Jelaskan Pengadilan dari Milieudefensie et al v Royal Dutch Shell

Sesi pembacaan perkara pada pengadilan negeri The Hague dilakukan di bulan Desember tahun 2020. Penggugat, berdasarkan hukum Belanda, diminta mendemonstrasikan bahwa model bisnis yang diajukan ada dan dapat dilakukan RDS untuk memenuhi reduksi global sebesar 45%. Mereka menggunakan model transformasi bisnis perusahaan Denmark Ørsted yang berhasil beranjak dari model bisnis berbasis bahan bakar fosil ke energi terbarukan. Selama pengadilan berlangsung, RDS menyatakan ikrar untuk mencapai karbon netral di tahun 2050. Penggugat mempertimbangkan bahwa ikrar RDS tidak cukup dan perusahaan akan gagal dalam memenuhi target yang tertuang dalam Perjanjian Paris.

Pengadilan mengeluarkan keputusannya pada 26 Mei 2021. Dalam keputusannya, pengadilan menemukan bahwa kebijakan RDS "tidak cukup nyata" dan tingkat emisi globalnya melebihi hampir setiap negara di dunia. Atas semua faktor ini, pengadilan memerintahkan RDS untuk mengurangi emisi globalnya hingga 45% di tahun 2030, dibandingkan dengan level 2019-nya. Target pengurangannya mencakup emisi yang dikeluarkan setiap rekan bisnisnya, yaitu para penyuplai dan pembeli. Pengadilan menetapkan perintah ini berlaku dengan segera, sekalipun salah satu pihak mengajukan banding.

Kasus hukum ini dikatakan sebagai pencapaian dalam hukum terkait lingkungan dan perubahan iklim. Berbagai gugatan hukum terkait lingkungan sebelumnya telah dapat memperbaiki emisi, namun kasus hukum ini merupakan yang paling besar melawan korporasi untuk memenuhi Perjanjian Paris. Keputusan hukum hanya berlaku di Belanda, namun kemenangan ini dapat menjadi sumbu untuk memicu gugatan hukum lainnya melawan korporasi dengan emisi gas rumah kaca yang tinggi, yang belum mengambil langkah-langkah pengurangan emisi, di berbagai negara. Dampak dari keputusan pengadilan ini dikatakan dapat diperkuat karena perubahan iklim kini secara internasional sudah dikaitkan dengan hak asasi manusia.

RDS menyatakan akan naik banding.