Jelaskan Tanggapan dari Reuni 212 (2019)

Polisi akan menggunakan intelijen untuk menganalisis pengamanan yang dibutuhkan dalam Reuni 212. Mahfud MD menyebut Reuni 212 hal yang biasa dan tidak perlu ditakuti. Moeldoko menyebut reuni ini tidak perlu diselenggarakan karena masyarakat ingin hidup tenang. Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid menyebut hukum mengikuti Reuni 212 adalah mubah, tetapi meminta kepada pegawai negeri sipil untuk lebih mendahulukan pekerjaannya. Walaupun tak mempermasalahkan kegiatan ini, tetapi Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Cholil Nafis meminta reuni ini tidak mengatasnamakan 212 karena identik dengan kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama. Menteri Dalam Negeri Mahfud MD menyebut Reuni 212 adalah hak warga negara yang harus dilaksanakan tertib dan tidak menimbulkan keributan.