Saya mau tau Penyekatan institusional (1960-1993) dari Konflik bahasa di Belgia

Sementara itu proses federalisasi telah bermula. Sebuah perubahan konstitusi (Desember 1970), memfasilitasi pembentunkan tiga dewan budaya (Belanda, Prancis, Jerman), seperti diminta oleh orang Flandria dan memberi sejenis otonomi, yang segera dipraktikkan. Selain itu ada pula, untuk memenuhi keinginan orang Walonia, tiga wilayah ekonomi (Flandria, Walonia, dan Brussel). Yang lain akan diatur dalam sebuah undang-undang dengan mayoritas khusus. Ketentuan-ketentuan yang kurang jelas ini tentunya memicu perdebatan sengit, terutama mengenai kewenangan konkrit wilayah-wilayah ini, perbatasan wilayah Brussel dan undang-undang daerah Voeren. Oleh karena itu mayoritas 2/3 yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini tidak bisa dicapai.

Akhirnya, pada tahun 1977, Pakta Egmont yang terkenal itu selesai, yang mengatur kekuatan regional. Hal ini memperkuat posisi para penutur bahasa Prancis di Brussel dan melemahkan posisi orang Flandria. Perjanjian ini sangat kontroversial, yang dimaksudkan sebagai pasifikasi komunitas bahasa, oleh karena itu hal ini tidak dilanjutkan. Sebuah kelompok di dalam Volksunie, salah satu pihak yang telah menandatangani perjanjian, tidak menerima ini dan merobeknya. Mereka lalu membentuk partainya sendiri, partai Blok Flandria (Vlaams Blok), yang akan berkembang menjadi partai sayap kanan ekstrem.

Fase kedua dalam federasi Belgia adalah reformasi negara tahun 1980. Kekuatan dewan budaya, yang sekarang disebut komunitas, telah diperluas. Dewan regional Flandria dan Walonia akhirnya juga dibentuk. Komunitas-komunitas ini sekarang bertanggung jawab untuk masalah pribadi, seperti kesejahteraan dan kesehatan. Wilayah bertanggung jawab atas aspek ekonomi dan terkait lokasi, termasuk perencanaan tata ruang, perumahan, lingkungan dan kebijakan ketenagakerjaan. Wilayah Flandria dan Komunitas Flandria, sebagian besar berwenang atas wilayah yang sama (Wilayah ini tidak berwenang untuk Brussel), bergabung bersama untuk membentuk satu Parlemen Flandria dan satu Pemerintah Flandria. Pada tahun 1980 mereka tidak berhasil untuk membuat ketentuan bagi Wilayah Brussel yang dwibahasa; kewenangan-kewenangan regional untuk sementara berada di tangan pemerintah federal. Pada tahun 1988-89, Daerah Ibu Kota Brussel akhirnya juga memiliki pemerintahan dan parlemennya sendiri. Kekuasaan daerah dan masyarakat masing-masing telah diperluas, termasuk pekerjaan umum dan transportasi serta pendidikan.

Untuk sementara ini perubahan konstitusi terakhir terlaksana pada tahun 1993. Hal ini menekanan perubahan Belgia menjadi sebuah negara federal. Semua negara bagian mendapatkan kewenangan spesifik mereka dan lebih banyak anggaran keuangan. Perlembagaan baru ini menjadikan keadaan provinsi Brabant yang dwibahasa menjadi sulit. Maka pada waktu yang sama provinsi ini dimekarkan menjadi Brabant Flandria, Brabant Walonia, dan Brussel. Kedua provinsi ini lalu resmi terbentuk pada tanggal 1 Januari 1995. Daerah Ibukota Brussel lalu dikeluarkan dari pembagian administrasi berdasarkan provinsi ini.

Tepi Kota Brussel (setelah tahun 1993)

Perbatasan bahasa sudah tetap, undang-undang bahasa sudah termaktub. Walau demikian penerapannya masih belum mencapai titik temu. Dalam politik, sengketa federal disalurkan terutama melalui federasi ke pinggiran Flandria di sekitar Brussel, di mana pemerintah Flandria mencoba untuk melawan Prancisisasi. Ini tercermin, misalnya, dalam tata letak distrik pemilihan. Provinsi membentuk distrik pemilihan untuk pemilihan nasional, tetapi tidak di Brabant Flandria . Atas permintaan para penutur bahasa Prancis, dua distrik pemilihan tetap di sini: Leuven di satu sisi, dan yang bermasalah dan - menurut beberapa - konstituensi Brussel-Halle-Vilvoorde yang tidak konstitusional. Di distrik pemilihan yang terakhir, pera penutur bahasa Prancis, yaitu para penduduk di seluruh bagian barat Brabant Flandria memiliki opsi untuk memberikan suara pada kandidat yang merupakan penutur bahasa Perancis .

Pertanyaannya tetap sejauh mana pemisahan hukum karena undang-undang bahasa sesuai dengan kenyataan: sekitar 80% dari penduduk Brussel adalah penutur bahasa Prancis. Pemerintah Flandria mengambil posisi bahwa fasilitas bahasa diberikan pada saat itu untuk memudahkan secara sementara bagi populasi berbahasa Perancis di daerah pinggiran untuk berbaur di Wilayah Flandria dan belajar bahasa Belanda, di antaranya. Namun, penutur bahasa Prancis percaya bahwa fasilitas telah diperoleh secara definitif dan di mata beberapa orang Flandria mereka menolak untuk beradaptasi. Hasil pemilihan kota memperkuat keyakinan mereka: setelah semua, ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya berbahasa Prancis. Jadi sering ada juga walikota berbahasa Prancis yang berkuasa. Tetapi kota-kota lain Pinggiran Flandria di sekitar Brussel juga memiliki populasi berbahasa Prancis yang signifikan. Pada tahun 2001, penduduk berbahasa Prancis merasa khawatir ketika pengawasan kotamadya dipindahkan ke daerah, yaitu ke Wilayah Flandria. Mereka takut kehilangan fasilitas. Namun, ini dipertahankan.

Tentunya bukan tidak mungkin di Belgia bahwa diskusi terbatas pada beberapa kotamadya dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan. Terlebih lagi, karena liputan media yang terus-menerus tentang ketegangan lama atau baru komunitas bagasa, populasi di daerah yang jauh dari ibukota (yang notabene hampir tidak memperhatikan situasi konkret di pinggiran Kota Brussel) juga menjadi peka terhadap masalah tersebut.