Jelaskan Rezim Kolonel (1967–1974) dari Sejarah Undang-Undang Dasar Yunani

Pada tanggal 21 April 1967, terjadinya kudeta yang dilakukan oleh para perwira sayap kanan sehingga menyebabkan terbentuknya kediktatoran yang disebut Rezim Kolonel. Upaya kudeta balasan yang dilakukan oleh Raja Konstantinus II pada Desember 1967 gagal, sehingga menyebabkan Raja meninggalkan Yunani. Sehingga terjadinya kekosongan pemerintahan akibat tidak adanya kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, Dewan Revolusi yang terdiri dari Stylianos Pattakos, Georgios Papadopoulos, dan Nikolaos Makarezos membuat Resolusi yang kemudian diterbitkan dalam Lembaran Negara dan mengangkat anggota lain dalam administrasi militer, Mayor Jenderal Georgios Zoitakis, sebagai Wali Negara. Zoitakis kemudian menunjuk Papadopoulos sebagai Perdana Menteri. Kemudian, undang-undang dasar yang baru disahkan berdasarkan hasil referendum pada tahun 1968. Raja Konstantinus II secara resmi dipertahankan sebagai kepala negara, meskipun Raja tidak diizinkan untuk kembali ke Yunani hingga terlaksananya pemilihan umum parlemen yang baru, kecuali pemerintah memanggilnya lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Banyaknya jaminan hak-hak sipil yang ditangguhkan dan pemilihan umum parlemen yang ditunda hingga "Revolusi 21 April" (sebutan untuk kudeta tersebut) telah mereformasi "mentalitas Yunani."

Lima tahun kemudian, Papadopoulos menghapuskan monarki dan mendeklarasikan Yunani sebagai republik dengan dirinya sebagai Presiden. Referendum yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1973 secara resmi menghapuskan bentuk monarki. Kemudian, undang-undang dasar yang baru dirancang, yang memberikan Presiden yang dipilih secara langsung dengan kekuasaan yang seluas-luasnya. Pada tanggal 25 November 1973, terjadinya kudeta yang menyebabkan digulingkannya Papadopoulos dan Junta Militer tetap mempertahankan bentuk republik hingga runtuhnya Rezim Kolonel setelah terjadinya Krisis Siprus pada Agustus 1974.