Jelaskan Latar Belakang dari Unjuk rasa Bolivia 2019

Perubahan batas masa jabatan presiden

Pasal 168 Konstitusi Bolivia 2009 memungkinkan Presiden dan Wakil Presiden untuk terpilih kembali hanya sekali, membatasi masa jabatan maksimal dua kali. Partai yang berkuasa, Gerakan untuk Sosialisme (MAS) mensponsori upaya untuk mengubah pasal ini. Upaya tersebut disahkan pada sesi bersama rapat Majelis Legislatif Plurinasional pada tanggal 26 September 2015, dengan suara 112 yang mendukung berbanding 41 anggota yang menentang. Undang-Undang Nomor 757, yang menyelenggarakan referendum pada Februari 2016, mendapat dukungan 113 suara berbanding 43 suara menentang dan berlaku pada 5 November 2015.

Referendum diadakan pada 21 Februari 2016 dan amandemen yang diusulkan ditolak oleh 51,3% berbanding 48,7% yang setuju. Jika kelompok "ya" yang lebih banyak akan memungkinkan Presiden Evo Morales dan Wakil Presiden Álvaro García Linera mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya pada tahun 2019. Morales telah terpilih tiga kali. Pertama kali, pada tahun 2006, tidak dihitung, seperti sebelum batas dua kali masa jabatan diperkenalkan di UUD Bolivia 2009.

Terlepas dari hasil referendum tersebut, Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 23 dari Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia memutuskan pada bulan Desember 2017 bahwa semua pejabat publik tidak akan memiliki batasan masa jabatan sekalipun apa yang telah ditetapkan dalam konstitusi, sehingga memungkinkan Morales untuk menjalani masa jabatan keempat.