Jelaskan Dasar Hukum dari Wanita pembela hak asasi manusia

Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengakuan dan perlindungan yang secara spesifik kepada wanita pembela HAM saat ini masih belum terwujudkan. Padahal para wanita ini rentan dan kerap mengalami diskriminasi maupun kekerasan karena perbuatan pembelaan yang dilakukan. Namun ada instrumen hukum baik internasional maupun nasional yang mengatur mengenai pembela HAM. Diantara instrumen internasional yang ada ialah:

Deklarasi HAM tahun 1948 pada pasal 19 dan 20

Dalam deklarasi ini dinyatakan mengenai hak seseorang atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah). Selain itu juga disebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai dan tidak seorang pun boleh dipaksa untuk ikut dalam suatu perkumpulan.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966)

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur mengenai hak seseorang untuk berkumpul termasuk membentuk atau bergabung  pada suatu serikat secara damai dan tidak ada pembatasan dalam tindakannya. Kecuali diatur dalam hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan politik publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral masyarakat, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1966)

Pada kovenan ini mengukuhkan mengenai HAM dibidang ekonomi, sosial dan budaya, yaitu atas pekerjaan, menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan. Setiap rakyat juga memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Selain itu dinyatakan mengenai persamaan antara laki-laki dan perempuan. Seseorang juga dilarang dalam melakukan pembatasan dan penyimpangan HAM.

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

Kovenan yang ditetapkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 21 Desember 1965 ini mengatur mengenai segala bentuk diskriminasi rasial. Pada pasal-pasalnya mengatur mengenai hak yang seharusnya didapatkan seseorang.Kaitannya dengan wanita pembela HAM yang sering mendapatkan diskriminasi maka kovenan ini menyajikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun kerentanan yang dialami wanita pembela HAM dan menjamin hak-hak yang seharusnya dimiliki.

Deklarasi Pembela HAM, Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 53/144 tanggal 9 Desember 1998

Deklarasi ini berisi mengenai pernyataan umum dan juga pengakuan hak-hak dari pembela HAM namun tidak mengatur dengan spesifik mengenai mekanisme bagaimana deklarasi ini bisa diratifikasi. Sehingga deklarasi ini tidak mengikat secara umum bagi seluruh anggota PBB namun bisa menjadi acuan dan pedoman dalam pembentukan perundang-undangan bagi pembela HAM.

Sedangkan beberapa instrumen nasional yang mengatur diantaranya ialah:

UUD 1945 Pasal 28 C ayat 2

Peraturan Komnas HAM nomor 5 tahun 2015 mengenai Prosedur Perlindungan Pembela HAM

Nota Kesepahaman antara Komnas HAM dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat, serta Mekanisme Pelapor Khusus Komnas HAM