Jelaskan Aspek Geopolitik dari Kehutanan internasional

Hutan memunculkan permasalahan lingkungan global yang bersifat khas. Hal ini mengingat hutan secara fisik berada dalam wilayah suatu negara yang berdaulat, tetapi peran dan jasa lingkungan hutan berpengaruh secara kuat dan positif terhadap wilayah di muka bumi melebihi batas wilayah kekuasaan negara tempat hutan tersebut berada. Demikian pula dampak neagatif yang ditimbulkan akibat kerusakan hutan sebagai contoh, dikemukakan oleh Maini dan Ullsten beberapa hal sebagai berikut.

Kesalahan pengelolaan terhadap hutan yang terdapat dalam wilayah DAS pada sungai yang melintasi batas negara (international rivers) yang dilakukan oleh suatu negara dapat mengakibatkan dampak negatif bagi kepentingan konservasi tanah dan air pada beberapa negara tetangganya.

Polusi udara yang terjadi dalam wilayah suatu negara akibat terbawa angina dapat terangkat ke wilayah negara tetangganya.

Peran hutan dalam memengaruhi siklus karbon dan oksigen serta perubahan iklim dunia yang dipikul oleh hutan yang terdapat dalam wilayah kekuasaan suatu negara, fungsinya melewati batas-batas negara tersebut.

Berdasarkan pertimbangan faktor-faktor tersebut, maka permasalahan kehutanan yang dapat secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap keberadaan dan kualitas hutan acap kali menjadi faktor yang sangat menentukan dalam pencaturan politik dan perdagangan dunia.

Perkembangan Perhatian Masyarakat Internasional Terhadap Permasalahan Global Kehutanan

Sebagaimana telah diutarakan di Muka, kesadaran akan pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Semboyan yang dipopulerkan oleh Raja Inggris, King James, yaitu: ‘No wood, no kingdom!’, merupakan cerminan besarnya kekhawatiran kerajaan inggris terhadap kelangkaan hutan sebagai sumber kayu bakar pada masa itu. Sekarang diketahui kehawatiran Raja Inggris terhadap kelangkaan hutan pada masa itu alasannya masih sangat sederhana, yaitu baru sebatas fungsi hutan yang bersifat sempit, yaitu sumber kayu. Selain itu, permasalahan dalam bidang kehutanan pada masa itu masih merupakan permasalahan kerajaan atau negara masing-masing. Pada belahan dunia yang lain dapat diketahui bahwa kepedulian kerajaan di China terhadap fungsi hidrologis hutan yang dicerminkan dengan membuat peraturan kerajaan untuk melindungi hutan, juga masih bersifat terbatas untuk hutan dalam wilayah kerajaan tersebut. Baru pada pertengahan periode tahun 1900-an masyarakat internasional memberikan perhatian yang khusus terhadap permasalahan kehutanan dan pengurusan hutan di dunia secara Bersama-sama. Beberapa tonggak peristiwa yang dapat dianggap sebagai wujud perhatian masyarakat dunia terhadap permasalahan global kehutanan adalah sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Kongres Kehutanan Sedunia ke-5 Tahun 1960 di seattle, Amerika Serikat

Dengan tema kongres Prinsip Manfaat Ganda Hutan ( Multiple Use of Forest Principles ), kongres mendeklarasikan berbagai manfaat yang dapat diberikan oleh hutan. Jadi bukan hanya untuk menghasilkan kayu. Dengan prinsip ini, dinyatakan bahwa masyarakat keturunan internasional mengakui fungsi hutan untuk memberikan manfaat berupa kayu, air, habitat kehidupan liar, sumber makanan ternak, dan tempat untuk rekreasi. Deklarasi ini dapat dianggap menjadi tonggak peristiwa masyarakat dunia menunggalkan pemikiran yang bersifat sempit terhadap fungsi hutan, yaitu hutan hanya menghasilkan kayu.

Deklarasi Stockhlom tentang Lingkungan Hidup Manusia

Deklarasi ini dicetuskan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia  ( The United Nation Conference on the Human Environment ) yang diselenggarakan pada 5-6 Juni 1972 di Stockholm (Swedia). Deklarasi yang dihasilkan dinamakan Deklarasi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia ( Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment ). Deklarasi ini menyatakan pentingnya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup manusia di dunia. Karenanya, sangat penting bagi seluruh umat manusia dan pemerintahan negara-negara di seluruh dunia untuk memperhatikan dan mempertimbangkan faktor lingkungan hidup dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan dan program pembangunan ekonomi di negaranya. Dikeluarkannya deklarasi ini dianggap sebagai tonggak peristiwa masyarakat dunia memberikan perhatian Bersama terhadap masalah lingkungan hidup. Dalam kaitannta dengan kegiatan pengurusan hutan, deklarasi ini telah mendasari dimasukkannya aspek lingkungan dalam pengelolaan hutan di seluruh dunia.

Deklarasi Jakarta tentang hutan untuk kesejahteraan masyarakat

Deklarasi ini dicetuskan dalam Kongres Kehutanan Sedunia ke-8 (8th World Foresty Congress) yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia pada 16-28 Oktober 1978 dengan tema Hutan untuk Kesejahteraan Masyarakat ( Foresty for People ). Isi Deklarasi ini pada intinya menegaskan bahwa hutan dunia ( the world’s forest ) harus dipelihara dan dimanfaatkan berdasarkan prinsip kelestarian ( a suistanable basis ) untuk digunakan dan dapat memenuhi kebutuhan manusia di seluruh muka bumi secara berkelanjutan. Dikeluarkannya deklarasi ini dianggap sebagai tonggak peristiwa  masyarakat internasional memberikan perhatian Bersama tentang perlunya aspek sosial budaya masyarakat diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam pengurusan hutan di seluruh dunia.

Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Puncak dari berbagai perhatian masyarakat internasional terhadap masalah lingkungan hidup dan pembangunan, termasuk didalamnya pembangunan kehutanan adalah dikeluarkannya Deklarasi Rio untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan ( Rio Declaration on Environment and development ). Deklarasi ini dikeluarkan dalam Konferensi PBB untuk Lingkungan Hidup dan Pembangunan ( United Nations Conference on Environment and development, UNCED ) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brazil, tanggal 3-14 Juni 1992. Inti dari rangkaian deklarasi ini adalah perlunya dilakukan untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan ( suistainable development ). Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan. Salah satu dukumen yang dihasilkan dalam konferensi ini, yaitu Prinsip-Prinsip Kehutanan ( Principles on Forest ), walaupun merupakan konvensi yang bersifat tidak mengikat (non legally binding authoritive statement of principles ), tetapi disepakati untuk digunakan sebagai pegangan dalam melakukan berbagai kerjasama internasional dalam bidang kehutanan tentunya. Prinsip ini memuat 15 pasal konsensus yang bersifat tidak mengikat dan berlaku untuk semua tipe hutan di seluruh dunia. Prinsip-prinsip ini memuat aturan dasar mengenai aspek pengelolaan, aspek konservasi serta aspek pemanfaatan dan pengembangan. Prinsip-prinsip inilah yang melandasi prinsip pengelolaan hutan lestari atau PHL yang disepakati secara internasional pada saat ini. Prinsip utama yang dipegang dalam PHL adalah dicapainya manfaat-manfaat hutan yang bersifat optimal dilihat dari aspek-aspek ekonomi, ekologi, dan sosial-budaya masyarakat untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang secara berkelanjutan dan terus-menerus hadir.

Perkembangan Prinsip Pengelolaan Hutan pada Tingkat Internasional

Era Prinsip Kelestarian Hasil (Suistaned Yield Principle)

Dalam era ini hutan dianggap hanya untuk menghasilkan satu tujuan utama yaitu untuk menghasilkan kayu secara terus menerus. Fungsi lain yang dapat diberikan oleh hutan dianggap sebagai hasil ikutan dan karenanya bukan merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam penyusunan rencana pengaturan hasil dalam kegiatan pengelolaan hutan. Prinsip yang digunakan dinamakan prinsip kelestarian hasil. Inti prinsip ini mengatur agar banyaknya hasil kayu yang dapat diperoleh dari setiap satu kesatuan pengelolaan hutan sama banyaknya setiap tahun. Helms mendefinisikan kelestarian hasil sebagai banyaknya hasil yang didapat dan diperoleh dari hutan secara terus-menerus pada tingkat intensitas pengelolaan tertentu atau memepertahankan pencapaian beraneka ragam hasil yang tinggi dari sumber daya alam yang dapat dipulihkan secara periodik, tanpa mengurangi produktivitas lahannya. Akan tetapi dalam praktiknya prinsip ini biasanya dijabarkan dalam ukuran besarnya volume kayu yang sama setiap tahun (m3/tahun), sehingga luas tebangan harus menyesuaikan dengan jumlah volume kayu yang harus diharapkan. Ukuran lain adalah mengusahakan agar luas penebangan yang diusahakan sama setiap tahun (hektar/tahun), sehingga banyaknya volume kayu yang diperoleh berbeda dari tahun ke tahu. Prinsip pertama berlandaskan kepada pengaturan volume hasil yang diharapkan, sedangkan prinsip kedua berlandaskan pada pengaturan luas tebangan yang dib uat sama setiap tahun. Apabila dalam proses pengelolaan hutan itu diberikan masukan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas lahan hutannya, maka hasil yang bersifat lestari itu akan makin bertambah dari tahun ketahun. Prinsip demikian dinamakan prinsip kelestarian hasil yang bersifat meningkat (progressive sustained yield principle).

Dalam era ini tidak ada kesepakatan (konvensi) yang bersifat internasional. Namun yang ada adalah pengaturan dalam pengelolaan hutan pada masing-masing negara. Menurut Osmaton, prinsip kelestarian hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam hasil untuk pertama kalinya dimasukkan dan diuraikan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan suatu negara adalah dalam Ordonansi Hutan tahun 1669 di Perancis. Dalam Ordanance of Melun tahun 1376 sebenarnya telah pula dicantumkan prinsip ini secara garis besar, tetapi tidak terinci dan tegas sebagaimana dimuat dalam Ordonansi Hutan tahun 1669 tersebut.

Prinsip ini secara ilmiah mulai dipublikasikan pada tahun 1823 oleh Emil Andre dalam sebuah buku yang antara lain memuat rumus untuk pengaturan hasil pada hutan sejenis (homogen) dan seumur (event aged) yang diberinya nama rumus (Austrian Formula). Nama Austrian diberikan sebagai penghargaan kepada salah seorang petugas penilai dan pengumpul pajak Bangsa Austria yang sangat terkenal tetapi tidak diketahui Namanya. Pada tahun 1788 petugas pajak berkebangsaan Austria ini memperkenalkan sebuah prinsip yang menyatakan bahwa pemanfaatan hutan haruslah berlandaskan pada kemampuan hutan dalam memberikan hasil secara teratur dan berkelanjutan.

Berdasarkan prinsi tersebut, CC. Andre, yaitu ayah Emil Andre memuat empat artikel ilmiah yang berhubuungan dengan pengaturan hasil berlandaskan prinsip kelestarian hasil dan diterbitkan dalam jurnal Economic News atau Kabar Ekonomi antara tahun 1811 dan 1812. Berdasarkan artikel-artikel itulah Emil Andre merumuskan Rumus Austrian. Akan Tetapi, jauh sebelum Rumus Austrian dipublikasikan, seorang ahli kehutanan berkebangsaan Jerman, G.I Hartig, pada tahun 1791 telah merumuskan konsep tentang hutan normal, konsep ini kemudian diadopsi, antara lain oleh cotta dan hundeshagen dalam membangun perasaan matematika untuk metode pengaturan hasil dalam pengelolaan hutan dengan tujuan untuk menghasilkan kayu secara terus-menerus.

Pada tahun 1849, Dr. Martin Faustmann merumuskan rumus matematika untuk menghitung nilai lahan yang akan digunakan untuk ditanami pohon sebagai sebuah kegiatan usaha. Menurut rumus tersebut telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan dimuat kembali dalam Journal of Economics dengan judul Kalkulasi Nilai Konversi Lahan Untuk Hutan. Adapun rumus matematika yang dibuat oleh Fautsmann tersebut ditujukan untuk menjawab pertanyaan: “berapa nilai lahan untuk suatu hamparan lahan yang akan digunakan untuk menanam pohon sebagai kegiatan usaha?”. Jawaban untuk pertanyaan tersebut menurut Fautsmann akan dapat diperooleh apabila kita merumuskan model untuk usaha penanaman pohon tersaebut sebagai berikut: Anggaplah dalam sebuah hamparan  lahan direncanakan untuk ditanam pohon. Apabila pohon sudah mencapai umur tertentu, yaitu umur daur (umur pada saat pohon setiap dipanen), maka pohon-pohon tersebut dipanen. Selanjutnya lahan yang kosong setelah dipanen itu ditanami pohon kembali segera setelah pemanenan dilakukan. Seluruh tahapan penanaman kembali, yumbuh dan pemanenan pohon pada lahan tersebut terus diulangi pada setiap satu daur pohon dalam setiap periode penanamannya dengan tahapan kegiatan yang identic dengan pola piker seperti ini, dalam pandangan Fautsmann nilai lahan akan sama dengan nilai bersih sekarang dari pendapatan usaha menanam pohon pada lahan tersebut sebanyak tidak berhingga kali.

Prinsip banyaknya pengulangan proses (produksi yang lengkap dari penanaman sampai pemanenan untuk selanjutnya ditanami kembali) yang bersifat tidak berhingga ini merupakan ciri utama dan bersifat unik dalam konsep pengelolaan hutan. Ciri inilah yang membedakan konsep awal pengelolaan hutan menurut ilmu kehutanan dengan konsep dalam pengelolaan sumber daya alam lainnnya, termasuk dengan pengelolaan sumber daya alam hayati selain hutan.

Dalam perkembangannya, terhadap rumus untuk mencari nilai lahan untuk tujuan usaha menghasilkan kayu secara lestari yang dibuat oleh fatsmann mendapatkan berbagai kritik dari beberapa pakar ilmu kehutanan, terutama dalam hal penyederhanaan permasalahan yang dibuat sehingga untuk berlakunya memerlukan asumsi-asumsi yang dalam praktik di lapangan sulit dipenuhi. Sungguhpun demikian, prinsip dasar yang dibuat oleh Fautsmann yaitu dengan membuat anggapan adanya jumlah pengulangan proses yang bersifat tidak berhingga sampai saat ini masih dianggap relevan dalam menjelaskan falsafah prinsip kelastarian dalam pengelolaan hutan.

Di Indonesia, konsep hutan normal untuk hutan homogen dan seumur diterapkan dalam pengelolaan hutan tanaman untuk tujuan menghasilkan kayu, terutama pada hutan tanaman jati di Pulau Jawa. Prinsip ini dibawa oleh belanda dan pertama kali dipraktikkan oleh pemerintah hindia belanda dalam pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa yang dilakukan oleh perusahaan Jati yang didirikan pada tahun 1890. Beberapa publikasi hasil penelitian yang dikeluarkan dalam rangka pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa adalah sistem penjarangan Hutan Jati, table tegakan normal jati dan disempurnakan oleh ferguson, serta sifat-sifat silvikultur jati. Metode pengaturan hasil dengan prinsip seperti ini sampai saat ini masih digunakan dalam pengelolaan hutan jati di Pulau Jawa dan hutan tanaman selain jati di Indonesia.

Pengaturan hasil hutan untuk kayu pada hutan yang tidak seumur, tidak berkembang seperti pada hutan seumur. Metode ini diprakarsai oleh ahli kehutanan berkebangsaan perancis, yaitu F.L de Liocourt yang merumuskan bentuk struktur kegiatan tegakan normal untuk tegakan hutan tidak seumur yang menyerupai bentuk huruf J terbalik. Akan tetapi metode ini tidak berkembang mengingat penerapan konsep pengaturan hasil pada hutan tidak seumur dianggap sulit dan kompleks.

Penerapan metode pengaturan hasil untuk hutan tidak seumur pertama dilakukan oleh Dr. Dietrich Brandis, seorang ahli botani kelahiran Jerman dalam pengelolaan hutan jati di Burma atau sekarang disebut Myanmar pada tahun 1850 sampai 1900. Metode yang dikembangkan oleh brandis ini dinamakan metode pengaturan hasil berdasrkan jumlah pohon dan lebih dikenal dengan sebutan Metode Brandis atau disebut  The Method Brandis.

Metode pengaturan hasil pada hutan alam di luar Pulau Jawa yang memiliki banyak jenis atau disebut heterogen dan tidak seumur telah dirumuskan antara lain oleh Suhendang. Metode ini merupakan modifikasi Metode Brandis untuk hutan bersifat heterogen. Metode yang dikembangkan oleh Suhendang dikenal dengan nama Metode Pengaturan Hasil berdasarkan Intensitas Penerbangan Berimbang atau MPH-IPB. Beberapa penelitian hasil pada hutan alam di Indonesia telah pula dikembangkan dan diteruskan hingga saat ini.

Era prinsip manfaat ganda hutan

Penerapan ini dalam pengelolaan hutan tidak mengubah pendekatan metode pengaturan hasil pada hutan seumur. Akan tetapi prinsip ini berpengaruh terhadap pola pemanfaatan lahan hutan. Dalam prinsip manfaat ganda hutan, hutan dipandang sebagai sumber untuk menghasilkan kayu, air, habitat satwa liar, makanan ternak, dan tempat rekreasi. Dalam prinsip ini dianut prinsip pemanfaatan ruang pada lahan hutan, kearah horizontal dan kearah vertikal yang bersifat optimal. Pengaturan kearah horizontal dilakukan melalui pemilihan kombinasi pohon dan tanaman serta jarak tanam yang optimal, sedangkan pengatuuran kearah vertikal dilakukan dengan pemilihan kombinasi tanaman yang memiliki lapisan tajuk yang berbeda-beda. Pola pengelolaan demikian ditemukan dalam sistem agrohutan dengan berbagai bentuk modifikasinya, seperti agrosilviculture, agrosilvopasture, dan agrosilvofishery. Jenis pohon hutan yang dipilih biasanya pohon-pohon yang memiliki manfaat serbaguna dan dikenal dengan sebutan jenis pohon bermanfaat ganda.

Era prinsip pengelolaan hutan lestari atau PHL

Dalam Bahasa inggrisnya Suistanable Forest Management Atau SFM merupakan prinsip yang mengubah secara mendasar cara pandang terhadap hutan, yaitu dari cara pandang hutan sebagai penghasil kayu, yang kemudian disempurnakan menjadi fungsi hutan yang bermanfaat kea rah cara pandang hutan sebagai ekosistem secara utuh harus memberikan manfaat ekonomi, ekologis, dan sosial budaya masyarakat untuk generasi sekarang dam generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Cara pandang yang terakhir itu sebenarnya bukan merupakan hal yang baru sama sekali karena fungsi hutan sebagai ekosistem dalam prinsip kelestarian hasil hutan juga diperhatikan. Akan tetapi dalam penerapan prinsip kelestarian hasil, kayu dianggap sebagai hasil utama yang menjadi tujuan, sedangkan hasil-hasil lain termasuk jasa ekologis hutan dianggap sebagai hasil ikutan dari hutan dan dikenal dengan sebutan hasil hutan ikutan. Sementara pada prinsip PHL, seluruh manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem hutan dipandang sebagai hasil utama dan dikelompokkan ke dalam fungsi-fungsi ekonomis, ekologis, dan sosial. Tujuannya adalah optimalisasi dari fungsi-fungsi tersebut secara berkelanjutan. Adapun yang digunakan sebagai ciri utama kelestariannya adalah tidak terjadi penurunan fungsi dan produktivitas hutan pada saat ini dan dimasa yang akan datang.