Jelaskan Legislatif dari Pemerintah Provinsi Maluku

Cabang kekuasaan legislatif Maluku adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku (DPRD Maluku). DPRD Maluku berkedudukan sebagai unsur penyeleggara pemerintahan provinsi bersama dengan gubernur. DPRD Maluku memiliki tiga fungsi: pembentukan perda provinsi, anggaran, dan pengawasan serta tiga hak: interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Menurut pasal 101 UU 23/2014, DPRD Maluku memiliki beberapa tugas dan wewenang yang di antaranya membentuk perda provinsi bersama gubernur, membahas dan menyetujui rancangan serta mengawasi pelaksanaan perda provinsi tentang APBD, memilih gubernur, dan meminta pertanggungjawaban gubernur.

Anggota DPRD Maluku berjumlah 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum dan mendapatkan hak imunitas atas pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapatnya di dalam maupun luar rapat DPRD selama berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenangnya. Keanggotaannya diresmikan oleh surat keputusan Menteri Dalam Negeri dan masa jabatannya berlaku selama lima tahun, secara resmi berakhir saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji. Karena anggotanya berjumlah 45 orang, menurut pasal 111 UU 23/2014, pimpinan DPRD Maluku terdiri dari satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua. Kini, DPRD Maluku diketuai oleh Lucky Wattimury yang diwakili oleh Rasyad Effendi Latuconsina, Melkianus Sairdekut, dan Abdullah Asis Sangkala.