Jelaskan Dampak dari Konflik bahasa di Belgia

Konsekuensi dari Perang Dunia Kedua bersifat analog dengan konsekuensi dari Perang Dunia I: kemunduran bagi Gerakan Flandria. Pada saat yang sama, ketegangan meningkat lagi, karena Flandria memiliki kesan bahwa penindasan berubah terutama terhadap kaum Flandria Katolik; penindasan dipandang sebagai balas dendam negara Belgia pada Gerakan Flandria. Lebih jauh lagi, kaum Walonia sekarang juga terbangun lagi, sekarang dengan tuntutan sosialis dan ekonomi. Pada tahun 1945 mereka menuntut otonomi untuk Wallonia dan bahkan mungkin bergabung dengan Prancis.

Perbedaan mulai muncul ke atas (1945-1960)

Setelah Perang Dunia Kedua, ketegangan komunitas bahasa mulai mendominasi politik Belgia dan mereka memperoleh dimensi sosial-ekonomi di samping karakter budaya. Berbagai masalah, di mana kontradiksi antara Flandria dan penutur bahasa Prancis menjadi semakin jelas, saling mengikuti secara berurutan.

Yang pertama menunjukkan perbedaan selama permasalahan raja (1945-1950). Selama lima tahun, masih diperdebatkan apakah Leopold III, yang telah memiliki kontak dengan Adolf Hitler, diizinkan naik takhta lagi. Pada bulan Maret 1950, referendum akhirnya diadakan: 58% dari populasi mendukung kembalinya raja. Namun, suara terdistribusi sangat tidak merata: di Wallonia liberal 42% mendukung, di Flanders Katolik tidak kurang dari 72%. Populasi provinsi Flandria Barat dan Timur, Antwerpen, Luksemburg, Namur, Limburg dan Brabant (meskipun kota Brussel dekat dengan itu) mendukung pengembalian. Hainaut dan Liège menentang. Juga pada masalah perjuangan sekolah (1954-1958), di mana pemerintah sosialis-liberal ingin membatasi pendidikan Katolik, juga menunjukkan perpecahan regional.

Pada tahun lima puluhan abad ke-20, Gerakan Flandria berjuang untuk pulih dari kehilangan muka yang dideritanya melalui kolaborasi sayap radikalnya pada masa PD II. Pada tahun 1954 mereka mendirikan partai baru, Volksunie. Mereka menjauhkan diri dari VNV yang otoriter dan mengambil jalan demokratis.