Jelaskan Polemik pembongkaran dari Behearder Huis van Berawing Maros

Pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (Kemenkumham RI) selaku pemilik telah melakukan pembongkaran pada bangunan penjara lama Behearder Huis van Berawing Maros. Pembongkaran penjara lama tersebut menuai protes dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros lantaran melakukan pembongkaran tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu. Pasalnya bangunan peninggalan kolonial Belanda ini dianggap sebagai bagian sejarah peradaban di Kabupaten Maros. Selain itu, status bangunan ini telah diusulkan sebagai salah satu cagar budaya di Kabupaten Maros. Bahkan telah teregistrasi secara nasional sebagai salah satu diduga cagar budaya sejak 2018 lalu.

Pada 6 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros bersama Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Maros melakukan rapat koordinasi perihal pasca pembongkaran bangunan penjara lama Behearder Huis van Berawing Maros di Kantor Museum Daerah Kabupaten Maros di Jl. Jenderal Achmad Yani. Mereka menyayangkan tindakan pembongkaran tanpa koordinasi sebelumnya, sementara bangunan itu sudah didaftarkan sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dan sudah ada dalam registrasi nasional.

Kepala Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maros, Andi Nurfaidah mengatakan bahwa pembongkaran penjara lama ini tidak dikoordinasikan pihak Kemenkumham ke pemerintah daerah. Ia menuturkan bahwa seharusnya Kemenkumham berkoordinasi dulu ke Pemerintah setempat. Walaupun Pemda bukan pemilik lahan dan pemilik bangunan. Namun setidaknya sebagai tuan rumah di daerahnya, setidaknya ada koordinasi. Apalagi bangunan tersebut merupakan bangunan yang diduga masuk dalam cagar budaya. Ia menambahkan, jika sebelumnya ada koordinasi, maka pihak Instansi terkait bisa mengantisipasi sebelum terjadi pembongkaran bangunan yang diduga cagar budaya tersebut.

Sementara itu, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Maros, Tubagus Chaidir menuturkan bahwa pembangunan Lapas khusus anak di Sulawesi Selatan sudah sangat mendesak. Pasalnya lapas yang ada saat ini masih bercampur dengan orang dewasa. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk memugar dan membangun Lapas anak di lahan milik Kemenkumham ini.