Jelaskan Johor dari Krisis politik Malaysia 2020–2022

Sultan Johor Ibrahim Ismail memerintahkan kesemua 56 anggota dewan undangan negeri untuk bertemu dengannya pada 26 Februari. Akibatnya, sesi pertemuan yang dijadwalkan akan diadakan pada 5 Maret ditunda. Semua ADUN diminta menandatangani SD untuk menyatakan minat mereka tentang pemebntukan pemerintahan koalisi baru atau mengizinkan Pakatan Harapan untuk terus memerintah Johor.

Pada 27 Februari, sekretaris pribadi Sultan Jaba Mohd Noah mengumumkan koalisi baru akan memerintah negara setelah memperoleh mayoritas sederhana dari 28 ADUN melawan 26 ADUN yang mendukung Pakatan Harapan. Dua ADUN yaitu Mazlan Bujang dari PPBM dan Salahuddin Ayub dari PAN tidak bisa menyatakan minat mereka karena tidak menemui Sultan seperti yang diperintahkan. Koalisi baru direncanakan terdiri dari ADUN PPBM, PAS, UMNO, MCA, MIC, dan beberapa lainnya yang tidak disebutkan kesetiaan partainya. Namun, sehari kemudian Pakatan Harapan menantang klaim koalisi baru atas kendali mayoritas dan menyatakan koalisi tersebut juga mendapat dukungan dari 28 anggota dewan, termasuk Salahuddin Ayub dan ADUN PKR asal Pemanis Chong Fat Full yang dikabarkan menjadi salah satu dari 28 anggota dewan yang menandatangani SD untuk mendukung koalisi baru. Menteri Besar Johor yang baru yakni Hasni Mohammad dari UMNO dilantik pada malam 28 Februari di depan Sultan di Istana Bukit Serene, Johor Bahru. Pada 4 Maret, Fat Full secara resmi mengumumkan pengunduran diri dari partai untuk menjadi ADUN independen yang mendukung Perikatan Nasional, sehingga koalisi itu efektif didukung 29 ADUN di majelis negara bagian dibandingkan dengan 27 ADUN yang mendukung Pakatan Harapan. Fat Full kemudian bergabung dengan PPBM pada 28 Agustus.

Pada 11 Mei, Pakatan Harapan mengumumkan mereka membatalkan mosi tidak percaya pada menteri besar sebagai tanggapan atas permohonan sultan dan Ketua DUN Suhaizan Kayat dari PAN tetap di jabatannya di tengah laporan sebelumnya tentang pemecatannya oleh pemerintah Perikatan Nasional. Pada 14 Mei, DUN Johor bersidang. Sultan Ibrahim Ismail berpidato di hadapan dewan dan meminta politisi tidak menciptakan 'virus' perpecahan dan perselisihan yang akan menjangkiti seluruh negara bagian di tengah pandemi COVID-19. Sultan juga mengingatkan semua ADUN untuk memberikan contoh yang baik dengan menjaga kesopanan dan disiplin, berbeda dengan gangguan di DUN Perak dan Malaka pada minggu sebelumnya. Pada 3 Juni, menyusul laporan baru dari Pakatan Harapan yang berencana merebut kembali kendali pemerintah negara bagian, Sultan Ibrahim mengancam akan membubarkan DUN dan mengadakan pemilihan baru.

Pada 4 September, keanggotaan PPBM Osman Sapian Bersatu dicabut segera setelah ia didapati berpihak kepada Partai Pejuang Tanah Air semasa kampanye pemilihan umum sela Slim 2020. Namun, pada saat yang sama Sekretaris Jenderal PPBM Hamzah Zainudin mengatakan Osman masih tetap menjadi anggota PPBM. Ia mengatakan untuk saat itu, Osman hanya akan dipanggil bagi menjawab dakwaan terkait tuduhan membantu kampanye calon independen dalam pemilihan umum sela Slim baru-baru ini dan belum ada tindakan yang diambil.