Gw mau tau Sekretaris Daerah Papua dari Dance Yulian Flassy

Pada bulan April 2020, Flassy mengikuti seleksi Sekretaris Daerah Papua (Sekda Papua) definitif bersama empat calon lainnya, yakni Juliana Waromi, Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, dan Basiran. Kelima nama tersebut mengerucut pada tanggal 10 Juli menjadi Doren Wakerkwa, Wasuok Demianus Siep, dan Flassy sendiri. Nama Flassy beserta dengan dua orang calon lainnya akhirnya diserahkan kepada Tim Penilaian Akhir dan Flassy akhirnya terpilih sebagai Sekretaris Daerah Papua.

Meskipun Keputusan Presiden dikeluarkan pada tanggal 23 September 2020, pelantikan Flassy tidak dilaksanakan dalam waktu dekat dikarenakan kontroversi yang timbul akibat pengangkatannya. Aktivis perempuan Papua, Lidya Maria Mokay, menyatakan keheranannya atas penetapan Flassy sebagai Sekda Papua dikarenakan tidak mengikuti tahapan-tahapan penilaian dan seleksi yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi. Ia juga menyatakan bahwa Flassy menempati peringkat terendah dalam tes kompetensi calon sekretaris daerah. Ia lalu mengkritik Presiden Indonesia, Joko Widodo, karena kurangnya transparansi dalam keputusan presiden dan penetapan yang tidak mengacu pada hasil seleksi. Selain Mokay, Gubernur Papua Lukas Enembe juga meminta presiden agar mengubah keputusannya tersebut dengan mempertimbangkan masukan masukan dan bukti. Sejumlah kepala daerah di Papua yang mengharapkan agar Doren Wakerwa terpilih sebagai Sekda juga merasa kecewa melihat keputusan presiden tersebut. Sejumlah organisasi, kelompok, dan perorangan, seperti Forum Lintas Pemuda Papua, tokoh intelektual Yan Wenda, Kepala Suku Wilayah Adat Lapago Paus Kogoya, juga turut menolak pengangkatan Flassy.

Selain penolakan, Flassy juga memperoleh dukungan atas penetapannya sebagai Sekda Papua dari Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Papua, Pemuda Adat Papua, dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Willem Wandik. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana, Umbu Rauta, menyatakan bahwa penetapan Flassy sebagai sekda sudah tepat secara administratif dan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh dalam memilih sekretaris daerah. Ia menyatakan bahwa keputusan presiden tetap dilaksanakan meski ada upaya hukum terhadap keputusan tersebut.