Jabarkan Anggota DPR RI (2014–2018) dari Dony Ahmad Munir

Ia maju menjadi Anggota DPR RI pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 untuk daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) berbekal pengalaman sebagai Anggota DPRD Jawa Barat periode 2009–2014. Ia sempat mendapatkan suara tertinggi ketiga di Sumedang. Di DPR RI Ia ditempatkan pada Komisi X dan Badan Anggaran DPR RI.

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

Dalam rapat Paripurna, Dony selaku perwakilan dari Fraksi PPP dalam menanggapi RUU APBN 2018 beserta nota keuangannya. Dony mengungkapkan bahwa Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonom masih berat di tengah tekanan global karena pemerintah akan menghadapi masa depan yang kecenderungannya terus naik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% mengisyaratkan bahwa pemerintah akan mampu menghadapi tantangan yang kuat. Dony bertanya bagaimana pertumbuhan akan tercapai, jika masyarakat masih tertekan. Fraksi PPP menyadari perkembangan ekonomi masih berat, namun pemerintah lebih optimis dibandingkan RAPBN 2017 lalu. Doni mengatakan bahwa kita sadari saat ini tekanan hidup yang dihadapi rakyat sangat berat, pertumbuhan pada ekonomi harus mampu mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.

Fraksi PPP menilai tatanan hidup rakyat semakin berat, seperti kenaikan biaya listrik dan potongan subsidi. Sektor pertanian dan kemaritiman tidak beranjak naik, Fraksi PPP khawatir akan semakin tingginya timpang ekonomi di masyarakat. Dony kembali bertanya siapakah yang menikmati hasil pembangunan ini?. Penurunan inflasi menurutnya ternyata diikuti dengan tren penurunan kemiskinan yang melambat. Sektor rill semakin lemah dan berdampak pada ketersediaan lapangan kerja, karena penurunan inflasi ditanggapi secara lambat oleh sektor perbankan dalam penurunan suku bunga, dan mengakibatkan lemahnya perekonomian. Dony menegaskan bahwa ekonomi lesu melemahkan investasi dan banyak.

Fraksi PPP berpandangan telah terjadi peningkatan sebesar Rp1878 Triliun. Penerimaan perpajakan tidak mencintai target, tax ratio pun tidak mencapai 15%, Fraksi PPP menilai kemampuan pemerintah meningkatkan penerimaan pajak masih jauh dari ideal. Kekayaan alam terus tergusur dan perusakan alam terus meningkat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan kebijakan pajak masih jauh dari target, pemerintah perlu melakukan reformasi pajak secara berkelanjutan, karena pajak seharusnya bias menjadi pendapatan fiskal.

Fraksi PPP meminta pemerintah memperhatikan belanja negara yang harus berpihak pada rakyat. Perlunya kesinambungan pada pembangunan agar pertumbuhan ekonomi bersifat inklusif. Infrastruktur sangat penting, terutama yang berpengaruh dalam hal rumah tangga. Kebijakan kemiskinan harus menciptakan pemerataan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Fraksi PPP menyadari bahwa pertumbuhan tidak mengalir ke semua arah, dari pertumbuhan ekonomi yang terus naik, akan tetapi kesenjangan sosial tidak mengalami penurunan. APBN sebagai alat politik anggaran negara harus menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kesenjangan ekonomi terlihat jelas, maka dari itu perlu adanya program pemerintah yang lebih produktif agar masyarakat miskin dapat keluar dari zona itu. Dengan mengucapkan Bismillah yang diucapkan oleh Doni, Fraksi PPP setuju atas RAPBN 2018 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

Dalam rapat paripurna,Doni mengungkapkan jika pemerintah perlu bekerja lebih giat lagi untuk mewujudkan pencapaian pembangunan. Kemudian, mewakili Fraksi PPP, Ia mencermati jika ada penurunan kualitas lapangan kerja dan beban utang yang terus meningkat sehingga menimbulkan defisit. Terkait postur fiskal, Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat mempengaruhi masyarakat dan meminta ada kemajuan yang dicapai dalam perpajakan dan sumber lainnya. Selain itu, pemerintah perlu menyelesaikan tunjangan profesi guru di lingkungan Kemenag dan pemerintah harus melakukan percepatan kurikulum dan buku pelajaran di Kemenag (Kementerian Agama) . Dony juga meminta pembangunan infrastruktur ke depan jangan hanya berpusat di kota tetapi juga ke daerah supaya terjadi perkembangan yang merata.