Jabarkan Bidang Sipil dan Politik: dari Sejarah hak asasi manusia

UUD 1945, terutama Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30.

Maklumat Pemerintah 1 November 1945.

Maklumat Pemerintah 3 November 1945.

Maklumat Pemerintah 14 November 1945.

Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya:

UUD 1945, terutama Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

KRIS, Pasal 36 – Pasal 40.

Pada massa ini, perkembangan tentang hak asasi manusia dipengaruhi oleh sistem pemerintahan Indonesia yang berubah. Pada periode ini, sistem politik Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, dengan diberlakukannya UUDS sejak 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959. Aktualisasi hak asasi manusia pada periode ini, di antaranya:

Partai politik semakin banyak bermunculan, meskipun tumbuh dengan ideologinya masing-masing.

Hak pers, pada periode ini memiliki kebebasan.

Pemilihan umum dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi.

Dewan Perwakilan Rakyat, menunjukkan hasil kerja yang baik dengan pengawasan dan kontrol yang seimbang.

Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-berbeda, tetap memiliki visi yang sama yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Pada periode ini, Indonesia mengikuti dua konvensi HAM internasional yaitu:

Konvensi Jenewa tahun 1949, yang membahas mengenai perlindungan hak bagi korban perang, tawanan perang, dan perlindungan sipil ketika perang.

Konvensi tentang hak politik perempuan yang berisi tentang hak perempuan tanpa diskriminasi dan hak perempuan untuk mendapatkan jabatan publik.