Jelaskan Perang Kemerdekaan Yunani dari Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani

Selama terjadinya Perang Kemerdekaan Yunani, sebanyak tiga undang-undang dasar (Undang-Undang Dasar 1822, 1823, dan 1827) yang disahkan oleh Majelis Nasional Yunani, pertemuan dari para perwakilan yang dilaksanakan oleh kaum revolusioner Yunani. Ketiga undang-undang dasar tersebut dipengaruhi oleh:

Undang-Undang Dasar Prancis 1793 dan 1795,

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Prancis,

Rancangan Undang-Undang Dasar oleh Rigas Feraios,

Tiga Undang-Undang Dasar Kepulauan Ionia.

Setahun sebelum disahkannya Undang-Undang Dasar Yunani 1822, majelis-majelis daerah telah menetapkan statuta daerah Yunani, seperti Senat Daratan Barat Yunani, Areopagos Daratan Timur Yunani, dan Senat Peloponnesia.

Dari monarki absolut ke monarki konstitusional (1833–1924)

Raja Otto memerintah selama lebih dari 10 tahun (termasuk dua tahun pertama di bawah dewan wali raja) tanpa adanya batasan konstitusional karena Undang-Undang Dasar Yunani 1832 (yang "hegemonik") tidak pernah diberlakukan. Pada tanggal 3 September 1843, pasukan infanteri yang dipimpin oleh Kolonel Dimitrios Kallergis dan Kapten Revolusioner Yannis Makriyannis berkumpul di depan alun-alun istana di Athena. Sebagian besar penduduk juga ikut bergabung dan para pemberontak menolak untuk bubar hingga Raja setuju untuk mengabulkan permohonan tentang konstitusi. Raja Otto kemudian menyerah dan menyetujui tuntutan rakyat daripada usulan penolakan dari Ratu Amalia. Alun-alun tersebut kemudian dinamakan menjadi Lapangan Konstitusi (Lapangan Syntagma) untuk memperingati peristiwa September 1843.

Undang-Undang Dasar Yunani 1844 menetapkan Yunani sebagai monarki konstitusional, serta membentuk parlemen bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan dan Senat. Undang-Undang Dasar Yunani 1864 cenderung liberal dan mengalihkan sebagian besar kekuasaan ke Parlemen. Pada tahun 1874, Charilaos Trikoupis menerbitkan sebuah manifesto yang berjudul "Siapa yang harus disalahkan?" (Τις Πταίει;) dan menyebutkan Raja Georgios I sebagai yang patut disalahkan. Trikoupis juga, secara khusus, mengutuk Raja karena telah mengabaikan opini dari parlemen dalam pemilihan Perdana Menteri. Artikel tersebut menyebabkan Trikoupis dipenjara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Setahun kemudian, pada tanggal 8 Mei 1875, Trikoupis ditunjuk sebagai Perdana Menteri oleh Raja. Karena artikel dari Trikoupis, sehingga diakui dan diterapkannya prinsip konstitusional yang baru: Raja diharuskan untuk memberikan pilihan pertama kepada partai terbesar di Parlemen untuk membentuk kabinet pemerintahan. Pada tahun 1911, Eleftherios Venizelos melakukan amendemen terhadap 54 dari 110 pasal dalam Undang-Undang Dasar dengan mencoba menyelaraskan prinsip-prinsip Partai Liberal yang dipimpinnya. Namun pada tahun 1916, terjadinya Skisma Nasional yang menyebabkan krisis konstitusional yang besar sehingga terbentuknya dua pemerintahan, di Athena dan di Thessaloniki.

Republik Yunani Kedua dan Pemulihan Monarki (1925–1941)

Undang-Undang Dasar 1925 menetapkan Yunani sebagai republik berdasarkan referendum yang dilaksanakan pada tahun 1924. Pada tanggal 24 Juni 1925, Theodoros Pangalos, bersama para perwira yang setia padanya, menggulingkan pemerintah melalui sebuah kudeta. Kudeta balasan dilakukan pada tanggal 26 Agustus 1926 dan berhasil menggulingkan Pangalos dan mengembalikan Pavlos Kountouriotis sebagai Presiden.

Karena undang-undang dasar sebelumnya tidak sepenuhnya diberlakukan, sehingga disahkannya Undang-Undang Dasar 1927 yang secara resmi membentuk Republik Yunani Kedua dan menjadikan Presiden sebagai kepala negara yang bersifat seremonial.

Setelah dilaksanakannya referendum pada tahun 1935, monarki kemudian dipulihkan dan Raja Georgios II kembali bertakhta. Akibat keterbatasan waktu untuk menyusun undang-undang dasar yang baru, Parlemen kemudian memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1911 untuk digunakan sementara waktu hingga disahkannya undang-undang dasar yang baru. Pemilihan umum tahun 1936 menghasilkan kebuntuan politik, sehingga Raja menunjuk Ioannis Metaxas sebagai Perdana Menteri sementara. Akibat kerusuhan industri yang meluas di penjuru Yunani, Metaxas kemudian mendeklarasikan keadaan darurat di seluruh Yunani. Pada tanggal 4 Agustus 1936, Metaxas menangguhkan Parlemen tanpa adanya batasan waktu dan menangguhkan berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar dengan persetujuan dari Raja, sehingga menyebabkan Metaxas menjadi seorang diktator. Tidak ada amendemen Undang-Undang Dasar yang disahkan sebelum terjadinya invasi Jerman ke Yunani pada tahun 1941.

Kerajaan Yunani setelah Perang Dunia II (1946–1967)

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Raja Georgios II kembali bertakhta berdasarkan hasil referendum tahun 1946. Implikasi dari Perang Saudara Yunani menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar 1948 yang bersifat liberal. Undang-Undang Dasar 1952 yang lebih konservatif kemudian disahkan pada tahun 1952, yang memberlakukan pembatasan terhadap hak asasi manusia dan pelarangan Partai Komunis Yunani (KKE).