Jabarkan Alokasi sumber daya dari Insentif pajak

Biaya atas penegakan dan kepatuhan.

Kurangnya transparansi apabila syarat yang dibuat didasarkan pada subjektifitas dan diskresioner sehingga rawan disalahgunakan.

Transparansi dalam pelaksanaan insentif pajak merupakan hal yang fundamental bagi para pemangku kepentingan termasuk pemerintah. Transparansi bisa memberikan Informasi kebijakan insentif pajak kepada publik sebagai pertanggungjawaban pemerintah pada kebijakan yang diambil. Selain itu, transparansi juga diperlukan dalam evaluasi kebijakan. Ada tiga dimensi dalam mengukur transparansi dalam pelaksanaan insentif pajak:

Dimensi hukum dan peraturan, insentif pajak selalu berkaitan dengan hukum pajak yang mengatur setiap pelaksanaannya.

Dimensi Ekonomi, yaitu sebab ditetapkannya insentif pajak harus jelas dan didasarkan pada biaya dan manfaat yang dapat diuji secara metodologi.

Dimensi Administratif, yaitu persyaratan yang mudah, jelas, dan sepesifik serta memberikan panduan kepada otoritas penegak hukum pajak untuk memantau dan menegakkan insentif pajak.