Jelaskan Sejarah perundangan dari Hukum jinayat di Aceh

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun No.11 tahun 2002, yang kebanyakan isinya bersifat simbolis. Pada tahun 2003, terdapat perda-perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang maisir (perjudian), dan Nomor 14 tentang khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram). Pada tahun 2009, DPRA menyetujui qanun baru yang semakin menambah hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam. Perda ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku. Pada tanggal 27September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 6 yang merevisi qanun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam. Gubernur Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23Oktober 2014, dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian pada 23Oktober 2015, seperti yang diatur dalam isinya. Qanun yang menggantikan qanun-qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat. Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali.

Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan. Meskipun Indonesia memiliki hukuman mati, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyatakan bahwa rencana Aceh untuk menerapkan pemenggalan kepala sebagai hukuman atas pembunuhan dilarang di bawah undang-undang nasional yang ada, karena satu-satunya bentuk hukuman mati yang diperbolehkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah penghukuman mati dengan regu tembak.

Sejak April 2018, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menyatakan hukuman cambuk bagi pelanggar syariat Islam tidak boleh lagi dilakukan di tempat-tempat umum. Eksekusi dilakukan di dalam lembaga permasyarakatan yang ditunjuk. Menurut Irwandi kebijakan itu sesuai dengan Peraturan Gubenur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan Hukuman Acara Jinayat yang dilaksanakan di lembaga permasyarakatan, atau rumah tahanan negara, atau cabang rumah tahanan negara wilayah Aceh. Adapun anak kecil dibawah umur 18 tahun dilarang menonton.