Ketangguhan kota itu apa sih?

Ketangguhan kota (disebut juga ketahanan kota, ) biasa didefinisikan sebagai ukuran kemampuan sistem kota beserta penduduknya dalam menjaga kelangsungannya melewati berbagai guncangan (shock) dan tekanan (stress), sekaligus beradaptasi dan mengembangkan diri untuk mencapai keberlanjutan. Kota tangguh adalah kota yang menilai, merencanakan, dan bertindak untuk bersiap dan menanggapi bencana, baik alami maupun ulah manusia, baik tiba-tiba maupun perlahan, baik diduga maupun tak terduga. Kota-kota tangguh melindungi dan memperbaiki kehidupan masyarakatnya, memastikan pengembangan dirinya, memelihara lingkungan yang cocok untuk investasi, dan mendorong perubahan yang positif. Bahasan akademik tentang ketangguhan kota berfokus pada tiga ancaman utama: perubahan iklim, bencana alam, dan terorisme. Ketahanan terhadap ancaman-ancaman itu telah dibahas dalam konteks aspek fisik ataupun nonfisik perencanaan dan desain kota. Terlebih lagi, strategi ketahanan lebih condong ke arah pemberantasan terorisme, bencana lain (gempa bumi, kebakaran liar, tsunami, banjir rob, suar Matahari, dan lain-lain), serta pembuatan prasarana energi berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan dalam perkotaan membutuhkan kebijakan investasi yang memprioritaskan pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan yang menawarkan alternatif, yaitu yang bisa berjalan dengan baik dalam berbagai macam kasus. Keputusan tersebut harus memperhatikan risiko dan ketidakpastian pada masa depan. Karena risiko tidak bisa dihilangkan seluruhnya, perencanaan kedaruratan dan kebencanaan sangat penting. Kerangka kerja pengelolaan risiko bencana, misalnya, memberikan peluang praktis untuk meningkatkan ketahanan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB ke-11

Pada September 2015, para pemimpin dunia mengadopsi 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) sebagai bagian dari Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuannya, yang berdasarkan dan menggantikan Tujuan Pembangunan Milenium, secara resmi diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2016 dan diharapkan dapat tercapai dalam 15 tahun ke depan. Meski SDG tidak mengikat secara hukum, tiap pemerintah diharapkan turut mengambil peran dan membuat kerangka kerja nasional untuk pencapaian masing-masing.  Tiap negara juga memiliki tanggung jawab utama untuk menindaklanjuti dan meninjau kemajuan berdasarkan kualitas.

Alat Penilaian Ketangguhan Kota PPM PBB

Perserikatan Medellin untuk Ketangguhan Kota

Seratus Kota Tangguh dan Indeks Ketangguhan Kota (CRI)

Teknologi digital, data terbuka, dan pemerintahan