Jelaskan Kampanye konstitusional dan politik dari Nasionalisme Taiwan

Dari perspektif konstitusi Republik Tiongkok, yang partai politik arus utamanya seperti KMT dan PPD yang saat ini dihormati dan diakui, mengubah status pemerintahan Republik Tiongkok atau sepenuhnya memperjelas status politik Taiwan yang terbaik membutuhkan amandemen konstitusi Republik Tiongkok. Mensahkan amandemen membutuhkan persetujuan kuorum tiga perempat anggota Yuan Legislatif. Kuorum ini membutuhkan setidaknya tiga perempat semua anggota badan legislatif. Setelah melewati badan legislatif, amandemen membutuhkan ratifikasi dari setidaknya lima puluh persen semua pemberi suara yang berhak di Reublik Tiongkok, terlepas dari kedatangan pemberi suara.

Pada bulan Oktober 2003, Presiden Chen Shui-bian mengumumkan bahwa Taiwan akan mencari konstitusi baru yang sesuai dengan rakyat Taiwan yang akan mengubah Taiwan menjadi "negara yang normal". Sebagai penjelasan apa yang dimaksud negara normal adalah dalam konteks desinifikasi dan kebijakan satu Tiongkok di tahun 1992, Chen Shui-bian menyatakan,

Sebagai responnya, Koalisi Pan-Biru dalam Taiwan berusaha menggambarkan Presiden Chen Shui-bian dan Partai Progresif Demokratik sebagai pihak radikal yang berniat mengimplementasikan desinifikasi revolusioner yang akan mencabut hak memilih berbagai kelompok etnik di Taiwan yang memiliki pertalian dengan Tiongkok dan budaya Tionghoa.

Pada bulan Februari 2007, Partai Progresif Demokratik (PPD) mengadopsi sebuah resolusi untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab terhadap Peristiwa 228 tahun 1947 yang merupakan pembantaian rakyat Taiwan, dalam rangka menuduh mereka dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya tersebut juga berusaha menghilangkan "sisa-sisa kediktatoran" yang ditelusuri hingga peristiwa berusia enam puluh tahun itu. Resolusi ini dilihat di Tiongkok daratan sebagai bagian dari rangkaian tindakan desinifikasi, baik oleh pemerintah Taiwan maupun PPD untuk menyingkirkan Chiang dan Tiongkok dari pemandangan publik Taiwan. Sebagian menghargainya sebagai tindakan berani mencari keadilan. Sementara yang lainnya mengritik permintaan, melihatnya sebagai "menggosokkan garam pada luka" dengan memainkan isu-isu historis untuk meraih keuntungan politik.