Jelaskan Fungsi dari Divisi Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

pembinaan fungsi hukum bagi seluruh jajaran Polri yang meliputi:

Perumusan dan pembangunan sistem serta metode termasuk petunjuk-petunjuk pelaksanaan fungsi hukum;

Pemantauan dan supervisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi hukum;

Pemberian dukungan (back up) dalam bentuk bimbingan teknis dan bantuan personel dalam pelaksanaan fungsi hukum;

Perencanaan kebutuhan personel dan anggaran termasuk pengajuan saran dan pertimbangan penempatan serta pembinaan karier personel pengemban fungsi hukum;

Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta statistik baik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi hukum;

pengkajian perkembangan hukum yang berkaitan dengan tugas Polri;

penyusunan naskah akademik dan konsep rancangan peraturan perundangan yang diajukan oleh Polri;

penyusunan, pembahasan, pengkajian, harmonisasi dan sinkronisasi rancangan peraturan kepolisian;

pemberian saran masukan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada pegawai negeri pada Polri, keluarga Polri/PNS Polri dan masyarakat;

pengkajian penerapan hukum di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, agama, disiplin, dan kode etik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan Polri;

pemberian pendapat dan saran hukum kepada institusi, anggota Polri dan PNS Polri maupun kepada masyarakat;

pemberian bantuan hukum dan advokasi kepada institusi Polri, Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga Polri/PNS Polri;

pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

penyelenggaraan dokumentasi dan jaringan informasi hukum; dan

berperan serta dalam pembinaan hukum nasional.