Jelaskan Hasil dari Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak hasil ini tidak lama setelah diumumkan. Ia menyebut hasil ini "memalukan" dan berterima kasih kepada negara-negara yang mendukung "kebenaran" dengan tidak berpartisipasi dalam "parade keanehan." Ia menambahkan bahwa "Yerusalem adalah ibu kota kami. Selalu dan selamanya...Tetapi saya menghargai bahwa semakin banyak negara yang menolak berpartisipasi dalam parade keanehan ini. Jadi saya mengapresiasi sekaligus berterima kasih kembali kepada Presiden [AS] (Donald) Trump dan Duta Besar [Nikki] Haley atas dukungan kuatnya terhadap Israel dan dukungan kuatnya terhadap kebenaran." Menteri Pertahanan Avigdor Liberman mengingatkan rakyat Israel bahwa pemerintah mereka dari dulu tidak menyetujui pemungutan suara seperti ini, "Ingat bahwa ini PBB yang sama seperti pada masa duta besar pertama kita, Abba Eban. Ia pernah berkata: 'Apabila Aljazair mengajukan resolusi bahwa bumi itu datar dan Israel yang membuatnya datar, resolusi ini akan disahkan dengan 164 suara banding 13 dan 26 suara abstain'. Ini sudah biasa terjadi di PBB." Ia juga memuji AS sebagai "acuan moral yang bersinar di tengah kegelapan." Menteri Urusan Strategis dan Keamanan Publik Gilad Erdan mengatakan, "hubungan historis antara Israel dan Yerusalem lebih kuat daripada sidang apapun yang diselenggarakan 'Perserikatan Bangsa-Bangsa' — bangsa yang bersatu karena takut dan menolak mengakui kenyataan sederhana bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan bangsa Yahudi."

Di sisi lain, ketua oposisi Joint List dan anggota Knesset, Ayman Odeh, menyatakan bahwa pemungutan suara ini membuat Israel sadar: "Di dunia internasional, masih banyak orang yang percaya bahwa bangsa Palestina, layaknya bangsa-bangsa lain, berhak memiliki tempat di dunia ini dan hak menentukan nasib sendiri. Keputusan sebagian besar bangsa di dunia malam ini yang menentang pengumuman Trump, meski ditekan dan diancam, mengabaikan kebijakan diplomatik Trump dan Netanyahu dan merupakan pernyataan jelas masyarakat internasional yang mendukung perdamaian dan hak bangsa Palestina untuk mendirikan negara merdeka yang ibu kotanya terletak di Yerusalem Timur."

- Indonesia sedari awal menentang keras upaya Amerika Serikat menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dubes Republik Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani mengatakan bahwa, "Pengakuan sepihak Amerika Serikat pada 6 Desember 2017 bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan akan pindahkannya Kedubes AS ke Yerusalem bertentangan dengan resolusi PBB dan hukum internasional serta harus segera ditolak seluruh negara di dunia yang cinta damai." Pernyataan tersebut disampaikan di depan 192 negara anggota PBB lainnya dalam Sidang Khusus Darurat Majelis Umum PBB mengenai "The Illegal Israel Actions in the Occupied East Jerusalem and the rest of the Occupied Palestinian People" yang diselenggarakan pada 21 Desember 2017.