Jelaskan Laporan dugaan makar dari Tirto

Pada 19 April 2017, Tirto.id memuat berita yang berjudul "Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar" yang merupakan terjemahan dari artikel berita terbitan The Intercept berjudul "Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President". Menurut Atmaji Sapto Anggoro Pemimpin Redaksi Tirto.id pihaknya telah mengantongi izin dari Allan Nairn selaku penulis yang merupakan jurnalis investigasi asal Amerika Serikat sekaligus izin dari media The Intercept yang pertama kali memuat laporan panjang dan orisinil berbahasa Inggris dari Allan Nairn.

Dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Tirto.id, Allan Nairn dihadirkan di kantor redaksi untuk memberi keterangan terkait laporan yang ditulisnya tersebut terkait plot kudeta. Nairn menyebut keterlibatan militer Indonesia untuk memobilisasi massa dalam aksi demo menentang Basuki Tjahaja Purnama atas kasus penistaan agama. Allan Nairn menyebut dalam tulisan investigasinya nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Hary Tanoesoedibjo sebagai pendukung makar. Laporan ini disusun atas dasar data NSA milik Edward Snowden mengenai FPI, intelejen, orang sipil, pihak militer aktif dan pensiunan dan pernyataan on the record dari beberapa sumber, salah satunya Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen.

Donald Trump juga disebut dalam laporan Allan Nairn terkait kolega dekatnya di Indonesia yang diduga terlibat dengan gerakan makar memakai ormas Islam seperti Fadli Zon dan Harry Tanoe. Hary Tanoesoedibjo, pemilik media MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) yang disebut dalam laporan Allan Nairn melaporkan hal ini ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Fadli Zon mempertimbangkan untuk melaporkan Allan Nairn ke polisi. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menolak menanggapi artikel Allan Nairn tersebut terkait keterlibatannya dalam upaya makar. Ia menyatakan, artikel Nairn sebagai hoax atau berita bohong.

Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto sebelumnya membantah isi berita yang dimuat Tirto.id tersebut. Lewat keterangan tertulis, dia menyatakan berita tersebut tidak sesuai dengan fakta. Allan Nairn lewat akun Twitternya memperingatkan kepada TNI untuk ikut mengancam dirinya juga, menanggapi statemen akun Twitter resmi Pusat Penerangan TNI yang mengatakan akan mengambil langkah hukum kepada media Tirto.id. Allan Nairn sendiri mengatakan siap untuk digugat.

Pihak TNI kemudian melimpahkan kasus ini kepada Dewan Pers. Gatot Nurmantyo menyatakan tidak akan menggugat Tirto yang telah memuat artikel Nairn tersebut. Menurutnya, menanggapi artikel tersebut sama seperti orang yang tidak waras. Dewan Pers melakukan mediasi terhadap sengketa pers tersebut terutama terhadap laporan Harry Tanoe. Setelah menemui kuasa hukum Hary Tanoe yang diwakili oleh Ricky Margono dan selanjutnya menemui perwakilan Tirto yang didampingi oleh LBH Pers. Dewan Pers kemudian memberi penilaian bahwa laporan Allan Nairn tersebut “tidak berimbang, tidak uji informasi dan memuat opini yang menghakimi.” Tirto yang diwakili oleh Pemimpin Redaksi, Sapto Anggoro, menerangkan bahwa proses konfirmasi sudah dilakukan. Selain oleh Allan Nairn, Tirto sendiri langsung menghubungi pihak-pihak terkait tidak lama setelah laporan Allan Nairn ditayangkan.

Dewan Pers menolak tuntutan Harry Tanoe berupa pencabutan laporan Allan Nairn dari situs web dan menyebarluaskan pencabutan tersebut di media sosial sedikitnya 65 ribu kali di berbagai media sosial. Selain itu, Dewan Pers juga menyatakan bahwa sengketa pers ini tidak untuk dibawa ke jalur hukum. Pihak The Intercept selaku penerbit rilis laporan orisinil dan pertama dair Allan Nairn tetap bersikukuh dengan investigasi yang dirilis, mendukung penuh Tirto untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik yang bebas dari intimidasi atau serangan balasan.

Penangkapan massal lawan politik Prabowo

Pada 15 April 2019, Tirto.id kembali memberitakan laporan Allan Nairn, yang telah dimuat terlebih dahulu di blog pribadinya, tentang rencana Prabowo Subianto yang akan melakukan penangkapan massal, baik terhadap lawan-lawan politik maupun koalisinya, jika nantinya memenangkan Pemilu Presiden 2019. Laporan Allan berdasarkan notulensi rapat yang digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kartanegara Nomor 4, Jakarta Selatan pada 21 Desember 2018. Pertemuan digelar usai Prabowo bertemu Susilo Bambang Yudhoyono di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Pertemuan dihadiri 11 orang dan berasal dari 8 jenderal purnawirawan dan tiga orang sipil. Rapat itu membentuk tim untuk melakukan tugas-tugas khusus “mengadili sebanyak-banyaknya lawan politik,” dan “melumpuhkan” kelompok-kelompok Islamis yang menyokong kampanye Prabowo-Sandiaga. Prabowo berencana membuat Partai Gerindra semakin kuat dengan menugaskan Badan Intelijen Negara melumpuhkan kelompok Islam radikal, yakni Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Jamaah Ansharut Daulah dan menangkap ulama-ulama radikal, serta partai koalisi oposisi, termasuk berencana menjatuhkan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Laporan tersebut dibantah oleh Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang namanya termasuk dalam salah satu dari tiga orang sipil yang hadir dalam rapat rahasia tersebut. Poyuono menyebut laporan Nairn sebagai fitnah, menyudutkan Prabowo Subianto dan bentuk kampanye hitam. Poyuono balik menuduh laporan Nairn adalah pesanan asing sambil menunjukkan bukti transfer uang ke atas nama Allan Nairn sebesar 1.844.947 dolar AS. Uang itu di transfer pada 14 Maret 2019 dengan menggunakan Bank DBS di Singapura. Pandaopotan Lubis, koordinator Masyarakat Demokrasi Indonesia Anti-Hoaks melaporkan Allan Nairn ke Bareskrim Polri karena memuat informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Nairn menyebut bukti transfer yang dipublikasikan oleh Poyuono itu adalah cek palsu. Tirto.id pada 18 April 2019 memuat laporan pendek yang berusaha mengidentifikasi banyak kejanggalan terhadap keaslian bukti transfer seperti detail logo DBS yang teramat buram, ukuran font yang tidak sama di bagian-bagian penting seperti nama dan tanggal transfer, dan alamat kantor DBS Singapura yang tidak akurat.