Jelaskan Akses orang miskin dari Privatisasi air di Jakarta

Perusahaan swasta telah berupaya memperbaiki pasokan air minum bersih ke daerah kumuh yang sebaran rumahnya tidak rapi karena penduduk tidak memiliki tanah tempat tinggal. Akan tetapi, upaya tersebut terhambat. Misalnya, Palyja telah memasang Master Meter sehingga penduduk setempat bisa mengakses air dengan bantuan beberapa LSM seperti Mercy Corps. Per 2012, hanya ada 3 Master Meter, satu di Rawa Bebek dan 2 di Jembatan Besi. Master Meter memasok air yang lebih bersih kepada penjaja air dengan separuh harga jual ke konsumen rumahan, tetapi dampak program ini tidak besar karena ukurannya terbatas. Selain itu, Palyja telah membangun 47 kios di atau dekat daerah kumuh sehingga penduduk dapat mengakses air bersih. Panjang pipa air juga bertambah. Salah satunya adalah proyek pemipaan Palyja di Jakarta Barat yang menghubungkan lebih dari 5.000 keluarga miskin dan diganti oleh hibah bantuan berbasis hasil dari Global Partnership on Output-Based Aid. Sebagai bagian dari proyek, biaya pemasangan pipa diturunkan menjadi US$13 atau kurang dari sepersepuluh biaya normal. 75 persen subsidi dibayar ke Palyja setelah verifikasi independen terhadap pemasangan pipa air. 25 persen sisanya setelah verifikasi pelayanan memuaskan selama tiga bulan berturut-turut. Contoh lainnya adalah TPJ menghapus biaya pemasangan pipa di Marunda dan bahkan memasang pipa dalam rumah secara gratis untuk 1.600 keluarga berkat dana hibah dari Thames Water. Program ini memungkinkan keluarga miskin membayar biaya pemasangan pipa dengan angsuran 12 bulan lewat tagihan air. Akan tetapi, upaya ini dibatasi karena tidak ada untungnya memberi akses air ke wilayah miskin sekalipun penduduknya punya sertifikat tanah. Kerugian ini muncul ketika sistem dikelola secara publik dan berada di bawah manajemen swasta: Pendapatan dari konsumen miskin cukup rendah sehingga meningkatkan defisit perusahaan yang menyediakan pasokan air; biaya memasang pipa di permukiman miskin yang padat lebih mahal daripada permukiman kelas menengah baru; dan "mafia" penajaja air dan operator hidran melakukan monopoli penjualan air kepada keluarga miskin dengan harga tinggi, bahkan sampai mengintimidasi konsumen, penjaja saingan, polisi, dan pejabat pemerintah kota .