Jelaskan Tanggapan pemerintah dari Masalah lingkungan hidup di Bangladesh

Dalam sebuah studi tentang tanggapan populer terhadap perubahan iklim, Bahauddin et al. menemukan bahwa banyak warga telah mendengar tentang perubahan iklim, tetapi sering berpikir itu hanya berarti gejala perubahan iklim (yaitu banjir, badai, kekeringan). Kemungkinan responden memperhatikan dampak perubahan iklim tampaknya tergantung pada apakah mata pencaharian orang tersebut sensitif terhadap iklim atau tidak. Banyak responden percaya bahwa "program jaring pengaman" pemerintah dapat menjadi solusi yang memungkinkan untuk perubahan iklim.

Menanggapi masalah lingkungan yang dihadapi negara tersebut, pemerintah Bangladesh membentuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan (KLHK) pada tahun 1989, yang menangani masalah ini dan mempertimbangkan peran perubahan iklim dalam pembangunan negara tersebut. KLHK mengawasi Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kehutanan, yang menegakkan hukum lingkungan dan melindungi keanekaragaman hayati alami di negara tersebut masing-masing. Dalam studi Bahauddin, mereka berkeliling banyak warga tidak mengetahui adanya rencana, pemerintah atau non-pemerintah, untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Ada juga upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah terkait perubahan iklim. Sebagai contoh, beberapa pemerintah daerah telah berinvestasi di tempat penampungan untuk mengurangi kematian terkait topan. Persepsi masyarakat tentang dampak salinitas terhadap pohon dan tanaman pertanian di wilayah pesisir Bangladesh menunjukkan salinitas secara negatif mempengaruhi pertumbuhan spesies tanaman.