Jelaskan Reaksi Amerika Serikat dari Unjuk rasa Montenegro 2019–2020

Dalam Laporan Kebebasan Beragama Internasional tahunan, Departemen Luar Negeri menulis bahwa Gereja Ortodoks Serbia mengecam keras undang-undang tersebut, yang menetapkan bahwa properti keagamaan tidak memiliki kepemilikan yang jelas dan bahwa, setelah disahkannya undang-undang agama, mereka mengorganisir protes damai reguler di mana ratusan ribu orang terlibat. Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah Montenegro melanjutkan kebijakannya untuk tidak merestitusi properti keagamaan yang disita oleh pemerintah komunis di era Yugoslavia, serta bertentangan dengan pengumuman, UU ini tidak menyinggung masalah restitusi. Lebih lanjut, Departemen Luar Negeri menggambarkan unjuk rasa tersebut secara umum berlangsung damai kecuali sejumlah insiden kekerasan terhadap polisi, yang disertai dengan hasutan daring untuk melakukan kekerasan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan analis mengatakan adanya kampanye hoaks, propaganda, dan provokasi yang tampaknya terkoordinasi, "berusaha untuk mengobarkan perpecahan etnonasionalistik dan memprovokasi konflik melalui demo."

Pada bulan Juni 2020, Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional menyatakan bahwa hak-hak umat Kristiani telah diserang di Montenegro oleh undang-undang kontroversial, dan protes berlanjut setelah penerapan Undang-Undang Agama, yang diyakini banyak orang akan memungkinkan pemerintah untuk menyita aset keagamaan. Larangan pertemuan keagamaan selama pandemi COVID-19 semakin memanaskan situasi. Komisaris Johnnie Moore Jr. memberi perhatian khusus pada penangkapan Metropolitan Amfilohije. Lembaga itu juga mengkritisi sikap pejabat Eropa yang diam saja terhadap penganiayaan umat Kristen. Keputusan untuk tidak melibatkan Utusan Khusus Uni Eropa, yang mandatnya mencakup pemajuan kebebasan beragama dan berkeyakinan dinilai sangat tidak bisa dibenarkan.