Jabarkan DASAR: dari Penyuluh pertanian

PERMENPAN: Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 Tanggal 18 Februari 2008

PERATURAN BERSAMA: Nomor 54/Permentan/OT.210/11/2008 dan Nomor 23 A Tahun 2008 Tanggal 7 Nopember 2008.

TUGAS POKOK: Melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian.

PERATURAN TUNJANGAN: Perpres Nomor 16 Tahun 2013, Per Ka BKN Nomor 39 Tahun 2007

PERATURAN BUP: PP Nomor 11 Tahun 2017

LINGKUP BERLAKU: PNS Kementerian Pertanian / Daerah

Sekjen Deptan bagi Penyuluh Pertanian Madya (Gol. Ruang IV/b yang akan naik ke IV/c) dan Utama dibantu Tim Penilai Pusat

Pejabat eselon II yang membidangi penyuluhan pertanian di Deptan bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Departemen

Sekda Provinsi bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Gol. Ruang IV/a yang akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Provinsi

Sekda Kabupaten/Kota bagi Penyuluh Pertanian P. Pemula s.d Penyelia dan Penyuluh Pertanian Pertama s.d Madya (Gol. Ruang IV/a yang akan naik ke IV/b) dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota

PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI

a. Penyuluh Pertanian Terampil yang memperoleh Ijasah S1/D.IV dapat diangkat menjadi Penyuluh Pertanian Ahli dengan syarat:

tersedia formasi untuk jabatan Penyuluh Pertanian Ahli;

ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk Penyuluh Pertanian Ahli;

telah lulus diklat fungsional alih kelompok dari jabatan Penyuluh Pertanian Terampil ke Penyuluh Pertanian Ahli;

memenuhi jumlah angka kredit kumulatif yang ditentukan

b. Penyuluh Pertanian Terampil yang akan beralih menjadi Penyuluh Pertanian Ahli diberikan angka kredit dari ijazah S1/D.IV ditambah angka kredit kumulatif sebesar 65% dari pendidikan dan pelatihan, tugas pokok dan pengembangan profesi dengan tidak memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang

PEMBEBASAN SEMENTARA (PEMBERHENTIAN menurut PP Nomor 11 Tahun 2017):

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;