Jabarkan Sejarah dari Karantina di Indonesia

Banyaknya penyakit menular yang menginfeksi jemaah haji membuat Pemerintah Hindia Belanda menerbitkan Ordonansi Haji tahun 1898 dan Ordonansi Karantina tahun 1911 (Staatsblad Nomor 277 Tahun 1911). Peraturan ini mengatur pencegahan penyakit pes, kolera, demam tinggi, dan penyakit menular lainnya, sesuai dengan konvensi yang disepakati dalam Konferensi Sanitasi Internasional. Kesehatan di pelabuhan ditangani oleh dokter pelabuhan () di bawah syahbandar (haven master).

Setelah kemerdekaan, sekitar tahun 1949–1950, Pemerintah Indonesia membentuk lima pelabuhan karantina di Sabang, Tanjung Priok, Surabaya, Semarang, dan Cilacap. Pemerintah kemudian menerbitkan PP Nomor 53 Tahun 1959 tentang Penyakit Karantina, lalu UU Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut dan UU Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Pada tahun 2018, kedua UU tersebut dicabut dan digantikan oleh UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Saat ini, karantina kesehatan dilaksanakan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), yang merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan