Jelaskan Perkembangan dari Jerusalem Embassy Act

Ada sejumlah perkembangan besar sejak UU ini disahkan dan jauh setelah tenggat awal (31 Mei 1999):

Dari 22 Ketetapan Presiden tentang penangguhan tenggat pelaksanaan yang diterbitkan tahun 1998 sampai musim gugur 2009, hanya tappres Bush yang mencantumkan kata-kata sebagai berikut:

…sedangkan tappres Obama tidak mengubah isi tappres Clinton.

Pasal 214 Undang-Undang Pemberian Wewenang Hubungan Luar Negeri, Tahun Anggaran 2003 menyatakan:

Kongres A.S. sendiri memiliki "kuasa bendahara" dan dapat melarang alokasi dana untuk kedutaan di luar Yerusalem. Kongres A.S. sejauh ini tidak mengulang kalimat yang mirip seperti Pasal 210, padahal pengulangan ini diperlukan agar mampu memaksakan perubahan kebijakan luar negeri dengan menahan alokasi dana.

Beberapa pihak mengklaim bahwa karena UU Kedutaan Besar disahkan, berbagai dokumen dan situs web resmi pemerintah mencantumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal ini sudah terjadi sebelum UU itu sendiri disahkan. CIA World Factbook mencantumkan acuan pemerintah federal mengenai ibu kota Israel dan menyoroti tidak adanya kedutaan besar asing di dalam atau dekat batas kota Yerusalem.

Calon tanah gedung kedutaan besar Amerika Serikat yang baru di daerah Talpiot sudah dipagari oleh Israel dan Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat memiliki tiga kantor diplomatik di Yerusalem: konsulat di Agron Road di Yerusalem Barat, gedung konsulat pembantu di Nablus Road di Yerusalem Timur, dan kantor tambahan di daerah Arnona, tepatnya di "daerah tak bertuan" antara Yerusalem Timur dan Barat, yang dibuka bulan Oktober 2010.

Pada Maret 2011, sebuah rancangan undang-undang baru bernama Undang-Undang Kedutaan Besar dan Pengakuan Yerusalem 2011 (H.R. 1006) diajukan di Kongres. RUU ini disponsori oleh 14 Anggota Kongres, termasuk Ketua Subkomite Eropa DPR Dan Burton (R), Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Ileana Ros-Lehtinen (R), dan Ketua Subkomite Timur Tengah DPR Steve Chabot (R). RUU ini akan menghapus hak penangguhan presiden sesuai UU 1995, memindahkan Kedutaan Besar A.S. di Tel Aviv ke Yerusalem, dan menegaskan kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tidak terpisahkan. Pada akhir 2011, RUU ini dinyatakan tidak lolos karena tidak disetujui Komite Urusan Luar Negeri DPR.