Jelaskan Yuridiksi dari Prancis Vichy

Secara teori, yurisdiksi sipil pemerintah Vichy mencakup sebagian besar Prancis Metropolitan, Aljazair Prancis, Maroko Prancis, Protektorat Tunisia Prancis, dan seluruh kekaisaran kolonial Prancis yang menerima otoritas Vichy; hanya wilayah perbatasan Elsaß-Lothringen yang disengketakan yang ditempatkan di bawah administrasi langsung Jerman. Elsaß-Lothringen secara resmi masih bagian dari Prancis, karena Reich tidak pernah menganeksasi wilayah tersebut. Pemerintah Reich pada waktu itu tidak tertarik untuk mencoba menegakkan aneksasi sedikit demi sedikit di Barat (meskipun kemudian mencaplok Luksemburg) – ia beroperasi dengan anggapan bahwa perbatasan barat baru Jerman akan ditentukan dalam negosiasi damai yang akan dihadiri oleh semua Sekutu Barat, dengan demikian menghasilkan perbatasan yang akan diakui oleh semua kekuatan utama. Karena ambisi teritorial Adolf Hitler secara keseluruhan tidak terbatas pada pemulihan Elsaß-Lothringen, dan karena Inggris tidak pernah sepakat, negosiasi damai ini tidak pernah terjadi.

Nazi berniat menganeksasi sepetak besar Prancis timur laut dan mengganti penduduk daerah itu dengan pemukim Jerman, dan pada awalnya melarang pengungsi Prancis untuk kembali ke wilayah ini. Pembatasan ini, yang tidak pernah ditegakkan secara menyeluruh, pada dasarnya ditinggalkan setelah serangan Uni Soviet, yang berdampak mengubah ambisi teritorial Nazi hampir secara eksklusif ke Timur.  Pasukan Jerman yang menjaga garis batas Zone interdite timur laut ditarik pada malam 17–18 Desember 1941 meskipun garis itu tetap berada di atas kertas untuk sisa pendudukan.

Namun demikian, secara efektif Elsaß-Lothringen dianeksasi: hukum Jerman diterapkan pada wilayah tersebut, penduduknya dipindahkan ke Wehrmacht dan yang jelas pos bea cukai yang memisahkan Prancis dari Jerman ditempatkan kembali di mana mereka berada antara tahun 1871–1918. Demikian pula, sepotong wilayah Prancis di Pegunungan Alpen berada di bawah pemerintahan Italia langsung dari bulan Juni 1940 hingga September 1943. Di seluruh negara, pegawai negeri sipil berada di bawah wewenang resmi menteri Prancis di Vichy. René Bousquet, kepala polisi Prancis yang dicalonkan oleh Vichy, menjalankan kekuasaannya di Paris melalui komandan keduanya, Jean Leguay, yang mengoordinasi penggerebekan dengan Nazi. Namun, undang-undang Jerman lebih diutamakan daripada Prancis di wilayah pendudukan, dan Jerman sering mengendarai kasar tentang kepekaan administrator Vichy.

Pada tanggal 11 November 1942, setelah pendaratan Sekutu Afrika Utara (Operasi Torch), Axis meluncurkan Operasi Anton, menduduki Prancis selatan dan membubarkan "Pasukan Gencatan Senjata" yang sangat terbatas.