Jelaskan Sejarah dan Perkembangan dari Terminal Joyoboyo

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 30 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan, Terminal Joyoboyo diklasifikasikan sebagai terminal penumpang tipe B karena terdapatnya layanan angkutan umum seperti angkutan kota, angkutan pedesaan dan angkutan antar kota dalam provinsi. Penanganan terminal ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Namun setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penanganan terminal penumpang tipe B menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Tanggal 24 Januari 2017, Gubernur Jawa Timur menandatangani surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait keinginan Pemerintah Kota Surabaya untuk mengelola tiga terminal tipe B di Surabaya, yaitu Terminal Joyoboyo, Terminal Bratang, dan Terminal Kedung Cowek. Upaya tersebut dinilai beberapa pihak tidak membuahkan hasil, karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Tanggal 22 September 2016, Pemerintah Kota Surabaya menyerahkan surat rekomendasi/penyerahan wewenang pengelolaan Terminal Joyoboyo kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sampai tanggal 1 Januari 2017, Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan serah terima P3D (Personil, Pendanaan, Sarana/Prasarana dan Dokumen) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.