Coba jelasin 18 Juni 2019 dari Sengketa pemilihan umum Presiden Indonesia 2019 dong

Persidangan kedua dilaksanakan pada 18 Juni 2019. Pihak kepolisian kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas di sekitaran gedung Mahkamah Konstitusi. Pada persidangan ini, Komisi Pemilihan Umum telah menyiapkan alat bukti berupa 300 dari 6000 halaman jawaban gugatan atas dalil yang relevan.

Aksi massa kembali terjadi di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi, yakni pada patung Kuda, mulai pukul 10:00 WIB. Mereka meminta kebenaran dan keadilan dari Mahkamah Konstitusi.

Beberapa tanggapan tentang permasalahan oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandi oleh Komisi Pemilihan Umum dan Kuasa Hukum 01 adalah:

Penganggapan bahwa Prabowo-Sandi mengakui hasil Pilpres 2019 karena tidak adanya pembahasan mengenai kesalahan hitung oleh KPU yang dibahas oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandi.

Penegasan bahwa Pemilu berlangsung dengan lancar, sesuai asas langsung bebas, jujur, dan rahasia.

Penolakan perbaikan permohonan gugatan Prabowo-Sandi ke MK sesuai ketaatan hukum dalam Peraturan MK. Dianggap bahwa tambahan permohonan tersebut hanya untuk memenuhi persyaratan. Selain itu, semua data yang dipermasalahkan sudah pernah diverifikasi sebelumnya. Perbaikan permohonan tersebut dianggap sebuah "permohonan baru", bukan perbaikan. Dengan demikian, Komisi Pemilihan Umum meminta agar Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan Prabowo-Sandi, sebab dinilai tidak memiliki titik jelas.

Penegasan bahwa KPU adalah lembaga yang netral dan tidak berpihak pada salah satu paslon. Selain itu, menurut KPU tuduhan mengenai ketidaknetralan Polri dan Intelijen juga bersifat asumtif dan tendensius.

Penegasan bahwa Calon Wapres nomor urut 01, Ma'ruf Amin tidak melanggar aturan walau menjadi pegawai BUMN (pengawas bank Syariah).

Cuti Petahana dan Penyalahgunaan Kekuasaan/Wewenang yang dituduhkan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi dinilai tidak disetujui oleh mahkamah dan tidak berdasar hukum.

Alat bukti berupa tautan berita dinilai tidak sah dan tidak memenuhi syarat oleh KPU, mengacu pada Peraturan MK.