Jelaskan Sejarah Pengakuan Hak dari Hak atas air

Konsep air sebagai kebutuhan dasar manusia pertama kali dicetuskan pada Konferensi Air PBB di Argentina tahun 1977. Hasil konferensi tersebut menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mengakses air bersih dalam jumlah dan kualitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tahun 1996, The United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) mengakui air dan sanitasi merupakan bagian dari hak manusia agar dapat hidup dengan standard yang layak. Di tahun 2002 The Committee on Economic, Social and Cultural Rights mendefinisikan hak atas air sebagai hak setiap orang untuk mendapatkan air dalam jumlah yang cukup, aman, dapat diterima, mudah diakses dan harga terjangkau untuk keperluan sehari-hari. Committee juga menekankan bahwa hak atas air berkaitan erat dengan pemenuhan hak kesehatan, tempat tinggal dan makanan yang layak. Pada akhirnya di tahun 2010, pertama kalinya PBB mengakui secara resmi hak atas air dan sanitasi. PBB menyatakan hak atas air merupakan hak penting dan mendasar yang membantu terealisasinya seluruh hak asasi manusia.

Hubungan dengan Hak Dasar Lainnya

Kekurangan air mengganggu pemenuhan hak dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pangan, ekonomi, perumahan, sosial, budaya. Contohnya, individu yang kekurangan air akan mengalami masalah kesehatan dan penurunan produktivitas kerja. Masalah kesehatan membuat mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah akibatnya perekonomian mereka semakin terpuruk. Kekurangan air mengakibatkan tidak terpenuhinya hak kesehatan dan hak bekerja.

Contoh lainnya rumah tangga yang kesulitan air bersih, biasanya memperbantukan anak-anak mereka untuk mengumpulkan air. Hal ini menyebabkan hilangnya waktu belajar anak-anak dan tingginya jumlah anak putus sekolah. Kurangnya fasilitas sanitasi di sekolah juga seringkali menjadi alasan orang tua tidak mengijinkan anak wanita, terutama yang sudah menstruasi, untuk pergi ke sekolah karena membahayakan kesehatan dan keselamatan anak tersebut . Kekurangan air mengakibatkan hilangnya hak mendapatkan pendidikan yang baik.

Selain untuk minum air juga digunakan untuk mempersiapkan makanan. Kekurangan air untuk memasak membatasi variasi makanan bergizi yang dapat menunjang kesehatan tubuh sehingga menghambat pemenuhan hak kesehatan dan hak mendapatkan pangan yang cukup. Kekurangan air untuk irigasi akan mengganggu ketahanan pangan dan penurunan produktivitas kerja.

Selain hak-hak yang telah disebutkan di atas, air juga memiliki nilai budaya. Banyak masyarakat lokal yang melakukan tradisi membersihkan atau menyucikan diri dengan air sungai atau mata air. Hilangnya atau rusaknya sumber air menyebabkan masyarakat lokal kesulitan menjalankan tradisi budaya dan mengakibatkan hilangnya hak berbudaya. Dengan demikian pemenuhan hak atas air menjadi jalan pembuka bagi pemenuhan hak dasar lainnya.

Pendekatan Hak dalam Pengelolaan Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan mendasar bagi semua makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, kebutuhan air terus meningkat sementara jumlah air di bumi cenderung tetap.  Ketidakseimbangan antara supply-demand semakin bertambah seiring dengan menurunnya kualitas sumber air akibat pencemaran dari limbah kegiatan manusia. Perubahan iklim memicu terjadinya kejadian-kejadian ekstrim seperti hujan besar atau kekeringan panjang sehingga ketersediaan air makin terbatas. Air tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan individu sehari-hari, air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan irigasi, industri, energi, dll. Dengan semakin banyaknya pengguna air, fungsi air mengalami perkembangan dari hanya sekedar fungsi sosial dan ekologis menjadi fungsi ekonomi. Fungsi sosial dan fungsi ekonomi seringkali berbenturan dan menimbulkan konflik alokasi air antar pihak. Munculnya isu pemanfaatan air membangkitkan kesadaran berbagai pihak untuk mengelola sumber daya air yang terbatas sehingga pemanfaatannya dapat dinikmati secara adil dan merata oleh setiap individu. Pengelolaan sumber daya air merupakan landasan tata kelola yang baik yang menjadi jalan pembuka bagi terwujudnya hak atas air.

Dengan diakuinya hak atas air sebagai hak asasi maka pengelolaan sumber daya air memprioritaskan pendayagunaan air untuk memenuhi fungsi sosial, yaitu memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Prinsip tersebut menempatkan individu sebagai pusat kegiatan pengelolaan sehingga mendukung realisasi hak. Pendekatan hak dalam pengelolaan sumber daya air merupakan suatu kerangka kerja konseptual yang menjadi pedoman bagi pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan politik dan ekonomi terkait pengelolaan sumber daya air dan alokasi air . Pendekatan ini tidak serta merta menyelesaikan masalah pembiayaan atau regulasi layanan air bersih namun pendekatan ini berperan untuk memberikan arah dalam pengambilan keputusan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan serta meningkatkan akuntabilitas Negara dalam penyediaan layanan air bersih. Pendekatan ini telah menjadi standard internasional dan dipromosikan untuk melindungi hak individu.

Pendekatan hak dalam pengelolaan sumber daya air mengandung 5 prinsip pengelolaan, yaitu prinsip transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan, partisipasi dan kesetaraan.