Jelaskan Pandemi covid-19 dari Gretchen Whitmer

Whitmer mengeluarkan perintah tinggal di rumah sebagai tanggapan atas pandemi COVID-19 pada Maret 2020. Perintah ini disambut dengan persetujuan publik yang luas; jajak pendapat Maret menemukan bahwa 69% penduduk Michigan mendukung tindakan Whitmer, termasuk 61% dari mereka yang yang mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai Republikan.

Setelah Whitmer memperpanjang dan memperketat pembatasan pada bulan April, protes delapan jam terhadap pembatasan yang diorganisir oleh Koalisi Konservatif Michigan dan diselenggarakan bersama oleh Michigan Freedom Fund menarik antara 3.000 dan 4.000 pengunjuk rasa ke Gedung Kongres Michigan. Kolumnis New York Times Charlie Warzel menggambarkan demonstrasi itu sebagai "paranoid dan rasial", didorong oleh teori konspirasi seperti Alex Jones. Jeanine Pirro dari Fox News memuji para pengunjuk rasa, dengan mengatakan, "Tuhan memberkati mereka, itu akan terjadi di seluruh negeri". Pada saat protes, lebih dari 1.900 orang di Michigan telah meninggal setelah tertular covid-19. Pada 29 April, seorang hakim Michigan memutuskan untuk tetap memberlakukan pembatasan tersebut dan menyatakan bahwa "Sesama penduduk kita memiliki kepentingan untuk tetap tidak tertular oleh virus yang sangat mudah menular dan mematikan". Dan sejak negara bagian memasuki Union pada 1837, negara itu memiliki kekuasaan yang luas untuk bertindak demi kesehatan masyarakat di seluruh negara bagian ketika menghadapi krisis publik."

Polling oleh Detroit Regional Chamber pada pertengahan April menemukan bahwa 57% penduduk Michigan menyetujui penanganan Whitmer terhadap pandemi virus korona, termasuk perpanjangannya. Keluarga yang ditinggalkan ananya karena virus corona di Michigan menyatakan dukungannya atas keputusan Whitmer untuk memperpanjang aturan tinggal di rumah dengan alasan bahwa jarak sosial akan menyelamatkan nyawa. LaVondria Herbert, ibu anak tersebut, berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada gubernur karena telah membuat orang-orang pulang."

Pada 2 Oktober 2020, Mahkamah Agung Michigan memutuskan 4–3 bahwa "undang-undang negara bagian yang mengizinkan gubernur menyatakan keadaan darurat dan mempertahankannya tanpa masukan legislatif — Undang-Undang Kewenangan Darurat Gubernur tahun 1945 — tidak konstitusional" dan dengan suara bulat memutuskan bahwa Undang-Undang Manajemen Darurat 1976 "tidak memberi Whitmer kekuasaan, setelah 30 April, untuk mengeluarkan atau memperbarui perintah eksekutif yang terkait dengan pandemi COVID-19 setelah 28 hari tanpa persetujuan Legislatif". Pada hari yang sama, petisi yang berisi 539.384 tanda tangan diajukan untuk mencabut undang-undang EPGA 1945 yang mengizinkan kekuasaan darurat Whitmer selama pandemi.