Jelaskan Diyanet dan sekulerisme dari Agama di Turki

Reformasi yang terjadi pada masa Kesultanan Utsmaniyah di abad ke-20 masehi telah banyak mengubah Turki dalam banyak aspek. Salah satu perubahan yang terbilang cukup signifikan adalah penerapan paham sekularisme di Turki yang digagas oleh Mustafa Kemal Atatürk. Meskipun mengaku sebagai negara sekuler, Republik Turki melonggarkan beberapa aturan yang biasanya diterapkan di negara sekuler lainnya, seperti:

Pemerintah Turki tidak melakukan pemisahan antara negara dan agama (terdapat sebuah lembaga negara yang mengatur urusan agama, Diyanet İşleri Başkanlığı)

Negara memiliki fungsi pengawasan terhadap kegiatan keagamaan di Turki.

Urusan yang berkaitan dengan keagamaan di Turki diambil oleh oleh sebuah lembaga negara yang bernama Diyanet İşleri Başkanlığı atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Direktorat Kementerian Urusan Agama. Diyanet mengemban tanggung jawab atas seluruh masjid (hanya masjid Sunni) di seluruh wilayah kedaulatan Turki. Diyanet memiliki wewenang untuk mengurus operasional masjid seperti merekrut pengurus dan imam masjid sebagai pegawai negeri sipil. Diyanet İşleri Başkanlığı pertama kali dibentuk oleh Bapak Bangsa Turki, Mustafa Kemal Atatürk, melalui Majelis Agung Nasional Turki sebagai penerus Shaykh al-Islām setelah pembubaran Kesultanan Utsmaniyah.

Sesuai dengan ketetapan konstitusi Turki, Diyanet memikliki kewajiban untuk "menjalankan tugas terkait dengan kepercayaan, ibadah, dan etika Islam, dan mencerahkan masyarakat mengenai agama mereka, dan mengelola tempat-tempat ibadah yang suci”. Diyanet juga bertanggung jawab atas khotbah jumat yang disampaikan oleh imam setiap minggu di masjid-masjid saat berlangsungnya ibadah salat Jumat. Terdapat sekitar 85.000 masjid di dalam wilayah negara Turki dan 2.000 masjid lain di luar negeri yang beroperasi di bawah pengawasan Diyanet. Diyanet menyediakan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak dan melatih serta merekrut para imam sebagai pegawai negeri sipil untuk bertugas di masjid-masjid dibawah pengawasan pemerintah. Biaya operasional Diyanet İşleri Başkanlığı hanya diambil dari pajak dan sumbangan dari kalangan umat muslim sunni. Agama dan kepercayaan lain di Turki harus melakukan swadana untuk kebutuhan keuangan operasional kegiatan agama mereka.

Pemungutan pajak di Turki diberlakukan secara sama. Pajak di Turki tidak ada pembedaan berdasarkan agama yang dianut oleh penduduk. Namun, melalui Diyanet İşleri Başkanlığı hak yang diberikan tidak sama bagi masing-masing agama di Turki. Diketahui pada tahun 2012 terdapat dana sebesar 2,5 miliar dollar Amerika untuk fasilitas kegiatan keagamaan bagi kaum muslim sunni saja. Sebagai contoh muslim Syi'ah dari sekte Ja'fari (mayoritas beretnis Azerbaijan) dan muslim Syi'ah Alevi Bektashi (mayoritas beretnis Turkmen), dua kelompok keagamaan ini ikut serta dalam hal pendanaan masjid dan gaji imam-imam kaum Sunni, tetapi tempat ibadah mereka tidak diakui secara resmi oleh negara sehingga menyebabkan mereka tidak mendapatkan dana dari pemerintah untuk menjalankan operasional aktivitas keagamaan mereka.

Sekte-sekte seperti Alevi-Bektashi, Bayrami-Jelveti, Halveti (Gulshani, Jerrahi, Nasuhi, Rahmani, Sunbuli, Ussaki), Hurufi-Rüfai, Malamati, Mevlevi, Nakşibendi (Halidi, Haqqani), Qadiri-Galibi and muslim Syi'ah Ja'fari tidak diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Turki.

Pada tahun 2013 tercatat lebih dari 4,6 miliar Lira Turki anggaran pembelanjaan yang dikeluarkan oleh Diyanet İşleri Başkanlığı, menempati urutan ke-16 di antara lembaga pemerintahan lain.Anggaran yang dialokasikan untuk Dinayet adalah:

1,6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Dalam Negeri.

1,6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kesehatan.

1,9 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Industri, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi.

2,4 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Lingkungan dan Perencanaan Kota.

2,5 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Budaya dan Pariwisata.

2,9 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Luar Negeri.

3,4 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Ekonomi.

3,8 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Pembangunan.

4,6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk MIT – Lembaga Intelijen Negara

5,0 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Kedaruratan dan Pengelolaan Bencana.

7,7 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam.

9,1 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Bea Cukai dan Perdagangan.

10,7 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk pertahanan tepi pantai.

21,6 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Urusan Uni Eropa.

242 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Dewan Keamanan Nasional.

268 kali lebih besar daripada anggaran yang dialokasikan untuk Kementerian Ketenagakerjaan.