Saya mau tau Unsur-unsur PKN dari Program Kehutanan Nasional

Pernyataan kehutanan nasional (National Forest Statement), Suatu ungkapan politis tentang komitmen suatu negara terhadap pengelolaan hutan lestari dalam rangka kesepakatan tingkat internasional.

Kajian sektor: suatu proses untuk mengembangkan pemahaman atas sektor kehutanan dan kaitannya dengan sektor-sektor lain dalam konteks pembangunan nasional dalam mengidentifikasi isu-isu kunci dan prioritas kegiatan lebih lanjut. Bergantung pada informasi yang afa, tinjauan tersebut bisa merupakan kegiatan utama atau suatu proses yang terus-menerus.

Reformasi kebijakan, legislasi, dan institusi: suatu proses lintas sektoral dalam merumuskan kebijakan dan mengembangkan kelembagaan yang menunjang pengelolaan hutan lestari berdasarkan kajian sektor kehutanan dan dialog dengan semua pelaku, termasuk klasifikasi peran dan mandat masing-masing pelaku. Unsur ini mencakup desentralisasi, penguatan struktur pemerintah regional dan lokal, misalnya melalui penyerahan tanggung jawab perencaanaan dan penganggaran kepada daerah, desentralisasi pembiayaan, serta pengembangan kemampuan lokal.

Pengembangan strategi: strategi untuk menerapkan kebijakn menuju pengelolaan hutan lestari, termasuk strategi pembiayaan berkaitan peran dan potensi sektor pemerintah dan swasta, investasi dalam negeri dan internasional.

Rencana kegiatan: serangkaian langkah yang didasarkan pada analisis kebutuhan dan urutan prioritas yang disetujui Bersama, didefinisikan untuk satu siklus perencanaan sesuai dengan rencana pembangunan nasional (misalnya Renstra).

Program investasi: investasi sektor pemerintah yang diprioritaskan, termasuk bantuan luar negeri merupakan insentif bagi sektor swasta dan non pemerintah dalam strategi pembiayaan untuk pengelolaan hutan lestari. Dalam konteks ini, kemitraan pemerintah-swasta bisa menjadi alat untuk mengatasi hambatan investasi awal dan memanfaatkan potensi pembiayaan sektor swasta untuk kepentingan kehutanan.

Program peningkatan kapasitas: Program pendukung untuk membantu sektor pemerintah dan nonpemerintah dalam menjalankan peran dan mandatnya, dengan perhatian khusus pada penguatan kapasitas pada tingkat lokal.

Sistem pemantauan dan evaluasi: pemantauan berlapis atas PKN dan program kehutanan terdesentralisasi untuk memberikan umpan balik terus-menerus terhadap perkembangan, dampak, dan efisiensi implementasi PKN.

Mekanisme koordinasi dan partisipasi: koordinasi serta komunikasi vertical dan horizontal yang efektif pada semua tingkatan, interaksi dengan dunia internasional dalam kaitan dengan keterlibatan donor, serta komitmen internasional dan regional yang menyangkut kehutanan. Mekanisme tersebut harus melibatkan semua pihak yang terkait untuk menjamin hak-hak intervensi dan proses negosiasi dan kompromi yang adil, misalnya melalui debat publik, forum khusus dan kelompok-kelompok konsultatif. Pada tahap ini, materi yang dibahas harus mencakup definisi dan pembuatan perjanjian kemitraan kehutanan nasional dan internasional sebagai instrument wajib untuk menunjang formulasi dan implementasi PKN secara partisipatif dan terkoordinasi.