Jelaskan Sejarah dari Referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa 2016

Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dibentuk tahun 1957. Britania Raya pertama kali mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 1961, namun diveto oleh Prancis. Permohonan kedua diterima dan Britania Raya resmi bergabung tahun 1973; referendum perpanjangan keanggotaan dua tahun kemudian disetujui oleh 67% suara. Integrasi politik mulai dibahas setelah Uni Eropa (UE) didirikan melalui Perjanjian Maastricht tahun 1993. UE menggantikan EEC setelah Perjanjian Lisbon.

Setelah pemilu Parlemen Eropa tahun 2014, Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP) memperoleh mayoritas suara dan menggeser posisi Partai Konservatif ke posisi ketiga. UKIP menjadi partai pertama selain Konservatif atau Buruh yang memuncaki hasil jajak pendapat nasional dalam kurun 108 tahun. Karena sistem pemilu Parlemen Eropa menggunakan perwakilan proporsional, UKIP menguasai porsi perwakilan Britania Raya di Parlemen Eropa.

Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron berjanji bahwa, apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilu 2015, pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan untuk melanjutkan keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa. Perundingan ini dilakukan sebelum referendum keanggotaan terlaksana. Bulan Mei 2013, Partai Konservatif menerbitkan draf RUU Referendum UE dan memaparkan rencana renegosiasi serta referendum apabila David Cameron menang pemilu. Draf RUU mencantumkan bahwa referendum harus dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017.

Draf RUU ini awalnya diajukan sebagai RUU pribadi oleh anggota parlemen James Wharton dari Partai Konservatif. RUU ini dibahas untuk pertama kalinya di House of Commons pada tanggal 19 Juni 2013. Cameron disebut-sebut "sangat puas" dan akan memastikan "dukungan penuh Partai Konservatif" untuk RUU ini.

Terkait kemampuan RUU yang mewajibkan pemerintah Britania Raya melaksanakan referendum pada periode Parlemen 2015–20, sebuah penelitian parlemen menyatakan bahwa:RUU ini hanya mengizinkan referendum keanggotaan di Uni Eropa pada akhir Desember 2017 dan tidak mencantumkan waktu pastinya. RUU ini meminta Menteri Luar Negeri mengirim surat perintahnya pada akhir 2016. [...] Apabila tak satu partai pun mendapat mayoritas suara pada [pemilu selanjutnya tahun 2015], kelangsungan surat perintah tersebut pada sidang Parlemen selanjutnya tidak bisa dipastikan.

RUU ini dibahas untuk kedua kalinya tanggal 5 Juli 2013, disetujui 304 suara banding nol karena hampir semua anggota parlemen Partai Buruh dan Demokrat Liberal abstain, disahkan oleh Commons bulan November 2013, dan dipersembahkan kepada House of Lords bulan Desember 2013, tetapi dibatalkan oleh anggotanya.

Anggota parlemen Partai Konservatif Bob Neill kemudian mengajukan Alternative Referendum Bill kepada House of Commons. Setelah dibahas tanggal 17 Oktober 2014, RUU ini diserahkan kepada Komite RUU Publik. Karena gagal memenuhi persyaratan keuangan, RUU ini tidak dapat diteruskan sebelum Pembubaran Parlemen tanggal 27 Maret 2015.

Di bawah kepemimpinan Ed Miliband tahun 2010 hingga 2015, Partai Buruh tidak menyetujui referendum keanggotaan kecuali ada perpindahan kekuasaan lebih lanjut dari Britania Raya ke Uni Eropa. Dalam manifesto pemilu 2015, Partai Demokrat Liberal berjanji mengadakan referendum keanggotaan apabila perjanjian-perjanjian UE mengalami perubahan. Partai Kemerdekaan Britania Raya (UKIP), Partai Nasional Britania (BNP), Partai Hijau, Partai Serikat Demokrat, dan Respect Party mendukung penyelenggaraan referendum.

Ketika Partai Konservatif memenagi mayoritas suara kursi House of Commons pada pemilu Mei 2015, Cameron menegaskan kembali komitmen manifesto partainya tentang referendum keanggotaan Britania Raya di Uni Eropa pada akhir 2017 dengan syarat setelah "merundingkan kesepakatan baru [keanggotaan] Britania Raya di UE".