Jelaskan Sejarah dari Pelacuran di Thailand

Sejarah pelacuran di Thailand sudah berlangsung sejak setidaknya abad keenam, referensi dituliskan secara jelas dan eksplisit oleh pengembara asal Tiongkok Ma Huan (1433) dan kemudian oleh pengunjung dari Eropa (Van Neck, 1604; Gisbert Heeck, 1655 and lain-lain). Hal ini bukan merupakan hal baru, hal ini menjadi lebih buruk selama masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II dan penggunaan Thailand sebagai fasilitas "Tempat Beristirahat dan Berekreasi" oleh tentara Amerika Serikat selama perang Indochina kedua (1963–1973).

Ketika Raja Rama V menghapuskan perbudakan pada 1905, wanita menemukan diri mereka tidak memiliki apapun, merekapun mulai menjadi pekerja seks untuk bertahan hidup. Pada waktu itu, jutaan pekerja konstruksi Tiongkok datang, dan mereka membutuhkan pelayanan seksual. Pada 1908, Raja Rama V meloloskan hukum yang melegalisasi pelacuran untuk menolong pekerja seks mendapatkan pelayanan medis.

Thailand memiliki tradisi kuno dan berkelanjutan mengenai teks-teks hukum, secara umum dijelaskan dalam literaturDhammasattha (pengucapan Thailand., tam-ma-sat), dimana pelacuran banyak didefinisikan dan secara umum dilarang. Era teks-teks hukum tradisional berakhir di awal abad ke-20 tetapi teks tersebut berdampak signifikan terhadap penulisan dan semangat dari legislasi modern.

Pada abad ke-20 beragam undang-undang terkait dengan industri seks disahkan, termasuk Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular pada 1908 dan Undang-Undang Tempat Hiburan pada 1966. Pada tahun 1950an Perdana Menteri Thailand Marsekal Medan Sarit Thanarat menginisiasi kampanye moral yang dimaksudkan untuk mengkriminalisasi pekerja pelacuran dengan denda dan hukuman penjara. Sistem pemeriksaan medis dan "rehabilitasi moral" diperkenalkan dan fokus dari kesalahan publik dialihkan dari pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia ke pekerja seks. Pelacuran sendiri menjadi ilegal di Thailand pada 1960, ketika undang-undang disahkan di bawah tekanan dari PBB. Pemerintah mendirikan sebuah sistem pengawasan pekerja seks untuk mencegah mereka dianiaya dan untuk mengendalikan penyebaran penyakil menular seksual. Undang-Undang yang disahkan pada 1960 dicabut oleh Undang-Undang Pencegahan dan Penindakan Pelacuran, B.E. 2539 tahun 1996.