Saya mau tau Pasca Kemerdekaan dari Sejarah Kabupaten Maros

Di Sulawesi Selatan, muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah-daerah seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta daerah-daerah lainnya. Maros sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut ambil bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Maros dengan daratannya berstatus Onderafdeeling dengan nama Onderafdeeling Maros di bawah taktis Afdeeling Makassar dengan 6 adat gemenschap/reetschap yaitu: Turikale, Tanralili, Marusu, Lau', Simbang dan Bontoa. Onder afdeeling Maros waktu itu berada dibawah pengawasan seorang Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Maros, sedang adat–adat gemenschap/reetschap dipercayakan kepada karaeng-karaeng.

Di masa pemerintahan Jepang (1942-1945), sistem pemerintahan di Maros tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat gemeenschap dinamai “Gun”, dikepalai “Guntjo”, dikoordinasi oleh “Guntjo Sodai” dari Indonesia di bawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang.

Dengan Staatsblad 1946/17, Daerah-daerah bekas Rechtstreeks Bestuursgebied termasuk Onderafdeeling Maros dibentuklah swapraja baru (neo zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap. UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des. 1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No. 34/1952, jo. PP No. 2/1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Daerah Otonom Tingkat II.

Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang pembentukan Afdeling Makassar didalamnya terdapat Maros sebagai Onderafdeling dengan 16 Distrik yaitu, Turikale, Marusu, Simbang, Bontoa, Lau, Tanralili, Sudiang, Moncongloe, Bira, Biringkanayya, Mallawa, Camba, Cenrana, Laiya, Wanua Waru, dan Gattarang Matinggi.

Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana DAERAH MAKASSAR dipecah menjadi Daerah: Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah–wilayah: (1) Onderafdeeling Pulau-pulau; (2) Onderafdeeling Maros; dan (3) Onderafdeeling Pangkajene. Usaha simplikasi pembentukan daerah–daerah dilanjutkan Pemerintah Pusat RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Maros menjadi daerah otonom tingkat II, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Maros yang membawahi 4 kecamatan, yakni: Maros Baru, Mandai, Bantimurung, dan Camba dengan Bupati pertama, Nurdin Johan.

Setelah Andi Abdul Hamid Daeng Manessa mengundurkan diri, maka diangkatlah Andi Mapparessa Daeng Sitaba sebagai karaeng (Kepala Distrik) Turikale yang baru, yang sebelumnya adalah seorang perwira polisi. Andi Mapparessa Daeng Sitaba adalah seorang yang berpenampilan menarik. Kemampuan dan penampilannya yang simpatik menyebabkan beliau senantiasa dipercayakan oleh rekan-rekannya para karaeng untuk tampil di bagian terdepan. Beliau adalah Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Maros dan bersama Haji Andi Sirajuddin Daeng Maggading Karaeng Simbang menjadi utusan resmi rakyat Maros menghadap Andi Pangerang Petta Rani Gubernur Sulawesi ketika itu untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Maros terpisah dari Daerah Swatantra Makassar.

Pada Tahun 1953 Ir. Soekarno berkunjung ke Maros dan disambut Karaeng Turikale VII H. A. Mapparessa Dg Sitaba, para Karaeng Toddo' Limayya, para Arung/Puwatta Lebbo' Tengngae, Gallarang Appaka serta para pengurus parpol dan tokoh masyarakat di Alun-alun Maros. Pada medio tahun 1959, H. A. Mapparessa Dg. Sitaba berhenti dari jabatannya sebagai Karaeng Turikale. Beliau memperistrikan pertama kali Andi Djohra Daeng Nganne yang bergelar Karaeng Baineya yang melahirkan putri tunggal, yaitu Andi Nuraeni Daeng Baji (istri Kolonel Polisi A. Djabbar Dg Matutu). Selanjutnya beliau memperistrikan lagi St. Djohani Daeng Ngugi dan melahirkan keturunan: Andi Syahril Sanrima, Andi Budialan Daeng Te'ne, Andi Ahmad Latief, Drs (Letnan Kolonel Polisi), dan Andi Ratna.

Pada tanggal 25 juli 1956, DPRDS swatantra Makassar memutuskan menggabungkan tiga kewedanaan, yaitu Maros, Pangkajene dan Pulau-pulau dengan rencana ibu kotanya Pangkajene. Tanggal 26 agustus 1956, Rakyat Maros melalui federasi Toddo' Limayya, Lebbo' Tengngae, Gallarang Appaka, Parpol dan beberapa Organisasi Massa mengadakan konferensi yang melahirkan satu mosi yang mengusulkan Maros sebagai ibu kota Kabupaten. Harian Marhaen terbitan pada tahun 1957 menuliskan bahwa mosi hasil konferensi 26 agustus tersebut dibawa oleh Utusan Maros yang diwakili H. A. Mapparessa Dg. Sitaba (Karaeng Turikale) dan H. A. Siradjuddin Dg Maggading (Karaeng Simbang) menghadap Gubernur Militer Andi Pangerang Pettarani di Makassar. Pada saat pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Gubernur didampingi oleh residen Abd. Razak Dg Patunru dan Kabag. Otonomi/Desentralisasi. Resolusi yang diperhadapkan tersebut bertujuan bilamana tuntutan Maros sebagai ibu kota kabupaten tidak terpenuhi, maka badan yang telah dibentuk akan memperjuangkan Maros sebagai kabupaten tersendiri.

Badan yang dibentuk tersebut dinamakan "Panitia Persiapan Kabupaten Maros". Susunan Panitia Persiapan Kabupaten Maros sebagai berikut:

Ketua Umum: H. A. Mapparessa Dg Sitaba (Karaeng Turikale)

Ketua I: A.A bd. Raman Dg Mamangung (eks KPN Maros)

Ketua II: Intje Mannambai Ibrahim (KPN Maros)

Penulis I: Djaya Amir Dg Ngalle (unsur Parpol)

Penulis II: Abd. Bakir Dg Nai (Pegawai Kantor KPN Maros)

Bendahara: A. Abd. Rahim Dg Manippi (Pengusaha Tembakau Maros)

Adapun Pembantu Umum sebagai berikut: