Jabarkan Asal-usul dan pengguna dari Rumah Dinas Wali Kota Salatiga

Mulyati menegarai jika pembangunan kompleks bangunan ini tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan perkembangan Kota Salatiga yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda saat itu berupaya mengubah citra Salatiga menjadi kota kolonial seutuhnya dengan membangun berbagai sarana dan fasilitas, termasuk Rumah Dinas Wali Kota Salatiga. Kompleks bangunan ini berada di jalan menuju ke arah Semarang (sekarang Jalan Diponegoro) yang dahulu diberi nama Toentangscheweg. Bangunan tersebut diperkirakan didirikan sekitar tahun 1825 sebagai rumah singgah anggota Majelis GPIB.

Sebelum tahun 1895, Salatiga saat itu merupakan kabupaten tersendiri yang terpisah dari Kabupaten Semarang. Pada 1895, Salatiga kemudian digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Staatsblad No. 35 tanggal 13 Februari 1895. Menjelang akhir tahun 1901, status Salatiga sebagai afdeling kontrol (wilayah administratif setingkat kabupaten) dihapus dan digabung dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi beralih menjadi kota administratif yang dipimpin oleh asisten residen. Afdeling Salatiga kemudian dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yaitu Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran.

Sebagai pemimpin otonomi, Asisten Residen A.J. Baron Quarles yang sebelumnya tinggal di Ambarawa lantas diberikan rumah hunian (sekarang bangunan induk Rumah Dinas Wali Kota Salatiga) pada 1903. Sejak saat itulah, asisten residen dan para bawahannya mulai menempati bangunan itu menggantikan anggota Majelis GPIB. Menurut Supangkat, Baron memerintah di Salatiga hingga 1908. Kedatangannya beriringan dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 329 tahun 1903 tentang desentralisasi pemerintahan. Dia selanjutnya dipindahtugaskan ke Sulawesi Selatan hingga 1910 dan posisinya digantikan oleh J.H.J. Sigal. Sigal sendiri sebelumnya menjabat sebagai asisten residen di Cirebon selama tiga tahun (1906–1909). Dia ditugaskan di Salatiga sejak 1909 hingga 1923.

Salatiga dalam perkembangannya kemudian beralih status menjadi stadsgemeente (kotapraja dengan otonomi terbatas) setelah Gubernur Jendral Hindia Belanda Johan Paul van Limburg Stirum mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 No. 1, yang dimuat dalam Staatsblad No. 266 tahun 1917. Melalui keputusan tersebut, kota ini resmi didirikan oleh pemerintah kolonial pada 1 Juli 1917 dengan nama Staadsgemeente Salatiga. Status Salatiga sebagai stadsgemeente kemudian meningkat menjadi gemeente (kotapraja dengan otonomi penuh) pada 1926. Oemar (sejarawan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) mengemukakan maksud dari pemberian status tersebut adalah sebagai tempat mukim para pemilik perkebunan besar dan perkebunan kecil, yang sebagian besar terletak di wilayah Kabupaten Semarang sekarang ini (Bringin, Ambarawa, Suruh, Kopeng, Dadapayam, Tengaran, Simo, Banyubiru, dan Ungaran). Perkebunan yang menjadi sektor strategis saat itu dikuasai oleh orang-orang Eropa. Mereka memegang jabatan-jabatan penting dalam perkebunan, sehingga demi kelancaran pekerjaannya para pendatang ini bermukim di daerah Salatiga dan sekitarnya, khususnya area di sekitar kompleks Rumah Dinas Wali Kota Salatiga.

Penetapan status Salatiga sebagai gemeente awalnya banyak dipertanyakan. Hal ini disebabkan karena penduduknya masih sedikit dan wilayahnya yang kecil. Meski ketetapan tersebut bernuansa politis yang berpihak kepada kepentingan orang kulit putih, tetapi Salatiga sebenarnya telah memenuhi persyaratan berdirinya sebuah gemeente, yaitu penduduk, keadaan setempat, dan keuangan. Penataan daerah otonom pada masa pemerintahan kolonial di sisi lain sebenarnya merupakan hal yang umum dilakukan dalam kaitannya dengan manajemen pemerintahan karena berkaitan dengan rentang kendali, yaitu kapasitas koordinasi dan aksesibilitas dalam pelayanan publik.

Menurut Rohman (pemerhati sejarah Salatiga), Gemeente Salatiga dipimpin oleh burgermeester (wali kota) dan dibantu oleh gemeenteraad (dewan kota) yang ditunjuk langsung oleh gubernur jenderal agar pemerintahan di Salatiga dapat berjalan dengan baik. Namun, jabatan tersebut saat itu masih dirangkap oleh Asisten Residen J.H.J. Sigal hingga 1923. Komposisi organisasi dalam pemerintahan gemeente di sisi lain terdiri atas 25 orang Belanda yang menjabat sebagai staf wali kota atau jabatan penentu kebijakan, serta 20 orang pribumi dan tiga orang Timur Asing menduduki jabatan tingkat kelurahan. Sumber daya ekonomi pemerintah kolonial dalam administrasi pemerintahan gemeente diperoleh melalui pajak tanah, pajak tontonan, pajak reklame, izin mendirikan tempat tinggal, dan izin kegiatan usaha ekonomi.

Jabatan Sigal digantikan oleh A.H. Neijs, seorang perwira dalam administrasi pemerintahan, hingga 1925. Sebelum ditugaskan di Salatiga, dia menjabat sebagai asisten residen di Klaten sejak 1917. Prakosa dalam Diskriminasi Rasial di Kota Kolonial: Salatiga 1917–1942 mencatat bahwa asisten residen terakhir yang bertugas di Salatiga adalah J.H. van Welly. Dia menggantikan Neijs sejak 1926 hingga 1929. Jabatan asisten residen kemudian dihapus pada 1 Januari 1929 saat pemerintah kolonial mengangkat burgermeester baru, yaitu A.L.A. van Unen.

Burgermeester baru itu lantas berganti menempati kediaman asisten residen untuk menjalankan pemerintahan. Prakosa mengatakan jika burgermeester membawahi seorang komisaris, patih, dan opsir polisi kelas I. Dia berkoordinasi dengan patih dan empat orang wedana (Distrik Ambarawa, Ungaran, Salatiga, dan Tengaran) dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, dia juga membawahi dua orang Tionghoa berpangkat letnan dan kapten. Salah satu tugas burgermeester adalah melakukan berbagai pembangunan di Salatiga, sekaligus memperkenalkan berbagai fasilitas umum yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh penduduk pribumi.

Pemerintah kolonial di bawah otoritas Van Unen menjadikan area yang berada di sekitar Rumah Dinas Wali Kota Salatiga sebagai pusat kota dan kawasan elite. Hal inilah yang membuat dibangun sarana penunjang lain di sekitarnya, yaitu kawasan Tamansari. Perkembangan ini turut mendorong orang-orang kulit putih berlomba-lomba membangun rumah dengan arsitektur Eropa di sekitar area tersebut. Van Unen menjabat sebagai burgermeester hingga pertengahan 1932. Kedudukannya digantikan oleh H.F. de Brune sejak 25 Juni 1932. Sebelumnya, Brune menjadi burgermeester Magelang dan memerintah di Salatiga hingga 28 Februari 1933.

Sebelum Jepang masuk ke Salatiga, sebenarnya masih ada beberapa pergantian burgermeester, tetapi tidak ditemukan sumber-sumber kuat yang membahasnya. Ketika Jepang mulai berkuasa, struktur dan pejabat pemerintahan diganti. Istilah burgermeester diganti menjadi shityo, sedangkan asisten residen menjadi sidokan. Kedua jabatan yang sebelumnya hanya dapat diduduki oleh orang Belanda itu mulai dapat ditempati oleh pribumi pada masa pemerintahan Jepang. Adapun wali kota dan asisten residen pribumi pertama di Salatiga dijabat oleh M.S. Handjojo dan R. Mudardjo. Sejak saat itulah bangunan Rumah Dinas Wali Kota Salatiga ditempati oleh para wali kota selanjutnya sebagai gedung perkantoran untuk menjalankan pemerintahan.