Saya mau tau Kasus Keseluruhan dari Pandemi Covid-19 di Taiwan

Kasus impor: 321; Kasus penularan lokal: 52.

Aksi cepat Pemerintah Taiwan dalam menyikapi wabah COVID-19 merupakan refleksi dari pembelajaran negara yang beribu kota di Taipei terhadap pengalaman mereka menghadapi SARS tahun 2003, yang memakan 71 korban jiwa. Saat menghadapi SARS, Taiwan terhambat karena tidak memiliki badan khusus yang menangangi kebijakan-kebijakan darurat. Pada tahun 2004, Taiwan akhirnya meremiskan Pusat Komando Epidemi Tersentralisasi (Central Epidemic Command Center), dikenal pula sebagai CECC. Dalam menghadapi wabah COVID-19, Pemerintah Taiwan mulai mengaktifkan CECC pada 20 Januari, dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan bertindak sebagai komandan. Dalam beberapa pekan, CECC mulai menerapkan kebijakan yang diklaim berefek pada pencegahan dan meledaknya wabah di Taiwan. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud meliputi pengukuran suhu tubuh bagi pelancong, penjatahan masker untuk mencegah penimbunan, mewajibkan orang-orang yang pulang dari negara-negara yang rentan wabah COVID-19 untuk melakukan swakarantina, serta kontrol perbatasan. Sejak 6 Februari, Taiwan mulai melarang orang-orang yang memiliki riwayat perjalanan ke Tiongkok atau Hongkong dalam jangak dua pekan terakhir. Saat penyebaran virus makin tak terkendali dan lebih banyak negara yang terimbas wabah, pembatasan atau pelarangan masuk diperluas, hingga pada 19 Maret, pelarangan bepergian ini telah ditujukan kepada hampir seluruh orang asing yang tak memiliki sertifikat kewarganegaraan Taiwan.

Respons Pemerintah Taiwan yang cepat tanggap menghadapi kemungkinan wabah baru dikarenakan mereka tidak mempercayai data-data yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Menurut Chan Chang-Cuan, Tiongkok lalai dan terlambat dalam melaporkan mengenai wabah SARS tahun 2003 kepada WHO. Oleh karena itu, ketika ada gejala-gejala wabah baru di Tiongkok, tindakan yang tanggap harus diambil untuk mencegah kemungkinan terburuk. Hal ini diperparah dengan status Taiwan yang bukan anggota WHO karena permintaan Tiongkok. Permasalahan ini menyebabkan Taiwan terhambat dalam berkoordinasi dan menerima data-data penting. Larangan kedatangan bagi orang-orang yang berasal dari Daratan Tiongkok yang Taiwan terapkan sejak 1 Februari 2020 berlawanan dengan ketetapan WHO yang menyebutkan bahwa larangan semacam itu tidak diperlukan. Aksi cepat tanggap Taiwan ini mengorbankan sektor industri jasa, perhubungan, dan pariwisata. Hal ini disebabkan karena Taiwan bergantung pada Tiongkok selaku mitra dagang terbesar sekaligus sumber utama turis internasional pulau berpenduduk 23 juta jiwa itu. Walaupun demikian, kebijakan tersebut terbukti menghindarkan Taiwan dari kondisi buruk seperti yang dialami oleh Korea Selatan dan Jepang yang bertindak lamban, kurang efektif, serta terkesan meremehkan.