Jelaskan Pengujian untuk perizinan dari Regulasi perbekalan kesehatan

Pada abad ke-20 dan 21, sejumlah peristiwa menyebabkan penyesuaian regulasi obat dan kesehatan dengan perkembangan manufaktur perbekalan kesehatan. Bencana kesehatan berupa malaformasi bayi di seluruh penjuru dunia akibat penggunaan talidomid oleh ibu hamil mendorong pengesahan amandemen Kefauver-Harris 1962 di Amerika Serikat, yang memperketat pengawasan pengujian obat dan mengharuskan persetujuan setelah penjelasan (informed consent). Di Inggris, bencana talidomid mendorong pembentukan Komite Keamanan Obat (Committee on Safety of Drugs) oleh Kementerian Kesehatan yang mengawasi keamanan obat baru dari industri sebelum uji klinis, sebelum pemasaran, dan setelah pemasaran berdasarkan bukti hasil uji yang disediakan oleh pihak industri. Komite ini menjalankan tugas hingga Medicines Act disahkan pada 1968 di Inggris.

Pada 1964 di Helsinki, Asosiasi Medis Dunia (World Medical Association, WMA) merincikan prinsip umum dan pedoman spesifik penggunaan subjek manusia dalam penelitian medis, dokumen yang dihasilkan adalah Deklarasi Helsinki. Dokumen ini diperbaharui secara berkala, setiap beberapa tahun. Namun, penggunaan plasebo dan ketersediaan layanan kesehatan pascapercobaan menjadi masalah yang terus diperdebatkan. Pada 1996, International Conference on Harmonization (Konferensi Harmonisasi Internasional, ICH) menerbitkan Good Clinical Practice (Praktik Klinis yang Baik, GCP), yakni standar universal penyelenggaraan uji klinis yang etis.