Jelaskan Prosedur Legislasi dari Parlemen Kroasia

Prosedur pemberlakuan undang-undang diawali dengan penyerahan dokumen kepada Ketua Parlemen. Rancangan undang-undang kemudian diteruskan oleh Juru Bicara kepada para ketua badan kerja, anggota parlemen dan Perdana Menteri. Setiap anggota parlemen, kelompok politik dan badan kerja Parlemen Kroasia dan Pemerintah Kroasia mempunyai hak untuk mengajukan suatu rancangan undang-undang. Sebelum membahas rancangan tersebut pada sidang pleno, ketua badan kerja yang kompeten dan Komite Legislasi wajib mendaftarkannya dalam agenda sidang badan kerja. Badan-badan kerja menempati posisi pada semua unsur rancangan undang-undang. Dalam landasan hukum konstitusional, Komite Legislasi tidak dapat ikut campur terhadap pekerjaan badan-badan kerja.

Rancangan undang-undang dibahas dalam dua babak persidangan. Babak pertama merupakan prosedur pembuatan hukum yang dilaksanakan pada sidang. Babak ini meliputi presentasi pembuka dari pengusul, perdebatan umum, perdebatan secara rinci, termasuk debat terkait penggunaan kata dalam rancangan tersebut, debat tentang pertimbangan tingkatan badan-badan kerja dan adopsi keputusan akhir yang menyatakan perlunya rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Proposal pengajuan harus diajukan oleh pengusul dalam jangka waktu enam bulan setelah rancangan tersebut diusulkan. Jika pengusul tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka usulan tersebut ditangguhkan. Babak kedua dari persidangan merupakan debat yang meliputi debat pada naskah teks rancangan, debat tentang tingkatan badan-badan kerja, debat tentang amandemen yang diusulkan, dan penetapan usulan sebagai undang-undang baru serta pengesahannya secara resmi.