Saya mau tau 2017–sekarang: Venezuela dari Keterlibatan Amerika Serikat dalam pergantian rezim

Pada tanggal 11 Agustus 2017, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia "tetap mempertimbangkan opsi militer" untuk menghadapi pemerintahan otokratik Nicolás Maduro dan krisis Venezuela yang semakin parah. Penasihat Trump menjelaskan bahwa solusi militer tidak baik dibicarakan karena AS punya sejarah panjang intervensi di Amerika Latin. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino langsung mencap pernyataan Trump sebagai "tindak ekstremisme" dan "kegilaan". Menteri Komunikasi Venezuela Ernesto Villegas mengatakan bahwa pernyataan Trump tergolong "ancaman terhadap kedaulatan bangsa".

Perwakilan AS menghubungi sejumlah perwira militer pembangkang Venezuela pada tahun 2017 dan 2018, tetapi menolak bekerja sama atau memberi bantuan kepada mereka. Opini negara-negara lain di Amerika Latin terbelah. Luis Almagro, Sekretaris Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) masih mempertimbangkan keuntungan mengerahkan militer untuk menghadapi krisis ini. Kanada, Kolombia, dan Guyana, anggota Grup Lima, menolak menandatangani dokumen OAS yang menolak intervensi militer di Venezuela.

Setelah masa jabatan Maduro berakhir tanggal 10 Januari 2019, krisis konstitusional terjadi. Pada tanggal 11 Januari, Majelis Nasional mengumumkan bahwa Juan Guaidó, Presiden Majelis Nasional Venezuela, diangkat sebagai penguasa dan pelaksana tugas Presiden Venezuela. Klaim kekuasaannya diakui beberapa hari kemudian oleh beberapa negara di Amerika Latin dan belahan dunia lain. Tanggal 23 Januari, Guaidó dilantik sebagai presiden sementara. Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapan negara asing. Amerika Serikat mendukung Guaidó beberapa menit setelah ia dilantik. Nicolás Maduro merespons dengan memerintahkan diplomat AS keluar dari Venezuela dalam kurun 72 jam. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menolak tuntutan Maduro karena tidak ada legitimasi, “Amerika Serikat tidak mengakui rezim Maduro...Amerika Serikat juga tidak mengakui bahwa mantan presiden Nicolas Maduro memiliki kewenangan hukum untuk memutus hubungan diplomatik...”