Jelaskan Pendidikan dan jabatan dari Djafar Lapasere

Djafar merupakan Raja Tojo terakhir yang berkuasa di Ampana pada zaman Hindia Belanda dan penjajahan Jepang. Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) selesai, Djafar diangkat menjadi Kepala Polisi Pamong Praja Residen Poso. Pada tahun 1952 hingga 1953, Djafar dipindahtugaskan ke Tolitoli untuk menjadi Wedana (Kepala Pemerintahan Negeri (KPN)).

Djafar kemudian kembali ke Palu untuk menjadi Wedana KPN Palu sekaligus merangkap jabatan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Donggala dari tahun 1953 hingga 1955. Pada tahun 1955 hingga 1956, Djafar kembali ke Poso untuk menjadi Patih (Wakil Bupati) dari Bupati Poso yang saat itu menjabat, Alimuddin Daeng Matiro. Setahun kemudian, Djafar menggantikan posisi Matiro sebagai Bupati Poso hingga jabatannya berakhir pada 1958.

Pada 1962 hingga 1964, Djafar diangkat menjadi Kepala Polisi Pamong Praja Sulawesi Tengah yang diperbantukan di Kantor Residen Sulawesi Tengah. Pada tahun berikutnya, Djafar diangkat menjadi Kepala Biro Kepegawaian Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang ke-2. Pada tahun 1969 hingga 1971, Djafar terpilih sebagai Wakil Ketua Komisi Pemilihan Daerah (PPD) Tingkat I Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1971, Djafar diangkat sebagai Residen (Asisten) pada Gubernur Sulawesi Tengah. Pada Pemilu 1971, Djafar terpilih sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk periode 1971 hingga 1977.