Jelaskan Provinsi dari Politik Irak

Irak dibagi menjadi 18 provinsi, yang kemudian dibagi kembali menjadi beberapa distrik:

Aliansi dan partai di parlemen

Majelis Agung Islam Irak (al-Majlis al-alalith-thaura l-islamiyya fil-Iraq) – dipimpin oleh Ammar al-Hakim

Gerakan Sadr – dipimpin oleh Muqtada al-Sadr

Partai Dakwah Islam – Organisasi Irak (Hizb al-Da'wa al-Islami Tendeem al-Iraq) – dipimpin oleh Kasim Muhammad Taqi al-Sahlani

Partai Dakwah Islam (Hizb al-Da'wa al-Islamiyya) – dipimpin oleh Nouri al-Maliki

Koalisi Suku Irak – dipimpin oleh Hamid al-Hais

Kelompok Islam Fayli di Irak – dipimpin oleh Muqdad Al-Baghdadi

Partai Demokrat Kurdistan (Partiya Demokrat a Kurdistanê) – dipimpin oleh Massoud Barzani

Persatuan Patriotik Kurdistan (Yaketi Nishtimani Kurdistan) – dipimpin oleh Jalal Talabani

Persatuan Islam Kurdistan (Yekîtiya Islamiya Kurdistan)

Gerakan untuk Perubahan (Bizutnaway Gorran) – dipimpin oleh Nawshirwan Mustafa

Partai Rakyat Pekerja Kurdistan (Parti Zahmatkeshan Kurdistan)

Partai Komunis Kurdistan (Partiya Komunîst Kurdistan)

Warga Irak – dipimpin oleh Ghazi al-Yawer

Kader dan Elit Independen Nasional

Persatuan Rakyat (Ittihad Al Shaab)

Partai Komunis Irak – dipimpin oleh Hamid Majid Mousa

Masyarakat Kurdi Islam – dipimpin oleh Ali Abd-al Aziz

Gerakan Buruh Islam di Irak

Partai Nasional Demokrat (Hizb al Dimuqratiyah al Wataniyah) – dipimpin oleh Samir al-Sumaidai

Gerakan Demokrasi Asyur (Zowaa Dimuqrataya Aturaya) – dipimpin oleh Yonadam Kanna

Gerakan Yazidi untuk Reformasi dan Kemajuan

Aliansi Demokrat Independen yang dipimpin Adnan Pachachi

Partai Nasional Demokrat – Naseer al-Chaderchi

Gerakan Monarki Konstitusional yang dipimpin Sharif Ali Bin al-Hussein

Partai Islam Irak yang dipimpin Ayad al-Samarrai

Pemilihan parlemen Irak, Januari 2005

Pemilihan untuk Majelis Nasional Irak diadakan pada 30 Januari 2005 di Irak. Majelis Nasional merupakan parlemen yang dibentuk sesuai dengan amanat undang-undang transisi selama Pendudukan Irak. Majelis ini diberi mandat untuk merancang Konstitusi Irak yang baru dan bersifat tetap serta menjalankan fungsi legislatif sampai Konstitusi baru diberlakukan, dan menyebabkan pembentukan Pemerintahan Transisi Irak.

Aliansi Irak Bersatu, yang secara diam-diam didukung oleh Marja' Syiah Ali al-Sistani, memimpin dengan 48% suara. Aliansi Patriotik Demokratik Kurdistan berada di tempat kedua dengan 26% suara. Partai dari Perdana Menteri Ayad Allawi, Daftar Irak, berada di peringkat ketiga dengan 14% suara. Total, terdapat dua belas partai yang mendapat kursi di parlemen.

Rendahnya partisipasi Sunni Arab datang ke tempat pemungutan menyebabkan legitimasi pemilihan dipertanyakan, dengan hanya 2% yang menggunakan hak suaranya di Provinsi Anbar. Terjadi lebih dari 100 serangan bersenjata, menewaskan sedikitnya 44 orang (termasuk sembilan pelaku bom bunuh diri) di seluruh Irak, termasuk sedikitnya 20 orang di Bagdad.

Pemilihan Parlemen Irak, Desember 2005

Setelah Konstitusi Irak diratifikasi pada 15 Oktober 2005, pemilu diselenggarakan kembali pada 15 Desember untuk memilih 275 anggota Majelis Perwakilan Irak.

Pemilu dilakukan dengan sistem daftar, pemilih dapat memilih dari daftar partai dan koalisi. Sebanyak 230 kursi disebar ke 18 kegubernuran sesuai dengan jumlah pemilih terdaftar pada pemilihan bulan Januari 2005, termasuk 59 kursi di kegubernuran Bagdad. Kursi di setiap provinsi ditentukan melalui sistem Perwakilan Proporsional. Tambahan 45 kursi "kompensasi" untuk partai yang mendapat suara nasional total (termasuk suara di luar negari) melebihi persentase dari 275 total kursi yang dialokasikan. Wanita diharuskan untuk menempati 25% dari 275 kursi. Perubahan sistem pemungutan suara ini lebih menguntungkan bagi pemilih Sunni Arab, yang menjadi mayoritas di beberapa provinsi. Diharapkan bahwa provinsi tersebut akan mengembalikan perwakilan Sunni Arab di parlemen, setelah sebagian besar Sunni memboikot pemilu terakhir.

Jumlah warga yang menggunakan hak suaranya tinggi (79,6%). Presiden Bush sering menyatakan bahwa pemilu tersebut adalah tanda kemajuan pembangunan kembali Irak. Namun, kekerasan pasca-pemilu mengancam negara kembali ke dalam perang saudara, sebelum situasi mulai terkendali tahun 2007. Hasil pemilu itu sendiri menghasilkan pemerintahan koalisi yang rapuh yang dipimpin oleh Nouri al-Maliki.