Coba jelasin Mengakhiri Konflik Ambon dari Farid Husain dong

Upaya penyelesaian konflik Ambon diawali dengan pertemuan pendahuluan antara wakil kedua pihak yang berkonflik pada 30 Januari 2002. Pertemuan diadakan di rumah dinas Gubernur Maluku, di Mangga Dua, Ambon. Selain dihadiri oleh Menko Kesra Jusuf Kalla, juga dihadiri oleh Menko Polkam, Kapolri dan para staf.

Pertemuan pertama masing-masing pihak yang berkonflik dilakukan secara terpisah. Pertemuan dengan kelompok Kristen pada pagi hari sedangkan dengan pihak Muslim pada siang hari. Pada pertemuan ini disepakati bahwa pertemuan selanjutnya akan diadakan di luar kota Ambon demi menghindari tekanan publik berupa aksi unjuk rasa. Farid Husain bertanggung jawab untuk memastikan terpilihnya representasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, yang totalnya 30 orang. Pada pertemuan pertama masing-masing kelompok sudah dapat menetapkan representasinya.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Makassar. Pertemuan dengan kelompok Kristen diadakan di Losari Beach Hotel sedangkan pertemuan dengan kelompok Muslim diadakan di Hotel Kemari. Pertemuan ini menghasilkan 17 butir keinginan.

Pertemuan selanjutnya diadakan di Hotel Sedona pada 17 Januari 2002. Kali ini masing-masing kelompok hanya mengutus empat representasinya. Para wakil kelompok ini dipertemukan dalam satu ruangan dan mereka membicarakan upaya perdamaian bersama dengan Menko Kesra Jusuf Kalla.

Dalam upaya menarik dukungan terhadap upaya perdamaian, Farid Husain mengupayakan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di Ambon. Ia antara lain merancang kunjungan Menko Kesra Jusuf Kalla ke kantong-kantong penduduk Kristen termasuk dengan mengunjungi secara mendadak kediaman uskup.

Pertemuan ketiga diadakan di Makassar pada 31 Januari 2002. Dalam pertemuan dengan kedua kelompok, diadakan pembicaraan untuk merumuskan konsep penghentian konflik.

Pertemuan puncak kedua belah pihak diadakan di Malino pada 11 dan 12 Februari 2002. Pada hari pertama, Jusuf Kalla sebagai mediator, menerima masukan dari masing-masing pihak secara terpisah. Pada hari kedua, pertemuan dengan kedua belah pihak diadakan dalam satu ruangan dan masing-masing pihak memberikan pendapat. Pertemuan ini menghasilkan Perjanjian Maluku di Malino yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, diawali oleh Ustadz H. Wahab dari kelompok Muslim dan Pendeta Hendrik dari  kelompok Kristen. Pejabat pemerintah RI yang membubuhkan tanda tangannya adalah Menko Kesra Jusuf Kalla, Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri Da'i Bachtiar, Gubernur Sulawesi Selatan, HZB Palaguna, Gubernur Maluku, Saleh Latuconsina.