Jelaskan Pande Lubis dari Skandal Bank Bali

Didakwa dengan tuduhan korupsi, Pande Lubis dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Ketua ketua majelis hakim Putra Jadnya memutuskan bahwa keputusan Pande untuk mentransfer dana BPPN ke Bank Bali dibuat atas nama BPPN, sehingga Pande tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut. karena dia belum membuat keputusan dalam kapasitas pribadi. Jaksa penuntut umum Tarwo Hadi Sadjuri mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan alasan Pande menyalahgunakan kewenangannya dengan secara ilegal menyetujui suntikan Rp904,6 miliar ke Bank Bali. Dia mengatakan klaim Bank Bali terhadap BDNI telah diproses melalui delapan transaksi swap dan dua transaksi lainnya, yang semuanya ditolak oleh Bank Indonesia sampai Pande turun tangan. Jaksa juga mengatakan Lubis menerapkan bunga tambahan untuk pinjaman dan tahu bahwa setidaknya 50% dari total dana akan ditransfer ke EGP. Mahkamah Agung pada 10 Maret 2004 menghukum Pande empat tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena menipu negara dan melakukan korupsi. Pande menanggapi dengan mengeluh bahwa dia hanya mengikuti perintah. Dia mengatakan transaksi telah disetujui oleh lima pejabat BPPN dan menteri keuangan saat itu. Pengacara Lubis, Asfiduddin, berpendapat transaksi itu sah karena didasarkan pada keputusan presiden dan surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.