Jelaskan Masa Orde Baru dari Pengelolaan Industri Strategis Indonesia

Proses industrialisasi modern di Indonesia sendiri mulai berlangsung sejak dekade 1970-an. Tokoh sentralnya adalah B. J. Habibie. Tahun 1974 Habibie selaku Menteri Riset dan Teknologi mendirikan divisi Advanced Technology dan Teknologi Penerbangan di Pertamina yang kemudian berkembang menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio (cikal bakal PT IPTN dan PT DI) pada tahun 1976 dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi tahun 1978. Perlahan tapi pasti, pemerintah menata strategi penguasaan teknologi dan pembangunan industri dengan membentuk Tim Pengembangan Industri Hankam tahun 1980 dan dilanjutkan dengan Tim Pelaksana Pengembangan Industri Strategis (TPPIS) tahun 1983. Hasil kajian TPPIS menghasilkan pembentukan BPIS tahun 1989. BPIS menjadi tonggak awal proses industrialisasi strategis yang modern di Indonesia.

Sebelumnya, Pembinaan dan pengelolaan BUMN Industri Strategis berada pada Departemen teknis terkait sehingga pembinaan dan pengelolaannya belum terintegrasi dengan baik, kemudian pada tahun 1989 dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 44 tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis maka sepuluh industri dinamakan BUMN Industri Strategis dengan tujuan pemerintah ingin membangun dan mengembangkan industri pertahanan dan kemandirian Pertahanan dan Keamanan (HANKAM). Lembaga Pemerintah Non Departemen BPIS ini diketuai langsung oleh Menteri Riset dan Teknologi / Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yaitu B.J Habibie sendiri. BPIS ditugaskan untuk membina, mengelola dan mengembangkan sepuluh Industri Strategis tersebut.

10 BUMN Strategis tersebut diantaranya:

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara;

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PAL Indonesia;

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. PINDAD;