Jelaskan Lembaga dari Hukum acara perdata Indonesia

Perkara acara perdata dapat diajukan dan diperiksa pada dua jenis badan peradilan, yaitu badan peradilan umum (general jurisdiction) dan peradilan khusus (limited jurisdiction). Dalam UU 48/2009, ditentukan bahwa lembaga-lembaga peradilan khusus berada di bawah Mahkamah Agung, yang juga menjadi pengadilan banding tingkat kasasi untuk pengadilan-pengadilan umum.

Badan peradilan memiliki dua macam kekuasaan, yaitu:

Kekuasaan mutlak, yaitu kekuasaan memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan lain;

Kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan memeriksa jenis perkara yang berkaitan dengan wilayah suatu pengadilan. Dalam kata lain, wewenang hakim yang memeriksa suatu perkara dapat diperiksa oleh pengadilan di tempat lain.

Pasal 118 HIR dan 142 RBg  mengatur bahwa suatu gugatan perdata harus diajukan pada Pengadilan Negeri di mana tergugat bertempat tinggal, sejalan dengan asas actor sequitur forum rei, dengan perkecualian umum sebagai berikut:

Apabila tergugat tidak bertempat tinggal, tidak dikenal, atau bertempat tinggal di luar negeri dan tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat penggugat bertempat tinggal;

Apabila tergugat lebih dari satu orang, gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal salah satu dari tergugat;

Apabila tergugat pindah tanpa meninggalkan alamat dan tempat tinggal barunya tidak diketahui, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tergugat diketahui tinggal terakhir.

Perkecualian khusus pada asas actor sequitur adalah sebagai berikut:

Apabila tergugat adalah Pegawai Negeri Sipil, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tergugat bekerja (pasal 20 KUH Perdata);

Apabila tergugat tidak cakap untuk menghadap di muka pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri tempat tinggal orang tua, wali, atau pengampunya (pasal 21 KUH Perdata);

Apabila tergugat adalah buruh yang menginap di tempat tinggal majikannya, maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal majikannya (pasal 22 KUH Perdata);

Apabila gugatan berbentuk perceraian, gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat perkawinan dilaksanakan atau tempat tinggal salah satu dari suami/istri (atau keduanya) yang melaksanakan gugatan (pasal 21 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Apabila gugatan berbentuk pembatalan perkawinan, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat penggugat bertempat tinggal (pasal 38 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).