Jelaskan Struktur dari Badan Rekonstruksi (Jepang)

Pembentukan Badan Rekonstruksi mendapat kritik baik karena lambatnya pendirian maupun karena lokasi kantor pusatnya. Penduduk dan pejabat di wilayah yang terkena bencana, terutama Yūhei Satō, gubernur Prefektur Fukushima, secara terbuka mencatat kurangnya kecepatan dalam pembentukan badan tersebut:

Legislasi di Diet Nasional untuk mendirikan badan tersebut diperlambat oleh pengunduran diri Perdana Menteri Naoto Kan pada September 2011. RUU untuk membentuk badan tersebut disahkan pada Desember 2011, sembilan bulan setelah bencana terjadi, menunda pembukaan badan tersebut hingga Februari 2012. Kan mengakui lambatnya tanggapan pemerintah terhadap bencana pada 3 Maret 2011, dan berjanji akan mempercepat upaya pemulihan. Penduduk yang mengungsi akibat tsunami telah menentang rencana yang dipimpin badan tersebut untuk membangun kembali kota-kota di dataran yang lebih tinggi jauh dari pantai, dan melihatnya sebagai pemutusan hubungan antara pemerintah pusat dan penduduk di wilayah Tohoku. Setelah tinjauan ketat terhadap proyek awal, badan tersebut menyetujui sejumlah besar proyek dalam tinjauan putaran kedua pada Mei 2012, termasuk dana untuk pembaruan perkotaan dan pertanian.