Jelaskan Kebijakan rasial dan kolaborasi dari Prancis Vichy

Jerman tidak banyak ikut campur dalam urusan internal Prancis selama dua tahun pertama setelah gencatan senjata, selama ketertiban umum dipertahankan. Segera setelah didirikan, pemerintah Pétain secara sukarela mengambil tindakan terhadap "yang tidak diinginkan": Yahudi, métèques (para imigran dari negara-negara Mediterania), Freemasonry, Komunis, Gipsi (juga dikenal sebagai Romani), homoseksual, dan aktivis sayap kiri. Terinspirasi oleh konsepsi Charles Maurras tentang "Anti-Prancis" (yang ia definisikan sebagai "empat negara konfederasi Protestan, Yahudi, Freemasonry, dan orang asing"), Vichy menganiaya musuh-musuh yang seharusnya.

Pada bulan Juli 1940, Vichy membentuk komisi khusus yang bertugas meninjau Naturalisasi yang diberikan sejak reformasi undang-undang kewarganegaraan 1927. Antara bulan Juni 1940 dan Agustus 1944, 15.000 orang, sebagian besar orang Yahudi, didenaturalisasi. Keputusan birokrasi ini berperan penting dalam penahanan mereka selanjutnya.

Kamp interniran yang sudah dibuka oleh Republik Ketiga segera digunakan baru, akhirnya menjadi kamp transit untuk pelaksanaan Holokaus dan pemusnahan semua yang tidak diinginkan, termasuk Orang Rom (yang merujuk pada pemusnahan Romani sebagai Porajmos). Undang-undang Vichy pada 4 Oktober 1940 mengesahkan penugasan orang Yahudi asing atas dasar perintah prefektoral, dan penggerebekan pertama terjadi pada Mei 1941. Vichy tidak memberlakukan pembatasan pada orang kulit hitam di zona kosong; rezim tersebut bahkan memiliki menteri kabinet Mulatto, pengacara kelahiran Martinik, Henry Lémery.

Republik Ketiga pertama kali membuka kamp konsentrasi selama Perang Dunia I untuk penahanan musuh asing, dan kemudian menggunakannya untuk tujuan lain. Kamp interniran Gurs, misalnya, didirikan di Prancis barat daya setelah jatuhnya Catalunya, pada bulan-bulan pertama tahun 1939, selama Perang Saudara Spanyol (1936–1939), untuk menerima para pengungsi Republik, termasuk Brigadis dari semua negara, melarikan diri dari Francoisme. Setelah pemerintahan Edouard Daladier (April 1938 – Maret 1940) memutuskan untuk melarang Partai Komunis Prancis (PCF) setelah penandatanganan pakta non-agresi Jerman-Soviet (pakta Molotov–Ribbentrop) pada bulan Agustus 1939, kamp-kamp ini juga digunakan untuk magang komunis Prancis. Kamp interniran Drancy didirikan pada tahun 1939 untuk penggunaan ini; kemudian menjadi kamp transit pusat di mana semua orang yang dideportasi melewati perjalanan mereka ke kamp konsentrasi dan pemusnahan di Reich Ketiga dan Eropa Timur. Ketika Perang Palsu dimulai dengan deklarasi perang Prancis melawan Jerman pada 3 September 1939, kamp-kamp ini digunakan untuk menginternir musuh asing. Ini termasuk Yahudi Jerman dan Antifasisme, tetapi setiap warga negara Jerman (atau Axis nasional lain) juga dapat diinternir di Camp Gurs dan lainnya. Ketika Wehrmacht maju ke Prancis Utara, para tahanan biasa yang dievakuasi dari penjara juga ditahan di kamp-kamp ini. Kamp Gurs menerima kontingen tahanan politik pertama pada Juni 1940. Kamp itu termasuk aktivis sayap kiri (komunis, anarkis, serikat buruh, antimiliteris) dan Pasifisme, namun juga fasis Prancis yang mendukung Italia dan Jerman. Akhirnya, setelah proklamasi Pétain tentang "Negara Prancis" dan dimulainya pelaksanaan "Révolution nationale" (Revolusi Nasional), pemerintah Prancis membuka banyak kamp konsentrasi, sampai pada titik itu, seperti yang ditulis oleh sejarahwan Maurice Rajsfus: pembukaan cepat kamp-kamp baru menciptakan lapangan kerja, dan Gendarmerie tidak pernah berhenti untuk dipekerjakan selama periode ini."

Selain para tahanan politik yang sudah ditahan di sana, Gurs kemudian digunakan untuk menginternir orang-orang Yahudi asing, orang-orang tanpa kewarganegaraan, Romani, homoseksual, dan pelacur. Vichy membuka kamp interniran pertamanya di zona utara pada tanggal 5 Oktober 1940, di Aincourt, departemen Seine-et-Oise, yang dengan cepat diisi dengan anggota PCF. Saline royale d'Arc-et-Senans, di Doubs, digunakan untuk magang Romani. Kamp des Milles, dekat Aix-en-Provence, adalah kamp interniran terbesar di Prancis Tenggara; dua puluh lima ratus orang Yahudi dideportasi dari sana setelah Serangan Agustus 1942. Republik yang diasingkan, orang Spanyol anti-fasis yang mencari perlindungan di Prancis setelah kemenangan Nasionalis dalam Perang Saudara Spanyol kemudian dideportasi, dan 5,000 di antaranya meninggal di Kamp konsentrasi Mauthausen-Gusen. Sebaliknya, tentara kolonial Prancis diinternir oleh Jerman di wilayah Prancis bukannya dideportasi.

Selain kamp konsentrasi yang dibuka oleh Vichy, Jerman juga membuka beberapa Ilag (Internierungslager) untuk penahanan musuh asing di wilayah Prancis; Di Alsace, yang berada di bawah administrasi langsung Reich, mereka membuka kamp Natzweiler, satu-satunya kamp konsentrasi yang dibuat oleh Nazi di wilayah Prancis. Natzweiler termasuk Kamar gas, yang digunakan untuk memusnahkan setidaknya 86 tahanan (kebanyakan Yahudi) dengan tujuan mendapatkan koleksi kerangka yang tidak rusak untuk penggunaan profesor Nazi August Hirt.

Pemerintah Vichy memberlakukan sejumlah hukum rasial. Pada bulan Agustus 1940, undang-undang yang menentang antisemitisme di media (UU Marchandeau) dicabut, sedangkan dekrit no 1775 tanggal 5 September 1943 mencemarkan nama baik sejumlah warga Prancis, khususnya Yahudi dari Eropa Timur. Orang asing dikumpulkan dalam "Kelompok Pekerja Asing" (groupements de travailleurs étrangers) dan, seperti halnya dengan pasukan kolonial, digunakan oleh Jerman sebagai tenaga kerja. Legislasi anti-Yahudi Vichy mengecualikan mereka dari administrasi sipil.

Vichy juga memberlakukan hukum rasial di wilayahnya di Afrika Utara. "Sejarah Holokaus di tiga koloni Prancis di Afrika Utara (Aljazair, Maroko, dan Tunisia) secara intrinsik terkait dengan nasib Prancis selama periode ini."

Berkenaan dengan kontribusi ekonomi terhadap ekonomi Jerman, diperkirakan Prancis menyediakan 42% dari total bantuan asing.