Jelaskan Perjanjian Keuangan dari Hubungan Takhta Suci dengan Uni Eropa

Tahta Suci terikat perjanjian dengan Italia pada tahun 1930 terkait aturan bea cukai dan pajak dimana arus ekspor Vatikan ke negara tersebut tidak dikenai tarif. Pada tahun 2000, Dewan Menteri Uni Eropa di Italia (EU Council of Ministers) merundingkan perjanjian keuangan baru terkait Euro dengan Tahta Suci dan telah disepakati pada waktu yang sama. Perjanjian tersebut terkait pembatasan pencetakan mata uang Euro oleh Tahta Suci dari €670.000 menjadi €1 juta pada tahun 2004 dengan kelonggaran tambahan sebesar €300.000 setiap tahun pada acara-acara khusus seperti hari kemerdekaan, hari kepausan dan lain-lain.

Dialog keagamaan dan isu politik internasional

Hubungan Tahta Suci dan Uni Eropa lebih fokus pada dialog antar agama serta isu politik internasional termasuk di dalamnya masalah pengungsi, konflik Palestina-Israel, ketegangan di Republik Afrika Tengah dan Sudan Selatan, isu lingkungan, kemiskinan dan kelaparan. Terkait konflik Palestina-Israel, Tahta Suci secara resmi mengakui Palestina sebagai negara secara de facto sejak tahun 2012 yang merupakan tahun dimana Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara non anggota sebagai pengamat. Selain Tahta Suci dan Swedia yang menjadi negara pertama yang mengakui Negara Palestina, secara keseluruhan Uni Eropa tidak mengakui adanya negara Palestina melainkan hanya dukungan negosiasi Palestina-Israel bukan melalui proses unilateral. Namun kedua entitas sepakat untuk meredakan konflik berkepanjangan melalui jalan damai dan solusi dua negara (two-state solution). Imigrasi dan Kebijakan Suaka

Tahta Suci sebagai pusat persatuan gereja Katholik Uni Eropa memiliki sebuah lembaga The Catholic Church in The European Union atau dikenal dengan nama COMECE. Sekretaris COMECE ini juga menjadi salah satu penggerak hak-hak para migran, pengungsi, dan masyarakat transnasional lain untuk dapat berbaur dengan nilai-nilai Uni Eropa dan ajaran Kristen dimana misi ini disokong oleh Working Group on Migration and Asylum. Nilai-nilai politik yang mulai didasarkan pada pluralisme dan sekulerisme telah mendorong Tahta Suci untuk turut bertindak dalam menangani krisis Eropa terkait masalah pengungsi atas dasar HAM di tengah sentimen anti-migran yang bermunculan di negara-negara anggota Uni Eropa seiring dengan merebaknya aksi teror di Eropa oleh sebagian besar pengungsi yang berasal dari Timur Tengah.Yardley, J. (2016, April 16). Retrieved June 15, 2018, from New York Times: https://www.nytimes.com/2016/04/17/world/europe/pope-francis-visits-lesbos-heart-of-europes-refugee-crisis.html

Terlepas dari banyaknya sentimen anti-migran, Tahta Suci melalui Paus Francis menuturkan bahwasanya ‘menjadi seorang migran bukanlah tindakan kriminal’ yang disampaikan dihadapan Kanselir Jerman, Angela Markel selaku tokoh sentral Uni Eropa yang menangani krisis pengungsi terbesar sejak tahun 1945 termasuk pesannya untuk Dewan, Parlemen, Komisi dan Bank Sentral Eropa dengan menyinggung masalah kemanusiaan, demokrasi dan kebebasan.

Prospek Kerja Sama Saat ini

Pada tahun 2016, Duta Besar Polandia, Jan Tombinski ditunjuk sebagai delegasi Uni Eropa untuk Tahta Suci setelah memperoleh Letters of Credence dimana kerangka dialog pada tahun itu akan difokuskan mengenai keterkaitan antara institusi politik dan agama seperti moratorium hukuman mati, resolusi konflik bersenjata, imigrasi, pembangunan di negara-negara Afrika dan lain-lain sebagaimana pernyataan Tombinski bahwasannya Uni Eropa yang merupakan entitas dengan multi agama dan eklesi ingin mengambil bagian dalam dialog antar agama.

Terkait dialog mengenai hukuman mati baik Tahta Suci maupun Uni Eropa menjunjung tinggi hak hidup sebagai hak fundamental setiap manusia. Mengenai resolusi konflik bersenjata, kedua entitas menegaskan perlunya pencegahan konflik untuk mewujudkan perdamaian yang diatur dalam undang-undang internasional. Sementara dialog antara delegasi Uni Eropa, Presiden Komisi Keadilan dan Perdamaian serta Sekretaris Negara Tahta Suci juga menyinggung konflik berkelanjutan di Venezuela, Republik Afrika Tengah serta Sudan dan Sudan Selatan.

Masalah imigrasi juga masih menjadi pembicaraan hangat terkait konflik di negara-negara Afrika dan Asia yang mendorong perpindahan manusia terbesar sejak Perang Dunia II ke Eropa serta adanya isu perubahan iklim yang memunculkan pengungsi akibat pemanasan global (global warming refugee)'' yang mengkaitkan kerusakan lingkungan dan sumber daya alam dengan perilaku seluruh umat manusia.