Jelaskan Jajak pendapat dari Pemilihan umum Malaysia 2022

Pada pemilihan umum kali ini, terdapat perubahan kursi bagi penyandang anggota parlemen, seperti pada calon legislatif petahana yang bertanding di daerah pemilihan yang berbeda dengan sebelumnya. Bahkan, beberapa anggota parlemen tidak dicalonkan kembali pada pemilihan umum ini. Beberapa dari mereka yang tidak dicalonkan bersikukuh untuk bersaing sebagai calon independen atau bahkan menggunakan kendaraan politik lain untuk mempertahankan kursi mereka masing-masing, sehingga keanggotannya di partai secara otomatis dihentikan. Anggota parlemen yang dicalonkan oleh kubu lain adalah Shahidan Kassim dan Ismail Abd Muttalib yang telah mengajukan pencalonan kepada Perikatan Nasional yang membuat mereka dikeluarkan dari UMNO—Barisan Nasional.

Beberapa perubahan terkait kursi parlemen, salah satunya adalah Rembau. Anggota parlemen Rembau petahana, Khairy Jamaluddin menyerahkan kursinya kepada Wakil Presiden UMNO, Mohamad Hasan. Kemudian, Khairy pula dicalonkan sebagai calon legislatif untuk Sungai Buloh, di mana pada kawasan ini merupakan kubu kuat bagi Pakatan Harapan (PH). Selain itu, PH sendiri juga melakukan perubahan kursi, misalnya Anwar Ibrahim yang sebelumnya merupakan penyandang kursi parlemen Port Dickson, lalu memutuskan untuk bertanding di Tambun. Kemudian, mantan Wakil Perdana Menteri, Wan Azizah Wan Ismail memperebutkan kursi Bandar Tun Razak dan Menteri Besar Selongor, Amirudin Shari yang bertanding di Gombak melawan mantan Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat, Mohamed Azmin Ali. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertahankan kursi bagi koalisi PH yang sebelumnya diduduki oleh anggota parlemen PH yang telah keluar dan berpindah partai.

Petahana yang tidak mencalonkan diri

Dua kursi parlemen, yakni Gerik dan Batu Sapi telah kosong sejak kematian anggota parlemen petahana masing-masing diantaranya Hasbullah Osman (BN-UMNO) dan Liew Vui Keong (WARISAN) pada tahun 2020. Pemilihan umum sela direncakan akan digelar, namun tidak terwujud setelah Proklamasi Darurat akibat Pandemi COVID-19 diumumkan oleh Perdana Menteri saat itu, Muhyiddin Yassin pada 2021. Proklamasi Darurat dihentikan atas perintah Yang di-Pertuan Agong diikuti oleh pembubaran parlemen.