Saya mau tau Masa Orde Baru dari Kebebasan pers di Indonesia

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, kebebasan pers di Indonesia diakui oleh pemerintah Orde Baru. Pada masa awal ini, pihak militer bekerja sama dengan mahasiswa, tokoh politik, dan tokoh keagamaan sehingga kebebasan pers dapat dipertahankan. Aspek pemerintahan juga belum dikuasai oleh militer. Pengakuan ini diresmikan melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers (TAP MPRS XXXII). Perumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (Undang-Undang RI No. 11/1966) diawali oleh Tap MPRS XXXII ini. Dalam Undang-Undang RI No. 11/1966, kebebasan pers di Indonesia tidak diartikan sebagai kebebasan liberalisme, melainkan kebebasan dalam menyatakan kebenaran dan keadilan. Kondisi kebebasan pers ini tidak bertahan lama.

Masa Orde Baru kemudian menjadi masa pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Pada tahun 1967, pemerintah Orde Baru mendirikan Dewan Pers yang diketuai oleh Menteri Penerangan. Susunan kepengurusan Dewan Pers diisi oleh para pejabat dinas intelijen dan departemen penerangan. Dewan pers ini didirikan dengan tujuan menjadi perantara komunikasi antara pemerintah dan kalangan media massa. Tugas utamanya ialah memberikan saran politik dalam proses pemberian Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dalam praktiknya, Dewan Pers menjadi alat pemerintah Orde Baru. Kebebasan pers di Indonesia dikendalikan secara ketat oleh Presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Bentuk pengendalian kebebasan pers ini berupa penyensoran dan penetapan persyaratan pendirian perusahaan media melalui SIUPP serta pembredelan.

Pembredelan sebuah media massa dilakukan oleh Departemen Penerangan dengan mencabut SIUPP. Pembatasan kebebasan pers juga dilakukan dengan bentuk kewajiban wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Aturan ini mulai diberlakukan sejak tahun 1969. Susunan kepengurusan di dalam PWI meliputi para wartawan dan para petinggi militer yang memberikan kesetiaan kepada pemerintah. Pembatasan lainnya berupa penerbitan kartu pers yang hanya dapat dilakukan oleh PWI. Selain itu, wartawan yang dipecat dari keanggotaan PWI dilarang untuk bekerja kembali sebagai wartawan. Hal yang sama berlaku pada Serikat Penerbit Suratkabar yang pendiriannya mendapat dukungan dari PWI. Selain itu, pemerintah Orde Baru juga melarang pendirian serikat pekerja oleh jurnalis. Pemerintah Orde Baru juga menganggap pemberitaan pers dapat mengancam politik dan kekuasaan negara. Pandangan inilah yang kemudian menyebabkan pemerintah melarang pemberitaan yang membahas tentang kekuasaan negara. Media massa yang melakukan pemberitaan tentang kekuasaan negara akan mengalami pembredelan.

Pada tanggal 15 Januari 1974, terjadi peristiwa Malari. Media cetak yang memberitakan peristiwa ini kemudian mengalami pembredelan. Jumlah media cetak yang mengalami pencabutan SIUPP sebanyak 12 media cetak. Pembredelan ini disebabkan para media cetak ini melakukan pemberitaan mengenai informasi kerusakan dan korban yang mengalami kerugian akibat peristiwa Malari. Setelah terjadinya peristiwa Malari pada tanggal 15 Januari 1974, pembredelan dilakukan terhadap surat kabar mingguan bernama Mahasiswa Indonesia di Kota Bandung. Kemudian, dalam waktu 15 hari pada awal tahun 1978, sebanyak 7 surat kabar harian di Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditutup. Pembredelan juga dialami oleh sedikitnya tujuh penerbitan mahasiswa di berbagai kampus di Jawa dan Sumatra pada waktu yang bersamaan.

Pemerintah Orde Baru juga memulai propaganda yang disebut "jurnalisme pembangunan" pada pertengahan periode 1970an. Jurnalisme harus dilandasi oleh ideologi Pancasila. Pemerintah mewajibkan wartawan berperan sebagai warga negara yang juga turut menjaga stabilitas dan kesatuan bangsa Indonesia. Wartawan diharuskan mendukung setiap keputusan pemerintah melalui pemberitaan. Pers pada masa Orde Baru ini disebut sebagai "pers Pancasila" yang menerapkan prinsip bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers dibatasi dengan pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan.

Setelah diterbikannya TAP MPR RI No. IV/MPR/1978, penyensoran represif mulai diterapkan pada pemberitaan. Penegasan atas TAP MPR RI No. IV/MPR/1978 dihasilkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (UU N0. 21 Tahun 1982). Undang-undang ini mempertegas kewajiban bagi setiap penerbitan pers untuk memiliki SIUPP. Sebagai penegasan atas UU No. 21 Tahun 1982, diterbitkan pula Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1 Tahun 1984.

Pembredelan akibat penerbitan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat negara terjadi pada tanggal 21 Juni 1994. SIUPP media massa yang dicabut antara lain Majalah Tempo, Tabloid Detik, dan Majalah Editor. Pengumuman mengenai pembredelan ini disampaikan langsung oleh Menteri Penerangan Indonesia, Harmoko. Kondisi ini membuat kebebasan pers di Indonesia bergantung kepada batasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Keamanan dan ketertiban media massa dilakukan dengan mengeluarkan gagasan dan pemikiran yang sesuai dengan keinginan pemerintah Orde Baru. Kondisi ini membentuk "budaya telepon": pemerintah sering mengunjungi media cetak untuk menentukan isi pemberitaan yang akan diterbitkan. Pembatasan kebebasan pers di Indonesia pada masa Orde Baru baru berakhir pada tanggal 21 Mei 1998 bersamaan dengan dimulainya masa reformasi Indonesia.