Jelaskan Prinsip Akses Publik dari Hukum Dasar Swedia

Pada abad ke-18, setelah lebih dari 40 tahun pengalaman dengan parlementerisme, akses publik ke dokumen publik adalah salah satu masalah utama dengan Undang-Undang Kebebasan Pers 1766. Meskipun hal tersebut dicabut tahun 1772–1809, akses publik masih tetap berada dalam pola pikir masyarakat Swedia, dipandang sebagai cara yang kuat untuk melawan korupsi dan perlakuan tidak setara lembaga pemerintah terhadap rakyat, meningkatkan legitimasi yang dirasakan pemerintah (daerah dan pusat) dan politisi. Prinsip Akses Publik (), sebagai kumpulan aturan yang biasa disebut, menetapkan bahwa semua informasi dan dokumen yang dibuat atau diterima oleh "otoritas publik" (pemerintah daerah atau pusat, dan semua perusahaan yang dioperasikan secara publik) harus tersedia untuk semua masyarakat. Prinsip tersebut juga menyatakan bahwa semua otoritas publik harus memberikan informasi segera (skyndsamt) jika diminta.

Pengecualian dari hak untuk mengakses dokumen publik didefinisikan dalam Undang-Undang Akses Publik Terhadap Informasi dan Kerahasiaan () yang menggantikan Undang-Undang Kerahasiaan () pada tahun 2009. Undang-undang tersebut merinci informasi-informasi yang dapat dirahasiakan oleh badan-badan pemerintah, dalam keadaan tertentu dan orang-orang tertentu. Menurut Bab 2, Pasal 2 Undang-Undang Kebebasan Pers: "Hak akses ke dokumen resmi dapat dibatasi hanya jika pembatasan diperlukan dengan memperhatikan:

keamanan Kerajaan atau hubungannya dengan negara asing atau organisasi internasional;

kebijakan keuangan pusat, kebijakan moneter, atau kebijakan valuta asing Kerajaan;

inspeksi, kontrol, atau kegiatan pengawasan lainnya dari otoritas publik;

kepentingan untuk mencegah atau menuntut kejahatan;