Kontroversi lokasi Bandar Udara Internasional Yogyakarta itu apa sih?

Lokasi Bandar Udara Internasional Yogyakarta telah menjadi bahan kontroversi sejak pembangunannya pada 2012.

Warga terdampak berasal dari lima desa, yakni Glagah, Kebonrejo, Palihan, Sindutan, dan Jangkaran. General Manager (GM) Bandara Adisutjipto, Agus Pandu Purnama, menjelaskan wilayah New Yogyakarta International Airport (NYIA) meliputi 19 dusun, 2.700 kepala keluarga, dan 4.400 bidang tanah.

Warga terdampak NYIA mulai mengetahui kabar tentang pembangunan NYIA sejak tahun 2011. Sosialisasi pembangunan NYIA dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas terkait, PT Angkasa Pura I, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kulon Progo pada 2014. Dalam sosialisasi tersebut, wilayah yang terdampak bandara yakni seluas 673 hektare. Ichsanuri, yang pada 2014 menjabat Sekretaris Daerah DIY, menyebutkan adanya informasi tentang mekanisme pembebasan lahan dan rencana pembangunan bandara melalui sosialisasi.

Penolakan warga terdampak muncul ke media massa sejak adanya unjuk rasa saat sosialisasi berlangsung. Warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) datang menyuarakan penolakan di Desa Glagah dan Palihan. Alasan warga menolak NYIA di antaranya karena pembangunan bandar udara internasional tersebut akan menghilangkan tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka sebagai petani. WTT didirikan pada 9 Desember 2012 yang beranggotakan petani pemilik lahan, petani penggarap, dan buruh tani.

Kehidupan warga yang sebagian besar merupakan perempuan petani juga mendapat sorotan jurnalis. Di desa Glagah misalnya, dari 2.157 orang, 1.100 orang adalah perempuan yang secara aktif menggarap lahan milik sendiri maupun sebagai buruh tani. Lahan pertanian di wilayah terdampak NYIA terbagi menjadi di sebelah utara Jalan Daendels yang menjadi sawah dan sebelah selatan yang menjadi tegalan. Para perempuan petani ini membentuk Persatuan Perempuan Anti Penggusuran (PPAP) pada tahun 2016.