Jelaskan Metode Kerja dari Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa

Satu tahun setelah ICCPR mulai berlaku, setiap negara pihak harus menyerahkan laporan kepada Komite Hak Asasi Manusia yang merinci status pelaksanaan ketentuan ICCPR. Pada tahun 2020, Komite akan memperkenalkan prosedur pelaporan yang disederhanakan untuk laporan awal. Setelah laporan awal, suatu negara akan menyampaikan laporan berkala setiap kali Biro Komite Hak Asasi Manusia memintanya. Secara historis, langkah pertama dalam tinjauan Komite Hak Asasi Manusia atas laporan berkala negara adalah penyerahan laporan negara yang membahas kemajuan yang dibuat sejak siklus pelaporan sebelumnya. Selanjutnya, komite akan mengadopsi daftar masalah  untuk mengidentifikasi topik yang paling diinginkan untuk berdiskusi selama dialog konstruktif dengan negara. Berdasarkan laporan dan jawaban atas daftar masalah yang diajukan oleh negara dan masyarakat sipil, Komite kemudian akan menyiapkan kesimpulan kesimpulannya.

Pada Juli 2010, Komite Hak Asasi Manusia menerapkan perubahan untuk menghasilkan prosedur pelaporan yang disederhanakan disebut dengan "List of Issues Prior to Reporting" (LOIPR) atau "Simplified Reporting Procedure". Berdasarkan pada Pasal 40 ICCPR , CCPR/C/2009/1, laporan berkala negara bagian hanya boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Komite dalam daftar masalah-masalahnya, daripada membahas implementasi negara dari setiap pasal ICCPR. Pada sesi ke-123 pada Juli 2018, Komite mengadopsi prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai fitur permanen, dan mendorong semua negara pihak untuk beralih ke prosedur pelaporan yang disederhanakan. Komite juga memutuskan untuk berusaha membatasi jumlah pertanyaan dalam setiap daftar masalah menjadi 25 pertanyaan. Pada tahun 2019, Komite memutuskan untuk menjadikan prosedur pelaporan yang disederhanakan sebagai default, mengubah pilihan negara bagian dari model opt-in menjadi opt-out.

Pada Juli 2019, Komite memutuskan untuk memindahkannya ke "Siklus Tinjauan Terprediksi" (Predictable Review Cycle) dimulai tahun 2020. Komite akan menjadwalkan satu tinjauan untuk setiap negara pihak (termasuk negara bagian yang gagal melaporkan). Siklus ini melibatkan proses peninjauan lima tahun dengan interval tiga tahun sebelum proses peninjauan berikutnya dimulai. Semua negara pihak dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing terdiri dari 21-22 negara bagian, dengan proses pelaporan dimulai untuk setiap kelompok pada tahun yang berbeda.