Jabarkan b.	keterjangkauan;c.	keadilan; dari Hak atas air

f.	kearifan lokal;g.	wawasan lingkungan;

j.	keterpaduan dan keserasian; dank.	transparansi dan akuntabilitas.”

Asas-asas tersebut mengandung 5 prinsip pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan hak.

Pasal 8 ayat (3) menegaskan prioritas dalam pengelolaan :

“Dalam hal ketersediaan air tidak mencukupi untuk prioritas pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari lebih di prioritaskan dari yang lainnya.”

Pasal 10 hingga 17 menjabarkan tugas Pemerintah dalam mengelola sumber daya air di antaranya menyusun kebijakan nasional, menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan, mengembangkan sistem penyediaan air minum, memfasilitasi penyelesaian sengketa. Dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air demi tercapainya pemenuhan hak, Pemerintah menyelenggarakan pemberdayaan bagi para pemangku kepentingan. Pemberdayaan dapat melibatkan peran serta masyarakat. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan :

“Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan Sumber Daya Air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja Pengelolaan Sumber Daya Air''.”