Jelaskan Kekuasaan dari Ketua Menteri Pulau Pinang

Kekuasaan Ketua Menteri tunduk pada sejumlah batasan. Ketua Menteri dapat diberhentikan sebagai pemimpin partainya atau pemerintahannya kehilangan mayoritas oleh mosi tidak percaya pada Majelis Legislatif, harus menyarankan pemilihan umum negara bagian, mengundurkan diri, atau diberhentikan oleh Yang di-Pertua Negeri. Kekurangan mayoritas pada perencanaan anggaran (yang menyangkut pengeluaran uang) atau tidak dapat meloloskan undang-undang terkait kebijakan penting dapat melumpuhkan atau membubarkan pemerintahan dan Majelis Legislatif.

Partai Ketua Menteri biasanya memiliki mayoritas di Dewan Legislatif dan disiplin partai sangat kuat dalam politik Pulau Pinang, sehingga pengesahan undang-undang yang diusulkan oleh pemerintah melalui Majelis Legislatif sebagian besar hanya formalitas.