Jelaskan Latar belakang dari Unjuk rasa anti-ICERD 2018

Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) adalah konvensi PBB yang mengikat para anggotanya untuk menghapus diskriminasi ras dan mempromosikan pemahaman di antara semua ras. Malaysia merupakan salah satu dari 18 negara di dunia yang belum meratifikasi konvensi ini, juga merupakan salah satu dari dua negara mayoritas Muslim yang belum meratifikasinya bersama dengan Brunei. Pada 28 September 2018, perdana menteri Tun Dr. Mahathir bin Mohamad berpidato di Majelis Umum PBB dengan pemerintah baru harus "meratifikasi semua instrumen inti PBB yang tersisa terkait dengan perlindungan hak asasi manusia", ini termasuk ICERD dan lima konvensi lain yang tidak diratifikasi. Namun, Khairy Jamaluddin memperdebatkan pidato PBB tersebut yang menimbulkan kekhawatiran tentang dampak ICERD terhadap hak-hak istimewa bumiputra dan posisi khusus Melayu dan Islam di negara tersebut. Pada 19 November 2018, di Parlemen, Waytha Moorthy, yang menjabat sebagai Menteri Persatuan Nasional dan Kesejahteraan Sosial, mulai berbicara tentang niat pemerintah dalam meratifikasi ICERD dan mengatakan bahwa konsultasi-konsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait akan diadakan pada kuartal pertama 2019. Ini ditentang oleh oposisi dan mulai menyerangnya.

Pada 23 November 2018, Kantor Perdana Menteri telah mengumumkan untuk tidak meratifikasi konvensi dan tetap mempertahankan Konstitusi Federal yang berisi kontrak sosial yang telah disepakati oleh semua ras pada saat pembentukan negara.