Jelaskan Awal kemerdekaan dari Pemerintah Kota Sawahlunto

Pada zaman kemerdekaan Pemerintah Gemeente itu diatur oleh Peraturan Residen Sumatra Barat Nomor 20 dan 21 tahun 1946 tentang Pemerintahan Nagari dan Kelembagaan Daerah. Pada tanggal 10 Maret 1949 diadakan rapat dengan hasilnya pusat pemerintahan Afdealing Solok yang dahulunya berada di Sawahlunto di bagi menjadi Kabupaten/Sawahlunto Sijunjung dan Kabupaten Solok. Maka pemerintah Stad Gemeente Sawahlunto dirangkap oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung. Kemudian berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 1965 status Sawahlunto berubah menjadi Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dengan Wali kota pertama Achmad Noerdin, SH terhitung mulai 11 Juni 1965 melalui surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 15/2/13-227 tanggal 8 Maret 1965.

Orde Baru dan otonomi daerah

Seiring perkembangan wilayah dan kependudukan di Kotamadya Sawahlunto dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, dimana batas wilayah Kotamadya Dati II Sawahlunto diperluas meliputi seluruh wilayah Kecamatan Talawi Kabupaten Dati Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari 17 Desa, sebagian wilayah Kecamatan Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung terdiri dari 11 Desa dan sebagaian wilayah Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Daerah Tingkat II Solok terdiri dari 11 Desa.