Jelaskan Skandal pengadaan TransJakarta dari Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo

Pada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden. Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah. Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini, dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek, tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan, sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.