Jelaskan Perubahan pemerintahan dari Insiden 26 Februari

Meskipun kudeta gagal, Insiden 26 Februari berdampak pada peningkatan pengaruh militer secara signifikan terhadap pemerintahan sipil. Kabinet Okada mengundurkan diri pada tanggal 9 Maret dan kabinet baru dibentuk oleh Kōki Hirota, sebagai menteri luar negeri. Transisi ini bukannya tanpa masalah. Ketika pemilihan Hirota dibuat jelas dan upaya mulai menyusun kabinet, Jenderal Hisaichi Terauchi, Menteri Perang di kabinet yang baru, menyatakan ketidaksenangannya dengan beberapa pilihan yang jelas. Hirota menyerah pada tuntutan Terauchi dan mengubah pilihannya, memilih Hachirō Arita daripada Shigeru Yoshida sebagai Menteri Luar Negeri.

Campur tangan dalam pemilihan kabinet ini diikuti dengan tuntutan bahwa hanya perwira aktif yang boleh menjabat sebagai Menteri Perang dan Menteri Angkatan Laut. Hingga saat ini, petugas cadangan dan pensiunan diizinkan untuk bertugas di posisi ini. Tuntutan diterima dan disahkan oleh perintah kekaisaran pada tanggal 18 Mei. Perubahan akan berdampak luas bagi pemerintah Jepang, karena secara efektif memberikan hak veto atas kebijakan pemerintah kepada dinas militer. Dengan meminta seorang menteri untuk mengundurkan diri dan menolak mengangkat pejabat baru untuk menggantikannya, jabatan dapat menyebabkan pemerintah jatuh sesuka hati. Nasib ini, pada kenyataannya, akan bertemu Hirota kurang dari setahun kemudian ketika Terauchi mengundurkan diri karena penolakan Hirota untuk membubarkan parlemen.

Perubahan personel dalam Angkatan Darat

Meskipun hanya Mazaki yang menghadapi tuntutan pidana, ini tidak berarti bahwa Kōdō-ha tidak menderita akibat apa pun dari insiden tersebut. Di bawah naungan Terauchi, , terutama Ishiwara dan Akira Mutō, memulai pembersihan militer. Dari dua belas jenderal penuh di ketentaraan, sembilan diberhentikan dari dinas aktif pada akhir April, termasuk anggota Kōdō-ha Araki, Mazaki, Kawashima dan Honjō. Pada saat yang sama, perwira Kōdō-ha lainnya dan pendukung mereka disingkirkan dari dinas aktif atau dikirim ke posisi yang jauh dari ibu kota, di mana mereka tidak dapat mempengaruhi kebijakan. Di antaranya adalah Yamashita, Kashii, Kofuji, Hori, Hashimoto dan Yanagawa. Meskipun lainnya, petugas non-Kōdō-ha juga menjadi sasaran sampai batas tertentu, fokus tindakan jelas pada menghilangkan pengaruh Kōdō-ha. Oleh karena itu, hampir setiap perwira tinggi yang telah membantu mendukung Tentara Budiman selama pemberontakan terpengaruh.