Jelaskan Kiprah Politik dan Lain-Lain dari Dini Purwono

Selain di dunia profesional, di kancah politik Dini tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia maju dari Dapil Jawa Tengah I yang meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, dan Kota Salatiga sebagai caleg Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Partai Solidaritas Indonesia.

Kiprah Dini di PSI antara lain melalui Lembaga Bantuan Hukum PSI yang diberi nama Jangkar Solidaritas (Jaringan Advokasi Rakyat Partai Solidaritas Indonesia). Ia menjadi salah satu sosok yang terdepan dalam mengajukan permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah pasal tertentu dalam undang-undang tersebut dinilai diskriminatif karena memperlakukan partai lama dan partai baru secara berbeda. Dalam undang-undang tersebut terdapat pasal tertentu yang dinilai tidak mewajibkan keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen.

Pada bulan Mei 2017, bersama teman-temannya sesama alumni Harvard, seperti Todung Mulya Lubis, Bambang Harymurti, Goenawan Mohamad, Dini ikut menginisiasi petisi online yang isinya membantah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Di sela-sela kegiatannya, Dini pernah mengasuh rubrik “Klinik Hukum” di Jawa Pos Radar Semarang yang terbit seminggu sekali. Ia dipilih mengasuh rubrik tersebut karena kapasitas dan kemampuannya sebagai advokat. Kesediaan Dini berbagi ilmu hukum didasari oleh keprihatinannya terhadap kasus-kasus hukum yang kerap dialami warga, khususnya kalangan wong cilik. Ia berharap sumbangsihnya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat.

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Dini menjadi salah satu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-KH. Maruf Amin. Kemudian pada bulan Juni 2019, ia juga menjadi salah satu kuasa hukum yang didaftarkan oleh TKN Joko Widodo-KH. Maruf Amin untuk menghadapi sidang gugatan sengketa pemilihan presiden yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi.