Jelaskan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum dari Pemilihan umum Malaysia 2022

Pada bulan Juli 2019, Rancangan Undang-Undang Perserikatan 2019 yang berisi ketentuan batasan usia pemilih yang dimulai dari 18 tahun dan memungkinkan pemilih terdaftar secara otomatis, disahkan oleh parlemen. Akan tetapi, keputusan tersebut belum berlaku dan sedang menunggu persetujuan resmi oleh Yang di-Pertuan Agong. Komisi Pemilihan Umum Malaysia mengumumkan pada Juni 2020 bahwa persiapan untuk perubahan ini akan rampung pada Juli 2021.

Keabsahan penyesuaian ulang daerah-daerah pemilihan untuk seluruh negara bagian pada tahun 2018 dan 2019 dibahas kembali oleh Komisi Pemilihan Umum, yang berada di bawah yurisdiksi Departemen Perdana Menteri. Revisi tersebut telah disetujui dua bulan sebelum pemilihan umum sebelumnya yang melihat ketidaksesuaian yang sangat besar antara daerah-daerah pemilihan dengan pemilih-pemilihnya. Misalnya di Sabak Bernam, Selangor yang memiliki sekitar 40.000 pemilih, sedangkan di Bangi mempunyai 180.000 pemilih. Namun, setiap redistribusi awal akan memerlukan perubahan undang-undang yang membutuhkan mayoritas dua pertiga di Dewan Rakyat. Status peninjauan saat ini tidak diketahui karena perubahan pemerintahan selama krisis politik.