Jelaskan Sejarah dari Hukum Papua Nugini

Berbagai aturan hukum pidana di Papua Nugini, termasuk kitab undang-undang hukum pidananya (Criminal Code) dan Native Regulations, sebuah produk hukum yang hanya ditujukan bagi masyarakat asli Papua Nugini, merupakan produk impor dari aturan-aturan hukum pidana yang berlaku di negara bagian Queensland, Australia. Hukum Queensland dipilih karena kebijakan Australia pada awal kolonisasi wilayah yang kini menjadi Papua Nugini cenderung mengarah pada penggabungan wilayah koloni tersebut ke dalam negara bagian Queensland.

Konsep hukum pidana kolonial merupakan konsep yang asing bagi masyarakat asli Papua Nugini. Kajian-kajian antropologi sendiri menguatkan bahwa dalam suatu masyarakat yang tidak atau belum mengenal konsep negara tidak ada pembedaan antara perkara pidana dengan perkara perdata. Sistem hukum dari berbagai masyarakat adat Papua Nugini memiliki kesamaan yakni mengedepankan proses seperti mediasi dan kompensasi, jauh berbeda dari mekanisme hukuman Barat seperti penjara.

Pandangan kaum kolonialis pada masa itu adalah penerapan hukum Barat pada wilayah koloni merupakan bagian dari upaya pemberadaban masyarakat di wilayah koloni. Hal ini dilakukan baik oleh Australia maupun Jerman yang memberlakukan Strafgesetzbuch-nya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jerman) dan hukum-hukum Jerman lainnya tanpa menyesuaikan aturan-aturan di dalamnya bagi masyarakat di wilayah koloni.