Jelaskan Sejarah dari Pulau Rao, Pulau Morotai

Berdasarkan PP 26  Tahun 2008 tentang RT/RWN, Pulau Morotai sebagai PKSN atau Pusat Kawasan Strategis Nasional, dan PP 50 tahun 2014 tentang Pulau Morotai sebagai kawasan Ekonomi Khusus, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 17 Tahun 2019 tentang kecamatan, dimana secara normatif mengikuti syarat dasar dan syarat administrasi dan syarat teknis, Pulau Rao tidak memenuhi syarat-syarat menjadi sebuah kecamatan.

Namun dalam PP tersebut, pada point 7, ada pengecualian pada kawasan strategis nasional dan kawasan khusus sehingga dapat diusulkan dan diterima oleh kementerian dalam negeri (Mendagri) melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Sehingga, pembentukan kecamatan Pulau Rao disetujui, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Pemekaran sebagai wilayah kecamatan Morotai Selatan Barat dengan Perda No 3/2019 tentang pembentukan kecamatan Pulau Rao dengan kode wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri dengan nomor 82.07.06 kecamatan baru, berpisah dari kecamatan induk Morotai Selatan Barat.

Adapun desa-desa yang termasuk dalam pemekaran Pulau Rao, diantaranya desa Posi Posi Rao, Aru Burung, Lou Madoro, Leo-leo dan desa Saminyamau. Sementara pusat kecamatan ditetapkan di desa Leo-leo.