Wakil Tinggi Mahkota di Negara Pasundan itu apa sih?

Wakil Tinggi Mahkota di Negara Pasundan () berdiri sejak 1 April 1949. Kedudukan jabatan tersebut terjadi dalam kondisi peralihan.

Wakil Tinggi Mahkota di Negara Pasundan mempunyai peranan dalam mencegah ancaman bahaya dari Pemerintah Federal Sementara, karena kedudukannya berasal dari utusan Pemerintah Federal Sementara. Segala utusan yang berasal dari Wakil Tinggi Mahkota dapat dijadikan sebagai pelindung golongan minoritas dan juga pelindung golongan yang berasal dari Belanda.

Hubungan Pemerintah Federal Sementara menyebabkan terjadinya perselisihan yang bersifat politis dan teknis, terhadap pemberian kekuasan antara Pemerintah Central dan Negara. Pada saat itu juga terdapat anggapan bahwa Pemerintah Central Sementara merupakan musuh dari pembentukan Negara Indonesia Serikat. Datangnya Belanda dan sekutunya ke Indonesia, memicu kegaduhan baru terhadap masyarakat Indonesia yang seharusnya sudah terbebas dari penjajahan yang telah dilakukan Belanda dan Jepang. Hal ini memicu revolusi kemerdekaan Republik Indonesia yang dilakukan masyarakat Indonesia. Terdapat strategi yang efektif dalam menghadapi kedatangan Belanda dan sekutunya ke Indonesia, seperti dengan cara bertempur ataupun ditempuh dengan cara berdiplomasi.

Perundingan antara Belanda dan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, tidak sepenuhnya diakui oleh Pemerintah Belanda di Den Haag, dan juga pemerintah Hindia Belanda di Brisbane. Pemerintah Belanda menganggap bahwa kemerdekaan yang terjadi adalah pemberian dari Pemerintah Jepang. Pada saat itu Belanda tidak akan melakukan perundingan dengan Indonesia terkait pengakuan kemerdekaan. Van Mook yang berasal dari pihak Belanda, mengetahui bahwasanya Indonesia akan mengadakan Konferensi Kerajaan (Rijks Conderentie) antara pihak pemerintah Indonesia dan pihak pemerintah Belanda. Tindakan Van Mook mendapat kecaman dari Pemerintah Belanda, karena melakukan pertemuan dengan pemerintah Indonesia. Inggris yang sudah mendukung kemerdekaan Indonesia dan sudah mengakui secara de facto, mengirimkan Sir Archibald Clark Kerr untuk mendorong keluarnya dasar perundingan dengan Republik.