Tolong jelaskan mengenai Pemilihan nasional dari Pemilihan umum di Jepang

Badan legislatif nasional Jepang pascaperang, , memiliki dua kamar yang dipilih secara langsung, dipilih pada siklus pemilihan independen:

memiliki 465 anggota, dipilih untuk masa jabatan empat tahun yang jarang diselesaikan, 289 anggota dalam satu kursi konstituensi dan 176 anggota oleh perwakilan proporsional di 11 daerah pemilihan "blok" regional.

biasanya diadakan sebelum akhir masa jabatan empat tahun karena majelis dapat dibubarkan oleh kabinet melalui Kaisar. Sebagian besar perdana menteri menggunakan opsi itu. Satu-satunya pengecualian dalam sejarah pasca-perang adalah "Pemilihan Lockheed" tahun 1976 di mana Partai Demokrat Liberal kehilangan kursi mayoritas untuk pertama kalinya.

Daerah pemilihan kursi tunggal ditentukan oleh pluralitas, dan kursi proporsional dibagikan di setiap "blok" daerah pemilihan ke daftar partai secara proporsional (dengan metode D'Hondt) untuk bagian mereka dari pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suara dua kali, sekali untuk calon di daerah pemilihan lokal, dan sekali untuk partai di daerah pemilihan "blok" daerah. Dalam sistem paralel, tidak ada hubungan antara suara di satu tingkat dan nomor kursi di tingkat lainnya; tetapi apa yang disebut  dari satu kandidat di kedua tingkatan secara bersamaan diperbolehkan. Jika calon ganda tersebut kalah di tingkat mayoritas, mereka masih berpeluang untuk terpilih di blok proporsional. Partai juga dapat menempatkan calon distrik dan blok ganda pada peringkat daftar yang sama; dalam hal ini, sistem  menentukan urutan kandidat.

memiliki 245 anggota (248 dari 2022), dipilih untuk masa jabatan enam tahun yang tetap, 147 (2022–: 148) anggota oleh suara tunggal yang tidak dapat dipindahtangankan (SNTV) di 45 daerah pemilihan satu dan banyak kursi (kebanyakan adalah prefektur, dua daerah pemilihan gabungan terdiri dari dua daerah pemilihan yang berdekatan masing-masing prefektur) dan 98 (2022–: 100) oleh perwakilan proporsional (dengan metode D'Hondt) dengan daftar terbuka opsional di konstituensi nasional tunggal.

Dalam pemilihan yang terhuyung-huyung, setengah dari Dewan Penasihat datang untuk pemilihan setiap tiga tahun dalam . Jangka waktunya tetap, Dewan Penasihat tidak bisa dibubarkan. Ini juga merupakan sistem pemilihan paralel. Pencalonan ganda tidak diperbolehkan. Seperti dalam pemilihan DPR, pemilih memiliki dua suara: Dalam pemilihan mayoritas, suara harus untuk calon, tetapi dalam pemilihan proporsional, suara dapat berupa daftar partai atau calon tunggal; dalam kasus terakhir, suara dihitung sebagai suara untuk daftar partai (untuk menentukan distribusi kursi proporsional), dan sebagai suara preferensi dalam daftar itu (untuk menentukan urutan atau kandidat proporsional dalam daftar itu). Besaran distrik di tingkat mayoritas bervariasi antara satu dan enam, tergantung pada, tetapi tidak sepenuhnya sebanding dengan populasi setiap prefektur. Di daerah pemilihan beranggota tunggal, SNTV menjadi setara dengan pemenang undi terbanyak, sedangkan kursi biasanya dibagi antara partai/aliansi yang berbeda di daerah pemilihan multi-anggota (dan dalam daerah pemilihan proporsional menurut definisi). Oleh karena itu,  lebih cenderung mengayunkan hasil pemilu dan sering menerima lebih banyak perhatian media dan kampanye. Pemilihan proporsional ke House of Councilors memungkinkan pemilih untuk memberikan suara preferensi untuk calon tunggal dalam daftar partai. Suara preferensi secara ketat menentukan peringkat kandidat di daftar partai sebelum 2019. Sejak pemilu 2019, partai diizinkan untuk memprioritaskan kandidat individu dalam daftar proporsional mereka daripada preferensi pemilih dalam . Pada pemilu 2019, hampir semua partai masih menggunakan daftar terbuka penuh; pengecualian adalah LDP yang menggunakan "bingkai khusus" untuk memberikan tempat daftar aman ke dua federasi prefektur LDP yang terpengaruh oleh pengenalan konstituen gabungan pada tahun 2016, Reiwa Shinsengumi yang menggunakannya untuk memberikan tempat daftar aman kepada dua kandidat dengan disabilitas, dan "Partai Buruh untuk Pembebasan Buruh" yang kecil.

Siklus pemilihan dari dua kamar Diet biasanya tidak sinkron. Bahkan ketika konstitusi saat ini mulai berlaku pada tahun 1947, pemilihan Dewan Penasihat pertama diadakan beberapa hari terpisah dari pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat ke-23. Hanya pada tahun 1980 dan 1986, pemilihan umum dan pemilihan reguler bertepatan pada hari yang sama karena Dewan Perwakilan Rakyat dibubarkan pada waktunya untuk pemilihan yang dijadwalkan bersamaan dengan pemilihan Dewan Penasihat di awal musim panas.

Kursi distrik yang kosong di kedua Dewan biasanya diisi dalam . Saat ini, ini biasanya dijadwalkan pada bulan April dan Oktober sesuai kebutuhan. Kursi proporsional kosong di Dewan dan kursi distrik di Dewan Penasihat yang kosong dalam waktu tiga bulan dari pemilihan reguler diisi oleh : calon peringkat tertinggi dalam daftar proporsional atau di daerah pemilihan yang tidak terpilih dan tidak didiskualifikasi menduduki kursi. Diskualifikasi dapat, misalnya, terjadi jika seorang calon anggota Dewan mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau sebaliknya, atau setelah melanggar undang-undang kampanye.

Selama bertahun-tahun, Jepang adalah negara dominan satu partai hingga 1993 dengan  sebagai partai yang berkuasa. Ia memenangkan mayoritas suara rakyat dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat sampai tahun 1960-an. Ia kehilangan mayoritas kursi pada tahun 1976 dan 1979, tetapi terus memerintah tanpa mitra koalisi dengan dukungan Perwakilan independen. Setelah pemilihan 1983 ketika kembali kehilangan mayoritas, ia memasuki koalisi untuk pertama kalinya – dengan . Pada tahun 1986, koalisi berakhir ketika LDP memenangkan sebagian besar kursi dan bahkan mendekati mayoritas suara. Partai tersebut mengalami kekalahan elektoral pertama yang jelas dalam pemilihan reguler Dewan Penasihat 1989 ketika kehilangan mayoritas majelis tinggi dan untuk pertama kalinya harus menghadapi  di mana pengesahan undang-undang bergantung pada kerja sama dengan pihak oposisi. LDP keluar dari pemerintahan untuk pertama kalinya pada tahun 1993 setelah Ichirō Ozawa dan faksinya telah meninggalkan partai dan partai-partai oposisi bersatu dalam koalisi anti-LDP, tetapi kemudian segera kembali ke mayoritas pada tahun 1994 dengan memasuki koalisi dengan lawan utama tradisionalnya, . Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat 2009 memberikan kemenangan non-LDP pertama kepada .

Menurut survei Yomiuri Shimbun pada April 2010, hampir separuh pemilih Jepang tidak mendukung partai politik karena inefisiensi politik.