Jelaskan Kebijakan Industri dari Sejarah ekonomi Tiongkok (1949–sekarang)

Dalam reformasi ekonomi di sektor industri, Cina mengambil langkah bertahap yang dinilai cukup besar dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi Cina. Reformasi industri juga menjadi tantangan besar bagi pemerintahan pusat mengingat bahwa dengan dilakukannya reformasi itu berarti melakukan perubahan sistem yang mendasar yang telah ditetapkan oleh elit politik PKC dengan kepentingan yang dibawa.

Pemerintah menilai reformasi perlu dilakukan karena adanya beberapa masalah yang timbul dan menjadi akar penyebab Cina tetap tertinggal perekonomiannya dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Korea Selatan dan Jepang. BUMN yang di anggap penting pada masa pemerintahan Mao Zedong nyatanya menjadi salah satu perusak aset bersih negara sedangkan perusahaan swasta yang jauh lebih produktif mengalami kekurangan modal serta sistem perekonomian yang terpusat cenderung menyampingkan sektor swasta. Dalam keputusan tentang reformasi struktur ekonomi pada Oktober 1984 mencatat bahwa dalam masalah ekonomi industri, cacat pada sektor ekonomi perkotaan secara serius menghambat perkembangan kekuatan produksi industri. Hal ini semakin menguatkan tekanan pada pemerintah untuk segara melakukan reformasi ekonomi khususnya dalam sektor industri.

Selain faktor dari dalam pemerintahan, reformasi juga dirasa perlu dilakukan karena adanya tekanan internasional bahwa China harus menyesuaikan kebijakannya yang berbasis pasar agar dapat bersaing dan bisa menghadapi risiko gesekan dengan WTO dan terutama Amerika Serikat. Sejak pertangahan tahun 1990-an dua reformasi diperkenalkan untuk mencoba mereformasi sektor industri. Yang pertama yaitu pembentukan sistem tanggung jawab manajerial perusahaan dengan diatur oleh pemerintah. Yang kedua adalah memperketat hambatan anggaran dengan mengendalikan pinjaman bank.