Jabarkan Pasca-Islamisme di Indonesia dari Pasca-Islamisme

Di Indonesia, perkembangan pasca-Islamisme bisa ditelusuri sejak perjuangan melawan penjajahan. Pada saat itu, semangat perjuangan Islam bercampur baur dengan nasionalisme, seperti yang tampak pada rancangan pertama Jakarta Charter tentang sila pertama yang berbunyi: “Ketuhanan dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Sila ini kemudian direvisi menjadi “Ketuhanan yang Maha Esa” untuk menghilangkan bias agama sebagai bentuk dari perwujudan intisari Eka Sila, yakni gotong royong. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjuangan masyarakat Islam di Nusantara saat itu juga membawa semangat-semangat perjuangan memerdekakan diri dan membentuk bangsa yang berdaulat untuk menaungi mereka sebagai umat beragama.

“…the ‘bitter history’ of Islamist politics in Indonesia, the belief that, among others, the former colonial power, more recent secularists, Western-educated intellectuals, and all those under the power of an American–Christian–Zionist international conspiracy have stood in the way of Indonesians accepting their fundamentally Muslim identity and wish for an Islamic state. ‘A recurrent pattern of Masyumi legatees was thus the exaggerated depiction of their potency and support in society, with the claim that the aspiration of the majority of Muslims was for the state to become active in enforcing shari‘ah’.” (Platzdasch, 2009:116)

Dalam bukunya, Platzdasch mengemukakan bahwa dalam sejarahnya, politik Islamisme di Indonesia cenderung percaya bahwa intelektual lulusan Barat dan konspirasi global tentang Kristen–Zionis–Amerika adalah penyebab gagalnya pembentukan identitas muslim bagi masyarakat Indonesia yang secara langsung berefek negatif pada upaya mereka membentuk negara Islam. Hal ini terejawantahkan dalam pola politik di mana pengikut Masyumi berpendapat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang aktif mendukung berdirinya hukum syariat. Dengan demikian, pergerakan rakyat terpolarisasi melalui berbagai ekspresi sosial politiknya; terbentuknya partai dan mahzab.

Hal ini menunjukkan gelora untuk berserikat dan berdemokrasi sehingga panggung politik tidak dapat dihindari. Polarisasi ini terlihat dalam aspek agama yang dilapisi berbagai isu sosial masyarakat di Indonesia. Seperti di antaranya adalah Aksi 212 dengan agenda 'bersama-sama menghancurkan musuh Islam'. Fenomena ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang ekstremis agama yang akibat meningkatnya radikalisme Islam. Pada titik ini, pasca-Islamisme hadir sebagai representasi suatu kondisi sekaligus suatu proyek (Bayat, 2013:8) yang merujuk pada kondisi sosial dan politik sebagai fase percobaan ketika para penganut Islam mulai menganggap Islamisme tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman dan memobilisasi keinginan mereka untuk lebih maju.