Saya mau tau Pernikahan Paksa dari Perbudakan Modern

Praktik atau adat lainnya yang mana seorang anak di bawah umur 18 tahun, diserahkan oleh orang tuanya atau walinya kepada orang lain untuk dieksploitasi secara seksual atau diperkerjakan secara paksa. Praktik Perbudakan jenis ini dapat terjadi melalui skenario berikut:

Serorang perempuan, yang tanpa memiliki hak untuk menolak, dinikahkan secara paksa dengan imbalan berupa uang atau barang yang diberikan kepada orang tuanya, walinya, keluarganya atau orang dan kelompok lainnya.

Suami dari seorang perempuan, dimana keluarga suaminya atau klan dari suaminya memindahtangankan perempuan tersebut untuk mendapatkan imbalan berupa uang atau barang-barang bernilai.

Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian dianggap dapat diwarsikan kepada orang lain.

Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota keluarga. Dapat juga sebagai strategi menyelesaikan perdebatan atau konflik serta tawar menawar dalam urusan bisnis.

Regulasi Internasional mengenai Perbudakan dan Bentuk-Bentuk Perbudakan Modern

Perbudakan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Perbudakan memiliki status jus cogens sehingga dilarang dalam hukum kebiasaan internasional dan regulasi internasional (dalam bentuk perjanjian internasional dan instrumen HAM internasional). Jus cogens berarti prinsip dasar hukum internasional yang diakui oleh komunitas internasional sebagai norma yang tidak boleh dilanggar.<ref name=":24">M. Cherif Bassiouni (1996) "International Crimes: ‘Jus Cogens’ and ‘Obligatio Erga Omnes'''." Law and Contemporary Problems. Vol. 59, No. 4, hal. 68.</ref> Selain itu, Mahkamah Internasional (ICJ) menganggap larangan perbudakan sebagai kewajiban erga omnes. Kewajiban erga omnes berarti kewajiban setiap negara untuk mencegah, mengkriminalisasi dan menghukum pelaku perbudakan.

Perjanjian universal pertama yang melarang perbudakan dan perdagangan budak adalah Konvensi Perbudakan tahun 1926 (Bahasa Inggris: The Slavery Convention 1926). Konvensi ini diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada 1926 dan berlaku setahun setelahnya. Dalam pembukaan konvensi tersebut, dengan jelas tertulis negara-negara wajib untuk “to prevent and suppress the slave trade, and to prevent forced labour from developing into conditions analogous to slavery”. Konvensi ini kemudian diperbaharui pada tahun 1956 dengan dirumuskannya Konvensi Tambahan tentang Penghapusan Perbudakan, Perdagangan Budak, dan Lembaga dan Praktik yang mirip dengan Perbudakan (the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery).

Larangan perbudakan juga tertuang dalam instrumen utama HAM internasional, yaitu Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948 (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966 (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights Tahun 1966 (ICESCR). Dalam UDHR, larangan terhadap perbudakan terdapat dalam Pasal 4 yang berbunyi “No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms”. Sedangkan dalam ICCPR terutama dalam Pasal 8 Ayat 2 disebutkan bahwa “No one shall be required to perform forced or compulsory labour”. Ayat tersebut secara tidak langsung membahas tentang kerja paksa, eksploitasi dan perdagangan manusia dengan menekankan hak pekerja untuk mendapatkan remunerasi yang adil. ICCPR juga menyebut larangan perbudakan dan segala praktik yang berkaitan dengannya adalah hak non- derogable, yang berarti hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Instrumen HAM internasional selanjutnya yang secara implisit melarang praktik perbudakan adalah ICESCR, terutama dalam Pasal 7 yang berbunyi “The State Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: (a) Remuneration... ;(b) Safe and healthy working condition; (c) Equal opportunity... ; (d)... reasonable limitation of working hours”.

Perbudakan modern dalam bentuk kerja paksa juga diatur dalam Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak (Bahasa Inggris: Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, specially Women and Children)  atau secara singkat disebut dengan Protokol Palermo. Protokol ini dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Bahasa Inggris: United Nations Convention against Transnational Organized Crime). Dalam Protokol Palermo Pasal 3 disebutkan keterkaitan antara kerja paksa dengan perdagangan manusia,“'Perdagangan orang' berarti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi harus mencakup, minimal, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.”Protokol Palermo merupakan instrumen internasional utama untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir di bawah administrasi United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). UNODC mencatat bahwa definisi perdagangan manusia 'sudah mencakup kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, dan penghambaan sebagai bentuk eksploitasi dalam perdagangan manusia'. UNODC lebih lanjut mencatat bahwa Konvensi dan Protokol, 'memberikan dasar hukum internasional  untuk kerja sama internasional formal dan informal untuk dalam menangani tindak kejahatan lintas batas negara.

ILO sebagai organisasi yang berfokus pada isu-isu ketenagakerjaan, telah mengadopsi beberapa konvensi (terbuka untuk ditandatangani dan diratifikasi oleh negara) yang membahas tentang kerja paksa dan bentuk-bentuk eksploitasi manusia lainnya. Konvensi ILO tersebut antara lain: International Labour Organisation Forced Labour Convention 1930 (No 29); International Labour Organisation Abolition of Forced Labour Convention 1957 (No 105; Equal Remuneration Convention; Discrimination (Employment and Occupation) Convention; Employement Policy Convention; Convention concerning Occupational Safety and the Working Environment; dan Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families). Pada tahun 2014, ILO mengadopsi Protokol Tambahan yang berkaitan dengan Forced Labour Convention, 1930 (No. 29). Protokol tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kerangka hukum internasional dalam menghapuskan kerja paksa dengan menciptakan kewajiban baru bagi negara untuk mencegah terjadinya kerja paksa, melindungi korban dan untuk menyediakan akses remedy atau pemulihan, seperti kompensasi atas kerugian material dan fisik.

Kasus Perbudakan Modern di Industri Perikanan Thailand

Praktik perbudakan modern di industri perikanan Thailand menarik perhatian komunitas internasional. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan media internasional seperti The Guardian pada tahun 2014 dan Associated Press pada tahun 2015 yang membahas keterkaitan praktik perbudakan di Thailand dengan rantai pasokan produk olahan seafood di pasar Amerika Serikat dan Eropa.Associated Press. (2015). Myanmar Fishermen Goes Home after 22 Years as a Slave. Diakses pada    30 Juli 2021, dari  https:// www.ap.org/explore/seafood-from-slaves/myanmar-fisherman-goes-home- after-22-years-as-a-slave.html Kasus ini juga mendapat perhatian dari NGO Internasional seperti Environmental Justice Foundation (EJF) dengan judul publikasi “Sold to the Sea” dan dari Human Rights Watch (HRW) yang berjudul “Hidden Chain”. Para penyintas yang berhasil diwawancarai menuturkan serangkaian labor abuse yang mereka alami. Sebagai contoh, HRW menarasikan cerita penyintas korban perbudakan Thailand dengan sebagai berikut:“Pada tahun 2011, Saw Win (57) bermigrasi ke Thailand dengan harapan untuk mendapatkan pekerjaan sehingga dapat menghidupi keluarganya di Myanmar. Dia menuturkan kepada Human Right Watch, bahwa dirinya berangkat ke Thailand melalui perantara yang ia temui di Kota Kawthaung yang berada di bagian selatan Myanmar. Perantara tersebut mengatakan bahwa Saw Win akan mendapatkan pekerjaan di sektor pengolahan makanan dengan gaji 4,5 USD setiap harinya. Namun setelah Saw Win menginjakan kaki di perbatasan Thailand, dirinya langsung diangkut dengan truk bersama raturan pekerja migran tanpa dokumen lainnya (undocumented migrant workers). Truk yang dinaiki Saw Win kemudian berhenti di kota pelabuhan Kantang yang terletak di bagian pantai barat daya Thailand. Setelahnya, Saw Win beserta 124 pekerja migran lainnya dikurung dalam sebuah ruangan sempit, dan keesokan harinya mereka dipaksa bekerja di kapal penangkap ikan selama 3 bulan lamanya tanpa upah. Kemudian Saw Win dijual lagi oleh perantaranya ke kapal penangkap ikan yang bermarkas di Songkhla, bagian tenggara Thailand. Disana, Saw Win beserta pekerja migran lainnya mendapatkan perlakuaan kasar dari Kapten kapal penangkap ikan Thailand yang secara teratur memukuli kru dengan batang besi dan mengancam mereka dengan todongan senjata. Selain kekerasan seacra psikis, kubutuhan makan para buruh migran juga tidak tepenuhi, Saw Win menuturkan banyak rekan kerjanya yang meninggal karena kekurangan nutrisi, sehingga banyak yang terkena penyakit serius dan kemudian meninggal. Saw Win berhasil melarikan diri dengan terjun ke laut, kemudian diselamatkan oleh kapal berbendera Malaysia."Menurut Human Rights Watch jumlah pekerja migran di Thailand belum dapat diestimasikan dengan tepat, terlebih lagi jumlah pekerja migran di sektor-sektor perikanan. Human Right Watch (HRW) sendiri mengestimasi setidaknya terdapat 222.000 pekerja migran bekerja di industri perikanan Thailand. Melissa Marschke & Peter Vandergeest (2016) mendukung pernyataan dari HRW yang mengungkapkan adanya kesulitan dalam memperkirakan secara akurat jumlah pekerja di kapal penangkap ikan Thailand. Pada tahun 2012, survei yang dilakukan oleh National Fisheries Association of Thailand (NFAT) memperkirakan jumlah total pekerja di sektor perikanan mencapai 143.000 pekerja migran di 9500 kapal. Survei ini dianggap tidak merepresentasikan keadaan yang sebenarnya sebab mengecualikan pekerja yang bukan anggota dari NFAT. Sedangkan Environmenttal Justice Foundation pada tahun 2013 memperkirakan sektor indutri perikanan di Thailand mempekerjakan lebih dari 650.000 orang, 200.000 diantaranya merupakan pekerja migran.

Survei penelitian ang diterbitkan oleh Jurnal Marine Policy dengan judul Under the shadow : Forced labour among sea fishers in Thailand Under the shadow : Forced labour among sea fishers in Thailand pada tahun 2018 menunjukkan prakitk kerja paksa berdasarkan indikator yang dikeluarkan oleh ILO SAP-FL yang disajikan dalam tabel di bawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara kepada para penyintas yang diterbitkan oleh Jurnal Marine Policy dengan judul Under the shadow : Forced labour among sea fishers in Thailand Under the shadow : Forced labour among sea fishers in Thailand pada tahun 2018  didapati bahwa 66,9% harus bekerja antara 16 sampai 24 jam per hari tanpa istirahat yang cukup. Kondisi jam kerja yang melebihi batas maksimum tanpa waktu istirahat yang wajar merupakan bentuk eksploitasi terhadap pekerja. ILO telah merumusukan beberapa instrumen terkait dengan hal tersebut, salah satunya adalah Hours of Work Convention 1930 yang menetapkan standar maksimum jam bekerja sebesar 8 jam per hari. Dalam Universal Declaration of Human Rights 1948 juga menyebutkan tentang hak pekerja untuk mendapatkan waktu istirahat yang layak, ketentuan ini tertuang dalam Pasal 24 yang berbunyi “Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay” . Sedangkan menurut Undang-undang ketenagakerjaan Thailand, jumlah maksimum jam kerja adalah 8 jam sehari dan tidak lebih dari 48 jam seminggu. Majikan (pihak yang memperkerjakan) dan pekerja dapat setuju untuk mengatur periode jam kerja untuk beberapa jenis pekerjaan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan Thailand, tetapi jumlah total jam kerja dalam hal apa pun tidak boleh melebihi 48 jam seminggu. Ketentuan tersebut berlaku untuk semua jenis pekerjaan termasuk pekerjaan yang dilakukan di bawah air, di terowongan bawah tanah atau di gua.

Bentuk eksploitasi selanjutnya adalah upah yang kecil atau tidak dibayarkan sama sekali. Berdasarkan tabel 2.3 disimpulkan bahwa 60,4% penyintas mengaku upah mereka terlalu kecil bahkan seringkali mereka tidak dibayar, hal ini terjadi karena upah yang mereka terima ditahan oleh agen/perantara atau untuk digunakan untuk membayar biaya rekrutmen yang menggunakan metode jeratan hutang. Tindakan tersebut tentunya melanggar instrumen HAM internasional yang berlaku, salah satunya adalah UDHR. Dalam Pasal 23 Ayar 2 UDHR secara jelas menyatakan bahwa “Everyone, without discrimination has the right to equal pay for equal work”.

Tabel Praktik Kerja Paksa di Industri Perikanan Thailand di atas juga menunjukkan adanya kekerasan fisik yang dialami oleh pekerja yaitu sebesar 38%. Para penyintas menuturkan penyiksaan fisik yang mereka alami seperti pemukulan dengan batang besi atau balok kayu, pencambukan dengan ekor ikan pari, dirantai di dek kapal, atau dikunci di lemari pendingin bersama dengan ikan- ikan hasil tangkapan. Para penyintas yang berhasil diwawancarai oleh Human Rights Watch pada tahun 2018 menuturkan selain kekerasan fisik yang mereka alami, mereka juga mendapatkan perlakuan yang bersifat merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia (humiliation), contohnya ketika nahkoda kapal secara sengaja menempatkan telapak kaki mereka di atas kepala para pekerja kapal.

Kasus Perbudakan Dalam Peradilan Pidana Internasional: Perbudakan Seksual dalam International Military Tribunal for the Far East (IMTFE/ Tokyo Trial)

Perbudakan seringkali diasosiasikan dengan perampasan hak-hak fundamental yang melekat pada diri setiap manusia. Perbudakan secara seksual memliki elemen right of ownership berupa kontrol atau penguasaan terhadap korban. Right of ownership merupakan sine qua non (suatu kondisi yang tidak terelakan adanya) dari segala definisi perbudakan dalam hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional seperti intrumen hukum humaniter internasional (Konvensi Den Haag 1907 dan Konvensi Jenewa 1929) secara implisit telah menyebut perbudakan sebagai kejahatan internasional, dan adanya pemaksaan secara seksual merupakan bentuk dari perbudakan. Perbudakan seksual pertama kali dibawa ke dalam yurisdiksi pengadilan pidana internsional dalam kasus comfort women yang dilakukan oleh Jepang pada masa Perang Dunia II.

Secara singkat, sejarah dari adanya perbudakan seksual yang dilakukan oleh Jepang terjadi ketika Jepang melancarkan serangan agresi ke beberapa wilayah di Asia seperti Cina, Tiwan dan Korea. Pada tahun 1937, militer Jepang melakukan invasi ke Nanking, Cina. Dalam peristiwa penyerangan itu, tentara Jepang melakukan pemerkosaan secara masal kepada penduduk sipil Nanking. Kejadian tersebut kemudian dikenal dengan “The Rape of Nanking”.Tokyo Tribunal 2000 telah membahas mengenai kasus comfort women. Indicia (indikator) yang digunakan adalah; 1) adanya unsur pemaksaan terhadap para korbannya, 2) memperlakukan para korban selakyaknya barang yang dapat dibuang setelah dipakai (disposable), 3) adanya pembatasan hak-hak fundamental dan kebebasan, 4) ketiadaan persetujuan, 5) kerja paksa, dan 6) perlakuan diskriminatif. Satu atau lebih indikator tersebut bisa saja tidak terdapat dalam beberapa kasus tertentu, namun apabila indikator yang lain ditemukan maka telah cukup untuk mengindikasikan adanya status atau kondisi perbudakan, secara spesifik perbudakan seksual. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut Tokyo Tribunal 2000 menemukan bahwa semua indikator tersebut terdapat dalam kasus comfort woment.''  Tokyo Tribunal 2000 juga menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah melakukan kejahatan perbudakan seksual terhadap perempuan dan anak-anak sebagai bagian dari agresi militer Jepang di Asia Pasifik. Kejahatan perbudakan seksual dilakukan secara sistematik, meluas, dan terorganisir dengan baik terhadap perempuan yang merupakan penduduk sipil, hal ini tentunya memenuhi karakteristik dari kejahatan terhadap kemanusiaan.