Jelaskan Dasar hukum dari Majelis Rakyat Papua Barat

Berikut ini adalah dasar hukum adanya MRPB sebagai sebuah lembaga pemerintahan khusus di Provinsi Papua Barat:

UUD RI Tahun 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B;

Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;

UU RI Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang;

PP RI Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua; dan

PP RI Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua.