Jelaskan Pemilihan Presiden 2018 dari Krisis kepresidenan Venezuela

Pada bulan Februari 2018, Maduro menyerukan pemilihan presiden empat bulan sebelum tanggal yang ditentukan. Ia dinyatakan sebagai pemenang pada Mei 2018 setelah beberapa partai oposisi utama tidak diperbolehkan berpartisipasi. Selain itu, terdapat pula beberapa penyimpangan lainnya. Banyak yang menyatakan bahwa pemilihan itu tidak sah. Berpasangan dengan seorang yang memandang kepemimpinan Maduro sebagai kediktatoran yang tidak efektif, para politisi dari dalam maupun luar negeri menyatakan bahwa Maduro tidak dipilih secara sah. Dalam bulan-bulan menjelang pelantikannya pada 10 Januari 2019, Maduro ditekan untuk mundur oleh negara-negara dan badan-badan termasuk Kelompok Lima (selain Meksiko), Amerika Serikat, dan OAS (Organisasi Negara-negara Amerika). Tekanan ini semakin meningkat seiring dengan dilantiknya anggota Majelis Nasional Venezuela yang baru pada tanggal 5 Januari 2019. Maduro menolak Majelis Nasional pada tahun 2017; yang disebut sebagai "satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis yang tersisa di negara ini".

Seruan untuk membentuk pemerintahan transisi

Antara pemilihan presiden Mei 2018 dan pelantikan Maduro, ada seruan untuk mendirikan pemerintahan transisi. CEO Venezuela Al Día, Manuel Corao, berpendapat bahwa Maduro bukan lagi presiden dan bahwa "sebagian besar rakyat di Venezuela terwakili dalam Majelis Nasional [dan ingin] menunjuk pemerintahan transisi yang mengisi kekosongan kekuasaan dan membebaskan Venezuela dari kejahatan Komunis". Mantan legislator Venezuela Alexis Ortiz menyatakan bahwa "Paham Castrochavism [...] membusuk dalam ketidakmampuan, korupsi, dan penyerahan kedaulatan nasional", menyerukan pemerintah transisi untuk bekerja pada rekonsiliasi, mengadakan pemilihan umum, menerima bantuan kemanusiaan dan melindungi kebebasan sipil, di antara beberapa permintaan lainnya.

Sebuah laporan pada November 2018 oleh International Crisis Group mengatakan bahwa "negara-negara tetangga dan kekuatan asing lainnya telah mengambil berbagai langkah - termasuk sanksi, untuk mencapai negosiasi transisi, yang merupakan jalan keluar terbaik dari krisis"