Jabarkan Hak politik dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi memberi warga negara hak untuk mengubah pemerintahan mereka secara damai, dan warga negara menggunakan hak ini dalam praktik melalui pemilihan yang diadakan secara berkala, bebas, dan adil berdasarkan hak pilih universal. Negara ini adalah demokrasi parlementer yang diperintah oleh partai politik atau partai-partai yang mampu membentuk mayoritas di majelis rendah Diet bikameralnya. LDP dan Partai Komeito Baru membentuk pemerintahan koalisi yang ada. Kecuali untuk jeda singkat pada 1990-an, LDP telah menjadi partai dominan di setiap pemerintahan sejak pertengahan 1950-an. Pemilihan umum terakhir diadakan pada 22 Oktober 2017, dan pemilihan Majelis Tinggi diadakan pada 21 Juli 2019.

Menurut angka Badan Kepolisian Nasional untuk Januari sampai Juni 2003, ada 43 penangkapan yang melibatkan korupsi politik untuk tuduhan seperti suap, persekongkolan tender, dan pelanggaran Undang-Undang Pengendalian Dana Politik. Jumlah tersebut meningkat 14 kasus dari tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah perempuan yang memegang jabatan publik perlahan-lahan meningkat. Pada Juli 2003, perempuan memegang 34 dari 480 kursi di Majelis Rendah Diet dan 33 kursi di Majelis Tinggi 242 kursi. Pada September 2003, ada dua wanita di Kabinet. Pada April 2003, 4 dari 47 gubernur negara itu adalah perempuan.

Sampai Mei 2019, Jepang belum meratifikasi Konvensi Genosida, Konvensi Perbudakan 1926 atau Konvensi Tambahan PBB 1956 tentang Penghapusan Perbudakan.