Jelaskan Latar belakang dari Perjanjian 20 hal

Berdasarkan perjanjian yang ditandatangani antara Britania Raya dan Federasi Malaya, isu penentuan nasib sendiri sehubungan dengan rakyat Borneo dan Sarawak merupakan sebuah tantangan untuk pembentukan Federasi Malaysia. Sebuah Pernyataan Bersama yang dikeluarkan oleh Britania dan Pemerintah Federal Malaya pada 23 Oktober 1961 mengumumkan bahwa sebelum sampai ke keputusan akhir, perlu untuk memastikan pandangan dari rakyat di Borneo Utara dan Sarawak. Diputuskan untuk membentuk sebuah komisi untuk melaksanakan tugas itu dan untuk membuat rekomendasi.

Pemerintah Britania, bekerja sama dengan Pemerintah Federasi Malaya, menunjuk sebuah Komisi Penyelidikan untuk Borneo Utara dan Sarawak pada Januari 1962 untuk memastikan jika rakyat mendukung usulan untuk membentuk Federasi Malaysia. Tim yang beranggotakan lima orang, yang terdiri dari dua etnis Melayu dan tiga perwakilan Britania, dipimpin oleh Lord Cobbold. Sebuah komite antar pemerintahan (Komite Lansdowne) ditunjuk untuk menyusun rincian akhir Perjanjian Malaysia. Lord Lansdowne bertindak atas nama Britania dan Tun Abdul Razak, Wakil Perdana Menteri Federasi Malaya bertindak atas nama Malaya.

Dua puluh hal ditulis dengan maksud untuk menjaga kepentingan, hak, dan otonomi rakyat Borneo Utara pada pembentukan federasi Malaysia. Proposal serupa, dengan beberapa perbedaan dalam isi, dibuat untuk Sarawak, dan biasanya disebut sebagai Perjanjian 18 hal.

Perhatian sering tertuju kepada memorandum ini oleh orang-orang yang percaya bahwa prinsip-prinsip mereka yang kemudian tidak dipatuhi setelah federasi. Ada banyak seruan untuk meninjau kembali memorandum 20 hal supaya memperhitungkan perubahan-perubahan sosial, ekonomi, dan politik dari waktu ke waktu.