Jelaskan Koloni mahkota Inggris dari Sejarah Sarawak

Setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Charles Vyner Brooke juga tak mengkehendaki pengambilalihan kekuasaannya kepada pewaris tahtanya, Anthony Brooke (keponakannya, putra tunggal Bertram Brooke) karena perbedaan tajam antara mereka. Di samping itu, istri Vyner Brook, Sylvia Brett, juga berusaha untuk mendiskreditkan Anthony Brooke sesambil berupaya agar putrinya sendiri mendapatkan tahta tersebut. Sehingga, Vyner Brooke memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Mahkota Inggris. Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Para pendukung undang-undang tersebut kebanyakan adalah para pejabat Eropa, sementara orang-orang Melayu menentang undang-undang tersebut. Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart oleh Rosli Dhobi.

Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris. Sehingga, ia ikut dalam kelompok anti-penyerahan di Sarawak, khususnya setelah pembunuhan Sir Duncan Stewart. Anthony Brooke melanjutkan klaim kedaulatan sebagai Rajah Sarawak bahkan setelah Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial. Pada 1951, Anthony mencairkan kembali seluruh klaim-klaimnya terhadap tahta Sarawak setelah ia menggunakan tuntutan hukum terakhirnya di Dewan Penasihat.