Tolong jelaskan mengenai Kontroversi dari Pemilihan umum Bupati Puncak Jaya 2017

Seluruh anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya yang menjadi penyelenggara Pilbup Puncak Jaya 2017 dijatuhi sanksi peringatan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Setelah diadukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Yustus Wonda-Kirenius Telenggen, ke DKPP dan kemudian mendapatkan sanksi peringatan, seluruh anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya kemudian diberhentikan sementara oleh KPU Provinsi Papua. Penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) dalam Pilbup Puncak Jaya 2017 bahkan diambil alih oleh KPU Provinsi Papua sebagai tindak lanjut dari putusan sela Mahkamah Konstitusi. Putusan DKPP ditetapkan pada 8 Juni 2017, sedangkan pengambilalihan tugas dan wewenang oleh KPU Provinsi Papua ditetapkan pada 12 April 2017. Berikut adalah penyelenggara pemilu yang dijatuhi sanki oleh DKPP.

Jennifer Darling Tabuni (Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

Beleki Gire (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

Rainus Murib (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

Emaus Wonda (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

Ipius Wonda (Anggota KPU Kabupaten Puncak Jaya)

Denio Wonda (Ketua merangkap Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)

Paul Rumbekwan (Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)

Epius Kogoya (Anggota Panwaslu Kabupaten Puncak Jaya)