Jelaskan Latar belakang dari Krisis konstitusional Peru 2019

Kepresidenan Peru dan Kongres Republik Peru telah berkonflik sejak awal masa jabatan mantan Presiden Pedro Pablo Kuczynski pada 2016. Pada 15 September 2017, Kongres meloloskan, dengan selisih suara yang besar, mosi tidak percaya terhadap perdana menteri dan kabinet, yang mengarah ke perombakan penuh dari kabinet dan penunjukan perdana menteri baru.

Kuczynski mengundurkan diri dari jabatannya pada Maret 2018, ketika terjadi skandal pembelian suara Kenjivideos. Ia digantikan oleh wakil presidennya, Martín Vizcarra.

Vizcarra menjadikan inisiatif antikorupsi sebagai prioritas utamanya, mendorong referendum konstitusional untuk melarang pendanaan swasta untuk kampanye politik, untuk melarang pemilihan ulang dari anggota parlemen, dan untuk membuat kamar legislatif kedua. Transparency International memuji langkah ini: "Ini adalah peluang yang sangat penting, yang tidak seperti peluang sebelumnya karena, salah satunya, presiden tampaknya benar-benar berkomitmen."

Sementara Vizcarra melakukan tindakan melawan korupsi, pemimpin politik Keiko Fujimori ditangkap pada Oktober 2018 atas tuduhan pencucian uang dan korupsi terkait skandal Odebrecht. Fujimoris dari partai Fuerza Popular memegang mayoritas kursi di Kongres Peru dan telah membuat upaya Vizcarra menjadi rumit sejak ia menjadi wakil presiden. Setelah penangkapan Fujimori, kongres yang dipimpin Fujimoris mengajukan rancangan undang-undang untuk mengubah proposal referendum Vizcarra. Rakyat Peru akhirnya setuju dengan proposal Vizcarra dalam referendum pada bulan Desember 2018.