Jabarkan Mangngassengi Dg.Manaba (Penilik SD) dari Sejarah Kabupaten Maros

Mustafa Kamal (unsur Persatuan Guru)

A. Mardjan Dg Malewa (Karaeng Cenrana)

Abd. Rivai Dg Marala (Gallarang Sudiang)

Tindak lanjut pertemuan tersebut adalah kunjungan Gubernur Sulawesi ke Maros dan Pangkajene pada tanggal 19 januari 1957 dan secara prinsip tetap pada keputusannya, yakni ibu kota kabupaten adalah Pangkajene. Pasca kunjungan gubernur, Panitia Persiapan Kabupaten Maros tetap memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Maros sebagai Kabupaten tersendiri sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Se-Sulawesi. Pada tanggal 4 juli 1959, secara administratif Kabupaten Maros resmi dibentuk sebagai Daerah Swantantra tingkat II, ibu kota berkedudukan di Kota Maros, dan kuota jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 15 orang anggota melalui dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Bab I Pasal 1, 2 & 3. Dengan demikian, status Maros tidak lagi sebagai Onderafdeling Makassar. Pada tanggal 1 februari 1960, Nurdin Johan dilantik sebagai BKDH Tingkat II Maros yang pertama. Sebelumnya, Kabupaten Maros sebagai Onderafdeling yang tergabung dalam daerah swatantra Afdeling Makassar bersama-sama dengan Onderafdeling Pulau-pulau sekitar Makassar, Onderafdeling Sungguminasa, Onderafdeling Takalar, Onderafdeling Pangkajene, dan Onderafdeling Turatea. Onderafdeling Maros, membawahi beberapa distrik adat gemeenschap yaitu: Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Tanralili, Distrik Raya, Distrik Turikale, Distrik Marusu. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, maka struktur pemerintahan yang ada kemudian mengalami perubahan. Distrik adat gemeenschap yang sebelumnya diformulasikan ke dalam bentuk distrik harus pula menyesuaikan Sejak tanggal 19 Desember 1961 Kabupaten Maros tidak lagi terdiri dari distrik tetapi terbagi ke dalam 4 (empat) Kecamatan. Pada tanggal 1 Juni 1963, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 mulai diberlakukan. Distrik/Daerah Adat/Kerajaan Lokal kemudian menghilang dari permukaan sejarah dengan dibentuknya kecamatan-kecamatan. 4 (empat) kecamatan yang terbentuk pada waktu itu sebagai berikut:

Distrik Turikale, Marusu', Lau', dan Bontoa dilebur menjadi Kecamatan Maros Baru.

Distrik Simbang dan beberapa wilayah dari distrik tetangganya dilebur menjadi Kecamatan Bantimurung.

Distrik-distrik dari federasi “Lebbo' Tengngae” dilebur menjadi Kecamatan Camba.

Distrik Tanralili dan beberapa wilayah dari federasi Gallarang Appaka dilebur menjadi Kecamatan Mandai.

Selanjutnya pada tahun 1986 mulai dilakukan perencanaan pemekaran kecamatan dari empat menjadi tujuh kecamatan. Pada tahun 1989, terjadi pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 Kecamatan Perwakilan, yakni: