Jabarkan Pasca menjadi presiden dari Sprent Dabwido

Setelah masa kepresidenannya, Dabwido kembali ke parlemen dan menjadi bagian dari oposisi dan menuduh pemerintah Nauru melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, sementara itu, pemerintah menuduhnya dan anggota parlemen oposisi lainnya menyebarkan "kebohongan tentang negara" sebagai tanggapan atas komentar mereka dengan wartawan yang berbasis di luar Nauru. Pada 2015, Dabwido dan lainnya mengadakan protes anti-pemerintah di depan parlemen dan mereka didakwa melakukan kerusuhan. Terdakwa termasuk Dabwido terlibat dalam kasus pengadilan yang dikenal sebagai "Nauru 19" dan Dabwido dibebaskan dari kesalahan pada tahun 2018 oleh Mahkamah Agung Nauru.

Pada Mei 2018, Dabwido didiagnosis menderita kanker stadium akhir di Rumah Sakit Republik Nauru. Dabwido pergi ke Australia untuk menjalani perawatan dan juga mencari suaka politik, mengklaim bahwa pemerintah Nauru mencegahnya meninggalkan Nauru untuk perawatan di luar negeri. Pemerintah Nauru telah membantah klaim dan mengatakan bahwa Dabwido segera diizinkan untuk melakukan perawatan di luar negeri yang didanai penuh untuk kondisi kesehatannya.

Di Australia, Dabwido mencabut dukungannya untuk pusat pemrosesan pencari suaka yang didanai Australia di Nauru dan menyatakan keinginannya untuk menghentikan operasi fasilitas serta dukungan untuk RUU Medevac.