Jelaskan Catatan dari Kawasan Schengen

Meskipun Siprus tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004; negara ini terikat secara hukum dalam bergabung dengan Kawasan Schengen, di mana  implementasinya tertunda akibat adanya perselisihan Siprus. Menurut mantan Menteri Luar Negeri Siprus Giorgos Lillikas, "Pengontrolan penuh yang ketat atas kawasan Schengen; menciptakan kesengsaraan setiap harinya, terutama bagi warga Siprus Turki". Hal ini pun tidak jelas apakah kontrol ini memungkinkan adanya pengontrolan sebelum dilakukan resolusi atas perselisihan tersebut. Area Pangkalan Kuasa Barat, yang berada di luar kawasan Uni Eropa, juga membutuhkan "penanganan dan mekanisme lain", khususnya bagi Inggris yang telah meninggalkan Uni Eropa. Hingga tahun 2011 tidak ada penetapan resmi dalam penerapan peraturan Schengen oleh Siprus. Siprus meraih keuntungan akibat implementasi Schengen, karena tidak memiliki perbatasan darat dengan anggota Uni Eropa lainnya, di mana perjalanan udara yang berkisar 400 kilometer (250 mil) / 12 jam perjalanan laut dibutuhkan menuju tempat terdekat.

Sementara Bulgaria dan Rumania, yang tergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Januari 2007, juga terikat secara hukum dalam bergabung dengan kawasan Schengen, namun tertunda dalam implementasinya. Pada tanggal 15 Oktober 2010, Bulgaria dan Rumania bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Bulgaria dan Rumania juga bergabung dengan Kawasan Schengen yang kemudian disetujui oleh Parlemen Eropa pada bulan Juni 2011, yang kemudian ditolak oleh Dewan Menteri pada bulan September 2011; di mana pemerintah Belanda dan Finlandia khawatir akan kelemahan tindak anti-korupsi dalam perang melawan kejahatan terorganisir. Meskipun rencana awalnya merupakan upaya Kawasan Schengen dalam membuka perbatasan udara dan laut dengan Bulgaria dan Rumania di bulan Maret 2012, serta perbatasan darat di bulan Juli 2012; pertentangan terus menerus terjadi di Jerman, di mana Finlandia dan Belanda menunda masuknya kedua negara tersebut dalam Kawasan Schengen. Pada tanggal 4 Oktober 2017, "Parlemen Eropa memilih "akses" terhadap Bulgaria dan Rumania dalam Sistem Informasi Schengen." Selain itu, "keputusan politik akhir apakah kedua negara dapat menjadi bagian dari Kawasan Schengen, serta mampu menghentikan pemeriksaan perbatasan yang sistematis dengan negara-negara tetangga Uni Eropa; yang harus diambil oleh semua pihak Dewan Eropa." Oleh karena itu, perkembangan lebih lanjut merupakan isu politik.

Sementara Kroasia, yang bergabung dengan UE pada tanggal 1 Juli 2013, juga terikat secara hukum; hingga akhirnya bergabung dengan Kawasan Schengen, namun tertunda dalam pelaksanaannya. Pada bulan Maret 2015, Menteri Dalam Negeri Kroasia Ranko Ostojić mengatakan bahwa negaranya siap bergabung dengan Kawasan Schengen. Kroasia meminta supaya Uni Eropa melakukan evaluasi teknis, yang membutuhkan waktu satu setengah tahun, yang kemudian dimulai pada tanggal 1 Juli 2015. Hasil positif evaluasi ini adalah adanya akses bagi Kroasia dalam Sistem Informasi Schengen di bulan Januari 2017. Pada tanggal 27 Juni 2017, Kroasia bergabung dengan SIS II dalam kerja sama penegakan hukum. Oleh karenanya, perkembangan lebih lanjut dalam hal ini merupakan isu politik.

Masuknya pengungsi dan migran ilegal dari Yunani melalui Makedonia dan Serbia ke Kroasia dan kemudian ke negara-negara anggota Schengen saat ini seperti Slovenia, Austria dan Hungaria, sebagai bagian dari krisis imigran Eropa pada tahun 2015; menyebabkan munculnya beberapa pertanyaan seperti apakah akan ada konsensus politik yang diperlukan dalam perluasan lebih lanjut pada Kawasan Schengen. Pada bulan September 2015, Hungaria mengancam akan memveto pencapaian Kroasia ke Kawasan Schengen setelah mengizinkan migran untuk transit ke Hungaria.