Tolong jelaskan mengenai Perwakilan dari Hubungan Palestina dengan Uni Eropa

Uni Eropa memiliki kantor perwakilan untuk Otoritas Palestina di Ramallah. Diberi nama Kantor Asistensi Teknis Uni Eropa untuk Tepi Barat dan Jalur Gaza, kantor ini berperan sebagai kantor penghubung untuk urusan Uni Eropa dengan Palestina, utamanya dalam isu bantuan, pembangunan, dan juga membantu Otoritas Palestina mengikuti perkembangan dari Proses Barcelona, sehingga suara mereka tetap terdengar dalam isu Eropa-Mediterania. Staf kantor perwakilan Uni Eropa ini diisi oleh pejabat Komisi Eropa dari berbagai kebangsaan Eropa yang diutus dari Brussel, lalu staf Palestina setempat, serta tim ahli teknis, yang memberi saran kepada Komisi Eropa terkait identifikasi, perumusan dan implementasi dari proyek Uni Eropa di Palestina. Utusan khusus Uni Eropa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah adalah Fernando Gentilini.

Sedangkan Palestina dalam hal ini PLO memiliki delegasi umum untuk Uni Eropa di Brussels, yang awalnya didirikan sebagai kantor biro penghubung dan informasi pada bulan September 1976. Representasi PLO lainnya juga didirikan di hampir setiap ibu kota Eropa, dan banyak yang telah diberikan status diplomatik penuh. Di wilayah Eropa Barat, Spanyol adalah negara pertama yang memberikan status diplomatik kepada perwakilan PLO, diikuti kemudian oleh Portugal, Austria, Prancis, Italia dan Yunani.

Posisi Uni Eropa terhadap Isu Ketegangan Palestina-Israel

Uni Eropa bersikeras bahwa pihaknya tidak akan mengakui perubahan apa pun terhadap wilayah Palestina dan israel selain perbatasan "Pra-1967" atau apabila terdapat perubahan yang mana disepakati oleh kedua belah pihak. Uni Eropa menilai program pemukiman Israel yang dianggap menempati wilayah Palestina, pembangunan tembok pemisah, serta penghancuran rumah-rumah Palestina adalah penyebab ketegangan, dan penghambat bagi kedua belah pihak untuk menemukan solusi bersama, Uni Eropa juga menganggap program pemukiman Israel dan blokade ekonomi terhadap Gaza adalah tindakan yang ilegal menurut hukum internasional. Pada tahun 2008, selama masa kepemimpinan Prancis di Dewan Uni Eropa, Uni Eropa berusaha untuk meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat (AS) pada isu-isu Timur Tengah, antara lain dengan bersama-sama sepakat untuk memberikan tekanan politik terhadap Israel. Uni Eropa juga mengkritisi tindakan militer Israel di wilayah Palestina dan Lebanon, menyebut aksi mereka dengan sebutan "tidak proporsional" dan menggunakan "kekuatan yang berlebihan".