Jelaskan Dasar hukum dari Warisan Budaya Takbenda Indonesia

Dasar hukum dari kegiatan pencatatan, penetapan, dan penominasian Warisan Budaya Takbenda adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tetang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO Tahun 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Pendidikan dan Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2002  Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 459);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia.