Jelaskan Resolusi PBB dari Hak atas pembangunan

Pada tahun 1957, pengakuan hak atas pembangunan dimulai dengan diterbitkannya resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1161 (XII). Dalam resolusi ini dinyatakan bahwa pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial yang seimbang dan terintegrasi memberikan kontribusi terhadap promosi dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan. Dampaknya meluas ke kemajuan sosial, peningkatan standar hidup yang lebih baik, dan kepatuhan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar.

Dalam resolusi 2542 (XXIV) yang dikeluarkan pada tahun 1969, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Kemajuan dan Pembangunan Sosial. Resolusi tersebut menyatakan bahwa dengan menghormati dan mematuhi hak asasi manusia dan kebebasan mendasar maka akan terjadi kemajuan sosial dan pembangunan. Kondisi tersebut kemudian akan meningkatkan standar materi dan spiritual kehidupan semua anggota masyarakat.

Pada tanggal 21 Februari 1977, Komisi HAM PBB menerbitkan Resolusi 4 (XXXIII). Dalam resolusi ini dibuat keputusan untuk memberikan perhatian khusus pada pertimbangan hambatan yang menghambat pencapaian penuh hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Perhaitan khusus ini ditujukan kepada tindakan untuk memperoleh hak-hak tersebut pada negara-negara berkembang baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Komisi meminta Sekretaris Jenderal PBB menegaskan bahwa hak atas pembangunan merupakan salah satu hak asasi manusia. Tindak lanjut yang diadakan ialah studi tentang dimensi internasional hak atas pembangunan sebagai HAM. Objek studi meliputi kerja sama internasional yang berkaitan dengan hak untuk perdamaian. Studi ini dilakukan melalui pertimbangan persyaratan Tatanan Ekonomi Internasional Baru dan kebutuhan mendasar manusia. Komisi Hak Asasi Manusia  mengajukan dan mepertimbangkan studi ini pada sesi ke-35 tahun 1979.

Kelompok kerja yang terdiri dari 15 ahli pemerintah dibentuk oleh Komisi HAM PBB melalui resolusi 36 (XXXVII). Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 11 Maret 1981. Tujuan pembentukan kelompok kerja ini untuk mempelajari ruang lingkup dan isi dari hak untuk pembangunan. Selain itu, kelompok kerja ini ditugaskan untuk mencari cara-cara yang paling efektif untuk memastikan pemenuhan dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di semua negara. Dalam penugasannya, instrumen internasional dijadikan sebagai acuan utama. Fokus studi dikhususkan pada hambatan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam upaya mereka untuk memperoleh pemenuhan HAM secara utuh. Kelompok kerja juga diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil kerjanya. Pelaporan disertai dengan pengajuan proposal konkret untuk pelaksanaan hak untuk pengembangan. Selain itu, proposal konkret juga berisi rancangan instrumen internasional terhadap hak atas pembangunan.