Jelaskan Skema Bisnis Dropship dari Dropship

Model bisnis dengan sistem dropship umumnya melibatkan tiga pihak. Mereka yang terlibat antara lain, supplier, dropshipper, dan konsumen.

Sebelum memasarkan produk, biasanya dropshipper sudah menjalin kerjasama tertentu dengan supplier. Sehingga apabila ada pesanan yang berasal dari dropshipper tersebut, maka supplier harus mengirimnya dengan atas dropshipper. Agar lebih mudah mari kita simak penjelasan berikut ini:

Pertama, setelah menjalin kerjasama, dropshipper memasarkan produk-produk supplier ke barbagai toko online atau media sosial yang telah dibuatnya. Seluruh urusan yang berkaitan dengan nama toko, penentuan harga, hingga strategi pemasaran, sepenuhnya menjadi kendali dropshipper. Keuntungan yang diperoleh dropshipper berasal dari selisih harga jual dengan harga beli produk yang diperolehnya dari supplier.

Kedua, apabila ada pesanan dari konsumen, maka dropshipper akan meneruskannya kepada supplier. Dalam hal ini, konsumen tidak akan tahu dari mana produknya berasal. Konsumen hanya tahu produk yang dibelinya dikirim dari toko online tempat ia melakukan transaksi tersebut. Hal ini sama seperti transaksi jual beli pada umumnya. Selanjutnya, supplier akan mengemas dan mengirim pesanan tersebut ke alamat konsumen. Informasi yang tertera pada label pengiriman harus berisi identitas dropshipper dan konsumen. Supplier tidak boleh mencantumkan identitasnya pada produk yang dikirim kepada konsumen.

Ketiga, apabila pesanan yang diterima konsumen sudah sesuai, maka reputasi toko online yang dibuat oleh dropshipper tersebut akan meningkat. Sedangkan, apabila pesanan yang diterima konsumen tidak sesuai, maka dropshipper bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang terjadi.

Hubungan Hukum Pihak yang Terlibat

Hubungan hukum antara dropshipper dengan konsumen

Hubungan hukum yang terjadi antara dropshipper dengan konsumen adalah hubungan hukum antara penjual dengan pembeli. Setelah konsumen melakukan pembayaran kepada pihak penjual, selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi terkait pembayaran kepada penjual. Kemudian, penjual akan segera memproses pesanan dari konsumen hingga barang diterima oleh konsumen.

Hubungan hukum antara dropshipper dengan supplier

Hubungan hukum yang tercipta antara dropshipper dengan supplier merupakan hukum jual beli. Di mana pihak supplier sebagai penjual dan dropshipper sebagai pembeli. Setelah dropshipper menerima pesanan dan pembayaran dari pihak konsumen, maka selanjutnya dropshipper membeli barang dari supplier dan meminta supplier untuk mengirimkan pesanan tersebut ke alamat konsumennya dengan mengatasnamakan pihak dropshipper.

Aspek Pajak Dalam Skema Bisnis Dropship

Dalam melakukan usahanya, dropshipper akan memperoleh penghasilan berupa selisih antara harga dari supplier dan harga yang dikenakan kepada pembeli. Selisih harga ini dapat dikategorikan sebagai komisi atau fee. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan komisi sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Komisi atau fee inilah yang akan menjadi penghasilan bagi dropshipper.

Dilihat dari cara kerjanya, dropshipper pada dasarnya memainkan fungsi seperti perantara. Dalam proses dropship, seolah-olah terjadi dua kali penjualan barang, yaitu dari supplier kepada dropshipper, dan dari dropshipper kepada konsumen. Namun karena dropshipper tidak memiliki hak atas barang tersebut, sehingga hanya terjadi satu kali penjualan, maka dropshiper berfungsi sebagai perantara/agen.

KBBI mendefinisikan perantara sebagai makelar atau calo (dalam jual beli dan sebagainya). Dropshipper sebenarnya sama dengan jasa perantara atau makelar, sehingga dalam aspek pajaknya, mirip dengan pajak atas jasa perantara atau makelar. Wajib pajak dropshipper tidak termasuk dalam kriteria Wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Sehingga atas peredaran usahanya, tidak dikenakan Pajak penghasilan (PPh) yang bersifat final. Wajib pajak dropshipper tergolong Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT), sehingga akan membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 0,75% dari peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran tersebut merupakan kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan PPh yang masih harus dibayar pada akhir tahun pajak.