Jelaskan Sejarah dari Hak atas pembangunan

Hak atas pembangunan merupakan salah satu tujuan awal dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Landasan pemikiran mengenai hak atas pembangunan tercantum dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konsep tersebut tidak tersirat secara langsung mengenai pembangunan, melainkan pada tujuan pembangunan yaitu kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Selain itu, terdapat konsep yang menjelaskan tentang cara memenuhi hak atas pembangunan yaitu menyelesaikan masalah internasional guna mencapai kerjasama internasional. Konsep dari hak pembangunan ini berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan. Pemenuhan hak atas pembangunan ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar untuk semua orang tanpa adanya pembedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Hak atas pembangunan kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam dokumen PBB yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dokumen ini memberikan pemahaman kepada komunitas internasional tentang hal utama di dalam hak atas pembangunan. Di dalamnya disebutkan dasar bagi hak atas pembangunan antara lain adalah tujuan untuk mempromosikan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dan mengakui hak tanpa diskriminasi, hak untuk berpartisipasi dalam urusan publik dan hak untuk memperoleh standar hidup yang memadai. Perwujudan hak dan kebebasan setiap orang atas tatanan sosial dan internasional juga dijelaskan di dalamnya.

Konsep hak atas pembangunan mulai dibahas dalam debat ideologi yang terjadi selama periode tahun 1960-an dan 1970-an. Perintisnya adalah negara-negara anggota Gerakan Non Blok. Dalam menetapkan konsep hak atas pembangunan, Gerakan Non Blok melakukan kampanye untuk menciptakan tatanan ekonomi internasional yang lebih adil. Kampanye tersebut sejalan dengan Deklarasi Hak Atas Pembangunan tentang Tatanan Ekonomi Internasional Baru. Negara-negara Gerakan Non Blok menyatakan bahwa pembangunan termasuk dalam hak asasi manusia. Paham tersebut disebarluaskan dengan menggunakan mekanisme Persatuan Bangsa-Bangsa. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi hubungan hukum ekonomi internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Perdebatan ideologis ini merupakan bagian dari pengaruh Perang Dingin yang memperkuat perbedaan antara hak sipil dan politik, dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak atas pembangunan pertama kali diusulkan oleh yuris berkebangsaan Senegal yang bernama Kéba Mbaye pada tahun 1972. Pengakuan hukum terhadap hak atas pembangunan tercapai pada tahun 1981 melalui Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk.