Jelaskan Pengecualian untuk warga muslim dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Warga muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan tidak ditawari kewarganegaraan di bawah UU yang baru. Kritikus mempertanyakan hal tersebut. Amandemen membatasinya pada negara tetangga mayoritas Muslim di India dan, kedua, tidak menyadarinya tentang Muslim yang teraniaya di negara-negara itu, seperti Ahmadiyah di Pakistan dan Hazara di Afghanistan dan Pakistan. Dikatakan ada pengungsi dari kelompok-kelompok ini di India, yang belum ditawari bantuan.

Pemerintah India mengatakan bahwa Pakistan, Afghanistan dan Bangladesh adalah negara mayoritas Muslim. Mereka telah mengubah Konstitusi mereka dalam beberapa dekade terakhir untuk mendeklarasikan Islam sebagai agama resmi negara mereka, dan karena itu umat Islam di negara-negara Islam ini "tidak mungkin menghadapi persekusi agama". Pemerintah menyatakan bahwa Muslim tidak dapat "diperlakukan sebagai minoritas yang dianiaya" di negara-negara mayoritas Muslim ini.

Pengecualian untuk imigran dari negara non-muslim

Undang-undang ini tidak termasuk negara-negara tetangga non-Muslim di India. Sebagai contoh, Undang-Undang ini tidak pernah membahas tentang pengungsi Hindu dari Sri Lanka. Partai-partai politik seperti Dravida Munnetra Kazhagam dengan dukungan Biju Janata Dal dan Shiv Sena telah menginginkan hak kewarganegaraan otomatis untuk umat Hindu Tamil dari Sri Lanka. Mereka diizinkan menetap secara hukum di Tamil Nadu pada 1980-an dan 1990-an karena kekerasan sistemik dari warga Sinhala di pulau tersebut, dan UU ini juga mengecualikan 29.500 warga "Bukit Tamil" (Malaiha), banyak dari mereka yang tinggal di kamp-kamp pengungsi di Tamil Nadu, menikah dengan warga negara India tetapi tidak diakui sebagai warga negara India. Namun keputusan Pengadilan Tinggi bulan Juni 2019 menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat untuk kewarganegaraan berdasarkan hukum India yang berlaku. Lebih lanjut, menurut Suryanarayan, situasi dengan pengungsi Hindu Tamil dari Sri Lanka sangat rumit karena dalam kasus-kasus tertentu mereka tidak mencari kewarganegaraan India dan ingin kembali ke negara asalnya.

Undang-undang ini tidak memberikan bantuan kepada para pengungsi Buddha Tibet dari Tiongkok. Mereka datang ke India pada 1950-an dan 1960-an. Status mereka telah menjadi pengungsi selama beberapa dekade, meskipun satu sumber menyatakan bahwa Dalai Lama diberikan suaka politik pada tahun 1959. Menurut laporan UNHCR 1992, pemerintah India saat itu menyatakan bahwa mereka tetap menjadi pengungsi dan tidak memiliki hak untuk memperoleh kewarganegaraan India.

Selain itu, undang-undang itu mengecualikan pengungsi Hindu dan Buddha dari Nepal dan Bhutan. Ada laporan bahwa Bhutan mendiskriminasi umat Hindu yang tinggal di negara itu melalui masyarakat yang hanya beragama Buddha dan saat ini ada ribuan pengungsi Buddha dan Hindu dari Bhutan yang tinggal di kamp-kamp di Nepal yang tidak dapat memperoleh kewarganegaraan baik untuk Bhutan, Nepal atau India, dan secara efektif tidak memiliki kewarganegaraan.