Tolong jelaskan mengenai Riwayat Jabatan dari Zudan Arif Fakrulloh

PENJABAT GUBERNUR SULAWESI BARAT 12 Mei 2023

SEKRETARIS BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Tahun Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PADA KEMENTERIAN DALAM NEGERI Eselon I. A  Tahun 01/07/2015

STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA PADA SEKRETARIAT JENDERAL Eselon I. B Tahun 27/08/2014

DOSEN S3 ILMU HUKUM UNIVERSITAS PELITA HARAPAN JAKARTA ---- 04/02/2013

KEPALA BIRO HUKUM PADA SEKRETARIAT JENDERAL II. A 09/11/2011

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS BOROBUDUR ---- 01/01/2011

KEPALA BAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL III. A 17/09/2010

KABAG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PD BIRO HUKUM SETJEN III. A 25/06/2008

DOSEN S3 ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA ---- 02/02/2006

DOSEN S3 ILMU HUKUM UNDIP TAHUN 2005-SEKARANG ---- 01/01/2005

GURU BESAR BIDANG ILMU LEMBAGA & PRANATA HUKUM ---- 01/10/2004

KASUBID KADER PD BID.KADER PROFESIONALISME KEDIKLATAN PUSDIKLAT KADER & PENGEMB.KEPEMIMP.BANDIKLAT IV. A 02/09/2004

DOSEN S 2 ILMU HUKUM UNIV BOROBUDUR JAKARTA MULAI TAHUN 2004-SEKARANG ---- 02/01/2004

DOSEN S2 ILMU HUKUM UNIV MUHAMMADIYAH MALANG, MULAI TAHUN 2004 ---- 01/01/2004

PJ KASUBID INTERNAL DEPARTEMEN PD BIDANG KADER PUSDIKLAT MANAJEMEN PEMERINTAHAN IV. A 30/12/2002

DOSEN S2 FISIP UNIVERSITAS INDONESIA MULAI TAHUN 2002 ---- 10/01/2002

DOSEN S3 ILMU HUKUM UNTAG SURABAYA MULAI TAHUN 2002 -SEKARANG ---- 03/01/2002

DOSEN S2 ILMU HUKUM UNTAG SURABAYA MULAI TAHUN 2002 -SEKARANG ---- 02/01/2002

DOSEN MAGISTER MANAJEMEN STIE STIEKUBANK SEMARANG MULAI TAHUN 2002-SEKARANG ---- 01/01/2002

DOSEN MAGISTER MANAJEMEN UNIV. NAROTAMA TAHUN 2001-2003 ---- 01/03/2001

DOSEN S2 ILMU HUKUM UNIV. TANJUNGPURA PONTIANAK MULAI TAHUN 2001-SEKARANG ---- 01/02/2001

DOSEN S2 ILMU HUKUM STIH IBLAM JAKARTA MULAI TAHUN 2001-SEKARANG ---- 10/01/2001

STAF PADA SEKRETARIAT BADAN DIKLAT ---- 02/01/2001

DOSEN S 2 ILMU HUKUM UBHARA SURYA TAHUN 2001-2004 ---- 01/01/2001

DOSEN FAK. HUKUM UNIV. WIJAYA KUSUMA SURABAYA SEJAK TAHUN 1993-2002 ---- 01/01/1993

6. JKA INDONESIA CAMP 2012                                                                                2012             JKA INDONESIA

7. PIAGAM PENGHARGAAN                                                                                     2013              KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

8. ALUMNI UNS BERPRESTASI                                                                                2013              REKTOR UNS

9. PENGHARGAAN DEDIKASI DAN PENYELESAIAN UNDANG-UNDANG

TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  2014              MENTERI DALAM NEGERI

10. PENGHARGAAN KEBIJAKAN INOVATIF DALAM SISTEM ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                                                             2016            YAYASAN INSTITUT KEWARGANEGARAAN

11. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERBASIS GIS                                           2016            GEOGRAPICH INFORMATION SPESIAL SYSTEM

12 PENGHARGAAN DALAM MENDUKUNG PENDALAMAN PASAR KEUANGAN 2017           OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

13. THE HASSAN WIRAJUDA AWARD 2017                                                                2017           KEMENTERIAN LUAR NEGERI

14. PERAN DUKCAPIL DALAM PENGEMBANGAN PASAR MODAL INDONESIA    2018           KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

15. SATYALANCANA KARYA SATYA XX TAHUN 2019                                               2019           PRESIDEN RI

16. PENGHARGAAN PLAN INTERNATIONAL (KANAGA AWARD)                            2019           PLAN INTERNATIONAL

17. PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK DALAM

PENERAPAN SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

SEBAGAI SALAH SATU PELAYANAN PENERBITAN AKTA LAHIRAN                 2019           KEMENPAN-RB

18. PENGHARGAAN MAP GALLERY KATEGORI PEOPLE CHOICE                        2019           ENVIRONMENTAL SYSTEM RESEARCH INSTITUTE

19. PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PEL. PUBLIK DALAM I-POPINDONESIA’S

POPULATION AND CIVIL REGISTRATION MAP                                                  2020           KEMENPAN-RB

20. PENGHARGAAN ANPK (AKSI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI) ATAS

APRESIASI DAN PRAKTIK BAIK PENCEGAHAN KORUPSI                               2020           KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

21. PENGHARGAAN TOP 99 INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2021 INOVASI

D’SIGN DIGITAL SIGNATURE ELECTRONIC                                                       2021           KEMENPAN-RB

22. GATRA INNOVATION AWARD: INOVASI PELAYANAN DIGITAL DAN

TERINTEGRASI DOKUMEN DUKCAPIL                                                               2021           MAJALAH GATRA

23. APRESIASI INSAN CERDAS                                                                                 2021            ASOSIASI PRAKARSA INDONESIA CERDAS (APIC)

24. PENGHARGAAN BEST BUREAUCRATS OBSESSION AWARD 2021                2021            OBSESSION MEDIA GROUP

25. TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK “D-SIGN:

(TANDA TANGAN ELEKTRONIK DUKCAPIL)                                                       2021            KEMENPAN-RB

26. Top 99 Inovasi terpuji KIPP “D-ev (Dukcapil Every Where)” & Juwita-Ng              2022            KEMENPAN-RB

27. TOP 45 INOVASI TERPUJI KIPP “JUWITA-NG”                                                    2022            KEMENPAN-RB

28. Inovasi I-pop Exo: Indonesia's Population and Civil Registration Map

for data Exploration                                                                                                2022             KEMENPAN-RB

29. POPULATION TRANSACTION MAP ON SOCIAL GRAN DATA

(FIRST PLACE PEOPLE CHOICE)                                                                       2022             ESRI INTERNATIONAL

30. INTERNATIONAL HONORABLE MENTION FUTURE OF GOVERNMENT

AWARDS (DIGITAL INNOVATOR OF THE YEAR)                                              2022              AWS INSTITUTE, UNDP (UNITED NATION

31. KARTIKA ASTHA BRATHA MADYA                                                                      2023              INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI