Jelaskan Situasi hukum dari Prostitusi di Myanmar

Kegiatan prostitusi merupakan kegiatan ilegal dibawah Undang-Undang Penghapusan Prostitusi yang diberlakukan pada 1949, kegiatan mencari pelanggan di tempat umum juga merupakan kegiatan ilegal, serta memaksa atau membujuk wanita untuk terjun ke dunia prostitusi atau memiliki rumah bordil. Undang-udang juga menghukum seseorang yang mendapatkan keuntungan finansial dari pekerja seks, termasuk penghasilan yang didapatkan pekerja seks.

Alat kontrasepsi sebelumnya merupakan barang bukti dari kegiatan prostitusi tetapi keputusan administrastif yang diterbitkan pada 2011 mencegah alat tersebut dijadikan barang bukti. Perubahan ini kemudian dicantumkan pada pasal 27 KUHP.

Undang-undang Hukum Pidana menjadi perlindungan anak perempuan dari pelecehan seksual, dimana setiap orang yang diketahui berhubungan seksula dengan anak perempuan dibawah usia 14 tahun (dengan izin atau tanpa izin) akan didakwa melakukan pemerkosaan. Undang-Undang Anak yang berlaku pada 1993 menaikan usia  seks konsensual menjadi 16 tahun dan menjadikan anak-anak pekerja seks merupakan perbuatan ilegal. Merupakan sebuah pelanggaran dengan sengaja mengizinkan anak perempuan yang berusia lebih rendah dari 16 tahun dibawah pengasuhan untuk terlibat dalam kegiatan prostitusi. Tidak ada pelarangan yang jelas terhadap anak laki-laki. Undang-Undang Anak juga memberikan hukuman jika menggunakan anak-anak dalam memproduksi material pornografi.

Pekerja seks biasanya ditempatkan di pusat penahanan sebelum didakwa. Pekerjaan, seperti menjahit baju merupakan kewajiban. Beberapa dilepas kembali tanpa didakwa.

Pada 2013, Anggota Parlemen Sandar Min menyerukan agar prostitusi untuk didekriminalisasi tetapi seruan tersebut ditolak oleh pemerintah.

Saat ini (2018), Kementerian Kesejahterahan Sosial, Pertolongan, dan Pemukiman Kembali Myanmar sedang mengerjakan amandemen terhadap undang-undang untuk melindungi pekerja seks.