Jelaskan Dewan Pers dari Kebebasan pers di Indonesia

Dewan Pers adalah lembaga nonstruktural yang menangani urusan pers di Indonesia. Dewan Pers yang didirikan pada masa reformasi menggantikan Dewan Pers yang dibentuk pada masa Orde Baru. Pembentukan Dewan Pers yang baru diadakan oleh Kementerian Penerangan yang diketuai oleh Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah. Pembentukannya melibatkan para tokoh pers Indonesia. Pada awal April 2000 telah dibentuk Badan Pekerja yang mulai mengerjakan tugas-tugas Dewan Pers.

Dewan Pers yang baru dibentuk melalui amanat Undang-Undang Pers yang disahkan pada bulan September 1999. Dalam Undang-Undang Pers disebutkan mengenai adanya kekuatan hukum Dewan Pers. Proses pembentukan Dewan Pers independen mulai dilakukan bersamaan dengan perancangan Undang-Undang Pers. Anggota Dewan Pers telah dibentuk beberapa bulan setelah Undang-Undang Pers disahkan. Dewan Pers yang baru mempunyai 7 fungsi utama. Pertama, Dewan Pers harus melindungi kebebasan pers dari campur tangan pemerintah maupun masyarakat. Kedua, Dewan Pers harus mengembangkan kehidupan melalui kegiatan pengkajian. Ketiga, Dewan Pers harus menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik. Keempat, Dewan Pers wajib membantu penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers dengan memberikan bahan pertimbangan. Kelima, Dewan Pers harus mengembangkan komunikasi antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Keenam, Dewan Pers harus menyusun peraturan di bidang pers, memberi fasilitas umum kepada organisasi pers, dan meningkatkan kualitas profesi wartawan. Ketujuh, Dewan Pers harus mengumpulkan data tentang perusahaan pers.