Jelaskan Larangan pekerja anak dari Hak asasi manusia di Jepang

Konstitusi melarang mempekerjakan anak-anak. Baik nilai-nilai sosial maupun penegakan Hukum Standar Ketenagakerjaan yang ketat melindungi anak-anak dari eksploitasi di tempat kerja. Secara hukum, anak-anak di bawah usia 15 tahun tidak boleh dipekerjakan, dan mereka yang berusia di bawah 18 tahun tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan yang berbahaya atau membahayakan.

Kondisi kerja yang dapat diterima dan upah minimum

Upah minimum ditetapkan berdasarkan regional (prefektur) dan industri, dengan masukan dari dewan penasihat tripartit (pekerja, pengusaha, kepentingan umum). Pengusaha yang dicakup oleh upah minimum harus memposting upah minimum yang bersangkutan, dan kepatuhan terhadap upah minimum dianggap meluas. Tingkat upah minimum berkisar menurut prefektur dari 606 hingga 710 yen per jam. Tingkat upah minimum dianggap cukup untuk memberi pekerja dan keluarga standar hidup yang layak.

Undang-undang Standar Tenaga Kerja menetapkan 40 jam kerja seminggu untuk sebagian besar industri dan mengamanatkan pembayaran premi untuk jam kerja lebih dari 40 jam dalam seminggu, atau 8 jam dalam sehari. Namun, serikat pekerja sering mengkritik pemerintah karena gagal menegakkan peraturan jam kerja maksimum di perusahaan kecil. Kelompok-kelompok aktivis mengklaim bahwa majikan mengeksploitasi atau mendiskriminasi pekerja asing, yang sering kali memiliki sedikit atau tidak sama sekali pengetahuan tentang bahasa Jepang atau hak-hak hukum mereka.

Pemerintah berusaha mengurangi masuknya pekerja asing ilegal dengan menuntut majikan pekerja tersebut. Menurut angka NPA, 175 orang didakwa dengan "bantuan pekerjaan ilegal" selama paruh pertama tahun 2002. UU Imigrasi menetapkan hukuman terhadap majikan pekerja asing tidak berdokumen. Denda maksimum untuk bantuan pekerjaan ilegal dinaikkan menjadi 3 juta yen pada bulan Desember. Tersangka pekerja asing juga dapat ditolak masuk karena ketidakberesan paspor, visa, dan aplikasi masuk. Pemerintah terus mengkaji isu pekerja asing, dan beberapa kelompok warga bekerja sama dengan pekerja asing ilegal untuk meningkatkan akses mereka terhadap informasi tentang hak-hak pekerja.

Kementerian Tenaga Kerja secara efektif mengatur berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur kesehatan dan keselamatan kerja, yang prinsip di antaranya adalah Undang-undang Keselamatan dan Kesehatan Industri. Standar ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan dikeluarkan setelah berkonsultasi dengan Komite Tetap Keselamatan dan Kesehatan Dewan Standar Tenaga Kerja Pusat. Pengawas ketenagakerjaan memiliki wewenang untuk segera menangguhkan operasi yang tidak aman, dan undang-undang menetapkan bahwa pekerja dapat menyuarakan keprihatinan atas keselamatan kerja dan melepaskan diri dari kondisi kerja yang tidak aman tanpa membahayakan kelanjutan pekerjaan mereka.

Menurut laporan baru Pusat Sumber Daya Bisnis & Hak Asasi Manusia, sekitar 197 tuduhan pelanggaran hak asasi manusia telah terungkap terhadap proyek energi terbarukan. Pada tahun 2019, sebuah kelompok yang berbasis di London yang mempromosikan hak asasi manusia, mendokumentasikan 47 serangan, mulai dari tuntutan hukum yang sembrono, hingga kekerasan terhadap individu yang menyuarakan keprihatinan tentang pelanggaran hak asasi manusia di industri ini.