Jelaskan Hak Keadilan dari Perjanjian Escazú

Perjanjian Escazú mengharuskan negara-negara peratifikasi untuk memastikan akses yang efektif terhadap keadilan dalam permasalahan lingkungan hidup. Utamanya ketika pihak "publik" yang relevan berurusan dengan pemerintah mengenai permasalahan yang tercantum dalam perjanjian, entah itu berhubungan dengan keputusan publik, tindakan atau kelalaian, pemerintah harus memastikan akses kepada solusi administratif maupun peradilan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Walaupun penerapan akses terhadap hak keadilan diserahkan kepada pemerintahan masing-masing, dalam perjanjian terdapat sejumlah jaminan yang harus ditawarkan oleh pemerintah. Jaminan-jaminan tersebut antara lain:

Prosedur yang efektif, tepat waktu, publik, transparan dan tidak memihak,

Kedudukan hukum aktif yang komprehensif dalam upaya melindungi lingkungan hidup;

Kemungkinan untuk memerintahkan tindakan pencegahan;

Pembalikan beban pembuktian dan beban pembuktian dinamis;

Mekanisme penegakan hukum dan ganti rugi yang efektif.

Selain itu perlu juga adanya penyediaan bantuan bagi individu serta kelompok rentan termasuk bantuan teknis dan legal secara gratis. Pemerintah juga diharuskan untuk mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif jika perlu.

Perlindungan bagi Pembela Hak Asasi Manusia pada Permasalahan Lingkungan Hidup

Perjanjian Escazú memasukkan kebijakan mengenai pembela hak asasi manusia pada permasalahan lingkungan hidup. Perjanjian ini mengharuskan pemerintah untuk menjamin lingkungan yang aman dan mendukung bagi individu, kelompok maupun organisasi yang mendorong dan membela hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup sehingga mereka dapat bertindak tanpa ancaman, batasan dan ketidakamanan. Selain itu pemerintah perlu mengambil tindakan yang efektif dan memadai untuk mendukung hak dari para pembela hak asasi manusia dan juga untuk mencegah, menginvestigasi serta menghukum serangan, ancaman dan intimidasi yang mungkin akan dialami oleh para pembela hak asasi manusia saat mereka menjalankan hak-hak yang ditetapkan dalam perjanjian Escazú.

Menciptakan dan Memperkuat Kemampuan serta Kerjasama Antar Negara

Perjanjian Escazú menekankan pada penciptaan dan penguatan kemampuan serta kerjasama antar negara anggota dalam menghadapi tantangan bersama dan memperkuat tata kelola lingkungan hidup dalam kawasan Amerika Latin dan Karibia. Meratifikasi perjanjian ini merupakan tahapan awal dalam memulai komitmen masyarakat sipil, korporasi dan pemerintahan. Perjanjian Escazú bertindak sebagai katalis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Dengan menandatangani perjanjian tersebut, 24 negara telah mengakui pentingnya perjanjian ini untuk lebih menggiatkan transparansi dalam pembangunan dan bisnis, membangun kesamaan pemahaman antara para pihak yang terlibat, dan mencegah terjadinya konflik sosial-lingkungan.

Reaksi Negara yang Belum Meratifikasi Perjanjian Escazú

Perjanjian Escazú telah ditandatangani oleh 24 dari 33 negara yang berada di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Dari 24 negara yang telah menandatangani perjanjian, 12 diantaranya sudah meratifikasinya. Namun sejak diadopsinya perjanjian ini pada tahun 2018, proses penandatanganan dan ratifikasi cukup lambat yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah terjadinya perubahan politik, krisis Covid-19 dan tertundanya proses ratifikasi pada badan legislatif negara yang bersangkutan. Selain itu juga terdapat peristiwa yang kontradiktif seperti negara Chili yang merupakan salah satu pemrakarsa dalam perjanjian ini tetapi belum menandatangani maupun meratifikasi perjanjiannya. Kosta Rika, yang berperan penting dalam proses negosiasi juga belum meratifikasi perjanjiannya. Sama halnya dengan Kolombia, yang juga sangat aktif dalam negosiasi ternyata belum meratifikasi perjanjiannya walaupun menjadi negara dengan laporan jumlah kasus pembunuhan aktivis lingkungan hidup tertinggi di dunia pada tahun 2019.