Jabarkan Undang-undang bertempat tinggal dari Konflik bahasa di Belgia

Dalam dekrit 15 Desember 2006 - yang disebut wooncode - pemerintah Flandria menetapkan bahwa calon penyewa perumahan sosial harus mengenal bahasa Belanda atau setidaknya menunjukkan kesediaan untuk mempelajarinya hingga tingkat A1. Penutur bahasa Prancis menyebut hal ini sebagai "pembersihan etnis".

Faktor yang mendukung Gerakan Flandria

Penerapan hak pilih semesta (berganda pada tahun 1893, sederhana pada tahun 1921), yang memberikan apa yang disebut oleh para kaum non-Prancis di Flandria sebagai politik. Sebagian, perjuangan bahasa bertepatan dengan perjuangan emansipasi sosial.

Partai Katolik di Flandria sebelumnya pro-Flandria; bahasa Prancis dianggap bahasa liberalisme. Hukum bahasa pertama (1870-an) disahkan di bawah pemerintahan Katolik.

Pengenalan pendidikan wajib pada tahun 1914: semua orang harus pergi ke sekolah, termasuk kaum non-Prancis di Flandria. Hal ini menunjang Belandanisasi pendidikan menengah dan tinggi.

Evolusi demografis: populasi di Flandria meningkat lebih banyak daripada di Walonia.

Variabel ekonomi: pada 1960-an, Flandria melampaui Walonia pada tingkat ekonomi.

Konflik bahasa di tempat lain

Di negara lain (pernah) ada konflik bahasa juga. Biasanya konflik bahasa ini terkait dengan perjuangan kemerdekaan atau emansipasi sosial-politik. Misalnya konflik antara bahasa Norwegia versus bahasa Denmark, bahasa Korsika dan Breton versus bahasa Prancis, dan bahasa Ceko versus bahasa Jerman pada masa Austria-Hungaria. Perbedaan dengan Belgia ialah bahwa di Belgia komunitas bahasa Belanda bukanlah minoritas.

Perbedaan menyolok ialah dengan negara tetangga Luksemburg, di mana tidak ada konflik bahasa. Di sana bahasa Luksemburg, Prancis, dan Jerman bisa eksis secara damai.

Dewasa ini regio-regio Spanyol berjuang, antara lain Katalonia, untuk mendapatkan lebih banyak wewenang bagi bahasa mereka, antara lain yaitu bahasa Katalonia.