Jabarkan memutus pembubaran partai politik; dari Hukum acara Mahkamah Konstitusi

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan

memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Atas dasar kewenangan viii Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan kewajiban konstitusional inilah, hukum acara (procedural law) diperlukan untuk mengatur mekanisme atau prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi.