Jelaskan Tahap II dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pada 14 Maret 2020, pemerintah kembali menggelontorkan stimulus fiskal sebesar Rp22,9 triliun. Dalam stimulus tahap II ini, pemerintah menanggung pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 100% untuk pekerja sektor manufaktur dengan besaran gaji hingga Rp200 juta/tahun. Selain itu, pemerintah memberikan pembebasan PPh impor Pasal 22 kepada 19 sektor, wajib pajak KITE, dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. PPh 21 dan PPh impor ini akan ditanggung pemerintah selama enam bulan, dari April hingga September 2020, sehingga pemerintah menghabiskan biaya APBN sebesar Rp8,6 triliun dan Rp8,15 triliun.

Berikutnya stimulus sebesar Rp4,2 triliun berupa diskon PPh pasal 25 sebesar 30% untuk 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE-IKM, mulai April hingga September 2020 dan relaksasi restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp1,97 triliun, sehingga wajib pajak di 19 sektor tertentu, wajib pajak KITE dan wajib pajak KITE IKM dapat mengajukan restitusi PPN yang dipercepat. Restitusi PPN tidak ada batasan nilai bagi para eksportir, sedangkan untuk noneksportir dibatasi maksimal Rp5 miliar.

Selain stimulus fiskal, pemerintah juga memberikan stimulus nonfiskal berupa penyederhanaan dokumen Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dan V-legal, pengurangan jumlah larangan dan pembatasan (lartas) ekspor sebanyak 749 kode HS (443 kode HS komoditas ikan dan 306 kode HS produk industri kehutanan). Penyederhanaan dan pengurangan jumlah lartas impor bahan baku juga diberikan khususnya kepada produsen besi baja, baja paduan dan turunannya, garam industri, dan gula tepung. Khusus bagi eksportir dan importir reputable utama sebanyak 735 perusahaan diberikan percepatan proses ekspor dan impor dengan menerapkan respons dan persetujuan otomatis dan penghapusan laporan surveyor. Stimulus terakhir adalah peningkatan dan percepatan layanan proses ekspor impor dan pengawasan melalui ekosistem logistik nasional.