Jelaskan Latar belakang dari Konvensi Britania-Utsmaniyah 1913

Perundingan tidak resmi bermula pada 29 Juli 1911 dalam nota Britania yang dikirim kepada pemerintah Utsmaniyah. Pada saat ini, tampaknya ujung jalur kereta api Baghdad berada di Kuwait. Kuwait telah berada di bawah penadbiran Utsmaniyah sejak 1871. Pada tahun 1875, ia dimasukkan ke dalam Vilayet Basra, tetapi kebanyakan kekuasaan Utsmaniyah bersifat pada nama saja. Walaupun wilayah syekh kini berada di bawah kekuasaan hukum kekaisaran, tidak ada pejabat Utsmaniyah yang ditempatkan di Kuwait. Pengaruh terhadap Kuwait sangat penting bagi kebijakan luar negeri Britania di Teluk Parsi berkaitan dengan perniagaan dan kepentingan strategis mengenai India.

Bagi Britania, perluasan jalur kereta api lebih lanjut berarti perluasan pengaruh Utsmaniyah lebih lanjut dan penadbiran saat ini yang telah diperkuat oleh rezim “Turk Muda”, yang ingin membangun kembali kendali yang berhasil guna atas kekaisarannya di bagian selatan Kuwait. Kemungkinan yang lebih buruk lagi ialah pelanggaran batas kekuasaan Eropa yang lain. Dalam nota yang diusulkan, Britania berusaha mengatur perjanjian status Quo 1901, dengan penyempurnaan tambahan definisi yang jelas mengenai Kuwait untuk keuntungan Britania.

Walaupun adakalanya menemui jalan buntu, perundingan yang disampaikan melalui nota-nota terus berlanjut secara quid pro quo, saat Britania diuntungkan. Sekiranya Utsmaniyah menerima status otonom Kuwait dan mengajukan perbatasan, Britania harus menerima kekuasaan sultan Utsmaniyah. Sebagai gantinya, pulau-pulau utara Warba dan Bubiyan harus diperuntukkan kepada Kuwait, dan sebagainya.  Pengaruh Istanbul yang memudar di Teluk memaksanya membuat konsesi tanpa banyak keuntungan sebagai imbalannya. Kesultanan Utsmaniyah telah mengalami sejumlah kemunduran dalam beberapa dasawarsa terakhir karena beberapa provinsinya mencapai kemerdekaan, beberapa wilayahnya diserobot oleh negara-negara lain, atau banyak kalah dalam konflik dan karena alasan politik dalaman mungkin tampak penting mempertahankan Kuwait sebagai bagian dari kekaisaran, walaupun hanya secara simbolis. Utsmaniyah juga merasa bahwa membuat perjanjian ini akan memastikan dukungan Britania pada isu-isu lain yang lebih mendesak, seperti menangani penyerbuan oleh kekuatan Eropa yang lain dan berbagai konflik di bagian lain Kesultanan Utsmaniyah. Selanjutnya, tekanan Britania menyebabkan Utsmaniyah meninggalkan usulan perpanjangan jalur kereta api ke Kuwait dan memilih terminal Basra sebagai penggantinya. Rencana untuk terminal Basra menciptakan serangkaian tuntutan atas nama Britania, termasuk penolakan Utsmaniyah terhadap Qatar, dan menggambarkan peranannya di perairan Teluk Parsi yang lebih luas. Britania ingin menyelesaikan perjanjian dengan Syekh Qatar Jasim al-Thani mengenai lalu lintas senjata ilegal dan perdamaian maritim, dan juga berusaha membangun dominasinya di Teluk secara resmi. Pada 6 Mei 1913, Britania dan Kesultanan Utsmaniyah memulai kompromi dan Konvensi Britania-Utsmaniyah ditandatangani pada 29 Juli 1913, tepat dua tahun setelah nota pertama.