Jelaskan Pelecahan sosial dan diskriminasi dari Kebebasan beragama di Turki

Pelecahan sosial atau diskriminasi berdasarkan keyakinan agama atau praktik dilaprokan, dengan pluralisme agama secara luas dipandang sebagai ancaman terhadap Islam dan "persatuan nasional". Beberapa Muslim non-Sunni, Kristen, Baha'i dan anggota komunitas agama lainnya menghadapi kecurigaan dan ketidakpercayaan. Retorika anti-misionaris dan anti-Kristen oleh pejabat pemerintah dan media nasional, seperti Hürriyet dan Milliyet, tampaknya terus berlanjut. Menteri-menteri pemerintah seperti Mehmud Aydin, Menteri Negara yang bertanggungjawab atas urusan agama, yang disebut misionaris "separatis dan merusak".

Serangan bermotif agama pada orang dilaporkan. Laporan paling dikenal adalah pembunuhan wartawan Armenia Hrant Dink di Istanbu pada 19 Januari dan pembunuhan tiga orang Kristen di Malatya pada 18 April. Detail tentang serangan yang bermotif agama pada masyarakat dapat ditemukan dalam laporan tahunan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 2007–2009.

2016: Kegagalan kudeta dan gerakan Gülen

Pemerintah dianggap bertanggung jawab atas upaya kudeta 15 Juli bagi ulama Muslim yang mengasingkan diri yakni Fethullah Gülen dan gerakannya, yang dianggap pemerintah sebagai organisasi teroris. Setelah upaya kudeta, pemerintah menahan lebih dari 75.000 pejabat pemerintah dan menghentikan 3.600 staf dari Diyanet karena diduga terkait dengan Gulen dan upaya kudeta.

2017: Pasca kegagalan kudeta dan keadaan darurat negara

Keadaan darurat negara disebabkan sebagai tanggapan atas upaya kudeta pada Juli 2016 dan tetap berlaku selama tahun 2017. Pemerintah Turki mengatakan upaya kudeta tersebut didalangi oleh ulama Muslim Fethullah Gülen dan gerakannya, yang dianggap sebagai organisasi terorois. Selama tahun 2017 pemerintah menangguhkan atau memecat ribuat pejabat publik dari lembaga-lembaga negara, termasuk lebih dari 1000 karyawan Diyanet. Pemerintah terus mengadili individu karena "secara terbuka tidak menghormati keyakinan agama dari suatu kelompok" dan terus membatasi hak-hak minoritas non-Muslim", terutama yang tidak diakui menurut Perjanjian Lausanne pada tahun 1923. Sekte non-Sunni seperti Alevi diperlakukan secara tidak adil dan mengatakan bahwa Alevi sebagi "sekte" Muslim yang heterdoks, dan tidak mengakui rumah ibadah Alevi. Selain Alevi, pemerintah juga menutup dua stasiun televisi Syiah Jaferidan menuduh menyebarkan "propoganda teroris". Minoritas agama mengatakan mereka terus mengalami kesulitan memperoleh pengecualian dari kelas agama wajib di sekolah umum, operasi atau membuka rumah ibadah dan dalam menangani sengketa tanah dan properti. Pemerintahpun membatasi upaya kelompok agama minoritas untuk melatih ulama mereka.