Jelaskan Kebijakan pemerintah dari Perubahan iklim di Indonesia

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen secara sukarela untuk pengurangan emisi GRK minimum 26 persen pada 2020 dan 29 persen pada 2030. Namun, Indonesia tidak efektif dalam menerapkan kebijakan untuk memenuhi target dari Persetujuan Paris. Pada 2018, kebijakan yang diambil pemerintah meningkatkan emisi. Kebijakan ini mencakup pembangunan 100 pembangkit listrik tenaga batu bara, perluasan produksi minyak sawit, dan peningkatan konsumsi bahan bakar hayati.

Indonesia mengembangkan kebijakan iklim terkait guna lahan dan emisi kehutanan. Sebuah moratorium untuk penebangan hutan primer dan pembukaan lahan gambut diperpanjang dari 2 menjadi 4 tahun.

Pemerintah Indonesia berusaha mengurangi kemiskinan sebanyak 4 persen pada 2025, tetapi kebijakan iklim yang kuat dapat membuat target ini mustahil dicapai. Bantuan internasional dapat memungkinkan Indonesia untuk mengurangi emisinya sebanyak 41 persen pada 2030.

Pada tahun 2020, "Indonesia akan mulai mengintegrasikan rekomendasi dari Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon yang baru ke dalam rencana pembangunan nasional 2020-2024." Perlindungan dan restorasi mangrove akan memainkan peran penting dalam memenuhi tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 43 persen pada tahun 2030.

Pada bulan Februari 2020, diumumkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sedang mempersiapkan RUU energi terbarukan pertamanya.

Juga pada bulan Februari 2020, perubahan yang diusulkan untuk deregulasi lingkungan telah menimbulkan keprihatinan baru, dan dapat "memungkinkan perkebunan dan tambang ilegal untuk menutupi operasinya."