Saya mau tau Liberasi dari Etika profetik

Nahi munkar memiliki arti dan dimensi yang cukup luas. Mencegah dari segala kemungkaran merupakan arti tekstualnya. Tetapi penerapannya amat multidimensionalitas. Mulai dari mencegah teman dari mengkonsumsi narkoba, melarang tawuran, memberantas judi, menghilangkan lintah darat sampai membela nasib buruh dan mengusir penjajah. Kuntowijoyo (2006: 98) memakai istilah liberasi. Bahasa latin menyebutkan bahwa liberate yang berarti memerdekakan. Liberasi memiliki arti pembebasan yang mempunyai signifikansi sosial. Baik dari belenggu kebodohan, belenggu sistem (budaya, sosial, politik, ekonomi, filsafat), kepemimpinan yang otoritarian dan sebagainya.

Liberasi adalah semangat perlawanan terhadap segala macam ketidakadilan. Adil dalam terminologi Islam adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Liberasi ini mirip dengan semangat marxisme dalam memperjuangkan orang-orang proletar karena dilemahkan secara ekonomi. Islam mengajarkan yang menjadi patokan utama ketertindasan seseorang bukanlah faktor ekonomi semata. Tetapi juga sosial maupun budaya. Berdasarakan hal tersebut maka menurut Kuntowijoyo (1994: 9), jika diperlukan kesadaran kelas (seperti kaum Marxian) yang dimaksud adalah kepada siapa secara etik dan moral keberpihakan tersebut. Orang yang tertindas dalam sebuah struktur disebut sebagai mustadh’afin.

Menurut Kuntowijoyo terdapat dua macam kesenjangan (1997: 8) yang terjadi yang memungkinkan masyarakat menjadi lemah, yaitu kesenjangan natural dan kesenjangan struktural. Kesenjangan natural adalah kemiskinan yang senantiasa menjadi permasalahan di setiap zaman. Orang yang termiskinkan ini disebut sebagai dhuafa. Kesenjangan berikutnya yaitu kesenjangan struktural yaitu penindasan, atau pelemahan secara sosial, ekonomi maupun politik. Orang yang terlemahkan ini disebut sebagai mustadh’afin. Pendekatan liberasi untuk mengatasi kedua kesenjangan tersebut tentunya berbeda.

Liberasi atau pembebasan kaum dhuafa dapat dilakukan dengan gerakan-gerakan kultural yang tidak melibatkan pemerintah. Bisa dengan gerakan sosial penggalangan dana, pendampingan terhadap kaum miskin, serta pemberian bantuan terhadap mereka yang terkena bencana alam. Pembebasan terhadap mustadh’afin, harus melibatkan peran pemerintah dan regulasi kebijakan politik. Ini disebabkan pelemahan secara struktural adalah pelemahan yang terjadi berjangka panjang dan tersistematis serta memiliki muatan-muatan kepentingan tertentu. Sebagai contoh perampokan sistematis di Papua yakni PT Freeport Indonesia yang mengeruk triliunan kekayaan alam (gunung emas) Indonesia berpuluh-puluh tahun memerlukan kebijakan pemerintah yang tegas dan juga cerdas.