Jabarkan Riwayat dari Nursyamsa Hadis

Nursyamsa Hadis termasuk salah tokoh yang turut mendorong dilakukannya pemekaran Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terutama ketika ia masih menjadi anggota DPD RI asal Kaltim. Saat menjadi anggota Pansus Ambalat dari unsur DPD RI, Nursyamsa termasuk yang lantang menyuarakan pentingnya pemerintah memfokuskan perhatian pembangunan di kawasan perbatasan.

Dia meminta pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pengawasan di wilayah perbatasan negara dengan memanfaatkan teknologi pemantauan secara spasial, dalam rangka menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Kemudian, sebagai anggota Pansus Ambalat, ia juga mendesak pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih khusus kepada masalah-masalah aktual yang terjadi di daerah perbatasan, antara lain soal adanya lebih dari 10.000 jiwa WNI eksodus ke Papua New Guinea dan berharap dapat segera kembali ke Indonesia.

Menurut Nursyamsa, rekruitmen dan pengangkatan TNI, Polri, dan PNS di perbatasan harus memprioritaskan penduduk asli setempat, serta memberikan tunjangan kesehatan dan tunjangan akibat mahalnya harga kebutuhan pokok di wilayah perbatasan. Lapangan kerja juga harus dibuka untuk menampung tenaga kerja non skill (TKI) seperti perkebunan dan pertambangan, dengan cara memanfaatkan kurang lebih 40 juta hektare lahan tidur di Kaltim yang telah dikonversi menjadi lahan perkebunan dan transmigrasi.

Pada helatan Pilkada serentak tahun 2019, Nursyamsa mendaftar sebagai bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Kalimantan Utara. Nursyamsa mendaftar jadi caleg DPD RI Kaltara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kaltara, Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, pada hari Rabu (11/7/2018). Sayangnya, ia gagal memenangkan kontestasi ini.