Jelaskan Republik dari Hukuman mati di Tiongkok

Menyusul runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, sebuah pemerintahan republik didirikan yang menyapu bersih sistem hukum tradisional Tiongkok. KUHP Sementara, yang dirancang oleh Komisi Revisi Hukum yang dibuat di bawah Qing, diundangkan pada tahun 1912. KUHP memperkenalkan beberapa reformasi besar-besaran, termasuk penghapusan pengakuan paksa, interpretasi analogis, dan bentuk hukuman mati yang paling kejam, yakni eksekusi dengan penyiksaan. Itu juga berisi proposisi bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah kecuali terbukti sebaliknya.

Tujuan menyeluruh dari kepemimpinan Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan di bawah Chiang Kai-shek pada tahun 1927 adalah untuk menyatukan sebuah negara yang terfragmentasi (sebagian dikendalikan oleh panglima perang dan kemudian oleh Komunis) menjadi satu negara modern. Chiang menyadari bahwa agar Tiongkok menjadi kekuatan kelas satu, supremasi hukum akan diperlukan untuk membangun sistem militer, administrasi, dan industri modern. Setelah menguasai Republik Tiongkok pada tahun 1927, Partai Nasionalis Chiang (Guomindang) membingkai kode hukum modern hukum pidana dan prosedur di sepanjang garis model Eropa kontinental. Berniat untuk memodernisasi administrasi peradilan yang ada, kaum Nasionalis berusaha untuk meninggalkan praktik pemerintahan kekaisaran yang menganut filosofi hukum kosmik dan meninggalkan diskresi luas dalam penegakan hukum lokal di tangan hakim. Kaum Nasionalis, pada gilirannya, berusaha untuk memaksakan kontrol nasional yang ketat atas desa-desa melalui perluasan birokrasi. Mereka membayangkan pembentukan pemerintahan yang mendasarkan aturan hukumnya pada undang-undang, kebiasaan, dan alasan hukum, daripada keinginan atau pilihan pribadi.

Terlepas dari cita-cita tinggi ini, bagaimana pun, kondisi masa perang yang terus berlanjut dan peradilan militer yang sewenang-wenang menghalangi implementasi dan penegakan undang-undang baru yang sebenarnya. Rezim menanggapi perbedaan pendapat politik dengan represi brutal, termasuk penangkapan tengah malam, metode penyiksaan dan mutilasi, pembunuhan, dan eksekusi singkat. Dalam kasus-kasus terpencil di mana hukum modern benar-benar dilaksanakan, undang-undang tersebut masih gagal menggantikan kepercayaan moral tradisional. Lebih umum, penyuapan dan pemerasan memicu sistem peradilan Republik, yang berfungsi tidak hanya untuk mengakomodasi orang kaya dan berpengaruh, tetapi juga untuk mendukung tentara dalam menekan musuh negara. Namun, aliansi tambal sulam pasukan polisi, tentara, dan gangster terbukti tidak mampu mendorong dukungan rakyat untuk rezim yang berkuasa, yang tidak pernah membentuk kontrol pusat yang cukup untuk melaksanakan reformasi hukum yang efektif atau menerapkan supremasi hukum.