Jelaskan Sejarah dari Privatisasi air di Jakarta

Pada tahun 1993, perusahaan air asal Britania Raya, Thames Water International, datang ke Indonesia untuk memperoleh kontrak konsesi Jakarta. Perusahaan ini membuat kesepakatan dengan Sigit Harjojudanto, salah satu putra Presiden Suharto. Meski tidak berpengalaman memasok air, perusahaan milik Sigit, PT Kekar Pola Airindo, mendapat 20 persen saham usaha patungan dengan Thames Water. Perusahaan air Prancis, Lyonnaise des Eaux, sekarang Suez Environnement, sebelumnya sempat beroperasi di Indonesia dan tidak mau ketinggalan. Perusahaan ini pernah bekerja sama dengan Salim Group milik Anthony Salim, kroni Suharto, untuk memproduksi dan mendistribusikan air industri di Serang sejak 1994. Mereka bersama-sama membentuk PT Garuda Dipta Semesta (sekarang Palyja). Karena tidak mau berhadapan dengan Presiden, Salim awalnya berhati-hati. Setelah Lyonnaise des Eaux berhasil memengaruhi pemerintah untuk membagi konsesi Jakarta ke dua perusahaan tanpa tender, Salim setuju. Tahun 1995, pemerintah mengundang Lyonnaise des Eaux dan Thames Water International untuk mulai merundingkan konsesi. Keduanya menerbitkan kajian kelayakan pada tahun 1996. Negosiasi berlangsung selama satu tahun lebih dan cukup rumit. Salah satu isu yang dibahas adalah perusahaan-perusahaan ini ingin dibayar dengan mata uang asing. Permintaan tersebut ditolak oleh Gubernur Jakarta.

Pada awal 1990-an, Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia untuk memprivatisasi pasokan air. Namun demikian, Proyek Pembangunan Kota Jabotabek Kedua, proyek air besar untuk Jakarta yang disetujui dewan Bank Dunia tahun 1990, tidak mencantumkan syarat privatisasi.