Jelaskan Kebijakan Penangkapan Terukur dari Sakti Wahyu Trenggono

Untuk mengurangi praktik penangkapan ikan yang tidak teregulasi, tidak terlaporkan dan tidak legal, MKP Sakti mengusulkan perubahan pengelolaan penangkapan ikan dari berbasis pembatasan pemberian izin kapal dan alat tangkap atau input control menjadi berbasis kuota penangkapan ikan dan penghitungan pendaratan ikan atau output control. Menurut Sakti, negara-negara maju seperti Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat sudah terlebih dulu mengubah tata kelola perikanan mereka dari input control menjadi output control.

Selain itu, untuk meratakan aktivitas ekonomi penangkapan ikan yang ditaksir mencapai Rp. 224 triliun per tahun di tahun 2020, kebijakan penangkapan terukur yang dituangkan dalam draft Peraturan Pemerintah mewajibkan pendaratan ikan di wilayah penangkapan yang sama. Artinya, ikan yang ditangkap di wilayah penangkapan Papua tidak lagi bisa langsung dibawa ke Jawa tapi harus didaratkan, dihitung, dan diolah terlebih dahulu di Papua.