Jelaskan Tanggapan dari Undang-Undang Cipta Kerja

Sejak Februari 2020, berbagai unjuk rasa digelar di beberapa daerah Indonesia dengan titik orasi berada di depan gedung DPRD dan jalan-jalan lainnya. Beberapa protes berlangsung damai, sementara yang lain berubah menjadi kekerasan, menyebabkan kerusakan properti, serta korban jiwa dan penangkapan.

Peran influencer media sosial dan akun palsu

Pada Agustus 2020, beberapa pemengaruh (influencer) media sosial di Indonesia menggaungkan pesan proundang-undang cipta kerja melalui beragam media sosial. Tanda pagar #IndonesiaButuhKerja digunakan pada pemengaruh melalui iklan, komik strip, video, atau konten lainnya untuk mempromosikan keuntungan setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan, sekaligus mengklarifikasi beberapa isu negatif yang beredar. Upaya ini dikritik keras oleh beberapa pihak, terutama aktivis internet yang sejak awal menolak pembahasan RUU ini. Beberapa pemengaruh yang mengunggah konten pro-RUU ini kemudian berhenti mempromosikan pesan tersebut. Salah satunya, musisi Ardhito Pramono, mengaku dibayar untuk mempromosikan dukungan terhadap RUU ini. Masyarakat kemudian mengaitkan aktivitas ini dengan pertemuan Jokowi dengan para pemengaruh di Istana Kepresidenan dengan dugaan bahwa para pemengaruh tersebut direkrut oleh pemerintah secara langsung untuk membungkam suara oposisi.

Selain selebritas, akun-akun pemengaruh lain dan akun-akun anonim juga dimobilisasi untuk mengisi media sosial lewat beragam konten mendukung Omnibus Law, serta menyerang kritikus dengan menggunakan kata kasar dan tuduhan menyebar hoax. Sebagian dari mereka berasal dari tim eks-relawan Jokowi selama Pilpres 2014 dan 2019. Dalam satu tim untuk menyebar isu Omnibus Law, mereka mendapat uang sejumlah Rp.25.000.000.