Jelaskan Status dari Petition of Right

Britania Raya tidak memiliki konstitusi tertulis, tetapi menjalankan sejumlah instrumen dalam proses bernegaranya. Di antaranya adalah Magna Carta, Petition of Right, dan khusus di Skotlandia berlaku Claim of Rights Act 1689, Act Settlement 1701, dan Act of Union 1707. Akibat ketiadaan konstitusi tertulis, berbagai interpretasi mengenai keabsahan Petition of Right muncul. Sejarawan memberikan dua kemungkinan terhadap masalah ini. Pertama, pengakuan terhadap Petition of Right merupakan ketentuan yang bersifat pribadi, yudikatif, sehingga tidak mengikat Raja atau Parlemen; kedua, Petition of Right memiliki kekuatan undang-undang, legislatif, dan dengan demikian mengikat secara hukum.

Keabsahan Petition of Right dipertanyakan mulai dari pengesahannya. Pada saat penyusunannya, Parlemen tahu bahwa raja Charles | tidak akan menerima ketentuan yang telah mereka persiapkan untuk membatasi haknya. Namun, raja telah mengumumkan kesediaannya untuk menerima berlakunya Magna Carta bersama dengan enam ketentuan lain tetapi penafsiran hukum tersebut masih di tangan raja. Raja Charles didesak untuk memberi kejelasan atas pernyataan tersebut. Sir Edward Coke mendekati raja Charles dan memberikannya sebuah dokumen penjelasan. Usulannya didukung dan komite perancang segera ditunjuk. Gagasan mengajukan Petition of Right diajukan sebelum pidato oleh Sir Edward. Pidato anggota Parlemen, Edward Alford dan Sir John Coke memberikan usul pada pertemuan pertama Parlemen yang tidak menghasilkan ketentuan baru dan gagasan Petition of Right akhirnya diadopsi atas desakan Sir Edward Coke. Proses penyusunan Petition of Right diajukan oleh Edward Alford pada awal debat pada 6 Mei 1629.