Jelaskan Karier dari Muhammad Alhamid

Sebagai seorang akademikus, Muhammad memperoleh gelar sarjana dan magisternya di Universitas Hasanuddin, sedangkan gelar doktoral ia peroleh dari Universitas Airlangga pada tahun 2007. Pada tahun 2008, ia diangkat menjadi sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin sampai tahun 2010, baru pada tahun 2010–2012 ia diangkat menjadi ketua jurusan. Pada tanggal 28 Februari 2015, ia dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang Ilmu Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dengan menyampaikan pidato penerimaannya berjudul "Mewujudkan Akuntabilitas Pemilihan Umum yang Berkualitas dan Berintegrasi melalui Transformasi Sistem Pemilihan Umum". Pemberian anugerah Guru Besar tersebut diberikan langsung oleh Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. Selain dihadiri oleh Wapres, dalam rapat senat tersebut juga dihadiri oleh beberapa tokoh antara lain, Syahrul Yasin Limpo selaku Gubernur Sulawesi Selatan, Jimly Asshiddiqie selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, serta beberapa pimpinan dan anggota Bawaslu, KPU, dan DKPP.

Selain menjadi pengajar berbagai mata kuliahan di Universitas Hasanuddin sejak 1997, Muhammad juga merupakan pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Geografi Politik pada Universitas Sulawesi Barat sejak tahun 2008. Selain itu, sejak tahun 2010, ia juga menjadi pengajar mata kuliah Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri kampus Makassar.

Keterlibatan Muhammad dalam institusi pengawasan pemilu dimulai pada 2009. Saat itu ia terpilih sebagai ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilihan umum legislatif dan Presiden Indonesia tahun 2009. Tiga tahun kemudian, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memilihnya sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) dengan suara terbanyak. Muhammad mengemban tugas sebagai ketua Bawaslu RI pada periode 2012–2017, setelah menyelesaikan tugasnya sebagai ketua Bawaslu, ia kemudian ditunjuk menjadi anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum periode 2017–2022 dan dilantik pada tanggal 12 Juni 2017 oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia.

Pada 8 Januari 2020, Muhammad menjadi Pelaksana Tugas Ketua DKPP menggantikan Harjono yang sebelumnya telah dilantik Presiden Jokowi sebagai anggota Dewan Pengawas KPK. Tiga bulan kemudian, ia terpilih menjadi Ketua DKPP definitif melalui sebuah rapat pleno yang digelar oleh seluruh anggota DKPP.