Jabarkan Komisi kebenaran dan rekonsiliasi dari Dewan Koordinasi (Belarus)

Pada akhir November 2020, Dewan Koordinasi menerbitkan draf dokumen untuk membahas pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi dalam tujuan keadilan transisi. Komisi tersebut, yang akan disebut "badan khusus", akan "mempertimbangkan penggunaan kekuatan fisik, peralatan dan senjata khusus terhadap warga negara sehubungan dengan posisi politik" atau pelanggaran atau seruan untuk pelanggaran hak-hak warga negara oleh pejabat publik selama krisis di Belarus. Badan tersebut hanya akan mempertimbangkan tanggung jawab individu; keanggotaan suatu organisasi tidak akan menjadi dasar penuntutan. Dalam kasus di mana tidak ada cedera fisik, terdakwa akan menjalani prosedur konsiliasi. Kasus-kasus lain akan dituntut berdasarkan hukum administratif, "disipliner", atau pidana. Ditunjukkannya "penyesalan yang efektif" atau kurangnya penyesalan akan melemahkan atau memperkuat beberapa sanksi keuangan dan properti dalam definisi hukum yang diusulkan tentang kewenangan badan tersebut.