Jelaskan Penolakan warga dari Proyek Strategis Nasional

Di luar aspek teknis penyiapan proyek, hambatan pembangunan Proyek Strategis Nasional datang dari adanya aksi penolakan dan demo dari warga setempat, terutama karena warga keberatan dengan ganti rugi lahan. Penolakan dan demo dari warga terjadi untuk beberapa Proyek Strategis Nasional, seperti Bendungan Rokan Kiri (Kabupaten Rokan Hulu, Riau), Bendungan Way Apu (Maluku), Bendungan Balongo Ulu (Gorontalo), dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Warga di sekitar lokasi Bendungan Rokan Kiri khawatir desanya tenggelam dan tidak mendapat ganti rugi, sehingga menolak pembangunan bendungan yang menelan investasi sebesar Rp 2,6 triliun dan dapat mengairi area persawahan seluas 4.000 hektare. Di Maluku, mahasiswa berdemo atas berjalannya pembangunan Bendungan Way Apu di Maluku, senilai Rp 1,66 triliun, karena dinilai pengerjaan proyeknya asal-asalan.

Masyarakat Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, berdemo meminta kompensasi ganti rugi lahan yang layak untuk proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru. Warga menilai ganti rugi yang ditawarkan untuk 109 bidang tanah masih di bawah Nilai Jual Objek Pajak. Selain itu, warga meminta agar akses tidak terputus antar kampung, sehingga PT Hutama Karya selaku kontraktor berencana membuat perlintasan bawah tanah sebagai solusinya. Pembangunan Bendungan Balongo Ulu juga didemo oleh warga setempat menyangkut persoalan ganti rugi lahan. Di Pleret, Pasuruan, warga mempermasalahkan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan, terkait masalah Amdal dan kekhawatiran komersialisasi atas penyediaan air minum. Hal berbeda terjadi pada warga Tapanuli Selatan yang justru mendukung pembangunan PLTA Batang Toru berkapasitas 510 MW. Warga malah menentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ingin membatalkan salah satu Proyek Strategis Nasional tersebut.

Persoalan pembebasan Tanah Ulayat turut menjadi faktor penghambat tersendatnya pembangunan Proyek Strategis Nasional. Seluruh warga lokal harus dipindahkan, meski hanya sebagian Tanah Ulayat yang terkena pembangunan proyek. Kepala suku harus dibujuk, ada upacara pelepasan hak ulayat, dan pergantian ganti rugi juga harus transparan, dengan melibatkan pemerintah daerah.