Jelaskan Britania Raya dari Kebebasan akademik

Laporan Robbins tentang Pendidikan Tinggi, yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris dan diterbitkan pada tahun 1963, memberikan satu bab khusus, Bab XVI, tentang kebebasan Akademik dan ruang lingkupnya. Bab ini mendiskusikan secara rinci tentang pentingnya kebebasan akademisi itu melekat pada individu dan institusi pendidikan tinggi itu sendiri. Sejak jaman dulu sampai sekarang, banyak pemerintah yang tidak liberal yang ingin menyerang kebebasan berekspresi. Komite Robbins melihat perlindungan hukum yang diberikan kepada kebebasan akademik juga memberikan perlindungan bagi masyarakat secara keseluruhan dari kecenderungan meningkatnya serangan seperti itu.

Ketika pemerintah Margaret Thatcher berusaha menghapus banyak perlindungan hukum atas kebebasan akademik yang dianggap begitu penting oleh Robbins, dia frustrasi oleh amandemen terhadap undang-undangnya di House of Lords. Amandemen ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang Reformasi Pendidikan (Education Reform Act 1988) yang mengakui hak hukum akademisi di Inggris 'untuk mempertanyakan dan menguji pandangan konvensional yang diterima dan untuk mengajukan ide-ide baru dan pendapat kontroversial atau tidak populer tanpa menempatkan diri mereka dalam bahaya kehilangan pekerjaan atau kehilangan hak istimewa yang mungkin mereka miliki'. Prinsip-prinsip kebebasan akademik ini diartikulasikan dalam sebagian besar statuta-statuta universitas di Inggris. Profesor Kathleen Stock dari University of Sussex mengundurkan diri dari posisinya karena kontroversi dari mahasiswa dan media mengenai pandangan transfobianya. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Komisi Persamaan dan Hak Asasi Manusia telah mengeluarkan sebuah panduan. Panduan ini memberikan prosedur terperinci bagi universitas dalam menentukan apakah acara tertentu dapat dilanjutkan atau tidak. Panduan ini juga menyediakan cara untuk mengurangi segala hambatan potensial untuk kebebasan berbicara sehubungan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Pedoman tersebut juga memperjelas persyaratan statuta universitas untuk memastikan mereka melindungi kebebasan berbicara di kampus, serta kepatuhan terhadap Strategi Pencegahan dan Undang-Undang Kesetaraan 2010. Pada tahun 2016, Warden dari Wadham College Oxford, seorang pengacara yang sebelumnya Direktur Penuntutan Umum, menunjukkan bahwa undang-undang strategi "Mencegah" anti-terorisme pemerintah Konservatif telah memberikan universitas 'tugas khusus yang harus dilaksanakan. ... untuk mencegah ekspresi pandangan yang tidak sesuai dengan hukum pidana'.