Jelaskan Kontroversi dan perdebatan dari Hukum kewarganegaraan Jepang

Pada November 2008, anggota Partai Demokrat Liberal Tarō Kōno mengajukan proposal untuk mengizinkan keturunan dari pasangan berkebangsaan campuran yang salah satu orang tuanya adalah orang Jepang untuk memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Proposal tersebut juga menyerukan agar orang asing diizinkan untuk memperoleh kewarganegaraan Jepang tanpa kehilangan kewarganegaraan aslinya.

Pada tahun 2018, sebuah gugatan diajukan untuk menantang larangan warga negara Jepang yang berusia di atas 21 tahun memegang kewarganegaraan asing, tetapi hal ini kemudian ditolak. Para penggugat mengungkapkan perasaan atas kehilangan identitas dalam ketidakmampuan mereka untuk mempertahankan kewarganegaraan ganda. Pemerintah berpendapat bahwa mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk orang dewasa di Jepang dapat 'menyebabkan konflik dalam hak dan kewajiban antar negara, serta antara individu dan negara'. Namun, tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung klaim ini.

Banyak warga negara Jepang dengan ras campuran (sering disebut 'hafu') juga mengungkapkan perasaan menghadapi kehilangan identitas ketika harus memilih untuk mempertahankan kewarganegaraan Jepang atau tidak pada usia 21 tahun. Masalah ini terungkap ketika Naomi Osaka memilih untuk menyerahkan kewarganegaraan AS karena undang-undang ini. Meskipun demikian, ia kemudian menghadapi kritik atas validitas dari 'ke-Jepang-annya' dalam perannya sebagai pembawa obor pada Olimpiade Tokyo 2020.

Meskipun "warga negara" Jepang beragam secara etnis, keragaman di antara warga negara Jepang ini cenderung tidak diakui oleh Negara, karena setiap warga negara Jepang (baik yang lahir di Jepang atau yang dinaturalisasi) dianggap sebagai orang Jepang dalam sensus terlepas dari latar belakang etnis mereka. Akibatnya, Jepang sering keliru dianggap sebagai negara yang homogen secara etnis.