Jelaskan Isu Keanggotaan dari Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa

Norwegia telah berupaya menjadi negara anggota UE dan organisasi pendahulunya sebanyak empat kali, yakni pada tahun 1962, 1967, 1972, dan 1994. Dua upaya pada tahun 1962 dan 1967 ditolak oleh Prancis sebagai salah satu negara anggota, sedangkan upaya pada tahun 1972 dan 1994 tidak lolos melalui referendum.

Dalam dua referendum pada tahun 1972 dan 1994, isu keanggotaan Norwegia dalam UE menjadi isu yang diperdebatkan dengan sengit. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya perbedaan suara antara kubu yang menolak keanggotaan dalam UE dengan yang mendukung keanggotaan dalam UE, yakni sebesar 3.5 persen pada referendum tahun 1972 dan 2.2 persen pada referendum tahun 1994.

Menurut Tor Bjørklund, penyebab kuatnya elemen penolakan dalam dua referendum adalah adanya kepentingan kelompok masyarakat, dan juga alasan kultural. Dalam alasan pertama, penolakan tersebut didasari oleh kepentingan dari kelompok petani, nelayan, dan pegawai sektor publik dalam masyarakat Norwegia yang ingin mempertahankan peranan pemerintah yang signifikan dalam pekerjaan mereka.

Selanjutnya, terdapat beberapa alasan kultural. Pertama, kedaulatan masih menjadi isu sensitif dalam masyarakat Norwegia. Kedua, Norwegia secara tradisional memiliki ikatan perdagangan dan keamanan yang lebih kuat terhadap kawasan Nordik dan Atlantik Utara dibandingkan Eropa. Dan ketiga, kuatnya tradisi politik periferi yang egaliteri dan terdesentralisasi di Norwegia yang berlawanan dengan tradisi politik UE yang dipersepsikan sebagai elitis dan tersentralisasi.

Pasca referendum 1994, perbedaan pendapat dalam masyarakat Norwegia mengenai isu keanggotaan cenderung berkurang. Pada tahun 2014, survei yang dilakukan oleh Sentio menunjukkan hasil 16.8 persen suara yang mendukung keanggotaan Norwegia dalam UE. Survei yang sama oleh Sentio pada tahun 2017 menunjukkan peningkatan persentase pendukung menjadi 22 persen.

Dari segi partai politik, isu keanggotaan dalam UE tidak menjadi perdebatan utama meskipun tiap partai politik memiliki posisinya tersendiri. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai koalisi yang terjalin antara partai pro-UE dengan partai UE-skeptis. Lebih lanjut, isu mengenai keanggotaan dalam UE sering kali diatur paragraf bunuh diri sebagai perjanjian politik antara partai-partai yang berkoalisi.