Jelaskan Kebebasan beragama dari Gereja Denmark

Dengan adanya reformasi di Denmark pada tahun 1536, Kekristenan Lutheran ditetapkan sebagai agama negara. Pada abad berikutnya, pada masa perang agama berkecamuk di Eropa, diikuti pula penganiayaan kejam terhadap agama lain. Pengecualian hanya diberikan kepada para diplomat asing. Pada abad ke-16, kelompok kecil rahasia Katolik tersebar luas. Dari tahun 1683, Gereja Katolik Roma, Gereja Reformed dan Yahudi diizinkan di kota baru Fredericia, dan juga di Kopenhagen. Penganut non-Lutheran juga diizinkan di Friedrichstadt dan di Nordstrand, Slesvig, dan di Gluckstadt, Holstein. Dengan adanyaa Konstitusi pada tahun 1849, kebebasan beragama diperkenalkan di Denmark, tetapi Gereja Lutheran tetap menjadi gereja negara.

Agama yang diakui dan disetujui

Komunitas agama tidak memerlukan persetujuan untuk menikmati kebebasan beragama yang diberikan oleh konstitusi. Namun, jemaat-jemaat yang diakui negara (godkendte trossamfund) dapat menikmati hak-hak khusus. Mereka dapat melakukan pernikahan yang sah, mendirikan pemakaman mereka sendiri, mendapatkan izin tinggal bagi para imam asing, dibebaskan dari pajak perusahaan dan pajak properti, dapat mengajukan permohonan dari dana negara, dan anggotanya dapat memotong pajak biaya keanggotaan dan hadiah kepada para jemaat atau komunitasnya. Selain itu, jemaat-jemaat yang diakui oleh dekret kerajaan sebelum tahun 1970 (anerkendte trossamfund) dapat memberikan nama dan membaptis anak-anak dengan hukum yang berlaku, menyimpan buku register gereja mereka sendiri dan menuliskan akta berdasarkan pencatatannya.

Perbedaan hukum antara komunitas "yang diakui" dan "yang disetujui" masih tetap ada, tetapi sebagian besar bersifat historis. Komunitas yang diakui sebelum tahun 1970 hanya mencakup delapan komunitas Kristen dan satu komunitas Yahudi. Dari tahun 1970 hingga tahun 1990-an hanya beberapa jemaat Kristen telah disetujui, tetapi sejak tahun 1998, praktik liberal telah terjadi. Sejak itulah, badan ahli independen memutuskan tentang persetujuan komunitas-komunitas agama yang baru. Badan tersebut terdiri dari para profesor di bidang hukum, bidang studi agama dan bidang teologi dan bekerja di bawah Kementerian Hukum, yang sengaja dipisahkan dari Kementerian Urusan Gerejawi. Badan tersebut hanya menyelidiki apakah organisasi tersebut telah memenuhi ketentuan dasar, seperti memiliki sebuah doktrin, kepercayaan dan pemujaan, untuk disebut sebagai jemaat beriman. Pada tahun 2003, pengabsahan agama Forn Sed menyebabkan perdebatan publik.