Jabarkan Filipina dari Perubahan iklim dan gender

Filipina memiliki undang-undang yang sensitif gender. Dalam hal upaya penghapusan kesenjangan gender, negara ini selalu di urutan pertama di Asia Tenggara. Meski demikian, Filipina menghadapi tantangan di tingkat implementasi. Untuk merespon dampak gender perubahan iklim, Filipina telah mengesahkan UU Republik nomor 9729, 7192 dan 10121. Di dalamnya, ada Magna Carta Perempuan yang merupakan undang-undang untuk menjamin hak perempuan atas ketahanan pangan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Undang-Undang Perubahan Iklim diamandemen untuk menciptakan  dana adaptasi bagi pemerintah daerah atau dikenal dengan Dana Ketahanan Masyarakat. Untuk mendapatkan bantuan ini, proyek harus peka terhadap kerentanan berbasis gender. Sejak 1995, setiap tahun pemerintah FIlipina mengalokasikan 5% dari total anggarannya untuk gender dan pembangunan.

Sekitar 13.6 juta masyarakat Filipina merupakan warga pesisir yang paling terpapar efek krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut, badai, dan banjir. Di antara mereka merupakan perempuan yang rentan karena menggantungkan hidup pada hasil alam. Mereka adalah petani, penduduk hutan, dan nelayan. Krisis iklim mengancam ketersediaan air dan makanan dan mengganggu tugas domestik perempuan perdesaan, seperti memasak dan menyediakan air bersih. Perempuan perdesaan Filipina juga tidak memiliki akses setara terhadap tanah, pinjaman usaha, dan informasi. Akibatnya, saat terjadi bencana, mereka cenderung mengalami kerugian besar. Meski Komisi Perempuan Filipina telah memantau penerapan UU yang baru, stereotip masih menghambat upaya reformasi yang peka gender. Menurut studi, kontribusi perempuan pedesaan dalam produksi pangan nasional, seperti di sektor perikanan, masih cenderung diremehkan dan tidak terkompensasi. Pekerjaan perempuan tidak dihargai karena tugas-tugas mereka yang dianggap rendahan, seperti mempersiapkan alat tangkap dan menjual ikan.