Jabarkan Definisi dari Kekerasan terhadap perempuan

Sejumlah instrumen internasional yang bertujuan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga telah disahkan oleh berbagai lembaga internasional. Instrumen-instrumen ini umumnya dimulai dengan definisi mengenai apa itu kekerasan, dengan maksud untuk memerangi praktik dari hal-hal semacam itu. Konvensi Istanbul Dewan Eropa tentang pencegahan dan pemberantasan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga menggambarkan KTP "sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi terhadap perempuan" dan mendefinisikan KTP sebagai "semua tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis atau ekonomi, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW) tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat rekomendasi yang berkaitan dengan KTP, dan Deklarasi dan Program Aksi Wina menyebutkan KTP. Walaupun begitu, instrumen internasional pertama yang secara eksplisit mendefinisikan KTP dan menguraikan masalah tersebut adalah resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1993 tentang Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. Definisi lain dari KTP diatur dalam Konvensi Inter-Amerika tahun 1994 tentang Pencegahan, Penghukuman, dan Pemberantasan Kekerasan terhadap Perempuan dan juga oleh Protokol Maputo tahun 2003.

Istilah "kekerasan berbasis gender" dan "kekerasan terhadap perempuan" kerap digunakan sebagai padanan satu sama lain. Hal ini karena kebanyakan kekerasan berbasis gender telah diakui secara luas dillakukan oleh laki-laki, kepada perempuan dan anak perempuan. Meskipun begitu, penggunaan istilah "berbasis gender" yang digunakan bersamaan dengan "kekerasan" juga penting untuk dipahami karena hal tersebut menyoroti kenyataan bahwa kekerasan terhadap perempuan sebenarnya berakar dari adanya kesenjangan kuasa antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan kemudian dipaksa berada dalam status atau posisi yang lebih renda dibandingkan laki-laki.

Dalam Rekomendasi Rec(2002)5 dari Komite Menteri untuk negara-negara anggota tentang pelindungan perempuan dari kekerasan, Dewan Eropa menetapkan bahwa KTP "termasuk, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut":

kekerasan yang terjadi dalam keluarga atau sebuah rumah tangga, termasuk, antara lain, agresi fisik dan mental, kekerasan emosional dan psikologis, pemerkosaan dan pelecehan seksual, inses, pemerkosaan antara pasangan, baik pasangan tetap atau tidak tetap serta orang yang tinggal bersama, kejahatan yang dilakukan atas nama kehormatan, sunat perempuan dan praktik tradisional lainnya yang membahayakan perempuan, seperti kawin paksa;

kekerasan yang terjadi dalam masyarakat umum, termasuk, antara lain, pemerkosaan, pelecehan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual di tempat kerja, dalam lembaga atau di tempat lain, perdagangan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi, serta pariwisata seks;

kekerasan yang dilakukan maupun dibiarkan oleh negara atau pejabatnya;

pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata, khususnya penyanderaan, pemindahan paksa, pemerkosaan sistematis, perbudakan seksual, kehamilan paksa, dan perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi.

Definisi KTP sebagai kekerasan berbasis gender ini dianggap bermasalah dan tidak memuaskan bagi sebagian orang. Definisi-definisi ini terkonseptualisasi dalam pemahaman bahwa masyarakat itu patriarki, menandakan hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Penentang definisi tersebut berpendapat bahwa definisi tersebut mengabaikan kekerasan terhadap laki-laki dan bahwa istilah "gender", seperti yang digunakan dalam "kekerasan berbasis gender", hanya mengacu pada perempuan. Kritikus lain berpendapat bahwa menggunakan istilah gender dalam hal yang khusus ini dapat memperkenalkan gagasan inferioritas dan subordinasi untuk feminitas dan superioritas untuk maskulinitas. Saat ini, tidak ada definisi yang diterima secara luas yang mencakup semua dimensi kekerasan berbasis gender, daripada satu definisi untuk perempuan yang cenderung mereproduksi konsep oposisi biner: maskulinitas versus feminitas.

Perbandingan definisi mengenai KTP di beberapa instrumen Hak Asasi Manusia