Jelaskan Hukum dari Pemotongan kelamin perempuan di Sudan

Sudan merupakan negara Afrika pertama yang memperkenalkan undang-undang melawan pemotongan alat kelamin. Hal ini terjadi pada tahun 1946, ketika infabulasi dilarang melalui penggunaan suplemen, prosedur pemotongan kelamin yang jauh dari tindakan medis masih diizinkan. Hingga pada tahun 1957, ketika Sudan memperoleh kemerdekaannya, Sudan menciptakan peraturan terkait denda dan/atau hukuman penjara hingga tujuh tahun penjara bagi praktisi infibulasi. Pada tahun 1974, hukuman bagi praktisi infabulasi dikurangi menjadi maksimal lima tahun penjara.

Namun, undang-undang yang dibuat saat ini tidak mencakup konteks mendalam mengenai pemotongan alat kelamin, di mana konteks "cedera fisik" memiliki potensi cacat hukum, di mana dapat dimanipulasi sebagai bentuk pemotongan alat kelamin. Dalam hal ini, tenaga kesehatan tidak diizinkan untuk melakukan pemotongan kelamin. Mereka juga tidak diperbolehkan untuk melakukan reinfibulasi. Namun, keterbatasan larangan hukum membuat praktek ini sulit untuk dibawa ke jalur pengadilan.

Berikut merupakan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Sudan 2005 (yang diamandemen pada 2007) yang melindungi perempuan Sudan pada praktek pemotongan kelamin:

Pasal 15 ayar (2): "Berbagai kewajiban pada Negara untuk melindungi perempuan dan anak-anak". Dalam hal ini Negara harus melindungi 'perempuan dari ketidakadilan, mempromosikan kesetaraan gender dan peran perempuan dalam keluarga dan memberdayakan mereka di depan umum hidup.

Pasal 28 dan 33" "Setiap orang memiliki 'hak yang melekat pada kehidupan, martabat, dan integritas semua masyarakat dan bahwa tidak ada orang yang akan mengalami penyiksaan atau kekerasan, tidak manusiawi atau merendahkan. Meskipun Konstitusi tidak secara spesifik menyebutkan pemotongan alat kelamin wanit, pasal 32 mengacu pada praktek berbahaya yang erat kaitannya dengan 'Hak-Hak Perempuan dan Anak', di mana Negara berkewajiban untuk mempromosikan hak-hak perempuan melalui tindakan afirmatif, memerangi adat istiadat dan tradisi berbahaya yang merusak martabat dan status perempuan  serta melindungi hak-hak anak yang telah tercantum dalam konvensi internasional dan regional yang diratifikasi.

Selain itu, ada beberapa hukum yang melindungi wanita Sudan dari praktek pemotongan kelamin yang tercantum dalam Hukum Pidana 1991 yang dikeluarkan oleh Hukum Kemanusiaan Internasional serta Undang-undang Anak yang dikeluarkan Sudan:

Hukum Pidana 1991 ayat 138 mendefinisikan 'luka' yang ditimbulkan pada orang lain (baik disengaja atau tidak disengaja) yang membuat hilangnya organ atau indera akan dianggap sebagai pelanggaran. Di mana pada ayat 142 mendefinisikan arti kata 'luka' diinetifikasi sebagai perilaku yang menyebabkan rasa sakit pada orang lain akan dianggap sebagai bentuk pelanggaran.

Undang-Undang Anak - Bab II, pasal 5 disebutkan bahwa wajib melindungi anak-anak (di bawah 18 tahun) dari segala bentuk kekerasan, bahaya dan penyalahgunaan fisik dan psikologis. Di mana pada sub-bagian 2 pasal ini menyebutkan bahwa  "Undang-Undang memastikan perlindungan anak, baik laki-laki maupun perempuan, terhadap semua jenis dan bentuk kekerasan, baik itu cedera, perlakuan tidak manusiawi, pelecehan fisik, etika atau seksual, serta bentuk eksploitasi anak lainnya. Penyusunan undang-undang ini dimulai pada tahun 2007, dan pada tahun 2009 diusulkan untuk termasuk Pasal 13 yang secara eksplisit akan mengkriminalisasi semua bentuk pemotongan kelamin wanita. Namun, mengikuti representasi berikutnya oleh para pemimpin agama, mengklaim pasal ini bertentangan dengan hukum syariah, sehingga presiden Sudan memerintahkan pencopotan pasal ini.

UNICEF sebagai lembaga internasional mendukung gerakan pemerintah transisi untuk mengkriminalisasi pemotongan alat kelamin perempuan di Sudan. Perubahan atas Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 141 disahkan oleh Dewan Kedaulatan dan Menteri Sudan pada 22 April. Semua amandemen yang diusulkan oleh Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Anak (NCCW) sejalan dengan visi UNICEF untuk mempromosikan hak-hak anak juga disahkan. Dengan bantuan UNICEF, NCCW, perempuan dan advokat anak, donor termasuk bantuan Inggris dan pemerintah Swedia, badan-badan PBB, organisasi internasional dan nasional, organisasi berbasis masyarakat dan anggota masyarakat, ikut bergabung dengan gerakan Saleema sebagai bentuk aksi menghentikan praktek pemotongan kelamin wanita.