Jabarkan Signifikansi dari putusan pengadilan dari Perkara genosida Bosnia

Pelanggaran Serbia atas kewajibannya bukan hanya didasari oleh kegagalannya dalam mengikuti Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, tetapi juga dua tindakan perlindungan sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Keadilan Internasional pada bulan April dan September 1993. Serbia juga diperintahkan untuk melakukan segala sesuatu yang berada di dalam kekuasaannya untuk mencegah kejahatan genosida dan kejahatan serupa yang tidak dilakukan oleh kelompok militer dan paramiliter yang di bawah kekuasaannya atau dukungannya. Para hakim menyimpulkan bahwa Serbia tidak melakukan apapun di Srebrenica di bulan Juli 1995 meskipun telah diperintahkan secara eksplisit.

Selanjutnya, menurut putusan Mahkamah Keadilan Internasional, benar terdapat bukti-bukti masif dari pembunuhan massal di beberapa daerah spesifik dan kamp tahanan di wilayah Bosnia pada saat konflik. Sebagian korban konflik adalah kelompok yang dilindungi, kaum Bosniak, sehingga disimpulkan bahwa mereka telah ditarget secara sistematis untuk dibunuh. Kemudian, pengadilan juga menemukan bukti-bukti bahwa korban secara sistematis mengalami perlakuan tidak adil, penyiksaan, pemerkosaan, dan tindakan lainnya yang membahayakan tubuh dan jiwa pada saat konflik, utamanya di kamp tahanan. Namun, pengadilan tidak menemukan bukti yang cukup yang menyatakan terdapat keinginan spesifik untuk menghancurkan kaum Bosniak secara sebagian atau keseluruhan.

Dalam mengulas kasus pengadilan terhadap Jorgić melawan Jerman, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa berdasarkan putusan Mahkamah Keadilan Internasional menjelaskan bahwa pembersihan etnis tidak cukup pada dirinya untuk menyatakan genosida telah terjadi. Dikatakan bahwa istilah pembersihan etnis sering dipakai untuk kasus yang terjadi di Bosnia dan dapat disebut sebagai salah satu bentuk genosida berdasarkan definisi yang digunakan di dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida apabila tergolong ke dalam tindakan-tindakan yang disebut di dalam Pasal II yang bermaksud menghancurkan sebagian atau keseluruhan dari suatu kelompok. Akan tetapi, keinginan untuk menghancurkan kelompok tersebut secara sebagian atau keseluruhan, deportasi yang dilakukan tidak secara harus ekivalen dengan penghancuran terhadap kelompok tersebut. Hal ini tidak berarti pembersihan etnis tidak akan pernah termasuk genosida. Sebagaimana telah diobservasi oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia Terdahulu, memang benar di sana terdapat sejumlah kesamaan di anatara kebijakan genosida dan kebijakan pembersihan etnis. Akan tetapi perbedaan keduanya (penghancuran fisik dan pembubarandari sebuah kelompok) harus tetap dilihat secara jelas. Pengusiran sebuah kelompok tidak cukup bisa dikatakan sebagai genosida.

Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa

Pada tahun 2007, berkaitan dengan pengadilan terhadap Jorgić yang berlangsung di Jerman, mahkamah mengulas kembali keputusan pengadilan di Jerman. Dalam menolak banding yang diajukan oleh Jorgić, mahkamah menegaskan ulang bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan di Jerman konsisten dengan interpretasi Konvensi Genosida dalam menangani kasus Jorgić. Akan tetapi, mahkamah juga menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan di Jerman adalah berdasarkan hukum yang berlaku di Jerman yang mana interpretasinya mengenai genosida lebih luas, sehingga ditolak oleh pengadilan internasional. Berdasarkan definisi yang dipegang oleh pengadilan Jerman, pembersihan etnis yang dilakukan oleh Jorgić termasuk genosida karena terdapat keinginan untuk menghancurkan sebuah kelompok yang merupakan unit sosial, meskipun sebagian besar akademisi hukum memiliki  pandangan bahwa hukum genosida di Jerman seharusnya diinterpretasikan sebagai penghancuran secara fisik dan biologis dari kelompok yang dilindungi.