Kamu bisa jelasin ke aku soal Eropa Serikat?

Federasi Eropa, Eropa Federal, Negara Eropa, atau Eropa Serikat adalah istilah-istilah yang digunakan untuk membahas skenario ketika Eropa bersatu menjadi sebuah negara federal yang mirip dengan Amerika Serikat. Saat ini Uni Eropa bukanlah sebuah federasi, tetapi ada yang menganggap bahwa organisasi ini memiliki ciri sistem federal. Hukum nasional yang bertentangan dengan hukum Uni Eropa harus dicabut. Negara anggota Uni Eropa memiliki berbagai macam kebijakan bersama di Uni Eropa, seperti misalnya Kebijakan Pertanian Bersama atau Kebijakan Perikanan Bersama. Uni Eropa memiliki eksekutif (Komisi Eropa dan Dewan Eropa), yudikatif (Mahkamah Eropa), dan legislatif (Parlemen Eropa). Uni Eropa juga memiliki satu Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dan Kebijakan Keamanan dan Pertahanan Eropa. Selain itu, di dalam konteks Pasar Bebas Eropa, negara ketiga hanya dapat menandatangani perjanjian dagang bilateral dengan Uni Eropa dan tidak dapat membuat perjanjian tersendiri dengan salah satu negara anggota Uni Eropa. Namun, Uni Eropa tidak memiliki konstitusi,

sistem pemungutan pajak, atau militer.

Penyatuan Eropa telah diusulkan oleh mantan Perdana Menteri Belgia Guy Verhofstadt di dalam bukunya yang diterbitkan pada November 2005 yang berjudul Verenigde Staten van Europa ("Eropa Serikat"). Pada Desember 2017, Ketua Partai Demokratik Sosial Jerman Martin Schulz menyerukan perumusan perjanjian konstitusional baru yang mendirikan "Eropa Serikat". Ia mengusulkan agar konstitusi ini ditulis dengan melibatkan masyarakat sipil dan rakyat, dan negara yang menolak usulan konstitusi ini sebaiknya keluar dari blok Uni Eropa. The Guardian menilai bahwa usulannya akan ditentang oleh Angela Merkel dan pemimpin-pemimpin Uni Eropa lainnya. Schulz sendiri ingin agar Eropa Serikat terwujud pada tahun 2025.

Berdasarkan hasil survei, 44% responden di Uni Eropa mendukung pembentukan federasi negara-negara anggota Uni Eropa pada suatu hari nanti, sementara 35% menolak. 73% rakyat di negara-negara Nordik menolak usulan ini.