Jelaskan Peringatan dari Pengeboman Tokyo 10 Maret 1945

Selepas perang, mayat-mayat yang telah dikubur di kuburan massal digali dan dikremasi. Abunya dikuburkan di sebuah rumah pekuburan yang terletak di Taman Yokoamicho Sumida yang awalnya didirikan untuk menampung sisa-sisa 58 ribu korban gempa 1923. Sebuah kebaktian umat Buddha telah dilakukan untuk memperingati hari jadi penyerangan pada 10 Maret setiap tahunnya sejak 1951. Sejumlah tugu peringatan kawasan kecil juga didirikan di seluruh daerah yang terkena dampak pada tahun-tahun setelah serangan. 10 Maret ditetapkan sebagai Hari Perdamaian Tokyo oleh Majelis Metropolitan Tokyo pada tahun 1990.

Beberapa tugu peringatan lainnya didirikan untuk memperingati serangan dalam beberapa dekade setelah perang. Upaya dimulai pada dasawarsa 1970-an untuk membangun Museum Perdamaian Tokyo resmi untuk menandai penyerbuan tersebut, tetapi Majelis Metropolitan Tokyo membatalkan proyek tersebut pada 1999. Sebaliknya, tugu peringatan Dwelling of Remembrance untuk warga sipil yang tewas dalam serangan itu dibangun di Taman Yokoamicho. Tugu peringatan ini didedikasikan pada Maret 2001.  Warga yang paling aktif berkampanye untuk Museum Perdamaian Tokyo mendirikan Pusat Serangan dan Kerusakan Perang Tokyo yang didanai swasta, yang dibuka pada 2002. Pada 2015, pusat ini adalah gudang utama informasi di Jepang tentang serangan bom api. Sebagian kecil dari Museum Edo-Tokyo juga meliput serangan udara di Tokyo. Akademisi Cary Karacas telah menyatakan bahwa alasan peringatan resmi serangan di Jepang adalah karena pemerintah tidak ingin mengakui "bahwa Jepanglah yang memulai serangan udara pertama kali di kota-kota Asia". Karacas berpendapat bahwa Pemerintah Jepang lebih memilih untuk fokus pada pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki karena peringatan serangan ini memperkuat stereotip Jepang sebagai korban.

Pada tahun 2007, sekelompok orang yang selamat dari serangan 10 Maret dan keluarga yang berduka melancarkan gugatan hukum mencari kompensasi dan permintaan maaf atas tindakan Pemerintah Jepang terkait serangan tersebut. Sebagai bagian dari kasus, disebutkan bahwa penyerbuan tersebut merupakan kejahatan perang dan Pemerintah Jepang telah bertindak salah dengan menyetujui unsur-unsur Perjanjian San Francisco 1951 yang membebaskan hak untuk mencari kompensasi atas tindakan tersebut dari Pemerintah AS. Penggugat juga mengklaim bahwa Pemerintah Jepang telah melanggar konstitusi pascaperang dengan memberikan kompensasi kepada para korban militer dari penyerbuan tersebut dan keluarganya, tetapi bukan warga sipil. Pemerintah Jepang berdalih tidak berkewajiban memberi kompensasi kepada korban serangan udara. Pada tahun 2009, Pengadilan Distrik Tokyo mendukung pemerintah.  Sejak saat itu, sebuah kampanye publik telah mengadvokasi Pemerintah Jepang untuk mengesahkan undang-undang untuk memberikan kompensasi kepada warga sipil yang selamat dari serangan itu.