Jelaskan Penistaan agama dan PBB dari Hukum penistaan agama

Pasal 19 Konvenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional (ICCPR) 1976 mewajibkan setiap negara penandatangan untuk menjamin hak setiap orang untuk beropini tanpa larangan dan menjamin hak bebas berbicara, menyebarkan berbagai macam informasi dan gagasan, dalam bentuk lisan, tulis atau cetak, seni, atau media lain. Paragrad 3 Pasal 19 mengizinkan pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi yang dirasa perlu dan tercantum dalam undang-undang untuk melindungi reputasi pihak lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban masyarakat, atau kesehatan atau moral masyarakat. Pasal 20 mewajibkan setiap negara penandatangan melarang "propaganda perang atau gerakan yang mengusung kebencian bangsa, ras, atau agama yang bisa memicu diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan."

Pada Juli 2011, UN Human Rights Committee merilis pernyataan 52 paragraf berjudul Komentar Umum 34 Tentang Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik Internasional tentang kebebasan beropini dan berekspresi. Paragraf 48 menyatakan:

Larangan terhadap sikap tidak sopan terhadap suatu agama atau sistem kepercayaan, termasuk hukum penistaan agama, tidak cocok dengan Kovenan ini, kecuali dalam kondisi tertentu yang disebutkan dalam Pasal 20, Paragraf 2. Larangan seperti itu harus mematuhi persyaratan ketat Pasal 19, Paragraf 3, serta Pasal 2, 5, 17, 18, dan 26. Karena itu, hukum seperti ini tidak boleh mendiskriminasi satu atau beberapa agama atau sistem kepercayaan atau pemeluknya atau penganutnya dan non-penganut. Hukum seperti ini juga tidak boleh digunakan untuk mencegah atau menghukum kritik terhadap pemuka agama tau komentar terhadap doktrin dan dasar-dasar agama.

Organisasi Kerja Sama Islam meminta "Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat hukum global yang memidanakan penistaan agama".

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Kebebasan Beragama, Kebebasan Beropini dan Berekspresi, dan Bentuk-Bentuk Rasisme Modern, Diskriminasi Ras, Xenofobia, dan Intoleransi Sejenis merilis pernyataan bersama dalam Durban Review Conference di Jenewa tahun 2009. Mereka menyatakan bahwa: "sulitnya menetapkan definsii objektif tentang "penistaan agama" di tingkat internasional membuat konsep penistaan agama mudah disalahgunakan." Conclusions and recommendations emanating from the four regional expert workshops organised by OHCHR, in 2011, and adopted by experts in Rabat, Morocco on 5 October 2012 yang diadopsi oleh Rencana Aksi Rabat menyatakan bahwa: "Di tingkat nasional, hukum penistaan agama kontraproduktif karena akan memicu penyensoran semua dialog, debat, dan juga kritik antar-agama/kepercayaan dan intra-agama/kepercayaan secara de facto, padahal sebagian besar dialog tersebut bersifat konstruktif, sehat, dan perlu dilakukan. Selain itu, banyak hukum penistaan agama yang memberikan berbagai tingkat perlindungan terhadap agama yang berbeda dan dilaksanakan secara diskriminatif. Ada beberapa contoh persekusi minoritas atau kritikus serta ateis dan non-teis akibat disahkannya undang-undang pencemaran agama atau penafsiran bahasa hukum yang netral secara berlebihan. Selain itu, hak kebebasan beragama seperti yang tercantum dalam standar hukum internasional tidak mencakup hak memeluk agama yang bebas dari kritik atau cemooh." Rencana Aksi Rabat merekomendasikan agar "negara-negara yang memiliki hukum penistaan agama menghapusnya karena berdampak buruk terhadap kebebasan beragama serta dialog dan debat yang sehat tentang agama".