Jelaskan Kebebasan menentukan nasib sendiri dari Kebebasan kognitif

Apabila kewajiban pertama berusaha untuk melindungi individu dari campur tangan dengan proses kognitif oleh negara, perusahaan atau individu lain, kewajiban kedua ini berusaha untuk memastikan bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengubah atau meningkatkan kesadaran mereka sendiri. Seorang individu yang menikmati aspek kebebasan kognitif ini memiliki kebebasan untuk mengubah proses mental mereka dengan cara apa pun yang mereka inginkan; baik melalui metode tidak langsung seperti meditasi, yoga atau doa; atau melalui intervensi kognitif langsung melalui obat-obatan psikotropika atau neuroteknologi.

Karena obat-obatan psikotropika adalah metode yang ampuh untuk mengubah fungsi kognitif, banyak pendukung kebebasan kognitif juga merupakan pendukung reformasi hukum narkoba; mengklaim bahwa "perang melawan narkoba" sebenarnya adalah "perang melawan kondisi mental". CCLE, serta kelompok advokasi kebebasan kognitif lainnya seperti Cognitive Liberty UK, telah melobi untuk pemeriksaan ulang dan reformasi undang-undang obat terlarang. Salah satu prinsip panduan utama CCLE adalah bahwa: "pemerintah tidak boleh melarang secara pidana peningkatan kognitif atau pengalaman kondisi mental apa pun". Seruan untuk melakukan reformasi pembatasan penggunaan resep obat peningkatan kognitif (juga disebut obat pintar atau nootropika) seperti Prozac, Ritalin dan Adderall juga telah dibuat dengan dasar kebebasan kognitif.

Elemen kebebasan kognitif ini juga sangat penting bagi para pendukung gerakan transhumanis, yang prinsip utamanya adalah peningkatan fungsi mental manusia. Dr Wrye Sententia telah menekankan pentingnya kebebasan kognitif dalam memastikan kebebasan untuk mengejar peningkatan mental manusia, serta kebebasan untuk memilih melawan peningkatan. Sententia berpendapat bahwa pengakuan "hak untuk (dan tidak) mengarahkan, memodifikasi, atau meningkatkan proses berpikir seseorang" sangat penting untuk penerapan secara bebas neuroteknologi yang muncul untuk meningkatkan kognisi manusia; dan bahwa sesuatu di luar konsepsi kebebasan berpikir saat ini diperlukan. Sententia mengklaim bahwa "kekuatan kebebasan kognitif adalah melindungi mereka yang memang ingin mengubah otak mereka, tetapi juga mereka yang tidak".

Hubungan dengan hak asasi manusia yang diakui

Kebebasan kognitif saat ini tidak diakui sebagai hak asasi manusia oleh perjanjian hak asasi manusia internasional mana pun. Sementara kebebasan berpikir diakui oleh Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), kebebasan berpikir dapat dibedakan dari kebebasan kognitif di mana yang pertama berkaitan dengan melindungi kebebasan individu untuk berpikir apa pun yang mereka inginkan, sedangkan kebebasan kognitif adalah yang terkait dengan perlindungan kebebasan individu untuk berpikir bagaimana pun yang mereka inginkan. Kebebasan kognitif berusaha untuk melindungi hak individu untuk menentukan keadaan pikiran mereka sendiri dan bebas dari kontrol eksternal atas keadaan pikiran mereka, daripada hanya melindungi isi pikiran individu. Telah dikemukakan bahwa kurangnya perlindungan kebebasan kognitif dalam instrumen hak asasi manusia sebelumnya adalah karena relatif kurangnya teknologi yang mampu secara langsung mengganggu otonomi mental pada saat perjanjian inti hak asasi manusia dibuat. Karena pikiran manusia saat itu dianggap kebal terhadap manipulasi, kontrol, atau perubahan langsung, maka dianggap tidak perlu secara tegas melindungi individu dari gangguan mental yang tidak diinginkan. Namun, dengan kemajuan modern dalam ilmu saraf dan dalam mengantisipasi perkembangannya di masa depan, dikatakan bahwa perlindungan tegas semacam itu menjadi semakin diperlukan.

Kebebasan kognitif kemudian dapat dilihat sebagai perpanjangan atau "pembaruan" hak atas kebebasan berpikir seperti yang dipahami secara tradisional. Kebebasan berpikir sekarang harus dipahami termasuk hak untuk menentukan keadaan mentalnya sendiri serta isi pikirannya. Namun, beberapa orang malah berpendapat bahwa kebebasan kognitif sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka hak asasi manusia internasional sebagai prinsip yang mendasari hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan beragama. Kebebasan untuk berpikir dengan cara apa pun yang dipilih seseorang adalah "prasyarat yang diperlukan untuk kebebasan yang dijamin tersebut."  Daniel Waterman dan Casey William Hardison berpendapat bahwa kebebasan kognitif adalah dasar dari Kebebasan Berpikir karena mencakup kemampuan untuk memiliki jenis pengalaman tertentu, termasuk hak untuk mengalami keadaan kesadaran yang berubah atau tidak biasa. Juga dikemukakan bahwa kebebasan kognitif dapat dilihat sebagai bagian dari martabat yang melekat pada manusia sebagaimana diakui oleh Pasal 1 UDHR.

Namun, sebagian besar pendukung kebebasan kognitif setuju bahwa kebebasan kognitif harus secara tegas diakui (pengakuan terpisah dari hak kebebasan berpikir) sebagai hak asasi manusia untuk memberikan perlindungan yang tepat bagi otonomi kognitif individu.