Saya mau tau Persyaratan dari Konvensi Britania-Utsmaniyah 1913

Bagian I konvensi tersebut terdiri dari sepuluh pasal tentang status Kuwait, dan perbatasan wilayahnya. Ini termasuk ketentuan yang bertentangan, ketika Britania mengakui Kuwait sebagai subdaerah provinsi otonomi (kaza) Kesultanan Utsmaniyah dalam zona hijau yang digambar dan berjanji untuk tidak mendirikan negara lindungan atau naungan (protektorat), sementara Kesultanan Utsmaniyah mengakui kesahihan perjanjian yang telah membuat Kuwait menjadi negara naungan (protektorat) Britania kecuali dengan namanya dan mengakui Kuwait sebagai entitas merdeka dalam zona merah yang digambar.

Menurut perjanjian tersebut, Kuwait merupakan “suatu kaza otonom Kesultanan Utsmaniyah,” dengan demikian mengakui Syekh Mubarak al-Sabah sebagai pemerintah Kuwait, serta kaymakam (gubernur daerah Utsmaniyah) (Pasal 1). Kuwait terdaftar seperti itu karena penafsiran Utsmaniyah dan Britania mengenai “kedaulatan” dan “kekuasaan sultan” berbeda dalam buram tandingan mereka sehingga kedua istilah dihilangkan dalam buram akhir.

Oleh karena ini adalah kaza "otonom", pemerintah Utsmaniyah setuju untuk tidak mencampuri urusan Kuwait, “termasuk masalah pewarisan, dan dari penadbiran, serta pendudukan atau tindakan ketentaraan apa pun.” Ini juga memungkinkan penggunaan Bendera Kesultanan Utsmaniyah dengan pilihan untuk menuliskan kata “Kuwait” di atasnya (Pasal 2).

Perjanjian tersebut juga mengenal pasti wilayah-wilayah Kuwait sebagai dua wilayah yang berlainan, yang dibatasi dengan warna merah dan hijau pada peta yang dilampirkan pada konvensi tersebut. Garis merah, seperti yang biasa disebut, membatasi wilayah tempat syekh memiliki “otonomi penadbiran penuh.” Wilayah dibentuk oleh “setengah lingkaran dengan kota Kuwayt di bagian tengah, Khawr al-Zubayr di ujung utara, dan al-Qurrayin di ujung selatan” (Pasal 5). Ini juga termasuk pulau Warba dan Bubiyan di sekitarnya, yang merupakan titik tawar-menawar utama bagi Britania yang memandang pos-pos Utsmaniyah di pulau-pulau tersebut sebagai ancaman.

Garis hijau menentukan wilayah tempat Syekh Kuwait akan menjalankan hak-hak seorang kaymakam Utsmaniyah. Suku-suku yang berada di wilayah tersebut “diakui dalam wilayah tanggungan (dependensi) Syekh Kuwait,”. Sebagai  kaymakam, ia diminta untuk mengumpulkan upeti (Pasal 6). Pentingnya garis hijau adalah bahwa garis tersebut menjadi dasar bagi perbatasan yang sudah mapan di Kuwait modern untuk pertama kalinya:

Garis perbatasan bermula di pantai,  di muara Khor al-Zubair di bagian barat laut dan langsung melintasi  di bagian selatan Umm-Qasr, Safwan, dan Jabla Sanam, sedemikian rupa sehingga bertolak ke vilayet Basrah, lokasi-lokasi ini, dan sumurnya. Setelah mencapai al-Batin, berlanjut ke arah barat daya sampai Hafr-al-Batin, dan kemudian bertolak di sisi yang sama dengan Kuwayt. Dari titik itu, jalur yang dimaksud menuju ke tenggara ke sumur-sumur di al-Safah, al-Garaa, al-Haba, al-Warbah, dan Antaa, mencapai laut dekat Jabal Munifa (Pasal 7).

Ketentuan utama yang lain, dan salah satu yang diminta Utsmaniyah ialah perisytiharan Britania bahwa tidak ada negara lindungan (protektorat) yang akan didirikan di atas Kuwait (Pasal 4). Namun, pemerintah Utsmaniyah mengakui kesahihan Perjanjian Britania-Kuwait 1899, dan perjanjian tahun 1900 dan 1904, ketika Kuwait telah berjanji untuk tidak terlibat dalam perdagangan senjata atau mengizinkan kuasa lain untuk mendirikan kantor pos, seperti konsesi tanah yang dibuat oleh Syekh kepada pemerintah Britania (Pasal 3).

Ketentuan yang lebih kecil ditambahkan pada konvensi tersebut, yang mencakup hak-hak Syekh atas harta benda atau properti pribadinya di vilayet Basra (Pasal 9) dan ekstradisi (Pasal 10).

II. Qatar & III. Bahrain

Bagian II dan III masing-masing merupakan ketentuan untuk Qatar dan Bahrain. Inti perundingan adalah status Qatar dan Bahrain, dan Britania menekan pemerintah Utsmaniyah untuk membatalkan tuntutannya terhadap keduanya. Jika pemerintah Utsmaniyah mempertahankan kedaulatan atas Qatar dan Bahrain yang akan memungkinkannya memiliki hak untuk tetap campur tangan dalam masalah-masalah Teluk, tempat Britania ingin mempertahankan monopoli.

Utsmaniyah bersedia melepaskan semua tuntutan (klaim) atas Bahrain, ketika keduanya tidak pernah mampu mempertahankan apa pun kecuali peran simbolis, tetapi bukan Qatar. Mengenai masalah kedaulatan, Utsmaniyah berpendapat bahwa kekaisaran selalu menjalankan kedaulatan yang berhasil guna atas semenanjung dan tidak dapat membenarkan pengabaian wilayah yang tidak pernah ditinggalkannya secara resmi. Namun, di bawah tekanan yang cukup besar, ia membatalkan tuntutan keduanya (Pasal 11 & 13) dan garis biru ditetapkan untuk menentukan batas wilayah kekuasaan hukum Utsmaniyah. Gatis ini memisahkan sanjak Najd Utsmaniyah dari Qatar. Garis biru bermula beberapa mil di bagian selatan Zaknuniya (yang termasuk di dalam sanjak), langsung ke selatan hingga Rub' al-Khali (Pasal 11). Perjanjian tersebut tidak menyebutkan bahwa Zaknuniya akan menjadi bagian Sanjak Najd sebagai imbalan atas pertimbangan Utsmaniyah sebesar £1,000 yang dibayarkan kepada Syekh Bahrain melalui pemerintah Britania.

Berkenaan dengan Bahrain, Utsmaniyah menolak segala tuntutan (klaim) selama Britania menyatakan tidak ada maksud menyerobotnya (Pasal 13) dan tidak menuntut hak-hak kapitulasi untuk para subjek Syekh Bahrain (dilindungi oleh Konsul Britannic Majesty's) yang tinggal di Kesultanan Utsmaniyah (Pasal 15).