Jelaskan Tindak pidana dari Dirgantara Air Service Penerbangan 3130

Dirgantara Air Service mengklaim bahwa jumlah penumpang hanya 9 orang. Pemeriksaan terhadap daftar muatan dan tiket penumpang serta wawancara penumpang menunjukkan bahwa hanya 12 dari 18 penumpang yang memiliki tiket asli. Berat penumpang tidak diukur di Datah Dawai. Kapten Abdul maupun awak darat tidak keberatan dengan peluang kelebihan muatan sehingga muncul dugaan bahwa aktivitas menambah untung secara ilegal seperti ini sudah biasa. Praktik ini kemungkinan besar sudah dilakukan sebelumnya berkali-kali.

Penyidik menemukan bahwa awak Dirgantara Air Service tidak pernah mengisi izin terbang untuk seluruh operasi penerbangannya dari Samarinda. Ini adalah pelanggaran Peraturan Keselamatan Penerbangan Udara. Otoritas bandara harus menyetujui izin terbang dan memantau prosesnya. Dalam operasi penerbangan perintis, pemerintah daerah mewajibkan operator mempekerjakan perusahaan/karyawan lokal untuk urusan penjualan tiket, suplai, dan lain-lain. Manajer wilayah Dirgantara Air Service di Samarinda menyebutkan bahwa karyawan lokal tidak layak atau tidak berhak bekerja di industri maskapai penerbangan, tetapi harus dipekerjakan. Hal ini memengaruhi tingkat keselamatan penerbangan. Penyelidikan menemukan bahwa ada dua daftar muatan. Daftar asli yang diperoleh polisi di Kecamatan Tenggarong dan diduga berasal dari Datah Dawai mencantumkan 7 orang dewasa, 1 anak, dan 1 bayi dengan beberapa bagasi. Daftar kedua, nomor 012905, diduga diterbitkan di Samarinda. Nomor di kanan atas dokumen ditempel untuk menyembunyikan nomor aslinya. Daftar ini mencantumkan 8 orang dewasa, 2 anak-anak, dan 2 bayi tanpa bagasi. Ini melanggar prosedur keselamatan penerbangan yang tergolong kesalahan disengaja dan dapat dipidanakan.

Karena penerbangan perintis disubsidi oleh pemerintah daerah, ada beberapa masalah terkait sumber pendanaannya. Operator harus menjual tiket dengan harga yang sangat rendah sehingga masyarakat biasa bisa terbang. Hasilnya, permintaan penumpang naik pesat. Namun, maskapai tidak bisa menambah jumlah penerbangan. Pemerintah daerah selaku sponsor adalah satu-satunya pihak yang berhak membuat keputusan tersebut. Permintaan tinggi dan ketersediaan rendah meningkatkan peluang suap-menyuap. Tanpa pengawasan yang kuat, karyawan maskapai atau otoritas bandara bisa menerima suap dari penumpang yang tidak mau mengantre.

Penumpang melaporkan bahwa Kapten Abdul sepakat menjual kursi ke dua penumpang terakhir dengan harga Rp60.000 dan Rp1.000.000 (harga tiket sebenarnya adalah Rp68.000). Penumpang bersedia membayar supaya bisa ikut terbang. Kapten Abdul mengakui jual-beli ini lazim terjadi dan sering melakukannya. Namun, ia menyebutkan harganya. Kapten Abdul dan kepala pilotnya menyatakan bahwa praktik ini sering dilakukan bersama rekan-rekan semaskapai untuk menambah penghasilan karena gajiinya sangat rendah bila dibandingkan dengan pengalaman dan tugas mereka.

Meski Dirgantara Air Service memberitahu konsekuensi tindakan indisipliner kepada semua personel dan staf, Dirgantara Air Service tidak pernah melakukan pengawasan. Tidak adanya pengawasan menunjukkan bahwa personel yang terlibat percaya bahwa praktik takresmi ini menguntungkan dan akan dilakukan kembali bila ada kesempatan.

Praktik ini berubah menjadi bahaya keselamatan apabila para awak, tergoda oleh jumlah uang yang akan diperoleh dan sadar bahwa ada konsekuensi negatif, mulai mengabaikan batas operasi pesawat terbang. Semua ini dianggap tindak pidana dan bentuk sikap mengabaikan keselamatan.