Saya mau tau 5 Prioritas Kebijakan dari Kebijakan pengungsi di Uni Eropa

Pada tahun 2008 diberlakukan kebijakan terkait migrasi di Eropa yang disebut sebagai Strengthening the Global Approach to Migration yang hal ini juga merujuk pada A Common Immigration Policy for Europe dan The Pacton Immigration and Asylum, hal ini digagas oleh presiden Prancis yaitu Nikola Sarkozy dan diadopsi oleh Dewan Menteri pada Oktober 2008 Inti perjanjian ini adalah untuk mengatur lima prioritas: imigrasi legal dan integrasi, pengaturan imigrasi ilegal, pengaturan batas wilayah yang lebih efektif, sistem pemberian suaka Eropa, serta migrasi dan pembangunan. Pakta tersebut menentukan standar umum sekaligus dasar dalam membentuk kebijakan nasional setiap negara anggota Uni Eropa untuk migrasi. Pembentukan pakta ini didasari oleh kepentingan Uni Eropa dan perkembangan negara asal para imigran, sehingga keduanya dapat memberikan kontribusi masing-masing dan mendukung satu sama lain. Isi dari undang-undang tersebut adalah:

Imigrasi legal: mengatur imigrasi legal yang di proses penerimaannya diatur sejajar dengan kemampuan atau kebutuhan negara-negara anggota Uni Eropa untuk menerima imigran, dan pemberlakuan kebijakan Blue Card yang diberikan kepada tenaga kerja yang ahli dan diberikan fasilitas yang sangat baik dari Uni Eropa. Imigrasi ilegal: mengurus para imigran yang melakukan imigrasi ilegal dengan cara mengembalikan mereka ke negara asal dengan melakukan program Return Directives. Serta meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota Uni Eropa dalam hal melawan perdagangan manusia (human trafficking), penerbangan bersama untuk repatriasi dan proses penerimaan kembali para imigran. Meningkatkan keamanan perbatasan yang di kelola oleh Frontex (Pasukan keamanan Uni Eropa khusus menangani imigran gelap) Membentuk Badan Suaka Eropa Melakukan pendekatan kerjasama dengan negara-negara dunia ketiga yang merupakan asal dari para imigran.

Dalam meningkatkan keamaanan Uni Eropa menghadapi imigran yang semakin banyak dibentuklah Frontex. Frontex merupakan Pasukan keamanan Uni Eropa khusus menangani imigran gelap sesuai dengan isi poin ke 3 diatas. Frontex merupakan pasukan khusus yang diharapkan dapat membendung laju imigran ilegal yang berdatangan ke Eropa. Frontex akan memberi latihan khusus kepada penjaga keamanan lain di negara-negara anggota yang paling banyak dilanda imigran gelap. Frontex dilengkapi dengan perlengkapan canggih di perbatasan dan sistem intelijensi yang bisa mengidentifikasi imigran ilegal. Uni Eropa juga bekerjasama dengan kepolisian setiap negara anggota Uni Eropa dalam menangani kasus imigran ini. Program ini disebut dengan Thematic Programme for Cooperation on Migration.

Ketidakmerataan pembagian kuota pengungsi di Eropa akhirnya pada tahun 2011 Uni Eropa membentuk Uni Eropa European Asylum Support Office (EASO), organisasi ini dibentuk untuk melindungi dan menangani masalah pengungsi di kawasan Eropa dan memperkuat implementasi Common European Asylum System (CEAS) (European Union, 2017). Ketidakmerataan jumlah pengungsi disetiap negara Eropa akan menjadi tugas dari EASO agar pembagian Kuota Imigran dibagi secara proposional. EASO bekerjasama dengan negara asal dan negara pihak ketiga untuk merelokasi pengungsi yang ada. Hal ini dilakukan agar pengungsi mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu juga permasalahan finansial negara penerima menjadikan alasan dilakukannya relokasi pengungsi agar tidak memberikan beban yang lebih banyak ke negara penerima imigran.

Selain mengangani permasalahan pengungsi secara Internal dengan negara-negara yang ada di Eropa, Uni Eropa juga bekerjasama dengan negara-negara yang berdekatan dengan wilayah Eropa untuk menanggulangi dan mengurangi dampak dari pengungsi yang masuk ke Eropa. Program ini disebut dengan European Neighbourhood Policy (ENP) (EEAS “European Neighbourhood Policy”, 2017). Kebijakan ENP ini dimaksudkan untuk membantu Negara-negara tetangga Uni Eropa agar mencapai kemakmuran. Hal tersebut dilakukan oleh Uni Eropa untuk membatasi masuknya pengungsi ke kawasan Eropa setelah banyaknya konflik yang terjadi dan perekonomian yang buruk di negara-negara tetangga Uni Eropa. Dalam program European Neighbourhood Policy (ENP), bukan hanya memperkuat kerjasama di bidang politik dan ekonomi saja, UE juga membuat kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia agar negara-negara sekitar Uni Eropa dapat menghasilkan lebih banyak skilled worker. Kemudian pada tahun 2015, Uni Eropa beserta negara-negara di Afrika menghelat suatu konferensi di Valletta, Malta untuk membahas krisis migrasi yang terjadi. Konferensi ini dinamakan dengan Valletta Summit on Migration. Konferensi ini bertujuan untuk meminta kerjasama dari negara-negara Afrika untuk ikut membantu menangani krisis imigran di Laut Tengah dan hasil dari konferensi ini adalah adanya kebijakan Emergency Trust Fund dari Uni Eropa untuk memajukan negara-negara Afrika dan negara-negara Afrika diminta untuk dapat menarik kembali para pengungsi ke negara asalnya. Afrika juga diminta Uni Eropa untuk bekerjasama melawan perdagangan dan penyelundupan manusia yang semakin sering terjadi pada tahun 2015 di Laut Tengah.

Penganan UE terhadap Krisis Pengungsi di Eropa

Seiring banyanya pengungsi yang masuk ke Eropa, Uni Eropa menghadapi krisis pengungsi yang semakin meningkat terutama negara-negara penerima pengungsi awal yang kewalahan dalam menangani para pengungsi tersebut. Kegagalan EASO dalam membagi kuota para penerima imigran yang masuk membuat Uni Eropa selaku Organisasi di Eropa untuk membuat alternatif lain guna menghambat para pengungsi yang datang langsung ke Eropa agar keamanan di eropa tetap stabil. Akhirnya pada 7 Maret 2016 diadakanlah Konferensi Brussel yang dihadiri para 28 negara anggota Uni Eropa termasuk negara Turki. Menurut Komisaris Uni Eropa untuk urusan imigrasi, Dimitris Avramopoulos, kerjasama dengan Turki adalah tema kunci–sebuah kalimat yang bisa menjadi motountuk pertemuan kali ini. Pertemuan ini bertujuan untuk mengandeng Turki dalam kerjasama dalam membantu menanggani krisis pengungsi di Eropa. Namun, Turki tidak langsung menyepakati kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa. Salah satu alasannya karena kompensasi yang dijanjikan Uni Eropa terlalu rendah yakni sebanyak 2,7 miliar pounsterling (Kesepakatan Uni Eropa dan Turki soal migran resmi berlaku, 2016), padahal Turki sudah menghabiskan 7.3 miliar poundsterling. Akhirnya pada 20 Maret 2016 Uni Eropa dan Turki mencapai kesepakatan kerjasama tentang penanganan para pengungsi di Eropa.

Kuota untuk relokasi migran dan pengungsi

Pada Tahun 2015, Menteri dalam negeri negara-negara anggota Uni Eropa sepakat untuk merelokasi 120.000 pengungsi dan migran di seluruh benua Eropa. Dengan rencana ini, para pengungsi dan migran akan dipindahkan dari Italia, Yunani dan Hungaria ke negara-negara anggota EU lain. Romania, Republik Ceko, Slovakia dan Hungaria memberi suara "menolak" penetapan kuota minimum jumlah orang yang harus mereka terima. Namun mayoritas anggota Uni Eropa mendukung rencana yang akan efektif dalam dua tahun ke depan. Finlandia menjadi satu-satunya negara EU yang abstain. Polandia yang awalnya menolak usulan itu, akhirnya menyetujui. PBB megatakan hampir 480.000 orang telah tiba di Eropa melalui laut tahun ini, dan kini mereka mencapai pantai Eropa dengan jumlah sekitar 6.000 orang per hari.