Jelaskan Kepala Bagian Agraria dari Sarimin Reksodihardjo

Pada tahun 1946, Sarimin ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri sebagai Kepala Bagian Agraria di Kementerian Dalam Negeri.

Selama menjabat sebagai Kepala Bagian Agraria, dia terlibat dalam penyusunan UU Pokok Agraria. Pada tanggal 21 Mei 1948, Soekarno menunjuk Sarimin sebagai  Ketua Panitia Agraria Yogyakarta. Anggota panitianya terdiri dari berbagai pejabat di kementerian dan jawatan yang berbeda, anggota dari badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat, ahli-ahli hukum adat, dan perwakilan dari Serikat Buruh Pertanian.

Setelah pengakuan kedaulatan, ibukota Indonesia pindah ke Jakarta. Maka dari itu, Panitia Agraria Yogyakarta dibubarkan dan panitia baru dibentuk dengan nama Panitia Agraria Jakarta pada tanggal 19 Maret 1952. Sarimin masih bertugas sebagai ketua dan wakilnya adalah Sadjarwo, Kepala Bagian Politik Umum dan Perencanaan Kementerian Pertanian.

Karena Sarimin ditunjuk sebagai Gubernur Nusa Tenggara, sebagian dari tugas sehari-harinya di kepanitiaan dibantu oleh Singgih Praptodihardjo, Wakil Kepala bagian Agraria .

Sarimin mengundurkan diri pada tahun 1953. Posisinya sebagai Kepala Bagian Agraria dan Ketua Panitia Agraria Jakarta digantikan oleh Singgih.

Sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara

Sebagai bagian dari pekerjaanya di Kementerian Dalam Negeri, pada tanggal 14 Juli 1950 dan 1 Agustus 1950, Sarimin ditunjuk sebagai Ketua Panitya Persiapan Negara Kesatuan untuk Sumatera Timur (PPKNST) dan Panitia Penjelenggara Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (P4SU). Tugas Utama dari PPKNST adalah membubarkan parlemen dan departemen Negara Sumatra Timur serta menyerahkan kekuasaan secara damai dari Negara Sumatra Timur ke Republik Indonesia  sedangkan tugas utama P4SU ialah membentuk Provinsi Sumatra Utara.

Pengangkatannya sebagai ketua dipertimbangkan oleh keberagaman etnis di Sumatra Utara. Pemerintah menunjuk orang Jawa sebagai jalan tengah untuk masalah ini.

Pada tanggal 20 Juli 1950, PPKNST mengumumkan programnya. Dalam programnya, PPKNST menyatakan bahwa Negara Sumatra Timur akan menjadi sebuah residen tanpa otonomi sedangkan kabupatennya menjadi daerah otonom dan secara langsung dikontrol oleh pemerintah provinsi. Pada tanggal 23 Juli 1950, Pemerintah Sumatra Timur yang diwakilkan oleh Raja Kaliamsyah Sinagah secara resmi menanggapi program tersebut. Pemerintah Sumatra Timur menentang perubahan status Sumatra Timur dari negara bagian ke residen dan lebih memilih untuk opsi status provinsi.

Setelah Negara Sumatra Timur dibubarkan pada tanggal 13 Agustus 1950, P4SU mengambil alih pekerjaan yang sebelumnya diemban oleh Pemerintah Negara Sumatra Timur. P4SU mulai menyiapkan pembagian daerah adminstratif di provinsi dan mendirikan dewan daerah di kabupaten-kabupaten.

Sebagai ketua P4SU, Sarimin juga menjadi Pelaksana Tugas Gubernur Sumatra Utara. Tugas beliau berakhir setelah gubernur tetap, Abdul Hakim dilantik.