Jabarkan Mauritius dari Kebebasan akademik

Di Mauritius, staf akademik memiliki hak-hak yang dinyatakan dalam Bab II Konstitusi Mauritius: perlindungan Kebebasan Hati Nurani, Perlindungan Kebebasan Berekspresi, Perlindungan Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Perlindungan Kebebasan Mendirikan sekolah dan Perlindungan dari Diskriminasi. Dalam makalah tahun 2012 di Universitas Mauritius, seorang penulis menyatakan bahwa meskipun tidak ada catatan pelanggaran hak asasi manusia atau kebebasan negara, "ancaman halus terhadap kebebasan berekspresi memang ada, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap partai politik yang berkuasa dan para pemimpinnya serta kelompok agama." Pemerintah Mauritius mendukung praktik kebebasan akademik di perguruan tinggi negara tersebut. Kebebasan akademik menjadi isu publik pada Mei 2009 ketika Universitas Mauritius berbicara menentang wakil rektor sebelumnya Profesor I. Fagoonee, yang telah meneruskan surat edaran yang dikirim oleh Kementerian Pendidikan kepada para akademisi. Surat edaran ini menargetkan pejabat publik dan mengharuskan mereka untuk berkonsultasi dengan atasan mereka sebelum berbicara kepada pers. Menurut surat kabar tersebut, para akademisi kesal dengan kenyataan bahwa wakil rektor telah mengesahkan surat edaran itu dengan mengirimkannya kepada mereka ketika itu ditujukan kepada pejabat publik. Dalam sebuah wawancara, wakil rektor menyatakan bahwa meskipun akademisi bebas berbicara kepada pers, mereka tidak boleh berkompromi dengan kebijakan universitas atau kebijakan pemerintah. Seorang akademisi berbicara dengan perdana menteri dan masalah itu akhirnya dibawa ke parlemen. Wakil rektor kemudian diminta untuk mundur. Sebagai gantinya, pemerintah secara terbuka mendukung praktik kebebasan akademik.

Birokrasi kelembagaan dan adanya ketergantungan dana pada negara telah membatasi kebebasan akademisi untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Sebuah wawancara dengan Dr. Kasenally seorang pendidik di Universitas Mauritius mengungkapkan bahwa pada 1970-an hingga 1980-an universitas berada di garis depan perdebatan. Namun pada 1990-an universitas menjauh dari perdebatan kontroversial. Pada tahun 1986, hak akademisi untuk terlibat dalam politik dicabut untuk membatasi kebebasan akademik. Oleh karena itu, akademisi di Universitas Mauritius didorong untuk tidak mengungkapkan pandangan atau gagasan mereka, terutama jika pandangan tersebut bertentangan dengan pandangan manajemen universitas atau pemerintah. Meskipun tidak ada kasus penangkapan atau penahanan yang ekstrim terhadap akademisi, terdapat kekhawatiran bahwa hal itu akan menghambat kemajuan karir mereka terutama pada tingkat kenaikan pangkat sehingga para akademisi berusaha untuk menghindari untuk berpartisipasi dalam perdebatan yang kontroversial.