Jelaskan Pengembangan serikat pabean dari Hubungan Turki dengan Uni Eropa

Selama 20 tahun terjalani, kontribusi Serikat Pabean Uni Eropa kepada integrasi ekonomi Uni Eropa dengan Turki telah menjadi kedaluwarsa. Pengembangan yang belum pernah dilakukan dalam perdagangan internasional, perluasan Uni Eropa yang mengarah ke timur, dan meningkatnya pengaruh negara-negara berkembang telah mengubah fungsi dari Serikat Pabean Uni Eropa. Faktor-faktor tersebutlah yang telah mendorong pemeriksaan ulang pada kerangka yang mengatur hubungan perdagangan Uni Eropa dan Turki.

Dengan perjanjian perdagangan antara kedua belah pihak, modernisasi Serikat Pabean memberikan peluang bagi Turki untuk berkomitmen pada reformasi ekonomi, meningkatkan daya saingnya, dan meningkatkan potensi integrasinya terkait dengan kesepakatan perdagangan yang mendatang. Dalam konteks modernisasi Serikat Pabean, Komisi Eropa mengeluarkan rencana pada bulan Agustus 2015. Rencana ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pilihan potensial untuk meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dan meningkatkan Serikat Pabean antara Uni Eropa dan Turki.

Pada bulan Desember 2016, Komisi Eropa mengusulkan untuk memodernisasi Serikat Pabean dan lebih memperluas hubungan perdagangan bilateral ke bidang-bidang seperti pelayanan publik, pengadaan barang publik, dan pembangunan berkelanjutan. Proposal Komisi Eropa tersebut didasarkan pada pekerjaan persiapan yang komprehensif sepanjang tahun 2016, termasuk konsultasi publik dengan para pemangku kepentingan, penilaian dari dampak-dampak yang rinci, dan juga studi oleh konsultan eksternal.

Kerja sama Turki dengan Uni Eropa dalam penanganan imigran

Peningkatan jumlah pengungsi yang datang ke kawasan Eropa telah membuat Eropa mengalami krisis pengungsi. Krisis pengungsi ini merupakan dampak dari konflik yang terjadi di Timur Tengah yang tidak kunjung mereda. Uni Eropa sebagai organisasi induk yang ada di Eropa bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di kawasan Eropa.

Sebagai organisasi supranasional, Uni Eropa menjalankan perannya untuk menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara di luar negara anggota Uni Eropa dalam menghadapi masalah pengungsi. Dalam menjalin kerja sama untuk mengatasi masalah pengungsi di Eropa akhirnya Uni Eropa memilih bekerja sama dengan Turki. Turki dipilih sebagai salah satu upaya untuk menahan laju para pengungsi yang datang ke Eropa melalui pintu masuk dari Turki.

Uni Eropa memilih menjalin kerja sama dengan Turki karena Uni Eropa menilai bahwa Turki memiliki nilai yang strategis untuk Uni Eropa. Salah satu nilai strategisnya adalah Turki yang berbatasan langsung dengan negara konflik seperti Suriah maka dengan bekerja sama dapat menghambat laju pengungsi yang akan masuk ke Eropa karena harus diperiksa dahulu kelengkapan para pengungsi sebelum masuk ke Eropa sehingga para pengungsi yang masuk ke Eropa nantinya adalah pengungsi yang sudah dinyatakan legal oleh Turki dan berhak masuk Eropa sesuai dengan kesepakatan antara Uni Eropa dengan Turki pada 20 Maret 2016.

Kesepakatan yang resmi dijalankan pada 20 Maret 2016 ini berisi sembilan butir kesepakatan. Sembilan butir kesepakatan yang telah disepakati oleh Turki dan Uni Eropa ini meliputi:

pernyataan perlindungan pengungsi yang terdaftar di Uni Eropa;

mekanisme pengembalian pengungsi dari Yunani ke Turki;

Turki yang akan memproteksi jalur pengungsi ke Uni Eropa;

pendaftaran pengungsi oleh Uni Eropa;

liberalisasi visa Uni Eropa untuk masyarakat Turki dengan bersyarat;

pengalokasian dana 3 miliar Euro kepada Turki untuk pemenuhan fasilitas pengungsi;

kerja sama Turki dengan Uni Eropa terkait Unit Bea Cukai; dan

percepatan proses pergabungan Turki dalam keanggotaan Uni Eropa dengan membuka Bab 33; serta

Uni Eropa akan membantu Turki dalam memperbaiki kondisi di wilayah yang berbatasan lanngsung dengan daerah konflik Suriah di Turki.

Keputusan Uni Eropa terkait pengajuan keanggotaan Turki

Pada bulan Oktober 2005, Uni Eropa meningkatkan status Turki menjadi negara kandidat sekaligus membuka perjanjian negosiasi keanggotaan. Untuk dapat mencapai keanggotaan penuh, Turki harus melaksanakan 35 bab negosiasi. Tetapi dalam perkembangannya, proses negosiasi pergabungan Turki berjalan sangat lambat. Hal itu disebabkan karena sikap Uni Eropa yang kerap menangguhkan beberapa bab dari persyaratan negosiasi dengan Turki dan keputusan beberapa negara anggota Uni Eropa khususnya pihak oposisi seperti Prancis dan Jerman yang menutup tawaran untuk keanggotaan Turki. Penentangan yang ditunjukkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa tersebut dapat memengaruhi pergabungan Turki karena negara-negara tersebut merupakan negara-negara penting di Uni Eropa.

Ketika proses negosiasi antara Uni Eropa dan Turki melambat, ada beberapa negara anggota Uni Eropa yang memberikan dukungannya agar Turki dapat bergabung dalam integrasi Uni Eropa. Salah satunya, Jean Asselborn—Menteri Luar Negeri Luxembourg dan Urusan Eropa—menyambut baik dimulainya kembali konferensi tingkat tinggi antara Uni Eropa dan Turki. Asselborn menegaskan bahwa Turki sebagai mitra penting bagi Uni Eropa dalam menjaga stabilitas dan keamanan benua Eropa, sangat disayangkan apabila tidak ada pertemuan tingkat tinggi secara teratur dengan Turki. Hal itu disampaikan oleh Jean Asselborn dalam KTT Uni Eropa dan Turki pada 29 November 2015.

Namun hingga pada tahun 2016, Turki belum juga memiliki jadwal kepastian mengenai akhir dari proses keanggotaanya setelah sepuluh tahun sejak pembukaan negosiasi pergabungannya dibuka. Terdapat beragam persoalan ke depan untuk proses pergabungan Turki, misalnya pelanggaran yang terjadi kepada Suku Kurdi dan masalah terkait peraturan hukum dalam kepemerintahan Turki. Sementara Uni Eropa sendiri cenderung menunjukkan sikap keraguan akan apa yang sebenarnya diinginkan dari hubungannya dengan Turki.

Kemudian, Parlemen Eropa memungut suara untuk menangguhkan negosiasi pergabungan Turki karena akibat dari masalah pelanggaran Hak asasi manusia  dan peraturan hukum. Walaupun negosiasi pergabungan Turki akhirnya ditangguhkan, Turki telah menerima bantuan keuangan dari anggaran belanja Uni Eropa sebagai dukungan pra-pergabungannya sebanyak 4,5 miliar Euro untuk periode 2014-2020.

Walaupun demikian, bantuan keuangan pada pra-pergabungan Turki ternyata tidak didukung oleh beberapa golongan dari kalangan Uni Eropa itu sendiri, salah satunya faksi Partai Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa yang dengan tegas menyuarakan agar dihentikannya bantuan keuangan pra-pergabungan Turki. Lain halnya dengan pelapor Uni Eropa di Turki, Kati Piri, pada bulan April 2017, ia mengusulkan agar bantuan keuangan tersebut diubah dan dipusatkan untuk mendukung golongan yang kalah dalam Referendum konstitusi Turki 2017. Alasannya karena golongan tersebut telah membagikan nilai-nilai Eropa dan saat ini tengah berada dalam "tekanan besar".

Pada bulan Mei 2018, dengan dikeluarkannya proposal anggaran belanja jangka panjang Komisi Eropa untuk periode 2021-2027 termasuk Strategi Balkan Barat untuk perluasan keanggotaan Uni Eropa tanpa mempertimbangkan Turki sehingga menjadikan Turki sebagai negara tetangga bukan lagi sebagai negara kandidat.