Saya mau tau Pemerintah dari Kabinet Singapura

Negara Singapura merupakan negara republik yang berdaulat, negara itu merdeka dan berdaulat pada tahun 1965, serta mewarisi sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris. Sistem hukum tersebut telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara dan untuk mencerminkan sistem politik di mana ia beroperasi.

Ada pula organ negara atau lembaga pemerintahan yang disediakan oleh konstitusi tertulis untuk membentuk hukum tertinggi Singapura. Konstitusi tersebut menetapkan prinsip-prinsip dasar dan kerangka dasar untuk tiga organ negara, yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Peradilan. Di sisi lain, kepala negara Singapura adalah seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, dengan mengikuti perubahan konstitusi yang mendasar pada tahun 1991. Presiden yang terpilih memiliki kekuasaan veto tertentu atas pemerintah yang dapat dijalankan oleh Presiden dengan kebijaksanaan dalam situasi tertentu. Di luar wilayah-wilayah di mana Konstitusi mengizinkan kekuasaan diskresioner Presiden, Presiden harus bertindak sesuai dengan saran Kabinet. Selain itu, berdasarkan pasal 25 Konstitusi Presiden yang akan memilih Perdana Menteri, dengan keputusan dan tindakan yang telah dipertimbangkan atas saran dari Perdana Menteri. Presiden juga dapat menunjuk Menteri lain yang ada diantara Anggota Parlemen.

Eksekutif terdiri dari Kabinet yang bertanggung jawab atas arahan umum Pemerintah dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Kemudian ada juga legislatif, yang terdiri dari Parlemen dan merupakan otoritas legislatif yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Ada juga kehakiman yang memiliki fungsi untuk secara mandiri mengelola keadilan, dimana peradilan yang ada dilindungi oleh Konstitusi.

Perdana menteri merupakan kepala eksekutif pemerintahan yang memimpin kabinet. Kabinet merupakan badan pembuat keputusan pusat dari pemerintah eksekutif dan merupakan organ negara serta pusat sistem pemerintahan di Singapura, kabinet tersebut dibentuk berdasarkan Pasal 24 Konstitusi. Selain itu, semua keputusan atau tindakan signifikan yang telah diambil eksekutif pertama kali dibahas terlebih dahulu, yang kemudian disepakati bersama-sama oleh kabinet.