Jelaskan Presiden Nauru dari Sprent Dabwido

Setelah melancarkan mosi tidak percaya pada Pitcher, Dabwido terpilih sebagai presiden oleh parlemen, dengan sembilan suara mendukung pencalonannya dan delapan suara menentang.

Pertemuan internasional besar pertama Dabwido sebagai presiden adalah pada Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2011 di Durban, Afrika Selatan, sebagai perwakilan dari Negara-negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS). Dalam pidatonya selama pleno pembukaan, Dabwido mengevaluasi potensi masalah yang dihadapi oleh pulau-pulau di Samudra Pasifik yang diakibatkan oleh naiknya permukaan laut. Mengulangi tujuan SIDS untuk pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mencegah perubahan iklim global lebih lanjut, ia menyerukan pengembangan protokol yang mengikat secara hukum bersama Protokol Kyoto, dengan mengacu pada "aksi mitigasi untuk negara-negara berkembang" dan Rencana Aksi Bali. Dabwido mendukung pembukaan kembali pusat pemrosesan pencari suaka yang didanai pembayar pajak Australia di Nauru, yang didukung oleh oposisi Partai Liberal Australia tetapi ditentang oleh Partai Buruh Australia yang memerintah.

Pada Juni 2012, Dabwido memecat kabinetnya setelah tujuh bulan menjabat, dengan alasan kesulitan mengesahkan RUU Amandemen Parlemen, sebuah usulan undang-undang reformasi konstitusi yang akan mengubah jumlah anggota parlemen, memperkenalkan Komisi Ombudsman, dan memperkenalkan kode etik untuk anggota parlemen. Dalam Kabinet barunya, ia mengisi posisi Menteri Layanan Publik, Menteri Kepolisian & Layanan Darurat, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perubahan Iklim. Atas nama Nauru, Dabwido menyampaikan pidato pertamanya kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa selama debat umum dari sesi keenam puluh tujuh, pada bulan September 2012. Dalam pidatonya, ia mendesak PBB untuk menangani perubahan iklim secara lebih langsung, serta mengkritik ketidakefektifan multilateralisme.

Dabwido tidak mencalonkan kembali, dan digantikan oleh Baron Waqa setelah pemilihan parlemen 2013.