Tolong jelaskan mengenai Global Alliance of National Human Rights Institutions

Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) (Indonesia: Aliansi Global Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional) adalah badan perwakilan lembaga hak asasi manusia nasional dari seluruh belahan dunia. GANHRI sebelumnya dikenal sebagai International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) (Indonesia: Komite Koordinasi Internasional) yang didirikan pada tahun 1993. Pada 22 Maret 2016, ICC secara resmi mengadopsi nama baru menjadi Aliansi Global Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional (GANHRI).Tujuan didirikannya GANHRI adalah untuk membantu dalam membangun dan memperkuat National Human Rights Institution (NHRI) (Indonesia: Lembaga Hak Asasi Manusia Nasional) yang independen dan efektif yang memenuhi standar internasional yang ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Paris (Paris Principles).

GANHRI didirikan sebagai badan hukum di bawah hukum Swiss, dan memiliki Biro yang terdiri dari 16 NHRI dengan “status A” yang mewakili empat wilayah GANHRI. Sesuai statutanya, Rapat Umum adalah kekuasaan tertinggi dan dibentuk oleh semua anggotanya. Rapat Umum diadakan setidaknya sekali dalam setahun untuk mengontrol dan meninjau kegiatan aliansi dan badan tata kelolanya, serta memilih dan menunjuk pemegang jabatan bila diperlukan.

Adanya GANHRI dapat mempromosikan peran NHRI di seluruh dunia, menyediakan forum internasional bagi para anggotanya untuk berinteraksi dan bertukar informasi, serta memfasilitasi segala keterlibatan mereka dengan organisasi internasional atau mitra kerja lainnya. Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI) menyediakan saluran penghubung penting antara tingkat internasional dan nasional, serta memainkan peranan penting dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan penerapan standar internasional sebagai tingkat nasional. GANHRI merupakan jaringan NHRI di seluruh dunia dengan lebih dari 110 anggota. Dengan Kantor Pusat di Jenewa dan struktur tata kelola yang mewakili NHRI di seluruh dunia, GANHRI menjadi salah satu jaringan hak asasi manusia terbesar di dunia. NHRI dari seluruh dunia selalu berkumpul pada setiap bulan Maret di Jenewa dalam kesempatan untuk mengikuti Pertemuan dan Konferensi Tahunan GANHRI untuk berbagi pengalaman dan keahlian.

Selain berbagi pengetahuan, informasi dan komentar tentang berbagai isu yang berkaitan dengan hak asasi manusia, kerja sama dalam kerangka GANHRI terdiri dari partisipasi dalam pertemuan umum tahunan dan konferensi internasional dua tahunan, serta pertemuan regional lainnya atau dalam kelompok kerja khusus. Bersamaan dengan kerangka geografis yang diadopsi oleh GANHRI, pertemuan dan inisiatif lain muncul sebagai hasil dari perspektif kerja sama dan proyek-proyek yang disederhanakan yang dikembangkan, setiap saat, oleh Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia.

GANHRI mengakreditasi NHRI menggunakan Prinsip-Prinsip Paris dan mengoordinasikan hubungan mereka dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk memberikan akses kepada NHRI secara individu terhadap badan-badan hak asasi manusia PBB. GANHRI dibentuk berdasarkan pada semua anggota NHRI dari empat jaringan regional. Kemudian, setiap anggota NHRI yang sepenuhnya mematuhi Prinsip-Prinsip Paris (status "A") mempunyai hak menjadi anggota voting dan memegang posisi pemerintahan. Sedangkan bagi sebagian NHRI yang tidak terakreditasi A sesuai dengan Prinsip Paris dapat berkontribusi dalam pertemuan, tetapi tidak mempunyai hak untuk memilih atau memegang posisi pemerintahan.

GANHRI merupakan mitra dari PBB dan telah menjalin hubungan yang kuat dengan Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan badan-badan PBB lainnya, serta dengan organisasi internasional dan regional lainnya, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat sipil dan akademisi. Saat ini, GANHRI berkontribusi pada pekerjaan badan-badan hak asasi manusia PBB, khususnya Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, badan-badan perjanjian PBB dan prosedur khusus PBB.