Jelaskan Penggerebekan dari Penggerebekan dan penangkapan Stand News

Pada 29 Desember 2021, Departemen Keamanan Nasional Angkatan Kepolisian Hong Kong menangkap enam anggota pegawai senior Stand News, termasuk mantan pemimpin redaksi Chung Pui-kuen, mantan legislator Margaret Ng, penyanyi dan aktivis Denise Ho, Chow Tat-chi, Christine Fang, dan pemimpin redaksi sementara Patrick Lam dengan tuduhan berkonspirasi menerbitkan penerbitan yang menghasut. Patrick kemudian mengundurkan diri sebagai pemimpin redaksi. Editor dan Ketua Persatuan Wartawan Hong Kong Ronson Chan juga dibawa polisi untuk diinterogasi, tetapi dibebaskan beberapa jam kemudian.

Ronson menyiarkan secara langsung penggerebekan polisi di rumahnya lewat halaman Facebook Stand News. Ia merekam seorang petugas polisi yang memegang surat perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh penjabat hakim Peter Law dan meminta memasuki kediamannya untuk penggeledahan. Polisi memerintahkan Ronson untuk berhenti merekam atau didakwa menghalangi petugas polisi. Pada saat yang sama, hampir 200 polisi mengepung, menggerebek, dan menggeledah markas Stand News di Kwun Tong. Wartawan tidak diizinkan masuk atau tetap berada di dalam gedung.

Selain itu, mantan Wakil Direktur Apple Daily Chan Pui-man yang didakwa melanggar undang-undang keamanan nasional dan saat itu ditahan di Pusat Wanita Tai Lam juga ditangkap karena menerbitkan penerbitan kepada Stand News yang menghasut. Pui-man adalah istri Chung Pui-kuen yang sebelumnya telah ditangkap oleh Departemen Keamanan Nasional pada Juni 2021 karena konspirasi untuk berkolusi dengan pasukan asing; kasusnya ditunda hingga 24 Februari 2022.

Kepolisian Hong Kong juga membekukan aset senilai HK$61 juta yang terkait dengan Stand News, jumlah terbesar yang dibekukan sejak undang-undang keamanan nasional diterapkan. Inspektur Senior Hong Kong unit keamanan nasional Li Kwai-wah mengatakan dalam konferensi pers bahwa kepolisian sedang menyelidiki apakah tujuan dana tersebut adalah untuk mendirikan cabang Stand News di Britania Raya serta apakah organisasi itu telah berkolusi dengan kekuatan asing dan melanggar undang-undang keamanan nasional.