Jelaskan Reformasi Republik dari Sekularisme di Turki

Kemenangan dari pandagan Negara kebangsaan melawan pandangan Negara agama membuka pintu bagi serangkaian yang akan mengikat satu sama lain dalam jalan menuju modernisasi negara. Perubahan mayortias dalam perubahan ini adalah hukum, pendidikan, tulisan, bahasa dan kehidupan serta budaya secara umum. Perubahan ini didefinisikan sebagai Revolusi Republik dalam pandangan yang baru. Secara historis, reformasi Atatürk mengikuti periode Tanzimat kesultanan Utsmaniyah, yang berarti "reorganisasi", yang dimulai pada tahun 1839 dan berakhir dengan Era Konstitusi pertama pada tahun 1876.

Kaum muda Turki dan para intelektual Utsmani lainnya mengajukan pertanyaan tentang posisi Kesultanan menyangkut Barat (terutama diartikan Kristen Eropa). Kaum tersebut melambangkan Barat sebagai pengaruh intelektual dan ilmiah, dan memberikan cetak biru bagi masyarakat ideal masa depan. Reformasi ini juga menyatakan pernyataan yang telah diputskan bahwa "Turki akan melihat ke Barat".

Agenda Politik Erdoğan terhadap Islamisasi

Menurut salah satu pengamat (Mustafa Akyol), di bawah partai yang berbasis Islam Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pemerintah Recep Tayyip Erdogan, yang dimulai pada tahun 2007, "ratusan petugas sekuler dan sekutu sipil mereka" dipenjara, dan pada tahun 2012 "penjaga sekuler tua" dalam posisi otoritas digantikan oleh anggota/pendukung partai AKP dan Gerakan Gülen. Pada 25 April 2016, juru bicara Parlemen Turki İsmail Kahraman mengatakan dalam konferensi ulama dan penulis Islam di Istanbul bahwa "sekularisme tidak akan memiliki tempat dalam konstitusi baru", karena Turki adalah "sebuah negara Muslim dan oleh karena itu kita harus memiliki konstitusi agama."(Salah satu tugas juru bicara Parlemen Turki adalah menulis rancangan konstitusi baru untuk Turki.)

Beberapa masyarakat juga mengeluh bahwa di bawah kepemimpinan Erdogan, peran lama Diyanet—mempertahankan kontrol atas lingkungan agama Islam di Turki - "sebagian besar telah dipalingkan". Sekarang sangat meningkat dalam ukuran, Diyanet mempromosikan jenis tertentu dari Islam konservatif (Hanafi Sunni) Islam di Turki, mengeluarkan fatwa melarang kegiatan seperti "memberi makan anjing di rumah, merayakan Tahun Baru (budaya barat), lotre, dan tato"; dan memproyeksikan ini "Islam Turki" di luar negeri.

Pemerintah Recep Tayyip Erdogan dan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) mengejar agenda kebijakan Islamisasi pendidikan yang eksplisit untuk "meningkatkan generasi yang taat" terhadap perlawanan sekuler dalam proses yang menyebabkan kehilangan pekerjaan dan sekolah bagi banyak warga negara Turki yang tidak beragama. Setelah kudeta pada Juli 2016, Presiden Erdogan yang disebut "hadiah dari Allah", ribuan orang disingkirkan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) terutama pengikut gerakan Gulen, yang diduga telah meluncurkan kudeta, tetapi juga para sekuler yang tersisa. Satu penjelasan untuk akhir dari sekularisme di Turki adalah bahwa sosialisme dilihat sebagai ancaman dari kiri ke "supremasi kapitalis", dan nilai-nilai Islam dipulihkan dalam sistem pendidikan karena "tampaknya paling cocok untuk menetralisir tantangan apa pun dari kiri hingga kapitalis supremasi."