Jelaskan Kritik dari Cukai rokok di Indonesia

Simplifikasi atas pengenaan cukai rokok mengundang kritik dan masukan bahwa kebijakan tersebut harus dijalankan secara konsisten, apapun penentangan yang terjadi, sebab jika diubah lagi bisa mengundang keheranan dan pertanyaan dari masyarakat. Di sisi lain, simplifikasi ini mengundang protes dari perusahaan rokok skala menengah kecil karena dianggap membuat cukai yang harus dibayarkan semakin besar.

Pemasukan untuk negara dari cukai rokok

Cukai dan pajak rokok menyumbang cukup banyak pemasukan bagi negara. Proporsi penerimaan cukai terhadap total penerimaan negara sebesar 6,31 persen pada 2007. Porsi ini meningkat menjadi 7,10 persen pada 2012 dengan total penerimaan cukai sebesar Rp95,03 triliun. Pada 2015, proporsinya sebesar 9,59 persen dari total penerimaan negara sebesar Rp144,64 triliun. Namun perlu dipahami bahwa selain memberikan pemasukan, beban pemerintah akibat rokok dan tembakau lebih tinggi ketimbang besaran kontribusi cukai tembakau terhadap penerimaan negara. Kerugian ekonomi secara makro akibat penggunaan tembakau dinilai Kemenkes menunjukkan tren meningkat. Pada 2010, kerugian ekonomi ini sebesar Rp245,41 triliun atau 4 kali penerimaan negara dari cukai tembakau. Ia meningkat menjadi Rp378,75 triliun pada 2013 atau 3 kali dari penerimaan negara.

Dana bagi hasil untuk daerah

Penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai illegal, sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, Pasal 66A. Setiap tahunnya Kementerian keuangan mengeluarkan rincian Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau melalui Peraturan Menteri Keuangan.