Jelaskan Pejabat keuangan dari Munisipalitas di Filipina

Pejabat Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Munisipalitas

Pejabat Lingkungan dan Sumber Daya Alam Munisipalitas

Pejabat Kesejahteraan dan Pengembangan Sosial Munisipalitas

Apabila diperlukan, jabatan-jabatan berikut dapat diisi dengan ditunjuk oleh wali kota munisipalitas:

Sebagaimana disebutkan dalam Titel II, Buku III Undang-Undang Republik 7160, wali kota adalah kepala eksekutif pemerintahan munisipalitas dan bertugas menentukan pedoman kebijakan-kebijakan dan perumusan langsung rencana-rencana pembangunan daerah. Tanggung jawab ini harus berdasarkan persetujuan Sangguniang Bayan.

Wakil wali kota (bise-alkalde) bertugas menandatangani semua surat perintah pembayaran dari kas munisipalitas. Ketua Sangguniang Bayan (Dewan Munisipalitasdapat menunjuk anggota-anggota badan legislatif selain dua belas anggota tetap atau kagawad. Kagawad dipilih melalui pemilihan umum daerah bersamaan dengan pemilihan wali kota dan wakil wali kota munisipalitas. Apabila wali kota meninggalkan posisinya secara tetap atau sementara, ketua Sangguniang Bayan akan memikul tanggung jawab dan fungsi eksekutif.

Saat wakil wali kota ikut dalam rapat bersama badan legislatif, ia tidak dapat memberikan suara, kecuali dibutuhkan untuk menyelesaikan kebuntuan. Peraturan atau ordonansi diusulkan oleh Sangguniang Bayan. Usulan tersebut dapat disetujui atau diveto (dibatalkan) oleh wali kota. Jika disetujui, usulan menjadi ordonansi daerah. Jika wali kota tidak menyetujui atau memveto usulan Sangguniang Bayan selama sepuluh hari sejak usulan itu diterima, usulan sah menjadi peraturan. Jika usulan diveto, konsepnya dikirim kembali ke Sangguniang Bayan. Untuk keadaan terakhir, usulan dapat menjadi peraturan tanpa melibatkan wali kota melalui pemungutan suara dan disetujui oleh sedikitnya dua per tiga (2/3) dari jumlah semua anggota badan legislatif.

Munisipalitas dapat memilih menjadi kota setelah mencapai persyaratan tertentu, yaitu memenuhi jumlah penduduk dan pendapatan tahunan minimum. Prosesnya diawali dengan harus disetujuinya rancangan undang-undang oleh Kongres, kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden, dan dilakukan plebisit untuk memberikan kesempatan pada penduduk munisipalitas itu memilih menerima atau menolak status kota. Keuntungan menjadi suatu kota adalah anggaran pemerintah kota lebih besar, tapi pajak menjadi lebih tinggi.