Coba jelasin Respons awal Indonesia dari Krisis Selat Sunda dong

Keesokan harinya (28 Agustus), Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Suwito memanggil Charge d'Affaires Inggris. Ia mengeluhkan bahwa pemberitahuan Inggris terlalu santai. Tanpa meminta Inggris untuk memohon izin kepada Indonesia untuk hal itu, ia meminta Inggris untuk memberikan pengumuman yang lebih formal, sebaiknya tertulis, di waktu berikutnya. Jika tidak, Suwito memperingatkan, "ketegangan sekarang dapat mengakibatkan insiden yang tidak disengaja, tidak diinginkan tetapi serius,". Pernyataan tersebut segera diteruskan ke pemerintah Inggris. Charge d'Affairs menjawab bahwa setiap pemberitahuan lebih lanjut akan dilakukan secara tertulis agar tidak menimbulkan masalah apapun. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 2 September, sehari setelah pendaratan di Labis, Subandrio mengambil sikap yang lebih keras dengan memberitahu Duta Besar Australia di Jakarta bahwa Victorious akan ditolak jika kembali melalui Selat Sunda. Penyebab larangan tersebut tidak jelas karena dokumen-dokumen resmi dari waktu itu tidak tersedia. Namun, pengumuman Subandrio ini sejalan dengan kebijakan pemerintah soal pelayaran melalui perairan Indonesia yang bermaksud melakukan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal setelah kelompok kapal induk Amerika lewat berlayar pada awal bulan. Pembuat kebijakan Indonesia juga kemungkinan mengkhawatirkan ancaman kekuatan udara Inggris terhadap Jakarta serta kemungkinan Inggris sedang berusaha untuk memprovokasi respons Indonesia, mirip dengan tindakan Vietnam terhadap Amerika pada insiden Teluk Tonkin di awal tahun itu. Alasan terakhir tampaknya sangat mungkin, menilik kemarahan Sukarno yang sangat tampak dalam menanggapi insiden itu. Sudah wajar jika tanggapan terhadap tindakan Inggris ini sama kuat. Bagaimanapun juga, pimpinan Indonesia memahami insiden ini sebagai pembalasan langsung atas pendaratan Pontian, unjuk tekad Inggris. Meskipun mengkhawatirkan, pelanggaran Inggris atas klaim bahari Indonesia tidak kalah penting.

Putusan dan rencana Inggris memaksa melewati Selat Sunda

Departemen Luar Negeri Inggris tidak berniat mundur dalam menghadapi perbuatan yang dipandang sebagai penghinaan terhadap martabat Inggris. Thorneycroft berargumen bahwa jika Victorious tidak melewati Selat Sunda dalam perjalanan pulang, Inggris "harus menderita kekalahan politik besar dengan efek yang tak terduga terhadap posisi militer di Timur Jauh,". Pandangan tersebut didukung oleh Laksamana Mountbatten dan David Luce, Kepala Staf Angkatan Laut. Mountbatten bahkan melangkah lebih jauh, memperingatkan Thorneycroft bahwa kegagalan dalam memenuhi tantangan ini akan memiliki "dampak serius" untuk "perawakan seluruh militer - tidak hanya di Timur Jauh, tetapi di seluruh dunia." Luce dan Mountbatten juga menganggap ini sebagai kesempatan sempurna untuk menekan Jakarta untuk pertama kalinya. Luce menyatakan bahwa pelayaran kembali "bisa saja memberikan inisiatif untuk kita". Mountbatten memandangnya sebagai saat yang tepat untuk mengalihkan Soekarno dari penyerangan terhadap Malaysia. Setidaknya, pelayaran melalui Selat Sunda harus dipertahankan.

Pandangan pemerintah Inggris tidak disetujui oleh para komandan angkatan laut, terutama Sir Varyl Begg, Panglima tentara Inggris di wilayah itu. Ia meyakini bahwa kapal induk terlalu lemah jika harus mempertahankan diri atau menyerang balik Indonesia. Begg merasa bahwa sempitnya Selat Sunda dan kondisi geografis lokal membatasi gerakan kapal dan menghilangkan fungsi radar. Aturan pelayaran sendiri membuat kapal tidak bisa membawa pesawat di atas dek atau menerbangkan pesawat. Ia menyarankan agar kapal-kapal perusak saja yang melewati selat tersebut. Kapal-kapal tersebut tidak sama berharganya dengan kapal induk. Pandangannya didukung oleh Lord Antony Head yang berpendapat bahwa jika kapal induk tidak berada dalam posisi bahaya, Indonesia hanya sedikit diuntungkan dan Inggris pun sedikit dirugikan. Namun, Luce tetap bersikukuh bahwa Victorious harus berlayar melewati Selat Sunda. Menghadapi kekhwatiran Begg, Luce memberi tahu bahwa kapal induk yang lebih modern, HMS Centaur, akan siap memberikan perlindungan udara untuk satuan tugas tersebut. Bala bantuan juga disiapkan di Singapura untuk menghadang provokasi Indonesia. Thorneycroft memerintahkan Begg untuk mulai merencanakan pelayaran melalui Selat Sunda, sebagaimana para petugas tentukan pada 3 - 4 September: kapal induk itu tidak boleh dialihkan.

Dalam hasil rapat kabinet perihal operasi angkatan laut pada 7 September, Thorneycroft dan Mountbatten mengajukan pemaksaan pelayaran melalui Selat Sunda dengan satuan tugas meskipun mereka mengakui bahwa kapal induk akan berisiko mengalami kerusakan atau kerugian. Hal ini mereka anggap mencegah Soekarno mencapai kemenangan brinkmanship, bernilai sepadan dengan kerugian yang akan diderita. Walau Menteri Luar Negeri R. A. Butler dengan sangat kuat mendukung argumen Begg bahwa Victorious merupakan aset yang terlalu berharga untuk dikorbankan, argumen Thorneycroft menang. Kabinet setuju bahwa kapal tidak akan dialihkan sebab penghalangan kapal induk itu akan meningkatkan martabat Soekarno tanpa batas. Mereka menyetujui persiapan Operasi Althorpe, rencana untuk melenyapkan angkatan udara Indonesia sebagai balasan terhadap serangan yang mungkin terjadi. Meskipun tidak ada keputusan tergesa-gesa yang dibuat, Kabinet setuju untuk memeriksa masalah ini lebih lanjut.