Jelaskan Inventarisasi hutan tingkat Wilayah dari Inventarisasi hutan di Indonesia

Inventarisasi hutan tingkat wilayah dibagi menjadi 2 (dua), yakni tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. Inventarisasi hutan tingkat propinsi diselenggarakan oleh Gubernur yang diberi tanggung jawab pada provinsi yang dipimpinnya, dibina oleh Badan Planologi Kehutanan, Direktorat Jendral (Ditjen) Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial (RLPs) dan Ditjen Bina Produksi Kehutanan (BPK), dan dilaksanakan oleh Dinas provinsi. Sedangkan, inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota ditanggungjawabkan oleh Bupati/Walikota, dibina oleh Dinas provinsi, dan diselenggarakan oleh Dinas kabupaten/kota.

Objek dari inventarisasi hutan antara lain: Kawasan hutan di propinsi tersebut, contohnya taman hutan raya (tahura), kawasan hutan lindung atau hutan produksi dan areal penggunaan lain (APL) yang berhutan (hutan hak), contohnya hutan rakyat. Hasil dari inventarisasi hutan memuat: Informasi deskriptif, Data numerik, dan Peta skala minimal 1:250.000 untuk Propinsi dan Peta skala minimal 1:50.000 untuk Kabupaten/Kota. Inventarisasi hutan dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun dan harus mengacu pada hasil inventarisasi hutan diatasnya, yakni tingkat nasional. Inventarisasi hutan dapat dilaksanakan kurang dari 5 (lima) tahun jika terdapat perubahan kondisi sumber daya hutan yang secara nyata. Inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota memiliki intensitas sampling lebih besar dibandingkan inventarisasi hutan tingkat Propinsi.