Jelaskan Pemerintahan dari Politik Irak

Pemerintahan Federal Irak didefinisikan berdasarkan Konstitusi Irak sebagai republik parlementer federal, Islamis, demokratis. Pemerintahan federal terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta berbagai komisi independen.

Lembaga legislatif adalah Majelis Perwakilan Irak. Lembaga eksekutif terdiri dari Presiden, Perdana Menteri, dan Kabinet Menteri. Lembaga yudikatif federal terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Kasasi, Kejaksaan Agung, dan lembaga peradilan federal lainnya yang diatur oleh undang-undang.

Komisi Tinggi untuk Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Integritas merupakan komisi independen yang berada di bawah pengawasan Majelis Perwakilan. Bank Sentral Irak, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Komunikasi dan Media merupakan lembaga yang independen secara finansial dan administratif. Yayasan Martir berada di bawah Kabinet. Dewan Layanan Publik Federal mengatur urusan pelayanan publik, termasuk pengangkatan dan promosi.