Jelaskan Pemerintah Provinsi dan Daerah dari Struktur Hubungan Pusat dan Daerah Cina

Para gubernur dari propinsi-propinsi Cina dan daerah otonom dan walikota dari kotamadya yang dikendalikan secara terpusat ditunjuk oleh pemerintah pusat di Beijing setelah menerima persetujuan nominal dari Kongres Rakyat Nasional (NPC).

Daerah administratif khusus (SAR) Hong Kong dan Makau memiliki beberapa otonomi lokal karena mereka memiliki pemerintah yang terpisah, sistem hukum, dan undang-undang dasar konstitusi, tetapi mereka berada di bawah kendali Beijing dalam masalah urusan luar negeri dan keamanan nasional, dan kepala eksekutif mereka dipilih sendiri oleh pemerintah pusat.

Di bawah tingkat provinsi pada tahun 2004 terdapat 50 prefektur pedesaan, 283 kota tingkat prefektur, 374 kota tingkat kabupaten, 852 kabupaten tingkat kabupaten di bawah yurisdiksi kota-kota terdekat, dan 1.636 kabupaten. Ada juga 662 kota (termasuk yang tergabung dalam empat kotamadya yang dikendalikan secara terpusat), 808 kabupaten kota, dan 43.258 wilayah tingkat kota. Kabupaten dibagi menjadi kota-kota dan desa-desa.

Hal unik dari tingkatan pemerintahan di China sendiri Pemerintah provinsi dan daerah tidak mempunyai wewenang untuk hal Militer, wewenag penggunaan militer hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Provinsi dan empat kota besar di China hari ini telah membentuk tingkat terpenting dari administrasi sub-nasional di China. Hal ini telah berlangsung sejak dinasti Yuan pada abad ke tiga belas berdiri. Provinsi-Provinsi yang ada di China hari ini memiliki jabatan yang setara dengan kementerian yang ada di Beijing. Provinsi-Provinsi di China menjadi perantara antara keinginan pusat dan kebutuhan daerah. Walaupun setiap provinsi di China memiliki kesetaraan antara hak dan juga kewajiban, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa Provinsi di China memiliki nilai jual lebih dan sisi politisnya sendiri. Seperti, Provinsi yang memiliki PDB terbesar di China yaitu Guangdong mencapai angka delapan puluh kali lipat dibandingankan dengan PDB dari Provinsi Tibet yang hanya berkisar di angka 1.796 yuan, selain itu tingkat pendapatan perkapita yang berbeda setiap Provinsi, Sumber daya alam yang berbeda, kondisi Geografis yang berbeda, serta jumlah populasi yang berbeda pula menjadi pembeda diantara setiap Provinsi yang ada di China.

Shanghai dan Guangdong menjadi dua provinsi yang memiliki peran dan fungsi yang penting bagi pemerintah pusat hari ini, hal ini ika dibandingkan dengan provinsi yang berada di barat laut seperti Ninxia dan atau Gensu. Namun berbeda dengan Provinsi Tibet, Pemerintah pusat menaruh concernkepada Tibet karena Tibet menampung kaum minoritas China sehingga untuk melindungi China dari ancaman-ancaman yang bersifat eksternal, Pemerintah Pusat memberika concernkepada Tibet. Dikarenakan luas wilayah yang sangat luas, dan keberagaman yang berada di dalam China sangat sulit untuk mengeneralisir setiap implementasi kebijakan yang bersifat lintas Provinsi. Hampir semua penulis yang menuliskan tentang pemerintahan China sepakat bahwasanya setelah adanya momentum reformasi hubungan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi semakin kompleks. Selain faktor tersebut, faktor lain juga menyebutkan bahwa kompleksitas terjadi karena semakin kompleksnya pengaturan atas sumber daya keuangan di setiap Provinsi. Walaupun Provinsi memiliki kewenangan sendiri atas wilayahnya, namun ketika Pemerintah Pusat menginstruksikan untuk mengambil sebuah kebijakan maka, Provinsi akan tunduk dan mematuhi Perintah Pemerintah Pusat. Namun, tetap ada beberapa Provinsi yang ‘berani membangkang’ dari perintah Pemerintah Pusat, yaitu Tibet dan Xinjiang. Dimana, dalam beberapa kesempatan pemerintah Pusat melakukan kekerasan untuk menerapkan kebijakan di Provinsi Tibet dan Xinjian.

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak dapat diibaratkan sebagai zero-sum gamedimana, hanya ada dua pilihan yaitu win or lose.Dengan diterapkannya kebijakan Pemerintah Pusat bahwa setiap Provinsi memiliki kewenangan sendiri atas wilayahnya namun tetap mendapatkan beberapa instruksi yang bersifat wajib untuk diterapkan dari Pemerintahan Pusat kepada Provinsi hal ini dianggap sangat menguntungkan jika dibandingkan ketika Provinsi tidak mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pemeritahan di Beijing atau Pemerintahan Pusat percaya bahwa penyebaran kekuasaan yang diberikan kepada setiap Provinsi membawa dampak baik bagi perkembangan Provinsi tersebut. Hal ini dikarenakan mereka akan berusaha mengelola kegiatan ekonomi mereka dengan sebaik mungkin dengan cara mengembangkan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh setiap Provinsi.

Permasalahan yang Muncul dari Struktur Pusat dan Daerah

Permasalahan terbesar yang muncul dengan adanya struktur hubungan pusat dan daerah di China dengan sistem ini adalah kesenjangan antar daerah (regional inequalities). Provinsi yang tidak memiliki sumber daya, kapabilitas dan insentif yang cukup tidak akan mampu untuk membagikan hasil pendapatan daerah kepada seluruh penduduknya. Ini menyebabkan adanya provinsi yang lebih ‘menang’ atas dasar kondisi geografisnya.

Contohnya adalah provinsi China yang terletak di pinggiran pantai timur cenderung untuk dapat mengembangkan ekonominya dengan cepat karena letak geografisnya yang strategis.

Jika dilihat dari sisi historis, pengalaman kesenjangan antar wilayah (provinsi China), berubah dari waktu ke waktu. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, provinsi Liaoning, Jilin dan Heilongjiang sangat maju karena usaha heavy industry nya, ternyata justru mengalami kemunduran pasca dilaksanakannya reformasi pada tahun 1978, dimana provinsi-provinsi ini harus menderita akan industri yang tidak lagi relevan dengan zaman yang semakin maju dan dana sosial yang sulit untuk diterima oleh masyarakat.

Salah satu penyebab adanya kesenjangan antar daerah adalah penyebaran Foreign Direct Investment (FDI) yang tidak merata ke seluruh provinsi China. Pada tahun 2000,Provinsi Guangdong menerima 25,7 % FDI negara, 3 daerah munisipalitas-Shanghai, Beijing, Tianjin-mendapat 17,6% FDI negara, sementara 9 provinisi dan 1 munisipalitas yang berada di baratlaut dan timur laut China hanya memperoleh sekitar 3% FDI negara-jumlah yang sangat sedikit dibandingkan provinsi lainnya