Jelaskan Dasar hukum dari Larangan botol plastik

Larangan botol plastik berdasar pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengurangan sampah meliputi tiga kegiatan. Pertama, pembatasan timbulan sampah. Kedua, pendauran ulang sampah. Ketiga, pemanfaatan kembali sampah. Dalam Penjelasan Pasal 11 pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pembatasan timbulan sampah” adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebuh, contoh implementasi pembatasan timbulan sampah antara lain:

Penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam