Jelaskan Upaya Kodifikasi dari Hukum Papua Nugini

Sejak tahun 2012 pemerintah Papua Nugini bersama lembaga peradilannya dan Komisi Reformasi Konstitusional dan Hukum (Constitutional and Law Reform Commission atau CLRC) tengah mengupayakan kodifikasi berbagai hukum adat di negara tersebut dengan tujuan membentuk suatu yurisprudensi Melanesia tapi tetap sejalan dengan sistem hukum umum. Salah satu alasan diadakannya proyek ini adalah kesulitan pembuktian benar adanya suatu hukum adat atau tidak di muka pengadilan. Namun proyek ini sendiri terkendala keterbatasan peralatan, waktu, dan dana serta narasumber-narasumber yang enggan diwawancarai.