Jelaskan Larangan mudik dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kebijakan larangan mudik bagi seluruh warga dikeluarkan pemerintah setelah meluasnya persebaran virus. Pada 21 April 2020, Presiden Joko Widodo dalam konferensi video mengatakan bahwa pemerintah akan melarang mudik saat Idulfitri bagi seluruh warga di wilayah zona merah penularan virus. Kebijakan ini berlaku bagi seluruh warga mulai 24 April 2020. Penerapan larangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap; sanksi bagi pelanggar diberlakukan mulai tanggal 7 Mei 2020. Sebelumnya, kebijakan larangan mudik hanya ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS), pegawai BUMN, dan TNI-Polri. Pemerintah awalnya hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak mudik. Pada 2 April 2020, Juru Bicara  Presiden Fadjroel Rachman menyebut tidak ada larangan resmi bagi masyarakat untuk mudik dengan catatan pemudik harus diawasi pemerintah daerah. Hal yang sama diungkapkan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Joko Widodo menuai kritik atas ketidakjelasan aturan soal mudik dan lambatnya pengambilan keputusan. Kritik datang dari Ikatan Dokter Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pengamat, serta politikus dan anggota DPR. Sementara itu, pergerakan orang dengan tujuan mudik telah berlangsung sebelum dikeluarkannya larangan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut terdapat 600 ribu pemudik yang masuk di wilayahnya sebelum larangan mudik dikeluarkan. Persebaran virus di sejumlah daerah dikaitkan dengan pemudik, terutama dari Jakarta sebagai episentrum penyebaran. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan beberapa kabupaten di wilayahnya yang memiliki pasien positif Covid-19 merupakan 'korban mudik'. Di Jawa Barat sendiri, terdapat 253 ribu pemudik yang masuk lebih awal.

Pada 30 Maret 2020, Presiden Jokowi mengakui telah terjadi percepatan arus mudik. "Sejak penetapan tanggap darurat di DKI Jakarta, telah terjadi percepatan arus mudik, terutama dari pekerja informal di Jabodetabek menuju ke Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan DIY, serta ke Jawa Timur," ujar Presiden Jokowi dalam sebuah rapat terbatas yang disiarkan secara langsung. Namun, dalam wawancara dengan Najwa Shihab pada 21 April 2020, Jokowi menyebut pergerakan orang yang terjadi sebelum pemerintah resmi melarang mudik sebagai kegiatan pulang kampung.