Jelaskan Mengkhitan Anak Perempuan dari Hak reproduksi dan seksual

Khitan perempuan dikenal dikenal juga dengan istilah sirkumsisi yang berasal dari bahasa latin yaitu circum berarti memutar dan caedere berarti memotong. Sedangkan istilah secara internasional adalah Female Genital Mutilation (FGM) atau Female Genital Cutting (FGC). Istilah ini digunakan untuk menggambarkan satu macam operasi alat kelamin yang dilakukan pada anak-anak perempuan, gadis-gadis atau kaum perempuan.

Sunat perempuan ini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di berbagai Negara lain. Sunat perempuan dilakukan hampir di 28 negara, terbanyak dilakukan di sebagian besar Negara Afrika, khususnya di Negara bagian Afrika Sahara, beberapa Negara Timur Tengah, serta sebagian kecil Negara di Asia, Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara,dan Eropa. Di Asia, praktik ini familiar di kalangan Negaranegara Muslim, seperti Malaysia, Philipina, termasuk Indonesia. Di Indonesia, pelaksana sunat perempuan sangatlah bervariasi, mulai dari tenaga medis, baik perawat, bidan,maupun dokter, dukun bayi, maupun dukun/tukang sunat, dengan menggunakan alat-alat tradisional seperti pisau, sembilu, bambu, jarum, kaca, kuku hingga alat modern semacam gunting, scapula dan sebagainya. Sedangkan ditinjau dari usia pelaksanaannya, juga sangat bervariasi, dari mulai neonatus, anak usia 6-10 tahun, remaja, hingga dewasa. Praktik sirkumsisi perempuan tentunya dilakukan dengan beberapa alasan, mulai budaya, agama kesehatan dan lainnya. Ada beberapa faktor yang menjadi argumen pelaksanaan praktik sirkumsisi perempuan ini yang diantaranya yaitu psikoseksual. Diharapkan pemotongan klitoris akan mengurangi libido pada perempuan, mengurangi/menghentikan masturbasi, menjaga kesucian dan keperawanan sebelum menikah, kesetiaan sebagai istri, dan meningkatkan kepuasan seksual bagi laki-laki. Terdapat juga pendapat sebaliknya yang yakin bahwa sunat perempuan akan meningkatkan libido sehingga akan lebih menyenangkan suami.

Dalam masyarakat muslim, sirkumsisi perempuan lebih dianggap sebagai bagian dari ajaran agama atau keberagamaan. Dalam hal ini ada dalil yang mendasari pelaksanaan praktik ini.Sedangkan di kalangan kaum feminis dan aktifis gender, sirkumsisi merupakan tindak kekerasan gender yang merugikan kaum perempuan. Hal ini dikarenakan sirkumsisi tidak memberi manfaat apa pun bagi perempuan yang disirkumsisi, bahkan akan memberikan efek negatif, baik secara psikis maupun medis. Ini kemudian menjadi sebuah kekerasan gender yang tidak perlu lagi dipraktekkan. Beberapa argumen yang sering dilontarkan terkait dengan dampak negatif sirkumsisi perempuan adalah adanya nyeri berat, syok, perdarahan,tetanus, sepsis, retensi urine, ulserasi pada daerah genital, dan perlukaan pada jaringan sekitarnya. Perdarahan masif dan infeksi bisa menjadi penyebab kematian. Penggunaan alat bersama untuk beberapa orang tanpa sterilisasi sesuai prosedur, dapat menjadi sumber infeksi dan media transmisi penularan penyakit, seperti HIV dan hepatitis.WHO telah memperingatkan tentang timbulnya peningkatan risiko kematian ibu dan bayi pada wanita yang disunat.

Maka sirkumsisi dapat dinyatakan sebagai suatu hal yang tidak mempunyai alasan pembenar dan telah menumbuhkan pemikiran bahwa hukum penyunatan terhadap alat genital perempuan merupakan cara-cara penghilangan hak dan kontrol perempuan atas tubuhnya sendiri dan pada akhirnya dilegitimasi oleh masyarakat sebagai suatu ritual yang wajib dilakukan. Sampai sekarang, negara belum mempunyai perangkat hukum yang melarang  atau memberikan penjelasan tentang boleh atau tidaknya dilakukan praktek “penyunatan terhadap alat genital” perempuan, sehingga dapat dikatakan, ternyata masih ada diskriminasi terhadap perempuan dan hak- hak reproduksi yang dinyatakan merupakan hak asasi manusia dilanggar secara semena-mena.

Pelanggaran terhadap hak-hak reproduksi yang kodrati (haid, hamil, melahirkan dan menyusui, dan keluarga berencana)

Pelanggaran hak yang dialami oleh perempuan terkait hak reproduksi yang kodrati ini ialah tampak dalam dunia kerja atau bidang ketenagakerjaan. Tenaga kerja perempuan dipandang sebagi tenaga kerja murah. Ketiadaan keterampilan pada tenaga kerja perempuan berkaitan langsung dengan tingakat pendidikan yang diterima oleh kaum perempuan, yang tidak mendapat prioritas pendidikan, baik dari lingkungan keluarga, maupun dari lengkungan masyarakat. Dalam situasi seperti ini dengan mudah terjadi pelangggaran hak asasi manusia, tanpa mendapat perlawanan dari perempuan yang tereksploitasi tersebut, satu sama lain karena ketiadaan pengetahuan. Khususnya untuk menggunakan hak cuti pada waktu haid, bahkan dianulir oleh penguasa setempat. Ketika hamil atau melahirkan, sang produsen lebih suka memecat dari pada memberikan hak-hak mereka. Demikian juga ketika bayinya lahir. Biasanya perempuan dalam keadaan seperti itu diangggap tidak produktif, hanya meninggikan biaya produksi dan beribu-ribu alasan untuk menyingkirkan mereka dari pada memberikan dan melindungi hak asasi mereka. Hal ini juga berkaitan langsung dengan program keluarga berencana, yang di banyak negara tidak merupakan pilihan bagi kaum perempuan. Alat kontrasepsi atau cara-cara mengikuti program keluarga berencana, akses untuk memperoleh informasi, tidak diperoleh oleh mereka, bahkan program ini seolah-olah program paksaan, hanya karena dunia ketakutan terhadap tingkat perumbuhan penduduk yang tidak lagi mendukung daya tampung bumi.