Jelaskan Pengadilan Adat dari Hukum Papua Nugini

Terbitnya Village Courts Act 1973 merupakan pengejawantahan bagi keberadaan sistem peradilan adat bagi masyarakat Papua Nugini, tapi pengadilan ini dilarang menyelesaikan sengketa agraria. Penyelesaian sengketa dalam pengadilan ini selalu diawali dengan proses mediasi. Hal yang cukup unik adalah adanya penggunaan pengadilan adat ini untuk menyelesaikan sengketa di antara orang-orang dari kelompok masyarakat yang berbeda dengan hukum adatnya yang berbeda-beda pula (conflict of laws), terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan. Namun pengadilan adat ini turut dikritisi karena mengandung unsur kebarat-baratan seperti hak berbicara di muka persidangan yang hanya ditujukan bagi para pihak yang terlibat langsung dalam perkara bersangkutan manakala suara masyarakat adat lainnya tidak diperdengarkan dan lokasi persidangan di tempat atau gedung modern. Menurut Evans, Goddard, dan Paterson, pengadilan adat Papua Nugini merupakan pengadilan hibrida.