Jabarkan Latar belakang dari Referendum republik Yunani 1973

Junta militer telah memerintah Yunani sejak sekelompok perwira menengah, di bawah pimpinan Kolonel Georgios Papadopoulos, melakukan kudeta pada tanggal 21 April 1967. Raja Konstantinus II dengan enggan mendukung kudeta, tetapi mulai mempersiapkan kudeta balasan dengan elemen angkatan bersenjata yang setia kepadanya. Kudeta balasan tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1967 dan gagal, sehingga memaksa Raja dan sebagian besar keluarga kerajaan mengungsi ke Italia. Yunani tetap dengan bentuk monarki, dengan fungsi raja dilaksanakan oleh wali raja yang ditunjuk Junta Militer tanpa sanksi dari Raja, jabatan tersebut dipegang sampai tahun 1972 oleh Jenderal Georgios Zoitakis, dan kemudian diambil alih oleh Kolonel Papadopoulos yang semakin dominan, yang juga memegang posisi Perdana Menteri dan beberapa jabatan menteri.

Namun pada bulan Mei 1973, gerakan anti-junta militer yang luas ditemukan dan ditekan, tepat sebelum pecah, di antara jajaran Angkatan Laut yang sebagian besar royalis. Namun satu kapal, kapal perusak Velos benar-benar memberontak, dan setelah mencapai Italia, Kapten Nikolaos Pappas dan 31 perwira serta awak lain turun dan meminta suaka politik, yang menciptakan perhatian dunia. Pemberontakan Angkatan Laut yang gagal menunjukkan bahwa bahkan setelah enam tahun "normalitas" pemerintahan Junta Militer, gerakan oposisi belum padam dan gerakan opsisi tersebut bahkan terdapat di sebagian besar angkatan bersenjata yang merupakan pendukung internal utama rezim. Pengungkapan tersebut menciptakan krisis besar bagi kepemimpinan Junta Militer.

Kolonel Papadopoulos, dalam sebuah langkah yang akan meningkatkan otoritasnya sendiri, menggulingkan Raja. Pada tanggal 1 Juni 1973, Undang-Undang Konstituen disahkan yang menyatakan Yunani sebagai republik presidensial, dengan Kolonel Papadopoulos sebagai Presiden. Tindakan tersebut harus dikonfirmasi oleh referendum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Juli 1973. Partai-partai politik yang sudah bubar dan para pemimpin mereka mendesak untuk memilih "Tidak" sebagai tanda oposisi terhadap rezim militer, tetapi pemungutan suara dikontrol ketat oleh junta militer, dan hasilnya diperkirakan menguntungkan rezim militer.