Jelaskan Latar Belakang dari Krisis kepresidenan Venezuela

Sejak 2010, Venezuela menderita krisis sosial-ekonomi di bawah pimpinan Nicolás Maduro (dan secara singkat di bawah pendahulunya, Hugo Chavez), karena tingkat kejahatan yang meningkat, hiperinflasi, dan kualitas hidup yang rendah. Sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap pemerintah, koalisi oposisi pun terpilih menjadi koalisi mayoritas pada Majelis Nasional untuk pertama kalinya sejak 1999; setelah pemilihan parlemen 2015. Setelah pemilihan, para anggota Majelis Nasional yang terdiri dari pejabat Bolivarian mengisi Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di Venezuela, dengan sekutu Maduro. Pengadilan melucuti tiga anggota parlemen oposisi dari kursi Majelis Nasional mereka pada awal 2016, mengutip dugaan "penyimpangan" dalam pemilihan mereka, sehingga mencegah terjadinya supermayoritas oposisi yang akan mampu menantang Presiden Maduro.

Pengadilan kemudian menyetujui beberapa tindakan oleh Maduro dan memberinya kekuatan lebih pada 2017. Ketika protes meningkat terhadap Maduro, ia menyerukan akan adanya majelis konstituante yang akan merancang konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi Venezuela 1999 yang dibuat oleh Chavez. Banyak negara menganggap tindakan ini sebagai upaya Maduro untuk tetap berkuasa tanpa batas, dan lebih dari 40 negara menyatakan bahwa mereka tidak akan mengakui Majelis Konstituante Nasional. Partai oposisi terhadap partai yang berkuasa, Meja Bundar Persatuan Demokratik (The Democratic Unity Roundtable) memboikot pemilihan umum tersebut, dengan mengatakan bahwa Majelis Konstituante adalah "sebuah trik untuk menjaga [partai penguasa yang] berkuasa". Karena oposisi tidak berpartisipasi dalam pemilihan, Great Patriotic Pole yang berkuasa didominasi oleh Partai Sosialis Bersatu Venezuela, yang memenangkan hampir semua kursi di majelis. Pada 8 Agustus 2017, Majelis Konstituante mendeklarasikan bahwa Majelis Konstituante merupakan "cabang pemerintah dengan kekuasaan tertinggi di Venezuela", serta melarang Majelis Nasional yang dipimpin oposisi melakukan tindakan yang akan mengganggu majelis sambil terus memberikan langkah-langkah dalam "dukungan dan solidaritas" dengan Presiden. Maduro, secara efektif menghilangkan semua kekuatan Majelis Nasional.