Jabarkan penyusunan RIP SKKNI; dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

pembentukan Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI;

penyelenggaraan prakonvensi dan konvensi Rancangan SKKNI; dan

pemantauan dan kaji ulang SKKNI.

Susunan keanggotaan Komite Standar Kompetensi terdiri dari pengarah, ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, serta anggota yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang merepresentasikan unsur dan dapat berasal dari instansi yang bersangkutan, instansi terkait, perusahaan atau asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, lembaga atau asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi profesi, serikat pekerja dan/atau pakar/ahli yang relevan.

Komite Standar Kompetensi didukung oleh Sekretariat, dengan tugas memberi dukungan teknis dan administratif. Komite Standar Kompetensi ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga atau pejabat setingkat di bawahnya pada instansi teknis yang membidangi sektor atau lapangan usaha sesuai dengan kewenangannya.

Dalam hal instansi teknis telah memiliki satuan kerja yang tugas dan fungsinya di bidang standardisasi atau pengembangan sumber daya manusia, maka tugas dan fungsi Komite Standar Kompetensi dilaksanakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.