Jelaskan Reformasi Hukum dari Hukum Papua Nugini

Pada dasawarsa 1970an menjelang kemerdekaan Papua Nugini, kalangan terdidik Papua Nugini melihat reformasi hukum, yang berbeda dari sistem hukum asing dan kadang disebut sebagai "Melanesian Way", sebagai hal penting dalam pembangunan bangsa dan negara Papua Nugini merdeka. Reformasi itu didasari pada kebiasaan-kebiasaan adat, prinsip-prinsip Nasrani, dan hak asasi manusia. Salah satu wujud nyata dari reformasi tersebut adalah terbitnya Village Courts Act 1973. Pengerjaan lainnya termasuk revisi aturan-aturan hukum pidana kolonial.

Proyek reformasi hukum ini kemudian terbengkalai pascakemerdekaan karena fokus pemerintah Papua Nugini cenderung pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang murni berdasarkan karakter sosiologis masyarakat Papua Nugini tak kunjung selesai sehingga aturan-aturan kolonial yang eurosentris masih tetap berlaku.