Jabarkan Periode Kamakura dari Onna-bugeisha

Perang Genpei (1180-1185) menandai perang antara klan Taira (Heike) dan Minamoto (Genji); dua klan Jepang yang sangat menonjol dan kuat dari periode akhir Heian. Epik Dongeng Heike disusun pada awal abad ke-13 untuk mengenang kisah para samurai yang berani dan penuh pengabdian. Di antara mereka adalah Tomoe Gozen, pelayan Minamoto no Yoshinaka dari klan Minamoto. Dia membantu Yoshinaka dalam membela diri melawan kekuatan sepupunya, Minamoto no Yoritomo. Selama Pertempuran Awazu pada tanggal 21 Februari 1184, ia mengendarai pasukan musuh, menghempaskan dirinya pada pejuang terkuat mereka, tidak diotorisasi, disematkan, dan dipenggal kepalanya.

Dalam Dongeng Heike, ia digambarkan:

Meskipun dia tidak terbukti sebagai tokoh sejarah, Tomoe Gozen telah mempengaruhi banyak kelas ksatria, termasuk banyak sekolah tradisional Naginata. Tindakannya dalam pertempuran juga mendapat banyak perhatian dalam drama seni seperti Tomoe no Monogatari dan berbagai Ukiyo-e. Seiring waktu berlalu, pengaruh onna-bugeisha melihat jalannya dari lukisan ke politik.

Setelah Heike digagalkan terhadap provinsi-provinsi barat Jepang, keshogunan Kamakura (1185-1333) segera didirikan di bawah kekuasaan Minamoto no Yoritomo. Setelah ia lulus, istrinya, Hōjō Masako, yang bertindak pada tahun-tahun awal pemerintahan Hōjō, menjadi onna-bugeisha pertama yang menjadi pemain terkemuka dalam politik. Masako menjadi biarawati Buddha, nasib tradisional para janda samurai, dan melanjutkan keterlibatannya dalam politik, mempengaruhi nasib anak-anaknya Minamoto no Yoriie dan Minamoto no Sanetomo, shōgun kedua dan ketiga, dan faksi Hōjō di istana shogun.

Melalui upaya kolektif Masako dan beberapa boneka politik, undang-undang yang mengatur pengadilan shōgun pada awal abad ke-13 memungkinkan perempuan menyamai hak warisan dengan saudara fraternal. Meskipun peran utama wanita di Jepang kuno terus menjadi dukungan bagi keluarga dan suami mereka, mereka memperoleh status yang lebih tinggi dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga memungkinkan wanita Jepang untuk mengontrol keuangan, mewariskan properti, mempertahankan rumah mereka, mengelola pembantu, dan membesarkan anak-anak mereka dengan didikan yang benar, setia, samurai. Wanita Jepang juga diharapkan untuk membela rumah mereka pada saat perang.