Jelaskan Mubyarto dari Mazhab Bulaksumur

Ia merupakan ekonom Indonesia yang juga dikenal memopulerkan istilah Ekonomi Rakyat atau juga terkenal dengan sebutan Ekonomi Kerakyatan/Ekonomi Pancasila. Latar belakang pendidikan formalnya pernah ia tempuh di S1 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (1965), kemudian melanjutkan jenjang pendidikan S2 di Universitas Vanderbilt (1962), dan S3 di Universitas Iowa (1965), ia berhasil memperoleh gelar doktor dalam usia yang sangat muda yakni 27 tahun.

Istilah "Ekonomi Pancasila" sebenarnya pertama kali dicetuskan oleh ekonom Emil Salim sejak 1965 namun istilah ini kemudian lebih dekat ke Mubyarto karena keseriusannya dalam memperkaya dan mengembangkannya, berbeda dengan Emil Salim yang mempergunakan istilah tersebut dengan merujuk pada gagasan mengenai sistem perekonomian atau politik perekonomian yang berusaha memberikan pendasaran bagi langgengnya praktik ekonomi Orde Baru (karena ia salah satu anggota Mafia Berkeley), maka Mubyarto  menggunakannya sebagai sebentuk teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik yang dipergunakan Orde Baru sebagai dasar dalam menentukan kebijakan-kebijakan ekonomi. Kritik Mubyarto antara lain adalah bahwa ekonomi Neoklasik tidak mampu memberikan ide distribusi kekayaan secara merata yang konsekuensinya kontradiktif dengan ide keadilan sosial sebagai puncak tujuan bangsa.

Pemikirannya terkait masalah agraria banyak ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, ia menekankan bahwa aspek terpenting dari politik pertanian adalah menyangkut masalah agraria, baik dalam aspek kepemilikan, penggunaan, persewaan, maupun penguasaan atas tanah. Secara garis besar ia membedakan masalah pokok agraria menjadi dua yaitu masalah terkait hubungan antara penduduk dengan tanah (hubungan kepemilikan dan penggunaan) dan kemudian berkembang menjadi masalah hubungan antar-penduduk mengenai tanah (persewaan dan penguasaan), sehingga agenda reforma agraria harusnya diarahkan pada dua hal yakni; memberi tanah pada sebanyak mungkin petani yang tak bertanah; dan menciptakan syarat dan kondisi yang lebih baik bagi petani yang masih terpaksa mengerjakan tanah orang lain. Dapat dikatakan bahwa reforma agraria menurutnya harus dimaksudkan sebagai alat menolong penduduk miskin, reforma agraria juga jangan sampai selalu diartikan dengan redistribusi kepemilikan tanah seperti yang banyak digaungkan selama ini namun juga bangunan hukum serta sistem ekonomi yang harus sepenuhnya berpihak kepada masyarakat miskin.