Jabarkan India dari Hukum penistaan agama

Ayat 295A KUHP India digunakan dalam kasus penistaan agama Kristen, Islam, dan Hindu.

Ayat 295A yang diperkenalkan pada zaman kolonisasi Britania Raya yang dibuat oleh pemerintahan Kristen saat itu sangat luas dan belum dihapus. Ayat ini mengandung hukum penistaan agama. Ayat ini diperkenalkan tahun 1927 untuk mencegah ujaran kebencian yang menghina atau berupaya menghina agama atau kepercayaan masyarakat manapun dengan sengaja dan berniat jahat untuk memancing kemarahan mereka, tetapi tujuan utama hukum ini adalah mempertahankan "ketertiban umum dalam masyarakat multiagama yang sensitif terhadap agama."

Hal penting yang membedakan KUHP India dan hukum umum Inggris adalah terdakwa harus memiliki "kesengajaan dan niat jahat untuk memancing amarah kaum beragama" dalam KUHP India, sedangkan hukum umum Inggris tidak mengatur hal itu. Ayat 295A telah digunakan berkali-kali untuk mencegah diskusi bebas dan jujur tentang isu agama dan masih menjadi ancaman kebebasan berekspresi. Ayat ini juga ada di KUHP Pakistan dan Myanmar dan dijadikan hukum penistaan agama. Masyarakat India beberapa kali menuntut penghapusan aturan zaman kolonial yang regresif ini.

Di India, banyak orang yang ditangkap sesuai hukum tersebut, antara lain Kamlesh Tiwari, Tarak Biswas, dan Sanal Edamaruku. Banyak buku yang dilarang karena isinya menista agama.