Jelaskan Setelah 15 November 1978 dari Kebijakan 15 November 1978

Meskipun Indonesia memiliki cadangan devisa yang kuat, pemerintah (Departemen Keuangan) kemudian menganggap bahwa devaluasi merupakan langkah yang baik untuk masa depan ekonomi. Hal ini disebabkan pada saat itu pemerintah takut Indonesia mengidap "Penyakit Belanda", yaitu suatu penyakit ekonomi ketika harga minyak dan gas alam sebagai sumber devisa dalam kondisi sehat baik secara cadangan terbukti dan neraca pembayaran tetapi komoditas di luar minyak dan gas alam terperangkap oleh jebakan harga baik dari biaya maupun pemasaran produk. Sebagai catatan, di akhir dekade 1970-an, harga minyak dan gas alam mengalami peningkatan sebagai efek dari krisis minyak 1973 dan krisis energi 1979. Selain itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar dilihat terlalu tinggi (overvalued) sehingga dapat mengancam pemasaran produk Indonesia di luar negeri.

Menurut pemerintah, sasaran utama kebijakan tersebut adalah untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, baik di pasaran dalam negeri maupun di pasaran internasional. Khususnya, kebiakan tersebut ditujukan untuk lebih meningkatkan kemampuan bersaing barang-barang produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor, serta untuk lebih meningkatkan kemampuan bersaing barang-barang ekspor Indonesia terhadap barang-barang yang serupa di pasar luar negeri. Peningkatan daya saing barang-barang Indonesia di dalam negeri maupun di pasaran dunia merupakan dorongan yang kuat untuk meningkatkan produksi di dalam negeri sehingga akan lebih mendorong penanaman modal, lebih memperluas lagi lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pendapatan. Sehingga, rangkaian langkah-langkah kebijaksanaan ekonomi tersebut diharapkan akan membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelaksanaan jalur-jalur pemerataan dalam pembangunan nasional.

Kebijakan makro ini sendiri diambil oleh salah satu tokoh Mafia Berkeley, Widjojo Nitisastro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Kepala Bappenas. Akibat dari kebijakan ini, nilai 1 US$ yang sebelumnya Rp. 415,00 menjadi Rp. 615,00. Sistem Kurs Mengambang Terkendali di Indonesia ditetapkan bersamaan dengan kebijakan devaluasi Rupiah sebesar 33%. Pada sistem ini, nilai tukar Rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket currencies) negara-negara mitra dagang utama Indonesia. Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan rentang atau spread tertentu. Maksud dari sistem nilai tukar tersebut adalah bahwa meskipun diarahkan ke sistem nilai tukar mengambang namun tetap masih ada unsur pengendalian.

Kebijakan ini dirasa janggal dikarenakan pada saat itu Pemerintah Indonesia memiliki cadangan dollar yang melimpah sebagai dampak dari naiknya harga minyak akibat efek embargo minyak pada tahun 1973 yang dilakukan negara-negara Arab yang mendominasi OPEC. Akan tetapi, kebijakan devaluasi ini tetap dilakukan untuk mendorong kemampuan produksi komoditas non-migas dan mendorong daya saing produk Indonesia di luar negeri. Selain itu, dalih kebijakan ini dilakukan adalah demi melindungi kondisi ekonomi pedesaan dari efek fluktuasi harga minyak bumi.