Jelaskan Pertentangan dari Pendidikan Moral Pancasila

Partai politik Islam di Indonesia menentang keputusan pemerintah Orde Baru untuk mengesahkan Pendidikan Moral Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan sekolah umum di Indonesia. Adanya perbedaan pandangan tentang Pendidikan Moral Pancasila disebabkan oleh rancangan rencana Garis-garis Besar Haluan Negara yang diterbitkan oleh Komite Sidang Umum MPR 1973 yang diketuai Daryatmo. Dalam rancangan ini, mata pelajaran Pendidikan Moral dan Pancasila dibuat untuk menggantikan mata pelajaran agama. Pengusungnya adalah Fraksi Karya Pembangunan. Di sisi lain, Fraksi  fraksi Partai Persatuan Pembangunan juga mengusulkan agar mata pelajaran agama dijadikan sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang sekolah. Kedua usulan ini akhirnya tidak disetujui karena ideologi pancasila tidak termasuk bagian dari agama yang kedudukannya setingkat dengan agama negara  Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Usulan pertama dan kedua juga ditolak oleh beberapa anggota Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan pernyataan secara terbuka. Alasan penolakannya adalah membahayakan kesatuan negara Indonesia. Sebagai penyelesaian dari pertentangan ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang terdiri dari Partai Muslimin Indonesia, Nahdlatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah membatalkan pengusulannya pada tanggal 5 Januari 1973.