Jelaskan Hasil Angket dari Kontroversi angket Majalah Monitor

Hasil di dalam angket tersebut dirangkum sebagai berikut:

Soeharto dikagumi oleh 5.003 kartu pos pembaca

B.J. Habibie (saat itu Menteri Negara Riset dan Teknologi) dikagumi oleh 2.975 kartu pos pembaca

Soekarno dikagumi oleh 2.662 kartu pos pembaca

Iwan Fals dikagumi oleh 2.431 kartu pos pembaca

Zainuddin M.Z. dikagumi oleh 1.663 kartu pos pembaca

Try Sutrisno (saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI) dikagumi oleh 1.447 kartu pos pembaca

Saddam Hussein (saat itu menjabat sebagai Presiden Irak sebelum terjadi Perang Teluk 1991) dikagumi oleh 847 kartu pos pembaca

Siti Hardijanti Indra Rukmana (anak Presiden Soeharto) dikagumi oleh 800 kartu pos pembaca

Harmoko (saat itu menjabat sebagai Menteri Penerangan) dikagumi oleh 797 kartu pos pembaca

Arswendo Atmowiloto dikagumi oleh 663 kartu pos pembaca

Nabi Muhammad SAW dikagumi oleh 616 kartu pos pembaca

Reaksi pertama muncul di Medan, Sumatera Utara. Harian Waspada memuat reaksi dari Hasrul Azwar (salah satu tokoh DPRD Sumatera Utara sekaligus Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan). Dalam artikelnya dituliskan bahwa Ia menganggap artikel (serta angket) tersebut tidak valid dan menghina Islam. Selain itu, reaksi serupa juga muncul dari Majalah Adil dan Mohammad Natsir. Majalah Adil sendiri di dalam edisi Nomor 11 tahun 59 Oktober II/1990 menulis secara khusus tentang kontroversi ini dengan judul "Penghinaan terhadap Islam: Di balik Angket Monitor". Reaksi yang lebih keras juga disuarakan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dekat dengan kalangan Islam seperti Amien Rais, Rhoma Irama, Zainuddin MZ, Patrialis Akbar, Din Syamsuddin, K.H. Hasan Basri, Deliar Noer hingga Cak Nur (Nurcholis Madjid) yang saat itu dianggap moderat. Suara moderat dari kasus ini hanya muncul dari Gus Dur (Abdurrahman Wahid), sedangkan reaksi dari pemerintah muncul dari Harmoko (yang ironisnya memiliki saham dalam majalah ini) serta Menteri Sekretaris Negara Moerdiono (Tempo, 27 Oktober 1990).

“Angket yang dimuat Monitor telah menjurus ke hal SARA. Kalau pun pengelola menganggap angket itu sebagai suatu gurauan, harusnya mereka tahu diri, mana yang boleh diguraukan dan mana yang tidak. Keyakinan adalah hal yang hakiki, tidak boleh dibuat suatu gurauan,” kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Hasan Basri kala itu seperti dikutip Pantau dan Gramedia pada 2019.

Kemarahan massa semakin meningkat. Mereka menggeruduk kantor redaksi Monitor di Jalan Palmerah, Jakarta Barat, pada 17 Oktober 1990. Arswendo meminta maaf secara terbuka melalui siaran televisi pada tanggal 19 Oktober. Ia meminta maaf karena menerbitkan hasil jajak pendapat ‘tanpa penyuntingan’. Tabloid Monitor juga merilis permohonan maaf di berbagai surat kabar nasional pada 22 Oktober. Akan tetapi, karena terlanjur emosional, massa pemuda Islam kembali menggeruduk dan mengobrak-abrik kantor Monitor pada hari itu. Kaca jendela pecah, komputer dirusak, dan foto artis yang dipajang di dinding pun menjadi sasaran. Arswendo sempat menyelamatkan diri dan meminta perlindungan ke Polres Jakarta Pusat di Jalan Kramat.

Gus DUr saat itu berpendapat demikian “Saya tidak setuju dengan pencabutan SIUPP apapun. Bawalah ke pengadilan. Itulah penyelesaian yang terbaik. Bung Karno zaman kolonial dia dihukum oleh pemerintah kolonial, tapi dia membuat pledoi dalam 'Indonesia Menggugat'" kata Gus Dur dalam buku Tabayyun Gus Dur (1998).