Jabarkan Kebebasan dari Media massa di Malaysia

Kebebasan pers yang diatur dikritisi. Walaupun kritikus mengakui bahwa jurnalis "tidak akan diseret atau di tembak" karena kritis terhadap pemerintah, tetapi pihak pemerintah menciptakan efek jeri melalui ancaman pengurangan kesempatan bekerja dan menolak anggota keluarga wartawan pada universitas negeri yang lebih baik. Peraturan seperti Printing Presses and Publications Act dikritik karena membatasi kebebasan berekspresi.

Pada 2007, agensi pemerintah - Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia - menerbitkan perintah kepada seluruh televisi dan radio swasta untuk menahan penyiaran pidato pihak oposisi. Langkah ini dikritik oleh politikus dari parta oposisi Partai Aksi Demokrat (Malaysia). Perintah ini kemudian ditarik oleh Kementerian Energi, Air, dan Komunikasi.

Malaysia berada di urutan 141 dari 178 negera dalam Indeks Kebebasan Pers yang dilaporkan oleh Wartawan Tanpa Batas pada 2010 dan berada diurutan 122 dari 179 negara di tahun 2012.

Karena masalah sensivitas tentara, surat kabar dari Singapura tidak bisa di jual di Malaysia, The Straits Times dan surat kabar dari Singapura tidak bisa dijual, sementara itu, New Straits Times dan koran lain dari Malaysia, tidak dijual di Singapura. Larangan ini ditetapkan sebelum pemilihan umum di Malaysia pada 1 Mei 1969.