Jelaskan Latar belakang dari Insiden Ningbo

Dinasti Ming menganggap Jepang sebagai negara pembayar upeti dalam tatanan Sinosentrisnya. Di bawah sistem itu, Jepang dapat memberikan upeti kepada istana kekaisaran Ming dan diberi penghargaan dalam bentuk hadiah oleh kaisar. Ini pada dasarnya pertukaran produk Jepang untuk barang-barang dari daratan Tiongkok dan menjadi satu-satunya bentuk hukum perdagangan yang saling menguntungkan antara Dinasti Ming dan Jepang selama larangan maritim Ming. Jepang diperbolehkan kota Ningbo sebagai pelabuhan masuk mereka ke wilayah Dinasti Ming dan hanya mereka yang memiliki perjanjian penghitungan yang diberikan oleh kaisar Ming, yang secara resmi diizinkan untuk melakukan perjalanan dan perdagangan dengan Dinasti Ming. Oleh karena itu, perdagangan Ming-Jepang disebut "perdagangan penghitungan" (勘合貿易, kangō bōeki dalam bahasa Jepang).

Penanganan penghitungan perdagangan di pihak Jepang adalah tanggung jawab "Raja Jepang", sebagaimana orang Dinasti Ming menyebut Keshogunan Ashikaga. Namun, setelah Perang Ōnin pecah di Jepang pada tahun 1467, shōgun Ashikaga menjadi tidak berdaya sehingga kontrol atas perdagangan dengan Dinasti Ming yang menguntungkan menjadi diperebutkan antara pengikut Ashikaga nominal klan Hosokawa di Kyoto dan klan Ouchi dari Yamaguchi.