Jabarkan Menuju dekolonisasi dari Sejarah Barbados

Pada tahun 1952, surat kabar Advokat Barbados mensurvei beberapa politisi, pengacara, pengusaha Barbados terkemuka, Ketua Dewan Majelis Barbados, dan Presiden Senat pertama, Sir Theodore Branker, QC dan menemukan bahwa mereka mendukung federasi langsung Barbados bersama dengan Karibia Britania lainnya dengan Status Dominion lengkap dalam waktu lima tahun sejak tanggal peresmian Federasi Hindia Barat dengan Kanada.

Namun, pemilik perkebunan dan pedagang keturunan Inggris masih mendominasi politik lokal, karena kualifikasi pendapatan tinggi yang diperlukan untuk memilih. Lebih dari 70 persen penduduk, banyak dari mereka perempuan yang kehilangan haknya, dikeluarkan dari proses demokrasi. Baru pada tahun 1930-an keturunan budak yang dibebaskan memulai gerakan untuk hak-hak politik. Salah satu pemimpinnya, Sir Grantley Herbert Adams, mendirikan Liga Progresif Barbados pada tahun 1938 yang kemudian dikenal sebagai Partai Buruh Barbados (BLP).

Adams dan partainya menuntut lebih banyak hak bagi orang miskin dan rakyat dan dengan gigih mendukung monarki. Kemajuan menuju pemerintahan yang lebih demokratis di Barbados dibuat pada tahun 1942, ketika kualifikasi pendapatan eksklusif diturunkan dan perempuan diberi hak untuk memilih. Pada tahun 1949, kontrol pemerintah direbut dari perkebunan, dan pada tahun 1953 Adams menjadi Perdana Menteri Barbados.

Dari tahun 1958 hingga 1962, Barbados adalah salah satu dari sepuluh anggota Federasi Hindia Barat,[36] sebuah organisasi federalis yang dikutuk oleh sikap nasionalis dan fakta bahwa anggotanya sebagai koloni Inggris memegang kekuasaan legislatif yang terbatas. Grantley Adams menjabat sebagai "Perdana Menteri" pertama dan satu-satunya, tetapi kepemimpinannya gagal dalam upaya untuk membentuk serikat pekerja serupa. Pembelaannya yang berkelanjutan terhadap monarki digunakan oleh lawan-lawannya sebagai bukti bahwa ia tidak lagi berhubungan dengan kebutuhan negaranya. Errol Walton Barro, seorang reformis yang gigih, menjadi advokat baru bagi rakyat. Barrow telah meninggalkan BLP dan membentuk Partai Buruh Demokratik (DLP) sebagai alternatif liberal untuk pemerintahan konservatif Adams. Barrow melembagakan banyak program sosial progresif seperti pendidikan gratis untuk semua orang Barbados dan sistem makanan sekolah. Pada tahun 1961, Barrow telah menggantikan Adams sebagai Perdana Menteri dan DLP mengendalikan pemerintah.

Dengan pembubaran Federasi, Barbados kembali ke status semula yaitu koloni yang berpemerintahan sendiri. Pulau tersebut merundingkan kemerdekaannya sendiri pada konferensi konstitusional dengan Inggris pada Juni 1966. Setelah bertahun-tahun mengalami kemajuan yang damai dan demokratis, Barbados akhirnya menjadi negara merdeka pada 30 November 1966, dengan Errol Barrow sebagai Perdana Menteri pertamanya, meskipun Ratu Elizabeth II tetap menjadi raja. Setelah kemerdekaan, Barbados tetap mempertahankan hubungan historis dengan Inggris dengan menjadi anggota Persemakmuran Bangsa-Bangsa. Setahun kemudian, hubungan internasional Barbados diperluas dengan memperoleh keanggotaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Negara-Negara Amerika.