Tolong jelaskan mengenai Daftar isi dari Komisi Reid

Bab I — Pengantar Umum

Bab II — Pengantar Sejarah

Bab IV — Parlemen dan Eksekutif

Bab V — Pembagian Kekuatan Legislatif dan Eksekutif

Bab VIII — Layanan Publik

Bab IX — Hak Fundamental

Bab XII — Ringkasan Rekomendasi

Meskipun mengabadikan konsep-konsep seperti federalisme dan monarki konstitusional, konstitusi Malaysia yang diusulkan oleh Komisi Reid juga memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi posisi khusus untuk orang-orang Melayu, seperti kuota dalam penerimaan ke pendidikan tinggi dan layanan sipil, dan menjadikan Islam agama resmi federasi negara tersebut. Hal ini juga menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negara, tetapi hak atas pendidikan bahasa sehari-hari dalam bahasa Cina dan Tamil akan dilindungi.

Meskipun Tunku Abdul Rahman dan para penguasa Melayu telah meminta Komisi Reid untuk memastikan bahwa "di Malaya yang merdeka, semua warga negara harus diberi hak, hak istimewa, dan peluang yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar ras dan kepercayaan", posisi khusus Melayu, yang banyak didukung oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, dikutip seperlunya oleh Komisi Reid sebagai bentuk tindakan afirmatif. Langkah-langkah kontroversial dimasukkan sebagai Pasal 3, 152, dan 153 Konstitusi.

Atas dasar rekomendasi mereka, Konstitusi Federal yang baru disahkan oleh Parlemen Britania Raya pada Juni 1957. Rancangan konstitusi ditampilkan, diperdebatkan, dan disahkan Dewan Legislatif Federal pada 15 Agustus 1957, dan Konstitusi mulai berlaku pada 27 Agustus, tetapi tidak ada referendum yang melibatkan orang-orang Melayu untuk diadakan.

Namun, kemerdekaan formal dicapai hanya pada 31 Agustus, ketika Federasi Malaya menjadi negara berdaulat yang independen.

Mesin konstitusional yang dirancang untuk memberlakukan konstitusi baru terdiri dari yang berikut:

Di Britania Raya, Undang-Undang Kemerdekaan Federasi Malaya 1957, bersama dengan Perintah dalam Dewan dibuat di bawahnya.

Perjanjian Federasi Malaya 1957 antara pemerintah Inggris dan pemerintah Federasi Malaya.

Di Federasi, Ordonansi Konstitusi Federal 1957 oleh Parlemen.

Di masing-masing negara Melayu, negara menyetujui berlakunya dan memberikan kekuatan hukum kepada konstitusi federal.