Jelaskan Kudeta 16 Mei dari Dewan Tertinggi untuk Rekonstruksi Nasional

Banyak tokoh tinggi militer Korea Selatan memusuhi apa yang disebut "bangsawan pembebasan" - (kelas penguasa politisi konservatif yang terlibat dalam gerakan kemerdekaan Korea dan USAMGIK) - yang mereka tuduh sebagai penyebab terhambatnya pembangunan di Korea Selatan. Tokoh militer mencatat bagaimana Korea Selatan telah dikembangkan secara intensif di bawah sistem kolonial Jepang dan "keajaiban ekonomi" yang terjadi di Jepang, sangat kontras dengan kepresidenan Rhee yang melihat sedikit upaya signifikan untuk mengembangkan ekonomi, yang tetap stagnan, miskin, dan sebagian besar agraris. Kurangnya pembangunan di bawah Rhee memprovokasi reaksi intelektual nasionalistik yang berkembang yang menyerukan restrukturisasi radikal masyarakat dan reorganisasi politik dan ekonomi menyeluruh, dan menolak model yang dikejar oleh elit pemerintahan.

Park Chung-hee, seorang Mayor Jenderal Angkatan Darat Republik Korea dengan kecenderungan politik yang sangat ambigu, sangat dipengaruhi oleh reaksi intelektual yang berkembang ini. Park menjadi pemimpin faksi reformis dalam militer yang merencanakan kudeta terhadap pemerintah sipil Republik Kedua pada 12 Mei 1961. Plot tersebut dibatalkan setelah dibocorkan, namun, militer mencoba melakukan kudeta lagi empat hari kemudian. alhasil, Kudeta berhasil terjadi pada tanggal 16 Mei, membubarkan Republik Kedua. dan mereka pun melanjutkan untuk menyiarkan proklamasi yang menguraikan tujuan kebijakan kudeta, termasuk anti-komunisme, penguatan hubungan dengan Amerika Serikat, penghapusan korupsi politik, pembangunan ekonomi nasional yang otonom, reunifikasi Korea, dan penghapusan generasi politisi masa kini. Park dan para pendukungnya kemudian mendirikan Komite Revolusi Militer sebagai pemerintahan junta militer, yang kemudian berganti nama menjadi Dewan Tertinggi untuk Rekonstruksi Nasional. Presiden Yun Posun, yang berpihak pada kudeta, dipertahankan posisinya sebagai tokoh teoretis. Jenderal Chang Do-yong, Kepala Staf Angkatan Darat, dilantik sebagai Ketua Dewan Tertinggi, sementara Park menjadi Wakil Ketua. Namun, perebutan kekuasaan di dalam Dewan Tertinggi memungkinkan Park merancang transfer kekuasaan secara bertahap dari Chang ke dirinya sendiri. Pada bulan Juli, Park secara resmi menggantikan Chang sebagai Ketua, secara efektif menjadi diktator de facto Korea Selatan.