Jabarkan Organisasi dan akademisi dari Kritik terhadap hak cipta

Kelompok yang memilih menghapuskan hak cipta

Pirate Cinema dan kelompok seperti The League of Noble Peers membuat argumen yang cukup radikal, menentang kebijakan hak cipta. Banyak organisasi antihak cipta muncul dalam perdebatan tentang pembagian berkas secara peer-to-peer, kebebasan digital, dan kebebasan informasi; misalnya Association des Audionautes dan Gereja Kopimisme.

Pada tahun 2003, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Columbia Eben Moglen, menerbitkan The DotCommunist Manifesto, yang menafsirkan ulang Manifesto Komunis karya Karl Marx dalam konteks berkembangnya teknologi komputer dan internet; banyak dari konten yang ditafsirkan ulang membahas hukum hak cipta dan hak eksklusif lainnya dengan pendekatan istilah Marxis.

Berkembangnya BitTorrent dan berbagi berkas secara peer-to-peer disebut para komentator media sebagai "perang melawan hak cipta", dengan The Pirate Bay disebut sebagai "pentolan dari masyarakat antihak cipta internasional yang terus berkembang — atau gerakan pro-pembajakan". Salah satu contoh pembangkangan sipil elektronik dalam bentuk pembajakan besar-besaran terjadi pada 24 Februari 2004, dalam peristiwa Selasa Kelabu. Banyak aktivis yang melanggar hak cipta EMI atas The White Album karya The Beatles dengan mendistribusikan berkas MP3 dari album mashup The Grey Album, dalam rangka menarik perhatian publik terhadap reformasi hak cipta dan tujuan antihak cipta. Lebih dari 400 situs web dilaporkan berpartisipasi termasuk 170 yang menyediakan album tersebut bersama para pendemo yang menyatakan bahwa hadirnya The Grey Album menunjukkan perlunya revisi undang-undang hak cipta untuk memungkinkan sampling sesuai dengan ketentuan penggunaan wajar materi berhak cipta, atau mengusulkan kompensasi yang wajar terkait sampling.

Kelompok yang memilih mengubah UU hak cipta

Association des audionautes, organisasi Prancis, bukanlah gerakan yang antihak cipta, melainkan lebih mengusulkan adanya reformasi dalam rangka penegakan hak cipta dan kompensasi. Salah satu pendiri grup, Aziz Ridouan, mengajukan agar Prancis mengizinkan berbagi berkas secara peer-to-peer dan memberi kompensasi kepad artis seperti biaya penyedia jasa Internet (sebagai kompensasi alternatif). Majalah Wired melaporkan bahwa perusahaan musik besar menyambat proposal Ridouan dengan melegalkan pembajakan. Pada Januari 2008, tujuh anggota fraksi Partai Moderat (yang merupakan koalisi propemerintah), menulis dalam sebuah tabloid yang menyerukan dekriminalisasi yang utuh dari berbagi berkas; "Dekriminalisasi berbagi semua berkas nonkomersial dan mengajak pasar untuk beradaptasi bukan sekadar solusi terbaik. Inilah satu-satunya solusi, kecuali kita ingin mengontrol apa yang dilakukan warganet secara luas."

Pada 2015, artikel WIPO berjudul "Remix culture and Amateur Creativity: A Copyright Dilemma" mengakui "era mencampur" dan perlunya reformasi hak cipta, merujuk pada kasus Lenz v. Universal Music Corp. dan Undang-Undang Modernisasi Hak Cipta Kanada.

Kelompok yang memilih menggunakan UU hak cipta yang ada

Kelompok yang memilih menggunakan kerangka hukum hak cipta yang ada dengan lisensi khusus untuk mencapai tujuan misalnya copyleft dan Creative Commons. Creative Commons dasarnya bukanlah antihak cipta, melainkan mengusulkan dan mendukung penggunaan lisensi hak cipta secara fleksibel dan terbuka sesuai dengan peraturan hak cipta yang berlaku. Creative Commons berposisi bahwa ada permintaan yang tidak terpenuhi atas fleksibilitas yang mengizinkan pemegang hak ciptanya untuk melepaskan ciptaannya hanya dengan "sebagian hak cipta dilindungi undang-undang" atau bahkan "tidak ada hak cipta". Menurut Creative Commons, orang-orang tidak menganggap hak cipta konvensional membantu mereka memaparkan dan menyebarluaskan ciptaan. Creative Commons mengaku bahwa lisensi mereka memudahkan para pengusaha dan seniman untuk menggunakan model bisnis inovatif alih-alih hak cipta konvensional untuk melindungi investasi kreatif mereka.