Jelaskan Perjanjian Amsterdam dari Dinas Luar Negeri Eropa

Perjanjian Amsterdam membawa beberapa perubahan bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri Eropa yang lebih koheren dan  yang lebih efektif. Perjanjian Amsterdam membentuk unit kebijakan luar negeri di Sekretariat Dewan, yaitu . Perjanjian ini memberikan peran Perwakilan Tinggi untuk  kepada Sekretaris Jenderal Dewan. Tanggung jawab baru Sekretaris Jenderal ada dua aspek, yaitu membantu Dewan dalam urusan , dan bertindak atas nama Dewan dalam melakukan dialog politik dengan pihak ketiga (atas permintaan Presidensi). Untuk pertama kalinya,  dipangku oleh figur yang sama secara permanen, memberikan “wajah” bagi kebijakan luar negeri UE. Peran ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal dengan harapan mengatasi kurangnya kontinuitas dalam representasi internasional UE karena kepresidenan bergilir di Dewan.

Berkembangnya peran manajemen krisis UE lebih lanjut mengarah pada perluasan Sekretariat dengan badan-badan baru seperti Staf Militer UE (EUMS), , dan bahkan unit intelijen kecil yang dikenal sebagai  (). Bersamaan dengan itu Komisi Eropa mencoba untuk melengkapi fungsi informasi dan analisisnya dengan menugaskan Delegasi Komisi di luar negeri untuk aktif dalam melaporkan tentang situasi di lapangan. Dengan Perjanjian Amsterdam, prinsip pengumpulan dan pemrosesan informasi independen di tingkat UE menjadi lumrah dan semakin dilihat sebagai kebutuhan untuk pengembangan kebijakan luar negeri Eropa yang efektif.