Tolong jelaskan mengenai Terjamin keakuratannya. dari Perlindungan data

Terjamin keamanan, integritas dan kerahasiaannya. Juga di artikel 9 yaitu “racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's sex life or sexual orientation”.

Hak-hak pemilik Data pribadi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter III yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujaun pengumpulan data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya. Pengaturan terhadap Pengendali dan Pemroses terhadap data dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, pemroses, tanggung jawab pemroses dalam keamanan data pribadi, bentuk dan mekanisme pemrosesan data pribadi. Pengaturan terhadap Kode Etik dan sertifikasi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh Pemeritah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu. Pengaturan terhadap Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi. Pengaturan terhadap otoritas pengawas yang independen berupa komisi atau lembaga dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VI dimana otoritas tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa. Pengaturan terhadap Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VIII bahwa contohnya pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.

Selain GDPR dan PDPO, terdapat juga The OECD Privacy Framework yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 1980 sebagaimana telah direvisi pada tahun 2013. Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data yang menerapkan prinsip-prinsip pertama privasi yang diakui secara internasional. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD 95:

Prinsip Pembatasan Pengumpulan (Collection Limitation Principle), Harus ada batasan untuk pengumpulan data pribadi dan data semacam itu harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil dan dengan sepengetahuan atau persetujuan dari subjek data.

Prinsip Kualitas Data (Data Quality Principle), Data pribadi harus relevan dengan tujuan penggunaannya, dan sejauh yang diperlukan untuk tujuan tersebut, harus akurat, lengkap, dan terus diperbarui.

Prinsip Spesifikasi Tujuan (Purpose Specification Principle), Tujuan pengumpulan data pribadi harus ditentukan selambat-lambatnya pada saat pengumpulan data dan penggunaan selanjutnya terbatas pada pemenuhan tujuan tersebut atau tujuan lainnya yang tidak sesuai dan ditentukan untuk setiap perubahan tujuan.

Prinsip Pembatasan Penggunaan (Use Limitation Principle), Data pribadi tidak boleh diungkapkan, tersedia atau digunakan untuk tujuan selain yang ditentukan kecuali: (a) dengan persetujuan subjek data; atau (b) oleh otoritas hukum

Prinsip Perlindungan Keamanan (Security Safeguards Principle), Data pribadi harus dilindungi oleh perlindungan keamanan yang wajar terhadap risiko seperti kehilangan atau akses tidak sah, perusakan, penggunaan, modifikasi atau pengungkapan data.

Prinsip Keterbukaan (Openness Principle), Adanya kebijakan keterbukaan tentang perkembangan, praktik, dan policy berkenaan dengan data pribadi. Sarana tersebut harus tersedia untuk menetapkan keberadaan dan sifat data pribadi, dan tujuan utama penggunaannya, serta identitas dan lokasi pengontrol data (data controller).

Prinsip Partisipasi Individu (Individual Participation Principle), Individu berhak: a. untuk memperoleh dari pengontrol data (data controller), atau konfirmasi, apakah pengontrol data memiliki data terkait atau tidak; b. untuk berkomunikasi dengan mereka, data yang berkaitan dengan mereka: (i) dalam waktu yang wajar;(ii) dengan biaya, jika ada;(iii) alasan yang cukup; dan (iv) diberikan dalam bentuk yang dapat dipahami. c. Diberikan alasan jika permintaan dibuat berdasarkan huruf (a) dan (b) di tolak, dan dapat diargumentasikan penolakan tersebut; d. Untuk melawan data terkait mereka, dan seandainya perlawanan tersebut benar, untuk menghapus data, memperbaiki, melengkapi atau mengubah.

Prinsip Akuntabilitas (Accountability Principle), Pengontrol data (data controller) harus bertanggung jawab untuk mematuhi langkah-langkah yang berdampak pada prinsip-prinsip yang disebutkan di atas.

Asas ataupun prinsip perlindungan data pribadi terdapat pada peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20 Tahun 2016). Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, antara lain adalah:

penghormatan terhadap data pribadi sebagai privasi;

data pribadi bersifat rahasia sesuai persetujuan dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan