Jelaskan Sejarah dari Dewan Keamanan Nasional (Jepang)

Abe pertama kali berupaya untuk mendirikan Dewan Keamanan Nasional dalam perdana pertamanya pada tahun 2006-2007, tetapi upaya tersebut terhenti pada Januari 2008 ketika ia mengundurkan diri dari jabatannya. Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang untuk membentuk Dewan tersebut pada 7 November 2013, dan Dewan Penasihat menyusul pada 27 November.

Dewan ini memiliki penasihat keamanan nasional tersendiri untuk Perdana Menteri, dan dikelola oleh sekitar 60 pejabat dari Kementerian Urusan Luar Negeri dan Pertahanan. Terdapat enam tim yang menangani berbagai bidang masalah, masing-masing dikepalai oleh pejabat setara dengan kepala divisi tingkat menteri. Salah satu fungsi utamanya adalah konferensi rutin dengan Perdana Menteri, Kepala Sekretaris Kabinet, dan para menteri Luar Negeri dan Pertahanan. Kantor tersebut memiliki saluran siaga untuk rekan-rekan dari Amerika Serikat dan Britania Raya.

Bersamaan dengan publikasi dari Strategi Keamanan Nasional pertama Jepang pada Desember 2013, Dewan Keamanan Nasional mewakili sentralisasi kebijakan keamanan Jepang dengan Perdana Menteri. Dewan Keamanan yang lama mengalami inefisiensi birokrasi dan kurang koordinasi. Strategi Keamanan Nasional menganjurkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional karena "lingkungan keamanan di sekitar Jepang semakin parah. ... [Hal] ini penting bagi seluruh Kabinet untuk bekerja pada penguatan urusan luar negeri dan sistem keamanan Jepang."

Dewan ini mengadakan pertemuan untuk pertama kalinya pada 4 Desember 2013 untuk membahas Strategi Keamanan Nasional dan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Tiongkok.