Jelaskan Pembagian wilayah Irlandia dari Irlandia Selatan (1921–1922)

Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920 ditujukan untuk memberikan solusi terkait dengan permasalahan pada politik Irlandia sejak tahun 1880-an yakni konflik antara masyarakat Irlandia yang pro-integrasi dan nasionalis. Dalam hal ini, kaum nasionalis di bagian selatan Irlandia menginginkan otonomi (serupa Dominion yang dilaksanakan di Australia dan Kanada). Permintaan tersebut dilatarbelakangi oleh eliminasi terhadap Parleman Irlandia dalam keikutsertaannya di Parlemen Britania Raya di Westminster dan aturan dari Britania Raya yang dirancang untuk memisahkan sumber kesatuan Irlandia yang terdiri atas Gereja Katolik, budaya Irlandia dan bahasa Irlandia. Selain itu, masyarakat Irlandia beranggapan bahwa badan eksekutif dan legislatif serta perwakilan pemerintahan Britania Raya di Dublin tidak memberikan pelayanan yang baik bagi Irlandia.

Usulan mengenai devolusi (home rule) di Irlandia mendapat tentangan dari kaum Ulster yang pro-integrasi dan sekutu konservatifnya. Oleh karena itu, kaum pro-integrasi di Ulster di bawah pimpinan Sir Edward Carson mengorganisasikan gerakan perlawanan terhadap Home Rule dengan bantuan Partai Konservatif pada tahun 1912. Gerakan perlawanan tersebut diisi oleh para sukarelawan yang disebut sebagai Ulster Voluntary Force. Selain itu, sebuah 'pemerintahan sementara' didirikan di Ulster pada September 1913.

Tindakan yang dilakukan oleh kaum pro-integrasi di Ulster dan kaum konservatif Britania Raya mendapat perlawanan di kalangan kaum nasionalis Irlandia. Hal ini terlihat dari adanya pengangkatan 4000 orang sukarelawan Irlandia dalam pertemuan inagurasi yang diinisiasi oleh Persaudaraan Republiken Irlandia (Irish Republican Brotherhood) di Dublin pada tanggal 25 November 1913 dan membentuk sebuah organisasi militer yang dinamakan Irish Volunteers. Pada perkembangannya, Tentara Republik Irlandia (Irish Republican Army atau IRA) dibentuk pada tahun 1919 sebagai suksesor dari Irish Volunteers yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Britania Raya dengan kekerasan. Selama Perang Inggris-Irlandia, Tentara Republik Irlandia, di bawah pimpinan Michael Collins, melakukan taktik gerilya dalam rangka memaksa pihak Britania Raya melakukan negosiasi.

Oleh karena ekskalasi konflik antara pihak nasionalis dengan pihak pro-integrasi di Irlandia, maka Britana Raya melakukan pembagian wilayah Irlandia menjadi dua wilayah yakni Irlandia Utara dan Irlandia Selatan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Irlandia 1920. Pada dasarnya, pembagian wilayah tersebut menjadi solusi atas permasalahan politik Irlandia, namun kaum pro-integrasi di wilayah selatan Irlandia dan tiga county Ulster yang 'hilang' merasa terkhianati oleh ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan masyarakat Irlandia Utara yang merasa bahwa pembagian wilayah Irlandia memberikan rasa aman bagi mereka.