Jelaskan Pandangan hukum dari Aswanto

In re 284, 285, & 292 KUHP (2017)

Dalam perkara pengujian pasal kesusilaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Aswanto adalah salah satu dari empat hakim (bersama Adams, Anwar Usman, dan Arief Hidayat) yang berpandangan bahwa pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jati diri konstitusional sebagai sebuah "konstitusi yang berketuhanan", sehingga permohonan untuk memperluas penafsiran pasal kesusilaan di KUHP harus diterima. Hakim Saldi Isra, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo membentuk mayoritas pada mahkamah yang terbagi 5-4.

Aswanto dalam pendapatnya berpandangan bahwa apabila ada norma pada peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan norma-norma agama, maka peraturan perudang-undangan tersebut harus disesuaikan. Ia juga berpendapat bahwa konsep perzinaan sebagaimana yang diatur oleh KUHP hanya meliputi adultery (perzinaan) saja, dan MK dapat mengembalikan konsep zina sesuai norma yang berlaku di masyarakat Indonesia tanpa berperan sebagai legislator positif yang memperluas ruang lingkup suatu tindak pidana.