Jelaskan Badan Kepolisian Negara dari Penegakan hukum di Jepang

Sebagai badan koordinasi pusat untuk seluruh sistem kepolisian, Badan Kepolisian Nasional menetapkan standar dan kebijakan umum; arah rinci operasi diserahkan kepada eselon yang lebih rendah. Dalam keadaan darurat nasional atau bencana skala besar, badan tersebut berwenang untuk mengambil alih komando pasukan polisi prefektur. Pada tahun 1989, badan tersebut terdiri dari sekitar 1.100 pegawai negeri sipil nasional, yang diberi wewenang untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan nasional. Badan tersebut dipimpin oleh seorang Komisaris Jenderal yang ditunjuk oleh Komisi Keamanan Publik Nasional dengan persetujuan Perdana Menteri.

Kantor Pusat meliputi Sekretariat, dengan divisi untuk operasi umum, perencanaan, informasi, keuangan, manajemen, dan pengadaan dan distribusi peralatan polisi, dan lima biro. pengawasan warga disediakan oleh Komisi Keamanan Publik Nasional.

Pada 2017, NPA memiliki kekuatan 7.800 personel: 2.100 petugas polisi, 900 penjaga Kekaisaran, dan 4.800 staf sipil.