Jelaskan Sejarah dari Gubernur-Jenderal Korea

Setelah aneksasi Korea ke Jepang pada tahun 1910, kantor Residen-Jenderal digantikan oleh kantor Gubernur-Jenderal. Namun, posisi itu unik di antara kepemilikan eksternal Jepang, karena Gubernur-Jenderal telah menyapu kekuatan penuh, dan posisi tersebut juga mensyaratkan pengawasan yudisial dan beberapa kekuasaan legislatif. Ia juga memiliki kekuatan peradilan terbatas; dengan perintahnya, seseorang yang tinggal di wilayah Gubernur-Jenderal dapat dipenjara hingga satu tahun atau dijatuhi hukuman denda tidak lebih dari 200 yen. Namun, tentara Korea tidak tunduk kepada Gubernur-Jenderal.

Pada tahun 1944, Gubernur-Jenderal tidak memerintahkan unit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang ditempatkan di Korea. Mengingat kekuatan dan tingkat tanggung jawab yang dimiliki, hanya jenderal berpangkat teratas di Angkatan Darat Jepang yang dipilih untuk jabatan itu (dengan satu-satunya pengecualian adalah pensiunan laksamana Saitō Makoto).

Sambil menekan kebebasan berbicara dan berserikat serta gerakan kemerdekaan, Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea menyusuri infrastruktur pekerjaan umum dan fasilitas, yang membawa pencegahan penyakit menular serta peningkatan angka kelahiran. Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea memiliki organisasi kepolisian, yang mungkin sebagian terlibat dalam membuat perempuan Korea bekerja sebagai wanita penghibur.

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Semenanjung Korea diatur oleh Republik Rakyat Demokratik Korea dan Republik Korea. Gedung Gubernur-Jenderal benar-benar dihancurkan selama masa pemerintahan presiden Korea Selatan Kim Young-sam pada 15 Agustus 1995.