Jelaskan Ketidakautentikan dari Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945

Kini Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak dianggap lagi sebagai sumber sejarah yang autentik. Pada tahun 1991, AB Kusuma dari Universitas Indonesia mengambil inisiatif untuk mencari naskah asli yang konon telah "hilang". Ia mendengar dari Johannes Chrisos Tomus Simorangkir bahwa risalah tersebut disimpan di Algemeen Rijksarchief (ARA, berarti "Arsip Umum Kerajaan") di Den Haag, Belanda. Belakangan ditemukan bahwa risalah ini pernah disimpan dengan nama Pringgodigdo Archief di ARA, tetapi arsip tersebut sudah dikembalikan ke Indonesia pada tahun 1989. Sekembalinya di Indonesia, Kusuma mendapati bahwa arsip tersebut sudah "hilang" di Arsip Nasional. Walaupun begitu, seorang karyawan Arsip Nasional kemudian secara tidak sengaja menemukan kembali arsip tersebut di Istana Mangkunagaran, Surakarta. Arsip Pringgodigdo lalu dibawa ke Jakarta dan akhirnya dapat diakses oleh Kusuma. Keganjilan ini membuat Kusuma merasa bahwa pemerintah telah menutup-nutupi penemuan kembali arsip tersebut, dan ia mengklaim bahwa pengungkapan keberadaan Arsip Pringgodigdo kepada khalayak luas telah membuat jengkel Sekretariat Negara.

Risalah versi Yamin memiliki berbagai perbedaan dengan risalah asli di Arsip Pringgodigdo. Banyak pidato anggota BPUPK yang tidak dimasukkan ke dalam buku Yamin. Arsip Pringgodigdo memuat inti dari usulan-usulan yang disampaikan para anggota Panitia Sembilan (yang dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945), dan termuat pula rancangan sementara Undang-Undang Dasar, termasuk rancangan Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan. Selain itu, risalah sidang kedua BPUPK yang diselenggarakan dari 10 hingga 17 Juli 1945 sangat berbeda dari versi yang dimuat di buku Yamin. Terdapat pula bagian yang dihapus di buku Yamin, yaitu perihal tanah dalam sidang tanggal 16 Juli 1945, risalah sidang tanggal 17 Juli 1945, dan pandangan Mohammad Hatta perihal kesejahteraan sosial. Lebih lagi, buku Yamin tidak memasukkan perbincangan antara Iwa Koesoemasoemantri, Sam Ratulangi, dan Soepomo, dan digantikan dengan materi dari risalah PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Yamin juga melebih-lebihkan perannya dalam rapat BPUPK dengan menambah-nambahkan pidatonya ke dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Mohammad Hatta sendiri melaporkan bahwa Yamin memang pernah berpidato pada tanggal 29 Mei 1945, tetapi pidato tersebut berlangsung singkat. Kesaksian ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa menurut jadwal sidang pada tanggal tersebut, tujuh pembicara yang ada hanya diberi waktu selama 120 menit, dan Yamin mendapatkan waktu 20 menit. Sementara itu, pidatonya yang dimuat di dalam Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 21 halaman dan diperkirakan akan memakan waktu lebih dari satu jam. Hatta sendiri pernah berujar bahwa Yamin "agak licik", "Yamin licik kan", dan "itulah kelicikan Yamin”, sementara Pringgodigdo juga pernah berkomentar bahwa Yamin "pinter nyulap".

Selain itu, di buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yamin dibuat seolah adalah perancang Undang-Undang Dasar 1945 karena ia disebutkan melampirkan rancangan yang serupa dengan undang-undang dasar tersebut pada tanggal 29 Mei 1945. Kusuma menemukan bahwa hal ini tidak dapat ditemui di naskah Pringgodigdo, dan belakangan Yamin malah mengkritik rancangan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun oleh Soepomo dan kawan-kawan.