Jelaskan Pengambilalihan tugas kepresidenan dari Krisis pemerintahan Bolivia 2019

Pada malam hari tanggal 10 November, Jeanine Áñez, wakil presiden kedua Senat dan pejabat tertinggi yang tersisa dalam garis suksesi, mengumumkan bahwa dia akan menjadi presiden untuk sementara waktu mulai 11 November dan seterusnya, dengan tanggung jawab untuk mengadakan pemilu baru. Dia menyatakan bahwa dia akan mengambil alih jabatan begitu Senat secara resmi mengakui pengunduran diri hari sebelumnya. Setelah pelantikan, Áñez secara resmi akan menjadi Presiden Bolivia.

Konstitusi Bolivia tidak membuat ketentuan khusus untuk proses seorang Senator yang menjadi presiden; Akan tetapi pasal 169 mengatakan bahwa "Dalam hal hambatan atau ketidakhadiran Presiden, dia akan digantikan oleh Wakil Presiden dan, jika tidak ada, oleh Presiden Senat, dan dalam ketidakhadiran ini oleh Presiden Presiden Kamar Deputi. Dalam kasus terakhir, pemilihan baru akan dilakukan dalam jangka waktu maksimum sembilan puluh hari." Hal itu juga menetapkan garis suksesi.

Keesokan harinya, Áñez tiba di Bandara Internasional El Alto dan dibawa dengan helikopter militer ke pangkalan Angkatan Udara terdekat; dari sini dia bepergian dalam konvoi ke Senat.

Áñez mendeklarasikan dirinya sebagai penjabat presiden Bolivia berdasarkan putusan mahkamah konstitusi negara itu, karena ia adalah politisi berpangkat tertinggi dalam garis suksesi setelah pengunduran diri. Namun, dia tidak secara resmi dikonfirmasi sebagai Presiden oleh majelis nasional Bolivia, sebagai wakil MAS-IPSP yang pro-Morales, yang memegang mayoritas kursi, memboikot sidang ini, menyatakan bahwa mereka menolak untuk mengakui Áñez sebagai presiden setelah Morales menjuluki kepemimpinannya "tidak sah".