Jabarkan Inggris pada umumnya dari Kedaulatan Parlemen

Supremasi hukum seperti dikutip dari sejarawan kontemporer hukum Amerika kontemporer sebagai alasan hukum inggris tidak berkembang karena proses di akal Amerika. Hal ini juga berpendapat untuk menjadi bagian integral dari cara di mana Inggris pendekatan hak-hak dan kebebasan berkembang.

Doktrin supremasi parlemen, dalam Hukum inggris, ditegakkan pada tahun 2005 oleh Lord Bingham dalam kasus  R (Jackson) v Attorney General:Namun, ada perbedaan yang harus dibuat antara kedaulatan hukum dan kedaulatan politik. Parlemen tidak berdaulat secara politik, yang berarti bahwa jika Parlemen melewatkan UU yang tidak populer atau menindas undang-undang, maka hal itu tidak dapat diterapkan; misalnya, berbagai PNS yang melaksanakan undang-undang dalam departemen-departemen pemerintah yang dapat diandalkan untuk menggunakan setiap celah dan bahasa yang samar-samar yang ada di UU untuk ikut campur area lain dan peradilan sangat mungkin sengaja menafsirkan dan menciptakan preseden untuk mengatakan undang-undang dengan cara yang sama. Namun ini tidak berarti bahwa Parlemen tidak berdaulat secara hukum. Ia berpendapat bahwa meskipun demikian Parlemen secara hukum dapat melewati setiap undang-undang itu keinginan. Poin ini dibuat dengan jelas oleh Lord Reid di Madzimbamuto v Lardner-Burke [1969] 1 AC 645: