Jelaskan Pasal-pasal pemakzulan dari Pemakzulan pertama Donald Trump

Pada 10 Desember 2019, fraksi Demokrat di Komisi Kehakiman DPR mengumumkan akan mengangkat dua pasal pemakzulan, H. Res. 755: (1) penyalahgunaan kekuasaan, dan (2) penjegalan Kongres, dalam penyelidikan mereka terhadap aktivitas Presiden terkait Ukraina. Draf teks pasal pemakzulan dirilis pada hari yang sama. Mereka juga merilis laporan Komisi Kehakiman yang menjabarkan alasan-alasan konstitusional untuk memakzulkan presiden dan menegaskan bahwa "pemakzulan adalah bagian dari pemerintahan yang demokratis." Komisi berencana melakukan pemungutan suara mengenai kedua pasal ini pada 12 Desember, tetapi mendadak menundanya hingga besok setelah 14 jam memperdebatkan versi akhir pasal sampai lewat pukul 23:00 EST. Pada 13 Desember, Komisi Kehakiman menyetujui kedua pasal pemakzulan secara partisan; setiap pasal disetujui dengan suara 23–17, semua anggota Demokrat yang hadir mendukung dan semua anggota Republik yang hadir menolak. Pasal-pasal ini akan diteruskan ke DPR untuk dibahas lebih lanjut dan ditindaklanjuti pada 18 Desember.

Komisi Kehakiman DPR menerbitkan laporan 658 halaman tentang pasal-pasal pemakzulan pada tanggal 16 Desember. Laporan ini merincikan tuduhan penyuapan (bribery) dan penipuan transaksi (wire fraud) di bawah pasal penyalahgunaan kekuasaan. Komisi Kehakiman menyetujui Pasal-Pasal Pemakzulan dengan perolehan suara berikut ini: