Saya mau tau Latar belakang dari United States v. Windsor

Edith Windsor dan Thea Spyer merupakan pasangan sesama jenis yang menetap di New York dan mereka secara sah menikah di Toronto, Ontario, Kanada, pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2008, negara bagian New York mengakui pernikahan mereka lewat keputusan pengadilan. Spyer meninggal pada usia 77 tahun pada tahun 2009 dan mewariskan hartanya kepada Windsor. Windsor ingin meminta pembebasan pajak untuk warisan dari pasangan yang sudah meninggal. Namun, ia tidak dapat memperoleh pembebasan pajak akibat Bab 3 DOMA yang mengatur bahwa istilah "pasangan" hanya berlaku untuk pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Internal Revenue Service memutuskan bahwa pembebasan pajak tidak berlaku untuk pernikahan sesama jenis dan mengharuskan Windsor untuk membayar pajak sebesar $363.053.

Pada tanggal 9 November 2010, Windsor menuntut pemerintah federal di pengadilan distrik selatan New York dan meminta ganti rugi. Pada tanggal 23 Februari 2011, Jaksa Agung Eric Holder mengumumkan bahwa Departemen Kehakiman Amerika Serikat tidak akan mencoba mempertahankan konstitusionalitas Bab 3 DOMA. Namun, pada tanggal 18 April 2011, Paul Clement yang mewakili Bipartisan Legal Advisory Group (BLAG) melakukan intervensi untuk mempertahankan hukum tersebut. Pada tanggal 6 Juni 2012, Hakim Barbara S. Jones memutuskan bahwa BAB 3 DOMA tidak konstitusional karena melanggar jaminan proses adil Amendemen Kelima dan memerintahkan agar pemerintah federal mengembalikan pajak warisan yang telah dibayar beserta bunganya. Pengadilan Banding Amerika Serikat kemudian mempertahankan keputusan pengadilan distrik pada tanggal 18 Oktober 2012.

BLAG lalu membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Pada tanggal 26 Juni 2013, Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam keputusan 5–4 menyatakan bahwa Bab 3 DOMA tidak konstitusional. Pada hari yang sama, pengadilan juga mengeluarkan keputusan 5-4 dalam kasus Hollingsworth v. Perry yang terkait dengan inisiatif amendemen konstitusi California yang melarang pernikahan sesama jenis. Keputusan tersebut secara efektif mengizinkan kelanjutan pernikahan sesama jenis di negara tersebut.