Saya mau tau Naskah undang-undang dari Undang-Undang Pemberian Kuasa

Undang-undang pemberian kuasa 23 Maret 1933 mengakhiri riwayat Undang-Undang Dasar Republik Weimar. Menurut sejarawan Thierry Feral, undang-undang ini menghapuskan sistem pemisahan kekuasaan dan memastikan bahwa undang-undang hanya perlu disetujui oleh pemerintah, sehingga secara de facto mengesampingkan wewenang presiden dan parlemen dan menguntungkan Hitler selaku Führer. Dengan disahkannya undang-undang pemberian kuasa, Reichstag menjadi tidak berdaya dan Hitler berkuasa dengan menggunakan maklumat, baik itu dengan ataupun tanpa dukungan Presiden Hindenburg. Perubahan-perubahan ini ditetapkan tanpa perlu mengamendemen undang-undang dasar. Kekuasaan Hitler pun menjadi terjamin secara kelembagaan. Undang-undang pemberian kuasa sendiri diperpanjang masa berlakunya pada tahun 1937 dan 1939. Kemudian, pada tahun 1943, undang-undang pemberian kuasa menjadi berlaku secara permanen.

Akibat tekanan dari kelompok Nazi, Partai Rakyat Nasional Jerman menyatakan diri bubar pada 26 Juni 1933. Nasib yang sama kemudian dialami oleh Partai Demokrat Jerman pada 28 Juni,, Partai Rakyat Jerman pada 4 Juli, dan Partai Tengah pada 5 Juli setelah penandatanganan sebuah konkordat. Partai Demokrat Sosial Jerman dan Partai Komunis dilarang secara definitif pada 14 Juli 1933, dan Partai Nazi pun menjadi satu-satunya partai yang sah di Jerman.

Undang-Undang Pemberian Kuasa memungkinkan rezim Nazi untuk mengesahkan kebijakan-kebijakan antisemit pertamanya, seperti "Undang-Undang Pemulihan Kepegawaian Negeri Profesional" tanggal 7 April 1933 yang melarang orang Yahudi menjadi pegawai negeri. Undang-Undang Pemberian Kuasa menjadi landasan hukum Undang-Undang 1 Desember 1933 yang menyatakan bahwa Partai Nazi dan negara Jerman adalah suatu kesatuan, Undang-Undang untuk Pembangunan Kembali Reich tanggal 30 Januari 1934 yang mengubah pemerintahan di tingkat negara bagian menjadi badan administratif Reich, serta Undang-Undang Perombakan Pasal-Pasal Undang-Undang dan Prosedur Pidana tanggal 23 Maret 1934, yang membentuk Volksgerichtshof (Pengadilan Rakyat). Pada 1 Agustus 1934, ketika Presiden Hindenburg sedang sekarat, Hitler melampaui pembatasan yang ditetapkan oleh Pasal 2 Undang-Undang Pemberian Kuasa dan memaklumkan penggabungan jabatan presiden dengan kanselir. Sejarah Thierry Feral berkomentar bahwa dengan memperoleh wewenang yang begitu besar, eksklusif, dan tidak terbatas, Führer menjadi sama dengan bangsa Jerman, kehendak bangsa Jerman, serta hukum bangsa Jerman.