Tolong jelaskan mengenai Batas wilayah adat dari Luhak Enam Belas

Untuk batas wilayah adat serampas terbagi menjadi dua bagian antara lain:

a) Batasan wilayah adat atau marga secara keseluruhan mencakup tiga wilayah depati, yakni Depati Pulang Jawa, Depati Singo Negaro, dan Depati Karti Mudo Menggalo yang berada dibawah kekuasaan Depati Seri Bumi Putih Pemuncak Alam sebagai-mana yang tertuang di dalam tembo Induk.

b) Batas wilayah adat yang dimiliki oleh dua desa yakni wilayah desa yang termasuk ke dalam wilayah Depati Pulang Jawa dan Depati Karti Mudo Menggalo. Batas wilayah adat yang berada dibawah kekuasaan dua Depati ini tertuang dalam tembo anak dan tersimpan di masing-masing desa.

Konflik mengenai kawasan di wilayah Serampas sejauh ini minim terjadi. Hal ini didasari ketatnya aturan adat yang dipakai oleh Serampas dan aturan tersebut sangat dipegang teguh oleh masyarakat. Untuk pengawasan dan penjagaan wilayah adat Serampas memiliki suatu kearifan lokal antara lain dengan mengatur larangan bagi masyarakat Serampas untuk membawa masuk “orang selatan” baik melalui pernikahan maupun dijadikan sebagai buruh pertanian. Apabila ada warga yang melanggarnya, maka sanksi adat akan dikenakan. Sanksi tersebutberupa pengusiran dari wilayah Serampas.

Riset ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Hukum Adat Serampas telah memenuhi unsur pemenuhan masyarakat hukum adat yang termaktub dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dengan terpenuhinya semua unsur tersebut, maka sangat layak jika Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat Serampas melalui kebijakan daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin memiliki pengalaman baik dalam mengakui keberadaan hutan adat dalam wilayah Kabupaten Merangin. Hal tersebut merupakan modal dasar dalam mengembangkan kebijakan daerah yang lebih luas dalam hal pengakuan masyarakat hukum adat beserta dengan wilayah adatnya. Oleh karenanya, peraturan bupati akan menjadi sangat relevan untuk memberikan alternatif kebijakan yang mengatur dan mengakui keberadaan masyarakat adat dalam satu wilayah yuridiksi kabupaten.