Jelaskan Perabaan dari Hak asasi manusia di Jepang

Pemerintah daerah dan operator kereta api swasta terus menerapkan langkah-langkah yang dirancang untuk mengatasi masalah luas meraba-raba dan pelecehan terhadap komuter perempuan. Beberapa perusahaan kereta api telah memperkenalkan gerbong khusus wanita di berbagai kereta api, dan Majelis Metropolitan Tokyo merevisi peraturan anti meraba-raba untuk membuat pelanggar pertama kali dihukum penjara.

Pelecehan seksual dan diskriminasi gender di tempat kerja

Undang-Undang Kesetaraan Kesempatan Kerja di Jepang tidak melarang pelecehan seksual di tempat kerja.

Konstitusi dan kesetaraan kesempatan kerja (EEO) bertujuan untuk melarang diskriminasi seksual; namun, pelecehan seksual di tempat kerja tetap meluas. Otoritas Personalia Nasional telah menetapkan aturan tempat kerja dalam upaya untuk menghentikan pelecehan di tempat kerja pegawai negeri. Revisi Undang-Undang EEO tahun 1999 mencakup langkah-langkah untuk mengidentifikasi perusahaan yang gagal mencegah pelecehan seksual, tetapi tidak mencakup langkah-langkah hukuman untuk menegakkan kepatuhan, selain mengizinkan nama perusahaan yang melanggar dipublikasikan. Sejumlah lembaga pemerintah telah membentuk saluran telepon dan menunjuk ombudsman untuk menangani pengaduan diskriminasi dan pelecehan seksual.

Sampai Mei 2019, Jepang belum meratifikasi Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) dari Organisasi Perburuhan Internasional atau Konvensi Penghapusan Kerja Paksa.

Wanita merupakan 40,5% dari angkatan kerja, dan wanita antara usia 15 dan 64 tahun memiliki tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 48,5%. Meskipun Standar Tenaga Kerja dan undang-undang EEO melarang diskriminasi upah, pada tahun 2003, upah rata-rata per jam untuk perempuan hanya 67,8% dari upah per jam untuk laki-laki. Ada kesenjangan pendapatan gaji yang signifikan antara pria dan wanita pada tahun 2003, dengan 64% karyawan wanita berpenghasilan 3 juta yen atau kurang per tahun, dibandingkan dengan 18% dari semua karyawan pria, menurut statistik Kantor Kabinet. Sebagian besar perbedaan ini dihasilkan dari sistem administrasi personalia "dua jalur" yang ditemukan di sebagian besar perusahaan besar di mana karyawan baru ditempatkan baik di jalur manajerial (bagi mereka yang dianggap memiliki potensi eksekutif) atau jalur umum (bagi mereka yang terlibat dalam kantor Kerja).

Hingga Juni 2015, Jepang belum menandatangani atau meratifikasi Protokol Opsional Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.

Kelompok-kelompok advokasi untuk perempuan dan penyandang disabilitas terus mendesak penyelidikan pemerintah, permintaan maaf resmi pemerintah, dan kompensasi untuk sterilisasi paksa yang dilakukan antara tahun 1949 dan 1992.