Jelaskan Putusan Mahkamah Tinggi dari Chan Hiang Leng Colin v Public Prosecutor

Penggugat mendalilkan pengajuan bandingnya pada tiga pertanyaan mendasar, yang menyangkut hukum administrasi negara dan tata negara:

Memohon memeriksa apakah Order 179 bertentangan dengan Konstitusi dan ultra vires dengan Pasal 24(1)(a) SA.

Memohon memeriksa apakah Order 123 bertentangan dengan Konstitusi dan ultra vires dengan Pasal 3(1)UPA.

Memohon memeriksa apakah Order 123 tidak beralasan hukum (unreasonable) dan tidak sepadan (disproportionate).

Pengajuan banding di Mahkamah Tinggi dipimpin oleh Yong Pung How, Ketua Hakim Singapura.

Pengadilan memutuskan bahwa Order 179 dan Order 123 harus dianggap konstitusional sampai dibuktikan sebaliknya oleh penggugat.

Kedua perintah tersebut dikeluarkan oleh pemerintah oleh karena penggugat menolak untuk ikut serta dalam wajib militer, yang dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban umum. Pengadilan tidak dapat mempertanyakan kebijaksanaan pemerintah dalam hal ini, dan memandang kedua perintah tersebut sebagai hukum positif yang mengikat tentang ketertiban umum, hal yang dikecualikan dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Pasal 15 (4) pada Konstitusi. Pengadilan juga berpandangan bahwa praktek ataupun keyakinan beragama yang melanggar "kedaulatan, kewibawaan, dan persatuan Singapura" harus dibatasi.

Pengadilan berpandangan bahwa kedua perintah tersebut beralasan hukum dan sepadan dengan fakta hukum yang terjadi. Perintah larangan bahan cetak WTBTS merupakan sebuah tindakan yang beralasan hukum, karena tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengawasi dan menegakkan larangan selain larangan secara keseluruhan. Pengadilan menerima pandangan pemerintah bahwa penolakan penggugat untuk ikut serta dalam wajib militer mengganggu keamanan nasional dan harus ditindak melalui peraturan ketertiban umum.

Dalam hal yurisprudensi, pengadilan menyatakan bahwa kesepadanan bukanlah dalil hukum untuk judicial review dalam hukum administrasi negara Singapura. Pengadilan juga menolak dalil penggugat bahwa keadilan alamiah mereka dilanggar karena mereka tidak diberitahukan sebelum perintah yang dikenakan atas mereka berlaku, menyitir putusan pengadilan Inggris dan Wales tahun 1977 yang memutuskan bahwa prinsip audi alteram partem tidak perlu dipenuhi jika ketertiban umum menuntut sebaliknya.