Saya mau tau Sengketa Uganda–Kenya dari Pulau Migingo

Pada Juni 2004, menurut pemerintah Kenya, polisi laut Uganda mendirikan tenda di pulau itu dan mengibarkan bendera Uganda dan bendera departemen kepolisian mereka. Polisi Uganda dan Kenya sejak itu menduduki pulau pada berbagai waktu.

Perselisihan diplomatik antara kedua negara muncul pada Februari 2009, ketika warga Kenya yang tinggal di Migingo diharuskan membayar izin khusus dari pemerintah Uganda.

Pada tanggal 12 Maret 2009, siaran pers pemerintah Uganda mengusulkan agar masalah tersebut diselesaikan melalui survei. Sebagai pedoman, batas-batas yang ditetapkan oleh Koloni Kenya dan Ordo Protektorat di Dewan, 1926, yang disalin ke dalam konstitusi Uganda yang mengidentifikasi garis batas sebagai tangensial menyentuh ujung barat Pulau Piramida, dan kemudian berjalan dalam garis lurus ke barat, dari utara ke ujung barat Pulau Ilemba di Kenya.

Pada 13 Maret 2009, beberapa menteri pemerintah, termasuk menteri luar negeri - Kenya Moses Wetangula dan Uganda Sam Kutesa - bertemu di Kampala, Uganda, dan mencapai kesepakatan bahwa para nelayan dari kedua negara diizinkan untuk terus melakukan bisnis seperti biasa, sampai batasnya ditentukan oleh para ahli. Mereka juga setuju bahwa Uganda akan menarik 48 polisi yang dikerahkannya di Migingo.

Pada tanggal 27 Maret 2009, menteri Uganda dan Kenya melakukan perjalanan ke pulau di mana mereka mengadakan negosiasi dan berbicara kepada penduduk. Ini berakhir ketika Wakil Perdana Menteri Pertama Uganda Eriya Kategaya mempermasalahkan Menteri Pertanahan Kenya James Orengo menyebut delegasi Uganda sebagai "hyena" selama pertemuan tersebut. Delegasi Kenya menuntut Uganda menarik polisinya. Namun, delegasi Uganda bersikeras bahwa mereka akan menghapus bendera hanya setelah berkonsultasi dengan presiden mereka dan penempatan polisi Uganda di sana bertujuan menjaga hukum dan ketertiban. Asisten Menteri Keamanan Dalam Negeri Kenya, Orwa Ojode, membalas bahwa dia akan mengirim polisi Kenya ke pulau itu.

Di tengah kekhawatiran bahwa perselisihan dapat mempengaruhi kerja sama antara kedua negara, dalam Komunitas Afrika Timur, baik Museveni dan Presiden Kenya Mwai Kibaki telah menyuarakan keyakinan bahwa perselisihan tersebut, termasuk hak penangkapan ikan, akan diselesaikan secara damai.