Tolong jelaskan mengenai Strategi militer dan politik dari Muhammad bin Qasim

Strategi militer telah digariskan oleh Al-Hajjaj dalam sebuah surat yang dikirim kepada Muhammad bin Qasim:

Perhatian pertama orang-orang Arab adalah untuk memfasilitasi penaklukan Sindh dengan korban paling sedikit sementara juga berusaha untuk melestarikan infrastruktur ekonomi. Kota diberi dua pilihan: tunduk pada otoritas Islam secara damai atau diserang dengan kekerasan (anwattan), dengan pilihan yang mengatur perlakuan mereka pasca perebutan tersebut. Perebutan kota-kota ini biasanya dilakukan melalui perjanjian dengan pihak dari musuh, yang kemudian memperpanjang hak istimewa dan imbalan materi. Terdapat dua jenis perjanjian, "Sulh" atau "ahd-e-wasiq (tunduk)" dan "aman (penyerahan diri/ damai)". Di antara kota dan benteng yang direbut dengan kekuatan bersenjata, Muhammad bin Qasim melakukan eksekusi mati ahl-i-harb (pejuang) sebagai bagian dari strategi militernya, sementara yang masih hidup diperbudak.

Di saat resistensi terasa kuat, berkepanjangan dan intensif, hingga mengakibatkan banyak korban dari pihak Arab, tanggapan Muhammad bin Qasim sangat dramatis, mengakibatkan 6,000 kematian di Rawar, antara 6,000 dan 26,000 di Brahmanabad, 4,000 di Iskalandah, dan 6,000 di Multan. Sebaliknya, di area yang diambil dengan sulh, seperti Armabil, Nirun, dan Aror, perlawanan berlangsung ringan dan sedikit timbul korban. Sulh tampaknya merupakan cara penaklukan yang disukai Muhammad bin Qasim, metode yang digunakan untuk lebih dari 60% kota dan suku yang dicatat oleh al-Baladzuri dan Chach Nama. Pada satu titik, dia benar-benar dimarahi oleh Al-Hajjaj karena terlalu lunak. Sementara itu, rakyat biasa sering diampuni dan didorong untuk terus bekerja; Al-Hajjaj memerintahkan agar opsi ini tidak diberikan kepada penduduk Debal, tetapi Qasim masih menerapkannya kepada kelompok dan individu tertentu.

Setelah setiap fase utama penaklukannya, Muhammad bin Qasim berusaha untuk menegakkan hukum dan ketertiban di wilayah yang baru ditaklukkan dengan menunjukkan toleransi beragama dan menggabungkan kelas penguasa – Brahmana dan Shramana – ke dalam administrasinya.

Administrasi oleh Muhammad bin Qasim

Setelah penaklukan, Muhammad bin Qasim bertugas membentuk struktur administratif bagi negara Muslim yang stabil yang menggabungkan tanah asing yang baru ditaklukkan, dihuni oleh non-Muslim. Ia mengadopsi kebijakan damai, meminta penerimaan pemerintahan Muslim oleh penduduk pribumi sebagai imbalan atas tidak adanya campur tangan dalam praktik keagamaan mereka, selama penduduk pribumi membayar pajak dan upeti mereka. Sebagai imbalannya, negara memberikan perlindungan kepada non-Muslim dari serangan dan musuh asing. Dia mendirikan hukum Syariat Islam bagi orang-orang di wilayah tersebut; namun, umat Hindu diizinkan untuk memerintah desa mereka dan menyelesaikan perselisihan mereka sesuai dengan hukum mereka sendiri, dan lembaga hierarkis tradisional, termasuk Kepala Desa (Rais) dan Kepala Suku (dihqan) dipertahankan. Seorang perwira Muslim yang disebut amil ditempatkan dengan pasukan kavaleri untuk mengelola setiap kota secara turun temurun.

Di mana saja, pajak (mal) dan upeti (kharaj) diterapkan dan jaminan diambil — terkadang ini juga berarti penjaga kuil. Penduduk pribumi non-Muslim dibebaskan dari dinas militer dan dari pembayaran sistem pajak yang diamanatkan secara agama bagi Muslim yakni Zakat, namun demikian sistem pajak yang dibebankan kepada mereka adalah jizya - pajak progresif, menjadi lebih besar bagi kelas atas dan lebih ringan bagi orang miskin. Selain itu, tiga persen dari pendapatan pemerintah dialokasikan kepada Brahmana.