Gw mau tau Latar belakang dari Insiden pemberian kartu kuning kepada Joko Widodo

Memperingati peringatan ulang tahun ke-68 Universitas Indonesia, Presiden Joko Widodo berpidato dalam acara dies natalis dan peresmian Forum Kebangsaan UI di Balairung UI Depok. Pada saat yang sama, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia Muhammad Zaadit Taqwa berdiri, meniup peluit ketika hadirin bertepuk tangan, dan memberikan kartu kuning dari buku paduan suara ketika hadirin berhenti bertepuk tangan. Karena demikian, Pasukan Pengamanan Presiden mendorong dan mengamankan Zaadit saat itu juga dan dimintai keterangan oleh satuan pengamanan lingkungan kampus dan polisi. Motivasi Zaadit untuk memberikan kartu kuning adalah kejadian luar biasa campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, usulan penjabat gubernur berasal dari perwira tinggi tentara dan polisi yang dianggap Zaadit menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, dan rancangan aturan baru tentang Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang sedang disusun dari Draf Permenristekdikti. Zaadit menyebut kartu kuning yang diberikannya merupakan bentuk peringatan atas berbagai masalah yang terjadi di Indonesia sejak 4 tahun pemerintahan Joko. Zaadit juga menyebut sebelum melakukan tindakan memberi kartu kuning, BEM UI sebelumnya sempat mengadakan demonstrasi di luar balairung; pada 2013, ratusan mahasiswa bersama pedagang menggelar demonstrasi menentang pembongkaran kios para pedagang di Stasiun Universitas Indonesia. Dalam wawancara dengan Beritagar, Zaadit menuturkan bahwa ide memberikan kartu kuning berasal dari teman-temannya sesama anggota BEM UI. Ide tersebut didukung oleh BEM UI dan FMIPA UI tempat Zaadit menimba ilmu.

Usulan penjabat gubernur dari kalangan polisi

Pada 25 Januari 2018, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan dua jenderal polisi yaitu Mochamad Iriawan dan Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Keuda jenderal polisi ini diusulkan menjadi penjabat gubernur di dua provinsi tersebut karena Tjahjo menganggap Jawa Barat dan Sumatra Utara sebagai daerah rawan konflik pada Pemilu 2018. Tjahjo menggunakan Pasal 110 Ayat 10 UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Permendagri No. 1 Tahun 2018 sebagai dasar dari usulannya.

Usulan ini mendapat tanggapan yang beragam dari pelbagai pihak. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan bahwa ia tidak menginginkan perwira aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi penjabat gubernur seperti halnya dua jenderal polisi yang ditunjuk Tjahjo. Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengaku akan tetap berpegang kepada UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang mengharuskan TNI harus netral secara politik dan melarang prajurit terlibat dalam kegiatan politik praktis jika anggota TNI diusulkan menjadi penjabat gubernur. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Didik Mukrianto mendesak Tito dan Tjahjo mengevaluasi usulan ini karena dinilainya sangat berpotensi mengganggu demokrasi yang bersih dan adil sekaligus membuat aparat menjadi tidak netral dalam mengawal dan menjaga pemilu. Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) PDIP Ahmad Basarah menilai usulan Tjahjo tidak menyalahi peraturan.

Rencana penerbitan Peraturan Menteri tentang Organisasi Mahasiswa

Pada awal Desember 2017, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir berencana menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi Mahasiswa. Rencana tersebut tertuang dalam sebuah berkas 14 halaman Microsoft PowerPoint yang ditampilkan dalam acara Workshop dan Malam Penganugerahan Bidang Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan, Ditjen Belmawa pada 6 Desember 2017 di Jakarta oleh Arman Nefi. Dalam berkas tersebut, disebutkan bahwa peraturan yang berlaku saat itu yaitu Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi sudah berusia hampir 20 tahun. Dalam pelaksanaannya, keputusan menteri tersebut tidak lagi dijadikan pedoman oleh mahasiswa dalam berorganisasi selama lebih dari sepuluh tahun terakhir dan juga beberapa pedoman dinilai tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi berencana untuk menerbitkan Peraturan Menteri tentang Organisasi Mahasiswa. Kemenristekdikti kemudian mengundang 30 perwakilan BEM seluruh Indonesia untuk memberi masukan terhadap draf tersebut pada 14—15 Desember di Bekasi, Jawa Barat, tetapi semuanya menolak mentah-mentah.

Rencana ini lantas mendapat tanggapan negatif dari banyak pihak, termasuk mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menolak rencana ini karena dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan pemikiran kritis mahasiswa sehingga campur tangan dari penyelenggara kampus semakin besar.

Berkaitan dengan insiden ini, Kemenristekdikti membatalkan Permenristekdikti tentang Organisasi Mahasiswa.