Jabarkan Dampak pada masyarakat dari Sekularisme di Turki

Isu-isu yang berkaitan dengan sekularisme Turki dibahas menjelang pemilihan presiden tahun 2007, di mana partai yang berkuasa memilih seorang kandidat dengan koneksi Islam, Abdullah Gül, untuk pertama kalinya di republik yang berbasis sekuler. Sementara beberapa wilayah di Turki telah menyatakan keprihatinan bahwa pencalonan dapat mewakili langkah menjauh dari tradisi sekuler Turki, termasuk prioritas Turki pada kesetaraan antara jenis kelamin, yang lain telah menyarankan bahwa partai konservatif telah secara efektif mempromosikan modernisasi sambil menjangkau lebih banyak unsur tradisional dan agama dalam masyarakat Turki. Pada 22 Juli 2007 dilaporkan bahwa partai yang lebih konservatif memenangkan pemilu yang lebih besar dari yang diharapkan dalam pemilihan parlemen.

Penjagaan dan Pemeliharan Turki atas identitas sekuler telah menjadi masalah yang mendalam dan sumber ketegangan. Pada musim semi 2007 Protes Republik () adalah serangkaian damai massa aksi unjuk rasa yang berlangsung di Turki dalam mendukung Kemalis cita-cita negara sekularisme.

Aturan konstitusional yang melarang diskriminasi atas dasar agama diambil dengan sangat serius. Turki, sebagai negara sekuler, secara hukum melarang pemakaian penutup kepala (hijab atau sejenisnya) dan pakaian simbolik politik untuk kedua jenis kelamin di gedung-gedung dan sekolah-sekolah pemerintah. Pada tahun 2004, terdapat kasus yang diajukan oleh Turki ke Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia terhadap mahasiswa kedokteran yang menentang hukum Turki tentang pelarangan menggunakan hijab namun pada 10 November 2005 hukum tersebut dinyatakan sah.

Penerapan ketat sekularisme di Turki telah dikreditkan karena memungkinkan perempuan untuk memiliki akses ke peluang yang lebih besar, dibandingkan dengan negara-negara dengan pengaruh agama yang lebih besar dalam urusan publik, dalam hal pendidikan, pekerjaan, kekayaan serta kebebasan politik, sosial dan budaya.

Juga paradoksal dengan sekularisme Turki adalah kenyataan bahwa kartu dokumen identitas warga Turki termasuk spesifikasi agama pemegang kartu. Sekolah Hanafi utama Islam sepenuhnya diatur oleh negara, melalui Diyanet İşleri Başkanlığı (Direktorat Urusan Agama), yang mengawasi semua masjid, mendidik para imam yang bekerja di dalamnya, dan menyetujui semua konten untuk layanan keagamaan dan doa. Yang juga menunjuk imam, yang diklasifikasikan sebagai pegawai negeri.