Jelaskan Pengaturan dari Kesejahteraan hewan di Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023, terdapat pengaturan hukuman pidana bagi setiap orang yang melakukan penganiayaan hewan, menggunakan hewan di luar kemampuan kodratnya, memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan, dan memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut. Hal-hal ini diatur dalam Pasal 337 dan Pasal 338 dalam undang-undang tersebut. Selain itu, dalam UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014, terdapat pula ketentuan pidana terhadap setiap orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif, serta kepada setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan tersebut tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwenang. Salah satu turunan UU ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, menyediakan pedoman lebih lanjut tentang penerapan kesrawan di Indonesia.

Lembaga eksekutif yang menangani urusan kesejahteraan hewan adalah Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner yang berada di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Direktorat ini telah menyusun sejumlah panduan, antara lain Pedoman Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Pemotongan Hewan Kurban (2019), Pedoman Kesejahteraan Hewan dalam Pengangkutan Hewan (2020), Penerapan Kesejahteraan Hewan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (2021), dan Penanganan Rodensia dalam Penelitian Sesuai Kaidah Kesejahteraan Hewan (2021). Sementara itu, Badan Standardisasi Nasional telah menerbitkan SNI ISO 34700:2016 tentang Manajemen Kesejahteraan Hewan.