Jelaskan Alasan dari Weaponisasi keuangan

Menurut Menteri Keuangan Amerika Serikat Jack Lew, weaponisasi keuangan memberikan AS “medan pertempuran baru...yang memungkinkan [AS] melawan negara-negara yang ingin mencederai [AS] tanpa mengerahkan tentara [AS] atau menggunakan serangan mematikan.”  Alih-alih mengerahkan militer, sekarang AS bisa "mengerahkan sektor keuangan”. Contoh weaponisasi keuangan adalah sanksi ekonomi terhadap Rusia, Iran, dan Korea Utara. Contoh lainnya adalah program sanksi AS bertujuan menghukum peretas siber dan mata-mata siber yang diluncurkan bulan April 2015. Contoh tuntutan perubahan sosial terhadap negara lain adalah sanksi AS terhadap Afrika Selatan agar negara tersebut menghapus hukum apartheid melalui pengesahan Comprehensive Anti-Apartheid Act tahun 1986.

Dalam pembahasan tentang weaponisasi keuangan, Bremmer berpendapat bahwa dengan menutup akses negara-negara musuh dan pejabat pemerintahannya ke pasar keuangan Barat, Washington dan sekutu-sekutunya “dapat menjalankan diplomasi koersif.” Ia menjelaskan perubahan wujud weaponisasi keuangan dari strategi luar negeri dan keamanan sebelumnya: “George Washington menenteng senapan. Franklin Roosevelt mengirim pesawat pengebom. Akan tetapi, bagi Barack Obama, presiden yang harus meredam kekhawatiran rakyat Amerika Serikat dan memenuhi tuntutan dunia yang semakin labil, pilihan senjatanya adalah ancaman keuangan.” Karena itu, sanksi ekonomi bisa dianggap sebagai "pedang yang dapat diandalkan". Sejak 2015, Amerika Serikat telah mengambil berbagai tindakan finansial sepihak yang berdampak kepada negara-negara lain. Ini disebabkan oleh cara AS mengurus kebijakan dalam dan luar negerinya.

Sejarah sanksi dalam hukum internasional

Prinsip yang berlaku sebelum Perang Dunia I adalah keseimbangan kekuasaan militer harus dipertahankan bersama. Prinsip ini kemudian diganti untuk menciptakan sistem kerja sama internasional. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa tahun 1919 menjadi awal sistem baru ini. Sistem ini kemudian menjadi penggerak utama sanksi dan sangat memengaruhi cara sanksi diterapkan saat ini. Sistem ini dibuat atas kesepakatan negara-negara anggota LBB untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Sanksi terhadap Italia era Mussolini tahun 1945 merupakan salah satu sanksi pertama yang diterapkan LBB, tetapi menjadi tidak berguna karena kekuasaan militer Adolf Hitler terus bertambah. Usai Perang Dunia II, Liga Bangsa-Bangsa digantikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lebih besar pada tahun 1945. Sanksi telah menjadi alat kebijakan luar negeri yang paling sering digunakan pada abad ke-21 dalam berbagai situasi, mulai dari sengketa kecil sampai konfrontasi besar.