Jelaskan Hak perempuan dari Abdalla Hamdok

Sebagai Perdana Menteri, Hamdok memiliki peran pada akhir Agustus 2019 dalam memilih menteri dari daftar kandidat yang diajukan kepadanya oleh Forces of Freedom and Change (FFC), selain dari Menteri Dalam Negeri dan Pertahanan, untuk dipilih oleh anggota militer dari Dewan Kedaulatan. Hamdok menunda keputusannya untuk memilih kandidat, dengan menyatakan bahwa salah satu alasannya untuk mengajukan keberatan adalah karena terlalu sedikit perempuan yang ada dalam daftar. Dia menyatakan bahwa dia akan "mempertimbangkan representasi perempuan yang adil". Empat wanita menjadi menteri di Kabinet Hamdok: Asma Mohamed Abdalla sebagai Menteri Luar Negeri, Lina al-Sheikh sebagai Menteri Pembangunan Sosial dan Tenaga Kerja, Wala'a Essam al-Boushi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dan Intisar el-Zein Soughayroun sebagai Menteri Pendidikan Tinggi.

Pada November 2019, pemerintah Sudan mencabut semua undang-undang yang membatasi kebebasan perempuan untuk berpakaian, bergerak, berserikat, bekerja dan belajar. Hamdok memuji wanita dalam pesan yang dipublikasikan di media sosial, mengatakan bahwa undang-undang itu adalah "instrumen eksploitasi, penghinaan, pelanggaran, agresi terhadap hak-hak warga negara." Pada tahun 2020, Hamdok mengeluarkan undang-undang untuk melarang pemotongan kelamin perempuan. Perubahan tersebut merupakan amandemen Undang-Undang Pidana Sudan Pasal 141. Tindakan ini didefinisikan sebagai membuang atau memutilasi "alat kelamin wanita dengan memotong, memutilasi atau memodifikasi setiap bagian alami dari itu yang menyebabkan hilangnya seluruh atau sebagian dari fungsinya."