Saya mau tau Latar belakang dari Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019

Revisi Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

Revisi Undang-undang No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) disahkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menjabat pada masa jabatan 2014–2019 pada 17 September 2019. Di dalam DPR, semua partai dalam koalisi pemerintah, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Nasdem, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), serta partai oposisi Partai Amanat Nasional (PAN) dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut. Ratifikasi dilakukan hanya dalam 13 hari sejak inisiasi RUU. Inisiasi RUU tersebut dilakukan pada 5 September 2019 tanpa gangguan signifikan. Pada 11 September 2019, presiden mengeluarkan surat presiden kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membahas revisi tersebut bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah setuju dengan revisi tersebut pada 16 September, dan RUU itu disahkan pada hari berikutnya.

Revisi ini banyak dikecam oleh para aktivis dan pakar karena mengurangi keefektifan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi adalah masalah politik yang signifikan di Indonesia, dan KPK, yang didirikan pada tahun 2002, adalah bagian dari tuntutan reformasi yang mengikuti penggulingan rezim Suharto yang otoriter. Sejak didirikan, KPK telah dikenal menarget politisi dan pengusaha terkemuka. Revisi tersebut menyerukan untuk mengurangi status independen KPK dengan menjadikannya badan pemerintah, membentuk dewan pengawas untuk memantau KPK, mengharuskan para penyelidik KPK untuk mendapatkan izin resmi untuk melakukan penyadapan, antara lain. Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh Tempo pada 16 September, 82,61% publik menentang revisi tersebut dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk menolak RUU tersebut. Sebelum ratifikasi, sudah ada sejumlah protes skala kecil yang terjadi di berbagai kota. Di Bali, ratusan orang berkumpul pada 12 September 2019 untuk menyampaikan keprihatinan atas RUU tersebut. Di sisi lain, kontra-protes oleh kelompok-kelompok pro-revisi juga diadakan di depan kantor pusat KPK di Jakarta. Beberapa peserta kontra-protes dilaporkan mengaku dibayar untuk berpartisipasi tanpa banyak mengetahui tentang masalah itu sendiri.