Jelaskan Pergerakan Restorasi Shōwa dari Statisme Shōwa

Ikki Kita dan Shūmei Ōkawa bergabung pada tahun 1919 untuk mengorganisir Yūzonsha yang berumur pendek, sebuah kelompok studi politik yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi payung bagi berbagai gerakan Statisme sayap-kanan. Meskipun kelompok itu segera runtuh karena perbedaan ideologis yang tidak dapat didamaikan antara Kita dan Ōkawa, kelompok ini memenuhi tujuannya karena berhasil bergabung dengan Gerakan-Gerakan militerisme, Pan-Asianis, anti-sosialis sayap-kanan dengan pendukung basis statis yang kuat dari kaum sentris dan sayap-kiri.

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, para pendukung statisme Jepang ini menggunakan slogan "Restorasi Shōwa" (昭和維新, Shōwa isshin), yang menyiratkan bahwa resolusi baru diperlukan untuk menggantikan tatanan politik yang ada yang didominasi oleh politisi dan industrialis korup, dengan yang (dalam mata mereka), akan memenuhi tujuan awal Restorasi Meiji dari pemerintahan Kekaisaran langsung melalui proksi militer.

Namun, Restorasi Shōwa memiliki arti yang berbeda untuk kelompok yang berbeda. Bagi kaum radikal Sakurakai, itu berarti penggulingan pemerintah dengan kekerasan untuk menciptakan negara sindikalis nasional dengan distribusi kekayaan yang lebih adil dan penghapusan politisi korup dan pemimpin zaibatsu. Bagi para perwira muda, ini berarti kembalinya suatu bentuk "militer-shogun" di mana kaisar akan mengambil alih kembali kekuasaan politik langsung dengan atribut diktator, serta simbolisme divinitas, tanpa campur tangan Diet atau demokrasi liberal, tetapi  yang secara efektif akan menjadi simbol negara dengan keputusan sehari-hari diserahkan kepada kepemimpinan militer.

Sudut pandang lain didukung oleh Pangeran Chichibu, saudara Kaisar Shōwa, yang berulang kali menasihatinya untuk menerapkan aturan kekaisaran langsung, bahkan jika itu berarti menangguhkan konstitusi.

Pada prinsipnya, beberapa ahli teori mengusulkan Restorasi Shōwa, rencana pemberian kekuasaan diktator langsung kepada Kaisar (karena sifat ketuhanannya) untuk memimpin aksi luar negeri di masa depan di daratan Asia. Inilah tujuan di balik Insiden 26 Februari dan pemberontakan serupa lainnya di Jepang. Namun kemudian, para pemikir yang disebutkan sebelumnya ini memutuskan untuk mengorganisir klik politik mereka sendiri berdasarkan gerakan radikal dan gerakan-gerakan militeristik sebelumnya pada tahun 1930-an; ini adalah asal mula faksi Kodoha dan keinginan politik mereka untuk mengambil kendali langsung atas semua kekuatan politik di negara ini dari suara-suara politik yang moderat dan demokratis.

Setelah pembentukan "klik politik" ini, muncul arus pemikiran baru di kalangan militeris, industrialis, dan pemilik tanah yang menekankan keinginan untuk kembali ke sistem shogun kuno, tetapi dalam bentuk kediktatoran militer modern dengan struktur baru. ia diselenggarakan dengan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang dan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang bertindak sebagai klan di bawah komando seorang diktator asli militer tertinggi (shōgun) yang mengendalikan negara. Dalam pemerintahan ini, Kaisar secara diam-diam dikurangi fungsinya dan digunakan sebagai figur untuk kepentingan politik atau agama di bawah kendali kaum militeris.

Kegagalan berbagai percobaan kudeta, termasuk Insiden Liga Darah, Insiden Warna Kekaisaran dan Insiden 26 Februari, mendiskreditkan pendukung gerakan Restorasi Shōwa, tetapi konsep statisme Jepang bermigrasi ke arus utama politik Jepang, di mana ia bergabung dengan beberapa elemen dari fasisme Eropa.