Jabarkan Latar belakang dari Pencabutan keanggotaan Uni Eropa

Uni Eropa adalah kemitraan ekonomi dan politik dengan anggota 28 negara di kawasan benua Eropa. Terbentuknya Uni Eropa setelah Perang Dunia II dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, dengan harapan negara-negara yang menjadi mitra dagang akan menghindari perang satu sama lain. Namun, dalam pembentukan awal Uni Eropa, tidak ada sebuah peraturan dalam Perjanjian Uni Eropa yang mengatur tentang proses keluarnya suatu negara dari keanggotaan Uni Eropa dan bisa atau tidak bisa keluar dari organisasi tersebut.

Maka, terbentuklah sebuah ide untuk membuat peraturan yang memungkinkan anggota-anggota Uni Eropa untuk keluar dari keanggotaannya. Peraturan penting tersebut tercantum dalam pasal 50 Undang-Undang Perjanjian Uni Eropa, dimana Undang-Undang ini memungkinkan negara anggotanya untuk mengundurkan diri atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa.

Ide ini pada awalnya disusun oleh seorang mantan diplomat Skotlandia yakni John Olav Kerr atau lebih dikenal dengan Lord Kerr dari Kinlochard, yang saat itu beliau menjabat sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa. Dia menyusun perjanjian konstitusi Uni Eropa. Sebagai sekretaris jenderal Konvensi Eropa, Lord Kerr memainkan peran dan sebagai kunci utama dalam menyusun perjanjian konstitusional untuk Uni Eropa termasuk undang-undang tentang proses dimana negara anggota Uni Eropa dapat meninggalkan atau memisahkan diri dari blok tersebut.

Secara hukum ada dua interpretasi tentang apakah suatu negara dapat dicabut keanggotaannya dari Uni Eropa. Yang pertama, bahwa negara berdaulat memiliki hak untuk menarik diri dari keanggotaan, dan yang kedua yakni sebuah perjanjian periode yang tidak terbatas tanpa ketentuan khusus, dimana anggota Uni Eropa dapat menarik diri sebagai anggota. Hal tersebut terjadi karena adanya penarikan diri secara sepihak atau dua pihak dalam sebuah negara dimana ada pihak yang ingin memisahkan diri dan ada pihak yang masih ingin negara tersebut tetap sebagai anggota Uni Eropa.

Prosedur pencabutan keanggotaan Uni Eropa

Memberlakukan Pasal 50 Perjanjian Lisbon

Apa yang telah diprakarsai oleh John Olav Kerr pada akhirnya digunakan oleh negara anggota Uni Eropa dalam menyatakan keinginannya untuk menarik diri dari Uni Eropa. Pasal 50 tepatnya dianggap bermanfaat oleh negara yang ingin keluar dari Uni Eropa sebagai legalisasi dalam menyatakan sikap pencabutan keanggotaan Uni Eropa.

Pasal 50 dari Perjanjian Uni Eropa, yang disahkan dalam Perjanjian Lisbon pada tanggal 1 Desember 2009, dapat dipakai sebagai legalisasi untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam proses keluarnya Britania Raya, pasal 50 ini telah dipakai sebagai legaliasi proses dalam menyatakan sikap untuk keluar dari Uni Eropa. Dalam keputusannya, Pasal 50 Perjanjian Lisbon ini menyatakan bahwa:

1. Anggota yang memutuskan untuk keluar, harus mengikut aturan konstitusional yang berlaku dan telah disepakati sebelumnya.

2. Negara anggota yang memutuskan untuk menarik diri wajib memberitahukan niatnya ke Dewan Eropa terlebih dahulu. Lalu hal itu akan dirunding oleh anggota yang lain, termasuk mengatur kerangka hubungan di masa depan antara negara yang mengajukan diri keluad dengan anggota Uni Eropa. Dalam perundingan tersebut, harus sesuai dengan apa yang dimuat dalam pasal 128 ayat 3 dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa. Setelahnya akan dibahas di Parlemen Eropa.

3. Perjanjian tersebut berlaku terhitung sejak negara itu mengajukan niat pengunduran diri dari Uni Eropa. Pengunduruan diri dinyatakan gagal, jika proses perundingan melebihi batas 2 tahun. Kecuali ada perjanjian khusus dengan Dewan Eropa untuk memperpanjang periode perundingan.

4. Untuk keperluan paragraf 2 dan 3, anggota Dewan Eropa yang mewakili negara anggota yang menarik diri, tidak akan berpartisipasi dalam diskusi Dewan Eropa dalam mengambil keputusan mengenai hal itu. Persetujuan mayoritas sebagai syarat terpenuhinya keputusan, harus ditetapkan sesuai dengan Pasal 238 (3) (b) dari Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa.

5. Jika suatu negara yang telah menarik diri dari Uni Eropa, namun meminta untuk bergabung kembali, permintaannya harus tunduk pada prosedur yang mengacu pada Pasal 49.

Proses pencabutan keanggotaan Uni Eropa

Proses keluarnya Britania Raya sejak referendum bulan Maret 2016, menjadi sebuah diskusi panjang bagi Uni Eropa. Dengan keputusan keluar dari Uni Eropa, maka proses panjang akan dilalui untuk mendapatkan status sah keluar dari Uni Eropa