Jelaskan Isu Malaysia dari Partai Rakyat Brunei

Pada tahun 1961, PRB menolak proposal untuk keanggotaan dalam federasi dengan Malaysia, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, meskipun pemerintah Brunei diuntungkan dalam federasi. Pada tanggal 12 Januari 1962, pemimpin PRB A. M. Azahari diangkat menjadi anggota Majelis Negara Brunei dan PRB memenangkan 16 kursi terpilih dari 33 kursi legislatif pada bulan agustus tahun 1962.

Pertemuan pertama Dewan Legislatif dijadwalkan pada 5 Desember 1962 dan PRB menyatakan bahwa ia akan mengajukan beberapa resolusi, yaitu mengembalikan Borneo Utara dan Sarawak ke Brunei untuk membentuk sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Kalimantan Utara, penolakan terhadap masuknya Brunei ke Malaysia, dan kemerdekaan Brunei pada tahun 1963. Sultan Omar Ali Saifuddin III menolak usulan resolusi dan menunda pembukaan Dewan Legislatif untuk 19 Desember 1962.