Jelaskan New Guinea Act 1920 dari Hukum Papua Nugini

New Guinea Act 1920 adalah undang-undang yang menyatakan penerimaan wilayah Nugini Jerman oleh Australia sebagai Teritori Nugini. Seperti dalam Papua Act 1905, undang-undang yang dibuat di Australa tidak serta merta diberlakukan di Teritori Nugini kecuali dinyatakan turut berlaku bagi Teritori atau ditentukan lain oleh Gubernur Jenderal. Namun yang membedakannya dari Papua Act 1905 adalah pasal 15 tentang jaminan (yang di antaranya mengatur larangan perdagangan budak dan kerja paksa) dan pasal 16 tentang kewajiban melaporkan perkembangan di Teritori kepada Liga Bangsa-Bangsa. Dapat dikatakan bahwa kedua pasal tersebut bagai sebuah perjanjian internasional mengingat Teritori tersebut dahulunya merupakan wilayah koloni Jerman.

Papua and New Guinea Act 1949

Papua and New Guinea Act 1949 menggantikan Papua Act 1905 dan New Guinea Act 1920, menempatkan kedua teritori di bawah kewenangan Australia tersebut di bawah sistem administrasi tunggal. Undang-undang ini jauh lebih komprehensif daripada kedua undang-undang pendahulunya dan terdiri atas 78 pasal. Ada beberapa ketentuan dari undang-undang pendahulunya seperti larangan perdagangan budak (pasal 71 ayat (1)). Dengan adanya undang-undang ini, teritori yang dahulunya Nugini Jerman ini dengan ini resmi menjadi wilayah koloni Australia, manakala dalam New Guinea Act 1920 seolah teritori tersebut hanya dititipkan kepada Australia karena adanya ketentuan dalam pasal 15 dan 16 undang-undang tersebut.

Papua New Guinea Independence Act 1975

Undang-undang ini adalah produk hukum yang diterbitkan Parlemen Australia dan menjadi cikal bakal berdirinya Papua Nugini sebagai negara merdeka. Melalui undang-undang ini, Australia melepaskan segala kedaulatan terhadap Papua Nugini dan mencabut undang-undang yang sebelumnya berlaku mengatur teritori tersebut.