Jelaskan Sejarah dari Lin Utara–Selatan (MRT Jakarta)

Ide membangun jalur pertama MRT Jakarta telah muncul sejak tahun 1985 oleh Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi saat itu, B. J. Habibie. BPPT menilai jalan-jalan yang ada di Jakarta tidak akan cukup untuk menampung pertumbuhan populasi dan kendaraan di Jakarta. Pada tahun 1996, pemerintahan Presiden Soeharto menetapkan rute MRT Jakarta pertama yaitu Blok M–Jakarta Kota. Rencana ini tidak terealisasi karena adanya krisis ekonomi 1997–1998.

Rencana MRT kembali digaungkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintah Pusat menetapkan proyek MRT sebagai proyek nasional. Pada November 2006, perjanjian pinjaman dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC) untuk pembangunan MRT Jakarta ditandatangani. Perjanjian tersebut meliputi pendanaan untuk pekerjaan studi dan pendanaan pembangunan. Perjanjian untuk pekerjaan studi diberikan senilai 17,5 juta Dolar dan untuk pendanaan konstruksi senilai 800 juta Dolar Amerika Serikat.

Pada tanggal 17 Juni 2008, Pemerintah DKI Jakarta membentuk PT MRT Jakarta sebagai badan hukum penunjang MRT Jakarta. Badan usaha milik daerah ini, ditugaskan untuk pengusahaan dan pembangunan, pengoperasian dan perawatan sarana dan prasarana MRT, serta pengembangan bisnis/properti di kawasan sekitar stasiun dan depo.

Pada tanggal 31 Maret 2009, ditandatangani perjanjian pinjaman dana kedua (LA2) dari JICA untuk pembangunan jalur MRT. Pinjaman yang diberikan sebesar 48,105 miliar Yen. Pinjaman ini akan diteruskan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah DKI Jakarta sebagai hibah dengan sebuah Perjanjian Penerusan Hibah (NPPH).