Jabarkan Dampak terhadap negara-negara berkembang dari Kebijakan Pertanian Bersama

Kebijakan Pertanian Bersama dirancang dengan tujuan untuk membantu para petani Uni Eropa, di sisi lain beberapa instrumennya juga mendistorsi pasar dan merugikan negara-negara berkembang. Kebijakan ini mempengaruhi harga Uni Eropa dan pengaruh ini ditransmisikan ke harga dunia kemudian mempengaruhi negara-negara berkembang dengan beragam dampak, menyebabkan distorsi harga global produk-produk pertanian, memperkeruh hubungan antara Uni Eropa dengan mitra dagang utamanya, dan berkontribusi pada citra Uni Eropa dalam penciptaan proteksionisme. Jika Uni Eropa (sebagai pengekspor produk pertanian terbesar dunia) meningkatkan ekspornya, maka harga-harga di pasar dunia dan di negara-negara berkembang akan jatuh, sehingga merusak daya saing dan produk-produk lokal.

Perlindungan yang diberikan oleh Kebijakan Pertanian Bersama memiliki kecenderungan untuk menekan harga dunia. Penggunaan subsidi ekspornya memungkinkan surplus untuk di-dumping dengan harga rendah di pasar negara-negara berkembang dan menyebabkan destabilisasi harga pasar dunia. Hambatan impor ke Uni Eropa juga dianggap merugikan bagi petani-petani non Uni Eropa. Hambatan ini membatasi peluang bagi negara-negara berkembang untuk memperluas ekspor pertanian dan pangsa pasar mereka, juga mencegah eksportir negara berkembang yang bertarif rendah untuk menjual produknya ke pasar Uni Eropa kecuali di bawah pengaturan akses preferensial. Uni Eropa menetapkan tarif impor yang lebih tinggi dibanding tarif impor di negara-negara berkembang. Berbeda dengan negara maju seperti di Uni Eropa, negara berkembang tidak punya cukup dana untuk membiayai sektor pertaniannya dengan jumlah besar. Alih-alih memberikan bantuan pertanian, petani di beberapa negara berkembang malah dikenai pungutan oleh negara-negara maju tersebut. Di beberapa negara berkembang, aspek-aspek kunci produksi pertanian telah dihancurkan karena mereka tidak bisa bersaing dengan pangan murah yang diimpor dari luar. Kebijakan ini juga telah lama dikritik karena tidak koheren dengan tujuan kebijakan pembangunan Uni Eropa, yaitu pemberantasan kemiskinan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Subsidi Eropa dinilai memiliki andil dalam peningkatan kemiskinan dan kerawanan pangan di negara-negara berkembang melalui ekspornya yang murah sehingga merusak prospek negara-negara berkembang, terutama bagi kaum muda di daerah pedesaan. Kritik lainnya adalah kebijakan ini juga dianggap berkontribusi terhadap deforestasi dan praktik-praktik yang merusak lingkungan di negara berkembang.

Kebijakan Pertanian Bersama telah mengalami periode reformasi yang panjang dan telah menghilangkan banyak dari fitur-fitur distorsi perdagangannya, meski tidak semuanya. Pungutan impor variabel telah diganti dengan tarif impor tetap. Uni Eropa didorong untuk menghapus subsidi ekspor pada ekspor agrifood paling lambat pada 2020 dalam konferensi Dewan Menteri WTO Nairobi 2015.

Salah sasaran dan kesenjangan di negara anggota

Kebijakan Pertanian Bersama menyebabkan terciptanya ketergantungan ekonomi dan kenaikan harga lahan pertanian, juga tidak mengurangi kesenjangan antara pendapatan petani yang kaya dan miskin. Pembagian subsidi pertanian juga didistribusikan secara tidak merata dan kekayaan terakumulasi hanya di daerah-daerah tertentu. Petani kecil yang menyumbang sekitar 40% dari pertanian Uni Eropa hanya menerima 8% dari subsidi yang diberikan, sebagian besarnya diberikan untuk pertanian besar. Pembayaran langsung ('') yang berbasis lahan berarti petani kecil hanya menerima bantuan terbatas, sementara usaha besar dan pemilik tanah menerima subsidi yang lebih besar. Dikatakan juga sebagian besar pengeluaran Kebijakan Pertanian Bersama tidak menguntungkan petani sama sekali. Keluarga berpenghasilan rendah rusak oleh rezim subsidi dan penyimpanan makanan yang tidak diinginkan. Kebijakan pembayaran langsung yang tujuannya untuk membantu pendapatan pertanian berpenghasilan rendah juga dinilai kurang efektif, karena masalah rendahnya penghasilan petani dan kemiskinan di pedesaan dianggap paling baik ditangani oleh dukungan dan kebijakan kesejahteraan sosial, bukan oleh kebijakan pertanian.

Kesenjangan lainnya ialah distribusi bantuan yang tidak merata di antara para petani, wilayah dan negara anggota. Beberapa negara anggota Uni Eropa memiliki sektor pertanian yang lebih besar daripada yang lain, terutama Prancis dan Spanyol, sehingga menerima lebih banyak dana di bawah Kebijakan Pertanian Bersama. Para petani di negara-negara dengan sektor pertanian yang produktif, seperti Denmark, Prancis, dan Belanda, sangat diuntungkan oleh mekanisasi dan intensifikasi produksi, sedangkan rekan-rekan mereka di negara-negara yang kurang produktif, seperti Yunani, Italia dan Portugal, tetap relatif miskin. Juga terdapat kesenjangan antara jumlah yang dibayarkan per hektar antara negara anggota baru dan lama. Jumlah rata-rata yang dibayarkan pada umumnya lebih tinggi di negara-negara di bagian Barat yang masuk Uni Eropa sebelum 2004. Namun setelah Reformasi 2013 kesenjangan-kesenjangan ini dilaporkan sudah mulai berkurang dengan memberlakukan sistem baru pembayaran langsung.