Jelaskan Masa Indonesia dari Hukum acara pidana Indonesia

Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945 menegaskan pemberlakuan HIR sebagai undang-undang acara pidana pada tata hukum Republik Indonesia yang merdeka. Perubahan baru dilakukan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1947 tentang Susunan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, yang menjelaskan kewenangan Jaksa Agung dalam melakukan pengawasan terhadap jaksa dan polisi serta mengusut tindak pidana.

Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil mengadakan penyatuan tata hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum yang baru.

Inisiatif untuk membentuk sebuah kitab undang-undang acara pidana nasional dimulai oleh Menteri Kehakiman Oemar Seno Adji yang menyelenggarakan Seminar Hukum Nasional mengenai hukum acara pidana dan hak-hak asasi manusia di Semarang pada tahun 1968. Inisiatif ini dilanjutkan oleh penerusnya, Mochtar Kusumaatmadja dan Meodjono. Penyempurnaan rancangan awal melibatkan organisasi profesi hukum seperti Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), dan lain-lain.

Pada bulan September 1979, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diajukan ke hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Dipimpin Ketua Komisi III Andi Mochtar, proses persidangan berlangsung dari bulan November 1979 hingga Mei 1980. RUU tersebut kemudian disahkan oleH DPR menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.