Jelaskan Perencanaan dari Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

Pasca reformasi yang mensejajarkan Pemerintah dengan MPR dengan menguatkan sistem presidensil, maka MPR tidak berhak membuat GBHN lagi. Dalam hal ini sistem GBHN diubah menjadi SPPN yang fokusnya oleh Presiden. Hal ini diatur dalam UU no. 25 tahun 2004 tentang SPPN. Dalam merencanakan pembangunan, Pemerintah Indonesia berpegang kepada:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), yang berisi rencana 20 tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), yang berisi rencana 5 tahun (1 periode menjabat)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang berisi rencana 1 tahun yang menjadi acuan pembentukan APBN

Rencana Strategis Kementerian, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, dst sampai tingkat pemerintahan paling rendah.

Kementerian yang mengatur mengenai perencanaan yaitu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas dan didaerah dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah forum antara Pemerintah dan masyarakat dalam membahas masukan-masukan Rencana Kerja Pemerintah. Musrenbang dibuat berjenjang sejak Kelurahan/Desa sampai Nasional (Musrenbangnas). Musrenbang juga memberikan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi