Jelaskan Kantor Urusan Pribumi dari Emile Gobée

Pada bulan Juli 1929, ketika Gobée kembali ke Eropa untuk liburan selama delapan bulan, dia menyimpulkan bahwa tensi di Hindia Belanda, sebagian besar karena meningkatnya perlawanan revolusioner Soekarno, telah meningkat tinggi. Secara khusus, Jaksa Agung, Gubernur Jawa Barat dan komandan tentara, khawatir dengan kemungkinan penyusupan oleh pihak Sukarno di dalam polisi dan tentara, dan melarang semua pegawai negeri dan bahkan anggota keluarga mereka untuk bergabung dengan PNI, partai Soekarno. Gobée memprotes keputusan ini atas dasar hak-hak sipil atau permintaan dari Soekarno sendiri. Karena rumor yang mengancam pemberontakan, pada awal tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk menangkap Soekarno dan beberapa anggota PNI lainnya.

Dalam masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Bonifacius Cornelis de Jonge yang memerintah pada tahun 1931 hingga 1936, dia tidak lagi berkonsultasi dan tidak ada perhatian yang diberikan terhadap nasihatnya. Kontak Gobée dengan de Jonge juga sangat minim. Di masa Gubernur Jenderal terakhir, Tjarda van Starkenborg Stachourwer (1936-1945), Urusan Pribumi kembali dalam pengaruhnya. Ketika perjuangan kemerdekaan Indonesia -seperti yang telah diantisipasi- pecah, dia bergabung pada bulan Januari 1946 bersama Asosiasi Belanda-Indonesia. Dia termasuk orang yang menandatangani manifesto mendukung Republik yang baru dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir.