Jelaskan Reformasi pengawasan pemerintah daerah dari Soedardjat Nataatmadja

Beberapa bulan setelah ditunjuk sebagai inspektur jenderal, Nataatmadja memulai program gelar bersama hasil pemeriksaan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas gubernur. Program tersebut melibatkan pemeriksaan gabungan antara inspektorat jenderal departemen dalam negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Program ini pertama kali diterapkan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Proses pemeriksaan dalam pemerintahan daerah Sulawesi Tenggara dimulai pada awal tahun 1994 dan hasil pemeriksaan diumumkan melalui pemaparan pada tanggal 2 Mei 1994. Nataatmadja mengumumkan bahwa melalui pemeriksaan tersebut, tim gabungan telah menemukan 192 kasus pelanggaran yang sebagian besar berupa penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, maladministrasi, dan penyimpangan dari ketentuan anggaran. Meskipun pada awalnya hasil pemeriksaan ini hanya diumumkan kepada pemerintah provinsi, hasil pemeriksaan kemudian diumumkan kepada semua pihak yang terlibat dalam pengawasan setelah pemeriksaan yang dilakukan di Irian Jaya pada tahun 1995.

Pada tanggal 10 Oktober 1995, Nataatmadja mengumumkan rencananya untuk memeriksa kinerja gubernur dan bupati secara rutin setiap tahun. Pemeriksaan rutin ini pertama kali dilakukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah Abdul Azis Lamadjido yang mengakhiri masa jabatannya pada bulan Februari 1996. Untuk pemeriksaan ini, Nataatmadja mengerahkan tim yang terdiri dari 25 pejabat inspektorat jenderal.