Jabarkan Saat ini dari Parlemen Albania

Dari tahun 1947 hingga 1999, ketika era Republik Rakyat Sosialis Albania, lembaga legislatif di Albania dikenal dengan nama Majelis Rakyat (Albania: Kuvendi Popullor). Sejak 1997, lembaga legislatif lebih dikenal dengan naman Parlemen Republik Albania (Albania: Kuvendi i Republikës së Shqipërisë).

Kewenangan, tugas dan tanggung jawab

Kewenangan Parlemen tertulis dalam Konstitusi Albania. Parlemen menjadi perwakilan warga Albania dan bertindak sebagai lembaga legislatif negara. Parlemen memiliki dua masa sidang setiap tahunnya. Masa sIdang pertama dimulai pada Senin ketiga di bulan Januari dan masa sidang kedua dimulai pada Senin pertama bulan September. Namun, masa sidang luar biasa sesi dapat diadakan dengan adanya perintah Presiden Albania, Perdana Menteri Albania, atau seperlima dari anggota parlemen. Sidang tersebut terbuka untuk umum. Parlemen membuat keputusan melalui suara mayoritas yang harus dihadiri lebih dari setengah keseluruhan anggotanya, kecuali jika ada keputusan lain yang tertulis dalam konstitusi. Namun, keputusan dapat disetujui setelah mendapat tiga perlima suara dari anggota yang hadir.

Kewenangan lain dari parlemen antara lain melakukan peninjauan terhadap hubungan ekonomi, hukum dan politik di Albania; pelestarian alam dan warisan budaya di Albania; dan membentuk persekutuan dengan negara lain. Parlemen memilih Presiden melalui pemungutan suara rahasia tanpa perdebatan dan harus disetujui oleh tiga-perlima dari anggota parlemen. Presiden memberikan pidato pada Parlemen dan menetapkan tanggal pemilu parlemen, dan mengadakan referendum. Presiden menunjuk Perdana Menteri atas usulan dari Parlemen; jika Perdana Menteri tidak disetujui oleh Presiden, Parlemen memilih seorang Perdana Menteri dalam waktu 10 hari. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Konstitusi, tidak ada kekuatan militer asing dapat berada, atau melewati, perbatasan Albania, kecuali dengan hukum yang disetujui oleh parlemen.