Jelaskan Sanksi dari Aborsi dan Gereja Katolik

Umat Katolik yang merampungkan suatu aborsi terkena ekskomunikasi secara otomatis dan langsung (latae sententiae). Itu berarti bahwa ekskomunikasi tersebut tidak perlu dinyatakan atau dijatuhkan seperti halnya penalti ferendae sententiae ("masih harus diputuskan"); namun, sebagaimana ditetapkan dengan jelas oleh hukum kanon, ekskomunikasi terjadi ipso facto (oleh kenyataan itu sendiri) ketika suatu delik atau "tindak pidana" dilakukan (suatu penalti latae sententiae). Hukum kanon menyatakan bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu "pelaku pelanggaran tidak terkena penalti latae sententiae", dan sebagai gantinya akan diberikan suatu penitensi atau silih; di antara 10 kondisi yang tercantum dalam hukum kanon terdapat klausul delik yang dilakukan oleh orang yang belum berusia 16 tahun, orang yang bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak mengetahui adanya penalti tersebut, dan "orang yang terpaksa bertindak karena ketakutan berat, kendati hanya relatif berat, ataupun karena kebutuhan mendesak atau kesusahan berat".Lihat pula komentar-komentar tentang Kitab Hukum Kanonik seperti:  E. Caparros, M. Thériault, J. Thorn (editors), Code of Canon Law Annotated (Wilson & Lafleur 1993 ISBN 2-89127-232-3), pp. 829-830

Menurut suatu memorandum tahun 2004 oleh Kardinal Joseph Ratzinger, para politisi Katolik yang aktif mengampanyekan dan memberikan suara demi hukum-hukum aborsi permisif perlu diberitahu oleh imam mereka mengenai ajaran Gereja, serta diperingatkan agar menahan diri untuk tidak menerima Komuni Kudus atau menempuh risiko ditolak hingga mereka mengakhiri kegiatan tersebut. Posisi ini didasarkan pada Kanon 915 dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dan juga didukung, atas nama pribadi, oleh Kardinal Raymond Leo Burke, Prefek Signatura Apostolik, otoritas yudisial tertinggi dalam Gereja Katolik setelah Sri Paus.

Pengampunan bagi wanita yang melakukan aborsi

Terlepas dari indikasi dalam hukum kanon bahwa ekskomunikasi otomatis tidak berlaku pada wanita yang melakukan aborsi karena rasa takut yang berat atau karena kesusahan berat, Gereja Katolik, di luar pembedaan tersebut, menjamin dimungkinkannya pengampunan bagi para wanita yang telah melakukan aborsi. Paus Yohanes Paulus II menuliskan:

Dalam kesempatan Yubileum Luar Biasa Kerahiman pada tahun 2015, Paus Fransiskus mengumumkan bahwa semua imam (selama tahun Yubileumyang berakhir pada tanggal 20 November 2016), melalui Sakramen Tobat, diizinkan untuk melepaskan sanksi ekskomunikasi atas tindakan aborsi, yang sebelumnya wewenang itu hanya dikhususkan bagi para uskup dan imam tertentu yang diberi mandat tersebut oleh uskupnya. Kebijakan ini dijadikan permanen melalui sebuah surat apostolik berjudul Misericordia et misera'' (Kerahiman dan Penderitaan), yang dikeluarkan pada tanggal 21 November 2016.

Pernyataan terbaru mengenai posisi Gereja

Gereja mengajarkan bahwa "kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara mutlak sejak saat pembuahannya. Sejak saat pertama keberadaannya, seorang manusia insani harus diakui hak-haknya sebagai seorang pribadi, di antaranya adalah hak untuk hidup yang tidak dapat diganggu gugat yang dimiliki oleh setiap makhluk tak bersalah."

Sejak abad pertama, Gereja telah menegaskan bahwa setiap aborsi langsung adalah kejahatan moral, suatu ajaran yang Katekismus Gereja Katolik nyatakan "belum berubah dan tetap tidak dapat berubah".

Gereja mengajarkan bahwa hak yang tidak dapat dicabut atas kehidupan, yang dimiliki setiap individu manusia yang tak bersalah, merupakan suatu elemen pokok dalam masyarakat sipil dan perundang-undangannya. Dengan kata lain, masyarakat terikat pada kewajiban untuk secara hukum melindungi kehidupan mereka yang belum terlahir.

Perdebatan politik atas legalisasi aborsi