Jelaskan Pengantar dari Kabupaten/Kota HAM

Hak asasi manusia (HAM) menekankan pada negara selaku pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi HAM. Pada aras national, kewajiban ini utamanya dijalankan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan pada tingkat lokal, maka kewajiban tersebut juga disandang oleh Pemerintah Daerah (Pemda) – berperan komplementer - dengan memperhatikan pembagian kewenangan pusat dan daerah. Dalam hal pembangunan daerah, Pemda berperan penting sebagai aktor utama. Oleh karena itu menjadi penting bagi Pemda untuk memiliki pemahaman konsep pembangunan berbasis HAM yang menganut prinsip-prinsip partisipasi, pemberdayaan, akuntabilitas, non diskriminasi dan saling terkait. Kesadaran memahami pembangunan berbasis HAM oleh Pemda pun telah mendapatkan pengakuan internasional.