Jabarkan Latar belakang dari Pengeboman Surabaya 2018

Diperkirakan pada tahun 2017 sekitar seratusan warga negara Indonesia pergi ke Suriah atau Irak untuk bergabung dengan pasukan Negara Islam Irak dan Syam sebelum mereka kembali. Masing-masing dari mereka kembali ke Indonesia melalui proses deradikalisasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, termasuk memantau proses deradikalisasi setiap individu saat dilepas ke masyarakat. Beberapa serangan terorisme, seperti serangan Thamrin, dikendalikan oleh orang-orang yang kembali atau ekstremis lokal yang bersumpah untuk NIIS

Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo meminta percepatan revisi kembali Undang-Undang Antiterorisme yang diteribitkan tahun 2003 dan direvisi pertama tahun 2013 lalu. Jokowi mempertanyakan efektivitas peraturan yang menyebabkan pemerintah secara hukum tidak dapat menangkap pelaku serangan Thamrin secara dini. Revisi yang dihadapi perlawanan, dengan kritik yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut akan mengizinkan penangkapan sewenang-wenang. Kemudian, kelompok kontra muncul dari kelompok-kelompok hak asasi manusia yang berargumen bahwa keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam RUU akan menempatkan angkatan bersenjata dalam peran penegakan hukum. Tanpa menghiraukan kelompk kontra tersebut, RUU itu terus berlanjut meskipun ditunda pada akhir Februari karena masalah keterlibatan militer dalam penanggulangan terorisme dan perdebatan definisi hukum terorisme.

Pada 8 hingga 10 Mei 2018, sebuah peristiwa kerusuhan terjadi di Markas Korps Brigade Mobil di Depok, Jawa Barat, dan menyebabkan 5 polisi gugur dalam bertugas. Saat itu, sebanyak 155 narapidana terorisme menyandera polisi yang bertugas pada sel khusus teroris. Setelah peristiwa tersebut, polisi menembak mati empat orang yang diduga teroris yang diduga kabur "untuk membantu para tahanan kerusuhan". NIIS mengaku bertanggung jawab akibat kejadian tersebut.