Saya mau tau Kritik terhadap keputusan itu dari Hukum kewarganegaraan Rusia

1) kesalahan penafsiran Pasal 13 Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1991

Penafsiran Pasal 13 undang-undang tersebut yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan Pasal 12 undang-undang yang sama, yang menyatakan bahwa kewarganegaraan sebelum undang-undang ini mulai berlaku ditentukan oleh undang-undang sebelumnya. Juga menjadi tidak jelas konsekuensi hukum yang mungkin terimplikasi dengan menyatakan jutaan orang sebagai warga negara Rusia selama puluhan tahun sebelum undang-undang itu berlaku, dan bahkan sebelum kedaulatan RSFSR dideklarasikan.

Interpretasi yang berbeda dari Pasal 13 dapat menjadi "kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di masa lalu" mendefinisikan istilah yang digunakan oleh Pasal 18, p. "e" dan Pasal 19, p. 3, pp. "e" (setelah diubah pada tahun 1993).

2) kesalahan penafsiran pasal-pasal konstitusional

Tidak ada dalam undang-undang menyatakan bahwa "kewarganegaraan berdasarkan kelahiran di masa lalu" memberikan kewarganegaraan Rusia pada saat undang-undang itu mulai berlaku. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "berdasarkan Pasal 6 Konstitusi Federasi Rusia, mereka tetap warga negara Rusia hingga mereka melepaskannya atas kemauan sendiri" (p. 3 penalaran). Tetapi, Konstitusi itu mulai berlaku pada Desember 1993 dan jelas tidak memiliki efek retroaktif (berlaku surut). Pencabutan kewarganegaraan di Uni Soviet legal dan terjadi dari waktu ke waktu. Tidak ada ketentuan undang-undang membatasi konstruksi seperti "seorang warga negara hanya pada saat kelahirannya".

3) tidak ada masalah konstitusional dalam hal ini

Mengikuti logika Mahkamah Konstitusi, Pasal 13 dan 18 undang-undang saling bertentangan. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan alasan mahkamah itu menerapkan Pasal 13 dalam kasus ini. Secara umum, mengingat norma-norma hukum yang bertentangan, pengadilan harus memilih salah satu dari mereka (menggunakan asas lex posterior atau lex specialis, atau norma konflik). Jika salah satunya dipilih, tidak perlu memutuskan jika yang lain konstitusional atau tidak. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan suatu norma hukum inkonstitusional karena tidak sesuai dengan norma hukum yang lain.