Jabarkan Ekstrateritorialitas dari Perwakilan diplomatik

Berlawanan dengan kepercayaan umum, sebagian besar perwakilan diplomatik tidak menikmati status ekstrateritorial secara penuh dan wilayah kantor mereka, dalam kebanyakan kasus, tidak menjadi wilayah berdaulat dari negara yang diwakili. Sebaliknya, wilayah kantor dari perwakilan diplomatik biasanya tetap berada di bawah yurisdiksi dari negara tuan rumah, tapi wilayah tersebut diberi hak istimewa (seperti kekebalan dari sebagian besar hukum setempat). Semua itu tertuang di dalam Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Para diplomat pun memiliki kekebalan diplomatik secara penuh, dan (sebagai penganut dari Konvensi Wina) negara tuan rumah tidak boleh memasuki lokasi perwakilan tanpa izin dari negara yang diwakili, bahkan untuk memadamkan api. Aturan internasional menandakan serangan terhadap kedutaan besar sebagai serangan terhadap negara yang diwakilinya. Istilah "ekstrateritorialitas" sering diterapkan pada perwakilan diplomatik tersebut, meskipun hanya sebatas pengertian yang dijelaskan di atas.

Karena negara tuan rumah tidak boleh memasuki kedutaan besar dari negara yang diwakili tanpa izin, kedutaan besar kadang-kadang dipakai sebagai tempat perlindungan oleh para pengungsi yang melarikan diri baik dari negara tuan rumah atau negara ketiga. Misalnya, warga negara Korea Utara, yang akan ditangkap dan dideportasi bila ditangkap oleh aparat hukum di wilayah Tiongkok setelah melarikan diri dari Korea Utara, dapat mencari perlindungan di berbagai kedutaan besar milik negara lain (selain Korea Utara) di Tiongkok. Begitu berada di dalam wilayah kedutaan besar tersebut, saluran diplomatik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah pengungsian tersebut dan mengirim para pengungsi ke negara lain. Lihat daftar orang yang berlindung di perwakilan diplomatik untuk mencari daftar dari beberapa kasus pengungsian penting.

Pelanggaran penting terhadap ekstrateritorialitas kedutaan besar termasuk di antaranya ialah invasi beruntun di Kedutaan Besar Britania Raya di Beijing (1967), krisis sandera Iran (1979–1981), dan krisis penyanderaan kedutaan besar Jepang di kediaman duta besar Jepang di Lima, Peru (1996-1997) .