Jelaskan Kurangnya keterbukaan dari Pandemi Covid-19 di Indonesia

Presiden Indonesia Joko Widodo juga dikritik oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan juga oleh partai politik seperti Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera karena kurangnya keterbukaan mengenai informasi Covid-19. Jokowi bersikeras untuk tidak membagikan rincian riwayat perjalanan pasien dengan hasil uji koronavirus positif untuk mengurangi kepanikan dan kegelisahan masyarakat umum. Meski begitu, kerahasiaan informasi ini tetap dianggap melanggar undang-undang. Kritik mengenai keterbukaan data juga disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait berapa banyak jumlah tenaga medis yang positif Covid-19. Publik telah meminta pemerintah untuk merilis peta resmi nasional dari lokasi kasus Covid-19 terkonfirmasi, karena peta-peta independen yang tidak resmi dapat memberikan data yang tidak benar.