Jelaskan Ketua komisioner dari Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi

Walaupun Indonesia tidak termasuk sebagai negara yang meratifikasi Konvensi PBB tentang Pengungsi pada 1951dan Protokol 1967, tetapi Indonesia tetap  membuka diri untuk bekerjasama degan UNHCR terkait masalah pengungsi. Mengingat Indonesia juga sering menjadi negara transit bagi para pengungsi dari Afghanistan, Myanmar, hingga negara-negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. UNHCR juga bukan satu-satunya lembaga PBB yang mengurusi para pengungsi di Indonesia, mereka juga dibantu oleh lembaga PBB lainnya, yaitu Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM). Selain IOM, UNHCR juga mendapatkan bantuan dari lembaga kemanusiaan Kristen, Church World Service (CWS).

UNHCR juga tidak hanya memberikan pendampingan kepada pengungsi di Indonesia, banyak dari pengungsi yang ada di Indonesia kemudian dipulangkan ke negara asal mereka. Pada 2015, UNHCR memulangkan kurang lebih 201.400 orang pengungsi yang berasal dari Afghanistan, Sudan, dan Somalia. Tetapi pada tahun yang sama pula UNHCR berhasil menyalurkan sebanyak 107.100 orang pengungsi ke negara ketiga yang relatif lebih aman dan maju seperti Kanada, Prancis, Belgia, dan sebagainya.

Banyaknya arus pengungsi ke Indonesia membuat UNHCR dan pemerintah Indonesia mendirikan Rumah Detensi Imigrasi untuk mendata dan menamoung para pengungsi. Di Rumah Detensi Imigrasi yang berada di bawah wewenang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham), para pengungsi akan diberikan fasilitas dukungan dari pemerintah Indonesia dan UNHCR agar dapat hidup layak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sambil menunggu kepastian untuk diberangkatkan ke negara ketiga.