Tolong jelaskan mengenai Susunan Organisasi dari Direktorat Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Direktorat Diplomasi Publik terdiri atas:

Subdirektorat Isu-Isu Aktual dan Strategis;

Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat Indonesia di Luar Negeri;

Pada tahun 2008, satu dekade setelah dimulainya reformasi, Indonesia memprakarsai penyelenggaraan Bali Democracy Forum (BDF), sebuah forum antar pemerintah yang bersifat tahunan, inklusif dan terbuka yang membahas mengenai perkembangan demokrasi, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

BDF lahir dari sebuah keyakinan bahwa promosi demokrasi merupakan sebuah bagian tak terpisahkan dari kebijakan luar negeri Indonesia. BDF diciptakan guna membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi (democratic architecture) yang kokoh di kawasan melalui praktik sharing of experiences and best practices dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai.

Dalam penyelenggaraan BDF, para peserta dapat membicarakan demokrasi secara konstruktif terlepas dari political taboo dan standardisasi yang restriktif. Tingginya tingkat akseptabilitas dan animo partisipan merupakan sambutan positif terhadap prinsip BDF yang inklusif yaitu menempatkan setiap negara dalam posisi ‘unik’ dan mengedepankan sharing experience dan best practices dalam menggali prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan kondisi negara masing-masing.

Hingga saat ini, BDF telah berhasil menjadikan demokrasi sebagai agenda strategis untuk Asia dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan dan politik yang seimbang, menciptakan perdamaian dan stabilitas, serta dapat memajukan kualitas penikmatan hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan di kawasan yang notabene merupakan tiga pilar penyangga konsep perserikatan bangsa-bangsa.

Beberapa kearifan Nusantara turut mewarnai pertukaran tentang demokrasi, yaitu: (1) Bahwa demokrasi harus tumbuh dan berkembang atas inisiatif internal (home-grown); (2) Demokrasi menjunjung nilai-nilai pluralisme dan keberagaman; dan (3) Demokrasi bersifat inklusif.