Jelaskan Laporan kepolisian dari Skandal 1Malaysia Development Berhad

Skandal ini mencapai puncaknya pada tanggal 28 Agustus 2015 ketika seorang anggota partai UMNO mengajukan gugatan sipil melawan Najib atas dugaan pelanggaran kontrak kerja sebagai pengawas dan penipuan anggota partai karena tidak mengungkapkan bukti dana sumbangan. Gugatan hukum ini diajukan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan mencantumkan nama sekretaris eksekutif partai, Abdul Rauf Yusof. Karena khawatir Najib akan menggunakan kekuasaannya untuk memecat anggota UMNO "untuk menghindari tanggung jawab", pengadilan mengeluarkan surat perintah yang melarang UMNO, Majelis Tinggi UMNO, badan penghubung pemerintah, divisi partai, maupun cabang partai memecat penggugat selaku anggota partai sebelum gugatan ini diputuskan. Penggugat juga menuntut pembayaran kembali sebesar US$650 juta, jumlah uang yang diduga disimpan oleh Najib di bank Singapura, bukti semua uang yang diterima Najib dalam bentuk sumbangan, rincian uang yang tersimpan di rekening AmPrivate (No. 2112022009694) yang diduga milik Najib beserta kerugian, biaya, dan ganti rugi lainnya. Salah satu perwakilan UMNO, Anina Saadudin, yang mengajukan gugatan hukum tersebut langsung dikeluarkan dari partai.

Seorang anggota UMNO dari Johor, Abdul Rashed Jamaludin, membuat laporan polisi melawan Najib atas dana yang ditransfer ke rekening banknya dan penyelewengan di 1MDB.

Anggota UMNO lain, Khairuddin Abu Hassan, dan pengacaranya, Matthias Chang, mengirimkan bukti skandal 1MDB kepada jaksa umum Swiss untuk keperluan penyelidikan keterlibatan bank Swiss dengan 1MDB. Khairuddin juga membuat laporan polisi di Hong Kong terhadap Najib dan Jho Low terkait empat perusahaan (Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International, dan Wonder Quest Investment) yang diduga memiliki hubungan dengan 1MDB. Khairuddin and Matthias were barred from leaving Malaysia after confirmation from immigration officials who were under orders by the police to prevent them from leaving. Khairuddin dan Matthias dijerat Undang-Undang Pelanggaran Keamanan (SOSMA) dengan tuduhan sabotase sektor perbankan dan keuangan Malaysia.