Jabarkan Pelestarian dari Warisan budaya takbenda

Sebelum Konvensi UNESCO, berbagai upaya telah dilakukan oleh sejumlah negara untuk melindungi warisan takbenda mereka. Jepang, dengan Undang-undang tahun 1950 tentang Perlindungan Properti Budaya, adalah yang pertama kali memperkenalkan undang-undang untuk melestarikan dan mempromosikan budaya tak berwujud serta berwujud: Properti Budaya Takbenda Penting ditunjuk dan "pemegang" diakui kerajinan dan kinerja ini, dikenal secara informal sebagai Living Treasures Nasional . Negara-negara lain, termasuk Korea Selatan (Properti Budaya Takbenda Penting Korea), Filipina, Amerika Serikat, Thailand, Prancis, Rumania, Republik Ceko, dan Polandia, telah menciptakan program serupa.

Pada tahun 2003 UNESCO mengadopsi Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda. Ini mulai berlaku pada 20 April 2006. Konvensi merekomendasikan bahwa negara-negara dan para ahli mengembangkan inventaris ICH di wilayah mereka, serta bekerja dengan kelompok-kelompok yang memelihara ICH ini untuk memastikan keberadaan mereka yang berkelanjutan; itu juga menyediakan dana untuk dikumpulkan secara sukarela di antara anggota UNESCO dan kemudian dicairkan untuk mendukung pemeliharaan ICH yang diakui. UNESCO juga telah menciptakan program budaya tidak berwujud lainnya, seperti daftar yang disebut Proklamasi Karya Agung Lisan dan Warisan Manusia Takbenda Kemanusiaan . Daftar ini dimulai pada tahun 2001 dengan 19 item dan 28 item lainnya terdaftar pada tahun 2003 dan 43 item lainnya pada tahun 2005. Sebagian, daftar asli dipandang sebagai cara untuk memperbaiki ketidakseimbangan dalam Daftar Warisan Dunia, karena itu mengecualikan banyak budaya Belahan Selatan yang tidak menghasilkan monumen atau manifestasi budaya fisik lainnya. Itu digantikan pada 2008 oleh Daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO .

Baru-baru ini ada banyak perdebatan tentang melindungi warisan budaya takbenda melalui hak kekayaan intelektual, serta keinginan untuk melakukannya melalui kerangka hukum ini dan risiko komodifikasi yang berasal dari kemungkinan ini. Masalah ini masih tetap terbuka dalam beasiswa hukum.