Jelaskan Legalitas dari Mata uang kripto

Status hukum mata uang kripto bervariasi secara substansial dari satu negara ke negara dan masih belum terdefinisi atau berubah di banyak dari mereka. Sementara beberapa negara secara eksplisit mengizinkan penggunaan dan perdagangan mereka,, yang lain telah melarang atau membatasi itu. Menurut Library of Congress,"larangan absolut" pada perdagangan atau penggunaan mata uang kripto berlaku di delapan negara: Aljazair, Bolivia, Mesir, Irak, Maroko, Nepal, Pakistan, dan Uni Emirat Arab. "Larangan implisit" berlaku di 15 negara lain, yang meliputi Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Republik Dominika, Indonesia, Iran, Kuwait, Lesotho, Lithuania, Makau, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Taiwan. Di Amerika Serikat dan Kanada, regulator sekuritas negara bagian dan provinsi, yang dikoordinasikan melalui Asosiasi Administrator Sekuritas Amerika Utara, sedang menyelidiki "penipuan bitcoin" dan ICO di 40 yurisdiksi.

Berbagai lembaga pemerintah, departemen, dan pengadilan mengklasifikasikan bitcoin secara berbeda. Bank Sentral Tiongkok melarang penanganan bitcoin oleh lembaga keuangan di China pada awal 2014.

Di Rusia, meskipun mata uang kripto adalah legal, ilegal untuk benar-benar membeli barang dengan mata uang apa pun selain rubel Rusia. Regulasi dan larangan yang berlaku untuk bitcoin mungkin meluas ke sistem mata uang kripto serupa.

Mata uang kripto adalah alat potensial untuk menghindari sanksi ekonomi misalnya terhadap Russia, Iran, atau Venezuela. Pada bulan April 2018, perwakilan ekonomi Rusia dan Iran bertemu untuk membahas cara memintas sistem SWIFT global melalui teknologi rantai blok yang didesentralisasi. Rusia juga diam-diam mendukung Venezuela dengan pembuatannya petro (El Petro), mata uang digital nasional yang diprakarsai oleh pemerintah Maduro untuk memperoleh pendapatan minyak yang berharga dengan menghindari sanksi AS

Pada bulan Agustus 2018, Bank of Thailand mengumumkan rencananya untuk membuat mata uang kripto sendiri, Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC)

Sementara itu, legalitas Bitcoin sebagai mata uang kripto di Indonesia telah diatur dalam Pasal 1 F Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas Yang Dapat Menjadi Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang diperdagangkan di pasar berjangka. Meski telah ada dasar hukumnya, Indonesia tidak mengizinkan kripto sebagai mata uang yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2011. Saat ini, mata uang kripto hanya berlaku sebagai aset investasi.