Gw mau tau Upaya legislatif dan eksekutif dari Bailout

Undang-Undang Dodd-Frank mengatur prosedur resolusi bank di Amerika Serikat di Bab I dan Bab II. Bab I merujuk pada prosedur yang disarankan, yakni meresolusi bank melalui prosedur kebangkrutan dengan dibantu pra-perencanaan yang ekstensif ("niat hidup").

Bab II mengatur kewenangan tambahan yang dapat digunakan apabila kebangkrutan tersebut dianggap "berdampak yang serius dan negatif terhadap stabilitas keuangan di Amerika Serikat", sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, bersama dengan dua pertiga dari Federal Reserve Board dan dua pertiga dari dewan FDIC. Sebagaimana Bab I, Bab II akan memaksa pemegang saham dan kreditur untuk menanggung kerugian dari lembaga keuangan yang gagal, serta "memecat manajemen yang bertanggung jawab atas kondisi keuangan dari lembaga keuangan tersebut." Prosedur tersebut juga memberikan perlindungan tertentu untuk kreditur, seperti dengan menetapkan persyaratan untuk pembayaran kepada penggugat, yakni lembaga keuangan harus memiliki jumlah dana setidaknya sama dengan jumlah dana yang diterima oleh penggugat pada likuidasi kebangkrutan.

FDIC pun menaruh perhatian pada masalah kepemimpinan pasca-resolusi dan menyarankan bahwa CEO dan dewan direksi baru seharusnya diangkat berdasarkan panduan dari FDIC.

"Financial crisis : Carping about the TARP: Congress wrangles over how best to avoid financial Armageddon", The Economist, September 23, 2008

"Behind the Bailout" — NOW on PBS 09/26/2008

Lanchester, John, "The Invention of Money:  How the heresies of two bankers became the basis of our modern economy", The New Yorker, 5 & 12 August 2019, pp. 28–31.

IMF Study Laevan and Valencia September 2008

Wright, Robert E. ed. Bailouts: Public Money, Private Profit (New York: Columbia University Press, 2009).

Wright, Robert E. Fubarnomics: A Lighthearted, Serious Look at America's Economic Ills (Buffalo, N.Y.: Prometheus, 2010).

Estimating government support for Canadian banks during the financial crisis by the Canadian Centre for Policy Alternatives