Jelaskan Pemulihan Parlemen dari Revolusi Nepal 2006

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Raja Gyanendra mengangkat kembali anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nepal yang lama pada tanggal 24 April 2006, yang sebelumnya dibubarkan. Raja meminta Aliansi Tujuh Partai (SPA) untuk memikul tanggung jawab menuntun bangsa di jalan menuju persatuan dan kemakmuran nasional sambil memastikan perdamaian abadi dan mengawal demokrasi multipartai.

Restorasi Parlemen diterima oleh SPA. Girija Prasad Koirala dinyatakan akan memimpin pemerintahan baru. SPA menyatakan bahwa parlemen baru akan mengadakan pemilihan umum untuk badan yang akan membuat undang-undang baru.

Langkah itu ditolak oleh kalangan Maois. Pemimpinnya, Baburam Bhattarai menyatakan bahwa pemulihan parlemen tidak akan menyelesaikan masalah dan pemberontak berencana untuk terus berperang melawan pemerintah. Mereka terus menuntut pembentukan Majelis Konstituante dan penghapusan monarki.

Namun pada 28 April, pemberontak Maois menyetujui keputusan Girija Prasad Koirala dan mengumumkan gencatan senjata sepihak selama tiga bulan dalam Perang Saudara Nepal. Selain itu, pada tanggal 1 Mei, Bhattarai mengumumkan bahwa jika “pemilihan [untuk Majelis Konstituante] berlangsung bebas dan adil, maka hasil pemilihan harus dihormati. Serta tentu saja kami akan mematuhi keputusan rakyat." Hal ini dipandang sebagai kemajuan karena menunjukkan Maois menerima upaya demokrasi.

Pada 2 Mei, Koirala dari Kongres Nepal mengumumkan kabinet pemerintah baru termasuk dirinya dan tiga menteri lainnya: K.P.  Sharma Oli dari CPN (UML), Gopal Man Shrestha dari Kongres Nepal (Demokrat) dan Prabhu Narayan Chaudhari dari Front Kiri Bersatu. Hal ini segera diikuti pada 12 Mei dengan penangkapan empat menteri dari pemerintah royalis yang telah digulingkan dan penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh tentara selama unjuk rasa.