Saya mau tau Karakteristik dari Administrasi Bahá'í

Sistem administrasi Bahá’í diklaim sebagai sistem yang unik, karena kehadirannya berhasil meredam kemunculan clergy dari kalangan yang terlibat pada masa awal kegiatan penyebaran agama ini. Sistem ini diklaim mengandung elemen-elemen terbaik dari sistem demokrasi, autokrasi, dan aristokrasi serta menghindari fitur-fitur yang tidak menguntungkan dari ketiganya.

Bila dibandingkan dengan Kekhalifahan Islam dan Gereja Katolik Roma, terdapat beberapa perbedaan yang signifikan antara administrasi Bahá'í dengan keduanya. Urusan masyarakat Bahá’í di level dunia diurusi oleh BKS yang bertindak sebagai kepala agama. Dalam hal ini, administrasi Bahá'í tidak mengenal kepemimpinan individu seperti halnya khalifah dan Paus (Gereja Katolik). Khalifah pada masa yang lalu memimpin sebuah negara berlandaskan Islam, sedangkan paus hingga kini masih mengepalai negara Vatikan dengan kekuatan penuh pada legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Ada pun administrasi Bahá'í bukan negara dan atau kepala negara mana pun. Administrasi Bahá'í ini diyakini sebagai sesuatu yang tidak bersifat politis. Alasannya adalah Bahá'í percaya pada pemisahan agama dan politik. Mengenai hal ini ‘Abdu’l-Bahá dan Sang Wali menyebutkan bahwa mukmin harus taat kepada pemerintahan yang sah dan administrasi Bahá'í tidak seharusnya menggantikan atau melampaui pemerintahan negara masing-masing.

Selain itu, Kekhalifahan Islam dan Gereja Katolik Roma tetap miliki kelompok elite agama atau clergy, yang absen dari kehidupan masyarakat Bahá’í. Paroki atau unit terkecil Gereja Katolik Roma pada tingkat akar rumput tidak memiliki otonomi tersendiri dan diatur oleh unit di atasnya (keuskupan) yang lebih tinggi. Sementara itu, Majelis Rohani Setempat (MRS) yang merupakan unit administrasi pada tingkat akar rumput pada administrasi Bahá’í memiliki kewenangan penuh dan bertindak sebagai kepala agama di tingkat lokal. Dalam negara Islam, masyarakat non-Muslim berstatus sebagai dzimmi dan diharuskan membayar pajak. Pajak ini kemudian masuk ke dalam kas negara. Ada pun dalam administrasi Bahá’í, pendanaan sepenuhnya bergantung pada kontribusi individu dan masyarakat. Pendanaan semacam ini bersifat ekslusif dan kontribusi atau dana dari non-Bahá’í tidak diterima.