Jelaskan Pemilihan Perdana Menteri dari Pemilihan umum di Jepang

Antara tahun 1885 dan 1947 di Kekaisaran Jepang, perdana menteri tidak dipilih, tetapi bertanggung jawab kepada, dipilih dan diangkat oleh Kaisar. Dalam praktiknya,  biasanya menominasikan seorang kandidat untuk diangkat.  dan majelis rendah terpilihnya, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dibentuk pada tahun 1890 menurut Konstitusi Kekaisaran, tidak memiliki peran yang dijamin secara konstitusional dalam pembentukan kabinet.

Sejak 1947, Perdana Menteri telah dipilih pada  (ja) dalam Diet Nasional. Itu diadakan setelah kabinet mengajukan pengunduran dirinya – kabinet yang keluar tetap sebagai kabinet sementara sampai upacara pelantikan Imperial perdana menteri baru –; kabinet harus mengundurkan diri secara massal di bawah konstitusi (Pasal 69 dan 70) 1. selalu pada pertemuan Diet pertama setelah pemilihan umum Dewan Perwakilan, 2. jika jabatan perdana menteri telah kosong – itu termasuk kasus-kasus ketika perdana menteri lumpuh secara permanen, mis karena sakit, penculikan atau pembelotan –, atau 3. jika mosi tidak percaya di DPR tidak dijawab dengan pembubaran majelis. Meskipun kedua Houses of the Diet memberikan suara dalam pemilihan dua putaran untuk memilih perdana menteri, House of Representatives memiliki suara yang menentukan: Jika kedua Houses memilih kandidat yang berbeda (seperti yang mereka lakukan pada tahun 1948, 1989, 1998, 2007 dan 2008) , prosedur di  dapat mencapai konsensus; tetapi akhirnya calon Dewan Perwakilan Rakyat menjadi calon dari seluruh Diet dan dengan demikian menjadi perdana menteri yang ditunjuk. Perdana menteri yang ditunjuk masih harus diangkat secara seremonial oleh Kaisar pada  untuk masuk jabatan; tetapi tidak seperti beberapa kepala negara, Kaisar tidak memiliki kekuasaan cadangan untuk menunjuk siapa pun selain orang yang dipilih oleh Diet.

Pada tahun 2001, presiden LDP dan Perdana Menteri Junichirō Koizumi membentuk dewan penasehat untuk menyelidiki kemungkinan memperkenalkan pemilihan umum langsung perdana menteri dalam revisi konstitusi.