Jelaskan Upaya pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Guna memulihkan ekonomi yang anjlok sebab pandemi ini, pemerintah Indonesia berencana menganggarkan 677 triliun Rupiah untuk memulihkan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kali ini, diperkirakan menuju tingkatan serupa kala krisis tahun 1998. Sebagai revisi APBN 2020 dan Belanja negara diprediksi meningkat Rp 124,5 triliun, maka defisit APBN 2020 kembali membengkak menjadi 1.039,2 triliun atau 6,34 % dari produk domestik bruto, itu setelah diadakan revisi pada Peraturan Presiden Nomor 54/2020. Semula, sebagaimana dijelaskan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, defisit APBN adalah Rp 859,2 triliun atau setara 5,07 % terhadap PDB. Sehingga, itu berkonsekuensi pada peningkatan pembiayaan utang, dan kebutuhan utang membiayai defisit meningkat Rp 213,9 triliun menjadi Rp 1.220,3 triliun. Outlook APBN ini bertujuan membiayai pelebaran defisit anggaran dan tambahan pembiayaan investasi. Sementara APBN semula diproyeksikan Rp 2.233,2 triliun, dalam revisi dijelaskan 1.760, 9 dan target penerimaan menjadi Rp 1.699,1 triliun dari yang sebelumnya Rp 1.760,9 triliun. Sedangkan belanja negara menjadi Rp 2.738, 4 triliun dari yang sebelumnya Rp 2.613,8 triliun. Bank Indonesia juga hingga Juni 2020 telah membeli Surat Berharga Negara dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi di tengah wabah Covid-19. Bank Dunia memproyeksikan rasio utang Indonesia akan meningkat 37%, dipengaruhi pelebaran defisit APBN, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pelemahan nilai tukar Rupiah. Penanganan ekonomi dan sosial di Indonesia juga perlu biaya besar. Proyeksi defisit hingga 6,34% dari PDB itu, akan diturunkan secara bertahap pada 2021 menjadi 4,7 %, 3,4% pada 2022, dan kurang dari 3% pada 2023. Menurut Gubernur BI Perry Warjiyo, Indonesia bisa selamat dari resesi jika skema kenormalan baru berjalan sesuai rencana, dan pertumbuhan ekonomi bisa sesuai kalkulasi, yakni 2,3%. Catatannya, kasus pandemi berkurang.