Jelaskan Ulasan dari Kebijakan senjata non-nuklir Jepang

Dalam beberapa tahun terakhir, pembuat kebijakan Jepang semakin terbuka untuk mempertanyakan tiga prinsip non-nuklir. Pada Oktober 1999, Deputi Wakil Menteri Pertahanan Shingo Nishimura mengusulkan kepada Diet (sebagaimana dinyatakan dalam wawancara sebelumnya) bahwa, mengingat ancaman Korea Utara, perdebatan serius mengenai nuklirisasi Jepang harus dimulai. Kehebohan publik segera memaksa Nishimura untuk mengundurkan diri dari Kabinet (Keizo) Obuchi.

Pada Mei 2002 Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Shinzo Abe mengulangi pengamatan Kishi bahwa Pasal 9 tidak menghalangi Jepang untuk memiliki senjata nuklir (defensif) yang cukup kecil, termasuk ICBM dan bom atom. Pada bulan Juni tahun itu, Kepala Sekretaris Kabinet Yasuo Fukuda, dalam pembicaraan yang tidak direkam dengan wartawan (yang kemudian menjadi tanggung jawabnya), mengatakan lebih lanjut bahwa "keadaan dan opini publik dapat mengharuskan Jepang memiliki senjata nuklir". Meskipun sangat hipotetis, kedua komentar tersebut memicu kemarahan publik dan protes duduk di Hiroshima menyusul komentar Fukuda. Tak lama kemudian Fukuda mengubah pernyataannya, yang menetapkan bahwa Jepang tidak dapat memiliki ICBM berdasarkan Pasal 9.

Fukuda tidak dipaksa untuk mengundurkan diri; Perdana Menteri Junichiro Koizumi menggambarkan pernyataannya sebagai "hanya sebuah pengamatan bahwa setiap kebijakan dasar suatu negara dapat ditinjau kembali" dan menegaskan bahwa pemerintahnya tidak berniat untuk meninjau kembali prinsip-prinsip tersebut. Koizumi terus menegaskan kembali prinsip-prinsip dalam setiap pidatonya untuk Upacara Peringatan Perdamaian Hiroshima dan Nagasaki.

Jepang memutuskan tidak menandatangani perjanjian PBB tentang Pelarangan Senjata Nuklir, perjanjian yang mengikat untuk negosiasi penghapusan total senjata nuklir.