Coba jelasin Forum Lintas Wilayah Tambahan dari Global Alliance of National Human Rights Institutions dong

Beberapa NHRI juga termasuk dalam jaringan lintas wilayah, seperti Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions atau Forum Persemakmuran Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional. Forum ini beranggotakan mantan dan anggota Persemakmuran Inggris saat ini, seperti Kanada dan Australia. Forum ini mirip dengan badan NHRI lainnya di mana misi utamanya adalah untuk mempromosikan jaringan, berbagi informasi, pengalaman dan praktik terbaik, mendorong negara-negara untuk membentuk NHRI yang sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris, dan membantu lembaga nasional untuk memenuhi kegiatan yang diamanatkan. Untuk tujuan ini, forum membuat Panduan Praktik Terbaik untuk NHRI anggota. Pada Pedoman Abuja 2003 tentang Hubungan antara Parlemen, Anggota Parlemen dan Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional Persemakmuran juga memberikan panduan kepada NHRI dalam Persemakmuran yang melapor langsung ke Parlemen dan menyarankan agar NHRI memberikan nasihat reguler, pelatihan tentang masalah hak asasi manusia bagi anggota parlemen, dan memberi saran kepada parlemen tentang dampak undang-undang pada hak asasi Manusia.

Keanggotaan NHRI dalam Dialog Hak Asasi Manusia Arab-Eropa mencakup tujuh NHRI dari negara-negara Arab dan tujuh dari negara-negara Eropa beserta dengan enam anggota yang bukan NHRI. Dialog ini tercipta dengan tujuan untuk mendorong dan mempromosikan pemahaman antara Eropa dan dunia Arab dengan menciptakan sebuah proses yang mampu menumbuhkan pembangunan bersama NHRI di seluruh Arab dan wilayah Eropa. Dialog ini berfokus pada tema-tema, termasuk hak asasi manusia dan tindakan kontraterorisme, diskriminasi dan hak asasi manusia, serta migrasi dan pekerja migran.

Grup Kerja Sama dalam GANHRI

Working Group on Business and Human Rights

Kelompok Kerja GANHRI untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia didirikan oleh GANHRI pada tahun 2009. Kelompok Kerja ini mengadakan pertemuan pertamanya di Kopenhagen pada Agustus 2009. Pada tahun 2011, Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyambut baik peran penting NHRI yang dibentuk sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris dalam kaitannya dengan bisnis dan hak asasi manusia. Hal tersebut mendorong NHRI untuk lebih mengembangkan kapasitas mereka agar mampu memenuhi peran tersebut secara efektif, termasuk dengan dukungan dari Kantor Komisaris Tinggi dan dalam menangani semua aktor yang relevan.

Tujuan Kelompok Kerja adalah untuk menciptakan aksi peningkatan kapasitas untuk NHRI dan jaringan regional tentang bisnis dan hak asasi manusia, termasuk di bidang prioritas yang diidentifikasi oleh NHRI; memperkuat advokasi NHRI dalam acara-acara internasional dan regional tentang bisnis dan hak asasi manusia dan meningkatkan visibilitas dan komunikasi NHRI tentang informasi yang relevan dan praktik terbaik tentang bisnis dan hak asasi manusia. Kelompok Kerja terdiri dari delapan anggota GANHRI, yaitu dua anggota voting dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya, didukung oleh Kantor Pusat GANHRI. Kegiatan Kelompok Kerja meliputi:

Mempromosikan integrasi hak asasi manusia dan isu-isu bisnis ke dalam strategi dan program NHRI, secara nasional, regional dan internasional;

Mendukung pengembangan kapasitas NHRI dalam bisnis dan hak asasi manusia, melalui pengembangan pengetahuan dan keterampilan serta berbagi alat dan praktik terbaik;

Memfasilitasi partisipasi NHRI dalam pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang relevan, di PBB, OECD dan forum lainnya; dan

Mendukung penjangkauan NHRI kepada pemangku kepentingan bisnis dan hak asasi manusia.

Working Group on the Rights of Persons with Disabilities

Kelompok Kerja tersebut dibentuk pada pertemuan Biro GANHRI yang diadakan di Marrakesh, Maroko pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2018. Hal ini mengikuti rekomendasi untuk membentuk Working Group yang dibuat oleh pertemuan kaukus NHRI yang berpartisipasi pada Konferensi Negara-Negara Pihak ke-11 Konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (COSP) yang berlangsung pada 14 Juni 2018 di New York, Amerika Serikat.

Para peserta NHRI pada pertemuan kaukus sepakat bahwa kerangka kerja sama dan koordinasi antara NHRI tentang hak-hak penyandang disabilitas akan menambah nilai bagi pekerjaan mereka dan NHRI lainnya tentang disabilitas di tingkat domestik. Selain itu, hak-hak Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bidang prioritas dari Rencana Strategis GANHRI saat ini dan Kemitraan Tripartit UNDP-GANHRI-OHCHR. Kelompok Kerja ini terdiri dari 8 anggota GANHRI; yaitu dua orang anggota dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya. Komitmen khusus GANHRI dan prioritas kerja terkait hak-hak penyandang disabilitas. Tujuan dari Kelompok Kerja ini adalah memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman dan praktik yang baik di antara NHRI di semua wilayah dalam hal:

Pekerjaan mempromosikan pelaksanaan Konvensi di tingkat nasional;

Pemantauan Konvensi di tingkat nasional, termasuk peran NHRI yang ditunjuk sebagai Mekanisme Pemantauan Independen berdasarkan pasal 33(2) Konvensi; dan kerjasama antara IMM dan NHRI yang tidak ditunjuk sebagai IMM; dan

Pekerjaan kolektif mempromosikan pelaksanaan Konvensi di tingkat internasional di mana ada peluang untuk kolaborasi dan pengaruh.

Working Group on the 2030 Agenda for Sustainable Development

Pada tahun 2015, GANHRI membentuk Kelompok Kerja pada Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Kelompok Kerja ini awalnya dibentuk pada tahun 2015 sebagai hasil dari konferensi internasional GANHRI ke-12, yang disahkan dalam Deklarasi Mérida 2015. Kelompok Kerja tersebut ditegaskan kembali baru-baru ini pada rapat Biro GANHRI pada Maret 2019. Kelompok Kerja terdiri dari lima anggota GANHRI, yaitu satu anggota dari masing-masing empat jaringan regional GANHRI, dan seorang wakil dari Ketua GANHRI yang ditunjuk olehnya, didukung oleh Kantor Pusat GANHRI. Tujuan dari kelompok kerja ini adalah untuk menyediakan platform untuk pembelajaran sejawat dan pertukaran informasi, praktik dan pembelajaran yang baik, dan untuk memimpin keterlibatan GANHRI dan mengoordinasikan keterlibatan anggota GANHRI di bidang tematik yang berkaitan dengan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan untuk mewakili GANHRI (jika diminta) sesuai dengan prosedur penandatanganan GANHRI yang telah ditetapkan.