Jabarkan 3.Sapati Ranomeeto sebagai anggota dari Laiwoi

4.Ponggawa Laiwoi oleh “Labuku” sebagai anggota

Ke empat orang inilah yang melaksanakan Pemerintahan Daerah sehari hari yang di ketuai oleh Mokole(Raja).

“Raja Sao – Sao” meninggal pada tahun 1928 di susul dengan meninggalnya Ponggawa Laiwoi sehingga untuk jabatan sementara Raja Van Laiwoi dijabat oleh Kapitan Laiwoi di mana saat itu Kapitan Laiwoi bernama “Lasandara”, sedangkan Jabatan Ponggawa Laiwoi sementara di tiadakan berhubung belum ada penggantinya jadi pelaksana Pemerintah Daerah hanya 3 (Tiga) Orang yaitu:

1.Raja Van Laiwoi oleh Pejabat “Lasandara” sebagai anggota

2.Kapitan Laiwoi juga oleh “Lasandara” sebagai anggota

3.Sapati Laiwoi oleh “Mali” sebagai anggota

Pada tahun 1931 barulah putra “Sao – Sao” bernama “Tekaka” diangkat sebagai Raja ke-9 (Sembilan) dengan gelar ( SANGIA OLEO TEPULI TAMBO LOSAANO OLE), pada 1928 Raja Tekaka naik tahta sebagai pejabat dalam masa percobaan tetapi belum menjalankan pemerintahan, karena dia masih muda, dan sementara mengikuti pendidikan di HIS (sekolah belanda ), pada 1934 bertempat dimakam Raja Lakidende dilaksanakan prosesi adat penobatan Raja Van Laiwoi . Disamping dia telah berpendidikan, juga sangat taat menjalankan syariat islam, sehingga dia terkenal sebagai Bangsawan yang ramah,lagi pemurah terhadap rakyatnya sehingga bangsawan lain patuh dan cinta kepadanya. Raja Tekaka mengalami tiga masa pemerintahan peralihan, Yaitu masa penjajahan Belanda, masa kependudukan jepang dan masa kemerdekaan republik Indonesia.

Raja Tekaka dalam menjalankan pemerintahannya di bantu dengan Dua Orang Perangkat Kerajaan yaitu:

1.Kapitan Laiwoi di jabat oleh “Lasandara” sebagai anggota

2.Sapati Laiwoi di jabat oleh “Mali” sebagai anggota

Sejak tahun 1903 sampai dengan 1938 maka status Kerajaan Laiwoi adalah merupakan Pemerintahan langsung oleh seorang “Gazaghebber” Bangsa Belanda dan Raja van Laiwoi sebagai “Pangreh Praja Indonesiche”.

Dengan keluarnya Undang – Undang Otonomi baru yaitu Zelf Bestuur Regeling (Z.B.R.) 1938 dan Indonesiche Gemente Ordonantie yaitu Badan - Badan yang berpemerintahan sendiri atas dasar Peraturan Adat yang terdiri dari Swapraja, Desa, Subak yang susunannya diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda maka Kerajaan Laiwoi mengalami perubahan dari Pemerintahan langsung (Directe Gebieden) menjadi Swapraja.

Kemudian dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan (Onder District) di tingkatkan menjadi 7 (Tujuh) District yang masing – masing di Kepalai oleh seorang Kepala District, dan tiap - tiap District di bagi lagi atas District bawahan (Onder District) yang susunannya adalah terdiri dari ke 15 (Lima Belas) District bawahan tadi: