Jelaskan Korupsi Transjakarta dari Pemberitaan palsu mengenai Joko Widodo

Setelah peristiwa banyaknya armada Transjakarta yang tidak layak, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan bahwa Jokowi tahu mengenai pengadaan armada Transjakarta. Ia menyatakan siap menggugat Jokowi untuk membuktikan ucapannya, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Udar akhirnya divonis 5 tahun akibat kesalahan administrasi dan menerima hadiah dari pihak penyedia armada.

Pemberitaan palsu lainnya yang sejenis adalah surat permintaan penghentian kasus kepada Kejaksaan Agung dalam korupsi Transjakarta yang seolah ditandatangani oleh Jokowi. Pelakunya, Edgar Jonathan,, Ketua Tidar Jakarta Selatan, sayap dari Gerindra, dilaporkan ke polisi namun tidak berlanjut lebih jauh.

Pemberitaan palsu ini disebar kembali oleh penulis Tere Liye. Namun sampai saat ini tidak ada proses hukum untuknya

Mendirikan Monumen Pao An Tui

Pemberitaan palsu ini dicetuskan beberapa pihak, antara lain Jonru, yang menuduh pemerintahan Jokowi meresmikan monumen perayaan bagi pasukan Pao An Tui yang merupakan milisi pembela etnis Tionghoa yang dibenci saat masa perang kemerdekaan. Padahal monumen tersebut untuk memperingati perjuangan laskar Tionghoa dan Jawa pada periode 1740 hingga 1743. Saat ini Jonru dipidana 1,5 tahun untuk kasus lainnya yang juga melibatkan penyebaran kebencian berbau SARA.

Mendatangkan 10 juta tenaga kerja asing dari Tiongkok

Pesatnya pembangunan infrastruktur dikaitkan dengan kontraktor dari Tiongkok yang kemudian diramaikan dengan isu datangnya jutaan tenaga kerja asing. Hal ini dibantah karena sebenarnya merupakan manipulasi terhadap data target wisatawan mancanegara dari Tiongkok, bukan jumlah pekerja. Tiongkok hanya menyuplai 19.260 tenaga kerja pada tahun 2016. Namun tidak ada tuntutan hukum terhadap pencipta dan penyebar isu ini.

Pidato pascapemilihan umum gubernur DKI 2017

Pemberitaan palsu ini menuding Jokowi telah berpidato yang isinya secara umum menakut-nakuti warga mengenai masalah keamanan setelah Pilkada. Pemberitaan palsu ini dibantah oleh istana, tetapi tidak dilakukan upaya hukum lebih lanjut kepada pelakunya.