Jelaskan Direktif 95/46/EC dari Regulasi Umum Perlindungan Data

Sebelum adanya Regulasi , pada tahun 1995 UE sudah menerapkan instrumen hukum perlindungan data yaitu Direktif 95/46/EC atau Direktif Perlindungan Data (DPD95). Direktif ini diterbitkan untuk memastikan keseragaman perlindungan hak dan kebebasan individu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi di semua negara anggota. Direktif ini dianggap sebagai perangkat hukum perlindungan data yang paling ketat dan ekstensif di dunia, di dalamnya ditetapkan prinsip-prinsip dasar yang kuat dengan tujuan melindungi hak asasi dan kebebasan individu, termasuk privasi dan data pribadi mereka.

Direktif Perlindungan Data diterapkan tidak hanya di semua negara anggota UE, melainkan juga di negara-negara non-UE dari Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yaitu Islandia, Liechtenstein dan Norwegia. Pengecualian dalam penerapan Direktif ini adalah apa yang disebut pengecualian rumah tangga, yaitu pemrosesan data pribadi oleh individu semata-mata untuk keperluan pribadi atau rumah tangga. Pemrosesan tersebut umumnya dilihat sebagai bagian dari kebebasan dari privasi individu.

Sesuai dengan undang-undang primer UE yang berlaku pada saat adopsi Direktif Perlindungan Data, ruang lingkup direktif ini terbatas pada masalah pasar internal saja. Untuk masalah kerjasama kepolisian dan peradilan pidana, perlindungan data diambil dari instrumen hukum yang berbeda. Karena Direktif ini hanya tertuju pada negara anggota UE, instrumen hukum tambahan diperlukan untuk mengatur ketentuan perlindungan data yang lebih rinci, misalnya:

Regulasi (EC) No. 45/2001 diterapkan untuk mengatur pemrosesan data pribadi oleh lembaga-lembaga dan badan UE.

Direktif 2002/58/EC tentang pemrosesan data pribadi dan perlindungan privasi di sektor komunikasi elektronik (Direktif mengenai privasi dan komunikasi elektronik)

Direktif 2006/24/EC tentang penyimpanan data yang dihasilkan atau diproses sehubungan dengan penyediaan layanan komunikasi elektronik yang tersedia untuk umum atau dari jaringan komunikasi publik

Kekurangan Direktif Perlindungan Data ini adalah tidak mempertimbangkan aspek-aspek seperti globalisasi (perlindungan data lintas yurisdiksi), perkembangan teknologi, seperti konvergensi teknologi, jejaring sosial, dan komputasi awan secara memadai. Direktif ini diberlakukan sebelum menjamurnya media sosial, komputasi awan, penyimpanan data massal, penggalian data, profil elektronik, Web 2.0, serta ancaman-ancaman terhadap keamanan seputar data pribadi. Di sisi lain karena direktif ini harus diubah terlebih dahulu menjadi undang-undang nasional sebelum diterapkan, menghasilkan implementasi yang berbeda-beda di masing-masing negara anggota UE.