Jelaskan Investasi dari Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa

Uni Eropa merupakan sumber Foreign Direct Investment (FDI) terbesar keempat untuk Indonesia. Dari jumlah FDI yang masuk ke Indonesia, Uni Eropa menyumbang sebesar 9% atau € 2,3 miliar dibelakang Singapura (31,7%), Jepang (18,6%) dan Tiongkok (9,3%).

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia - Uni Eropa

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia - Uni Eropa (Indonesia - European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement - IEU CEPA) merupakan perjanjian ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa dalam hal perdagangan bebas. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk memfasilitasi dan membuka akses pasar yang baru, meningkatkan perdagangan di antara Uni Eropa dan Indonesia serta menambah investasi. Kesepakatan untuk merundingkan perjanjian ini didasarkan pada hasil kajian bersama yang dilakukan pada 2010. Pada 4 Mei 2011, hasil kajian bersama yang berjudul Invigorating the Indonesia-European Union Partnership Towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement disampaikan kepada pihak Indonesia dan pihak Uni Eropa. Kajian ini dibuat oleh tim yang terdiri atas berbagai latar belakang seperti dari kalangan pemerintahan, akademisi dan kelompok bisnis dari kedua pihak. Pada 2012, Indonesia dan Uni Eropa melakukan pembahasan scoping paper untuk menentukan cakupan dan kedalaman komitmen yang nantinya dirundingkan. Karena adanya transisi pemerintah, pembahasan scoping paper sampai mengalami vakum dan baru dapat diselesaikan pada April 2016 ketika Presiden Joko Widodo mengunjungi Brussels, Belgia. Akhirnya, negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa pertama kali diluncurkan pada 18 Juli 2016 dan putaran pertama atau kick-off meeting dilaksanakan di Brussels pada 20-21 September 2016. Kemudian, putaran kedua dilaksanakan pada 24-27 Januari 2017 di Bali. Putaran ketiga kembali dilaksanakan di Brussels pada 11-15 September 2017. Sedangkan putaran keempat dilaksanakan pada 19-23 Februari 2018 di Solo, Jawa Tengah. Putaran kelima dilaksanakan pada 9-13 Juli 2018 di Brussels, Belgia.

Perjanjian Kemitraan Sukarela - Penegakkan Hukum Tata Kelola Perdagangan di bidang Kehutanan

Perjanjian Kemitraan Sukarela - Penegakkan Hukum Tata Kelola Perdagangan di bidang Kehutanan (Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement /FLEGT- VPA) merupakan perjanjian kerja sama penanggulangan perdagangan kayu ilegal dan tata kelola hutan yang berkesinambungan. Uni Eropa dan Indonesia menandatangani perjanjian ini pada 30 September 2013 dan berlaku sejak 1 Mei 2014. Indonesia meratifikasi FLEGT VPA dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014 dan melalui Parlemen Uni Eropa pada bulan Maret 2014. Kesepakatan ini sendiri diperoleh setelah melalui proses perundingan yang panjang sejak tahun 2007. Setelah hampir 10 tahun melakukan negosiasi, pada 15 November 2016, perjanjian ini sudah bisa terlaksana secara penuh dengan adanya pengakuan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) yang sudah sesuai dengan legalitas standar Uni Eropa. SLVK sendiri merupakan sistem perdagangan kayu dengan mengutamakan perhatian terhadap prinsip legalitas, pelacakan jejak kayu (traceability) dan keberlanjutan (sustainability) yang dalam penyusunannya melibatkan banyak pemangku. Pada hari yang sama, kapal pengiriman yang membawa kayu Indonesia yang bersertifikasi dikirim ke Belgia dan Inggris melalui Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara tropis pertama yang mampu mendapat lisensi produk kayu dibawah FLEGT. Dalam hubungan perdagangan produk kayu, Indonesia merupakan eksportir terbesar ke Uni Eropa. Total perdagangan produk kayu antara Indonesia dengan Uni Eropa mencapai € 485 juta pada tahun 2015.