Jelaskan Ketentuan-ketentuan inti dari Konvensi Masyarakat Hukum Adat 1989

Isi pembukaan konvensi menegaskan penghapusan pelaksanaan  nilai asimilasi yang terkandung di dalam ILO 107 dengan merujuk  Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta perkembangan hukum internasional sejak tahun 1957 dan instrumen lain tentang penghapusan diskriminasi. Pandangan ini disepakati dengan mengumpulkan aspirasi para masyarakat adat untuk memiliki hak menentukan nasib sendiri untuk mengatur institusi, gaya hidup, identitas, agama dan perkembangan ekonomi di dalam negara tempat mereka tinggal, tetapi tetap mendapatkan hak-hak asasi manusia dasar yang setara dengan warga negara lain yang selama ini tidak mereka rasakan di beberapa negara setelah penetapan Konvensi ILO 107. Berdasarkan ketentuan yang telah tertulis yang juga merupakan hasil kerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) , Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB, Organisasi Kesehatan Dunia dan Institut Suku Indian Antar Amerika, maka  para organisasi diharapkan akan terus konsisten mengenalkan dan menerapkan ketentuan ini. Konvensi ini juga akan merevisi ILO 107 seiring konvensi resmi ditetapkan dan berlaku.

Pasal satu mendefinisikan pengelompokan " masyarakat adat" yang menjadi fokus konvensi menjadi dua:

" Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya membedakan mereka dari unsur-unsur lain masyarakat nasional, dan yang statusnya diatur secara keseluruhan maupun sebagian oleh adat atau tradisi mereka sendiri atau oleh undang-undang atau peraturan-peraturan khusus;

"Masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai pribumi karena mereka adalah keturunan dari penduduk yang mendiami negara yang bersangkutan, atau berdasarkan wilayah geografis tempat negara yang bersangkutan berada, pada waktu penaklukan atau penjajahan atau penetapan batas-batas negara saat ini dan yang, tanpa memandang status hukum mereka, tetap mempertahankan beberapa atau seluruh institusi sosial, ekonomi, budaya dan politik mereka sendiri."

Penentuan identitas diri sebagai masyarakat adat merupakan syarat utama apakah ketentuan konvensi berlaku kepadanya dan istilah "suku" tidak boleh memiliki keterlibatan terhadap hak-hak yang terikat terhadap istilah tersebut di bawah hukum internasional.