Kamu bisa jelasin ke aku soal Undang-Undang Laut Melaka?

Undang-Undang Laut Melaka (Jawi: آوندڠ٢ لاوت ملاك) adalah suatu norma hukum di Kesultanan Melaka (1400–1511) yang secara khusus membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan peraturan maritim, serta prosedur bahari menyangkut urusan pelayaran kapal dagang. Ia disusun oleh sejumlah pemilik kapal Melaka, yang kebanyakan berasal dari suku Jawa. Norma hukum penting lainnya di Melaka adalah Undang-Undang Melaka, meskipun undang-undang ini masih berisi pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan hukum maritim, kadang-kadang dikenal sebagai "Undang-Undang Darat Melaka" sebagai gantinya. Klausul yang terkandung dalam Undang-Undang Laut Melaka mencakup bidang yang luas, dengan mempertimbangkan berbagai keadaan yang dapat timbul pada kapal, sehubungan dengan masalah sosial, seperti perbudakan, perzinaan, pembunuhan, pencurian, pencurian, penghinaan terhadap seorang perwira, dan kelalaian dalam menjalankan tugas; juga, aspek ekonomi seperti pajak dan perdagangan, termasuk pengukuran berat dan luas. Norma hukum ini juga menguraikan organisasi yang terstruktur dengan sangat baik di atas kapal, dengan jabatan para perwira secara jelas ditentukan lengkap dengan tanggung jawab mereka. Di istana Kesultanan Melaka, hal-hal yang berkaitan dengan penegakan Undang-Undang Laut Melaka ditempatkan di bawah kewenangan Laksamana.