Coba jelasin Reaksi pasar saham dari Pemakzulan Park Geun-hye dong

Pasar saham di kawasan Asia sudah mengantisipasi dimulainya pemungutan suara pemakzulan Presiden Park sehingga sebagian besar bursa saham ditutup relatif melemah.

Indeks Kospi mengalami tekanan jual pada hari tersebut yang menyebabkan indeks acuan saham korsel ini turun 0,31 persen. Sementara nilai tukar Won Korea Selatan terhadap Dolar AS ditutup melemah 0,6%

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan Pemakzulan Park pada 10 Maret 2017 membuat Kospi dengan cepat menguat, Kospi ditutup menguat 0,30 persen di level 2.097.35 sedangkan Won berbalik menguat 0,19 persen di level ke posisi 1.155,90 pada pukul 09.46 WIB, setelah dibuka melemah 0,19 persen ke level 1.160,24 per dolar AS.

Rapat dengar pendapat Mahkamah Konstitusi dan pemecatan

Mahkamah Konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari (sampai awal Juni 2017) untuk memutuskan usulan pemakzulan ini. Lembaga tersebut akan mengadakan rapat dengar pendapat umum untuk mendengarkan pandangan dari kedua belah pihak mengenai apakah Majelis Nasional telah mengikuti proses berdasarkan konstitusi yang berlaku dan pemakzulan dapat dibenarkan.

Mahkamah Konstitusi umumnya dianggap konservatif, karena keseluruhan sembilan hakimnya diangkat pada masa pemerintahan konservatif Lee Myung-bak dan Park Geun-hye. Mahkamah Konstitusi memulai Rapat Dengar Pendapat Pendahuluan pada tanggal 22 Desember, dengan pandangan awal dari kedua belah pihak.

Menurut Reuters, beberapa mantan hakim dari lembaga tersebut telah mengatakan bahwa bukti dalam kasus Park sangat kuat, meskipun tidak ada individu yang diidentifikasi namanya.

Sidang pertama mengenai misteri keberadaan Park Geun-hye pada 7 jam setelah feri Sewol tenggelam. Beberapa menduga bahwa Park mengikuti suatu ritual kultus, melakukan suatu pertemuan, atau menjalani operasi plastik. Kemudian, pada 23 Desember, Kementerian Kehakiman Korea Selatan mengatakan bahwa mereka telah menyampaikan pandangannya terkait pemungutan suara parlemen yang baru terjadi untuk memakzulkan Presiden Park Geun-hye kepada Mahkamah Konstitusi, dengan menambahkan bahwa proses tersebut telah memenuhi semua persyaratan hukum yang dibutuhkan.

Mahkamah Konstitusi secara resmi memulai rapat dengar pendapat secara resmi pada tanggal 3 Januari 2017 dan Park tidak diminta hadir untuk diinterogasi. Park absen dalam rapat dengar pendapat terbuka pertama dan sidang pertama ditutup setelah hanya berlangsung sembilan menit. Rapat dengar pendapat dijadwalkan ulang mulai pada 5 Januari 2017. Sidang mendengarkan argumen dan bukti sampai 27 Februari.