Jelaskan Rekomendasi di Kabupaten Semarang dari Bambang Kusriyanto

Ia pernah memberikan lima rekomendasi yang berkaitan dengan efektivitas penggunaan sejumlah kantor OPD dan persiapan rekrutmen dan verifikasi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) diantaranya penggunaan kantor OPD dan meminta agar Kantor Dinas Lingkungan Hidup tidak dipindah tempatkan karena ada bangunan spesifik seperti IPAL dan laboratorium di dalam gedung tersebut. Ia juga menambahkan argumen bahwa “Alternatif yang bisa dilakukan adalah membuat garasi untuk kendaraan operasional pengangkut sampah yang saat ini menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup,”

Penanganan Konflik Kampung Rawa Ambarawa

Selain itu, pada tahun 2018, ia pernah menerima paguyuban nelayan dan petani Wisata Kampung Rawa Ambarawa yang meminta supaya tempat wisata tersebut dibuka kembali. Terkait hal ini, ia berpendapat bahwa kejadian yang dialami pekerja Kampung Rawa Ambarawa merupakan kesalahan yang terjadi sejak dahulu ketika lahan tersebut dijadikan tempat wisata yang permanen. Seharusnya diperbolehkan jika bangunan yang didirikan mengapung. “Sekarang sudah telanjur melanggar Perda dan Undang-undang. Tidak ada pilihan selain harus ditutup. Saya tidak bisa mengizinkan buka, karena ini sudah menjadi keputusan Pansus DPRD jadi sudah menjadi kesepakatan anggota dewan".

Solusi sementara untuk menyelesaikan status Kampung Rawa ini adalah mengundang seluruh pihak terkait untuk mendiskusikan jalan keluar. Instansi pemerintahan terkait antara lain Dinas Perizinan, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pariwisata, Bapermasdes (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa), Dinas Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Selain itu, DPRD juga meminta penyandang dana pada awal pendirian Kampung Rawa agar hadir antara lain Koperasi Intidana, BNI 46 dan BPR Artha Prima. “Silahkan nanti pekerja mengirim perwakilannya untuk mengikuti rapat bersama. Kami juga meminta Managemen Kampung Rawa dan Kepala Desa Bejalen harus hadir agar permasalahan ini segera ada jalan keluar". Menurutnya, rencana pertemuan selanjutnya akan diadakan pada tanggal 2 Mei 2018 saat rapat pembahasan dengan Komisi B dan Komisi A. Untuk itu, ia juga meminta agar pekerja menyiapkan perwakilan yang nanti dapat menyampaikan keinginan bersama.