Jelaskan Kebijakan Indonesia dari Penghapusan bertahap bahan bakar fosil

Indonesia merupakan negara keenam penghasil emisi dunia. Indonesia berkomitmen menurunkan emisi sebesar 29 persen di bawah ambang batas secara mandiri dan 41 persen dengan bantuan internasional dalam beberapa sektor antara lain energi yang melingkupi pembangkit dan transportasi, proses industri, product use dan waste, serta land-use change and forestry (LULUCF) hingga tahun 2030. Penurunan emisi tersebut, dilakukan dengan mengambil langkah di bidang energi berupa pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. Selain itu, Indonesia juga punya target peningkatan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23 persen dari konsumsi energi nasional hingga 2025.

Kebijakan sektor energi di Indonesia juga dipengaruhi oleh isu perubahan iklim. Berkaitan dengan langkah mitigasi perubahan iklim, Presiden menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi GRK sebesar 29 persen dengan pendanaan domestik dan akan ditingkatkan menjadi 41 persen dengan bantuan dana luar negeri dari skenario business as usual(BAU), pada tahun 2020. Sektor energi merupakan salah satu dari sembilan sektor utama yang menjadi sasaran penurunan GRK. Penurunan GRK dari sektor energi diharapkan menyumbang sekitar 5 persen dari target penurunan secara total. Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) sudah disusun, dan menjabarkan langkah-langkah untuk mencapai target tersebut. RAN-GRK sektor energi secara umum meliputi dua hal: mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan sumber energi baru danterbarukan, serta meningkatkan efisiensi energi.

Terhadap peningkatan EBT di Indonesia pemerintah membuat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang bertujuan mengurangi energi fosil dan mengejar target pemenuhan 23 persen EBT di Tanah Air. Saat ini pembangkit di Indonesia memiliki 65,8 ribu MW dari jumlah itu EBT baru mencapai 9 ribu MW atau sekitar 14 persen total pembangkit di Indonesia.

Niat Indonesia untuk mengurangi emisi tercermin dalam Intended Nationally Determined Controbution (INDC) merujuk Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang dihasilkan dalam Confrence of Parties (COP) 21 di Paris pada 2015.

Sementara itu di bidang otomotif pemerintah memaksa industri otomotif nasional meningkatkan populasi kendaraan rendah emisi guna menekan polusi udara di Indonesia. Target pun dicanangkan, di antaranya melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Dengan aturan itu, diharapkan 20 persen dari total penjualan kendaraan nasional ramah lingkungan.

Penghapusan bertahap bahan bakar fosil di Indonesia juga mengalami tantangan, target menurunkan emisi 29 persen secara mandiri dan dibantu 41 persen oleh internasional terancam dengan pembangunan 35 ribu MW tenaga listrik dari sejumlah PLTU batubara di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melakukan revisi terhadap project PLTU batubara yang terbilang sangat bertolak belakangan dengan Kesepakatan Paris yang ikut diratifikasi oleh Indonesia.