Jelaskan Kasus Sri Roso Sudarmo dari Soedardjat Nataatmadja

Kolonel Sri Roso Sudarmo, Bupati Bantul, dituduh menyuap Yayasan Dharmais yang dimiliki oleh Presiden Soeharto dengan uang sebesar satu miliar agar dirinya terpilih kembali sebagai Bupati Bantul. Memet kemudian menurunkan sebuah tim yang dipimpin oleh Nataatmadja untuk menyelidiki kasus tersebut. Penyelidikan tersebut dianggap selesai pada tanggal 7 Desember 1996.

Hasil penyelidikan tersebut diumumkan dalam sebuah konferensi pers pada tanggal 13 Desember. Dalam konferensi pers tersebut, Nataatmadja menyebutkan bahwa Sudarmo mengakui bahwa seorang paranormal beserta dengan seorang temannya menjanjikan dirinya kemenangan untuk masa jabatan keduanya apabila Sudarmo memberikannya uang sebesar dua setengah miliar rupiah. Setelah terjadi proses tawar-menawar, maka paranormal dan Sudarmo bersepakat pada harga satu miliar rupiah. Sang paranormal kemudian memaksa Sudarmo untuk menandatangani sebuah surat pernyatan. Setelah Sudarmo terpilih untuk masa jabatan yang kedua, Sudarmo menolak untuk membayar uang tersebut. Sang paranormal kemudian membeberkan perjanjian tersebut kepada media. Meskipun departemen dalam negeri mengakui bahwa Sudarmo berupaya untuk menyuap seorang paranormal, departemen dalam negeri tidak menemukan adanya bukti korupsi ataupun penyelewengan uang. Menteri dalam negeri hanya memberikan sanksi administratif berupa surat teguran kepada Sudarmo pada tanggal 12 November 1996. Nataatmadja cenderung menolak proses pemberhentian karena menurutnya surat teguran sudah cukup berat bagi pegawai negeri.

Media menganggap penjelasan Nataatmadja dan Sudarmo berbelit-belit dan tidak bisa dipercaya. Kolumnis untuk koran Bernas mempertanyakan bagaimana seorang paranomal dapat menipu seorang bupati, yang merupakan veteran yang telah mengabdi selama 20 tahun di angkatan bersenjatan dan mengapa Sudarmo menandatangani sebuah surat yang dapat mempersulit dirinya jauh lebih parah ketimbang penipuan lainnya. Kendati demikian, Bernas gagal menemukan bukti lain selain daripada penjelasan resmi departemen dalam negeri dan pertanyaan tersebut tetap menjadi dugaan belaka.