Coba jelasin Federalisme di Tiongkok dari Separatisme di Tiongkok dong

Taiwan tidak disertakan di dalam daftar berikut dikarenakan tidak pernah sekalipun dikuasai oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok.

Taiwan (Republik Tiongkok) adalah sebuah negara dengan pengakuan diplomatik terbatas yang terletak di pulau Taiwan, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya, termasuk kepulauan Penghu, Kinmen, dan Matsu. Status politik untuk pulau Kinmen dan Matsu di Taiwan masih dalam perdebatan.

Pembentukan Taiwan (Republik Tiongkok) sebagai sebuah negara sebelumnya didahului oleh dua entitas negara yang akhirnya melebur menjadi satu negara sejak tahun 1945.

Formosa Jepang (Taiwan) - Negara ini adalah koloni Kekaisaran Jepang selama kurun waktu lima puluh tahun lamanya. Kekaisaran Jepang merebut wilayah Taiwan dari Dinasti Qing (Tiongkok) setelah memenangkan Perang Tiongkok-Jepang Pertama pada tahun 1895. Berdasarkan fakta bahwa Formosa Jepang sebelumnya adalah wilayah milik rezim dinasti di Tiongkok, rezim Tiongkok di masa yang akan datang seluruhnya merasa berhak mengklaim Formosa Jepang sebagai bagian dari wilayahnya setelah memenangkan Perang Tiongkok-Jepang Kedua.

Republik Tiongkok (1912–1949) - Negara ini pernah menjadi perwakilan Tiongkok di Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun, pada tahun 1949, Republik Tiongkok mengalami kekalahan dalam Perang Saudara di Tiongkok melawan Partai Komunis Tiongkok, dan pemerintahannya terpaksa melarikan diri keluar dari wilayahnya sendiri menuju ke Formosa Jepang, yang baru berhasil dianeksasi empat tahun sebelumnya.

Di masa modern saat ini, status politik Taiwan telah berkembang menjadi salah satu anomali geopolitik paling unik yang ada di seluruh dunia. Kekuatan revolusioner yang mengusir Republik Tiongkok keluar dari Tiongkok Daratan dan melarikan diri ke Taiwan membentuk rezim pemerintahan Tiongkok baru dan menamakannya Republik Rakyat Tiongkok. Rezim baru ini tidak hanya mengklaim seluruh wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah Republik Tiongkok di Tiongkok Daratan, tetapi juga wilayah Republik Tiongkok yang baru diperoleh di pulau Taiwan (Formosa Jepang). Hingga saat ini, Republik Rakyat Tiongkok masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, sementara Republik Tiongkok sendiri secara de facto masih berkuasa penuh atas pulau Taiwan.

Kelompok etnis di Taiwan (Republik Tiongkok)

Secara resmi, di Taiwan (Republik Tiongkok) terdapat dua kelompok etnis asli utama, yaitu suku Han (alias "Han Taiwan") dan masyarakat adat Taiwan (yang secara etnis termasuk ke dalam suku bangsa Austronesia). Dua kelompok etnis asli ini dapat diklasifikasikan lagi ke dalam beberapa subdivisi. Suku Han dapat dibagi lagi menjadi orang Hoklo Taiwan, orang Hakka Taiwan, dan orang Tiongkok Daratan di Taiwan (Republik Tiongkok). Golongan terakhir mengacu kepada orang-orang Tiongkok Daratan yang bermigrasi ke wilayah Taiwan selama akhir 1940-an dan awal 1950-an, dan istilah yang dipakai untuk menyebut golongan ini pun sudah jarang digunakan. Sementara untuk masyarakat adat Taiwan, saat ini ada enam belas suku yang diakui secara resmi oleh pemerintah Taiwan (Republik Tiongkok), dan diperkirakan terdapat beberapa kelompok suku lainnya yang tidak diakui secara resmi.

Orang Hoklo Taiwan dan Hakka Taiwan, serta dalam beberapa kesempatan masyarakat adat Taiwan, biasanya secara kolektif disebut sebagai "Benshengren Taiwan" oleh masyarakat Taiwan (Republik Tiongkok), yang secara kasar diterjemahkan menjadi "Orang Provinsi Asli" . Sementara itu, orang Tiongkok Daratan di Taiwan (Republik Tiongkok) (bukan yang dimaksud dengan warga Republik Rakyat Tiongkok di Taiwan), yang berasal dari berbagai provinsi di Tiongkok Daratan, sering disebut sebagai "Waishengren Taiwan" oleh masyarakat Taiwan (Republik Tiongkok), yang kira-kira secara bebas diterjemahkan menjadi "Orang Luar Provinsi"

Berikut adalah masing-masing populasi proporsional dari kelompok-kelompok etnis yang ada di Taiwan (Republik Tiongkok).

Orang Benshengren Taiwan berjumlah 84% dari populasi asli Taiwan (Republik Tiongkok).

Orang Hoklo Taiwan berjumlah sekitar 70% dari populasi asli Taiwan (Republik Tiongkok).

Orang-orang Hakka Taiwan berjumlah sekitar 14% dari populasi asli Taiwan (Republik Tiongkok).

Orang Waishengren Taiwan berjumlah sekitar 14% dari populasi asli Taiwan (Republik Tiongkok).

Masyarakat adat Taiwan berjumlah sekitar 2% dari populasi asli Taiwan (Republik Tiongkok).

Orang Kinmen (Quemoy) dan Matsu (Lienchiang)

Selain itu, kelompok etnis di Kinmen dan Matsu dapat mengidentifikasi diri mereka masing-masing sebagai "etnis Kinmen" dan "etnis Matsu". Penduduk Kinmen dan Matsu sebagian besar adalah berasal dari etnis Hoklo (Han), tetapi tidak semuanya sepakat untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai "orang Taiwan". Secara historis, Kinmen dan Matsu adalah bagian dari Provinsi Fujian, Tiongkok, dan tidak pernah menjadi bagian dari pemerintahan Formosa Jepang ataupun rezim pemerintah bersejarah Taiwan lainnya. Namun demikian, wilayah Kinmen dan Matsu telah diperintah oleh Taiwan (Republik Tiongkok) sejak tahun 1949 (dan oleh Republik Tiongkok sejak masih berkuasa di Tiongkok Daratan). Dengan demikian, meskipun Kinmen dan Matsu secara teknis bukan bagian dari wilayah Taiwan, sebagian penduduk yang tinggal di wilayah ini atau berasal dari wilayah tersebut memandang diri mereka sebagai "orang Taiwan", dalam berbagai konteks. Sebaliknya, sebagian penduduk lain yang tinggal di wilayah ini masih mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Tiongkok Daratan, berbeda dari kelompok "Tiongkok Daratan di Taiwan (Republik Tiongkok)" atau "Waishengren Taiwan".

Kelompok etnis Provinsi Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) mengklaim Taiwan dan Penghu sebagai salah satu wilayah provinsinya dan karenanya memiliki klasifikasi etnis sendiri untuk kelompok etnis asli yang ada. Namun, sebagian besar negara mengabaikan klasifikasi etnis ini dan lebih memilih klasifikasi etnis yang ditentukan oleh Taiwan (Republik Tiongkok).

Menurut Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok), kelompok etnis di Taiwan terbagi menjadi suku Han dan etnis Gaoshan. "Gaoshanren" yang berarti "masyarakat di gunung yang tinggi" dan merujuk kepada berbagai suku di kelompok masyarakat adat Taiwan sebagai satu kelompok etnis tunggal.

Kelompok utama pendukung kemerdekaan Taiwan

Dukungan Koalisi Pan-Hijau untuk kemerdekaan Taiwan

Gerakan kemerdekaan Taiwan adalah gerakan kompleks yang melibatkan banyak pihak dan kelompok politik. Partai politik yang paling sering dikaitkan dengan gerakan ini adalah Koalisi Pan-Hijau, yang merupakan koalisi beberapa partai politik yang memperjuangkani kemerdekaan negara berdaulat multikultur di Taiwan dan Penghu (dan terkadang juga termasuk wilayah yang dikendalikan pemerintah Republik Tiongkok di Kinmen dan Matsu) dengan nama "Republik Taiwan". Gerakan ini merupakan gerakan politik yang dikenal luas di dunia internasional khususnya sejak partai politik paling senior di Koalisi Pan-Hijau, Partai Progresif Demokrat, telah dua kali memegang tampuk kekuasaan tertinggi di Taiwan (Republik Tiongkok) dalam dua dekade terakhir. Menjadi catatan penting bahwa pencapaian ini diperoleh melalui proses pemilihan demokratis, bukan dengan kudeta militer. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dukungan luas masyarakat di Taiwan (Republik Tiongkok) untuk usaha gerakan kemerdekaan Taiwan.

Partai-partai politik besar lainnya yang terkait dengan Koalisi Pan-Hijau adalah Partai Kekuatan Baru dan Serikat Solidaritas Taiwan. Selain itu juga terdapat organisasi World United Formosans for Independence yang merupakan sekutu Koalisi Pan-Green.

Gerakan kemerdekaan masyarakat adat Taiwan

Sementara banyak kelompok masyarakat adat Taiwan yang mendukung Koalisi Pan-Hijau, terdapat juga kelompok yang mendukung Taiwan First Nations Party, sebuah partai politik di Taiwan (Republik Tiongkok) yang secara khusus memperjuangkan status otonomi atau kemungkinan kemerdekaan masyarakat adat Taiwan. Dewan Masyarakat Adat Taiwan juga berafiliasi erat dengan kelompok gerakan yang memperjuangkan status otonomi atau kemerdekaan masyarakat adat Taiwan.

Kelompok utama penentang kemerdekaan Taiwan

Hubungan Tiongkok dengan Taiwan pada kenyataannya cukup membingungkan dan rumit. Secara sederhana, Taiwan (Republik Tiongkok) adalah negara berdaulat yang bersaing dengan Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) untuk mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya pemerintah Tiongkok yang sah. Di dalam Taiwan (Republik Tiongkok) sendiri terdapat gerakan separatis nasional yang telah mengumpulkan dukungan massa dengan jumlah besar. Gerakan ini sama-sama ditujukan baik kepada pemerintah Taiwan (Republik Tiongkok) itu sendiri maupun pemerintah Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) yang mengklaim keseluruhan Taiwan (Republik Tiongkok) sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) secara luas di dunia internasional diakui sebagai pemerintah yang sah atas Tiongkok dan Taiwan. Hal ini juga menunjukkan bahwa negara Taiwan (Republik Tiongkok) dalam perjuangan pengakuan kedaulatannya tidak hanya melawan separatis Taiwan di dalam negeri, tetapi juga secara bersamaan melawan klaim pemerintah Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok). Dibandingkan dengan Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok), Taiwan (Republik Tiongkok) sesungguhnya berada pada posisi yang tidak menguntungkan di dunia internasional, namun juga bukan berarti sama sekali tidak berdaya. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara di dunia tidak sepenuhnya mendukung kemungkinan pembubaran negara Taiwan (Republik Tiongkok). Namun pada saat yang sama, kedaulatan negara Taiwan (Republik Tiongkok) sendiri juga terancam oleh gerakan kemerdekaan Taiwan di dalam negeri, yang pada dasarnya bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Taiwan (Republik Tiongkok).

Penolakan Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) terhadap kemerdekaan Taiwan

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok) menganggap wilayah Taiwan, yang saat ini dikuasai oleh Taiwan (Republik Tiongkok), sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negaranya, dan memaksa negara-negara lain di dunia untuk mematuhi Kebijakan Satu Tiongkok sebagai prasyarat untuk membangun hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok). Sasaran Kebijakan Satu Tiongkok sendiri ditujukan kepada dua kelompok oposisi pemerintah Tiongkok yaitu pemerintah Taiwan (Republik Tiongkok) dan gerakan kemerdekaan Taiwan. Pada tahun 2005, pemerintah Beijing mengesahkan Undang-undang Antipemisahan Republik Rakyat Tiongkok sebagai upaya untuk menekan usaha gerakan kemerdekaan Taiwan.

Penolakan Koalisi Pan-Biru terhadap kemerdekaan Taiwan

Koalisi Pan-Biru Taiwan (Republik Tiongkok) adalah aliansi partai-partai politik yang loyal kepada Republik Tiongkok, yang saat ini wilayah kedaulatannya secara de facto terbatas pada wilayah Taiwan dan beberapa pulau kecil yang tersebar di wilayah Provinsi Fujian, Tiongkok Daratan. Koalisi Pan-Biru menegaskan bahwa Republik Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan yang sah di seluruh Tiongkok Raya, yang wilayahnya meliputi "Tiongkok Daratan dan Taiwan", serta mempertahankan klaim bahwa Republik Tiongkok tidak pernah dalam satu hari pun kehilangan kedaulatannya atas pemerintahan sah di seluruh wilayah tersebut. Koalisi Pan-Biru menolak usaha kemerdekaan Taiwan tetapi juga pada saat yang sama menentang klaim Republik Rakyat Tiongkok atas Taiwan.

Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok, alias "Tiongkok Daratan")

Republik Rakyat Tiongkok (Tiongkok/RRT) mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pemerintah yang sah untuk wilayah daratan Tiongkok dan Taiwan.

Wilayah yang saat ini dikuasai oleh pemerintah RRT meliputi Tiongkok Daratan, Hong Kong, dan Makau. RRT juga mengklaim semua wilayah yang secara de facto saat ini dikuasai pemerintah Taiwan (Republik Tiongkok) sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya. Di bawah kebijakan Satu Negara Dua Sistem, RRT telah mendirikan " Daerah Administratif Khusus (SAR) di Hong Kong dan Makau .

Wilayah Tibet (Qinghai, Daerah Otonomi Tibet, dan sekitarnya)

Bangsa Tibet adalah kelompok etnis di wilayah Tibet yang berbeda dari Suku Han. Pendukung kemerdekaan Tibet meyakini bahwa Tibet adalah sebuah negara merdeka yang dianeksasi oleh pemerintah RRT. Tibet sendiri merupakan wilayah yang merdeka dan berdaulat sebelum bangsa Mongol menyerbu wilayah tersebut dan memasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Mongol. Setelah Kekaisaran Mongol runtuh, Tibet menjadi bagian dari wilayah dinasti Yuan (Tiongkok), kemudian dinasti Qing (Tiongkok), lalu kemudian menikmati beberapa dekade kemerdekaan de facto sebelum dianeksasi oleh pemerintah Tiongkok (RRT).

Setelah usaha pemberontakan Tibet mengalami kegagalan, sekelompok orang dari etnis Tibet mengikuti hijrahnya Dalai Lama ke India, dan mendirikan pemerintahan dalam pengasingan yang disebut Pemerintahan Tibet Pusat di Dharmashala, Himachal Pradesh, India. Pemerintahan ini juga merupakan anggota dari Organisasi Bangsa dan Masyarakat yang Tidak Terwakili. Partai-partai politik utama di Tibet adalah Gerakan Kemerdekaan Tibet Internasional dan Partai Demokrasi Nasional Tibet. Kelompok-kelompok lain pendukung gerakan ini diantaranya adalah Students for a Free Tibet, Kongres Pemuda Tibet, dan Kampanye Internasional untuk Tibet.