Saya mau tau Ujaran kebencian dan ICCPR dari Ujaran kebencian di dunia maya

ICCPR adalah instrumen hukum yang paling sering dirujuk dalam perdebatan tentang ujaran kebencian dan peraturannya, meskipun tidak secara eksplisit menggunakan istilah "ujaran kebencian". Pasal 19, yang sering disebut sebagai bagian dari "inti Kovenan",  mengatur hak atas kebebasan berekspresi. Ini menetapkan hak, dan itu juga mencakup batasan umum yang harus dipatuhi oleh pembatasan apa pun agar menjadi sah. Pasal 19 diikuti oleh Pasal 20 yang secara tegas membatasi kebebasan berekspresi dalam kasus-kasus "pembelaan kebencian nasional, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan."  Keputusan untuk memasukkan ketentuan ini, yang dapat dicirikan sebagai perwujudan konseptualisasi tertentu dari ujaran kebencian, telah diperdebatkan secara mendalam. Komite Hak Asasi Manusia, badan PBB yang dibentuk oleh ICCPR untuk mengawasi pelaksanaannya, menyadari ketegangan tersebut, telah berusaha untuk menekankan bahwa Pasal 20 sepenuhnya sesuai dengan hak atas kebebasan berekspresi. Dalam ICCPR, hak atas kebebasan berekspresi bukanlah hak mutlak. Secara sah dapat dibatasi oleh negara dalam keadaan terbatas:

"3. Pelaksanaan hak-hak yang diatur dalam ayat 2 pasal ini disertai dengan tugas dan tanggung jawab khusus. Oleh karena itu dapat dikenakan pembatasan tertentu, tetapi ini hanya akan seperti yang ditentukan oleh hukum dan diperlukan: (a) Untuk menghormati hak atau nama baik orang lain; (b) Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum (ordre public), atau kesehatan atau moral masyarakat.”

Antara Pasal 19 (3) dan Pasal 20, ada perbedaan antara pembatasan opsional dan wajib atas hak atas kebebasan berekspresi. Pasal 19 (3) menyatakan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi "oleh karena itu tunduk pada pembatasan tertentu", selama pembatasan itu diberikan oleh hukum dan diperlukan untuk tujuan tertentu yang sah. Pasal 20 menyatakan bahwa setiap advokasi (jenis tertentu) kebencian yang merupakan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan atau kekerasan "harus dilarang oleh hukum." Terlepas dari indikasi beratnya pelanggaran berbicara yang seharusnya dilarang oleh hukum berdasarkan Pasal 20, tetap ada kompleksitas. Secara khusus terdapat area abu-abu dalam mengkonseptualisasikan perbedaan yang jelas antara (i) ekspresi kebencian, (ii) ekspresi yang menganjurkan kebencian, dan (iii) ujaran kebencian yang secara khusus merupakan hasutan untuk merugikan praktik diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melarang ujaran yang dipahami sebagai "pembelaan kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan", sesuai dengan Pasal 20 (2), cara menafsirkannya tidak didefinisikan secara jelas.