Tolong jelaskan mengenai Kekerasan dari Kontroversi lokasi Bandar Udara Internasional Yogyakarta

Pembangunan NYIA mengalami resistensi politik rakyat, khususnya rakyat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP), dan Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP). Minimnya dialog yang memadai dan kerasnya kebijakan yang bersikukuh merealisasikan proyek semakin menyulut resistensi politik rakyat yang kemudian bermanifestasi menjadi konflik terbuka hingga berujung kekerasan.

Kapolres Kulon Progo AKBP, Irfan Rifai, membenarkan terdapat belasan aktivis yang diamankan dan dibawa ke Polres Kulon Progo karena dugaan provokasi warga sekitar. Pada 5 Desember 2017, sebanyak lima belas orang relawan aksi solidaritas diciduk aparat saat berlangsung pembersihan lahan pembangunan bandara di Temon, dua belas orang diamankan saat pagi di Desa Palihan, dan tiga orang saat sore di Desa Glagah untuk dimintai keterangan karena dianggap memrovokasi warga. Pada malam harinya, aktivis dilepas oleh polisi karena tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tindakan kekerasan juga terjadi pada anggota pers mahasiswa yang bersolidaritas sekaligus mengerjakan peliputan di Kulon Progo.

Pada Selasa, 9 Januari 2018, rilis yang diterbitkan Jogja Darurat Agraria tentang kekerasan berulang yang dilakukan aparat kepada warga dan relawan di Kabupaten Kulon Progo menyebutkan sempat terjadi aksi dorong-mendorong antara warga dan aparat. Salah satu aparat memrovokasi dengan mengacungkan jari tengah mengarahkannya ke warga. Hal tersebut mengakibatkan bentrokan antara warga dan aparat. Aparat bertindak represif dengan mendorong lalu memukul warga dan relawan. Relawan dijambak, diseret, kepalanya dipojokkan, serta menjatuhkan relawan dan menginjaknya dengan sepatu. Relawan juga dipukul di bagian kepala hingga membuat memar dan berdarah. Terdapat sebelas relawan dan warga yang dipukul dan diseret sampai mengalami luka dengan tiga orang di antaranya ditangkap aparat untuk dibawa ke Polres Temon karena dianggap menghalangi proses pembangunan bandara.