Jelaskan Rekam jejak dari Lucky Wattimury

Penanganan pandemi koronavirus di Maluku

Terkait pandemi koronavirus di Maluku yang mengalami peningkatan cukup signifikan, Lucky menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berperan dalam memutus mata rantai penyebarannya. Ia menyampaikan bahwa pemerintah merupakan salah satu unsur penting dalam hal tersebut, namun kerja sama dari masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat diharapkan dapat mengikuti anjuran pemerintah seperti penggunaan masker, mematuhi pembatasan sosial, dan tidak berkumpul dalam skala besar. Lucky berpendapat bahwa pemberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Ambon menjadi salah satu keputusan penting untuk menekan peningkatan kasus koronavirus di Maluku. Menurutnya, pemberlakuan PSBB tersebut akan menjadi payung hukum bagi TNI dan Polri untuk dapat bertindak lebih tegas terhadap masyarakat yang tidak mau mengikuti anjuran pemerintah. Hal tersebut sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kurang efektifnya pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Regional (PSBR) di Ambon. DPRD Maluku yang dipimpinnya menjadi salah satu lembaga yang telah melakukan pemangkasan anggaran hingga mencapai dua miliar rupiah yang berasal dari tunjangan dan/atau gaji anggota DPRD Maluku, khususnya untuk kegiatan perjalanan dinas. Ia juga meminta kepada pihak berwenang untuk memperketat arus keluar dan masuk di bandar udara dan pelabuhan sebagai bentuk kewaspadaan dalam menangani peningkatan kasus koronavirus di Maluku.

Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia

Menyikapi aksi unjuk rasa oleh Aliansi Masyarakat Adat Pulau Buru (AMAPB) terkait penetapan Danau Rana sebagai destinasi wisata dunia, Lucky menjadi salah satu anggota DPRD yang menemui para pengunjuk rasa. Ia berjanji akan menyurati Bupati Buru untuk mempertanyakan terkait hal tersebut. Dengan tegas, ia menyatakan bila perlu Bupati Buru membatalkan rencana tersebut hingga aspirasi masyarakat Buru terpenuhi. AMAPB mempermasalahkan program Pemkab Buru tersebut mengingat masih kurangnya pembangunan fasilitas bagi fisik maupun nonfisik di Danau Rana.

Evaluasi kinerja anggota DPRD Maluku

Pada awal tahun 2020, Lucky berjanji akan melakukan evaluasi terhadap lembaga yang dipimpinnya. Ia berpendapat bahwa DPRD Maluku sangat perlu melalukan evaluasi terhadap kinerja anggotanya. Lucky memandang bahwa tidak tepat jika DPRD Maluku hanya melakukan evaluasi atas kinerja Pemprov Maluku saja tanpa melakukan juga evaluasi kinerja terhadap kinerja anggotanya. Hal ini didorong oleh keprihatinan atas tingkat kehadiran anggota DPRD Maluku dalam beberapa kegiatan lembaga yang dianggap masih belum terlalu maksimal. Langkah evaluasi ini dimulai dari pengecekan dan pengawasan terkait dengan kehadiran anggota legislatif saat rapat paripurna,rapat internal,rapat dengar pendapat,maupun memasuki masa reses.