Jabarkan Perselisihan dan konflik lahan dari Sejarah Māori

Meskipun banyak interpretasi yang berkonflik mengenai berbagai aspek Perjanjian Waitangi, hubungan antara orang Māori dan orang Eropa pada masa awal periode kolonial relatif berjalan lancar. Banyak kelompok Māori yang kemudian mendirikan bisnis dan menyuplai makanan dan produk lain untuk pasar domestik dan internasional. Beberapa penduduk terdahulu Eropa kemudian belajar bahasa Māori dan mencatat mitologi Māori. Termasuk di dalamnya adalah George Grey, Gubernur Selandia Baru dari tahun 1845-1855 dan 1861-1868.

Namun, pertikaian yang semakin memanas akibat konflik pembelian lahan dan upaya orang Māori di Waikato untuk mendirikan gerakan yang dipandang beberapa orang sebagai saingan sistem kerajaan Britania (Gerakan Raja Māori, Kīngitanga) berujung pada Peperangan Selandia Baru di tahun 1860-an. Konflik ini bermula ketika pemberontak Māori menyerang penduduk terisolasi di Taranaki, tetapi pada akhirnya menjadi perang antara tentara Kerajaan Britania, baik dari Britania maupun dari regimen baru yang dibesarkan di Australia dengan bantuan para penduduk baru dan beberapa orang Māori yang bersekutu (kupapa), dengan beberapa kelompok Māori yang muak akan konflik penjualan lahan, termasuk beberapa orang Māori dari Waikato.

Meskipun konflik-konflik ini hanya memakan sedikit korban jiwa baik dari kaum Eropa maupun dari Māori (ketika dibandingkan dengan Perang Senapan Lontak), pemerintah kolonial akhirnya menyita banyak lahan adat sebagai hukuman untuk apa yang mereka sebut sebagai pemberontakan. Dalam beberapa kasus, pemerintah menyita lahan dari suku yang tidak ikut campur dalam perang, meskipun lahan-lahan ini pada akhirnya segera dikembalikan. Beberapa lahan yang disita dikembalikan kepada kupapa dan Māori "pemberontak". Beberapa konflik kecil lain timbul setelah perang, termasuk insiden di Parihaka pada tahun 1881 dan Perang Pajak Anjing dari tahun 1897-98.

Undang-undang Tanah Adat pada tahun 1862 dan 1865 mendirikan Pengadilan Tanah Adat yang diniatkan untuk memindahkan kepemilikan lahan Māori dari kepemilikan komunal kepada sertifikat individual per keluarga, sebagai suatu cara untuk mengasimilasi dan memudahkan penjualan lahan kepada orang Eropa. Tanah Māori yang dijual dengan sertifikat individual ini kemudian dapat dijual kepada pemerintah kolonial atau penduduk baru dalam penjualan pribadi. Antara 1840 dan 1890, orang Māori menjual 95 persen tanah mereka (63.000.000 dari 66.000.000 ekar di tahun 1890). Sekitar 4% dari tanah yang dijual ini adalah tanah yang disita, meskipun sekitar seperempatnya telah dikembalikan. 300.000 ekar kemudian dikembalikan kepada Māori kupapa, paling banyak di daerah lembah Sungai Waikato. Pemilik sertifikat Māori individual menerima modal yang lumayan banyak dari penjualan tanah ini; beberapa kepala suku Waikota menerima 1.000 poundsterling per orang.

Anggota Parlemen Māori Henare Kaihau dari Waiuku, yang merupakan kepala eksekutif Gerakan Raja, juga bekerjasama dengan Raja Mahuta untuk menjual lahan kepada pemerintah. Pada masa itu, sang raja menjual 185.000 ekar tanah per tahun. Pada tahun 1910, Konferensi Tanah Māori di Waihi membahas tentang penjualan 600.000 ekar tanah lagi. Raja Mahuta berhasil mendapatkan kembali sertifikat untuk beberapa blok tanah yang sebelumnya disita dan tanah ini dikembalikan kepada sang raja di bawah namanya. Henare Kaihau kemudian menginvestasikan seluruh uang ini, sebesar 50.000 poundsterling, ke dalam sebuah perusahaan tanah Auckland yang kemudian bangkrut. Seluruh uang Kīngitanga itu hilang.

Pada tahun 1884, Raja Tāwhiao mengambil uang dari bank Kīngitanga, Te Peeke o Aotearoa, untuk pergi ke Inggris menemui Ratu Victoria dan memintanya untuk menyelesaikan perjanjian antara kedua rakyatnya. Ia tidak berhasil melewati Sekretaris Negara Urusan Koloni, yang mengatakan bahwa hal ini adalah masalah Selandia Baru. Ia kembali ke Selandia Baru dan Premir Robert Stout bersikeras bahwa seluruh kejadian yang terjadi sebelum 1863 adalah tanggung jawab Pemerintah Imperial.

Pada tahun 1891, populasi Māori hanya berjumlah 10% dari populasi Selandia Baru tetapi memiliki 17% tanahnya, meskipun kebanyakan kualitas tanah itu rendah.