Jelaskan Perpecahan Dalam Tubuh KBKI dari Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia

Perpecahan di dalam organisasi KBKI bermula dari terjadinya sengketa dewan pimpinan PNI beserta rekan-rekannya dengan Ketua Umum KBKI masa kepemimpinan Ahem Erningpradja soal kedudukan KBKI. Pada masa itu dewan pimpinan partai menghendaki supaya KBKI mengikuti politik PNI, sedangkan Ahem yang pada saat itu juga menjabat sebagai menteri perburuhan secara total mengikuti Sukarno.

Selama menjabat sebagai ketua umum KBKI, Ahem selalu mengusahakan agar orang-orangnyalah yang duduk dalam pimpinan KBKI. Bahkan, ia sempat menulis sudar edaran resmi kepada semua departemen bahwa hanya KBKI miliknyalah yang boleh diakui vsebagai organisasi buruh. Kemudian, orang-orang pimpinan partai yang ada di dalamnya pun tersingkir. Karena upaya tersebut, Ahem pun dipecat dari PNI, namun kmudian ia menjadi duta besar di KOrea Utara dan menyatakan bahwa sepeninggalannya KBKI tetap berjalan.

Berdasarkan keterangan dari S.K. Trimurti yang dikeluarkan saat kongres ketiga tahun 1962, KBKI pun terpecah menjadi dua kelompok. Kubu yang berada di bawah PNI yakni DPP (Dewan Pimpinan Pusat) KBKI yang berada di bawah pimpinan Surojo. Pada 1963, kubu tersebut mengubah namanya menjadi DPP KBM (Kesatuan Buruh Marhaenis) mengikuti Kongres PNI yang digelar di Purwokerto. Sedangkan, kubu kedua adalah DPS (Dewan Pimpinan Sentral) KBKI yang berada di bawah pinpinan Ahem Erningpradja.