Jabarkan Diskriminasi di tempat kerja dari Hak perempuan

Perempuan seringkali menjadi sasaran prasangka berdasarkan jenis kelamin di tempat kerja. Ambil disparitas upah, misalnya. Hak asasi manusia menuntut upah yang sama untuk tenaga kerja yang sama, tetapi perempuan seringkali dikecualikan dari menerima kompensasi yang adil.

Saat ini, rata-rata wanita di dunia hanya menghasilkan sekitar 77% dari apa yang pria lakukan untuk mencari nafkah. Akibatnya, perempuan mengalami ketimpangan ekonomi, yang dapat mencegah mereka menjadi mandiri sepenuhnya dan bahkan meningkatkan risiko kemiskinan.

Situasi hak perempuan di Indonesia

Situasi hak perempuan saat ini di Indonesia yaitu Kekerasan memengaruhi satu dari tiga wanita di seluruh dunia. Sekitar 137 wanita dibunuh oleh anggota keluarga setiap hari di dunia. Satu dari lima wanita berusia antara 20 dan 24 menikah sebelum berusia 18 tahun. 15 juta anak di seluruh dunia telah diperkosa.

Selama epidemi COVID-19, panggilan ke saluran bantuan untuk melaporkan tindakan kekerasan telah berlipat lima di banyak negara. Kemungkinan seorang wanita akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga meningkat ketika dia terisolasi secara sosial, memiliki sedikit ruang untuk bergerak, dan merasa tidak aman secara finansial.

Di Indonesia, menurut data Komnas Perempuan, dalam 12 tahun terakhir kekerasan terhadap perempuan tumbuh hingga 792%. Meski ada darurat kekerasan seksual di Indonesia, RUU PKS, kerangka hukum untuk kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual, belum disahkan sejak 2012!

Insiden kekerasan perempuan juga meningkat sebesar 63% selama pandemi COVID-19, dengan mayoritas korban adalah perempuan dewasa korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebesar 59,82 persen.

Selain itu, menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2021, jumlah perkawinan anak meningkat 3 kali lipat, dari 23.126 kasus pada tahun 2019, meningkat menjadi 64.211 kasus pada tahun 2020. Kasus kekerasan berbasis cyber-gender (online/ruang online) atau disingkat KBGO yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan juga meningkat dari 241 kasus di tahun 2019 menjadi 940 kasus di tahun 2020.

Awal mulai perjuangan hak perempuan

Sejak abad keempat SM, orang percaya bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Wanita dianggap lebih rendah daripada pria dalam masyarakat Yunani kuno. Fakta bahwa perempuan tidak pernah terlibat dalam pemilihan umum adalah karena pemahaman ini. Wanita diyakini tidak memiliki akal sehat, seperti halnya pria, dan tidak mampu membuat pilihan yang logis. Selain itu, meski diperlakukan tidak adil, perempuan yang sudah menikah dipandang sebagai seseorang yang harus tunduk kepada suaminya. Di Athena, seorang suami bebas bertindak semaunya, termasuk berselingkuh. Pasangan, di sisi lain, memiliki hak untuk membunuh istrinya jika dia berselingkuh.

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, salah satu undang-undang hak sipil pertama yang disahkan pada tahun 1789, menyebut hak asasi manusia sebagai hak semua orang, bukan sebagai hak asasi manusia, selama Revolusi Prancis. Secara tidak langsung, pernyataan ini mengingkari hak perempuan atas pengakuan sebagai manusia. Wanita tidak dipandang sebagai makhluk yang masuk akal dan logis dengan hak untuk mendapatkan hak yang sama dengan pria sebelum abad kedelapan belas. Konsekuensinya, perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memilih atau memegang jabatan politik.

Pada tahun 1893, wanita Selandia Baru menjadi wanita pertama di dunia yang diberikan hak untuk memilih. Gerakan global untuk memajukan kebebasan sipil dan politik perempuan tidak pernah berhenti. Pada tahun 1920, wanita Amerika dan Inggris memperebutkan hak untuk memilih, meskipun itu hanya tersedia untuk wanita kulit putih. 45 tahun kemudian, hak asasi orang Asia dan orang kulit hitam diakui sebagai tanggapan atas diskriminasi dan kekerasan rasial. Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional, seperangkat prinsip yang menjamin hak asasi manusia bagi semua orang, dibuat setelah Perang Dunia II. Istilah "hak asasi manusia" diubah dari "hak semua laki-laki" oleh Hansa Mehta, seorang wanita India yang menjadi salah satu penyusun UDHR.

Perjuangan hak perempuan di Indonesia

Perempuan nusantara aktif bekerja untuk meningkatkan status perempuan sebelum perjuangan Kartini di akhir abad ke-19, meski terkendala oleh lingkungannya. Di Keraton Pakualaman Yogyakarta, emansipasi wanita di kalangan bangsawan di Jawa pertama kali diamati. Keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan pada masa itu mengkhawatirkan para perintis.

Dewi Sartika memimpin sebuah sekolah di Bandung pada tahun 1904, yang memungkinkan perempuan mengakses sekolah untuk pertama kalinya. Kartini mendirikan Akademi Kartini di Semarang pada tahun 1913. Pada tahun 1918, Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah rumah pertama di Indonesia di Manado.

Perjuangan hak-hak perempuan di Indonesia masih terus berkembang pesat. Konferensi Perempuan pertama berlangsung di Yogyakarta pada tahun 1928. Komitmen penting dibuat oleh kongres untuk perjuangan perempuan Indonesia: partisipasi perempuan dalam pembangunan bangsa, pemberantasan buta huruf, persamaan hak perempuan dalam perkawinan, pelarangan perkawinan anak, dan inisiatif menghilangkan ketimpangan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan gizi dan kesehatan ibu hamil dan anak balita.