Jelaskan Sejarah dari Pemerintah Provinsi Maluku

Maluku yang kini mencakup kawasan Maluku Selatan memiliki sejarah pemerintahan dengan gubernur yang diawali oleh kegubernuran. Kegubernuran pertama diawali pada masa Portugis yang berkedudukan di Ternate, namun pindah ke Ambon pada 1575. Ketika Perusahaan Hindia Timur Belanda datang, Kepulauan Maluku terbagi menjadi tiga kegubernuran, yakni Ternate (kini bagian dari Maluku Utara) serta Ambon dan Kepulauan Banda (kini bagian dari Maluku). Meskipun demikian, setelah Pemerintah Belanda mengambil alih, pada 1808, ketiga kegubernuran di Kepulauan Maluku tersebut disatukan dalam satu kegubernuran, yaitu Kegubernuran Maluku tanpa paruh utara Sulawesi dengan tiga kegubernuran sebelumnya diturunkan menjadi keresidenan. Pada 1938, Kegubernuran Maluku diturunkan menjadi Keresidenan Maluku karena kawasan Indonesia Timur disatukan dalam Kegubernuran Timur Raya. Pada masa ini Keresidenan Maluku meliputi seluruh bagian Kepulauan Maluku (termasuk Kei, Aru, Tanimbar, dan Barat Daya) dan Papua Barat.

Kepulauan Maluku tetap kembali lagi menjadi satuan pemerintahan yang dikepalai gubernur, yakni Provinsi Maluku yang dibentuk dua hari setelah Proklamasi, menjadikannya provinsi tertua di Indonesia bersama dengan tujuh provinsi lainnya. Provinsi Maluku diresmikan oleh Undang-Undang pada 1958. Kawasan Maluku Utara dimekarkan menjadi Provinsi Maluku Utara pada 1999, meninggalkan Provinsi Maluku seepenuhnya dengan kawasan Maluku Selatan. Sejak disatukannya tiga kegubernuran di Kepulauan Maluku pada abad ke-19 hingga kini, Maluku selalu beribu kota di Ambon.