Tolong jelaskan mengenai Aktif di Media Sosial dari Anita Noeringhati

Anita Noeringhati juga aktif di Media Sosial. Ia kerap membagikan aktivitasnya di media sosial pribadinya di Instagram (@ra_anita63) dan Tiktok (@ra__media). Di sosial media inilah ia kerap berkomunikasi langsung dan menerima aduan langsung dari masyarakat. Masyarakat senang dengan ada media sosial seperti ini, terlihat dari beberapa komentar-komentar positif yang dilontarkan. Bahkan sosial medianya pun menjadi rujukan media mengambil kutipan dan sumber berita.

Rekam jejak dan dugaan kasus korupsi

Dugaan Korupsi Pencairan Dana Hibah dan Bansos 2013

Anita kembali diperiksa oleh penyidik kejaksaan terkait dugaan korupsi pencairan dana hibah dan bansos pada tahun 2013 pada 22 Oktober 2019, sehari sebelum pelantikannya sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan. Ia diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatra Selatan sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dan anggota DPRD Provinsi Sumatra Selatan periode 2009-2014 yang mendapatkan dana aspirasi. Dalam keterangan terbarunya, ia menyampaikan bahwa ia mendapatkan sekitar 20 pertanyaan dan terkait subtansi jawaban diakuinya masih sama dengan keterangan sebelumnya yang pernah ia berikan pada pemeriksaan tanggal 20 Oktober 2016. Selain Anita, dua mantan anggota DPRD Provinsi Sumatra Selatan juga turut diperiksa, yaitu Rosidi dan Sakim. Kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp21 miliar ini sempat menyeret nama mantan Gubernur Sumatra Selatan dua periode yang juga rekan separtainya, Alex Noerdin.

Penanganan Covid-19 di Sumatra Selatan

Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatra Selatan, Anita mendorong Gubernur Sumatra Selatan untuk menerbitkan surat edaran terkait penanganan wabah COVID-19 di Sumatra Selatan. Ia menyarankan untuk memperketat pintu gerbang masuk ke Provinsi Sumatra Selatan dengan melakukan screening terhadap riwayat kesehatan bagi pihak yang akan masuk ke Sumatra Selatan. Selain itu, ia juga menyuarakan penguatan peran TNI dan POLRI dalam pengamanan wilayah perbatasan tersebut. Menurutnya lagi, perlu ada sharing dana antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi daerah perbatasan.