Jelaskan Manfaat untuk biaya kesehatan dari Cukai rokok di Indonesia

Berdasarkan Perpres No 82 tahun 2018, daerah berhak menggunakan pendapatan dari pajak rokok untuk menutupi defisit anggaran BPJS Besaran kontribusi pajak rokok sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, ditetapkan 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Kontribusi sebagaimana dimaksud langsung dipotong untuk dipindahbukukan ke dalam rekening BPJS Kesehatan.

Kebijakan ini mendatangkan pujian dari Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo. Menurutnya, Perpres yang sudah diteken Presiden Jokowi menjadi solusi jitu di samping rendahnya disiplin anggaran daerah, khususnya perencanaan dan pengukuran outcome. Sementara Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Ismanu Soemiran mengapresiasi langkah ini. Ia menyatakan bahwa Industri Hasil Tembakau memiliki kepedulian terhadap nasib rakyat Indonesia, sebab rokok di Indonesia tidak bisa disamakan dengan industri rokok di luar negeri. Rokok di Indonesia adalah hasil kolaborasi pertanian rakyat, sehingga kebijakan ini adalah solusi untuk memperhatikan kesehatan sekaligus menjaga keberlangsungan industri rokok Keputusan ini juga diakui bisa membantu BPJS oleh Planning and Policy Specialist, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Yurdhina Meilissa . Selain untuk menambal dana BPJS, juga disarankan dialokasikan secara khusus untuk layanan berhenti merokok terutama untuk konsumen dari keluarga miskin dan anak-anak. Laporan BPJS Kesehatan memang menunjukkan total beban penyakit yang ditanggung oleh asuransi kesehatan nasional, 21 persen di antaranya penyakit akibat konsumsi rokok seperti penyakit jantung iskemik, serebrovaskular, tuberkulosis, diabetes dan penyakit pernapasan kronis.