Jelaskan Latar belakang dari Traktat Tiongkok-Portugal di Peking

Pada 13 Agustus 1862, Tiongkok dan Portugal menandatangani Traktat Persahabatan dan Perdagangan di Tientsin (Tianjin). Traktat ini sebagian besar merupakan perjanjian perdagangan tetapi juga mendefinisikan status politik dan yuridis Makau, meskipun tidak menyebutkan masalah kedaulatan Portugis secara langsung. Traktat ini berisi dua klausul mengenai status Makau: Pasal II membatalkan perjanjian sebelumnya dan menyebut Makau sebagai "sebelumnya di Provinsi Kanton", sementara Pasal III mengakui status "Gubernur Jenderal Makau". Namun, Tiongkok tidak meratifikasi traktat ini dan menjadi batal pada tahun 1864.

Pada Juni 1886, komisi gabungan Tiongkok-Britania menyarankan bahwa tanggung jawab administratif untuk mengendalikan impor opium ke Tiongkok harus dialihkan dari Hoppo di Kanton (Guangzhou) ke Dinas Bea Cukai Maritim Kekaisaran Tiongkok. Meskipun Britania dan Tiongkok setuju dengan ini, tetapi tidak dapat sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan Portugal. Pada tahun 1887, Tiongkok mengirim misi diplomatik ke Lisboa, yang termasuk James Campbell, seorang anggota senior Britania dari dinas tersebut, mewakili inspektur dinas bea cukai Sir Robert Hart. Pada 26 Maret 1887, Campbell dan Menteri Luar Negeri Portugis Henrique de Barros Gomes menandatangani Protokol Lisabon empat poin:

Pasal 1.—Sebuah Traktat persahabatan dan perdagangan dengan klausa most favoured nation akan diputuskan dan ditandatangani di Peking.

Pasal 2.—Tiongkok menegaskan pendudukan permanen dan pemerintah Makau dan depedensinya oleh Portugal, seperti kepemilikan Portugis lainnya.

Pasal 3.—Portugal tidak akan pernah menyerahkan Makau dan dependensinya kepada pihak asing tanpa persetujuan bersama Tiongkok.

Pasal 4.—Portugal bekerja sama dalam pekerjaan pendapatan opium di Makao dengan cara yang sama seperti Inggris di Hong Kong.