Krisis politik Malaysia 2020–2022 itu apa sih?

Krisis politik Malaysia 2020–2022, juga dikenal dengan Langkah Sheraton, adalah krisis politik yang sedang berlangsung di Malaysia yang telah menyebabkan pengunduran diri Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh dan penunjukan Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri kedelapan. Krisis ini juga menyebabkan tumbangnya pemerintahan koalisi petahana Pakatan Harapan (PH) yang telah memerintah selama 22 bulan selepas kemenangan mereka dalam pemilihan umum Malaysia tahun 2018. Krisis politik ini berjaya dihentikan melalui Pemilihan umum Malaysia 2022 dengan kejayaan Pakatan Harapan sebagai kerusi terbanyak menang pada pemilihan umum tersebut iaitu 83 kerusi. Krisis politik ini berakhir dengan menyaksikan angkat sumpah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia.

Krisis dimulai ketika beberapa partai politik berkonvensi dan mencoba membentuk pemerintahan baru dengan mengklaim kursi mayoritas di Dewan Rakyat, majelis rendah Parlemen Malaysia, tanpa melalui pemilihan. Hal itu dicapai melalui penarikan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) dari koalisi Pakatan Harapan dan melalui dukungan beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang meninggalkan partai. Akibat manuver politik ini, Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengundurkan diri.

Yang di-Pertuan Agong Malaysia, Abdullah dari Pahang, kemudian bertemu dengan semua anggota parlemen dan pemimpin partai politik untuk menentukan calon perdana menteri baru yang memiliki dukungan mayoritas. Ia akhirnya menunjuk Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Muhyiddin Yassin, sebagai perdana menteri. Muhyiddin mengumumkan bahwa pemerintah koalisinya akan disebut Perikatan Nasional.

Dua negara bagian, Johor dan Melaka, juga mengalami perubahan dalam pemerintahan ketika perikatan memperoleh suara mayoritas dalam dewan undangan negeri.

Pada akhir 2020 dan awal 2021, Perikatan Nasional kehilangan mayoritas sederhana di pemerintahan dengan 109 anggota parlemen di pihaknya dari 220 anggota. Tiga anggota parlemen UMNO Tengku Razaleigh Hamzah, Ahmad Jazlan Yaakub, dan Mohamed Nazri Abdul Aziz telah menarik dukungan bagi pemerintah.

Latar belakang dan tokoh kunci

Semua peristiwa mengacu kepada Waktu Standar Malaysia.

Pakatan Harapan (PH) adalah koalisi empat partai politik yang terdiri dari Partai Aksi Demokratis (PAD), Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Amanah Negara (PAN), dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) memenangi pemilihan umum Malaysia 2018 melawan Barisan Nasional yang telah berkuasa di pemerintah federal selama 60 tahun. Ketua PPBM dan Presiden PH Mahathir Mohamad terpilih sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, sehingga ia menjadi perdana menteri tertua di dunia pada usia 92 tahun. Ia pernah menjabat sebagai perdana menteri keempat sejak 1981 hingga 2003 ketika masih menyertai UMNO, sebuah partai koalisi Barisan Nasional. Dia meninggalkan UMNO pada tahun 2016 dan mendirikan PPBM untuk menentang perdana menteri keenam Najib Razak yang telah berulang kali didesak mengundurkan diri setelah skandal 1MDB.

Mahathir berdamai dengan mantan saingan politiknya yaitu Presiden PKR Anwar Ibrahim bagi memenangi pemilihan. Anwar sebelumnya adalah wakil perdana menteri Mahathir sejak 1993 hingga 1998 sebelum ia diberhentikan dan dipenjara sejak 1998 hingga 2004 dengan tuduhan korupsi. Ia selanjutnya kembali dipenjara pada tahun 2014 dengan tuduhan sodomi sebelum menerima pengampunan kerajaan pada tahun 2018 dari Yang di-Pertuan Agong ke-15 Muhammad V dari Kelantan. Mahathir telah berjanji untuk menyerahkan posisi perdana menteri kepada Anwar dalam waktu dua tahun. Mahathir mengundurkan diri dari jabatannya pada 24 Februari 2020.

Mohamed Azmin Ali adalah wakil presiden PKR dan sebelumnya menjabat sebagai sekretaris pribadi Anwar dari 1993 hingga 1998. Ia diperkenalkan kepada Anwar oleh Mahathir dan dianggap sebagai putra angkat yang terakhir. Lalu meninggalkan UMNO Mahathir demi PKR Anwar (kemudian disebut Partai Keadilan Nasional) setelah dipenjara pertama oleh Anwar. ditunjuk oleh Sultan Selangor, Sharafuddin dari Selangor atas istri Anwar, Wan Azizah Wan Ismail, sebagai Menteri Besar Selangor dalam sebuah manuver politik yang sangat kontroversial. berdamai dengan Mahathir setelah pemilihan umum 2018, sehingga melepaskan posisinya sebagai Menteri Besar untuk bergabung dengan kabinet Mahathir sebagai Menteri Urusan Ekonomi. Hubungan Azmin dengan Anwar kemudian memburuk manakala Azmin dituduh menjegal Anwar dari jabatan perdana menteri, yang berpuncak kepada pernyataan tidak jelas Anwar mengenai pengkhianatan dalam pidato kebijakannya di kongres nasional tahunan PKR pada bulan Desember 2019 yang diyakini ditujukan kepada Azmin. Mahathir sendiri menyebut Azmin juga ingin menjadi perdana menteri, dengan upaya membujuk 9 anggota parlemen PKR untuk memihak kepada dirinya sudah dilakukan sejak lama.

Muhyiddin Yassin adalah presiden dan anggota pendiri Partai Pribumi Bersatu Malaysia. Ia adalah wakil presiden UMNO dan sebelumnya menjabat sebagai wakil perdana menteri dari 2009 hingga 2015 di bawah perdana menteri keenam, Najib Razak.  Ia dipecat dari posisinya setelah ia mengkritik Najib karena keterlibatannya dalam skandal 1MDB dan akhirnya dikeluarkan dari partai pada 2016. Pada September 2016, Mahathir sempat menyebut Muhyiddin sebagai pilihan utama bagi perdana menteri, tetapi Tan Kok Wai menyebut Anwar tetap menjadi pilihan utama sebagai perdana menteri. Ia kembali ke kabinet setelah pemilihan umum 2018 dan menjadi Menteri Dalam Negeri. Ia diangkat sebagai perdana menteri kedelapan Malaysia seminggu setelah pengunduran diri Mahathir.

Yang di-Pertuan Agong, juga kadang-kadang disebut sebagai Raja Malaysia, adalah raja konstitusional Malaysia dan posisinya digilir di antara sembilan penguasa Melayu setiap lima tahun. memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini memegang dukungan mayoritas dari anggota parlemen, sesuai dengan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini dan ke-16 adalah Abdullah dari Pahang yang naik tahta pada Januari 2019. Ia memiliki hak prerogatif untuk menunjuk perdana menteri berdasarkan siapa yang ia yakini mendapat dukungan mayoritas dari anggota parlemen berdasarkan Pasal 43 Konstitusi Malaysia. Yang di-Pertuan Agong saat ini adalah Abdullah dari Pahang yang naik takhta pada Januari 2019.