Jelaskan Kuartet Timur Tengah dari Hubungan Palestina dengan Uni Eropa

Kuartet Timur Tengah, atau biasa disebut Kuartet saja, merupakan kumpulan empat negara dan institusi supranasional yang terlibat dalam memediasi proses perdamaian Israel-Palestina. Tujuan dari Kuartet adalah untuk memediasi proses perdamaian Israel-Palestina dan juga membantu pembangunan ekonomi dan institusi di Palestina. Uni Eropa merupakan salah satu anggota Kuartet bersama dengan PBB, Amerika Serikat, dan Rusia. Kuartet didirikan di Madrid pada tahun 2002, dengan latar belakang meningkatnya konflik di Timur Tengah pada saat itu. Saat ini Kepala Misi Kuartet adlah Kito de Boer, menggantikan Tony Blair pada 2015. Uni Eropa merupakan salah satu institusi penyumbang dana terbesar untuk Kuartet, nomor dua dibawah Amerika Serikat. Sejak 2007 hingga 2016 Komisi Eropa menyumbang hingga $9.894.194 untuk operasional Kuartet.

Posisi Terhadap Status Kenegaraan Palestina

Uni Eropa mendukung gagasan kenegaraan Palestina untuk pertama kalinya dalam Deklarasi Berlin 1999. Sebelumnya, Uni Eropa dan pendahulunya, Komisi Eropa, sejak tahun 1973 melalui berbagai deklarasi melegitimasi hak-hak Palestina dalam bentuk pengakuan Palestina sebagai "rakyat", yang mempunyai kebutuhan untuk memiliki "tanah air" dan melaksanakan "hak untuk menentukan nasib mereka sendiri".

Pada pidatonya di London bulan Juli 2009, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Javier Solana memberikan tenggat waktu kepada PBB untuk segera mengakui negara Palestina, meskipun jika penyelesaian konflik antara kedua belah pihak belum tercapai: "Mediator harus mengatur jadwal waktu, apabila kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan maka solusi yang diberikan oleh komunitas internasional harus dipertimbangkan. Setelah batas waktu yang ditetapkan, resolusi Dewan Keamanan PBB ... akan menerima negara Palestina sebagai anggota penuh PBB, dan menetapkan waktu untuk mengimplementasikannya.".

Pada bulan Desember, Dewan Uni Eropa memberikan jumpa pers yang isinya mendukung serangkaian kesimpulan mengenai konflik Israel-Palestina yang pada akhirnya membentuk dasar kebijakan Uni Eropa saat ini. Hal ini menegaskan kembali pentingnya solusi internasional untuk membagi wilayah tersebut kepada kedua negara, dan menekankan bahwa Uni Eropa tidak akan mengakui perubahan apa pun terhadap batas wilayah pra-1967 (termasuk yang berkaitan dengan Yerusalem) selain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Uni Eropa juga menegaskan tidak pernah mengakui aneksasi Yerusalem Timur dan bahwa Negara Palestina harus memiliki ibu kotanya di Yerusalem.

Setahun kemudian, pada bulan Desember 2010, Dewan Uni Eropa mengulangi kembali kesimpulan-kesimpulan diatas dan mengumumkan kesiapannya, bila perlu, untuk mengakui negara Palestina, tetapi tetap mendorong kembalinya kedua belah pihak ke meja negosiasi.

Pada tahun 2011, pemerintah Palestina meminta dukungan Uni Eropa untuk mengakui kedaulatan Palestina dalam sidang PBB yang dijadwalkan pada 20 September. Negara anggota Uni Eropa sendiri terpecah pendapatnya atas masalah ini. Beberapa, termasuk Spanyol, Prancis dan Inggris, menyatakan bahwa mereka dapat mengakui Palestina apabila perundingan tidak berjalan, sementara yang lain, termasuk Jerman dan Italia, menolak. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Catherine Ashton mengatakan bahwa posisi Uni Eropa akan bergantung pada kalimat yang dituliskan dalam proposal yang akan diberikan oleh Palestina pada sidang tersebut.

Pada tahun 2014, Uni Eropa dan Amerika Serikat secara resmi mengkritik kebijakan pemukiman Israel di Yerusalem Timur, yang dianggap Palestina sebagai ibu kota resmi mereka, dan memperingatkan agar menghentikan pembangunan lebih lanjut pemukiman Israel di tanah yang sedang disengketakan kedua belah pihak tersebut.