Tolong jelaskan mengenai Sidang parlemen dari Krisis politik Malaysia 2020–2022

Pada 4 Maret, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff Md Yusof mengumumkan bahwa sidang Dewan Rakyat yang semula dijadwalkan dimulai pada 9 Maret ditunda hingga 18 Mei atas arahan Muhyiddin sehubungan pandemi COVID-19 di Malaysia. Tindakan tersebut diambil untuk memungkinkan perdana menteri baru membentuk kabinetnya dan menteri yang baru diangkat untuk membiasakan diri dengan kementerian mereka sebelum sidang parlemen. Namun, anggota parlemen PKR Wong Chen mengkritik langkah Muhyiddin untuk menunda pembukaan parlemen dengan mengatakan bahwa langkah itu pertanda kelemahan yang jelas karena dia tidak dapat membentuk kabinet dengan cepat.

Pada 7 Mei, Ketua Dewan Rakyat Mohamad Ariff mengumumkan ia telah menerima surat pada 1 Mei dari pemimpin PWS Shafie Apdal yang berusaha memberikan mosi percaya kepada Mahathir untuk menunjukkan ia dapat memimpin mayoritas di Dewan Rakyat. Ariff menjawab dalam sebuah surat kepada Shafie bahwa hal itu tidak sejalan dengan Pasal 43 Konstitusi Federal karena mempertanyakan kekuasaan Yang di-Pertuan Agong untuk menunjuk perdana menteri. Di sisi lain, Mahathir meminta mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin sebagai perdana menteri melalui surat yang ditujukan kepada Ariff pada 4 Mei. Pada 8 Mei, Ariff menerima mosi Dr Mahathir dan mosi itu akan diperdebatkan ketika sidang parlemen dilanjutkan pada 18 Mei. Dalam sesi Facebook Live pada 7 Mei, Anwar Ibrahim mengumumkan dirinya menjadi Pemimpin Oposisi Pakatan Harapan di sesi parlemen baru.

Pada 13 Mei, Ariff mengumumkan bahwa atas arahan pemerintah, parlemen yang bersidang pada 18 Mei hanya akan bersidang bagi pidato pembukaan sesi baru oleh Agong tanpa pertemuan setelah pidato. Ini berarti bahwa mosi tidak percaya Mahathir tidak akan diperdebatkan. Sekretaris Dewan Rakyat Riduan Rahmat yang diangkat pada 22 Februari, dua hari sebelum Langkah Sheraton, diturunkan menjadi sekretaris manajemen Dewan Negara pada 14 Mei. Seorang sumber menuduh sekretaris itu berusaha merahasiakan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin oleh Mahathir dan Shafie yang menyebabkan penurunan pangkatnya. Sebagai tanggapan, baik Mahathir dan Shafie bersama dengan para pemimpin Pakatan Harapan mengutuk langkah tersebut dalam sebuah pernyataan bersama dan menuduh pemerintah Perikatan Nasional takut menghadapi oposisi di parlemen.

Agong berpidato di depan Parlemen Malaysia pada 18 Mei. Agong membahas krisis politik dengan menceritakan bahwa dia mencoba meyakinkan Mahathir yang saat itu menjadi perdana menteri untuk tidak mengundurkan diri, tetapi tidak punya pilihan selain menerimanya karena Mahathir bersikeras mengundurkan diri. Agong mengakhiri pidatonya dengan meminta para politikus untuk tidak menyeret negara ke dalam krisis politik lebih lanjut semasa pandemi COVID-19.

Pengaturan tempat duduk yang baru di Dewan Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah Perikatan memiliki 113 kursi di Dewan Rakyat, setelah Masir Kujat dari Parti Sarawak Bersatu (PSB) menjelaskan bahwa dia tidak mendukung pemerintah dan tetap sebagai oposisi di tingkat federal dan negara bagian. Dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Mahathir, Shafie, Mukhriz, Guan Eng dan Sabu setelah sidang parlemen, Mahathir menegaskan bahwa PPBM masih menjadi partai anggota Pakatan Harapan karena Dewan Tertinggi PPBM tidak pernah memutuskan untuk keluar dari koalisi. Dalam rekaman audio yang bocor dari rapat dewan tertinggi pada Februari, Muhyiddin diduga memberi Mahathir waktu seminggu untuk memutuskan arah partai sebagai ketuanya. "Tetapi sebelum satu minggu, dia bertindak seolah-olah tidak ada di PH. Ini bertentangan dengan konstitusi partai dan (apapun) persetujuan Majelis Agung PPBM," kata Mahathir. Khususnya, baik Anwar maupun perwakilan PKR tidak menghadiri konferensi pers.

Mahathir, Mukhriz, Syed Saddiq, Maszlee, dan Amiruddin Hamzah dikeluarkan dari PPBM pada 28 Mei. Mereka mengecam langkah tersebut sebagai tindakan tidak sah dan mencerminkan ketidaknyamanan dan kepemimpinan diktator Muhyiddin. Dalam pernyataan bersama, mereka membantah penafsiran keputusan mereka untuk tidak bergabung dengan kursi pemerintahan Muhyiddin di parlemen sebagai bergabung dengan partai lain yang mengakibatkan pencabutan keanggotaan secara otomatis menurut konstitusi PPBM. Namun, Muhyiddin membela langkah tersebut dan bersikeras bahwa lima anggota yang dipecat telah melanggar konstitusi partai dengan duduk bersama oposisi di Parlemen.

Ariff diberhentikan dari jabatannya pada sidang parlemen berikutnya pada 13 Juli dengan selisih dua suara, 111 suara mendukung berbanding 109 suara menolak dan mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (SPRM) Azhar Azizan Harun diangkat menjadi Ketua Dewan Rakyat yang baru. Penunjukan Azhar terjadi di tengah adu mulut antara Pakatan Harapan dan anggota parlemen Perikatan Nasional setelah dia dilantik tanpa sesi pemungutan suara oleh anggota parlemen, mirip dengan proses yang dilakukan untuk mencopot Ketua Dewan Rakyat petahana. Namun, dalam konferensi persnya dengan media kemudian, Azhar menegaskan bahwa pengangkatannya sah dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada sesi pemungutan suara di Dewan Rakyat karena hanya ada satu calon. Wakil Ketua Dewan Rakyat Nga Kor Ming asal DAP mengumumkan pengunduran dirinya sebagai bentuk kesetiakawanan dengan Ariff. Dengan pengunduran diri Nga, Perdana Menteri Muhyiddin mengumumkan Azalina Othman Said dari UMNO untuk menggantikan Nga sehingga menjadikannya sebagai Wakil Ketua Dewan Rakyat wanita pertama.

Tawaran Anwar Ibrahim bagi jabatan perdana menteri

Dalam konferensi pers pada siang 23 September, Anwar menyampaikan kepada wartawan dengan mengumumkan dan mengklaim bahwa dia telah memiliki mayoritas yang kuat, tangguh, dan meyakinkan dan selanjutnya mengklaim bahwa pemerintahan federal Perikatan Nasional (PN) yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah jatuh. Namun, Anwar juga mengungkapkan rencananya bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong kemarin telah ditunda karena Agong menjalani rawat inap karena keracunan makanan dan cedera olahraga di Institut Jantung Negara (IJN) pada 21 September. Ketika Anwar bertemu Agong pada 13 Oktober, dia menyerahkan bukti 120 anggota parlemen mendukungnya kepada Agong, tetapi tidak menyampaikan nama semua anggota parlemen yang mendukungnya.

Penarikan sokongan terhadap pemerintahan dan pernyataan darurat

Pada 13 Desember 2020, veteran UMNO, anggota parlemen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah mengadakan konferensi pers bersama dengan saingan lamanya Mahathir Mohamad, ketika ia  menyatakan penolakannya terhadap Belanjawan 2021 yang diajukan oleh Muhyiddin dan keduanya menyatakan pemerintahan Pakatan Harapan tidak sah. Razaleigh tidak menghadiri pemungutan suara Belanjawan berikutnya yang diadakan pada 14 Desember yang dimenangkan pemerintah dengan 111 suara mendukung berbanding 108 suara menolak.

Dengan membina ketidakpuasan di dalam jajaran partai terhadap sejumlah isu, anggota parlemen dari UMNO mulai menyerukan secara terbuka untuk mundur dari pemerintahan PN. Menteri Wilayah Persekutuan Annuar Musa, yang tegas dalam pendiriannya "tiada Anwar, tiada DAP" sehubungan dengan kerja sama politik, dipecat dari jabatan Sekretaris Jenderal Barisan Nasional pada 5 Januari 2021. Penggantinya Ahmad Maslan secara terbuka menyerukan penyelenggaraan pemilihan umum dan menyebut kasus pengadilan yang sedang berlangsung terhadap tokoh UMNO adalah kejam. Annuar sendiri kemudian  menuduh dengan menunjukkan sebuah surat yang diklaim berisi sejumlah anggota parlemen UMNO yang didukung oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berencana meninggalkan Perikatan Nasional untuk membentuk pemerintahan koalisi dengan DAP dan mungkin partai anggota PH lainnya dalam konferensi pers. Pernyataan itu dibantah oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak dan Sekretaris Jenderal DAP Lim Guan Eng. Sebelumnya, Annuar sempat memperingati UMNO menuju perpecahan karena gairah beberapa pemimpin partai yang seolah menjadi juru bicara bagi memupuk kerjasama dengan DAP dan Anwar.

Anggota parlemen Machang Ahmad Jazlan Yaakub mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan penarikan dukungannya kepada pemerintah PN dan pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Minyak Sawit Malaysia (MPOB) secara pribadi dan terbuka. Ia menyatakan dirinya tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen. Karena demikian, koalisi PN mulai bergerak menuju runtuh ketika hanya mendapat 110 dukungan anggota parlemen (111 anggota parlemen bagi mendapat hasil imbang). Penarikan dukungannya adalah kali kedua dari koalisi setelah penarikan dukungan dari Razaleigh.

Pada 12 Januari, Yang di-Pertuan Agong menyetujui pernyataan darurat nasional berdasarkan Pasal 150 Konstitusi Malaysia untuk membendung pandemi COVID-19 yang berlaku sejak 12 Januari 2021 hingga 1 Agustus 2021. Dengan pernyataan tersebut, parlemen secara resmi ditangguhkan dan tidak ada pemilihan umum awal yang bisa diadakan. Mohamed Nazri Abdul Aziz mengadakan konferensi pers pada hari yang sama untuk mengumumkan penarikan dukungannya secara terbuka dan secara pribadi dengan menyatakan dia tidak lagi bersekutu dengan PN sebagai anggota parlemen, sehingga mengakibatkan keruntuhan koalisi PN, dengan mengumpulkan dukungan hanya 109 dari 220 anggota parlemen. Penarikan dukungannya merupakan yang ketiga dari koalisinya setelah penarikan dukungan dari Razaleigh dan Jazlan. Nazri mengatakan kepada pers bahwa pernyataan tersebut hanyalah bukti lebih lanjut bahwa Muhyiddin tidak dapat membuktikan adanya dukungan mayoritas di parlemen jika mosi percaya diadakan.

Pada 18 Januari 2021, Khairuddin Abu Hassan menggugat Muhyiddin dan pemerintahannya atas pengumuman pernyataan darurat nasional. Khairuddin menilai tindakan yang dilakukan Muhyiddin melanggar hukum dan tidak konstitusional karena Muhyiddin sudah kehilangan mayoritas yang dibutuhkan untuk memegang pemerintahan.

Pada 23 Januari 2021, Anwar mengatakan sekitar 115 anggota parlemen menentang pernyataan keadaan darurat tersebut. Laporan media sebelumnya mengklaim bahwa banyak anggota parlemen telah mengajukan surat banding kepada Agong untuk mengakhiri keadaan darurat yang diberlakukan pada 13 Januari untuk mengentaskan COVID-19. Pihak oposisi mengklaim langkah perdana menteri hanya untuk mempertahankan kekuasaan dengan penangguhan parlemen.