Jelaskan Sejarah dari Kereta Cepat Indonesia China

Penawaran Tiongkok dan pembentukan KCIC

Pada bulan April 2015, Republik Rakyat Tiongkok bersaing dengan Jepang saat kedua negara tersebut menawarkan kereta kecepatan tinggi mereka untuk Indonesia.  Perlombaan ini, menurut The Jakarta Post, menjadi bagian dari permainan politik dan ekonomi antara kedua negara tersebut untuk merebut pengaruh strategis di kawasan Asia-Pasifik. Sempat proyek ini hampir dibatalkan pada akhir September, Indonesia memilih Tiongkok sebagai pemenang proyek senilai 75 triliun rupiah (US$5 miliar) ini.

Pada tanggal 2 Oktober 2015, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dibentuk sebagai sebuah konsorsium dari empat BUMN yang terlibat dalam proses pembangunan kereta kecepatan tinggi: Kereta Api Indonesia, Wijaya Karya, PTPN VIII, dan Jasa Marga. Pada 6 Oktober, pembentukan konsorsium telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Api Cepat antara Jakarta dan Bandung. Perusahaan tersebut akan melakukan penyertaan modal dalam sebuah perusahaan patungan.

Patungan tersebut dinamakan PT Kereta Cepat Indonesia China, dengan kepemilikan PSBI 60% dan China Railway International Company Limited 40%. Perusahaan tersebut dibentuk pada 16 Oktober 2015 dan direncanakan akan mengutamakan komersialisasi, tidak memberatkan APBN, dan mengedepankan sinergi antarbisnis. Menanggapi kerja sama yang baru ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga menyatakan "sangat menyesalkan" dan "sulit memahami" pilihan Indonesia ini. Namun Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan bahwa struktur keuangan Tiongkok dinilai lebih menguntungkan karena proposal Tiongkok tidak memerlukan jaminan dan pendanaan dari Pemerintah Indonesia.