Jabarkan Peraturan Pemerintah (PP) dari Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

UUD 1945 dapat diganti melalui Sidang Istimewa MPR, UU dibentuk oleh Pemerintah bersama DPR/DPD, dan dapat dibatalkan seluruhnya/sebagian dengan diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Peraturan dibawah UU dapat dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung. Peraturan Daerah juga dapat dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (untuk Perda Provinsi) dan oleh Gubernur (untuk Perda Kota dan Perda Kabupaten).

Daftar usulan Undang Undang yang dibentuk dalam satu periode pemerintahan diajukan dalam bentuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). DPR, Pemerintah, dan DPD mengajukan usul/inisiatif masing-masing dan DPR menentukan alat kelengkapan dewan yang membahas hal tersebut, masing-masing lembaga tersebut diwakili oleh Badan Legislasi DPR (Baleg), Panitia Perancang UU (PPUU) DPD, dan Kementerian Hukum dan HAM (cq. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan)