Jelaskan Pembebasan lahan dari Kontroversi lokasi Bandar Udara Internasional Yogyakarta

NYIA melibatkan sedikitnya 2.700 kepala keluarga yang terdampak dalam pembebasan lahan. Pembebasan lahan untuk lokasi bandara ini mempergunakan sistem konsinyasi. Pemilik tanah akan diberikan ganti rugi dengan cara melalui pengadilan pada proses pengadaan lahan untuk proyek yang didukung pemerintah. Proses pembebasan lahan dengan sistem konsinyasi ini ditentang oleh warga sekitar karena dianggap tidak berdasar dengan adanya penolakan untuk proyek tersebut sejak awal.

Paguyuban Warga Penolak Penggusuran Kulon Progo (PWPP-KP) menyatakan bahwa sejak awal warga menolak rencana pembangunan bandara tersebut dengan tanpa syarat sehingga nilai ganti rugi dengan skema konsinyasi tidak berdasar. Selain itu, tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara merupakan lahan pertanian produktif yang menghasilkan buah dan sayur yang dapat menyuplai kebutuhan buah dan sayur di DIY.

Pada tanggal 28 November 2017, Ketua Ombudsman RI Perwakilan DIY, Budi Masturi meminta penundaan pengosongan lahan warga karena sedang melakukan investigasi terkait kemungkinan adanya maladministrasi dalam proses tersebut.

Proses pembebasan lahan ini diwarnai kericuhan yang melukai satu orang warga saat proses pembebasan lahan di Dusun Kragon II, Desa Palihan. Kericuhan ini dimulai saat warga menghadang 2 unit backhoe yang membersihkan areal tanaman cabai yang menurut warga belum dikonsinyasi. Aksi tersebut kemudian memicu adu mulut dan berakhir dengan adu fisik. Meski mendapat perlawanan dari PWPP-KP dan relawan, PT Angkasa Pura I (Persero) menyatakan telah menyelesaikan pembebasan lahan untuk pembangunan NYIA pada bulan Maret 2018. Penyelesaian pembebasan ini ditandai dengan adanya penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY dengan total tanah seluas 587,30 hektare dan digunakan sebagai lokasi bandara sebanyak 3.492 hektare. PT Angkasa Pura I (Persero) telah memberikan ganti kerugian secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 4,13 triliun. Pemberian ganti rugi ini sesuai dengan Izin Lokasi Penetapan (ILP) bandara.

Pembebasan lahan yang akan digunakan untuk NYIA juga melibatkan pembebasan tanah terhadap Paku Alam Ground (PAG). PAG ini berstatus tanah magersari dan nantinya ditujukan sebagai wilayah pembangunan untuk kurang lebih 100 rumah baru bagi warga Kecamatan Temon yang terdampak pembangunan NYIA. Tanah magersari merupakan tanah milik Kraton (Sultan) dan Kadipaten (Pakualam) yang awalnya diberikan kepada abdi dalem serta sentana dalem sebagai tempat tinggal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tanah magersari dapat digunakan oleh rakyat. Lahan yang berada di tanah magersari ini diajukan oleh Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo, kepada Paku Alam X. Luasnya 11.290 meter persegi. Upaya ini didukung oleh Paku Alam X, bahkan ia meminta agar nantinya beberapa fasilitas penting seperti sekolah serta rumah ibadah ada di lahan relokasi.