Jelaskan Domestik dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Badan intelijen asing India R&AW menyatakan keprihatinannya saat menggulingkannya di depan komite bersama parlemen, dan telah menyatakan bahwa RUU tersebut dapat digunakan oleh agen-agen badan intelijen asing untuk menyusup secara legal ke India. Mantan Solisitor Umum India Harish Salve mengatakan bahwa RUU itu tidak melanggar Pasal 14, Pasal 25 dan Pasal 21 Konstitusi India. Dia menunjukkan bahwa Pasal 15 dan Pasal 21 berlaku hanya untuk entitas yang tinggal di India, bukan untuk mereka yang ingin masuk ke India. Salve mengatakan bahwa RUU itu tidak melanggar sekularisme dan menggambarkannya sebagai ketentuan 'khusus' yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu.

Sebuah petisi yang menentang RUU tersebut ditandatangani oleh lebih dari 1.000 ilmuwan dan cendekiawan India. RUU itu ditentang oleh Kongres Nasional India, yang mengatakan akan menciptakan ketegangan komunal dan mempolarisasi India.

Liga Muslim India mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung India untuk menyatakan UU itu ilegal.

Undang-undang ini dikritik di India dan di luar negeri oleh para pengamat yang mengklaim bahwa itu melanggar Konstitusi India dan janji kesetaraan atas agama di bawah Pasal 14. Menurut Nitin Gadkari, Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan diperlukan karena India bukan negara Hindu.

Pengamat menyatakan keprihatinan bahwa orang-orang yang tidak dapat menghasilkan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan kewarganegaraan mereka dan dimasukkan dalam NRC akan diterima sebagai migran dan diberikan kewarganegaraan India di bawah RUU asalkan mereka memiliki identitas apa pun kecuali Muslim; yang terakhir akan berisiko menjadi hilangnya kewarganegaraan karena mereka tidak termasuk dalam RUU tersebut.