Jelaskan Ketahanan Pangan dari Ekologi pangan

Ketahanan pangan diindikasikan oleh terpenuhinya pangan bagi rumah tangga secara kualitas maupun kuantitas, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga merupakan suatu system, sehingga faktor–faktor yang mempengaruhinya perlu dikenali. Awal orde baru kebijakan ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada pendekatan penyediaan pangan yang dikenal dengan FAA (food availibility approach). Pendekatan ini tidak memperhatikan aspek distribusi dan akses terhadap pangan. Asumsi yang mendasari pendekatan ini adalah jika pasokan pangan tersedia, maka para pedagang akan menyalurkan pangan tersebut keseluruh wilayah secara efisien. Selain itu, harga pangan akan tetap stabil pada tingkat yang wajar sehingga dapat dijangkau oleh seluruh keluarga. Meskipun tersedia pangan yang cukup, sebagian orang masih menderita kelaparan karena tidak mempunyai cukup akses terhadap pangan. Fenomena ini disebut sebagai “hunger paradoks”. Hal ini seperti itulah yang menyebabkan pendekatan ketersediaan pangan gagal mencapai ketahanan pangan berkelanjutan dibeberapa negara.

Tahun 1980–an terjadi pergeseran terhadap konsep ketahanan pangan yang ditekankan pada akses pangan ditingkat rumah tangga dan individu. Berkaitan dengan pergeseran konsep maka kerangka ketahanan pangan berada dalam suatu jenjang, yaitu ketahanan pangan wilayah, rumah tangga dan individu. Ketahanan wilayah tidak menjamin ketahanan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga tidak akan menjamin ketahanan pangan individu. Ketahanan pangan individu akan menjamin ketahanan pangan disemua jenjang. Definisi ketahanan pangan yang telah diterima secara luas oleh praktisi maupun akademisi adalah “access for all people at all times to enough food for an active and healthy life” (Zeitlin, 1990 ; Braun, 1992 ; IFPRI, 1992 ; Chung, 1997 ; Sutrisno, 1998 ; IFPRI, 1999 ; Sudaryanto, 2000 dalam Baliwati, 2001). Makanan yang terkandung dalam definisi tersebut adalah setiap orang pada setiap saat memiliki aksessibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup produktif dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, definisi tersebut didasarkan pada konsep entitlement atau kemampuan untuk menguasai pangan seperti dikemukakan Sen (1981) dalam Maxwell dan Frankenberger (1992). Indonesia telah mengadopsi rumusan ketahanan pangan tersebut dan dituangkan kedalam undang – undang RI Nomor 7 tahun 1996.