Jelaskan Peristiwa dari Skandal Bank Bali

Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli, yang telah mewarisi bank dari ayahnya pada tahun 1992, tidak dapat memperoleh kembali pinjaman antar bank Bank Bali dari BPPN pada Januari 1999. Ia perlu menagih hutang untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi dan mencegah BPPN mengambil alih banknya. Di bawah skema jaminan bank pemerintah, dana tersebut seharusnya secara otomatis dikembalikan ke Bank Bali.

Rudy ditekan untuk menggunakan layanan dari perusahaan penagih utang, PT Era Giat Prima (EGP), yang setuju untuk membantu Bank Bali memulihkan uangnya dari BPPN, sebagai imbalan bagi EGP menerima komisi besar 60% dari semua hasil. EGP dimiliki oleh pengusaha properti Djoko Tjandra dan dijalankan oleh Setya Novanto, yang merupakan wakil bendahara Partai Golkar dan bagian dari tim pemilihan kembali Habibie.

Pada tanggal 11 Januari 1999, Bank Bali dan Setya Novanto menandatangani perjanjian cessie (sejenis sindikasi pinjaman) untuk pemulihan pinjaman antar bank, sejumlah Rp598,1 miliar yang terutang oleh BDNI dan Rp200 miliar yang terutang oleh BUN. Perjanjian tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi Bank Bali pada saat itu, dan tidak terdaftar di Bank Indonesia. Rp38 miliar lainnya akan diperoleh kembali dari Tiara melalui perjanjian cessie dengan perusahaan bernama PT Persada Harum Lestari (PHL).

Pada 11 Februari 1999, sebuah pertemuan diadakan di Hotel Mulia

milik Direktur EGP, Djoko Tjandra di Jakarta untuk membahas masalah kredit Bank Bali. Di antara yang hadir adalah: Rudy Ramli, Djoko Tjandra, direktur Bank Bali Firman Soetjahja, ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Arnold Baramuli, menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, wakil ketua BPPN Pande Nasorahona Lubis, dan Presiden Direktur EGP Setya Novanto. Sebagian besar dari mereka kemudian membantah menghadiri pertemuan tersebut.

Pada 18 Februari 1999, Pande Lubis menginstruksikan Erman Munzir, direktur pengembangan perbankan di Bank Indonesia, untuk memeriksa kembali klaim Bank Bali. Erman ditugaskan ke tim dari divisi pemeriksaan bank Indonesia. Pada 22 Maret 1999, tim menyimpulkan bahwa klaim Bank Bali memenuhi syarat.  Erman mengirim surat kepada ketua BPPN Glenn Yusuf, memberitahukan kepadanya tentang kesimpulan dan menyebutkan perjanjian cessie antara Bank Bali dan EGP.

Pada tanggal 29 Maret 1999, EGP mengeluarkan dua surat, yang memberi wewenang kepada Bank Bali untuk menagih pinjaman dan bunga dari BUN dan BDNI atas namanya.

Pada 9 April 1999, BPPN kembali menolak klaim Bank Bali, dengan mengatakan perlu ada persetujuan dari menteri keuangan dan Bank Indonesia. Pada 14 April 1999, Pande Lubis mengirim memo kepada Glenn Yusuf dari BPPN, merekomendasikan pembayaran langsung atas klaim Bank Bali.

Pada 12 Mei 1999, Rudy Ramli bertemu dengan menteri keuangan saat itu Bambang Subianto di rumah yang terakhir untuk meminta bantuan untuk membatalkan perjanjian dengan EGP. Bambang kemudian mengakui untuk mengadakan setidaknya tiga pertemuan bulan itu dengan Rudy dan pejabat lainnya.

Pada tanggal 14 Mei 1999, keputusan bersama Maret 1998 tentang persyaratan untuk kelayakan klaim untuk pembayaran di bawah naungan pemerintah diubah untuk membuat klaim Bank Bali memenuhi syarat untuk pembayaran.

Pada 26 Mei 1999, Rudy bertemu dengan tokoh Golkar Marimutu Manimaren dan rekan Habibie Hariman Siregar di Ascott Apartment Jakarta untuk meminta bantuan mereka agar pembayaran ke EGP dibatalkan. Manimaren dilaporkan mengatakan bahwa RI-1 (istilah untuk menyebut Presiden Habibie) membutuhkan "hanya Rp300 miliar".