Saya mau tau Latar belakang sejarah dari A Vindication of the Rights of Woman

A Vindication of the Rights of Woman ditulis dengan latar belakang gejolak Revolusi Prancis dan perdebatan yang muncul di Inggris. Dalam semaraknya perang pamflet yang ganas, dikenal sebagai Kontroversi Revolusi, komentator politik Inggris membahas berbagai topik mulai dari pemerintahan perwakilan, hak asasi manusia, hingga pemisahan agama dan negara; beberapa dari masalah ini muncul di Prancis terlebih dahulu. Wollstonecraft pertama kali terlibat polemik pada tahun 1790 ketika menulis A Vindication of the Rights of Men atau Pembelaan Hak-hak Laki-laki yang merupakan tanggapan terhadap Reflections on the Revolution in France (1790) karya Edmund Burke.

Dalam Reflections, Burke mengkritik pandangan pemikir dan penulis Inggris yang menyambut baik permulaan Revolusi Prancis. Sementara mereka melihat revolusi yang serupa dengan Revolusi Agung Inggris tahun 1688 yang membatasi kekuasaan monarki; Burke berpendapat bahwa analogi sejarah yang tepat adalah Perang Saudara Inggris (1642-1651) di mana Charles I dieksekusi pada tahun 1649. Dia memandang Revolusi Prancis sebagai penggulingan dengan kekerasan terhadap pemerintah yang sah. Dalam Reflections ia berpendapat bahwa warga negara tidak memiliki hak untuk memberontak melawan pemerintah sebagai produk peradaban yang notabene hasil dari konsensus sosial dan politik; tradisi tidak dapat terus-menerus ditentang—karena akan menghasilkan anarki. Salah satu argumen kunci dalam Rights of Men yang terbit enam minggu setelah Reflections Burke adalah, bahwa hak tidak dapat diberikan atas dasar tradisi. Hak menurut Wollstonecraft harus diberikan sebagai sesuatu yang masuk akal dan adil, terlepas dari apa pun dasar mereka dalam tradisi.

Ketika Charles Maurice de Talleyrand-Périgord mempresentasikan Rapport sur l'instruction publique (1791) kepada Majelis Nasional Prancis, Wollstonecraft menanggapi lagi. Dalam rekomendasinya untuk sistem pendidikan nasional, Talleyrand menulis:

Marilah kita meningkatkan harkat perempuan, bukan untuk mendambakan keuntungan-keuntungan yang disangkal oleh Konstitusi, tetapi untuk mengetahui dan menghargai hal-hal yang dijaminnya... Laki-laki ditakdirkan untuk hidup di panggung dunia. Pendidikan publik cocok bagi mereka sebagai permulaan untuk menghadirkan seluruh kehidupan di hadapannya: hanya proporsinya saja yang berbeda. Bagi perempuan, rumah orang tua adalah tempat yang lebih baik untuk pendidikan; mereka sebaiknya membiasakan diri dalam kehidupan yang tenang dan tersendiri daripada mempelajari banyak hal yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Tanggapan Wollstonecraft dalam Rights of Woman untuk Talleyrand: Setelah membaca dengan senang hati sebuah pamflet yang baru-baru ini Anda terbitkan, saya persembahkan volume ini untuk Anda; untuk mengajak Anda mempertimbangkan kembali topik ini, dan secara matang menimbang apa yang telah saya sampaikan mengenai peningkatan derajat penghormatan hak-hak wanita dan pendidikan nasional.

Pada akhir 1791, feminis Prancis Olympe de Gouges menerbitkan Declaration of the Rights of Woman and of the Female Citizen yang menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai pusat perdebatan politik di Prancis dan Inggris.

Rights of Woman merupakan kelanjutan argumen Wollstonecraft dalam Rights of Men. Seperti judulnya, dalam Rights of Men dia menyoroti hak-hak laki-laki Inggris abad ke-18, sementara pada Rights of Woman dia mempertanyakan hak-hak semu yang diberikan kepada perempuan. Dia tidak mengkhususkan argumennya untuk wanita abad ke-18 atau wanita Inggris. Bab pertama dari Rights of Woman (The rights and involved duties of mankind considered) membahas masalah hak-hak kodrati dan mempertanyakan siapa yang memiliki hak-hak asasi tersebut dan apa dasarnya. Dia menjawab bahwa karena hak kodrati adalah pemberian Tuhan maka penolakan sebagian pihak atas hak-hak sebagian pihak yang lain adalah dosa. Dengan demikian, Rights of Woman tidak hanya melibatkan peristiwa-peristiwa tertentu di Prancis dan di Inggris, tetapi juga pertanyaan-pertanyaan yang lebih besar yang diajukan para filsuf politik seperti John Locke dan Jean-Jacques Rousseau.