Jelaskan Dihadang Demokrasi Terpimpin dari Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958

Meskipun telah diperkenalkan via UU No. 1/1957, pada akhirnya Pilkada langsung di masa itu tidak pernah terwujud. Kekecewaan atas karut marutnya politik kepartaian di Jakarta diakhiri Presiden Sukarno dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan itu, UUDS 1950 tidak berlaku lagi dan UU No. 1/1957 pun menjadi tidak relevan. Sebagai tindak lanjut penerapan UUD 1945, Presiden menerbitkan Penetapan Presiden No. 6/1959. Dalam penetapan Presiden itu diatur bahwa kepala daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri berdasarkan calon yang diusulkan DPRD. Disebutkan pula bahwa Presiden atau Menteri Dalam Negeri juga bisa mengangkat kepala daerah tanpa pencalonan. Di samping itu, peran DPRD dalam peraturan ini juga dibatasi. Mereka hanya berwenang untuk mengajukan calon Kepala Daerah. “DPRD juga tidak dimintai pertimbangan-pertimbangan. Bahkan, DPRD tidak memiliki akses untuk meminta penjelasan manakala calon yang diajukan ditolak Presiden atau Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah," terang Joko J. Prihatmoko (hlm. 57).

Di lain pihak, keterlibatan militer justru menguat. Dalam penjelasan pasal-pasal Penetapan Presiden No. 6/1959 disebut bahwa pengangkatan seorang kepala daerah memperhatikan pertimbangan instansi sipil negara dan juga instansi militer. Kondisi ini menjadikan kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat, alih-alih pejabat publik yang bertanggung jawab kepada rakyat. Kondisi ini belangsung terus hingga rezim Soeharto berkuasa. Elan untuk demokratisasi daerah baru benar-benar terwujud setelah reformasi bergulir.