Jelaskan Masalah yang diangkat dari Debat Presiden Indonesia 2019

Dalam debat pertama ini, pasangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, memastikan bahwa tidak akan ada diskriminasi pada masa pemerintahannya. Ia menegaskan bahwa ia akan menatar seluruh aparat penegak hukum, serta akan memecat segala aparat yang berbuat hal menyimpang. Selain itu, Prabowo juga mengungkapkan poin lain, yaitu diskriminasi dan ketidaksamaan perlakuak terhadap kaum difabel. Petahana Joko Widodo menyampaikan tanggapannya terhadap pernyataan itu dengan berkata bahwa dengan diberlakukannya UU tentang disabiltas tahun 2016, paradigma terhadap kaum disabilitas sudah mulai berubah Ia melanjutkan, bahwa hal tersebut juga telah menjadi nyata dalam Asian Para Games 2018, yang mana pemerintah memberi bonus kepada pemenang medali, sama dengan yang diberikan kepada atlet pemenang medali di Asian Games.

Mengenai politik biaya tinggi, petahana Joko Widodo menyatakan bahwa penerimaan pegawai negeri saat ini dilakukan degan transparan, dan tanpa nepotisme. Ia juga menekankan bahwa rekrutmen para ASN harus berbasis kompetensi, bukan biaya. Di sisi lain, untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi, Capres nomor urut 02 berkata bahwa akar masalahnya adalah gaji ASN. Ia akan meningkatkan gaji Pegawai Negeri Sipil, dengan meningkatkan tax ratio, dari 10% menjadi 16%. Namun pernyataan itu kemudian dibantah oleh petahana Joko Widodo, dengan berkata bahwa gaji ASN kini sudah dianggap cukup.

Mengenai penanganan serangan teror, paslon 01 lebih cenderung melaksanakan program antiteror, membubarkan ormas yang dianggap radikal, serta memberdayakan anak pelaku terror lewat Badan Nasional Penanggulanganan Terorisme. Di sisi lain, paslon 02 lebih memilih untuk memeratakan taraf hidup dan kebutuhan ekonomi masyarakat untuk meredam munculnya terorisme.

Mengenai pemberdayaan perempuan, capres petahana Joko Widodo menyoroti minimnya jabatan strategis Partai Gerindra yang diduduki oleh perempuan. Capres 02, Prabowo Subianto menanggapi dengan membenarkan hal itu, tetapi jumlah perempuan calon anggota legislatif dari partainya sudah mencapai 40%. Ia mengklaim bahwa partainya memiliki calon legislatif perempuan terbanyak. Petahana Joko Widodo menanggapi dengan memberi contoh 9 orang menteri perempuan dalam kabinetnya, serta membentuk tim Panitia Seleksi anggota KPK yang semuanya perempuan. Namun Capres 02 mengecam bahwa menteri perempuan dalam Kabinet Kerja pak Jokowi sering mengeluarkan kebijakan yang merugikan rakyat.

Mengenai penanggulanganan Korupsi, Capres 02, Prabowo Subianto mempermasalahkan penindakan korupsi pada masa pemerintahan Joko Widodo selama 4.5 tahun, serta perbedaan di antara pendapat para menteri. Tetapi petahana Joko Widodo menanggapi dengan santai, apabila terdapat masalah korupsi di kalangan para ASN, dipersilahkan melaporkannya ke pengaduan publik. Selain itu, ia berkata bahwa kondisi perbedaan pendapat di antara para ASN juga merupakan sebuah hal yang wajar.