Tolong jelaskan mengenai Syarat Presiden dari Konstitusi Afganistan

Pasal 62 dari undang-undang Afganistan dari tahun 2004 menyatakan bahwa seorang calon untuk jabatan Presiden:

seorang warga Afganistan beragama Islam, yang lahir dari orang tua Afganistan;

tidak menjadi warga negara lain;

setidaknya berumur empat puluh tahun ketika mengajukan diri

tidak pernah dihukum karena kejahatan terhadap kemanusiaan, tindak pidana atau kehilangan hak-hak sipil oleh pengadilan;

tidak pernah menjabat lebih dari dua periode sebagai Presiden.

Majelis Nasional Afganistan terdiri dari dua dewan perwakilan: Wolesi Jirga (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Meshrano Jirga (Majelis Tinggi).

Wolesi Jirga, adalah dewan perwakilan yang lebih kuat, terdiri dari maksimal 250 delegasi yang dipilih secara langsung melalui sistem single non transferable vote (SNTV). Anggotanya dipilih secara provinsi dan melayani selama lima tahun. Setidaknya 64 delegasi harus perempuan; dan sepuluh perantau Kuchi yang juga terpilih di antara rekan-rekan mereka. Wolesi Jirga memiliki tanggung jawab utama untuk membuat dan mengesahkan undang-undang dan menyetujui tindakan-tindakan presiden dan memiliki hak veto yang cukup kekuatan atas janji dan kebijakan Senior

Meshrano Jirga akan terdiri dari sejumlah pejabat lokal dan para ahli yang tidak ditunjuk oleh dewan provinsi, dewan kabupaten, dan presiden. Presiden juga menunjuk dua perwakilan dari penyandang disabilitas. Majelis rendah melewati undang-undang, menyetujui anggaran dan meratifikasi perjanjian yang semuanya akan memerlukan persetujuan berikutnya oleh Meshrano Jirga.

Lembaga Yudisial dan sistem pengadilan

Pengadilan Tertinggi Negara adalah Stera Mahkama (Mahkamah Agung). Anggota-anggotanya diangkat oleh presiden selama 10 tahun. Ada juga Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, dan lokal dan Pengadilan Negeri. Syarat hakim dapat memiliki pelatihan dalam hukum Islam atau hukum sekuler.

Pengadilan diperbolehkan untuk menggunakan Mazhab Hanafi dalam situasi di mana Konstitusi tidak memiliki peraturan perundang-udangan.