Jelaskan Kerusuhan Poso dari Bungkuisme

Meskipun beberapa pengamat dari kerusuhan Poso telah berbicara tentang kondisi pra-konflik yang berlandaskan agama, yaitu "pembagian kekuasaan" dalam politik kabupaten, sebagian besar bupati pasca zaman kolonial adalah seorang Muslim dari pesisir Sulawesi atau dari Jawa. Bupati beretnis Bungku yang diperjuangkan oleh gubernur baru, Aminuddin Ponulele, yang berterima kasih atas bantuannya dalam memobilisasi pendukung Golkar selama kampanye tahun 1999. Gubernur juga menanggapi tekanan dari pemimpin organisasi Muslim Al-Khairaat di Palu untuk menempatkan tokoh beretnis Arab di posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. Damsik Ladjalani, seorang yang beretnis Arab adalah rekan dekat bupati Poso sebelumnya, Arief Patanga, dan salah satu mertuanya adalah produsen bagian senjata dengan hubungan bisnis untuk Pindad, pabrik amunisi pemerintah yang produknya muncul pada tahap selanjutnya dari konflik Poso.

Pusadan sebagai Bupati Poso yang baru terus menjaga tindakan korupsinya di masa lalu tidak dapat 'disentuh', sementara dia menempatkan kerabatnya sendiri ke posisi yang menguntungkan. Anak sulungnya memiliki sebuah perusahaan kontrak bangunan, sementara anaknya yang lebih muda menjadi pemimpin asosiasi etnis lokal Bungku (Kerukunan Keluarga Bungku) untuk memfasilitasi operasi kontraktor di Poso. Salah satu kontrak anak-anaknya adalah untuk merenovasi dan memperluas bangunan kantor bupati Poso, dalam rangka mengantisipasi kantor itu beralih fungsi menjadi kantor gubernur untuk provinsi baru yang diusulkan, Sulawesi Timur.

Bupati juga menempatkan sepupunya sebagai Kepala Kantor Pembangunan dan Kesejahteraan Bangsa (Kesbang) dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, salah satu pihak utama dalam dana bantuan konflik Poso. Keponakannya ditempatkan sebagai pejabat di Departemen Transmigrasi. Mitra kontraktor ditunjuk sebagai direktur divisi pemerintah, seperti pendidikan atau transportasi, dan mereka diberikan kontrak perusahaan mereka sendiri untuk membangun sekolah-sekolah baru atau jalan. Beberapa dari mereka yang dipilih tidak selalu berasal dari Bungku, kesetiaan mereka kepada pemerintahan dibalas dengan penempatan mereka di posisi strategis. Damsik Ladjalani sebagai sekretaris kabupaten juga dimasukkan ke dalam posisi-posisi kunci, membuat lebih banyak dana yang tersedia untuk melobi pembentukan kabupaten baru, Kabupaten Tojo Una-Una, wilayah administrasi yang nanti akan dipimpinnya dengan menjadi bupati di masa depan.