Saya mau tau Konsep dari Multikulturalisme di Kanada

Kanada merupakan salah satu negara yang serius mengembangkan konsep dan teori-teori tentang multikulturalisme. Hal ini karena penduduknya pada dasarnya merupakan masyarakat majemuk yang awalnya adalah imigran. Selain itu, Kanada juga menjadi negara yang menganut nilai keterbukaan bagi para imigran yang bermukim di negaranya untuk menjadi warga negara.

Konsep multikulturalisme pertama kali muncul di dunia di Kanada. Multikultualisme sebagai sebuah konsep telah menjadi wacana di Dunia Barat sejak pertama kali diperkenalkan konsepnya pada tahun 1950. Konsep multikulturalisme diperoleh sebagai istilah turunan bagi konsep multikultural yang merupakan kata dasarnya. Kata multikultural sendiri dipopulerkan oleh surat-surat kabar di Kanada. Penggunaan terawalnya untuk menjelaskan bahwa masyarakat di Montreal adalah masyarakat dengan beragam budaya dan beragam bahasa.

Istilah multikulturalisme pertama kali dibuat dan digunakan di Kanada pada dekade 1960-an. Penggunaannya oleh Pierre Trudeau yang pada masa itu menjabat sebagai Perdana Menteri Kanada. Ia menggunakannya untuk membedakannya dengan konsep bikulturalisme. Sebelum masa pemerintahannya, Kanada hanya dikenal memiliki dua kelompok etnis yang saling bersaing, yaitu kelompok etnis dari bangsa Inggris dan kelompok etnis dari bangsa Prancis. Pada masa pemerintahan Pierre Trudeau, Kanada diubah statusnya sebagai negara multikultural. Karena kelompok etnis di Kanada telah terdiri dari bangsa Inggris, bangsa Prancis, suku Indian, dan bangsa Inuit. Selain itu, di Kanada juga telah terdapat kaum imigran dari mancanegara yang utamanya berasal dari Tiongkok, India, Jerman, dan Jazirah Arab.

Pada tahun 1989, sistematisasi studi multikulturalisme di Kanada dikembangkan dan dipopulerkan oleh Will Kymlicka. Ia mengemukakan sistematisasinya melalui buku yang ditulisnya yang terbit dengan judul Liberalism, Community and Culture. Ia kemudian melakukan hal yang sama pada tahun 1995 dengan menerbitkan buku berjudul Multicultural Citizenship. Kymlicka menetapkan bahwa jaminan hak-hak individual dalam undang-undang, tidak menjamin pemberian ruang bagi kalangan minoritas dengan identitas budaya tersendiri di suatu negara.