Saya mau tau Di bidang telekomunikasi dari S.H. Simatupang

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Oktober 1945, Kantor Pos, Telepon, dan Telegraf pun dibentuk di Sumatra. Simatupang ditunjuk menjadi asisten Noermatias, Inspektur Daerah Pos, Telepon, dan Telegraf. Setahun kemudian, Simatupang ditunjuk oleh partainya, Perchi, untuk mewakili Sumatra di Komite Nasional Indonesia Pusat.

Setelah Revolusi Nasional Indonesia berakhir, Simatupang ditunjuk menjadi Kepala Inspeksi Pos dan Telegraf untuk Wilayah I, yang berkantor di Jakarta. Beberapa saat kemudian, pada tanggal 7 Februari 1952, Simatupang menggantikan M. Soedibjo yang telah pensiun sebagai Kepala Jawatan Administrasi . Pasca Oesadi pensiun sebagai Kepala Jawatan Pos, Simatupang pun menempati jabatan tersebut mulai tanggal 1 Juli 1959.

Pada tahun 1960, Simatupang ditunjuk menjadi pejabat sementara Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi, menggantikan Raden Samdjoen. Selama menjabat, ia mencetuskan sistem pos multi layanan di Indonesia, yakni mengintegrasikan layanan giro ke layanan pos. Ia juga memulai konstruksi sistem jaringan gelombang mikro antara Jawa dan Bali, memperkenalkan perangkat elektromekanis dari Siemens, serta mengotomatisasi sistem telegraf dengan teleks.

Pasca terbitnya peraturan yang membubarkan Jawatan Pos dan Telekomunikasi, sekaligus membentuk PN Pos dan Telekomunikasi pada tanggal 1 Januari 1962, Simatupang lalu ditunjuk sebagai Direktur Jenderal PN Pos dan Telekomunikasi pada tanggal 24 Mei 1963. Ia resmi dilantik oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata, Djatikusumo, pada tanggal 27 Mei 1963. Pelantikan tersebut juga menandai berdirinya PN Pos dan Telekomunikasi.

Pada tanggal 18 November 1965, Simatupang ditunjuk sebagai asisten Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi, dan Pariwisata, Djatikusumo. Ia dilantik bersama lima asisten lain pada tanggal 18 November 1965.

Pasca pembentukan Kabinet Dwikora II pada tanggal 24 Februari 1966, status Asisten Menteri untuk Urusan Pos dan Telekomunikasi ditingkatkan menjadi Menteri. Simatupang pun digantikan oleh Marsekal Udara Soerjadi Soerjadarma. Status tersebut tidak bertahan lama, sebulan kemudian, kabinet tersebut dibubarkan dan digantikan oleh Kabinet Dwikora III. Status Menteri Pos dan Telekomunikasi pun diturunkan menjadi Deputi Menteri, dan Simatupang dilantik untuk menempati jabatan tersebut pada tanggal 31 Maret 1966. Simatupang memegang jabatan tersebut selama tiga bulan hingga terbentuknya Kabinet Ampera pada tanggal 28 Juli 1966.

Setahun kemudian, pada bulan Juni 1967, Simatupang ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan, menggantikan Muhammad Effendi Saleh. Ia memegang jabatan tersebut hingga Juli 1968 dan digantikan oleh Sujono Suparto.