Jelaskan Sejarah dari Jalur kereta api Madiun–Ponorogo

Untuk mendukung pengiriman hasil bumi dan mobilitas masyarakat di wilayah Ponorogo, maka diperlukan sistem transportasi terpadu, terutama di bidang perkeretaapian. Pada tahun 1873, Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan konsesi izin pembangunan jalur kereta api lintas Surabaya–Solo dan Madiun–Ponorogo. Namun, dalam melaksanakan konsesi pembangunan jalur kereta api lintas Madiun–Ponorogo, ternyata mengalami penundaan. Hal ini terjadi karena kota Madiun semakin ramai dengan bangunan dan permukiman penduduk pada akhir dasawarsa 1890-an. Dengan berbagai pertimbangan, jalur ini pada akhirnya dibangun dengan rancangan berupa trem uap walaupun harus mengorbankan badan jalan raya. Jalur kereta api ruas Madiun–Mlilir resmi dibuka oleh Staatsspoorwegen (SS) sejauh 23,5 kilometer pada 15 Mei 1907 dan kemudian dilanjutkan dengan pembukaan jalur ruas Mlilir–Ponorogo pada 1 September 1907 dengan panjang 9 km sehingga jalur secara keseluruhan memiliki panjang sejauh 32,5 km.

Sepanjang pengoperasiannya, sebagian besar pelanggan yang menggunakan jalur ini merupakan pedagang yang menjual hasil buminya ke pasar. Selain itu jalur ini juga digunakan untuk mengangkut barang dari Pabrik Gula Kanigoro dan Pabrik Gula Pagotan, serta pengangkutan bahan bangunan seperti batu gamping dari Slahung serta kayu jati dari Parang, Magetan.

Jalur ini resmi ditutup pada tahun 1984 karena kalah bersaing dengan mobil pribadi dan angkutan umum. Walaupun rencana penutupan jalur sudah ada sejak tahun 1982, penutupan tersebut baru dilakukan pada tahun 1984 karena tersedia beberapa lokomotif uap yang masih layak beroperasi. Jalur ini sangat jarang dilalui lokomotif diesel; lokomotif terakhirnya, B5007 (lihat gambar), tetap dijalankan sebagai lokomotif andalan di jalur ini.

Berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, jalur ini menjadi salah satu jalur kereta api yang akan dilakukan pengaktifan ulang; namun, tidak pernah dilaksanakan meskipun wacana tersebut terus mengemuka. KAI tentu harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tiga atau empat pemerintah daerah (Kota Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ponorogo) apabila hendak mengaktifkan ulang jalur kereta api ini. Hal ini terjadi karena sudah dibangun permukiman di atas bekas rel.