Jelaskan Sejarah dari Karantina di Indonesia

Penyelenggaraan karantina tumbuhan di Indonesia telah berlangsung sejak zaman penjajahan Hindia Belanda, yang diawali oleh adanya penyebaran penyakit karat daun kopi yang disebabkan oleh cendawan Hemileila vastatrix dari Sri Lanka. Pemerintah kolonial berusaha untuk mencegah masuknya penyakit tersebut ke Indonesia untuk melindungi perkebunan kopi yang menjadi salah satu sumber pendapatan utama mereka dengan cara menerbitkan Staatsblad 1877 No. 262 pada 19 Desember 1877 yang melarang pemasukan tanaman kopi dan biji kopi dari Sri Lanka. Ordonansi tersebut merupakan pertama kali yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda dalam bidang perkarantinaan tumbuhan di Indonesia. Ordonansi selanjutnya yang diterbitkan yaitu Staatsblad 1914 No. 161 pada 28 Januari 1914 yang mengatur tentang pengawasan terhadap pemasukan buah-buahan segar dari Australia. Peraturan awal mengenai karantina hewan adalah Staatsblad 1912 No. 432, yaitu Ordonansi tentang Peninjauan Kembali Ketentuan-ketentuan tentang Pengawasan Pemerintah dalam Bidang Kehewanan dan Polisi Kehewanan.

Setelah kemerdekaan, urusan karantina hewan dan tumbuhan berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian. Pada tahun 1992 diterbitkan UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Sebagai turunannya, dibuat tiga buah PP untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan,

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Pada tahun 2001, karantina ikan berpindah dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 menyatakan lahirnya Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon Ia di Departemen Pertanian. Pada tahun 2008, terjadi penggabungan antara karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi karantina pertanian dalam kerangka operasional di lapangan, dalam bentuk 52 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian di seluruh Indonesia. Sementara itu, UPT Karantina Ikan berjumlah 45 buah.

Setelah puluhan tahun diterapkan, beberapa ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga periu diganti. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menggantikan UU Nomor 16 Tahun 1992.