Jelaskan Reformasi birokrasi dari Masriadi Martunus

Beberapa saat setelah menjabat sebagai bupati, Masriadi menerapkan sejumlah reformasi pada struktur birokrasi di Tanah Datar. Pada tahun 2001, organisasi dinas di Tanah Datar dirampingkan dari 21 dinas menjadi 8 dinas dan 9 lembaga teknis daerah. Masriadi juga menerapkan tes kompetensi ulang bagi para pegawai negeri sipil yang ingin naik pangkat dalam bentuk Achievement and Motivation Training, Tes Potensi Akademik, dan TOEFL. Bagi yang berhasil memperoleh nilai dalam tes TOEFL, maka Masriadi akan mengirimkannya ke luar negeri untuk mengikuti pendidikan formal dan kursus singkat.

Kebijakan lainnya yang diterapkan oleh Masriadi adalah Minus Growth pegawai. Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah pegawai yang ada melalui penambahan pegawai yang lebih sedikit dari jumlah pegawai yang pensiun. Akibatnya, pegawai baru pun harus direkrut melalui standar yang ditetapkan, seperti psikotes serta tes kelayakan dan kepatutan. Dalam hal penilaian, Masriadi juga mengubah standar penilaian dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) menjadi Standar Kinerja yang disusun bersama dengan Lembaga Administrasi Negara.

Dalam bidang kepangkatan, Masriadi membentuk sistem kontrak bagi jabatan eselon II dan III pada Pegawai Negeri Sipil. Bagi PNS yang mengikuti sistem kontrak, maka akan diberikan masa uji coba selama enam bulan, yang mana pegawai tersebut harus membuat kertas karya mengenai bidang tugasnya. Menurutnya, jika pejabat yang melalui sistem kontrak tidak dapat memperlihatkan kinerja yang baik dan tidak dapat mengembangkan lembaga yang dipimpinnya, maka kontrak diputus atau diberhentikan dari jabatan.