Jelaskan Politikus Partai Kebangkitan Bangsa dari Ferry Tinggogoy

Setelah mengundurkan diri dari keanggotaan DPR, Tinggogoy ditunjuk Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Tanfidz Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk wilayah Sulawesi Utara. Meskipun PKB dikenal secara umum sebagai partai Islam dan Tinggogoy adalah seorang non-Islam, penunjukkan Tinggogoy merupakan salah satu upaya Abdurrahman Wahid untuk membuat PKB menjadi lebih terbuka bagi semua golongan. Lebih lanjut, Abdurrahman Wahid juga menyatakan bahwa partainya adalah partai sekuler dan membutuhkan suara kelompok non-Muslim dan minoritas agar dapat memenangkan pemilihan umum Indonesia pada tahun 2004. Meskipun pada masa itu terjadi dualisme partai antara PKB besutan Abdurrahman Wahid dengan Matori Abdul Djalil, kubu Matori tetap mengakomodasi suara non-Muslim seperti halnya Abdurrahman Wahid.

Dalam Muktamar Luar Biasa PKB pada bulan Juli 2003, Tinggogoy ditunjuk sebagai salah satu formatur untuk Dewan Tanfidz DPP PKB. Dalam formatur yang terdiri dari tujuh orang itu, Tinggogoy mewakili PKB dari wilayah Indonesia Timur dan golongan non-Muslim. Dalam pemilihan presiden pada tahun 2004, Tinggogoy mendukung pasangan Wiranto dan Salahuddin Wahid setelah calon yang diajukan PKB, Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim, tidak lolos karena faktor kesehatan. Setelah Wiranto dan Salahuddin Wahid kalah dalam putaran pertama, Tinggogoy mewakili DPW PKB se-Indonesia Timur mendukung Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden.

Tinggogoy dicalonkan sebagai anggota DPR dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Sulawesi Utara dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. Tinggogoy memperoleh 13.745 suara dalam pemilihan umum tersebut dan ia tidak lolos ambang batas suara untuk menjadi anggota DPR.

Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara 2005

Gugatan terhadap Undang-Undang Pemerintahan Daerah

Dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara tahun 2005, Tinggogoy menjadi salah satu bakal calon. Pada awal pemilihan gubernur, Tinggogoy memiliki sedikit pendukung di Sulawesi Utara dan hanya didukung oleh partainya, Partai Kebangkitan Bangsa, yang notabene tidak memiliki kursi di DPRD Sulawesi Utara. Sesuai dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku saat itu, partai politik yang bisa mencalonkan kepala daerah adalah partai yang memiliki kursi di DPRD, sehingga partai Tinggogoy tidak dapat mencalonkannya sebagai gubernur. Namun, pada Februari 2005, Tinggogoy mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap penjelasan dalam undang-undang tersebut karena dianggap bertentangan dengan Pasal 59 itu sendiri. Menurutnya, penjelasan undang-undang tersebut hanya menguntungkan tiga partai besar pada masa Orde Baru saja dan akan menutup kesempatan bagi orang-orang berkompetensi di luar partai tersebut untuk mengikuti pemilihan gubernur.

Dalam sidang uji materi pertama yang diadakan pada tanggal 8 Maret 2005, Tinggogoy menghadirkan mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid sebagai saksi ahli. Ryaas menyatakan bahwa pasal dalam UU tersebut "membatasi hak-hak konstitusi warga negara, baik sebagai pribadi maupun badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai kepala daerah". Pada tanggal 22 Maret, MK menyatakan bahwa penjelasan Pasal 59 ayat (1) dalam UU No. 32 Tahun 2004 bertentangan dengan hak konstitusional untuk dipilih dan membatalkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) tersebut.