Jelaskan Sejarah dari Undang-Undang Melaka

Menurut Sulalatus Salatin, bentuk sistem peradilan paling awal sudah ada sejak masa-masa awal Melaka. Para penguasa Melaka awal mempermaklumkan tradisi-tradisi istana dan menegakkan aturan adat dan agama yang ada untuk menjaga ketertiban sosial. Semua aturan, larangan, dan adat istiadat yang telah dikodifikasikan sebagai hukum, pada gilirannya dihimpun melalui tradisi lisan dan dihafal oleh para menteri senior kesultanan. Selama masa pemerintahan Muhammad Shah, hukum dikeluarkan dan dicatat bersama dengan ketentuan-ketentuan untuk hukuman setiap pelanggaran. Di antara aturan-aturan penting yang disebutkan dalam Sulalatus Salatin adalah larangan mengenakan pakaian warna kuning dan gelang kaki emas. Di bawah perintah sultan kelima, Mudzaffar Syah (1445–1459), intisari hukum Muhammad Syah semakin disempurnakan dengan dimasukkannya undang-undang dan peraturan-peraturan baru. Norma hukum ini kemudian terus diperluas dan disempurnakan sampai masa pemerintahan sultan terakhir, Mahmud Syah (1488–1511).

Sebagai bagian dari warisan penting Melaka, yang sepanjang keberadaannya memiliki pengaruh kuat terhadap Asia Tenggara Maritim, norma hukum Melaka disalin dan menyebar ke kesultanan-kesultanan lain seperti Johor, Perak, Aceh, Brunei, dan Pattani. Ia dijadikan referensi dalam mengembangkan yurisprudensi lokal, dengan revisi dan penambahan selanjutnya dibuat untuk isinya, agar sesuai dengan penggunaan dalam kesultanan tertentu. Norma hukum ini telah berkontribusi pada keberadaan beragam salinan hibrida dari manuskrip ini dalam berbagai struktur dan konten. Singkatnya, ada 50 manuskrip Undang-Undang Melaka yang masih bertahan dan diketahui, yang dapat dikategorikan menjadi fundamental, Aceh, Pattani, panjang, Islam dan Johor, dan versi terpecah-pecah atau pendek.