Jelaskan Latar belakang dari Penyerbuan Gedung Kapitol 2021

Pada 3 November 2020, calon dari Partai Demokrat Joe Biden memenangi pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2020, mengalahkan petahana dari Partai Republik Donald Trump. Berkali-kali Donald dan anggota Partai Republik lainnya mencoba membatalkan pemilihan umum dengan tuduhan palsu berupa penipuan pemilih yang meluas.

Dengan Kongres dijadwalkan bertemu pada 6 Januari 2021 untuk menghitung hasil suara kolese elektoral, Donald mengumumkan rencana unjuk rasa menjelang penghitungan untuk melanjutkan protesnya terhadap keabsahan hasil pemilihan umum di beberapa negara bagian. Pada 18 Desember, Donald mengumumkan, "Protes besar di [Washington,] D.C. pada 6 Januari. Hadirilah, jadikan hari ini sebagai hari yang liar!" Pada 31 Desember, Walikota Washington, D.C. Muriel Bowser meminta agar pasukan Garda Nasional Distrik Columbia dikerahkan untuk menyokong polisi setempat semasa unjuk rasa yang telah diantisipasi. Ia menulis dalam permintaannya bahwa para garda tidak akan dipersenjatai serta bahwa mereka akan bertanggung jawab utamanya atas "manajemen massa" dan pengarahan lalu lintas, sehingga polisi dapat berfokus terhadap masalah keamanan. Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Christopher C. Miller menyetujui permintaan tersebut pada 4 Januari 2021. Persetujuan itu mempekerjakan 340 pasukan, dengan tidak lebih dari 114 pasukan yang akan dikerahkan pada waktu tertentu. Tiga hari sebelum kerusuhan, Pentagon menawarkan untuk mengirim Garda Nasional sebanyak dua kali, tetapi diberi tahu oleh Kepolisian Gedung Kapitol bahwa penawaran itu tidak perlu.

Donald menghabiskan hari-harinya dengan mendesak agar Mike menolak kemenangan Biden, sebuah tindakan yang tidak termasuk dalam kekuasaan konstitusional Mike sebagai wakil presiden, dan Donald mengulangi seruan ini dalam pidatonya pada pagi 6 Januari. Sore hari yang sama, Mike menerbitkan surat kepada Kongres yang ia katakan tidak akan menantang kemenangan Joe Biden.