Jelaskan Riwayat Hidup dari Anthony Winza Probowo

Anthony merupakan lulusan Magister Hukum dari Georgetown University di Amerika Serikat yang studinya dibiayai penuh oleh beasiswa Pemerintah RI melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

Dalam penelitiannya di Georgetown University, Amerika Serikat, Anthony membandingkan hukum tata negara Perancis dengan Indonesia khususnya terkait dengan mekanisme Judicial Preview vs. Judicial Review antara Indonesia dan Perancis. Di masa studi S2nya, Anthony juga mendirikan virtual think-tank bernama Forum Generasi Sinergi, yang beranggotakan ribuan mahasiswa S2 dan S3 Indonesia yang tengah menyelesaikan studinya di seluruh dunia.

Anthony juga pernah menyabet juara 1 sebanyak 3 (tiga) kali diberbagai kompetisi Debat Hukum Tata Negara dan Hukum Bisnis baik di level regional maupun nasional, diantaranya kompetisi diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Universitas Indonesia dan Universitas Padjadjaran, serta menerima penghargaan Outstanding Achievement Awards dari Universitas Pelita Harapan.

Pria yang memulai karier di bidang hukum pada tahun 2011 ini telah menimba pengalaman praktek hukum diberbagai kantor hukum ternama di Indonesia, diantaranya adalah sebagai Advokat pada kantor hukum Mochtar Karuwin Komar salah satu kantor hukum tertua dan terbesar di Indonesia yang didirikan oleh mantan Menteri Luar Negeri RI - Mochtar Kusumaatmadja, serta bekerja di kantor hukum Hotman Paris sebagai pengacara litigasi, Anthony pernah menjabat sebagai Vice-Head Commercial Litigation and Arbitration Practice Group dan Vice-head of Constitutional and Administrative Law Practice Group di Budidjaja International Lawyers.

Mewakili Fraksi PSI di Komisi C DPRD DKI Jakarta, Anthony kerap mengkritisi anggaran daerah yang dirasa tidak jelas peruntukannya, Anthony cukup vokal dalam menentang kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan yang ingin menyelenggarakan Perlombaan Formula-E di DKI Jakarta dengan anggaran triliunan ditengah defisit anggaran dan krisis air bersih di DKI Jakarta.

Anthony juga mengkritisi anggaran pengadaan Komputer/Server bernilai ratusan miliar rupiah pada APBD 2020 DKI Jakarta, yang sempat membuat polemik di DPRD DKI Jakarta karena adanya tuduhan dari Cinta Mega anggota Fraksi PDIP yang menuduh Anthony telah membocorkan rencana pengadaan Komputer/server ratusan miliar tersebut ke media yang menurut Cinta Mega dibuktikan dengan adanya pemberitaan media atas rencana pengadaan server ratusan miliar., Adapun Anthony menepis tuduhan tersebut karena sejatinya media sendiri yang melakukan peliputan di dalam ruang rapat oleh karena rapat tersebut dilakukan secara terbuka, adapun media hanya mengutip pertanyaan Anthony kepada Pemprov DKI Jakarta di dalam rapat terkait pengadaan server/komputer ratusan miliar tersebut, sehingga tidak ada tindakan aktif Anthony yang menyebarkan rencana pengadaan komputer/server ratusan miliar tersebut ke media baik berupa rilis maupun menjawab wawancara media, atas polemik tersebut, seluruh anggota Komisi C akhirnya melaporkan Anthony kepada Badan Kehormatan untuk disidang secara etik.

Pada akhir tahun 2019, Anthony juga mengembalikan Dana Reses yang tidak terpakai sebesar Rp 150juta kepada Kas Daerah DKI Jakarta.

Di tahun 2020, Anthony melakukan aksi walk-out dalam sidang paripurna yang memiliki agenda untuk meminta persetujuan lisan DPRD atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Gubernur, aksi walk-out ini dilakukan karena data realisasi anggaran yang diminta oleh Fraksi PSI kepada Pemprov DKI Jakarta tidak kunjung diberikan, dan juga oleh karena menghilangnya seratusan mikrofon dari tiap meja Anggota DPRD DKI Jakarta pada saat sidang paripurna tersebut dimulai, dalam rapat tersebut, Anthony maju ke podium ketika rapat tengah berlangsung dan mengambil alih mikrofon di podium untuk melakukan interupsi, hal ini dilakukan oleh karena seluruh mikorofon di meja Anggota DPRD menghilang sebelum akhirnya melakukan walk-out.

Terinspirasi dari Dana Abadi Pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan RI, Anthony Winza juga membuat rancangan Perda DKI Jakarta tentang Dana Abadi Pangan yang diusulkan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah di tahun 2021, dengan tujuan agar setiap rakyat miskin dan anak terlantar dapat terjamin akses makan yang gratis sebagaimana hak mereka telah dijamin oleh UUD 1945.