Tolong jelaskan mengenai Akad Sukuk Wakaf dari Sukuk wakaf

Akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah:

Akad lain sesuai dengan prinsip syariah.

Skema Sukuk Berdasarkan Jenis Akad

1. Sukuk dengan Skema Akad Mudharabah

Investor (shahib al-mal) melakukan akad mudharabah dengan mudharib;

Yang bertindak sebagai mudharib adalah nazir atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk;

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh nazir, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk mudharabah;

Jika terjadi kerugian karena kesalahan nazhfu dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk mudharabah, maka nazir bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (tsomrah) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga boleh melakukan akad ijarah atau akad hikr dengan nazir;

Dana sukuk harus digunakan untuk usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad;

Shahib al-mal berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya;

Mudharib wajib mengembalikan modal mudharabah kepada shahib al-mal pada saat jatuh tempo atau sesuai dengan kesepakatan; dan

Ketentuan lain terkait sukuk mudharabah yang belum diatur dalam fatwa No.131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 33/DSN-MUUIX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 1 1 5/DSN-MUIIIX/2017 tentang Akad Mudharabahah.

2. Sukuk dengan Skema Akad ljarah

Dalam hal penerbit adalah Nazir

Nazir sebagai emiten melakukan akad sukuk ijarah atas manfaat aset wakaf dengan investor;

Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/atau barang/bangunan;

Pembayaran ujrah dalam akad ijarah dilakukan berdasarkan kesepakatan, baik di awal, di akhir, atau secara bertahap;

Investor boleh menunjuk pihak ketiga untuk mengembangkan aset wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai jangka waktu akad ijarah antara nazir dengan investor;

Atas Manfaat Aset Wakaf, Investor berhak untuk menggunakannya termasuk berhak atas hasil manfaat penggunaan dimaksud; dan

Investor boleh melakukan akad ijarah kembali dengan pihak lain sepanjang disepakati.

Dalam hal penerbit adalah pihak ketiga (bukan Nazir)

Nazir melakukan akad dengan pihak ketiga sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad hikr atau akad ijarah;

Pembayaran ujrah dalam akad di atas, boleh dilakukan di awal, di akhir atau secara bertahap;

Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati nilainya pada saat akad berupa uang dan/ atat barang bangunan;

Penerbit berhak atas manfaat aset wakaf selama jangka waktu di atas;

Penerbit dan investor melakukan akad sukuk ijarah;

Ketentuan lain terkait sukuk ijarah yang belum diatur dalam fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 4l/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah ijarah dan Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad ijarah.

3. Sukuk dengan Skema Akad Wakalah bi al-Istitsmar

Investor (muwakkil) melakukan akad wakalah bi al-Istttsmar dengan Wakil;

Yang bertindak sebagai wakil adalah nazir atau pihak ketiga yang menerbitkan Sukuk;

Muwakkil memberikan wakalah kepada wakil untuk mengembangkan dan menginvestasikan (istitsmar) dana dari muwakkil dalam usaha untuk mengoptimalkan aset wakaf;

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh nazir, maka kedudukan manfaat aset wakaf boleh disewa oleh entitas sukuk wakalah bi al-Istitsmar;

Jika terjadi kerugian karena kesalahan nazir dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk wakalah bi alIstitsmar, maka nazir bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (tsomrah) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan nazir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah atau akad hikr;

Dana sukuk harus digunakan untuk istitsmar (investasi/kegiatan usaha) yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Seluruh hasil istitsmar meryadihak muwakkil;

Dalam hal wakil berhasil mendapatkan hasil istitsmar melebihi target keuntungan tertentu, maka kelebihan tersebut boleh disepakati menjadi hak wakil, baik sebagian atau seluruhnya;

Wakil wajib mengembalikan modal muwakkil pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan;

Ketentuan lain terkait wakalah yang belum diatur dalam fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: I27/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah bil Istitsmar dan Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.

4. Sukuk dengan Skema Akad Musyarakah

Investor melakukan akad musyarakah dengan penerbit sukuk;

Yang bertindak sebagai syarik aktif adalah nazir atau pihak ketiga yang menerbitkan sukuk;

Dalam hal sukuk diterbitkan oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat melakukan akad dengan nazir sesuai dengan prinsip syariah, antara lain akad ijarah dan akad hikr;

Dana Sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Jika terjadi kerugian karena kesalahan nazir dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan sukuk musyarakah, maka nazir bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (tsamrah) aset wakaf dan tidak boleh mengurangi aset wakaf;

Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat akad;

Masing-masing syarik berhak atas bagi hasil yang menjadi bagiannya;

Penerbit sukuk wajib mengembalikan modal musyarakah kepada para syarik pada saat jatuh tempo atau sesuai kesepakatan;

Ketentuan lain terkait musyarakah yang belum diatur dalam fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No: 1l4/DSN-MUI/IX/20l7 tentang akad syirkah.