Jelaskan Instrumen Hukum Internasional dari Hukum perdata internasional

General Priciples of Private Internasional Law.

Convention on Conflict of Laws related to the Form of Testamentary Dispositions, Tahun 1961.

Convention on the Law Applicable to Surnames and Given names, 1980 (Art 27).

Convention on Celebration and Recognition of the Validity of Marriage 1978 (Art 27); 10.

Hague Convention on Matrimonial Property, 1978.

Convention on the Protection of Children and Cooperation in Respecs of Intercountry Adoptions 1933.

International Instrumens on Child Abduction (Article 114).

Convention on the Law Appllicable to Maintenance Obligations 1973 (Article 116).

Convention on the Law Applicable to Agency 1978 (Article 125).

Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional

Kasus Mobil Nasional Timor dengan Jepang dan Uni Eropa

Pada Juli 1996, pemerintah resmi meluncurkan proyek mobil nasional bernama Timor melalui kerja sama dengan Kia Motors, produsen mobil asa Korea Selatan. Karena berlabel mobil nasional, bea masuk dan pajak barang mewah pada penjualan mobil ini dipangkas sehingga harganya menjadi separuh harga rata-rata mobil saat itu.

Kebijakan Indonesia ini diprotes negara produsen mobil seperti Jepang dan Uni Eropa. Mereka menyeret Indonesia ke badan penyelesaian sengketa WTO. Indonesia kalah dan WTO memutuskan agar Indonesia mencabut kebijakan diskriminatif tersebut. Selanjutnya, nasib mobil nasional Timor bagai hilang ditelan bumi.

Kasus Biodiesel dengan Uni Eropa

Pada Januari 2018, Indonesia menang melawan Uni Eropa dalam kasus pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) produk biodiesel. WTO memenangkan enam gugatan Indonesia atas Uni Eropa. Beberapa tahun sebelumnya, Uni Eropa memang menerapkan BMAD di angka 8,8 persen sampai 23,3 persen pada produk biodiesel asal Indonesia. Kebijakan ini membuat nilai ekspor biodiesel ke Uni Eropa bertekuk lutut dan terus mengalami penurunan sejak 2013.

Kasus kemasan rokok polos dengan Australia

Pada Juni 2018, Indonesia kembali menelan kekalahan di WTO dalam kasus kemasan rokok berdesain polos. Indonesia beserta negara produsen rokok lainnya, Kuba, Honduras, dan Republik Dominika, menggugat kebijakan kemasan rokok yang diterapkan di Australia tersebut. Australia memang menerapkan kebijakan itu untuk pengendalian konsumsi rokok di negara mereka. Tapi Indonesia dan tiga negara penggugat lainnya menilai kebijakan ini melanggar hak atas kekayaan intelektual dari produsen. Gugatan ditolak oleh WTO dan Australia menang.