Jelaskan Tuntutan lainnya dari Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja

Selain aksi unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja, beberapa pihak lainnya turut melalukan aksi ini dengan tuntutan pembatalan pengesahan Undang-Undang yang disahkan DPR atau pembahasan rancangan undang-undang lainnya. Pada Mei 2020, DPR mengesahkan revisi RUU Pertambangan Mineral dan Batubara yang dianggap belum mewakili semua pihak. Di Samarinda, beberapa aliansi mahasiswa se-Kalimantan Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kaltim untuk menuntut pembatalan revisi UU tersebut pada 6 Juli. Di Jakarta, sejumlah pihak mengajukan uji materi revisi UU ini ke Mahkamah Konstitusi pada 20 Juli.

Setelah RUU PKS ditunda pembahasannya oleh DPR setidaknya hingga tahun 2021, massa dari aliansi Gerakan Anti Kekerasan (Gerak) Perempuan melakukan aksi unjuk rasa di depan Kompleks Gedung DPR/MPR pada 7 Juli 2020. Massa ini berjanji akan terus menggelar aksi ini setiap hari Selasa hingga tuntutan pembahasan kembali RUU ini direspons perwakilan DPR. Aksi unjuk rasa juga terjadi di Kota Cirebon, Jawa Barat dengan tuntutan yang sama.

Dalam lingkup pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila, massa kontra-RUU ini menggelar aksi unjuk rasa sepanjang Juni hingga Juli 2020. Aksi ini diinisiasi oleh kelompok Persekutuan Alumni 212 yang melaksanakan Aksi 2 Desember tahun 2016 lalu. Aksi unjuk rasa yang berbarengan dengan unjuk rasa menolak RUU Cipta Kerja ini menuntut agar pemerintah tidak terburu-buru membahas dan mengesahkan RUU ini. Pemerintah sendiri menyatakan menunda pembahasan RUU tersebut dan menyesuaikan substansinya menjadi RUU yang mengatur kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.