Jabarkan Latar belakang dari Insiden diplomatik Belanda–Turki 2017

Referendum Turki pada tanggal 16 April menyangkut amendemen konstitusi, jika disetujui, akan mengubah negara tersebut dari demokrasi parlementer menjadi sistem presidensial, sehingga Presiden Erdoğan dapat mengikuti pemilihan umum untuk dua periode lagi, secara teori membuat dirinya menjadi kepala negara yang kuat hingga tahun 2029. Pihak yang menolak usulan ini mengkhawatirkan adanya peningkatan otoritarianisme, sedangkan pihak pendukung perubahan mengklaim bahwa sistem ini akan membuat Turki menjadi negara yang lebih kuat dan aman.

Dalam usaha untuk meyakinkan diaspora Turki di Eropa (banyak yang memiliki kewarganegaraan ganda dan dapat mengikuti referendum) beberapa pejabat tinggi pemerintah Turki melakukan kampanye di kota-kota Eropa dengan jumlah penduduk Turki yang tinggi. Rotterdam merupakan salah satunya, yang dihuni sebagian besar dari 400.000 warga berkewarganegaraan Turki yang tinggal di Belanda. Rencana Turki untuk berkampanye di kota-kota Eropa mendapat tanggapan beragam dari negara-negara di Eropa, termasuk Belanda.

Kampanye pemilihan di luar negeri, meskipun dalam misi diplomatik, merupakan hal yang ilegal menurut hukum di Turki; tetapi sebagian besar partai politik di Turki termasuk partai penguasa AKP telah melanggar peraturan ini.