Jelaskan Kontroversi dari Langkah Lama

Mahkamah Konsitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Pasal 61 Ayat (1) & (2), dan Pasal 64 Ayat (1) & (5) UU Nomor 23 Tahun 2006  jo UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) yang diajukan oleh empat orang perwakilan Penghayat Kepercayaan: Nggay Mehang Tana, Pagar Damanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim.

Alasan pemohon, aturan pengosongan kolom agama dalam Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik dalam UU tersebut telah merugikan hak konstitusional dan tidak berpihak terhadap status kewarganegaraan Penghayat Kepercayaan. Implikasinya, akan menyulitkan mereka ketika hendak mengakses Dokumen Kependudukan (akta nikah atau kelahiran), bahkan ketika mereka akan mencari pekerjaan. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 (Putusan MK 97/2016), akhirnya permohonan tersebut dikabulkan secara keseluruhan.

Meski Putusan MK 97/2016 diapresiasi oleh, khususnya, Orang Suku Talang Mamak, namun putusan tersebut masih menjadi kontroversi. Orang Talang Mamak berharap di kolom KTP ada kolom agama Islam Langkah Lama. Sedangkan pemerintah menafsirkan Putusan MK tersebut sebagai pencantuman "Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa".