Jelaskan Pra-Pilgub Jakarta dari Kasus surah Al-Ma’idah 51

Dalam kunjungan resmi ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, Ahok memberikan pidato kepada para nelayan dan penduduk lokal lainnya tentang perincian programnya sebagai gubernur. Tanpa diduga, dia membuat pernyataan yang menghubungkan pengembangan programnya dengan pemilihan gubernur yang akan datang apabila dia tidak dapat terpilih sebagai gubernur untuk periode kedua.

Pada bulan Oktober 2016, beberapa tokoh dan kelompok melaporkan Ahok untuk kasus penistaan agama. Ketua MUI Ma'ruf Amin menyatakan bahwa pernyataan kontroversial Ahok memiliki konsekuensi hukum, apakah penghujatan terhadap Quran atau penghujatan tentang ulama. Quran sendiri menyatakan bahwa siapa saja yang mendustakan atau menghujat kitab suci Al-Quran, termasuk pernyataan bahwa ayat (Al -Maida 51) adalah alat kebohongan yang digunakan oleh para penceramah, dikutuk sebagai "kafir". Menurut beberapa mazhab Islam, seperti mazhab Syafi'i dan Hanafi, setiap penistaan agama atau serangan dari non-Muslim terhadap Islam sebagai agama bisa dijatuhi hukuman mati.

Setelah sebuah permintaan maafnya kepada komunitas Muslim, Ahok mengungkapkan sebuah rencana kontroversial di Jakarta ketika ia akan menamai sebuah hotspot wifi "Al Maidah 51" dengan kata sandi "kafir". Pada 4 November 2016, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) mengadakan demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang dihadiri oleh ratusan ribu orang dari berbagai organisasi massa untuk membawa kasus penistaan ke pengadilan.

Karena lambatnya kemajuan dalam penyelidikan, terdapat aksi protes lebih besar ini diprakarsai oleh pemimpin FPI Habib Rizieq Shihab di Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016 yang kemudian menjadi peristiwa bersejarah dari Gerakan 212 (Aksi 212) sebagai salah satu pertemuan massa muslim terbesar yang diklaim bahwa gerakan tersebut dihadiri oleh jutaan Muslim dari berbagai penjuru Indonesia. Presiden Joko Widodo disertai dengan para menteri dan Kepala Polri Tito Karnavian juga turut menghadiri acara tersebut. Proses persidangan kasus penistaan agama secara resmi dimulai pada 13 Desember 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan berakhir pada Mei 2017. Ratusan aparat dikerahkan untuk menjaga demonstrasi di depan gedung pengadilan demi alasan keamanan.