Tolong jelaskan mengenai Riwayat Pendidikan dari Suteki

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip Tahun 1993;

S2 Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum Undip Tahun 2001;

S3 Ilmu Hukum, Doktoral Ilmu Hukum Undip Tahun 2008.

Masa Depan Hukum Progresif, Penerbit: Thafa Media;

Desain Hukum di Ruang Sosial, Penerbit: Thafa Media;

Hukum dan Alih Teknologi, Penerbit: Thafa Media;

Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), bersama Galang Taufani, Penerbit: Rajagrafindo Persada;

Rekonstruksi Politik Hukum: Hak Atas Air, Pro Rakyat, Penerbit: Surya Pena Gemilang.

Suteki menjadi perbincangan setelah menjadi saksi ahli penggugat dalam sidang gugatan pencabutan badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 1 Februari 2018. Ia juga mengunggah dukungan di media sosial terhadap HTI dan sistem khilafah. Terkait keterlibatannya sebagai saksi ahli dan unggahannya tersebut, Suteki juga telah menjalani sidang etik akademik oleh Dewan Kehormatan Komite Etik (DKEE) Undip pada Rabu 23 Mei 2018. Pada 11 Desember 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang menyatakan Suteki resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ketua Senat Fakultas Hukum dan Anggota Senat Akademik Undip. Pada 29 April 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menolak upaya banding Suteki dan menguatkan putusan PTUN Semarang. Pada 22 Desember 2020, Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Suteki.