Jelaskan Tanggapan dan reaksi dari Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, UU KPK akan berpotensi untuk melemahkan KPK karena kewenangan melakukan penyelidikan yang semakin dibatasi. Sedangkan, ketika RKUHP disahkan, maka dapat membatasi kebebasan berpendapat untuk mengkritik pemerintah dan dapat menghambat program dari pemerintah seperti program kesehatan.

Presiden Joko Widodo menolak untuk mencabut revisi UU KPK. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga memastikan bahwa presiden tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencabut revisi UU KPK. Jokowi dan Laoly menyatakan bahwa isu ini seharusnya diselesaikan melalui prosedur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Laoly mengkritik demonstrasi dan mendorong untuk tidak menormalisasi amendemen dari legislasi secara paksa, karena berisiko mengurangi legitimasi lembaga pemerintahan.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan untuk menunda pengesahan RKUHP dan akan kembali melanjutkan pembahasan pada anggota DPR pada periode selanjutnya. Menkopolhukam, Wiranto, berpandangan bahwa unjuk rasa tersebut tidak lagi relevan dan mengganggu ketertiban. Presiden Joko Widodo meminta mahasiswa tidak berunjuk rasa dan mengedepankan dialog. Sementara Menristekdikti, Mohamad Nasir, mengingatkan kepada rektor agar mahasiswa tidak turun ke jalan.

Oce Madril, kepala pusat studi antikorupsi di Universitas Gajah Mada mengkritik respons dari Jokowi, menyatakan bahwa dia telah gagal merespons kekecewaan publik terhadap revisi UU KPK. Dia membandingkannya dengan RKUHP yang ditunda, berargumen bahwa tidak adanya keinginan Jokowi untuk mengakomodasi suara rakyat akan memperkuat tuduhan bahwa ada kekuatan korupsi di balik legislasi tersebut, dan presiden itu sendiri adalah bagian dari korupsi tersebut. Oce uga menyatakan bahwa peristiwa ini telah menghancurkan kepercayaan publik terhadap komitmen Presiden Joko Widodo untuk memberantas korupsi.

Pemerintah Amerika Serikat, Britania Raya, dan Australia telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advice) untuk warga negaranya yang hendak mengunjungi Indonesia.

Kritik terhadap liputan media asing

Protes mahasiswa menjadi berita utama tidak hanya di media nasional tetapi juga di outlet berita internasional.  Namun, banyak outlet berita internasional hanya berfokus pada RUU KUHP yang kontroversial, di mana salah satu pasalnya mengkriminalisasi seks pranikah.  Ini termasuk BBC, Deutsche Welle, The Japan Times, Al Jazeera, Reuters, The Sydney Morning Herald, dan CNN. Outlet ini menerbitkan artikel yang menyiratkan bahwa orang Indonesia hanya memprotes RUU "seks sebelum menikah" atau "larangan seks di Indonesia", dijuluki oleh BBC   dan  The Japan Times  masing-masing.  Hal ini dikritik oleh media dan aktivis Indonesia, karena revisi RKUHP hanyalah salah satu dari beberapa RUU bermasalah yang diprotes mahasiswa.  Para siswa memiliki total tujuh tuntutan, yang mencakup beberapa masalah.