Saya mau tau Latar belakang dari Masa tenang kampanye

Masa tenang kampanye dioperasikan di berbagai negara untuk memberikan waktu kepada para pemilih untuk memikirkan kembali pilihan mereka sebelum menjatuhkan keputusan. Tidak ada kampanye yang diperbolehkan selama periode ini. Seringkali melakukan jajak pendapat untuk mengetahui pilihan orang lain juga dilarang. Masa tenang kampanye ini secara umum diperkuat dengan ketentuan hukum, meskipun pada beberapa negara hal ini hanya merupakan kesepakatan yang bersifat informal di antara partai.

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan di Burson v. Freeman (1992) bahwa kampanye hanya dapat dilakukan pada hari pemilihan di daerah yang terbatas pada sekitar tempat pemungutan suara (TPS), dan setiap larangan yang lebih jauh terhadap kampanye tidak sesuai dengan konstitusi. Di Bulgaria, mahkamah konstitusi memutuskan pada tahun 2009 bahwa masa tenang kampanye serta larangan melakukan jajak pendapat sebelum hari pemilu merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berbicara. Pengadilan Konstitusional Hungaria memutuskan pada tahun 2007 bahwa pelarangan terhadap jajak pendapat tidak sesuai dengan undang-undang, tetapi masa tenang kampanye dizinkan. Serupa dengan Hungaria, Mahkamah Konstitusi Slovenia juga memutuskan pada tahun 2011 bahwa larangan jajak pendapat bersifat inkonstitusional. Sesuai dengan bagian 329 undang-undang pemilihan Kanada, pada masa sebelumnya pendistribusian hasil pemilihan di daerah dimana jajak pendapat belum ditutup adalah dilarang, sehingga hasil pemilihan di bagian timur dan provinsi Atlantik Kanada tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan di bagian barat Kanada. Namun larangan ini, meskipun ditegakkan oleh Mahkamah Agung, dicabut pada tahun 2012.

Istilah yang umum digunakan untuk menyatakan masa tenang kampanye di Amerika Serikat ialah periode blackout (blackout period).

Di Slovenia hingga tahun 2016 diterapkan larangan penyebutan apapun terkait kandidat pada hari pemilu. Pihak yang mengeluarkan pernyataan positif atau pernyataan-pernyataan kritik terhadap partai politik atau kandidat di media sosial, forum online, atau menyatakan hal tersebut misalnya di restoran, dapat dituntut dan dikenai denda. Selama lebih dari dua dekade, pihak media dan pemilih menahan diri dari berbicara mengenai politik pada hari sebelum pemilihan dan pada hari pemilihan. Pada tahun 2016, mahkamah agung yang memutuskan bahwa "tidak setiap pendapat adalah propaganda", telah menciptakan sebuah definisi baru mengenai istilah 'propaganda' dan memberikan pada pengadilan yang lebih rendah keputusan untuk menghukum orang yang memunculkan berita mengenai partai politik atau kandidate di media online.