Jabarkan Kontroversi dari Pembangkit Listrik Tenaga Air Batang Toru

Pembangunan PLTA ini dikritik oleh para pegiat lingkungan karena dianggap mengancam habitat orangutan dan merusak ekosistem. Pada tahun 2018, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Yang dipersoalkan oleh WALHI adalah Surat Keputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 (bertanggal 31 Januari 2017) yang mengizinkan pembangunan PLTA Batang Toru. WALHI menuduh bahwa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) untuk proyek ini telah dipalsukan. Namun, gugatan ini ditolak pada tanggal 4 Maret 2019.