Jelaskan Tuturan dalam penyuapan dari Kejahatan berbahasa

Penyuapan (atau suap saja) adalah tindakan memberikan uang, barang atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan atau minat si pemberi, walaupun sikap tersebut berlawanan dengan penerima. Dalam kamus hukum Black's Law Dictionary, penyuapan diartikan sebagai tindakan menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta nilai dari suatu barang untuk mempengaruhi tindakan pegawai lembaga atau sejenisnya yang bertanggung jawab atas kebijakan umum atau peraturan hukum.

Berkenaan dengan operasi pemerintah, pada dasarnya, penyuapan adalah "permintaan, penerimaan, atau transfer nilai yang korup sebagai imbalan atas tindakan resmi." Hadiah uang atau barang berharga lainnya yang tersedia untuk semua orang dengan dasar yang setara, dan bukan untuk tujuan yang tidak jujur tidak termasuk dalam penyuapan. Menawarkan diskon atau pengembalian dana kepada semua pembeli adalah rabat legal dan bukan suap. Misalnya, legal bagi karyawan yang terlibat dalam regulasi tarif listrik untuk menerima potongan harga layanan listrik yang mengurangi biaya listrik mereka ketika potongan harga tersedia untuk pelanggan listrik perumahan lainnya. Namun memberikan diskon khusus kepada karyawan tersebut untuk mempengaruhi mereka agar terlihat menyukai aplikasi kenaikan tarif perusahaan listrik akan dianggap sebagai penyuapan.

Kejahatan berbahasa dalam penyuapan dapat berupa tuturan dari si pemberi suap kepada penerima suap, atau sebaliknya, untuk kepentingan tertentu yang melanggar hukum.

Defamasi (pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan/penistaan)

Dalam hukum, defamasi (disebut juga sebagai fitnah atau pencemaran nama baik) adalah bentuk komunikasi yang mengandung pernyataan atau klaim palsu, yang dinyatakan secara tegas atau tersirat menjadi faktual, dan dapat mempengaruhi individu, bisnis, produk, kelompok, pemerintah atau bangsa dengan citra negatif. Fitnah mengacu pada pernyataan atau laporan yang jahat, palsu, dan mengandung fitnahan, sedangkan pencemaran nama baik mengacu pada bentuk komunikasi lain seperti kata-kata atau gambar tertulis. Sebagian besar wilayah hukum mengizinkan adanya tindakan hukum, perdata dan/atau pidana, untuk mencegah berbagai jenis defamasi dan pembalasan terhadap kritik yang tidak berdasar.