Saya mau tau Menjadi Ulama Kesultanan Deli dari Hasan Ma'shum

Sejak pertemuan itu, pelajar-pelajar agama dari seantero Sumatra Timur mulai mendatangi dan menimba ilmu kepada Syekh Hasan, dan kondisi ini mendapatkan perhatian dari Sultan Kesultanan Deli yang bernama Sultan Makmun al-Rasyid yang meminta Syekh Hasan menjadi ulama Kesultanan Deli. Pada awalnya tawaran dari Sultan Deli ini ditolaknya karena beranggapan bahwa dengan menerima gaji dari suatu jabatan maka akan berkurang kebebasannya dalam mengajarkan agama. Dan setelah berpikir beberapa lama serta dengan alasan bahwa Sumatra Timur membutuhkan benteng agama, akhirnya ia menerima jabatan tersebut. Seperti kebanyakan fukaha klasik, ia sempat menolak jabatan mufti karena takut kebebasan akademiknya semakin terbatas, meskipun belakangan ia menerima jabatan tersebut dengan alasan bahwa Kesultanan Deli membutuhkan seorang benteng agama.

Syekh Hasan diangkat oleh Sultan Deli, Sultan Perkasa Alamsyah, menjadi Mufti Kesultanan Deli, Penasihat (adviseur) di Mahkamah Kerapatan Sultan Deli dalam bidang Hukum Islam, dan Imam sekaligus Khatib Masjid Raya al-Mashun. Sejak saat itulah ia mendapat gelar Imam Paduka Tuan. Sultan Makmum al-Rasyid, memberikan gelar kehormatan ini karena mengangkat Syekh Hasan Ma'shum sebagai “Ulama Kesultanan Deli”.

Jabatan sebagai mufti Kesultanan Deli dan Penasihat di Mahkamah Kerapatan Sultan Deli merupakan jabatan politis yang dapat mempengaruhi kondisi sosial keagamaan di Sumatra Timur. Meskipun mufti tidak bisa disebut sebagai jabatan politik, tetapi jabatan tersebut berkaitan erat dengan politik di Kesultanan Deli, sebab Sultan akan senantiasa meminta masukan darinya sebagai mufti Kesultanan mengenai persoalan-persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh Kesultanan. Artinya, jabatan tersebut dapat mempengaruhi keputusan politik Sultan.

Sebagai pejabat Kesultanan, ia memiliki tugas menguji guru-guru agama dan mengeluarkan surat izin mengajar kepada mereka yang lulus ujian. Dalam kasus tertentu, ia menolak memberikan izin mengajar kepada guru-guru yang berasal dari organisasi Muhammadiyah akibat perbedaan paham antara Muhammadiyah yang tidak bermazhab dengan pihak Kesultanan yang menganut paham Syafi'iyah; atau guru yang dicurigai sebagai anggota organisasi PERMI yang merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang politik. Meskipun menjadi pejabat Kesultanan Deli, kekuasaan keagamaan Syekh Hasan meliputi seluruh kekuasaan kesultanan di Sumatra Timur seperti Langkat, Deli (Medan), Serdang, Batu Bara, dan Asahan. Sebagai mufti Syafi'iyah yang berhaluan Naqshabandîyah, tentu saja kekuasaannya melampaui kekuasaan Syekh Abdul Wahab Rokan yang dikenal sebagai Syekh Tarekat Naqsyabandiyah di Babussalam, Langkat, Sumatra Timur, atau sufi-sufi dari berbagai tarekat yang banyak berkembang di kawasan ini.