Jelaskan Hubungan dengan PNC dari Dewan Legislatif Palestina

Meskipun PLC dipilih oleh penduduk Palestina di wilayah Palestina, dewan itu bukan parlemen Negara Palestina. Dengan demikian, Otoritas Palestina bukanlah'' pemerintah Negara Palestina, tetapi pemerintahan sendiri dari penduduk wilayah tersebut. Sebaliknya, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Pemerintah Negara Palestina. PLO memiliki parlemennya sendiri, Dewan Nasional Palestina (PNC), yang secara resmi dipilih oleh rakyat Palestina di dalam dan di luar wilayah Palestina. Oleh karena itu, Komite Eksekutif PLO, yang secara resmi dipilih oleh PNC, adalah pemerintah resmi Negara Palestina atas nama PLO. PLO sendiri tidak memasukkan kandidat untuk PLC, tetapi partai anggota atau faksi PLO dapat mengajukan kandidat. Partai terbesar dewan itu adalah Fatah.

Berdasarkan "Undang-undang Pemilihan Umum No. 13 Tahun 1995" Otoritas Palestina (PA), 132 anggota PLC secara otomatis akan menjadi anggota PNC. Namun, hal ini dicabut oleh "Undang-undang Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2005", yang sama sekali tidak menyebut PNC. Undang-undang Pemilihan Umum No. 2 tahun 2007, yang dikeluarkan oleh keputusan presiden Presiden Abbas, menegaskan kembali keputusan tersebut (Pasal 4). Karena undang-undang PA ini tidak diberlakukan oleh PLO maupun PNC, validitas hukumnya dipertanyakan dalam dokumen PLO. Dokumen tersebut juga menyatakan bahwa "berlawanan dengan PNC, PLC hanya mewakili penduduk Palestina di Wilayah Pendudukan, dan tidak mencerminkan kemauan politik seluruh Rakyat Palestina".

Karena Abbas, pada Juli 2015, adalah ketua PLO yang didominasi Fatah serta Fatah itu sendiri, dan presiden Otoritas Palestina yang disengketakan (yang juga menyebut dirinya Negara Palestina), fungsi PLO dan PA tidak dibedakan dengan jelas. Sementara PLC dan PNC hampir tidak berfungsi, fungsi kedua badan legislatif dijalankan oleh Dewan Pusat PLO.