Jelaskan Australia dari Hukum penistaan agama

Sebagai koloni Britania tahun 1780-an, Australia mewarisi hukum umum Inggris, termasuk Undang-Undang Penistaan Agama 1697. Hukum kolonial pertama adalah Undang-Undang Fitnah Penistaan Agama dan Penghasutan 1827 di New South Wales (dibatalkan tahun 1898) dan undang-undang yang disahkan Gubernur Arthur Phillip di Van Diemen's Land pada tahun itu yang mengatur penerbitan dan melarang 'fitnah penistaan agama dan penghasutan' untuk menjaga ketertiban masyarakat.

Pemidanaan penistaan agama oleh pemerintah terakhir dilakukan di negara bagian Victoria tahun 1919.

Australia menghapus dan membatalkan semua hukum penistaan agama di tingkat federal melalui Undang-Undang Hukum Pidana 1995, tetapi beberapa negara bagian dan teritori masih mempertahankan hukum penistaan agama. Negara bagian, teritori, dan Persemakmuran Australia tidak menyeragamkan penindakan penistaan agama. Penistaan agama adalah tindak pidana di sejumlah wilayah hukum, termasuk New South Wales (Pasal 49 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik 1974 (NSW)), Victoria dan Australia Selatan. Situasi hukum penistaan agama di Wilayah Ibu Kota Australia, Australia Barat, dan Queensland masih belum jelas.