Saya mau tau Kaohsiung, 7 November dari Gerakan Stroberi Liar

Tuntutan mahasiswa dan tanggapan pemerintah

Protes duduk yang dipimpin mahasiswa dilakukan sebagai tanggapan atas insiden kekerasan polisi dan penyalahgunaan kekuasaan selama kunjungan Chen Yunlin ke Taiwan. Para pengunjuk rasa asli di Taipei mengeluarkan pernyataan dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Permintaan maaf publik oleh Presiden Ma Ying-jeou dan Perdana Menteri Liu Chao-shiuan atas pelanggaran polisi.

2. Pengunduran diri segera dari Direktur Jenderal Badan Kepolisian Nasional Wang Cho-chiun (za) dan Direktur Jenderal Biro Keamanan Nasional (Tsai Chao-ming [ja]).

3. Tinjauan segera dan amandemen Undang-undang Majelis dan Parade untuk memastikan hak berkumpul dan berekspresi secara damai.

Tanggapan pemerintah terhadap petisi Wild Strawberry termasuk tindakan berikut:

Pada 11 November 2008, Perdana Menteri Liu membuat pernyataan kepada Liberty Times yang mengatakan, "Saya tidak akan meminta maaf. Dengan hal semacam ini, Anda hanya perlu menunggu satu atau dua hari dan itu akan berlalu."

Presiden Ma Ying-jeou berbicara kepada para siswa pada 13 November 2008, mengatakan bahwa, sementara dia percaya ada ruang untuk perbaikan dalam penanganan Wang Cho-chiun dan Tsai Chao-ming tentang masalah pertemuan publik, dia tidak melihat alasan bagi mereka untuk mundur.

Pada 11 Desember 2008, para demonstran Wild Strawberry dan Tibet di Liberty Square dipaksa oleh polisi untuk meninggalkan lokasi karena tidak mematuhi Undang-undang Majelis dan Parade yang ada.

Pada tanggal 24 Desember 2008, versi amandemen dari Majelis dan Parade Act lulus tinjauan awal di Komite Administrasi Internal legislatif.

Versi amandemen undang-undang tersebut tetap kontroversial pada saat penyusunan pada Mei 2009. Perubahan yang diusulkan tidak memenuhi tuntutan mahasiswa untuk undang-undang di Taiwan yang menyerupai undang-undang majelis di negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang memberikan prioritas pada jaminan konstitusional hak untuk berkumpul secara damai dan kebebasan berbicara. Sementara amandemen yang diusulkan akan membuat undang-undang baru secara umum lebih permisif daripada yang dibuat selama periode darurat militer, proposal terus memberi polisi negara bagian kekuatan veto yang substansial atas konten dan lokasi demonstrasi warga.