Saya mau tau Sejarah dari Kerajaan Nepo

Kerajaan Nepo mulai berkembang pada sekitar abad ke-16, bersamaan ketika itu Raja Gowa, I Mario Gau Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng (1546-1565) mulai melakukan perluasan kekuasaan di Sulawesi Selatan. Kerajaan Nepo dirintis pertama kali oleh seorang tokoh yang bernama Baso Tungke. Baso Tungke merupakan putra dari Pajung Luwu, To Palaguna. Sementara To Palaguna sendiri merupakan suami dari Datu Tanete, Patteke Tana Daeng Tennisanga. Jadi bisa dikatakan bahwa leluhur yang menurunkan raja-raja di Kerajaan Nepo merupakan keturunan dari bangsawan Luwu dan Tanete.

Baso Tungke selanjutnya menyerahkan kepemimpinannya kepada anak-anaknya yang bergelar Puang Pitue. Pada masa ini wilayah Nepo dipimpin oleh tujuh orang. Puang Pitue kemudian masing-masing memiliki beberapa keturunan atau anak lagi, anak-anak keturunannya ini berjumlah empat puluh orang. Tidak diketahui pasti bagaimana nasib akhir dari seluruh Puang Pitue, mereka tidak memiliki makam karena oleh masyarakat dianggap menghilang tanpa jejak atau moksa.

Keempat puluh orang keturunan Puang Pitue ini kemudian dikenal dengan gelar Arung Patappuloe (Raja Empat Puluh) yang selanjutnya menjadi raja di Kerajaan Nepo. Keempat puluh raja ini masih memiliki hubungan kekeluargaan hingga hubungan kekerabatan.

Masa pemerintahan Arung La Bongngo

La Bongngo adalah putra dari Datu Suppa yang bernama Teddung Lompoe, sementara ibunya bernama Arung Cempa dari Sawitto, La Bongngo sering dianggap sebagai raja yang bodoh. Setelah diangkat menjadi raja di Nepo, La Bongngo yang masih bujang dinikahkan dengan putri Arung Mareppang. Selama perkawinannya, mereka tidak memiliki keturunan, sehingga sampai La Bongngo meninggal, tidak ada keturunan langsungnya yang menggantikannya menjadi raja di Nepo.

Di masa pemerintahan Arung La Bongngo, dibentuk struktur kerajaan yang akan menjalankan pemerintahan, di antaranya La Bongngo Membentuk Jabatan Dewan Adat Kerajaan Nepo, ditunjuk pula satu orang untuk menjabat sebagai Sulewatang, dua orang sebagai Pabbicara, serta seorang lagi sebagai Matowa. Sulewatang bertugas sebagai perwakilan raja dan mendidik para anak arung Nepo. Pabbicara adalah pejabat yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah perkara hukum. Sedangkan Matowa adalah orang yang mengatur pejabat-pejabat istana kerajaan.

Masa pemerintahan Arung Andi I Simatana

Arung Andi I Simatana atau Petta Tellu Latte merupakan putri dari I Messang, ia menjadi raja di Nepo menggantikan kedudukan raja sebelumnya yang dijabat oleh ibunya. Pada masa pemerintahan Andi Simatana, kedaulatan kerajaan Nepo mulai menurun, sebab pada masa pemerintahannya ini, Belanda telah mengokohkan kedudukannya di Sulawesi Selatan dan berhasil menudukkan kerajaa-kerajaan di Sulawesi, termasuk menancapkan kekuasaannya di Kerajaan Nepo. dengan demikian, status Kerajaan Nepo yang awalnya berdaulat penuh, berubah total menjadi kerajaan yang berada di bawah kontrol pemerintah Hindia Belanda.

Karena hal ini mulailah muncul perlawanan rakyat Nepo terhadap kekuasaan Belanda yang sewenang-wenang. Pada masa pemerintahan Andi Simatana ini juga status kerajaan Nepo diturunkan dan digabung bersama beberapa kerajaan di sekitarnya menjadi satu kerajaan gabungan atau konfederasi yang dikenal dengan kerajaan atau Konfederasi Mallusetasi.

Masa pemerintahan Arung Andi La Calo

Andi La Calo merupakan arung Mallusetasi yang terakhir berkuasa, ia merupakan anak dari La Sadapotto Addatuang Sidenreng dan ibunya I Baeda Arung Rappeng Addatuang Sawitto. Andi La Calo adalah suami dari I Makung, Arung Mallusetasi yang memerintah sebelumnya. La Calo menjadi raja di Mallusetasi menggantikan istrinya yang meninggal pada tahun 1932. Pada masa pemerintahannya, pengaruh penjajahan Jepang mulai masuk di Sulawesi Selatan, termasuk pula di Kerajaan Mallusetasi. Di masa pemerintahan Arung La Calo juga Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan Mallusetasi dilebur kedalam Republik Indonesia dengan status sebagai wilayah swapraja.