Jabarkan Tanggung jawab dan wewenang dari Munisipalitas di Filipina

Munisipalitas diberikan wewenang otonomi oleh pemerintah pusat Republik Filipina di bawah Kode Pemerintah Daerah 1991. Munisipalitas diberikan otoritas untuk memberlakukan kebijakan dan peraturan daerah, melakukan penegakan hukum atas kebijakan dan peraturan tersebut, serta mengatur yurisdiksi mereka. Mereka dapat melakukan transaksi keuangan dan mengikat perjanjian/kontrak melalui pejabat yang terpilih dan ditunjuk serta dapat mengenakan pajak. Mereka berkewajiban untuk menegakkan semua hukum, baik daerah maupun nasional. Pemerintah pusat membantu dan mengawasi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa mereka tidak melanggar hukum nasional. Pemerintah daerah memiliki cabang-cabang eksekutif dan legislatif sendiri. Pengawasan dan penyeimbangan antara lembaga eksekutif dan legislatif daerah lebih jelas daripada pusat. Pemerintah daerah, termasuk munisipalitas, tidak memiliki lembaga yudisial sendiri. Peradilan daerah sama dengan peradilan pemerintah pusat.