Coba jelasin Sejarah pendirian dari KKI Warsi dong

Warsi didirikan oleh 12 NGO yang berasal dari beberapa daerah; yaitu Jambi: Gita Buana Yayasan Bakti Masyarakat, Sumatra Selatan: PKBI Sumsel, LBH Palembang, Yadarma, Yayasan Karya Desa, Bengkulu: Gemini, LPWP dan PKBI Bengkulu, Sumatra Barat: KOMMA, Bina Kelola dan Taratak. Fokus Warsi setelah resmi berdiri adalah sebagai aliansi dari tenaga penggerak konservasi atau commite organizer yang melakukan aktivitas konservasi dan pengorganisasian difasilitasi oleh NGO pendiri di masing-masing provinsi melalui aktivitas di lapangan untuk membuat pusat koordinasi dan informasi yang dinamakan sekretariat Warsi. Lembaga baru ini menjadi wahana komunikasi, kontak untuk membuka hubungan kerjasama, lobi dan advokasi, untuk pengelolaan sumberdaya alam yang lebih baik dan berkeadilan.

Seiring perkembangan waktu, Warsi tidak lagi membatasi diri di kalangan NGO saja, namun ia juga terbuka bagi para profesional dan perguruan tinggi serta kalangan lain yang tertarik dan berminat untuk mendukung konservasi dan pengembangan masyarakat. Dengan demikian, Warsi berusaha pula membuka diri lebih luas melalui dialog dengan berbagai pihak yang terlibat dalam konservasi dan upaya pengembangan masyarakat di empat provinsi se Sumbagsel. Yaitu dengan menjalin serta membina hubungan baik dengan pihak Pemda melalui Bappeda, Bappedalda, Dinas Kehutanan, BPN, Instansi Teknis Pemerintah (khususnya PHKA Departemen Kehutanan), masyarakat adat, perguruan tinggi, swasta, serta pihak lain yang peduli. Dalam rangka mengakomodir semua itu secara kelembagaan WARSI juga melakukan pembenahan diri. Satu di antara pembenahan yang dilakukan WARSI kala itu adalah terkait pergantian status lembaga ini.

Tepat pada bulan Juli 2002 Yayasan Warsi berubah menjadi perkumpulan dengan nama baru Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi. Sejak perubahan bentuk tersebut WARSI tidak lagi menjadi singkatan Warung Informasi Konservasi. Namun Warsi telah dibakukan menjadi nama sebuah lembaga. Selain mengubah bentuk menjadi perkumpulan, terhitung sejak tanggal 6 Desember 2002, kantor Warsi resmi pindah ke Kota Jambi. Keputusan memindahkan kantor Warsi ke Kota Jambi itu dalam rangka menyambungkan kegiatan-kegiatan konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke tingkat pembuat kebijakan hingga ke level pemerintah daerah dan nasional. Keputusan itu tentu saja tanpa mengesampingkan kedekatan dengan para pihak lainnya yang telah terbangun pada masa-masa sebelumnya. Dengan adanya perubahan bentuk dari yayasan menjadi perkumpulan, maka status kepemilikan Warsi juga mengalami perubahan secara mendasar. Kalau masih berbentuk yayasan maka anggotanya adalah jaringan NGO pendiri. Begitu mengalami perubahan menjadi sebuah perkumpulan maka anggotanya terdiri dari individu-individu yang terlibat ketika mendirikan, yaitu perwakilan dari 13 NGO tersebut, kemudian ditambah dengan semua staf yang bekerja di Warsi serta pihak lain yang memiliki fokus dan pandangan sama dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Dengan kata lain, Warsi semakin membuka diri dan memberi kesempatan kepada setiap staf yang bergabung untuk menjadi pemilik lembaga ini. Dengan demikian anggota Warsi berperan sebagai badan tertinggi dalam kepengurusan lembaga. Anggota yang punya kewenangan penuh memilih dewan pengurus yang kemudian memilih direktur yang akan menjadi komando lembaga. Anggota merupakan owner yang menentukan masa depan Warsi dalam mencapai visi dan misi serta tujuan hadirnya lembaga ini di tengah masyarakat.

Sebagai lembaga yang terus tumbuh dan berkembang, aktivitas Warsi yang semakin banyak juga diiringi dengan peningkatan aset dan properti yang dimiliki Warsi. Semua aset Warsi ini harus bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya, namun jika pada suatu hari nanti oleh satu sebab dan lain hal Warsi memutuskan untuk berhenti dari segala kegiatannya dan lembaga ini ditutup maka semua aset dan properti Warsi dihibahkan ke lembaga sosial sejenis dan anggota tidak berhak untuk memilikinya. Aturan ini sengaja dibuat sesuai dengan cita-cita Warsi untuk menuju tercapainya pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Jika Warsi tidak lagi mampu maka dengan penyerahan aset ini harapannya lembaga yang diserahkan aset bisa menjadi penerus langkah perjuangan Warsi.