Jelaskan Kerala dari Demonstrasi Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019-2020

Pada 16 Desember, koalisi Front Demokrat Kiri (LDF) yang berkuasa dan koalisi oposisi parlementer dari Front Demokrat Bersatu (UDF) mengorganisir aksi mogok makan bersama di Lapangan Martir Thiruvananthapuram. Ketua Menteri Pinarayi Vijayan mengatakan bahwa Kerala akan "berdiri bersama untuk melawan rancangan jahat pemerintah Modi yang merusak kepercayaan sekuler India, menyebut Undang-Undang Amendemen Warga sebagai" anti konstitusional dan anti rakyat". Pemimpin Oposisi Ramesh Chennithala mengamati bahwa perjuangan lain untuk kemerdekaan diperlukan untuk menyelamatkan konstitusi dari 'kekuatan fasis'.

Kota Kozhikode pada hari Senin mengalami sejumlah protes terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan (Amandemen) dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat mengenai jalan untuk menentang hal yang mereka sebut sebagai undang-undang diskriminatif. Ada juga protes terhadap aksi polisi malam sebelumnya di kampus Jamia Millia di ibukota nasional juga. Ratusan siswa berpartisipasi dalam 'Long March' yang diselenggarakan oleh komite distrik Kozhikode dari Federasi Mahasiswa India, dari Perguruan Tinggi Politeknik Pemerintah Kerala hingga Mananchira, pada sore hari.

Pada 17 Desember, Partai Sosial Demokrat India (SDPI) dan organisasi sekutu melakukan hartal melawan CAA. Bus Perusahaan Transportasi Jalan Negara Kerala (KSRTC) dirusak dalam aksi protes tersebut. Polisi Kerala telah menahan hampir 233 orang sehubungan dengan hartal itu.