Jabarkan Pemisahan Korea dari Sejarah Korea Utara

Melalui Konferensi Tehran pada November 1943 dan Konferensi Yalta pada 1945, Uni Soviet berjanji untuk bergabung dengan sekutunya pada Perang Pasifik di Hari Kemenangan di Eropa dalam waktu 3 bulan. Pada 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Pasukan Soviet bergerak cepat dan pemerintahan AS khawatir Soviet akan menduduki seluruh Korea. Pada Agustus 10, pemerintah AS memutuskan untuk mengajukan garis 38 sebagai garis pemisah antara area yang dikuasai oleh Soviet di utara dan area yang dikuasai oleh AS di bagian selatan. Pemisahan dipilih karena akan menempatkan Seoul dibawah kontrol Amerika. Secara mengejutkan bagi Amerika Serikat, Soviet menerima tawaran tersebut. Persetujuan dituangkan dalam Perintah Umum No. 1 (disetujui pada 17 Agustus 1945) atas menyerahnya Jepang. Pemisahan menempatkan 16 juta warga Korea dalam zona Amerika dan 9 juta di zona Soviet.

Tentara Soviet memulai pendaratan amfibi di Korea pada 14 Agustus dan segera mengambilalih wilayah timur laut, dan pada 16 Agustus mereka mendarat di Wonsan. Pada 24 Agustus, pasukan merah berhasil mencapai Pyongyang. Tentara AS tidak sampai di selatan hingga 8 September.

Pada September 19, Kim Il-Sung dan 66 pasukan tentara merah lainnya tiba di Wonsan. Mereka bertarung dengan Jepang di Manchuria pada 1930-an namun tinggal di Uni Soviet dan berlatih dengan Pasukan Merah hingga 1941. Pada 14 Oktober, Soviet memperkenalkan Kim kepada warga Korea Utara sebagai pahlawan gerilya.

Pada Desember 1945, di Konferensi Moskow, Uni Soviet setuju pada proposal AS mengenai Wilayah Perwalian atas Korea hingga lima tahun. Kebanyakan warga Korea menghendaki kemerdekaan dengan segera, tetapi Kim dan kelompok Komunis lainnya mendukung ide wilayah perwalian tersebut dengan tekanan dari pemerintah Uni Soviet. Cho Man-Sik menentang proposal tersebut saat rapat umum pada 4 Januari 1946 dan menghilang dalam tahanan rumah. Pada 8 Februari 1946, Komite Rakyat direstrukturisasi yang didominasi oleh Komunis. Rezim baru melakukan perubahan kebijakan redistribusi tanah, nasionalisasi industri, reformasi hukum buruh dan kesetaraan perempuan.