Jelaskan Partai politik dari Pelaporan keuangan

Salah satu aturan keuangan yang diatur oleh suatu negara terhadap partai politik ialah pelaporan keuangan. Masing-masing negara menetapkan batas maksimum terhadap sumbangan dana yang dapat diberikan kepada partai politik. Perbedaannya terletak pada pembatasan kriteria yang diterapkan oleh masing-masing negara. Tujuan pembatasan keuangan partai politik adalah mencegah terjadinya korupsi khususnya di negara demokrasi. Pengaturan keuangan ini juga bertujuan membentuk keadilan di antara partai-partai politik yang ada dari segi kekuasaan dan segi ekonomi. Perbedaan aturan yang umum di antara negara-negara adalah mengenai pembatasan jumlah keseluruhan biaya kampanye serta pembatasan kriteria donatur. Hampir setiap negara di dunia memiliki undang-undang khusus yang mengatur persoalan pelaporan keuangan pada partai politik.

Negara yang menganut paham demokrasi mempersyaratkan adanya demokrasi dengan kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas suatu sistem demokrasi dapat dinilai dari keberadaan partai politik dan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sementara itu, syarat kredibilitas pada partai politik salah satunya dalam hal pelaporan keuangan. Pelaporan ini dapat meliputi pelaporan dana kampanye dengan standar akuntansi keuangan dan proses audit keuangan selama proses pemilihan umum.

Partai politik umumnya memiliki struktur organisasi dengan beberapa tingkatan kepengurusan, sehingga entitas pelaporan keuangan harus dilakukan pada tiap tingkatan. Entitas pelaporan keuangan partai politik mencakup seluruh tingkatan pengurus mulai dari pengurus tingkat pusat hingga pengurus tingkat daerah. Tujuan pelaporan keuangan dari tiap entitas keuangan partai politik adalah menunjukkan pertanggungjawaban partai politik terhadap entitas akuntansi yang dimilikinya.