Jelaskan Komite Penyelidikan Pers 1947 dari Hukum pers

Komite dibentuk untuk memeriksa undang-undang pers berdasarkan hak-hak dasar yang dirumuskan oleh Majelis Konstituante. Ini merekomendasikan pencabutan Undang-Undang Kekuatan Darurat India, 1931, amandemen dalam Pers dan Pendaftaran Undang-Undang Buku, modifikasi di Bagian 124-A dan 156-A dari IPC, antara lain.

Undang-undang Pers (Hal-hal yang Tidak Menyenangkan) 1951

UU tersebut disahkan bersamaan dengan amandemen Pasal 19 (2) UUD. Undang-undang tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menuntut dan mengorbankan keamanan untuk publikasi "hal yang tidak menyenangkan". Pemilik dan pencetak yang dirugikan diberi hak untuk menuntut pengadilan oleh juri. Itu tetap berlaku sampai tahun 1956.

Komisi Pers di bawah Keadilan Rajadhyaksha

Komisi tersebut pada tahun 1954 merekomendasikan pembentukan Dewan Pers Seluruh India, memperbaiki sistem jadwal halaman pers untuk surat kabar, melarang kompetisi teka-teki silang, mengembangkan kode iklan yang ketat oleh surat kabar, dan keinginan untuk mencegah konsentrasi kepemilikan surat kabar India.

Undang-undang lain yang disahkan termasuk Undang-Undang Penyerahan Buku dan Surat Kabar (Perpustakaan Umum), 1954; Jurnalis yang Bekerja (Kondisi Layanan) dan Undang-Undang Ketentuan Lain-Lain, 1955; Undang-Undang Surat Kabar (Harga dan Halaman), 1956; dan Undang-Undang Sidang Parlemen (Perlindungan Publikasi), 1960.