Gw mau tau Pariwisata dari Dony Ahmad Munir

Secara umum, ia ingin mengembangkan Sumedang sebagai kabupaten pariwisata di Jawa Barat. Salah satu alasan dipilihnya Sumedang sebagai kabupaten pariwisata menurutnya adalah banyak daerah di Sumedang yang memiliki nilai jual. Sebagai perwujudan atas niat tersebut, Ia telah bekerja sama dengan berbagai pihak.

Salah satu programnya adalah perencanaan pengembangan pariwisata dan olahraga di Sumedang terutama pengembangan olahraga paragliding dan pengembangan wisata Waduk Jatigede. Salah satu programnya terkait Waduk Jatigede adalah pengembangan kawasan di sekitar waduk untuk menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Waduk Jatigede yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Meskipun demikian, ia juga bergerak cepat ketika kabar penurunan permukaan air Waduk Jatigede terjadi pada Juli 2019.

Ia juga menaruh perhatian mengenai pedagang yang ada di pinggir Jalan Nasional Bandung-Cirebon (Cadas Pangeran) yang banyak didominasi oleh pedagang ubi cilembu dan tahu sumedang. Terkait hal ini, akan dilaksanakan program penataan/ rebranding yang dilakukan sekitar akhir Oktober 2020. Selain itu, ia juga berencana untuk melakukan pengembangan terhadap Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari yang berjarak 1 kilometer dari Alun-alun Sumedang dengan menghubungkan keduanya melalui kereta gantung.

Untuk pengembangan pariwisata di kawasan Kota Sumedang, ia menerima hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa bus wisata yang diberi nama "Tampomas" atau kepanjangan dari "Trans Moda Pariwisata Masyarakat Kota Sumedang".

Ketika desain gapura "Selamat Datang di Kota Sumedang" yang terletak di Ciherang, Sumedang Selatan dikritik di media sosial karena bentuknya dianggap lebih menyerupai kardus daripada Tahu Sumedang (yang merupakan ikon Sumedang), Ia memerintahkan untuk segera melakukan evaluasi dan perbaikan desain dari gapura tersebut.

Doktor Ilmu Akuntansi dari Unpad

Pada hari Jum'at, 28 Februari 2020, ia mendapatkan gelar Doktor Ilmu Akuntansi dari Universitas Padjadjaran tentang Good Village Government yang berfokus pada pengendalian internal terhadap penyimpanan dana desa dan kinerja pemerintah desa dengan judul "Pengaruh Implementasi Good Village Governance, Kompetensi Aparat Desa dan Implementasi Sistem Pengendalian Internal terhadap Penyimpangan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Kinerja Pemerintahan Desa". Disertasi tersebut dipertahankan di hadapan tim promotor (yang terdiri dari Prof.Dr. Sri Mulyani NS, S.E.,M.Si.,Ak , Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CIPM., CSFA., CPA., dan Dr. Musa Yosep Palumpun, S.IP., M.Ak), tim oponen (Dr. Srihadi Winarningsih, S.E., MS., Ak., Citra Sukmadilaga, SE., MBA., Ph.D. , dan Poempida Hidayatulloh, N.Eng., PhD, DIC.), dan representasi guru besar (Prof. Dr. H. Moh. Wahyudin Zarkasyi, M.Si., Ak. ) dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor pada Program Doktor Ilmu Akuntansi yang digelar di Gedung Pusat Ilmu Pengetahuan Unpad, Jalan Dipati Ukur No. 35, Bandung. Ia sendiri berkuliah S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad sejak tahun 2016 dengan mengambil Program Studi Doktor Ilmu Akuntansi.

Disertasi ini ia dasarkan berdasar temuannya ketika awal menjabat sebagai eksekutif (bupati) di Sumedang pada tahun 2018. Ia menemukan fakta bahwa Pemerintahan Kabupaten Sumedang tertinggal terutama dalam pengelolaan dana desa dan kinerja kepala desa. Fakta yang ditemukan terkait kinerja pemerintahan desa Kabupaten Sumedang adalah adanya kelebihan dana desa. Detil temuan lainnya adalah tingkat pendidikan kepala desa yang kurang (61 persen pendidikan dari kepala desa adalah SMA dan atau sederajat, 33 persen S1, dan 6 persen S2). Pekerjaan fisik di desa terutama dalam bidang infrastruktur banyak dikerjakan oleh pihak ketiga (tripartit) sehingga kas desa mendapatkan keuntungan kerja sama. Temuan lainnya adalah kelebihan bayar/kekurangan volume pekerjaan fisik dan non fisik, mark up harga dan pekerjaan tidak dilaksanakan, hingga tidak dilakukan pembayaran atas PPN dan PPh. Oleh sebab itulah Ia melakukan penelitian mengenai Good Village Government dengan harapan dapat memperbaiki kinerja dan kemampuan aparatur desa dalam mensejahterakan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu. Menurut Dony, penyebabnya adalah kurangnya sumber daya yang kompeten (terutama pada kepala desa) hingga lemahnya sistem pengendalian internal di tingkat organisasi menjadi penyebab menyimpangnya alokasi dana desa. Berdasarkan hasil temuannya ini, Ia terapkan perbaikan terkait sistem pemerintahan serta pengelolaan dana desa hingga pada tahun 2019 Pemkab Sumedang pada akhirnya memperoleh posisi 7 besar Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jawa Barat pada 2019. Sebagai catatan, pada tahun 2017, Pemkab Sumedang berada di posisi terendah untuk seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

Dalam sidang promosi tersebut, Dony dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Predikat ini diberikan atas publikasi internasional yang diraih Dony pada jurnal Q2 (Utopia y Praxis Latinoamericana).