Jelaskan Tuntutan kepada Presiden SBY dari John Wattilete

Pada Oktober 2010, John Wattilete menyatakan melalui media bahwa Pemerintah Republik Maluku Selatan (RMS) di pengasingan telah mengajukan tuntutan penangkapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui mekanisme kort geding (prosedur dipercepat/pengadilan singkat) pada pengadilan Den Haag atas tuduhan pelanggaran HAM. Dengan proses mekanisme kort geding, John Wattilete berkeyakinan bahwa putusan pengadilan akan keluar sebelum atau selama kunjungan Presiden Republik Indonesia berada di Belanda. Duta Besar Indonesia untuk Belanda, Junus Effendi Habibie, menyatakan bahwa keamanan Presiden SBY tetap dijamin oleh Pemerintah Belanda melalui Perdana Menteri Jan Peter Balkenende, bahkan Pemerintah Belanda tidak mengakui keberadaan RMS.

5 Oktober 2010, SBY menggelar jumpa pers guna mengumumkan pembatalan dirinya ke Belanda. SBY mengatakan bahwa pembatalan kunjungan atas udangan Ratu Belanda itu dibatalkan karena adanya tuntutan penangkapan dirinya saat berkunjung ke Belanda. Bagi SBY, tuntutan penangkapan Presiden Republik Indonesia saat berkunjung ke Belanda mengusik harga diri bangsa Indonesia. Dengan jumpa pers yang dilakukan SBY, media-media di Belanda, termasuk De Telegraaf, menyebut sikap SBY merupakan penghinaan kepada Pemerintah Belanda dan Ratu Beatrix selaku pihak yang mengundang SBY dan telah menjamin keamanannya.