Jelaskan Landasan Hukum dari Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

“bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya”

Undang-Undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

“Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang- undangan harus dilindungi dan dilestarikan”

Undang-undang No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyiratkan pentingnya memperhatikan nilai budaya dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Menteri PUPR No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan