Jelaskan Kapolda Sumbar dari Fakhrizal

Fakhrizal menjabat sebagai Kapolda Sumbar sejak 22 Desember 2016 berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolri No. ST/3072/XII/2016. Ia resmi dilantik oleh Kapolri pada 4 Januari 2017, menggantikan Brigjen. Pol. Drs. Basarudin, S.H., M.H. Ia menjabat posisi ini sampai 6 Desember 2019.

Jelang pilkada serentak 2020, Fakhrizal dituding terlibat dalam politik praktis. Hal ini berkaitan dengan deklarasi Fakhrizal sebagai calon gubernur Sumbar dan maraknya baliho bergambar dirinya. Anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menuding Fakhrizal menggunakan fasilitas jabatan untuk maju dalam Pilkada Sumbar 2020. Sementara itu, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Mulyadi mengatakan adanya laporan dari masyarakat tentang adanya upaya pengumpulan KTP yang dikoordinasikan anggota Polri.

Persoalan majunya Fakhrizal sebagai calon gubernur dibahas oleh anggota Komisi III DPR fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam rapat dengan Kapolri Idham Azis. Dalam rapat tersebut, Kapolri Idham Azis menegaskan bakal memecat Kapolda Sumatera Barat Irjen Fakhrizal jika memang benar terbukti ingin mengikuti pemilihan kepala daerah. Menurut UU No 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 dan 2, anggota Polri dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan apabila ingin ikut berpolitik harus mengundurkan diri dari kedinasan.