Jabarkan Adat istiadat dan pluralisme dari Undang-Undang Dasar Polandia

Pihak yang terlibat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar tidak tertarik untuk menjadikan Polandia sebagai negara Katolik de facto. Hal tersebut dibuktikan dengan Pasal 18 yang menyatakan bahwa pernikahan mendapat perlindungan dari negara dan pada Pasal 53, kebebasan beragama, pendidikan dan pengajaran agama dilindungi oleh negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut menegaskan kebebasan beragama atau tak beragama. Pasal 25 menegaskan bahwa pejabat negara harus berimbang dalam hal keyakinan pribadi, baik agama maupun filsafat, atau dalam hubungannya dengan pandangan hidup, dan harus menjamin kebebasan mereka menyampaikan pendapat dalam kehidupan bermasyarakat. Pasal 32 menegaskan kesetaraan politis antara pria dan wanita serta Pasal 35 yang mengatur kebebasan hidup untuk suku-suku minoritas dan mengembangkan kebudayaannya.