Jelaskan Karier Politik dari Dony Ahmad Munir

Anggota DPRD Kabupaten Sumedang (1999–2009)

Salah satu terobosan yang ia lakukan ketika masih menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Kabupaten Sumedang adalah pada Pemilihan Umum Legislatif 2004 Ia bersama calon anggota legislatif lokal dari PPP sepakat untuk mundur dari pencalonan jika jumlah suara yang mereka raih tidak mencapai separuh dari bilangan pembagi pemilih (BPP). Tak hanya lisan, 50 caleg PPP untuk kursi DPRD Sumedang itu menuangkan dalam akta yang dibuat di depan Notaris Arisandi Bahrum. Dengan kesepakatan tersebut, urusan peringkat menjadi tak penting. Seorang caleg di nomor buncit tetap berpeluang menjadi anggota dewan apabila meraih suara separuh plus satu (50% + 1%) dari BPP. Pada periode 2004–2009, ia kemudian terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang.

Ia juga pernah menjadi Ketua Rombongan Studi Banding DPRD Kabupaten Sumedang di Kabupaten Bantul pada tahun 2008 dengan maksud dan tujuan untuk melihat secara langsung kelembagaan desa di Bantul, pengelolaan PDAM Bantul, serta upaya penyertaan modal terhadap bank daerah.

Calon Wakil Bupati Sumedang (Pilkada 2008)

Ia sempat menjadi Calon Wakil Bupati Sumedang pada Pilkada 2008 yang berpasangan dengan Endang Sukandar dengan tagline "ESA DOAMU" (yang kemudian dipakai pada Pilkada 2018 meskipun dibalik) yang diusung oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Bulan Bintang meskipun kemudian kalah dengan Don Murdono dan Taufiq Gunawansyah yang diusung oleh partai-partai penguasa DPRD Sumedang saat itu seperti PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, dan PKS.

Total pasangan ini memperoleh memperoleh 268.176 (45,18 persen) suara dari 593.538 suara dari 26 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Anggota DPRD Jawa Barat (2009–2014)

Ia kemudian mencalonkan diri dan berhasil menjadi Anggota DPRD Jawa Barat pada Pemilihan Umum tahun 2009 dari Daerah Pemilihan Jawa Barat 9 (Kabupaten Subang, Sumedang, dan Majalengka) (hingga Pemilu 2014, dapil di DPRD Jawa Barat sama dengan dapil di DPR RI). Ketika di DPRD Jawa Barat, ia masuk menjadi anggota Komisi B sekaligus ditempatkan pada Badan Anggaran DPRD Jawa Barat.