Saya mau tau ASPEK PELAYANAN UMUM dari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Luak, Lima Puluh Kota

Fokus Layanan urusan Wajib merupakan pelaksanaan amanah peraturan perundangundangan dan prioritas pembangunan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari. Sehingga arah pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Limapuluh Kota dapat disinergikan dalam pembangunan Nagari.

Meski demikian dalam amanah Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, urusan wajib yang diemban oleh Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan Pemerintahan dan urusan kepentingan masayarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum fokus urusan wajib Pemerintah Nagari jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 2015 antara lain meliputi,;

1) Urusan Ketata Usahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip dan ekspedisi

2) Urusan Umum seperti penataan administrasi perangkat Nagari, penyedian prasarana perangkat Nagari dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

3) Urusan Keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran, verivikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Nagari dan lembaga Pemerintah Nagari lainnya.

4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, menginventarisir data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan program.

Berdasarkan amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Mengacu kepada kedua peraturan dan perundang-undangan diatas serta peraturan terkait lainnya yang berkaitan tentang kewenangan Nagari serta mengacu kepada RPJMD Kabupaten Limapuluh Kota maka dirasa perlu untuk dilakukan penyelarasan sehingga fokus pelayanan ini dapat disimpulkan pada urusan

1) Ketata Usahaan dan Umum,