Jelaskan Doktrin/Ilmu Pengetahuan dari Hukum acara perdata Indonesia

Doktrin atau ilmu pengetahuan juga merupakan sumber hukum acara perdata atau sumber tempat hakim dapat menggali hukum acara perdata. Akan tetapi, doktrin itu sendiri bukanlah hukum. Kewibawaan ilmu pengetahuan karena didukung oleh para pengikutnya serta sifat objektif dari ilmu pengetahuan itu menyebabkan putusan hakim juga bernilai objektif.

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung

Instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur hukum acara perdata dan hukum perdata materiil tidaklah mengikat hakim sebagaimana halnya undang-undang. Akan tetapi, instruksi dan surat edaran MA merupakan sumber tempat hakim yang dapat menggali hukum acara perdata ataupun hukum perdata materiil.

Sehubungan dengan ini, perhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3/1963 yang pada umumnya dianggap membatalkan BW. Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dengan Surat Edaran Nomor 3/1963 tersebut tidak wenang membatalkan BW atau undang-undang. Maksud Mahkamah Agung dengan SEMA Nomor 3 Tahun 1963 yang merupakan instruksi kepada para hakim memang baik, yaitu agar hakim menyesuaikan BW dengan perkembangan masyarakat, tetapi SEMA Nomor 3 Tahun 1963 itu sendiri secara yuridis teoretis tidak mempunyai kekuatan membatalkan BW. Kalau Mahkamah Agung dengan SEMA No. 3/1963 bermaksud untuk membatalkan BW, Mahkamah Agung melanggar ajaran tentang pembagian kekuasaan. Atas dasar kebebasannya, hakim cukup berwenang untuk menyesuaikan isi undang-undang dengan perkembangan masyarakat, tanpa menunjuk pada SEMA No. 3/1963.

Dapat juga hakim menggunakan lembaga-lembaga hukum acara perdata yang disebut dalam instruksi atau surat edaran, asal saja sebagai ciptaan sendiri tanpa menunjuk instruksi atau surat edaran yang bersangkutan (bandingkan dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 17 Januari 1955, H 1966 No. 1—2 hlm. 77).