Jabarkan Diskusi dari Kejahatan Korporasi

Perilaku dapat diatur oleh hukum perdata (termasuk hukum administrasi ) atau hukum pidana . Dalam memutuskan untuk mengkriminalisasi perilaku tertentu, legislatif membuat keputusan politik bahwa perilaku ini cukup bersalah untuk pantas mendapatkan stigma dicap sebagai kejahatan. Dalam hukum, perusahaan dapat melakukan pelanggaran yang sama dengan orang alami. Simpson (2002) menolak bahwa proses ini harus langsung karena suatu negara harus hanya terlibat dalam viktimologi untuk mengidentifikasi perilaku mana yang paling banyak menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi warganya, dan kemudian mewakili pandangan mayoritas bahwa keadilan memerlukan intervensi hukum pidana. Namun,, negar bergantung pada sektor bisnis untuk menghasilkan ekonomi yang berfungsi sehingga politik dalam mengatur individu dan perusahaan yang membangun stabilitas menjadi lebih kompleks. Untuk pandangan kriminologi Marxis, lihat Snider (1993) dan Snider & Pearce (1995), untuk realisme Kiri, lihat Pearce & Tombs (1992) dan Schulte-Bockholt (2001), dan untuk Realisme Kanan, lihat Reed & Yeager (1996) ). Lebih khusus lagi, tradisi historis kontrol negara berdaulat atas penjara berakhir melalui proses privatisasi . Karena itu, keuntungan perusahaan di bidang-bidang ini bergantung pada pembangunan lebih banyak fasilitas penjara, pengelolaan operasi mereka, dan penjualan tenaga kerja narapidana. Pada gilirannya, dibutuhkan aliran stabil masuknya tahanan yang dapat bekerja. (Kicenski: 2002).

Suap dan korupsi adalah masalah di negara maju; korupsi pejabat publik dianggap sebagai masalah serius di negara-negara berkembang dan merupakan hambatan bagi pembangunan.

Definisi Edwin Sutherland tentang kejahatan kerah putih juga terkait dengan gagasan kejahatan korporasi. Dalam definisi penting tentang kejahatan kerah putih ia menawarkan kategori kejahatan sebagai berikut:

Kesalahan penyajian laporan keuangan perusahaan