Jabarkan Pasal 145. Peguam Negara dari Jaksa Agung Negara Malaysia

Yang di-Pertuan Agong hendaknya melantik seseorang yang layak menjadi hakim Pengadilan Federal sebagai Jaksa Agung Negara.

Menjadi kewajiban Jaksa Agung Negara memberi nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong atau anggota kabinet atau menteri-menteri lainya mengenai masalah hukum dan undang-undang serta melaksanakan tugas berkaitan hukum dan undang-undang yang diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong atau anggota kabinet sesuai fungsi dan wewenangnya didalam Perlembagaan Persekutuan maupun undang-undang lainya.

Jaksa Agung Negara dengan budi pekertinya mempunyai hak untuk memutuskan atau melanjutkan suatu proses hukum yang sedang ditangani oleh pengadilan Syariah, pengadilan negeri ataupun pengadilan militer.

Undang-undang persekutuan memberikan kuasa kepada Jaksa Agung Negara untuk menentukan di pengadilan mana ia hendak memulai sebuah proses hukum sesuai didalam Pasal (3).

Ketika melaksanakan tugas, suara Jaksa Agung Negara berhak untuk didengar oleh seluruh yang hadir di semua jenis pengadilan dan hendaklah Jaksa Agung Negara diberi keutamaan daripada semua orang yang berada di pengadilan.

Sesuai dengan pasal (6) Jaksa Agung Negara hendaklah memegang jabatan itu selama yang diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan boleh mengundurkan diri kapan saja, kecuali jika ia adalah anggota kabinet maka Yang di-Pertuan Agong yang akan menentukan besaran gajinya.