Jelaskan Karier politik dari I Wayan Koster

Setelah berkiprah di beberapa organisasi dan sebagai akademisi, Wayan Koster memulai karier politiknya awalnya sebagai Staf Ahli Kelompok Fraksi (POKSI II F) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-0)pada 2003 hingga 2004. Pada 2004, ia mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bagian dari PDI-P. Selama proses kampanye, ia memimpin panitia gerak jalan mendukung partai di kampung halamannya. Peserta gerak jalan bentrok dengan unjuk rasa lain yang mendukung Partai Golongan Karya, mengakibatkan dua kematian dari kelompok yang terakhir. Koster menerima gugatan perdata karena posisinya. Terlepas dari itu, Koster mendapatkan kursi di parlemen setelah pemilu 2004, dan dilantik pada 1 Oktober tahun itu.

Setelah terpilih kembali pada tahun 2009 dengan 185.901 suara, Koster beberapa kali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama masa jabatan keduanya. Pada tahun 2011, Wayan diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan di lima universitas, termasuk Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.

Pada tahun 2013, Wayan kembali diperiksa oleh KPK terkait kasus suap pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau dengan tersangka gubernur nonaktif Riau, Rusli Zainal.

Pada tahun 2014, Wayan pernah diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Wisma Atlet Hambalang di Bukit Jonggol, Bogor serta pengadaan laboratorium/rumah sakit di beberapa universitas di jajaran Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) yang menyeret banyak nama politikus. Pada 2014, Nazaruddin juga pernah menyatakan keterlibatan Wayan Koster sebagai salah satu penerima aliran dana proyek ini. Meski begitu, sampai sekarang status Wayan Koster hanya sebagai saksi.

Juga di 2014, Wayan diperiksa KPK sebagai saksi bagi tersangka Muchtar Ependy, terkait sangkaan menghalangi dan merintangi persidangan serta memberikan keterangan tidak benar, dalam kasus Akil Mochtar.

Dia terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2014, memenangkan 260.342 suara. Ini merupakan perolehan suara terbanyak calon legislatif Bali dan perolehan suara terbanyak ketiga caleg secara nasional, setelah sesama anggota PDI Perjuangan Karolin Margret Natasa dan Puan Maharani.

Selama sebagian besar waktunya di parlemen, Koster adalah bagian dari Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Dia telah menyuarakan penentangan terhadap undang-undang tahun 2014 yang akan mengubah pemilihan ketua parlemen dari penunjukan oleh partai terbesar dalam pemilihan menjadi pemungutan suara parlemen. Dia juga menyuarakan dukungannya untuk undang-undang yang memungkinkan desa-desa di Bali memilih antara menjadi "desa adat" atau desa standar. Dia akhirnya ditugaskan kembali ke Komisi V untuk pekerjaan umum, transportasi dan pembangunan desa.