Jelaskan Menteri Dalam Negeri (1951-1952) dari Iskak Tjokroadisurjo

Ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukirman, ia mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial mengenai Aceh. Per tanggal 2 Februari 1952, Ia memecat beberapa patih (pejabat setingkat di bawah bupati) di kawasan Aceh untuk dipindahkan ke beberapa kawasan di Sumatera Timur dan Tapanuli dan menggantikannya dengan beberapa pejabat yang berasal dari kawasan tersebut. Salah satu kebijakan kontroversial yang ia putuskan adalah menurunkan jabatan Daud Beureu'eh dari gubernur menjadi pejabat setingkat di bawah gubernur pada bulan Maret 1952. Selain itu, pada bulan April 1952 ia juga mengangkat karyawan yang berasal dari Pulau Jawa dan Tapanuli untuk beberapa jabatan di kantor pemerintahan di luar supervisi (pengawas) di bidang industri.

Penggabungan Kabupaten Adikerto dan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo saja

Ia juga menandatangani keputusan penggabungan dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Adikarto (beribu kota di Wates, di bawah pengawasan Keraton Pakualaman) dan Kabupaten Kulon Progo (beribu kota di Sentolo, di bawah pengawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) pada 12 Oktober 1951.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Ia juga ikut menandatangani Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak.

Menteri Perekonomian (Menteri Perdagangan) (1953-1955)