Saya mau tau Latar belakang dari Gerakan Thailand Merdeka

Setelah invasi Jepang ke Thailand pada 7–8 Desember 1941, rezim Plaek Phibunsongkhram (Phibun) menyatakan perang terhadap Inggris dan Amerika Serikat pada 25 Januari 1942. Seni Pramoj, duta besar Thailand di Washington, menolak untuk menyerahkan deklarasi kepada pemerintah Amerika Serikat. Karenanya, Amerika Serikat menahan diri untuk tidak mendeklarasikan perang terhadap Thailand. Seni, seorang aristokrat konservatif yang kredensial anti-Jepangnya mapan, mengorganisir Gerakan Thai Merdeka dengan bantuan Amerika, merekrut siswa Thailand di Amerika Serikat untuk bekerja dengan Kantor Layanan Strategis Amerika Serikat (OSS). OSS melatih personel Thailand untuk kegiatan bawah tanah, dan unit disiapkan untuk menyusup ke Thailand. Pada akhir perang, lebih dari 50.000 orang Thailand telah dilatih dan dipersenjatai untuk melawan Jepang oleh anggota-anggota Thailand Merdeka yang telah diterjunkan ke negara itu.

Perang Dunia II dan pendudukan Jepang

Aliansi Phibun dengan Jepang selama tahun-tahun awal perang pada awalnya populer. Tentara Kerajaan Thailand bergabung dengan Kampanye Burma Jepang dengan tujuan memulihkan sebagian dari negara-negara Shan yang sebelumnya diserahkan kepada Inggris melalui Perjanjian Yandabo. Mereka memperoleh kembalinya empat negara bagian paling utara Malaysia yang hilang dalam Perjanjian Anglo-Siam 1909, dan dengan mediasi Jepang dalam perang Prancis-Thailand, mereka juga menemukan wilayah yang hilang dalam Perang Prancis-Siam tahun 1893.

Namun, Jepang telah menempatkan 150.000 tentara di tanah Thailand, dan ketika perang terus berlangsung, Jepang semakin memperlakukan Thailand sebagai negara jajahan alih-alih sekutu. Meskipun Amerika Serikat tidak secara resmi menyatakan perang, pada tanggal 26 Desember 1942, pembom Angkatan Udara AS Kesepuluh yang berbasis di India meluncurkan serangan bom besar pertama, yang merusak target di Bangkok dan tempat lain dan menyebabkan beberapa ribu korban. Opini publik, dan yang lebih penting lagi, simpati elit politik sipil, bergerak dengan jelas menentang aliansi Phibun dengan Jepang.

Pridi dan rezim sipil, 1944–1947

Pada Juni 1944, Phibun dipaksa keluar dari jabatannya dan digantikan oleh pemerintahan sipil pertama sejak kudeta 1932. Serangan bom Sekutu terus berlanjut, dan serangan B-29 di Bangkok menghancurkan dua pembangkit listrik utama pada 14 April 1945, mengakibatkan kota tersebut tanpa listrik dan air. Sepanjang kampanye pengeboman, jaringan Seri Thailand efektif dalam menyiarkan laporan cuaca kepada angkatan udara Sekutu dan dalam menyelamatkan awak pesawat Sekutu yang jatuh. Pemerintahan baru dipimpin oleh Khuang Aphaiwong, seorang warga sipil yang secara politis terkait dengan kaum konservatif seperti Seni. Tokoh yang paling berpengaruh dalam rezim, bagaimanapun, adalah Pridi Banomyong (yang menjabat sebagai Bupati Thailand), yang pandangan anti-Jepang nya semakin menarik bagi orang Thailand. Pada tahun terakhir perang, agen Sekutu diam-diam diberi akses gratis oleh Bangkok. Ketika perang berakhir, Thailand menolak perjanjian perangnya dengan Jepang.

Sayangnya, para pemimpin sipil tidak dapat mencapai persatuan. Setelah berselisih dengan Pridi, Khuang digantikan sebagai perdana menteri oleh calon bupati, Seni, yang telah kembali ke Thailand dari jabatannya sebagai pemimpin gerakan Thai Merdeka di Washington. Perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi pada akhir 1945 menciptakan perpecahan politik di antara para pemimpin sipil yang menghancurkan potensi mereka untuk membuat pendirian bersama melawan kekuatan politik militer Thailand yang bangkit kembali pada tahun-tahun pascaperang segera.

Akomodasi pasca perang dengan Sekutu juga melemahkan pemerintah sipil. Sebagai hasil dari kontribusi yang diberikan kepada upaya perang Sekutu oleh Gerakan Thai Merdeka, Amerika Serikat, yang tidak seperti negara-negara Sekutu lainnya tidak pernah secara resmi berperang dengan Thailand, menahan diri untuk tidak berurusan dengan Thailand sebagai negara musuh dalam negosiasi damai pascaperang. Namun sebelum menandatangani perjanjian damai, Inggris menuntut reparasi perang dalam bentuk pengiriman beras ke Malaya, dan Perancis menolak untuk mengizinkan masuknya Thailand ke PBB (PBB) sampai daerah-daerah Indochina yang diperoleh kembali oleh orang Thailand selama perang berlangsung dikembalikan ke Prancis. Uni Soviet bersikeras mencabut undang-undang anti-komunis Thailand.