Jelaskan Pelaksana Tugas dari Ketua Menteri Pulau Pinang

Majelis Legislatif lebih cepat dibubarkan oleh Yang di-Pertua Negeri dengan kebijaksanaan Yang Mulia sendiri atas saran Ketua Menteri, maka masa jabatan Ketua Menteri yang baru tetap berlanjut selama lima tahun sejak sidang pertama. Konstitusi negara bagian mengizinkan penundaan selama 60 hari pemilihan umum yang akan diadakan sejak tanggal pembubaran dan Majelis Legislatif akan dipanggil untuk bertemu selambat-lambatnya 120 hari sejak tanggal pembubaran. Secara konvensional, antara pembubaran satu Majelis Legislatif dan penyelenggaraan sidang berikutnya. Ketua Menteri dan Dewan Eksekutif tetap menjabat sebagai pengurus.