Jelaskan Penyaluran laporan polisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia

Penyaluran laporan polisi diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut :

Laporan polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah laporan polisi dibuat.

Laporan polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.

Laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan polisi dibuat.

Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal laporan polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), laporan polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah laporan polisi dibuat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa tembusan surat pelimpahan laporan polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13, bahwa Pejabat yang berwenang menyalurkan laporan polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;

Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;

Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;

Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;