Jelaskan Peraturan kota dari Prostitusi di Jerman

Kota pertama di Jerman yang secara tegas mengatur pajak dari kegiatan prostitusi adalah Cologne. Peraturan ini dikeluarkan pada 2004 oleh konsil kota yang dipimpin oleh koalisi Partai Persatuan Demokrat Kristen Jerman dan Partai Hijau Jerman. Pajak berlaku untuk kegiatan tari telanjang, peep shows, sinema seks, pameran seks, panti pijat, dan kegiatan prostitusi, pajak kegiatan prostitusi sebesar €150 per bulan yang dibayarkan pemilik rumah bordir dan pekerja seks pribadi, pekerja seks dapat ditahan jika tidak membayarkan pajak. Pada 2006 Cologne mendapatkan €828,000 dari pajak prostitusi. Di Kota Bonn, pajak pekerja seks per malam mencapai €6 dari pekerja seks jalanan di daerah Immenburgstrasse melalui mesin serupa mesin penjual otomatis yang mirip dengan mesin meteran parkir Jerman dimana area lain di kota terlarang untuk kegiatan seks jalanan.

Setiap kota memiliki hak untuk menetukan daerah-daerah mana yang terlarang untuk kegiatan prostitusi (Sperrbezirk). Pelaku prostitusi jalanan yang ditemukan beroperasi di luar daerah yang diperbolehkan akan di denda jika melawan mereka bisa di penjara. Kota-kota lain menerapkan hal yang berbeda, di Berlin prostitusi diperbolehkan beroperasi dimanapun, di Hamburg pekerja seks jalanan diperbolehkan beroperasi di dekat area Reeperbahn pada waktu terbatas. Hampir seluruh pusat kota Munich adalah daerah terlarang dan polisi menyamar sebagai pelanggan untuk menangkap pelaku prostitusi. Di Leipzig, pekerja seks jalanan dilarang dan polisi diberikan hak untuk mendenda pelanggan yang mencari jasa prostitusi di jalan. Di kota-kota yang lebih kecil, daerah larangan operasional pekerja seks termasuk daerah sekitar pusat kota dan daerah pemukiman. Beberapa negara bagian melarang rumah bordir di kota kecil (seperti kota dengan penduduk kurang dari 35.000 orang)

Konsep ini telah menjadi subjek sengketa hukum, di negara bagian North Rhine-Westphalia, Pengadilan Kota Minden memenangkan gugatan atas Sperrbezirk, keputusan yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan di Kota Hesse dan Bavaria.. Pengadilan memutuskan bahwa pelarangan umum terhadap prostitusi melanggar hak dasar untuk memilih suatu pekerja seperti yang diatur oleh Undang-undang Prostitusi pada 2002.