Jelaskan Latar Belakang dari Direktorat Jenderal untuk Aksi Iklim

Kebijakan Uni Eropa terkait lingkungan hidup didasarkan pada Pasal 11 dan 191 sampai dengan 193 Traktat Fungsional Uni Eropa (Treaty on the Functioning of the European Union) dinyatakan bahwa Uni Eropa memiliki kompetensi untuk menentukan kebijakan lingkungan, seperti halnya polusi udara dan air, pengelolaan limbah dan perubahan iklim. Ketentuan mengenai lingkungan hidup tersebut diberlakukan terhadap seluruh negara anggota Uni Eropa, dikarenakan Uni Eropa merupakan sebuah organisasi internasional regional di kawasan benua Eropa yang bersifat supra-nasional.

Salah satu bagian penting dalam kebijakan lingkungan hidup adalah penanganan akan dampak perubahan iklim. Hal ini dikarenakan setiap kawasan di dunia mengalami dampak dari perubahan iklim, begitu pula yang dialami oleh kawasan benua Eropa. Wilayah Eropa selatan dan tengah mengalami gelombang panas, kebakaran hutan dan kekeringan. Kawasan Mediterania menjadi lebih kering, membuat keadaannya lebih buruk dari kekeringan dan kebakaran lahan. Eropa Utara menjadi lebih basah secara signifikan dan banjir musim dingin menjadi suatu peristiwa yang umum terjadi. Kawasan urban, di mana 4 dari 5 masyarakat Eropa sekarang tinggal, mengalami gelombang panas,banjir atau peningkatan permukaan air laut, namun sering kali tidak memiliki kesiapan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Oleh karena itu, Komisi Eropa mendirikan Direktorat Jenderal untuk Aksi Iklim pada tahun 2010 yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Lingkungan, untuk meningkatkan kapasitas dalam penanganan perubahan iklim. Hal ini dikarenakan dampak perubahan iklim yang sangat signifikan di kawasan Eropa. Selain itu, keberadaan Direktorat Jenderal untuk Aksi Iklim juga diharapkan dapat membantu penanganan perubahan iklim secara internasional.