Jelaskan Putusan dari Christine Goodwin v. the United Kingdom

Hak atas kehidupan pribadi (Pasal 8)

Mahkamah HAM Eropa pertama-tama mendapati bahwa telah terjadi interferensi terhadap hak atas kehidupan pribadi Goodwin akibat penolakan pemerintah Britania Raya untuk mengakui jati diri Goodwin sebagai seorang perempuan. Setelah itu Mahkamah mencoba meninjau berdasarkan Pasal 8(2) Konvensi HAM Eropa apakah interferensi tersebut dapat dijustifikasi. Sebelumnya, dalam perkara Sheffield and Horsham v United Kingdom (1998), Mahkamah pernah menyatakan bahwa tengah muncul konsensus Eropa mengenai pemberian pengakuan hukum setelah dilakukannya perubahan gender, tetapi masih belum ada pendekatan bersama mengenai bagaimana menanggulangi dampak pengakuan gender terhadap bidang hukum lainnya, termasuk pernikahan. Dalam perkara Goodwin, Mahkamah menegaskan bahwa walaupun belum ada pendekatan bersama di Eropa perihal masalah-masalah praktis yang timbul dari pengakuan gender, terdapat "tren internasional" yang mendukung penerimaan kaum transeksual secara sosial dan juga pengakuan hukum terhadap identitas seksual mereka yang baru. Tren ini dianggap sebagai hal yang dapat menentukan jalannya perkara ini. Sesudah itu, Mahkamah menyoba menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam perkara Goodwin. Mahkamah kemudian menyatakan bahwa esensi dari Konvensi HAM Eropa adalah perlindungan martabat manusia dan kebebasan manusia. Untuk Pasal 8, gagasan otonomi individu merupakan asas yang mendasari penafsiran terhadap jaminan-jaminan pasal tersebut. Menurut Mahkamah, hak kaum transeksual tidak dapat lagi dianggap sebagai isu kontroversial, dan masalah yang dihadapi oleh kaum transeksual setelah operasi tak lagi dapat dipertahankan. Selain itu, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa pengakuan hukum akan membebankan kepentingan umum, dan Mahkamah juga menyatakan bahwa masyarakat dapat diharapkan untuk menoleransi individu agar dapat hidup dengan martabat sesuai dengan identitas seksual yang mereka inginkan. Pada akhirnya Mahkamah memutuskan telah terjadi pelanggaran Pasal 8 Konvensi HAM Eropa.

Hak untuk menikah (Pasal 12)

Terkait dengan apakah Goodwin dapat menikahi laki-laki lain setelah menjadi perempuan, Mahkamah mengakui bahwa lebih sedikit negara yang mengakui bahwa transseksual dapat menikah sesuai dengan gender barunya bila dibandingkan dengan negara yang mengakui perubahan gender itu sendiri secara hukum. Namun, Mahkamah menegaskan bahwa isu tersebut tidak sepenuhnya masuk ke dalam margin apresiasi negara, karena margin tersebut tidak dapat membenarkan pelarangan pernikahan untuk transeksual. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat menemukan justifikasi apapun untuk membuat kaum transeksual tidak dapat menikmati hak untuk menikah, sehingga Mahkamah memutuskan telah terjadi pelanggaran Pasal 12 Konvensi HAM Eropa.