Jelaskan Latar belakang dari Pembatasan penggunaan internet di Indonesia 2019

Komisi Pemilihan Umum RI telah menetapkan hasil perolehan suara Pilpres 2019 pada Selasa, 21 Mei 2019 dini hari. Hasil tersebut tidak diterima oleh pasangan calon Presiden RI nomor urut 02, Prabowo Subianto. Menurutnya, hasil tersebut tidak jujur dan adil. Hal ini pun direspons oleh para pendukungnya dengan melakukan Aksi 22 Mei di Jakarta.

Aksi tersebut dilakukan dengan damai, tetapi terdapat sejumlah pihak yang membuat kericuhan di tempat tersebut. Alhasil, beberapa orang ditahan pihak kepolisian karena diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut. Pemerintah menduga bahwa banyak aksi provokatif dengan cara menyebarkan hoaks dilakukan di media sosial, untuk memancing amarah rakyat terhadap kejadian yang terjadi di Jakarta.

Undang-Undang No 19 tahun 2016 yang mengubah UU No 18 tahun 2008 tentang ITE dalam Pasal 40 memberikan ruang kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs tertentu. Pasal 40 poin 2a menyebutkan,

Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 40 poin 2b menyebutkan,

Dalam melakukan pencegahan, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Melihat berbagai hal tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia membatasi penggunaan media sosial untuk mengirim foto dan video. Menurut Menkominfo Rudiantara, pembatasan media sosial ini efektif untuk menangkal hoaks yang beredar, sebab video paling cepat menyentuh emosi seseorang.