Jelaskan Hak Reproduksi Laki-Laki dari Hak reproduksi dan seksual

Isu-isu internasional mengenai hak reproduksi yang berkaitan dengan laki-laki terdiri mengenai penyakit menular seksual,paparan dari racun dan juga kanker.

Penyebab Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual

Konsep patriarki merupakan persepsi gender bahwa seorang laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki sifat yang berbeda ,sehingga laki-laki lebih mendominasi dalam beberapa hal baik itu untuk penghargaan,penghormatan dan kewibawaan. Sedangkan para perempuan harus mendapatkan bagian untuk mengurus tugas dalam rumah tangga.Dalam patriarki perempuan ditakdirkan untuk menjaga eksistensi dari laki-laki serta mendampinginya dan menjaga wibawanya. Maka perlu ada transformasi mengenai eksistensi gender dalam hal penyamaan dan penyetaraan  antara laki-laki dan perempuan. Sejak dahulu perempuan ditempatkan pada kelas dua sedangkan laki-laki selalu pada tingkatan pertama dan paling atas.Praktik budaya patriarki hingga saat ini masih banyak berlangsung meskipun telah banyak gerakan feminis dan juga aktivis perempuan yang meluas. Diantara permasalahan yang muncul karena adanya budaya patriarki ialah kekerasan dalam rumah  tangga (KDRT),  pelecehan  seksual,pernikahan  dini, dan stigma mengenai perceraian.

Interpretasi Keagamaan yang Bias Gender

Para kaum feminis berpendapat bahwa masih terdapat banyak doktrin agama yang didalamnya banyak membedakan peran gender bagi laki-laki dan perempuan. Beberapa tema pokok yang sering dikaitkan dengan ketidakadilan gender dalam agama ialah penafsiran yang dilakukan oleh para ulama yang mana menunjukan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan dan para perempuan berada pada posisi subordinatif dan hal ini berpengaruh pada marginalisasi kepada perempuan dalam beberapa aspek seperti kepemimpinan,ekonomi maupun beban kerja. Selain itu ada stereotype (pelabelan negatif) yang diatasnamakan agama bahwa perempuan yang berdandan dan berhias sehingga menarik perhatian lawan jenisnya dan terjadi kekerasan seksual maka yang disalahkan ialah pihak perempuannya yang padahal menjadi seorang korban. Padahal pihak laki-lakinya juga bersalah namun tidak mendapatkan pelabelan negatif seperti perempuan.Marginalisasi juga tampak pada perlakuan waris terhadap perempuan yang dianggap bias gender karena jatah pembagian warisan yang didapatkan hanya setengah dari kaum laki-laki sehingga mengakibatkan pemiskinan pada perempuan.

Kurangnya informasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksual

Hukum yang belum Memihak pada Hak Reproduksi dan Seksual

Hukum di Indonesia menjamin terpenuhinya HAM dengan adanya UU No.39 Tahun 1999. Selain itu dalam UU No. 7 tahun 1984 juga lebih spesifik mengatur tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan. Undang-undang ini merupakan ratifikasi Convention on the Elimination of All From of Discrimination Against (CEDAW). Dalam undang - undang ini diatur mengenai penghapusan segala bentuk dari diskriminasi yang dilakukan terhadap perempuan baik itu kekerasan publik maupun domestik. Namun kenyataanya diskriminasi terhadap perempuan masih muncul dalam ketentuan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Pada Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 76 yang isinya mengharuskan adanya izin suami saat perempuan melakukan abortus dalam keadaan gawat darurat saat kehamilan. Pada kondisi ini menunjukan perempuan tidak memiliki hak sepenuhnya atas reproduksinya. Sehingga pada saat yang sangat darurat harus tetap ada izin suami. Selanjutnya pada Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 31 diterangkan bahwa laki-laki merupakan kepala keluarga dan perempuan ialah ibu rumah tangga. Sehingga perempuan peranya masih dibatasi pada ranah domestik saja dan tidak terlalu mendapat kesempatan pada ranah publik.

Adanya perbedaan secara kodrat mengenai laki-laki dan perempuan maka ada peraturan khusus yang ditambahkan kepada perempuan saat dalam ranah dunia kerja yang meliputi cuti hamil,haid dan melahirkan. Di Indonesia aturan mengenai cuti kehamilan berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 ialah selama 12 pekan dengan perincian 6 pekan sebelum saatnya melahirkan dan 6 pekan setelah melahirkan. Namun saat dibandingkan dengan konvensi ILO mengenai kehamilan pada nomor 183 tahun 2000 hak cuti yang diberikan kepada perempuan ialah minimal 14 pekan. Maka aturan cuti di Indonesia masih berada dibawah ketentuan tersebut.

Kuatnya Mitos mengenai Kesehatan Reproduksi dan Seksual

Mengenai mitos dalam seksualitas ada banyak yang salah kaprah dan menghasilkan informasinya yang keliru pada masyarakat. Adanya mitos mengenai hubungan seksual pertama kali tidak menyebabkan hamil telah menjadi keyakinan yang banyak dijadikan alasan anak muda untuk melakukan seks sebelum nikah. Padahal faktanya kehamilan tetap bisa terjadi pada hubungan seksual pertama kali. Hal ini juga didukung dengan mitos lain seperti kepercayaan  bahwa mengkonsumsi nanas dan soda mampu mencegah kehamilan setelah melakukan hubungan seksual. Semua ini berdampak besar pada peningkatan pernikahan dibawah umur karena terjadi kehamilan dahulu.

Pelanggaran Hak Reproduksi dan Seksual