Saya mau tau Isu kontemporer dan aplikasi dari Filsafat Buddhis

Ajaran Buddha dan etika lingkungan

Saat ini secara global, isu lingkungan merupakan salah satu isu yang paling hangat diperbincangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis sumber daya telah memberi manusia banyak manfaat untuk hidup dan memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun dalam kenyataannya, sering kali dilakukan eksploitasi secara berlebih dan tanpa kontrol terhadap suatu sumber daya, sehingga menimbulkan polusi dan kerusakan yang berujung pada kerugian bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Karenanya, etika dan moralitas dalam pemanfaatan lingkungan menjadi salah satu subjek perdebatan dalam ilmu filsafat.

Ajaran Buddha secara umum merupakan tuntunan kehidupan yang didesain untuk menghapus penderitaan manusia. Permasalahan lingkungan seperti polusi, perubahan iklim, pemanasan global dan lain sebagainya, merupakan suatu permasalahan di kehidupan modern. Masalah yang berkaitan hal ini tidak terdengar pada zaman hidup Sang Buddha, sehingga sangat sulit untuk memperoleh literatur atau ceramah dari Sang Buddha yang secara spesifik berkaitan dengan topik lingkungan. Namun, karena ajaran Buddha merupakan ajaran yang menjanjikan persepektif yang luas dan universal untuk segala aspek kehidupan, kajian lebih lanjut terhadap ayat-ayat dalam kitab Pali atau Tripitaka dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya pandangan Buddha terhadap lingkungan.

Seperti contoh, kajian lebih lanjut terhadap istilah tanha dan penjabarannya, mengindikasikan manusia tidak boleh serakah dan harus memiliki kontrol dalam mempergunakan atau mengkonsumsi sesuatu, termasuk sumber daya alam. Konsep ahimsa yang terdapat dalam ajaran Buddha yang berarti "tidak menyakiti" mengajarkan setiap manusia untuk tidak menyakiti hewan (termasuk manusia) dan tumbuhan, mengindikasikan perilaku hidup sebagai vegetarian yang harus di jalani umat Buddha. Namun demikian terdapat perbedaan tentang konsep ini sehingga tidak semua umat dan pemuka agama Buddha menjalani hidup sebagai vegetarian.

Ajaran Buddha dan permasalahan yang berkaitan dengan biomedis dan bioetika

Pada poin pertama dari empat kebenaran mulia, Sang Buddha mengajarkan aspek-aspek dari dukkha yaitu: kelahiran adalah dukkha, proses penuaan adalah dukkha, kematian adalah dukkha dan lain sebagainya. Ajaran Buddha memberikan perhatian pada kekurangan manusia tidak melalui fantasi mengerikan dari suatu penderitaan atau dukkha, melainkan penilaian secara realistis dari kondisi yang akan dialami manusia sperti kelahiran, pertambahan usia, kematian dan lain sebagainya. Kesehatan dan keterbebasan dari penyakit merupakan aspek penting dari kebahagiaan manusia, dan juga merupakan poin penting dalam ajaran Buddha.

Untuk memperoleh kesehatan; menyembuhkan diri dan menghindarkan diri dari penyakit fisik, manusia mengembangkan ilmu biomedis. Namun dalam perkembangan ilmu biomedis terdapat fenomena-fenomena yang cenderung kontroversial karena dianggap tidak lumrah atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, seperti contoh: aborsi, euthanasia, dan donor organ. Seperti halnya etika lingkungan, permasalahan yang berkaitan dengan biomedis dan bioetika merupakan permasalahan zaman modern, sehingga membutuhkan kajian lebih lanjut dari ajaran Buddha untuk memahami bagaimana sebenarnya pandangan Buddha terhadap permasalahan ini.

Pada kasus aborsi, seperti masyarakat pada umumnya, terdapat pro kontra di kalangan umat Buddha terhadap tindakan ini. Umat dan pemuka ajaran Buddha konservatif menyatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan sehingga bertentangan dengan ajaran Buddha seperti pada konsep ahimsa. Sementara Umat Buddha dengan pandangan yang moderat menganggap tindakan aborsi merupakan hak personal. Dalai Lama dalam wawancaranya dengan New York Times menyatakan bahwa, baik buruknya pandangan terhadap suatu tindakan aborsi bergantung kepada situasi yakni, jika sang bayi mengalami diindikasikan mengalami kelainan atau keterbelakangan mental, atau bahkan menyebabkan masalah kesehatan yang serius terhadap ibu yang mengandungnya maka kasus tersebut merupakan pengecualian.

Pun pada tindakan donor organ terdapat perbedaan pendapat antar pemuka umat Buddha. Perbedaan tersebut terkait ajaran Buddha yang menyarankan untuk menghindari tindakan yang berkaitan dengan pembunuhan atau menyakiti, karena donor organ dapat membahayakan nyawa pendonor. Terlebih terdapat kesalahpahaman di kalangan umat Buddha awam yang memiliki pemikiran mengaitkan donor organ dengan kelahiran kembali dari seorang manusia; Jika manusia mati dengan mendonorkan atau kehilangan organ maka, di kelahiran berikutnya ia akan mengalami cacat yang berkaitan dengan organ tersebut. Namun jika organ yang didonorkan oleh seorang manusia tidak membahayakan nyawa pendonor atau pendonor tersebut telah meninggal, maka pendapat pemuka agama Buddha secara umum kompak menyetujui tindakan donor organ. Bahkan Sogyal Rinpoche, seorang pemuka agama Buddha ternama dari Tibet, menyatakan bahwa tindakan donor organ merupakan tindakan yang sangat mulia, dan membawa karma yang baik.

Prinsip yang menekankan kebebasan dari suatu individu merupakan pokok dari nilai-nilai dan etika Kebaratan. Prinsip ini juga menekankan bahwa setiap individu berhak memilih metode medis untuk dirinya sendiri termasuk tindakan yang ekstrim yakni euthanasia. Pada praktiknya terdapat euthanasia yang tidak secara sukarela dilakukan oleh seorang pasien, melainkan atas permintaan keluarga. Dalam hal ini pandangan pemuka agama Buddha secara umum tidak menyetujui tindakan tersebut, karena melanggar prinsip ajaran Buddha untuk tidak membunuh. Namun jika praktik ini dilakukan secara sukarela maka terjadi perbedaan pendapat, karena terdapat fakta dengan beberapa biksu secara sengaja bermeditasi hingga meninggal dunia yang dapat dikaitkan dengan tindakan bunuh diri.

Perang dan perdamaian dalam pandangan Buddha

Dalam ajaran Buddha, tidak ditemukan ayat yang mendukung penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, bahkan termasuk untuk mempertahankan diri. Pada Kamcupamasutta, Majjhima-Nikkaya I ~ 28-29 terdapat kutipan:

Potongan ayat diatas menekankan bahwa ajaran Buddha menolak tindakan kekerasan, bahkan kebencian terhadap musuh.

Saat membahas tentang peperangan dan perdamaian dalam konteks ajaran Buddha, sangat penting untuk membedakan antara kajian filsafat dan praktik dari ajaran Buddha secara spesifik. Ajaran Buddha maupun dalam kajian filsafatnya baik Theravada dan juga Mahayana sangat menekankan konsep tanpa kekerasan pada setiap aspek kehidupan termasuk dalam pengambilan keputusan. Sementara umat Buddha sendiri jika dikaji berdasarkan sejarah hingga saat ini dapat ditemukan partisipasinya dalam peperangan atau tindakan kekerasan. Seperti pada yang ditemui pada gerakan nasionalis di Thailand, Sri Lanka, dan Myanmar ; Atau bahkan lebih jauh ke zaman peradaban Tiongkok kuno, terdapat catatan sejarah diimana pada tahun 621, para biksu dari kuil Shaolin berpartisipasi dalam pertempuran untuk membantu Dinasti Tang yang berkuasa. Keterlibatan dalam suatu pertempuran untuk mempertahankan diri, keluarga, dan negara secara umum tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Begitu pula dalam pandangan awam umat Buddha. Hal ini kemudian yang umum dipakai oleh pemimpin politik untuk menyusun suatu narasi, demi mempertahankan wilayah, atau bahkan untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Hak asasi manusia dalam pandangan ajaran Buddha

Secara singkat, hak asasi manusia merupakan suatu norma yang didefinisikan secara universal untuk melindungi seluruh manusia dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum, dan tradisi. Contoh hak asasi manusia seperti: hak dalam kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak untuk tidak mendapat siksaan, hak untuk terlibat dalam aktivitas politik, dan lain-lain. Dalam ajaran Buddha, tidak terdapat definisi pasti mengenai hak asasi manusia. Kata "hak" selalu menjadi kata yang asing jika diterjemahkan dalam bahasa yang terkait literatur ajaran Buddha. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti ajaran Buddha tidak mendukung konsepsi dari hak asasi manusia, bukan pula menandakan bahwasanya ajaran Buddha kekurangan konsep untuk menjelaskan istilah "hak asasi manusia". Melainkan perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ajaran Buddha untuk mendapatkan pandangannya terhadap konsep hak asasi manusia. Pandangan ajaran Buddha terhadap hak asasi manusia jika dikaji lebih lanjut, tersatukan bersama konsep kewajiban dan pengakuan terhadap adanya dukkha. Kewajiban manusia dalam ajaran Buddha diatur melalui hukum karma. Melalui hukum ini, setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatan, perkataan dan pemikiran mereka, dan juga menerima konsekuensinya. Tersirat juga dari hukum karma bahwa setiap memiliki kebebasan untuk melakukan hal apapun namun dianjurkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan makhluk lainnya, karena akan membawa karma buruk yang berdampak pada diri sendiri.

Persepektif ajaran Buddha pada kesetaraan gender

Meskipun dipandang sebagai ajaran dengan konsep egalitarianisme atau ajaran yang menekankan persamaan dalam segala aspek, ajaran Buddha dalam tradisi dan praktiknya masih mendapat kritik dalam hal kesetaraan gender ; Termasuk di dalamnya mengenai dominasi kaum pria yang begitu mencolok di institusi keagamaan Buddha. Jika ditelisik melalui risalah yang berkaitan dengan ajaran Buddha, terdapat risalah yang menyatakan permintaan Mahapajapati Gotami, ibu angkat sekaligus bibi dari Sang Buddha Gautama, meminta kepada Sang Buddha untuk menjadi biarawati dan mempraktikan hidup sebagai petapa. Sang Buddha awalnya menolak, namun setelah dibujuk oleh Ananda keponakannya, akhirnya beliau menyetujui Mahapajapati untuk bergabung sebagai biarawati, namun dengan delapan aturan tambahan yang diberi nama gurudharma. Penerimaan Sang Buddha terhadap keinginan Mahajapati dianggap sebagai sesuatu yang revolusioner pada masanya, karena pada masa itu wanita dianggap lebih rendah dari kaum lelaki dan dijauhkan dari aktivitas keagamaan. Sri Dhammananda dalam bukunya menyatakan bahwasannya, Sang Buddha merupakan guru spiritual pertama yang memberikan kebebasan berkeyakinan terhadap wanita, karena sebelum masa tersebut wanita bahkan tidak diperbolehkan untuk memasuki tempat ibadah atau membaca ayat-ayat keagamaan. Namun dalam kajian kontemporer, terdapat perdebatan mengenai delapan aturan tambahan yang diberikan Sang Buddha Gautama. Terdapat pendapat yang menilai aturan tersebut memuat poin yang mendiskriminasi wanita, terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa poin-poin tersebut disesuaikan pada masanya agar tidak timbul gejolak sosial yang besar, atau pandangan lainnya yang menyatakan poin-poin tersebut telah mengalami penyimpangan makna dari yang dimaksud pada awalnya.