Jelaskan Prinsip-Prinsip Paris dari Global Alliance of National Human Rights Institutions

Prinsip-Prinsip Paris (Prinsip-Prinsip yang Berkaitan dengan Status Institusi Nasional Hak Asasi Manusia) dikembangkan pada lokakarya internasional yang disponsori oleh PBB yang diadakan di Paris pada bulan Oktober 1991 dan berhasil mempertemukan perwakilan dari lembaga-lembaga hak asasi manusia nasional (NHRI) yang ada. Tujuan diadakannya lokakarya internasional tersebut adalah untuk meninjau dan memperbarui informasi mengenai institusi-institusi nasional hak asasi manusia yang ada. Para peserta terdiri dari perwakilan dari pemerintah, PBB dan badan antarpemerintah, lembaga hak asasi manusia regional dan LSM dan lembaga penelitian.

Para peserta NHRI ingin menyepakati pernyataan prinsip-prinsip yang akan menetapkan standar minimum internasional untuk pembentukan dan pengoperasian NHRI. Mereka merancang, merundingkan, dan mengadopsi Prinsip-Prinsip Paris. Kemudian, Prinsip-Prinsip Paris dengan cepat mendapat dukungan luas dalam sistem hak asasi manusia PBB. Prinsip-Prinsip Paris disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 1992. Kemudian pada Juni 1993, Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia Wina mendesak pembentukan NHRI baru sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris. Pada Desember 1993, Prinsip-Prinsip Paris disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 48/134 20 Desember 1993.

Saat ini, PBB sangat mendorong semua negara untuk membentuk atau memperkuat NHRI sesuai dengan Prinsip-Prinsip Paris. Dorongan ini ditemukan dalam resolusi Dewan Hak Asasi Manusia dan Majelis Umum PBB, dalam rekomendasi dari Tinjauan Berkala Universal dan badan pemantau perjanjian, dan dalam laporan prosedur khusus.