Jelaskan Masa Demokrasi Liberal dari Sumarman

Setelah RIS dibubarkan, seluruh negara bagian dilebur ke dalam Republik Indonesia. Bersamaan dengan itu, terjadi reorganisasi dalam Kementerian Dalam Negeri. Sumarman akhirnya menerima jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan ia mulai mengemban jabatan tersebut terhitung dari tanggal 17 Januari 1951. Pelantikan Sumarman dilanjutkan dengan penunjukan pimpinan-pimpinan dari satuan-satuan di Kementerian Dalam Negeri.

Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri

Sumarman ditetapkan sebagai Pegawai Tinggi Departemen Dalam Negeri setelah diberhentikan secara hormat dari jabatan Sekretaris Jenderal. Sumarman ditugaskan untuk menimba ilmu di luar negeri mulai dari bulan Juni 1959. Sumarman menjadi seorang fellow pada Weatherhead Center for International Affairs di Universitas Harvard. Ia mengikuti seminar-seminar yang membahas negara-negara bekas jajahan Inggris di Afrika Timur. Sumarman kembali ke Indonesia pada bulan Juli 1962 dan kembali bekerja di Kementerian Dalam Negeri.

Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

Sumarman kembali ditunjuk untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal pada tanggal 4 Agustus 1966 oleh Presiden Soekarno. Dari tanggal 30 Maret hingga 9 April 1970, Sumarman dan sejumlah pejabat tinggi melakukan negosiasi dengan Bank Dunia terkait dengan pinjaman untuk perbaikan irigasi di Indonesia. Pada bulan November 1971, Sumarman mengeluarkan larangan bagi sejumlah instansi untuk menjamu atau memberikan hadiah kepada pejabat atau petugas yang sedang melakukan pemeriksaan. Ia mengakhiri masa jabatannya pada tahun 1972 dan digantikan oleh Soenandar Prijosoedarmo.