Jabarkan Latar belakang sejarah dari Kudeta Gapsin

Setelah Insiden Imo tahun 1882, upaya reformasi awal di Korea mengalami kemunduran besar. Buntut dari peristiwa tersebut juga membawa pengaruh Tiongkok ke Korea dengan mereka mulai langsung ikut campur dalam urusan dalam negeri Korea, melakukan beberapa inisiatif untuk mendapatkan pengaruh yang signifikan atas pemerintah Korea. Sejarawan Korea menyatakan bahwa "pemerintah Tiongkok mulai mengubah bekas negara pembayar upetinya menjadi semikoloni dan kebijakannya terhadap Korea secara substansial berubah menjadi imperialistis baru dengan negara suzerain menuntut hak istimewa tertentu di negara vasalnya".

Pada tanggal 4 Oktober 1882, pemerintah Korea menandatangani serangkaian peraturan perdagangan baru yang mengizinkan para pedagang Tiongkok untuk berdagang di Korea dan memberi mereka keuntungan substansial atas Jepang dan Barat, peraturan tersebut juga memberikan hak ekstrateritorialitas sepihak Tiongkok dalam kasus perdata dan pidana. Meskipun mengizinkan orang Korea secara timbal balik untuk berdagang di Beijing, perjanjian itu bukanlah sebuah traktat tetapi pada dasarnya dikeluarkan sebagai peraturan untuk sebuah negara vasal, yang juga menegaskan kembali ketergantungan Korea pada Tiongkok.

Pada bulan Desember, dua kantor tingkat tinggi, Oeamun ("Kantor Luar Negeri") dan Naeamun ("Kantor Dalam Negeri") didirikan. Oeamun berurusan dengan urusan luar negeri dan perdagangan, sementara Naeamun bertanggung jawab untuk urusan militer dan urusan dalam negeri. Atas rekomendasi dari Tiongkok, dua penasihat diangkat ke kantor luar negeri, yakni Paul Georg von Möllendorff dari Jerman yang pernah bertugas di Dinas Pabean Maritim Tiongkok dan diplomat Tiongkok Ma Jianzhong. Sebuah formasi militer Korea yang baru, Chingunyeong ("Komando Pengawal Ibu kota"), yang juga dibentuk dan dilatih di sepanjang garis Tiongkok oleh Yuan Shikai.

Tiongkok juga mengawasi pembentukan Dinas Pabean Maritim Korea pada tahun 1883 dengan von Möellendorff sebagai kepalanya. Korea kembali direduksi menjadi negara pembayar upeti Tiongkok dengan Raja Gojong tidak dapat menunjuk diplomat tanpa persetujuan Tiongkok dan pasukan yang ditempatkan di Seoul untuk melindungi kepentingan Tiongkok di negara itu.