Jelaskan Paradoks kolonial dari Politik pembiaran

Karena tekanan dunia internasional, dan juga karena ambisi pribadi pejabat pemerintahan, diluncurkanlah banyak ekspedisi militer. Karena takut bahwa Britania Raya akan melebarkan sayap dari Australia, pada tahun 1828, Fort Du Bus didirikan di Teluk Triton, Papua. Karena banyak penyakit dan serangan musuh, benteng itu ditinggalkan lagi pada tahun 1835. Sekali lagi karena tekanan Britania, pada tahun 1839, agen Nederlandsche Handel-Maatschappij dibuka di Bali. Hal ini juga tidak berhasil, tetapi antara tahun 1846-1849, Perang Bali I meletus untuk menundukkan pulau tersebut.

Saat James Brooke menobatkan dirinya sebagai Rajah Putih Sarawak di Borneo, Menteri Jajahan Jean Chrétien Baud menandai seluruh pulau di Hindia-Belanda ke dalam peta. Kepentingan Belanda saat itu belum tegak, tetapi hal itulah yang masih terjadi. Hal ini mesti terjadi secara seksama dan sebagai akibatnya dapat terjadi kekacauan kecil maupun meletusnya sengketa. Sehingga, Gubernemen Makassar menjadi Dependensi Celebes pada tahun 1847 dan tanda dengan singa Belanda ditempatkan di Papua.

Akan tetapi, Jean Chretien Baud memutuskan untuk memindahkan semua pos di utara Palembang. Politik tersebut dipertahankan hingga Perjanjian Siak pada tahun tahun 1858. Pada tahun 1862, pemerintahan Belanda didirikan di Kesultanan Deli dan hingga perbatasan Aceh. Akhirnya, Britania Raya memutuskan tempat itu lebih baik di tangan Belanda ketimbang negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat maupun Prusia (kini Jerman). Dengan pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, Selat Malaka menjadi jalur penting ke Singapura yang diwarnai dengan aksi perompakan dari Aceh. Dengan Perjanjian Sumatra II, pada tahun 1871, Britania Raya membiarkan Aceh tetap merdeka. 2 tahun kemudian, Perang Aceh meletus. Dengan hal itu, politik pembiaran tidak dilepaskan sepenuhnya. Hal itu juga tidak memungkinkan karena perang tersebut menjaring semua kapasitas militer.

Akhir dari politik pembiaran terjadi selama Perang Lombok pada tahun 1894 dan pengangkatan Joannes Benedictus van Heutsz sebagai Gubernur Aceh. Karena tekanan penjajahan modern di seluruh dunia Barat, sejak saat itulah, pemerintahan Hindia Belanda mulai meluas ke seluruh Nusantara.