Saya mau tau Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dari Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Lembaga Perlindungan Anak atau yang disingkat dengan LPA merupakan lembaga non Pemerintah yang merupakan mitra dari Pemerintah dalam melaksanakan kegiatan perlindungan anak. Sifat dari LPA adalah Independen.

Salah satu tujuan dari pembentukan LPA sendiri yaitu memberikan bantuan perlindugan kepada anak sehingga hak-haknya dapat dapat diwijudkan secara optimal . Sedangkan fungsi dari LPA yaitu melakukan pencegahan, rujukan, pengembangan dan penunjang agar terselenggaranya hidup, tumbuh kembang anak, dan perlindungan hak anak dapat terjamin sesuai.

Permasalahan anak di Indonesia semakin kompleksnya serta jumlahnya semakin bertambah, Sehingga keberadaan LPA menjadi strategis dan harus didukung oleh semua pihak. Sehingga setiap LPA dituntut untuk dapat meningkatkan koordinasi dan bekerja sama dalam penanganan kasus anak yang memperlukan perlindungan khusus. Keberadaan LPA di daerah sebagai lembaga independen yang mengutamakan kepentingan anak selalu berupaya untuk melakukan usaha memberikan perlindungan anak, dan advokasi terhadap hak anak. Peran Pemerintah melalui Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan dukungan dan perhatian guna peningkatan kapasitas LPA, upaya yang dilakukan dengan melaksanakan Capacity Building Petugas/Pekerja Sosial LPA yang berada di daerah.

Pembentukan LPA sendiri sebagai salah satu upaya pemerintah yang bersinergi dengan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan peran untuk pemenuhan hak-hak anak dalam rangka perlindungan anak. Tugas melindungi anak Indonesia bukan hanya menjadi tugas pemerintah, akan tetapi masyarakat juga memiliki kewajiban yang sama. Sehingga diperlukannya sinergisitas pemerintah dengan masyarakat yang bergerak pada persoalan anak dan melindungi anak Indonesia, termasuk pula lembaga swadaya masyarakat.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat dengan KPAI merupakan organisisi yang dibentuk oleh negara yang bersifat independen serta dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.

Pembentukan KPAI merupakan amanat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang perlindungan anak sendiri telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) menyatakan "Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen". Secara kelembagaan KPAI merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pembentukan KPAI dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan hak anak, lembaga ini memiliki tugas diantaranya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, memberikan masukan terkait perumusan kebijakan yang disusun tentang penyelenggaraan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi terkait perlindungan anak, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak, dan memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA)

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Komnas PA dibentuk pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta yang memiliki tugas untuk upaya perlindungan terhadap anak sebagai sebuah gerakan bersama, demi terjaminnya kualitas perlindungan dan kesejahteraan anak maka keluarga dan masyarakat dijadikan basis utama.

Wujud perlindungan anak dari segala kekerasan, penelantaran, perlakuan salah, diskriminasi dan eksploitasi sehingga dibentuklah Komnas PA yang bersifat Independen dan memegang teguh prinsip non-diskriminasi, memberikan kepentingan terbaik bagi anak, perkembangan anak serta menghormati pandangan anak, serta melindungi kelangsungan hidup anak. Pembentukan Komnas PA merupakan wujud sebagai upaya pencegah kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, Perseorangan, atau Badan usaha.

Visi dari Komnas PA adalah untuk terwujudnya kondisi perlindungan anak yang optimum dalam mewujudkan anak yang handal , berkualitas dan berwawasan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

Beralih Bentuk menjadi Komnas Perlindungan Anak Indonesia (LPAI)

Komnas PA sejak tahun 2016 telah beralih bentuk menjadi Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI). Secara kelembagaan LPAI memiliki dasar hukum pada Keputusan Menteri Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0058972.AH.01.07.Tahun 2016. LPAI hingga saat ini bukanlah badan yang ada di bawah negara. LPAI statusnya masih sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

LPAI sendiri yaiti organisasi pegiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta kepengurusannya diresmikan dengan Surat Keputusan Kementerian Sosial. Sebagai lembaga independen yang aktif menjalankan kegiatan pemenuhan hak dan kepentingan terbaik untuk anak sejak tahun 1997, LPAI secara konsisten aktif memperjuangkan dan memajukan hak-hak anak di Indonesia.

Pelaksanaan roda organisasi LPAI memiliki visi yaitu "terwujudnya tatanan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak". Sedangkan misi yang dimiliki oleh LPAI adalah "Meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap hak-hak anak dan pelaksanaannya".

Secara kepengurusan LPAI berada dibawah naungan dari Kementerian Sosial. Hal ini dapat dilihat pada pengukuhan pengurus LPAI periode 2016-2021. Keputusan tersebut berdasarkan pada Keputusan Mentri Sosial Republik Indonesia Nomor 274 Tahun 2016.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang saat ini telah dirubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga HAM Nasional di Indonesia, Komnas perempuan dianggap sesuai dengan kriteria-kriteria umum yang dikembangkan dalam The Paris Principles. Peran aktif aktif Komnas Perempuan merupakan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, baik di tingkat lokal, nasional, kawasan, maupun internasional.

Lahirnya Komnas perempuan merupakan tutuntan dari masyarakat sipil khususnya kaum perempuan kepada pemerintah. Tuntutan tersebut dilatar belakangi adanya tragedi kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan etnis Tionghoa yang terjadi pada kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia. Hadirnya Komnas perempuan merupakan mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan.

Tujuan dari pembentukan Komnas Perempuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 yaitu (a). mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia. (b). meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Beberapa peran penting yang dimiliki oleh Komnas perempuan diantaranya melakukan pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban, Sebagai pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan, sebagai pemicu perubahan serta perumusan kebijakan, sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah dengan korban asasi perempuan, serta sebagai fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Sedangkan misi dari Komnas perempuan terdapat 5 (lima) poin untuk mewujudkan visi Komnas perempuan. Misi tersebut yaitu:

Mendorong lahirnya kerangka kebijakan negara dan daya dukung organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan model sistem pemulihan yang komprehensif & inklusif bagi perempuan korban kekerasan;

Membangun standard setting pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang akan digunakan oleh masyarakat, negara, dan korporasi;

Memperkuat infrastruktur gerakan lintas batas untuk peningkatan kapasitas sumber daya gerakan dan penyikapan bersama, untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan;

Meningkatkan dukungan negara dan masyarakat terhadap penguatan kepemimpinan perempuan di segala bidang, termasuk perlindungan bagi Perempuan Pembela HAM;

Memperkuat daya tanggap, daya pengaruh dan tata kelola Komnas Perempuan, sebagai bentuk akuntabilitas mekanisme HAM khususnya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dalam upaya mendorong perlindungan dan pemajuan HAM perempuan.

Pelaksanaan roda organisasi dan kegiatan dari Komnas perempuan selalui berpegang teguh pada 7 (tujuh) nilai dasar yangi dimiliki. 7 (tujuh) prinsip yang dimiliki yaitu kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan gender, keberagaman, solidaritas, kemandirian, akuntabilitas, serta anti kekerasan dan anti diskriminasi.

Lebih lanjut korelasi dan maksud dari 7 (tujuh) prinsip tersebut yaitu:

Kemanusiaan – Setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama.

Kesetaraan dan keadilan jender – Kaum laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dan segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang diupayakan terbangun seharusnyalah menjamin tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi tentang ketimpangan peranantara laki-laki dan perempuan.

Keberagaman – Perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan dan budaya merupakan suatu hal yang perlu dihormati, bahkan dibanggakan. Keberagaman merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi jika dikelola dengan baik.

Solidaritas – Kebersamaan antara pihak-pihak yang memiliki visi dan misi yang sama baik sebagai korban ataupun aktivis, antara tingkat lokal, nasional dan internasional, serta antara organisasi dari latar belakang yang berbeda-beda, merupakan sesuatu yang perlu senantiasa diciptakan, dipelihara dan dikembangkan karena tak ada satu pun pihak dapat berhasil mencapai tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur secara sendiri-sendiri.

Kemandirian – Kemandirian akan terwujud apabila kebebasan dan kondisi yang kondusif bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan. Kepentingan penegakan HAM bagi kaum perempuan tanpa tekanan dan kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya.

Akuntabilitas – Transparansi dan pertanggung jawaban kepada negara dan masyarakat merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang perlu dijalankan melalui regulasi dan sistem yang jelas.

Anti kekerasan dan anti diskriminasi – Pelaksanaan berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak akan terjadi tindakan-tindakan yang mengandung unsur kekerasan ataupun diskriminasi terhadap pihak manapun.

Berdasarkan catatan kekerasan terhadap perempuan jumlah kasus yang terjadi di Indonesia mengalami fluktuasi akan tetai cenderung meningkat dalam kurun waktu 10 tahun. jumlah terendah terjadi pada tahun 2011 dengan jumlah 119.107, sedangkan jumlah tertinggi pada tahun 2019 dengan jumlah 431.471. secara keseluruhan jumlah kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu 10 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Keseluruhan catatan kasus yang terjadi di Indonesia dimana terdapat kasus yang mendapatkan layanan secara komprehensif dari Komnas perempuan. Berikut jenis layaynan yang diberikan serta data statistik jumlah kasus dan presentase korban kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang mendapatkan layanan secara komprehensif.

Lembaga-Lembaga Negara yang Memiliki Tugas dan Fungsi Memberikan Perlindungan HAM