Kamu bisa jelasin ke aku soal Pendanaan Iklim Umum Uni Eropa?

Uni Eropa yang didirikan januari 1958 oleh 6 negara yaitu Belgia, Perancis, Belanda, Italia, Luxembourge, dan Jerman Barat. Kemudian diikuti Inggris , Denmark, dan Irlandia tahun 1973, Yunani tahun 1981, Spanyol dan Portugis tahun 1986, dan terakhir tanggal 1 januari 1995 Finlandia, Swedia, dan Austria. Sampai hari ini ada 15 negara yang tergabung dalam EU. Pada awal tahun 1987, 12 negara anggota Uni Eropa membuat pasar tunggal untuk barang, jasa, dan modal, yang baru dapat diselesaikan tahun 1992 dengan menghasilkan 282 peraturan sehubungan dengan pasar tunggal eropa. Sekarang, berdasarkan survei oleh Boddewyn and Grosse ditemukan adanya pertumbuhan standardisasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan USA di Uni Eropa menyangkut perbedaan antara negara Uni Eropa baik di bidang selera, kebiasaaan, peraturan pemerintahan untuk barang konsumsi dan barang Industri. Temuan ini mendorong Uni Eropa membuat harmonisasi dalam segala bidang. Terakhir yang dilakukan adalah pembentukan Economic and Monetary Union (EMU) termasuk pembentukan European Central Bank  dan mata uang tunggal eropa (EURO).

Uni Eropa menginginkan negara yang merdeka dalam suatu negara seperti negara Federasi dengan derajat yang berbeda.  Penyatuan mata uang Eropa menjadi euro diikuti oleh 12 negara EU, kecuali Inggris (United Kingdom), Swedia dan Finlandia. Ke 12 negara yang menyatukan uangnya menjadi euro disebut euro zone. Dalam masa yang akan datang negara-negara yang tergabung dalam Uni eropa akan bertambah 10 negara yaitu Hungaria (referendum 12 April 2003), Slovakia (referendum 7 Juni 2003), Polandia (jajak pendapat 8 Juni 2003), Republik Ceko/ czech (referendum 15-16 Juni 2003), Slovenia (referendum Januari 2003), Lithuania (referendum Mei 2003), Malta (referendum awal 2003), Siprus (pemungutan suara 30 Maret 2003), Estonia (referendum 14 September 2003), dan Latvia (referendum 20 September 2003).

Iklim merupakan hal penting yang diperhatikan oleh Uni Eropa. Hal tersebut tampak bahwa dalam pertemuan KTT Uni Eropa pembahasan khususnya adalah tentang pendanaan iklim. Uni Eropa tidak hanya memerhatikan pendanaan negara-negara anggota saja tetapi juga memerhatikan perubahan iklim pada negara-negara non anggota.

Pengelolaan Bantuan Pembangunan Uni Eropa

Negara-negara berkembang memiliki tanggung jawab utama atas pembangunan di negara mereka. Negara-negara maju juga mempunyai sebuah tanggung jawab. Uni Eropa, baik pada tingkat Negara Anggota maupun tingkat Eropa, berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab-tanggung jawabnya. Dengan bekerja bersama, Uni Eropa merupakan sebuah kekuatan penting untuk menimbulkan perubahan positif. Uni Eropa menyediakan lebih dari separuh jumlah bantuan di seluruh dunia dan telah berkomitmen untuk meningkatkan bantuan jumlah tersebut, serta mutu dan efektivitasnya. Uni Eropa juga merupakan mitra ekonomi dan perdagangan yang terpenting bagi negara-negara berkembang, yang menawarkan keuntungan-keuntungan perdagangan khusus bagi negara-negara berkembang, terutama bagi negara-negara yang paling terbelakang (LDC). Kerjasama pembangunan adalah sebuah kompetensi yang dimiliki bersama antara Komisi Eropa dan Negara-Negara Anggota1. Kebijakan Komisi Eropa dalam bidang kerjasama pembangunan melengkapi kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Negara-Negara Anggota Uni Eropa.

Berdasarkan prinsip kompetensi bersama tersebut, Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) Uni Eropa disalurkan melalui atau dikelola oleh Komisi Eropa dan Delegasinya atau secara langsung oleh setiap Negara Anggota beserta kedutaan yang bersangkutan. Portofolio ODA Uni Eropa terdiri dari hibah, sedangkan portofolio Negara Anggota terdiri dari hibah dan pinjaman lunak. Tergantung pada tujuannya, bantuan dapat ditujukan kepada instansi-instansi pemerintah atau masyarakat madani.

Pada umumnya, kebijakan Kerjasama Pembangunan Negara-Negara Anggota Uni Eropa merupakan bagian dari kebijakan luar negeri mereka dan dengan demikian kerjasama pembangunan ditangani oleh Departemen Luar Negeri dan Kedutaan mereka. Namun demikian, dalam beberapa kasus, seperti Jerman, Swedia dan Inggris, kerjasama pembangunan dikelola secara keseluruhan oleh instansi-instansi khusus: Departemen Pembangunan Internasional (DFID) Inggris, Badan Pembangunan Internasional Swedia (Sida), Kementrian Federal untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (BMZ) Jerman, dengan berbagai instansi pelaksana seperti Bank Pembangunan Jerman (KfW) dan Kerjasama Tehnis Jerman (GTZ). Delegasi-delegasi Komisi Eropa merupakan perpanjangan tangan Komisi Eropa di negara-negara setempat dan bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan-kegiatan kerjasama Uni Eropa di negara-negara non-Uni Eropa. Delegasi Komisi Eropa bersama dengan Kepresidenan Uni Eropa memegang peran utama dalam koordinasi secara keseluruhan atas kegiatan-kegiatan pembangunan dengan Negara-Negara Anggota.