Jelaskan Negara dari Krisis pemerintahan Bolivia 2019

– Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menuturkan, pihaknya terus memantau situasi di Bolivia pasca mundurnya Evo Morales dari kursi presiden negara itu. AS, papar pejabat itu, berharap sipil masih memegang kekuasaan di Bolivia.

– Pemerintah petahana Argentina yang sedang menjabat menyerukan "semua pihak untuk berbicara dalam rangka memulihkan perdamaian".

Presiden yang sedang menjabat Mauricio Macri mengatakan bahwa pemilu baru akan membantu Bolivia menemukan jalan keluar mengatasi krisis yang damai.

Anggota Juntos por el Cambio, koalisi politik yang saat ini memerintah negara itu, sangat berbeda dalam tanggapan mereka, yang beranggapan dari penolakan kudeta hingga pembenaran atas intervensi pasukan keamanan.

Presiden terpilih Alberto Fernández, serta wakil presiden terpilih dan mantan presiden Argentina Cristina Fernández de Kirchner, keduanya mengutuk apa yang mereka sebut kudeta dan menyatakan bahwa "proses demokrasi harus dihormati".

– Presiden Jair Bolsonaro menyebut situasi itu sebagai "pelajaran bagi semua orang" dan "kemenangan untuk demokrasi".

Mantan Presiden dan pemimpin oposisi Luiz Inácio Lula da Silva mengutuk pernyataan Presiden Brasil itu, menyebut situasi itu sebagai 'kudeta' dan menyatakan bahwa "sangat disesalkan bahwa Amerika Latin memiliki elit yang tidak tahu bagaimana hidup dengan demokrasi dan inklusi sosial dari yang termiskin".

Mantan Presiden Dilma Rousseff menyatakan solidaritas untuk "Presiden sah" Morales dan menyebut krisis itu kudeta militer dan serangan hebat terhadap demokrasi Amerika Latin.

- Pemerintah Chili menyatakan keprihatinannya atas "proses pemilihan yang terputus" dan menyerukan "solusi damai dan demokratis yang cepat dalam kerangka kerja konstitusi".

- Kementerian Luar Negeri Iran mengutuk "kudeta di Bolivia dan pergantian pemerintahan tanpa dasar hukum". Kementerian Luar Negeri juga menuduh Amerika Serikat mencampuri urusan dalam negeri Bolivia.

- Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland membuat pernyataan bahwa Kanada meminta aktor politik dan sosial Bolivia untuk "menahan diri dan menghindari kekerasan dan konfrontasi".

– Kementerian luar negeri Kolombia mengeluarkan pernyataan yang menyerukan "mobilisasi komunitas internasional untuk proses transisi yang damai".

– Menteri luar negeri Kuba Bruno Rodríguez Parrilla dan Presiden Miguel Díaz-Canel mengutuk apa yang mereka sebut kudeta di Bolivia.

– Menteri luar negeri Meksiko Marcelo Ebrard memandang pengunduran diri sebagai kudeta dan menawarkan Suaka politik kepada Morales.

– Pemerintah Nikaragua dengan keras mengutuk situasi dan menggambarkannya sebagai kudeta terhadap Morales, yang menyatakan bahwa Nikaragua menolak "praktik fasis yang mengabaikan konstitusi, undang-undang, dan institusionalisme yang mengatur kehidupan demokrasi negara".

– Di hadapan Majelis Nasional Prancis, Amélie de Montchalin meminta "panggilan untuk tenang dan menahan diri pada semua otoritas transisi." dan mengatakan bahwa "hanya ada satu solusi: untuk mengatur secepat mungkin suatu proses demokrasi yang menciptakan kembali kepercayaan pada demokrasi ini yang harus kita lindungi, Kami ingin itu berdiri secepat mungkin. mengharapkan Uni Eropa untuk mengirim para ahli di lapangan, tentu saja kita harus berhenti berkonfrontasi antara berbagai komponen masyarakat Bolivia, Kami tidak menerima demonstrasi berakhir dengan kekerasan, kami berusaha untuk melindungi demokrasi di negara di mana pemilihan umum harus diadakan."

– Pemerintah Peru menyerukan "transisi ke perdamaian" dan pemilu baru di Bolivia.

– Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang menyerukan dialog antara kedua pihak, agar mereka "menyelesaikan perbedaan mereka secara damai dalam kerangka kerja dan konstitusi dan undang-undang", menambahkan bahwa Tiongkok berharap Bolivia dapat "memulihkan stabilitas sosial segera mungkin".

– Kementerian Luar Negeri Rusia mendesak semua kekuatan politik untuk "menunjukkan akal sehat" dan menuduh oposisi Bolivia "melepaskan gelombang kekerasan baru" di negara itu, menyebut peristiwa itu "kudeta yang terorganisir".

– Majelis Republik Portugal mengeluarkan resolusi yang menyatakan keprihatinan tentang situasi politik di Bolivia, dan menyerukan pemulihan "normalitas demokratis". Resolusi yang mengutuk atau memaafkan pengunduran diri Morales ditolak.

– Spanyol mengkritik peran polisi dan tentara Bolivia dalam pengunduran diri Morales, menyebutnya sebagai "intervensi" ilegal, yang menandai "kembalinya momen kelam dalam sejarah Amerika Latin di masa lalu". Lebih lanjut Spanyol mendesak banyak pihak untuk "mengatasi kekosongan kelembagaan" dan memastikan keamanan semua warga negara, perwakilan media, masyarakat sipil, serta Morales, kerabatnya dan anggota pemerintahannya.