Jelaskan Perundang-undangan dari Disabilitas di Yaman

Undang-Undang Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (UU Nomor 2 Tahun 2002) dianggap oleh PBB sebagai dokumen utama yang berkaitan dengan penyandang disabilitas. Undang-undang lain yang mencakup disabilitas termasuk pasal 115 - 123 UU Anak (Nomor 45, 2002) dan UU Publik Nomor 61, 1999. Hukum Publik (61/1999) menjamin bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan non-disabilitas di bawah Konstitusi Yaman.  Undang-Undang Kepegawaian Nomor 19 Tahun 1991 dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 1995 membahas tentang kuota yang harus dipenuhi untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.