Jelaskan Kemerdekaan dari Sejarah Ukraina

Dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka, diformalkan dengan referendum pada Desember 1991.

Pada tanggal 21 Januari 1990, lebih dari 300.000 warga Ukraina membentuk rantai manusia untuk kemerdekaan Ukraina antara Kiev dan Lviv. Ukraina secara resmi menyatakan kemerdekaan pada 24 Agustus 1991, ketika Dewan Agung Ukraina (parlemen) menyatakan bahwa hukum dari Uni Soviet tidak lagi berlaku di Ukraina dan hanya hukum Soviet Ukraina yang berlaku, yang secara de facto menyatakan Ukraina merdeka dari Uni Soviet. Pada 1 Desember 1991, warga Ukraina menyetujui sebuah referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Lebih dari 90% warga Ukraina memilih untuk merdeka, dengan suara bulat di setiap wilayah, termasuk 56% di Krimea. Uni Soviet secara resmi bubar pada 26 Desember 1991, ketika presiden Ukraina, Belarus dan Rusia (pendiri dan anggota Uni Soviet) bertemu di Hutan Białowieża untuk secara resmi membubarkan Uni Soviet, sesuai aturan yang tertulis pada Konstitusi Uni Soviet. Dengan ini, Ukraina merdeka secara de jure dan diakui oleh komunitas internasional.

Dan juga pada 1 Desember 1991, warga Ukraina memilih presiden untuk pertama kalinya dengan Leonid Kravchuk terpilih sebagai presiden. Selama masa kepresidenannya perekonomian Ukraina jatuh lebih dari 10% per tahun (pada tahun 1994 jatuh lebih dari 20%).

Masa kepresidenan (1994-2005) dari Presiden kedua Ukraina Leonid Kuchma dipenuhi oleh berbagai skandal korupsi dan mengekang kebebasan media; termasuk Skandal Kaset. Selama periode Kuchma perekonomian pulih dan pertumbuhan PDB meningkat sekitar 10% per tahun ketika tahun terakhir sebagai presiden.

Pada tahun 2004, Kuchma mengumumkan bahwa ia tidak menjadi peserta pemilihan umum. Dua kandidat utama muncul pada pemilihan presiden tahun 2004. Viktor Yanukovych, Perdana Menteri petahana, yang didukung oleh Kuchma dan Rusia, yang menginginkan hubungan yang lebih dekat dengan Rusia. Kandidat oposisi utama, Viktor Yushchenko, yang berharap agar Ukraina bisa bergabung dengan Uni Eropa.

Dalam pemilihan ronde kedua, Yanukovych menang dengan selisih tipis, tetapi Yushchenko dan para pendukungnya menuduh terjadi kecurangan, terutama di bagian timur Ukraina. Krisis Politik pecah setelah oposisi mulai berdemonstrasi di Kiev dan kota-kota lain, dan Mahkamah Agung Ukraina menganulir hasil pemilihan. Pemilihan berikutnya menetapkan Viktor Yushchenko sebagai pemenang. Lima hari kemudian, Yanukovych mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan kabinet dibubarkan pada 5 Januari 2005.

Selama periode Yushchenko, hubungan Rusia dengan Ukraina sering bersitegang karena Yushchenko lebih melakukan pendekatan hubungan dengan Uni Eropa ketimbang Rusia. Pada tahun 2005, sengketa harga gas alam dengan Rusia secara tidak langsung melibatkan negara Eropa lainnya. Masalah tersebut terselesaikan pada Januari 2006.

Saat pemilihan presiden 2010, Yushchenko dan Yulia Tymoshenko — sekutu selama Revolusi Oranye — menjadi musuh satu sama lain. Tymoshenko mencalonlan diri sebagai presiden melawan Yushchenko dan Viktor Yanukovych. Yushchenko, yang popularitasnya jatuh, memaksakan diri untuk mencalonkan diri, dan banyak pendukung Revolusi Oranye telah meninggalkannya. Di putaran kedua pemilihan Yanukovych mendapat 48% suara dan Tymoshenko 45%; sehingga Yanukovych terpilih sebagai presiden.

Selama masa kepresidenannya (2010-2014), Yanukovych dan Partai Daerah telah dituduh untuk mencoba menciptakan sebuah "demokrasi terpimpin" di Ukraina dan berusaha untuk "menghancurkan" oposisi utama yakni partai Blok Yulia Tymoshenko, tapi mereka membantah tuduhan ini. Yang sering disebut sebagai contoh upaya Yankukovych untuk memusatkan kekuasaan adalah vonis untuk Tymoshenko pada tahun 2011, yang telah dikecam oleh Barat karena diduga mempunyai tujuan politis.

Pada November 2013, Presiden Yanukovych tidak menandatangani Perjanjian Asosiasi Ukraina–Uni Eropa dan justru mendekatkan diri dengan Rusia. Tindakan ini memicu demonstrasi di Kiev dan pada akhirnya terjadi Revolusi Ukraina 2014. Pengunjuk rasa mendirikan kamp-kamp di Maidan Nezalezhnosti (Lapangan Kemerdekaan), dan pada bulan Desember 2013 hingga Januari 2014 pengunjuk rasa mulai mengambil alih gedung-gedung pemerintah. Mulai di Kiev hingga Ukraina Barat. Kerusuhan antara pengunjuk rasa dan polisi mengakibatkan sekitar 80 orang meninggal di bulan Februari 2014.

Setelah kerusuhan, Parlemen Ukraina melengserkan Yanukovych sebagai presiden pada 22 Februari 2014 (dengan alasan keberadaannya yang tidak diketahui sehingga dia tidak bisa menjalankan tugasnya), dan untuk membebaskan Yulia Tymoshenko dari penjara. Pada hari yang sama, pendukung Yanukovych Volodymyr Rybak mengundurkan diri sebagai ketua parlemen, dan digantikan oleh pendukung Tymoshenko Oleksandr Turchynov, yang selanjutnya menjabat sebagai Presiden ad interim. Yanukovych melarikan diri dari Kiev, dan kemudian mengadakan konferensi pers di kota Rusia Rostov-na-Donu.

Di bulan Maret 2014, Krisis Krimea mengakibatkan Krimea dianeksasi oleh Rusia. Meskipun hasil resmi dari referendum mengenai penyatuan kembali dengan Rusia menunjukkan bahwa Krimea memilih bergabung ke Rusia, referendum tersebut diselenggarakan di bawah pendudukan militer oleh Rusia dan dikecam oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai tindakan ilegal.

Krisis Krimea memicu kerusuhan pro-Rusia di Ukraina Timur dan Ukraina Selatan. Pada bulan April 2014 gerakan separatis di Ukraina memproklamirkan diri Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk dan menyelenggarakan referendum pada 11 Mei 2014; kelompok separatis mengklaim hampir 90% memilih merdeka. Kemudian pada bulan April 2014, pertempuran antara tentara Ukraina dan pasukan relawan pro-Ukraina melawan pendukung Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk, yang akhirnya tereskalasi menjadi Perang di Donbass. Per Desember 2014 lebih dari 6,400 orang telah tewas dalam konflik ini dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebabkan lebih dari setengah juta orang mengungsi di dalam Ukraina dan dua ratus ribu pengungsi melarikan diri ke (sebagian besar) Rusia dan negara tetangga lain. Selama periode yang sama, reformasi politik (termasuk pemberlakuan peraturan pembersihan pegawai dan peraturan dekomunisasi) dan ekonomi dimulai. Pada 25 Mei 2014, Petro Poroshenko terpilih sebagai presiden dalam putaran pertama pemilihan presiden.

Pada paruh kedua 2015, pengamat independen berpendapat bahwa reformasi di Ukraina melambat, korupsi tidak menurun, dan perekonomian Ukraina masih berada dalam krisis.

Pada Desember 2015, lebih dari 9,100 orang telah meninggal (dengan sebagian besar korban merupakan warga sipil) pada Perang di Donbass; menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa.