Jelaskan Prinsip kerangka kerja dari Hak asasi manusia dan perubahan iklim

Dalam mengahadapi permasalahan hak asasi manusia dan perubahan iklim, pemerintah memiliki peranan untuk menerapkan prinsip-prinsip kerja yang telah disiapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Laporan mengenai kerangka kerja tersebut diserahkan kepada Dewan Hak Asasi Manusia pada maret 2018. Prinsip-prinsip yang tertulis menetapkan kewajiban dasar negara berdasarkan hukum hak asasi manusia  yang meliputi hak untuk mendapat lingkungan yang aman, kesehatan, air bersih, dan keberlanjutan energi. Berikut adalah prinsip-prinsipnya.

Negara harus menjamin lingkungan yang aman, bersih, sehat dan berkelanjutan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia.

Negara wajib melarang keras aksi diskriminasi dan memastikan perlindungan yang setara dan efektif terhadap diskriminasi yang berhubungan dengan hak-hak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Negara harus menyediakan lingkungan yang aman bagi individu, kelompok atau pejuang hak asasi manusia. Lingkungan yang bebas dari ancaman, pelecehan, intimidasi, dan kekerasan.

Negara memiliki kewaajiban untuk menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan majelis damai yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

Negara harus memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan mengenai masalah lingkungan.

Negara harus menyiapkan akses publik untuk mendapatkan informasi yang tepat, efektif, dan tepat waktu.

Pemerintah membuat aturan yang ketat tentang dampak proyek dan suatu kebijakan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia.

Negara harus melibatkan suara masyarakat untuk mempertimbangkan suatu keputusan.

Negara wajib menyediakan akses pemulihan untuk pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan lingkungan dan hak asasi manusia.

Negara harus menetapkan dan memelihara standar lingkungan yang substantif, non-diskriminatif, non-retrogesif, dan memberi penghormatan tinggi terhadap hak asasi manusia.

Negara harus memastikan penegakan yang efektif dari standar lingkungan bagi mereka yang terlibat, baik swasta maupun pemerintah.

Negara-negara harus bekerja sama untuk membuat kerangka kerja internasional guna mencegah, mengurangi, dan memelihara lingkungan lintas global yang mengganggu pemenuhan hak asasi manusia.

Negara harus mengambil langkah-langkah khusus untuk melindungi hak-hak kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi terkena dampak perubahan iklim.

Negara harus memastikan dan memenuhi hak-hak masyarakat adat dan sejenisnya.

Negara harus menjunjung pemenuhan hak asasi manusia dalam tindakan mengatasi permasalahan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan.