Jabarkan Undang-Undang Pers dari Kebebasan pers di Indonesia

Pengakuan dan jaminan kebebasan pers di Indonesia dijelaskan di dalam Undang-Undang Pers. Dalam Undang-Undang Pers, secara normatif kebebasan pers disebut dengan kemerdekaan pers.    Pemakaian kedua istilah ini dianggap sama. Undang-Undang Pers menggantikan Undang-Undang Pokok Pers. Penggantian ini bertujuan untuk mengakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kebenaran, demokratisasi, dan supremasi hukum. Selain itu, Undang-Undang Pers juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Landasan pemikiran pembentukan Undang-Undang Pers ialah bahwa kebebasan pers adalah wujud kedaulatan rakyat, penegakan demokrasi, dan keadilan. Undang-Undang Pers disahkan pada 1999 agar kebebasan pers dapat dipertahankan keberadaannya. Beberapa tahun setelah penerapannya, Undang-Undang Pers mulai memperlihatkan beberapa kekurangan berkaitan dengan perlindungan dan jaminan hukum pers. Akibatnya, muncul seruan untuk melakukan revisi. Pasal yang paling utama dibahas ialah pasal ke-18 yang berkaitan dengan sanksi bagi para pelaku pemberi ancaman bagi kebebasan pers. Pasal ini dianggap masih belum dapat melindungi kebebasan pers karena tidak adanya penjelasan mengenai proses hukum dan pengadilan bagi pelaku. Tuntutan hukum yang berkaitan dengan pasal ini masih dilakukan dengan menggunakan pasal-pasal pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Undang-Undang Pers juga dianggap membatasi kebebasan pers dalam kaitannya dengan hal-hal teknis.

Terdapat pula anggota penyelenggara negara dan pemerintahan yang merasa bahwa Undang-Undang Pers terlalu banyak memberi peluang pada kebebasan pers tanpa adanya batasan. Pemerintah dilarang turut campur di dalam urusan dan permasalahan pers. Ini dapat diamati langsung melalui penghapusan SIUPP. Pemerintah sama sekali tidak dapat mengendalikan pers karena tidak adanya penerbitan maupun pencabutan SIUPP. Selain itu, pemerintah tidak dapat melakukan sensor, pembredelan, atau pelarangan terbit atas suatu media massa. Satu-satunya cara untuk mengendalikan pers adalah melalui proses hukum dan pengadilan. Di sisi lain, adanya kemungkinan perubahan sifat menjadi restriktif menyebabkan Dewan Pers menilai upaya melakukan revisi berisiko tinggi. Sikap Dewan Pers ialah melakukan revisi ketika tujuan revisi adalah untuk menjadikan Undang-Undang Pers lebih melindungi kebebasan pers.