Jelaskan Pasal 80. dari Etika lingkungan

(1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b berupa: a) Penghentian sementara kegiatan produksi, b) Pemindahan sarana produksi, c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, d) Pembongkaran, e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, f) Penghentian sementara seluruh kegiatan, dan g) Tindakan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan pemulihan fungsi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: a) Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup, b) Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau perusakannya, dan c) Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.

Pasal 81. Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.