Jelaskan Terhadap Jepang dari Perang dagang Jepang–Korea Selatan 2019

Perusahaan Jepang sangat terpukul akibat kebijakan pembatasan ekspor yang kemudian dibalas oleh boikot masyarakat Korsel terhadap produk Jepang, hal ini bisa dilihat dari penjualan beberapa perusahaan Jepang yang rontok akibat hal itu.

Dalam industri otomotif, Penjualan mobil Jepang di Korea Selatan rata-rata menyusut pada bulan Juli. berdasarkan data Asosiasi Pemasok dan Distributor Otomotif Korea (KAIDA) menunjukkan bahwa penjualan Toyota turun 32%, sedangkan Penjualan Mobil Honda turun 34%. Kemudian Penjualan mobil Lexus, yang merupakan merek impor terbesar ketiga di Korea Selatan setelah Mercedes dan BMW juga mengalami penurunan penjualan sebanyak 25% dari bulan sebelumnya meski masih naik 33% dari tahun sebelumnya. Honda dan Toyota enggan berkomentar atas hal ini. Tetapi perusahaan otomotif Jepang khawatir bahwa penurunan ini masih berlanjut di bulan Agustus.

Uniqlo, yang memiliki 190 toko yang ada di Korea Selatan, melaporkan bahwa penjualan produk-produk di negaranya menurun tajam setelah adanya aksi pemboikotan oleh Masyarakat Korea Selatan. Namun pemilik Uniqlo, Fast Retailing menolak untuk menyebut besaran nilainya.

Perang dagang antar kedua negara juga berpengaruh pada jasa penerbangan antar-negara. Hal ini terlihat dari Jumlah penumpang yang berada di Bandara Internasional Narita yang berada di luar pusat kota Tokyo. Jumlah warga Korea Selatan yang tiba di Bandara Narita, Jepang, turun drastis. Sebagaimana dikutip oleh NHK, jumlah penumpang dari Korea Selatan hanya 12.000 orang atau turun 35 persen dari jumlah penumpang tahun 2019. Sebaliknya, penumpang yang pergi dari Bandara Narita ke Seoul bertambah sebanyak 4,3 persen dari tahun sebelumnya (2018), menjadi 58.000 orang.

Pembatalan GSOMIA oleh Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan, melalui Dewan Keamanan Nasional Istana Biru (Cheong Wa Dae atau Rumah Biru), memutuskan membatalkan pakta kesepakatan kerjasama berbagi intelijen dengan Jepang pada 22 Agustus dan akan memberitahukan soal pembatalan kerjasama ini 90 hari kepada Jepang. Kesepakatan tersebut dinamakan GSOMIA (General Security of Military Information Agreement/Perjanjian Informasi Militer Keamanan Umum) sebuah perjanjian yang memfasilitasi pembagian informasi tentang ancaman nuklir dan rudal Korea Utara. Perjanjian itu ditandatangani oleh kedua negara pada 23 November 2016 dan otomatis diperpanjang jika tidak ada siapapun pihak yang ingin membatalkan perjanjian itu. Kim You-geun, Wakil Direktur Dewan Keamanan Nasional mengatakan bahwa Jepang telah melakukan 'perubahan besar' dalam lingkungan kerja sama keamanan bilateral sebagai akibat dari keputusan Jepang yang melakukan pengetatan ekspor. Pejabat tersebut menyatakan melanjutkan kesepakatan kerja sama ini, yang diteken untuk memfasilitasi pertukaran informasi sensitif militer antara kedua negara, tidak lagi sejalan dengan kepentingan nasional kami. Akan tetapi, GSOMIA masih tetap berlaku sampai bulan November

Mendengar keputusan Pemerintah Korsel itu, Pemerintah Jepang memprotes keras pernyataan tersebut. Perdana Menteri Shinzo Abe menyanyangkan keputusan sepihak Korsel dan seharusnya menurut dia keputusan tersebut tidak boleh terjadi.

Sedangkan Pemerintah Amerika Serikat mengaku kecewa berat atas keputusan ini. Juru bicara Pentagon Letnan Kolonel Dave Eastburn mengatakan bahwa AS telah menyatakan "keprihatinan dan kekecewaan yang kuat" atas keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri pakta intelijen dengan Jepang. Dia menambahkan bahwa berbagi data intelijen sangat penting untuk kerja sama pertahanan di wilayah tersebut. AS, Korsel dan Jepang lebih kuat dan lebih aman ketika ketiga negara bekerja bersama.