Jelaskan Sejarah legislatif dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Perancang dan pengusung RUU ini adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan (FPL). Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 7 September 2015 bahwa setidaknya ada 15 macam kekerasan seksual yang dialami perempuan di Indonesia, yaitu tindak perkosaan, intimidasi bernuansa seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan perkawinan, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, kontrasepsi/sterilisasi paksa, penyiksaan seksual, penghukuman bernuansa seksual, dan kontrol seksual termasuk aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 13 di antaranya belum diatur dalam undang-undang. Menurut Komnas Perempuan, hukum pidana Indonesia mengenai pemerkosaan terbatas pada penetrasi penis ke vagina, prosedur pembuktiannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkesan masih membebani korban, pelecehan seksual hanya diatur dalam pasal tentang perlakuan tidak menyenangkan, dan UU Hukum Pidana maupun UU Kesehatan menekankan pada larangan aborsi tanpa melihat konteks pemaksaan aborsi sehingga perempuan dipidanakan dalam tindak aborsi. Komnas Perempuan menilai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual harus masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Tambahan 2015-2019. Gisella Tani Pratiwi dari Yayasan Pulih dalam FPL mengatakan bahwa kasus kekerasan seksual terjadi di ranah privat, sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, harus ada saksi mata dan bukti sehingga banyak proses hukum kasus kekerasan seksual yang tidak bisa dilanjutkan. Selain itu, masyarakat masih menyalahkan korban ataupun membenarkan perilaku kejahatan seksual. Venny Siregar dari LBH APIK mengatakan bahwa "ketika proses hukum berjalan ya proses hukum saja yang dilihat. Tapi bagaimana korban mendapatkan trauma seumur hidup itu tidak mendapatkan jaminan, restitusi (ganti rugi) tidak ada kompensasi tidak ada, ini yang diperjuangkan dalam RUU Penghapusan Kekerasan seksual." FPL mendorong agar RUU Penghapusan kekerasan Seksual masuk dalam Prolegnas DPR 2016.

RUU ini diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. Komnas Perempuan menyerahkan naskah akademik RUU PKS ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) pada 13 Mei 2016. RUU PKS dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas 2016 pada 6 Juni 2016. RUU ini ditarik dari Prolegnas Prioritas 2020 pada tanggal 2 Juli 2020. Usulan penarikan ini sebelumnya diajukan oleh Komisi VIII. Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang mengatakan, pembahasan RUU PKS saat ini sulit dilakukan karena terbentur mengenai definisi kekerasan seksual dan aturan pemidanaan. Menurut  anggota Komisi VIII dari fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka, keputusan mengeluarkan RUU ini dari Prolegnas bukan pernyataan Komisi VIII, karena tidak ada rapat untuk memutuskan itu, dan itu merupakan pernyataan pribadi Marwan Dasopang. Menurut Diah, meski dikeluarkan dari Prolegnas 2020, RUU PKS akan masuk Prolegnas 2021 yang akan dibahas oleh Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (Baleg).