Jelaskan Penyelenggaraan dari Karantina di Indonesia

Pemerintah Indonesia juga menerapkan karantina untuk mencegah penyebaran penyakit pada hewan dan tumbuhan. Dasar pengaturannya adalah UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Meskipun secara taksonomi ikan merupakan bagian dari hewan, tetapi pelaksanaan karantinanya dibedakan karena jenis penyakit yang dicegah juga berbeda. Dalam konteks ini, hewan merupakan binatang yang hidup di darat, sedangkan ikan merupakan organisme yang hidup di lingkungan perairan.

Jenis-jenis penyakit yang dicegah oleh pemerintah dikelompokkan menurut jenis karantina yang dilakukan. Karantina hewan mencegah sejumlah penyakit yang disebut hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), karantina ikan mencegah hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), sedangkan karantina tumbuhan mencegah organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK). Sebanyak 121 jenis HPHK, 47 jenis HPIK, dan 806 jenis OPTK telah ditetapkan pemerintah untuk dicegah masuk, keluar, dan tersebar di wilayah Indonesia.

UU Nomor 21 Tahun 2019 diselenggarakan oleh dua kementerian yang berbeda. Karantina hewan dan karantina tumbuhan dilakukan oleh Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan), sedangkan karantina ikan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Selain bertujuan mencegah penyakit, pemerintah juga mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; serta mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta sumber daya genetik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.

Selain mencegah penyakit, karantina juga bertujuan mengendalikan impor dan mempercepat ekspor dalam konteks perdagangan internasional, misalnya membuat protokol persyaratan higiene, karantina, dan pemeriksaan untuk sarang burung walet yang diperdagangkan dari Indonesia ke Tiongkok. Berbagai negara mengajukan persyaratan teknis, seperti fumigasi untuk menghilangkan hama dan penyakit, sebelum produk pertanian disertifikasi oleh karantina dan diberangkatkan ke negara mereka.