Jabarkan Setelah kematian Gustavus Adolphus dari Traktat Stettin (1630)

Gustavus Adolphus terbunuh dalam Pertempuran Lützen pada tanggal 6 November 1632. George William, Elektor dari Brandenburg, bergabung dalam persekongkolan di Stettin, yang terjadi pada tanggal 31 Mei, dan mengusulkan bergabung dengan Aliansi Stettin, jika dia pada gilirannya dapat berpartisipasi dalam suksesi Pommern. Bogislaw XIV, Adipati dari Pommern, anggota keluarga terakhir dari Kerajaan Pommern, mengalami stroke di bulan April 1631. Swedia tidak menyetujui atau menolak tawaran kaum Brandenburgian. Pada tanggal 19 November 1634, sebuah "konstitusi resimen" mereformasi administrasi kadipaten Pommern. Kedua pemerintah di Wolgast dan Stettin yang berasal dari partisi tahun 1569; bergabung pada tanggal 18 Maret. Konstitusi baru mereformasi pemerintah ini yang terdiri dari gubernur, presiden, dan tujuh anggota.

Setelah Swedia harus mengakui kekalahan serius pertamanya dalam Pertempuran Nördlingen (1634), Ferdinand II, Kaisar Romawi Suci dan beberapa negara Protestan mengakhiri Pakta Praha pada bulan Mei 1635. Pemeluk Calvinis asal Brandenburg enggan menandatangani. Hal ini dikarenakan pengumuman pembatalan Dekrit Restitusi, dan tidak adanya toleransi bagu Calvinisme. Agar Brandenburg bisa masuk, Swedia dan Ferdinand menjanjikannya suksesi Kadipaten Pommern sebagai gantinya.

Konsekuensi lain dari Pertempuran Nördlingen yang hilang adalah bahwa sebagian besar tentara Swedia, termasuk ribuan orang yang terluka, mundur ke Pommern, yang diikuti oleh pasukan kekaisaran yang memasuki kadipaten pada tahun 1636. Orang-orang riksråd mempertimbangkan supaya meninggalkan wilayah Pommern kecuali Stralsund. Kedua kekejaman yang dilakukan oleh tentara Swedia dan kontribusi yang dibayarkan oleh Pommern bagi militer, mencapai puncaknya pada tahun-tahun berikutnya. Akibat persediaan logistik yang terbatas, tentara bayaran Swedia dan tentara kekaisaran memaksa penghidupan mereka dari penduduk lokal. Pada tahun 1637, sebuah kapitulasi dikeluarkan dengan menyebutkan "gangguan" dan "insolentia" oleh militer, dan mengesampingkan konsekuensi yang lebih drastis bagi perilaku tentara yang tidak beraturan.

Pada tanggal 24 Februari 1637, para anggota dewan Pommern memutuskan bahwa konstitusi Pommern tahun 1634 harus tetap berlaku dalam kasus kematian sang adipati, yang disetujui oleh Swedia dan ditolak oleh Brandenburg.