Jelaskan Sejarah dari Pemerintah Kota Sawahlunto

Pertengahan abad ke-19, Sawahlunto hanyalah sebuah desa kecil dan terpencil, yang berlokasi ditengah-tengah hutan belantara, dengan jumlah penduduk ± 500 orang. Sebagian besar penduduknya bertanam padi dan berladang di tanah dan lahan yang sebahagian besar permukaan tanahnya tidak cocok untuk lahan pertanian sehingga Sawahlunto dianggap sebagai daerah yang tidak potensial. Setelah ditemukannya batubara di Sawahlunto oleh geolog Belanda Ir. W.H.De Greve tahun 1867, maka Sawahlunto menjadi pusat perhatian Belanda. Pada tanggal 1 Desember 1888 ditetapkan keputusan tentang batas–batas ibu kota Afdeling yang ada di Sumatra Barat. Penentuan Ibu kota Afdeling itu sudah barang tentu berkaitan erat dengan daerah-daerah yang berada diwilayah itu. Oleh karena itu pada tanggal 1 Desember 1888 dapat dikatakan bahwa Sawahlunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah Afdealing Tanah Datar pada Masa itu.

Batubara mengantarkan Sawahlunto sebagai catatan penting pemerintah Hindia Belanda Pembukaan Tambang Batubara Sawahlunto tahun 1891 merupakan asset terpenting bagi pemerintahan Kolonial Belanda, karena tingginya permintaan dunia akan batu bara sebagai sumber energi di abad penemuan mesin Uap di Eropa Barat. Apalagi cadangan deposit Batubara Sawahlunto diperkirakan mencapai angka 205 juta ton. Cadangan batu bara itu tersebar diantaranya daerah Perambahan, Sikalang, Sungai Durian, Sigaluik, Padang Sibusuk, Lurah Gadang, dan Tanjung Ampalu.

Usaha penambangan ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1920-1921, pada waktu itu jumlah pekerja mencapai ribuan orang, selain itu ada hampir seratus orang Belanda atau Indo yang menjadi pimpinan perusahaan, ahli dan staf kunci lainnya. Sejumlah pekerja itu menimbulkan terjadinya konsentrasi penduduk, karena selain membawa keluarga juga mengundang pendatang. Sehingga terciptalah kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan usaha pelayanan seperti tukang cuci, tukang cukur, pelayanan kesehatan, pemilik dan pekerja warung, penjual barang keperluan keluarga dan sebagainya. Terlebih lagi pihak perusahaan tambang mencoba memberikan pelayanan yang sebaiknya agar pekerjanya betah tinggal di kota yang relatif terisolasi pada waktu itu, dengan menyelenggarakan hiburan, fasilitas pendidikan, rumah sakit yang memadai, bahkan pasar malam yang dilaksanakan secara rutin. Ditambah dengan keberadaan orang Belanda dengan fasilitasnya yang eklusif, menjadikan Sawahlunto menjadi alasan yang kuat untuk menetapkan Sawahlunto menjadi kota yang mempunyai administrasi sendiri atau hak desentralisasi dengan status Gementee berdasarkan Stadsblaad Van Nederlansch Indie pada tahun 1918. Penyelenggaraan kota dilakukan oleh Stadesgemeenteraad (DPRD) dan Burgemeester (Wali kota).