Jabarkan Revisi KUHP (RKUHP) dari Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019

Pada 18 September 2019, DPR membahas RUU tentang revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Revisi KUHP telah dibuat selama beberapa dekade terakhir, dimaksudkan untuk menggantikan perangkat hukum zaman Belanda. Amandemen ini sebelumnya diperkenalkan pada 2015 oleh Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sejak awal tahun 2019, kelompok-kelompok Islam konservatif telah mendorong lagi untuk perombakan KUHP. Proposal terbaru mencakup beberapa undang-undang berdasarkan interpretasi agama konservatif, termasuk larangan seks pranikah, hidup bersama di luar pernikahan, melakukan ilmu hitam, dan aborsi tanpa alasan darurat medis dan pemerkosaan. Revisi KUHP juga mengkriminalisasi penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, agama, lembaga negara dan simbol-simbol negara seperti bendera dan lagu kebangsaan. Rancangan KUHP itu dinyatakan sebagai "bencana tidak hanya bagi perempuan dan agama dan minoritas gender, tetapi untuk semua orang Indonesia" oleh Andreas Harsono dari Human Rights Watch. Pemungutan suara dijadwalkan akan diadakan pada 24 September 2019, tetapi untuk menghadapi protes publik, Joko Widodo mengumumkan untuk menunda pemungutan suara pada 20 September 2019. Namun, masih ada kekhawatiran parlemen mendorong pemungutan suara sebelum akhir masa jabatannya pada 24 September 2019.