Saya mau tau Dasar-Dasar Hukum dari Pelacuran di Thailand

Kerangka hukum yang mendasari kegiata pelacuran di Thailand terbagi menjadi tiga peraturan, yaitu:

Undang-Undang Pencegahan dan Penindasan Pelacuran

Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pelacuran/Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996) merupakan peraturan yang secara langsung melarang kegiatan pelacuran. Pada peraturan ini, definisi pelacuran adalah "hubungan seksual, ataupun kegiatan lainnya, atau komisi dari tindakan lainnya yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual seseorang dengan banyak pihak dan mengharapkan imbalan balik berupa uang atau keuntunggan lainnya, terlepas dari apakah pihak yang menerima dan melakukan perbuatan tersebut memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak". Definisi jelas dari frasa "dengan banyak pihak" tidak tersedia.

Dalam undang-undang ini, seseorang yang menawarkan jasa seksual "... di tempat terbuka dan tanpa sopan santun..." (frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas), atau seseorang yang "...menyebabkan keonaran terhadap publik..." dapat dikenai denda. Seseorang yang terasosiasi dengan "tempat pelacuran" bersama orang lain dengan tujuan untuk kegiatan pelacuran diancam pidana penjara atau denda atau keduanya. Istilah "tempat pelacuran" tidak dijelaskan dengan baik, meskipun istilah tersebut bisa diinterpretasikan secara luas untuk memasukan tempat apapun dimana kegiatan pelacuran dilakukan, terutama terhadap kasus yang melibatkan pekerja seks di bawah umum bisa menghadapi hukuman yang berat (sampai dengan enam tahun jika pekerja seks di bawah 15 tahun) walaupun begitu, undang-undang ini tidak selalu digunakan untuk kegiatan pelacuran di tempat privat. Undang-undang ini mengenakan hukuman yang berat terhadap pemilik bisnis pelacuran dan tempat pelacuran. Kitab Undang-Undang Pidana juga menetapkan hukuman untuk germo atau menggunakan uang yang didapatkan dari jasa pelacuran.

Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pelacuran hadir untuk fokus mengatasi pelacuran dan perdagangan anak. Pasal 8 menghukum pelanggan yang berhubungan seksual dengan pekerja seks di bawah umur 15 tahun dengan hukuman penjara dua sampai dengan enam tahun dan denda sampai dengan 120.000 bath. Untuk pekerja seks diantara umur 15 sampai dengan 18 tahun, hukuman penjara berkisar dari satu sampai dengan tiga tahun dan denda sampai dengan 60.000 bath.

Berkaitan dengan perdagangan orang, Pasal 9 dari undang-undang menyatakan "setiap orang yang mengadakan, merayu, dan mengambil siapapun untuk kegiatan pelacuran, walaupun dengan persetujuan dari orang tersebut dan tanpa memperhatikan kegiatan tersebut yang termasuk pelanggaran terjadi di dalam Kerajaan atau di luar Kerajaan, dihukum penjara dengan rentang waktu satu sampai dengan sepuluh tahun dan denda sebesar 20.000 sampai dengan 200.000 bath"

Sebagai tambahan, setiap pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 9 terjadi "melalui penipuan, ketidakjujuran, ancaman, kekerasan, [atau], terjadi dibawah pengaruh atau pemaksanaan" hukuman akan diperberat sebanyak 1/3 dari hukuman awal.