Tolong jelaskan mengenai Sistem pemerintahan dari Kerajaan Fatagar

Aktivitas berperang merupakan kesibukan utama sebelum masuknya Tidore dan Belanda. Setiap kampung biasanya akan memiliki 2-3 perahu perang, dan bahkan sampai 7 perahu perang. Setiap perahu perang biasanya memiliki 18 awak dan pandayung, diperlengkapi busur panah, tombak pendek dan panjang, kapak batu, pemukul, dan perisai setinggi manusia. Sebelum besi digunakan, material senjata menggunakan tulang burung Kasuari, yang kemudian diikat dengan anyaman serat di pergelangan tangan.

Setelah pemerintahan Tidore masuk, para pemimpin pesisir barat Papua (Onin) diberi gelar raja (Rat), raja adalah agen perdagangan dan pemungut upeti untuk Tidore, dan tunduk pada Kesultanan Tidore. Sehingga inilah fungsi ekonomi Raja bagi rakyat di wilayah kekuasaannya, yang lebih dominan dibandingkan fungsi di bidang politik. Bisa dibilang hubungan awal dengan Tidore adalah dengan perompakan, setelah damai barulah terjalin hubungan dagang. Awalnya orang-orang yang pengaruhnya menonjol akan diangkat sebagai kepala adat oleh dan atas nama Sultan Tidore. Hubungan dimulai melalui perantaraan raja Lilinta (Misool) seperti pada keputusan mengangkat Abdul Rachim sebagai raja Patipi tertanggal 15 Juni 1896, namun setelah itu hubungan langsung tanpa perantaraan juga terjalin. Sehingga pengaruh dan hubungan perdagangan dengan Tidore cukup kuat.

Secara birokrasi, raja Fatagar mengangkat wakil sebagai perpanjangan tangannya, ada beberapa gelar perangkat tradisional yang meliputi, Raja, Raja Muda, Sangaji, Mayor, Kapitan, Jajau, Warnemin, Suruhan, Pandayung. Raja merupakan pimpinan tertinggi, yang bertugas untuk memerintah kepala kampung. Tongkat dan tali dari kulit kayu lapisan kedua pohon drek diikat pada lengan Suruhan untuk menyampaikan pesan ke kepala kampung, dimana setelah menyelsaikan tugasnya, Suruhan kembali melapor Raja. Selain itu Raja berwenang mengangkat Kapitan, Mayor, Sangaji, Jajau (Jojau), Warnemen, jabatan-jabatan yg setingkat tetapi dibawah Raja muda. Lalu dibawah Sangaji ada pula jabatan Warnemin. Raja diharapkan menyelesaikan konflik atau sengketa antar penduduk dan memberi keputusan adat sebagai hakim.

Pengaruh Belanda mulai masuk terutama setelah pendirian Fort du Bus di Teluk Triton, dekat Lobo pada tanggal 24 Agustus 1828, walau akhirnya ditinggalkan di 1836 karena sakit malaria, kudis, dan typhus. Pemerintahan kolonial Belanda menegakkan kekuasannya di Papua pada tahun 1898 dengan pendirian Afdeeling Niew Guinea Utara, Barat, dan Selatan. Kewajiban pembayaran upeti kepada Sultan Tidore dihapuskan walaupun diatas kertas wilayah tersebut masuk wilayah swapraja Tidore. Raja-raja dikukuhkan oleh Belanda dan diberi gaji yang merupakan bagian dari kumpulan pemungutan pajak dari kepala kampung. Mereka menjadi mitra bagi pemerintah Belanda, meskipun dalam hampir semua aspek campur tangan Belanda.

Kewajiban raja bertambah meliputi, pengesahan perkawinan penduduk beragama Islam, memberikan persetujuan untuk membuka kebun, penghubung Belanda dengan penduduk, bila raja tidak bisa memutuskan perkara maka akan diserahkan kepada Polisi Keamanan Belanda, dan menarik uang atau hasil perkebunan seperti pala sebagai Belasting atau pajak. Jumlahnya akan ditentukan dengan jumlah panen, dimana jumlah per orang adalah f.42, yang kemudian akan diserahkan ke pemerintah kolonial Belanda. Lalu terakhir terkait pembukaan larangan sasi sebagai tanda dimulainya masa panen pala oleh penduduk. Sasi dipasang atas persetujuan para pemilik kebun pala untuk mempertahankan harga jual dengan menjaga kuantitas dan kualitas buah pala yang hanya dipetik setelah matang. Pelanggar sasi bia diberi hukuman mati. Tanda pembatas sasi biasa terbuat dari bambu suling bersilangan. Beberapa hasil alam yang disasi berupa teripang di laut yang pusat penangkapannya di Pulau Pisang dan Pulau Karas dan perkebunan pala di darat yang merupakan penghasilan utama masyarakat.

Setelah pemerintahan Indonesia, tugas raja mulai berkurang dan raja Fatagar lebih memiliki fungsi adat sebagai penengah konflik di masyarakat akibat keragaman kelompok suku dan agama.