Gw mau tau Pakto 88 dari Paket Kebijaksanaan Oktober 1988

Merasa pergerakan ekonomi belum maksimal, pemerintahan Soeharto melalui Gubernur BI Adrianus Mooy kemudian menelurkan beragam paket kebijakan (lihat tabel). Paket kebijakan paling fenomenal pada era Soeharto adalah paket paket kebijakan 27 Oktober 1988 atau Pakto 88. Pakto 88 membabat habis aturan yang menyulitkan pendirian bank. "Pakto angin segar bagi industri perbankan di Tanah Air dan menjadi titik balik industri perbankan nasional," ujar Pengamat Ekonomi dan Direktur Institute for Development Economic and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati.

Salah satu ketentuan fundamental (dasar) dalam Pakto 88 adalah pendirian bank swasta nasional dipermudah. Cukup dengan modal minimum Rp 10 miliar, publik dapat mendirikan bank umum. Adapun untuk pendirian bank perkreditan rakyat (BPR), syaratnya modal minimum sebesar Rp 50 juta. Kemudahan juga diberikan untuk pembukaan kantor cabang baru hingga tingkat kecamatan, untuk semua bank maupun BPR. Hasilnya, industri perbankan nasional pun booming. Bank yang ada langsung memanfaatkan kebijakan ini untuk ekspansi dengan membuka kantor cabang di mana-mana. Bank-bank baru pun tumbuh seperti jamur di musim penghujan.

Bank Indonesia mencatat pada September 1988, jumlah perbankan nasional hanya 108 bank umum yang terdiri dari enam bank pemerintah, 64 bank swasta, 27 BPD, 11 bank campuran. Total kantor bank umum pada periode itu sebanyak 1.359 unit. Akan tetapi, setelah adanya Pakto 88, pada akhir tahun buku 1988/1999 jumlahnya meningkat menjadi 1.525 unit. Puncak penambahan bank adalah pada tahun 1994 di mana jumlah bank swasta mencapai 166 unit, bank campuran 40 unit, dan BPR 9.196 unit. Bank-bank milik pemerintah yang menguasai lebih dari 50% pasar perbankan pun berkembang. Penghimpunan dana masyarakat dan kredit bank pemerintah semaking meningkat.

Daftar isi Paket Kebijakan 27 Oktober 1988:

Izin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR dipermudah dengan persyaratan modal ringan.

BI mengizinkan patungan antar bank asing dengan bank swasta nasional (joint venture) dengan komposisi kepemilikan asing maksimal 85% dan minimum 15% bank nasional. Modal minimum bank campuran sebesar Rp 50 miliar.

Penurunan giro wajib minimum (GWM) dari 15% hutang lancar menjadi 2% dari total dana pihak ketiga (DPK).

Bank boleh melakukan diferensiasi produk dalam bentuk tabungan dan deposito, sebelumnya hanya ada Tabanas dan Taska.

Kemudahan bagi bank swasta mendapatkan izin perdagangan valuta asing.