Jelaskan Sejarah dari Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap

Tanggal 10 Desember 2021, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor PB.02.01-Mn/2170 menetapkan konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang beranggotakan beberapa Badan Usaha sebagai pemenang pelelangan investasi Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap. Konsorsium ini adalah satu-satunya peserta prakualifikasi dan menjadi satu-satunya peserta yang lolos prakualifikasi untuk mengikuti tahap akhir proses penetapan pemenang lelang investasi. Dari semenjak tahap penentuan inisiator dalam skema KPBU, pengusahaan jalan tol ini juga diinisiasi oleh konsorsium Pemrakarsa Badan Usaha (Unsolicited) beranggotakan beberapa Badan Usaha dengan hak memberikan penawaran yang sama, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Kemitraan PT Daya Mulia Turangga – PT Jasa Sarana – PT Gama Group, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

Tanggal 13 Desember 2021, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengeluarkan surat dengan Nomor 37.1/BPJT/L/GBTC/2021 tentang Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap.

Tanggal 5 Januari 2022, dilakukan serah terima Surat Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap oleh Menteri PUPR yang diserahkan BPJT, dalam hal ini dilaksanakan Kepala BPJT Danang Parikesit Soeharsono bersama Anggota BPJT Unsur Profesi Koentjahjo Pamboedi, kepada konsorsium pemenang pelelangan yang terdiri dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Daya Mulia Turangga, PT Jasa Sarana, PT Gama Group, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Masa konsesi yang diberikan adalah selama 40 tahun setelah dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

Konsorsium dalam rangka pengusahaan jalan tol yang dimaksud selanjutnya membentuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yaitu PT Jasamarga Gedebage Cilacap (PT JGC), dan disahkan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 08 tanggal 28 Januari 2022 di hadapan Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH, M.Kn. di Jakarta.

Tanggal 31 Januari 2022, PT Jasamarga Gedebage Cilacap menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) dengan registrasi 31.01.2022 No. 07 berikut Perjanjian Penjaminan dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono, Kepala BPJT Danang Parikesit Soeharsono, Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) Muhammad Wahid Sutopo, dan Direktur Utama PT Jasamarga Gedebage Cilacap Johannes Mancelly.

Pembagian keuntungan bagi konsorsium BUJT selama masa konsesi pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap adalah berdasarkan kepemilikan saham, yaitu sebagai berikut:• Saham utama sebesar 32,5% dimiliki oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan• Saham kolektif sebesar 67,5% dimiliki oleh masing-masing PT Daya Mulia Turangga 13,38%, PT Gama Group 13,38%, PT Jasa Sarana 0,75%, PT Waskita Karya (Persero) Tbk 20%, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 10%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 10%.

Sumber utama pengembalian investasi tersebut diperoleh dari User Charge dan tarif tol awal Golongan I saat awal beroperasi ditetapkan adalah Rp 2.025,00/ km.

Tanggal 21 November 2022, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyatakan melepas kepemilikan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap. Hal ini disebabkan perjanjian restrukturisasi dan kondisi finansial perusahaan. Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk Destiawan Soewardjono mengungkapkan, dalam perjanjian Master Restructuring Agreement (MRA) Waskita Karya tidak diperbolehkan lagi melakukan investasi pada ruas jalam tol, artinya Waskita Karya akan ikut share tapi karena lender dalam perjanjian MRA tidak diperkenankan maka Waskita Karya terpaksa pull out dari PT Jasamarga Gedebage Cilacap. MRA tersebut merupakan kesepakatan antara Waskita Karya dengan tujuh kreditur perbankan untuk merestrukturisasi hutang senilai Rp 21,9 triliun atau 75% dari total hutang Waskita Karya sebesar Rp 29 triliun. Kepemilikan Waskita Karya  yang porsinya 20% pada PT Jasamarga Gedebage Cilacap yaitu berupa setoran awal modal konsesi dalam keterbukaan secara tunai sebesar Rp 1,2 miliar atau sebanyak 12.191 lembar saham .

Tanggal 17 Januari 2023, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menyampaikan bahwa BPJT telah memutuskan mengulang dari awal lagi lelang pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap akibat lepasnya status Financial Close BUJT pasca hengkangnya Waskita Karya dari PT JGC yang menyebabkan kontrak default. Walaupun secara umum proses ini bisa berlangsung singkat tetapi tetap sedikit mengganggu timeline keseluruhan proyek. Hanya proses pengadaan lahan Tahap 1 Seksi 1 sampai Gerbang Tol Garut Utara yang dapat dilaksanakan sesuai rencana agar rampung di tahun 2023.

Tanggal 8 Februari 2023, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan BPJT Kementerian PUPR Ali Rachmadi menyampaikan bahwa Kementerian PUPR membagi lelang ulang pengusahaan ruas Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap menjadi dua tahap, yakni Tahap 1 untuk ruas Gedebage–Tasikmalaya dan Tahap 2 untuk ruas Tasikmalaya–Cilacap. Lelang ulang mulai dilaksanakan antara bulan April sampai dengan Mei 2023.

Tanggal 9 Februari 2023, Kepala Bidang Investasi BPJT Kementerian PUPR Denny Firmansyah menyampaikan bahwa pemerintah mengubah skema inisiasi KPBU pada pengusahaan Jalan Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap dari yang semula dengan Pemrakarsa Badan Usaha (Unsolicited) menjadi Prakarsa Pemerintah (Solicited).

Tanggal 29 Mei 2023, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan bahwa Kementerian PUPR menerima dokumen lelang ulang Jalan Tol Getaci yang sebelumnya mengalami putus kontrak dan langsung dilakukan kajian lingkup proyek yang akan melalui lelang ulang. Hasil kajian diserahkan kepada BPJT untuk dapat dilelang dengan baik pada kuartal III tahun 2023. Kajian yang diproses Kementerian PUPR di antaranya adalah menentukan struktur proyek yang terbaik untuk dilelang, selain pertimbangan waktu penyelesaian proyek, kajian juga dilakukan pada kelayakan, proses pembebasan lahan, serta ruas proyek. Agar ruas yang dilelangkan tersebut bisa cepat digarap BUJT pemenangnya dengan waktu yang cukup dan aspek kelayakan yang baik sebelum tahun 2024.

Pengadaan lahan menjadi salah satu aspek penting, bahwa selama proyek ini masih termasuk dalam PSN maka pembebasan lahannya menjadi kewajiban pemerintah. Sebab itu kajian diarahkan untuk  mempertahankannya tetap berada dalam PSN, karena apabila pekerjaan fisik Jalan Tol Getaci Tahap 1 tidak selesai pada tahun 2023, maka pemerintah akan memastikan progres pembiayaan, pengadaan lahan, dan perizinan yang diperlukan harus tetap diselesaikan sampai kwartal I tahun 2024 agar proyek tetap berlanjut setelah tahun 2024 dengan sudah ada kepastian pembiayaan, pengadaan lahan dan perizinan. Serta ketika proses pengadaan lahan masih berlangsung, pekerjaan konstruksi Tahap 1 tetap dapat dimulai dan dilaksanakan.

Tanggal 7 Juni 2023, Menteri PUPR Mochamad Basoeki Hadimoeljono menyampaikan bahwa Jalan Tol Getaci untuk sementara diprioritaskan sampai Ciamis terlebih dahulu sepanjang 108 km.