Jelaskan Ungkapan "tai" dalam wawancara dari Kontroversi yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama

Basuki kembali menciptakan kontroversi dengan menyebutkan umpatan "tai" dalam wawancara bersama KompasTV pada tanggal 18 Maret 2015, setelah perseteruan dengan DPRD dalam acara mediasi oleh Kementerian Dalam Negeri sehubungan kisruh RAPBD DKI Jakarta. Dalam perseteruan itu, sebelumnya Ahok diumpat dengan kata "Anjing". Berikut kutipan wawancara tersebut:

Aiman: Ada anggaran siluman Rp12,7 triliun yang mau dimasukan dalam APBD? Bagaimana menurut Anda?

Ahok: (DPRD mau) Mau beli tanah, mau beli alat berat, mau beli truk sampah, itu dimasukkan

Aiman: Itu yang anda dibilang suap?

Ahok: Ya, gua bilang itu nggak guna. Ganti sama UPS-UPS.., itu nggak guna bos.

Ahok: Kita sudah punya nih (peralatan yang dianggarkan). Lu jangan buat ini dong, eh dibalikin ini yang buat suap, sialan gak tuh.

Ahok: Makanya gua bilang, panggil gua ke angket. Biar gua jelasin semua. Biar gua bukain tai-tai semua dia seperti apa.

Aiman: Pak Ahok, kita sedang live nih pak.

Ahok: Gak apa-apa, biar orang tau emang tai. Gua bilang tai itu apa, kotoran, ya silahkan.

Aiman: Mungkin bisa lebih diperhalus Pak Gubernur DKI Jakarta, dengan segala hormat.

Ahok: Kalau gua mau ngomong tai, terus mau apa. Wawancara live gua, ya risikonya gitu. KompasTV jangan pernah wawancara gua live kalau gak suka kata gua tai segala macam. Itu bodohnya anda mau live, lain kali rekaman aja biar bisa anda potong.

Setelah menuai banyak protes, Basuki Tjahaja Purnama akhirnya meminta maaf secara terbuka pada tanggal 20 Maret 2015. Ia mengungkapkan:

“Kalau ada yang merasa tersinggung, atau merasa tak suka perkataan saya membawa bahasa toilet, saya minta maaf,” Ia juga mengungkapkan dirinya lepas kendali karena dia jengah dengan kondisi masyarakat yang begitu miskin, tapi pejabatnya tak peduli. Bahkan, di tengah kondisi itu masih saja ada pejabat yang korupsi. Perilaku koruptif ini dibalut dengan kalimat sopan santun. Itulah yang dia ungkapkan sebagai bentuk kemuakan dan keprihatinan.

Pencopotan Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Jakarta

Pada tanggal 16 Mei 2015, Retno Listyarti, Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, dicopot dari jabatannya. Namun ia masih diperbolehkan menjalani tugas sebagai guru PNS. Alasan pencopotannya adalah karena meninggalkan SMA yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengawasi saat pelaksaan UN dan memilih sesi wawancara di televisi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan. Retno dianggap melalaikan kewajibannya. Retno kemudian mengajukan gugatan ke PTUN dan dimenangkan, namun Basuki Tjahaja Purnama berkeras tidak bisa mengembalikan jabatannya sebagai kepala sekolah. Retno kemudian mengajukan pengunduran diri sebagai guru PNS untuk kemudian pindah ke luar jakarta dan menjadi Dosen PNS di Universitas.

Pelarangan sepeda motor di Jalan Thamrin

Pada bulan November 2014, Basuki mengeluarkan aturan larangan sepeda motor memasuki Jalan Thamrin hingga Medan Merdeka Barat. Sebagai gantinya, warga DKI Jakarta bisa menikmati layanan bus tingkat gratis, dan disediakan lahan parkir di Carrefour Duta Merlin, IRTI Monas serta lapangan parkir gedung Sarinah. Namun kebijakan ini dikecam. Indonesia Traffic Watch memutuskan menggugat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor karena dianggap bertentangan dengan Pasal 133 ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kebijakan ini juga dianggap mengenyampingkan kepentingan para pengguna sepeda motor, terutama mereka yang menyandang disabilitas. Pasalnya fasilitas dan infrastruktur bagi penyandang disabilitas ini belum memadai.

Lahan Rumah Sakit Sumber Waras

Basuki mengalami masalah dengan BPK DKI Jakarta setelah BPK menyatakan adanya masalah dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp191 Miliar. Awalnya ada tudingan markup yang langsung dibantah oleh pihak RS Sumber Waras, bahwa NJOP yang menjadi dasar penilaian tersebut berasal dari penilaian pemerintah, bukan tawaran RS Sumber Waras sendiri Basuki balik menuduh BPK memiliki kepentingan terselubung dan tendensius. Ia lalu membuka tawaran Ketua BPK DKI, Efdinal, di masa lalu terkait penawaran penjualan tanah kepada Pemprov DKI Jakarta. Indonesia Corruption Watch kemudian melaporkan Efdinal ke Mahkamah Kehormatan BPK. Efdinal akhirnya Dicopot dan Dipindah menjadi Staf Fungsional di BPK Pusat  Laporan BPK kemudian diteruskan ke KPK, yang kemudian ditanggapi KPK, dengan kesepakatan bulat di antara seluruh komisioner, bahwa kasus ini belum cukup bukti untuk berlanjut menjadi kasus korupsi.

Bentakan "maling" kepada ibu yang mencairkan KJP

Pada tanggal 10 Desember 2015, seusai mengikuti rapat Badan Anggaran, seorang ibu bernama Yusri Isnaeni bersama rekannya melaporkan masalah yang dihadapinya dalam menggunakan KJP. Awalnya kasus yang dilaporkan adalah dipersulit dan dimintai biaya tambahan dalam menggesek KJP untuk keperluan anaknya. Basuki yang tidak yakin kemudian meminta bukti-bukti pembayaran dan menemukan bahwa Yusri menggunakan KJP anaknya untuk menarik tunai di toko sebelah. Yusri mengaku terpaksa melakukan itu karena merchant resmi terus-terusan menolak penggunaan KJP anaknya dengan alasan mesin EDC offline.Basuki kemudian menolak diskusi dan membalas "Ibu kenapa cairin duit KJP di toko? Ini bukan tokonya yang salah, melainkan Ibu yang salah," lalu menutup pembicaraan dengan mengatakan

"Bukan cuma toko yang maling. Ibu juga maling. Catat namanya, periksa, penjarain aja dia,".<ref>[http://megapolitan.kompas.com/read/2016/01/06/10185861/Amankan.Uang.KJP.Ahok.Tetap.Sebut.Ibu.Pelapor.KJP.sebagai.Maling Amankan Uang KJP, Ahok Tetap Sebut Ibu Pelapor KJP sebagai Maling.]  dari situs Kompas</ref>

Yusri kemudian memperkarakan Basuki Tjahaja Purnama dengan tuduhan dampak psikologis akibat disebut 'maling' oleh pria yang akrab disapa Ahok itu begitu besar dengan diwakili pengacara Alexandara dari Posko Advokasi Pendidikan Jakarta Utara. Ganti rugi yang dituntut sebesar Rp 100 Miliar atau meminta maaf atas ucapannya. Ahok mengancam akan balik memperkarakan Yusri dengan alasan menyalahgunakan KJP anaknya untuk mengambil dana tunai yang menyalahi ketentuan penggunaan kartu tersebut.

Menegur PNS yang ikut dalam peresmian RPTRA

Pada tanggal 8 Maret 2016, saat dalam proses peresmian RPTRA Saharjo, Menteng Atas, Basuki Tjahaja Purnama menyelingi pidato sambutannya dengan kelakar sekaligus menegur PNS yang mencuri-curi kesempatan peresmian sebagai alasan untuk bolos kerja. Ia mengungkapkan lebih senang kepada PNS yang minta izin tidak ikut serta karena masih banyak pekerjaan lain.

"Nanti ada peresmian RPTRA lagi awas lu ya, gue liatin. Karena suka jadi aji mumpung, enggak kerja bilangnya karena nemenin Gubernur resmiin RPTRA. Ngapain gue ditemenin? Orang ada istri gue," Ujarnya setengah bercanda.

Konflik pembuangan sampah dengan Bekasi

Konflik antara DKI Jakarta dan Bekasi bermula dengan rencana memutuskan kontrak kerja dengan PT. Godang Tua Jaya, selaku pengelola TPST Bantargebang. Pemutusan kontrak ini diikuti kecurigaan kongkalikong antara PT. Godang Tua Jaya dan DPRD Bekasi. Sebab DPRD Bekasi mengajukan protes karena DKI Jakarta dianggap menyalahi ketentuan jenis truk, rute, dan waktu pengiriman sampah dari Jakarta melewati jalanan Bekasi tidak sesuai dengan perjanjian sehingga akhirnya 6 truk pengangkut sampah dari Jakarta ditangkap Dinas Perhubungan Bekasi. Padahal selama bertahun-tahun, Pemprov DKI menganggarkan Rp 400 Miliar ke PT Gondang Tua Jaya untuk mengamankan hal ini, padahal lahan tersebut diklaim sebagai milik Pemprov DKI sendiri. Sehingga bila ada kekacauan, seharusnya PT GTJ lah yang harus bertanggung jawab. PT Gondang Tua Jaya juga dianggap wanprestasi karena tidak kunjung membangun sarana teknologi GALFAD (Gasification, Landfill, and Aerobic Digestion) yang harusnya sudah terbangun sejak 2009.

Surat Peringatan yang dikirimkan Basuki ke PT Godang Tua Jaya dicurigai Basuki menyebabkan DPRD Bekasi balas memanggil dirinya. Sementara Basuki merasa ada aroma permainan antara PT Godang Tua Jaya dengan DPRD sebab wakil direktur PT GTJ dan menantunya adalah anggota DPRD Bekasi.