Jabarkan Karir dari Raden Sukhyar

Pada tahun 1994, Sukhyar bersama tim Direktorat Vulkanologi melakukan observasi di puncak Merapi yang pada saat bersamaan terjadi letusan yang dipicu oleh longsoran kubah aktif. Letusan terjadi begitu tiba-tiba asap sudah membumbung tinggi diatas kepala, Sukhyar harus memberitahu tim yang sedang melakukan pengukuran suhu untuk segera meninggalkan tempat. Sukhyar dan tim selamat, namun begitu terpukul karena letusan mengakibatkan 66 korban jiwa.

Semasa berkarier di Vulkanologi. Badan Geologi, Sukhyar berjasa dalam pembangunan balai pengembangan teknologi kegunungapian dan merancang tunjangan bagi pengamat Gunung Api. Saat bertugas di Badan Geologi. Sukhyar mendorong Badan Geologi untuk menerbitkan peta cekungan sedimen, yang telah menjadi basis cekungan Migas Indonesia dan melakukan pembenahan database mineral dan panas bumi Indonesia. Di masa beliau memimpin, Badan Geologi menjalin kerjasama dengan seluruh institusi pendidikan geologi dan badan-badan geologi dan pertambangan negara ASEAN, antara lain Kamboja, Laos, Myanmar, Malaysia, Filipina dan Timor Leste, dengan tujuan meningkatkan kualitas SDM dengan cara mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan kegeologian di Indonesia, serta memimpin dan memperkenalkan BUMN-BUMN tambang ke negara-negara ASEAN.

Semasa berkarier di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Sukhyar bertanggung jawab atas pengambilan kebijakan strategis seperti menjadi ketua Perancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, menghasilkan UU No. 4 / 2009 tentang Mineral dan Batubara, dimana beliau menjadi sosok penting pemberlakuan UU tersebut. Penekanan utama UU adalah penguatan manajamen sumber daya mineral dan batubara, mengokohkan kedaulatan negara terhadap sumber daya, peningkatan nilai tambah mineral dan batubara, serta penguasaan sumber daya oleh negara yang direpresentasikan oleh BUMN/BUMD. Sukhyar juga menjadi Ketua Perancangan Undang-Undang Panas Bumi yang kemudian menjadi Undang-Undang Panas Bumi No. 27 Tahun 2003 dan ketua Kelompok Kerja untuk Kebijakan Nilai Tambah Mineral Nasional.