Jelaskan Melaka dari Krisis politik Malaysia 2020–2022

Dewan Undangan Negeri terjebak dalam kebuntuan karena baik Pakatan Harapan dan oposisi Barisan Nasional masing-masing memegang 13 kursi setelah PPBM meninggalkan koalisi yang berkuasa saat itu. Ketua Menteri Melaka Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri Melaka Mohd Khalil Yaakob pada 26 Februari untuk menjelaskan kepadanya tentang keadaan politik terkini. Pada 27 Februari, pemerintah negara bagian mengumumkan mereka akan mempertahankan status quo dan akan terus berjalan seperti biasa dalam konferensi pers. Namun, sidang DUN yang rencananya digelar pada 6 Maret ditunda.

Pada 2 Maret, Ketua Barisan Nasional Melaka Abdul Raouf Yusof menghadiri pertemuan dengan Yang di-Pertua Negeri. Dalam konferensi pers pada malam hari, ia membenarkan Pakatan Harapan telah kehilangan mayoritas di DUN dan Perikatan Nasional akan membentuk pemerintahan baru. Pemerintah koalisi baru mendapat dukungan dari 17 ADUN. Pada hari yang sama, Adly Zahari bertemu dengan Yang di-Pertua Negeri dan mengusulkan agar majelis negara dibubarkan dan memicu pemilihan umum negara bagian sesuai Pasal 7 ayat (4) konstitusi negara bagian, tetapi usul Adly ditolak.

Pada 3 Maret, Adly mengadakan konferensi pers ketika ia menyatakan tidak mengundurkan diri dari jabatannya. Namun, dia diberitahu bahwa dia bukan lagi ketua menteri dan diberhentikan pada malam sebelumnya. Kepala Menteri Malaka yang baru Sulaiman Md Ali dari UMNO dilantik pada malam 9 Maret.

Pada 11 Mei, DUN bersidang dan pemerintahan Perikatan Nasional melakukan mosi tidak percaya kepada Ketua Menteri Omar Jaafar dari PKR yang menyebabkan debat kusir dan penghinaan verbal yang memanas antara kedua sisi DUN, misalnya ADUN independen pendukung PN Norhizam Hassan Baktee meneriakkan istilah "babi" berulang kali kepada ADUN DAP Low Chee Leong sebagai tanggapan atas ucapan "Pengkhianat"  dari Chee Leong. Ketua DUN menunda sidang itu. Kemudian, DUN bersidang kembali dengan hanya anggota Perikatan Nasional dan menyatakan Ab Rauf Yusoh dari UMNO sebagai ketua DUN baru. Ketua DUN yang digulingkan mengatakan Pakatan Harapan Melaka sedang menggugat keabsahan penunjukan Ketua DUN yang baru.

Pada 14 September 2020, Norhizam Hassan Baktee bergabung ke PPBM, manakala Muhammad Jailani Khamis bergabung ke UMNO pada 2 Januari 2021.