Gw mau tau Munculnya televisi swasta dari Televisi di Indonesia

Awalnya, menghadapi dorongan bagi kelahiran televisi swasta, pada Agustus 1986 Dirjen RTF (Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film) Subrata menolak usulan televisi swasta dan menyatakan hanya TVRI yang berhak menentukan bagaimana siaran televisi dapat dilakukan. Namun, beberapa waktu kemudian, akhirnya pemerintah mulai membuka pintu bagi kelahiran TV swasta yang saat itu dimaksudkan agar "melindungi masyarakat dari siaran asing". Melalui SK Menpen No. 190A/Kep/Menpen/1987 (20 Oktober 1987), stasiun televisi swasta awalnya dikonsepkan bersistem SST (Siaran Saluran Terbatas) di mana siarannya bersifat terestrial, namun untuk menerimanya harus secara berlangganan dengan dekoder. Siarannya juga pada saat itu terbatas di satu kota saja, dengan izin yang diberikan selama 20 tahun dari TVRI. Selain itu, TVRI juga akan terlibat dalam manajemen (seperti pemograman) stasiun televisi swasta. Konsep awal kehadiran televisi swasta tersebut bertitik-tolak pada posisi TVRI yang masih dianggap pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang boleh menyiarkan televisi menurut Keppres No. 215/1963. Jadi, TVRI-lah yang menentukan (atau menunjuk) siapa yang berhak dan bagaimana pelaksanaan siaran televisi swasta dalam sebuah perjanjian bagi hasil. Penunjukan pihak ketiga (swasta) sebagai "pelaksana SST" dilakukan karena biaya yang terbilang mahal demi menyelenggarakan TV swasta SST jika dilakukan TVRI sendiri. Selain itu, adanya sistem SST dilandasi oleh semangat yang sama dengan kebijakan pelarangan iklan di TVRI pada awal 1980-an, yaitu mencegah efek kesenjangan sosial lewat iklan-iklan maupun kebudayaan asing lewat program-program impor. Hal ini membuat televisi swasta awalnya hanya ditujukan bagi pemirsa kelas menengah ke atas.

Stasiun televisi swasta pertama bersistem SST yang didirikan adalah Rajawali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, yang diresmikan pada 24 Agustus 1989, dengan cakupan siaran di Jakarta. RCTI merupakan siaran televisi swasta pertama di Indonesia, dimiliki oleh Grup Bimantara Citra milik Bambang Trihatmodjo berpatungan dengan Rajawali Wira Bhakti Utama milik Peter Sondakh. Acara-acara RCTI awalnya merupakan acara impor Barat dan karena statusnya swasta, maka pendapatan RCTI juga diperoleh dari iklan yang mencapai 15% jam siarannya. Kemudian, pada 24 Agustus 1990, stasiun televisi kedua, Surabaya Central Televisi (SCTV), diresmikan dengan cakupan siaran Surabaya dan sekitarnya. Stasiun televisi ini dimiliki oleh "raja sinepleks" Sudwikatmono berpatungan dengan Henry Pribadi. Awalnya, dua stasiun televisi ini dimaksudkan bersistem SST. Namun, seiring upaya pemerataan kesempatan penerimaan siaran televisi, pada 24 Juli 1990, Deppen mengeluarkan SK Menpen No. 111/Kep/Menpen/1990 yang menghapuskan kewajiban penggunaan dekoder bagi siaran televisi swasta (menjadi Siaran Saluran Umum/SSU berbasis free-to-air), walaupun masih harus bersiaran lokal. Ditambah dengan keluarnya izin dari Dirjen RTF (Radio, Televisi dan Film), akhirnya pada sebulan kemudian, satu-satunya stasiun TV yang memakai dekoder, RCTI kini bisa bersiaran dengan lebih leluasa, dan SCTV pun pada awal siarannya tidak memerlukan dekoder sama sekali.

SK Menpen No. 111/1990 secara dasar membagi stasiun televisi swasta menjadi SPTSU (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Umum, pengganti SST) dan SPTSP (Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Pendidikan). SPTSU hanya diizinkan untuk didirikan di masing-masing ibukota provinsi sebanyak 1 buah/provinsi, sedangkan SPTSP hanya diizinkan satu buah dan berpusat di ibukota negara. Yang kemudian menjadi penyelenggara SPTSP adalah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), yang diresmikan pada tanggal 23 Januari 1991 sebagai stasiun televisi swasta ketiga. Sifat SPTSP TPI diwujudkan dengan siarannya yang didominasi acara pendidikan dari Depdikbud dan mampu bersiaran nasional dengan berbagi saluran/fasilitas bersama TVRI ketika TVRI tidak bersiaran di pagi hari. TPI dikelola oleh Siti Hardijanti Rukmana, yang merupakan anak Presiden Soeharto dan seorang pengusaha. Berbeda dengan RCTI dan SCTV yang perizinannya secara formal melalui "penunjukan" TVRI, TPI (dan televisi swasta lain yang bersiaran setelahnya) izinnya diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan. Selain itu, seluruh televisi swasta kini boleh mengalokasikan 20% jam siarnya untuk iklan.

Pada tanggal 13 September 1990, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 40/1990 yang memberi peluang pada perusahaan swasta bagi mengumpulkan iuran televisi TVRI. Sebagai pelaksana dari Keppres ini adalah PT Mekatama Raya, perusahaan swasta milik Sudwikatmono dan Sigit Harjojudanto, yang memulai operasionalnya sejak tahun 1991. Alasan perubahan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan karena sistem yang saat itu mengandalkan pos dan giro dirasa belum memenuhi target (hanya sekitar 70% dari target). Namun, pada 14 April 1992, Direktorat Jenderal Radio, Televisi dan Film memutuskan bahwa Yayasan TVRI akan menarik kembali iuran televisi, setelah satu tahun, PT Mekatama Raya gagal untuk memenuhi kewajibannya. Iuran televisi kemudian akan tetap ditarik oleh TVRI hingga awal 2000-an.

Seiring waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi berbagai stasiun TV swasta lain untuk bersiaran. Dalam hal ini, pemerintah kemudian membolehkan RCTI dan SCTV untuk membentuk stasiun jaringannya yang terpisah dari pusat (namun dengan program yang sama) yaitu RCTI Bandung dan SCTV Denpasar yang masing-masing beroperasi pada 1 Mei 1991 dan 14 September 1991. Pemerintah (lewat SK Dirjen RTF No 1286/RTF/K/VI/1991 pada Juni 1991) kemudian juga mengizinkan kedua stasiun televisi diatas yang saat itu hanya diizinkan bersiaran lokal, menjadi dapat memancarkan siarannya lewat satelit dan bisa diterima di seluruh Indonesia, walaupun penerimanya terbatas. Alasannya, siaran lewat satelit tersebut diperlukan untuk menyiarkan acara dari induk ke jaringannya (misalnya RCTI Jakarta ke RCTI Bandung). Selain izin bagi afiliasi 2 stasiun TV tersebut, pemerintah juga memberikan izin pada 1991-1992 kepada enam perusahaan untuk mendirikan perusahaan televisi swasta, meliputi 1 siaran televisi nasional khusus (istilah resminya Stasiun Penyiaran Televisi Swasta Khusus/SPTSK; ada dalam SK Menpen No. 84A/Kep/Menpen/1992) dan 5 stasiun televisi lokal (SPTSU) di berbagai daerah. Stasiun televisi swasta ini, meliputi:

PT Indosiar Visual Mandiri atau Indosiar, berpusat di Jakarta. Berstatus SPTSK, untuk menyiarkan acara kebudayaan dan ekonomi pedesaan, dan dimiliki oleh Grup Salim dan Eko Soepardjo Rustam;

PT Merdeka Citra Televisi Indonesia atau MCTI, berpusat di Semarang yang dimiliki patungan oleh Grup Salim dan Grup Suara Merdeka;

PT Ramako Indotelevisi Batam atau RIT TV, berpusat di Batam dan dimiliki patungan oleh Grup Salim dan Grup Ramako (milik Bambang Rachmadi);

PT Sanitya Mandara Televisi atau SMTV, berbasis di Yogyakarta dan dimiliki oleh GBPH Pakuningrat/keluarga keraton Yogyakarta bersama dengan Youk Tanzil;

PT Cakrawala Andalas Televisi atau ANteve, berbasis di Bandar Lampung dan dimiliki oleh Grup Bakrie bersama dengan Agung Laksono;

PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi atau CBS TV, berbasis di Palembang dan juga dimiliki oleh Grup Bakrie.

Selain 6 stasiun televisi di atas, beberapa pihak lain yang terdengar ingin mendirikan stasiun televisi swasta, meliputi:

PT Corkindo Rajawali Citra di Yogyakarta, dimiliki oleh Husein Naro, Budhy Budiarto dan Peter F. Gontha;

PT Metropolitan Television Program di Jakarta, dimiliki oleh Timmy Habibie (saudara B. J. Habibie);

PT Rajawali Citra Televisi Makassar di Ujung Pandang yang direncanakan akan dimiliki oleh Jusuf Kalla;

Sebuah stasiun televisi di Medan yang direncanakan akan dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra dan Eddie Nalapraya;

Sebuah stasiun televisi di Manado;

Sebuah stasiun televisi yang dimiliki oleh ABRI untuk membantu kegiatannya, yang diusulkan ke pemerintah pada Juli 1992;

Sebuah stasiun televisi nasional olahraga yang dimiliki oleh Hutomo Mandala Putra.

Namun, pada Juli 1993 pemerintah memutuskan untuk hanya memberi izin 5 stasiun TV swasta untuk bersiaran nasional, yaitu RCTI, SCTV, TPI, ANteve dan Indosiar saja dan menutup izin untuk stasiun TV baru dengan alasan modal yang besar dan menjaga persaingan. Pemberian izin siaran nasional, yang disahkan melalui SK Menpen No. 04A/Kep/Menpen/1993 pada 18 Januari 1993 kepada stasiun televisi swasta tersebut, dijustifikasi dengan alasan demi menjaga penduduk Indonesia dari siaran televisi asing, walaupun proses pemberian izinnya tidak melalui tahapan yang transparan sama sekali seperti tender. Bisa dikatakan, pemberian izin tersebut "mengubah total" wajah pertelevisian Indonesia. Hal ini karena aturan tersebut mengubah rancangan awalnya dimana stasiun televisi dikonsepkan bersiaran secara berjaringan dan lebih melokal, menjadi bersiaran secara tersentralisasi dari Jakarta, yang masih berlangsung hingga saat ini. Maka, dari beberapa stasiun televisi yang berbasis di luar Jakarta, yaitu ANteve dan SCTV kemudian harus memindahkan seluruh perangkat dan infrastrukturnya masing-masing dari Lampung dan Surabaya ke Jakarta. Stasiun afiliasi masing-masing TV, seperti RCTI Bandung dan SCTV Denpasar juga kemudian dileburkan dengan induknya seiring prasyarat dari pemerintah untuk bersiaran nasional. Aturan ini juga membuat status stasiun televisi swasta hanya satu: SPTSU, sehingga TPI dan Indosiar (yang masing-masing berstatus SPTSP dan SPTSK) bisa keluar dari tujuan utamanya ketika didirikan (hal ini dapat dilihat dari penayangan acara dangdut di TPI sejak 1994).

Pemberian izin siaran nasional ini juga membuat 4 stasiun televisi lokal yang tersisa, mungkin karena tidak melihat adanya peluang, akhirnya memutuskan untuk meleburkan diri walaupun pemerintah sudah memberi "lampu hijau" bagi mereka untuk beroperasi. MCTI dan Ramako Indotelevisi menggabungkan diri dengan Indosiar, sedangkan SMTV dan CBS TV menggabungkan diri dengan ANteve sebelum sempat beroperasi. Praktis, dari 6 perusahaan televisi baru yang izinnya dikeluarkan pada 1991-1992, hanya PT Indosiar Visual Mandiri dan PT Cakrawala Andalas Televisi yang bisa memulai siarannya. ANteve (berbasis di sebuah gedung di Kuningan, Jakarta Selatan) mulai bersiaran sejak 28 Februari 1993, sedangkan Indosiar (berbasis di Daan Mogot, Jakarta Barat) mulai beroperasi sejak 11 Januari 1995.

Meskipun stasiun-stasiun televisi swasta sudah berdiri, bukan berarti mereka merupakan suatu lembaga yang independen dan bebas. Pemerintah Orde Baru saat itu cenderung berusaha menempatkan TVRI tetap menjadi pemegang utama dalam pertelevisian nasional, dengan alasan Keppres No. 215/1963 hanya mengizinkan TVRI sebagai penyedia tunggal siaran televisi di Indonesia. Televisi swasta pada saat itu dikonsepkan sebagai "pelaksana yang ditunjuk" atau "pelengkap" TVRI pada saat itu. Hal ini dapat dilihat dari dua hal: pertama, adanya larangan bagi televisi swasta memproduksi acara beritanya sendiri, digantikan dengan wajib relai beberapa program berita TVRI; dan kedua, adanya kewajiban stasiun televisi swasta membayar 12,5% (awalnya 15% sebelum 1990, dan 25% saat RCTI pertama kali hadir) pendapatannya ke TVRI sebagai ganti TVRI tidak beriklan. Ini masih belum ditambah kecondongan stasiun-stasiun televisi swasta dalam mendukung Golkar pada era pemilu (1992 dan 1997). Di satu sisi, justru pemerintah tampak juga sering kali berusaha melindungi pemain-pemain dalam pertelevisian swasta, karena didominasi oleh orang yang dekat dengan pemerintah, seperti membatasi jumlah pemainnya ataupun melarang TVRI tetap beriklan. Hal ini justru akhirnya menjadi bumerang, karena misalnya "penyimpangan" dengan mulai ditolerirnya program berita di beberapa televisi swasta (contohnya Liputan 6 SCTV) pada akhirnya memainkan peran besar menjelang kejatuhan Soeharto.

Setelah melalui diskusi yang panjang, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran resmi berlaku; undang-undang ini merupakan undang-undang pertama yang membahas tentang penyiaran. Dalam undang-undang ini, seluruh lembaga penyiaran (termasuk televisi) terbagi dalam tiga jenis: "Lembaga Penyiaran Pemerintah" (dalam hal ini TVRI), "Lembaga Penyiaran Swasta" (dalam hal ini stasiun televisi swasta), dan "Lembaga Penyelenggara Siaran Khusus" (seperti penyedia layanan televisi berlangganan, layanan informasi audioteks/videoteks, layanan video-on-demand dan lainnya); dimana Lembaga Penyiaran Swasta dan Pemerintah keduanya berpusat di ibukota negara. Undang-undang ini juga mengamanatkan berdirinya "Televisi Siaran Internasional Indonesia" sebagai bagian dari Lembaga Penyiaran Pemerintah, namun hingga undang-undang ini digantikan pada akhir 2002 televisi ini tidak bersiaran. Sesungguhnya, dalam pembahasan RUU ini yang dilakukan sejak 1994, terdapat usulan-usulan yang cukup reformis (dan kemudian akan dimasukkan dalam UU Penyiaran No. 32/2002) seperti pembatasan siaran (hanya diizinkan bersiaran nasional sebesar 50% dari wilayah Indonesia dan sisanya harus siaran berjaringan); adanya hak beriklan bagi TVRI; dibentuknya Badan Pertimbangan dan Pengendalian Penyiaran Nasional (BP3N), suatu lembaga yang memiliki kewenangan atas penyiaran di Indonesia seperti dalam izin siaran dan diisi oleh tokoh masyarakat; dan pembatasan izin siaran selama 5 tahun. Namun, kemudian karena tekanan kuat dari Presiden Soeharto dan industri pertelevisian, maka ide-ide tersebut disingkirkan atau dimodifikasi menjadi lebih akomodatif pada pemerintah dalam UU final. Pasca Orde Baru runtuh, akibat citranya yang terlalu otoriter, maka UU ini akhirnya mulai diusahakan untuk diubah.

Pada 16 Januari 1994, penyedia televisi satelit Indovision (kini MNC Vision), yang dioperasikan oleh PT Matahari Lintas Cakrawala (milik PT Datakom Asia milik Peter F. Gontha, Bambang Trihatmodjo, Anthony Salim dkk), mulai beroperasi sebagai televisi berlangganan satelit pertama di Indonesia dengan menawarkan 5 kanal internasional (RCTI sebenarnya dapat dianggap sebagai TV berlangganan pertama, namun ia tidak sama seperti televisi berlangganan pada umumnya karena misalnya hanya memiliki satu saluran). Hingga tahun 1998, Indovision hanya menjadi pemain tunggal di bidang penyiaran berbayar. Awalnya, sempat direncanakan muncul beberapa pemain lain di siaran televisi berlangganan, yaitu:

Sebuah perusahaan (tidak diketahui namanya) yang dimiliki oleh Siti Hardiyanti Rukmana;

PT Pilar Multimedia Nusantara, milik Hutomo Mandala Putra (dengan merek Astro);

PT Indocitra Grahabawana (1995), milik Prajogo Pangestu, Henry Pribadi, Sudwikatmono dan Indosat yang direncanakan beroperasi dengan sistem kabel;

PT Aditirta Indonusa (1996), milik Indovision (50%) yang direncanakan beroperasi dengan sistem kabel (dengan merek Multivision Theater);

PT Indonusa Telemedia (1997), milik PT Datakom Asia, Telkom dan beberapa perusahaan lain yang direncanakan beroperasi dengan sistem satelit.

PT Multimedia Nusantara (1997), milik PT Indocitra Grahabawana, Indosat, TVRI dan Telkom.Asia-Pacific Telecommunications

Dari calon-calon penyedia televisi berlangganan tersebut, hanya PT Aditirta dan PT Indonusa yang bisa memulai operasionalnya, itu pun harus diundur dari rencana awalnya menjadi pada 1998-1999. PT Indonusa meluncurkan televisi satelit berlangganan kedua di Indonesia dengan merek Telkomvision, sedangkan PT Aditirta kemudian diakuisisi oleh PT Tanjung Bangun Semesta yang kemudian meluncurkan operasionalnya dengan nama Kabelvision, menggunakan sistem kabel yang pertama di Indonesia. Mengingat harga berlangganan yang pada saat itu masih tinggi, umumnya televisi berbayar pada saat itu menargetkan pengguna kelas atas, seperti perumahan mewah dan hotel-hotel.