Jelaskan Partisipasi perempuan dari Pemilihan umum di Arab Saudi

Ketika Arab Saudi mengadakan pemilihan kota pada tahun 1950-an dan 1960-an, perempuan tidak diizinkan untuk memilih atau mencalonkan diri. Tidak ada lagi pemilu yang diadakan sampai tahun 2005. Meskipun ada harapan bahwa perempuan akan diizinkan untuk berpartisipasi pada kesempatan itu, para pejabat Saudi memutuskan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa tidak cukup banyak perempuan yang menjadi petugas di tps khusu perempuan (segregasi gender adalah normal di negara ini), dan bahwa hanya sejumlah kecil perempuan yang memegang kartu Identitas, yang akan diperlukan untuk dapat memilih. Aturan yang sama diterapkan saat pemilu yang diadakan pada tahun 2011. Pada bulan September 2011, Raja Abdullah mengumumkan bahwa perempuan akan diberikan hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri untuk pemilu dari tahun 2012, yang berarti bahwa mereka akan berhak untuk berpartisipasi dalam pemilihan kota tahun 2015. Ia juga menyatakan bahwa perempuan akan menjadi mengambil bagian dalam syura yang tidak dipilih . Amnesty International menggambarkan keputusan itu sebagai "langkah yang baik, meskipun terbatas, langkah di sepanjang jalan panjang menuju kesetaraan gender di Arab Saudi, dan bukti perjuangan panjang dari aktivis hak-hak perempuan di sana".

Seperti dengan banyak isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, hak perempuan telah menjadi masalah diskusi publik di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sangat memegang pandangan pada kedua belah pihak. Ini adalah negara terakhir di dunia yang mempertahankan larangan khusus jender untuk hak pilih politik.

Wanita diperbolehkan untuk memegang posisi di kamar dagang. Pada tahun 2008, dua perempuan yang terpilih sebagai anggota dewan Kamar Dagang dan Industri dari Jeddah. Tidak ada wanita di Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Ada satu wanita dalam posisi tingkat kabinet sebagai wakil menteri pendidikan perempuan.