Coba jelasin Indonesia dari Penghapusan bertahap kantong plastik ringan dong

Di Indonesia, lembaga pertama yang menginisiasi kebijakan ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 melalui uji coba berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Edaran KLHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Nomor S.1230/PLSB3-PS/2016 terkait Harga dan Mekanisme Penerapan Kantong Plastik Berbayar yang dimulai melalui uji coba pada tanggal 21 Februari 2016 hingga 5 Juni 2016. Uji coba ini dilakukan pada 23 kota besar di Indonesia antara lain Jakarta, Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Denpasar, Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Kendari, Ambon, Jayapura, dan Tangerang Selatan. Uji coba tersebut dianggap berhasil pada pasar swalayan modern karena tingkat penurunan di tingkat konsumen mencapai 30 hingga 60 persen akan tetapi hal serupa belum terjadi pada pasar tradisional.

Seiring dengan kesuksesan percobaan program ini, banyak yang mendorong untuk melakukan penguatan pengendalian penggunaan kantong belanja plastik melalui peraturan menteri terkait.

Program tersebut dimulai dengan percobaan kantong belanja plastik berbayar terutama di pasar swalayan modern pada tahun 2016 (dari 21 Februari 2016, yang bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional, hingga 5 Juni 2016). Kebijakan ini merupakan kebijakan yang dihasilkan dari kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), dan Asosiasi Pengusaha Ritel Seluruh Indonesia (APRINDO). Harga Minimum untuk satu kantong plastik adalah Rp 200,00. Kebijakan ini juga disertai himbauan kepada kasir pasar swalayan modern untuk menawarkan kepada konsumen apakah akan memakai kantong plastik atau tidak.

Selain itu, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mulai melakukan masa kantong plastik berbayar per tanggal 1 Maret 2019 meskipun kebijakan ini pernah dimulai pada tahun 2016.