Coba jelasin Riwayat Pemerintahan dari La Tadampareʼ dong

La Tadampare Puang ri Maggalatung menggantikan La Tenriumpu jadi Arung Matowa. Tidak cukup seribu orang Wajo dalam pemerintahannya yang menghuni Tana Wajo. Beliaulah yang memperluas dan memperlebar kerajaan Wajo. Pada masa itulah negeri Baringeng melindungkan diri di bawah kerajaan Wajo, demikian pula Lompullek, Tana Tennga, Ujumpulu. Daerah-daerah yang menjadi negeri taklukan ialah Lamuru, Larompong, Batu Lappa. Negeri-negeri seperti Gilireng, Otting, negeri-negeri di Enrekang, demikian juga Mario Riawa bersama Belokka, Cerowali, Awanio, Patampanua juga sama melindungkan diri di bawah kerajaan Wajo

La Taddampare Puang Ri Maggalatung meletakkan dasar pemerintahan yang bersifat demokratis di Wajo dengan melaksanakan peraturan atau hukum kejujuran. Selama pemerintahannya diberlakukan struktur pemerintahanyang yang terdiri dari; Arung Matoa, Paddanreng 3 orang, Pilla/Bate Lompo (panglima besar) 3 orang, pembicara 30 orang, dan Suro Palele/Ribateng 3 orang, kesemuanya berjumlah 40 orang dan disebut Arung Patappuloe.

Pemerintahan La Taddampare yang berlangsung selama 30 tahun, Wajo tidak pernah hampa padinya dan tidak pernah kekurangan makanan. Kemakmuran Wajo berdampak pulapada perluasan wilayah kekuasaan Kerajaan Wajo pada saat itu meliputi wilaya di bagian utara meliputi La Rompong, Batulappa, Massenrengpulu; Di bagian barat meliputi Bilawa, Utting, Rappang, Bulu Cenrana; Di bagian timur meliputi Pompanua, Amali, Langea dan Mampu;dan di bagian selatan meliputi Baringeng, Pattojo. Untuk mengurus daerah yang sangat luas, agar hubungan pusat dengan daerah lebih dekat, maka setiap daerah diberikan wewenang mengurus daerahnya masing-masing yang dikepalai oleh ranreng. Sedangkan kegiatan administrasi pemerintahan tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi juga ditingkat daerah dengan maksud mengurangi beban pemerintah pusat. Kerajaan Wajo pada masa beliau memiliki sistem pemerintahan yang berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan lain di Sulawesi Selatan. Dalam struktur Kerajaan Wajo dilengkapi 4 bidang yang mengurusi pekerjaan rakyat, yaitu; Pertama, Pakkaja (nelayan) diangkat matoa nelayan yang bertugas untuk memutuskan perkara mengenai nelayan; Kedua,  Pallao rumah (petani, tukang kebun) diangkat matoa petani dengan tugas untuk menyelesaikan permasalahan pertanian; Ketiga, Passari (penyadap nira), diangkat seorang matoa dengan tugas menyelesaikan masalah yang terjadi dikalangan masyarakat passari, dan terakhir Pabbalu (pedagang) diangkat matoapabbalu untuk menyelesaikan perselisihan dikalangan pabbalu

Farid, Abidin, Andi Zainal. (1971). Wajo’ pada Abad XV-XVI: Suatu Penggalian Sejarah Terpendam Sulawesi Selatan dari Lontara. Disertasi. Universitas Indonesia

Hariansyah, Erik. 2014.Kerajaan Wajo pada masa pemerintahan Arung Matoa IV La Taddampare (Puang Ri Maggalattung).Skripsi, Universitas Negeri Makassar

Herlina, Andi. 2016. La Taddamparek Puang ri Maggalatung. Cerita Rakyat Sulawesi Selatan. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pelras, Christian. 2006. The Bugis. Diterjemahkan dengan judul Manusia Bugis oleh Abdul Rahman Abu, Hasriadi dan Nurhady Sirimorok. Jakarta: Nalar dan Forum Jakarta Paris, EFEO.

Sikki, Muhammad. 1995. Lontarak Bugis. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.