Saya mau tau Sejarah dari Penghapusan hukuman mati

Pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati mulai muncul sejak masa puncak Abad Pertengahan. Pada tahun 1066 Masehi, William Sang Penakluk sebagai Raja Inggris memilih menghapuskan hukuman mati untuk segala jenis kejahatan kecuali kejahatan perang. Metode hukuman mati yang digunakan saat itu adalah hukuman gantung. Penghapusan hukuman mati ini hanya berlaku hingga awal abad ke-16. Setelah Raja Henry VIII berkuasa di Inggris, hukuman mati kembali diterapkan untuk kasus penyimpangan moral, pungutan liar dalam pajak, penolakan untuk mengakui kejahatan, dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Sekitar 72 ribu orang dihukum mati pada masa pemerintahan Henry VIII dengan metode eksekusi pembakaran, hukuman gantung, dan pemancungan.

Penghapusan hukuman mati mulai kembali diusulkan oleh para cendekiawan Eropa yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Selama berlangsungnya Revolusi Prancis, gagasan mengenai penghapusan hukuman mati dikemukakan oleh berbagai tokoh seperti Jean-Paul Marat. Gagasan penghapusan hukuman mati juga menyebar di wilayah berbahasa Jerman melalui karya-karya berbagai penulis. Beberapa di antaranya ialah Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Gottlieb Klopstock, Justus Möser, dan Friedrich Schiller.

Kebijakan penghapusan hukuman mati kembali muncul dari beberapa raja yang berkuasa di wilayah Eropa Utara dan Eropa Barat pada abad ke-19 Masehi. Beberapa di antaranya ialah Raja Luís I dari Portugal, Raja Johann dari Sachsen, dan Raja Oskar dari Swedia. Kerajaan Belanda juga menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 untuk semua jenis kejahatan kecuali yang berkaitan dengan militer. Selain itu, negara Denmark dan Rumania turut menghapuskan hukuman mati dalam konstitusinya. Perkembangan penghapusan hukuman mati kemudian diikuti oleh negara-negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah pada abad ke-19 Masehi, yaitu Venezuela, Kolombia, Brasil, Uruguay, Chili, dan Kosta Rika.

Pada dasawarsa terakhir abad ke-20 Masehi, perkembangan hukum hak asasi manusia internasional mempercepat proses penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum negara-negara di dunia. Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional (instrumen HAM internasional) mulai dirumuskan setelah Perang Dunia II berakhir. Tujuannya untuk mempercepat penghapusan hukuman mati. Sasaran utama dalam penghapusan hukuman mati ialah negara dunia ketiga yang sebelumnya memperoleh kemerdekaan setelah mengalami imperialisme dan kolonialisme. Instrumen HAM internasional yang digunakan utamanya ialah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Kovenan ini telah menghasilkan seperangkat instrumen universal yang mendukung perlindungan warga negara dari kekuasaan politik dan membatasi penerapan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang paling serius.