Jelaskan Pertimbangan hukum dari Forensik digital

Pemeriksaan media digital dicakup dalam undang-undang nasional maupun internasional. Khusus penyelidikan perdata, undang-undang dapat membatasi kemampuan analis untuk melakukan pemeriksaan. Pembatasan pemantauan jaringan, atau pembacaan komunikasi pribadi sering terjadi. Dalam penyelidikan pidana, undang-undang nasional membatasi seberapa banyak informasi yang dapat disita. Misalnya, di Inggris, penyitaan barang bukti oleh penegak hukum diatur oleh Police and Criminal Evidence Act 1984. Selama keberadaan awalnya di bidang ini, "International Organization on Computer Evidence" (IOCE) adalah salah satu lembaga yang bekerja untuk menetapkan standar internasional yang kompatibel terhadap penyitaan barang bukti.

Di Inggris, hukum yang sama terkait kejahatan komputer juga dapat mempengaruhi penyelidik forensik. Computer Misuse Act 1990 mengatur larangan akses tanpa otorisasi pada materi komputer, aturan ini menjadi perhatian khusus bagi penyidik sipil yang memiliki lebih banyak batasan dibanding penegak hukum.

Hak individu atas privasi adalah salah satu bidang forensik digital yang sebagian besar belum diputuskan oleh pengadilan. Electronic Communications Privacy Act (ECPA) di AS memberikan batasan kemampuan kepada penegak hukum atau penyidik sipil untuk menyadap dan mengakses bukti. Undang-undang tersebut membedakan antara komunikasi tersimpan (misalnya arsip surat elektronik) dan komunikasi yang ditransmisikan (seperti VoIP). Yang terakhir, lebih dianggap sebagai serangan privasi, dan lebih sulit untuk mendapatkan surat perintah. ECPA juga mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menyelidiki komputer dan komunikasi karyawan mereka, suatu aspek yang masih diperdebatkan adalah sejauh mana perusahaan dapat melakukan pemantauan tersebut.

Pasal 5 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pembatasan privasi yang serupa dengan ECPA dan membatasi pemrosesan dan pembagian data pribadi baik di dalam UE maupun dengan negara-negara luar. Kemampuan penegak hukum Inggris untuk melakukan penyelidikan forensik digital diatur oleh Regulation of Investigatory Powers Act 2000.