Jelaskan Sejarah dari Kebebasan berserikat

Sejarah lahirnya inisiasi kebebasan untuk berserikat muncul pada tahun 1799-1800 saat adanya pelarangan berkumpul dan berserikat para pekerja di Britania Raya, pelarangan tersebut untuk melakukan antisipasi pergerakan kaum buruh melalui serikat pekerja pada saat adanya revolusi industri. Karena adanya pelarangan tersebut maka terjadinya protes besar-besaran pada tahun 1855 untuk menuntut pemerintah memberikan hak berkumpul bagi kaum buruh. Lantas pada tahun 1878 di Jerman terjadi pelarangan serupa yang ditujukan kepada kaum serikat melalui Sozialistengesetze. Hal ini terjadi hingga tahun 1890 dan hingga masa kepemimpinan Nazi pada tahun 1933. Serikat buruh digabung menjadi satu dan dikendalikan negara dengan nama Serikat Buruh Jerman. Hingga setelah perang dunia II mereka mulai mendapatkan kebebasan dan dijamin oleh Grundgesetz (undang-undang dasar Jerman)

Di Indonesia kebebasan dalam berkumpul dan berserikat justru digagas oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda pada tahun 1847. Pemerintah kolonial mengeluarkan Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dalam melakukan perlindungan hak dalam berserikat. Selanjutnya pada tahun 1870 dikeluarkanlah Staatsblad 1870 Nomor 64 sebagai aturan teknis dalam berorganisasi. Di dalam peraturan ini sudah mulai muncul aturan teknis terkait badan hukum sebuah organisasi maupun organisasi yang tidak berbadan hukum. Hal ini berjalan hingga kemerdekaan indonesia dicapai, awalnya Soekarno agak berhati-hati dalam memberikan hak berkumpul dan berserikat, hingga pada 1950-1959 muncullah ide demokrasi parlementer. Dalam hal pemenuhan hak untuk berkumpul secara politik, pada masa itu dapat dikatakan masa keemasan demokrasi. Banyak organisasi politik yang berkembang dan menjamur untuk mengarahkan arah kebijakan negara. Hingga pada akhirnya dibubarkanlah demokrasi parlementer dan menjadi demokrasi Terpimpin.

Pada Masa kepemimpinan orde baru kebebasan berserikat terkesan dibatasi, dengan munculnya UU No. 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan kebebasan berserikat seakan dikontrol dengan ketat. sebelum undang-undang ini ditandatangani orde baru juga sudah melakukan kontrol secara represif. Dengan dalih memelihara ideologi pemerintah ikut campur tangan dalam pembentukan organisasi masyarakat sipil.

Periode kebebasan berserikat di Indonesia