Jelaskan Program dari KKI Warsi

1. Konservasi dan Suku Adat Marginal

Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Rimba dan Talang Mamak di Kawasan Hutan dan Konsesi Perusahaan

Program ini bertujuan mewujudkan perlindungan serta pemberdayaan Orang Rimba dan Talang Mamak di Kawasan Hutan dan Konsesi Perusahaan baik itu di Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) ataupun Orang Rimba dan Talang Mamak yang beraad di kawasan lain hingga ke kawasan konsesi perusahaan.

Meningkatkan kualitas hidup masyarakat SAM dengan melindungi sumber daya mereka dan memfasilitasi program kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan dari pemerintah

Program ini ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup Suku Adat Marginal (SAM) oleh percepatan optimalisasi pada akses mereka terhadap program pembangunan pemerintah. Secara khusus program ini juga ditujukan untuk peningkatan akses kesehatan dan kesadaran akan betapa pentingnya kesehatan terutama bagi ibu dan anak-anak dari komunitas SAM untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, ketersediaan model layanan pendidikan yang optimal dan ruang publik ramah anak (RPRA) untuk anak-anak suku marjinal (SAM) yang sejalan dengan tradisi dan budaya mereka untuk tingkat pendidikan, serta model ketahanan pangan suku marginal (SAM) tersedia untuk deforestasi, perubahan iklim (kekeringan) dan konflik sosial.

2. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) dan Pemberdayaan

Membangun Skema REDD dari bawah: Masyarakat sebagai Agen Perubahan untuk REDD yang transformatif dan Berkelanjutan

Dengan jejak rekam dan pengalamannya dalam pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat (PHMB), khususnya di Sumatra Bagian Selatan, WARSI di gandeng Rainforest Foundation Norway (RFN)/NORAD, menjalankan program Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emissions from Deforestation and, Forest Degradation/REDD. Program ini akan melakukan lobi dan advokasi agar masyarakat di dalam dan sekitar hutan berpartisipasi dalam penyusunan dan pengembangan rencana dan strategi REDD, serta pemerintah yang berwenang mengakui hak dan mengakomodasi kepentingan masyarakat tersebut dalam mekanisme REDD yang dikembangkan.

Pengelolaan kolaboratif  pemegang  konsensi mempertahankan tutupan hutan tersisa, memperkuat dukungan perlindungan keanekaragaman hayati dan meningkatkan nilai manfaat Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat di lanskap TNKS

Merupakan Program kolaboratif WARSI dengan TFCA Sumatra Selamat (Tropical Forest Conservation Action-Sumatra) untuk penyelamatan hutan alam di kawasan penyangga melalui perluasan wilayah hutan yang dikelola masyarakat dengan berbagai skema seperti hutan adat, hutan desa, Hkm, dan skema lokal lainnya seperti rimbo larangan, hutan lindung desa, dll. Selain itu, program ini juga melakukan penyusunan masukan yang dapat digunakan untuk revisi RTRW/K, berdasarkan hasil analisis lanskap, land use change, dan model pengelolaan mozaik di kabupaten Bungo dapat dikembangkan dan diaplikasikan di kabupaten lain yang menjadi lokasi proyek. Program ini, juga melakukan pengembangan usaha skala kecil berbasis sumberdaya hutan lestari yang saat ini telah dikembangkan di kabupaten Bungo dapat menjadi referensi untuk mencapai target fasilitasi kepada beberapa kelompok usaha dalam proyek ini.

Mendorong Perubahan Kebijakan dan Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang Berorientasi Lingkungan dan Berbasiskan Pada Pembangunan Rendah Karbon

Tujuan umum dari program ini yaitu terjadinya pengelolaan hutan secara berkelanjutan di Propinsi Jambi. untuk mencapai tujuan tersebut, hal-hal yang akan dilakukan meliputi:

Meningkatkan jumlah area izin Perhutanan Sosial di Propinsi Jambi (Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Barat)

Memperkuat fungsi ekologis di area izin Perhutanan Sosial

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di area izin Perhutanan Sosial

Mengembangkan dan mengimplementasikan Rencana Bisnis untuk Komoditas dan Produk yang Diidentifikasi Khusus (Kopi, Pinang, Kulit Manis, Kelapa, Produk Olahan dan Ekowisata)

Kampanye/pembelajaraan, audiensi publik pengelolaan hutan berkelanjutan untuk mempercepat pencapaian target PS oleh para pembuat kebijakan (kabupaten dan pusat)