Gw mau tau Latar belakang dari Proyek lahan gambut satu juta hektar

Setelah Indonesia dianggap berhasil mencapai swasembada beras pada 1984, produksi padi dan beras di Indonesia mengalami penurunan. Setelah lebih dari sepuluh tahun swasembada beras, berbagai ancaman maupun tanda-tanda akan rapuhnya ketahanan pangan dan kembalinya Indonesia menjadi pengimpor beras mulai timbul. Tahun-tahun melimpahnya beras ternyata tidak berlangsung seterusnya, bahkan tidak berumur lama.

Kemarau panjang dan susutnya lahan pertanian di pulau Jawa membuat produksi beras nasional merosot tajam. Mula-mula terjadi musim kemarau panjang sekitar tahun 1994 kemudian disusul dengan isu produksi padi, terutama di lahan-lahan subur, yang tidak bisa lagi ditingkatkan dan bahkan luas lahannya yang terus menyusut karena berubah fungsi menjadi areal non-pertanian. Sementara konsumsi produk pertanian semakin bertambah dari tahun ke tahun dan pembukaan lahan di luar Jawa belum mampu mengejar kekurangan hasil produksi pertanian.

Berasal dari kerisauan itulah tidak ada cara lain yaitu ekstensifikasi atau perluasan areal tanaman padi yang harus segera dilaksanakan. Kemudian, dipilih lahan gambut yang cukup luas di Kalimantan Tengah. Namun, salah satu tantangan besar yang sulit dipecahkan dalam pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah adalah strategi menghadapi kawasan gambut yang landai dengan curah hujan lokal dan pasang besar serta berpotensi selalu tergenang air. Ditambah fakta bahwa kawasan ini juga sangat dipengaruhi oleh kawasan bagian hulu sungai yang luasnya sekitar 4,5 juta hektar.

Strategi berdasarkan konsep dasar pengelolaan air yang masuk ke kawasan gambut dan kemudian dikeluarkan melalui saluran yang dikendalikan atau dibuat dapat dipertimbangkan melalui perhitungan-perhitungan yang sangat cermat dan memerlukan tenaga dan biaya yang tidak sedikit.

Tahap Awal Proyek Lahan Gambut Satu Juta Hektar

Pada 5 Juni 1995 Soeharto memanggil tujuh menteri Kabinet Pembangunan VI-lengkap beserta timnya masing-masing-ke Bina Graha. Mereka adalah Syarifuddin Baharsjah (Pertanian), Djamaluddin Surjohadikusumo (Kehutanan), Radinal Muchtar (Pekerjaan Umum), Siswono Yudo Husodo (Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan), Sonny Harsono (Agraria), Ginandjar Kartasasmita (Bappenas), dan Mar'ie Muhammad (Keuangan).

Di hadapan tujuh menteri tersebut, Soeharto membentangkan sebuah peta berukuran besar Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam impian Soeharto, Kalimantan Tengah akan menjadi jalan penyelamatan untuk Indonesia: area sawah baru yang mampu menghasilkan 5,1 juta ton setiap tahunnya. "Ini program saya untuk membuka lahan pertanian di Kalimantan. Saya serahkan untuk ditindaklanjuti," kata Soeharto seperti diucapkan Ir. Suparmono, mantan Direktur Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum, yang hadir pada saat itu.

Itulah awal mula rencana pembukaan lahan pertanian raksasa, seluas 5,8 juta hektare, di Kalimantan Tengah, yang kemudian populer dengan sebutan proyek lahan gambut (PLG). Sebuah tim pelaksana langsung dibentuk dengan Menteri Pekerjaan Umum Radinal Muchtar sebagai ketuanya dan langsung bertindak cepat karena Soeharto menargetkan lahan itu bisa panen pertama dalam tempo dua tahun.

Proyek tersebut pada awalnya bukan rencana asli Soeharto. Proyek tersebut datang dari Tay Juhana alias "Mr. T", pengusaha Indonesia keturunan Tionghoa yang bermarkas di Singapura. Lewat Grup Sambu, sebuah perusahaan induk yang terutama berkecimpung dalam bidang perkebunan, "Mr. T" mengaku pernah sukses membuat perkebunan sawit seluas 60 ribu hektare di atas lahan gambut Sungai Guntung, Riau. Sukses itulah yang dipresentasikan kepada Presiden Soeharto. Dia diperkenalkan oleh Marsekal (Purn.) Kardono (mantan Ketua Umum PSSI) dan Mayjen (Purn.) Winanto (bekas Gubernur Jenderal Akabri) (Keduanya adalah komisaris Grup Sambu) hingga kemudian Soeharto berkunjung ke perkebunan kelapa sawit Sungai Guntung pada 1995, disusul keluarnya konsep pertanian seluas 5,8 juta hektare yang diusulkan "Mr. T" tak lama kemudian. Tetapi pada 1999 Henky Assana, Direktur Grup Sambu, membantah bahwa pihaknya yang menyodorkan usulan proyek itu. "Pak Harto yang meminta. Kami hanya menuliskan rencana-rencana. Selanjutnya terserah beliau,"

Proyek itu mulai dikerjakan pada 23 Januari 1996 dan langsung melanggar aturan pertama pembangunan proyek yaitu dikerjakan tanpa studi kelayakan mendalam dan tanpa adanya analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Pada Konferensi Pangan Sedunia dari 13 sampai dengan 17 November 1996 di Roma,Italia, Presiden Soeharto mengatakan proyek lahan gambut (PLG) Sejuta Hektare di Kalimantan merupakan keputusan dan tekad bangsa Indonesia sebagai langkah untuk mempertahankan swasembada pangan dan sekaligus andil dalam memecahkan masalah pangan dunia. "Melalui konferensi ini, kita juga ingin meneguhkan kesadaran dunia mengenai pentingnya ketahanan pangan bagi umat manusia".