Coba jelasin Agensi Penegak Hukum dari Siklus Kebijakan Multi-Tahunan Uni Eropa 2018-2021 dong

Lembaga dan Instansi Uni Eropa

Negara non-Uni Eropa yang relevan

Siklus Kebijakan Uni Eropa ( EU Cycle Policy ) dalam melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius adalah metodologi yang di adopsi oleh Uni Eropa pada tahun 2010, untuk mengatasi sebagian besar ancaman kriminal yang dihadapi Uni Eropa. Siklus Kebijakan ini menerjemahkan tujuan strategis di Tingkat Eropa ke dalam tindakan operasional konkret terhadap kejahatan internasional yang serius dan terorganisir. Setiap siklus berlangsung selama 4 tahun dan mengoptimalkan koordinasi serta kerjasama dalam prioritas penanganan kejahatan yang disepakati oleh semua negara anggota. Selama siklus, semua layanan dan pemangku kepentingan yang peduli baik di tingkat nasional dan Uni Eropa, diundang untuk mengalokasikan sumber daya dan saling memperkuat upaya pencegahan. Dengan harapan, ancaman yang muncul segera di monitor sehingga dapat ditangani secara efektif. Pada 27 Maret 2017, Dewan memutuskan untuk melanjutkan Siklus Kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional yang terorganisir dan serius untuk periode 2018 - 2021. Siklus Kebijakan multi-tahunan ini bertujuan untuk mengatasi ancaman paling penting yang ditimbulkan oleh kejahatan internasional yang terorganisir dan serius ke UE. dengan cara yang koheren dan metodologis melalui peningkatan dan penguatan kerjasama antara layanan yang relevan dari Negara-negara Anggota, lembaga-lembaga Uni Eropa dan instansi-instansi UE, serta negara-negara dan organisasi-organisasi ketiga, termasuk sektor swasta jika memungkinkan.

Siklus Kebijakan memiliki 2 tujuan utama, yaitu:

Untuk memastikan kerjasama yang efektif antara negara anggota, lembaga penegak hukum, Lembaga Uni Eropa, Instansi Uni Eropa dan pihak ketiga yang relevan

Untuk memberikan tindakan operasional yang koheren dan kuat dalam menargetkan ancaman kejahatan paling mendesak yang dihadapi Uni Eropa.

Siklus Kebijakan Uni Eropa awalnya dilaksanakan antara Tahun 2012 dan Tahun 2013, berdasarkan prioritas kejahatan yang direkomendasikan oleh lembaga penegak hukum UE dan mendapat kesepakatan dari Dewan, yang berlangsung pada Tanggal 9 sampai dengan 10 Juni 2011. Siklus pertama ini diikuti atau diadopsi dari Siklus Kebijakan Uni Eropa empat tahun penuh pada Tahun 2014 sampai Tahun 2017. Sedangakan Siklus Kebijakan baru Uni Eropa untuk periode 2018-2021 dibahas selama tahun 2017.

10 Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021

10 (sepuluh) Prioritas Kebijakan Uni Eropa 2018-2021 adalah siklus kebijakan Uni Eropa melawan kejahatan internasional terorganisir dan serius. Didalamnya terdapat 10 kejahatan yang menjadi prioritas UE untuk di perangi. Kebijakan ini merupakan tindakan lanjutan dari siklus kebijakan UE pada tahun sebelumnya, yaitu pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017, yang setelah dilakukan evaluasi akhir dan diserahkan kepada COSI (Komite tetap kerja sama operasional internal keamanan) pada bulan Februari 2017, diputuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, oleh karena itu UE akan melanjutkan metodologi ini untuk siklus periode berikutnya yaitu pada siklus kebijakan Uni Eropa periode Tahun 2018 - 2021. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan yang serius dan terorganisir merupakan fenomena yang semakin dinamis dan kompleks yang membutuhkan tanggapan yang kuat dan perhatian yang serius serta dipimpin oleh intelijen dari penegak hukum UE.

Siklus kebijakan UE periode 2018-2021 adalah tindak lanjut dari upaya UE dalam memerangi kejahatan serius dan terorganisir yang terus meluas, seperti perdagangan narkoba internasional, perdagangan manusia, penggelapan pajak, penipuan dokumen dan lain-lain, yang menjadi penyebab utama kekhawatiran UE. Disisi lain, dampak globalisasi dalam masyarakat dan bisnis juga memfasilitasi munculnya kejahatan atau kegiatan kriminal dengan variasi baru yang signifikan. Jaringan kriminal ini mengeksploitasi celah legislatif, internet, dan kondisi yang terkait dengan krisis ekonomi untuk menghasilkan laba gelap dengan risiko rendah, sebagaimana, dalam laporan utama Europol tentang Penilaian Pelanggaran Kejahatan Berat dan Terorganisir (Serious and Organised Crime Threat Assessment) yang disebut SOCTA, telah mengidentifikasi sejumlah area kejahatan prioritas tinggi yang menjadi fokus operasional penanganan UE.

Berdasarkan keputusan COSI Tahun 2017 yang memutuskan bahwa Siklus Kebijakan telah membuktikan manfaatnya, maka kebijakan muti-tahunan Uni Eropa tersebut dirasakan perlu untuk dilanjutkan oleh Dewan dengan membuat siklus kebijakan UE 2018-2021 yang didasarkan pada rekomendasi, dan telah diidentifikasi berdasarkan penilaian ancaman kejahatan yang serius dan terorganisasi Uni Eropa (SOCTA) oleh Europol serta penilaian dan kebijakan lainnya telah mengidentifikasikan 10 ancaman kejahatan yang menjadi prioritas UE dalam melawan kejahatan serius dan terorganisir, yaitu: