Jabarkan Periode 1959-1966 dari Sejarah hak asasi manusia

Sejak diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, oleh Presiden Soekarno, sistem pemerintahan menjadi demokrasi terpimpin. Hal ini berdampak kepada sistem politik yang berada di bawah kendali Presiden sepenuhnya. Oleh karena itu, kebebasan untuk berpendapatm berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan sangat dibatasi.

Pemerintahan Orde Baru memberikan penolakan terhadap konsep HAM. Alasannya yaitu:

HAM merupakan pemikiran yang berasal dari Barat, dan dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila.

Rakyat Indonesia mengenal HAM melalui Undang-Undang Dasar 1945 yang lahir lebih dulu, dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Permasalahan mengenai HAM dianggap yang berasal dari Barat tersebut dianggap menjadi senjata yang tidak terlihat untuk memojokkan negara berkembang seperti Indonesia.

Faktanya, pada pemerintahan Orde Baru terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Pada saat itu, kebijakan politik yang diambil sifatnya sentralistis dan tidak menerima pendapat yang bertentangan dengan pemerintah. Gerakan-gerakan yang bertentangan dengan pemerintah dengan anti-pembangunan dan anti-Pancasila. Beberapa kasus tentang pelanggaran HAM pada masa Orde Baru di antaranya kasus Tanjung Priok, Kedungombu, Lampung, dan Aceh. Meskipun terjadi beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Pemerintah, masih banyak masyarakat yang peduli dengan HAM. Desakan masyarakat tersebut membuat pemerintah luluh dan sepakat mendirikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tujuan dari organisasi ini yaitu, untuk menyelidiki dan memantau pelaksanaan HAM, memberikan pendapat, pertimbangan, dan sarana kepada pemerintah terkait pelaksanaan HAM.