Jelaskan Prinsip Internasional dari Ujaran kebencian di dunia maya

Ujaran kebencian tidak secara eksplisit disebutkan dalam banyak dokumen dan perjanjian hak asasi manusia internasional, tetapi secara tidak langsung disebutkan oleh beberapa prinsip yang berkaitan dengan martabat manusia dan kebebasan berekspresi. Misalnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948, yang dirancang sebagai tanggapan atas kekejaman Perang Dunia II, memuat hak atas perlindungan yang sama di bawah hukum dalam Pasal 7, yang menyatakan bahwa: “Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap diskriminasi yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap setiap hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut.” UDHR juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang meliputi” kebebasan untuk berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa pun dan tanpa memandang batas.”

UDHR sangat menentukan dalam menetapkan kerangka dan agenda untuk perlindungan hak asasi manusia, tetapi Deklarasi tersebut tidak mengikat. Serangkaian dokumen yang mengikat kemudian dibuat untuk menawarkan perlindungan yang lebih kuat bagi kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap diskriminasi. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) membahas ujaran kebencian dan memuat hak atas kebebasan berekspresi dalam Pasal 19  dan larangan advokasi kebencian yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan dalam Pasal 20. Instrumen hukum internasional lainnya yang lebih disesuaikan berisi ketentuan yang berdampak pada definisi ujaran kebencian dan identifikasi tanggapan terhadapnya, seperti: Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1951), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, ICERD (1969), dan, pada tingkat lebih rendah, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, CEDAW (1981).