Jabarkan Hampir menjadi Perdana Menteri dari Kazushige Ugaki

Dipanggil ke Jepang setelah jatuhnya pemerintahan Hirota, Ugaki ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada bulan Februari 1937, tetapi tidak dapat membentuk Kabinet karena oposisi yang kuat dari musuh-musuh politiknya di dalam Angkatan Darat. Setelah Insiden 26 Februari pada tahun 1936, militer Jepang telah memperoleh pemulihan persyaratan bahwa Menteri Angkatan Darat dan Angkatan Laut harus dipilih hanya dari perwira yang bertugas aktif. Ugaki, meskipun ditunjuk sebagai Perdana Menteri (dan seorang pensiunan jenderal penuh atas keinginannya sendiri) berstatus persona non grata dengan kepemimpinan Angkatan Darat atas masa jabatan sebelumnya sebagai Menteri Peperangan dan Peristiwa Maret, bersama dengan tuduhan hubungannya dengan bisnis zaibatsu selama program industrialisasi Korea, sehingga mereka menolak untuk memberinya jabatan sebagai Menteri Peperangan. Sebagai akibatnya, meskipun secara resmi diangkat, Ugaki tidak akan pernah bisa berkuasa. Posisi perdana menteri kemudian diberikan Senjūrō Hayashi, mantan jenderal dan anggota dari faksi Tōseiha.

Kemampuan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang untuk mengontrol pembentukan pemerintah dengan cara menahan nominasi menteri kabinet merupakan pukulan mengejutkan terhadap evolusi pemerintahan parlementer dan demokrasi di Jepang dan tidak diragukan lagi, merupakan faktor penentu dalam supremasi militer atas otoritas sipil sebelum dan selama Perang Dunia II.