Tolong jelaskan mengenai Sektor Potensi Kawasan Hutan dari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang, Luak, Lima Puluh Kota

Tanah ulayat yang tersebar di sejumlah jorong Kenagarian Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang saat ini ditumbuhi oleh tanaman jenis pinus melalui program Pemerintah pada masa orde baru. Hingga saat ini tanaman pinus tersebut berlahan mulai berkurang karena rusak terbakar saat musim panas.

Disatu sisi, Tanah ulayat merupakan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun dan dikuasai oleh masyarakat hukum adat di Propinsi Sumatera Barat yang memiliki hak ulayat. Disisi lain, tanaman yang tumbuh diatas tanah ulayat ini merupakan produk yang dihasilkan dari program Pemerintah dan belum bisa dimanfaatkan oleh masayarakat hukum adat yang memiliki hak adat tersebut. Lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) selaku pemegang hak ulayat merasa bimbang untuk melakukan perlindungan atas keberadaan pinus yang telah rusak ini atau memilih untuk mengelola pemanfaatan atas tanah ulayat Nagari.

Dalam Peraturan Menteri Desa nomor 01 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan desa pasal 2 huruf f berbunyi “Kewenangan tentang hak asal usul Nagari meliputi pengelolaan tanah Nagari atau tanah hak milik Nagari yang merupakan warisan turun temurun”. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 01 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan asset desa pasal 2 ayat (2) huruf h berbunyi “jenis aset Nagari adalah kekayaan asli Nagari terdiri atas hutan milik Nagari”.

Ditambah lagi adanya perda Provinsi Suatera Barat nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya semakin menguatkan bahwa kawasan hutan yang berada diatas tanah ulayat adalah sebuah potensi Nagari yang dapat dikelola oleh lembaga adat Nagari selaku pemegang hak ulayat bersama Wali Nagari selaku Pemerintah Nagari. Untuk memanfaatkan potensi hutan pinus (kategori APL) yang berada di tanah ulayat Kenagarian Sikabu-Kabu Tanjung Haro Padang Panjang ini diharapkan kedepan Pemerintah Nagari bersama pihak yang berkompeten dapat melahirkan sejumlah regulasi maupun program baik itu melalui penata ruangan kawasan Nagari, pedirian Badan Usaha Milik Nagari guna peningkatan pendapatan asli Nagari maupun pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas dalam hal pemanfaatan hasil hutan dan tanah ulayat.