Jelaskan Pemecatan para hakim dari Krisis konstitusional Malaysia 1988

Yang Di-Pertuan Aggong pada saat itu, Sultan Iskandar, pernah dituntut oleh Salleh (yang pada saat itu menjabat sebagai penuntut umum) dalam sebuah persidangan pidana pada tahun 1973 dan dihukum enam bulan penjara. Tidak diketahui apa respon Sultan Iskandar pada saat itu, tetapi ia diketahui memberitahukan Mahathir, dan keduanya bersepakat untuk mengambil tindakan atas Salleh. Salleh, yang pada saat itu berada di luar negeri, dipanggil oleh Mahathir sepulangnya dari luar negeri. Mahathir menuduhnya berpihak dalam memutuskan kasus UMNO dan meminta ia mengundurkan diri atau dipecat dari posisi Presiden Mahkamah Agung. Meskipun Salleh pada awalnya bersetuju, ia menolak apabila ketika diberitahukan bahwa pengunduran dirinya berlaku retroaktif sehingga dapat membatalkan putusan sebelumnya, termasuk perkara UMNO. Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintah berusaha menyogoknya untuk berhenti dari posisi Presiden Mahkamah Agung.

Salleh kemudian didakwa pada sebuah panel khusus kehakiman yang dipimpin Tun Hamid Omar, yang kelak menggantikannya sebagai Ketua Hakim Malaysia setelah jabatan Presiden Mahkamah Agung dihapuskan. Salleh mengajukan permohonan pada Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur untuk menyatakan panel khusus tersebut melanggar Konstitusi. Ia diwakili oleh Anthony Lester, QC, yang menyatakan bahwa panel khusus tersebut memiliki konflik kepentingan, terutama karena Hamid sendiri akan menjadi Presiden Mahkamah Agung jika Saleh disingkirkan. Lester meminta agar seluruh sidang panel tersebut dibuka untuk umum. Seluruh permohonan tersebut ditolak, dan Salleh memutuskan untuk tidak hadir dalam persidangannya lebih lanjut.

Salleh kemudian meminta Mahkamah Agung untuk melanjutkan proses hukum atasnya karena panel khusus tersebut tidak sah secara hukum dan karena Yang di-Pertuan Agong telah dinasihat secara tidak benar oleh Perdana Menteri. Majelis hakim Mahkamah Agung, yang terdiri atas Tan Sri Azmi Kamaruddin, Tan Sri Eusoffe Abdoolcader, Tan Sri Wan Hamzah Mohamed Salleh, Tan Sri Wan Suleiman Pawanteh dan Datuk George Seah, bersidang secara khsuus dan memberikan interlocutory order terhadap status panel khusus tersebut. Empat hari kemudian, atas nasihat Mahathir, Sultan Iskandar memecat lima orang hakim Mahkamah Agung yang menandatangani putusan tersebut karena alasan "kesalahan dalam berperilaku" dan "berkonspirasi dalam membuat putusan". Pemerintah mengangkat hakim-hakim baru, yang kemudian memutuskan bahwa Salleh bersalah dan memecatnya secara resmi dari jabatan Presiden. Bersama Salleh, Wan Sulaiman dan George Seah juga dipecat, sedangkan tiga lainnya dipulihkan. Perhimpunan Pengacara Malaysia menolak untuk mengakui Hamid Omar sebagai Presiden Mahkamah yang baru.