Jelaskan Situasi hukum dari Prostitusi di Vietnam

"Undang-undang tentang Pencegahan dan Memerangi Pekerja Seks"  2003 menyebutkan:

Pasal 4: Tindakan-tindakan dibawah ini sangat dilarang, yaitu:

4. Mengatur aktivitas pekerja seks;

8. Menyalahgunakan bisnis jasa untuk kegiatan prostitusi

9. Tindakan lain yang terkait kegiatan prostitusi seperti yang ditentukan oleh hukum

Pasal 23 - Penanganan terhadap pekerja seks

1. Pekerja seks harus, disesuaikan dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, akan dikenai sanksi administratif, diterapkan pendidikan terukur di communes, bangsal, atau kota atau dikirim ke tempat perawatan medis. Pekerja seks asing harus, disesuaikan dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, diberikan sanski administrastif dalam bentuk peringatan, denda dan/atau pengusiran

2. Pekerja seks yang menyadari bahwa mereka terinfeksi HIV, secara sengaja menyebarkan penyakit tersebut kepada orang lain harus diperiksa untuk diberikan hukuman pidana

Pasal 24 - Penanganan seseorang yang melakukan tindakan yang berhubungan dengan prostitusi

1. Kepada mereka yang melindungi kegiatan prostitusi, berkontribusi secara finansial untuk tujuan prostitusi, tergantung dengan sifat dan keseriusan pelanggarannya, dapat dihukum secara administratif atau diperiksa untuk diberikan hukuman pidana

2. Kepada mereka yang bertindak sebagai perantara kegiatan prostitusi, menampung pekerja seks, memaksa untuk bekerja sebagai pekerja seks, mengatur pekerja seks, memperdagangkan wanita dan/atau anak-anak untuk jasa aktivitas prostitusi dapat diperiksa untuk diberikan hukuman pidana

Akibat komplain mengenai pasal 23.1 yang melanggar hak dari pekerja seks, pada Juni 2012 "Hukum untuk Sanksi Administratif" memerintahkan pelepasan seluruh pekerja seks dan menggantinya "pendidikan kembali" dengan denda setara $25 dan $100. (sekitar 1.300 pekerja seks berada di "pusat rehabilitasi" pada Juli 2011 untuk "diobati dan dididik kembali").