Coba jelasin Pemerintahan Sipil II (2011-2021) dari Konflik internal di Myanmar dong

Pemilu kembali dilaksanakan pada tahun 2010, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (PPSP) yang dibentuk pemerintahan junta sebelumnya memenangkan 129 dari 224 kursi di Dewan Kebangsaan (Majelis Tinggi Myanmar) dan 259 dari 440 kursi di Dewan Perwakilan (Majelis Rendah Myanmar). Thein Sein, Perdana Menteri di masa junta militer, terpilih sebagai Presiden Myanmar. Partai Liga Demokrasi Nasional, pemenang pemilu 1990 memilih tidak ikut serta, Namun mereka ikut serta dalam pemilihan sela di tahun 2012. Pada 2014, LDN mengajukan amandemen undang-undang dasar untuk menghapuskan klausa yang menghalangi Aung San Suu Kyi sebagai calon presiden mereka, namun pengajuan ini ditolak.

Pada tahun 2011, Tatmadaw melancarkan serangan militer bernama Operasi Ketekunan (ဇွဲ မန် ဟိန်း) terhadap pemberontak di Shan. Selama serangan, Tatmadaw berhadapan dengan Aliansi Tentara Nasional Demokratik Myanmar (ATNDM), dan Tentara Negara Shan - Utara (TNS-U), menanggapi penolakan kelompok ini terhadap kebijakan "One Nation, One Army".

Pada 2013, kerusuhan anti-muslim menyebar di berbagai daerah Myanmar, kekerasan ini terjadi bersamaan dengan gerakan kelompok nasionalis budha, Gerakan 969, yang dipimpin Sayadaw U Wirathu. Pada 2014, pasukan pemerintah menyerang markas Tentara Kemerdekaan Kachin (TKK) di dekat kota Laiza, menewaskan sedikitnya 22 pemberontak TKK.

Dalam Pemilu 2015, LDN keluar sebagai pemenang, Aung San Suu Kyi yang tidak dapat menjabat sebagai presiden ditunjuk sebagai Penasehat Negara. Pemerintahan yang dipimpin LDN memulai berbagai dialog dan konferensi lintas etnis dan golongan untuk menciptakan perdamaian di Myanmar. Meski demikian, kebijakan ini masih dikritisi karena mengabaikan keikutsertaan pihak-pihak yang masih angkat senjata dan dinilai masih sangat dipengaruhi oleh kekuasaan militer. Beberapa politisi bahkan dibunuh dan dibungkam setelah menyuarakan sikap oposisi mereka atas pengaruh militer kepada pemerintahan sipil ini.

Di Shan, militer terus menggempur pasukan Tentara Nasional Demokratik Myanmar (TNDM) yang berbasis di Kokang pada tahun 2015.  Di Rakhine, wilayah perbatasan Myanmar dan Bangladesh, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (TPRA) memulai kontak tembak yang menewaskan 9 petugas perbatasan pada Oktober 2016, Tatmadaw membalas dengan operasi ‘pembersihan’ di wilayah utara Rakhine. Serangan ini dibalas dengan serangan besar kedua oleh TPRA pada Agustus 2017. Konflik ini menjadi sorotan internasional karena dianggap sebagai pembersihan etnis Rohingya alih-alih pemberantasan pasukan TPRA.

Pada akhir November 2016, Aliansi Utara, yang terdiri atas gabungan kelompok pemberontak, Tentara Arakan (TA), Tentara Kemerdekaan Kachin (TNK), Aliansi Tentara Nasional Demokratik Myanmar (ATNDM), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang (TPNT), melakukan serangan di kota Muse, daerah perbatasan Myanmar dan Tiongkok, di Shan. Aliansi ini menduduki kota Mong Ko pada 25 November 2016 sampai 4 November 2016 demi menghindari serangan udara dari Angkatan Udara Myanmar.

Pada 15 Agustus 2019, Aliansi Utara ke kantor kemiliteran di kota Nawnghkio, disertai serangan-serangan lain yang dibalas peringatan perang berskala penuh dari Tatmadaw jika Aliansi ini tidak mundur.

Pemerintahan Junta Militer III - Min Aung Hlaing (2021-saat ini)

Pemilu sekali lagi dilaksanakan pada 2020, hasilnya memberikan kemenangan mutlak kepada Partai Liga Demokrasi Nasional, Presiden Win Mynt dan Penasehat Negara Aung San Suu Kyi kembali mendapatkan dukungan. LDN mendapatkan 138 dari 224 kursi Dewan Kebangsaan dan 258 dari 440 kursi Dewan Perwakilan.

Pada 1 Februari 2021, Jenderal Min Aung Hlaing dan Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil dengan tuduhan kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan berbagai tuduhan lainnya. Presiden Win Mynt, Penasehat Negara Suu Kyi, pejabat kabinet, bersama para anggota parlemen lainnya dijadikan tahanan rumah di Naypyidaw. Tatmadaw kemudian membentuk Dewan Administrasi Negara (DAN).

Setelahnya protes dan unjuk rasa besar terjadi, masyarakat menuntut  Min Aung Hlaing mundur dan membubarkan DAN, membebaskan para tahanan politik saat kudeta, dan mengembalikan pemerintahan sipil. Para demonstran sebelumnya melengkapi diri dengan senjata ringan seperti katapel, bom molotov, tameng buatan, dan lainnya. Pada Maret 2021, dilaporkan bahwa banyak dari para pendemo yang bergerak menuju daerah perbatasan untuk berlatih secara militer kepada pasukan pemberontak yang mengarah pada pecahnya perang saudara berskala besar. Pemerintahan sipil di pengasingan, Komite Perwakilan Majelis Persatuan (KPMP) mengajukan pembentukan ‘pasukan bersenjata federal’ untuk melawan pasukan militer.

Kontak tembak intens terawal antara pasukan perlawanan dengan Tatmadaw terjadi di kota Kalay, Sagaing. Setelah Tatmadaw menyerang kemah pertahanan di Kalay pada 28 Maret 2021, pasukan perlawanan menyerang balik dengan senjata api berburu atau senjata api rumahan lainnya. Beberapa pasukan pemberontak yang selama ini menentang pemerintahan pun ikut terlibat dan meningkatkan serangan mereka kepada Tatmadaw. April 2012, LDN bersama pasukan kelompok etnis minoritas dan partai-partai pro-demokrasi membentuk Pemerintahan Persatuan Nasional Myanmar (PPN Myanmar). Di beberapa daerah etnis minoritas, pasukan militer mereka mulai mempersenjatai para pasukan perlawan bukan lagi sekedar melatih mereka.

Pada 5 Mei 2021, PPN Myanmar mendeklarasikan pembentukan sayap militer mereka, Pasukan Pertahanan Rakyat (PPR), sebagai tahap awal Tentara Federal Persatuan untuk melindungi para pendukung pemerintahan sipil dari serangan Tatmadaw. Pasukan ini mengikat aliansi dengan Front Demokratik Seluruh Pelajar Burma (FDSPB), Tentara Arakan, Tentara Pembebasan Rakyat Bamar (TPRB), Tentara Nasional Chin (TNC), Tentara Kemerdekaan Kachin (TKK), Tentara Pembebasan Nasional Karen (TPNK), Tentara Nasional Kuki (TNK), Aliansi Tentara Nasional Demokratik Myanmar (ATNDM), dan Tentara Pembebasan Nasional Ta’ang. Di akhir 2021, Partai Komunis Burma (CPB) mendirikan kembali sayap militer mereka Pasukan Pembebasan Rakyat dan mengikat aliansi dengan PPR.

Menurut laporan LSM ACLED, selama tahun 2021 diperkirakan 11.000 orang meninggal dalam konflik pasca kudeta ini.