Jabarkan Isu utama dari Hak asasi manusia di Jepang

Pasal 14 Konstitusi Jepang menjamin kesetaraan antara jenis kelamin. Persentase wanita dalam pekerjaan penuh waktu terus meningkat selama tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pengesahan Diet dari Undang-undang Kesetaraan Kesempatan dalam Pekerjaan untuk Pria dan Wanita pada tahun 1985 dapat membantu mengamankan hak-hak perempuan, meskipun undang-undang tersebut merupakan "pedoman" dan tidak memerlukan hukuman hukum bagi majikan yang mendiskriminasi (lihat Wanita di Jepang).

Jepang memiliki tingkat keyakinan lebih dari 99%. Dalam beberapa kasus, pengadilan mengakui pengakuan dipaksakan dan membebaskan mereka yang dipenjara. Untuk mengatasi hal ini, sebuah undang-undang disahkan pada tahun 2016 yang mengharuskan beberapa interogasi untuk direkam. Namun, ini hanya berlaku untuk orang yang dituduh melakukan kejahatan berat, seperti pembunuhan, pembakaran, dan penculikan, yang hanya mencakup 3% kasus. Di negara-negara hukum umum yang mempraktikkan persidangan oleh juri, tingkat keyakinan yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa terdakwa tidak menerima pengadilan yang jujur. Kadang-kadang jaksa Jepang memutuskan untuk tidak menuntut dalam kasus kejahatan ringan atau ketika kemungkinan besar tidak bersalah.

Beberapa peneliti Jepang percaya bahwa itu adalah salah satu penyebab tingginya tingkat hukuman di Jepang. Tingkat penuntutan di Jepang adalah 33,4%. 64,3% tidak ditindaklanjuti.

Di negara-negara hukum perdata, di mana hakim memutuskan putusan, itu adalah hal biasa karena baik pembela maupun jaksa dapat dengan andal memprediksi hasil persidangan. Jepang juga mempraktikkan hukuman mati, yang ditentang oleh PBB, seperti yang dilakukan beberapa LSM terkemuka dan Uni Eropa (lihat Hukuman mati di Jepang).

Masyarakat Jepang, dengan ideologi Konfusianisme, pada umumnya ragu-ragu untuk menghormati hak dan martabat orang yang lebih muda dan partisipan yang lebih baru. Hal ini mengakibatkan pelecehan dan intimidasi yang diakui secara sosial terhadap orang yang lebih muda dan anak-anak oleh orang yang lebih tua di sekolah, lembaga, dan di rumah. Meskipun mayoritas masyarakat Jepang bangga dengan sistem tradisional, ada banyak minoritas yang tidak setuju dengan sistem tersebut.

Ada banyak kontroversi seputar perlakuan sosial dan hukum terhadap minoritas. Meskipun orang Jepang menganggap diri mereka sebagai orang yang homogen, minoritas memang ada, dan mereka sering mengalami diskriminasi. Jabatan kepala eksekutif di Jepang adalah Cabang Eksekutif Jepang. Minoritas pribumi terbesar adalah dua hingga empat juta hisabetsu buraku ("komunitas terdiskriminasi"), keturunan komunitas feodal Jepang yang terbuang. Minoritas lainnya termasuk Ainu, penduduk asli di Jepang utara, dan orang-orang Okinawa. Jepang juga memiliki beberapa ratus ribu penduduk asli keturunan Korea dan Tionghoa yang bersama dengan penduduk asing lainnya mengalami berbagai bentuk dan tingkat diskriminasi.