Jelaskan Legislasi yang didelegasikan dari Hukum Jepang

Konstitusi adalah hukum tertinggi di Jepang; di bawahnya adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Diet, kemudian perintah Kabinet (seirei), lalu peraturan menteri. Pasal 11 Undang-Undang Kabinet (Jepang: ), menetapkan bahwa perintah Kabinet tidak boleh memaksakan tugas atau membatasi hak warga negara, kecuali jika kekuasaan tersebut didelegasikan oleh undang-undang. Aturan ini mencerminkan pemahaman tradisional tentang pemahaman eksekutif yang luas yang dikembangkan di bawah Konstitusi 1889. Di bawah prinsip ini, perintah Kabinet dapat mengesahkan subsidi pemerintah tanpa sanksi hukum, tetapi tidak dapat memungut pajak. Teori lain menyatakan bahwa Konstitusi 1947 memerlukan kebutuhan yang lebih luas untuk otorisasi undang-undang, pada hal-hal yang tidak membatasi hak warga negara, seperti transfer fiskal ke pemerintah daerah, sistem pensiun, atau sistem pengangguran. Undang-undang tentang Organisasi Tata Usaha Negara memberikan wewenang kepada peraturan menteri untuk melaksanakan undang-undang dan perintah kabinet, selama itu secara khusus didelegasikan oleh undang-undang atau perintah kabinet (Pasal 12, ayat 1).

Legislasi yang didelegasikan secara implisit diakui di bawah Pasal 73, ayat 6 Konstitusi, yang menyatakan bahwa perintah kabinet tidak boleh memasukkan sanksi pidana kecuali didelegasikan oleh undang-undang. Delegasi ke kabinet tidak boleh merusak supremasi Diet dalam pembuatan undang-undang dan harus spesifik dan konkret. Mahkamah Agung cenderung mengizinkan pendelegasian kekuasaan yang luas kepada pemerintah.

Aturan administratif, pedoman dan peraturan daerah

Kementerian dan lembaga administrasi juga mengeluarkan surat edaran (tsutatsu), yang dianggap sebagai aturan administratif daripada undang-undang. Itu bukan sumber hukum melainkan pedoman internal; meskipun demikian, itu bisa menjadi sangat penting dalam praktik. Kementerian juga mengeluarkan pedoman administratif yang tidak mengikat (tertulis atau lisan), yang telah dikritik sebagai buram. Hukum Acara Administratif melarang pembalasan dalam kasus-kasus di mana orang-orang tidak mengikuti pedoman administrasi pemerintah dan beberapa kementerian berusaha untuk mengkodifikasikannya dalam perintah kabinet dan peraturan menteri.

Otoritas lokal dapat mengeluarkan peraturan lokal berdasarkan Pasal 94 Konstitusi dan UU tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Undang-undang tersebut juga memberi wewenang kepada peraturan daerah untuk menjatuhkan hukuman termasuk penjara hingga dua tahun atau denda 1.000.000 yen.