Saya mau tau b.   Diklat Pelaut Penjenjangan dari Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

d.   Diklat Pemutakhiran STCW 2010 Manila Amandements

e.   Diklat Keterampilan Pelaut (Revalidasi)

f.    Diklat Penyegaran (D-IV Pelayaran)

Diklat-diklat tersebut dalam rangka pengawakan kapal niaga untuk pelayaran nasional dan internasional dengan standar mutu lulusan mengacu pada regulation I/6 dan regulation I/8  International Convension STCW 1978 amendments 2010 tentang Training and assessment dan Quality Standard System yang mengatur standar kompetensi dan keterampilan yang wajib dipenuhi oleh pemegang sertifikat tersebut.

Regulation I/6 dan I/8 International Convention STCW 1978 menyatakan bahwa pemerintah atau pelaksana diklat kepelautan wajib menjamin bahwa pelaksanaan dan penilaian diklat kepelautan wajib dilaksanakan mengacu pada standar kompetensi sebagaimana ditetapkan pada STCW Code Amandement 2010 dan setiap aktivitas diklat kepelautan harus didukung oleh system standar mutu.

Mengacu pada ketentuan-ketentuan tersebut serta berdasarkan pada ketentuan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap lembaga pendidikan di Indonesia seperti halnya Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dengan mengupayakan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan mutu lulusan antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan yang lebih berorientasi pada upaya penciptaan lulusan yang unggul di bidang keahliannya masing-masing. Lulusan tersebut bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan nasional, tetapi juga mampu berperan dan bersaing di dalam bursa kerja internasional.