Jelaskan Penyandang Disabilitas dari Pemilihan umum Wali Kota Depok 2020

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok melakukan sosialisasi tahapan Pilkada kepada para penyandang disabilitas di Gedung Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN), Ratujaya, Cipayung, Depok pada 13 Maret 2020. Dihadapan kurang lebih 100 penyandang disabilitas yang telah memiliki hak pilih, Komisioner KPUD Kota Depok Mahadi Rahman Harahap menjabarkan tahapan-tahapan Pilkada termasuk pada saat hari pencoblosan. Acara ini merupakan bentuk perhatian KPUD Kota Depok kepada penyandang disabilitas.

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dinilai sangat penting untuk memenuhi hak politik sebagai warga negara sesuai tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 13 huruf f, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun, hak tersebut dinilai masih belum tersedia secara baik dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok. Dampaknya bisa menurunkan partisipasi pemilih penyandang disabilitas dipemilihan umum kepala daerah  di Kota Depok tahun 2020. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Depok menilai KPUD Kota Depok harus bekerja secara maksimal agar pemilih penandang disabilitas dapat berpartisipasi dalam pemilihan ini.