Jelaskan Usulan penarikan pasukan AS dari Serangan Bandar Udara Internasional Bagdad 2020

Al-Manar melaporkan bahwa "dalam sidang parlemen luar biasa pada hari Minggu, 170 anggota parlemen Irak menandatangani rancangan undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk meminta penarikan pasukan AS dari Irak. Hanya 150 suara yang diperlukan agar rancangan resolusi itu disetujui". Al Jazeera melaporkan resolusi yang berbunyi "Pemerintah berkomitmen untuk mencabut permintaan bantuannya dari koalisi internasional yang memerangi Negara Islam karena berakhirnya operasi militer di Irak dan pencapaian kemenangan" dan "Pemerintah Irak harus bekerja untuk mengakhiri kehadiran pasukan asing di tanah Irak dan melarang mereka menggunakan tanah, wilayah udara, atau airnya dengan alasan apa pun." Resolusi itu disetujui di parlemen Irak Menanggapi hasil pemungutan suara tersebut, Trump mengancam Irak dengan sanksi yang akan "membuat sanksi Iran tampak agak jinak" dan menuntut penggantian untuk investasi Amerika pada fasilitas militer di Irak.

Pada 6 Januari 2020, Pentagon mengeluarkan surat dari Brigadir Jenderal William Seely kepada Abdul Amir, wakil direktur Irak Satuan Operasi Gabungan, yang memberitahukan kepadanya bahwa "seperti yang diminta oleh Parlemen Irak dan Perdana Menteri, CJTF-OIR akan menjadi reposisi kekuatan selama beberapa hari dan minggu mendatang untuk mempersiapkan langkah selanjutnya." Tak lama setelah itu, ketua Kepala Staf Gabungan Mark Milley mengatakan, "Surat itu adalah sebuah draft. Itu adalah kesalahan, itu tidak ditandatangani, seharusnya tidak dirilis...[itu] kata-kata buruk, menyiratkan penarikan, bahwa bukan apa yang terjadi."