Jelaskan Amerika Serikat dari Hukum penistaan agama

Pemidanaan penistaan agama di Amerika Serikat melanggar Konstitusi Amerika Serikat dan tidak ada hukum penistaan agama di tingkat federal. Amendemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat (diadopsi tahun 1791) berisi: "Kongres tidak berhak membuat hukum apapun yang menghormati agama ataupun mengekang kebebasan mempraktikkan agama; atau mengganggu kebebasan berbicara, atau kebebasan pers . . . ."

Sebelum memenangi perang kemerdekaan dari Imperium Britania pada akhir abad ke-18, sejumlah koloni Britania di Amerika Utara seperti Provinsi Teluk Massachusetts memiliki hukum penistaan agama. Amendemen Pertama tahun 1791 langsung menghapus semua hukum penistaan agama di republik Amerika Serikat yang baru berdiri ini.

Karena Amendemen Pertama melindungi kebebasan berbicara dan praktik agama dari campur tangan pemerintah federal serta putusan Mahkamah Agung yang memperluas cakupan perlindungan dari campur tangan pemerintah negara bagian, pemerintah Amerika Serikat dan negara-negara bagiannya tidak boleh menindak ujaran penistaan atau penghinaan agama dan tidak boleh mengizinkan gugatan sipil atas dasar penistaan agama. Dalam sidang Joseph Burstyn, Inc. v. Wilson, Mahkamah Agung A.S. memutuskan pada tahun 1952 bahwa New York tidak berhak memberlakukan undang-undang penyensoran terhadap pembuat film yang film-filmnya mengandung adegan "penistaan agama". Hakim Clark berpendapat bahwa: "Dari sudut pandang kebebasan berbicara dan pers, negara bagian tidak berhak melindungi agama apapun atau semua agama dari pandangan-pandangan yang tidak disukainya yang sekiranya mencegah terlontarnya pandangan tersebut. Pemerintah negara ini tidak mengurus serangan nyata atau tidak nyata terhadap doktrin agama tertentu, baik dalam bentuk cetak, pidato, atau film."

Amerika Serikat dan beberapa wilayah hukum negara bagian menjatuhkan hukuman yang lebih keras untuk kejahatan terhadap seseorang atas dasar agama atau afiliasi lain. Misalnya, Ayat 3A1.1 Panduan Vonis Amerika Serikat 2009 menyatakan bahwa, "Apabila pencari fakta di pengadilan atau, dalam hal pengakuan bersalah atau nolo contendere, sidang penjatuhan hukuman memutuskan tanpa sedikit pun keraguan bahwa terdakwa dengan sengaja memilih korban atau properti sebagai sasaran pelanggaran atas dasar ras, warna kulit, agama, kebangsaan, etnisitas, jenis kelamin, disabilitas, atau orientasi seksual sesungguhnya atau terduga," pengadilan harus menaikkan batas hukumannya.