Jelaskan Tanggapan dari Pandemi Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Gubernur DI Yogyakarta, Hamengkubuwana X, mengumpulkan lima kepala daerah kota dan kabupaten se-Yogyakarta di Kantor Gubernur pada Minggu, 15 Maret 2020 untuk merundingkan permasalahan dan penanggulangan pandemi virus korona di DIY. Dalam pertemuan ini dihasilkan lima butir keputusan, yaitu:

Informasi mutakhir mengenai perkembangan pasien virus korona di DI Yogyakarta

Orang (PDP) yang diketahui positif terinfeksi virus korona akan dibiayai oleh pemerintah pusat, sedangkan biaya pemeriksaan orang (ODP) yang ternyata negatif terinfeksi virus korona akan ditanggung oleh pemerintah DI Yogyakarta.

Skema karantina wilayah belum bisa dilakukan karena Yogyakarta masih dianggap belum kejadian luar biasa virus korona.

Sultan mengharapkan sekolah menengah yang akan menghadapi Ujian Nasional tetap melaksanakan ujian tersebut, dan menganjurkan pelaksanaan pengajaran daring.

Masyarakat Yogyakarta diimbau untuk mengantisipasi dan melakukan tindakan pencegahan, seperti menjaga kebersihan dan mencuci tangan.

Warga di sejumlah dusun/kampung di Yogyakarta dilaporkan melakukan karantina wilayah secara swadaya dengan memblokade jalan menggunakan bilah bambu dan spanduk peringatan. Karantina wilayah ini umumnya masih membuka satu jalan keluar-masuk khusus untuk warga setempat yang bekerja atau hendak membeli keperluan pokok. Selain itu, warga juga memasang alat penyemprot disinfektan secara mandiri di jalan masuk kampung. Tamu yang bukan warga setempat diminta untuk melaporkan diri terlebih dahulu atau bahkan dilarang masuk. Meskipun demikian, tindakan ini tidak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Camat Pakem, Suyanto, misalnya, meminta warga dan kepala desa untuk membuka kembali jalanan kampung yang ditutup karena menyalahi surat edaran yang dikeluarkan Kabupaten Sleman. Wakil wali kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan pemahaman kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka) agar menurunkan spanduk-spanduk penutupan dan membuka kembali jalanan di sejumlah kampung di wilayah Kota Yogyakarta.

Pada perayaan tahun baru 2021, diterapkan sistem buka tutup kawasan Maliobro untuk meghindari penumpukan para wisatawan yang akan mengakses kawasan Malioboro. Kebijakan kawasan bebas kendaraan bermotor di Malioboro yang setiap hari berlaku mulai pukul 18.00 - 21.00 WIB pada saat malam Tahun Baru ditiadakan. Artinya tak ada jalur pedestrian saat itu guna menghindari kerumunan. Selain itu, acara perayaan tahun baru di DIY juga ditiadakan dan pembatasan waktu usaha termasuk angkringan dibatasi sampai dengan pukul 22.00 WIB. Namun, kota Yogyakarta tetap terbuka dan menerima wisatawan dari beragam daerah. Para wisatawan yang akan berkunjung ke Kota Yogyakarta diwajibkan membawa surat identitas kesehatan yang masih berlaku, yaitu hasil rapid test antigen atau swab test.

Kawasan Malioboro, Tugu Jogja, dan Titik Nol Kilometer tetap buka di malam pergantian tahun namun dijaga ketat oleh petugas Satpol PP dan aparat TNI dan Polri untuk mencegah kerumunan. Titik Nol KM tetap padat pengunjung meski tidak ada perayaan kembang api tahun baru 2021.

Sultan Hamengku Buwono X pada 30 Desember 2020 mengajak rakyat Yogyakarta untuk membatasi mobilitas, dan tidak berpergian jika tidak ada acara yang mendesak. Sultan mengimbau agar masyarakat tetap berada di rumah, saling menjaga, dan menolong mereka yang terdampak Covid-19.