Jelaskan Ideologi dan pengaruh dari Mujahidin Indonesia Timur

Kumar Ramakrishna menganggap pusat keseimbangan MIT terletak pada kerangka ideologi mereka—serupa dengan Darul Islam. Ia menambahkan bahwa faktor lain keberhasilan MIT dalam menjalankan aksi-aksi mereka adalah lingkungan yang mendukung. Indonesia sebagai negara kepulauan secara tidak langsung mendukung mobilitas kelompok militan untuk bergerak secara leluasa. Kebebasan mendapatkan senjata api turut mempengaruhi fenomena ini, baik yang sudah tersedia di Poso maupun pembelian material bom dan peledak dari pedagang gelap di Makassar dan Surabaya. MIT juga dianggap sebagai kelompok teroris yang berafiliasi dengan banyak gerakan teroris lain di Indonesia. Menurut Fajar Purwawidada, pemerhati masalah terorisme, kini MIT merupakan sentral dan pusat dari gerakan jaringan kelompok teroris di Indonesia. Hampir semua gerakan yang diduga teroris saat ini merupakan jaringan pendukung MIT.

Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Brigjen (Pol.) Boy Rafli Amar, tim Operasi Tinombala terus melakukan upaya lokalisir kepada warga di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Langkah ini untuk mengantisipasi menyebarnya pengaruh kelompok MIT di daerah itu.

Pengamat terorisme dari The Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya, menyampaikan lima analisis. Pertama, eksistensi perlawanan kelompok teroris itu akan menurun drastis karena Santoso adalah simbol sekaligus simpul perlawanan di belantara hutan Poso selama ini. Kedua, di Indonesia ada tiga tempat seksi untuk gerilya yaitu Sulawesi, Aceh dan Papua. Ketika sosok Santoso tidak ada lagi maka perlawanan teroris di Sulawesi akan memudar, dan peluang terciptanya kedamaian di Poso pun terbuka. Ketiga, tidak ada lagi 'Santoso-Santoso' baru yang muncul karena pilihan pribadi dengan latar belakang dendam atau kreasi dari kelompok tertentu karena visi politiknya ke depan. Keempat, Operasi Tinombala harus segera dihentikan karena target utamanya di Poso telah didapatkan. Terakhir, meninggalnya Santoso menjadi pelajaran bagi Pemerintah Indonesia agar menggunakan pendekatan disengagement of violence atau menjauhkan seseorang dari aksi-aksi kekerasan dan meninggalkan metode enforcement atau penindakan.