Jabarkan Latar belakang dari Unjuk rasa Montenegro 2019–2020

Montenegro mengalami lebih sedikit konflik agama daripada negara-negara bekas Yugoslavia lainnya, dan secara historis memiliki tingkat toleransi dan keberagaman agama yang tinggi. Namun, terdapat perselisihan besar antara Gereja Ortodoks Serbia dengan Gereja Ortodoks Montenegro, di mana kedua gereja tersebut saling mengklaim situs-situs keagamaan Ortodoks di negara itu dan saling memperdebatkan legitimasi. Kedua gereja meperebutkan kendali atas 750 situs keagamaan di negara itu. Kedua kelompok mengklaim sebagai Gereja Ortodoks Montenegro yang "sejati", dan mengadakan upacara keagamaan secara terpisah. Aparat kepolisian selalu memberikan pengamanan untuk acara tersebut. Perselisihan ini berakar dari pendirian Gereja Ortodoks Montenegro sebagai entitas terpisah pada tahun 1993. Sejak 2011, anggota kedua gereja dilarang merayakan transfigurasi Kristus di Gereja Kristus di desa Ivanova Korita dekat ibu kota bersejarah Cetinje.

Menurut survei 2017 yang dilakukan oleh Majelis Eropa, bekerja sama dengan kantor ombudsman negara, 45% responden melaporkan pernah mengalami diskriminasi agama dan paling banyak dialami oleh pemeluk Ortodoks Serbia. Pada Mei 2019, Komisi Venesia secara positif mengevaluasi rancangan Undang-Undang Kebebasan Beragama yang diusulkan, tetapi mengakui pasal 62 dan 63, yang terkait dengan aset gereja, sebagai masalah substantif dan salah satu poin paling kontroversial. Mereka menyatakan bahwa negara dalam kondisi tertentu dapat menggunakan properti, tetapi harus memberikan hak penuh atas properti itu terhadap komunitas agama.

Pada Kongres kedelapan partai berkuasa DPS pada Oktober 2019, sebuah program politik baru partai diadopsi, yang menyatakan bahwa salah satu tujuan program utama partai pada periode mendatang adalah "pembaruan" Gereja Ortodoks Montenegro, yang saat ini tidak diakui oleh gereja-gereja Ortodoks Timur lainnya, serta mengumumkan rancangan undang-undang baru tentang status komunitas agama.