Saya mau tau Ujaran kebencian dari Hak asasi manusia di dunia maya

Pasal 20 ICCPR menyatakan bahwa “segala pembelaan atas kebencian nasional, rasial, atau agama yang mendasari hasutan untuk bertindak diskriminatif, bermusuhan, atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.” Ujaran kebencian merupakan bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok dalam aspek-aspek, seperti etnis, ras, atau orientasi seksual. Dalam hal ini, dunia maya dapat dianggap sebagai media untuk menyebarkan ujaran kebencian. Terlepas dari masalah hukum, para penebar kebencian perlu diberikan hukuman sosial karena hal itu merupakan musuh besar kebebasan berekspresi.

Salah satu bentuk ancaman terhadap hak asasi manusia terjadi ketika sekelompok teroris berkumpul untuk merencanakan dan menghasut orang-orang. Contohnya ketika Al-Qaeda menganggap dunia maya sebagai "wilayah tanpa pemerintahan" dan menggunakannya sebagai tempat pelatihan dan penyebaran ideologi serta kebencian. Oleh karena itu, situasi seperti ini menjadi penting untuk diawasi supaya mencegah adanya teroris siber di masa mendatang.

Masa depan hak asasi manusia dalam era digital

Masa depan hak asasi manusia di dunia maya bergantung pada perkembangan hukum dan bagaimana pemerintah menafsirkan hukum tersebut. Roger Brownsword, seorang pengacara asal Inggris, menemukan tiga masalah etis yang berkaitan dengan perkembangan bioteknologi, hak asasi manusia, dan teknologi digital, yakni "pendirian utilitarian pragmatis", pertahanan hak asasi manusia, dan dignitarian alliance. Brownsword mengklaim bahwa dua masalah pertama dari tiga masalah tersebut sering ditemui di Britania Raya. Ia juga menganggap bahwa perkembangan teknologi kerap menempatkan manusia sebagai subjek yang kurang memiliki kemandirian dan kapasitas.

Pada 22 Mei 2020, Dewan Keamanan PBB mendiskusikan topik keamanan siber bertajuk "Cyber Stability, Conflict Prevention, and Capacity Building" sebagai salah satu bentuk masalah hak asasi manusia. Hal ini menjadi perhatian ketika pemerintah suatu negara terlibat dalam serangan siber, seperti pemadaman internet atau penyadapan jurnalis. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini terjadi di beberapa negara, yaitu Estonia, Belgia, Belanda, Ekuador, Jepang, Swiss, dan lain-lain.