Jelaskan Kekuasan dari Monarki Liechtenstein

Pangeran Liechtenstein memiliki kekuasaan yang luas, mencakup pengangkatan hakim, pemecatan menteri atau pejabat pemerintah, hak veto, dan menyelenggarakan referendum. Referendum konstitusional Liechtenstein tahun 2003 adalah proposal yang diajukan oleh yang berkuasa Pangeran Hans-Adam II untuk merevisi bagian-bagian dari Konstitusi Liechtenstein. Di satu sisi memperluas kekuasaan monarki dengan kewenangan untuk memveto undang-undang, sementara di sisi lain untuk mengamankan opsi warga negara untuk menghapuskan monarki dengan suara sewaktu-waktu tanpa tunduk pada hak veto kepangeranan. Secara bersamaan mengakui hak paroki-paroki untuk menjadikan kerajaan terpisah.

Pangeran Hans-Adam telah memperingatkan bahwa ia dan keluarganya akan pindah ke Austria jika referendum itu ditolak. Meskipun ditentang oleh Mario Frick, mantan perdana menteri Liechtenstein, referendum Pangeran disetujui oleh pemilih pada tahun 2003. Pihak lawan menuduh Hans-Adam melibatkan pemerasan emosional untuk mencapai tujuannya dan para ahli konstitusional dari Dewan Eropa mengecap referendum itu sebagai kemunduran. Usulan untuk mencabut wewenang veto Pangeran yang baru ditolak oleh 76% pemilih dalam referendum tahun 2012. Pada 15 Agustus 2004 Pangeran Hans-Adam II secara resmi mendelegasikan sebagian otoritas kedaulatannya kepada putra dan ahli warisnya, Pangeran Alois, sebagai suatu cara transisi ke generasi baru. Secara formal, Hans-Adam tetap menjadi kepala negara.