Jelaskan GE pasca-14 dari Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu

Pada 9 Mei 2018, Mahathir dan koalisinya, Pakatan Harapan (PH) memenangkan pemilihan umum ke-14 yang mengakhiri kekuasaan UMNO selama 61 tahun sebagai bagian dari koalisi Perikatan dan kemudian Barisan Nasional. Sejak itu, UMNO telah mengalami penarikan besar-besaran anggota biasa, pemimpin negara serta Anggota Parlemen dan mendukung partai Bersatu Mahathir serta partai daerah seperti Parti Warisan Sabah di bulan-bulan setelah pemilu.

Pada September 2019, UMNO memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan PAS sebagai koalisi Konsensus Nasional. Tujuan utamanya adalah untuk mempersatukan komunitas Muslim Melayu dalam pemilu. Namun, belum ada kesepakatan resmi dengan pihak selain BN, meski ada tuntutan agar BN masuk dalam Konsensus Nasional. Pada bulan Desember, amandemen konstitusi UMNO disepakati oleh anggota UMNO, termasuk menetapkan perjuangan Islam sebagai tujuan partai, diikuti dengan perjuangan bangsa dan negara. BN tetap berfungsi sebagai koalisi empat partai yang terdiri dari UMNO, MCA, MIC dan PBRS hingga jatuhnya pemerintahan PH pada Maret 2020 lalu bergabung dengan Perikatan Nasional membentuk pemerintahan baru.

UMNO dalam krisis politik (2020-)

Pada 23 Februari 2020, National Consensus Alliance (UMNO dan PAS) mengadakan pertemuan luar biasa di Janda Baik, Pahang, sekaligus dewan tertinggi UMNO di Putra World Trade Center.

Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pergi ke Istana Negara pada malam hari untuk bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong. Usai pertemuan, beberapa pimpinan partai oposisi, termasuk Wakil Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob, bergabung dengan pendukung Azmin Ali di Hotel Sheraton, Kuala Lumpur.

Setelah diskusi awal, pada 25 Februari, UMNO dan PAS membuat pengumuman untuk menarik dukungan mereka kepada Mahathir untuk melanjutkan sebagai Perdana Menteri, dan menyerukan pembubaran parlemen. Sebelumnya diberitakan, ketika semua partai politik menyuarakan dukungannya kepada Mahathir, dia berencana mendirikan "pemerintahan persatuan" yang tidak bisa disepakati UMNO dan PAS. Annuar Musa, Sekretaris Jenderal UMNO, mengatakan dasar negosiasi dengan Mahathir adalah usulan UMNO dan PAS untuk memberikan dukungan guna membentuk koalisi alternatif tanpa DAP. Oleh karena itu, baik PAS maupun UMNO menyatakan dukungannya terhadap pemilu tersebut.

Pada 28 Februari, seluruh anggota parlemen dari Konsensus Nasional menandatangani kesepakatan yang mendukung Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-8. Muhyiddin Yassin dan sekutunya termasuk pimpinan partai dari UMNO, PAS, Gabungan Parti Sarawak, Parti Bersatu Rakyat Sabah, dan Parti Solidariti Tanah Airku bertemu dengan Agong. Dia juga mengumumkan bahwa koalisinya akan terdiri dari BERSATU, UMNO, PAS, PBRS, GPS dan STAR, dan akan diberi nama Perikatan Nasional. Dalam kabinet Muhyiddin yang dibentuk pada 10 Maret lalu, enam anggota parlemen UMNO menjadi Menteri dan delapan anggota parlemen UMNO menjadi Wakil Menteri.

Pada tanggal 30 Juni, Salleh Said Keruak, mantan Ketua Menteri Sabah dan mantan anggota UMNO membatalkan lamarannya untuk bergabung dengan PKR setelah berpikir secara mendalam dan mempertimbangkan lanskap politik saat ini dan gejolak internal di PKR. Dia mengatakan, keputusan itu diambil April lalu dan dengan pembatalan itu dia tetap tidak terafiliasi dengan pihak mana pun sejak keluar dari UMNO pada 2018. Sebelumnya, Salleh mengajukan diri untuk bergabung dengan PKR pada Oktober tahun lalu.

Pada 8 Juli 2021, UMNO secara resmi memutuskan untuk menarik dukungan kepada pemerintahan Muhyiddin. Partai juga menyebut pemerintahan Muhyiddin gagal menangani pandemi COVID-19 dan menyalahgunakan keadaan darurat. Pada bulan Agustus, penarikan dukungan semakin diperkuat dengan kesepakatan antara anggota tertinggi UMNO, dengan pernyataan resmi penarikan yang diproyeksikan ke Yang di-Pertuan Agong; setidaknya 14 anggota parlemen UMNO dikatakan menarik dukungan. Namun, sebagian besar anggota BN disebut masih mendukung Muhyiddin.