Jabarkan Komunis awal dari Hukuman mati di Tiongkok

Komunis, berjuang untuk kekuatan militer dari basis pedesaan mereka, sebelum tahun 1949 mencoba untuk merancang strategi untuk membangun negara pusat yang kuat. Kebutuhan untuk mengontrol suaka teritorial sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap hukum dan penggunaan hukuman mati. Kelangsungan hidup Partai sebagai gerakan revolusioner yang bertahan bergantung pada kontrolnya atas wilayah-wilayah ini. Selama tahun-tahun yang didominasi perang di era Republik ketika kedua belah pihak dengan gigih memperebutkan kekuasaan, Komunis, seperti Guomindang, juga menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan untuk menekan oposisi. Pada awal pemberontakan petani tahun 1927 di Hailufeng Soviet di Guangdong provinsi, Komunis mengizinkan petani untuk secara bebas mengeksekusi kontrarevolusioner. Di bawah sistem Soviet Cina, pemerintah di tingkat kabupaten, distrik, dan kotapraja semuanya memiliki komite atau pejabat yudisial untuk menangani litigasi dan mengadili kontrarevolusi.  Satu sumber Komunis melaporkan bahwa 1.822 tuan tanah dieksekusi hanya dalam beberapa bulan. Dalam banyak kasus, terdakwa dibunuh di tempat sebelum bersorak-sorai di pertemuan anti-kontrarevolusioner.

Antara tahun 1927 dan 1933, Partai Komunis terpecah-pecah oleh pertikaian internal, diburu oleh Guomindang, dan dialihkan dari tugas menetapkan kebijakan hukum terpadu. Oleh karena itu, pendekatan partai terhadap hukuman mati terutama dibentuk oleh persaingannya dengan Guomindang dan perhatian utamanya dalam merebut dan mempertahankan wilayah. Dengan demikian, ia mendefinisikan istilah "kontrarevolusioner" cukup luas untuk mencakup berbagai musuh berdasarkan kelas ekonomi, partai politik, atau tindakan nyata terhadap Partai Komunis. Orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya ditembak, meskipun dalam beberapa kasus praktik tradisional memutilasi tubuh dengan pemenggalan kepala digunakan.

Undang-undang pidana Republik Soviet Cina hampir tidak ada sebelum tahun 1933. Pada tahun 1933, ancaman Guomindang yang lebih kuat mengharuskan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kontra-revolusioner dan penjahat lainnya. Cara sebelumnya yang memerlukan persetujuan atasan sebelum melaksanakan hukuman mati dinyatakan tidak tepat. Kader tingkat bawah dengan tersangka atau pelatihan peradilan terbatas, oleh karena itu, didelegasikan diskresi untuk mengeksekusi penjahat tanpa sarana pemeriksaan ulang terhadap fakta. Selain itu, hak banding dipersingkat dari empat belas hari menjadi tujuh hari. Selanjutnya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh organ-organ peradilan semakin digantikan oleh Biro Keamanan Politik yang diberi hak untuk menangkap dan menahan tersangka, melakukan persidangan massal, dan bahkan mengeksekusi pelanggar tanpa persetujuan pengadilan. Komunis membenarkan perubahan ini dengan menjelaskan bahwa ketika mereka berada dalam bahaya tertentu, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan oposisi politik.

Sejak tahun 1934 dan seterusnya, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menunjukkan penghinaan yang kuat terhadap undang-undang dan peraturan, memperingatkan kader-kader lokal untuk tidak membiarkan perjuangan melawan kontra-revolusioner dibatasi oleh pertimbangan hukum. Semakin, emosi massa daripada prosedur hukum memicu pengadilan publik, yang secara seragam menetapkan hukuman mati sebagai hukuman. Begitu para pemimpin telah menundukkan hukum pada tuntutan revolusi, teror dilepaskan di zona perang dan daerah perbatasan yang dipegang dengan lemah. Komunis mulai menahan ekses-ekses revolusioner ini ketika kemenangan sudah dekat pada akhir tahun 1948. Arahan kebijakan dan proklamasi berbicara tentang memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. Para pemimpin komunis mulai meresmikan dan mengatur prosedur pengadilan dan melarang hukuman fisik dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Namun, di daerah-daerah yang terlibat dalam gerakan fanshen land reform, kantor komisaris masih dapat memberikan wewenang kepada kader tingkat yang lebih rendah untuk melakukan eksekusi segera atas persetujuan hakim kotapraja.

Penerapan hukuman mati pada masa RRC

Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis kembali menghadapi krisis ekonomi yang parah, konflik internal yang memecah belah baik di dalam Partai maupun dari lawan di luar rezim, dan pergeseran keberpihakan kebijakan luar negeri. Salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk melawan oposisi ini adalah sistem pengadilan massal di tempat yang menyebabkan hukuman mati segera dilaksanakan. Meski dipropagandakan dari pemerintah pusat, eksekusi ini didorong oleh aturan massa dan kader individu yang menganggap kebijakan itu perlu untuk mengatasi kekuatan elit lokal yang masih mengakar dari tatanan sosial politik sebelumnya. Kampanye Reformasi Tanah berdarah tahun 1949-1951, yang menyebabkan pengadilan dan eksekusi mungkin satu juta orang, menggambarkan teror tak terkendali yang dapat dilepaskan selama hiruk-pikuk revolusioner tersebut.

Selama reformasi tanah dan kampanye untuk menekan kontrarevolusioner yang diluncurkan pada bulan Februari 1951, kaum Komunis mencap tuan tanah, petani kaya, dan orang-orang dengan latar belakang kapitalis sebagai penentang rezim. Orang-orang yang dianggap sebagai agen Guomindang juga menjadi sasaran dan ditindas dengan kejam. Dengan menggunakan definisi yang sangat luas untuk mengidentifikasi kaum kontrarevolusioner, Partai memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh dan ancaman terhadap sistem yang ingin dibangunnya. Beberapa kampanye paling kejam diluncurkan setelah China masuk ke dalam Perang Korea pada akhir 1950. Partai, yang menyadari kemungkinan operasi sabotase oleh lawan politik, merasa perlunya kewaspadaan yang meningkat.

Menyusul relaksasi singkat dari kekerasan pada tahun 1956-57, kampanye "anti-kanan" pada tahun 1957-1958 secara sistematis melanjutkan pendisiplinan brutal para kritikus rezimnya. Pada Agustus 1957, pengadilan massal menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pemimpin gerakan mahasiswa di Wuhan. Eksekusi dilakukan dengan segera dan tanpa persetujuan Mahkamah Agung yang disyaratkan secara konstitusional. Dari Juli hingga Oktober, 400 eksekusi lain terhadap penentang Partai dilaporkan. Likuidasi fisik para kritikus yang relatif terbatas ini segera disertai dengan kampanye "pendidikan melalui kerja", yang memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk mengirim pelaku kriminal, kontra-revolusioner, dan "reaksioner" ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan untuk waktu yang tidak terbatas.

Sebagian besar kekerasan Pengawal Merah selama fase awal Revolusi Besar Kebudayaan Proletar ditujukan kepada para pengkritik dan penentang Mao, khususnya, daripada Partai pada umumnya. Mengikuti perintah Mao untuk menghancurkan Gongjianfa, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Pengawal Merah menyerang organ Keamanan Publik karena menyalahgunakan kekuasaan, mengambil posisi reaksioner, dan gagal melaksanakan garis massa. Mao membersihkan sejumlah besar kader tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam pidato kritik diri pada Januari 1967, Menteri Luar Negeri Chen Yi mengakui eksekusi pada paruh kedua tahun 1966 lebih dari 400.000 anggota "tim kerja," atau unit yang dikirim oleh Partai pusat dan provinsi kepemimpinan untuk menerapkan kebijakan Partai di antara penduduk. Tentara Pembebasan Rakyat mengawasi administrasi peradilan selama periode anarkis ini sampai tahun 1973, ketika normal tampaknya muncul kembali di arena hukum.