Jabarkan 2.Pemerintahan Jepang (1942-1945) dari Hak ketenagakerjaan kaum buruh indonesia

pada tanggal  28 februari 1942  pemerintahan belanda mengalami kekalahan secara besar-besaran. kedatangan tentara jepang  yang di pimpin oleh dai Nippon yang mana tujuan awal kedatangan mereka di  Indonesia disambut baik karena telah membebaskan dari belenggu sistem  pemerintahan Hindia Belanda namun fakta yang di lapangan justru berbalik yang mana mereka datang untuk meraup seluruh sumber daya alam dan manusia untuk menyokong ekonomi pertahan militer untuk perang Asia timur raya mereka, dengan diterapka-nya  kerja Romussa (sistem kerja tanam paksa ) oleh tentara jepang dai nippon.

dimana banyak sekali persoalan yang telah ditimbulkan oleh sistem tersebut yang mana para buruh tidak diberi upah dan para pekerja dari kalangan anak-anak perempuan dan lelaki yang Relatif rentan belum siap ditempa pekerjaan keras serta  pemberlakuan jam kerja tanpa istirahat dan makan, yang mana awal dari kedatangan mereka hanya menjadikan para pribumi untuk bekerja  mengelolah hasil bumi seperti hasil perkebunan dan pertanian dan lambat laun pemerintahan jepang membuat pekerjaan tersebut membuat sistem pertahanan infrastruktur  pembangunan sarana dan prasaran kemiliteran  mulai dari rel kereta api, gorong-gorong jembatan dll.

3.Gerakan buruh Orde lama (1945-1965)

istilah orde lama yang terbentuk  dan bertahan selama  20 tahun dari tahun 1945 hingga 1965 tengah mengalami stabilitas  politik dan ekonomi dimana saat itu tingkat  ekonomi dan sosial   mengalami kemerosotan, dan  Indonesia telah memusatkan secara intens dan berkelanjutan dalam mengembangkan perusahaan milik Negara (state enterprise) dengan menasionalisasikan perusahaan bersekala besar  yang didirikan oleh bangsa asing dan menitikberatkan  pengembangan industry skala kecil bagi pengusaha pribumi, namun di sektor industry manufactur mengalami kemandekan di tengah jalan akibat dari krisis ekonomi, selama periode orde lama pemerintah mempercepat pembangunan dengan mengundang investasi asing untuk memacu akselerasi perkembangan ekonomi Indonesia hasilnya berdampak positif yang menunjukan peningkatan. Dimana saat itu di pemerintahan negara sedang mengalami inflasi ekonomi dan panasanya situasi politik, tapi keadaan buruh lebih baik dari sebelumnya yang dimana soekarno menekankan perjuangan system anti kolonialisme dan anti kapitalis terhadap amerika serikat dan Negara eropa barat lainya. dimana situasi politik sedang memanas dan menyebabkan upah buruh mengalami penurunan di industry kecil di  pabrik rokok dan cengkeh  seperti di kudus jawa tengah pada periode 1950-1955 an. Dan para buruh dan serikat buruh membentuk sebuah organisasi besar yang berhaluan kiri di bawah underbouwed  PKI pada tanggal 15 september 1945 yang bernama barisan buruh Indonesia (BBI) yang mengiatakan mobilisasi oleh serikat kerja dan partai. Yang mana BBI di lebur menjadi GASBI (gabungan serikat buruh Indonesia ) dan timbul lagi perpecahan dengan membentuk yang strukturalnya berhaluan membentuk gabungan serikat buruh vertikal (GASBV) dan pada bulan November gasbi dan gasbv di lebur menjadi satu yaitu sentral organisasi buruh seluruh Indonesia (SOBSI) system yang di gunakan menitik pusatkan demokratis sentralisme

dengan eksistensi organisasi buruh semakin memuncak mampu mengkritik penyalahgunaan  undang-undang tenaga kerja :

1. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945,  yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat upah yang layak dan perlakuan yang adil dan layak tanpa diskriminasi  dalam hubungan kedua belah pihak”

2.UUD 1945 Amandemen pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak dan bagi penghidupan kemanusiaan,

3. pasal 34 ayat (2)Negara harus mengembangkan system jaminan sosial  bagi seluruh rakyat  dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

4.Ordonansi tahun 1949 no 9  tentang  pembatasan kerja Anak-anak (staatsblad no 8 tahun 1949).

5.Undang-undang no 1 tahun 1951 tentang berlakunya uu kerja tahun 1948 no 12 dari republic Indonesia. 6.Undang-undang no 21 tahun 1954 tentang perjajnjian majikan dan perburuhan dan serikat buruh.

7.UU nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan posisi tenaga kerja asing.

8.undang-undang no 8 tahun 1961 mewajibkan kerja sarana. UU no. 7 pnps tahun 1963 tentang penutupan dan pemogokan di perusahaan.