Tolong jelaskan mengenai Pemerintah Nagari dari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Luak, Lima Puluh Kota

Nama kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro, telah mengalami perubahan beberapa kali, antara lain Sikabu-kabu (masa Belanda sampai PRRI), Sikabu-kabu Tanjung Haro (masa Orla dan Orba), Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang (era reformasi/tahun 2000). Sebelum tahun 1982 Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota yang berdiri sejak tahun 1956 sebagai sebuah daerah otonom dengan kewenangannya menetapkan Nagari yang dibawah wilayah administrasinya berjumlah 70 Nagari.

Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro termasuk dari 70 Nagari dimaksud dengan memiliki 3 buah jorong yaitu, 1) Sikabu-Kabu, 2) Tanjung Haro, 3) Padang Panjang. Dalam sejarahnya, Kenagarian Sikabu-kabu Tanjung Haro telah dipimpin oleh beberapa orang Wali Nagari dan Kepala Desa dimana Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro sempat beralih status menjadi Desa.

Pada tahun 2001, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari, perda tersebut disambut oleh Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota dengan menetapkan Peraturan Daerah (perda) nomor 1 tahun 2001 tentang pembentukan kembali status desa menjadi Nagari dengan jumlah 70 Nagari seperti sebelum tahun 1982

Seiring berjalannya waktu dan terbitnya regulasi baru dari Pemerintah, pada tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota merevisi Perda 01 tahun 2001 dan menerbitkan Perda nomor 10 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari. Perda ini kian memperkuat status Pemerintahan Nagari.

Seiring dengan tuntutan dinamika pembangunan masyarakat pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota kembali menerbitkan Perda nomor 2 tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Andiang, Durian Gadang dan Sungai Antuan sehingga jumlah Nagari bertambah menjadi 79.

Selain menerbitkan Perda, Bupati juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 171 Tahun 2009 tanggal 25 Maret 2009 tentang Perubahan Nama dan Jumlah Jorong dalam Wilayah Pemerintahan Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro. Sehingga nama Nagari dirubah menjadi Nagari Sikabu-kabu Tanjung Haro Padang Panjang dengan memekarkan jorong yang awalnya ada 3 menjadi 6 yaitu 1) Jorong Sikabu-kabu 2) Jorong Lakuak Dama, 3) Jorong Bukik Kanduang, 4) Jorong Tanjung Haro Utara, 5) Jorong Tanjung Haro Selatan dan 6) Jorong Padang Panjang.

Pemerintah Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro menerbitkan Peraturan Nagari tentang Struktur Organisasi Perangkat Nagari (SOPN) Kelembagaan Nagari. Adapun urusan yang dibentuk antara lain kesekretariatan, urusan pemerintah, urusan pembangunan dan urusan keuangan serta pembentukan badan permusyawaratan (Bamus) Nagari, Lembaga Adat Nagari (LAN) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Tahun 2015, Pemerintah melalui Kementrian dalam Negeri menerbitkan Peraturan Dalam Negeri nomor 84 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa. Dimana pada regulasi ini SOPN Nagari Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari harus direvisi menyesuaikan dengan peraturan yang ada.

Sehingga revisi Peraturan Nagari ini akan lebih menegaskan fungsi kewenangan Pemerintah Nagari berdasarkan bidang urusan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Adapun urusan yang diamanahkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 tersebut adalah 1) Kesekretariatan yang mengurus tentang usaha dan umum, keuangan maupun perencanaan. 2) Pelaksana tekhnis yang mengatur tentang Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan. 3) Pelaksana Kewilayahan atau disebut Kepala Jorong selaku pembantu Wali Nagari.

Dengan ditetapkannya revisi Peraturan Nagari tentang SOTK Pemerintah Nagari diharapkan pelaksanakan fungsi tugas Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang diamanahkan oleh UU nomor 6 tentang desa dapat mensinergikan program dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Nagari, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.