Saya mau tau Pandangan Politik dari Alex Hawke

Hawke adalah penentang pribadi pernikahan sesama jenis, dan dalam debat mengatakan bahwa dia "tidak berpandangan bahwa orang tidak boleh diperlakukan sama di bawah hukum". Dia mengklaim bahwa unit keluarga adalah landasan masyarakat dan pernikahan sesama jenis merusak itu. Dia menyerukan suara hati nurani di parlemen tentang masalah ini. Dia dilaporkan telah abstain dari pemungutan suara terakhir pada Undang-Undang Amandemen Pernikahan (Definisi dan Kebebasan Beragama) 2017, yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Melalui posisinya di kementerian, dia telah menyerukan hubungan yang lebih dekat dengan kawasan Pasifik, dan untuk membantu mereka dalam pembangunan. Hawke mengatakan bahwa "kemakmuran mereka adalah kemakmuran kita". Dia telah mendukung perombakan bantuan luar negeri yang melibatkan pengurangan anggaran bantuan luar negeri, dan menurut para kritikus, akan memungkinkan lebih banyak pengaruh China di kawasan Pasifik. Namun ikatan baru yang lebih dekat ini tidak memerlukan tindakan lebih lanjut terhadap perubahan iklim meskipun ada seruan dari para pemimpin Pasifik agar Australia mengurangi emisi karbon mereka untuk membantu pulau-pulau Pasifik yang letaknya rendah.

Hawke konsisten dalam pandangannya untuk membatasi tanggapan pemerintah terhadap perubahan iklim. Dalam pidatonya untuk pengenalan pajak karbon Pemerintah Gillard, Hawke berbicara tentang tindakan yang tidak cukup untuk mempengaruhi perubahan yang berarti dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan. Dia juga mengklaim bahwa tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk meniadakan dampak perubahan iklim regional selain Australia, klaim yang ditolak oleh negara-negara Pasifik.

Hawke menolak untuk campur tangan sebagai asisten menteri imigrasi dalam kasus seorang wanita cacat intelektual yang dirawat di rumah oleh keluarganya dalam permohonannya untuk tinggal permanen. Keputusan departemen imigrasi akan berarti kembali ke negara asalnya di mana dia tidak memiliki keluarga dan kemungkinan pelembagaan.

Pada 14 Januari 2022, Hawke menjalankan kekuasaan menteri pribadi di bawah Bagian 133C Undang-Undang Migrasi 1958 untuk membatalkan visa petenis peringkat No.1 ATP Novak Djokovic beberapa hari sebelum dimulainya Grand Slam Australia Terbuka 2022. Visa dibatalkan dengan alasan "kesehatan dan ketertiban" dan pada 16 Januari Djokovic dideportasi setelah semua tantangan hukum selesai.