Jabarkan Militarisme dari Sejarah ekonomi Jepang

Sebelum Perang Dunia II, Jepang membangun kerajaan yang luas yang mencakup Taiwan, Korea, Manchuria, dan sebagian Tiongkok utara. Jepang menganggap lingkup pengaruh ini sebagai kebutuhan politik dan ekonomi, mencegah negara-negara asing mencekik Jepang dengan memblokir aksesnya ke bahan mentah dan jalur laut yang penting, karena Jepang memiliki sangat sedikit sumber daya alam dan pertambangannya sendiri, meskipun mengimpor batubara dalam jumlah besar dari Korea, Manchukuo, dan beberapa wilayah di Tiongkok yang diduduki. Kekuatan militer Jepang yang besar dianggap penting bagi pertahanan kekaisaran.

Pertumbuhan pesat dan perubahan struktural menjadi ciri dua periode pembangunan ekonomi Jepang sejak tahun 1868. Pada periode pertama, pertumbuhan ekonomi pada awalnya hanya moderat dan sangat bergantung pada pertanian tradisional untuk membiayai infrastruktur industri modern. Ketika Perang Rusia-Jepang dimulai pada tahun 1904, 65% pekerjaan dan 38% dari produk domestik bruto (PDB) masih berbasis pertanian tetapi industri modern telah mulai berkembang secara substansial. Selama Perang Dunia I, Jepang menggunakan tidak adanya pesaing Eropa yang dilanda perang di pasar dunia untuk memajukan ekonominya, menghasilkan surplus perdagangan untuk pertama kalinya sejak isolasi di zaman Edo. Pada akhir 1920-an, manufaktur dan pertambangan menyumbang 23% dari PDB, dibandingkan dengan 21% untuk semua pertanian. Transportasi dan komunikasi telah dikembangkan untuk menopang perkembangan industri berat.

Pada tahun 1930-an, ekonomi Jepang menderita lebih sedikit dari Depresi Hebat daripada kebanyakan negara industri, PDB-nya meningkat pesat sebesar 5% per tahun. Manufaktur dan pertambangan menyumbang lebih dari 30% dari PDB, lebih dari dua kali nilai sektor pertanian. Sebagian besar pertumbuhan industri, bagaimanapun, diarahkan untuk memperluas kekuatan militer negara.

Dimulai pada tahun 1937 dengan perampasan tanah yang signifikan di Tiongkok, dan lebih luas lagi setelah tahun 1941, ketika aneksasi dan invasi di seluruh Asia Tenggara dan Pasifik menciptakan Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, pemerintah Jepang berusaha untuk memperoleh dan mengembangkan sumber daya alam yang penting untuk menjamin kemandirian ekonomi. Di antara sumber daya alam yang disita dan dikembangkan Jepang adalah: batu bara di Tiongkok, tebu di Filipina, minyak bumi dari Hindia Belanda dan Burma, serta timah dan bauksit dari Hindia Belanda dan Malaya. Jepang juga membeli produksi beras Thailand, Burma, dan Cochinchina.

Selama tahap awal ekspansi Jepang, ekonomi Jepang berkembang pesat. Produksi baja naik dari 6.442.000 ton menjadi 8.838.000 ton selama periode waktu yang sama. Pada tahun 1941 industri pesawat terbang Jepang memiliki kapasitas untuk memproduksi 10.000 pesawat per tahun. Banyak dari ekspansi ekonomi ini menguntungkan "zaibatsu", konglomerat industri besar.

Selama Perang Pasifik, ekonomi Jepang dan wilayah pendudukannya sangat menderita. Inflasi merajalela; industri berat Jepang, terpaksa mencurahkan hampir semua produksinya untuk memenuhi kebutuhan militer, tidak dapat memenuhi persyaratan komersial Jepang (yang sebelumnya mengandalkan perdagangan dengan negara-negara Barat untuk barang-barang manufaktur mereka). Industri lokal tidak dapat berproduksi pada tingkat yang cukup tinggi untuk menghindari kekurangan yang parah. Selain itu, perdagangan maritim, yang sangat bergantung pada Kekaisaran, sangat dibatasi oleh kerusakan pada armada pedagang Jepang selama perang.

Pada akhir perang, apa yang tersisa dari Kekaisaran Jepang didera oleh kekurangan, inflasi, dan devaluasi mata uang. Transportasi hampir tidak mungkin, dan produksi industri di kota-kota Jepang yang hancur terhenti. Kehancuran yang ditimbulkan oleh perang akhirnya membuat ekonomi Jepang terhenti total.

Menurut sebuah studi tahun 2020, Jepang menggunakan kekuatan kekaisarannya untuk meningkatkan industrialisasinya.