Tolong jelaskan mengenai Penyeleseian masalah Pribawa dari Kepanembahan Cirebon

Belanda akhirnya mengambil langkah untuk menyeleseikan permasalahan akibat perkara Pribawa (derajat paling tinggi diantara keluarga besar) setelah terjadinya konflik keluarga pada tahun 1715 setahun setelah meninggalnya Pangeran Nasiruddin (Panembahan Cirebon I) dan pada saat meninggalnya Sultan Anom Alimuddin pada tahun 1733. Belanda akhirnya pada tahun 1752 (satu tahun sebelum meninggalnya Sultan Sepuh Raja Muhammad Djaenudin) memutuskan untuk menghentikan mekanisme pergeseran posisi peringkat diantara cabang-cabang dalam keluarga besar kesultanan Cirebon sekaligus menetapkan aturan agar pergantian penguasa diantara cabang-cabang keluarga kesultanan Cirebon dilakukan oleh putranya masing-masing

Pangeran Wira Kusuma dan desa Taru Rasmi

Pangeran Wira Kusuma merupakan seorang pangeran yang sebelumnya merupakan penguasa wilayah yang berada dibawah kuasa kesultanan Kanoman, beliau diberikan hak atas tanah dan masyarakatnya oleh kesultanan Kanoman, beliau menikahi Raden Ajeng yang merupakan kerabat kesultanan Kanoman, sebagai hadiah pernikahan Raden Ajeng diberikan sebagian tanah desa Taru Rasmi di mana beliau tinggal di sana dengan suaminya yaitu Pangeran Wira Kusuma

Pangeran Wira Kusuma kemudian mengalihkan dukungannya kepada Gusti Panembahan, implikasinya adalah beliau juga membawa serta tanah dan masyarakat yang selama ini berada dibawah kuasanya dan kesultanan Kanoman berpindah administrasi menjadi dibawah kuasa Kepanembahan Cirebon

Permasalahan kemudian mengemuka apakah sebagian tanah desa Taru Rasmi (kemungkinan besar adalah desa Trusmi) yang diberikan Sultan Anom kepada Raden Ajeng sebagai hadiah pernikahannya dengan Pangeran Wira Kusuma juga ikut berpindah administrasi atau tidak. Permasalahan ini kemudian diseleseikan dengan mengutip sebuah aturan adat pada masa lalu di mana tanah desa Taru Rasmi merupakan tanah yang tidak boleh dipindah tangankan administrasinya, sehingga sebagian tanah desa Taru Rasmi yang menjadi hadiah pernikahan tersebut tidak ikut berpindah administrasi ke Panembahan Cirebon dan tetap berada dibawah kuasa kesultanan Kanoman