Jabarkan Sejarah dari Bendera kemudahan

Penggunaan kapal berbendera asing berkembang menjadi lebih modern sejak sekitar tahun 1920 di Amerika Serikat. Saat itu industri berkembang dan banyak bermunculan kapal untuk kepentingan perdagangan. Amerika Serikat kemudian menetapkan regulasi baru tentang kepemilikan kapal. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan awak kapal hingga penjadwalan inspeksi kelayakan kapal. Regulasi ini mengharuskan pemilik kapal untuk melengkapi kapal mereka dengan perlengkapan keselamatan, seperti standar jumlah perahu sekoci, aturan sanitasi di atas kapal dan sebagainya. Apabila terjadi pelanggaran, maka pemilik kapal akan didenda. Pemilik kapal mengalami frustrasi akibat meningkatnya regulasi dan upah pekerja kapal. Mereka kemudian memilih mendaftarkan kapalnya dengan bendera negara lain yang berbeda dengan negara asalnya. Beberapa negara melakukan registrasi terbuka untuk bendera kemudahan ini. Hal ini dilakukan karena banyak sekali kemudahan yang akan diperoleh oleh pemilik kapal. Saat terdaftar dengan bendera satu negara, maka kapal tersebut tunduk pada regulasi negara tersebut. Dari sinilah praktik penggunaan bendera kemudahan bergeser dan menjadi lebih modern.

Praktik bendera kemudahan saat ini

Berdasarkan data dari UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development), badan PBB yang mengurus masalah perdagangan, investasi dan pembangunan, hampir 73% kapal di seluruh dunia berjalan dengan bendera kemudahan ini. Sayangnya, meskipun bendera kemudahan memberikan layanan publik, di berbagai negara yang menganut system registrasi terbuka, pengelolaannya dipegang oleh pihak swasta. Hal ini menyebabkan negara-negara bendera kemudahan berlomba-lomba menawarkan kemudahan dan keringanan kepada pemilik kapal dengan cara menetapkan beban pajak, biaya dan regulasi yang ringan. Dari sini timbul istilah flag hopping atau bendera loncatan. Para pemilik kapal dapat dengan mudah berganti bendera kemudahan dari satu negara ke negara yang lain untuk mengurangi biaya dan menghindari pajak.

Saat ini tiga negara teratas untuk kepemilikan bendera kemudahan adalah Panama, Kepulauan Marshal dan Liberia meskipun Yunani, Jepang, Cina, Amerika dan Norwegia adalah lima negara terbanyak untuk kepemilikan kapal. Kondisi ini menimbulkan masalah yang dampaknya cukup besar terhadap banyak pihak. Di Organisasi Maritim Internasional PBB, tempat semua regulasi tentang perairan dan kelautan dibuat, negara-negara dengan bendera terbanyaklah yang memegang peranan penting sebagai pengambil keputusan. Ini berarti delegasi Panama sebagai negara dengan bendera terbanyak adalah penentu kebijakan. Bukan hanya itu saja, yang terjadi kemudian adalah banyak negara-negara kecil yang tidak memiliki tradisi perdagangan laut atau perusahaan kapal besar asli dari negara mereka, memiliki kekuatan yang besar untuk mempengaruhi standar hukum internasional.