Jabarkan Latar belakang dari Daftar Nasional Warga Negara India

Assam, sebagai negara perbatasan dengan masalah unik imigrasi ilegal, memiliki daftar warga yang dibuat untuk itu pada tahun 1951 berdasarkan data sensus pada tahun 1951. Namun, itu tidak dipertahankan setelahnya. Undang-Undang Imigran Ilegal (Penentuan Pengadilan), 1983 kemudian disahkan oleh Parlemen, menciptakan proses pengadilan terpisah untuk mengidentifikasi migran ilegal di Assam. Mahkamah Agung India menyatakannya sebagai tidak konstitusional pada tahun 2005, setelah itu Pemerintah India setuju untuk memperbarui Assam NRC.

Setelah kemajuan yang tidak memuaskan pada proses pembaruan Assam NRC selama lebih dari satu dekade, Mahkamah Agung mulai mengarahkan dan memantau proses pada 2013. NRC terbaru yang diperbarui untuk Assam, yang diterbitkan pada 31 Agustus 2019, berisi 31 juta (3,1 crore) nama dari populasi 33 juta (3,3 crore), meninggalkan 1,9 juta (19 lakh) pelamar, membuat mereka berpotensi tidak berkewarganegaraan. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa, yang telah memperjuangkan latihan NRC, tidak menemukan hasil yang sesuai harapannya. Ia percaya bahwa beberapa warga negara yang sah dikeluarkan sementara banyak migran ilegal dimasukkan.

BJP telah berjanji untuk mengimplementasikan NRC untuk seluruh India dalam manifesto pemilihannya untuk pemilihan umum India 2019. Pada 19 November 2019, Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyatakan dalam Rajya Sabha dari parlemen India bahwa NRC akan dilaksanakan di seluruh negara.

Menurut Citizenship Rules, 2003, pemerintah pusat dapat mengeluarkan perintah untuk mempersiapkan Daftar Nasional Warga Negara India (NPR) dan membuat NRC berdasarkan data yang dikumpulkan di dalamnya.  Amandemen 2003 lebih lanjut menyatakan bahwa pejabat setempat kemudian akan memutuskan apakah nama orang tersebut akan ditambahkan ke NRC atau tidak, sehingga memutuskan status kewarganegaraannya. Tidak ada aturan atau hukum baru yang diperlukan untuk melakukan latihan ini di seluruh India.