Jelaskan Federasi dari Referendum otonomi Greenland 2008

Otonomi yang lebih luas daripada pemerintahan mandiri saat ini.

Meski tidak mengikat, Parlemen Denmark mendukung referendum ini dan berjanji akan menghormati hasilnya. Perluasan pemerintahan mandiri Greenland berlaku pada 21 Juni 2009, bertepatan dengan 30 tahun berlakunya Undang-Undang Otonomi Greenland. Greenland memiliki kewenangan yang lebih besar atas kepolisian, penjaga pantai, dan sistem pengadilan. Selain itu, bahasa Greenland menjadi satu-satunya bahasa resmi.

Pendapatan minyak akan dibagi dengan skema yang berbeda. 75 juta kronor Denmark (US$13,1 juta) pertama diserahkan ke Greenland, lalu sisanya dibagi dua dengan Denmark. Subsidi dari pemerintah pusat berjumlah 3,5 miliar kroner ($588 juta) per tahun akan dikurangi secara perlahan. Subsidi ini setara dengan sepertiga produk domestik bruto Greenland (10,5 miliar kroner) dan hampir dua per tiga total pendapatan pemerintah daerah (6,1 miliar kroner). Penduduk Greenland juga diakui sebagai bangsa sendiri menurut hukum internasional.

Sejumlah politikus Denmark skeptis dengan perubahan ini. Per Ørum Jørgensen, salah satu negosiator perjanjian ini, mengatakan bahwa Greenland butuh "30–40 tahun" agar siap mengurus dirinya sendiri. Anggota Parlemen Søren Espersen dari Partai Rakyat Denmark mengklaim warga Greenland "dicuci otak oleh propaganda" dan ia yakin "masalah besar akan menanti".