Jelaskan Pemerintahan dari Dadang Suprayogi

Suprayogi pertama ditunjuk sebagai menteri tanggal 25 Juli 1958 oleh presiden Sukarno untuk mengisi jabatan Menteri Negara Stabilisasi Ekonomi dalam Kabinet Djuanda. Pada saat itu ia berpangkat kolonel. Dalam kabinet berikutnya yakni Kabinet Kerja I, jabatannya diubah jadi Menteri urusan Produksi. Ia tetap memegang jabatan itu dalam Kabinet Kerja II, namun dalam TNI ia dinaikkan pangkat menjadi brigadir jenderal. Ia naik pangkat lagi menjadi mayor jenderal, dan dalam Kabinet Kerja III jabatannya menjadi Menko urusan Produksi, merangkap Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga.

Selama masa Suprayogi menjabat Menteri PU&T, dilangsungkan sejumlah proyek konstruksi skala besar, seperti pembangunan Jembatan Ampera, Kompleks Olahraga Senayan, Waduk Jatiluhur, dan Bandara Ngurah Rai. Dalam Kabinet Kerja IV, jabatan Menko urusan Produksi ditiadakan, namun Suprayogi masih menjabat sebagai Menteri PU&T. Ia terus memegang jabatan tersebut sampai digantikan oleh Sutami dalam Kabinet Dwikora II.

Seusai menjabat sebagai menteri, Suprayogi ditugaskan menjadi ketua Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 1966. Selama zaman Orde Lama, BPK di bawah kendali langsung presiden, sehingga tidak efektif dan di bawah Suprayogi sejumlah kasus baru mulai ditangani pada tahun 1967. Ia menjabat ketua BPK sampai digantikan Umar Wirahadikusumah tahun 1973. Setelah selesai di BPK, Suprayogi masuk ke dalam Dewan Pertimbangan Agung antara 1973 sampai 1978. Pada waktu itu, Suprayogi sudah pensiun dari TNI, dengan pangkat letnan jenderal.