Saya mau tau Sejarah dari Varosha, Famagusta

Pada awal 1970-an, Famagusta menjadi tujuan wisata nomor satu di Siprus. Untuk memenuhi jumlah wisatawan yang terus bertambah, banyak gedung pencakar langit dan hotel baru dibangun. Selama masa kejayaannya, Varosha tidak hanya menjadi tujuan wisata nomor satu di Siprus, tetapi antara tahun 1970 dan 1974, Varosha menjadi salah satu tujuan wisata paling populer di dunia dan menjadi tujuan favorit para selebritas seperti Elizabeth Taylor, Richard Burton, Raquel Welch dan Brigitte Bardot. Sebelum invasi Turki ke Siprus, Varosha memiliki populasi 39.000. Setelah invasi ke Siprus pada tanggal 20 Juli 1974, tentara Siprus Yunani menarik pasukannya ke Larnaca. Tentara Turki maju ke Garis Hijau, yang merupakan perbatasan saat ini antara kedua komunitas. Beberapa jam sebelum tentara Siprus dan Turki bertemu dalam pertempuran di jalan-jalan Famagusta, seluruh penduduk melarikan diri karena takut akan pembantaian. Evakuasi dibantu dan diatur oleh pangkalan militer Inggris terdekat. Banyak pengungsi melarikan diri ke selatan ke Paralimni, Dherynia dan Larnaca. Paralimni telah menjadi ibu kota modern provinsi Famagusta.

Ketika tentara Turki menguasai daerah itu selama invasi, mereka mengepungnya dan sejak itu menolak untuk mengizinkan siapa pun kecuali militer Turki dan personel Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk masuk. Orang-orang yang tinggal di Varosha berharap untuk kembali ke rumah ketika situasi sudah tenang, tetapi resor tetap ditutup. [[Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa] Resolusi 550 tahun 1984 memerintahkan agar Varosha diserahkan kepada administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dimukimkan kembali oleh orang-orang selain penduduk yang dipaksa pergi. Negara Turki tidak mematuhinya, tetapi telah menganggap Varosha sebagai "alat tawar-menawar" sejak saat itu dengan harapan dapat meyakinkan rakyat Siprus untuk menerima solusi atas masalah Siprus dengan persyaratannya.

Salah satu rencana pemukiman tersebut adalah Rencana Annan untuk menyatukan kembali pulau yang memungkinkan pengembalian Varosha ke penduduk aslinya. Tapi ini ditolak oleh Siprus Yunani dalam referendum tahun 2004. Resolusi Dewan Keamanan PBB 550 menyatakan bahwa "menganggap upaya yang tidak dapat diterima untuk menyelesaikan bagian mana pun dari Varosha oleh orang-orang selain penduduknya dan menyerukan pengalihan wilayah itu ke administrasi Perserikatan Bangsa-Bangsa".

Dengan tidak adanya tempat tinggal dan pemeliharaan manusia, bangunan terus memburuk. Seiring waktu, bagian kota mulai direklamasi secara alami saat logam berkarat, jendela pecah dan tanaman berakar di dinding dan trotoar dan tumbuh bebas di kotak bunga tua. Pada tahun 2014, BBC melaporkan bahwa Penyu diamati bersarang di pantai kota.

Selama Krisis Rudal Siprus (1997-1998), pemimpin Siprus Turki, Rauf Denktash, mengancam akan merebut Varosha jika pemerintah Siprus tidak mundur.

Dibuka kembali untuk penduduk sipil

Populasi Varosha adalah 226 pada sensus tahun 2011 di Siprus Utara.

Pada 2017, Pantai Varosha dibuka untuk penggunaan eksklusif orang Turki (Siprus Turki dan warga negara Turki).

Pada 2019, Pemerintah Siprus Utara mengumumkan akan membuka Varosha untuk kolonisasi. Pada 14 November 2019, Ersin Tatar, Perdana Menteri Siprus Utara, mengumumkan bahwa Siprus Utara bermaksud untuk membuka Varosha pada akhir tahun 2020.

Pada 9 Desember 2019, Ibrahim Benter, direktur jenderal administrasi yayasan keagamaan Siprus Turki EVKAF, menyatakan bahwa semua Maraş/Varosha adalah milik EVKAF. Benter berkata bahwa "EVKAF dapat menandatangani perjanjian sewa dengan Siprus Yunani jika mereka menerima bahwa kota yang terkepung itu adalah milik Evkaf".

Pada 22 Februari 2020, Siprus menyatakan akan menahan dana Uni Eropa dari Siprus Turki jika Varosha dibuka untuk bisnis.

Pada 6 Oktober 2020, Ersin Tatar, Perdana Menteri Siprus Utara, mengumumkan bahwa kawasan pantai Varosha akan dibuka kembali untuk umum pada 8 Oktober 2020. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki mendukung penuh keputusan tersebut. [21] Perpindahan tersebut terjadi menjelang pemilihan presiden 2020 di Siprus utara, di mana Tatar menjadi kandidatnya. Wakil Perdana Menteri Kudret Özersay, yang telah mengerjakan pembukaan kembali sebelumnya, mengatakan bahwa ini bukanlah pembukaan kembali sepenuhnya wilayah tersebut, itu hanyalah kudeta pemilihan sepihak oleh Tatar. Partai Rakyatnya menarik diri dari kabinet Tatar, yang menyebabkan runtuhnya pemerintah Siprus Turki. Kepala diplomat Uni Eropa mengutuk rencana itu, menggambarkannya sebagai "pelanggaran berat" terhadap perjanjian gencatan senjata PBB. Lebih lanjut, dia meminta Turki untuk menghentikan kegiatan tersebut. Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinan atas keputusan Turki.

Pada bulan Oktober 2020, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, bersama dengan Perdana Menteri yang memproklamirkan diri Republik Turki Siprus Utara (KKTC), Ersin Tatar , memerintahkan pembukaan kembali Varosha.

Hampir seketika, pada tanggal 9 bulan itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali status Varosha sebagaimana ditetapkan dalam resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebelumnya, termasuk resolusi 550 (1984) dan resolusi 789 (1992). Demikian pula, ditegaskan kembali bahwa tidak ada tindakan yang harus diambil sehubungan dengan lokasi tersebut yang tidak mematuhi resolusi ini.

Pada 8 Oktober 2020, beberapa bagian Varosha, dari Klub Perwira Angkatan Darat Turki dan Siprus Turki hingga Hotel Golden Sands, dibuka.

Pada 27 November, Parlemen Eropa mendesak Turki untuk membatalkan keputusannya untuk membuka kembali sebagian Varosha dan melanjutkan negosiasi yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah Siprus berdasarkan federasi bi-komunal dan bizonal dan mendesak Uni Eropa untuk menjatuhkan sanksi melawan Turki jika keadaan tidak berubah. Turki menolak resolusi tersebut, menambahkan bahwa ia akan terus melindungi haknya sendiri dan hak Siprus Turki. Kepresidenan Republik Turki Siprus Utara juga mengutuk resolusi tersebut.

Pada 20 Juli 2021, Tatar, Presiden Siprus Utara, mengumumkan dimulainya tahap kedua pembukaan Varosha. Dia mendorong warga Siprus Yunani untuk mengajukan permohonan ke Komisi Real Estat Republik Turki Siprus Utara untuk memulihkan properti mereka jika mereka memiliki hak tersebut.

Masjid Bilal Aga, dibangun pada 1821 dan dinonaktifkan pada 1974, dibuka kembali pada 23 Juli 2021.

Menanggapi keputusan pemerintah Siprus Utara, pernyataan kepresidenan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tertanggal 23 Juli mengatakan bahwa pemukiman di bagian mana pun dari pinggiran kota Siprus yang ditinggalkan di Varosha, " oleh orang-orang selain penduduknya , adalah 'tidak dapat diterima'." Pada hari yang sama, Turki menolak deklarasi presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Maras (Varosha) dan mengatakan bahwa deklarasi ini didasarkan pada propaganda Yunani-Siprus, pernyataan tidak berdasar dan tidak berdasar, dan bahwa mereka tidak setuju dengan realitas Pulau. Pada 24 Juli 2021, Kepresidenan Siprus Utara mengutuk pernyataan Presiden DK PBB tertanggal 23 Juli, yang menyatakan bahwa "kami memandang dan mengutuknya sebagai upaya untuk menciptakan penghalang bagi pemegang hak milik di Varosha untuk mencapai hak Anda".

Per 1 Januari 2022, hampir 400.000 orang telah mengunjungi Varosha sejak dibuka untuk warga sipil pada 6 Oktober 2020.

Pada tanggal 19 Mei 2022, Siprus Utara membuka bentangan pantai sepanjang 600m X 400m di pantai Golden Sands (dari hotel King George hingga gedung Oseania) di Varosha untuk penggunaan komersial. Kursi geladak dan payung telah disiapkan.

UNFICYP mengatakan akan mencabut keputusan yang diambil oleh otoritas Siprus Turki untuk membuka bentangan pantai di Varosha itu dengan Dewan Keamanan, kata juru bicara pasukan penjaga perdamaian Aleem Siddique pada hari Jumat. PBB mengumumkan bahwa "posisinya di Varosha tidak berubah dan kami memantau situasi dengan cermat".

Pada Oktober 2022, Siprus Turki mengumumkan bahwa lembaga publik akan dibuka di kota.