Jelaskan Sejarah dari Kerajaan Pahang

Konsolidasi kekuasaan Bendahara di Kerajaan Johor bermula dari akhir abad ke-17. Selama periode ini, Bendahara sebagai menteri tertinggi kerajaan mampu menggerogoti kekuasaan Sultan. Ketika Mahmud Shah II mangkat pada tahun 1699, Bendahara Tun Abdul Jalil menjadi Sultan Johor berikutnya dan menyandang gelar Abdul Jalil Shah IV. Pengangkatannya sebagai sultan diterima oleh para penghulu Johor berdasarkan pemahaman bahwa Bendahara akan naik takhta jika Sultan meninggal tanpa ahli waris. Pahang, dalam pada itu berada di bawah kekuasaan Bendahara Tun Mas Enum (1699-1717). Dia dilanjutkan oleh Bendahara Tun Abdullah (1717), Bendahara Tun Abdul Jamal (1717), dan Bendahara Tun Husain (1721-1748).

Tun Hasan memerintah Pahang dari tahun 1748 hingga 1770. Dia digantikan oleh Tun Abdul Majid, putra Tun Abbas, yang juga merupakan putra Abdul Jalil Shah IV. Suatu pemerintahan sendiri didirikan pada masa pemerintahan Tun Abdul Majid setelah status Pahang diubah dari sebuah tanah pegangan menjadi tanah kurnia (tanah karunia), dengan demikian Bendahara yang berkuasa memperoleh gelar Raja. Namun demikian, kesetiaan Bendahara kepada Sultan terus berlanjut, meskipun lambat laun melemah. Sang penguasa, sebagai menteri senior, memiliki hak istimewa untuk menobatkan Sultan, dan dia sendiri dinobatkan oleh Sultan. Bendahara menjadi perwakilan kedaulatan terakreditasi penuh di Pahang, dan pada kenyataannya menyandang semua hak prerogatif Sultan.