Jelaskan Proses Penggabungan dari Rencana bergabungnya Makedonia Utara dengan Uni Eropa

Pada tanggal 12 Juni 2018 tercapai kesepakatan antara Makedonia dan Yunani, yang masing-masing diwakili oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras dan Perdana Menteri Zoran Zaev untuk perubahan nama negara menjadi Republik Makedonia Utara. Kesepakatan ini mengakhiri perdebatan untuk penamaan negara Makedonia dan perselisihan teritorial di bagian utara Yunani.

Kesepakatan perubahan nama ini akan dimasukkan dalam amendemen konstitusi dan nama yang baru digunakan secara domestik maupun internasional. Kesepakatan ini menunggu hasil referendum di Makedonia dan persetujuan parlemen Yunani. Kesepakatan ini disambut baik oleh President Dewan Eropa, Donald Tusk, Sekretaris Jendral NATO, Jens Stoltenberg, dan mediator PBB untuk isu ini, Matthew Nimetz.

Kesepakatan ini juga disambut baik oleh Kanselir Austria dan membuka jalan bagi negara Balkan dan khususnya Makedonia untuk bisa diterima sebagai anggota Uni Eropa.

Reaksi Oposisi dari internal Makedonia dan Yunani

Presiden Gjorge Ivanov dari Makedonia mengatakan tidak akan menandatangani kesepakatan perubahan nama ini karena dianggap terlalu banyak memberikan konsesi kepada Yunani. Meskipun masing-masing Perdana Menteri dari kedua negara telah sepakat untuk penamaan negara Makedonia, namun tanda-tangan persetujuan presiden masih dibutuhkan.

Menteri Pertahanan Yunani, Panos Kammenos, menentang kesepakatan ini dan akan menolak di voting parlemen. Oposisi Partai Demokrasi Yunani, Kyriakos Mitsotakis, juga menganggap Perdana Menteri Tsipras telah melangkah terlampau jauh dan kesepakatan tersebut problematik. Ia mengharap Presiden dapat menengahi perdebatan di parlemen sebelum ditanda-tangani.