Jelaskan Operasi penangkapan dari KRI Surik (645)

Selama berlayar, KRI Surik-645 telah beberapa kali melakukan penangkapan atas kegiatan ilegal di laut. Di antaranya Kapal MT. Lumba Samudra I, Kebangsaan Indonesia, milik PT. Yosindo Jaya Raya di Tanjung Jabung pada tanggal 21 November 2018, karena tidak ada Surat Perintah Berlayar (SPB), tidak ada Dokumen Manifest, tidak memiliki Daftar Crewlist, tidak memiliki RPK (Trayek Kapal), SIUPAL tidak tercatat (Dokumen SIUPAL tercatat di RPK), Dokumen Minyak nihil, Dokumen PKL nihil, Klasifikasi Lambung dan Mesin dari BKI nihil sehingga diduga melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sebelumnya pada tanggal 27 Agustus 2015, KRI Surik juga ikut menangkap dan mengawal kapal MT Orkim Harmony, yang dilarikan anak buah kapalnya. Untuk menemukannya kembali, Koarmabar telah mengerahkan enam KRI dan satu pesawat udara (Pesud) yakni, KRI Imam Bonjol-383, KRI Teuku Umar-385, KRI Parang-647, KRI Surik-645, KRI Clurit-641, KRI Kujang-642 dan Pesud Cassa U-618.

Pada tanggal 3 Desember 2018, kapal ini menangkap satu kapal berbendera Panama dan dua kapal bendera Indonesia di Perairan Sungai Guntung-Kateman, Riau. Kapal ini masing-masing Motor Tanker (MT) Asian Glory, Tug Boat (TB) Hadi II dan Tongkang (TK) Marini II. Diduga pelanggarah kapal TB Hadi II dan TK Marini II karena melakukan Ship To Ship (STS) ke MT Asian Glory tanpa dokumen perizinan STS. Kemudian, kapal ini tidak mempunyai daftar crew list, tidak memiliki dokumen muatan/manifest. Sehingga diduga melanggar Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Kemudian pada tanggal 6 Januari 2019, KRI Surik kembali menangkap Kapal KM. Nusa Dua 8, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kapal Cargo Kayu, Pemilik PT. Surya Bahari/Kian Ho di Perairan Pulau Rangsang. Kapal ditangkap karena tidak memiliki SIUPER melanggar Pasal 33 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 jo Pasal 290 UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dengan ancaman pidana penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal 200 juta rupiah, Surat Persetujuan Trayek Tidak Tetap (RPK) dari Dishubla Provinsi Riau tidak berlaku (nama perusahaan berbeda dengan SIUPER) melanggar Pasal 28 (6) UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 jo Pasal 59 (1) UU Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 dengan ancaman administratif maksimal pencabutan izin atau pencabutan sertifikat, Tiga (3) ABK tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja Laut, dan terdapat kecurigaan dimana didalam folder dokumen kapal terdapat tiga (3) lembar dokumen SIUPER untuk yang semuanya berbeda nama perusahaan.