Jabarkan Riwayat karier dan pendidikan dari Didik Suhardi

Didik masuk ke lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (waktu itu bernama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) tahun 1982 sebagai tenaga honorer. Tahun 1983, dirinya diterima sebagai CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan ditempatkan di Depdiknas sebagai staf di Subdirektorat Monitor dan Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Direktorat Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Setelah diangkat menjadi PNS, Didik melanjutkan pendidikannya di Jurusan Hukum Keperdataan Universitas Islam Jakarta. Kuliah sarjananya ini diselesaikan tahun 1987. Dua tahun setelah lulus, Didik menempati posisi baru, sebagai pembantu pimpinan di direktorat yang sama. Saat menempati posisi ini (1994), dirinya menyelesaikan program pascasarjana di Curtin University of Technology, Perth. Tahun 1995 sampai dengan 1997, dua kali berganti jabatan, yaitu sebagai Kasubag Kepegawaian Pendidikan Menengah Umum Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen (1995-1996) dan Kasi Monitor Pembaharuan Pendidikan Menengah Umum Direktorat Dikmenum, Ditjen Dikdasmen (1996-1997).

Tahun 1998, Didik menyelesaikan studi magister di Universitas Gadjah Mada dalam bidang administrasi publik. Pada tahun yang sama hingga 2000, dirinya menjadi Kasi Monitor SMA, Subdit Monitor dan Penyesuaian Pelaksanaan Teknis Direktorat Dikmenum. Tiga tahun setelah jabatan ini, Didik menjadi Kasubdit Program dan Kerja Sama Antarlembaga Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Dikdas (2003-2008) dan Kasubdit Program Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Dikdas (2008).

Menjadi direktur dan sekretaris jenderal

Dedikasinya selama dua puluh enam tahun berkarier, mengantarkan Didik menduduki posisi pimpinan di Kemdikbud, yaitu sebagai Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Ditjen Mandikdasmen Depdiknas (2008-2015). Pada waktu itu, posisi Direktur Jenderal Mandikdasmen dijabat oleh Prof. Suyanto, Ph.D. Saat masih menempati posisi ini, Didik pun menyelesaikan program doktor dalam bidang manajemen di RMIT University, Melbourne (2010). Tahun 2015, lelaki kelahiran Nganjuk ini mengikuti seleksi calon pimpinan eselon 1. Dia dinyatakan lulus dalam proses yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Erry Riyana Hardjapamekas. Lalu, dilantik oleh Mendikbud Anies Baswedan sebagai sekretaris jenderal 17 Juni 2015.

Didik menjadi sekretaris jenderal di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama tiga periode kepemimpinan, mulai Anies Baswedan, Muhadjir Effendy, hingga Nadiem Makarim. Tanggal 16 Desember 2019, Didik menyerahkan jabatannya kepada Prof. Ainun Naim, Ph.D. yang semula menjabat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (sekarang bernama Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia). Sebelum di Kemenristekdikti, Ainum Naim sudah pernah menjabat Sekjen Kemdikbud RI hingga posisinya digantikan Didik Suhardi.

Menjadi staf ahli di Kemenko PMK

Sejak 17 Juli 2020, Didik Suhardi diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Pengangkatan ini tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Turut merancang PPK dan zonasi sekolah

Ketika Didik menjabat sekretaris jenderal, tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menggagas program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Program ini sempat menimbulkan pro-kontra karena diartikan sebagai program full day school oleh masyarakat. Padahal, yang sesungguhnya terjadi, sekolah dibebaskan merancang sendiri waktu belajarnya dalam rangka menyukseskan program PPK ini. Sekolah diizinkan memilih akan menerapkan lima hari belajar atau enam hari belajar. Terkait program full day school itu sendiri, menurut Didik, bukan hal yang baru karena sudah lama diterapkan di tiga belas ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Sekolah diizinkan jika ingin menerapkan full day school jika dipandang bisa menyukseskan Program Penguatan Karakter.

Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menghadirkan program zonasi sekolah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Program ini menimbulkan penentangan dari masyarakat yang tidak berhasil masuk ke sekolah favorit. Kelompok ini menilai kuota untuk jalur prestasi sangat sedikit sehingga mereka kesulitan mengaksesnya. Di lain pihak, banyak pula masyarakat yang mendukung program zonasi sekolah ini. Kelompok ini menilai, sebagaimana dijelaskan oleh Kemdikbud RI, semangat utama dari program zonasi adalah untuk menyamakan kualitas pendidikan di Indonesia. Target jangka panjang dari program ini adalah agar sekolah memiliki kualitas yang sama. Jadi, tidak akan ada lagi istilah sekolah favorit atau tidak favorit. Masyarakat usia sekolah bisa belajar di sekolah-sekolah berkualitas yang lokasinya dekat dengan tempat tinggal masing-masing. Dengan adanya beberapa masukan, program zonasi dibenahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengubah presentasi jumlah siswa yang diterima dengan jalur zona atau prestasi.