Jabarkan Penyiksaan wanita dari Tes keperawanan

Pasukan militer Mesir melakukan tes keperawanan terhadap wanita yang ditahan selama revolusi Mesir 2011. Setelah Amnesti Internasional memprotes pemerintah Mesir pada Maret 2011, pemerintah mengklaim bahwa tes dilakukan secara berurutan untuk membantah klaim bahwa perempuan tersebut telah diperkosa selama dalam tahanan. Amnesty International menggambarkan tes keperawanan sebagai "tidak kurang dari penyiksaan". Tes keperawanan dilakukan oleh militer tentang tahanan dilarang di Mesir pada 27 Desember 2011, tetapi pada Maret 2012, dokter yang melakukan tes dibebaskan dari semua tuduhan. Samira Ibrahim, wanita Mesir yang mengajukan gugatan terhadap pemerintah yang memprakarsai diskusi publik tentang penggunaan tes keperawanan, mengatakan dalam menanggapi pembebasan dokter: tubuh tidak boleh digunakan sebagai alat untuk intimidasi, dan tidak seorang pun boleh dilanggar martabatnya."

Sebelum tahun 1980-an, tes keperawanan juga digunakan pada wanita yang memasuki Britania Raya dengan apa yang populer disebut visa tunangan, ketika mereka mengatakan bahwa mereka bermigrasi untuk menikahi tunangan mereka yang sudah tinggal di negara tersebut.

Pemerintah Inggris berargumen bahwa jika wanita tersebut masih perawan, kemungkinan besar mereka akan mengatakan yang sebenarnya tentang alasan mereka berimigrasi ke negara tersebut.< ref name=ppg/> Pada bulan Januari 1979, seorang wanita diminta oleh petugas imigrasi Inggris untuk menjalani tes keperawanan ketika dia tiba di London mengklaim bahwa dia ada di sana untuk menikah. Kunjungan semacam itu tidak memerlukan visa, tetapi sebagai bukti dari bona fides, dia diminta untuk mengikuti ujian. Praktik ini diungkapkan oleh  The Guardian pada tahun 1979 dan kebijakan tersebut segera diubah.

Tes keperawanan di Indonesia untuk pelamar wanita untuk militer dan polisi telah dipraktekkan sejak tahun 1965 dan dilakukan selama pemeriksaan kesehatan. Sebuah pengumuman dibuat pada bulan Agustus 2013 di Prabumulih kabupaten, Sumatera Selatan, Indonesia, oleh kepala pendidikan setempat Muhammad Rasyid, bahwa remaja putri yang bersekolah di sekolah menengah atas akan diberikan kewajiban tahunan tes keperawanan, mulai tahun 2014.