Jabarkan Konflik dari Hukum penistaan agama di Indonesia

Hukum dan kebijakan Indonesia memicu sejumlah kasus persekusi oleh umat agama tertentu terhadap umat agama atau sekte lain. Pihak berwenang biasanya gagal mengadili pelaku kejahatan. Pelaku umumnya membenarkan tindakan mereka sebagai perlawanan terhadap kebencian, kesesatan, penistaan, atau penyimpangan.

Pada Oktober 2009, sekelompok masyarakat, termasuk beberapa kelompok HAM, meminta Mahkamah Konstitusi meninjau hukum penistaan agama tahun 1965. Pada tanggal 19 April 2010, MK menolak permohonan peninjauan tersebut. Hakim Akil Mochtar mengatakan, “Jika hukum penistaan agama dihapus sebelum hukum baru disahkan . . . dikhawatirkan akan timbul benturan serta konflik horizontal.” MK memberikan interpretasi hukum bahwa negara mengakui enam agama dan "membiarkan" penganut agama yang lain.