Coba jelasin Antropologi Hukum di Indonesia dari Sulistyowati Irianto dong

Setelah menyelesaikan pendidikan Master dari Belanda, Sulis diminta membantu proses persiapan pengadaan mata kuliah baru bernama Antropologi Hukum oleh Prof. TO Ihromi. Pada waktu itu, UI dicanangkan sebagai perguruan tinggi pertama yang memperkenalkan mata kuliah Antropologi Hukum. Dalam proses persiapan, Sulis membantu Prof Ihromi mengidentifikasi keberadaan mata kuliah Antropologi Hukum di seluruh Indonesia. Salah satu caranya dengan mengirimkan kuesioner ke sekitar 50 dekan fakultas hukum se-Indonesia untuk menanyakan apakah di sana terdapat mata kuliah Antropologi Hukum. Bagi Sulis, Antropologi Hukum sangat penting karena dapat berperan menyeimbangkan antara keadilan hukum dengan keadilan sosial. Selama ini, dua jenis keadilan ini sering kali berseberangan. Menurut Sulis, Antropologi Hukum bermanfaat untuk memperluas pandangan dan pertimbangan penegak hukum dalam pengangan berbagai kasus terkait hukum dan adat. Prof. Koentjaraningrat dan Prof. TO Ihromi merupakan tokoh yang menjadi inspirasi Sulis untuk memperjuangkan mata kuliah Antropologi Hukum di Indonesia sejak tahun 1992

Pemikiran Sulis mengenai Masyarakat Adat dan Kenusantaraan menyoroti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk dari beragam nation” lain yang kecil, tua, dan berbasis kesukubangsaan . Konsistensi hukum, identitas hukum, hak sipil dan jaminan ruang hidup bagi masyarakat adat mutlak untuk dipenuhi sebagai wujud pemenuhan hak dasar Negara kepada Warga Negara . Secara khusus Sulis menyuarakan agar hendaknya para penegak hukum bersikap sebagai negarawan dan memanusiakan manusia ketika berhadapan dengan masyarakat adat dan perempuan. Antropologi Hukum secara khusus menggagas penghargaan terhadap keragaman adat dan budaya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persatuan sebuah Negara.

Sulis dipercaya menjadi Anggota Board dari the International Commission on Legal Pluralism (sejak 2006) dan ikut mendirikan the Asian Initiative on Legal Pluralism (sejak 2004), dan anggota board the Convention Watch Working Group, Universitas Indonesia (sejak 1994)

Sulis secara konsisten memilih tema gender dan hukum sebagai topik skripsi dan tesis nya. “Batak Women and Social Security in 1980-s: A Study on Social Security with Legal Anthropological perspective” merupakan judul tesis yang ditulis Sulis untuk memperoleh gelar Master Antropologi Hukum dari Universitas Leiden. Selanjutnya, disertasinya di Universitas Indonesia adalah tentang "Perempuan di antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi tentang Perempuan Batak Toba dalam Sengketa Waris (tahun 2000). Penelitian pos doktoralnya adalah tentang "Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan", dalam rangka kerjasama dengan Van Vollenhoven Institute, Leiden Law School dan KNAW (2009-20011). Keahlian Sulis dalam isu-isu gender dan hukum telah diakui berbagai kalangan.

Sulis menjabat sebagai Ketua Pusat Kajian Gender Universitas Indonesia pada tahun 2002 hingga 2010. Pernah menjabat sebagai ketua Program Pascasarjana Antropologi, FISIP UI (2009-2011), dan Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia (2013-2016). Saat ini Sulis aktif menjadi pakar "Antropologi Hukum", "Socio-Legal Studies", dan "Hukum dan Gender" di lembaga yang sama.