Jelaskan Cakupan kesehatan semesta dari Pelayanan kesehatan di Indonesia

Pada 2010, diperkirakan 56% orang Indonesia, terutama pegawai negeri sipil, penduduk berpenghasilan rendah, dan mereka yang ditanggung oleh swasta memiliki beberapa bentuk asuransi kesehatan. Angka ini diharapkan mencapai 100% pada tahun 2019, setelah BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan pada tahun 2014. Tujuannya adalah untuk memberikan layanan gratis untuk semua pelayanan rawat inap di rumah sakit dasar (kelas 3).

Secara tradisional, penyediaan pelayanan kesehatan di Indonesia terbagi-bagi, dengan asuransi swasta tersedia bagi mereka yang mampu membayarnya, cakupan kesehatan dasar bagi masyarakat yang paling miskin, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) memberikan layanan kepada mereka yang tidak dicakup oleh program publik atau swasta. Pada Januari 2014, pemerintah meluncurkan JKN, sebuah program untuk menerapkan pelayanan kesehatan menyeluruh. Pengeluaran pemerintah untuk pelayanan kesehatan diharapkan akan meningkat menjadi 12% per tahun dan mencapai US$ 46 miliar per tahun pada 2019. Pada Maret 2015, Kartu BPJS Kesehatan berubah nama menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Semua penduduk diwajibkan menjadi peserta JKN-KIS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Pesertanya dibagi menjadi empat kelompok, yaitu pekerja penerima upah (PPU), penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah (PD Pemda), pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP), serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JK). Peserta mandiri terdiri atas PPU, PBPU, dan BP, dengan iuran peserta mandiri pada bulan Juli-Desember 2020 yaitu kelas 1 sebesar Rp150.000, kelas 2 sebesar Rp100.000, dan kelas 3 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi pemerintah Rp16.500).

Sejak awal didirikan, JKN mengalami defisit sebesar Rp1,9 triliun (tahun 2014), kemudian Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018). Sebagai tanggapan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang meningkatkan iuran bulanan. Namun, beberapa pihak memandang langkah tersebut akan membebani masyarakat, terutama penduduk berpenghasilan rendah.