Jelaskan Fenomena deret tunggu dari Hukuman mati di Amerika Serikat

Sebelum pelaksanaan hukuman mati bagi narapidana, beberapa negara bagian Amerika Serikat menerapkan masa tunggu. Kasus hukuman mati yang mengalami masa tunggu dikenal dengan nama fenomena deret tunggu. Di negara bagian Virginia, fenomena deret tunggu terjadi pada kasus Soering v. Britania Raya yang hasil sidangnya diputuskan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Fenomena deret tunggu tidak sesuai dengan isi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia. Adanya fenomena deret tunggu dipandang sebagai tindakan melanggar pencegahan perbuatan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

Kasus Soering v. Britania Raya

Kasus Soering v. Britania Raya merupakan salah satu fenomena deret tunggu di Amerika Serikat. Kasus ini berlangsung pada tahun 1989. Narapidana bernama Soering terancam untuk menerima ekstradisi ke Amerika Serikat. Ekstradisi Soering bertujuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Keputusan pemerintah Britania Raya untuk menyerahkan dan mengestradisi Soering ke Amerika Serikat dapat melanggar Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Karenanya, diadakan permohonan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Eropa yang diajukan di hadapan Mahkamah Hak Asasi Manusia  Eropa. Putusan pengadilan ini juga dianggap sebagai upaya hukuman mati Soering di Amerika Serikat. Dalam ekstradisi, Soering akan dipindahkan ke negara bagian Virginia dan mengikuti yurisdiksi dari negara ini. Dalam sistem hukum Virginia, Soering dapat memperoleh kemungkinan atas ancaman pidana mati. Ini dikarenakan kasus yang diterimanya adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Komisi Hak Aasasi Manusia Eropa menganggap bahwa memperbesar peluang untuk menerima hukuman mati terhadap Soering merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, di Virginia berlaku sistem deret tunggu yang dapat memperbesar kemungkinan adanya penyiksaan atau perbuatan atau hukuman kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Komisi Hak Asasi Manusia Eropa memberikan 6 pertimbangan yang menjadi penguat pernyataan bahwa kasus Soering memenuhi karakteristik sebagai pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasu Manusia. Masing-masing ialah kondisi dari tempat penahanan atau lembaga pemasyarakatan, metode dalam pelaksanaan hukuman mati, waktu jeda dalam deret tunggu hukuman mati, gangguan jiwa dan fisik, kondisi diri terpidana dan ketidakseimbangan antara hukum yang diberikan dengan tindak pidana yang dilakukan.