Coba jelasin Hukuman bagi tenaga kesehatan dari Pemotongan kelamin perempuan di Sudan dong

Pemotongan kelamin wanita secara medis sangat tinggi di Sudan. Pada tahun 2014, tercatat 77,9% perempuan di daerah perkotaan dan 56,7% perempuan di daerah pedesaan (berusia 15–49 tahun) telah mendapatkan praktek pemotongan kelamin yang dilakukan oleh bidan terlatih. Jumlah tenaga medis yang melakukan praktek pemotongan alat kelamin wanita juga meningkat di Sudan dari waktu ke waktu.

Undang-undang nasional tidak secara efektif menjunjung tinggi etika profesional bagi tenaga medis di Sudan. Resolusi Dewan Medis Nomor 366 dari tahun 2002 melarang dokter dan bidan melakukan semua bentuk pemotongan alat kelamin. Sanksi berat akan diberikan kepada semua tenaga kesehatan yang terlibat, termasuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan jika didapati melakukan pemotongan kelamin, namun sanksi yang diberikan hanya bersifat administratif. Hukuman yang diberikan kepada tenaga kesehatan, baik dokter dan bidan diatur kebijakan Dewan Medis Sudan yang dapat mengakibatkan pencabutan lisensi praktek dan pemecatan dari profesi tenaga kesehatan.

Di Kordofan Selatan, Kementerian Kesehatan Sudan telah mengeluarkan kode etik bagi para bidan, agar tidak melakukan pemotongan alat kelamin perempuan. Kementerian Kesehatan Sudan juga telah membuat program edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan efek pemotongan kelamin perempuan serta alasan mengapa tidak boleh dipraktikkan. Kordofan Selatan juga menerbitkan UU Pencegahan Pemotongan Alat Kelamin Perempuan dengan konsekuensi hukuman penjara, pembatalan lisensi medis untuk dokter dan perawat, dan penyitaan properti bagi pelanggar yang melakukannya secara berulang.

Program Melawan Pemotongan Kelamin Perempuan

Berbagai departemen pemerintah dan badan profesional berperan untuk kampanye nasional untuk mengakhiri pemotongan kelamin di Sudan, termasuk Kementerian Kesejahteraan dan Layanan Sosial, Kesehatan, Bimbingan dan Pemberkahan dan Dewan Medis. Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Anak merupakan otoritas pemerintah yang mengkoordinasikan bekerja sama dengan Program Bersama UNFPA-UNICEF tentang Pemotongan Alat Kelamin Perempuan (UNJP), yang telah beroperasi sejak 2008 di Sudan. Program Strategi Nasional Memerangi Pemotongan Alat Kelamin Wanita 2008–2018 dibuat sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat Sudan dalam aspek keagamaan, kesehatan, sosial dan budaya terhadap pemotongan kelamin perempuan. Pada tingkat negara bagian terdapat departemen pemerintah, dewan dan komite yang mengarahkan pencegahan pemotongan kelamin wanita.

Kampanye komunikasi nasional terhadap isu pemotongan kelamin wanita, juga diluncurkan pada tahun 2008 yang berfokus pada gagasan wanita atau Saleema yang dalam bahasa Arab berarti "utuh, tidak rusak, tidak terluka, dan lengkap". Isu pemotongan kelamin perempuan diposisikan dalam kerangka perlindungan anak dan kesetaraan gender yang lebih luas.Departemen pemerintah telah bermitra dengan UNJP dan organisasi non-pemerintah setempat untuk mengembangkan kampanye advokasi bersama para pemimpin agama dan media, layanan reproduksi-kesehatan dan pelatihan bidan, memberikan informasi dan konseling kepada orang tua anak perempuan yang baru lahir dan menggabungkan pendidikan kesadaran ke dalam kurikulum sekolah.