Jelaskan Indonesia dari Rusad Datuk Perpatih Baringek

Pada 31 Agustus 1945, selang dua hari dari pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Pusat, badan serupa di Sumatra Barat terbentuk dipimpin oleh Muhammad Sjafei. Rusad didapuk sebagai salah seorang wakil bersama Dr. M. Djamil Datuk Rangkayo Tuo. Pada 11 Desember, KNI Sumatra Barat diubah menjadi BPRD dengan Rosead sebagai ketua ex-officio. BPRD menghasilkan Badan Pekerja BPRD yang diisi oleh orang-orang terkemuka, seperti Bachtaruddin, Sjarif Usman, Darwis Thaib, Abdullah Kamil, Saalah Yusuf Sutan Mangkuto, dan Chatib Sulaiman.

Pada 15 November 1945, Rusad diangkat sebagai Residen Sumatra Barat menggantikan Sjafei yang mengundurkan diri. Audrey Kahin mencatat, pengangkatan Rusad sempat ditentang oleh tokoh nasionalis di internal KNID. Di lain pihak, Rusad memperoleh dukungan karena dianggap sebagai seorang administrator yang banyak pengalaman di daerah sehingga mampu mengatur pemerintahan yang baru. A.A. Navis menulis, "orang-orang menerima bekas demang yang setia pada pemerintah Hindia Belanda itu karena posisi residen bukanlah merupakan pimpinan revolusi." Jabatan residen, lanjut Navis, "hanya merupakan formalitas bahwa Republik Indonesia mempunyai pemerintahan yang teratur di bawah pimpinan seorang pamong praja yang berpengalaman."

Usaha Rusad sebagai residen adalah menyempurnakan bidang pemerintahan dan melakukan perombakan pamong praja. Pada 23 Januari 1946, ia mengumumkan pengangkatan wali kota dan demang di Sumatra Barat serta mengubah nomenklatur kepala luhak menjadi wali luhak. Menurut Marah Joenoes, Rusad mengikuti beberapa pedoman penting dalam melaksanakan perubahan administratif. Pada tingkat luhak, sebagian besar pejabat yang semula adalah mantan pegawai pemerintah Belanda dan Jepang diganti dengan "pemimpin rakyat", biasanya wakil dan kelompok atau tokoh yang paling kuat di daerah. Disadari bahwa kepala-kepala luhak yang baru itu (disebut wali luhak, sekarang bupati) mempunyai pengalaman administrasi yang lemah sehingga bekas pejabat kolonial diangkat sebagai wakil mereka.

Jabatan Rusad sebagai Residen Sumatra Barat berlangsung singkat. Pada 14 Maret 1946, ia diperbantukan pada Gubernur Sumatera di Medan, dan posisinya sebagai residen digantikan oleh M. Djamil.

Hengkangnya Rusad dikaitkan dengan aksi protes dari masyarakat. Juru bicara protes ini adalah Dt. Simaradjo, tokoh adat dari MTKAAM dan Aziz Chan, Wakil Wali Kota Padang, yang menjadi juru bicara pemuda Islam dari PSII. Tekanan ini mencapai puncaknya ketika munculnya konfrontasi terbuka antara KNID Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatra Teuku Mohammad Hasan. Rusad menolak tuntutan penggantian semua pejabat lama (bekas pegawai Belanda dan Jepang) dengan alasan khawatir mereka "terpaksa menyeberang kepada NICA". Di satu sisi, Rusad setuju "generasi yang lebih muda barangkali memiliki pendidikan politik yang lebih baik", tapi menurutnya "demang-demang lama itu lebih berpengalaman dan berpengaruh. Pengalaman administrasi mereka mungkin tak terungguli oleh pemimpin yang lebih muda."