Jelaskan Amazonas dari Region di Peru

Saat kekuasaan politik dan ekonomi makin terkonsentrasi di Lima, ibu kota negara tersebut, beberapa administrasi berniat untuk mendesentralisasi negara tersebut dengan sedikit kesuksesan. Konstitusi Peru 1979 berisi tujuan-tujuan untuk desentralisasi kekuasaan melalui pembuatan kawasan-kawasan otonom, tetapi tak diimplementasikan. Pada tahun-tahun terakhir kepresidenan Alan García 1985–1990, pemerintahan menghadapi kemungkinan kalah dalam pemilihan umum presiden 1990 karena merebaknya krisis ekonomi dan menyurutnya dukungan masyarakat. Sebagai cara menciptakan sumber kekuasaan alternatif, rezim tersebut mendirikan dua belas kawasan otonom pada 20 Januari 1989 dengan harapan memenangkan beberapa pemilu di tingkat ini. Namun, karena terhalang dalam pembuatannya, pemerintah regional tersebut tak memiliki sumber daya fiskal dari mereka sendiri sehingga mereka bergantung pada tunjangan pemerintah pusat untuk pendanaan.

Pemilihan umum presiden tahun 1990 ditandai oleh diskredit partai-partai politik sebagai bukti terpilihnya Alberto Fujimori, seorang kandidat independen. Fujimori menarik tranfer finansial ke pemerintah-pemerintah regional dan kemudian menggantikannya dengan Dewan Transitori Administrasi Regional () pada 29 Desember 1992. Membubarkan Kongres dalam krisis konstitusional Peru 1992, Fujimori menyerukan pemilihan umum untuk Majelis Konstitusional yang merancang Konstitusi 1993. Teks baru ini meliputi tujuan-tujuan untuk pembuatan kawasan-kawasan dengan otonom, memilih pemerintah-pemerintah namun tak ditempatkan. Hukum wadah karya tentang desentralisasi () dikeluarkan pada 30 Januari 1998, mengkonfirmasikan permanensi dewan-dewan transitori, sekarang di bawah kepemimpinan Kementerian Kepresidenan.

Fujimori dipaksa mundur pada November 2000 di bawah tuduhan otoritarianisme, korupsi, dan pelanggaran HAM. Setelah pemerintahan sementara pimpinan Valentín Paniagua, Alejandro Toledo terpilih menjadi presiden untuk periode 2001–2006 pada sebuah platform yang meliputi pembentukan pemerintahan regional. Pemerintahan baru tersebut memberikan wadah hukum untuk pembagian administratif baru dalam Hukum Dasar Desentralisasi (), yang dikeluarkan pada 17 Juli 2002, dan Hukum Organik Pemerintahan Regional () dikeluarkan pada 19 November 2002. Pemerintahan-pemerintahan regional baru dipilih pada 20 November 2002, masing-masing berasal dari bekas departemen dan bekas Provinsi Konstitusional () Callao. Provinsi Lima, yang meliputi ibu kota, dikecualikan dari proses tersebut sehingga tak menjadi bagian dari kawasan apapun.

Dalam pemilu 2002, kebanyakan pemerintah regional datang ke partai-partai dalam oposisi, dengan dua belas berasal dari APRA dan hanya satu dari Possible Peru, partai dari presiden Alejandro Toledo. Kombinasi oposisi kuat dan pemerintah yang ada berujung pada perhatian tentang krisis politik yang tertunda, tetapi, ini tak menjadi masalah karena pemerintah-pemerintah regional baru terhindar dari masalah-masalah lokal dan menunjukkan sedikit inisiatif dalam politik nasional. Karena keadaan teritorial yang diwarisi oleh pemerintah regional dari bekas departemen dianggap terlalu kecil, Hukum Dasar Desentralisasi menyediakan penggabungan antara departemen berdasarkan pada mayoritas populasi yang melibatkan ekspresi kesepakatan mereka untuk menjadi kawasan formal. Referendum pertama dari jenis ini diberlakukan pada 30 Oktober 2005, dengan menampatkan proporsal berikut ini: