Jelaskan Pengendalian penduduk dari Globalisasi dan wanita di Tiongkok

Selama masa reformasi yang bermula pada 1978, pemerintah komunis mengatur pengaturan kelahiran. Pemerintah membuat kebijakan dengan niat untuk membangun masyarakat "melalui penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dengan selektif." Pada 1979, kebijakan kelahiran berencana diterapkan. Pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan satu anak setiap keluarga bersuku Han, dengan pengecualian berlaku bagi ke-55 suku di Tiongkok. Karena kebijakan kelahiran berencana diterapkan berdasarkan hukum setempat alih-alih undang-undang kependudukan negara, tingkat pembatasan kelahiran berbeda di kawasan pedesaan dan perkotaan. Bagi keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai pendapatan utama mereka, rumah tangga adalah unit produksi dasar, jadi banyak keluarga pedesaan yang lebih memilih membayar denda yang besar untuk sekadar melahirkan lebih banyak anak lagi.

Pada 2011, pasangan yang berasal dari kota yang sama yang berasal dari keluarga dengan satu anak diperbolehkan memiliki anak kedua, sementara pasangan di kawasan pedesaan dapat memiliki anak kedua jika hanya satu dari pasangan tersebut yang berasal dari keluarga dengan satu anak. Pada 2013, revisi lebih lanjut dari kebijakan kelahiran berencana memperbolehkan pasangan di mana orang tua dari salah satu pasangan tersebut tidak memiliki satu pun saudara untuk memiliki dua anak. Pada 2015, Tiongkok memperbolehkan semua pasangan untuk memiliki dua anak, menghapuskan kebijakan satu anak yang telah lama berlangsung bagi keluarga yang tinggal di kawasan perkotaan.

Contoh lain dari pengendalian penduduk adalah prevalensi pembunuhan bayi perempuan. Penduduk di kawasan pedesaan mempraktikkan pembunuhan bayi perempuan dan pengabaian selektif karena kecenderungan terhadap anak laki-laki alih-alih perempuan. Sejak 1980-an, 200.000 anak perempuan dibunuh setiap tahunnya karena kecenderungan terhadap anak laki-laki dan kemajuan terknologi seperti ultrasonik, yang membantu mengetahui jenis kelamin janin. Selain pembunuhan anak perempuan, anak perempuan dianggap bukan bagian dari keluarga atau ditinggalkan oleh keluarga mereka, yang menghambat pendidikan mereka dan manfaat hukum yang ditawarkan pemerintah. Metode pengendalian penduduk ini berdampak pada kesenjangan gender di Tiongkok.