Jelaskan Sumber hukum dari Hukum Jepang

Otoritas nasional dan sistem hukum saat ini dibentuk berdasarkan adopsi Konstitusi Jepang pada tahun 1947. Konstitusi berisi tiga puluh tiga pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan pasal yang mengatur pemisahan kekuasaan menjadi tiga badan independen: Legislatif, Eksekutif dan Kehakiman. Undang-undang, peraturan dan tindakan pemerintah yang melanggar Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum, dan pengadilan berwenang untuk menguji secara yudisial tindakan untuk kesesuaian dengan konstitusi.

Diet Nasional adalah badan legislatif tertinggi dua kamar di Jepang, yang terdiri dari Dewan Penasihat (majelis tinggi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (majelis rendah). Pasal 41 Konstitusi menyatakan bahwa "Diet akan menjadi badan tertinggi kekuasaan Negara, dan akan menjadi satu-satunya badan pembuat undang-undang Negara." Hukum perundang-undangan berasal dari Diet Nasional, dengan persetujuan Kaisar sebagai formalitas. Di bawah konstitusi saat ini, tidak seperti Konstitusi Meiji, Kaisar tidak memiliki kekuasaan untuk veto atau menolak untuk menyetujui undang-undang yang disahkan oleh Diet, atau menjalankan kekuasaan darurat.

Enam Kode dalam hukum Jepang modern

Modernisasi hukum Jepang dengan mentransplantasikan hukum dari negara-negara Barat dimulai setelah Restorasi Meiji pada tahun 1868, di mana Kaisar Jepang secara resmi dikembalikan ke kekuasaan politik. Hukum Jepang terutama terinspirasi oleh sistem Sipil di benua Eropa, yang menekankan undang-undang yang dikodifikasi ("kode") yang menetapkan kerangka hukum dasar di bidang hukum tertentu.

Undang-undang utama pertama yang diberlakukan di Jepang adalah Hukum Pidana tahun 1880, diikuti oleh Konstitusi Kekaisaran Jepang pada tahun 1889, Hukum Dagang, Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata pada tahun 1890 dan Hukum Perdata pada tahun 1896 dan 1898. Ini disebut "roppo" (enam kode) dan istilah ini mulai digunakan untuk mengartikan seluruh undang-undang undang-undang Jepang. "Roppo" dengan demikian memasukkan hukum administrasi pemerintah pusat dan daerah dan hukum internasional dalam perjanjian dan kesepakatan pemerintah baru di bawah kaisar. (selain perjanjian sebelumnya dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain, yang telah ditandatangani oleh Keshogunan Tokugawa).