Jelaskan Filosofi Pembentukan Pushaka dari Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan

Pada tahun 2005, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati (Ibu SMI), diberi mandat oleh Presiden RI untuk melakukan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Pada awalnya reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan bertujuan agar pengelolaan keuangan lebih baik yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Beberapa unit di Kementerian Keuangan dipandang masih rawan korupsi dan memiliki tata kelola dan sistem yang buruk. Pelaksanaan tugas tersebut tidaklah mudah karena Kementerian Keuangan merupakan institusi pemerintah besar yang memiliki lebih dari 60.000 pegawai dan memiliki unit vertikal di seluruh Indonesia.

Di awal penugasan sebagai Menteri Keuangan, Ibu SMI merasakan bahwa dengan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar, Menteri Keuangan perlu didukung oleh suatu unit yang secara khusus bertugas membantu penyelesaian tugas sehari-hari sebagai Menteri.

Untuk membantu pelaksanaan tugas reformasi birokrasi dan pelaksanaan tugas sebagai Menteri Keuangan, Ibu SMI membentuk sebuah Unit Eselon II bernama Pusat Analisis dan Harmonisasi Keuangan (PUSHAKA) di tahun 2006. PUSHAKA berdiri sebagai unit untuk membantu pelaksanaan kegiatan Menteri Keuangan dalam menjalankan program-programnya. Harapan Ibu SMI adalah PUSHAKA sebagai “tangan kanan” Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Sebelumnya tugas pemberian dukungan kepada Menteri Keuangan menjadi tugas dan tanggung jawab unit eselon III di bawah Biro Umum yang dinamakan Tata Usaha (TU) Pimpinan. Dalam praktiknya, kepala unit TU Pimpinan tersebut merangkap sebagai sekretaris Menteri. Sebagai sekretaris Menteri, unit TU Pimpinan lebih berfokus pada urusan administratif kegiatan Menteri Keuangan sehari-hari.  Fungsi-fungsi dukungan lain seperti penanganan isu-isu penting, dan penyiapan bahan-bahan pertemuan tersebar pada biro-biro di Sekretariat Jenderal. Oleh karena itu, mempertimbangkan mandat Kementerian Keuangan untuk melaksanakan reformasi, maka dipandang perlu untuk membentuk dedicated unit yang secara khusus dan spesifik mendukung kegiatan Menteri Keuangan sehari-hari.

Ibu SMI membentuk Pushaka untuk membantu mewujudkan visi beliau sebagai Menteri Keuangan untuk melakukan reformasi birokrasi, memonitor implementasi kebijakan, memantau kinerja organisasi, dan melaksanaan fungsi administrasi dan sekretariat Menteri Keuangan terkait penjadwalan, pengagendaan, komunikasi internal, koordinasi antar unit Eselon I, dan mendokumentasikan rapat dan kegiatan Menteri Keuangan. Untuk pelaksanaan berbagai keperluan Menteri Keuangan maka Pushaka menjadi mesin penting dalam mensukseskan tugas Menteri Keuangan yang harus bekerja 24 jam sehari dan 7 hari seminggu sepanjang tahun.

Dalam sejarah pembentukan unit-unit organisasi di kementerian dan lembaga dalam pemerintahan Republik Indonesia sebelumnya belum pernah ada suatu unit khusus yang diberi fungsi secara spesifik mendukung kegiatan/program sehari-hari Menteri atau Pimpinan Lembaga. Namun dalam rangka untuk mewujudkan ide dari Ibu SMI, perumusan bentuk serta nama unit tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar dan harus meyakinkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara akan perlunya pembentukan unit khusus tersebut.

Pada akhirnya disepakati  bahwa unit khusus tersebut diberi nama Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan disingkat Pushaka, yaitu unit setingkat eselon II dibawah Sekretariat Jenderal, namun dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan. Pada tanggal 10 November 2006, sebagai Kepala Pushaka pertama dilantik Dr. Agus Suprijanto yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri, Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Rekrutmen staf yang membantu Kepala Pushaka menjalankan fungsi sesuai keinginan Menteri Keuangan segera dilakukan. Beberapa pegawai dari berbagai unit eselon I diminta untuk membantu Kepala Pushaka memenuhi tugas yang harus segera dilaksanakaan. Tercatat pegawai-pegawai awal berasal dari Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dalam rangka  mendukung pelaksanaan tugas Pushaka untuk harmonisasi kebijakan maka menyusul direkrut juga tambahan staf pelaksana dari unit-unit eselon I lainnya.