Jelaskan Mengapa Kabupaten/Kota HAM Mengemuka dari Kabupaten/Kota HAM

Piagam Dunia tentang Hak atas Kota menyatakan bahwa pada sekitar Tahun 2050 diperkirakan tujuh puluh persen (70%) manusia akan bertempat tinggal di kota. Selain itu, Laporan Perkembangan Komite Penasehat untuk Peran Pemerintah Daerah menyebutkan alasan utama yang menyebabkan munculnya Human Rights Cities yaitu:

Pergeseran dari penetapan standar ke implementasi, terutama pada tingkat pemerintahan, yaitu pemerintah daerah, yang berada pada posisi terbaik untuk mewujudkan HAM, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tren global sejak 1980an, terjadinya desentralisasi kekuasaan pemerintah – dimana sebagian besar negara di dunia dalam beberapa dekade terakhir telah mengalihkan kekuasaan ke pemerintah daerah.

Perubahan demografi global, pada 2008, untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh penduduk dunia hidup di daerah perkotaan, dan jumlah ini diperkirakan meningkat, menjadi hampir 5 milyar orang pada 2030 yang akan datang.

Sejak dicanangkan pada 2011, Human Rights Cities merupakan respon lokal terhadap tantangan global, istilah glocalisation (global + local) dan glurbanization (Global + urban) menjadi isu yang berkembang dalam rangka respon tersebut. Human Rigts Cities juga sebuah konsep yang merupakan respon HAM terhadap tantangan lokal (urban-rural challenges). Konsep-konsep tentang Human Rights Cities ini kemudian, tercantum dalam beberapa dokumen antara lain; European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City, The World Charter on The Right to The City, Charter of Rights and Responsibilities of Montreal, The Mexico City Charter for the Rights, dan Gwangju Human Rights Charter. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya upaya para kepala daerah ditingkat lokal untuk menerapkan konsep human rights cities dalam pembangunan daerahnya. Deklarasi Gwangju merumuskan bahwa yang dimaksud Kota adalah pemerintah daerah dalam berbagai ukuran: daerah, pengelompokan perkotaan, metropolis, kotamadya dan otoritas daeah lainnya yang dikelola secara bebas sesuai dengan Piagam Global tentang HAM di Kota. Dalam konteks Indonesia, Human Rights Cities berlaku untuk Kotamadya/Kabupaten