Saya mau tau Isi dari Prasasti Kepokoh

Prasasti Kepokoh berisi tentang pemberian dana atau semacam persembahan (sedekah) yang diberikan oleh seorang raja dengan menetapkan suatu daerah perdikan atau bebas pajak (sima) untuk membiayai sebuah bangunan suci.

Sima adalah suatu daerah bebas pajak yang tidak boleh dimasuki oleh para pejabat penarik pajak atau disebut mangilala drawya haji yang terdiri atas pangkur, tawan, dan tirip. Sedangkan daerah kebanyakan (non sima) biasanya rakyatnya dikenakan kewajiban drawya haji (pajak), gawai haji atau buat haji (pekerjaan untuk raja) kepada raja. Dengan adanya sima diketahui bahwa terdapat suatu institusi politik dengan perangkat pemerintahannya yang melakukan pengelolaan hasil bumi, pajak dan pemeliharaan bangunan suci. Berdasarkan pada isi Prasasti Kepokoh tersebut maka semakin kuat dugaan bahwa daerah pantai utara Jawa Tengah merupakan awal daerah perkembangan institusi politik.

Dengan adanya sima maka juga dapat diketahui bahwa terdapat hubungan timbal balik yang erat dan saling menguntungkan antara para penguasa lokal dengan kaum agama. Hubungan yang erat tersebut terjadi karena para penguasa lokal melindungi dan memelihara bangunan suci yang dikelola kaum agama, dan membutuhkan biaya ritual besar. Sebagai bentuk hubungan timbal balik, para rohaniawan Hindu-Budha menganugrahkan para Rakai yang memiliki posisi kuat atau

Ratu yang berjasa kepada mereka dengan berbagai gelar simbolis terutama gelar Maharaja dan gelar penobatan (abhiseka nama) yang berbau nama dewa-dewa India. Gelar yang berasal dari India (Sansekerta) tersebut secara praktis dalam konteks masyarakat Jawa Kuno bernilai prestise sehingga menaikkan derajat para penguasa lokal, sehingga semakin melegitimasikan posisi kekuasaannya kepada rakyat. Akibat kuatnya pengaruh dualisme penguasa (Ksatriya) dan kaum agama (Brahmana) dalam kehidupan masyarakat, di Jawa terdapat pendewaan terhadap tokoh dari kedua golongan (kasta) tersebut.