Jelaskan Rekam jejak dari Kuntu Daud

Penanganan pandemi koronavirus di Maluku Utara

Sebagai Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu mengajak kepada seluruh pihak untuk bekerja sama dalam menangani pandemi koronavirus di Maluku Utara. Baginya, kerja sama antarlembaga seperti Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertambangan sangat diperlukan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait menurutnya harus mengambil peran dalam penanganan hal tersebut, salah satunya adalah membangun kerja sama dengan pihak perusahaan yang beroperasi di Maluku Utara. Bantuan bagi masyarakat terdampak menjadi salah satu hal terpenting untuk didahulukan. Ia meminta penanganan pandemi koronavirus ini dapat dilakukan dengan cepat dan tidak terlalu berbelit-belit mengingat berkaitan erat dengan masalah kemanusiaan. Pada saat masa reses, Kuntu mengunjungi Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wilayah konstituennya. Ia menyerahkan paket sembako sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak pandemi koronavirus di 10 desa yang tersebar dalam 3 kecamatan. Kuntu meminta kepada masyarakat untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan dengan gaya hidup sehat dan mematuhi aturan pembatasan sosial. Ia juga mengingatkan kepada Pemprov Maluku Utara untuk memastikan bantuan dari pemerintah diterima oleh masyarakat terdampak dan tepat sasaran. Kuntu kemudian menjadi Ketua Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Maluku Utara yang diketuai oleh Ishak Naser dari Partai NasDem. Pansus DPRD tersebut memakan anggaran yang cukup fantastis, yaitu sekitar tiga miliar rupiah. Satu dari enam rekomendasi pansus kemudian menimbulkan kontroversi ditengah masyarakat, yaitu perihal penutupan pasar sebagai tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran koronavirus di Maluku Utara Dalam beberapa rapat pembahasan, Kuntu sempat mengusulkan untuk penutupan akses masuk dan keluar Maluku Utara, namun usul tersebut ditolak oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.