Jelaskan Literasi keuangan di Indonesia dari Literasi keuangan

Di Indonesia, selama bulan Oktober, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan menggelar kegiatan tahunan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada produk dan layanan keuangan sehingga masyarakat memiliki akses ke produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Kerjasama antara OJK dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) melahirkan empat program peningkatan inklusi dan literasi keuangan berikut.

Kampanye Simpanan Pelajar (SimPel dan SimPel iB) Goes to School: merupakan kampanye atas produk tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Simpanan Pemuda dan Mahasiswa (SiMuda): merupakan tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun yang dilengkapi dengan fitur produk asuransi dan/atau investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia.

Reksa Dana Syariahku (SAKU): merupakan program investasi syariah untuk pelajar dan mahasiswa yang bersifat massal dengan persyaratan yang mudah dan sederhana.

Reksa Dana Mini Mart: merupakan program penjualan reksa dana dengan mudah melalui jaringan minimarket. Pembayaran reksa dana dapat dilakukan dengan berbagai alternatif, baik secara tunai maupun non tunai.

Saat ini literasi keuangan semakin mendapat perhatian di banyak negara maju. Hasil riset secara umum menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang rendah masih terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini merupakan masalah yang cukup serius karena literasi keuangan berpengaruh positif terhadap inklusi dan perilaku keuangan.

Menurut survei dari OJK pada tahun 2013, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori.

Well literate (21,84%) adalah tingkat literasi keuangan yang terbaik. Masyarakat yang termasuk kategori well literate adalah mereka yang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. Pengetahuan dan keyakinan akan produk dan jasa keuangan tersebut meliputi fitur, manfaat dan risiko serta hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Masyarakat yang well literate juga memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Sufficient literate (75,69%) adalah tingkat literasi keuangan dengan pengetahuan yang cukup. Kategori ini merupakan yang terbesar jumlahnya dibandingkan kategori lain. Masyarakat yang tergolong sufficient literate memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan seperti halnya masyarakat yang well literate. Perbedaannya terletak pada keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan, di mana masyarakat yang well literate memiliki keterampilan finansial yang lebih baik.

Less literate (2,06%) adalah tingkat literasi dengan pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan yang masih kurang.

Non literate (0,41%) adalah tingkat literasi terburuk. Masyarakat yang termasuk kategori non literate tidak memiliki pengetahuan, keyakinan dan keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Tantangan literasi keuangan di Indonesia

Perkembangan industri keuangan modern perlu diikuti dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat. Namun pengembangan literasi keuangan di Indonesia juga memiliki tantangan sebagai berikut.

Tantangan demografi: masalah perbedaan agama, bahasa, suku, budaya, tingkat ekonomi dan pendidikan masyarakat yang berbeda di masing-masing wilayah di Indonesia.

Tantangan geografis: Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dan masih ada wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Akses internet yang belum merata hingga ke daerah-daerah terpencil menyebabkan timbulnya kesenjangan literasi antara masyarakat kota dan desa. Dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 21 provinsi memiliki indeks literasi keuangan di bawah indeks literasi nasional.

Literasi keuangan, inklusi keuangan, dan edukasi keuangan

Literasi keuangan berkaitan erat dengan inklusi keuangan dan edukasi keuangan.

Inklusi keuangan dapat diartikan sebagai kondisi di mana individu atau bisnis memiliki akses ke berbagai produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Akses ke berbagai produk dan layanan keuangan ini dapat memfasilitasi kebutuhan individu, keluarga atau bisnis untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti kredit pengembangan usaha, asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, dana pendidikan dan sebagainya hingga mempersiapkan dana darurat,.

Inklusi keuangan bukan hanya tentang ketersediaan akses melainkan terletak pada pemanfaatan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat. Supaya masyarakat tertarik dan mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan sesuai kebutuhan, masyarakat harus melek keuangan atau memiliki literasi keuangan yang baik.

Menciptakan masyarakat yang melek keuangan perlu edukasi keuangan yang dirancang secara serius dan sistematis untuk seluruh lapisan masyarakat, baik yang hidup di kota atau desa, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, tua atau muda dan di berbagai jenjang pendidikan.

Program literasi keuangan di berbagai negara

Jika di negara-negara berkembang program literasi keuangan lebih banyak ditujukan untuk masyarakat miskin dan kurang beruntung, program literasi keuangan di negara-negara maju menargetkan orang-orang dari berbagai kelompok masyarakat.

Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika (APMEA)

Peningkatan literasi keuangan untuk konsumen perempuan di Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika yang terdiri atas manajemen keuangan dasar dan perencanaan keuangan serta investasi.