Jelaskan IPM Indonesia dari Indeks pembangunan manusia Indonesia

Masalah yang dihadapi dalam peningkatan IPM

Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusianya yang masih tertinggal, UNDP mencatat bahwa IPM Indonesia 2015 sebesar 0,689 dan berada di tingkat 113 dari 188 negara di dunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir. Namun, di saat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indikator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut:

Tingkat kemiskinan dan kelaparan karena ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp20.000,00 per hari dan 19,4 juta orang menderita gizi buruk

Tingkat kesehatan dan kematian karena sebanyak dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap dan angka kematian ibu sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup

Akses layanan dasar karena UNDP melihat bahwa hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat dikeluarkan dari sekolah yang tinggi

Selain hal-hal di atas, kesenjangan antarkelamin pun masih menjadi salah satu permasalahan besar. Penasihat Teknis Bidang Demokrasi Pemerintahan dan Satuan Penanggulangan Kemiskinan UNDP Indonesia, Juliaty Ansye Sopacua mengatakan bahwa dalam perihal kensejangan kelamin, Indonesia harus belajar dengan Tiongkok dan Filipina. IPM tahun 2015 untuk laki-laki Indonesia 0,712, sedangkan perempuan 0,660. Dalam hal ini, di Tiongkok IPM bagi kaum pria 0,753 dan perempuan 0,718. Sementara Filipina, kelompok laki-laki memiliki IPM 0,681 dan perempuan 0,682. Kesenjangan ini pun diperparah oleh status IPM masing-masing kelamin di mana IPM laki-laki yang lebih dari sama dengan 0,700 meletakkan pria Indonesia di status IPM tinggi, sedangkan IPM wanitanya yang besarnya di bawah 0,700 meletakkan IPM wanita Indonesia di status sedang.

Langkah yang dilakukan pemerintah dalam usaha peningkatan IPM

Dalam hal pendidikan, pemerintah telah melakukan Program Indonesia Pintar melalui pendistribusian dan pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar yang merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lamanya sekolah dan menekan angka drop out di sekolah.

Staf Ahli bidang Kependudukan Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Sonny Harry B. Harmadi mengatakan bahwa pemerintah berfokus lebih pada upaya peningkatan IPM yang merata, sehingga pada tahun 2019, Indonesia mampu menjadi negara berstatus high human development sembari menurunkan angka ketimpangan.