Saya mau tau Reaksi dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Ketua Indonesian Feminist Lawyer Clubs (IFLC) Nur Setia Alam Prawiranegara mengatakan pembahasan RUU ini terhambat "karena RUU ini bukan menghasilkan uang banyak. Beda dengan RUU pemilu yang mungkin perputaran uangnya jelas." Selain itu, Anggota DPR Komisi VIII Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengakui belum adanya kesepahaman tentang RUU PKS antara legislator dan pengusung RUU PKS. Menurut Saras, sebagian pihak menganggap RUU PKS adalah peraturan yang membenarkan adanya lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), serta ada pula yang menganggap bahwa RUU ini adalah titipan asing, meskipun perancang dan pengusung RUU ini adalah Komnas Perempuan dan FPL yang tidak lain adalah para pendamping korban kekerasan di Indonesia.

Sebuah petisi di Change.org untuk mendesak DPR dan pemerintah untuk membahas RUU PKS telah ditandatangani oleh lebih dari 50 ribu netizen pada tanggal 6 Mei 2016. Pada tanggal 8 Desember 2018, masyarakat dari berbagai aliansi melakukan pawai akbar yang menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU PKS. Tagar #sahkanruupks sempat menjadi kiriman terpopuler di Twitter. Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan, Anita Dhewy, mengganggap pengesahan RUU PKS sudah mendesak, terutama setelah korban-korban pelecehan seksual di Indonesia berani bersuara setelah munculnya gerakan Me Too.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus dipertimbangkan DPR, seperti hal pemeriksaan yang harus dikoordinasikan dengan polisi, penggunaan judul “Penghapusan Kekerasan Seksual” yang dapat memunculkan beragam tafsir, penggunaaan kata hasrat seksual yang bisa diartikan sebagai hasrat antara sesama jenis. Menurutnya, aturan yang ada saat ini sudah cukup untuk menangani tindakan kekerasan seksual.

Dalam serangkaian unjuk rasa dan kerusuhan yang terjadi di Indonesia pada bulan September 2019 oleh mahasiswa, pelajar, dan jurnalis Indonesia, salah satu tuntutan demonstran adalah segera mengesahkan RUU PKS. Selama unjuk rasa undang-undang sapu jagat Indonesia pada Juli 2020, pendemo juga menuntut pengesahan RUU PKS.