Jelaskan Perdana Menteri Sudan dari Abdalla Hamdok

Saran dibuat pada Juni 2019 oleh juru bicara Forces of Freedom and Change (FFC) dan pada Agustus 2019 oleh The Sudan Daily bahwa Hamdok akan diusulkan sebagai Perdana Menteri Sudan oleh FFC, yang menegosiasikan transisi Sudan ke demokrasi 2019 dengan Dewan Militer Transisional. Prosedur transisi secara formal didefinisikan dalam Perjanjian Politik yang ditandatangani pada 17 Juli 2019 oleh FFC dan TMC dan Rancangan Deklarasi Konstitusional yang ditandatangani oleh FFC dan TMC pada 4 Agustus 2019.

Dewan Kedaulatan Sudan menunjuk Hamdok untuk menjadi Perdana Menteri pada 20 Agustus, sebagaimana disyaratkan oleh Rancangan Deklarasi Konstitusional. Dia kemudian dilantik pada tanggal 21 Agustus. Di bawah Pasal 19 Rancangan Deklarasi Konstitusional Agustus 2019, sebagai menteri selama masa transisi, Hamdok dilarang (bersama dengan para pemimpin senior transisi lainnya) dari mencalonkan diri dalam pemilihan umum Sudan 2022 yang dijadwalkan untuk mengakhiri periode transisi.

Sebagai perdana menteri, Hamdok memilih kabinet menteri. Pada 4 Oktober 2019, ia membersihkan kepemimpinan universitas-universitas publik Sudan, memecat 28 kanselir dan 35 wakil kanselir dan menunjuk 34 wakil kanselir. Tujuannya adalah untuk menggantikan orang-orang di posisi kekuasaan yang mewakili pemerintah al-Bashir.

Pada Oktober 2021, Abdalla Hamdok mengumumkan bahwa dia tidak akan membubarkan pemerintah untuk membentuk yang lain. Adalah Jenderal Abdel Fattah Abdelrahmane al-Burhan, presiden Dewan Transisi Berdaulat, yang secara resmi merumuskan permintaan ini dalam sebuah pertemuan, berbagi kekuatan transisi.