Jabarkan Kebebasan sipil dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi Jepang memberikan kebebasan berbicara dan pers. Secara teori, pers yang independen, peradilan yang efektif, dan sistem politik demokratis yang berfungsi berpadu untuk menjamin kebebasan berbicara dan pers. Namun, sistem klub pers eksklusif Jepang telah dikritik oleh kelompok kebebasan pers. Klub-klub tersebut sering kali memberikan akses eksklusif kepada media utama ke sumber-sumber berita, sementara pada umumnya melarang wartawan asing dan lepas. Klub-klub tersebut memberikan akses kepada pers lembaga untuk konferensi pers resmi dan arahan latar belakang dengan politisi, pengacara, dan pemimpin bisnis. Kritikus mengatakan sistem klub memungkinkan pihak berwenang untuk menekan berita yang mereka anggap tidak menguntungkan bagi mereka dan menurunkan kualitas liputan berita.

Masalah kebebasan berbicara dan pers meliputi:

Pada bulan Juli 2003, Diet mengeluarkan undang-undang yang melarang ajakan seks dari anak di bawah umur melalui Internet. Asosiasi Penyedia Internet Jepang dan Asosiasi Layanan Telekomunikasi menyatakan keprihatinan tentang definisi situs terlarang untuk anak-anak dan tentang tindakan yang harus diambil penyedia untuk mencegah penggunaan situs Internet secara ilegal.

Pada tahun 2015 wartawan dan pakar politik melaporkan bahwa pemerintah Perdana Menteri Shinzō Abe sedang merancang perubahan mendasar dalam keseimbangan kekuasaan antara pemerintahannya dan media berita, menggunakan taktik untuk membungkam kritik yang melampaui apa pun yang dicoba pendahulunya. These include:

pengaduan yang lebih agresif kepada bos jurnalis dan komentator kritis, menyebabkan beberapa reporter dan komentator kehilangan pekerjaan;

pembalasan yang lebih terang-terangan terhadap outlet yang terus menyalahkan administrasi;

menunjuk ketua baru lembaga penyiaran publik nasional, NHK, yang menyatakan bahwa jaringan tidak akan menyimpang terlalu jauh dari pandangan pemerintah; dan

secara terbuka mengisyaratkan pencabutan izin penyiaran jaringan yang terlalu kritis di bawah undang-undang yang mengharuskan laporan berita TV tidak dengan sengaja memutarbalikkan fakta.

Wartawan, komentator, dan pakar media mengatakan bahwa outlet berita sekarang menyensor liputan mereka sendiri atau menghilangkan suara-suara kritis untuk menghindari kemarahan pejabat.

Berdasarkan Pasal 4 UU Penyiaran, penyiaran televisi Jepang mensyaratkan keadilan politik, dan ada sanksi seperti pencabutan izin.

Undang-undang ini sudah ada sejak sebelum pemerintahan Abe.

Isu pencabutan izin merupakan jawaban atas pertanyaan partai oposisi tentang UU Penyiaran. Namun, media Jepang sangat menentang hal ini.

UNCHR menyerukan penghapusan Pasal 4, namun banyak media Jepang menentang keras penghapusan Pasal 4.

Ichiro Furutachi adalah seorang jurnalis yang kehilangan pekerjaannya. Dia mengatakan kepada Sankei Shimbun, “Pemerintah tidak memberikan tekanan,” “Jika laporan kami bohong, program kami akan dihancurkan, jadi ada pengaturan sendiri untuk membuat laporan yang aman takut akan hal itu.”

Kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai

Konstitusi mengatur kebebasan berkumpul dan berserikat, dan Pemerintah pada umumnya menghormati hak-hak ini dalam praktiknya.