Jelaskan Sejarah dari Duta Besar Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada November 1974, PLO diakui kompeten dalam segala hal yang menyangkut masalah Palestina oleh Majelis Umum PBB yang memberikan mereka status pengamat sebagai "entitas non-negara" di PBB. Setelah Deklarasi Kemerdekaan 1988, Majelis Umum PBB secara resmi "mengakui" proklamasi tersebut dan memutuskan untuk menggunakan sebutan "Palestina" sebagai ganti "Organisasi Pembebasan Palestina" di PBB.

Pada tanggal 29 November 2012, dengan suara 138-9 (dengan 41 abstain dan 5 abstain), Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan resolusi 67/19, meningkatkan status delegasi Palestina dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa dari "entitas pengamat" menjadi "negara pengamat non-anggota", yang digambarkan sebagai pengakuan kedaulatan PLO.

PBB telah mengizinkan Negara Palestina untuk menamakan kantor perwakilannya di PBB sebagai "Misi Pengamat Tetap Negara Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa", dan Palestina telah menginstruksikan para diplomatnya untuk secara resmi mewakili "Negara Palestina"—bukan lagi Otoritas Nasional Palestina.

Pada 17 Desember 2012, Kepala Protokol PBB Yeocheol Yoon menyatakan bahwa "penunjukan 'Negara Palestina' akan digunakan oleh Sekretariat dalam semua dokumen resmi PBB", dengan demikian mengakui gelar 'Negara Palestina' sebagai nama resmi negara itu untuk semua tujuan PBB.  Per 31 Juli 2019, 138 (71,5%) dari  negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Negara Palestina.