Tolong jelaskan mengenai Program Prioritas: dari Dharma Dana

Pendidikan – Beasiswa Dharma Dana Parisada

Kesehatan – Asuransi Pandita dan Pinandita

Santunan kepada fakir miskin, yatim piatu, panti jompo, dsb

Bantuan langsung kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam

Pendanaan dalam rangka menjalankan roda organisasi Parisada baik di pusat maupun di daerah

Kesejahteraan para Sulinggih dan Pinandita

Dharma Dana Sebagai Sumbangan Wajib Keagamaan Hindu

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 60 tahun 2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Boleh Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto, adalah sumbangan keagamaan yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah tersebut, BDDN / YADP telah disahkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI Nomor: 43 Tahun 2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang Badan Dharma Dana Nasional - Yayasan Adikara Dharma Parisad sebagai Lembaga yang Sah Menerima dan Mengelola Dharma Dana Hindu di Indonesia.

Selanjutnya, BDDN / YADP juga telah ditetapkan sebagai badan/ lembaga penerima sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI Nomor: PER-15/PJ/2012 tanggal 11 Juni 2012, yang telah mengalami perubahan nomor: PER-11/PJ/2017 tanggal 22 Juni 2017 kemudian mengalami perubahan menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Dalam operasionalnya, BDDN / YADP telah melaksanakan ketetapan tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 254/PMK.03/2010 tanggal 28 Desember 2010 tentang Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Acuan selanjutnya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-6/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pembuatan Bukti Pembayaran Atas Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.