Jelaskan Sejarah dari Undang-Undang Pemilihan Umum

Untuk mengantisipasi Pemilu Legislatif dan Presiden Serentak pada 2019, pemerintah memulai mengerjakan RUU pemilu yang baru. Pada bulan Agustus tahun 2016, presiden Joko Widodo telah menerima RUU tersebut, dan Dewan Perwakilan Rakyat menerimanya pada 21 Oktober tahun yang sama. Pada saat pembahasan undang-undang, perselisihan terjadi mengenai presidential threshold, dengan parpol terbagi menjadi tiga kubu - PDI-P, Golkar dan Nasdem mendukung ambang batas yang lebih tinggi: 25% suara dalam Pileg 2014/20% kursi DPR, Gerindra, PAN dan Demokrat mendukung penghapusan ambang batas, dan PKB dan PPP yang mendukung ambang batas yang lebih rendah: 15% suara/10% kursi DPR.

RUU tersebut diresmikan menjadi UU seusai pemungutan suara pada malam hari tanggal 20 Juli 2017. Selama prosedur pemungutan suara, partai-partai penentang - Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat - melakukan aksi walk out yang melibatkan semua anggota mereka, termasuk tiga wakil ketua DPR, kecuali wakil ketua DPR lainnya Fahri Hamzah yang memutuskan untuk tetap tinggal. Semua anggota yang tersisa, yang merupakan anggota koalisi pemerintah, menyetujui presidential threshold 20 persen (Opsi A), dengan Fahri menjadi satu-satunya anggota yang menyatakan tidak setuju.