Gw mau tau Konsep Perlindungan Data dari Perlindungan data

Perlindungan terhadap hak dan data pribadi di Indonesia termuat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 28G ayat (1) , yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorang adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi. Dalam konteks Indonesia, Putusan No.5/PUU-VIII/2011, MK (Mahkaman Konstitusi) juga menulis bahwa right to privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia (derogable rights) dan cakupan dari right to privacy meliputi informasi atau right to information privacy, disebut juga data privacy (data protection). Peraturan delegasi dari Undang-Undang ITE, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, memuat definisi data pribadi yaitu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya (Pasal 1 angka 27).

Hukum hak asasi international telah menyoroti privasi digital.  Pada Sidang Umum PBB 2013, negara-negara anggota menyepakati adanya hak untuk privasi. Negara-Negara anggota diminta untuk transparan dan bertanggung jawab Ketika mengumpulkan data pribadi. Negara lain seperti Australia dan Singapura juga telah menetapkan peraturan mengenai privasi. Australia menetapkan Privacu Act pada 1988 dan Singapura menetapkan Personal Data Protection Act pada 2012. Sementara Uni Eropa mempunyai General data Protection Regulation (GDPR) pada 2018. Berend van der Eijk menjelaskan mengenai prinsip transparansi: bahwa warga memiliki hak untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadi mereka pada waktu tertentu dari data pelanggan perusahaan. Perusahaan juga diminta untuk transparan mengenai mengapa mereka mengumpulkan data dan bagaimana mereka akan menggunakannya. Perlindungan data personal yang ada dalam GDPR terkait masalah ras, etnis, politik, kesehatan, gender, dan seksualitas yang berlaku.

Secara umum, prinsip mengenai pengaturan perlindungan data utamanya data pribadi bisa mengacu pada 6 prinsip Personal Personal Data Privacy Ordinance of 1995 (PDPO) Hong Kong :

Batasa Pengumpulan Data Pribadi, Pengumpulan data pribadi terbatas pada pengumpulan data pribadi secara sah untuk tujuan yang secara langsung berhubungan dengan fungsi dari pengumpul.

Penggunaan dan Pengungkapan Data Pribadi, Prinsip ini membatasi pengungkapan data pribadi hanya untuk atau secara langsung berhubungan dengan tujuan awal pengumpulan data pribadi tersebut, atau apabila subjek data menyatakan persetujuan.

Kewajiban Kualitas Data dan Pemberian Saran kepada Pihak Ketiga, Prinsip ini mewajibkan seluruh langkah yang mungkin diambil untuk menjamin akurasi data pribadi (dengan mempertimbangkan tujuan penggunaan dan setiap tujuan yang langsung berhubungan), dan untuk menghapus atau tidak menggunakan data yang tidak akurat.

Penghapusan dan Pemusnahan Data Pribadi, Berdasarkan prinsip ini, data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari jangka waktu yang diperlukan untuk pemenuhan tujuan (termasuk setiap tujuan yang langsung berhubungan) untuk tujuan tersebut data digunakan atau akan digunakan di masa depan.

Kewajiban Keamanan Data, Berdasarkan prinsip ini, pengelola data pribadi wajib melakukan setiap langkah yang memungkinkan untuk melindungi data pribadi dari akses yang tidak disengaja, atau pemrosesan, penghapusan, penghilangan, dan penggunaan tidak sah (tanpa hak).

Keterbukaan mengenai praktik-praktik, “Data User” harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa setiap orang (tidak hanya subjek data) dapat menentukan kebijakan dan praktik mengenai data pribadi, jenis data pribadi yang disimpan “Data User”, dan tujuan utama penggunaannya.

Prinsip mengenai pengaturan perlindungan data juga bisa mengacu pada EU GDPR artikel 5 yaitu:

Data pribadi harus diproses sesuai hukum, adil, dan transparan,

Diperoleh sesuai dengan tujuan penggunaannya, jelas, spesifik kecuali untuk kepentingan public, science dan riset.

Relevan dan terbatas sesuai dengan tujuan penggunaannya.