Tolong jelaskan mengenai Pembacaan putusan dari Siddiq v. Das

Lima hakim Mahkamah Agung dengan suara bulat mengumumkan putusannya pada 9 November 2019. Putusannya adalah sebagai berikut:

Mahkamah memerintahkan Pemerintah India untuk membuat suatu kepercayaan untuk membangun sebuah kuil dan Dewan Pengawas dalam waktu tiga bulan. Tanah yang disengketakan akan dimiliki oleh Pemerintah India dan kemudian ditransfer ke kelompok tersebut setelah pembentukannya.

Mahkamah memerintahkan seluruh tanah yang dipersengketakan seluas 2,77 hektar dialokasikan untuk pembangunan sebuah kuil Hindu sementara sebidang tanah seluas 5 hektar dialokasikan untuk Dewan Wakaf Sunni untuk pembangunan masjid di Ayodhya.

Mahkamah memutuskan bahwa pembagian tanah yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Allahabad pada 2010 tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Mahkamah memutuskan bahwa Pembongkaran Masjid Babri pada 1992 dan penodaan Masjid Babri tahun 1949 adalah ilegal dan tidak sah.

Mahkamah berpandangan bahwa bukti arkeologis dari Survei Arkeologi India menunjukkan bahwa Masjid Babri dibangun di atas struktur Hindu. Namun, dikatakan bahwa bukti itu tidak dapat menentukan apakah sebuah kuil dihancurkan untuk membangun masjid.

Mahkamah mengatakan bahwa partai-partai Muslim, termasuk Dewan Wakaf Sunni Uttar Pradesh, gagal membangun kepemilikan eksklusif atas tanah yang disengketakan. Dikatakan bahwa pihak-pihak Hindu memberikan bukti yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa umat Hindu telah bersembahyang terus menerus di dalam masjid dengan mempercayainya ke tempat kelahiran dewa Hindu Rama.

Mahkamah memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Nirmohi Akhara tidak dapat dipertahankan dan tidak memiliki hak Shebait. Namun, pengadilan memutuskan bahwa Nirmohi Akhara harus diberikan perwakilan yang sesuai dalam Dewan Pengawas yang akan dibuat oleh Pemerintah India.

Mahkamah menolak klaim yang dibuat oleh Dewan Wakaf Syiah terhadap Dewan Wakaf Sunni mengenai status kepemilikan Masjid Babri. Hakim mengatakan klaim tersebut tidak beralasan menurut hukum.