Jelaskan Latar Belakang dari Hubungan Norwegia dengan Uni Eropa

Hubungan antara Norwegia dengan Uni Eropa dapat diamati sejak berakhirnya Perang Dunia II. Periode pasca Perang Dunia II ditandai dengan berbagai upaya untuk membentuk Eropa yang lebih terintegrasi melalui berbagai organisasi multilateral. Dalam hal yang sama, periode pasca Perang Dunia II ditandai dengan kebijakan luar negeri yang lebih aktif di Norwegia.

Pada tahun 1949 Norwegia menjadi salah satu dari 12 negara pendiri Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan juga salah satu dari sepuluh negara pendiri Majelis Eropa (CoE). Pada tahun 1951, lima negara pendiri NATO dan CoE yakni Belgia, Belanda, Luksemburg, Prancis, dan Italia, bersama dengan Jerman Barat mendirikan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Pada tahun 1957, keenam negara tersebut melalui Perjanjian Roma mendirikan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) sebagai suatu blok dagang regional. Di sisi lain pada tahun 1960, Norwegia bersama dengan Austria, Swedia, Denmark, Portugal, Swiss, dan Inggris mendirikan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) sebagai imbangan dari EEC. Pada tahun 1962, Norwegia bersama dengan Inggris, Denmark, dan Irlandia mengajukan permohonan keanggotaan EEC. Permohonan ini mengalami penolakan dari Prancis. Permohonan yang sama pada tahun 1967 kembali ditolak oleh Prancis.

Pada tahun 1972, negara anggota EEC melalui Perjanjian Penerimaan membuka kesempatan bagi Norwegia, bersama dengan Inggris, Denmark, dan Irlandia untuk bergabung sebagai negara anggota. Proposal ini gagal diratifikasi menyusul hasil referendum populer yang dimenangkan oleh kubu "Tidak" sebesar 53.5 persen. Sebagai anggota EFTA, Norwegia membentuk perjanjian perdagangan bebas dengan negara anggota EEC pada tahun 1973. Pada tahun 1984 EFTA dan EEC menandatangani Deklarasi Luksemburg yang bertujuan untuk memperluas area kerja sama antara negara anggota kedua organisasi. Deklarasi tersebut disusul oleh Persetujuan Area Ekonomi Eropa (EEA) yang disetujui oleh EFTA dan EEC pada tahun 1992. Persetujuan tersebut bertujuan untuk mengintegrasikan pasar negara anggota EFTA dan EEC dengan menciptakan pasar tunggal. Menyusul terbentuknya Uni Eropa melalui Perjanjian Maastricht pada tahun 1993, proposal keanggotaan melalui Perjanjian Penerimaan kembali ditawarkan oleh negara anggota Uni Eropa pada tahun 1994 kepada Norwegia, bersama dengan Austria, Finlandia, dan Swedia. Namun proposal ini kembali ditolak melalui referendum populer yang dimenangkan oleh kubu "Tidak" sebesar 52.5 persen.

Selain kerja sama dalam bidang ekonomi, kerja sama dalam hal kebijakan luar negeri juga diatur dalam Persetujuan EEA. Difasilitiasi oleh Persetujuan EEA, para pemangku kebijakan maupun para ahli kebijakan luar negeri baik dari Norwegia maupun UE rutin melakukan pertemuan dan konsultasi dimulai sejak tahun 1995. Selain itu, Norwegia sejak tahun 2001 tergabung dalam skema Schengen bersama negara-negara UE lainnya.