Jelaskan Dampak sosiopolitik dari Skandal Bank Bali

Korupsi politik telah berkembang selama 32 tahun di masa pemerintahan mantan presiden Soeharto, tetapi jarang dilaporkan oleh media Indonesia. Baligate menjadi salah satu skandal korupsi terbesar pasca-Suharto dan dilaporkan secara luas oleh media Indonesia. Cakupan skandal dalam negeri sering kali membayangi berita referendum Timor Timur tahun 1999 untuk memisahkan diri dari Indonesia.

Habibie menolak untuk mengambil tindakan terhadap pejabat pemerintah yang dituduh melakukan kesalahan dalam skandal itu. Dia menolak panggilan untuk menangguhkan Barramuli dari DPA dan sebagai gantinya pada 14 Agustus 1999 – ketika skandal itu berlangsung – menghadiahkannya dengan kehormatan tertinggi bangsa Indonesia, Anugerah Bintang.  Tanggapan Habibie terhadap skandal tersebut berkontribusi pada kegagalannya untuk memenangkan pemilihan kembali, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 19 Oktober 1999 menolak pidato pertanggungjawabannya dengan suara 355 hingga 322, meskipun ada lobi yang kuat untuk Habibie oleh Baramuli. Skandal ini juga dikreditkan dengan berkontribusi pada berakhirnya kekuasaan Partai Golkar.

Sebuah laporan yang dikeluarkan pada Maret 2000 oleh Departemen Luar Negeri AS mencatat skandal Bank Bali "mensyaratkan operasi pencucian uang besar-besaran yang bertujuan menyembunyikan banyak penerima manfaat." Laporan tersebut mendesak Indonesia untuk menerapkan undang-undang anti-pencucian uang dan praktik pengawasan bank yang berhati-hati untuk mencegah bank-bank Indonesia menjadi korban skandal. Indonesia pada tahun 2002 membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian pada tahun 2010 diberlakukan undang-undang anti pencucian uang dan pada tahun 2011 membentuk Otoritas Jasa Keuangan.