Jelaskan Prancis dari Hukum penistaan agama

Definisi "penistaan agama" ditambahkan ke hukum Prancis pada abad ke-13 (setelah diperdebatkan panjang lebar oleh kaum moralis Prancis) berdasarkan definisi dari St. Thomas Aquinas: dosa bahasa, "keengganan mengakui kepercayaan seseorang", yang mencerminkan serangan terhadap kesucian agama. Definisi ini menjadi dasar hukuman resmi yang dipakai berulang-ulang pada masa pemerintahan Louis IX. Ia kelak dikanonisasi oleh Gereja Katolik sebagai Saint Louis. Ia terobsesi melawan orang-orang sesat, Yahudi, dan Muslim, dan menetapkan hukuman pemotongan lidah dan bibir untuk penistaan agama. Louis IX mengesahkan undang-undang penistaan agama pada tahun 1254 setelah ia pulang dari Perang Salib Ketujuh.

Pada awal Revolusi Prancis, menurut Pasal 10 dan 11 Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara 1789 (Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) sebutan penistaan agama dihapus dari perundangan Prancis tahun 1791, tetapi penggunakan bahasa kasar atau mengganggu ketertiban umum tetap dilarang. Penistaan benda suci dipidanakan tahun 1825 pada masa Restorasi Bourbon (1814), lalu dicabut oleh Louis Philippe yang agak sekuler tahun 1830. "Penghinaan agama" (outrage à la morale religieuse) diperkenalkan dalam Undang-Undang 17 Mei 1819. Aturan ini dihapus dari hukum Prancis oleh Undang-Undang 29 Juli 1881 yang mengukuhkan kebebasan pers. , dan sejak 1972 seiring ratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, hukum Prancis melarang kebencian atau kekerasan terhadap, dan pencemaran nama baik terhadap, seseorang atas dasar keanggotaan agama, bangsa, etnis, ras, orientasi seks, atau disabilitas (Pasal 23, 24, 32). Undang-Undang 1881 melindungi individu dan kelompok individu dari pencemaran nama baik atau penghinaan (injure dan outrage untuk duta besar asing) dan mengecualikan tokoh-tokoh agama ( seperti Yesus)