Jabarkan Zaman Heisei (1989–2019) dari Sejarah militer Jepang

Kapal Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLAN) semakin melakukan serangan di Barat Samudra Pasifik melalui Selat Miyako. Selat Miyako adalah salah satu dari sedikit jalur air internasional yang melaluinya Tiongkok dapat mengakses Samudra Pasifik. Ada juga peningkatan aktivitas angkatan laut dan udara Tiongkok di dekat Kepulauan Senkaku yang dimiliki oleh Jepang, tetapi diklaim oleh Tiongkok. Ini menempatkan Kepulauan Ryukyu Selatan di garis depan pertahanan nasional Jepang. Pada tahun 2030 Tiongkok dapat memiliki empat kapal induk. Sementara itu, Jepang hanya memiliki dua kapal induk kelas Izumo yang relatif kecil. Setiap Izumo hanya dapat membawa 10 F-35. Saat ini tidak ada rencana untuk membangun perusak operasi multiguna yang lebih besar meskipun para ahli mengatakan Jepang membutuhkan setidaknya empat kapal induk untuk penggunaan yang efektif dalam situasi pertempuran nyata.

Pengeluaran militer Tiongkok meningkat banyak dalam 20 tahun. Pada tahun 2019 Tiongkok adalah pembelanja militer tertinggi kedua dengan $250 miliar (1,9% dari PDB). Ini memperkuat kekuatan militernya di laut dan udara di sekitar Jepang. Secara komparatif, pengeluaran Jepang adalah $46,6 miliar (0,9% dari PDB). Jepang masih bergantung pada Amerika untuk kemampuan pencegahan dan serangan ofensif karena Pasal 9 konstitusi 1947.

Pada Mei 2019, JMSDF berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam dua latihan angkatan laut segi empat. Itu termasuk  dan . Itu juga merupakan penyebaran angkatan laut pertama dari marinir Brigade Penempatan Cepat Amfibi. Latihan pertama adalah pelayaran empat arah di Laut Tiongkok Selatan dengan kapal angkatan laut Amerika Serikat, India, Jepang, dan Filipina. Yang kedua adalah latihan La Pérouse di Teluk Benggala bersama Prancis, Amerika Serikat, Australia, dan Jepang.

Pada tanggal 28 Mei 2019, Presiden Donald Trump memeriksa , kapal kedua di kelas Izumo, selama kunjungannya di Jepang dan mendukung upaya negara untuk berperan aktif dalam pertahanan dan keamanan kawasan Pasifik. Ini adalah inspeksi pertama oleh presiden AS atas kapal perang Jepang. Trump juga menyatakan bahwa  akan membantu mempertahankan Jepang dan Amerika dari ancaman di kawasan dan jauh di luar.

Ada peningkatan dukungan di antara orang Jepang untuk mengubah Jepang dari pasifis menjadi negara "normal" dengan militer resmi. Pada April 2019, jajak pendapat Kantor Berita Kyodo menunjukkan 45% pemikiran Pasal 9 konstitusi harus direvisi. Dukungan untuk revisi ini sebagian disebabkan oleh: permusuhan Korea Utara, Tiongkok yang semakin tegas, dan hubungan yang tidak stabil dengan Rusia karena sengketa wilayah yang mencegah perjanjian damai ditandatangani. Ada sengketa wilayah yang melibatkan Kepulauan Senkaku, Batu Liancourt, dan Kepulauan Kuril. Klaim Jepang bahwa AS telah gagal untuk mengatasi masalah ini dengan benar, sehingga Jepang harus memberikan dirinya sarana untuk melindungi dirinya sendiri secara memadai.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa Pemerintah Jepang untuk mengamandemen Konstitusi Jepang sehingga Jepang dapat memiliki militer resmi dan normal dengan kemampuan ofensif untuk berbagi beban tugas keamanan nasional yang sama. Ini dicegah oleh sentimen anti-perang di antara rakyat dan politisi. Pada Mei 2017, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menetapkan batas waktu 2020 untuk merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang, sebuah klausul dalam Konstitusi nasional Jepang yang melarang perang sebagai sarana untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang melibatkan negara. Piagam ini ditulis oleh Amerika Serikat.

Buku putih 'Pertahanan Jepang 2019' mencantumkan Tiongkok sebagai ancaman yang lebih besar daripada Korea Utara. Menteri Pertahanan Tarō Kōno mengatakan “Kenyataannya adalah bahwa Tiongkok dengan cepat meningkatkan pengeluaran militer,” “Tiongkok mengerahkan aset udara dan laut di Pasifik Barat dan melalui Selat Tsushima ke Laut Jepang dengan frekuensi yang lebih besar.” Surat kabar itu menurunkan peringkat Korea Selatan karena keluar dari pakta berbagi intelijen militer. Ini bisa membuat lebih sulit untuk mengelola ancaman dari Korea Utara.

Pada 21 Oktober 2019, seorang perwira senior militer AS di Tokyo mengatakan bahwa "Penghindaran Jepang terhadap persenjataan ofensif di bawah konstitusinya tidak lagi dapat diterima." Perwira itu menyatakan bahwa Jepang perlu memikirkan kembali penolakannya terhadap senjata ofensif dan bahwa pemerintah harus mendiskusikannya dengan publik. Perwira itu juga menyebutkan pembatasan yang membatasi pasukan AS dan persiapan JSDF untuk keadaan darurat. Pejabat itu mengatakan bahwa pemerintah Jepang harus memberi tahu publik tentang ancaman Tiongkok dan Korea Utara. Khususnya pembangunan militer Tiongkok dengan rudal balistik dan perilaku antagonisnya mengancam Jepang dan negara-negara lain.

Pada 10 September 2020, Jepang dan India menandatangani pakta militer yang disebut Acquisition and Cross-Servicing Agreement (ACSA). Pakta tersebut memungkinkan mereka untuk bertukar dukungan logistik dan pasokan. Ini termasuk transportasi dan penggunaan silang fasilitas selama latihan bersama dan pasukan pemelihara perdamaian dan untuk berbagi makanan, bahan bakar, suku cadang. Narendra Modi dan Shinzo Abe percaya itu akan meningkatkan kawasan Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka dan untuk mencegah agresi Tiongkok di Asia. Jepang sudah memiliki perjanjian seperti itu dengan Australia, Kanada, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Australia dan Jepang pada prinsipnya sepakat untuk menandatangani Perjanjian Akses Timbal Balik (RAA) pada 17 November 2020. Ini akan meningkatkan dan merampingkan kerja sama strategis dan pertahanan. Perdana Menteri Morrison mengatakan ini adalah "momen penting dalam sejarah hubungan Jepang-Australia".

Pada tahun 2021, NHK melaporkan bahwa militer Tiongkok menggunakan kelompok peretas bernama Tick untuk serangan siber di hampir 200 lembaga dan perusahaan penelitian Jepang. Seorang anggota Partai Komunis Tiongkok menggunakan nama palsu untuk menyewa server di Jepang dari mana serangan siber dilakukan.

Per 2021, pemerintah Jepang telah menemukan bahwa kelompok asing yang didanai dengan modal Tiongkok terlibat dalam setidaknya 700 penjualan tanah dalam jarak  dari pangkalan militer AS—dan Pasukan Bela Diri Jepang, Penjaga Pantai, dan fasilitas pengembangan luar angkasa—di Jepang. Di Prefektur Kanagawa, seorang pembeli tanah yang terkait dengan pemerintah Tiongkok memperoleh beberapa bangunan bertingkat tinggi dan lokasi lain yang menghadap ke pangkalan. Contoh serupa ditemukan di Prefektur Okinawa dan Prefektur Tottori. Pada tahun 2017, Sankei Shimbun melaporkan bahwa modal Tiongkok telah membeli tanah di Hokkaido yang setara dengan luas 513 Tokyo Dome. Diet Jepang bermaksud untuk meloloskan undang-undang kontrol penggunaan lahan asing.