Jabarkan Internasional dari Undang-Undang Kewarganegaraan India 2019

Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengkritik UU tersebut dan menyebutnya "sifat diskriminatif secara fundamental". Ia menambahkan, "Meskipun undang-undang naturalisasi India yang lebih luas tetap ada, amandemen ini akan memiliki efek diskriminatif pada akses individu terhadap status warga negaranya."

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan mengkritik UU tersebut karena "melanggar semua norma hukum hak asasi manusia internasional dan perjanjian bilateral dengan Pakistan". Menteri Luar Negeri Bangladesh, A. K. Abdul Momen mengatakan bahwa UU ini dapat melemahkan karakter bersejarah India sebagai negara sekuler dan menyangkal bahwa minoritas menghadapi persekusi agama di negaranya.