Jabarkan Zaman kolonial Belanda dari Kerajaan Kaimana

Pada tahun 1808, Nduvin diangkat sebagai raja Sran ke IV. Pada waktu itu, pusat Kerajaan Sran masih berkedudukan di Pulau Adi. Raja Nduvin memindahkan pusat pemerintahan kerajaannya dari Borombow di Pulau Adi ke E'man atau Kaimana. Nduvin menikah dengan putri Wai dari Bonggofut. Putri tersebut bermarga Ai dan berasal dari Gunung Natau di Franyau yang bernama Mimbe Werifun. Nduvin memiiki seorang anak bernama Nawaratu, atau Naro'e. Disamping Naro'e, Raja Nduvin masih memiliki keturunan dari Umburauw kampung Bahumia dan Ubia Sermuku.

Perjanjian yang ditanda tangani oleh Belanda dan kerajaan Maluku pada tahun 1824 itu berisi bahwa Irian Barat secara resmi diakui sebagai daerah kekuasaan Sultan Tidore (Kamma, 1981). Sebagai tindak lanjut perjanjian tersebut, pada tahun 1828, Belanda membangun benteng di teluk Triton di kaki gunung Lemansiri di Lobo (Namatota), Kaimana. Benteng ini diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1828 dengan nama “Fort Du Bus”. Upacara peresmian dihadiri oleh orang Belanda dan juga warga lokal. Seusai upacara dilakukan penandatanganan surat perjanjian yang ditandatangani oleh Sendawan (raja Namatota), Kassa (raja Lakahia) dan Lutu (orang kaya Lobo dan Mawara). Ketiga raja ini oleh Belanda masing-masing diberi surat sebagai kepala daerah, berikut tongkat kekuasaan berkepala perak. Selain ketiga kepala daerah ini, diangkat pula 28 kepala daerah bawahan (Koentjaraningrat, 1992). Dengan demikian raja Sran Kaimana menjadi kepala daerah bawahan dari Kerajaan Namatota. Selama beberapa tahun berikutnya, Nduvin lebih memfokuskan perhatiannya untuk melawan ekspedisi hongi, sampai pada tahun 1898, Raja Nduvin wafat.

Ia digantikan anaknya Naro'e yang dinobatkan sebagai raja dengan gelar Rat Sran Kaimana V. Namun pada tahun 1898 setelah Nieuw Guinea dinyatakan sebagai milik Belanda, terjadi berbagai perubahan politik yang menyebabkan banyak terjadi perubahan dalam tatanan wilayah kekuasaan raja Kaimana yang berdampak semakin turunnya kekuasaan raja. Raja berkuasa atas rakyatnya, namun raja maupun rakyatnya berada di bawah kekuasaan Belanda dan harus tunduk pada aturan Belanda. Dalam tahun 1898, parlemen Belanda mensahkan pengeluaran anggaran sebanyak ƒ115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Nieuw Guinea. Pemerintah Belanda membagi dua bagian daerah Nieuw Guinea, bagian utara dinamakan Afdeeling Noord Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Manokwari, lalu bagian Barat dan Selatan dinamakan Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea dengan kontrolir ditempatkan di Fakfak (Koentjaranigrat, 1992). Kondisi geografis dan minimnya alat transportasi, menyebabkan banyak daerah di Afdeeling West en Zuid Nieuw Guinea yang penduduknya belum mengetahui kalau pemerintah Belanda sudah menguasai daerah tersebut.

Raja Naro'e sebagai raja Kaimana pada saat itu pun belum mengetahui hal itu, sehingga ia tetap melakukan ekspansi wilayah kerajaannya ke arah barat dan timur melalui perkawinan di kawasan Teluk Berau. Keluarganya antara lain Fimbay dan Refideso di Miwara. Di Uduma dengan keluarga Kamakula, di Teluk Bicari dengan keluarga Nanggewa, Nambobo serta keluarga Ai dan di kawasan Mbaham Iha dengan Boki Sekar. Disamping itu ia juga melakukan perang dengan melakukan ekspedisi hongi untuk membebaskan daerah kekuasaannya yang diekspansi oleh pihak lain dengan pasukannya yang bernama Sabakor. Ia menikahkan anak perempuannya Koviai Bata dengan Lakatei yang kemudian menjadi raja Wertuar. Ia juga membangun hubungan kekeluargaan dengan raja Namatota. Anak perempuan lainnya yang bernama Sekar Bata dinikahkan dengan Lamora, raja Namatota, disini Naro'e menganggap Sran bukan lagi bawahan Namatota. Disamping itu cucu perempuannya dinikahkan dengan seorang Pangeran Kerajaan Fer di Langgiar (Nuhu Yuut). Gambaran mengenai pernikahan ini sangat jelas memperlihatkan usaha raja Naro'e untuk memperluas pengaruh kerajaannya, melalui hubungan kekerabatan.

Pada tahun 1912, raja Naro'e berangkat ke Teluk Bintuni, bertemu dengan Kapten Keyts yang memberitahunya bahwa Pemerintah Hindia Belanda sudah secara resmi mendirikan pemerintahan di Papua. Raja Naro'e menyatakan protes dan nampaknya sangat kecewa dengan tindakan sewenang-wenang Belanda yang mengklaim Papua sebagai miliknya tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Akibat kekecewaan ini, ia tidak mau kembali lagi ke kota kerajaannya. Raja Naro'e memilih tinggal di daerah Kokas dan Babo selama 10 tahun (Renaissance Nusantara, 2009). Untuk sementara pemerintahan kerajaan Sran Kaimana dijalankan oleh putranya Achmad Aituarauw. Tahun 1922, Raja Naro'e kembali ke Kaimana, dan memerintahkan putranya Ahmad Aituarauw untuk menata ibu kota kerajaan, dengan membuka jalan-jalan, menerima pedagang-pedagang, dan membuka perkebunan kelapa di Kaimana, Sararota, Nusa Venda, Nanesa, Bitsyari, dan Lobo. Rakyat pun diperintahkan untuk membuka kebun-kebun kelapa, pala, dan lain sebagainya. Pada tahun 1923 Raja Naro'e meninggal dunia dan dikuburkan di samping masjid kerajaannya (masjid Raya) di Kota Kaimana.

Naro'e digantikan oleh putranya Ahmad Aituarauw, pemerintah Hindia Belanda melalui raja Namatota, memberi tanggung jawab kepada raja Kaimana Ahmad Aituarauw untuk menjaga keamanan di wilayah Kaimana. Untuk melegalitas tugas raja Kaimana tersebut, pemerintah Belanda mengangkatnya dengan gelar “Raja Komisi Kaimana”. Ia memerintah dari tahun 1923 hingga tahun 1966 (wawancara La Aga Samay). Raja Ahmad cukup ahli dalam bidang pertanian dan perdagangan, serta menjalankan pemerintahannya dengan baik. Raja Achmad Aituarauw menyatakan kooperatif terhadap Belanda, dengan syarat bahwa Raja tetap mengurus rakyatnya dan budaya serta adat istiadat, pengangkatan kepala kampung oleh raja, pajak belasting harus sepengetahuan raja dan tidak akan saling menyerang serta urusan pertahanan terhadap serangan dari luar menjadi tanggung jawab Belanda. Belanda menyetujui syarat tersebut sehingga terjalin kerjasama, raja Achmad Aituarauw lalu menerima “peningen recognitie” sebesar ƒ40 per-bulan (ANRI: Memorie van Overgave L.L.A. Maurenbrecher, 1953). Pada tahun 1930, raja Achmad Aituarauw juga memperoleh penghargaan dari Kerajaan Belanda berupa bintang Oranje van Nassau (Renaissance Nusantara 2009).