Jabarkan Myanmar dari Hukum penistaan agama

Ayat 295A dan 298 KUHP Myanmar digunakan untuk menjerat pelaku penistaan agama. KUHP Myanmar, Pakistan, India, dan beberapa koloni Britania diturunkan dari KUHP 1860. Pelanggaran tersebut adalah:

Bab XV (Pelanggaran Hukum Menyangkut Agama)

295. Merusak atau mencemari tempat ibadah dengan tujuan menghina agama kelas apapun.

295A. Tindakan sengaja dan jahat yang bertujuan menyinggung perasaan beragama kelas apapun dengan menghina agama atau kepercayaannya.

296. Mengganggu perkumpulan umat beragama.

297. Menodai kuburan - tempat, dll.

298. Melontarkan perkataan, dll; dengan tujuan melukai perasaan beragama secara sengaja.

Ayat 295 dan 295A dihukum penjara selama-lamanya dua tahun, denda, atau keduanya, sedangkan Ayat 296, 297, dan 298 dihukum penjara selama-lamanya satu tahun, denda, atau keduanya. Ayat 295A ditambahkan ke KUHP oleh amendemen legislatif tahun 1927 dan bertujuan melindungi agama minoritas. Ini merupakan tanggapan terhadap perlunya mencegah kaum nasionalis Hindu memancing minoritas Muslim di India, tetapi kini digunakan di Myanmar untuk melindungi nasionalis Buddha dari tuntutan hukum minoritas Muslim.

Pada Desember 2014, pemilik bar Tun Thurein dan manajer bar Htut Ko Lwin dan Philip Blackwood (warga negara Selandia Baru) yang mengoperasikan VGastro Bar di Yangon ditangkap dan dihukum kerja paksa selama 2,5 tahun pada Maret 2015 setelah menerbitkan foto Buddha mengenakan penyuara jemala (headphone) untuk mengiklankan bar mereka di Internet. Pada Juni 2015, penulis dan mantan pejabat Liga Demokrasi Nasional, Htin Lin Oo, dihukum kerja paksa selama dua tahun karena melanggar Ayat 295A. Ia menyampaikan pidato yang menuduh beberapa organisasi Buddha besar menganut nasionalisme ekstrem dan menyindir Ashin Wirathu, sosok yang dituduh membuat ujaran kebencian dan memancing kekerasan terhadap Muslim oleh berbagai pemantau internasional sejak kekerasan anti-Rohingya meletus tahun 2012.