Jelaskan Kurangnya otoritas pusat dari Gereja Denmark

Gereja Denmark, dalam praktiknya, dilarang memiliki jabatan resmi dalam politik atau hal-hal lain, dikarenakan Gereja Denmark tidak memiliki badan pusat yang dapat menentukan sikapnya: ataupun pemimpin spiritual (seperti uskup agung), ataupun majelis pusat atau sinode. Para Uskup memiliki pendapat terakhir mengenai pertanyaan-pertanyaan doktrinal dalam wilayah keuskupannya masing-masing. Ratu (dalam praktiknya Menteri Urusan Gerejawi) dan Parlemen adalah badan pusat, tetapi biasanya juga melaksanakan hal-hal administratif dan bersikap abstain terhadap pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spiritual. Hukum Gereja jarang berubah, tetapi, jika hukum tersebut berubah, maka hanya berdampak pada hal-hal administrasi.

Pertama, prinsip-prinsip tersebut secara umum diyakini untuk menjamin sebua gereja yang toleran dan non-sektarian, di mana umat paroki dan para imam menikmati kebebasan tingkat tinggi untuk mempraktikkan penafsiran mereka sendiri terhadap Kekristenan Lutheran. Kedua, banyak politisi dan teolog Denmark mengklaim bahwa hanya model gereja-negara yang akan memastikan pembagian antara politik dan agama, karena Gereja tidak dapat ikut campur dalam masalah politik atau bahkan mengklaim berbicara dengan satu suara atas nama anggotanya. Mereka mengecilkan istilah gereja negara dan berpendapat bahwa, sesesuai dengan namanya, yaitu hanya "gereja rakyat".

Pasal 66 Konstitusi Denmark menetapkan peraturan gereja harus ditetapkan oleh hukum. Pernyataan tersebut berasal dari Konstitusi pertama pada tahun 1849, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Dikhawatirkan bahwa perpecahan bisa saja terjadi jika otoritas pusat dibentuk. Dalam beberapa kasus, banyak para politisi yang menyimpang dan lepas tangan mengenai hal-hal doktrinal gereja. Di mana mereka melakukannya untuk tujuan mencegah kemungkinan perpecahan dalam gereja.