Jelaskan Bikameral dari Parlemen Kroasia

Pada saat pembentukan pertama, Parlemen Kroasia termasuk dalam bagian pemerintahan Kerajaan Slavonia. Parlemen ini didirikan pada tahun 1273 di kota Zagreb. Lalu pada tahun 1731, Kerajaan Kroasia, Dalmasia dan Slavonia membuat parlemen yang terpisah. Keanggotaan parlemen terbatas pada kaum aristokrat hingga pertengahan abad ke-19 Masehi. Parlemen Kroasia mengubah bentuk sistem pemerintahannya menjadi badan perwakilan pada tahun 1848. Pada tanggal 5 Juni 1948, diadakan pemilihan dan penetapan parlemen pertama warga negara di Kroasia. Kaum aristokrat tetap dimasukkan dalam keanggotaan parlemen. Sementara itu, sebanyak 192 wakil rakyat dipilih menjadi anggota tanpa memandang status sosial yang dimilikinya. Bersamaan dengan perubahan tersebut, bahasa Kroasia mulai digunakan dalam musyawarah formal parlemen. Sejak tahun 1847, bahasa Kroasia diresmikan sebagai bahasa formal dalam sidang Parlemen Kroasia.

Parlemen Kroasia sempat ditiadakan pada tahun 1918 akibat bergabungnya Kroasia di Kerajaan Serbia, Kroasia dan Slovenia. Parlemen Negara Kroasia diselenggarakan kembali di negara Kroasia yang merdeka pada tahun 1942. Dari tahun 1942 hingga tahun 1945, otoritas legislatif dan eksekutif dipegang oleh Dewan Anti-fasis Wilayah Pembebasan Nasional Kroasia. Sidang diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juli 1945 di Zagreb pada akhir Perang Dunia II dan nama parlemen diubah menjadi Parlemen Rakyat Republik Kroasia. Struktur Parlemen diganti beberapa kali selama periode Republik Federal Sosialis Yugoslavia. Pergantian struktur konstitusi terjadi pada tahun 1947, 1963 dan 1974.

Negara Kroasia pertama kali melaksanakan pemilihan umum demokratis multi partai pada tanggal 30 Mei 1990. Pemilihan umum tersebut menghasilkan Parlemen Kroasia pertama yang anggotanya berasal dari berbagai partai. Berdasarkan konstitusi baru yang ditetapkan pada bulan Desember tahun 1990, parlemen dibagi menjadi dua dewan, yaitu Dewan Deputi dan Dewan Negara. Dewan Deputi memiliki otoritas legislatif, dan Dewan Negara berperan sebagai penasehat dan pengaju hak veto suspensi. Sistem ini disebut dengan sistem Bikameral. Dalam sistem pemerintahan dua kamar atau bikameral, pemerintah menggunakan dua kelompok legislatif. Parlemen dua kamar adalah parlemen atau lembaga pembuat undang-undang yang terdiri atas dua kamar. Pembentukan sistem dua kamar dilakukan agar adanya distribusi tugas dan wewenang yang jelas serta merata di antara lembaga-lembaga negara.