Saya mau tau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dari Dony Ahmad Munir

Anggota Komisi X DPR RI, Dony Ahmad Munir, menegaskan perlunya perubahan revolusioner pada Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) agar minat baca meningkat dan semakin digemari masyarakat. Dibandingkan dengan negara lain, minat baca masyarakat di Indonesia masih rendah. “Ini menjadi salah satu tugas besar PNRI. Pemerintah dan DPR harus peduli untuk memberikan perhatian kepada PNRI, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran RPJMN 2014–2019. Yakni meningkatkan budaya membaca dan minat membaca masyarakat, serta literasi membaca,” ujar Dony, Rabu (20/07/2016) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Menurutnya, pelayanan perpustakaan di daerah masih sangat minim. Ironisnya, kepala perpustakaan di daerah ditempati oleh 'orang buangan', yang dikhawatirkan berdampak pada pelayanan perpustakaan. “Layanan perpustakaan harus lebih baik lagi dari sisi fasilitasnya, koleksi bukunya bisa bertambah dan variatif, termasuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang belum terkoneksi internet. Perpustakaan harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Untuk itulah dibutuhkan program yang bagus dan anggaran yang memadai. Dengan anggaran yang memadai, sehingga target dapat tercapai,” jelas politisi PPP ini.

Doni menyarankan, perlu dilakukan penambahan pustakawan dan pengelola pustaka. Mengingat jumlah pustakawan yang semakin berkurang, termasuk minat masyarakat untuk studi jurusan pustaka juga rendah. “Ini harus ada upaya yang lebih optimal dari Pemerintah khusus dari PNRI, bagaimana mengatasi minat baca, budaya membaca, sarana, pelayanan, koleksinya, hingga pengelolanya,” kata anggota DPR dapil Jawa Barat ini.

Terkait pagu anggaran PNRI pada RAPBN 2017 yang menurun, Dony berkomitmen untuk menjadi perhatian DPR agar anggaran dapat ditingkatkan. “Tapi, ketika kita ingin meningkatkan anggaran PNRI prestasi kerja yang dicapai akan seperti apa? Target capaiannya harus jelas. Sehingga masyarakat mendapat dampak positif dari RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga –red) PNRI pada tahun mendatang,” tandasnya. Pada RAPBN 2017, PNRI mendapat anggaran sebesar Rp 563 miliar, dari total kebutuhan anggaran sebesar Rp 1,874 triliun.

Memantau Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016

Bersama Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan lainnya, Dony Ahmad Munir terbang ke Amerika Serikat untuk memantau perkembangan pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Delegasi F-PPP yang terbang ke negeri Paman Sam adalah anggota Komisi III DPR yang juga Ketum PPP sekaligus ketua delegasi Muchammad Romahurmuziy, anggota Komisi XI DPR yang juga Waketum PPP Amir Uskara, anggota Komisi X DPR yang juga Wasekjen PPP Dony Ahmad Munir, anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR yang juga Wasekjen PPP Syaifullah Tamliha, Ketua Komisi X DPR yang juga Waketum PPP Reni Marlinawati, serta Anggota Komisi VIII yang juga Ketua DPP PPP Achmad Farial.

Perjalanan delegasi dimulai dari penerbangan selama sekitar 2 jam dari Jakarta pukul 19.00 WIB menuju Singapura untuk transit. Dari Singapura, lalu terbang selama sekitar 13 jam menuju Frankfurt, Jerman, untuk transit kedua lalu dilanjutkan penerbangan selama 8 jam menuju Bandara JFK, New York. Dari JFK, perjalanan menuju Washington DC ditempuh selama 5 jam menggunakan bus, dengan rute: New York – New Jersey – Delaware – Maryland – Washington DC.

Perjalanan ini dilakukan, menurut Romahurmuziy, karena "Kita di sini mau melihat Pilpres AS. Karena hubungan pasang surut AS-Indonesia tak terlepas dari proses politik yang terjadi. Amerika sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia, mitra dagang penting setelah China, apapun dinamika politik AS akan sangat berpengaruh dengan dinamika politik di Indonesia".

Mendengarkan Aspirasi Petani di Subang

Ketika melakukan kunjungan kerja legislatif ke Subang, Jawa Barat pada Juli 2017, ia menemukan bahwa apa yang diharapkan petani terutama kepada pemerintah (dalam hal ini Kementerian Pertanian) adalah subsidi pupuk yang merata, bantuan benih, irigasi, penanganan hama pengganggu tanaman, dan asuransi pertanian yang lebih berpihak kepada petani. Ia juga menemukan fakta bahwa usulan irigasi yang diajukan petani kepada pemerintah sampai saat itu (Juli 2017) belum terealisasi dengan baik terutama yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten Subang. Mengenai asuransi pertanian, mereka meminta supaya asuransi tersebut tidak dihitung dengan jumlah area sawah yang mereka miliki.