Jelaskan Perwakilan nondiplomatik dari Perwakilan diplomatik

Pemerintah dari negara-negara yang tidak diakui oleh negara penerima dan wilayah yang tidak mengakui diri sebagai negara berdaulat dapat mendirikan kantor-kantor di negara lain yang tidak berstatus sebagai perwakilan diplomatik secara resmi sebagaimana ditentukan oleh Konvensi Wina, melainkan, biasanya, berupa kantor perdagangan, institut, pusat kebudayaan, dan kantor perwakilan nondiplomatik. Contohnya adalah Kantor Perwakilan Ekonomi dan Budaya Taipei yang mewakili pemerintah Republik Tiongkok, Kantor Perwakilan Somaliland di London, Addis Ababa, Roma, dan Washington, D.C., serta Kantor Perdagangan dan Ekonomi Hong Kong yang mewakili pemerintah Hong Kong. Kantor-kantor tersebut menjalankan beberapa fungsi nondiplomatik dari pos-pos diplomatik, seperti mempromosikan kepentingan perdagangan dan memberikan bantuan kepada warga dan penduduknya. Namun, mereka tetap bukanlah perwakilan diplomatik, personel mereka bukanlah diplomat dan tidak memiliki visa diplomatik, walaupun mungkin ada undang-undang dari negara penerima yang mengatur kekebalan pribadi dan hak istimewa pajak dari kantor nondiplomatik, seperti yang diterima oleh kantor Hong Kong di London dan Toronto, misalnya.

Meskipun demikian, banyak kantor-kantor nondiplomatik, terutama milik negara-negara dengan pengakuan terbatas, yang menjalankan beberapa layanan diplomatik dan konsuler layaknya kedutaan besar secara de facto, meskipun bersifat tidak resmi dan terbatas, seperti misalnya layanan pengajuan dan perpanjangan visa. Contohnya, yaitu Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei di Jakarta yang menyediakan layanan pengajuan visa Republik Tiongkok.

Selain itu, negara anggota PBB juga sebaliknya dapat mengirimkan perwakilan nondiplomatik untuk negara berpengakuan terbatas, untuk melakukan kerja sama ekonomi, budaya, dan diplomatik tidak resmi. Hal ini juga berlaku untuk negara anggota PBB lainnya yang tidak diakui oleh negara tersebut, tetapi ingin melakukan kegiatan dagang. Contohnya adalah Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.