Jelasin soal Kartu Identitas Nasional di Kawasan Ekonomi Eropa dong

Kartu Identitas Nasional di Kawasan Ekonomi Eropa diterbitkan oleh masing-masing negara yang tergabung dalam Uni Eropa terkecuali Denmark, Irlandia, Inggris, Liechtenstein, dan Swiss. Swiss bukan anggota UE, tetapi memiliki perjanjian khusus dengan UE untuk masuk pasar tunggal Eropa. Kartu identitas nasional ini berlaku bagi penduduk negara-negara dalam wilayah Uni Eropa untuk digunakan sebagai identitas dan juga dokumen yang dapat digunakan untuk melakukan perjalanan antar-negara dalam Kawasan Schengen. Kartu ini diterbitkan untuk memenuhi hak penduduk untuk melakukan pergerakan (perjalanan) bebas (free movement) di wilayah Uni Eropa.

Kartu ini diterbitkan oleh sebagian besar negara-negara di wilayah Uni Eropa terkecuali beberapa negara seperti Bulgaria, Kroasia, Cyprus, Irlandia, Romania, dan Inggris. Negara-negara tersebut tidak atau sebagian belum termasuk dalam kawasan Schengen

Kartu Identitas Nasional ini sering digunakan di-bagian lain dari Kawasan Eropa sebagai bukti identitas, misal untuk verifikasi umur, untuk check-in di hotel, dan sebagai bukti identitas nasional dalam hal yang berkaitan transaksi mesin elektronik. Kartu ini tidak diperlakukan sebagai pengganti paspor.

Kartu Identitas Nasional sebagai Dokumen Perjalanan

Kartu Identitas Nasional (secara teoritis - sebelum amendemen) tidak perlu ditunjukkan apabila seorang penduduk dari kawasan Uni Eropa hendak bepergian dari satu negara ke negara yang lainnya dalam kawasan yang sama dan bebas kontrol perbatasan. Namun akibat perkembangan keamananan di kawasan UE, maka paspor dianjurkan agar tetap harus dibawa karena masing-masing negara dalam kawasan Schengen memiliki aturan nasional sendiri ketika berada dalam teritori negara tersebut.

Kartu Identitas Nasional ini diterbitkan oleh masing-masing anggota negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk penduduk dari negara yang bersangkutan. Kartu ini tidak diterbitkan oleh Uni Eropa dan berlaku sebagai identitas pengganti paspor untuk melakukan perjalanan tanpa cek perbatasan negara-negara di wilayah UE. Penduduk satu negara yang tidak mempunyai paspor dapat menggunakan kartu ini untuk melakukan perjalanan antar-negara dalam wilayah UE sepanjang tidak ada pembatasan-pembatasan yang dilkeluarkan oleh negara yang dituju atau kontrol perbatasan yang dikenakan. Dengan kartu ini. maka tidak diperlukan lagi visa untuk melakukan kunjungan ke negara-negara anggota UE.

Kartu ijin mengemudi, kartu bank, kartu lainnya tidak bisa dipakai sebagai dokumen perjalanan maupun sebagai kartu identitas.

Negara-negara yang termasuk dalam European Economic Area (EEA) dapat melakukan perjalanan dengan syarat-syarat tertentu. Negara-negara tersebut belum tentu termasuk dalam Uni Eropa. Negara-negara yang termasuk dalam EEA tetapi bukan anggota UE adalah: Norwegia, Eslandia, dan Liechtenstein. Untuk masuk ke kawasan Schengen, negara-negara tersebut memerlukan identitas seperti paspor dan identitas nasional lainnya.

Negara Swiss tidak termasuk negara EEA ataupun anggota UE, tetapi penduduk negara tersebut dapat melakukan perjalanan dalam wilayah UE tanpa memerlukan visa. Untuk melakukan perjalanan, penduduk Swiss cukup menunjukkan kartu identitas nasional.

Terdapat beberapa negara yang menerapkan kontrol perbatasan secara temporer. Untuk melakukan perjalanan ke negara-negara tersebut, diperlukan paspor maupun kartu identitas nasional.

Bila penduduk Non-Schengen ingin melakukan perjalanan ke negara Kawasan Schengen atau sebaliknya penduduk dari negara Kawasan Schengen ingin melakukan perjalanan keluar wilayah Schengen namun tetap dalam wilayah Uni Eropa, maka penduduk tersebut wajib menunjukkan ID yang sah atau paspor.

Berdasarkan aturan yang baru, maka semua penduduk Kawasan Uni Eropa termasuk bayi dan anak-anak, yang melakukan perjalanan antar negara dalam kawasan Schengen diwajibkan untuk selalu membawa paspor dan Kartu identitas nasional.

Dalam kasus-kasus tertentu, negara Kawasan Uni Eropa dapat menolak masuk seorang pemintas perbatasan dengan alasan "kepentingan publik, keamanan. atau masalah kesehatan". Pada kejadian penolakan Otoritas harus membuktikan bahwa seseorang atau sekelompok memberikan ancaman yang nyata, saat itu juga, dan serius. Otoritas akan menolak secara tertulis, menyebutkan semua dasar, dan memberikan spesifikasi untuk mengajukan banding dan kapan.