Jabarkan Selayang pandang dari Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa

Sistem Perdagangan emisi merupakan salah satu alat yang paling hemat biaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbeda halnya dengan Regulasi yang berlandaskan 'perintah dan kontrol' tradisional, perdagangan ini memanfaatkan kekuatan pasar, sehingga menemukan cara termurah dalam pengurangan emisi. Sistem Perdagangan emisi Uni Eropa bekerja berdasarkan prinsip 'batasan dan perdagangan' (cap and trade); di mana volume keseluruhan gas rumah kaca yang dapat dipancarkan pembangkit listrik, pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya yang tercakup oleh sistem tersebut, tunduk pada tingkat emisi yang diperbolehkan oleh Uni Eropa. Dengan batasan emisi ini, perusahaan menerima atau membeli tunjangan emisi yang dapat mereka perdagangkan.

Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki batasan atau tingkat emisi yang diperbolehkan sebesar 50 juta ton emisi pada tahun tertentu, maka negara harus mengeluarkan 50 juta tunjangan pada tahun tersebut. Tunjangan-tunjangan ini dapat dibeli dan dijual di pasar karbon. Suatu perusahaan yang tercakup oleh suatu sistem harus mendapat tunjangan yang sesuai dengan emisi yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, tunjangan emisi merupakan mata uang di SPE UE dan merupakan batas jumlah total, yang memberi nilai. Setiap tunjangan memberikan izin mengeluarkan satu ton gas CO2, gas rumah kaca utama, atau jumlah yang setara dengan dua jenis gas rumah kaca kuat lainnya. Dengan mata uang tunjangan ini, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan kredit yang dihasilkan oleh beberapa jenis proyek-proyek penyimpanan emisi di seluruh dunia yang menutupi sebagian dari emisi yang mereka pancarkan. Dengan memberi harga karbon, yang dengan demikian memberi nilai finansial untuk setiap ton emisi yang disimpan, maka sistem ini menempatkan perubahan iklim dalam agenda dewan perusahaan di seluruh Eropa. Kredit karbon diberikan setelah penurunan emisi atas proyek-proyek penyimpanan emisi tersebut.

Proyek-proyek SPE UE berada di bawah mekanisme Protokol Kyoto sebagai pembawa pengurangan emisi tambahan asli. Protokol Kyoto mendefinisikan tiga mekanisme fleksibel yang dapat digunakan oleh pihak-pihak Annex I dalam menyesuaikan komitmen pembatasan emisi mereka. Mekanisme fleksibel tersebut terdiri dari Perdagangan Emisi Internasional (PEI), Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB), dan Implementasi Bersama (IB). Mekanisme-mekanisme ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya keseluruhan sehingga mencapai target emisi. Mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat supaya mencapai pengurangan emisi atau penghilangan karbon dari atmosfer dengan biaya yang efektif di negara lain. Sementara biaya pembatasan emisi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Perdagangan Emisi Internasional (PEI) mempersilakan pihak-pihak Anex I memperdagangkan emisi mereka dalam bentuk kredit dengan satuan 'Unit Jumlah yang Ditentukan' (, AAUs) atau tunjangan jangka pendek. Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) dan Implementasi Bersama (IB) atau disebut juga "mekanisme berbasis proyek" memungkinkan negara-negara Annex I supaya memenuhi komitmen mereka perihal pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengakuisisi pengurangan kredit karbon emisi gas rumah kaca. Kredit ini diperoleh dari proyek-proyek pembiayaan negara Annex I yang mengurangi emisi di negara-negara non-Annex I atau negara-negara Annex I lainnya, atau dengan membeli kredit karbon dari negara-negara Annex I yang memiliki kredit berlebih. Basis ekonomi dalam penyediaan mekanisme fleksibel adalah bahwa biaya marjinal pengurangan emisi berbeda-beda antar suatu negara dengan negara lainnya. Perbedaan mendasar antara Perdagangan Emisi Internasional (PEI) dengan kedua mekanisme berbasis proyek tersebut, yaitu PEI didasarkan pada pengaturan pembatasan emisi secara kuantitatif, sedangkan mekanisme berbasis proyek didasarkan pada gagasan pengurangan "produksi" emisi.

Proyek Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) menghasilkan 'Sertifikat Pengurangan Emisi' (, CERs), dan proyek Implementasi Bersama (IB) menghasilkan 'Unit Pengurangan Emisi' (, ERUs), yang masing-masingnya setara dengan satuan AAUs. SPE UE menggunakan satuan 'Unit Tunjangan Uni Eropa' (, EUAs) yang setara dengan Kyoto AAUs. Direktif 2004/101/EC menetapkan hubungan langsung antara SPE UE, unit-unit ERUs dan CERs, dengan menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:

Batas nasional pada jumlah unit proyek IB atau MPB dapat diperdagangkan di bawah SPE UE dan harus didefinisikan oleh otoritas nasional berdasarkan kasus per kasus;

Kepatuhan dengan kriteria tambahan, yaitu proyek IB dan MPB harus bersifat tambahan bagi tindakan domestik;

Larangan penerapan proyek IB dan/atau MPB tentang tenaga nuklir, serta proyek yang melibatkan penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF);

Batasan implementasi proyek IB dan/atau MPB di sektor hidro-listrik;

Larangan penghitungan ganda pengurangan emisi;

Garis dasar proyek IB di sepuluh negara anggota (UE-10) berdasar pada Acquis communautaire Uni Eropa.