Jelaskan Administrasi dari Konstitusi Korea Selatan

Netralitas politik dari pejabat publik ditentukan di dalam hukum. Pasal 6(2) Konstitusi menetapkan bahwa "Status dan netralitas politik pejabat publik harus dijamin oleh hukum". Selain itu, Pasal 9(1) UU Pemilihan Umum Layanan Publik mengatur bahwa pegawai negeri atau orang lain (termasuk organisasi apapun) yang diwajibkan untuk berada dalam netralitas politik tidak boleh terlibat dalam pengaruh yang tidak adil pada pemilihan umum atau tindakan lainnya terhadap hasil pemilihan umum. Pasal 65 UU Pejabat Publik (Larangan Gerakan Politik) Bagian 2 mengatur bahwa pejabat Publik tidak akan terlibat dalam kegiatan berikut untuk mendukung atau menentang partai politik tertentu atau orang tertentu dalam pemilihan:

1. Membuat sebuah undangan untuk memilih atau tidak memilih

2. Memohon, memimpin, atau merekomendasikan gerakan penandatanganan.

3. Mempublikasikan atau mengirim dokumen atau buku ke fasilitas umum

4. Melakukan penggalangan donasi atau menggunakan dana publik

5. Mendorong orang lain untuk bergabung atau tidak bergabung dengan partai politik atau organisasi politik lainnya