Jabarkan Sejarah dari Petisi Hak Politik Aljazair 1920

Partisipasi puluhan ribu tentara Aljazair dalam pertempuran Perang Dunia Pertama di Prancis dan intervensi mereka yang menentukan dalam kemenangan melawan tentara Jerman membuat mereka mendapatkan penghargaan setelah mereka kembali ke Aljazair.

Dengan cara inilah Undang-Undang Jonnart mengizinkan para veteran dan penduduk asli yang cacat untuk mengakses fungsi-fungsi dalam administrasi kolonial dan untuk mendapatkan real estat di kota-kota dan di pedesaan sebagai tanda asimilasi dalam kerangka kode Indigénat.

Ketentuan-ketentuan yang mengikuti pengesahan undang-undang ini pada tanggal 4 Februari 1919 kemudian memungkinkan untuk menghasilkan teks-teks hukum yang menetapkan perdagangan yang diizinkan bagi penduduk asli Aljazair dengan pembatasan-pembatasan yang diakibatkannya dalam hierarki profesional administratif.

Tetapi pemilihan kotamadya tahun 1919 memungkinkan perwakilan politik penduduk asli untuk berkembang di kotamadya sebagaimana mestinya, sehingga menghasilkan kebutuhan baru akan kebebasan politik dan serikat pekerja.

Memang, anggota dewan umum Khalid ibn Hashim di Aljir, serta anggota dewan kota Mohamed Seghir Boushaki sebagai perwakilan dari penduduk asli yang terpilih, mulai mengobarkan dan mengobarkan aksi protes melalui lembaga-lembaga Prancis mulai dari komune hingga Senat Prancis, dan bahkan sejauh ini sebagai menulis kepada Presiden AS Woodrow Wilson (1856-1924).