Jelaskan Lembaga pemasyarakatan; dari Kementerian Kehakiman Negara Pasundan

Perangkaan, tata usaha pengadilan, dan orang-orang hukuman;

Pengakuan perkumpulan-perkumpulan, dan pemberian persetujuan atas anggaran dasar perseroang-perseroan tersebut;

Perumusan undang-undang kemasyarakatan, perniagaan, hukum pidana, dan perdata.

Urusan-urusan tersebut sebelumnya ditangani oleh Departemen Yustisi di Jakarta, sehubungan dengan pelimpahan hak dan kewajiban kepada Kementerian Kehakiman Negara Pasundan, anggaran keuangan Departemen Yustisi tahun 1948 sebanyak ƒ1.090.150.

Penjelasan dan Pelaksanaan Kewajiban Kementerian

Berdasarkan Peraturan Yurisdiksi Negara Pasundan (Staatsblad 1948 No. 116), wewenang peradilan seluruhnya dipegang oleh Negara Pasundan, kecuali Hooggerechtshof atau Makhamah Agung, yang menjadi majelis pengadilan tertinggi untuk seluruh Republik Indonesia Serikat.

Kekuasaan lembaga pemasyarakatan yang dilimpahkan dari Pemerintah Umum, mengacu pada Stbl. 1948 No. 232 pasal 4:

Lembaga pemasyarakatan Cirebon dan Sukamiskin masih di bawah wewenang Pemerintah Umum;

Administrasi narapidana yang mendapatkan hukuman lebih dari satu tahun, dan pekerjaan statistik dipegang oleh Pemerintah Umum;

11 lembaga pemasyarakatan yang berada di ibu kota kabupaten Negara Pasundan berada di bawah wewenang negara. Diantaranya adalah Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Bogor, Sukabumi, Purwakarta, Cirebon (kecuali penjara baru), Majalengka, dan Indramayu.

Penerbitan "Berita Negara Pasundan" yang memuat pengumuman tentang undang-undang atau peraturan negara, dan penerbitan "Warta Resmi Pasundan" yang memuat pengumuman keputusan, angkatan, dan pengumuman negara. Penerbitan mengacu pada Peraturan Susunan Kenegaraan Pasundan pasal 60 ayat 2, yang mengharuskan mengumumkan undang-undang dan keputusan negara.