Jelaskan Sistem peradilan dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi tidak melarang campur tangan sewenang-wenang dengan privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi tetapi melarang mereka oleh kasus hukum pada interpretasi Pasal 13 Konstitusi, dan pemerintah pada umumnya menghormati larangan ini dalam praktiknya. Pada April 2003, Badan Investigasi Keamanan Publik memperluas pengawasan terhadap kelompok teroris Aleph (sebelumnya dikenal sebagai Aum Shinrikyo) karena pemerintah menyatakan kelompok itu masih menimbulkan bahaya bagi masyarakat. Pada tahun 2002, Badan Pertahanan mengkonfirmasi laporan bahwa mereka telah melanggar undang-undang yang melindungi informasi pribadi ketika menyusun daftar warga yang mencari dokumen resmi. Sebuah undang-undang privasi untuk mencegah tindakan tersebut disahkan Diet pada 2 Mei 2003.

Sikap pemerintah terhadap penyelidikan internasional dan non-pemerintah atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada umumnya kooperatif dan responsif terhadap pandangan kelompok hak asasi manusia, meskipun pemerintah membatasi akses mereka ke fasilitas penahanan. Sejumlah kelompok hak asasi manusia domestik dan internasional umumnya beroperasi tanpa batasan pemerintah, menyelidiki dan mempublikasikan temuan mereka tentang kasus-kasus hak asasi manusia. Pejabat pemerintah umumnya kooperatif dan responsif terhadap pandangan mereka, meskipun Pemerintah membatasi akses kelompok hak asasi manusia ke fasilitas penahanan.

Pada bulan Desember 2008 Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan rekomendasi kepada Jepang terkait dengan kesejahteraan publik dalam Pasal 12 dan 13 Konstitusi bahwa "sambil memperhatikan penjelasan negara partai bahwa 'kesejahteraan publik' tidak dapat diandalkan sebagai dasar untuk menempatkan pembatasan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia, Komite menegaskan kembali keprihatinannya bahwa konsep 'kesejahteraan publik' tidak jelas dan terbuka dan dapat izin pembatasan melebihi yang diizinkan di bawah Kovenan (pasal 2)."