Jelaskan Program PKN Di Indonesia dari Program Kehutanan Nasional

Pengembangan Hutan Rakyat Di Tanah Pemilik

Istilah hutan rakyat sudah lebih lama digunakan dala program-program pembangunan kehutanan dan disebut dalam UUPK (Undang-Undang Pokok Kehutanan) Tahun 1967. Di Jawa hutan rakyat dikembangkan pada tahun 1930-an oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah merdeka, pemerintah Indonesia melanjutkan pada tahun 1952 melalui gerakan “Karang Kitri” (Wartapura 1990). Secara nasional pengembangan hutan rakyat di bawah payung program penghijauan diselenggarakan pada tahun 1960-an, tepatnya saat Pekan Raya Penghijauan pertama tahun 1961.

Sampai saat ini hutan rakyat telah diusahakan di tanah milik yang diakui secara formal oleh pemerintah maupun tanah milik yang diakui pada tingkat lokal (tanah adat). Dalam hutan rakyat diusahakan tanaman pohon-pohon yang hasil utamanya kayu, seperti Sengon (Paraserianthes falcataria), dan Akasia (Acacia auriculiformis). Selain kayu ada juga pohon penghasil getah Kemenyan (Styrax benzoin), Damar (Shorea javanica)) dan pohon penghasil buah seperti Kemiri.

Hutan Serbaguna dan Hutan Kemasyarakatan

Istilah hutan serbaguna mulai dikembangkan dalam Repelita ketiga (1979/1980 sampai 1983/1984). Kegiatan program Hutan Serbaguna mencakup pengembangan persuteraan, lebah madu, rumput untuk ternak, dan kayu bakar. istilah hutan kemasyarakatan sudah diperbincangkan dalam seminar Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) tahun 1985 dan pola pengembangannya dijabarkan oleh Direktorat Penghijauan dan Pengendalian Perladangan tahun 1986. Hutan kemasyarakatan mulai dikembangkan dalam Repelita kelima (1989/1990 sampai 1993/1994). Dalam dokumen Repelita kelima disebutkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu diusahakan agar kawasan hutan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat sekitarnya dan dalam jumlah yang lebih banyak dan mutu yang lebih baik melalui hutan kemasyarakatan atau hutan sosial yang dikembangkan di sekitar desa-desa dan dikelola oleh organisasi sosial masyarakat secara mandiri.

Pengembangan praktik hutan serbaguna dan hutan kemasyarakatan saling tumpang tindih. Kedua-duanya dikembangkan di dalam kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Pengembangannya di tanah milik tumpangtindih dengan hutan rakyat, namun sedikit berbeda penekanannya (hutan rakyat menekankan hasil utama kayu, sedangkan hasil dari hutan kemasyarakatan dan hutan serbaguna lebih beragam mencakup peternakan, persuteraan, dan lebah madu.