Gw mau tau Politik dari Prostitusi di Jerman

Koalisi Partai Sosial Demokrat Jerman dan Partai Hijau yang memerintah Jerman dari 1998 sampai akhir 2005 berusaha untuk meningkatkan situasi legal para pekerja seks pada tahun 2000–2003. Usaha ini dianggap tidak cukup kuat oleh NGO seperti Hydra yang melakukan lobi agar pekerja seks diangga sebagai hal yang normal dan menghapus penyebutan pekerja seks di peraturan hukum. Partai konservatif di Bundestag, yang mendukung peningkatan akses pekerja seks kepada sistem kesehatan dan sistem jaminan sosial, menolak hal tersebut karena mereka ingin mempertahankan klausal "offending good morals"/"bertentangan dengan moral yang baik".

Gereja-gereja di Jerman juga memiliki beberapa kelompok pendukung pekerja seks. Tujuan kelompok ini untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan situasi legal dari peerja seks, tetapi mereka tetap memegang tujuan jangka panjang yaitu menghilangkan praktik prostitusi di dunia dan mendorong agar pekerja seks meninggalkan pekerjaannya sekarang.

Alice Schwarzer menolak bentuk pelacuran karena bersifat kasar dan memaksa, Schwarzer mendukung peraturan legal yang mirip dengan peraturan di Swedia, dimana pada 1999 setelah lobi keras dari feminis koalisi Partai Demokrat Sosial, Partai Hijau, dan leftlist melarang pembelian jasa seksual tetapi tidak untuk penjual jasa seksual. Jerry Hoss, jurnalis Jerman-Amerika Serkiat dan aktivits hak pria menyamakan larangan kegiatan pelacuran seperti tuntutan "solusi terakhir untuk masalah prostitusi oleh Feminazis". Dia menegaskan bahwa mucikari, pekerja paksa, penculikan, salah tangkap, imigrasi ilegal, pemerasan, pemerkosaan, cedera, dll. sudah dilarang secara keras di Jerman dan tidak membutuhkan hukum baru, hanya membutuhkan penerapan yang lebih baik.

Pada 2005, koalisi besar antara Partai Demorkrat Sosial Jerman mengumumkan rencana untuk menghukum pelanggan dari pekerja seks paksa, jika pelanggan mengetahui situasi itu sebenarnya. Pada April 2009, dilaporkan rencana tersebut akan dilengkapi dengan hukuman sampai dengan 5 tahun di penjara. Hukum tersebut belum berlaku saat koalisi partai CDU-FDP berkuasa pada November 2009. Pada 2014, koalisi CDU dan SPD memperbaharui rencana mereka untuk meningkatkan peraturan dan kontrol terhadap prostitusi. Beberapa organisasi memprotes langkah tersebut, mereka adalah Hydra, Doña Carmen, the 'Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen', dan grup yang mewakili pelanggan, Freieroffensive. Pada 2016 dan 2017 banyak proposal yang disahkan menjadi hukum.