Jelaskan Jure Uxoris dari Gelar kebangsawanan Eropa

Jure uxoris adalah istilah dalam bahasa Latin yang bermakna "atas nama istrinya." Istilah ini mengacu pada seorang pria yang mendapat gelar kebangsawanan karena menikahi seorang wanita yang menyandang gelar kebangsawanan atas namanya sendiri. Misal, raja jure uxoris berarti bahwa laki-laki tersebut menjadi raja bukan karena keturunan dari dinasti penguasa kerajaan tersebut, tetapi karena menikah dengan seorang ratu. Hal ini pernah terjadi kepada Guy dari Lusignan yang menjadi Raja Yerusalem sejak tahun 1186 karena menikah dengan Sibylla, Ratu Yerusalem atas namanya sendiri.

Prinsip jure uxoris didasarkan pada prinsip feodal abad pertengahan Eropa. Hukum di Eropa, baik dari Kristen yang merupakan agama mayoritas masyarakat Eropa, maupun dari hukum pra-Kristen, tidak memberikan seorang wanita hak milik pribadi bila telah menikah. Seluruh hak milik istri akan lebur menjadi milik suami, penguasaan dan pengelolaannya juga sesuai kehendak sang suami, meskipun istrinya tidak setuju. Masalah hak milik ini juga termasuk gelar dan hak kebangsawanan. Hukum ini mengikat semua wanita yang menjadi istri, bahkan termasuk seorang ratu sekalipun. Seorang lelaki bahkan dapat meneguhkan kepemilikan atas gelar dan segala hak milik istri bahkan setelah pernikahan mereka berakhir. Saat pernikahan Matius dan Marie dibatalkan oleh Paus pada 1170, Marie yang merupakan pemimpin County Boulogne hidup di biara, sedangkan suaminya tetap melanjutkan kepemimpinannya atas county tersebut.

Pada masa pencerahan, terdapat beberapa upaya yang dilakukan untuk menegaskan kemandirian wanita menyangkut peran dan kewenangannya agar tidak dibayang-bayangi suaminya. Beberapa di antaranya adalah melakukan perjanjian tertulis agar kedudukan dan peran sang wanita tetap menjadi yang paling tinggi. Hal ini terjadi saat pernikahan Mary I, Ratu Inggris, yang hendak menikah dengan Felipe II. Meski Felipe dilantik menjadi Raja Inggris setelah menikah dengan Mary, kewenangannya berada di bawah istrinya. Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga kekuasaan seorang wanita adalah dengan tidak menikah, seperti yang dilakukan oleh Elizabeth I, Ratu Inggris dan saudari Mary I.

Di masa-masa selanjutnya, seorang pria yang menikahi wanita bangsawan akan dianugerahi gelar yang tingkatannya lebih rendah dari istrinya. Hal ini untuk lebih menegaskan lagi kedudukan sang wanita. Misalnya, seorang pria yang menikahi queen (ratu) akan dianugerahi gelar prince (pangeran) dan bukannya king (raja). Suami tiga Ratu Belanda, Wilhelmina (berkuasa 1890-1948), Juliana (berkuasa 1948-1980), dan Beatrix (berkuasa 1980-2013), masing-masingnya bergelar pangeran, dan bukan raja. Di Inggris Raya, tradisi untuk tidak memberikan gelar king kepada suami ratu dimulai semenjak masa Ratu Anne (berkuasa 1702-1713). Ratu Victoria (berkuasa 1837-1901) hendak menganugerahkan gelar king kepada suaminya, Albert, tetapi parlemen tidak menyetujui hal itu karena sentimen anti-Jerman dan upaya untuk menjauhkan Albert dari politik. Suami Ratu Elizabeth II (berkuasa sejak 1952) juga tidak diangkat menjadi raja, begitu pula suami Margrethe II, Ratu Denmark (berkuasa sejak 1972).