Jelaskan Latar belakang dari Serangan Bandar Udara Internasional Bagdad 2020

Amerika Serikat melakukan campur tangan di Irak pada 2014 sebagai bagian dari Operasi Inherent Resolve (OIR), misi yang dipimpin Amerika Serikat untuk menurunkan dan memerangi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), dan telah berlatih dan beroperasi bersama pasukan Irak sebagai bagian dari koalisi anti-ISIS. ISIS sebagian besar dipukul mundur dari Irak pada tahun 2017 saat Perang Saudara Irak, dengan bantuan milisi Syiah yang didukung Iran dan Angkatan Bersenjata Irak yang didukung Amerika Serikat. Iran diketahui mendukung milisi Syiah Irak, beberapa di antaranya relatif memusuhi kehadiran AS di Irak dan kelompok Syiah yang memimpin pemerintah Irak.

Ketegangan meningkat antara Iran dan Amerika Serikat pada tahun 2018 ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir tahun 2015 dan menerapkan kembali sanksi terhadap Iran. Dalam Krisis Teluk Persia 2019-2020 yang terjadi kemudian, serangan terhadap beberapa kapal tanker minyak Barat dianggap oleh negara Barat sebagai salah satu reaksi Iran terhadap sanksi, meskipun Iran menolak bertanggung jawab.

Pernyataan Trump pada 2015 tentang Soleimani

Pada bulan September 2015, selama kampanye presiden Trump, pembawa acara radio Hugh Hewitt bertanya kepada Trump tentang Soleimani. Setelah awalnya membingungkan Pasukan Quds dengan kelompok etnis Kurdi, Trump berpendapat bahwa para pemimpin seperti Soleimani tidak relevan sampai-sampai mereka "akan mati pada saat ia menjadi presiden".

Pasukan Quds yang dipimpin Solemaini telah ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Kanada, Arab Saudi, Bahrain, dan Amerika Serikat. Solemaini sendiri terdaftar sebagai teroris oleh Uni Eropa dan berada dalam daftar pantauan teror AS.

Abu Mahdi al-Muhandis terdaftar sebagai teroris oleh Amerika Serikat pada tahun 2009. Milisi Kata'ib Hizbullah yang berkekuatan 25.000 orang, dianggap sebagai organisasi teroris oleh Jepang, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat.

Dugaan adanya rencana untuk membunuh Soleimani

Surat kabar Kuwait Al-Jarida melaporkan bahwa pada 2015, Israel berada "di ambang" membunuh Soleimani di tanah Suriah, namun Amerika Serikat, kemudian di bawah pemerintahan Barack Obama dan selama waktu negosiasi untuk Rencana Aksi Komprehensif Bersama sedang berlangsung, menggagalkan upaya tersebut dengan mengungkapkannya kepada para pejabat Iran.

Pada bulan Agustus 2018, The Daily Beast menulis bahwa Soleimani akan menjadi "target yang menggoda" untuk Trump dan "mengingat kerasnya dari angka-angka pemerintahan Trump ... sepertinya tidak akan terlalu sulit untuk membuat Gedung Putih menandatangani kontrak dengan pertaruhan semacam itu."

Menteri Luar Negeri Israel Israel Katz, mengatakan kepada Ynet pada 25 Agustus 2019 bahwa "Israel bertindak untuk menyerang kepala ular Iran dan mencabut giginya ... Iran adalah kepala ular dan Qassem Soleimani, komandan Pasukan Pengawal Revolusi Quds Force, adalah gigi ular. "

Kepala Organisasi Intelijen Korps Pengawal Revolusi Islam Hossein Taeb, mengatakan kepada pers bahwa agensinya telah menangkap sejumlah orang yang tidak ditentukan, menggagalkan plot oleh agen-agen Israel dan Arab untuk membunuh Soleimani. Dia mengatakan mereka telah merencanakan untuk "membeli properti yang bersebelahan dengan makam ayah Soleimani dan mengebornya dengan bahan peledak untuk membunuh komandan". Sebagai respon, Yossi Cohen, kepala badan intelijen asing Israel Mossad, mengatakan pada tanggal 11 Oktober 2019 dalam tulisan profil untuk Mishpacha: "Soleimani tahu bahwa pembunuhannya bukanlah hal yang mustahil."

Pembunuhan dalam doktrin militer dan kebijakan luar negeri

Ada sejarah terjadinya pembunuhan tokoh pemerintahan dan militer tingkat tinggi yang dilakukan, atau setidaknya sedang dipertimbangkan, termasuk di Timur Tengah. Setidaknya ada norma parsial terhadap pembunuhan semacam itu, tetapi norma itu melemah dari waktu ke waktu, terutama sejak Perang Dunia II.

Biaya dan manfaat dari tindakan semacam itu sulit untuk dihitung, terutama ketika mereka bergantung pada kebijakan atau kemampuan siapapun penerus dari seorang kepala negara yang sedang menjabat, dan bias persepsi yang dipegang oleh pejabat pemerintah sering secara negatif mempengaruhi pengambilan keputusan di bidang ini, sehingga keputusan yang dibuat tersebut sering mencerminkan harapan yang tidak jelas bahwa siapapun penerusnya akan kurang efektif atau akan mewujudkan kebijakan yang lebih menguntungkan.