Jelaskan Landasan hukum dari Agama di Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut paham sekuler di dunia. Dasar hukum pemberlakuan kebijakan pemisahan antara urusan agama dan negara di Amerika Serikat terdapat di amendemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat. Berikut isi dari amendemen pertama Konstitusi Amerika Serikat mengenai kebebasan beragama:

"Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances."

"Kongres tidak membuat aturan hukum mengenai pembentukan suatu agama ataupun melarang kebebasan dalam menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak berkumpul secara damai, dan hak mengajukan petisi untuk menuntut ganti rugi dan mengutarakan keluhan kepada pemerintah."

Hubungan Agama dan Politik di Amerika Serikat

Amendemen pertama pada Konstitusi Amerika Serikat menjamin setiap warga negara untuk dapat menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada amendemen pertama Konstitusi Amerika Serikat, pemerintah dilarang untuk menetapkan suatu agama tertentu sebagai agama resmi baik itu di tingkat negara ataupun di tingkat negara bagian. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler dan liberal isu keagaamaan dalam dunia perpolitikan di Amerika Serikat masih memiliki perananan penting. Tokoh-tokoh politik di Amerika Serikat sering kali memanfaatkan isu agama saat melakukan kampanye. Saat kampenye pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012 kandidat presiden dari Partai Demokrat Barack Obama dirundung kampanye hitam yang menyebutkan bahwa Barack Obama adalah seorang muslim. Tuduhan ini juga dilontarkan oleh seorang konglomerat Amerika Serikat Donald Trump (kelak menjadi presiden Amerika Serikat ke-45) dalam berbagai kesempatan.

Peran agama dalam karier politisi Amerika Serikat

Para politisi di Amerika Serikat juga banyak tergabung dalam komunitas keagamaan sekaligus menjadi pengurus didalamnya. Anggota dari sesama komunitas keagamaan ini secara umum adalah masa pendukung dari suatu kandidat pejabat politik atau partai politik tertentu. Seperti kandidat presiden dari Partai Republik Mitt Romney yang maju pada Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2012 adalah seorang penganut ajaran mormonisme sekaligus pengikut Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Pendukung Mitt Romney banyak berasal dari penganut mormonisme dari negara bagian Massachusetts dan Utah.

Dua partai politik terbesar di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, mayoritas dijalankan oleh orang-orang beragama Kristen. Secara demografi jemaat Kristen Injili/Evangelis dan mormon yang sebagian besar adalah ras kulit putih cenderung mendukung Partai Republik sedangkan pemilih dari kalangan orang-orang Kristen beraliran liberal, Katolik, dan sekuler cenderung menjadi pendukung dari Partai Demokrat.

Keberagaman agama para pejabat dalam sistem pemerintahan Amerika Serikat

Sepanjang sejarah pemilihan umum presiden Amerika Serikat mayoritas kursi presiden diduduki oleh presiden beragama Kristen Protestan dari berbagai denominasi. Tercatat hanya tiga orang Katolik dari partai besar yang pernah maju sebagai calon presiden dan satu diantaranya berhasil menang dan menjabat sebagai presiden, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy mencatatkan sejarah sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang beragama Katolik. Dua orang kandidat katolik lainnya adalah Alfred E. Smith yang kalah dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 1928 dan John Kerry yang maju sebagai calon dari Partai Demokrat pada tahun 2004 namun dikalahkan rivalnya dari Partai Republik, yaitu George Walker Bush. Sementara itu wakil presiden dari Barack Obama, Joe Biden adalah wakil presiden beragama Katolik pertama dalam sejarah Amerika Serikat.Kandidat presiden dari agama lain adalah Joseph Lieberman. Joe Lieberman adalah orang Yahudi-Amerika pertama yang maju dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2000. Joseph Lieberman dimajukan sebagai calon wakil presiden oleh Partai Demokrat. Sebenarnya ada dua kandidat lain yang memiliki darah keturunan Yahudi, yaitu John Kerry dan Barry Goldwater. Namun, kedua tokoh politik keturunan Yahudi ini tidak mempraktikan ajaran Yahudi melainkan mereka berdua adalah pemeluk agama Kristen. Pada pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016 politisi Yahudi-Amerika Bernie Sanders bersaing melawan Hillary Clinton untuk maju sebagai calon presiden utusan Partai Demokrat. Bernie Sanders menjadi orang Yahudi pertama yang maju sebagai calon presiden dalam sejarah perpolitikan Amerika Serikat. Namun, Bernie Sanders dalam kampanyenya pernah memberikan pernyataan bahawa dirinya tidak berafiliasi dengan agama tertentu.

Muslim pertama yang menduduki jabatan sebagai anggota Kongres Amerika Serikat adalah Keith Ellison. Saat mengangkat sumpah jabatannya Keith Ellison menggunakan salinan Al-Qur'an yang dimiliki oleh mantan presiden Thomas Jefferson. Jejak Keith Ellison diikuti oleh Andre Carson dua tahun kemudian sebagai anggota Kongres muslim kedua di Amerika Serikat. Anggota Kongres Amerika Serikat pertama yang beragama Hindu adalah Tulsi Gabbard. Tulsi dilantik sebagai anggota kongres pada tanggal 3 Januari 2013. Saat dilantik Tulsi Gabbard mengangkat sumpah dengan menggunakan salinan kitab Bhagawadgita.

Kualifikasi agama bagi calon pejabat publik di Amerika Serikat

Menurut Pasal 6 dalam Konstitusi Amerika Serikat, tidak ada klasifikasi agama ataupun persyaratan khusus berdasarkan agama untuk menduduki jabatan publik di Amerika Serikat. Namun, hal ini tidak berlaku bagi delapan buah negara bagian yang memiliki peraturan lokal di tingkat negara bagian. Delapan negara bagian tersebut masing-masing memiliki kualifikasi atau syararat khusus berkaitan dengan agama yang dianut calon perjabat yang bersangkutan.

Berikut adalah negara bagian di Amerika Serikat yang memberikan syarat yang berkaitan tentang agama bagi kandidat pejabat publik di wilayahnya:

Arkansas (Pasal 19 Bagian 1)

Maryland (Declaration Hak Asasi, Pasal 37)

Mississippi (Pasal 14, Bagian 265)

Carolina Utara (Pasal 6 Bagian 8)

Pennsylvania (Pasal 1 Bagian 4) Peraturan di negara bagian Pennsylvania mengamanatkan untuk melindungi pejabat-pejabat dengan persyaratan harus tergabung dalam agama atau kelompok keagamaan tertentu.

Carolina Selatan (Pasal 17 Bagian 4)

Tennessee (Pasal 9 Bagian 2)

Texas (Pasal 1 Bagian 4)

Peraturan agama di Amerika Serikat

Amerika Serikat menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan agama setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam amendemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi

"Kongres tidak membuat aturan hukum mengenai pembentukan suatu agama ataupun melarang kebebasan dalam menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak berkumpul secara damai, dan hak mengajukan petisi untuk menuntut ganti rugi dan mengutarakan keluhan kepada pemerintah."

Pada tahun 1979 Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat menegaskan pengertian dari kalimat diskriminasi agama. Hak kebebasan beragama adalah termasuk dalam hak-hak asasi yang dijamin oleh pemerintah yang dasar hukumnya tercantum dalam konstitusi negara. Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat mendeskripsikan bahwa kebebasan beragama adalah hak untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan. Diskriminasi agama terjadi ketika ada seseorang menolak "kesamaan perlindungan dalam hukum, persamaan status dalam hukum, persamaan perlakuan dalam administrasi pengadilan, dan persamaan kesempatan dan akses mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perumahaan, pelayanan umum, dan fasilitas umum, dan akomodasi publik karena alasan orang lain menjalankan agamanya. Pada tahun 1878 Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan aturan untuk menolak seseorang menjalankan kewajiban agama sebagai alasan untuk menghindari dakwaan pidana.

DPR Amerika Sahkan RUU Larangan Diskriminasi Agama Dalam Imigrasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang membatasi presiden Amerika memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama. Langkah ini disambut oleh para pendukung hak-hak sipil sebagai kemajuan yang besar. Undang-undang tersebut, yang secara informal dikenal sebagai NO BAN Act, muncul sebagai tanggapan atas kebijakan 'Larangan Muslim' dari mantan presiden Donald Trump yang melarang perjalanan dari beberapa negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. RUU itu, yang juga harus disahkan di Senat AS untuk menjadi undang-undang, telah disetujui dengan suara 218-208 di DPR pada Rabu kemarin. “'Larangan Muslim' mencabik-cabik keluarga, menahan nyawa selama bertahun-tahun dan mencap muslim, Afrika dan orang-orang yang menjadi sasaran sebagai ancaman,” kata Madihha Ahussain, penasihat Muslim Advocates, sebuah kelompok hak-hak sipil AS dikutip dari Aljazeera, Kamis, 22 April 2021.

“Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi dan dengan disahkannya UU NO BAN di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan bahwa mereka tidak akan melakukannya,” kata Ahussain dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Presiden Joe Biden telah membatalkan larangan perjalanan Trump dengan perintah eksekutif pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat. Trump mengeluarkan larangan itu tak lama setelah menjabat pada tahun 2017 hingga menuai protes dan kecaman yang meluas. Larangan itu awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara dan Venezuela. Pada 2020, Trump memperluasnya ke Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania. Dikritik sebagai diskriminatif dan menghukum, hal itu memiliki konsekuensi langsung dan luas bagi Muslim Amerika dan keluarga mereka, pengungsi dan lainnya yang terdampar di negara ketiga.

"Larangan Muslim dan Afrika menyalahgunakan kekuasaan eksekutif untuk mendiskriminasi dan merugikan banyak orang hanya berdasarkan asal kebangsaan atau agama mereka," kata Marielena Hincapié, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional.

“UU NO BAN akan memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat menggunakan lagi kekuatan yang sangat besar dan berbahaya ini,” ucap dia.

UU NO BAN akan merevisi undang-undang imigrasi AS untuk melarang diskriminasi atas dasar agama dan akan membatasi kemampuan presiden dalam mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan pembatasan perjalanan di masa depan. Meskipun Trump dikalahkan dalam pemilihan presiden 2020 dan Biden membatalkan larangan perjalanan, legislator Amerika Serikat mengatakan penting untuk mengambil tindakan legislatif. "'Larangan Muslim' Donald Trump adalah noda gelap dalam sejarah negara kami, dan itu tidak boleh terjadi lagi," kata Perwakilan Demokrat Don Beyer, sponsor RUU tersebut.

Agama di Amerika Serikat berdasarkan etnisitas

Data berikut ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Pew Forum tahun 2014. Survei ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemeluk agama berdasarkan ras dan etnis. Orang-orang keturunan Afrika-Amerika cenderung aktif bergabung dalam kegiatan kelompok keagamaan. Sebagian besar dari populasi Afrika-Amerika tersebut menganut agama Kristen. Gereja-gereja beraliran Kristen Protestan memiliki paling banyak pengikut yang tersebar di berbagai etnis di Amerika Serikat.