Tolong jelaskan mengenai Pasca-Perang Dunia II dari Sejarah demokrasi

Perang Dunia II pada akhirnya menjadi kemenangan bagi demokrasi di kawasan barat Eropa, tempat negara-negara membentuk pemerintahan perwakilan yang mencerminkan kehendak umum dari warganya. Meskipun demikian, banyak negara di kawasan tengah dan kawasan timur Eropa menjadi negara-negara satelit Uni Soviet yang tidak demokratis. Di kawasan selatan Eropa, sejumlah kediktatoran otoriter berhaluan kanan (terutama di Spanyol dan Portugal) terus bertahan.

MaxRange data telah mendefinisikan dan mengategorikan tingkatan jenis demokrasi dan rezim politik untuk seluruh negara setiap bulan mulai tahun 1789 sampai sekarang dan masih terus dimutakhirkan. MaxRange memperlihatkan suatu ekspansi demokrasi yang dramatis, teristimewa sejak 1989. Gelombang demokrasi ketiga telah berlangsung dengan sukses dan melanda sebagian besar kawasan yang dulunya merupakan kawasan otokratis. MaxRange dapat memperlihatkan perincian kolerasi antara keberhasilan demokrasi dan banyak variabel yang relevan, misalnya riwayat demokrasi sebelumnya, tahap peralihan, dan pemilihan sistem politik kelembagaan. Meskipun jumlah negara demokratis terus bertambah semenjak 2006, demokrasi elektoral yang lebih lemah juga telah meningkat secara signifikan. Inilah faktor penyebab utama di balik demokrasi-demokrasi yang rapuh.

Jepang bergerak menuju demokrasi pada Zaman Taishō yang berlangsung pada era 1920-an, namun secara efektif dikendalikan oleh rezim militer pada tahun-tahun menjelang dan selama Perang Dunia II. Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru pada masa pendudukan pascaperang oleh tentara Sekutu, dan pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada 1946.

Dekolonisasi dan gerakan hak sipil

Perang Dunia II juga menyemai benih-benih demokrasi di luar Eropa dan Jepang, karena perang besar ini telah melemahkan semua kekuatan kolonial lama dan memperkuat sentimen antipenjajahan di seluruh dunia, kecuali di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Banyak koloni/tanah jajahan yang resah dijanjikan kemerdekaan sebagai ganti dukungan mereka dalam perang melawan kekuatan-kekuatan kolonial selama berlangsungnya Perang Dunia II.

Kesudahan Perang Dunia II juga berdampak pada keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memecah wilayah Mandat Inggris menjadi dua negara, satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Pada 14 Mei 1948, negara Israel memaklumkan kemerdekaannya, dan dengan demikian lahirlah negara demokrasi penuh yang pertama di Timur Tengah. Israel adalah negara demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dan hak suara universal."Global Survey 2006: Middle East Progress Amid Global Gains in Freedom". Freedom House (2005-12-19). Diakses pada 1 Juli 2007.

India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Prancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis; negara-negara bekas jajahan Imperium Britania sering kali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.

Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-Undang Hak Sipil memperkukuh Amendemen ke-15. Amendemen ke-24 mengakhiri pemungutan pajak per kapita dengan menghapus segala macam pajak yang berkenaan dengan hak suara, yang kala itu merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan untuk membatasi hak suara warga Afrika Amerika. Undang-Undang Hak Suara juga memberikan hak suara bagi seluruh warga pribumi Amerika tanpa membedakan negara bagian tempat tinggalnya. Batas umur pemilih terendah diturunkan menjadi 18 tahun melalui Amendemen ke-26 pada 1971.