Jelasin soal Kebijakan visa Kawasan Schengen dong

Kebijakan visa Kawasan Schengen ditetapkan oleh Uni Eropa dan berlaku untuk Kawasan Schengen beserta negara-negara anggota Uni Eropa lainnya, dengan pengecualian Irlandia dan Britania Raya yang memilih keluar. Warga negara di luar anggota Uni Eropa, Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) atau Swiss yang ingin memasuki Kawasan Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania, maka harus memiliki visa atau berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara pada suatu negara yang bebas visa. Kawasan Schengen terdiri dari 22 negara anggota Uni Eropa beserta empat non-anggota yang merupakan anggota EFTA, seperti Islandia, Liechtenstein, Norwegia dan Swiss. Sementara Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumania belum menjadi bagian dari Kawasan Schengen tetapi memiliki kebijakan visa berdasarkan Schengen acquis. Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan tentang warga negara ketiga yang harus memiliki visa tinggal jangka pendek (daftar Annex I), dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II) ketika mengunjungi Kawasan Schengen. Visa Schengen terbagi menjadi tiga jenis bergantung kebutuhan dengan periode validitas yang berbeda-beda (visa A, B, C, dan D). Biaya visa Schengen umumnya 60 EUR (sekitar Rp1 juta), dan 35 EUR (sekitar Rp600 ribu) bagi anak-anak di bawah dua belas tahun, atau bagi warga negara tertentu yang telah ditetapkan Uni Eropa pada Perjanjian Fasilitas Visa.

Kebebasan bergerak di Uni Eropa

Warga negara yang menikmati kebebasan bergerak di Uni Eropa:

Direktif hak asasi warga negara 2004/38/EC (yang juga disebut "Direktif Kebebasan Bergerak") mendefinisikan hak kebebasan bergerak bagi warga Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) yang mencakup negara-negara anggota Uni Eropa (UE) beserta tiga anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) seperti Islandia, Norwegia dan Liechtenstein. Swiss yang merupakan anggota EFTA, tetapi bukan bagian dari anggota Wilayah Ekonomi Eropa tidak terikat oleh Direktif ini. Namun, Swiss memiliki perjanjian bilateral terpisah mengenai hak bebas bergerak atau berpindah di Uni Eropa. Direktif ini mengkonsolidasikan Regulasi dan Direktif-Direktif yang lebih lama dari Parlemen Eropa, serta Dewan yang mengakui hak warga negara Uni Eropa beserta anggota keluarganya agar bebas berpindah atau tinggal di wilayah negara-negara anggota Uni Eropa. Direktif ini ditetapkan pada 29 April 2004, serta memperpanjang hak-hak pasangan yang belum menikah. Selain itu, Direktif ini juga memberikan hak kebebasan bergerak atau berpindah bagi warga yang tergabung dalam wilayah EEA, serta bertempat tinggal di seluruh kawasan tersebut, selama mereka bukan merupakan beban yang tidak semestinya di negara tempat mereka tinggal. Selain itu, mereka juga harus memiliki asuransi kesehatan yang komprehensif. Warga negara dari semua anggota EEA dan Swiss yang memiliki paspor EEA atau kartu identitas nasional sah untuk wilayah EEA dapat menikmati hak bebas bergerak ini di masing-masing wilayah, serta dapat memasuki dan tinggal tanpa harus memiliki visa.

Jika warga Uni Eropa, EEA dan Swiss tidak dapat menunjukkan paspor atau kartu identitas nasional sah di perbatasan, maka mereka harus tetap diberikan kesempatan yang wajar untuk mendapatkan dokumen yang diperlukan dengan jangka waktu yang wajar; dengan cara penguatan atau pembuktian bahwa dirinya memiliki hak bebas bergerak tersebut. Namun, Uni Eropa, negara-negara anggota EEA dan Swiss dapat menolak masuk ke Uni Eropa, EEA. atau Swiss karena suatu kebijakan publik, keamanan publik atau alasan kesehatan masyarakat, dengan mengajukan sebuah "peringatan asli, terkini dan cukup serius yang mempengaruhi salah satu dari kepentingan mendasar dari masyarakat". Misalnya, warga tersebut terkena penyakit yang berpotensi "epidemik" atau mudah menular dengan kurun waktu kurang dari 3 bulan dari tanggal kedatangan di suatu negara anggota, di mana dia masuk. Jika orang tersebut telah memperoleh tempat tinggal permanen di suatu negara di mana dia masuk (yaitu sebuah status yang biasanya dicapai setelah lima tahun tinggal), maka negara anggota hanya dapat mengusirnya dengan alasan kebijakan publik atau keamanan publik yang "serius". Misalnya warga tersebut telah tinggal selama sepuluh tahun atau kurang, maka negara anggota hanya dapat mengusirnya atas dasar "keharusan" keamanan publik. Pada kasus anak di bawah umur misalnya, pengusiran diperlukan demi kepentingan terbaik bagi sang anak, sebagaimana halnya yang tercantum di dalam Konvensi Hak Anak. Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang memiliki ijin tinggal dengan menunjukkan status mereka dapat dibebaskan dari persyaratan memiliki visa ketika memasuki Kawasan Uni Eropa, EEA atau Swiss ketika mereka mendampingi anggota keluarga yang merupakan bagian anggota Uni Eropa, EEA, atau Swiss tersebut atau ingin bergabung dengan keluarga mereka menjadi warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss.

Pembebasan visa dan visa masuk jangka pendek

Regulasi Dewan (EC) No 539/2001 berisi aturan perihal warga negara ketiga yang harus memiliki visa, dan warga negara ketiga yang dibebaskan dari visa tinggal jangka pendek ke Kawasan Schengen. Warga negara ketiga yang termasuk pada daftar Annex I merupakan warga negara (kelas pemilik dokumen perjalanan) yang memerlukan visa, sedangkan warga negara yang termasuk pada daftar Annex II merupakan warga negara yang dibebaskan dari visa, untuk masa tinggal tidak lebih dari tiga bulan, atau sembilan puluh hari dalam periode 180 hari.

Warga negara yang dibebaskan dari visa (daftar Annex II)

Warga negara dari 64 negara dan wilayah berikut ini memegang paspor umum:

Direktif tentang mobilitas dan Regulasi terkait membolehkan beberapa warga negara menikmati kunjungan singkat (sembilan puluh hari dalam periode 180 hari) tanpa persyaratan visa. Adapun warga negara tersebut terdiri dari:

Warga negara ketiga yang memegang izin tinggal di negara bagian Schengen, atau Monako yang juga dapat berkunjung ke Negara-negara bagian Schengen lainnyatanpa visa tambahanuntuk tinggal selama sembilan puluh hari dalam periode 180 hari. Selain itu, pemegang visa atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh negara bagian Schengen, Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania juga dapat melakukan perjalanan ke Bulgaria, Kroasia, Siprus dan Rumaniatanpa visa tambahanuntuk masa tinggal hingga sembilan puluh hari dalam periode 180 hari (kecuali warga negara Turki dan Azerbaijan yang bepergian ke Siprus, maka harus memiliki visa Siprus). Namun, visa dan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Bulgaria, Kroasia, Siprus atau Rumania tidak berlaku untuk perjalanan ke Kawasan Schengen.

Warga negara ketiga yang tinggal di daerah perbatasan yang memegang izin berlalu lintas di perbatasan setempat, dapat menghabiskan masa hingga tiga bulan setiap kali mereka memasuki daerah perbatasan negara yang mengeluarkan izin tersebut. Saat ini (per Juni 2017), perjanjian pengaturan lalu lintas di perbatasan lokal terdapat pada negara-negara seperti Belarus dengan Latvia sejak Februari 2012; Moldova dengan Rumania sejak Oktober 2010; Rusia dengan Finlandia sejak 2011, dengan Norwegia sejak Mei 2012, dengan Latvia sejak Juni 2013, serta dengan Polandia (wilayah Kaliningrad) sejak Juli 2012-2016; serta Ukraina dengan Hungaria dan Slowakia sejak 2008, dengan Polandia sejak Juli 2009, serta dengan Rumania sejak Mei 2015. Perjanjian antara Kroasia dengan Bosnia dan Herzegovina sedang menunggu ratifikasi tetapi telah diterapkan secara sementara. Terdapat recana perjanjian pengaturan lalu lintas untuk Lituania dengan Rusia, Polandia dengan Belarus, Bulgaria dengan Serbia dan Bulgaria dengan Makedonia.

Anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa, EEA, atau Swiss yang memiliki dokumen perjalanan sah (yang menunjukkan kewarganegaraan, seperti kartu domisili) dan kartu tanda penduduk bagi anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa.

Orang tanpa kewarganegaraan (stateless) dan pengungsi yang tinggal di Uni Eropa yang memegang dokumen perjalanan sah yang dikeluarkan oleh negara anggota di mana mereka tinggal.

Siswa sekolahtanpa memandang kewarganegaraanyang tinggal di Uni Eropa, dan memegang dokumen perjalanan sah, serta sedang berpartisipasi dalam perjalanan sekolah yang terorganisir dengan guru mereka.

Warga negara yang menurut hukum nasional menikmati bebas visa di negara anggota tertentu.

Warga negara 'Balkan Barat' (di luar Kosovo), yaitu: Albania, Bosnia, Herzegovina, Makedonia, Montenegro, dan Serbia.

Warga negara yang membutuhkan visa ketika masuk (daftar Annex I)

Berdasarkan kebijkaan visa umum, warga negara dari 104 negara berikut harus memiliki visa ketika memasuki Kawasan Schengen.

Seseorang yang tidak memiliki negara (stateless), atau Konvensi Pengungsi yang tinggal di negara-negara di atas tunduk pada persyaratan visa. Kewajiban yang sama juga berlaku bagi warga negara dari negara-negara berikut, tetapi tidak diakui oleh semua negara anggota Uni Eropa.

Ket.:  Sebagaimana didefinisikan oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244, tanggal 10 Juni 1999.

Warga negara yang membutuhkan visa ketika di bandara

Berdasarkan kebijakan visa umum, dua belas warga negara berikut harus memiliki visa ketika transit di bandara melalui Kawasan Schengen. Namun, beberapa orang dengan persyaratan tertentu dibebaskan dari visa ketika transit di bandara, seperti pemilik izin tinggal atau dokumen yang setara dengannya di Kawasan Schengen, pemegang paspor diplomatik, serta anggota sipil. Selain itu, setiap negara Schengen membatasi warga negara dari negara-negara ketiga tambahan, seperti warga negara yang berasal dari Sudan dan Suriah.

Warga negara dari negara-negara yang baru berdaulat dan tidak dikenal

Warga dari negara-negara baruyang diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropatunduk pada aturan yang sama sebagai warga negara dari negara di mana mereka berada hingga lembaga-lembaga Uni Eropa memutuskan sebaliknya. Paspor dan dokumen perjalanan lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas negara-negara berikut tidak diakui oleh Uni Eropa, meskipun masing-masing negara anggota mengakuinya.