Jelaskan Konspirasi untuk menipu dari Konspirasi

Bagian 5(2) Undang-Undang Hukum Pidana 1977 melestarikan pelanggaran hukum umum konspirasi untuk menipu.

Konspirasi untuk menipu didefinisikan dalam Scott v Komisaris Polisi Metropolis per Viscount Dilhorne:"menipu" biasanya berarti ... menghilangkan seseorang secara tidak jujur ​​dari sesuatu yang merupakan miliknya atau dari sesuatu yang menjadi haknya atau akan atau mungkin dilakukannya kecuali untuk melakukan penipuan tersebut.

... kesepakatan oleh dua [orang] atau lebih dengan ketidakjujuran untuk merampas seseorang dari sesuatu yang menjadi miliknya atau yang menjadi haknya atau mungkin menjadi haknya [atau] kesepakatan oleh dua atau lebih dengan ketidakjujuran untuk melukai beberapa hak milik haknya cukup untuk melakukan pelanggaran.

Konspirasi untuk merusak moral publik atau untuk membuat marah kesopanan publik

Bagian 5(3) Undang-Undang Hukum Pidana 1977 melestarikan pelanggaran hukum umum berupa persekongkolan untuk merusak moral publik atau persekongkolan untuk menghina kesusilaan publik.

Konspirasi untuk merusak moral publik merupakan pelanggaran menurut hukum umum Inggris dan Wales.

Konspirasi untuk menghina kesopanan publik adalah pelanggaran menurut hukum umum Inggris dan Wales.

Pasal 5(1) Undang-Undang Hukum Pidana 1977 tidak mempengaruhi delik permufakatan umum jika, dan sejauh, dapat dilakukan dengan mengadakan perjanjian untuk melakukan perbuatan yang cenderung merusak moral masyarakat, atau yang melanggar kesopanan publik, tetapi tidak berarti atau melibatkan pelaksanaan suatu kejahatan jika dilakukan oleh satu orang selain berdasarkan kesepakatan.

Satu otoritas menyatakan bahwa persekongkolan untuk "merusak moral publik" tidak memiliki kasus hukum yang pasti, bahwa tidak diketahui apakah itu merupakan pelanggaran substantif atau tidak, dan kecil kemungkinannya bahwa para konspirator akan dituntut atas pelanggaran ini.

Kedua pelanggaran ini mencakup situasi di mana, misalnya, penerbit mendorong perilaku tidak bermoral melalui konten eksplisit di majalah atau berkala, seperti dalam kasus tahun 1970 Knuller (Publishing, Printing and Promotions) Ltd v Direktur Kejaksaan Umum, yang akhirnya diputuskan dalam 1973 oleh House of Lords.

Dalam kasus R v Rowley tahun 1991,  terdakwa meninggalkan catatan di tempat umum selama tiga minggu menawarkan uang dan hadiah kepada anak laki-laki dengan maksud memikat mereka untuk tujuan tidak bermoral, tetapi tidak ada yang cabul, cabul atau menjijikkan. dalam catatan, juga tidak dicetak oleh majalah berita atas perintah Rowley, yang akan memunculkan unsur konspirasi. Hakim memutuskan bahwa juri berhak untuk melihat tujuan di balik catatan dalam memutuskan apakah mereka cabul atau menjijikkan. Pada banding melawan keyakinan, diadakan bahwa tindakan yang melanggar kesusilaan publik membutuhkan tindakan yang disengaja yang dengan sendirinya cabul, cabul atau menjijikkan, jadi motif Rowley meninggalkan catatan itu tidak relevan dan, karena tidak ada dalam catatan itu se ndiri yang mampu membuat marah. kesopanan publik, hukuman itu dibatalkan.