Jelaskan Reformasi anggaran dari Karier Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta

Mulai tahun anggaran 2015, atau setelah dilantik menjadi Gubernur baru menggantikan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama mengajukan e budgeting sebagai solusi untuk memperbaiki penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI Jakarta. Sistem ini sebenarnya sudah diajukan sejak 2014, tetapi ditolak. Karena itu, dilakukan pembenahan terhadap birokrasi di DKI Jakarta dan PNS yang bersih dan memiliki kemampuan e budgeting ditunjuk. Hal ini akhirnya memicu kontroversi anggaran pembelian UPS pada RAPBD 2015. Pembahasan RAPBD 2015 akhirnya berakhir deadlock dan harus menggunakan pagu APBD 2014. Dalam insiden ini, Ahok diteriaki "anjing" oleh salah satu anggota dewan saat diadakan mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ahok sendiri kemudian balas meneriaki penentangnya dengan sebutan "tai" dalam sebuah wawancara KompasTV yang kemudian menjadi kontroversi.

Berbeda dengan pembahasan RAPBD 2015, APBD 2016 DKI Jakarta disahkan dengan mulus. E budgeting kembali diterapkan dan membuat DKI Jakarta menjadi percontohan bagi daeerah lain, termasuk Ridwan Kamil dari Bandung, dalam penyusunan anggaran. Bahkan Basuki mengklaim bahwa APBN pun direncanakan akan ikut menggunakan e budgeting dengan menggunakan template yang telah dikembangkan DKI Jakarta. Perda APBD 2016 akhirnya disahkan tanpa banyak hambatan pada tanggal 23 Desember 2015.