Jelaskan Pemerintahan dari Region di Peru

Menurut Hukum Organik Pemerintah Regional, tanggung jawab pemerintah regional meliputi perencanaan pembangunan regional, mengeksekusi proyek investasi publik, mempromosikan kegiatan ekonomi, dan mengurus properti publik. Pemerintah regional terdiri dari presiden dan dewan, yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun; selain itu, terdapat dewan koordinasi yang terintegrasi oleh para walikota provinsial dan para perwakilan masyarakat madani. Presiden Regional adalah kepala pemerintahan; fungsinya meliputi mengusulkan dan memberlakukan biaya, mengangkat para pejabat pemerintah, mengeluarkan dekrit dan resolusi, mengeksekusi rencana dan program regional, dan mengurus properti dan pinjaman regiona. Dewan Regional mendebatkan dan menyepakati UU diusulkan oleh presiden regional, mereka juga menaungi seluruh pejabat regional dan dapat menggulingkan presiden, wakil presidennya dan para anggota dewan dari jabatan. Dewan Koordinasi Regional memiliki peran konsultansi tentang masalah perencanaan dan biaya, tak memiliki kekuasaan eksekutif atau legislatif.

Hukum Organik Pemerintah Regional memberlakukan transfer fungsi bertahap dari pemerintah pusat ke kawasan, membuat mereka menjadi tersertifikasi dapat memegang tugas-tugas tersebut. Untuk menaungi proses tersebut, Hukum Dasar Desentralisasi membentuk Dewan Desentralisasi Nasional (). Namun, lembaga tersebut dikritik karena bersifat birokratik dan tak diberlakukan oleh pemerintah Alan García, presiden Peru saat ini. Kemudian, pada 24 Januari 2007, dewan tersebut dibubarkan dan diganti oleh Sekretariat Desentralisasi (), sebuah dependensi Jawatan Perdana Menteri. Dua bulan kemudian, para presiden regional yang berkumpul di kota Huánuco mendirikan Majelis Nasional Pemerintah Regional () sebagai lembaga koordinasi alternatif, independen dari Pemerintah Pusat.