Jabarkan Setelah 1950 dari Anwar Tjokroaminoto

Pada  9 Januari 1950, Anwar ditunjuk sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan, menggantikan Djumhana Wiriaatmadja yang baru saja mundur. Belum dua minggu, APRA meluncurkan kudeta, dan Anwar beserta beberapa anggota kabinetnya ditahan karena dicurigai telah mendukung pemimpin APRA Raymond Westerling. Penangkapan ini menyebabkan bubarnya Pasundan. Meskipun begitu, Anwar kemudian dilepaskan dan ikut ditunjuk menjadi anggota DPR RIS bulan berikutnya, dan seusai Republik Indonesia Serikat kembali menjadi RI tanggal 17 Agustus 1950, Anwar tetap menjadi anggota DPRS.

Tahun 1952, Anwar ditunjuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Wilopo. Namun, pada Mei 1953, PSII telah pecah koalisi dengan PNI seusai Peristiwa 17 Oktober, sehingga Anwar meletakkan jabatannya dan ia digantikan oleh Soeroso. Dalam pileg 1955, Anwar memperoleh kursi DPR dari dapil Sumatra Selatan.

Ia tidak menyetujui kebijakan luar negeri Soekarno dalam Kabinet Dwikora, terutama di bawah Menlu Soebandrio. Pada 1966, Anwar berpidato dan mengkritik posisi Indonesia yang menjadi terisolasi karena Konfrontasi Indonesia–Malaysia, ditambah defisit dan inflasi yang semakin parah. Ia juga mengkritik kabinet yang bersifat sementara dan meminta pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu sehingga kabinet tetap dapat ditunjuk.

Di dalam organisasi PSII sendiri, Anwar sering dikritisi karena tuduhan politik dinasti, ditambah lagi hasil yang mengecewakan dalam pileg 1971, dan pada akhirnya ia dilengserkan seusai musyawarah partai pada  Juni 1972. PSII kemudian berpecah, dan meskipun sayap politik partai digabungkan ke Partai Persatuan Pembangunan, Anwar menjadi ketua dari salah satu pecahan tersebut. Selain itu, ia juga sempat menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung selama periode 1968–1973 dan 1973–1978.

Anwar meninggal pada tanggal 16 November 1975.