Jabarkan Kontroversi dari Bharat Ratna

Bharat Ratna telah menuai beberapa kontroversi dan beberapa kali Litigasi Kepentingan Masyarakat (LKM) yang menentang pemberian penghargaan tersebut.

Pada 23 Januari 1992, sebuah perilisan pers yang dikeluarkan oleh Sekretariat Presiden menyatakan bahwa penghargaan tersebut akan diberikan secara anumerta kepada Subhash Chandra Bose. Keputusan tersebut menuai kritikan dan LKM menggugatnya ke Dewan Tinggi Kalkuta untuk menolak penghargaan tersebut. Petisioner mengeluarkan rasa tidak senang kepada pemberian penghargaan tersebut dan pernyataan anumertanya kepada Bose, dengan berkata bahwa menganugerahi sosok yang lebih tinggi ketimbang penghargaan tersebut adalah "kebodohan", dan peristiwa tersebut merupakan sebuah tindakan "ke-tidak peduli-an" untuk mengklasifikasikan seseorang dengan penerima masa lalu dan masa depan. Pihak tersebut menyatakan bahwa penghargaan tersebut tidak dapat diberikan kepada Bose secara anumerta karena Pemerintah tidak mengakui kematiannya secara resmi pada 18 Agustus 1945. Petisioner tersebut meminta kejelasan mengenai keadaan Bose dari 18 Agustus 1945 sampai sekarang, berdasarkan pada informasi yang dikumpulkan oleh Komite Shah Nawaz 1956 dan Komisi Khosla 1970. Para anggota keluarga Bose mengeluarkan rasa tidak senang untuk menerima penghargaan tersebut.

Untuk mewujudkan keadilan, Dewan Tertinggi membentuk Badan Divisi Khusus dengan Hakim Sujata V. Manohar dan G. B. Pattanaik. Solisitor Umum menyatakan bahwa untuk menganugerahkan penghargaan tersebut sesuai dengan regulasi tertulis yang ditujukan pada Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, dan Padma Shri, nama penerima harus dipublikasikan dalam The Gazette of India dan masuk dalam pendaftaran para penerima yang utamanya berada di bawah naungan Presiden. Pernyataan tersebut hanyalah sebuah pengumuman yang dibuat oleh pengeluaran pers, namun pemerintah tidak memproses pemberian penghargaan tersebut dengan menerbitkan nama dalam Gazette dan memasukan namanya dalam pendaftaran. Selain itu, dua presiden pada masa itu, R. Venkataraman (1987–92) dan Shankar Dayal Sharma (1992–97), tidak membubuhkan Sanad (sertifikat) dengan tanda tangan dan lambang mereka.

Pada 4 Agustus 1997, Dewan Tertinggi memberikan perintah bahwa sejak saat itu penghargaan tersebut tidak secara resmi diberikan, penghargaan tersebut tidak boleh dicabut dan mendeklarasikan bahwa pengumuman pers resmi yang akan dilakukan dibatalkan. Dewan tersebut menolak memberikan tanggapan apapun terhadap pernyataan anumerta Bose dan kematiannya.

Penghargaan sipil sebagai "Gelar" (1992)

Pada 1992, dua KLM dibawa ke Dewan Tinggi, yang satu di Dewan Tinggi Kerala pada 13 Februari 1992 oleh Balaji Raghavan dan yang lainnya di Dewan Tinggi Madhya Pradesh (Badan Indore) pada 24 Agustus 1992 oleh Satya Pal Anand. Kedua petisioner tersebut mempertanyakan penghargaan sipil tersebut yang dijadikan sebuah "Gelar" menurut sebuah interpretasi Artikel 18 (1) Konstitusi. Pada 25 Agustus 1992, Dewan Tinggi Madhya Pradesh mengeluarkan sebuah pernyataan sementara yang menangguhkan seluruh penghargaan sipil. Sebuah Badan Divisi Khusus dari Dewan Tertinggi dibentuk dan terdiri dari lima hakim; A. M. Ahmadi C. J., Kuldip Singh, B. P. Jeevan Reddy, N. P. Singh, dan S. Saghir Ahmad. Pada 15 Desember 1995, Badan Divisi Khusus merestorasikan penghargaan tersebut dan memberikan sebuah pernyataan bahwa "penghargaan Bharat Ratna dan Padma bukanlah gelar menurut Artikel 18 Konstitusi".

C. N. R. Rao dan Sachin Tendulkar (2013)

Pada November 2013, setelah diumumkan bahwa C. N. R. Rao dan Sachin Tendulkar dianugerahi Bharat Ratna, MLK berganda menentang pemberian penghargaan tersebut. MLK menentang pemberian penghargaan kepada Rao dengan menyatakan bahwa ilmuwan India lainnya, seperti Homi Bhabha dan Vikram Sarabhai, telah berjasa lebih dari Rao dan klaimnya menerbitkan 1400 makalah penelitian "secara fisik tidak mungkin". Perkara tersebut menyatakan bahwa Rao telah melakukan plagiarisme, ia tidak layak dipersembahkan dengan penghargaan tersebut tapi harusnya dicabut. MLK menentang pemberian penghargaan tersebut kepada Tendulkar karena Komisi Pemilihan yang berada di bawah Undang-Undang Hak Informasi menginfikasikan bahwa penganugerahaan penghargaan Bharat Ratna kepadanya mencederai kode model konduksi. Petisioner tersebut menyatakan bahwa Tendulkar merupakan seorang Anggota Rajya Sabha yang dinominasikan Kongres Nasional India, keputusan untuk menganugerahinya Bharat Ratna akan mempengaruhi para pemilih dari Delhi, Rajasthan, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, dan Mizoram dalam proses pemilihan yang sedang berjalan pada waktu itu. MLK lainnya menentang Tendulkar dan beberapa menteri, "dituduh bersekongkol untuk mengabaikan" pemain hoki lapangan India Dhyan Chand."

Pada 4 Desember 2013, Komisi Pemilihan menolak petisi tersebut dengan menyatakan bahwa pemberian penghargaan tersebut terhadap orang dari negara-negara bagian yang sedang tidak melakukan pemungutan suara tidak mencederai kode tersebut. Dewan-Dewan Tinggi lainnya juga menolak petisi yang ditujukan kepada Rao dan Tendulkar tersebut.