Jelaskan Insentif alat kesehatan dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Pada 20 Maret 2020, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memusatkan izin impor alat kesehatan untuk keperluan penanganan koronavirus ke BNPB. Kementerian/lembaga, yayasan nonprofit, dan perseorangan atau swasta nonkomersial bisa mendapatkan keringanan pajak impor alat kesehatan sepanjang mendapat rekomendasi dari BNPB. Namun, insentif keringanan pajak ini tidak berlaku bagi perseorangan atau swasta komersial dan tetap harus mendapatkan izin rekomendasi impor dari BNPB.

Insentif fiskal bagi impor alat kesehatan berupa pembebasan bea masuk dan cukai, tidak adanya pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) maupun pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPh impor pasal 21, dan pengecualian terhadap tata niaga impor yang harus melalui Kementerian Perdagangan, BPOM, dan Kementerian Kesehatan. Alat kesehatan yang dibebaskan dari pajak dan tata niaga ini mencakup obat-obatan, alat pelindung diri, masker, dan alat uji cepat.