Saya mau tau Wilayah Hukum Kerajaan Turikale dari Sejarah Kabupaten Maros

Wilayah-wilayah yang merupakan daerah hukum Kerajaan Turikale meliputi 43 kampung sebagai berikut:

Reda Beru (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Turikale)

Solojirang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Turikale)

Bonto Kapetta (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Allepolea)

Kasuarrang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Allepolea)

Soreang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Soreang)

Bontocabu (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Maccini Baji)

Tambua (sekarang masuk bagian dari Desa Bonto Marannu)

Kassijala (sekarang masuk bagian dari Desa Tunikamaseang)

Pattalasang (sekarang masuk bagian dari Desa Tunikamaseang)

Rea-Rea (sekarang masuk bagian dari Desa Tupabbiring)

Manrimisi Turikale (sekarang masuk sebagian dari wilayah Kelurahan Pallantikang dan Desa Mattirotasi)

Kuri Caddi (sekarang masuk bagian dari Desa Nisombalia)

Sungguminasa (sekarang masuk bagian dari Desa Borimasunggu)

Data (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Pallantikang)

Panaikang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Leang-Leang)

Buttatoa (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Pettuadae)

Tumalia (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Adatongeng)

Baniaga (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Taroada)

Maccopa (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Taroada)

Kassi (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Pettuadae)

Bulowa (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Boribellaya)

Sangieng/Tana Matoana Turikale (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Boribellaya)

Pakalli (sekarang masuk bagian dari Desa Alatengae)

Bonti-Bonti (sekarang masuk bagian dari Desa Mattoangin)

Paranggi (sekarang masuk bagian dari Desa Mattoangin)

Moncongbori (sekarang masuk bagian dari Desa Mattoangin)

Mangngai (sekarang masuk bagian dari Desa Mangeloreng)

Manarang (sekarang masuk bagian dari Desa Tukamasea)

Camba Jawa (sekarang masuk bagian dari Desa Baruga)

Bunga Ejaya (sekarang masuk bagian dari Desa Tukamasea)

Pa'jaiyang (sekarang masuk bagian dari Desa Tukamasea)

Ammesangeng (sekarang masuk bagian dari Desa Tukamasea)

Samariga (sekarang masuk bagian dari Desa Baruga)

Leang-Leang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Leang-Leang)

Tompo Balang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Kalabbirang)

Labuang (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Pettuadae)

Karaso (sekarang masuk bagian dari Desa Bonto Matene)

Bonto Labbua (sekarang masuk bagian dari Desa Borimasunggu)

Tabbua (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Mattiro Deceng)

Balombong (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Mattiro Deceng)

Balanga (sekarang masuk bagian dari Desa Baruga)

Tala'mangape (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Raya)

Sanggalea (sekarang masuk bagian dari Kelurahan Taroada)

Era Persatuan Kerajaan-Kerajaan Di Maros

Pada awalnya, di daerah Maros hanya terdapat sebuah kerajaan yang cukup besar bernama Kerajaan Marusu' dengan batas-batas meliputi: bagian selatan berbatasan dengan Kerajaan Gowa/Tallo, bagian utara berbatasan dengan Binanga Sangkara' (batas Kerajaan Siang), bagian timur berbatasan dengan daerah pegunungan (Lebbo' Tengngae) dan pada bagian baratnya berbatasan dengan Tallang Battanga (Selat Makassar). Kerajaan Marusu' pada waktu itu, hidup berdampingan dengan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga, seperti Gowa, Bone, Luwu dan lain-lain. Keadaan tersebut berlangsung terus-menerus hingga masuknya intervensi Kompeni Belanda. seiring kekalahan Kerajaan Gowa/Tallo di bawah pemerintahan I Mallombassi Dg Mattawang Karaeng Bonto Mangngape atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin oleh Kompeni Belanda di bawah pimpinan Admiral Speelman. Dimana, atas kekalahannya tersebut Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani suatu perjanjian perdamaian pada tanggal 18 november 1667 yang dinamakan “Cappaya ri Bungaya” atau “Perjanjian Bungaya”. Yang terdiri atas beberapa pasal, dan salah satunya mengatakan “bahwa negeri negeri yang telah ditaklukkan oleh kompeni dan sekutunya, harus menjadi tanah milik kompeni sebagai hak penaklukkan”. Oleh karena itu, Kerajaan Marusu' yang merupakan sekutu dari Gowa yang berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Bone di bawah pimpinan Arung Bakke, Arung Appanang, dan Arung Bila atas nama Arung Palakka yang merupakan sekutu dari kompeni, lambat laun mulai dikuasai oleh Kompeni Belanda. Puncaknya terjadi pada awal tahun 1700, tepatnya pada masa pemerintahan Kare Yunusu sultan Muhammad Yunus (Karaeng Marusu' VII). Dimana pada masa pemerintahan beliau, Marusu' tidak lagi menjadi suatu kerajaan yang besar, sebab oleh Kompeni Belanda, Marusu' menjadi daerah jajahan dalam bentuk regentschap dimana Raja Marusu' hanyalah merupakan raja tanpa mahkota (onttrondevorsteen). Artinya walaupun raja-raja Marusu' berhak mengatur pemerintahannya sendiri dan diangkat sesuai garis keturunan dan secara adat Marusu', namun pengangkatan raja-raja itu harus mendapat persetujuan dari pihak Kompeni Belanda. Selain itu, Kerajaan Marusu' yang tadinya cukup luas kini menjadi kerajaan kecil dengan tersisa 36 kampung yang mnejadi kekuasaannya. Dan pada bekas-bekas wilayahnya itu berdiri beberapa kerajaan kecil, seperti: Kerajaan Bontoa, Tanralili, Turikale, Simbang, Raya, dan Lau'. Melihat keadaan yang demikian Kare Yunusu lalu menyerahkan tahta kepada La Mamma Dg Marewa Diwettae Mattinroe Ri Samanggi yang merupakan keturunan dari I Maemuna Dala Marusu', adik kandung dari Karaengta Barasa Sultan Muhammad Ali (Raja Marusu VI) ayahanda beliau yang diperisterikan oleh La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Raja Bone Mattinroe Ri Nagauleng. Di masa pemerintahan La mamma Dg Marewa ini, beliau berusaha mengajak raja-raja tetangga yang baru berdiri itu, untuk membentuk suatu wadah persatuan guna bersama sama saling bahu-membahu dalam segala hal, terutama dalam rangka mengantisipasi segala macam gangguan/intervensi dari pihak-pihak lain, terutama dari pihak Kompeni Belanda. Pada awalnya, ajakan dari La Mamma Dg Marewa ini, ditolak oleh raja-raja tetangga, karena menganggap itu adalah akal-akalan La Mamma saja untuk menguasai kembali wilayah Marusu' yang sudah terpecah-pecah itu. Namun, berkat diplomasi yang baik. Akhirnya terbentuklah suatu wadah persatuan yang bernama “TODDO LIMAYYA RI MARUSU” (Persatuan Adat Lima Kerajaan), terdiri atas Marusu, Simbang, Bontoa, Tanralili, Turikale, dan Raya.

Maros memiliki posisi strategis diantara dua kerajaan besar, yakni Bone dan Gowa. Posisi ini sering kali dimanfaatkan oleh dua kerajaan besar ini beserta kolonial Belanda untuk menguasai Maros. Hal ini menciptakan upaya perlawanan secara terus-menerus oleh penguasa-penguasa lokal di Maros.

Tercatat pada tanggal 21 Mei 1777, La Pottokati Arung Baringeng, Ponggawa Bone, memimpin laskarnya membebaskan Maros dari belenggu kekuasaan Gowa yang pada waktu itu di bawah pemerintahan I Sangkilang Batara Gowa. Bertolak dari pembebasan tersebut maka para 5 Penguasa lokal, yakni Karaeng Marusu', Karaeng Simbang, Karaeng Tanralili, Karaeng Bontoa, dan Sullewatang Raya dengan segera membentuk forum komunikasi “TODDO LIMAYYA RI MARUSU'”.

Peristiwa 21 Mei 1777 ini tertulis dalam Lontara' Marusu' :

“……. niya'mi assulu' Bone ambunduki Gowa ri wattunna niya' ri Marusu' I Sangkilang Batara Gowa, nasisambe-sambe Gowa na Bone na Balandayya angngatai Marusu' siyagang pa'rasangang niyaka ri ampi'na Marusu', iyami Simbang, Bontoa, Raya siyagang Tanralili. Kammanamo anjo nappakarammula ero’ sikontu Karaenga naero'mo ampareki pa'bulosibatangang nanikanamo Toddo Limaya Ri Marusu', kalimai KaraEng tena pasisa'lakangna ……….”

Berdirinya TODDO LIMAYA RI MARUSU' sebagai forum pemersatu kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur Maros dengan membentuk federasi “LEBBO' TENGNGAE” yang merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan “PITU BILA-BILA” (Cenrana, Camba, Mallawa, Labuaja, Gattareng Matinggi, Wanua Waru, dan Balocci) dan kerajaan-kerajaan wilayah selatan Maros dengan federasi “GALLARANG APPAKA” (Bira, Sudiang, Moncongloe, dan Biringkanaya). Komunikasi ketiga forum pemersatu yang terjalin dengan semangat kekeluargaan disertai rasa senasib dan sepenanggungan tersebut melahirkan permufakatan bersama dalam bentuk “TENRE' TELLUE RI MARUSU'”.

Perlawanan Rakyat Maros terhadap kolonial Belanda pun tetap berlangsung. Dan pada tanggal 4 Februari 1855, La Mappalewa Daeng Mattayang (Regent Van Marusu') diberhentikan dari jabatannya dengan tuduhan menggunakan dana pemerintahan untuk kepentingan perjuangan melawan Belanda.

Pada tahun 1864 di wilayah Lebbo' Tengngae, La Mappintjara (Regent Van Camba) melakukan pemboikotan terhadap kontrol kolonial Belanda di Camba karena dipaksa menyiapkan warganya untuk dijadikan pengawal pribadi bagi setiap pegawai berkebangsaan Belanda. Tindakan heroik beliau ternyata diikuti oleh hampir seluruh regent yang ada di Maros.