Jelaskan Kependudukan dari Sarna

Beberapa organisasi suku menuntut undang-undang sensus yang berbeda untuk agama Sarna.

Permintaan itu telah ditolak karena Sarna sudah dicakup oleh undang-undang Hindu dan "Menuntut undang-undang terpisah untuk suku atau sarna merusak semangat konstitusi.: Kementerian Urusan Adat India bernama Jual Oram, juga menolak ini dengan mengklarifikasi "Tidak ada penyangkalan fakta bahwa suku-suku tersebut beragama Hindu." Kekhawatiran telah diungkapkan untuk kegiatan misionaris Kristen yang agresif untuk mengubah suku-suku di India, 80% penduduk Manipur beragama asli India pada sensus 1951 telah turun menjadi 50% pada sensus 2011, akibatnya ada upaya untuk memurnikan (bertobat kembali) suku-suku yang telah pindah agama, yang ditentang oleh para misionaris Kristen. Upaya konversi oleh misionaris Kristen, yang telah berlangsung selama satu abad, telah menyebabkan konflik di suku. daerah di Wilayah Chota Nagpur Kedatangan misionaris Protestan Jerman pertama pada tahun 1845 diikuti oleh misionaris Katolik, konflik antara suku Kristen dan non-Kristen menjadi jelas di 1947-48 selama Gerakan Kemerdekaan India saat penguasa kolonial Kristen meninggalkan India. Gereja Katolik, yang dipimpin oleh Keuskupan Agung Ranchi dan uskup Katolik Jharkhand, telah menuntut undang-undang agama yang terpisah untuk suku tersebut. Hal ini telah menyebabkan konflik. Beberapa suku telah menjadi Kristen. Pemerintah yang diperintah oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) yang memerintah negara bagian Jharkhand Jharkhand dari 2014 hingga 2019 telah memperkenalkan undang-undang anti-perpindahan agama karena ada tuduhan konversi paksa dan perampasan tanah suku oleh gereja. Pemerintahan bekas pimpinan BJP telah memeriksa dana asing yang diberikan kepada banyak LSM yang dijalankan oleh misionaris Kristen yang juga dituduh menipu suku-suku miskin.

Pada tahun 2020, Jharkhand Mukti Morcha (JMM), yang berkuasa di Jharkhand pada waktu itu, mengeluarkan resolusi majelis dengan suara bulat tentang 'Undang-undang Sarna' untuk dimasukkannya Sarna sebagai agama terpisah pada sensus 2021, dan dikirim ke pemerintah pusat untuk disetujui. Politik Votebank, berdasarkan Komunalisme  (politik sektarian) telah diidentifikasi sebagai "agenda utama untuk mengejar Undang-undang Sarna. Untuk JMM, ini bertujuan untuk menciptakan bank suara yang solid dari populasi suku di bawah satu identitas agama."