Jelaskan Landasan pemikiran dari Penghapusan hukuman mati

Dalam sejarah, hampir seluruh negara di dunia pernah menerapkan hukuman mati bagi narapidana. Perubahan politik hukum di beberapa negara menyebabkan timbulnya pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati. Penghapusan hukuman mati dilandasi oleh pemikiran bahwa hukuman mati hanyalah sanksi yang bersifat pembalasan atas kejahatan yang diperbuat oleh narapidana. Hukuman mati dianggap tidak dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki perilaku sosialnya. Selain itu, pemikiran tentang penghapusan hukuman mati turut dipengaruhi oleh pemikiran mengenai hak asasi manusia di masing-masing negara. Landasannya adalah adanya hak untuk hidup.

Pada permulaan abad ke-17 Masehi mulai ada usaha untuk menghapuskan hukuman mati. Pemikiran awalnya ialah ketidakmampuan hukuman mati dalam mengurangi jumlah kasus kejahatan. Pemikiran lain yang turut mendukung penghapus hukuman mati pada masa ini ialah gerakan sosial yang menganggap hukuman mati bersifat kuno, kejam, dan bengis. Pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati diawali oleh gerakan penghapusan hukuman mati yang dimulai pada tahun 1767. Gagasan pembentukan gerakan penghapusan hukuman mati diperoleh dari sebuah esai berjudul Dei delitti e delle pene. Esai ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Cessare Beccaria. Inti pembahasan di dalam esai ini ialah bahwa negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil hak untuk hidup seseorang. Gerakan penghapusan hukuman mati ini dikenal sebagai gerakan abolisionis. Negara-negara di dunia mulai mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati setelah gerakan abolisionis dimulai.

Pemikiran-pemikiran awal dari gerakan abolisionis berasal dari karya tulis cendekiawan Eropa antara lain Montesquieu, Voltaire, Jeremy Bentham, John Bellers, dan John Howard. Perhatian khusus dalam gerakan abolisionis ialah penentangan terhadap praktik hukuman mati yang kejam. Secara tidak langsung, gerakan ini memengaruhi Austria dan Toskana dalam menghapuskan hukuman mati di dalam konstitusi wilayahnya masing-masing. Karya tulis dari Beccaria juga mempengaruhi para cendekiawan di Amerika Serikat. Pengaruhnya tampak dalam penyusunan rancangan undang-undang mengenai hukuman mati oleh Thomas Jefferson. Rancangan undang-undang ini dibuat sebagai perbaikan terhadap undang-undang hukuman mati yang berlaku di Virginia.

Pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati oleh gerakan abolisionis juga mempengaruhi negara-negara yang terletak di Amerika Selatan. Pada tahun 1863, Venezuela menjadi negara pertama yang menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, sedangkan di kawasan Eropa, gerakan abolisionis memengaruhi San Marino untuk menjadi negara pertama di Eropa yang menghapuskan hukuman mati. San Marino memulainya dengan menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa pada tahun 1848. Kemudian, pada tahun 1865, San Marino menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Di sisi lain, gerakan abolisionis di luar benua Amerika Selatan dan Eropa tidak mengalami perkembangan yang pesat.

Hukum hak asasi manusia internasional

Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dibandingkan dengan hak asasi manusia yang lainnya. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak untuk hidup. Beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia telah mengaitkan antara hak untuk hidup dengan penghapusan hukuman mati. Salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan protokol-protokolnya. Dua protokol yang membahas hak untuk hidup ialah Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional II KIHSP), dan Protokol Nomor 13 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tentang Penghapusan Hukuman Mati dalam Segala Keadaan. Pasal 6 ayat (5) dalam KIHSP menegaskan perlindungan hak untuk hidup terhadap anak yang belum lahir dengan memberikan larangan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap wanita yang sedang dalam masa kehamilan. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite HAM PBB) sebagai badan traktat KIHSP juga telah mengeluarkan Komentar Umum Nomor 6 yang diadopsi pada 27 Juli 1982. Di dalam komentar ini, Komite HAM PBB menjelaskan pandangannya mengenai pemberlakuan dan pembatasan hukuman mati untuk kejahatan yang paling serius. Di tingkat regional, landasan-landasan hukum untuk penghapusan hukuman mati meliputi putusan-putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia yang mengawasi penegakkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (KEHAM), serta salah satu protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (KAHAM), yaitu Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.

Terdapat pula dua instrumen hak asasi internasional lain (bukan perjanjian) yang membahas tentang hak untuk hidup dan penghapusan hukuman mati. Instrumen-instrumen ini ialah Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59 tentang Hak Asasi Manusia dan Resolusi Dewan Umum PBB tentang Moratorium Pelaksanaan Hukuman Mati. Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59 membahas tentang adanya proses hukum yang tidak adil dan tidak sesuai dengan standar internasional dalam hal pemberlakuan hukuman mati di beberapa negara. Selain itu, resolusi ini juga meminta penghentian penerapan hukuman mati kepada negara-negara yang masih memberlakukannya. Resolusi Dewan Umum PBB tentang Moratorium Penggunaan hukuman mati terbagi menjadi 3 yaitu Resolusi A/RES/62/149 (18 Desember 2007), resolusi A/RES/63/168 (18 Desember 2008), dan resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010).

Instrumen hak asasi manusia internasional

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan pernyataan internasional yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi dalam skala internasional. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Negara-negara anggota PBB) menyepakati bersama tentang norma-norma HAM yang terkandung di dalam DUHAM. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Majelis Umum PBB) mengadopsi DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Namun, DUHAM tidak membahas secara langsung mengenai hukuman mati. Keterkaitan DUHAM dengan penghapusan hukuman mati hanya terdapat pada Pasal 3 berupa perlindungan terhadap hak hidup.

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik