Jelaskan Geopark Kaldera Danau Toba dari Wilmar Eliaser Simanjorang

Pada tahun 2016, Wilmar ditunjuk sebagai Manager Area Geopark Kaldera Danau Toba oleh Bupati Rapidin Simbolon. Selama periode awal pekerjaannya di geopark tersebut, Wilmar menilai bahwa pemerintah Indonesia tidak serius berupaya untuk menjadikan Geopark Kaldera Danau Toba sebagai salah satu Global Geopark UNESCO. Wilmar menunjukkan bahwa pemerintah juga belum membayar gaji pengelola geopark dan kenyataan bahwa pemerintah belum memaparkan pola induk pengembangan geopark tersebut. Wilmar beberapa kali mengkritik dan keluar dari rapat-rapat yang diadakan oleh pemerintah mengenai Geopark Kaldera Danau Toba.

Setelah Geopark Kaldera Danau Toba gagal diusulkan sebagai salah satu Global Geopark UNESCO pada tahun 2016, Wilmar menyarankan kepada pemerintah agar memperhatikan pengembangan Geopark Kaldera Danau Toba agar teori yang diusulkan oleh Badan Pengelola Geopark Kaldera Danau Toba dapat diterapkan. Geopark Kaldera Danau Toba pun menjadi Global Geopark UNESCO pada tahun 2019 dan namanya berubah menjadi Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Wilmar kembali duduk dalam badan pengelola tersebut sebagai Koordinator Bidang Edukasi dan Penelitian Pengembangan. Struktur dari badan pengelola tersebut menerima kritikan karena didominasi oleh birokrat dan unsur pemerintahan alih-alih kalangan profesional yang bebas dari kepentingan politik.