Perdagangan anak itu apa sih?

Perdagangan anak merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitatif. Dalam Protokol Palermo, Persatuan Bangsa-Bangsa mendefinisikan perdagangan manusia sebagai "perekrutan, pengiriman, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau dengan pemberian hadiah atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, sedikitnya, pelacuran atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh". Anak-anak korban perdagangan juga ada yang dipaksa bekerja sebagai tentara anak, dilibatkan dalam tindak kejahatan, dan dijual untuk kepentingan adopsi ilegal. Anak-anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan manusia.

Ada tiga unsur yang mendefinisikan perdagangan orang, yaitu proses, cara yang digunakan, dan tujuan eksploitasi. Salah satu contoh proses adalah perekrutan, sedangkan metode yang digunakan dapat berupa penipuan. Contoh tujuan eksploitasi bisa bermacam-macam, salah satunya eksploitasi seksual komersial. Kompleksitas tersebut membuat perdagangan orang disebut sebagai serangkaian proses dan bukan peristiwa tunggal. Perdagangan manusia berbeda dengan penyelundupan manusia yang umumnya dilakukan secara sukarela. Korban penyelundupan mengetahui tujuan mereka diselundupkan dan mereka dapat memberikan persetujuan. Penyelundupan juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, bukan eksploitasi. Namun demikian, kasus penyelundupan orang juga banyak yang akhirnya terungkap sebagai kasus perdagangan. Batasan antara perdagangan orang dan penyelundupan dalam kenyataannya seringkali kabur. Dalam konteks perdagangan anak, UNODC menyatakan bahwa persetujuan tidak relevan terlepas ada atau tidaknya cara untuk memperolehnya. Dalam kasus perdagangan orang, tidak mungkin ada persetujuan dari korban.

Menurut PBB, perdagangan orang tidak selalu melibatkan unsur pemindahan atau pengangkutan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam proses perdagangan, misalnya, ada tanda jadi dan korban yang dibatasi geraknya. Dengan kata lain, perdagangan orang lebih menyangkut pada bagaimana korban diperlakukan. Perdagangan anak bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara dan korban bisa berasal dari berbagai jenis kelamin, usia, keluarga, latar belakang, dan status sosial ekonomi. Sebanyak 32 negara melaporkan adanya kasus perdagangan manusia di negara mereka pada 2009. Namun, diduga hal ini terjadi di lebih banyak wilayah di dunia. Seorang anak dapat diperdagangkan berkali-kali dengan dalih untuk membayar upah agen. ILO memperkirakan ada sekitar 2.5 juta orang dewasa dan anak-anak yang berisiko diperdagangkan di seluruh dunia. Menurut laporan UNICEF yang dirilis pada 2018, perdagangan anak menyumbang sebesar 28% dari seluruh perdagangan orang dan dua dari tiga korbannya adalah anak perempuan. Anak-anak korban perdagangan rentan terpapar kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Mereka juga berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik, mental, psikologis, gangguan perkembangan, hingga masalah kesehatan turunan baik jangka pendek maupun panjang, serta kehilangan nyawa.

Perdagangan anak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia

Perdagangan anak adalah kejahatan kemanusiaan dan merupakan bentuk kekerasan terhadap anak serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Sejumlah ilmuwan memandang perdagangan anak dan perempuan sebagai isu HAM yang kurang mendapatkan perhatian dibandingkan dengan isu-isu terkait HAM lainnya, seperti genosida, perang, dan kekerasan berbasis gender. Perdagangan orang juga merupakan masalah HAM yang masih banyak disalahpahami dan sebagian besar kasusnya terjadi tanpa terdeteksi. Perdagangan manusia baru mulai mendapatkan perhatian besar pada akhir abad 20. Lembaga pemerintah, organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan media mulai benar-benar berusaha memahami dan menangani masalah ini secara efektif pada 1980-an. Pada 1990-an, upaya pemberantasan perdagangan manusia terus berlanjut dan mengalami perkembangan cukup signifikan. Di beberapa negara maju, seperti Amerika Serikat, Britania Raya dan Irlandia Utara, serta Australia, pembahasan mengenai perdagangan manusia telah beralih ke isu perbudakan zaman modern. Perbudakan modern merupakan istilah yang menaungi perdagangan manusia dan berbagai macam tindakan eksploitatif yang terjadi di dalamnya, seperti kerja paksa, jeratan utang, kawin paksa, perbudakan, dan praktik serupa lainnya.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak PBB tahun 1989, anak-anak memiliki empat jenis hak. Keempat hak ini terlanggar saat mereka dalam status diperdagangkan, hak-hak tersebut meliputi:

Hak kelangsungan hidup adalah hak anak untuk hidup dan tercukupi kebutuhannya yang paling dasar, seperti gizi, tempat tinggal, standar hidup yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Hak berkembang adalah hak anak untuk mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan spiritualnya. Hak ini antara lain terdiri atas hak atas pendidikan, bermain, rekreasi, kegiatan budaya, akses informasi, dan kebebasan berpikir, hati nurani, dan kepercayaan.

Hak memperoleh perlindungan yaitu hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, memastikan mereka dilindungi dari segala bentuk pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk pemberian perlakuan khusus kepada anak-anak pengungsi; perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan pidana; perlindungan bagi anak dalam pekerjaan; serta perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang mengalami eksploitasi dalam bentuk apapun.

Hak untuk berpartisipasi dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidupnya. Hak partisipasi mencakup kebebasan anak-anak untuk menyatakan pendapat, memiliki suara terhadap hal-hal yang mempengaruhi kehidupan mereka, bergabung dalam perkumpulan, dan berorganisasi secara damai. Seiring dengan kemampuan mereka yang semakin berkembang, anak-anak memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sebagai persiapan saat memasuki usia dewasa.

Sebagaimana yang termaktub dalam piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia bersifat universal, berlaku untuk setiap manusia terlepas dari ras, jenis kelamin, asal etnis, atau karakteristik lainnya. Hak asasi manusia korban perdagangan tetap melekat pada diri mereka di mana pun mereka berada. Meski berada di negara asing, hukum internasional dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang yang diperdagangkan tidak dapat didiskriminasi hanya karena status mereka sebagai non warga negara. Sehingga, dengan sedikit perkeculian wajar, hukum hak asasi manusia internasional berlaku untuk semua orang di dalam wilayah atau yurisdiksi suatu negara, terlepas apapun kebangsaan atau kewarganegaraannya dan bagaimana mereka berada di dalam wilayah tersebut.