Tolong jelaskan mengenai Pemberhentian operasional Perum DAMRI dari Bus kota di Surabaya

Berdasarkan surat tembusan dari Balai Pengamatan Transportasi Darat (BPTD), per 1 September 2022 Perum DAMRI resmi menghentikan seluruh operasional layanan UABK atau bus kota reguler di Surabaya pada ketiga jalur trayek yang dimiliki. Momen penghentian operasional ini berselang dua belas hari setelah peresmian Trans Jatim pada 19 Agustus 2022 dan dua hari sebelum kenaikan harga BBM pada 3 Agustus 2022. Sebelumnya, Perum DAMRI menjadi operator tunggal pada dua jalur bus kota reguler dari Terminal Purabaya seperti trayek P4/PAC4 dan P8/PAC8. Selain itu, Perum DAMRI menjadi salah satu operator bus kota reguler trayek P3/PAC3 dari Terminal Larangan, bersama dengan PO Estraa Mandiri, PO Akas NR dan PO Ladju.

Beberapa pemberitaan dari media massa menyebutkan bahwa Perum DAMRI akan mereaktivasi layanan bus kota reguler pada jalur trayek P4/PAC4 relasi Purabaya–Tanjung Perak via Tol yang masih terdapat okupansi penumpang. Rute lintasan trayek tersebut direncanakan akan diperpanjang (ekstensi) hingga Terminal Bangkalan. Wacana ekstensi jalur trayek tersebut sebelumnya pernah mencuat pada tahun 2009, namun belum terealisasi. Wacana tersebut akan terlaksana akhir tahun 2022, saat Perum DAMRI sudah mendapatkan hibah berupa 34 unit bus listrik produksi PT INKA setelah perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali berakhir.

Perbedaan dengan bus kota modern

Sebelum bus rapid transit (BRT) hadir di Indonesia, seluruh layanan bus kota umumnya masih mengadopsi sistem manajemen yang konvensional (reguler) dan serupa dengan layanan bus antarkota. Tahun 2004, barulah Transjakarta hadir di Kota Jakarta sebagai layanan bus kota modern pertama yang berbasis angkutan massal berbasis jalan dan menerapkan standar BRT pada jaringan koridor terintegrasi satu sama lain. Penerapan standar tersebut menjadi pembeda antara Transjakarta sebagai bus kota modern dengan beberapa layanan seperti Kopaja, MetroMini, Koantas Bima, Kopami, Miniarta, Kowanbisata, dsb. sebagai bus kota reguler atau bus kota non koridor yang sudah ada sebelumnya. Keberhasilan Pemprov DKI Jakarta menata angkutan umum dengan layanan Transjakarta menjadi model percontohan bagi beberapa pemerintah daerah dalam menerapkan bus kota modern di kota-kota besar lain seperti Trans Jogja (2008), Trans Semarang (2009), Batik Solo Trans (2010), Trans Musi (2010), Trans Sarbagita (2011), dll. Pemerintah daerah tersebut mulai menjalankan skema operasional bus kota modern dengan mengonversi bus kota reguler menjadi bus kota modern, ataupun tetap mempertahankan eksistensi bus kota reguler.

Sebagai perbandingan dengan kota-kota besar lain di Indonesia, perkembangan moda bus perkotaan di Surabaya tergolong statis dan lebih lambat. Namun Surabaya menjadi satu-satunya kota di Jawa Timur yang masih bertahan menerapkan layanan bus kota reguler, setelah layanan serupa di Kota Jember sudah dinonaktifkan sejak tahun 2007–2008. Pada periode antara tahun 1975–2015, bus kota reguler masih menjadi salah satu moda angkutan umum dalam kota yang utama (selain angkutan kota dan mobil penumpang umum) yang mampu bertahan mendominasi jaringan trayek penghubung titik-titik strategis dalam kota seperti Terminal Purabaya, Terminal Larangan (Sidoarjo), Terminal Joyoboyo, Terminal Bratang, Jembatan Merah Plaza (JMP), Stasiun Semut, Pelabuhan Tanjung Perak (Ujung Baru) dan Terminal Tambak Osowilangon. Namun era kejayaan bus kota reguler mulai menurun dan terdegradasi sejak tahun 2010-an, seiring dengan mulai beroperasinya layanan angkutan daring serta beberapa layanan bus kota modern atau BRT di kota ini seperti Trans Sidoarjo (2015), Suroboyo Bus (2018), Trans Semanggi Suroboyo (2021) dan Trans Jatim (2022). Sampai September 2022, populasi bus kota reguler menyusut hingga kurang dari lima puluh unit, yang tersebar pada empat jalur trayek saja seperti trayek D, F, P3/PAC3 dan P5.

Jalur trayek dan operator layanan