Jelaskan Akhir pemerintahan kolonial Belanda dari Tionghoa Padang

Pada 1865, jumlah orang Tionghoa di Padang adalah 2.973 orang. Pada 1874, 10% dari populasi penduduk Padang yang ketika itu berjumlah sekitar 25.000 orang adalah orang Tionghoa. Pada 1878, jumlah orang Tionghoa di Padang adalah 2.640 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan 1865. Pada 1880, jumlah orang Tionghoa di Padang kembali meningkat menjadi 3.468 orang.

Melihat jumlah orang Tionghoa di Padang yang cenderung bertambah, pemerintahan kolonial Belanda mengambil kebijakan untuk menata permukiman di Padang. Penataan ini mengikui kebijakan Besluit No. 758 yang ditandatangani oleh Gubernur Pantai Barat Sumatra tanggal 30 Oktober 1884 tentang Penetapan Wilayah untuk Orang Tionghoa di Kota Padang. Lantaran populasi orang Tionghoa terus meningkat, begitu pula orang asing lainnya, peraturan 1884 ini diperbarui dengan Beslit No. 34 tanggal 3 Februari 1891. Dalam peraturan baru, wilayah orang Tionghoa diperluas sampai memasuki daerah Balakang Tangsi. Di sini, seorang pedagang Tionghoa bernama Gho Lam San membuka sebuah pasar berseberangan dengan bekas pasar milik perusahaan orang Minangkabau Badu Ata & Co. yang terbakar pada 1882.

Pada 1900, pemerintahan kolonial Belanda melonggarkan izin masuk orang Tionghoa di Hindia Belanda. Kebijakan ini berpengaruh terhadap jumlah orang Tionghoa di Padang. Jumlah orang Tionghoa pada 1905 adalah sebanyak 5.000 orang, lalu meningkat menjadi 6.765 orang pada 1920, dan meningkat lagi menjadi 8.516 orang pada 1930 (14% dari populasi kota). Peningkatan jumlah orang Tionghoa Padang dari 1905 sampai 1930 sejalan dengan gelombang migrasi massal yang dilakukan oleh orang Tionghoa.