Jelaskan Reaksi dari Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019

Sebagai akibat dari Keputusan Pemerintah Jepang yang membatasi ekspor ke Korea Selatan, Pemerintah Korea Selatan memanggil dubes Jepang untuk Seoul sebagai penolakan atas pemberlakuan kebijakan ekspor Jepang. Kementerian Luar Negeri juga menanggap tindakan tersebut sebagai hal yang tidak bisa diterima.

Presiden Korsel Moon Jae-in, dalam pertemuan darurat kabinet merespons keputusan dikeluarkan negara tersebut dari daftar mitra ekspor terpercaya oleh Jepang pada 2 Agustus, memberikan pernyataan tegas kepada Jepang bahwa negara mereka tidak akan dikalahkan lagi oleh Jepang dan bersumpah akan mengambil tindakan tegas terhadap keputusan tersebut.

Untuk mengurangi ketergantungan pada Jepang, Pemerintah Korea Selatan mengelontorkan dana sebesar 7,8 triliun won ($6,48 miliar atau setara dengan Rp. 92,5 triliun) selama tujuh tahun kedepan yang digunakan untuk mengembangkan teknologi pada bahan-bahan industri dan bagian-bagiannya. Kebijakan tersebut dibarengi dengan upaya mengurangi peraturan tenaga kerja dan lingkungan, sehingga perusahaan lokal dapat meningkatkan produksi mereka. Korsel juga menginvestasikan dana sebesar 5 triliun won ($4,12 miliar atau setara dengan Rp. 58,6 triliun) selama tiga tahun kedepan (2020-2022) untuk menstabilkan rantai pasokan yang terkena dampak ekonomi dari kebijakan pembatasan ekspor oleh Jepang.

Dua badan legislatif lokal, Dewan Metropolitan Seoul dan Dewan Metropolitan Busan pada 6 September, mengeluarkan peraturan yang tidak mengikat dengan menyatakan 284 perusahaan Jepang sebagai "perusahaan penjahat perang" untuk mengecam dugaan penggunaan pekerja paksa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini. Di bawah peraturan tersebut, perusahaan-perusahaan Jepang ini akan diberikan “tanda pengenal” dimana walikota dan pejabat publik lainnya diminta untuk tidak membeli produk dari perusahaan tersebut di masa mendatang.