Jelaskan Membenarkan marginalisasi perempuan dari Hak perempuan

Premis Positivisme Hukum bahwa hukum bersifat netral dan objektif telah terbukti secara nyata menjadi pembenaran bagi marginalisasi perempuan dan kelompok minoritas lainnya. Sebab, hukum sebenarnya hanya melegitimasi “kebenaran” patriarkis tentang norma sosial relasi laki-laki dan perempuan, serta “kebenaran” rasial, “kebenaran” ideologis tentang orientasi seksual, dan lain sebagainya, karena adanya keyakinan bahwa hukum memiliki logika internal dan tertutup.

Meskipun argumen feminisme melawan ketidaknetralan hukum pada tahun 1970-an sangat persuasif, solusi yang mereka usulkan, seperti "perlakuan setara" dan "tindakan afirmatif", secara tidak kritis menjunjung praduga fundamental patriarki mengenai sifat biner dan hierarkis dari hubungan antara ruang dan masyarakat. Tempat kerja pria serta ruang pribadi (rumah tangga, wanita). Oleh karena itu, perempuan harus beradaptasi melalui “perlakuan yang sama” atau “perlakuan istimewa” ketika ingin memasuki ruang publik untuk bekerja. kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Perempuan seharusnya menjadi setara dengan laki-laki melalui proses asimilasi atau penyetaraan ini, namun kenyataannya, mereka dipaksa untuk menyesuaikan diri dan tunduk pada dunia laki-laki.

Sudut pandang yang lebih kritis mulai terbentuk, yang menganggap perempuan sebagai “yang lain” (the other, the difference) dalam masyarakat patriarki. Menurut sudut pandang ini, manusia secara alami menciptakan "dunia lain" untuk memisahkan diri dari dunia yang telah mereka ciptakan sendiri. Dengan kata lain, perempuan sebagai “yang lain” harus dianggap sebagai fakta, bukan sebagai keanehan, bahaya, atau sesuatu yang merendahkan. Ketika "yang lain" dilihat dari luar strategi asimilasi atau pemerataan ini, mereka segera ditempatkan pada pijakan yang setara. Konsekuensinya, hubungan antara ruang publik dan ruang privat tidak benar-benar bersifat biner dan hirarkis (oposisi biner). Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang. sehingga keduanya dapat menjadi ruang yang nyaman bagi laki-laki dan perempuan untuk menciptakan identitas dan karya masing-masing. ruang publik dan ruang privat.

Gagasan bahwa identitas perempuan, baik secara pribadi maupun sosial, tidak homogen kemudian lahir dari konsepsi perempuan sebagai “yang lain” ini. Bukan hanya seksisme yang menjadi "musuh" perempuan, tetapi juga anggapan bahwa setiap perempuan memiliki pengalaman yang sama. Kecenderungan untuk menyeragamkan pengalaman dan kepribadian unik perempuan menjadi "musuh" baru perempuan. Pada titik inilah teori hukum feminis bergerak dari pengertian hukum sebagai sistem aturan, menuju hukum sebagai sistem pengetahuan. Hanya dengan cara inilah hukum dapat menampung berbagai kebenaran pengetahuan tentang pengalaman dan identitas diri. Dengan demikian, teori hukum berperspektif feminis adalah teori hukum yang memungkinkan setiap perempuan dan setiap orang yang berpotensi menjadi korban membentuk identitasnya sendiri, bahkan melakukan perlawanan terhadap berbagai upaya yang menindasnya. Dan hanya teori hukum seperti ini yang cocok dengan metode “peningkatan kesadaran” yang selama ini menjadi metode feminis.