Jelaskan Bukti digital dari Forensik digital

Bukti digital adalah data-data yang dikumpulkan dari semua jenis penyimpanan digital yang menjadi subjek pemeriksaan forensik komputer. Dengan demikian segala sesuatu yang membawa informasi digital dapat menjadi subjek penyelidikan, dan setiap pembawa informasi yang ditargetkan untuk pemeriksaan harus diperlakukan sebagai bukti. Menurut Pasal 5 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menyebutkan bahwa “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Contoh barang bukti digital: alamat E-Mail, berkas wordprocessor/spreadsheet, kode sumber perangkat lunak, berkas gambar (JPEG, PNG, dll), bookmarks penjelajah web, cookies, kalender, to do list, dan lainnya.

Seorang pakar digital forensik harus benar-benar terlatih dan berpengalaman dalam menggunakan cara untuk mengumpulkan semua data-data yang diperlukan sehingga bisa dijadikan bukti legal yang semuanya sudah diatur dalam undang-undang. Ketika digunakan dalam pengadilan, bukti digital berada di bawah pedoman hukum yang sama seperti bentuk bukti lainnya; pengadilan biasanya tidak memerlukan panduan yang lebih ketat. Di Amerika Serikat, Federal Rules of Evidence digunakan untuk mengevaluasi diterimanya bukti digital, PACE Kerajaan Inggris dan Civil Evidence acts memiliki pedoman serupa dan banyak negara lain memiliki hukumnya sendiri. Undang-undang federal AS membatasi penyitaan hanya pada barang bukti yang jelas. Hal ini diakui tidak selalu memungkinkan dilakukan pada media digital sebelum dilakukan pemeriksaan.

Hukum yang berurusan dengan bukti digital terkait dengan dua permasalahan: integritas dan keaslian. Integritas memastikan bahwa tindakan menyita dan memperoleh media digital tidak mengubah bukti (baik yang asli atau salinannya). Keaslian mengacu pada kemampuan untuk mengkonfirmasi integritas informasi; misalnya bahwa media yang dicitrakan (imaged) sesuai dengan bukti asli. Mudahnya media digital untuk termodifikasi berarti mendokumentasikan  mulai dari TKP, analisis, hingga ke pengadilan penting dilakukan untuk menjaga keaslian barang bukti.

Lembaga penegak hukum harus memiliki lacak balak yang tepat ketika menangani bukti digital dan menjamin bahwa semua bukti digunakan untuk analisis forensik yang tepat. Agensi juga harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat saat menangani bukti digital. Ketika para penyelidik mengumpulkan bukti dari perangkat digital, bukti yang terkait dengan kejahatan lain mungkin ditemukan. Penyelidik perlu mendapatkan surat perintah kedua agar bukti dapat diterima ke pengadilan. Penanganan bukti digital perlu dilakukan secara khusus mengingat barang bukti digital tergolong "rapuh" sehingga besar kemungkinan terjadinya pencemaran barang bukti digital baik disengaja maupun tidak disengaja. Kesalahan kecil pada penanganan barang bukti dapat membuat barang bukti digital tidak dapat diajukan dipengadilan sebagai alat bukti yang sah dan akurat. Data digital juga dapat diciptakan dengan mudah. Salah satu hal yang ditakutkan adalah adanya penambahan data oleh penyidik (misalnya ada penambahan data untuk menyudutkan pemilik perangkat digital). Untuk itu, diperlukan adanya mekanisme yang memastikan bahwa penyidik tidak dapat (atau sulit) untuk melakukan rekayasa terhadap data. Ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan, seperti penggunaan message digest terhadap berkas yang akan dievaluasi dan penggunaan tools yang sudah disertifikasi.

Para pengacara berpendapat karena bukti digital secara teoritis mudah berubah (dimodifikasi dan digandakan), hal itu dapat merusak keandalan bukti. Para hakim AS mulai menolak teori ini, dalam kasus AS v. Bonallo, pengadilan memutuskan "fakta bahwa data yang ada dalam komputer dapat berubah jelas tidak cukup untuk membentuk ketidakpercayaan." Dalam pedoman Inggris seperti yang dikeluarkan oleh Association of Chief Police Officers diikuti untuk membantu mendokumentasikan keaslian dan integritas barang bukti.

Seorang ahli harus menerapkan metode dan teknik yang terbukti andal secara ilmiah untuk mencari bukti digital. Penyidik digital khususnya dalam investigasi pidana, harus memastikan bahwa kesimpulan-kesimpulannya didasarkan pada bukti faktual dan pengetahuan kepakaran mereka sendiri. Di AS, misalnya, Federal Rules of Evidence menyatakan bahwa seorang saksi yang memenuhi syarat sebagai ahli dapat bersaksi "dalam bentuk pendapat atau lainnya" jika:

Subcabang forensik digital masing-masing dapat memiliki panduan khusus tersendiri untuk melakukan penyelidikan dan penanganan barang bukti. Sebagai contoh, ponsel mungkin harus diletakkan dalam sangkar Faraday selama penyitaan atau akuisisi untuk mencegah lalu lintas radio lebih lanjut ke perangkat. Di Inggris, pemeriksaan forensik komputer dalam masalah kriminal tunduk pada pedoman ACPO. Ada juga pendekatan internasional untuk memberikan panduan tentang cara menangani bukti elektronik. "Electronic Evidence Guide" oleh Dewan Eropa menawarkan kerangka kerja untuk penegak hukum dan otoritas peradilan di negara-negara yang berusaha untuk mengatur atau meningkatkan pedoman mereka sendiri untuk identifikasi dan penanganan bukti elektronik.