Jabarkan Pornografi anak dari Perdagangan anak

Undang-Undang Federal AS mendefinisikan pornografi anak sebagai penggambaran visual perilaku seksual eksplisit yang melibatkan anak di bawah umur atau orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Pornografi anak dalam bentuk gambar juga dikategorikan sebagai pelecehan seksual anak. Anak-anak yang terlibat dalam pornografi adalah korban perdagangan meskipun tidak ada bukti kekerasan, ancaman, paksaan atau penipuan. Para ahli hukum berpendapat bahwa pornografi yang melibatkan anak-anak memenuhi kriteria hukum perdagangan seks. Aspek komersial dari pornografi anak terletak pada bisnis video porno yang diedarkan melalui internet. Pelaku kejahatan memperdagangkan sesuatu yang dipandang bernilai secara komersial. Selain video dan gambar, pornografi anak dapat berupa telepon dan panggilan video seks  dan teks. Di era digital saat ini, pornografi anak merupakan salah satu bentuk praktik kekerasan dan penyalahgunaan yang difasilitasi teknologi.

Selama masa pandemi Covid-19, konten seks komersial anak dilaporkan mengalami peningkatan cukup signifikan. Permintaan pornografi anak di beberapa negara anggota Uni Eropa meningkat sebesar 30%. Upaya perusahaan-perusahaan teknologi untuk memoderasi konten juga terhambat oleh kebijakan kerja yang berubah akibat pandemi. Saat ini, pembuat dan distributor video dan gambar seks anak menyebarkan iklan melalui sejumlah platform besar, seperti YouTube, Facebook, Twitter dan Instagram. Mereka menggunakan bahasa kode yang mampu mengelabui alat pendeteksi milik perusahaan-perusahaan media sosial tersebut. Akibatnya, perusahaan media sosial kini sangat bergantung pada laporan masyarakat. Jika sudah bertemu dengan konsumen yang tepat, pelaku menggiring konsumen ke kanal yang lebih privat yang telah diamankan oleh enkripsi atau layanan berbagi data tanpa pengawasan. Menurut pakar, selama pandemi, laporan aktivitas eksploitasi seksual anak meningkat rata-rata 30% secara global. Selama pandemi, orang dewasa dan anak-anak sama-sama tinggal di rumah dan menghabiskan banyak waktu di internet. Orang dewasa bisa menjadi predator, sementara anak-anak rentan menjadi korban, baik oleh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga dan teman, maupun predator asing yang ditemui di dunia maya. Pelaku kejahatan seksual anak bisa mengeksploitasi status sosial ekonomi anak-anak dengan mengiming-imingi mereka uang.

Meski dampaknya merusak, beberapa negara tidak memiliki undang-undang tentang pornografi anak. Berdasarkan hasil studi pada 2006, sebanyak 95 negara dari 184 negara anggota Interpol dilaporkan belum mengatur masalah ini dalam hukum positif mereka. Di beberapa negara yang lain, undang-undang yang ada dipandang belum memadai. Di 138 negara, kepemilikan pornografi anak tidak dianggap sebagai kejahatan, sedangkan 122 negara tidak mempunyai undang-undang yang secara khusus mengatur distribusi pornografi anak melalui komputer dan internet. Hanya lima negara yang dipandang memiliki peraturan yang cukup komprehensif dan berdampak untuk upaya penghapusan pornografi anak yaitu Australia, Belgia, Prancis, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

Pernikahan paksa dan pernikahan anak

Pernikahan paksa merupakan perkawinan yang di dalamnya terdapat orang tak mampu menolak paksaan menikah oleh orang lain, seperti orang tua, wali, kerabat atau orang dan kelompok lain. Sedangkan pernikahan anak adalah pernikahan paksa terhadap individu di bawah usia 18 tahun. Karakteristik utama pernikahan paksa adalah tidak adanya persetujuan oleh setidaknya satu orang dalam hubungan perkawinan. Anak laki-laki maupun perempuan sama-sama bisa menjadi korban pernikahan paksa dan dini, tetapi jumlah korban didominasi oleh anak-anak perempuan.

Berdasarkan penelitian, korban pernikahan dini umumnya adalah anak-anak perempuan yang berlatar belakang keluarga miskin. Pernikahan paksa tersebut diatur oleh anggota keluarga, agen pernikahan atau perantara dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi. Dalam beberapa kasus, pengantin wanita diculik oleh keluarga maupun agen. Beberapa metode pemaksaan atau penipuan digunakan untuk mendapatkan persetujuan korban dan walinya, termasuk penculikan, penipuan, penyalahgunaan kerentanan, dan penerimaan pembayaran atau hadiah. Korban menghadapi kekerasan, pelecehan, dibatasi pergerakannya serta dijauhkan dari orang tua dan teman-teman mereka. Meski pernikahan anak di bawah usia 18 tahun telah resmi dilarang di 88% negara di dunia, ada perkecualian yang bisa diterapkan jika orang tua atau wali memberikan persetujuan. Sebanyak 27% negara yang memiliki undang-undang yang mewajibkan persetujuan orang tua juga memiliki celah hukum. Orang tua bisa memberikan persetujuan untuk menikahkan anak perempuan di usia dua sampai empat tahun lebih awal daripada anak laki-laki. Anak-anak perempuan ini biasanya dinikahkan dengan pria yang usianya sangat jauh di atasnya.

Pernikahan paksa umumnya tidak dilakukan secara resmi dan tercatat. Sehingga, statistik kasusnya menjadi bervariasi. Pada 2003, International Center for Research on Women memperkirakan lebih dari 51 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun dinikahkan secara paksa. Sementara laporan ILO pada 2016 menyebutkan sekitar 15.4 juta orang hidup dalam pernikahan paksa. Pernikahan paksa dan pernikahan dini banyak terjadi di negara-negara di Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara, serta bekas republik Soviet. Namun demikian, kasus kawin paksa juga masih ditemukan di negara-negara lebih maju, seperti Amerika Utara dan Eropa. Korban kawin paksa juga bisa sekaligus menjadi korban perbudakan yang lain, misalnya perdagangan anak untuk tujuan seksual. Anak-anak korban kawin paksa dan pernikahan dini kehilangan otonomi seksualnya dan rentan dijadikan pekerja domestik dan non formal berkedok perkawinan. Korban kesulitan mendapatkan pertolongan karena kekhawatiran terhadap stigma. Tradisi lokal, kepercayaan agama dan struktur sosial menghambat upaya pencegahan pernikahan paksa. Dalam banyak budaya, pernikahan dipandang sebagai urusan pribadi dan keluarga, sehingga, meski ada kekerasan di dalamnya, korban dan keluarga cenderung enggan melapor. Anak-anak korban pernikahan dini rentan terhadap KDRT, komplikasi kehamilan dan kelahiran, dan HIV.