Jelaskan Isu hak cipta dari Berbagi berkas

Layanan berbagi berkas menimbulkan masalah hak cipta dan telah menyebabkan banyak tuntutan hukum. Di Amerika Serikat, beberapa tuntutan hukum ini bahkan mencapai Mahkamah Agung. Misalnya pada kasus di MGM vs Grokster, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pencipta jaringan P2P dapat bertanggung jawab jika perangkat lunak mereka dimaksudkan sebagai alat untuk melanggar hak cipta.

Di sisi lain, tidak semua tindakan berbagi berkas adalah ilegal. Konten dalam domain publik dapat secara bebas disebarkan. Bahkan karya-karya yang dilindungi oleh hak cipta dapat distribusikan dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, sebagian seniman, penerbit, dan label rekaman memberikan publik lisensi untuk distribusi terbatas untuk karya-karya tertentu, kadang-kadang dengan persyaratan, dan mereka menggunakan layanan konten gratis maupun berbagi berkas sebagai alat promosi.

Di Indonesia, perlindungan hak cipta untuk hasil karya di aplikasi berbagi berkas masih belum terlalu menjadi perhatian hukum. Walaupun sudah ada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta wajib mendapatkan perlindungan.

Selain dari Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, perlindungan mengenai hak cipta juga disebutkan dalam pasal 25 Undang Undang nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang lebih sering disebut dengan UU ITE yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Walaupun demikian, belum ada tindakan tegas dari aparat hukum dalam menangani hal ini. Beberapa perusahaan rekaman secara tegas menyatakan memerangi segala bentuk pelanggaran hak cipta atas karya artis mereka, namun hingga saat ini belum ada yang menyentuh ranah virtual seperti berbagi berkas.