Jelaskan Penatausahaan dan Pelaporan dari Dana darurat

Pemerintah Daerah wajib melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan Dana Darurat, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat kepada KPA-BUN DD paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Darurat tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.07/2013.

Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Laporan Akhir Pencapaian Kinerja Dana Darurat kepada Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 28 Februari tahun anggaran berikutnya. Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait melakukan verifikasi atas Laporan Akhir Pencapaian Kinerja. Kepala BNPB bertindak selaku koordinator dalam melakukan verifikasi. Hasil verifikasi disampaikan kepada Pemerintah Daerah sebagai persyaratan penyaluran tahap I tahun anggaran berikutnya. Kepala BNPB dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait bertanggung jawab penuh atas hasil verifikasi.