Jelaskan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dari Lembaga hak asasi manusia nasional di Indonesia

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan lembaga swasta yang bersifat sosial dengan tujuan memberkan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan hukum, masyarakat yang di maksud adalah mereka yang tidak mampu serta buta hukum dan tertindas.

Tujuan utama dari LBH adalah Memberikan pendampingan hukum kepada warga tidak mampu, memberikan nasihat hukum kepada masyarakat, serta memberikan pengetahuan mengenai hak yang harus diperoleh masyarakat.

Hadirnya LBH di tengah masyarakat sangat dirasakan manfaatya dalam memperjuangkan hak asasinya, mengingat sifat dari LBH yaitu non profit sehingga masyarakat mampu mendapatkan layanan secara gratis. Dengan demikian adanya LBH akan membuat penerapan HAM di Indonesia dapat dilakukan di semua golongan.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merupakan lembaga non pemerintah dalam bentuk yayasan yang termasuk sebagai lembaga perlindungan HAM di Indonesia, Tujuan dibentuknya YLBHI merupakan sebagai pendukung kinerja LBH yang tersebar di 17 Provinsi. Pendiri dari YLBHI sendiri yaitu Dr. Adnan Buyung Nasution pada tanggal 26 Oktober 1970.

Hadirnya YLBHI untuk memberikan bantuan hukum serta memperjuangkan hak rakyat miskin, buta hukum dan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Faktor yang mendorong lahirnya YLBHI adalah kondisi masarakat yang erat kaitanya dengan kemiskinan, sehingga membantu rakyat guna mengakses keadilan. Visi dari YLBHI yaitu bersama-sama dengan komponen-koponen masyarakat dan Bangsa Indonesia yang lain berhasrat kuat dan akan berupaya sekuat tenaga agar di masa depan dapat:

Terwujudnya suatu suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (A just, humane and democratic socio-legal system);

Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tata-cara (prosudur-prosudur) dan lembaga-lembaga melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (A fair and transparent institutionalized legal-administrative system);

Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (An open political-economic system with a culture that fully respects human rights).

Sedangkan yang menjadi misi agar visi tersebut di atas dapat terwujud, YLBHI akan melaksanakan seperangkat kegiatan misi berikut ini:

Menanamkan, menumbuhkan dan menyebar-luaskan nilai-nilai negara hukum yang berkeadilan, demokratis serta menjungjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali;

Menanamkan, menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin sedemikian rupa sehingga mereka mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;

Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;

Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights).

Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi lapisan masyarakat yang lemah dan miskin.

Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH)

Salah satu bentuk perlindungan terhadap HAM adalah memberikan bantuan hukum, Perguruan Tinggi dapat memberikan layanan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum atau Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) yang didirikannya. BKBH sendiri merupakan sebuah lembaga yang di naungi Perguruan Tinggi khususnya yang memiliki program studi hukum atau serumpun dengan progamm studi tersebut.

Salah satu bentuk tujuan dari BKBH diantaranya sebagai wadah bagi akademisi hukum untuk melakukan pengabdian masyarakat di bidang hukum dengan jalan membangun supremasi hukum, membantu dan memberikan pemahaman, serta memberikan kontrol sosial terhadap perilaku aparat penegak hukum. Tujuan dan latar belakang berdirinya lembaga ini sebetulnya hampir sama dengan LBH swasta namun yang membedakan yaitu lembaga ini dibawah naungan dari pihak Perguruan Tinggi.

Sifat layanan yang diberikan oleh BKBH sama halnya dengan LBH yaitu secara cuma-cuma bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya masyarakat yang tidak mampu. Umumnya BKBH memiliki bidang penanganan tersendiri, diantara bidang layanan yaitu bidang konsultasi hukum,  bidang kajian dan penelitian, bidang layanan hukum, dan bidang advokasi. Hadirnya BKBH bagi masyarakat sangatlah membantu guna pemenuhan HAM bagi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu.