Jelaskan Kontroversi dari Johannes Rettob

Pasca ditetapkan menjadi tersangka  dalam kasus  pengadaan pesawat dan helicopter  oleh Kejaksaan Tinggi Papua  pada Kamis 26/1/2023, Plt Bupati Mimika Johanes Rettob menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika untuk tetap tenang dan menghormati semua proses hukum.  Dirinya juga menegasakan bahwa tidak gentar dengan penetapan tersebut.

John mengatakan pada Rabu 25/1/2023, dirinya dipanggil dan diperiksa di Kejaksaan Tinggi Papua. Ia menjelaskan bahwa sebagi seorang Wakil Bupati yang saat ini sedang menjabat sebagai Plt Bupati Mimika, untuk melakukan pemeriksaan terhadap dirinya harus pihak Kejati Papua terlebih dahulu bersurat meminta izin  ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Saya bilang ke mereka bahwa saya ini Wakil Bupati yang sekarang jadi Plt Bupati, kalau kita mau lakukan pemeriksaan begini harus ijin ke Kemendagri,  tetapi saya tidak pernah pikir itu dan saya datang.  Karena saya rasa kasus ini kasus biasa,” Kata John. Ia  menegasakan bahwa di tahun 2017- 2019 dirinya juga sudah diperiksa sebanyak empat kali terkait kasus pengadaan pesawat dan helicopter  oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Andaikan saya tidak melakukan ini dengan benar,  pada tahun 2017 saya sudah ditetapkan KPK menjadi tersangka.  Karena yang diperiksa inikan sama.  Saya sudah melakukan pemeriksaan di KPK ini kurang lebih dua tahun. Materinya sama,  pemeriksaan disana (KPK) lebih teliti sampai rekening-rekening saya diperiksa.  Kalau kemarin pemeriksaan begitu-begitu saja tidak ada materi yang ditanya tentang kerugian,” kata Plt Bupati. John menegaskan bahwa ia juga tidak pernah diberitahu tentang penetapan dirinya menjadi tersangka, dirinya mengetahui dirinya ditetapkan menjadi tersangka  setelah membaca pemberitaan media.

John mengatakan bahwa dalam pemberitaan tersebut disebut ada kerugian negara 43 miliar dari kasus tersebut. “Anggaranya  Rp 85 miliar, harga dua pesawat sudah  Rp 80 miliar itu sudah tercatat dan terdata. Logika berpikirnya kan seperti itu, mereka sudah lihat bukti kwitansinya, total dua pesawat hampir 80 miliar lebih sedikit. Masih ada sisa Rp 5 Miliar itu untuk urus operasional, seperti gaji pilot,bahan bakar, perizin dan sebagainya. Ternyata uangnya kurang dan buktinya juga ada”. Oleh kerena itu dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat Mimika agar tetap tenang dan menghargai seluruh proses hukum.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jayapura yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Marco Erari SH, MH dalam amar putusan sela, Kamis (27/4)  menolak semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika terhadap kliennya, Johannes Rettob dan Silvy Herawaty dalam sidang yang digelar di PN Jayapura, Papua.

Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob alias John Rettob dan Direktur Asian One Air Silvy Herawaty sebelumnya ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat.

Majelis hakim menilai, dakwaan jaksa terhadap kliennya kabur dan tidak cermat. Selain itu, hakim juga menerima sebagian eksepsi yang diajukan penasehat hukum kedua terdakwa.

Tim kuasa hukum Marvey Dangeubun SH, MH dalam keterangan kepada awak media usai pembacaan putusan mengemukakan, dengan dibatalkannya dakwaan jaksa otomatis status terdakwa yang disandang John Rettob dan Silvy Herawaty resmi dicabut.

Marvey menambahkan, dengan adanya putusan tersebut jaksa diberi waktu tujuh hari untuk mengajukan banding dan 21 hari untuk mengajukan kasasi.

“Pemeriksaan perkara ini selesai. Jika putusan ini tidak diterima kalau merasa keberatan dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU bisa menempuh upaya hukum lanjutan,” kata Marvey lebih lanjut.

Pihaknya mengaku menghormati putusan pengadilan karena sudah memenuhi hak kliennya yang selama ini merasa tidak melakukan tindakan korupsi dalam kasus tersebut.

Sedangkan Pelaksana Tugas Bupati Mimika Johannes Rettob mengaku bersyukur karena asas keadilan sudah dipenuhi. “Saya tidak pernah diperiksa sesuai materi dalam dakwaan. Saya merasa tidak melakukan korupsi karena semua prosedur sudah diikuti sesuai aturan,” ujar John Rettob.

Menurut John Rettob, pembentukan opini bahwa dirinya melakukan tindak pidana korupsi sudah dilakukan sejak dua tahun lalu.