Jelaskan Ideologi dari Partai Pribumi Bersatu Malaysia

Islam akan tetap menjadi agama Federasi dan hak non-Muslim untuk memeluk dan menjalankan agama mereka dengan damai dan harmonis akan dihormati.

Menjunjung tinggi martabat dan kedaulatan institusi Ketuanan Melayu ().

Mempertahankan posisi khusus orang Melayu dan penduduk asli Sabah dan Sarawak serta hak-hak sah semua komunitas.

Memberdayakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional dan melindungi hak semua orang untuk mempelajari bahasa ibu mereka.

Menjunjung tinggi demokrasi parlementer dan doktrin pemisahan kekuasaan dengan memperkuat lembaga demokrasi melalui reformasi kelembagaan yang komprehensif.

Memperkuat agenda pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk membangun praktik tata kelola yang baik, kejujuran dan integritas;

Menjaga hak-hak dasar rakyat sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Federal, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan universal yang sejalan dengan agama Islam, dan menjunjung tinggi supremasi konstitusi, supremasi hukum, dan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Membentuk masyarakat Malaysia yang inklusif, progresif, dinamis dan ilmiah serta menghargai seni, budaya dan tradisi sebagai acuan untuk membangun negara yang sejahtera dan maju.

Memperjuangkan keadilan sosial, pemerataan kekayaan nasional, kesejahteraan rakyat dan pemberantasan kemiskinan tanpa membedakan ras dan agama.

Mendukung prinsip bahwa setiap warga negara berhak untuk berhasil memperoleh pendidikan yang berkualitas dan menyempurnakan diri melalui sistem pendidikan yang mengedepankan pengembangan bakat, kreativitas dan inovasi, serta mempraktikkan nilai-nilai serta melaksanakan kebijakan dan inisiatif yang selaras dengan menjembatani kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Membina persatuan dan kerukunan antarumat berbagai ras dan agama, menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, serta memacu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan untuk kepentingan rakyat dan negara.

Menerapkan prinsip partai sebagai Prinsip Nasional dan mendukung Konstitusi Federal dan Konstitusi Negara.