Jelaskan Penelitian dari Kebebasan Akademis di Uni Eropa

Penelitian mengenai kebebasan akademis di Uni Eropa pernah dilakukan oleh Karran pada 2007, 2009, dan 2017. Di dalam penelitian pertama (2007), Karran menganalisis 23 dari 25 negara anggota Uni Eropa di dalam menyediakan perlindungan akademik baik dari level tinggi, sedang, maupun rendah. Sederhananya, Karran meneliti apakah negara-negara tersebut mencapai parameter rekomendasi UNESCO terkait tenaga pengajar pendidikan tinggi yang ditetapkan sejak 1997 baik secara total (keseluruhan), sebagian, maupun tidak sama sekali. Parameter dari UNESCO digunakan karena Uni Eropa dianggap tidak memiliki parameter terkait yang dapat digunakan sebagai rujukan.

Parameter pertama yang diteliti di dalam penelitian tersebut adalah adanya kebebasan berbicara yang dianggap memiliki hubungan dekat dengan kebebasan akademik (Connolly, 2000). Negara yang tidak diikutsertakan adalah Siprus dan Belgia karena Siprus dianggap memiliki bagian yang juga diakui oleh Turki, yang sampai sekarang belum menjadi anggota Uni Eropa, dan Belgia dianggap tidak memiliki informasi yang jelas untuk mendukung penelitian tersebut. Di dalam hasil penelitian tersebut, Karran menemukan bahwa negara-negara Uni Eropa banyak yang mencapai tingkat kebebasan berbicara dan akademik yang memuaskan kecuali Britania Raya. Selain itu, hasil yang mengejutkan ditemukan di negara-negara yang dikenal maju (developed country) pada masa itu seperti Jerman, Belanda, Prancis, Denmark, dan Swedia yang tidak mencapai level tinggi.

Selain itu, Karran juga meneliti mengenai adanya undang-undang yang terkait kebebasan akademik. Hasilnya dijelaskan pada tabel di bawah ini

Parameter lain yang juga diteliti adalah otonomi institusi akademik dan pengaturan internal (internal governance) di dalam setiap universitas. Parameter ini diangkat karena tercakup di dalam parameter rekomendasi yang dikeluarkan oleh UNESCO ([t]he proper enjoyment of academic freedom require(s) the autonomy of institutions of higher education. Autonomy is that degree of self-governance necessary for effective decision making by institutions of higher education regarding their academic work, standards, management and related activities and respect for academic freedom and human rights. Autonomy is the institutional form of academic freedom Higher education teaching personnel should have the right and opportunity, to take part in the governing bodies and y they should also have the right to elect a majority of representatives to academic bodies within the higher education institution (UNESCO, 1997, 28)).