Tolong jelaskan mengenai Risiko pinjaman daring ilegal dari Pinjaman daring

Meskipun pencairan dananya singkat dan tidak membutuhkan persyaratan yang rumit, bunga yang diberikan oleh pinjaman daring sangat tinggi hingga empat kali lipat dari pinjaman pokok apabila pembayaran melewati batas waktu atau telat membayar. Bunga dari  pinjaman daring legal dibatasi oleh OJK maksimal 0,8%. Sementara itu, pinjaman daring ilegal tidak terdaftar di OJK sehingga bisa memberikan bunga sesuai kewenangan sendiri sehingga berdampak pada pinjaman yang terus membengkak jika peminjam terlambat dalam melakukan pembayaran.

Peminjam yang terlambat membayar terancam berurusan dengan debt collector. Pada saat melakukan peminjaman di pinjaman daring ilegal, seorang peminjam akan dimintai beberapa kontak yang dapat dihubungi. Kontak-kontak itu akan digunakan untuk menagih apabila peminjam terlambat membayar. Para penagih hutang akan menelepon orang-orang terdekat peminjam, pihak penagih tidak segan untuk berkata kasar dengan nada  tinggi apabila sang peminjam tidak membayar pinjaman.

Saat melakukan pinjaman, peminjam diminta mengunggah swafoto bersama KTP. Dokumen penting tersebut akan disalahgunakan oleh pinjaman daring ilegal apabila peminjam tidak membayar pinjaman sehingga berdampak pada kebocoran data pribadi yang disebarluaskan melalui pesan singkat maupun media sosial.

Teror-teror yang dilakukan pinjaman daring ilegal seperti penagihan yang kasar, penyebarluasan kerahasiaan data pribadi hingga pinjaman yang semakin membengkak akan berdampak pada kesehatan mental seseorang. Dampak psikologis yang akan mengancam antara lain depresi dan kecemasan yang diikuti dengan masalah kesehatan fisik, seperti sakit kepala, kurang tidur, dan kehilangan fokus. Dampak ini akan meningkatkan probabilitas untuk melakukan percobaan bunuh diri delapan kali lebih besar.

Upaya pemerintah dalam melawan pinjaman daring ilegal

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) dan Kementrian Koperasi dan UKM berkomitmen melakukan tindakan atas maraknya kasus pinjaman daring ilegal. Upaya-upaya tersebut antara lain: