Jabarkan Peran hakim dari Hukum acara perdata Indonesia

Dalam pengadilan perdata, inisiatif ada atau tidaknya suatu perkara perdata diambil oleh pihak-pihak yang merasa hak mereka telah dilanggar. Inisiatif ada pada penggugat, sehingga apakah suatu perkara itu diajukan atau tidak kepada pengadilan merupakan sepenuhnya diskresi pihak-pihak yang berkepentingan. Hakim tidak berhak mengambil inisiatif memulai proses hukum (nemo judex sine actore). Prinsip ini disebut "hakim yang menunggu" (lijdelijkeheid van de rechter atau judex ne procedat ex officio).

Di lain hal, apabila perkara tersebut telah masuk ke tahap pengadilan, maka hakim bertindak aktif mulai dari awal hingga akhir pengadilan. Pemikiran asas ini berakar pada kewenangan ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasa penggugat dalam hal mengajukan gugatannya itu. Hal ini sejalan dengan sistem peradilan Indonesia yang bersifat inkusatorial (inquisitorial system), di mana hakim mengambil peran yang aktif dalam persidangan.

Sederhana, cepat, dan biaya ringan

Dalam menyelenggarakan pengadilan perdata, pihak-pihak yang berperkara dikenakan biaya. Biaya tersebut digunakan untuk membiayai petugas kepaniteraan, pemanggilan, pemberitahuan para pihak yang berperkara, materai, kuasa hukum, dan ahli bahasa. Mahkamah Agung lebih lanjut mengatur hal ini dalam Surat Edaran No. 4 Tahun 2008  tentang Pemungutan Biaya Perkara.

Biaya yang dikenakan kepada pihak yang berperkara haruslah ringan, dalam artian tidak membebani penyelesaian perkara dan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam proses pengadilan. Dalam hal pihak yang berperkara tidak mampu untuk membayar biayanya, pasal 68B ayat (2) dan (3) UU 49/2009 mengatur bahwa negara berkewajiban menanggung biaya perkara tersebut, dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat yang bersangkutan berdomisili.

Pengadilan dilangsungkan dengan jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Formalitas dan syarat-syarat yang cenderung menghambat dan memperlambat proses peradilan dapat menimbulkan pelbagai penafsiran dan mengancam kepastian hukum, sehingga dapat menyebabkan kurangnya wibawa lembaga peradilan.