Jelaskan Sejarah dari Babat–Djombang Stoomtram Maatschappij

Pada tahun 1881, Nederlandsche Handel Maatschappij (NHM), mengajukan proposal konsesi pembangunan jalur Jombang–Ploso–Gempolkerep–Perning–Wonokromo–Surabaya serta jalur Jombang–Peterongan–Mojoagung/Ngemplak. Pada 10 Agustus 1882, Pemerintah Hindia-Belanda melalui Gouvernments Besluit 10 Agustus 1882 No. 3, pemerintah mengabulkan permohonan NHM dan memberi waktu 6 bulan untuk melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, tetapi tidak untuk proposal jalur Wonokromo–Surabaya. Pada 2 Februari 1883, NHM memohon perpanjangan waktu untuk mempersiapkan persyaratan yang diminta. Berdasarkan Gouvernments Besluit 13 April 1883 No. 5, permohonan NHM dikabulkan dan diperpanjang hingga 10 Agustus 1883. Meskipun permohonan pertama ditolak, NHM tak putus asa dan pada 19 April 1883 serta 26 Juni 1883, NHM kembali mengajukan permohonan konsesi untuk jalur Wonokromo–Surabaya. Demi kepastian hukum, pemerintah membatalkan seluruh proposal rencana NHM melalui penerbitan Gouvernments Besluit 16 September 1883 No. 13.

Sebelumnya, C.H.D. Boudriot telah mengajukan proposal konsesi jalur trem uap dari Peterongan ke Jombang disertai cabang menuju Blimbing, tetapi ditolak per Gouvernments Besluit 15 Februari 1883. Pada 10 Agustus 1883, Boudriot mengajukan proposal konsesi jalur dari Jombang ke Dolok. Berdasarkan Gouvernments Besluit 11 Oktober 1883 No. 9, permohonan beliau dikabulkan dan diberi kesempatan selama 6 bulan untuk melengkapi persyaratannya. Pada 6 April 1884, Boudriot telah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali mengajukan konsesi jalur trem, kali ini proposal jalur sepanjang 3 km dari jalur SS di Jombang sampai Pabrik Gula Jombang. Sayangnya, rencana beliau ditolak pemerintah per Gouvernments Besluit 23 Mei 1884 No. 26. Boudriot kembali mengajukan konsesi lagi, kali ini untuk jalur yang direncanakan mengarah ke Desa Belimbing. Permohonan beliau kembali ditolak pemerintah per Gouvernments Besluit 2 Juli 1884 No. 5 karena sejumlah dokumen yang tidak lengkap. Pada 2 September 1885, pemerintah akhirnya menyetujui permohonan konsesi Boudriot untuk rencana jalur Jombang–Dolok yang telah diajukan sejak 10 Agustus 1883 per Gouvernments Besluit 2 September 1883 No. 1/e. Anehnya, kiprah Boudriot justru seolah-olah berhenti, tidak seperti sebelumnya yang menggebu-gebu ketika mengajukan proposal konsesi.

Selanjutnya, pada tanggal 7 dan 27 Juli 1889, G.H.C. van Zijll de Jong, G.C. Vonck, dan E.F. In't Veld, masing-masing adalah direktur, insinyur, dan operator PGSM memohon konsesi pembangunan jalur trem uap Jombang–Dolok dan Jombang–Kerkep–Pesantren–Kediri disertai cabang dari Pulorejo ke Kandangan dan dari Pare ke Wates. PGSM gagal mengurus perizinannya karena tidak dapat melengkapi persyaratan hingga batas waktu 6 bulan kemudian, tepatnya pada 25 Desember 1889. Permohonan PGSM tidak dapat diproses dan ditolak pemerintah melalui Gouvernments Besluit 16 Juli 1890 No. 30.

Selanjutnya, pada 2 Mei 1890, D. Mounier memohon perpanjangan waktu guna menyelesaikan segala persyaratan permohonan hak konsesi. Permohonan perpanjangan waktunya dikabulkan pemerintah melalui penerbitan Gouvernments Besluit 7 Juni 1891 No. 16. Sayangnya, pada tahun 1892, D. Mounier gagal memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, pada tahun 1884, E. Fabius telah mengajukan proposal konsesi jalur dari Babat menuju Jombang, tetapi tidak di respon pemerintah. E. Fabius kembali mengajukan konsesi jalur pada tanggal 6 April 1891, kali ini dengan rute Kabuh–Babat–Bowerno–Bojonegoro–Padangan–Blora–Rembang–Juwana sebagai permohonan pertama dan Papar–Pare–Ngoro–Jombang–Kabuh sebagai permohonan kedua. Sayangnya, kedua permohonan E. Fabius tadi tidak diterima oleh pemerintah melalui Gouvernments Besluit 26 Mei 1891 No. 38 dan Gouvernments Besluit 6 Oktober 1892 No. 41.