Coba jelasin Kilang minyak dari Proyek Strategis Nasional dong

Pembangunan proyek kilang minyak mendapat status Proyek Strategis Nasional didasari fakta Indonesia belum pernah membangun kilang minyak lagi dalam 34 tahun terakhir. Kilang-kilang minyak yang dimiliki Indonesia adalah kilang-kilang berusia "tua". Sebagai contoh, Kilang Balikpapan 1894, Kilang Plaju 1903, Kilang Cilacap dibangun tahun 1976, Kilang Dumai tahun 1971, dan Kilang Kasim 1997. Tidak heran, jika Presiden Joko Widodo, sangat berkeinginan agar Indonesia dapat membangun kilang minyak untuk menekan impor minyak yang terus menekan defisit neraca transaksi berjalan.

Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan IV-2019 tercatat sebesar US$ 8,1 miliar atau setara 2,84% dari Produk Domestik Bruto dan sepanjang 2019 defisitnya mencapai US$ 30,4 miliar atau 2,72% dari Produk Domestik Bruto. Defisit ini pernah mencatatkan rekor kenaikan tajam dari tahun 2017 sebesar 1,7% atau setara US$ 17,31 miliar terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 2,98% dari PDB (US$ 31,1 miliar). Bank Indonesia menilai lonjakan defisit neraca transaksi berjalan tersebut akibat tingginya impor minyak.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut, tingginya impor minyak membuat neraca migas defisit sebesar Rp 176 triliun pada triwulan III-2018. Indonesia juga masih mengalami defisit perdagangan bahan kimia (petrokimia) sebesar 193 triliun, dengan ekspor Rp 124 triliun dan impor sebesar Rp 314 triliun. Kebutuhan petrokimia ini bisa terpenuhi jika ada pembangunan kilang minyak yang dilengkapi dengan kompleks petrokimia.

Enam kilang minyak yang akan dibangun tersebut adalah empat Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan berkapasitas 125 ribu barel per hari dengan target selesai tahun 2021, RDMP Cilacap berkapasitas 340 ribu bph menjadi 400 ribu bph (2023), RDMP Dumai berkapasitas 170 ribu bph ditingkatkan menjadi 300 ribu bph (2023), RDMP Balikpapan berkapasitas 260 ribu bph ditingkatkan menjadi 360 ribu bph (2021), dan dua proyek kilang minyak baru (Grass Root Refinery) yakni GRR Tuban berkapasitas 300 ribu bph (2026) dan GRR Bontang berkapasitas 300 ribu bph (2025). Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dalam negeri menjadi 2 juta bph dari kebutuhan konsumsi dalam sepuluh tahun mendatang sebesar 2,2 juta bph.

Proyek Strategis Nasional pembangunan kilang minyak menjadi salah satu proyek yang molor, karena baik kilang minyak GRR Bontang, GRR Tuban, maupun RDMP Cilacap, RDMP Balongan, RDMP Dumai, RDMP Balikpapan, dan RDMP Plaju, tak satupun yang terealisasi. Sejak dicanangkan pada tahun 2014, tidak ada satupun Proyek Strategis Nasional berupa kilang yang terbangun, sehingga tidak heran Presiden Joko Widodo beberapa kali menunjukkan kekesalannya ke publik.

RDMP Cilacap dengan perkiraan investasi US$ 5 miliar, rencananya akan dibangun melalui kerja sama PT Pertamina dengan porsi 55% dan Saudi Amraco 45% menemui ketidaksepakatan pada Desember 2019. Padahal, perjanjian kerja sama kedua pihak yang ditandatangani pada 2014 semula menargetkan RDMP bisa dimulai pada tahun 2021. Ketika itu (tahun 2014), Saudi Aramco sepakat untuk untuk menggarap Kilang Minyak Cilacap, Balongan, dan Dumai, namun hingga setahun tidak ada realisasinya hingga diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa perjanjian berakhir Desember 2018. Selanjutnya, kesepakatan Saudi Aramco dan Pertamina juga terganjal persoalan valuasi aset eksisting hingga dua tahun lamanya yang membuat perjanjian kerja sama diperpanjang untuk kedua kalinya pada Juni 2019 dan September 2019. Hingga Februari 2020, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco masih terganjal, karena Saudi Aramco masih belum merespons skema baru yang ditawarkan Pertamina, yakni membangun pengembangan kilang baru tanpa menyertakan valuasi kilang lama.

Pada tahun 2016, RDMP Kilang Minyak Dumai semula sempat diminati oleh Saudi Aramco dan Abu Dhabi National Oil Company namun mereka membatalkan diri. Pertamina berencana mengumumkan framework agreement pada Desember 2019 Berdasarkan informasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kilang minyak ini diminati oleh investor Korea Selatan, meski Pertamina tidak mengonfirmasinya. Hingga Maret 2020, proses penawaran dengan investor dan tender revisi Bankable Feasibility Study masing berlangsung.

Sementara itu, kemajuan pembangunan RDMP Balikpapan lebih baik dibandingkan kilang minyak lainnya. Pada November 2018, Pertamina menetapkan kontraktor pemenang tender konstruksi Engineering, Procurement and Construction (EPC), Inside Battery Limit (IBL) dan Outside Battery Limit (OSBL) pembangunan RDMP Balikpapan, yakni SK Engineering & Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT PP Tbk, senilai Rp 57,8 miliar. Pertamina juga telah menandatangan kontrak EPC fasilitas Lawe-Lawe senilai US$ 262 juta dengan PT Hutama Karya dan China Petroleum Pipeline Co Ltd (CPP) pada September 2019. Pada awal 2020, pembangunan konstruksi kilang ini sudah mencapai 11,62% dan ditargetkan bisa mencapai di atas 25% pada akhir tahun 2020 dengan mengandalkan dana internal Pertamina sebesar US$ 1 miliar. Sementara itu, meski konstruksinya sudah berjalan, investor RDMP Balikpapan ini baru akan ditandatangani pada April 2020 antara Pertamina dengan Mubadala dengan nilai investasi mencapai US$ 3,3 miliar.

Untuk proyek RDMP Balongan, Pertamina pada Januari 2020 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) untuk membangun kilang minyak terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Perjanjian nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Comprehensive Strategic Framework yang ditandatangani pada Juli 2019. Khusus pembangunan kompleks petrokimia, Pertamina juga menggandeng China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan. Sebelumnya, pada Desember 2019, Pertamina telah menandatangani kontrak Dual Feed Competition (DFC) kilang minyak Balongan Fase I dengan konsorsium RRE (PT Rekayasa Industri, PT Rekayasa Engineering, dan PT Enviromate Technology) dan konsorsium JSW (JCG Indonesia, PT Synergy Engineering dan PT Wijaya Karya).

Di Tuban, rencana pembangunan kilang minyak GRR Tuban hasil kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft Oil Company melalui PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia/PRPP (Pertamina 55% dan Rosneft 45%) dengan nilai investasi US$ 16 miliar atau Rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan lahan seluas 841 hektare lebih, sebanyak 340 ribu hektare berasal dari lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan 493 hektare sisanya milik warga setempat. Masyarakat yang diwakili 17 warga kemudian mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas penetapan lokasi tersebut dan hasilnya PTUN memenangkan gugatan warga. Terkait hal ini, selain mengajukan kasasi, Pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada Mei 2019.

Pada 25 Juli 2019, dalam keputusan kasasinya, Mahkamah Agung memenangkan gugatan Pemprov Jatim dan Pertamina, sekaligus membatalkan keputusan PTUN. Pada Februari 2020, Pertamina membayarkan ganti rugi 67% dari total 400 hektare lahan milik warga dan ditargetkan tuntas seluruhnya pada April 2020. Selain membebaskan lahan milik warga, Pertamina juga telah melakukan pembersihan lahan seluas 328 hektare milik Kementerian Lingkungan Hidup. Pertamina dan Rosneft juga telah menandatangani kontrak desain kilang pada 28 Oktober 2019 dengan Spanish Technicas Reunidas SA (TRSA) dan per Maret 2020 dilakukan pelaksanaan Basic Engineering Design (BED), Front End Engineering Feed (FEED), dan konstruksi fasilitas pendukung. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan kilang ini bisa dipercepat tiga tahun lebih awal menjadi tahun 2023.

Di Bontang, rencana investasi pembangunan GRR Bontang dengan investor Overseas Oil and Gas/OOG (Oman) senilai Rp 197,58 triliun juga tidak menentu nasibnya, karena pemerintah dan Pertamina belum memutuskan apakah kerja sama tersebut berlanjut atau tidak, setelah batas waktu perjanjian kerja sama selesai pada Desember 2019. Sejak penandatanganan framework agreement OOG Oman dengan Pertamina pada Desember 2018, Pertamina secara tiba-tiba mengumumkan pencarian mitra baru dan pemindahan lokasi dari Bontang ke Kuala Tanjung-Sumatra Utara atau Arun-Aceh. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah mempertimbangkan dua calon investor baru, yakni Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company.

Setelah ditetapkan sebagai pemenang untuk menggarap Kilang Minyak Bontang pada Januari 2018, Overseas Oil and Gas yang ketika itu menggandeng Cosmo Oil International Pte Ltd dari Jepang (keluar dari konsorsium pada saat penandatanganan framework agreement Desember 2018), OOG pada April 2019 telah menggelar tender terbuka di Singapura untuk mencari engineering company bereputasi internasional dan hasil kajiannya akan menjadi acuan pihak perbankan. OOG juga tengah melakukan kajian kelayakan finansial yang ditargetkan selesai dalam lima bulan mendatang, kemudian Front End Engineering Design (FEED) hingga dua tahun ke depan dengan menelan biaya US$ 180 juta, lalu diikuti proses konstruksi dalam 2-3 tahun berikutnya. Sementara itu, pemerintah kota Bontang sudah menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk lokasi Kilang Minyak Bontang seluas 800 hektare lebih, dengan 64 hektare di antaranya milik pemerintah daerah, di Kelurahan Bontang Lestari, yang merupakan bekas lapangan terbang layang hingga Kampung Panggung.

Dalam kerja sama dengan OOG, pembiayaan pembangunan kilang minyak GRR Bontang dibiayai sepenuhnya oleh investor. Pertamina akan mendapatkan 10% saham dari kerja sama ini secara otomatis dan berpotensi ditingkatkan menjadi 20-30%. Selain itu, Pertamina juga berhak memasok 20% kebutuhan minyak mentah, tidak ada jaminan offtake dari Pertamina, dan Pertamina ikut serta dalam pemasaran bersama.

Al Hilal Hamdi, mantan Ketua Timnas Bahan Bakar Nabati 2006-2008, menilai, dalam pembangunan kilang minyak, Pertamina menghadapi tantangan model bisnis, pasokan bahan baku, dan pendanaan.