Jelaskan Sosial Budaya dari Kerajaan Balanipa

Masyarakat Kerajaan Balanipa memiliki tiga nilai sosial dalam menjalani hidup, yaitu angga, siri dan lokko.  Angga merupakan nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta hal yang pantas dan tabu di dalam hubungan kemasyarakatan. Pembentukan hukum adat Kerajaan Balanipa didasari oleh angga. Proses melaksanakan dan mempertahankan angga disebut sebagai siri. Ukuran dari nilai diri atau harga diri seseorang ditentukan dari siri. Mereka yang tidak menerapkan nilai dari angga dan siri disebut sebagai lokko. Siri dipahami sebagai nilai-nilai kemanusiaan yang baik secara pribadi. Sebaliknya, lokko dipahami sebagai harga diri dalam pandangan harkat dan martabat seseorang dalam marga atau masyarakat umum.

Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa tidak mengenal sistem stratifikasi sosial. Setiap perselisihan diselesaikan dengan hukum rimba dengan kekuatan sebagai penentu pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut bala tau dengan disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kekacauan, sehingga dibentuklah kelompok pengadilan hukum yang disebut tomawuweng. Tugasnya adalah untuk menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Para tomawuweng ini harus memiliki pengetahuan yang baik tentang hukum adat dan angga. Setelah permasalahan di masyarakat semakin banyak, mereka kemudian menunjuk seorang pemimpin yang disebut Tomakaka. Tugasnya adalah menjamin keamanan dan mempersatukan masyarakat dalam keteraturan serta melindungi mereka dari ancaman luar. Dalam perkembangannya, para Tomakaka menjadi penguasa-penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan Tomawuweng. Dalam kepemimpinan para Tomakaka, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang bebas (tau maradeka) dan orang-orang pilihan (tau pia).

Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, kelas sosial terdiri dari tau maradeka, tau pia, maraqdia dan batua. Kelas maraqdia merupakan kedudukan sosial dari para raja-raja Balanipa yang memerintah masyarakat, sedangkan tau pia dianggap kelompok yang memiliki kekuasaan langsung atas wilayah dan masyarakat. Kelas sosial terendah adalah kelas batua yang terdiri dari para budak yang membantu urusan rumah tangga. Kelas ini tetap memiliki hak yang sama dengan kelas sosial lainnya serta medapatkan perlindungan dari kelas tau pia dan maraqdia dari Kerajaan Balanipa.

Dalam menyelesaikan urusan-urusan kemasyarakatan, Kerajaan Balanipa menerapkan budaya musyawarah yang disebut sirumung karaya. Setiap keputusan harus merupakan keputusan yang disepakati bersama. Kesepakatan diperoleh dari proses pertukaran pendapat yang disebut assamaturuang dan hasil keputusannya disebut assamalewuang. Kelanjutan dari Sirumung Karaya adalah budaya gotong-royong yang disebut sikalulu. Kegiatan sikalulu meliputi pengusiran penjajah, pembangunan jalan, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, sikalulu juga berupa kegiatan yang bersifat kekeluargaan seperti membantu pemindahan rumah, pengambilan dan pembersihan hasil panen,  mendorong perahu, acara syukuran, khitanan, dan pernikahan.