Jelaskan Direktur Utama Bank Bukopin dari Rivan Achmad Purwantono

Di tengah permasalahan isu rush dan likuidasi Bank Bukopin, pada 18 Juni 2020 Rivan diminta menjadi Direktur Utama Bank Bukopin. Selama satu tahun masa jabatannya, Rivan telah menyelamatkan Bukopin dari isu penutupan dengan menggandeng investor asal Korea dan merubah nama menjadi KB Bukopin yang merupakan titik balik performa Bank Bukopin. Dalam kurun waktu 5 bulan, Rivan telah menyelesaikan aspek Permodalan, Likuiditas dan Kepercayaan Masyarakat, terbukti dengan Kepercayaan Publik terhadap peningkatan Harga Saham BBKP Bank Bukopin mencapai -/+ Rp 700,- perlembar saham yang sebelumnya pernah terpuruk hingga Rp. 83,-. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah bahkan pengakuan dari Fitch Ratting dan Pefindo Ratting yang memberikan Peringkat tertinggi AAA  dalam kurun waktu 6 bulan. Selanjutnya setelah genap 1 tahun, Rivan mendapat penugasan baru sebagai Direktur Utama PT Jasa Raharja.

Direktur Utama PT Jasa Raharja

Mengawali karir di PT Jasa Raharja, Rivan melakukan transformasi dalam mengoptimalkan kecepatan penyaluran santunan melalui pengembangan Mobile Service dengan memperhitungkan Service Level Agreement (SLA) dimana sistem ini memungkinkan masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor Jasa Raharja untuk mengurus santunan. Petugas Jasa Raharja akan merespon data kecelakaan yang di entry oleh Rumah Sakit. Dalam penerapannya, penyelesaian berkas overbooking rumah sakit dapat diselesaikan dalam kurun waktu 11 menit 14 detik. Untuk kecepatan pembayaran santunan kepada ahli waris yang sah rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari 4 jam. Selanjutnya, Rivan membangun big data kendaraan dengan mengoptimalkan dashboard sebagai alat monitor pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dimonitor setiap saat.

Pada semester kedua, Rivan berkolaborasi dengan Kakorlantas dan Dirjen Bina Keuangan Daerah dalam mengaktifkan kembali Tim Pembina Samsat Nasional sebagai sarana untuk menggemakan kembali aturan pasal 74 UU Nomor 22 tahun 2009 perihal registrasi ulang kendaraan bermotor. Berangkat dari rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan dan upaya penegakkan hukum melalui ETLE,  Tim Pembina Samsat Nasional bersinergi membentuk Sekretariat Pembina Samsat sebagai wadah koordinasi dan komunikasi terkait permasalahan dan inisiatif strategis. Selain itu, Rivan melakukan pengelolaan data dan stakeholders management dengan seluruh pihak baik para mitra maupun para praktisi transformasi dan juga media. Langkah strategis ini selanjutnya membawa dampak kepada peningkatan performance pendapatan SWDKLLJ di tengah-tengah meningkatnya kecelakaan akibat kebijakan relaksasi PPKM di tahun 2022. Semua itu tetap bisa di layani Jasa Raharja dengan sangat cepat melalui Transformasi Digital yang dilakukan dalam satu setengah tahun masa jabatannya.

Rivan juga menggagas JR Care sebagai bentuk formularium untuk memastikan standardisasi biaya rawatan masyarakat korban kecelakaan di Rumah Sakit berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disisi lain, Rivan juga mengembangkan digitalisasi proses bisnis dengan membuat fitur Jalanku pada aplikasi JRku. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk dapat melihat setiap titik lokasi rawan kecelakaan sehingga masyarakat dapat lebih aware dan dapat mengurangi risiko kecelakaan.

Dalam implementasi transformasi, Rivan memberikan gagasan terhadap pembebasan biaya balik nama kendaraan atau dikenal dengan BBN-2 dan pajak progresif. mengingat potensi penerimaan pajak kendaraan jauh lebih tinggi dibanding dengan BBN-2 dan pajak progresif, selain itu sebagai upaya untuk pengkinian data agar pelaksanaan penegakan hukum melalui ETLE dapat dilakukan secara efektif.