Jelaskan Latar belakang dari Referendum Hari Republika Srpska

Sejak deklarasi Republika Srpska (dahulu Republik Serbia di Bosnia dan Herzegovina) pada tanggal 9 Januari 1992, hari nasional selalu dirayakan pada tanggal tersebut. Pada tanggal 26 November 2015, Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina memutuskan Hari Nasional RS yang diadakan pada tanggal 9 Januari inkonstitusional, karena dianggap diskriminatif terhadap etnis non-Serbia.  Tanggal tersebut juga bertepatan dengan hari raya Santo Stefanus (yang juga merupakan santo pelindung RS) dalam tradisi Ortodoks, serta pendirian Republika Srpska pada tahun 1992. Pengadilan memberikan waktu enam bulan kepada RS untuk menetapkan hari libur di tanggal yang berbeda.

Otoritas RS bereaksi dengan menggugat keputusan Mahkamah Konstitusi BiH dan menyerukan amandemen konstitusi dalam 120 hari untuk menyingkirkan hakim-hakim yang duduk di Mahkamah, sambil menyerukan referendum untuk mengetahui apakah warga RS mendukung keputusan MK atau tidak. Pimpinan oposisi RS juga bergabung dengan Presiden RS Milorad Dodik dalam pengajuan gugatan atas putusan Mahkamah Konstitusi BiH.

Pada 9 Januari 2016 otoritas Republika Srpska merayakan hari libur "inkonstitusional", tak peduli dengan keputusan Mahkamah. Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vučić juga menghadiri acara tersebut.  Anggota parlemen RS dari etnis Kroasia juga mendukung referendum Hari RS.

Majelis Nasional Republika Srpska mengeluarkan resolusi tentang referendum pada 15 Juli 2016, dengan dukungan dari semua partai etnis Serbia serta boikot dari anggota parlemen etnis Bosniak. Dewan Perlindungan Kepentingan Nasional Mahkamah Konstitusi Republika Srpska di Banja Luka menyatakan keputusan itu tidak akan membahayakan "kepentingan nasional" Bosniak, sehingga tidak mungkin mereka memvetonya. Dodik memastikan referendum akan digelar pada 25 September, satu pekan sebelum pemilihan kepala daerah.