Jelaskan Sistem Pemerintahan dari Kerajaan Balanipa

Kerajaan Balanipa menerapkan pemerintahan dengan sistem presidensial yang disebut Appe Banua Kayyang. Sistem ini menetapkan penguasa wilayah yang disebut Pappuangan, yang meliputi Pappuanagan Napo, Pappuangan Samasundu, Pappuangan Mosso dan Pappuangan Todang-todang. Para Pappuangan mempunyai kedudukan yang sama di Kerajaan Balanipa. Mereka menjadi anggota dari dewan adat yang disebut ada’ kayyang. Dewan ini berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan kekuasaan raja dari Kerajaan Balanipa.

Kerajaan Balanipa juga tidak memiliki istana kerajaan sebagai pusat pemerintahan. Sistem pemerintahan sepenuhnya dilaksanakan di rumah raja yang terpilih. Hal demikian dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kondisi mereka kepada raja. Selain itu, Kerajaan Balanipa juga menyetarakan antara raja dan masyarakat, sehingga tidak ada pemberian upeti dari masyarakat untuk raja. Segala urusan pemerintahan sepenuhnya dibiayai oleh raja dengan bantuan sukarela dari para pemilik wilayah dan masyarakat.

Pewarisan tahta Kerajaan Balanipa menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan raja tidak didasarkan pada garis keturunan, melainkan berdasarkan kemampuan dalam memerintah. Selain itu, calon raja harus memiliki etika yang baik, memiliki prestasi, serta mencintai masyarakat dalam kerajaannya. Para calon raja dipilih dan diangkat menjadi raja oleh Appe Banua Kayyang. Para raja yang terpilih tetap mendapatkan pengawasan ketat dari Appe Banua Kayyang. Raja yang melakukan pelanggaran kekuasaan akan diberhentikan dari posisinya, baik oleh masyarakat sendiri atau diwakilkan oleh Appe Banua Kayyang.

Kerajaan Balanipa juga menerapkan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembuatan aturan kerajaan sepenuhnya menjadi hak masyarakat dengan diwakili oleh Appe Banua Kayyang. Kedudukan Appe Banua Kayyang adalah sebagai pemangku adat di pusat pemerintahan kerajaan dan pemimpin di wilayah masing-masing. Raja berperan sebagai pelaksana aturan di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lainnya dilaksanakan oleh  para Pappuangan. Pengawasan pelaksaana aturan kerajaan ditugaskan kepada Pabbicara Kayyang. Tugasnya adalah menasehati raja di bidang hukum, memimpin persidangan, dan mendampingi raja. Pabbicara Kayyang dipilih oleh raja dengan persetujuan Appe Banua Kayyang. Pekerajaan Pabbicara Kayyang hanya di pusat pemerintahan, sedangkan di wilayah lain pekerjaannya diberikan kepada penegak aturan yang disebut Tomawuweng.