Jelaskan OTT KPK dari Abdul Gafur Mas'ud

Abdul Gafur Mas'ud, ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka suap dan gratifikasi kegiatan pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2021-2022

Abdul Gafur diamankan bersama 10 orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu (12/1/2022).

KPK menetapkan 5 orang tersangka sebagai penerima suap. Di antaranya, Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud; pelaksana tugas Sekretaris Daerah Mulyadi; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Edi Hasmoro; Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Jusman; serta Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balqis. Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan satu orang tersangka, yaitu Achmad Zuhdi selaku pihak swasta.

KPK menetapkan mereka dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa, serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 2021-2022. Pemerintah Kabupaten mengagendakan beberapa proyek di Dinas PU dan Dinas Pendidikan pada 2021. Nilai kontrak semua proyek mencapai Rp 112 miliar, seperti proyek peningkatan jalan dan pembangunan gedung perpustakaan.

Penyidik KPK menduga Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur memerintahkan bawahannya mengumpulkan sejumlah uang dari kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek tersebut. Selain itu, KPK menduga Abdul Gafur juga menerima uang dari penerbitan perizinan pemecahan batu.