Saya mau tau Sejarah dari Wanita muslim yang menjadi pemimpin di dunia

Peran serta perempuan dalam sejarah Islam telah tercatat sejak awal agama Islam pertama kali muncul pada awal abad ke-7. Sebelum hadirnya ajaran Islam orang-orang pada zaman Jahiliyah memiliki kebiasaan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkan dan tidak memberikan jatah warisan bagi anak atau cucu perempuan mereka. Namun, Kedatangan Islam di jazirah Arab menjadi tonggak pembaharuan bagi hak-hak kaum perempuan. Istri pertama Nabi Muhammad, Siti Khadijah memegang peranan penting dalam perkembangan Islam. Khadijah merupakan pendamping sekaligus penasihat utama Muhammad dalam berjuang menyebarkan ajaran islam. Khadijah yang seorang pengusaha sukses merupakan salah satu donatur terbesar sepanjang sejarah kenabian Muhammad. Istri keempat Nabi Muhammad yang bernama Hafshah binti Umar adalah perempuan yang diberikan kepercayaan untuk menjaga mushaf pertama Alquran. Hafsah memegang amanat suci ini hingga akhir hayatnya. Seorang muslimah juga tercatat menjadi komandan perang, yaitu istri ketiga Muhammad, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau memimpin Perang Jamal di kota Basra, Irak. Nabi Muhammad juga pernah menunjuk seorang perempuan penghafal Alquran bernama Ummi Waraqah untuk menjadi imam salat bagi keluarganya. Kondisi ini diperbolehkan Rasulullah karena laki-laki dirumahnya sakit sehingga tidak mampu memimpin ibadah salat.

Sejarah kerajaan Islam mencatatkan ada beberapa Sultanah yang memerintah kesultanan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Beberapa kerajaan Islam yang pernah dipimpin oleh seorang Sultanah diantaranya adalah Kerajaan Touggourt yang pernah diperintah oleh Sultanah Aïsya. Kerajaan Maladewa juga pernah diperintah oleh beberapa orang sultanah, mereka adalah Khadijah, Raadhafathi, Dhaain, Kuda Kala Kamanafa’anu, dan Amina. Provinsi Aceh yang kini menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dulunya pernah dipimpin oleh beberapa wanita. Kesultanan Samudera Pasai pernah dipimpin oleh Sultanah Seri Ratu Nihrasyiah Rawangsa Khadiyu yang memerintah pada tahun 1406 hingga 1427. Kesultanan Aceh Darussalam juga pernah diperintah oleh empat orang perempuan, yaitu Sultanah Seri Ratu Ta'jul Alam Syafiatuddin Syah of Aceh, Sultanah Seri Ratu Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sultanah Seri Ratu Zaqiatuddin Inayat Syah, dan Sultanah Seri Ratu Kamalat Syah.

Gerakan perjuangan hak-hak bagi kaum wanita muslim mulai terjadi pada awal abad ke-19 dengan munculnya dua orang filsuf Islam modern Rifa'at al-Tahtawi dan Qasim Amin. Qasim Amin dianggap sebagai "Bapak reformasi perempuan muslim di Timur Tengah, menentang norma sosial melalui bukunya yang berjudul The Liberation of Women". Selain dua orang laki-laki tersebut, terdapat juga tiga orang aktifis perempuan yang juga sama-sama berasal dari Mesir. Mereka adalah Maryam al-Nahhas, Zaynab Fawwaz, dan Aisha al-Taymuriyya yang giat menggalakkan feminisme Islam di akhir abad ke-19. Pada tahun 1956 seorang wanita Mesir bernama Doria Shafik menjadi tokoh perjuangan bagi kaum perempuan di Mesir agar mendapatkan hak pilih dalam pemilihan umum di Mesir.

Pandangan Islam terhadap pemimpin wanita

Para ulama banyak berbeda pendapat mengenai keterlibatan wanita dalam bidang politik. Hal ini terjadi karena masing-masing ulama memiliki pendapat sendiri dalam menginterpretasikan Alquran, hadis, dan literatur Islam lainnya. Rumitnya bahasa Arab, perbedaan paham dalam Islam, seperti perbedaan antara Islam Sunni dan Islam Syiah, dan perbedaan budaya serta pemahaman di masing-masing wilayah telah membuat perbedaan fatwa dikalangan para ulama. Tidak ada satupun ayat dalam Alquran ataupun hadis sahih yang secara gamblang mengharamkan ataupun membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin.

Pandangan yang mengharamkan pemimpin wanita

Ulama yang mengharamkan seorang pemimpin berjenis kelamin wanita mengambil dalil dari Alquran Surah An Nisa 4:34 dan hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Bakrah. Dari kedua dalil tersebut para ulama dan ahli fikih dari empat mazhab besar Islam berpendapat bahwa seorang imam haruslah seorang laki-laki dan tidak boleh dipegang oleh seorang wanita. Didalam kitabnya Ibnu Katsir menafsirkan Alquran Surah An Nisa 4:34 sebagai berikut:

الرجل قيم على المرأة، أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت. “بما فضَّل اللّه بعضهم على بعض” أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك المُلك الأعظم؛ لقوله _صلى اللّه عليه وسلم: “لن يفلح قوم ولَّو أمرهم امرأة” رواه البخاري، وكذا منصب القضاء وغير ذلك “وبما أنفقوا من أموالهم” أي: من المهور والنفقات… فناسب أن يكون قيماً عليها كما قال اللّه _تعالى_: “وللرجال عليهن درجة” الآية، وقال ابن عباس: “الرجال قوامون على النساء” يعني أمراء عليهن، أي تطيعه فيما أمرها اللّه به من طاعته…)

Laki-laki adalah pemimpin wanita … karena laki-laki lebih utama dari perempuan. Itulab sebabnya kenabian dikhususkan bagi laki-laki begitu juga raja yang agung; … begitu juga posisi jabatan hakim dan lainnya… Ibnu Abbas berkata “Laki-laki pemimpin wanita” maksudnya sebagai amir yang harus ditaati oleh wanita

Ahli tafsir Fakh Ar-Razi memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Katsir, Pendapat Fakh Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib berbunyi:

واعلم أن فضل الرجل على النساء حاصل من وجوه كثيرة، بعضها صفات حقيقة، وبعضها أحكام شرعية وفيهم الإمامة الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة في الحدود والقصاص بالاتفاق

Keutamaan laki-laki atas wanita timbul dari banyak sisi. Sebagian berupa sifat-sifat faktual sedang sebagian yang lain berupa hukum Syariat seperti al-imamah al-kubro dan al-imamah as-sughro, jihad, adzan, dan lain-lain

Wahbah Al-Zuhaili berpendapat di dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu mengambil ijmak para ulama yang menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi imam adalah harus seorang laki-laki (dzukuroh):

وأما الذكورة فلأن عبء المنصب يتطلب قدرة كبيرة لا تتحملها المرأة عادة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه الوظيفة في السلم والحرب والظروف الخطيرة، قال صلّى الله عليه وسلم: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» (2) لذا أجمع الفقهاء على كون الإمام ذكراً.

Adapun laki-laki (sebagai syarat jabatan al-imam) karena beban pekerjaan menuntut kemampuan besar yang umumnya tidak dapat ditanggung wanita. Wanita juga tidak sanggup mengemban tanggung jawab yang timbul atas jabatan ini dalam masa damai atau perang dan situasi berbahaya. Nabi bersabda: ‘Tidak akan berjaya suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinannya pada wanita’ Oleh karena itu, ulama fikih sepakat bahwa jabatan Imam harus laki-laki

Istilah al-imam di dalam tafsir sini bermakna al-imam al-udzma atau al-khalifah al-ammah yang merupakan pemimpin umat Islam seluruh dunia.

Namun, Wahbah Al-Zuhaili juga berpendapat bahwa dalam hal posisi jabatan sebagai qadhi atau hakim beberapa ahli fikih memiliki perbedaan pendapat. Berikut pernyataan Wahab Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu:

اتفق أئمة المذاهب على أن القاضي يشترط فيه أن يكون عاقلاً بالغاً حراً مسلماً سميعاً بصيراً ناطقاً، واختلفوا في اشتراط العدالة، والذكورة

Imam madzhab sepakat bahwa syarat bagi qadhi adalah berakal sehat, baligh, merdeka, muslim, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu. Mereka berbeda pendapat dalam syarat adil dan laki-laki

Ulama yang membolehkan wanita memegang jabatan qadhi atau hakim, yaitu Abu Hanifah, Ibnu Hazm dan Ibnu Jarir at-Tabari. Ibnu Rusyd juga memilik pendapat mengenai hal ini. Berikut pernyataan Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid:

وكذلك اختلفوا في اشتراط الذكورة: فقال الجمهور: هي شرط في صحة الحكم، وقال أبو حنيفة يجوز أن تكون المرأة قاضيا في الأموال. قال الطبري: يجوز أن تكون المرأة حاكماعلى الإطلاق في كل شيء

Ulama berbeda pendapat tentang disyaratkannya laki-laki sebagai hakim. Jumhur mengatakan: ia menjadi syarat sahnya putusan hukum. Abu Hanifah berkata: boleh wanita menjadi qadhi dalam masalah harta. At-Tabari berkata: Wanita boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal

Ulama lain yang mengharamkan kepemimpinan wanita adalah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ulama asal Arab Saudi ini berpendapat bahwa seorang perempuan diharamkan menduduki jabatan politik apapun dalam pemerintahan:

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب: قوله تعالى: { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض ، والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة . ومن السنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى: ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .

Kepemimpinan wanita untuk riasah ammah lil muslimin itu tidak boleh. Quran, hadits dan ijmak sudah menunjukkan hal itu. Dalil dari Al-Quran adalah Alquran Surah An-Nisa 4:34. Hukum dalam ayat tersebut mencakup kekuasaan laki-laki dan kepemimpinannya dalam keluarga. Apalagi dalam wilayah publik… Adapun dalil hadits adalah sabda Nabi “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh perempuan.” Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini menunjukkan haramnya kepemimpinan perempuan pada otoritas umum atau otoritas kawasan khusus. Karena semua itu memiliki sifat yang umum. Rasulullah telah menegasikan kejayaan dalam suatu negara yang dipimpin perempuan<ref name="Baz">Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz. FATAWA SYAIKH BIN BAAZ. Pustaka At Tibyan</ref>

Pandangan yang membolehkan wanita menjadi seorang pemimpin

Dr. Muhammad Sayid Thanthawi, Syaikh Al-Azhar dan seorang Mufti dari Mesir, mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan dalam posisi jabatan apapun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Baik itu sebagai kepala negara (al-wilayah al-udzma) maupun posisi jabatan di bawahnya. Dalam fatwanya yang dikutip majalah Ad-Din wal Hayat, Dr. Muhammad Sayid Thanthawi menyatakan:

'ان تولي المرأة رئاسة الدولة لا يخالف الشريعة الإسلامية لأن القرآن الكريم أشاد بتولي المرأة لهذا المنصب في الآيات التي ذكرها المولى عز وجل عن ملكة سبأ وأنه إذا كان ذلك يخالف الشريعة الإسلامية لبين القرآن الكريم ذلك في هذه القصة وحول نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لم يفلح قوم ولو أمرهم امرأة )، قال طنطاوي ان هذا الحديث خاص بواقعة معينة وهي دولة الفرس ولم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم على سبيل التعميم.: فللمرأة أن تتولى رئاسة الدولة والقاضية والوزيرة والسفيرة وان تصبح عضوا في المجالس التشريعية إلا أنه لا يجوز لها مطلقا أن تتولى منصب شيخ الأزهر لأن هذا المنصب خاص بالرجال فقط لأنه يحتم على صاحبه إمامة المسلمين للصلاة وهذا لا يجوز شرعا للمرأة.)'Wanita yang menduduki posisi jabatan kepala negara tidaklah bertentangan dengan Syariat karena Al-Quran memuji wanita yang menempati posisi ini dalam sejumlah ayat tentang Ratu Balqis dari Saba. Dan bahwasanya apabila hal itu bertentangan dengan Syariat, maka niscaya Al-Quran akan menjelaskan hal tersebut dalam kisah ini. Adapun tentang sabda Nabi bahwa “Suatu kaum tidak akan berjaya apabila diperintah oleh wanita” Tantawi berkata: bahwa hadits ini khusus untuk peristiwa tertentu yakni kerajaan Farsi dan Nabi tidak menyebutnya secara umum. Oleh karena itu, maka wanita boleh menduduki jabatan sebagai kepala negara, hakim, menteri, duta besar, dan menjadi anggota lembaga legislatif. Hanya saja perempuan tidak boleh menduduki jabatan Syaikh Al-Azhar karena jabatan ini khusus bagi laki-laki saja karena ia berkewajiban menjadi imam salat yang secara Syariat tidak boleh bagi wanita.Fatwa Dr. Muhammad Sayid Thanthawi ini disepakati oleh Yusuf Qardhawi. Ia menegaskan bahwa wanita berhak memegang jabatan sebagai kepala negara (riasah daulah), mufti, anggota parlemen, hak memilih dan dipilih atau posisi apapun dalam pemerintahan ataupun bekerja di sektor swasta karena sikap Islam dalam soal ini jelas bahwa wanita itu memiliki kemampuan sempurna (tamam al ahliyah). Menurut Yusuf Qardhawi tidak ada satupun dalil dalam Alquran dan hadis yang melarang wanita untuk menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan. Namun, Yusuf Qardhawi juga menegaskan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah harus menaati aturan yang telah ditentukan oleh syariat Islam, seperti:

Tidak boleh ada khalwat (berduaan dalam ruangan tertutup) dengan lawan jenis yang bukan mahram.

Tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya.

Harus tetap menjaga perilaku islami dalam berpakaian, berkata, berperilaku, dan lain-lain.

Mufti lain asal Mesir, Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, juga berpendapat bahwa seorang perempuan boleh menjadi kepala negara dan menduduki jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota parlemen, dan lain-lain. Namun, ia juga bersepakat dengan pandangan Yusuf Qardhawi bahwa posisi seorang Al-Imamah Al-Udzma yang menaungi seluruh umat Islam di dunia harus dipegang oleh laki-laki karena salah satu tugas Al-Imamah Al-Udzma adalah menjadi imam salat yang hanya diperbolehkan bagi laki-laki.

Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab menyatakan bahwa dalam sejarah Islam telah banyak pemimpin perempuan. Tercatat lebih dari 90 orang muslimah yang pernah menjabat sebagai hakim dan kepala daerah terutama di zaman Kesultanan Utsmaniyah. Menurut Ali Jumah Muhammad Abdul Wahab, keputusan seorang perempuan untuk memegang jabatan politik adalah keputusan pribadi antara suaminya dan dirinya sendiri.

Hak bagi wanita muslim dalam memberikan suara

Hak pilih bagi wanita telah lama diberikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda pada masing-masing negara. Khusus bagi beberapa negara dengan jumlah penduduk beragama mayoritas Islam memang cenderung lebih lambat memberikan hak pilih bagi kaum perempuan di negaranya. Berikut lini waktu negara-negara Islam dalam memberikan hak pilih bagi kaum wanita di negaranya: