Jelaskan Konflik Aceh dari Ferry Tinggogoy

Selama Tinggogoy menjabat sebagai anggota DPR, muncul wacana mengenai penerapan status darurat sipil akibat aksi-aksi Sentra Informasi Referendum Aceh dan Gerakan Aceh Merdeka. Tinggogoy berpendapat bahwa status tersebut tidaklah relevan dan bahwa DPR sendiri berharap bahwa darurat sipil menjadi pilihan terakhir yang diambil pemerintah untuk mengatasi konflik di Aceh. Ia berharap bahwa pemerintah mengupayakan jalur damai dalam bentuk dialog dan kesepakatan serta melakukan penegakkan hukum yang tegas sebelum mempertimbangkan pilihan darurat sipil. Meskipun begitu, ketika pemerintah akhirnya menetapkan status darurat pada tahun 2001, Tinggogoy mendukung kebijakan tersebut dan menyatakan bahwa operasi militer yang dilakukan dalam rangka status darurat tersebut "dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa". Ia menolak keberadaan pengamat internasional untuk mengawasi penerapan hak asasi manusia dalam penerapan status darurat tersebut karena menurutnya masalah Aceh adalah masalah nasional Indonesia yang tidak perlu diurus oleh pihak internasional.

Selain melalui jalur militer, pemerintah juga menghadapi permasalahan Aceh melalui jalur hukum. Komisi I yang dipimpin oleh Tinggogoy telah merumuskan sejumlah undang-undang mengenai permasalahan Aceh, seperti mengupayakan 10 butir rekomendasi panitia khusus (Pansus) mengenai masalah Aceh, perpanjangan landasan udara, serta Undang-Undang (UU) Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Sabang. Tinggogoy menyatakan bahwa rumusan undang-undang (RUU) tersebut sudah dibawa ke Presiden, tetapi tidak ada jaminan mengenai waktu penetapannya. UU Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas Sabang akhirnya ditetapkan sebagai undang-undang pada tanggal 21 Desember 2000, beberapa waktu setelah RUU tersebut diajukan ke presiden.