Jelaskan Ikhtisar masalah dari Hukum pemotongan kelamin perempuan menurut negara

Dalam hukum internasional terdapat konsensus bahwa pemotongan kelamin perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dihukum dan dihapus prakitknya di seluruh dunia. Instrumen internasional hak asasi manusia yang berlaku termasuk perjanjian global dan regional, konvensi, protokol, deklarasi, resolusi dam rekomendasi seperti Rekomendasi Umum Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita No. 14 (1990), Pasal 5 dari Protokol Maputo, Deklarasi Kairo untuk Penghapusan Pemotongan Kelamin Perempuan (CDEFGM, 2003), Pasal 38 dari Konvensi Istambul (2011), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 5.3 (2015), Peraturan Pelarangan Pemotongan Kelamin PerempuanKomunitas Afrika Timur (EAC Act, 2016), dan Resolusi Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 38/61.

Upaya global untuk mengakhiri hal ini, termasuk penuntutan pidana, telah lama difokuskan di Afrika, dimana sebagian besar negara-negara masih secara tradisional melaksanakan praktik FGM dan kampanye anti-FGM cukup berhasil pada 1990an sampai dengan 2010-an, tetapi praktik tradisional FGM di negara Asia dan komunitas imigran di negara-negara yang tidak memiliki tradisi FGM kurang diperhatikan. Pada Maret 2020 laporan dari End FGM European Network, U.S. End FGM/C Network and Equality Now menemukan bahwa praktik FGM masih dilakukan setidaknya di 92 negara di seluru benua, sementara 51 negara yang masih melakukan hal tersebut telah menetapkan bahwa tindakan FGM merupakan tindakan yang bisa dipidana.

FGM sudah menjadi tindakan ilegal di 22 negara dari 28 negara yang lazim melakukan FGM di Afrika pada September 2018. Sudan telah mengkriminalkan tindakan FGM pada April 2020.

Dibeberapa negara barat, dimana FGM tidak dipraktikan secara tradisional tetapi dimana imigran dari negara-negara yang secara tradisional mempraktikan FGM pindah pada abad ke-20 dan ke-21 juga mengkriminalkan praktik FGM (12 negara pada November 2008). Sampai dengan 2013, tindakan FGM telah dikriminalkan di 27 negara-negara Uni Eropa (termasuk Britania Raya) dan Kroasia.

Di Amerika Serikat, FGM merupakan tindakan kriminal secara federal sejak 1996 dan di 17 dari 50 negara bagian selama 1994–2006. Walaupun begitu, peraturan federal mengkriminalisasian FGM dinyatakan tidak konstitusional berdasarkan pengadilan Michigan pada November 2018, sebagian besar karena hakim menemukan bahwa pemerintahan federal tidak memiliki otoritas untuk membuat peraturan terkait dengan isu tersebut dan negara bagian yang memiliki otoritas. Pada saat keputusan ini keluar, 27 negara bagian memiliki peraturan mengkriminalkan tindakan FGM, dan kasus yang sedang berada di pengadilan mendorong negara-negara bagian lain untuk ikut mengkriminalkan tindakan tersebut. Pada Maret 2020, tindakan ini ilegal di 35 dari 50 negara bagian, dan pada Mei 2020 tindakan ini dilarang di 38 dari 50 negara bagian.