Jelaskan Kontroversi dari Yudian Wahyudi

Semasa menjabat rektor, Yudian sempat membuat kebijakan melarang penggunaan cadar bagi mahasiswi di UIN Sunan Kalijaga.

Ia mengeluarkan surat keputusan B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 perihal pembinaan mahasiswi bercadar tertanggal 20 Februari 2018. Kebijakan Yudian menuai protes dari berbagai pihak, meski ada juga yang mendukung.

Ia beralasan pelarangan itu demi menjaga ideologi mahasiswa dan mahasiswi UIN Kalijaga serta memudahkan kampus dalam kegiatan belajar mengajar.

Misalnya, Yudian curiga mahasiswi yang bercadar akan dengan mudah menggunakan joki saat ujian tanpa bisa diketahui.

"Jadi harus bijak melihat ini. Anak-anak baru itu datang dari kampung, lulus dari sekolah malah 'digarap' sama orang luar kampus, doktrin ideologi tertentu. Kita harus selamatkan agar tidak tersesat," kata Yudian saat dihubungi CNNIndonesia.com, 6 Maret 2018.

Namun, belum sebulan surat tersebut berlaku, ia mencabut kebijakan larangan cadar ini. Ia mengeluarkan surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018.

Surat yang dikategorikan bersifat penting itu terkait pencabutan surat tentang pembinaan mahasiswi bercadar tertanggal 10 Maret 2018.

Dalam surat itu tertulis, berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Universitas (RKU) pada Sabtu, 10 Maret 2018, diputuskan bahwa Surat Rektor Nomor B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar dicabut.

Dijelaskan alasan pencabutan aturan pembinaan mahasiswi bercadar itu demi menjaga iklim akademik yang kondusif.

Pernyataan "Agama musuh Pancasila" dan "Konstitusi di Atas Kitab Suci"

Yudian Wahyudi diwawancarai oleh Detik.com dan direkam serta diunggah di situs berita Detik dan YouTube. Video tersebut berjudul "Blak-blakan Kepala BPIP: Jihad Pertahankan NKRI" dan diunggah pada 12 Februari 2020.

Dalam video itu ia menjelaskan sejarah Pancasila yang semakin lama semakin tereduksi. Salah satu pernyataan yang memicu kontoversi adalah "Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan."

Esoknya 13 Februari 2020, Kepala Staf Presiden Moeldoko membela pernyataan Yudian Wahyudi yang menyebut agama merupakan musuh Pancasila. Moeldoko meyakini Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. "Ya, bisa saja yang memaknainya yang salah. Padahal bukan seperti itu maksudnya," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Pada 18 Februari 2020, Yudian dipanggil menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI. Ia mendapat hujan kritik dari setidaknya 15 orang anggota dewan dari berbagai fraksi yang menyatakan kecewa dengan pernyataan 'agama musuh Pancasila' itu. Yudian berkata maksud pernyataannya itu tidak dikutip secara lengkap. Dia merasa pernyataannya salah dikutip dan dijadikan judul oleh Detik.com.

Dalam kesempatan itu, Rektor UIN Sunan Kalijaga ini juga mengklarifikasi pernyataan kontroversial lainnya, yakni soal 'konstitusi di atas kitab suci'. Dia berdalih bahwa itu maksudnya adalah konstitusi akan menaungi warga negara yang sedang menjalankan amanat kitab suci.

Pada 18 Februari 2020 malam harinya, acara diskusi Indonesia Lawyers Club di TvOne mengangkat tajuk acara "Agama Musuh Besar Pancasila, Siapa Disindir?"

Setelah itu, Yudian mengaku akan "berpuasa bicara" selama satu tahun. Ke depannya, jika dibutuhkan untuk berbicara di depan publik, Yudian mengaku diminta oleh DPR berbicara melalui humas atau menggunakan draft.