Jabarkan Akses kepada Tabungan dari Inklusi keuangan

Lembaga Keuangan. Lembaga keuangan formal yang telah berkembang di Indonesia adalah Bank, Industri Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB),Lembaga Keuangan Mikro, dan Koperasi Simpan Pinjam, yang memiliki prinsip konvensional dan syariah.

Lembaga Penyedia Jasa Pembayaran. Di Indonesia, lembaga penyedia jasa pembayaran di Indonesia saat ini terdiri dari bank dan non bank penyelenggara Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (Bank Indonesia – RTGS), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, jaringan (prinsipal) kartu ATM/kartu debet, penyelenggara jaringan (prinsipal) Kartu Kredit, penerbit uang elektronik, dan penyelenggara transfer dana yang juga merupakan penyedia layanan remitansi.

Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Susunan Keanggotaannya

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 merupakan dasar pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang bertugas mengkoordinir dan memulai sinktronisasi pelaksanaan SNKI, memimpin penyelesaian permasalahan dan hambatan permasalahan SNKI melalui langkah-langkah dan kebijakan, serta memonitor dan mengevaluasi implementasi SNKI di lapangan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 juga mengatur susunan kepengurusan Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Dalam dokumen tersebut, diatur bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sebagai Ketua Dewan dengan Wakil Ketua Dewan, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan Ketua Harian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain itu terdapat dua Wakil Ketua Harian yaitu Gubernur Bank Indonesia sebagai Wakil Ketua Harian I dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan sebagai Wakil Ketua Harian II. Pada akhirnya, Dewan Nasional Keuangan Inklusif memiliki anggota-anggota yang terdiri dari:

"Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan;