Jabarkan Dipelopori Jerman Barat dari Demokrasi di Jerman

Keterbelakangan Jerman Timur terjadi dibanyak sektor, Uni Soviet jelas menjalankan praktek balas dendamnya dengan membuat warga Jerman Timur menderita, hal berbeda dialami Jerman Barat yang perlahan dibangkitkan secara ekonomi dan politik, salah satunya dengan proses-proses menuju demokratisasi, oleh karena itu harapan bagi Bangsa Jerman bertopang pada Jerman Barat. Langkah pertama Jerman Barat untuk merekonstruksi demokrasi di Jerman adalah melalui Hukum Dasar Bonn.

Hukum Dasar Bonn diawali dengan bersedianya Amerika Serikat, Prancis, Britania Raya untuk menyerahkan kembali kekuasaannya atas daerah pendudukan di Jerman Barat kepada penduduk asli atau pribumi Jerman pada 1949. Kemudian setelah itu, karena Berlin tidak kondusif lagi untuk dijadikan ibu kota, selain karena sudah terpecah menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur, Berlin sendiri secara de jure masuk ke dalam wilayah pendudukan Uni Soviet di Jerman Timur, maka Kota Bonn yang terletak di tepi Sungai Rhein ditunjuk menjadi ibu kota dari Jerman Barat sekaligus memulai untuk dilaksanakannya pasal-pasal dalam Hukum Dasar Bonn.

Sebenarnya pada saat Hukum Dasar Bonn diterapkan dan Kota Bonn menjadi ibu kota dari Jerman Barat, muncul kesadaran dari para elit politik Jerman Barat. Kesadaran itu muncul karena jika Hukum Dasar Bonn disahkan menjadi konstitusi, maka sama saja dengan mengakui pembagian Jerman untuk selama-lamanya. Oleh karena itu para elit Jerman Barat memanfaatkan instrument politik yang dibangun oleh sistem demokrasi yang ada untuk memperjuangakan “Persatuan Jerman” melalui demokrasi pula.

Sejak 1949, kebangkitan dan perkembangan Jerman Barat menjadi tolok ukur perkembangan demokrasi di Jerman. Selain dari Hukum Dasar Bonn, demokratisasi di Jerman Barat juga terindikasikan dari prestasi pemerintahan Sosial-Demokrat dibawah Kanselir Willy Brandt (1969 – 1974), prestasi itu adalah “pengakuan” Jerman Barat atas kedaulatan Jerman Timur, meskipun terlihat kontra-produktif dengan tujuan menyatukan kembali Jerman, “pengakuan” dari Jerman Barat terhadap Jerman Timur itu menjadi langkah awal untuk menormalisasi hubungan kedua Jerman, bahkan juga normalisasi hubungan dengan Uni Soviet.

Pasukan Sekutu Barat yang menduduki Jerman Barat setelah memenangkan Perang Dunia II mengawali usaha-usaha terciptanya lembaga demokratis yang baru sama sekali, jadi meskipun Jerman punya pengalaman demokrasi pada masa Republik Weimar, tetapi pasukan pendudukan Sekutu tidak ingin mengulangi kesalahan demokrasi Weimar, akhirnya sebagian besar proses demokratisasi di Jerman Barat meniru sistem demokrasi di Amerika Serikat. Salah satu lembaga demokratis yang dibangun oleh Jerman Barat adalah Mahkamah Konstitusi Jerman.

Seperti halnya fungsi dan tugas Mahkamah Konstitusi pada umunya di seluruh dunia, Mahkamah Konstitusi di Jerman Barat berfungsi sebagai pelindung hak-hak konstitusi warga negara. Dengan kekuasaan untuk meninjau hasil keputusan dan menggagalkan setiap undang-undang atau peraturan yang menunjang otoritarianisme yang dihasilkan parlemen ataupun pemerintah, Mahkamah Konstitusi Jerman Barat telah memulai satu langkah lanjutan bagi Jerman di kemudian hari sebagai negara yang demokratis sampai saat ini.

Selain berdirinya Mahkamah Konstitusi, para elit politik di Jerman Barat terus mencontoh Amerika Serikat sebagai negara demokratis yang mapan di dunia, salah satunya adalah memapankan sistem negara federalisme sebagai komitmen Jerman Barat terhadap otonomi daerah dan desentralisasi. Untuk membentuk suatu negara federasi yang kuat, Jerman Barat terdiri dari sepuluh negara bagian (yang disebut sebagai Lander), sementara Bonn menjadi tempat dari pemerintahan pusat yang sekaligus menjadi “pemerintahan federal khusus” (kurang lebih mirip dengan otonomi yang dimiliki Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Indonesia).

Namun, yang berbeda antara Jerman Barat dengan Amerika Serikat adalah bentuk pemerintahannya, yaitu kedudukan kanselir Jerman Barat lebih mirip Perdana Menteri Inggris daripada Presiden Amerika Serikat. Majelis Tinggi di Parlemen Jerman Barat atau Bundesrat memiliki hak veto mutlak atas pembuatan undang-undang dan kewenangan tertinggi untuk menunjuk seorang kanselir. Memposisikan parlemen sebagai lembaga tertinggi juga sekaligus mencegah terulangnya kedudukan presiden menjadi otoritas tertinggi seperti era Paul von Hindenburg. Presiden Republik Federal Jerman Barat lebih sebagai kepala negara saja, dipilih melalui Majelis Rendah atau Bundestag. Karena tidak memiliki mandat dari rakyat dan kewenangan konstitusinya sempit, maka posisi Presiden Republik Federal Jerman tidak strategis.

Posisi presiden yang tidak memiliki kewenangan strategis seperti di era Republik Weimar, maka kepala pemerintahan di Jerman Barat di pimpin oleh Kanselir. Kanselir menjadi pusat dan titik berat dari sistem politik di Jerman Barat. Kanselir memiliki kabinet yang bertugas selayaknya kabinet Presiden Amerika Serikat. Para menteri dan departemen bertanggungjawab kepada kanselir, bukan secara kolektif kepada parlemen (tidak seperti di Britania Raya). Kanselir Jerman Barat adalah pemimpin partai mayoritas di Parlemen Jerman Barat, atau juga pemimpin koalisi partai di Majelis Rendah.

Hukum Dasar Bonn juga membatasi agar kabinet kanselir Jerman Barat tidak bisa dengan mudah digoyahkan, salah satunya adalah, bila Bundestag ingin menjatuhkan pemerintah, maka Bundestag harus memiliki suara mayoritas absolute dan bila ingin menaikkan kanselir baru, Bundestag juga memerlukan suara mayoritas absolut. Peraturan ini membuat kedudukan eksekutif di Jerman Barat menjadi sangat kuat dan tetap ada jaminan nilai-nilai demokrasi yang didasari dalam Hukum Dasar Bonn.