudian didirikan kembali pada tahun 1973 dengan nama baru, Pergerakan Wanita Nasional (Perwanas). Ratjih memiliki andil yang sangat besar dalam upaya pendirian kembali organisasi ini.

Ratjih kembali menjabat sebagai anggota DPRD-GR ditengah pemecatan massal terhadap anggota DPRD-GR yang terlibat G30S/PKI. Ratjih duduk sebagai ketua Komisi A dalam DPRD-GR yang bertugas mengurusi bidang sosial dan kemasyakaratan. Selain itu, ia juga memegang jabatan-jabatan lainnya dalam DPRD-GR, seperti anggota panitia anggaran dan anggota Badan Perencanaan Pembangunan (sekarang dikenal dengan nama Badan Pembangunan Daerah). Ratjih mengemukakan berbagai pendapat terkait dengan permasalahan sosial di Jakarta, seperti perbaikan Kantor Urusan Agama (KUA) di Jakarta, perbaikan mutu pendidikan bagi sekolah-sekolah berbasis agama Islam, dan pembentukan lembaga pendidikan Islam modern yang didasarkan pada model sekolah Kristen dan Katolik. Dalam rapat-rapat yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan sosial dengan pihak eksekutif, Ratjih dijuluki sebagai "singa podium" karena ia dikenal oleh sesama anggota dewan sebagai anggota DPRD yang kritis dan serius. Atas jasa-jasanya sebagai anggota DPRD-GR, Ratjih menerima penghargaan dari Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1968.