Jabarkan Analisis dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

RUU tersebut mengubah Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1955 untuk memberikan kelayakan kewarganegaraan India bagi para imigran ilegal yang beragama Hindu, Sikh, Buddha, Jain, Parsi dan Kristen dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan, dan yang memasuki India pada atau sebelum 31 Desember 2014. Ketentuan RUU tersebut tidak termasuk Muslim. Undang-undang kewarganegaraan India sebelumnya, Undang-Undang Kewarganegaraan 1955, tidak menjadikan agama sebagai kriteria kelayakan untuk menjadi warga negara.

Di bawah UU tersebut, salah satu persyaratan untuk kewarganegaraan melalui naturalisasi adalah bahwa pemohon harus telah tinggal di India selama 12 bulan terakhir, dan selama 11 dari 14 tahun sebelumnya. RUU ini melonggarkan persyaratan 11 tahun sampai lima tahun bagi orang-orang yang memiliki enam agama dan tiga negara yang sama. RUU itu membebaskan wilayah suku Assam, Meghalaya, dan Tripura dari penerapannya. Ini juga membebaskan area yang diatur melalui Izin Jalur Dalam, yang mencakup Arunachal Pradesh, Mizoram, dan Nagaland. Pencantuman Manipur dalam Izin Jalur Dalam juga diumumkan pada 9 Desember 2019.

RUU tersebut mencakup ketentuan baru untuk pembatalan pendaftaran Kewarganegaraan Luar Negeri India (OCI) seperti pendaftaran melalui penipuan, dalam kasus pemegang OCI dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun atau lebih dalam waktu lima tahun pendaftaran dan yang membutuhkan dalam kepentingan kedaulatan dan keamanan India. Ini juga termasuk ketentuan tentang pelanggaran hukum yang diberitahukan oleh pemerintah pusat. Ini juga menambah peluang bagi pemegang OCI untuk didengar sebelum pembatalan.