Jabarkan Keterlibatan Belanda dari Invasi Ambon

Selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda harus membubarkan KNIL yang dipulihkan, dan tentara pribumi memiliki pilihan untuk didemobilisasi atau bergabung dengan tentara Republik Indonesia. Karena ketidakpercayaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Republik, yang didominasi oleh Islam Jawa, ini adalah pilihan yang sangat sulit bagi orang Ambon Protestan, dan hanya sebagian kecil yang memilih untuk mengabdi dengan Tentara Indonesia. Pembubaran terbukti merupakan proses yang rumit dan, pada tahun 1951, dua tahun setelah penyerahan kedaulatan, tidak semua tentara telah didemobilisasi. Belanda berada di bawah tekanan internasional yang berat untuk membubarkan tentara kolonial dan untuk sementara menjadikan orang-orang ini bagian dari tentara reguler Belanda, ketika mencoba untuk mendemobilisasi mereka di Jawa. Di sinilah letak sumber ketidakpuasan di antara tentara Maluku karena menurut kebijakan KNIL, tentara berhak memilih tempat mereka akan dibebastugaskan pada akhir kontrak mereka. Situasi politik di Republik Indonesia yang baru pada awalnya tidak stabil dan, khususnya, kontroversi mengenai bentuk federal atau negara yang tersentralisasi mengakibatkan konflik bersenjata di mana orang-orang Ambon mantan KNIL terlibat. Pada tahun 1951 Republik Maluku Selatan diproklamasikan di Ambon. RMS mendapat dukungan kuat di antara prajurit KNIL Ambon. Akibatnya tentara Maluku yang berada di luar Maluku Selatan menuntut diberhentikan di Ambon. Tetapi Indonesia menolak untuk membiarkan Belanda mengangkut tentara-tentara ini ke Ambon selama RMS tidak tertekan, karena khawatir akan perjuangan militer yang berkepanjangan. Ketika setelah pertempuran sengit RMS ditindas di Ambon, para prajurit menolak untuk diberhentikan di sana. Mereka sekarang menuntut untuk didemobilisasi di Seram, di mana masih ada kantong-kantong perlawanan terhadap Indonesia. Ini lagi-lagi diblokir oleh Indonesia.

Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk mengangkut para pria yang tersisa beserta keluarganya ke Belanda. Mereka dipulangkan pada saat kedatangan dan 'sementara' ditempatkan di kamp-kamp sampai mereka bisa kembali ke pulau-pulau Maluku. Dengan cara ini sekitar 12.500 orang menetap di Belanda, sedikit banyak bertentangan dengan keinginan mereka dan tentunya juga bertentangan dengan rencana awal pemerintah Belanda.