Jabarkan Otonomi Daerah dari Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

Sejak reformasi 1998, Indonesia menganut rezim Otonomi Daerah, yang merupakan sistem desentralisasi kewenangan Pemerintah Pusat (dalam hal ini Presiden, Wapres, Kementerian dan Lembaga) ke Pemerintah Daerah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat daerah, pemerataan kesejahteraan, serta menjaga kekhasan lokal masing-masing daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan, tetapi bertanggungjawab langsung kepada rakyat daerah yang langsung memilihnya.

Khusus untuk Gubernur, selain menjadi pemimpin di daerah provinsinya, dia juga merupakan Wakil Pemerintah Pusat yang mengendalikan pemerintahan dibawahnya. Dalam melakukan tugas tersebut, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.

Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 38 tahun 2007. Urusan yang hanya dikelola pemerintah pusat yaitu:

Pertahanan dan Keamanan (oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia),

Politik Luar Negeri (oleh Kementerian Luar Negeri),