Jelaskan Layanan khusus meliputi: dari Pamong praja di Jepang

Politisi, seperti menteri, wakil menteri senior, duta besar, dan anggota Diet Nasional,

Hakim, pegawai pengadilan dan pegawai Diet,

Pegawai Kementerian Pertahanan (sekitar 268.000 pegawai, sebagian besar terdiri dari pegawai Layanan Khusus), dan

Pegawai lain dengan tugas khusus, yang tidak menerapkan prinsip kepegawaian tertentu (misalnya perekrutan melalui pemeriksaan dan jaminan status), seperti pegawai Badan Rumah Tangga Kekaisaran.

Pegawai layanan reguler merupakan sisa dari pegawai negeri sipil pusat, termasuk berbagai kementerian dan Lembaga Administrasi Berbadan Hukum. Setelah privatisasi Japan Post, penggabungan universitas-universitas tertentu, dan reformasi pamong praja lainnya, jumlah pegawai layanan reguler menurun dari lebih dari 800.000 pegawai menjadi sekitar 287.000 pegawai pada 2019.