Tolong jelaskan mengenai Permukiman dan pola migrasi dari Perubahan iklim dan gender

Dampak perubahan iklim terhadap suatu wilayah dapat termanifestasi secara berbeda bergantung pada letak geografisnya. Beberapa negara di Asia Selatan dan gurun Sahara, misalnya, menghadapi bencana kekeringan yang merupakan salah salah satu efek dari pemanasan global. Negara kepulauan, seperti Indonesia dan kepulauan Pasifik, dapat terimbas banjir dan terancam tenggelam akibat kenaikan permukaan air laut. Peningkatan permukaan air laut mengancam kelangsungan hidup warga di area pesisir dan memaksa mereka untuk berpindah tempat. Menurut sejumlah studi, beberapa wilayah pesisir di Indonesia yang terancam tenggelam pada 2050 antara lain Jakarta, Banda Aceh, dan kota-kota di pesisir utara Jawa, seperti Surabaya, Semarang, Tegal, serta Pekalongan, sedangkan kota-kota lain di dunia yang diperkirakan juga akan tenggelam meliputi Lagos, Houston, Dhaka, Venesia, Virginia Beach, Bangkok, New Orleans, Rotterdam, Alexandria, dan Miami.

Migrasi menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim bagi masyarakat yang terdampak langsung. Beberapa jenis migrasi meliputi mobilitas internal, pengungsian dari bencana, mobilitas mikro dalam wilayah tertentu, dan relokasi ke tempat yang jauh dari daerah rawan bencana. Perpindahan bisa ke wilayah dengan jarak tempuh pendek hingga sampai ke luar negeri, bisa dalam jangka pendek, musiman, ataupun permanen. Berdasarkan studi pada 2019 oleh SLYCAN Trust, sebuah organisasi nirlaba di Sri Lanka, sebanyak 80% rumah tangga di distrik Trincomalee, Sri Lanka, memiliki paling tidak satu anggota keluarga yang bermigrasi. Kepergian anggota keluarga tersebut didorong oleh kekeringan, kelangkaan air, dan kegagalan panen. Mereka umumnya pergi ke Kolombo dan kota-kota lainnya untuk bekerja di pabrik semen, konstruksi, pembangunan jalan dan pekerjaan serupa lainnya. Mereka hanya kembali setiap beberapa bulan sekali atau saat musim panen.

Perpindahan manusia akibat perubahan iklim juga memiliki aspek gender. Sejumlah literatur telah mengkaji dampak gender dari pola mobilitas. Beberapa aspek yang memengaruhi mobilitas laki-laki dan perempuan antara lain peran seks laki-laki dan perempuan, stratifikasi dan struktur tenaga kerja yang menentukan akses dan ketersediaan sumber daya dan peluang untuk bermigrasi, dan bagaimana proses tersebut dialami secara berbeda oleh pria dan wanita. Gender, bersama dengan identitas-identitas sosial dan politik yang lain, seperti ras, kelas, usia, kelompok etnik, dan kasta, menentukan tingkat kerentanan seseorang ketika memutuskan bermigrasi. Studi kasus di Bahama tentang efek pengungsian akibat bencana badai Dorian menemukan bahwa komunitas LGBTI dan perempuan Haiti rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di tempat pengungsian. Dari penelitian tersebut, gender, usia, kecacatan, status kewarganegaraan, status imigrasi, dan orientasi seksual menentukan kerentanan dan juga sedikit banyaknya kesempatan yang mereka peroleh pasca bencana.

Urbanisasi telah mendorong pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan, dan hal ini menyumbang kerentanan pada penduduk karena banyaknya kota besar di dunia yang berada di dekat pantai dan garis patahan. Sebanyak 14 persen penduduk kota di negara berkembang hidup di zona pesisir dataran rendah. Urbanisasi, perencanaan perkotaan dan implementansi pengembangannya yang buruk, serta krisis iklim menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat miskin yang tinggal di perkampungan kota dan permukiman kumuh. Berdasarkan studi oleh peneliti di Lagos, Nigeria, beberapa dampak buruk tersebut antara lain eksklusi sosial (hak dan akses yang terbatas terhadap infrastruktur publik, hukum, jaminan kepemilikan atas tanah dan perumahan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan kebijakan yang memengaruhi hajat hidup mereka) dan kerentanan terhadap bencana alam dan polusi. Para peneliti menyatakan kelompok yang paling terdampak dari hal-hal tersebut adalah tunawisma dan mayoritas warga berpenghasilan rendah. Mereka terdiri atas orang lanjut usia, orang cacat, perempuan, dan anak jalanan. Gender dan faktor usia (penuaan) menjadi dua faktor penting untuk memahami kerentanan yang diakibatkan oleh krisis iklim terhadap permukiman.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak

Perubahan iklim juga dapat menjadi salah satu pemicu peningkatan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan laporan International Union for Conservation of Nature (IUCN), ada ribuan kasus kawin paksa di Afrika yang terjadi akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan. Keluarga petani miskin yang mengalami gagal panen dan kekurangan makanan umumnya menikahkan anak perempuannya yang masih remaja. Hal ini mereka lakukan untuk mengurangi jumlah tanggungan dan mendapatkan pemasukan secara instan. Beberapa kasus tersebut dilaporkan terjadi di Malawi, Sudan Selatan dan Etiopia. Di Sudan Selatan dan Etiopia, anak perempuan dinikahkan demi mendapatkan imbalan berupa hewan ternak.

Kekerasan lain yang mungkin mengancam para perempuan di Afrika adalah kekerasan seksual. Kelangkaan sumber air dan semakin meluasnya permukaan gurun mengharuskan perempuan berjalan semakin jauh untuk mengumpulkan air dan mendapatkan makanan. Risiko yang mungkin meningkat adalah paparan terhadap kekerasan seksual di wilayah-wilayah yang dikuasai kelompok kejahatan bersenjata. UNDP melaporkan bahwa di Uganda, perempuan dan anak-anak perempuan dipaksa berhubungan seksual untuk mendapatkan air dan makanan. Para penjual makanan, petani, dan pemilik tanah memaksa mereka meski para perempuan tersebut telah berusaha menawarkan penyediaan tenaga kerja sebagai pengganti hubungan seksual. Anak-anak perempuan yang sibuk dengan urusan pengumpulan makanan dan air juga tidak sempat lagi belajar dan harus putus sekolah. Kelelahan akibat beban bertumpuk membuat perempuan terlalu lelah untuk berhubungan seksual dan sebagian suami meresponnya dengan tindak kekerasan. Perempuan juga rentan mengalami kekerasan seksual karena hidup sendiri di rumah sementara suami dan anggota keluarga laki-laki bekerja di tempat yang jauh.

Dengan peran tradisional sebagai pekerja dan kepala keluarga, para pria di negara-negara tersebut juga mengalami berbagai tekanan. Sumber pencaharian mereka terdampak oleh gagal panen, kematian hewan ternak, berkurangnya pendapatan dan kerentanan pangan. Sebagian dari mereka melarikan diri ke minuman beralkohol dan salah satu akibatnya, mereka berperilaku semakin keras terhadap istri mereka.

Dampak gender perubahan iklim pada masyarakat adat

Penduduk asli merupakan penjaga kawasan, teritorial, dan sumber daya di tanah tradisional mereka. Menurut data FAO pada 2019, ada sekitar 476.6 juta warga pribumi di seluruh dunia yang terdiri atas 238.4 juta perempuan dan 238.2 juta laki-laki. Berdasarkan studi, 80% keanekaragaman hayati di seluruh dunia ada dalam penjagaan mereka. Warga pribumi memiliki pengetahuan dan kearifan turun menurun tentang cuaca dan iklim yang dapat berkontribusi untuk ketahanan iklim dan kelestarian lingkungan hidup.

Masyarakat asli merupakan salah satu korban pertama dan merasakan langsung dampak perubahan iklim. Ada dua alasan mengapa komunitas asli menjadi kelompok yang paling terpengaruh krisis iklim. Pertama, mereka memiliki hubungan yang erat dan unik dengan alam dan seringkali menggantungkan hidup mereka sepenuhnya ke alam. Hutan merupakan sumber makanan, obat-obatan, dan pengetahuan bagi mereka. Masyarakat adat juga menganggap alam sebagai bagian tak terpisahkan dari kultur dan spiritualitas mereka. Alasan kedua, komunitas asli pada umumnya sudah hidup dalam kemiskinan di lingkungan yang terpinggirkan dan di beberapa wilayah, mereka terdiskriminasi. Mereka telah terpinggirkan secara sosial, politik, dan rentan kehilangan tanah dan sumber daya, menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi dan pengangguran. Krisis iklim turut memperparah situasi warga asli. Ilmuwan juga menambahkan faktor geografis sebagai penentu kerentanan warga asli terhadap perubahan iklim. Beberapa suku asli yang hidup di bagian utara Kanada, seperti Inuit, terdampak penghangatan suhu di wilayah Arktika. Suku-suku asli yang keluar dari tanah tradisional mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa, rentan mengalami diskriminasi ganda akibat status mereka sebagai imigran sekaligus orang asli. Perpindahan tempat yang dilakukan secara mendadak membuat mereka rentan menjadi korban perdagangan dan penyelundupan orang. Warga suku-suku asli di negara berkembang yang terpaksa pindah karena deforestasi banyak yang berakhir di permukiman kumuh di kota-kota besar.

Seperti halnya wanita di komunitas-komunitas lain, perempuan pribumi belum terwakili secara memadai dan belum banyak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang iklim. Akibatnya, mereka kesulitan untuk memaksimalkan potensi, ikut berperan dalam merespon krisis iklim, serta menghapus kesenjangan gender dan diskriminasi terhadap masyarakat adat. Perempuan penduduk asli juga memikul beban ganda dengan statusnya sebagai perempuan dan warga adat. Dalam konteks perubahan iklim, wanita adat sering menghadapi pelanggaran HAM sistemik dan mengalami praktik eksklusivitas dan diskriminatif yang mendalam, baik di dalam komunitas mereka sendiri maupun masyarakat secara umum. Hak-hak mereka sebagai perempuan penduduk asli masih terabaikan meski telah ada Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP).

Christiana Saiti Louwa, perempuan dari suku El Molo, Kenya, menyatakan para perempuan di sukunya terdampak secara fisik, mental, dan emosional akibat kerusakan lingkungan dan kekeringan yang melanda wilayah mereka. Selama bertahun-tahun, suku El Molo hidup dengan mencari ikan dan memelihara ternak. Namun, akibat penyusutan air di danau Turkana, mereka harus berpindah ke dataran tinggi dan terpaksa belajar bercocok tanam. Di Indonesia, suku-suku asli di Kalimantan dan Sumatra telah kehilangan hutan warisan akibat deforestasi yang dipicu oleh perluasan industri kelapa sawit. Mereka dipaksa menjual tanah dan berpindah ke tempat lain. Studi terhadap Orang Rimba di Sarolangun, Jambi dan suku Dayak Iban di Bengkayang, Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa perempuan terdampak langsung secara ekonomi akibat deforestasi. Di kedua komunitas tersebut, perempuan tidak lagi dapat mewariskan pengetahuan dan keterampilan antargenerasi, seperti menganyam tikar dan keranjang yang terbuat dari hasil hutan. Mereka juga kehilangan sumber pendapatan tambahan.

Untuk memengaruhi kebijakan iklim yang berdampak pada kehidupan mereka, suku-suku asli di dunia berhimpun dan memulai gerakan keadilan iklim untuk masyarakat adat. Mereka berasal dari berbagai wilayah di dunia, seperti Amerika Utara dan Amerika Selatan. Suku-suku yang hidup di hutan Amazon wilayah Ekuador timur, seperti Huaorani, Sápara dan Sarayaku Kichwa telah lama terlibat dalam upaya pencegahan perubahan iklim. Mereka memiliki peran ganda. Pertama, dengan menentang pendudukan dan deforestasi atas hutan yang telah lama mereka tinggali, dan kedua, mereka bergerak di lobi-lobi dan forum internasional. Sejak 1990-an, suku-suku tersebut telah menyadari peran mereka dalam melindungi kawasan hutan dari efek perubahan iklim. Kesadaran bahwa masyarakat adat memiliki potensi memengaruhi pengambilan keputusan mendorong mereka terlibat lebih jauh dalam kegiatan aktivisme. Mereka aktif bersuara di lobi-lobi negosiasi perubahan iklim antar negara dan di forum-forum PBB.

Kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan lingkungan hidup mendorong sejumlah perempuan adat untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mereka berjuang melindungi hak mereka atas tanah, memimpin proyek konservasi sumber air bersih, dan membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk merencanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di Ekuador, Nemonte Nenquimo diangkat sebagai pemimpin perempuan pertama suku Waorani. Ia bersama masyarakat adat Waorani menuntut pemerintah Ekuador ke pengadilan karena rencana penjualan hutan ke perusahaan minyak. Mereka memenangkan kasus pada 2009 dan berhasil menyelamatkan 500.000 hektar hutan hujan Amazon. Kemenangan ini menjadi preseden hukum yang penting untuk hak-hak masyarakat adat. Sebelum masuknya peradaban dan pendudukan, perempuan Waorani adalah pengambil keputusan di sukunya. Nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendidikan luar menjauhkan perempuan adat dari peran itu. Menurut Nemonte, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dan harus bekerja sama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Perbedaan gender tentang persepsi mengenai perubahan iklim

Pandangan seseorang atau kelompok mengenai perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain ras, kelompok etnik, status sosial ekonomi (pendidikan dan tingkat pendapatan), dan gender. Terkadang juga ditambah dengan pandangan dan orientasi politik. Faktor-faktor tersebut secara independen maupun bersama-sama membentuk sikap dan keyakinan masyarakat tentang krisis iklim, serta memengaruhi motivasi individu dan kelompok dalam mempertimbangkan solusinya.

Beberapa studi menemukan adanya kesenjangan gender dalam pandangan mengenai isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Hasil penelitian di Amerika Serikat menemukan perempuan memiliki tingkat kepedulian yang sedikit lebih tinggi terhadap isu perubahan iklim dan memiliki pandangan pro iklim yang lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan di AS memiliki persepsi yang lebih kuat bahwa perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan pribadi mereka dan masyarakat AS. Namun, mereka sedikit lebih ragu tentang apakah mayoritas ilmuwan mempercayai bahwa perubahan iklim tengah terjadi saat ini. Dalam studi lain di negara yang sama, perempuan ditemukan memiliki pengetahuan perubahan iklim yang lebih baik daripada laki-laki. Namun, dibandingkan dengan pria, wanita lebih cenderung menganggap remeh pengetahuan yang mereka miliki.

Perbedaan gender tentang pendekatan kebijakan perubahan iklim

Menurut sejumlah penelitian, representasi perempuan dalam parlemen menentukan sikap parlemen terhadap kebijakan perubahan iklim. Sampel data yang dikumpulkan dari 91 negara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan memengaruhi pendekatan negara dalam adaptasi perubahan iklim, termasuk di antaranya dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat. Sebuah studi di AS menyebutkan bahwa anggota parlemen perempuan memiliki pandangan yang lebih pro lingkungan hidup dibandingkan anggota laki-laki. Penelitian terhadap anggota parlemen Eropa keenam dan ketujuh menyatakan bahwa anggota legislatif laki-laki dan perempuan menunjukkan kepedulian yang sama terhadap isu perubahan iklim. Tetapi, wanita secara signifikan lebih mungkin mendukung undang-undang lingkungan hidup daripada rekan pria mereka. Peneliti menekankan bahwa terlepas dari hasil riset tersebut, kebijakan lingkungan hidup yang ada saat ini masih banyak diputuskan oleh laki-laki akibat keterwakilan perempuan yang masih rendah di lembaga legislatif.

Partisipasi perempuan dalam penanganan bencana alam

Kajian mengenai riskscapes di tiga daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Bantul, dan Merapi mengindikasikan bahwa intervensi berbasis gender perlu dilakukan dalam penanganan bencana alam. Peneliti studi tersebut menulis "ketika perempuan diberdayakan, memiliki partisipasi dan lebih setara dalam ruang publik dan sipil, serta diberi peluang untuk mengembangkan modal sosial dan pengalaman kepemimpinan, maka para perempuan tersebut bersama keluarga serta komunitasnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk pulih dan menunjukkan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi bahaya yang menandai riskscapes bencana". Mereka juga merekomendasikan para peneliti riskscapes untuk memasukkan aspek gender ke dalam penelitian, perencanaan, dan aksi penanganan bencana alam dan perubahan iklim.

Menurut Satoshi Takada, profesor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Kobe, keterlibatan perempuan dalam upaya mitigasi bencana sangat diperlukan. Ia berpendapat bahwa perempuan bisa berperan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak. Dalam penanganan bencana, perempuan memiliki tugas yang berbeda dengan laki-laki. Dengan bekal kemampuan mereka dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, menurut Satoshi, perempuan dapat terlibat untuk merawat anak-anak dan orang lanjut usia. Namun, untuk terlibat lebih jauh dalam urusan pengambilan keputusan, terutama terkait tata kelola penanganan bencana, perempuan seringkali menghadapi beragam hambatan.

Peneliti di Universitas Huddersfield, Inggris, melakukan studi literatur mengenai peran perempuan dalam tata kelola risiko bencana. Mereka mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait bencana. Kendala-kendala tersebut bersumber dari faktor sosial budaya, karakteristik individu, faktor hukum dan kelembagaan, serta faktor sosial ekonomi. Hambatan sosial budaya yang dihadapi adalah kultur patriarki, paham agama, struktur keluarga, dan beban pekerjaan rumah tangga. Perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat patriarki dipandang sebagai subordinat laki-laki dan peran perempuan seringkali direduksi hanya sebagai ibu dan istri. Hal ini membuat perempuan menjauh dari politik dan publik. Keyakinan agama menjadi kendala lain bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan masyarakat. Menurut peneliti, Kristen Protestan lebih mendorong keterlibatan perempuan sebagai pemuka agama dibandingkan dengan Katolik dan Kristen Ortodoks. Fenomena yang sama juga terlihat di India, keyakinan terhadap agama telah membatasi kebebasan perempuan muslim dibandingkan dengan wanita Hindu. Hal ini sedikit banyak memengaruhi pola pikir perempuan tentang perannya di masyarakat. Besar kecilnya keluarga dan komposisi di dalamnya juga berpengaruh. Jika proporsi anggota keluarga didominasi oleh laki-laki dewasa, maka perempuan cenderung kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Multi peran dan beban kerja domestik berlebih juga menyibukkan perempuan sehingga kesulitan untuk terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat.

Sedangkan karakteristik pribadi yang menghambat keterlibatan perempuan dalam tata kelola bencana adalah tingkat pendidikan dan minat pribadi. Pendidikan dan kemampuan yang rendah, serta tidak adanya minat untuk terjun ke masyarakat menjadi faktor penghambat dari dalam. Perempuan di negara berkembang, menurut peneliti, kurang memiliki minat untuk masuk ke dalam bidang politik dan ikut mengambil peran sebagai pengambil/perumus kebijakan. Faktor penghambat dari unsur institusi dan hukum antara lain budaya organisasi, lingkungan politik, dan hambatan kebijakan dan hukum. Perempuan belum terepresentasikan secara memadai di level lokal maupun nasional. Budaya organisasi yang patriarkis juga menghambat partisipasi perempuan, terkadang ditemui pula diskriminasi berbasis gender di dalamnya. Faktor terakhir adalah terkait tingkat pendapatan keluarga. Status sosial ekonomi yang lebih rendah membuat perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.

Kritik terhadap studi perubahan iklim dan gender

Beberapa peneliti memandang studi perubahan iklim dan gender yang ada saat ini masih didominasi oleh pandangan dikotomis laki-laki dan perempuan dan masih kurang mempertimbangkan aspek interseksionalnya. Kajian interseksionalitas sebenarnya telah lama digunakan untuk memahami permasalahan gender secara lebih komprehensif. Para peneliti tersebut meyakini bahwa isu perubahan iklim dan gender sifatnya kompleks dan multidimensi. Menurut mereka, isu perubahan iklim dan gender bukan hanya masalah kekuatan dominan laki-laki melawan kelompok perempuan yang terdominasi dan lebih rentan, tapi juga tentang apa yang terjadi dalam kelompok rentan itu sendiri.

Dikotomi laki-laki dan perempuan juga cenderung mengabaikan kompleksitas isu dan bagaimana kerentanan serta kemampuan adaptasi itu bersifat dinamis. Laki-laki dan perempuan bukan merupakan kategori yang homogen. Memandang perempuan sebagai kelompok homogen, menurut ilmuwan, sama dengan mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang lain dan tidak mengakui konteks sosial rumah tangga yang dikepalai perempuan. Selain faktor gender, ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi identitas perempuan, seperti ras/kelompok etnik, kelas, kasta, usia, status perkawinan, pendidikan, tingkat pendapatan, agama dan lokasi geografis. Akibatnya, menurut sejumlah pakar, memposisikan perempuan semata-mata sebagai korban dari perubahan iklim dan memandang laki-laki pasti memikul beban yang lebih ringan adalah miskonsepsi. Kenyataan di masyarakat tidak demikian. Wanita di Asia dan Afrika, misalnya, tidak kekurangan rasa agensi mereka. Namun, dalam kondisi di bawah tekanan dan keterbatasan pekerjaan, agensi mereka diarahkan ke kepentingan bertahan hidup dan mencari solusi jangka pendek. Sejumlah literatur juga menunjukkan bahwa perempuan berpeluang menjadi agen perubahan yang proaktif dalam pengendalian perubahan iklim.

Studi kasus di sejumlah negara