Jelaskan Sejarah dari Paspor Malaysia

Immigration Ordinance 1952 adalah undang-undang imigrasi kunci yang menggantikan undang-undang yang diberlakukan pada saat darurat. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur dimasukkannya semua Warga Britania, orang-orang di bawah pemerintahan Britania dan "Alien" ke Persekutuan Tanah Melayu dan juga berlaku di Singapura, di bawah wewenang Kementerian Luar Negeri. Departemen Imigrasi mengeluarkan paspor dengan kantor produksinya berlokasi di Singapura, Penang, pejabat-pejabat Residen-residen dan Penasihat Inggris.

Selepas kemerdekaan, The Immigration Ordinance 1959, The Immigration Regulations 1959 dan The Passport Ordinance 1960 telah dirumuskan untuk menggantikan The Immigration Ordinance 1952, The Passport Ordinance 1949 dan The Passport Regulations 1949. Undang-undang ini mengalokasikan lebih kuasa untuk mengontrol masuknya orang asing dan pengunjung ke wilayah Persekutuan Tanah Melayu. Pemerintah Malaysia mulai menerbitkan paspor pada tahun 1960/1961. Paspor Malaysia mengandung informasi tentang agama dan ras. Paspor Eropa tidak mengandung informasi apa pun tentang agama dan ras karena dianggap memicu diskriminasi.

Pembentukan Malaysia pada tahun 1963 memperluas persyaratan imigrasi ke Sabah dan Sarawak. The Immigration (Transitional Provisions) Act 1963 dirumuskan untuk melindungi kepentingan negara. Selain menerapkan kontrol masuk non-warga negara, imigrasi di Sabah dan Sarawak juga mengontrol masuknya warga dari Semenanjung.