Saya mau tau Kebijakan pangan saat ini dari Kemandirian pangan di Indonesia

Setelah era Soeharto, Indonesia kembali mengeklaim tidak mengimpor beras pada masa pemerintahan Joko Widodo yaitu tahun 2016, kemudian tahun 2018-2021. Direktur Utama BULOG, Budi Waseso, mengatakan bahwa setelah dirinya diangkat menjadi dirut, Indonesia tidak mengimpor beras terkecuali beras khusus untuk kebutuhan hotel dan restoran tertentu.Budi Waseso, Dirut BULOG: "Memang BULOG tiga tahun ini tidak pernah impor, kalau ada valuasi data dari BPS ada beras masuk itu beras khusus, itu hanya untuk kebutuhan hotel dan restoran yang bersifat khusus."Meskipun demikian, keberhasilan tersebut tidak mendapat perhatian istimewa seperti pada era Soeharto tahun 1985. Hal itu tampaknya terjadi karena persoalan impor belum sepenuhnya tuntas terkait total 11 komoditas pangan strategis, yaitu: beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi/kerbau, daging ayam, telur ayam, gula pasir, dan minyak goreng. Di luar 11 komoditas pangan strategis yang ketersediaan dan harganya dipantau secara harian, beberapa produk pangan lain juga kerap menyita perhatian. Sejumlah produk seperti daging, kedelai, jagung, gandum, bahkan singkong dan garam, masih mengandalkan pasokan impor. Indonesia sendiri memiliki sejumlah komoditas ekspor pangan andalan yaitu kelapa sawit, kopi, kakao, udang, sarang burung walet, cengkih, dan makanan olahan seperti permen dan mi instan.

Baru-baru ini terjadi kelangkaan minyak goreng selama beberapa bulan yang dinilai ironis karena Indonesia adalah eksportir kelapa sawit (salah satu bahan baku minyak goreng) terbesar di dunia. Selain itu, kelangkaan kedelai tahun 2021 kembali terulang yang menyebabkan produksi tempe dan tahu terhambat. Penyebab kelangkaan minyak goreng menurut analisis pengamat, produsen, dan Komisi Ombudsman antara lain karena kenaikan harga minyak nabati (crude palm oil) dunia yang mendorong terjadinya ekspor, kebijakan pengembangan biodiesel (B30), terjadinya pandemi Covid-19, penetapan kebijakan DMO (Domestic Mandatory Obligation) dan harga DPO (Domestic Price Obligation) yang memerlukan waktu penyesuaian, hingga masalah distribusi di dalam negeri. Pada tahun 2009, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menduga produsen minyak goreng membentuk kartel. Dugaan serupa kembali menyeruak saat ini dan KPPU membawa masalah kelangkaan minyak goreng ke ranah hukum. Adapun penyebab kelangkaan kedelai yaitu tingginya permintaan di negara lain, terlambatnya distribusi dari negara produsen, dan produksi kedelai lokal yang terbatas. Kebutuhan kedelai dalam negeri sebanyak 80-95 persen atau sekitar 3 juta ton per tahun merupakan hasil impor dari Amerika Serikat, Brasil, dan Argentina. Sebelumnya, Indonesia pernah tercatat swasembada kedelai pada tahun 1992. Belum reda masalah minyak goreng dan kedelai, kini muncul lagi peristiwa invasi Rusia ke Ukraina yang dikhawatirkan mengganggu pasokan gandum dan mempengaruhi produksi terigu dalam negeri.

Visi Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia 2045

Pemerintah memberi perhatian besar pada masalah pangan dan inflasi yang ditimbulkannya. Pada tahun 2016 Presiden Jokowi menyampaikan himbauan agar seluruh jajaran pemerintahan berperan dalam mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2045. Pembiayaan program ini antara lain dilakukan  melalui Dana Desa dengan permintaan alokasi tahun 2018 sebesar Rp 120 triliun (disetujui Rp 60 triliun); yang terus naik sejak tahun sebelumnya 2015-2017. Fokus pendanaan terutama ditujukan untuk pembangunan embung, pembuatan pintu air, perbaikan irigasi, dan pembagian 40 ribu pompa air di pelosok pedesaan. Pengelolaan air dianggap penting karena disadari bahwa salah satu kunci keberhasilan pertanian adalah ketersediaan air. Strategi lain yang diinginkan Jokowi yaitu agar petani tidak bekerja secara individu tetapi harus membentuk korporasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) untuk meningkatkan produksi dan efektivitas pemasaran komoditas pertanian. Sejumlah infrastruktur pertanian juga dibangun yaitu lewat rehabilitasi 142 ribu hektar jaringan irigasi, dan pembuatan 35 bendungan.