Jelaskan Politisi dari Pelacuran di Thailand

Chuwit Kamolvisit memiliki beberapa panti pijat di Bangkok dai dianggap sebagai "godfather pelacuran" di Thailand. Pada 2005 ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand untuk masa jabatan empat tahun tetapi pada 2006 Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan. Pada Oktober 2008 ia maju kembali untuk pemilihan Gubernur Bangkok tetapi tidak terpilih. Ia mengungkapkan pada 2013 bahwa beberapa klien terbaiknya merupakan politisi dan pejabat polisi senior, yang ia klaim mereka dibayar, lebih dari satu dekade, lebih dari £1,5 juta uang usap agar bisnisnya yang menjual seks tetap bisa beroperasi.

Meskipun perdagangan seksual yang dilakukan warga negara asing dianggap terbuka, tetapi industri yang mengkhusukan diri untuk orang-orang Thailand belum pernah diketahui publik secara terbuka, meninggalkan sendiri eksploitasi seksual tersebut tidak terungkap

Dukungan terhadap kegiatan pelacuran tersebar di lingkaran politik, seperti yang dilaporkan oleh BBC News pada 2003. "Anggota parlemen dari partai berkuasa Thai Rak Thai marah karena rencana pemimpin partai untuk melarang anggotanya memiliki gundik atau mengunjungi rumah bordil..." Salah satu anggota parlemen berbicara kepada surat kabar The Nation bahwa jika peraturan ini diterapkan, partai hanya dapat mengajukan 30 kandidat, dibandingkan lebih dari 200 anggota parlemen yang menduduki jabatan saat ini.

Sikap terhadap wanita dicontohkan oleh Anggota Parlemen Thirachai Sirikhan, dikutip oleh The Nation "Untuk memiliki mia noi [gundik] merupakan hak individual. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah selama politikus tidak menyebabkan masalah kepada keluarganya atau masyarakat".

Setelah polisi mengerebek beberapa panti pijat di Bangkok dimana anggota kepolisian berhubungan seksual dengan pekerja seks, "Pejabat Kepala Kolonel (Pol) Suthisan Varanvas Karunyathat membela tindakan kepolisian dengan berkata bahwa tindakan anggota kepolisian untuk berhubungan seks merupakan langkah terukur untuk mendapatkan bukti penangkapan". Tampaknya, tindakan yang sama juga dilakukan petugas kepolisian di Pattaya pada Mei 2007.

Wawancara dengan Seorang Aktivis HAM Thailand

Kritaya Archavanitku, aktivis hak asasi manusia diwawancarai oleh UC Berkeley Institute of International Studies, berkata: Hal ini menyedihkan untuk dikatakan, bahwa struktur sosial Thailand cenderung menerima bentuk kekerasan seperti ini, dan tidak hanya menerima – ketika memiliki hukum, kita memiliki produk hukum untuk mendukung keberadaan perusahaan seks. Itu satu hal. Dan juga, kami memiliki mafia yang terlibat dalam partai politik, hal ini menyebabkan penyalahgunaan terus berlangsung. Alasan kedua adalah faktor budaya. Saya tidak mengetahui bagaimana negara lain, tetapi di Thailand, perilaku seksual pria Thailand menerima pelacuran. Setiap kelas pria Thailand menerimanya, walaupun tidak semua pria Thailand melakukannya. Jadi ketika masuk ke pembuat kebijakan, yang sebagian besar pria, tentunya, mereka tidak melihat ada masalah. Mereka tahu banyak wanita yang dibeli untuk kegiatan pelacuran di Thailand. Mereka tahu beberapa diperlakukan dengan kekerasan yang brutal. Tetapi mereka tidak berpikir hal tersebut mengerikan. Mereka berpikir hal tersebut cuma kasus ketidakberuntungan. dan, karena keuntungan, saya pikir banyak orang yang punya kepentingan terlibat, jadi mereka mencoba untuk menutup mata terhadap masalah yang terjadi.