Jabarkan Gambaran dari Dewan Legislatif Palestina

Dewan Legislatif Palestina dibentuk oleh Persetujuan Oslo dan dirancang sesuai dengan ketentuan Persetujuan Oslo II, yang mengatur komposisi, kekuasaan dan tanggung jawabnya secara rinci. Ketentuan rinci tentang pemilihan ditetapkan dalam Lampiran II. Oslo II menyatakan bahwa penduduk wilayah Palestina dapat memberikan suara atau dipilih. PLC memiliki persyaratan kuorum dua pertiga.

Undang-undang PLC memberikan perincian lebih lanjut untuk PLC, seperti batas waktu durasi atau masa pakai setiap PLC, dan ketentuan untuk mengisi lowongan kasual. Tidak ada persyaratan menteri untuk menjadi anggota PLC.

Wewenang dan tanggung jawab PLC dibatasi oleh Pasal IX dan XVII Perjanjian Oslo untuk masalah sipil dan keamanan internal serta ketertiban umum dan tunduk pada peninjauan oleh Israel. PLC tidak berwenang untuk bernegosiasi dengan Israel.