Jelaskan Masri Singarimbun dari Mazhab Bulaksumur

Ia merupakan antropolog Indonesia yang juga dikenal sebagai "Matahari" di bidang studi kependudukan. Latar belakang pendidikan formalnya pernah ia tempuh di S1 Fakultas Pedagogik Universitas Gadjah Mada, kemudian melanjutkan studinya hingga bergelar doktor di Universitas Nasional Australia (1966). Ia kembali ke Indonesia dan mengajar di Universitas Gadjah Mada pada 1972 setelah sebelumnya sempat bekerja di KBRI Australia, pada tahun 1973 ia memprakarsai terbentuknya Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan (PSKK) di UGM.

Semasa perjalanan akademisnya, ia adalah salah seorang peneliti yang paling awal dalam menyoroti kasus kemiskinan masyarakat pedesaan. Penelitiannya bersama David H. Penny yang berjudul Penduduk & kemiskinan: kasus Sriharjo di pedesaan Jawa terbit pada tahun 1976 menjadi karya pertama yang mencantumkan kata "kemiskinan" sebagai judulnya, tema-tema mengenai kemiskinan saat itu bisa dibilang kosong dari hasil karya akademisi karena rezim Orde Baru saat itu lebih menginginkan masyarakat luas menatap kemakmuran ekonomi dan menyembunyikan persoalan kemiskinan karena dianggap "mengganggu" optimisme pembangunan, penelitiannya di Sriharjo memotret relasi tekanan penduduk atas tanah, bagaimana hubungan tanah  dan tenaga kerja, dan bagaimana penduduk memenuhi pendapatannya untuk mencukupi kebutuhan hidup.

Meski penelitiannya banyak mengulas soal kependudukan namun dalam banyak karyanya ia juga menyoroti persoalan agraria yang dihadapi masyarakat. Dalam studi kependudukan, peningkatan jumlah penduduk selalu berkaitan dengan perubahan pola-pola penggunaan tanah (termasuk luas tanah, luas yang digarap, pola kepemilikan, pola pewarisan, kemampuan produksi, penggunaan tenaga kerja, kemampuan pemenuhan hasil produksi terhadap kebutuhan rumah tangga dan sebagainya), penyediaan pangan, lingkungan, dan pembangunan pedesaan.

Kepeduliannya dalam isu keadilan agraria lainnya juga terwujud dalam protes kerasnya terhadap kebijakan pemerintah UU Pokok Kehutanan Tahun 1967 berdampak pada kehidupan dan hak-hak masyarakat Dayak melalui tulisannya yang berjudul Hak Ulayat Masyarakat Adat dalam Kebudayaan Dayak, Aktualisasi dan Transformasi yang terbit tahun 1994. Ia menyoroti bahwa negara turut berperan membuka jalan bagi pemodal untuk menguasai tanah dan kekayaan di dalamnya dan meminggirkan bahkan memiskinkan masyarakat yang sebelumnya menggunakan tanah tersebut. Pola hubungan kepemilikan tanah menempatkan masyarakat yang sebelumnya memiliki tanah tersebut kini harus bekerja menjadi buruh/pengolah lahan yang disediakan dengan upah atau pendapatan yang lebih kecil dari pada saat mereka menjadi tuan untuk tanah mereka sendiri.