Jabarkan Kebebasan politik di Indonesia dari Kebebasan politik

Indonesia telah mencapai kemajuan demokrasi yang mengesankan sejak jatuhnya rezim otoriter pada tahun 1998, membangun pluralisme yang signifikan dalam politik dan media dan mengalami banyak transfer kekuasaan secara damai antar partai. Namun, negara ini terus berjuang dengan tantangan termasuk korupsi sistemik, diskriminasi dan kekerasan terhadap beberapa kelompok minoritas, ketegangan separatis di wilayah Papua dan penggunaan undang-undang pencemaran nama baik dan penistaan yang dipolitisir.

Di masa orde baru, dimana iklim politik di Indonesia serasa dikendalikan oleh pemerintah, partai-partai politik dipaksa untuk bergabung (fusi partai politik 1973), menjadi dua partai politik yang dibedakan berdasarkan partai islam dan non-islam, sedangkan pemerintah sendiri memiliki satu partai yang dapat dipastikan selalu memenangkan pemilihan umum. Berbeda sekali ketika saat ini kita melihat beragam partai politik menjamur di kalangan masyarakat.

Di era Reformasi, kebebasan politik di Indonesia mengalami pasang surut. Dimasa pemerintahan B.J. Habibie kebebasan politik mendapat angin segar, pers yang sebelumnya dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan diberi kebebasan pers. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu, sehingga lahirlah 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Diberlakukannya Otonomi Daerah sehingga tidak terjadi Sentralisasi oleh Pemerintah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan daerahnya. Kemudian puncaknya pada tahun 2004, untuk pertama kalinya diadakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang dipilh langsung oleh rakyat.

Kebebasan politik dan sipil di Indonesia dinilai mengalami penurunan selama era pemerintahan Joko Widodo. Dalam indeks kebebasan yang disusun Freedom House, lembaga nirlaba yang berbasis di Washington, peringkat Indonesia tercatat turun dari “bebas” selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi “setengah bebas”. Dimana ketika itu pemerintah dianggap tidak melakukan tekanan dan menerima kritikan masyarakat. Kendati muncul beragam demonstrasi yang bahkan masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kendati demikian, kebebasan politik saat ini semakin terlihat jelas lebih baik dari pada masa Orde baru. Perkembangan teknologi dan informasi turut membantu dalam menyampaikan pendapat pada khalayak umum bagi setiap orang. Selain untuk rakyat, kebebasan ini juga digunakan oleh media pers. Hal ini diperkuat dalam UU no 40 tahun 1999 tentang pers. Pers Indonesia semakin banyak dalam variasi dan jumlah. Rakyat Indonesia pun menjadi tahu apa aja yang sedang terjadi di negeri ini.

Kebebasan politik di negara lain