Saya mau tau Indeks Persepsi Korupsi dari Korupsi di Malaysia

Malaysia mendapat skor 52/100 (lebih tinggi dan lebih sedikit korupsi); Ini menjadikan Malaysia negara "terbersih" kedua di Asia Tenggara, ke-9 dari 28 negara APAC dan ke-50 dari 175 negara yang disurvei.

Transparency International menjawab tantangan utama bagi Malaysia sebagai berikut:

Pendanaan politik dan kampanye: Sumbangan dari perusahaan dan perorangan untuk partai dan kandidat politik tidak terbatas di Malaysia. Partai politik juga tidak diharuskan untuk melaporkan dana yang dihabiskan selama kampanye pemilihan. Itu sebabnya partai pemerintah Malaysia selama lebih dari 55 tahun memiliki dana jauh lebih banyak daripada partai lain. Ini secara tidak adil merusak kampanye pada pemilihan federal dan negara bagian dan dapat mengganggu fungsi sistem politik yang demokratis.

“Pintu putar”: Individu sering bepergian antara pekerjaan sektor publik dan swasta di Malaysia. Situasi 'julukan' semacam ini memungkinkan pemerintah untuk mengambil peran aktif dalam perekonomian serta hubungan publik-swasta dengan sektor swasta. Risiko korupsi yang tinggi dan pemantauan interaksi sektor publik dan swasta semakin sulit, serta memungkinkan korupsi terjadi tanpa hukuman. Faktor lain yang menggarisbawahi ambiguitas antara kepemilikan sektor swasta dan publik adalah bahwa Malaysia juga merupakan contoh langka dari negara di mana partai-partai politik tidak dibatasi untuk memiliki korporasi.

Akses ke informasi: Pada April 2013, tidak ada tingkat federal Undang-Undang Kebebasan Informasi. Namun, tidak hanya negara bagian Selangor dan Penang yang menganut kebebasan informasi, masih ada banyak kendala. Jika undang-undang kebebasan informasi federal dirancang, itu akan bertentangan dengan Undang-Undang Rahasia Resmi, di mana dokumen apa pun hanya dapat diklasifikasikan sebagai rahasia dan karenanya dikecualikan dari akses publik dan bebas dari uji materi. Undang-undang tambahan seperti Pencetakan dan Penerbitan Act, Sedition Act 1948 (kemudian digantikan oleh National Harmony Act), dan Internal Security Act 1969 juga melarang penyebaran informasi resmi. dan pelanggar bisa didenda atau dipenjara. Malaysia mengalami penipuan perusahaan dalam bentuk pencurian kekayaan intelektual. Produksi bahan baku yang luas seperti produk IT, peralatan mobil dan sebagainya.

Pada 2013, Malaysia diidentifikasi dalam survei Ernst and Young sebagai salah satu negara paling korup di kawasan ini berdasarkan persepsi para pemimpin bisnis dari luar negeri, serta negara-negara tetangga dan Cina. Survei ini menanyakan apakah mungkin bagi setiap negara untuk mengambil jalan pintas untuk mencapai tujuan ekonominya.