Jabarkan Tiongkok dari Kebebasan politik

Pemerintah Tiongkok menjadi semakin represif dalam beberapa tahun terakhir. Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang berkuasa memperketat kendalinya atas birokrasi negara, media, pidato online, kelompok agama, universitas, bisnis, dan asosiasi masyarakat sipil dan telah merusak reformasi aturan hukumnya sendiri yang sudah sederhana. Pemimpin Partai Komunis Tiongkok dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, telah mengkonsolidasikan kekuatan pribadi ke tingkat yang tidak terbayangkan di Tiongkok selama beberapa dekade, tetapi tindakannya juga telah memicu meningkatnya ketidakpuasan di antara para elit di dalam dan di luar partai. Gerakan hak asasi manusia yang sedang berkembang di negara itu terus mencari jalan untuk melindungi hak-hak dasar meskipun ada tindakan keras selama bertahun-tahun. Partai Komunis Tiongkok berusaha untuk memonopoli semua bentuk organisasi politik dan tidak mengizinkan persaingan politik. Delapan partai kecil nonkomunis diizinkan memainkan peran kecil dalam sistem politik Tiongkok dan diwakili di Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok, sebuah badan penasihat resmi. Namun, aktivitas mereka dibatasi secara ketat dan mereka harus menerima kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok sebagai syarat keberadaan mereka.