Jelaskan Larangan penerbangan dari Pandemi Covid-19 di Kalimantan Barat

Maskapai yang didapati membawa penumpang yang terjangkit koronavirus dihukum tidak membawa penumpang selama beberapa hari. Pada 2 Agustus, Citilink dan Lion Air dilarang membawa penumpang dari Surabaya ke Pontianak selama seminggu sejak 3 Agustus. Pada 22 Agustus, Batik Air dilarang membawa penumpang dari Tangerang ke Pontianak selama seminggu sejak 24 Agustus. Citilink kembali dilarang membawa penumpang selama 10 hari sejak 19 September. Sriwijaya Air dilarang membawa penumpang rute Tangerang-Pontianak sejak 21 September. Larangan tersebut kembali diberlakukan terhadap Batik Air karena didapati membawa 5 penumpang yang terjangkit koronavirus, walau hasil uji antigen kelima penumpang sebelum melawat ke Pontianak menunjukkan hasil tidak reaktif. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat mencurigai surat keterangan tidak reaktif uji antigen yang dibawa adalah palsu atau hasil uji antigen adalah negatif palsu. Air Asia juga terdampak kebijakan ini imbas ditemukan satu penumpang yang terjangkit koronavirus. Sementara itu, tidak dijumpai penumpang Lion Air, Nam Air, dan Garuda Indonesia yang terjangkit koronavirus. Persyaratan memasuki Kalimantan Barat kemudian diperketat menjadi harus membuktikan diri negatif berdasarkan uji PCR alih-alih uji antigen, yang diberlakukan dari 26 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021. Sebagai dampaknya, 80 dari 118 penerbangan pada 26 Desember dibatalkan.

Kebijakan pelarangan penerbangan membawa penumpang mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah adanya pelarangan penerbangan dari Surabaya ke Pontianak. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto menyebut pelarangan itu tidak tepat, sementara Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Muhidin M. Said menyebut pelarangan itu merugikan konsumen dan bisnis penerbangan yang tengah menggeliat kembali sehingga pemerintah harus turun tangan. Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alvin Lie menyebut pemerintah melakukan tindakan yang menyalahgunakan kebijakan, yang dibantah Sutarmidji yang menyebut dirinya memiliki kewenangan dalam menjaga provinsi yang diampunya dari koronavirus. Kementerian Perhubungan sendiri juga mengutarakan pencabutan larangan penerbangan membawa penumpang, yang ditolak mentah-mentah oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Barat. Dinas Kesehatan Kalimantan Barat juga mempertanyakan permintaan Kementerian Perhubungan, sembari meminta Kementerian Perhubungan mendukung langkah yang diambil alih-alih meminta pencabutan. Sutarmidji juga menelepon Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi perihal ini.