Jelaskan Latar belakang dari Undang-Undang Pemulihan Negara Lituania

Setelah pemisahan Persemakmuran Polandia–Lituania pada abad ke-18, Lituania adalah bagian dari Kekaisaran Rusia. Setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917, Dewan Lituania, yang diketuai oleh Jonas Basanavičius, menyatakan Undang-Undang Kemerdekaan Lithuania pada tanggal 16 Februari 1918. Lituania menikmati kemerdekaan selama dua dekade. Pada bulan Agustus 1939, Uni Soviet dan Jerman Nazi menandatangani Pakta Molotov–Ribbentrop membagi Eropa Timur ke dalam beberapa lingkup pengaruh. Negara-negara Baltik (Lituania, Latvia, dan Estonia) dimasukkan ke dalam pengaruh Uni Soviet dan kemudian diduduki pada bulan Juni 1940 dan diubah menjadi republik sosialis Soviet.

Dalam kasus Lituania, Presiden Antanas Smetona meninggalkan negara tersebut daripada menerima pendudukan ini. Dia tidak mengundurkan diri, tetapi melimpahkan tugas dan kewenangannya sebagai presiden kepada Perdana Menteri Antanas Merkys sesuai yang diatur dalam konstitusi. Pada hari berikutnya, Merkys menyatakan dirinya sebagai presiden. Dua hari kemudian, Uni Soviet di bawah tekanan dan menunjuk Justas Paleckis, seorang jurnalis sayap kiri dan lawan politik lama dari rezim Smetona, sebagai perdana menteri. Merkys kemudian mengundurkan diri atas desakan pihak Moskwa, membuat Paleckis juga bertindak sebagai presiden. Uni Soviet kemudian menggunakan Paleckis sebagai boneka untuk membantu legalitas pengambilalihan wilayah ini oleh Soviet.

Pemerintah Soviet melakukan kebijakan Sovietisasi: nasionalisasi semua kepemilikan swasta, kolektivisasi pertanian, penindasan Gereja Katolik, dan pemberlakuan kontrol totaliter. Pada saat yang sama pendidikan gratis dan sistem kesehatan nasional juga diperkenalkan. Partisan anti Soviet bersenjata dilikuidasi pada tahun 1953. Sekitar 130.000 warga Lituania, dijuluki "musuh rakyat", dideportasi ke Siberia (lihat Deportasi Juni dan Deportasi Maret). Setelah kematian Josef Stalin pada tahun 1953, Uni Soviet mengadopsi kebijakan de-Stalinisasi dan mengakhiri penganiayaan massa. Perlawanan tanpa kekerasan terus dilanjutkan oleh warga Lituania dan diaspora Lituania. Gerakan-gerakan ini bersifat rahasia, ilegal, dan lebih terfokus pada masalah-masalah sosial, hak asasi manusia, dan kebudayaan daripada tuntutan politik.