Jelaskan Petisi dari Petisi Hak Politik Aljazair 1920

Tuntutan akan hak politik penduduk asli Aljazair setelah Perang Dunia Pertama diwujudkan dengan penulisan petisi resmi tertanggal 18 Juli 1920 kepada Senat Prancis.

Dokumen protes ini diilhami oleh Emir Khaled dan dibuat konkret oleh banyak anggota dewan kotamadya yang dipimpin dan diwakili oleh Mohamed Seghir Boushaki yang terpilih di kotamadya layanan penuh Thénia (sebelumnya Ménerville).

Sekretariat Senat mendaftarkan dokumen ini dengan nama "Petisi N°30" dengan keberatan atas protes hormat dari anggota dewan kotamadya pribumi Aljazair di hadapan Senat terhadap ketentuan baru kode Indigénat.

Memang, sebuah RUU telah diajukan di Majelis Tinggi Parlemen oleh layanan Pemerintah Prancis yang berkaitan dengan modifikasi peraturan rezim status penduduk asli di Aljazair dan aksesi penduduk asli Aljazair ke hak-hak politik.