Jelaskan Gubernur Sumatra Barat dari Yano Kenzo

Pada 1 Agustus 1942, Yano ditunjuk oleh Angkatan Darat Kekaisaran Jepang sebagai Gubernur Sumatra Barat, ketika daerah itu berada di bawah kekuasaan Angkatan Darat Divisi ke-25. Ia menjadi satu-satunya pemimpin sipil yang ada di daerah pendudukan Jepang di Indonesia (daerah lainnya dipimpin oleh panglima militer setempat). Yano menjabat sebagai gubernur hingga tanggal 1 April 1944. Melalui kebudayaan, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau. Ia bersimpati pada aspirasi rakyat untuk merdeka dan menentang kebijakan pemerintah pendudukan yang tidak sesuai dengan pandangannya. Akan tetapi, karena perbedaan sikapnya, ia mengundurkan diri pada akhir Maret 1944.

Salah satu peninggalan Yano saat menjabat adalah Kerukunan Minangkabau (Gui Gan), badan yang diinisiasi untuk mengkonsolidasi kekuatan para elite Minangkabau. Anggotanya berasal dari setiap distrik dan subdistrik, terdiri dari kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda, dan kelompok terpelajar. Mereka mengadakan pertemuan secara teratur dan bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi gubernur. Sejarawan Gusti Asnan mencatat Kerukunan Minangkabau merupakan bentuk awal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang kelak dibentuk oleh pemerintahan pendudukan di setiap shu atau provinsi Indonesia.

Setelah tidak menjabat gubernur dan kembali ke negara asalnya, Yano bekerja sebagai auditor untuk perusahaan Nagata Seiki. Ia menuliskan pandangannya saat menjadi gubernur dalam sebuah artikel pada 1967.