Jabarkan 4.      Desentralisasi dari Sejarah ekonomi Tiongkok (1949–sekarang)

Selain perusahaan diberikan kekuatan yang lebih besar begitu pula dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberi otonomi untuk mengontrol perekonomian di daerahnya masing-masing dengan membuat kebijakan terkait investasi asing dan ekspor maupun impor.

5.      Industri Ringan dan Industri Berat

Restrukturisasi juga dilakukan kepada industri ringan yang diberikan porsi hukum sama dengan industri berat. Investasi di sektor industri ringan diberikan porsi yang seimbang dengan sektor industri berat. Hal ini dilakukan sebagai usaha agar dapat mendorong pertumbuhan industri ringan yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat juga sebagai upaya efisiensi energi dimana industri ringan hanya mengonsumsi sedikit energi.

Cina mengalami inflasi yang cukup pada akhir tahun 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Inflasi ini dipicu oleh mekanisme pasar yang tidak memadai. Perusahaan terus meningkatkan produksi industri terlalu jauh sehingga terjadi masalah ketidakseimbangan dalam pasar. Masalah ekonomi diperparah dengan sektor BUMN yang semakin turun. BUMN sendiri menyerap 60% dari investasi nasional namun BUMN masih belum mampu meningkatkan pendapatan. Akibat penurunan pendapatan, BUMN tidak mampu memenuhi kewajiban seperti pembayaran gaji. Pemerintah pada akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk memaksa BUMN menjadi lebih berorientasi pada pasar tanpa harus menggantungkan ekspektasi pada negara. Pada akhir tahun 1990-an, pemerintah mengubah BUMN besar untuk memegang saham atau berbentuk swasta dan menekankan pada sistem kepemilikan campuran. Hal ini dilakukan untuk menarik investor asing dalam upaya menghadapi persaingan pasar.

Pada 1 Juli 2001 ketika Jiang Zemin menyambut pengusaha swasta untuk bergabung dengan partai. Perubahan kebijakan juga telah diperkenalkan untuk mendorong sektor ini. Lebih banyak lisensi ekspor telah diberikan kepada perusahaan swasta, memungkinkan mereka untuk memperoleh valuta asing. Pada tahun 2002 Komisi Pembangunan dan Perencanaan Negara menghapus sejumlah pembatasan investasi oleh perusahaan swasta. Namun perusahaan sering melihat reformasi sebagai undangan untuk mengembangkan monopoli yang bergantung pada koneksi politik untuk memastikan akses istimewa ke pendanaan. Selain itu, banyak dari perusahaan besar yang benar-benar menguntungkan dipaksa untuk mengambil perusahaan kecil yang akan bangkrut tanpa perlindungan tersebut.