Coba jelasin Kebangkitan IPM dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah dong

Seiring perkembangan organisasi IRM, muncul berbagai reaksi dari dalam tubuh gerakan IRM maupun Persyarikatan Muhammadiyah, bahwa IRM dinilai kurang fokus terhadap pembinaan pelajar di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dalam perkembangan wacana tentang kembali menggunakan identitas "pelajar" menjadi semakin menguat, meskipun ada sebagian yang masih ingin tetap mempertahankan nama "remaja" sebagai basis massa yang lebih luas.

Pembahasan mengenai basis massa dan fokus gerakan sebenarnya sudah mengemuka sejak Muktamar IRM ke-14 di Lampung pada tahun 2004. Di dalam forum-forum organisasi dan perkaderan di tingkat nasional telah muncul perdebatan di masa kepemimpinan Ahmad Imam Mujadid Rais, Ketua Umum PP IRM periode 2004–2006. Apalagi, saat itu wacana gerakan-gerakan sosial baru (new social movements) juga turut mempengaruhi kelompok pendukung perubahan dari IRM ke IPM. Menurut kelompok ini, dengan memfokuskan diri pada basis massa pelajar, maka gerakan IRM (atau IPM) akan lebih memiliki pijakan paradigma gerakan yang jelas dari pada menggunakan identitas remaja yang cenderung bersifat psikologis dari pada sosiologis. Kata "pelajar" dianggap lebih mampu menunjukkan identitas ideologis  intelektual dari pada istilah remaja.

Sebagai puncaknya, Muktamar IRM ke-15 tahun 2006 di Medan, Sumatra Utara akhirnya mengamanatkan PP IRM periode 2006–2008 untuk membentuk tim eksistensi yang bertugas untuk mengkaji persoalan identitas nama dan basis gerakan ini. Akhirnya, PP IRM periode 2006–2008 di bawah kepemimpinan Moh. Mudzakkir membentuk Tim Eksistensi. Dari hasil rapat pleno PP IRM menunjuk Ridho Al Hamdi sebagai koordinator Tim Eksistensi. Tim Eksistensi PP IPM selain mendengarkan aspirasi dari pimpinan IRM dari seluruh Indonesia juga meminta saran pendapat dari PP Muhammadiyah dan ortom-ortom di dalamnya. Sebelum Tim Eksistensi menyelesaikan tugasnya, Tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta pada tahun 2007 merekomendasikan IRM untuk berubah kembali menjadi IPM.

Tak lama kemudian, PP Muhammadiyah mengeluarkan SK No. 60/KEP/I.0/B/2007 tertanggal 7 Jumadil Awwal 1428 H bertepatan dengan 24 Mei 2007 M tentang perubahan nomenklatur IRM menjadi IPM. Sehubungan dengan munculnya berbagai reaksi terkait SK tersebut, PP IPM segera mengadakan pleno diperluas dengan mengundang PP Muhammadiyah dan seluruh Pimpinan Wilayah IPM se-Indonesia. Setelah berdialog secara intensif, PP Muhammadiyah mengeluarkan maklumat berkenaan dengan SK PP Muhammadiyah No. 60/KEP/I.0/B/2007 bahwasanya perubahan IRM menjadi IPM membutuhkan proses. Maklumat ini berlaku efektif setelah Muktamar IRM XVI pada tanggal 23–28 Oktober 2008 di Surakarta.