Februarpatent itu apa sih?

Februarpatent adalah konstitusi Kekaisaran Austria yang dirumuskan dalam bentuk surat perintah kaisar bertanggal 26 Februari 1861. Surat tersebut dikeluarkan oleh Kaisar Austria Franz Joseph I sebagai revisi Diploma Oktober, "Hukum Dasar Negara yang Tak Dapat Dicabut". Surat ini mendirikan parlemen bikameral di Austria yang masih disebut Reichsrat, dengan anggota majelis tinggi yang diangkat oleh kaisar dan anggota majelis rendah yang dipilih secara tidak langsung. Anggota majelis tinggi diangkat untuk seumur hidup dan meliputi putra mahkota, uskup-uskup penting, dan kepala keluarga bangsawan. Di majelis rendah terdapat 343 anggota, dengan 120 perwakilan dari Hungaria, 20 dari Venesia, dan 203 dari wilayah non-Hungaria lainnya. Kaisar dapat mengendalikan majelis rendah dengan mengangkat pendukung-pendukungnya ke majelis tinggi.

Warga Hungaria di Kekaisaran Austria menolak turut serta dalam sistem ini karena telah membatalkan perubahan yang lebih liberal yang telah ditetapkan oleh Diploma Oktober. Dari wilayah Hungaria, hanya utusan Jerman atau Rumania yang dikirim ke majelis rendah. Penolakan ini telah menggagalkan tujuan pendirian Parlemen Kekaisaran - yaitu untuk menyatukan warga kekaisaran yang beranekaragaman lewat perwakilan di parlemen.

Pada September 1865, Kaisar Franz Joseph menyatakan bahwa penerapan Februarpatent telah ditangguhkan. Orang Jerman Austria menentang keputusan ini, tetapi orang Ceko, Slowakia, dan Polandia merasa senang dan terus mendorong upaya untuk memperoleh otonomi. Pada tanggal 17 Februari 1867, Konstitusi Kerajaan Hungaria dipulihkan, dan kemudian langkah-langkah diambil untuk mewujudkan Ausgleich tahun 1867 yang mendirikan Kekaisaran Austria-Hungaria.  juga mengeluarkan beberapa undang-undang yang mengamendemen Februarpatent, dan kemudian memutuskan bahwa undang-undang ini, Ausgleich, dan Konstitusi Cisleithania yang telah direvisi sebaiknya mulai berlaku pada waktu yang sama secara keseluruhan.

“Austria and the Problem of Reform in the German Confederation, 1851-1863”, Enno E. Kraehe, The American Historical Review, Vol. 56, No. 2. (Jan., 1951), pp. 276–294.