Jelaskan Hak penyandang disabilitas dari Hak asasi manusia di Jepang

Diperkirakan terdapat 3,4 juta orang di atas usia 18 tahun dengan cacat fisik dan sekitar 3 juta dengan cacat mental. Meskipun pada umumnya tidak mengalami diskriminasi terbuka dalam pekerjaan, pendidikan, atau dalam penyediaan layanan negara lainnya, penyandang disabilitas menghadapi akses terbatas pada transportasi umum, pendidikan umum "arus utama", dan fasilitas lainnya. Panel Perundingan tentang Ketenagakerjaan Cacat, yang beroperasi di dalam Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Sosial, telah mengamanatkan bahwa perusahaan swasta dengan 300 atau lebih karyawan mempekerjakan proporsi minimum tetap penyandang disabilitas. Hukuman untuk ketidakpatuhan adalah denda.

Undang-undang tidak mengamanatkan aksesibilitas ke gedung bagi penyandang disabilitas; namun, undang-undang tentang standar konstruksi untuk fasilitas umum memungkinkan operator rumah sakit, teater, hotel, dan perusahaan serupa untuk menerima pinjaman berbunga rendah dan manfaat pajak jika mereka membangun pintu masuk dan lift yang lebih luas untuk mengakomodasi penyandang disabilitas.

Undang-Undang untuk Mempromosikan Pekerjaan Orang Cacat termasuk mereka yang cacat mental. Undang-undang tersebut juga melonggarkan persyaratan perizinan untuk pusat dukungan masyarakat yang mempromosikan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan memperkenalkan subsidi pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas mental dalam pekerjaan paruh waktu. Pada tahun 2003, pekerja penyandang disabilitas yang dipekerjakan oleh perusahaan swasta rata-rata berjumlah 1,5% dari total jumlah karyawan tetap, sedikit lebih rendah dari angka yang ditetapkan secara hukum sebesar 1,8%. Sementara hampir 70% perusahaan besar (1.000 atau lebih karyawan) gagal mencapai tujuan ini, beberapa perusahaan besar memiliki divisi khusus untuk pekerja penyandang disabilitas, termasuk Omron, Sony, dan Honda. Sebagai contoh, 80% dari 82 staf pabrik Omron di Kyoto memiliki disabilitas, dengan mayoritas memiliki disabilitas berat. Karyawan ini memperoleh rata-rata 3 juta yen per tahun, yang di atas upah minimum.

Pada akhir tahun 2002, semua pemerintah prefektur dan 91,5% pemerintah kota setempat telah mengembangkan rencana dasar untuk warga penyandang disabilitas. Pada bulan Juni, Hukum Dasar Penyandang Disabilitas direvisi, mewajibkan semua kotamadya untuk menyusun rencana formal bagi penyandang disabilitas.

Sejak Juni 2015, Jepang telah meratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tetapi tidak menandatangani atau meratifikasi Protokol Opsional Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas.