Jelaskan Persidangan dari Komisi Codex Alimentarius

Pelaksanaan sidang komite diadakan di negara yang menjadi tuan rumah. Hal ini berlaku pada Komite Subyek Umum maupun Komite Komoditas. Namun, sejak awal tahun 2000 sidang Komisi telah mengupayakan agar negara tuan rumah yang termasuk negara maju dapat melibatkan negara berkembang sebagai negara penyelenggara sidang. Keterlibatan negara berkembang dalam penyelenggaraan sidang komite di negara maju yang menjadi tuan rumah, tidak menghilangkan status sebagai negara tuan rumah dari negara maju yang menjadi penyelenggara. Ini dikarenakan pelaksanaan sidang di negara penyelenggara hanya untuk tahun tertentu saja. Selain itu, ketua sidang serta kesekretariatan tetap berada di negara tuan rumah.

Pengaturan tersebut telah diterapkan pada beberapa sidang komite. Pertama pada sidang komite dari Komite Codex tentang Nutrisi dan Makanan untuk Penggunaan Diet Khusus. Sidang ini diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2017, ini kembali diterapkan pada tiga sidang komite lainnya. Sidang-sidang ini yaitu sidang Komite Codex tentang Pelabelan Makanan yang diselenggarakan di Paraguay, sidang Komite Codex tentang Sistem Sertifikasi dan Inspeksi Makanan Impor dan Ekspor di Meksiko, dan sidang Komite Codex tentang Kontaminan dalam Makanan di Brasil. Pada sidang-sidang tersebut, ketua sidang dan kesekretariatan tetap dipegang oleh negara tuan rumah. Pelaksanaan sidang komite dengan penyelenggara yang bukan negara tuan rumah ini dapat dilakukan selama ada kesepakatan antara negara tuan rumah dengan negara penyelenggara.  Kesepakatan ini khususnya berkaitan dengan pembiayaan dan fasilitas penyelenggaraan sidang.

Persidangan yang diadakan oleh Komisi Codex Alimentarius berada dalam pengawasan dari Organisasi Pangan dan Pertanian dan Organisasi Kesehatan Dunia. Negara-negara yang merupakan anggota FAO, WHO, maupun keduanya sekaligus, tetapi  bukan anggota dari Komisi Codex Alimentarius dapat menghadiri sidang-sidang Komisi Codex Alimentarius. Hanya saja, status negera-negara tersebut di dalam sidang hanya sebagai pengamat. Organisasi internasional yang berminat berpartisipasi dalam pekerjaan Codex Alimentarius juga diberikan status sebagai pengamat. Status sebagai pengamat dapat diperoleh oleh negara atau organisasi internasional dengan melakukan pendaftaran ke Direktur Jenderal FAO atau Direktur Jenderal WHO dan memperoleh persetujuan dari salah satunya. Khusus untuk organisasi internsional, dokumen pengajuan sebagai pengamat harus terlebih dahulu diserahkan kepada Sekretariat Codex untuk dikaji dan diberi pertimbangan oleh Komite Eksekutif. Setelah disetujui, barulah dokumen tersebut diajukan ke Direktur Jenderal FAO atau Direktur Jenderal WHO.

Di dalam persidangan, Komisi Codex Alimentarius melakukan pengambilan keputusan dengan melakukan pemungutan suara. Di dalam pengambilan keputusan sidang dari Komisi Codex Alimentarius, pengamat tidak memiliki hak suara. Hak yang diberikan kepada pengamat di setiap sidang Codex Alimentarius hanya hak untuk bicara. Hak ini diberikan selama dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan standar Codex Alimentarius. Pemberian hak berbicara diberikan kepada pengamat dalam bentuk penyampaian komentar. Komentar dari pengamat dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan. Pengamat juga diberikan hak untuk terlibat dalam kelompok kerja maupun penyusunan rancangan awal suatu standar.

Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 2019 pengamat yang terdaftar di Komisi Codex Alimentarius. Sebanyak 56 organisasi termasuk dalam organisasi pemerintah internasional, sedangkan sebanyak 147 organisasi termasuk organisasi non-pemerintah. Selain itu terdapat 16 organisasi yang termasuk unit kerja dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).