Jelaskan Penyaluran dari Dana darurat

Penyaluran Dana Darurat dilaksanakan dengan mekanisme transfer ke daerah melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.

Penyaluran Dana Darurat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu:

tahap I setelah Dirjen Perimbangan Keuangan menerima Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah;

tahap II paling lambat 15 hari kerja setelah KPA-BUN DD menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap I tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah; dan

tahap III paling lambat 15 hari kerja setelah KPA-BUN DD menerima Laporan Pencapaian Kinerja tahap II tahun anggaran berjalan dari Kepala Daerah.

Penyaluran Dana Darurat dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

tahap I sebesar 25% dari pagu Dana Darurat;

tahap II sebesar 50% dari pagu Dana Darurat setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I mencapai minimal 80%; dan

tahap III sebesar 25% dari pagu Dana Darurat setelah Laporan Pencapaian Kinerja tahap I ditambah dengan tahap II mencapai minimal 80%.

Penyaluran Dana Darurat dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penyaluran Dana Darurat dari Kepala Daerah atau pejabat yang diberi kuasa kepada KPA-BUN DD.

Surat Permintaan Penyaluran Dana Darurat tahap I dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai berikut: