Jelaskan Tindakan kekarantinaan kesehatan dari Tindakan karantina

Kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, yaitu kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Tindakan kekarantinaan kesehatan berupa karantina, isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; pembatasan sosial berskala besar; disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap alat angkut dan barang; dan/atau penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Di samping itu, tindakan kekarantinaan kesehatan tertentu, antara lain fumigasi kapal atau pesawat udara, hapus serangga kapal atau pesawat udara di luar situasi kedaruratan kesehatan masyarakat, dapat dilakukan oleh badan usaha atau instansi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan

Tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan. Rangkaian kegiatan ini dikenal dengan istilah 8 (delapan) P. Tindakan-tindakan ini dilakukan terhadap media pembawa (hewan, tumbuhan, produk turunannya, dan beberapa jenis media pembawa penyakit lain) yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dikeluarkan dari wilayah Indonesia, dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Indonesia, atau ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Indonesia.

Tindakan karantina dilakukan sebelum pemberitahuan pabean impor atau ekspor diajukan, yang pelaksanaannya berdasarkan kategori risiko. Tindakan karantina dilakukan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran, yaitu pelabuhan, bandar udara, kantor pos, pos lintas batas negara, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan pemerintah pusat, baik di dalam maupun di luar instalasi karantina. Dalam hal tertentu, tindakan karantina dapat dilakukan di luar tempat-tempat tersebut, misalnya di negara asal dan negara transit.