Jelaskan Regulasi dan isu-isu dari Sejarah kelapa sawit di Indonesia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. UU ini mengharuskan adanya kewajiban memiliki izin usaha perkebunan dari gubernur dan bupati/walikota bagi yang akan melakukan usaha perkebunan, baik budidaya tanaman perkebunan maupun industri pengolahan hasil perkebunan dengan luasan dan kapasitas produksi tertentu. Selain itu, perusahaan perkebunan juga diharuskan melakukan kemitraan minimal selama tiga tahun.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Peraturan Menteri Pertanian ini mengatur luasan lahan yang harus mendapat izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) adalah lahan perkebunan di atas 25 hektare. Peraturan ini juga mengharuskan perusahaan mengalokasikan minimal 20% dari luas total area perkebunan yang dimilikinya untuk masyarakat, yang bisa dilakukan melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Surat izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) diharuskan bagi perusahaan yang mendirikan pabrik pengolahan berkapasitas minimal 5 ton tandan buah segar per jam.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun.