Jelaskan Pulau Pinang dari Krisis politik Malaysia 2020–2022

Pada 4 Maret, Afif Bahardin dari PKR mengundurkan diri dari jabatannya di Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dia menyatakan bahwa dia ditekan oleh DUN dan pimpinan pusat partai untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Afif dikenal sebagai pendukung Azmin sementara Azmin masih menjabat sebagai wakil presiden partai. Norlela Ariffin dari PKR diangkat sebagai ADUN baru dan dilantik pada 12 Maret di depan Yang Dipertua Negeri Abdul Rahman Abbas.

Pada 23 Mei, dua ADUN PPBM menarik dukungan mereka kepada pemerintahan Pakatan Harapan menyusul penunjukan mereka oleh pemerintah federal kepada Otoritas Pembangunan Regional Penang (di bawah Kementerian Pembangunan Pedesaan) dan badan penasehat investasi MARA, Mara Corp sebagai dewan penasihat. Pada 28 Mei, Ketua Menteri Chow Kon Yeow mengumumkan pemerintah negara bagian akan mengajukan mosi pada DUN berikutnya yang bersidang untuk memaksa dua ADUN PPBM bersama dengan Afif yang diskors dari PKR pada 3 Mei untuk melowongkan kursi mereka. Pada saat itu, Pulau Pinang adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia yang memiliki undang-undang yang melarang peralihan partai untuk ADUN terpilih berdasarkan Pasal 14A dari Konstitusi Penang. Undang-undang ini juga memungkinkan DUN untuk mengumumkan kursi lowong melalui mosi yang dilakukan oleh mayoritas ADUN jika perwakilan tidak mengundurkan diri. Namun, undang-undang ini dianggap kontroversial dan sebelumnya dianggap tidak konstitusional oleh Pengadilan Federal pada tahun 1992.

Pada 24 Juni, Afif mengumumkan pengunduran dirinya dari PKR dan bergabung dengan PPBM. Pada 4 Juli, Zulkifli Ibrahim dipecat dari PKR. Ia menyatakan bergabung dengan Perikatan Nasional pada hari yang sama. Ia bersikeras komite disiplin PKR seharusnya memanggilnya untuk penyelidikan sebelum mengambil keputusan.