Jabarkan Klasifikasi dari Kejahatan berbahasa

Kejahatan berbahasa mencakup berbagai macam aktivitas.

Ujaran kebencian adalah kejahatan berbahasa yang dilakukan dengan cara menyiarkan pendapat untuk memprovokasi orang lain agar membenci sesuatu atau seseorang yang menjadi target. Dalam Hukum online, ujaran kebencian didefinisikan sebagai ujaran (tuturan), tulisan, tindakan, atau pertunjukan yang ditujukan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu/kelompok atas dasar atribut kelompok tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa ujaran kebencian dapat juga dipahami sebagai ungkapan yang mengandung prasangka, stereotip, dan persepsi atas perbedaan dan hierarki antarkelompok. Sedangkan dari perspektif linguistik, sebagai bagian dari peristiwa kebahasaan, ujaran kebencian merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan konsep kesantunan berbahasa (Ningrum, dkk, 2018: 243). Tidak heran bila yang terjadi adalah ketidaksantunan dalam aktivitas berbahasa yang dapat berdampak hukum. Sedangkan dari perspektif linguistik forensik, berdasarkan ketersediaan bukti lingual, ujaran kebencian merupakan tindak kejahatan verbal murni yaitu tindak kejahatan yang memiliki bukti verbal (berupa lisan atau tulisan) sebagai bukti utama.

Dalam konteks hukum di Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam beberapa perangkat hukum, baik dalam KUHP maupun aturan lain di luar KUHP. Perangkat hukum tersebut di antaranya Pasal 156 dan 157 KUHP mengatur delik ujaran kebencian, permusuhan atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia; Pasal 310 dan 311 KUHP; UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik; dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang memuat tentang ujaran kebencian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat 2 dan Pasal 45 ayat 2.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015, yang tergolong ujaran kebencian adalah sebagai berikut.Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain: 1) penghinaan, 2) pencemaran nama baik, 3) penistaan, 4) perbuatan tidak menyenangkan, 5) memprovokasi, 6) menghasut, dan 7) penyebaran berita bohong.Ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek: 1) suku, 2) agama, 3) aliran keagamaan, 4) keyakinan/kepercayaan, 5) ras, 6) antargolongan, 7) warna kulit, 8) etnis, 9) gender, dan 10) kaum difabel (cacat).

Surat edaran tersebut pada dasarnya menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, hasutan, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Lebih lanjut, surat tersebut juga menyatakan tujuan dari ujaran kebencian adalah menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam komunitas yang beragam pada aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, dan kaum difabel (cacat).

Sebuah survei berbasis web yang dilakukan di bulan Juni 2016 sebagai bagian dari sebuah proyek bernama Social Media in the Public Sphere (SMIPS) untuk mengetahui pengalaman pribadi individu terhadap ujaran kebencian di media sosial dan topik apa yang diarahkan sebagai ujaran kebencian. Survei ini diikuti oleh 5054 responden melalui sampel acak. Hasilnya menunjukkan bahwa 7.2% dari seluruh sampel dilaporkan setelah menerima apa yang mereka anggap sebagai ujaran kebencian. Namun, hasilnya menunjukkan bahwa isi dari sebagian besar ujaran-ujaran ini di luar definisi konvensional dari ujaran kebencian. Sebagian besar pesan yang dilaporkan justru diarahkan ke konten argumen (di urutan pertama), sudut pandang politik (di urutan kedua), dan kepribadian seseorang (di urutan ketiga). Lebih sedikit responden yang melaporkan alasan yang dilindungi secara hukum (yang berdasar pada etnis, kebangsaan, warna kulit, agama, disabilitas, dan orientasi seksual). Masing-masing karakteristik ini disebutkan oleh kurang dari 1% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa pemahaman populer tentang konsep ujaran kebencian sesungguhnya lebih luas daripada yang telah didefinisikan hukum.

Berita bohong atau palsu (hoaks)

Kata “hoaks” dalam KBBI V berarti berita bohong. Istilah hoaks tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Tetapi ada beberapa peraturan yang mengatur hoaks atau berita bohong ini, salah satunya adalah UU ITE. R. Soesilo dalam Hukum online (2019) menyatakan bahwa yang dimaksud kabar bohong tidak saja memberitahu suatu kabar yang kosong, tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian.

Informasi palsu atau hoaks dapat dibuat dan disebarkan dengan mudah melalui web dan platform media sosial, menghasilkan dampak dunia nyata yang meluas. Informasi palsu dapat dikategorikan berdasarkan niat dan pengetahuan (atas konten). Berdasarkan niat atau maksud, informasi dapat dikategorikan sebagai misinformasi yaitu informasi yang dibuat tanpa maksud untuk menyesatkan dan disinformasi yaitu informasi yang dibuat dengan maksud menyesatkan dan menipu pembaca. Keduanya sama-sama dapat menimbulkan dampak negatif, tetapi disinformasi bisa dibilang lebih berbahaya karena tujuan utama penciptanya secara tegas berbahaya. Sedangkan berdasarkan pengetahuan (atas konten), informasi palsu dikategorikan sebagai berbasis opini dan berbasis fakta.

Motif hoaks ini adalah membuat orang lain lebih sulit untuk membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah serta membuat mereka percaya pada versi palsu dan informasi hoaks. Jenis informasi palsu ini termasuk berita palsu, rumor, dan tipuan palsu.