Jabarkan Kewenangan dari Bundesrat

Kewenangan dari Bundesrat berada dibawah Bundestag, dan memainkan sedikit peran vital dalam proses legislasi. Pemerintah Federal harus mempersembahkan semua inisiasi legislasi terlebih dahulu ke Bundesrat baru kemudian dapat diloloskan ke Bundestag.

Lebih lanjutnya Bundesrat harus menyetujui semua rancangan undang-undang yang mempengaruhi bidang kebijakan yang Hukum Dasar memberikan kekuasaan bersamaan kepada Länder dan untuk itu Länder harus mengelola peraturan federal. Persetujuan ini (Zustimmung) membutuhkan suara mayoritas dengan cara menggunakan suara "ya", sehingga koalisi anggota Bundesrat dari negara bagian dengan pendapat yang berbeda tentang sebuah RUU memilih—dengan abstainnya—menentang RUU tersebut secara efektif . Bundesrat telah meningkatkan tanggung jawab legislatifnya dari waktu ke waktu dengan berhasil memperdebatkan interpretasi yang luas, daripada interpretasi yang sempit, tentang apa yang merupakan rentang undang-undang yang mempengaruhi kepentingan Tanah. Pada tahun 1949, hanya 10% dari semua undang-undang federal, yaitu, yang secara langsung mempengaruhi Länder, memerlukan persetujuan Bundesrat. Pada tahun 1993 hampir 60% undang-undang federal membutuhkan persetujuan Bundesrat. Undang-Undang Dasar juga memberikan Bundesrat hak veto mutlak atas undang-undang tersebut.

Proses amandemen Undang-Undang Dasar juga membutuhkan persetujuan sebanyak dua pertiga suara dari masing-masing lembaga Bundesrat dan Bundestag yang oleh demikian memberikan Bundesrat suara absolut melawan perubahan UUD.