Saya mau tau Proses hukum dari Tragedi Otranto

Kecelakaan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kekuatan suatu negara dalam melindungi negaranya dari masuknya migran yang tidak sah. Meskipun peristiwa tenggelamnya kapal tersebut tidak disengaja, terdapat kontroversi mengenai apakah hal tersebut merupakan akibat dari manuver kapal yang berbahaya, dan tidak proporsional. Para penulis berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi negara untuk membatasi tindakan pemaksaan yang tidak proporsional tersebut terhadap risiko penyusupan. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi mengkritik blokade Italia sebagai tindakan "ilegal", karena Italia mendirikannya hanya melalui perjanjian bilateral antar pemerintah dengan Albania.

Kasus Xhavara et. al v. Italy and Albania dianggap tidak dapat diterima karena upaya nasional yang tidak dapat dilakukan. Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, yang menangani kasus ini, mengambil yurisdiksi dengan mengandalkan kesepakatan bilateral antara Albania dan Italia. Kapal tersebut ditemukan 35 mil (56 km) dari pantai Italia, tidak lebih dari 10 mil (16 km) hingga 15 mil (24 km) dari pantai Albania di perairan teritorial Albania. Pengadilan Italia bertanggung jawab atas insiden tersebut karena dianggap telah menjalankan yurisdiksi. Italia juga bertanggung jawab untuk mengadakan penyelidikan atas peristiwa tragis tersebut, di mana sebuah persyaratan yang dianggap telah dipenuhi oleh proses pembunuhan publik yang dilakukan terhadap kapten kapal Italia tersebut. Pada akhir persidangan yang berlangsung delapan tahun, Pengadilan Brindisi menghukum kapten Italia dan Albania bersama-sama dengan "kapal karam dan pembunuhan massal" dengan masa tahanan kasus pertama yaitu satu hingga tiga tahun penjara dan yang kedua hingga empat tahun penjara. Tanggung jawab untuk "kecelakaan" tersebut dikaitkan dengan keduanya dan terdegradasi pada level individu. Rangkaian komando yang lebih besar, kerangka hukum, wacana, dan praktik mapan yang lebih besar telah mengakibatkan tenggelamnya penyelidikan yang tidak dilakukan secara yuridis.