Jelaskan Perjanjian Lisboa dari Dinas Luar Negeri Eropa

Berbagai aspek dari  sebenarnya sudah dirundingkan secara informal sebelum diberlakukannya Perjanjian Lisboa. Di bawah Kepresidenan Swedia, telah disusun sebuah laporan yang disetujui oleh Dewan Eropa, memuat gambaran konsensus Negara Anggota mengenai fitur-fitur utama , seperti adanya kesepakatan bahwa  akan dijadikan lembaga yang bersifat tersendiri (), terpisah dari Komisi dan Sekretariat Dewan. Perjanjian Lisboa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 berusaha untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dan menyederhanakan rancangan dalam kebijakan luar negeri UE. Perubahan yang diperkenalkan menyentuh pada arsitektur Perjanjian, prinsip dan tujuan, serta mekanisme kelembagaan dari tindakan luar negeri UE. Perjanjian Lisboa membawa dua reformasi besar berkenaan dengan kebijakan luar negeri UE:

Pertama, perjanjian ini menelaah persesuaian pilar-pilar yang ditetapkan oleh Perjanjian Maastricht, yaitu pilar 'Komunitas', di mana Komisi Eropa lebih dominan, dan pilar 'antar pemerintah', yaitu  dan . Pada saat yang sama, jabatan Komisioner Hubungan Luar Negeri digabungkan dengan Perwakilan Tinggi () untuk  (yang dibentuk Perjanjian Amsterdam). Penggabungan ini melahirkan tokoh dengan dua peran () yang baru, yaitu sebagai Wakil Presiden Komisi juga sebagai Perwakilan Tinggi Uni Eropa urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan () yang ditunjuk untuk memimpin pertemuan Dewan Luar Negeri () dari Dewan UE. Selama pertemuan informal Kepala Negara atau Pemerintah negara-negara anggota yang diadakan di Brussel pada 19 November 2009, telah dicapai kesepakatan politik tentang penunjukan Catherine Ashton sebagai .

Kedua, pembentukan  dengan menggabung Direktorat Jenderal Hubungan Luar Negeri Komisi (/) dengan badan-badan dari Sekretariat Jenderal Dewan (Unit Kebijakan).  dibentuk untuk membantu Perwakilan Tinggi () dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Perjanjian Lisboa bercita-cita untuk memperkuat  dan mengatasi masalah fragmentasi serta kurangnya koherensi di bidang hubungan luar negeri UE, sehingga pembentukan  dinyatakan sebagai salah satu titik fokus upaya reformasi kelembagaan yang diamanatkan oleh Perjanjian tersebut. Selain penggabungan administratif dua lembaga yang berbasis di Rue de la Loi, Perjanjian Lisboa juga memasukkan diplomat dari negara-negara anggota ke dalam . Selain itu diputuskan juga untuk mengubah Delegasi Komisi menjadi Delegasi Uni Eropa dan menempatkannya di bawah otoritas HR.