Jelaskan Dasar hukum dari LRT Jabodebek

Pembangunan LRT Jabodebek dilandasi oleh Perpres Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Perpres ini mengatur bahwa pembangunan LRT Jabodebek akan dilakukan oleh PT Adhi Karya. Pembangunan tersebut termasuk lintasan konstruksi layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Dengan ini, PT Adhi Karya menyusun dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan yang selanjutnya akan diberikan persetujuan oleh Menteri Perhubungan. Perpres ini juga mengatur adanya komite pengawas yang akan mengawasi proyek LRT yang dilakukan oleh PT Adhi Karya. Selain itu, perpres ini juga meminta kepala daerah terkait untuk menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerahnya masing-masing akan adanya proyek LRT.

Pada tahun 2016, Perpres tersebut diubah melalui Perpres Nomor 65 Tahun 2016. Pada perubahan ini, PT Adhi Karya ditugaskan untuk membangun prasarana depo, dari yang sebelumnya hanya konstruksi jalur layang, stasiun, dan fasilitas operasi. Metode pembangunan menggunakan pola design and built serta menggunakan lebar sepur standar (1.435 mm). Pada perpres ini juga, PT Kereta Api Indonesia ditunjuk sebagai operator LRT Jabodebek. Pembangunan LRT Jabodebek juga melibatkan BUMN lain, PT Len Industri (Persero), yang menggarap sistem persinyalan dan PSD (Platform Screen Door) sebagai mekanisme pengamanan penumpang LRT Jabodebek. Len Industri secara keseluruhan berperan dalam manajemen proyek, instalasi, pengujian dan pengawasan, suport engineering, serta pengadaan material lokal.

PT KAI ditugaskan sebagai penyelenggara sarana yang terdiri atas pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana. PT KAI juga diperbolehkan untuk bekerja sama dengan badan usaha lain untuk menyelenggarakan integrasi LRT Jabodebek dengan moda lainnya.

Pada tahun 2017, Perpres tersebut diubah kembali dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2017. Perubahan ini mendasarkan pada perubahan skema pendanaan LRT Jabodebek. Pendanaan proyek LRT tidak lagi menggunakan APBN. PT KAI selaku operator LRT menjadi investor utama dan mencari pendanaan untuk LRT Jabodebek. Meskipun begitu, negara memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT KAI dan PT Adhi Karya sebagai bantuan pendanaan.