Jelaskan Bentuk Penerapan Pajak Lingkungan dari Pajak lingkungan

Bentuk penerapan pajak lingkungan secara umum terbagi menjadi dua cara. Metode pertama menggunakan sistem pungutan wajib ( The Polluter Pay Principle). Metode ini merupakan metode pemungutan pajak lingkungan yang dibebankan kepada perusahaan yang memberikan dampak negatif kepada lingkungan atau dalam kata lain memperparah keadaan lingkungan. Metode kedua yang digunakan dalam penerapan pajak lingkungan ini adalah metode Tax Credit. Metode ini juga dikenal dengan metode pemberian kredit pajak atau Green Insentive. Metode ini diterapkan dengan cara memberikan kredit pajak kepada setiap orang yang mengkonsumsi barang-barang ramah lingkungan. sehingga hal ini akan melahirkan komunitas masyarakat yang akan bersedia mengeluarkan uang yang lebih banyak karena memilih untuk membeli barang-barang atau produk yang ramah lingkungan. Pada umumnya metode ini diterapkan di negara maju yang penduduknya sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam pembayaran pajak terhadap negara. seperti Amerika, Inggris dan beberapa negara maju lainnya.

Penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia

Proses pertimbangan penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2006 sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan keadaan yang merugikan yang berdampak pada lingkungan. Pada pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 1982 menjelaskan bahwa adanya wewenang yang diberikan kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tertentu seperti pengambilan langkah dalam bidang perpajakan sebagai insentif dan disinsentif terhadap lingkungan hidup.

Adapun proses penerapan Pajak Lingkungan di Indonesia dalam pemungutannya dijelaskan secara tersirat dalam beberapa undang-undang seperti Pasal 10 UU No 23 Tahun 1997, UU No 32 Tahun 2004, UU No 18 Tahun 1997 jo, serta UU No 34 Tahun 2000. Dimana pada intinya, proses pemungutan pajak lingkungan di Indonesia akan diserahkan kepada pemerintah daerah.