Jelaskan Persiapan dari Pemilihan umum Wali Kota Depok 2020

Ribuan petugas Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengikuti rapid test. Rapid test yang dilakukan ini menindaklanjuti surat KPU RI Nomor 488/PP.08.1 SD/02/KPU/VI/2020 tentang Pemenuhan APD Kegaiatan Tahapan Verifikasi Faktual dan Kegiatan Coklit Pemilihan Serentak 2020. Terdapat 4.311 orang yang terdiri atas seluruh komisioner, pegawai sekretariat, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

Ketua KPUD Kota Depok Nana Shobarna mengatakan kegiatan rapid test ini merupakan penggambaran bentuk kesiapan KPUD Kota Depok dalam menyelenggarakan Pilkada. Prinsip dasar dari pelaksanaan Pilkada kondisi pandemi COVID-19 adalah, KPUD Kota Depok perlu memastikan keselamatan dan kesehatan baik penyelenggara, peserta dan pemilih. Tentu tanpa mengabaikan kualitas demokrasi yang memang sudah menjadi ketentuan.

Untuk pengendalian klaster baru dalam penyebaran koronavirus atau COVID-19, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Depok melakukan diskusi dengan KPUD Kota Depok seiring berlangsungnya tahapan Pilkada Depok 2020. Gugus Tugas berharap KPUD dapat memberikan rumusan jelas mengenai rencana metode kampanye hingga pemungutan suara kelak. Rumusan ini nantinya menjadi bahan diskusi sebagai dasar pembuatan kebijakan atau protokol kesehatan selama pilkada berlangsung di tengah pandemi koronavirus.

Kemudian Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyoroti akan dimulainya masa kampanye Pilkada Depok 2020, sementara kasus COVID-19 di Kota Depok tengah mencapai angka yang tinggi. Secara spesifik, ia menyoroti Wali Kota Depok Mohammad Idris yang juga akan berkontestasi dalam Pilkada Depok 2020. Kamil mengaku khawatir muncul klaster pilkada di Kota Depok ditengah pandemi COVID-19. Ia berharap agar semua pihak saling mengawasi penerapan protokol kesehatan selama masa kampanye.