Tolong jelaskan mengenai Prosedur dan praktik legislatif dari Majelis Negara Brunei

Fungsi utama dari Majelis Negara Brunei adalah sebagai penasihat Pemerintah dengan memeriksa kebijakan Pemerintah dan implementasinya, misalnya penyusunan undang-undang, menyetujui anggaran Pemerintah dan pendapatan per tahun untuk rencana pembangunan negara, serta pemeriksaan pajak.

Berbeda dengan Kabinet Menteri, Majelis Negara Brunei memungkinkan setiap anggota untuk mengajukan RUU atau mosi untuk pembahasan. Namun RUU untuk dibahas atau disetujui memerlukan persetujuan dari Kabinet Menteri. Dengan pengecualian untuk keadaan tertentu, setiap RUU yang akan disampaikan dalam rapat harus diterbitkan pada lembaran negara, untuk masyarakat umum dalam jangka waktu setidaknya empat belas hari. Demikian pula, jika anggota ingin menanyakan secara lisan atau tertulis, maka pertanyaan tersebut perlu dikirim ke Panitera tujuh hari sebelum pertanyaan diajukan agar pertanyaan tersebut diarsipkan dalam dokumen. Metode ini juga memungkinkan Pemerintah untuk melakukan persiapan. Jika ada tidak puas dengan respons yang diberikan oleh pemerintah, dengan izin dari Ketua Majelis, aggota majelis diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan ke pertanyaan awal.

Rapat Majelis dilakukan berdasarkan dengan sistem yang sama yang digunakan oleh Dewan Legislatif atau parlemen di negara-negara Persemakmuran, seperti pada Dewan Rakyat Britania Raya. RUU harus melalui empat tahap, yaitu Pembahasan RUU Pertama, Pembahasan RUU Kedua, tahap Komisi, dan Pembahasan RUU Ketiga. Pembahasan Pertama dilakukan setelah Anggota Majelis yang mengajukan RUU meminta izin Ketua untuk melakukan Pembahasan, setelah itu anggota meminta izin lagi kepada Ketua untuk melakukan Pembahasan Kedua dan pada waktu yang sama anggota akan menjelaskan alasan RUU diajukan. RUU hanya akan dibahas setelah mendapat dukungan dari setidaknya satu dari Anggota Majelis. Pada tahap ini, pembahasan difokuskan pada kebutuhan dan kelayakan RUU dan dampaknya terhadap bangsa. Setelah itu, diadakan pemungutan suara jika izin untuk melakukan Pembahasan Kedua diperoleh. Dengan demikian semua Anggota Majelis akan menjadi suatu komisi untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan RUU.

Pada tahap ini, RUU itu akan ditentukan apakah didukung, ditolak, atau diubah oleh Anggota Majelis. Setelah Komisi selesai mempertimbangkan dan membahas RUU, Anggota yang mengajukan RUU akan mengajukan izin Pembahasan Ketiga ke Ketua sebelum pemungutan suara. Ketika hasil pemungutan suara menyatakan mendukung RUU, maka RUU tersebut disetujui. Namun RUU ini hanya akan menjadi undang-undang dan berlaku saat ditandatangani oleh Sultan Brunei Darussalam.

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, Sultan Brunei Darussalam diperbolehkan untuk menolak RUU yang disahkan oleh Dewan Legislatif, dan sebaliknya. Meskipun RUU ditolak oleh Majelis, jika diperlukan oleh Sultan Brunei Darussalam, itu dapat disahkan menjadi undang-undang. Semua RUU yang telah disetujui atau ditolak oleh Sultan akan diterbitkan dalam lembaran negara.