Jelaskan Sejarah Hari UMKM dari Usaha mikro kecil menengah

Hari UMKM Nasional dicetuskan pada tahun 2016 oleh Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI). Saat itu pada Rabu, 16 Juni 2016 Ketua Umum Asosiasi BDS Indonesia (ABDSI), Samsul Hadi beserta delegasi DPN ABDSI, melakukan kunjungan ramah tamah ke kediaman Ibu Meutia Hatta, dalam rangka menyampaikan hasil Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping UMKM Kedua yang telah dilaksanakan pada 25-26 Mei 2016 di Yogyakarta.

Dalam kunjungan ini, Samsul Hadi menyampaikan bahwa peserta Temu Nasional Pendamping UMKM Kedua, telah sepakat menetapkan tanggal lahir Proklamator Bapak Muhammad Hatta, 12 Agustus sebagai Hari UMKM. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk menghargai Muhammad Hatta yang konsisten sebagai tokoh yang memperjuangkan ekonomi kerakyatan Indonesia.

Prof. Dr. Meutia Farida Hatta atau yang akrab dipanggil Meutia Hatta, seorang ahli antropologi dan politikus Indonesia, yang juga mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia ke-7, selaku putri mantan wakil presiden dan proklamator Indonesia, Mohammad Hatta, menyambut baik kunjungan ini. "UMKM harus memiliki ruh koperasi yakni semangat bersama-sama menolong diri sendiri", ungkap Meutia Hatta.

Meutia Hatta berharap penghargaan terhadap almarhum ayahanda, Bapak Muhammad Hatta, dengan memperingati tanggal lahir 12 Agustus sebagai Hari UMKM, dapat merawat sikap asah, asih, asuh dalam semangat gotong royong yang kuat, seperti yang senantiasa dipesankan oleh Bung Hatta.

Dalam kesempatan tersebut, Samsul Hadi juga menyampaikan dokumen lengkap hasil Kongres Nasional UMKM dan Temu Nasional Pendamping Kedua yang diinisiasi oleh Pengurus DPN ABDSI (Ketua Umum Samsul Hadi, Sekretaris Jendral Cahyadi Joko Sukmono, Direktur Eksekutif Yuli Afriyandi) di antaranya:

(1) Piagam Yogyakarta, (2) Deklarasi Hari UMKM, (3) Deklarasi Kode Etik Pendamping dan (4) Tri Dharma UMKM.

Dengan adanya usulan Hari UMKM ini, maka Bangsa Indonesia telah lengkap memiliki hari peringatan untuk gerakan Koperasi pada 12 Juli dan UMKM pada 12 Agustus, sebagai sarana untuk merawat dan membesarkan semangat ekonomi kerakyatan.

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM didasarkan  batasan omzet pendapatan per tahun, jumlah kekayaan aset, serta jumlah pegawai. Sedangkan yang tidak masuk kategori UMKM atau masuk dalam hitungan usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh badan usaha dengan total kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah.

UMKM diatur dan dikelompokkan dengan PP Nomor 7 tahun 2021.

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.

Berdasarkan modal usaha yang termasuk kriteria Usaha Mikro adalah yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Berdasarkan hasil penjualan tahunan kriteria Usaha Mikro ialah yang memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).