Jabarkan Capaian dan dampak dari Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa

Sejak 2010, Komisi telah menyelidiki lebih dari 200 kasus yang melibatkan kapal dari 27 negara. Sanksi diberikan pada hampir 50 kapal dan sekitar 8 juta Euro telah dikenakan pada negara-negara pantai dan bendera. Reformasi legislasi dan administrasi untuk sertifikasi penangkapan dan pemantauan juga telah diperkenalkan di beberapa negara ketiga. Komisi memusatkan kebijakan pada wilayah geografis tertentu, seperti Afrika Barat atau wilayah Pasifik, di mana kegiatan penangkapan ikan  meluas dan dengan korban terberat pada sumber daya laut dan masyarakat lokal. Komisi Eropa telah mengadakan dialog dengan lebih dari 50 negara ketiga untuk menilai kecukupan sistem dan kerangka kerja mereka untuk memerangi penangkapan ikan  sesuai dengan hukum internasional.

Sejak pemberlakuan Regulasi  dilaporkan penurunan impor produk laut dari beberapa negara/wilayah yang diberi kartu, seperti Ghana, Panama, Filipina, Sri Lanka, Taiwan, dan Thailand. Dalam kasus lain, penurunan terjadi saat proses pemberian kartu, misalnya Korea. Untuk beberapa negara yang diberi kartu, penerapan perjanjian perdagangan atau pengaturan tarif preferensial menyebabkan peningkatan volume impor setelah berlakunya Regulasi , misalnya, untuk Papua Nugini sejak tahun 2010 dan Belize sejak tahun 2009. Impor dari Kepulauan Solomon juga meningkat sejak 2011 dan seterusnya.

Singkatan: CS - penyimpanan; FV - kapal pabrik; PP - pengolahan; RV - kapal pendingin; ZV - kapal pembekuan.