Jelaskan Masa 1952–1967 dari Parlemen Yunani

Setelah Perang Dunia II, pengembangan lembaga parlementer dilanjutkan pada tahun 1948 dan pada awal tahun 1950-an. Undang-Undang Dasar 1952 yang terdiri dari 114 pasal dan sebagian besar memiliki hubungan yang kuat dengan Undang-Undang Dasar 1864 dan 1911. Perubahannya adalah pelembagaan parlementerisme yang secara eksplisit dan konsolidasi untuk pertama kalinya terhadap hak suara perempuan, yang termasuk pula hak untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota parlemen. Pada bulan Februari 1963, kabinet pemerintahan Konstantinos Karamanlis mengajukan usulan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar secara ekstensif, namun usulan tersebut tidak pernah dilaksanakan karena hanya beberapa bulan setelah pengajuannya, kabinet pemerintahannya mengundurkan diri dan Parlemen dibubarkan.

Demokrasi presidensial parlementer, 1975–saat ini

Setelah tujuh tahun berkuasanya diktator militer, pada tanggal 8 Desember 1974, diadakannya referendum untuk menentukan bentuk pemerintahan. Dengan suara mayoritas sebesar 69,18%, rakyat Yunani memutuskan menentang bentuk monarki konstitusional dan menyetujui bentuk republik parlementer. Undang-Undang Dasar 1975 disusun dengan menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1952 dan 1927, serta rancangan proposal amendemen Undang-Undang Dasar tahun 1963, sementara banyak klausul juga didasarkan pada Undang-Undang Dasar Jerman Barat 1949 dan Undang-Undang Dasar Prancis 1958. Hal tersebut mencakup berbagai klausul tentang hak-hak individu dan sosial, sejalan dengan perkembangan masa tersebut, dan memperkenalkan demokrasi presidensial/parlementer, yaitu kepala negara (Presiden) tetap memiliki hak untuk campur tangan dalam politik.

Amendemen Undang-Undang Dasar 1986, 2001, dan 2008

Undang-Undang Dasar Yunani saat ini telah diamendemen sebanyak tiga kali, dengan amendemen pertama dilaksanakan pada tahun 1986, ketika tanggung jawab Presiden Republik dikurangi secara signifikan. Pada tahun 2001, terjadi amendemen yang sangat ekstensif dengan total 79 pasal yang diamendemen. Undang-Undang Dasar baru yang diamendemen memperkenalkan hak-hak individu baru, seperti perlindungan data genetik dan identitas atau perlindungan data pribadi dari pemrosesan elektronik, dan aturan baru transparansi dalam politik (tentang pembiayaan partai politik, pengeluaran pada masa pemilihan umum, hubungan pemilik media dengan Negara, dll). Hal tersebut bertujuan untuk memodernisasi fungsi parlemen, menopang desentralisasi, meningkatkan status Otoritas Independen yang mendasar sebagai lembaga Konstitusional, dan mengadopsi ketentuannya tentang diskualifikasi dan ketidaksesuaian anggota parlemen setelah mempertimbangkan kasus hukum Pengadilan Tinggi Khusus. Amendemen ketiga dilaksanakan pada tahun 2008 dan memperkenalkan beberapa reformasi dan amandemen. Amendemen tersebut juga memberikan kekuasaan untuk melanjutkan usulan jika prasyarat tertentu berlaku kepada Parlemen, untuk mengubah anggaran serta prosedur ad hoc bagi Parlemen untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.

Komposisi, pemilihan, dan masa jabatan