Jelaskan Gubernur dari Asnawi Mangku Alam

Nama Asnawi dicalonkan ke DPRD Provinsi Sumsel bersama dengan AKBP Abdullah Kadir (Wali Kota Palembang), Mayor (Purn.) Nurdin Pandji dan Mr. Makmun Sulaiman. Dalam pemilihan yang berlangsung di Gedung DPRD Tk. 1 pada bulan April 1967, Asnawi berada di posisi kedua di belakang Abdullah Kadir. Namun oleh Pemerintah Pusat, Asnawi tetap dipilih sebagai Gubernur Sumsel dikarenakan berbagai pertimbangan. Salah satunya karena figur militer sangat dibutuhkan dalam memulihkan keadaan dan ketertiban akibat peristiwa Gerakan 30 September dua tahun sebelumnya serta peralihan kekuasaan dari orde lama menuju orde baru. Pada tanggal 10 Januari 1968, Asnawi akhirnya diresmikan menjadi Gubernur Sumatera Selatan oleh Mendagri Basuki Rachmat.

Periode awal kepemimpinan Asnawi ditandai dengan rusaknya infrastruktur jalan, bencana kelaparan di beberapa kabupaten serta ketimpangan harga antara kota dan daerah. Asnawi lantas mengeluarkan kebijakan Operasi Stabil, suatu operasi untuk menanggulangi masalah kekurangan beras dan busung lapar di Sumsel. Pembelian beras dari luar negeri melalui ADO (Alokasi Devisa Otomatis) kemudian disalurkan lewat Tim Operasi Stabil yang bekerjasama dengan para bupati dan camat. Hasilnya harga beras yang semula Rp. 120,- per kg turun menjadi Rp. 40,- per kg sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.  Pada bidang infrastruktur, jaringan jalan yang awalnya rusak berat sebesar 80 % berkurang menjadi 25 % saja di tahun 1974.

Dalam bidang politik, Asnawi melakukan konsolidasi antar jajaran demi menciptakan stabilitas di Sumatera Selatan. Namun demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa masih tetap terjadi. Saat itu, Gubernur bekerja sama dengan Pangdam Sriwijaya, Brigjen Ishak Djuarsa, Kapolda Sumsel Brigjen Sukarmin dan Jaksa Tinggi Harahap. Pemekaran wilayah juga disahkan di periode kepemimpinan Asnawi. Provinsi Bengkulu diresmikan pada tanggal 18 November 1968 lewat Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1968.