Jelaskan Pembatalan prosedur hukum dari Prancis Vichy

Ketidakmungkinan bagi parlemen untuk mendelegasikan kekuasaan konstitusionalnya tanpa mengendalikan penggunaannya sebuah posteriori

Amendemen konstitusi 1884 membuatnya tidak konstitusional untuk mempertanyakan "bentuk republik" pemerintah

Namun Julian T. Jackson menulis, "Karena itu, tampaknya tidak ada keraguan, bahwa pada awalnya Vichy legal dan sah." Dia menyatakan bahwa jika legitimasi datang dari dukungan rakyat, popularitas besar Pétain di Prancis hingga 1942 membuat pemerintahnya sah; jika legitimasi berasal dari pengakuan diplomatik, lebih dari 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok mengakui pemerintah Vichy. Menurut Jackson, Prancis Bebas de Gaulle mengakui kelemahan kasusnya terhadap legalitas Vichy dengan mengutip beberapa tanggal (16 Juni, 23 Juni dan 10 Juli) sebagai permulaan pemerintahan tidak sah Vichy, menyiratkan bahwa setidaknya untuk beberapa periode waktu, Vichy belum sah. Negara mengakui pemerintah Vichy meskipun upaya de Gaulle di London untuk mencegah mereka; hanya pendudukan Jerman di seluruh Prancis pada bulan November 1942 yang mengakhiri pengakuan diplomatik. Partisan Vichy menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan pemerintahan dipilih oleh dua kamar Republik Ketiga (Senat dan Kamar Deputi), sesuai dengan hukum.

Argumen tentang pencabutan prosedur hukum didasarkan pada tidak adanya dan abstensi non-sukarela dari 176 perwakilan rakyat – 27 di dewan Massilia, dan tambahan 92 deputi dan 57 senator, beberapa di antaranya berada di Vichy, tetapi tidak hadir untuk pemungutan suara. Secara total, parlemen terdiri dari 846 anggota, 544 Deputi dan 302 Senator. Satu Senator dan 26 Deputi berada di Massilia. Satu Senator tidak memilih; 8 Senator dan 12 Deputi secara sukarela abstain; 57 Senator dan 92 Deputi tanpa sadar abstain. Jadi, dari total 544 Deputi, hanya 414 yang memilih; dan dari total 302 Senator, hanya 235 yang memilih. Dari jumlah tersebut, 357 Deputi memilih mendukung Pétain dan 57 menentang, sementara 212 Senator memilih Pétain, dan 23 menentang. Dengan demikian, Pétain disetujui oleh 65% dari semua Deputi dan 70% dari semua Senator. Meskipun Pétain dapat menyatakan legalitas untuk dirinya sendiri - terutama dibandingkan dengan kepemimpinan Charles de Gaulle yang pada dasarnya ditunjuk sendiri - keadaan yang meragukan dalam pemilihan itu menjelaskan mengapa mayoritas sejarawan Prancis tidak menganggap Vichy sebagai kelanjutan yang lengkap dari negara Prancis.

Teks yang dipilih oleh Kongres menyatakan :

Majelis Nasional memberikan kekuasaan penuh kepada pemerintah Republik, di bawah wewenang dan tanda tangan Marsekal Pétain, untuk efek mengumumkan dengan satu atau beberapa tindakan konstitusi baru dari negara Prancis. Konstitusi ini harus menjamin hak-hak buruh, keluarga dan tanah air. Ini akan diratifikasi oleh negara dan diterapkan oleh majelis yang telah dibuatnya.

Undang-undang Konstitusi pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940 menjamin Pétain seluruh kekuatan (legislatif, yudikatif, administrasi, eksekutif - dan diplomatik) dan gelar "kepala negara Prancis" (chef de l'État français), seperti serta hak untuk mencalonkan penggantinya. Pada tanggal 12 Juli Pétain menunjuk Laval sebagai Wakil Presiden dan penggantinya, dan menunjuk Fernand de Brinon sebagai wakil Komando Tinggi Jerman di Paris. Pétain tetap menjadi kepala rezim Vichy hingga 20 Agustus 1944. Moto nasional Prancis, Liberté, égalité, fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan), digantikan oleh Travail, Famille, Patrie (Pekerjaan, Keluarga, Tanah Air); tercatat pada saat itu bahwa TFP juga mendukung hukuman pidana "travaux forcés à perpetuité" ("kerja paksa untuk selamanya"). Reynaud ditangkap pada bulan September 1940 oleh pemerintah Vichy dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1941 sebelum pembukaan Pengadilan Riom.

Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Prancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan dan jaminan demokratik segera ditangguhkan. Kejahatan "tindak pidana opini" (délit d'opinion) didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional (Conseil National), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak seperti banyak kaum kanan jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan Front populaire pada tahun 1936.