Tolong jelaskan mengenai Pembentukan sistem multi-partai dari Politik Mongolia

Sebagai hasil dari gerakan demokrasi yang menyebabkan Revolusi Mongolia 1990, pada Mei 1990 konstitusi diamendemen, menghapus peranan PRRM sebagai kekuatan utama di dalam negeri, melegalkan partai oposisi, membuat badan legislatif, dan mendirikan kantor presiden.

Pemilu multi-partai pertama Mongolia untuk Khural Agung Rakyat (parlemen) diselenggarakan pada 29 November 1990. PRRM memenangi 85% dari kursi. Khural Agung Negara pertama kali rapat pada 3 September dan memilih presiden (PRRM), wakil presiden (PDS, Partai Demokrat Sosial), perdana menteri (PRRM), dan 50 anggota Baga Khural (majelis rendah). Wakil presiden juga merupakan ketua Baga Hural. Pada bulan November 1991, Khural Agung Rakyat memulai pembahasan mengenai konstitusi baru dan diadopsi pada tanggal 13 Januari 1992. Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 1992. Selain mendirikan Mongolia sebagai negara independen, berdaulat dan menjamin sejumlah hak-hak dan kebebasan, konstitusi baru merestrukturisasi legislatif, dengan mendirikan badan legislatif satu kamar Khural Agung Negara.

Konstitusi 1992 menyatakan bahwa presiden akan dipilih secara langsung oleh rakyat bukan oleh parlemen seperti pada konstitusi sebelumnya. Pada bulan Juni 1993, petahana Punsalmaagiin Ochirbat memenangkan pemilihan presiden, mencalonkan diri dari partai oposisi pro-demokrasi.

Sebagai lembaga legislatif tertinggi, Khural Agung Negara berwenang untuk menetapkan dan mengubah undang-undang, membahas kebijakan dalam dan luar negeri, meratifikasi perjanjian internasional, dan menyatakan keadaan darurat. Khural Agung Negara memiliki 76 anggota. Mereka dipilih secara langsung dari setiap distrik dari tahun 1992-2012. Sejak pemilihan parlemen pada tahun 2012, sistem voting paralel mulai digunakan. 48 anggota parlemen dipilih dari distrik dan 28 sisanya dipilih secara nasional dengan menggunakan perwakilan proporsional. Anggota Khural Agung Negara memilih ketua dan wakil ketua dari masing-masing partai atau koalisi di pemerintahan dan menjabar selama 4 tahun.