Saya mau tau Ketua                            :    K.H.R. Hadjid dari Askar Perang Sabil

Wakil Ketua                  :    K.H. Ahmad Badawi

Bendahara                     :    K.H. Abdul Aziz dan H. Hasyim

Wakil Komandan          :    K.H. Juraimi

Persenjataan                  :    M. Bakri Sudja’

Administrasi                 :    Daim (Suhatno, 1982:121).

Susunan organisasi ini lantas dilaporkan kepada Menteri Pertahanan yang waktu itu dijabat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX untuk memperoleh persetujuan (LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993:1). Pada susunan tersebut ditetapkan pula tiga orang utusan, yaitu K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Ahmad Badawi, dan Ki Bagus Hadikusumo untuk menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX di Keraton Yogyakarta (Majelis Pustaka Muhammadiyah, 1989:5). Sri Sultan Hamengku Buwono IX berkenan dan merestui dibentuknya APS yang tertuang dalam serat kekancingan menggunakan bahasa Jawa.

Adapun terjemahan Surat Kekancingan Sri Sultan Hamengku Buwono IX ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

…sudah menerima menghadap Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mahfudz Siradj, dan K.H. Ahmad Badawi sebagai wakil para ulama di Yogyakarta, yang menyampaikan permohonan para uama di Yogyakarta setelah melaksanakan iktikaf memohon kepada Allah SWT di Masjid Taqwa Kampung Suronatan Yogyakarta pada malam hari tanggal 17 bulan puasa tahun 1879 Jawa atau tanggal 23 bulan Juli tahun 1947… (Serat Kekantjingan Dalem Ngarsa Sampejan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Ngajogjakarta Dumateng Asjikar Perang Sabilillah).

Sri Sultan Hamengku Buwono IX memerintahkan kepada para utusan ulama tersebut untuk menghadap kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman agar memperoleh izin. Oleh karena itu, ketiga utusan yang didampingi Muhammad Sarbini menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman di Bintaran. Panglima Besar Jenderal Sudirman sendiri menyetujui gagasan para ulama dalam pembentukan MUAPS dan APS, bahkan beliau bersedia memberikan bantuan perlengkapan untuk latihan dan tenaga pelatih yang dipimpin oleh Mayor Fakhrudin (Syaifullah, 1997:131).

Selain menghadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, para ulama lainnya yang didampingi K.H. Hadjid menghadap para tokoh masyarakat untuk mengadakan hubungan dengan pemerintah sipil dan militer di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu menghubungi bupati dan komandan militer setempat (Suratmin, 1996/1997:25). Adanya persetujuan dari Menteri Pertahanan, panglima besar, dan gubernur militer RI tentang pembentukan APS dan MUAPS membuat pasukan bersenjata APS secara resmi berdiri pada tanggal 23 Juli 1947 atau tanggal 17 Ramadhan 1367 H di Yogyakarta (wawancara dengan Suratmin, 3 Mei 2016). MT. Arifin (1990: 211) mengemukakan bahwa APS merupakan sebuah organisasi kelaskaran yang terbentuk atas prakarsa para ulama Yogyakarta yang sebagian besar berasal dari kalangan Muhammadiyah, sehingga APS bisa dikatakan sebagai organisasi kelaskaran bentukan Muhammadiyah.