Jelaskan Fungsi Legislatif dari Majelis Rakyat

Rancangan undang-undang diperkenalkan ke Majelis untuk dijadikan undang-undang. Pemerintah atau anggota Majelis menyampaikan RUU tersebut dihadapan anggota Majelis. Setelah RUU disampaikan, anggota mulai memperdebatkan tentang usulan ini. Anggota juga dapat mengusulkan perubahan atau mengusulkan meloloskan RUU selama perdebatan. Anggota juga mempunyai hak untuk mengirim RUU ke salah satu komisi yang terkait untuk ditelaah lebih lanjut. Jika RUU dikirim ke komisi maka tidak akan ada lagi perdebatan atau pemungutan suara mengenai RUU, hingga komisi menyampaikan temuan akhir mengenai RUU.

Setelah itu, anggota memberikan suara mereka untuk memutuskan apakah RUU diloloskan atau tidak. Jika ada usulan untuk mengubah RUU tersebut, maka anggota memutuskan perubahan tersebut terlebih dahulu. Ketika perubahan disahkan, anggota memilih untuk menentukan keputusan RUU tersebut. Setelah RUU ini disahkan, maka disampaikan ke presiden dalam waktu tujuh hari untuk persetujuan presiden. Presiden harus memberikan keputusan atas RUU tersebut dalam waktu tiga puluh hari atau menyerahkan kembali ke Majelis untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau jika terdapat usulan pertimbangan oleh presiden.

Jika RUU itu tidak diserahkan kembali ke Majelis oleh presiden atau bahkan jika presiden tidak meratifikasi RUU dalam periode tiga puluh hari, RUU ini dianggap sah menjadi undang-undang. Jika RUU tersebut diserahkan kembali ke Majelis, anggota Majelis dapat memutuskan untuk mengesahkan RUU atau mereka dapat mempertimbangkan usulan presiden.