Jelaskan Penegasan non-pembaruan oleh Kongres dari Kontroversi perpanjangan izin penyiaran ABS-CBN

Pada 10 Februari 2020, Pengacara Jenderal Filipina Jose Calida mengajukan petisi quo warranto ke Mahkamah Agung Filipina untuk mencabut izin ABS-CBN dan anak perusahaannya ABS-CBN Convergence atas dugaan pelanggaran izin, termasuk operasi layanan pay-per-view Kapamilya Box Office (KBO), pembatasan konstitusional atas kepemilikan media massa oleh asing, dan menggunakan skema pelapisan korporat yang cerdik, untuk mentransfer izin anak perusahaannya tanpa persetujuan Kongres. Jaringan menanggapi untuk menyangkal tuduhan yang dilontarkan terhadapnya.

Dalam bulan yang sama, berbagai anggota kongres mendesak Komisi Telekomunikasi Nasional Filipina (NTC) untuk memberikan otoritas sementara kepada ABS-CBN untuk melanjutkan operasinya setelah izin saat ini berakhir sampai Kongres memutuskan permohonan izin tersebut. Setelah berkonsultasi dengan Departemen Kehakiman Filipina (DOJ), NTC menegaskan pada Maret 2020 bahwa NTC "kemungkinan" akan mengeluarkan otoritas sementara untuk ABS-CBN dan "membiarkan ABS-CBN melanjutkan operasi berdasarkan ekuitas". Namun, Federasi TV Kabel Internasional dan Asosiasi Telekomunikasi Filipina (FICTAP) mempertanyakan otoritas sementara tersebut, dengan menyatakan bahwa itu tidak konstitusional.