Jelaskan Latar belakang dari Krisis pemerintahan Bolivia 2019

Pada 20 Oktober 2019, pemungutan suara Pemilu putaran pertama untuk semua posisi pemerintahan dilaksanakan. Majelis Pemilihan Agung merilis dua set penghitungan tak lama setelah pemungutan suara ditutup. Pertama adalah exit poll yang memverifikasi 95,6% suara yang menunjukkan petahana Evo Morales memiliki 9,33% lebih besar dari pihak oposisi, Carlos Mesa. Selisih suara kurang dari 10% mengindikasikan bahwa pemilu harus dilanjutkan ke putaran kedua. Hitungan lengkap kemudian muncul sebagai hasil sementara di situs web secara real-time. Dengan angka surat suara yang masuk mencapai 83,8%, situs web itu menunjukkan Morales unggul 45,3% dan Mesa 38,2%; Hal ini juga mencerminkan keunggulan kurang dari 10%. Namun, tidak ada pembaruan lebih lanjut untuk hasil awal yang dilakukan setelah pukul 19.40 waktu setempat. Otoritas pemilihan Bolivia menjelaskan bahwa hasil pada penghitungan sementara dihentikan karena hasil resmi mulai dirilis; namun demikian, tidak ada hasil resmi yang diterbitkan dini hari.

Pada tanggal 21 Oktober 2019, sebuah konferensi pers dari Organisasi Pemilu Plurinasional diadakan, yang mempublikasikan data penghitungan cepat dari sistem  Transmisión de Resultados Electorales Preliminares  (TREP, "Transmisi Hasil Pemilihan Umum Awal"), diterbitkan pada 19.30 waktu setempat, hampir sehari setelah penghitungan hasil sebelumnya dihentikan, menunjukkan dengan suara yang masuk mencapai 95,30%, Morales memperoleh 46,86% suara dibandingkan 36,72% dari Carlos Mesa, melampaui batas minimal 10% yang diperlukan untuk menghindari putaran kedua.

Pada tanggal 6 November, pihak oposisi Bolivia menerbitkan laporan sebanyak 190 halaman yang berisi tuduhan kecurangan, termasuk penyimpangan seperti penambahan tindakan petugas pemilihan, penyimpangan data pemilih dan tindak kecurangan di mana partai yang berkuasa memperoleh lebih banyak suara daripada pemilih terdaftar, dan mengirimkannya ke organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Selama demonstrasi, pasukan polisi bergabung dengan demonstran anti-pemerintah dan militer menyatakan tidak akan "menghadapi orang-orang demonstran" atas masalah ini. Militer juga mengatakan akan melakukan operasi untuk "menetralisir" setiap kelompok bersenjata yang menyerang para demonstran.

Pada aksi ini terjadi serangan terhadap pejabat senior pemerintah selama demonstrasi, termasuk pembakaran rumah dan setidaknya satu penculikan terhadap politisi.