Jelaskan Sumber Hukum Acara Pidana dari Hukum acara pidana

Adapun beberapa sumber dasar Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai Hukum Acara Pidana adalah Pasal 24 ayat (1): kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Ayat (2): susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25: syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang kedudukannya para hakim. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945; segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. LN 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209.Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009,

LN 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5076).Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Mahkamah Agung.