Jabarkan Republik Rakyat Tiongkok dari Hukuman mati di Tiongkok

Namun, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kejahatan dan hukuman. Salah satunya adalah pendekatan informal dan revolusioner yang diilhami oleh ideologi Mao tentang revolusi berkelanjutan dan perjuangan kelas. Pendekatan populis ini sering mengandalkan pengadilan rakyat ad hoc, keadilan yang ringkas, dan hukuman yang keras untuk menegakkan keadilan. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, hukuman mati diterapkan cukup luas, terutama menargetkan pelanggaran politik-kontra-revolusioner. Sebaliknya, model Soviet mengilhami kerangka hukum yang lebih formal, birokratis, dan terkodifikasi. Meskipun ideologi hukum formal tidak mengambil peran utama selama dekade awal konstruksi sosialis Tiongkok, ia mulai mendapatkan pengakuan pada akhir 1970-an. Disahkannya KUHP 1979 dan KUHAP 1979 menandai berakhirnya era pelanggaran hukum dan dimulainya system by law.

Ada beberapa ciri umum negara sosialis yang menerapkan hukuman mati. Pertama, negara-negara sosialis umumnya berkomitmen pada penghapusan hukuman mati, setidaknya secara teori. Memang, pemerintah Tiongkok telah lama mengklaim bahwa kejahatan akan layu ketika sistem sosialis berkembang menjadi komunisme dan hukuman mati hanya diandalkan sementara untuk menangani masalah kejahatan. Kedua, karena negara-negara mendukung hukuman mati, negara-negara sosialis menyatakan bahwa hukuman mati hanya diperuntukkan bagi pelanggaran yang paling serius. Ketiga, pembenaran hukuman mati di negara-negara sosialis adalah nilai jera atau edukatifnya. Seperti yang dikatakan seorang pejabat pengadilan tinggi Tiongkok, "Kami menghukum mati orang bukan untuk membalas dendam tetapi untuk mendidik orang lain—dengan membunuh satu orang, kami mendidik seratus orang".

Namun, Tiongkok, bersama dengan bekas negara-negara sosialis lainnya, mengalami reformasi dan perubahan besar sejak sistem sosialis mulai runtuh pada 1970-an. Sejak Tiongkok mulai bergerak menuju ekonomi pasar, ia menyaksikan peningkatan tajam dalam kegiatan kriminal. Statistik resmi melaporkan peningkatan total kejadian kejahatan sebesar 340 persen dan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kejahatan berat dari 1979 hingga 1990. Pada tahun 1978, tingkat kejahatan adalah 55,91 per 100.000. Mencapai 163,19 per 100.000 pada tahun 1998. Kekerasan dan pelanggaran serius juga meningkat. Sebagai contoh, tingkat perampokan pada tahun 1998 (sekitar 10,8 per 100.000) sekitar lima kali lebih tinggi dari pada tahun 1978 (sekitar 2,8 per 100.000). Pelanggaran baru, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (misalnya pemalsuan mata uang dan penipuan kartu kredit), muncul dan meledak.