Jelaskan Operasi Wibawa Praja dari Soedardjat Nataatmadja

Sejak tahun 1960an, wilayah Puncak di Bogor mengalami peningkatan pembangunan dan perluasan liar. Sebagai respons terhadap masalah ini, Presiden Indonesia Soekarno menyerahkan perizinan pembangunan di wilayah tersebut kepada Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga melalui sebuah keputusan presiden tahun 1963. Dua puluh tahun kemudian, pada tahun 1983, Presiden Soeharto melakukan perubahan pada keputusan presiden tersebut dan memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah daerah untuk menangani pembangunan dan perluasan liar.

Sebagai tindak lanjut terhadap pemberian kewenangan tersebut, Nataatmadja mencanangkan Operasi Wibawa Praja. Tujuan utama dari operasi ini adalah untuk menghancurkan bangunan liar yang tidak memiliki izin. Tim penghancuran bangunan, yang terdiri dari anggota ABRI, kepolisian, hansip, dan Satpol PP, diperlengkapi dengan buldoser dan alat-alat penghancur lainnya. Operasi ini dimulai pada tahun 1985 dan bangunan pertama yang dihancurkan oleh operasi ini adalah sebuah kompleks vila yang dibangun di atas reruntuhan kebun teh.

Majalah Tempo menyatakan bahwa penerapan Operasi Wibawa Praja dipuji karena ketegasannya dan diteruskan oleh bupati setelah Nataatmadja. Dalam sebuah wawancara, Nataatmadja menyatakan bahwa operasi ini merupakan upaya untuk menerapkan pemerintahan yang bersih dan kompeten dan sebagai shock therapy agar masyarakat lebih berhati-hati.