Jelaskan pekerjaan yang bersifat militer; dari Konvensi mengenai Kerja Paksa

pekerjaan yang merupakan bagian dari kewajiban warga negara;

pekerjaan sebagai konsekuensi dari hukuman di pengadilan, dengan ketentuan bahwa:  (i) pekerjaan tersebut dilakukan di bawah pengawasan dan kendali otoritas publik;  (ii) orang tersebut tidak dipekerjakan atau ditempatkan pada tempat pembuangan, perusahaan atau asosiasi swasta;

pekerjaan dalam keadaan darurat atau keadaan kahar (bahasa Inggris: force majeure) seperti perang, bencana, dan secara umum keadaan apa pun yang akan membahayakan keberadaan atau kesejahteraan penduduk; dan

layanan komunal minor yang berarti layanan yang dilakukan oleh anggota komunitas untuk kepentingan langsung komunitas tersebut.

Protokol dan Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Paksa, 1930

Pada 11 Juni 2014 melalui platform International Labour Conference pada Sesi ke-108, keseluruhan anggota tripartit dari ILO yang terdiri dari pemerintah, pengusaha dan pekerja memutuskan untuk memberikan impetus baru bagi perjuangan global melawan kerja paksa, termasuk perdagangan manusia dan praktik-praktik serupa perbudakan melalui pengadopsian Protokol dan Rekomendasi yang melengkapi Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), Protokol dan Rekomendasi tersebut menjadi pelengkap bagi instrumen internasional yang telah ada dengan memberikan panduan khusus tentang langkah-langkah efektif yang harus diambi yang ditujukkan bagi negara-negara anggota ILO  untuk menghapus semua bentuk kerja paksa.

Dalam pidato penutupannya, Director-General dari ILO, Guy Ryder mengungkapkan:

“I believe that the Conference session…will be remembered, above all, for the overwhelming adoption of the Protocol to Convention No. 29 on Forced Labour. It is the fruit of our collective determination to put an end to an abomination which still afflicts our world of work and to free its 21 million victims”

Protokol 2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930

Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  memperbarui Konvensi Kerja Paksa 1930 yang telah diratifikasi secara luas oleh 179 negara. Protokol ini bertujuan mengatasi kesenjangan dalam pelaksanaan Konvensi Kerja Paksa 1930 melalui penegasan kembali kewajiban Negara untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus kerja paksa dalam segala bentuknya. Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930  menegaskan kembali definisi kerja paksa yang terkandung dalam Konvensi Kerja Paksa 1930 dan memberikan panduan konkret bagi negara-negara yang meratifikasi tentang langkah-langkah efektif untuk mencegah dan menghapus semua bentuk kerja paksa.

Protokol tersebut juga melengkapi instrumen internasional lainnya seperti Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional Tahun 2000 (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime).

Protokol  2014 untuk Konvensi Kerja Paksa 1930 menghapus beberapa pasal dan ayat yang termaktub dalam Konvensi Kerja Paksa 1930, pasal dan ayat yang dihapus antara lain: