Saya mau tau Zaman kemerdekaan Indonesia dari Kerajaan Kaimana

Menurut pengakuan M. Achmad Aituarauw proklamasi Indonesia baru diketahui dari Frans Kaisiepo di Biak pada Desember 1946. Informasi Kaisiepo ada di Biak diketahuinya dari rakyat di teluk Arguni yang meninggalkan kampungnya untuk berkumpul ke Tiwara sebelum ke Biak. Dari informasi yang diterima di Tiwara, jenderal Amerika bersama pasukan sekutu membagikan senjata untuk rakyat Irian untuk melawan Belanda namun mereka sudah pergi ke Pulau Yamkani (Wandamen). M. Achmad Aituarauw beserta pengikutnya berjumlah sebesar 200 orang berangkat dari Tiwara menuju Wandamen. Walau saat sampai di Kampung Ambumi (Wandamen), pasukan Amerika sudah pergi ke Biak. Sehingga M. Achmad Aituaraw pergi ke Bosnik, Biak beserta 18 orang pengikutnya.

Dari pertemuannya dengan Frans Kaisiepo di Biak diketahui Belanda akan membahas menyerahkan kemerdekaan kepada Indonesia (NIT) di Denpasar tetapi tanpa wilayah Irian dan juga tidak adanya wakil Irian di Denpasar. Merespon hal tersebut, M. Achmad Aituarauw beserta beberapa tokoh Papua lain melakukan konferensi pada tanggal 24 Desember 1946 di gedung Kantor Distrik Bosnik yang juga dihadiri oleh Dr. De Bruyn (onderfd Lingchef Geelvink baai) dan Dani Said (District Hoofd Bosnik). Konferensi tersebut menghasilkan resolusi rakyat Papua tidak ingin dijajah, merdeka seperti wilayah lain di satu Negara Indonesia, dan ingin sebuah pertemuan dengan wakil dari wilayah Indonesia lain.

Sekembalinya di Kaimana dengan kapal perang milik Belanda, pada tahun 1946, M. Achmad Aituarauw juga mendirikan organisasi pro-integrasi dengan Indonesia bernama Merdeka Bersama Kaimana Irian Barat (MBKIB). Melalui MBKIB, warga memboikot peringatan ulang tahun Ratu Belanda setiap 31 Agustus. Hubungan usaha mendukung kemerdekaan Indonesia seperti pengiriman hasil teks linggarjati oleh masyarakat di Kaimana, dibawah pimpinan Raja Komisi Kaimana (Achmad Aituarauw) dan keturunan Raja Namatota (Muhammad Ombaier) bersama Silas Papare juga terjalin melalui perantara Abubakar Tjan Kok Tjiang, seorang Tionghoa Muslim yang lebih leluasa pergeraknya. Merespon ini, pemerintah Belanda mengirim pasukan satu kompi dibawah inspektur Le Klasse Rolands ke Kaimana dan menjadikan organisasi tersebut terlarang dan 'membuang' M. Achmad Aituarauw yang dijadikan kepala distrik di Ayamaru selama 10 tahun sejak 1948.

Pada tahun 1953, dalam masa kepemimpinan raja komisi Achmad Aituarauw (ketika itu ia telah berusia 60 tahun), desa-desa berikut ini menjadi kekuasaan Rat Sran Raja komisi yaitu: Kilimata, Kembala, Nusawulang, Jarona, Garosa, Guriasa, Gaka, Tairi, Murubia, Kuna, dan Esania (ANRI: Memorie van Overgave L.L.A. Maurenbrecher, 1953: 319). Pengaturan pembagian wilayah administrasi pemerintah Belanda atas Nieuw Guinea membuat kekuasaan Raja Sran/Komisi Kaimana semakin lemah. Secara adat mereka masih tetap menjadi kepala pemerintahan adat, namun secara administratif kedudukan mereka di wilayah pemerintahannya tidak lagi memiliki kekuatan sepenuhnya karena mereka sudah berada di bawah perintah pemerintah Belanda.