Jelaskan Latar belakang dari Perkara Yunani

Seusai Perang Dunia II, negara-negara demokrasi di Eropa membentuk sebuah organisasi internasional yang bernama Majelis Eropa. Organisasi ini bertujuan untuk memajukan hak asasi manusia dan mencegah kembalinya totalitarianisme. Statuta Majelis Eropa (1949) mewajibkan negara anggotanya untuk mematuhi standar dasar demokrasi dan hak asasi manusia. Pada 1950, Majelis Eropa menyetujui rancangan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (Konvensi HAM Eropa), yang kemudian mulai berlaku tiga tahun sesudahnya. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa (1954) dan Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (1959) dibentuk untuk mengadili tuduhan pelanggaran Konvensi HAM Eropa oleh negara anggota. Sistem Konvensi HAM Eropa didasarkan pada asas subsidiaritas, dan perkara hanya dapat diterima jika pengaju perkara sudah mencoba menggunakan semua mekanisme pemulihan hak yang ada di tingkat nasional.

Yunani adalah salah satu negara pendiri Majelis Eropa, dan pada tahun 1953 Parlemen Yunani secara bulat meratifikasi Konvensi HAM Eropa dan protokol pertamanya. Yunani tidak mengizinkan warganya yang merasa haknya telah dilanggar untuk mengajukan perkara ke Komisi HAM Eropa, sehingga satu-satunya cara yang dapat ditempuh pada saat itu untuk menuntut pelanggaran HAM oleh Yunani adalah jika negara anggota Konvensi HAM lainnya melayangkan tuntutan. Pada masa itu, Yunani belum bergabung dengan Mahkamah HAM Eropa yang dapat mengeluarkan putusan hukum yang mengikat. Oleh sebab itu, jika Komisi HAM Eropa menemukan adanya pelanggaran oleh Yunani, Komite Menteri-Menteri yang akan menyelesaikan perkaranya. Walaupun Majelis Eropa dapat melakukan penyelidikan, organisasi ini terbatas dalam memberikan sanksi; sanksi terberat yang dapat diganjar oleh organisasi ini adalah pengeluaran negara anggota. Pada 1956, Yunani mengajukan perkara HAM antarnegara pertama di Komisi HAM Eropa, yaitu Yunani v. Britania Raya, yang menuduh bahwa telah terjadi pelanggaran HAM di Siprus yang saat itu dikendalikan Britania.