Jelaskan Pasal-pasal dari Penghapusan hukuman mati

Perkembangan instrumen hukum internasional mengenai hukuman mati berlanjut dengan dirumuskannya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Dalam KIHSP,  PBB memberikan perlindungan HAM dalam rumusan hukum yang mengikat. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KIHSP dijelaskan bahwa hak hidup dimiliki oleh setiap orang, tidak dapat dihilangkan dan diberi perlindungan secara hukum. Definisi hak untuk hidup diperluas lagi pada Pasal 6 Ayat (2) KIHSP dengan pembahasan pembatasan penggunaan hukuman mati. Kovenan ini menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus hukuman mati hanya dapat memberlakukan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius. Pemberlakuan hukuman mati juga tidak boleh bertentangan dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Syarat pemberlakuan hukuman mati yang ditetapkan ialah melalui keputusan akhir yang diselenggarakan dengan pengadilan yang kompeten.

Peluang penghapusan hukuman mati juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (4). Pasal ini memberikan hak kepada narapidana untuk memohon amnesti atau penggantian hukuman. Hak ini berlaku dalam semua kasus yang berakhir dengan putusan hukuman mati. Sementara itu, Pasal 6 Ayat (5) menetapkan bahwa anak berusia kurang dari 18 tahun tidak boleh menerima hukuman mati. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang sedang dalam masa kehamilan. Selanjutnya pada Pasal 6 Ayat (6) ditegaskan mengenai pelarangan penggunaan pasal-pasal KIHSP oleh negara peserta KIHSP untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati.

KIHSP merupakan perjanjian multilateral. Isi KIHSP merupakan hasil adopsi dari DUHAM. Proses adopsi KIHSP telah dimulai sejak tahun 1966, tetapi baru diberlakukan pada tahun 1976. Peserta kovenan berjumlah 154 negara pada tanggal 24 November 2004 dengan 7 negara penandatangan. Di dalam KIHSP juga terdapat dua protokol opsional. Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional I KIHSP) berisi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pengaduan perorangan. Hingga 9 Juni 2004, sebanyak 104 negara menerima protokol pertama dengan 5 negara penandatangan. Sedangkan Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional II KIHSP) dibuat dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati. Protokol kedua diikuti oleh 50 Negara dengan 7 negara penandatangan.

Komentar Umum Nomor 6 KIHSP

Adanya keinginan untuk menerapkan penghapusan hukuman mati juga dibahas di dalam Komentar Umum Nomor 6 KIHSP. Dalam komentar ini dinyatakan bahwa kemajuan dalam penghormatan atas hak hidup dapat diamati melalui upaya abolisi dan penghapusan hukuman mati. Adanya komentar ini merupakan pernyataan yang memberikan informasi bahwa KIHSP memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan penghapusan hukuman mati.