Jelaskan Masa Demokrasi Liberal dari Abdul Manap

Setelah Revolusi Nasional Indonesia berakhir, Abdul dipindahkan ke Kabupaten Batanghari untuk menjabat sebagai patih (sekretaris daerah) hingga tahun 1953. Usai menjabat sebagai patih, Abdul ditunjuk sebagai pemangku jabatan bupati Batanghari selama beberapa bulan hingga tahun 1954. Abdul dan bupati-bupati pendahulunya dianggap berjasa dalam merintis pembangunan dan memperbaiki mekanisme pemerintahan daerah di kabupaten tersebut. Ia lalu dipindahkan ke Kantor Keresidenan Lampung dan bekerja sebagai pegawai negeri dengan pangkat bupati.

Abdul ditunjuk untuk menjabat sebagai Bupati Merangin pada pertengahan 1950an. Pada masa pemerintahannya, Abdul memprakarsai sejumlah proyek perhubungan dan pengairan di Merangin, seperti jembatan penghubung sepanjang satu kilometer dan pembangunan fasilitas irigasi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian.

Pada bulan Desember 1956, sekelompok perwira militer di Sumatera Tengah yang tidak puas dengan perlakuan pemerintah pusat mendirikan Dewan Banteng. Untuk memperoleh dukungan yang lebih luas, sejumlah tokoh agama dan pemerintahan ikut bergabung ke dalam dewan tersebut. Abdul Manap merupakan salah satu tokoh pemerintahan yang bergabung dan menjadi anggota Dewan Banteng. Akibat keterlibatan Abdul Manap dalam Dewan Banteng, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri memberhentikan Abdul Manap dari jabatannya sebagai Bupati Merangin dan memindahkannya ke kantor Keresidenan Lampung mulai tanggal 15 Januari.

Pemberhentian Manap dari jabatan bupati ditanggapi dengan penolakan oleh masyarakat Merangin dan ratusan pernyataan terkait dengan penolakan tersebut dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri, Territorium II, dan Dewan Banteng sendiri. Sekelompok rakyat Merangin juga mendatangi kantor Dewan Banteng untuk menyatakan keinginan mereka mempertahankan Manap dalam jabatannya sebagai Bupati Merangin. Dalam pidatonya yang dibacakan pada tanggal 23 Januari 1957, Ketua Dewan Banteng Ahmad Husein menyatakan bahwa "pemindahan Bupati H.A. Manap dari Djambi ke Lampung adalah suatu tindakan jang tidak menstimuleer lantjarnja djalan penjelesaian". Namun, pemerintah pusat menolak untuk membatalkan keputusan tersebut dan Mohammad Keras, Patih Kabupaten Merangin, ditunjuk sebagai penjabat sementara Bupati Merangin.

Dewan Banteng yang sudah dibentuk bergabung dengan dewan-dewan lainnya di Sumatera dan melebur menjadi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Pada tanggal 8 Februari 1957, Ketua Dewan Banteng Letkol Ahmad Husein meresmikan pembentukan Provinsi Jambi yang terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah dan melantik Djamin Datuk Bagindo sebagai penjabat sementara Gubernur. Abdul Manap lalu ditunjuk oleh Djamin sebagai staf gubernur. Setelah Djamin digantikan oleh gubernur definitif, Joesoef Singedekane, pada bulan Desember 1959, Abdul Manap ditunjuk sebagai Wakil Wali Kota Jambi hingga tahun 1961. Ia naik jabatan menjadi Residen di Provinsi Jambi beberapa saat kemudian.