Coba jelasin Strategi penerapan dari Kekuatan pangan dong

Kekuatan pangan hanya dapat digunakan secara efektif jika kondisi struktural tertentu berlaku:

Kelangkaan: Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, nilai komoditas tertentu meningkat. Harga seringkali mencerminkan potensi barang sebagai senjata karena menunjukkan nilai penting yang melekat padanya. Contoh: Jika seorang konsumen bersedia membayar mahal sesuatu dari segi keuangan, dia juga mungkin bersedia membayar mahal dalam konsesi-konsesi politik.

Suplai yang terpusat: Pasokan seharusnya hanya berada di tangan segelintir produsen/penjual, yang memungkinkan persaingan terbatas, penetapan harga, atau potensi monopoli.

Permintaan yang tersebar: Penjual memiliki kemampuan untuk mengendalikan konsumen satu sama lain serta menaikkan harga, atau membuat persyaratan tertentu. Hal ini mendukung penggunaan pangan sebagai senjata ekonomi.

Kemandirian tindakan: Untuk memastikan efektivitas, penjual/produsen harus dapat mengontrol asetnya sendiri. Penjual/produsen juga harus dapat mengendalikan proses produksi (mungkin melalui kontrol pemerintah atas perusahaan produsen), atau dia harus memiliki akses ke sarana di ranah yang berbeda untuk memastikan bahwa dia dapat mempertahankan atau memperluas kendali atas asetnya.

Keempat kondisi di atas harus hadir bersamaan untuk mengubah aset ekonomi pangan menjadi sebuah instrumen politik. Hal ini tidak berarti bahwa aset ekonomi akan digunakan setiap kali empat kondisi di atas muncul. Keputusan seperti itu dipertimbangkan sesuai kondisi, misalnya, pertimbangan sifat alami konflik yang terjadi beserta penilaiannya, tujuan, pilihan-pilihan alternatif, dan penilaian manfaat.

Penggunaan kekuatan pangan sebagai senjata ekonomi

Ada beberapa strategi penggunaan kekuatan pangan sebagai senjata ekonomi dalam hubungan antarnegara. Pertama, penggunaan yang berkaitan dengan tawar-menawar oleh penjual/pembeli dalam sebuah kontrak bisnis. Strategi dalam bentuk ini menyangkut soal harga barang, transportasi, jadwal pengiriman dan pembayaran. Meskipun hal ini adalah contoh penerapan kekuatan pangan yang berhasil, tetapi bukan merupakan tujuan politik.

Penerapan kedua menyangkut kebijakan ekonomi negara pembeli yang tidak berkaitan dengan transaksi barang. Kaitannya yaitu dengan keseimbangan neraca pembayaran, masalah umum seperti inflasi atau perpajakan dan penguasaan tanah. Perbedaannya dengan yang pertama yaitu tidak ada hubungan antara latar belakang kondisi-kondisi yang terjadi dengan proses transfer produk.

Kedua penggunaan kekuatan pangan sebagai senjata ekonomi di atas berkaitan dengan bidang ekonomi. Dalam politik, penerapannya berkaitan dengan kebijakan luar negeri dan pertahanan negara pembeli. Banyak yang percaya adanya ambang batas moral antara ekonomi dan politik sehingga  penggunaan untuk keuntungan politik dipertanyakan. Contoh penggunaan senjata ekonomi untuk tujuan politik yaitu pemboikotan terhadap negara tertentu serta pembelian suara di PBB.

Penerapan  keempat berkaitan dengan asumsi dasar kategori ketiga: pemerintah tidak mengakui rezim negara lawan sebagai pemerintah yang sah. Tujuan ekonomi tidak lagi dilihat sebagai sarana untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan negara lawan, melainkan untuk mendukung pihak oposisi atau menjatuhkan rezim pemerintahan.