Jelaskan Memimpin Depok dari Mohammad Idris

Masa jabatan Nur Mahmudi Ismail dijadwalkan akan selesai pada 26 Januari 2016 dan telah menyelesaikan masa jabatannya selama dua periode. Oleh karena itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mencari pengganti untuk diusung sebagai calon Wali Kota Depok. Dalam penjaringan internal, PKS telah mengurutkan beberapa nama, yaitu Tifatul Sembiring, Muhammad Supariyono, Imam Budi Hartono, Nur Azizah Tamhid, Sohibul Iman, Syahfan Badri Sampurno, dan termasuk dirinya sendiri sebagai kader eksternal partai. Pada awalnya, Idris dan Imam Budi Hartono mengklaim bahwa masing-masing mendapatkan rekomendasi untuk diusulkan sebagai calon Wali Kota. Hingga akhirnya, Idris memperoleh dukungan melalui Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera untuk mengusungnya sebagai calon Wali Kota.

Sesuai dengan kesepakatan Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra dengan Anis Matta selaku Presiden PKS, maka kedua partai tersebut berkoalisi untuk mengusung Idris menjadi calon Wali Kota berdampingan dengan Pradi Supriatna. Koalisi yang disepakati tersebut disebut sebagai Koalisi Pelangi. Diusungnya kedua pasangan calon tersebut tidak dilakukan deklarasi terlebih dahulu, justru melangsungkan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok. Partai Demokrat baru menyatakan dukungannya kepada Idris-Pradi di beberapa menit terakhir menjelang ditutupnya pendaftaran pasangan calon. Majunya Idris sebagai calon Wali Kota Depok membuat dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada 23 Desember 2015, KPUD Kota Depok menetapkan bahwa Mohammad Idris dan Pradi Supriatna resmi terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok berdasarkan perolehan suara sebanyak 411,367 atau 61.91 persen.