Jelaskan Kiprah di Parlemen dari Bukhori Yusuf

Selama menjabat sebagai Anggota Komisi VIII DPR, Bukhori menaruh perhatian serius pada isu keagamaan. Ketika isu radikalisme mencuat sebagai salah satu fokus di awal kinerja Kementerian Agama, ia memperingatkan Menteri Agama Fachrul Razi supaya lebih cermat dan hati-hati dalam menentukan isu prioritas di Kementerian Agama mengingat radikalisme adalah isu yang sensitif khususnya bagi wilayah kerja Kementerian Agama. Alih-alih mengurus radikalisme yang sudah menjadi domain BNPT, Bukhori  meminta Kementerian Agama supaya fokus pada isu pencegahan korupsi di kalangan internal Kementerian Agama mengingat beberapa Menteri Agama sebelumnya terpaksa berurusan dengan hukum akibat terjerat kasus korupsi.

Lebih lanjut, wacana terkait larangan cadar atau niqab dan celana cingkrang di sejumlah instansi pemerintah kemudian mencuat sehingga menimbulkan polemik di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Hal ini diduga sebagai salah satu bagian dari kampanye menangkal radikalisme yang digalakan oleh pemerintah. Alhasil, hal tersebut membuat geram mayoritas anggota Komisi VIII DPR RI karena pemerintah dianggap bertindak terlalu jauh dan terkesan mengintervensi ranah privat warga negaranya dalam hal berpakaian dan pengamalan ajaran agama. Akhirnya, dalam Rapat Kerja perdana Menteri Agama bersama Komisi VIII DPR, Bukhori menjadi pihak yang paling keras memberikan kritik atas wacana kebijakan tersebut. Selain itu, Bukhori juga dikenal sangat kritis terhadap sejumlah kebijakan kontroversial yang dilakukan oleh Kementerian Agama selama satu tahun terakhir, seperti pembatalan haji sepihak oleh pemerintah dan program sertifikasi penceramah.

Sebagai Anggota Badan Legislasi DPR RI, Bukhori mengambil peran penting dalam mengawal pembahasan dua produk legislasi yang sempat menyita perhatian publik, yakni RUU HIP dan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (yang kini telah disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Bukhori diutus sebagai juru bicara Fraksi PKS dalam mengawal RUU HIP dan juga dipercaya sebagai Koordinator Panja Pembahasan RUU Cipta Kerja Fraksi PKS. Perjuangan Fraksi PKS dalam meneruskan aspirasi publik dalam merespons dua RUU tersebut sering kali menjumpai tantangan di parlemen. Bukhori dan koleganya acapkali terlibat dalam perdebatan sengit dengan pemerintah maupun sesama anggota Baleg untuk memenangkan aspirasi publik terhadap dua RUU tersebut. Alhasil, pada sidang paripurna 16 Juli 2020 Fraksi PKS berhasil menyampaikan aspirasi publik untuk meminta DPR mencabut RUU HIP dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana kehendak publik. Sementara, RUU Cipta Kerja setidaknya berhasil mengakomodir sejumlah tuntutan yang disuarakan umat Islam, misalnya tidak menghilangkan syarat WNI dan muslim bagi penyelenggara umrah dan payung hukum bagi koperasi syariah. Kendati demikian, secara resmi Fraksi PKS tetap konsisten menolak pengesahan RUU tersebut karena tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan mayoritas masyarakat Indonesia.