Jelaskan Masa Kerajaan Hindu-Buddha dari Sejarah Malang Raya

Rakryan Kanuruhan (Kerajaan Mataram Kuno)

Kekuasaan Kerajaan Kanjuruhan diperkirakan tidak bertahan lama. Kerajaan itu akhirnya berada di bawah kekuasaan Medang i Bhumi Mataram (Kerajaan Mataram Kuno) semasa kepemimpinan Raja Dyah Balitung (899-911 Masehi). Dalam Prasasti Balingawan (813 Saka/891 Masehi), disebutkan Pu Huntu sebagai Rakryan Kanuruhan (penguasa watak Kanuruhan) pada masa kekuasaan Raja Mpu Daksa (911-919 Masehi). Artinya, wilayah yang dulu menjadi kerajaan otonom telah turun satu tingkat menjadi watak (wilayah) yang setingkat dengan kadipaten atau kabupaten (satu tingkat di bawah kekuasaan raja). Watak Kanuruhan yang mencakup pusat Kota Malang saat ini adalah entitas yang berdiri berdampingan dengan Watak Hujung (di Dusun Ngujung, Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang) dan Watak Tugaran (di Tegaron, Lesanpuro, Kedungkandang, Malang) yang masing-masing membawahi beberapa wanua (setingkat desa).

Ketika pusat pemerintahan Mataram Kuno dipindah ke daerah Tamwlang dan Watugaluh (Jombang) pada masa kekuasaan Raja Mpu Sindok (929-948 Masehi), diketahui bahwa Dyah Mungpang telah menjadi penguasa Watak Kanuruhan. Beberapa prasasti seperti Sangguran, Turyyan, Gulung-Gulung, Linggasutan, Jeru-Jeru, Tija, Kanuruhan, Muncang, dan Wurandungan menggambarkan sejumlah kebijakan kewajiban pajak terhadap desa-desa perdikan (sima) di Malang dan sejumlah proses wakaf sejumlah bidang tanah untuk didirikan bangunan suci. Oleh karena itu, beberapa wanua kuno yang diperkirakan “terwariskan” (berdasarkan nama-nama prasasti maupun nama tokoh setempat pada masa lalu) hingga menjadi beberapa daerah di Malang sampai saat ini mencakup sebagai berikut:

Dinoyo (sekarang Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Malang),

Waharu (sekarang Kelurahan Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Malang),

Bantaran (sekarang Jalan Bantaran, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Malang),

Balingawan (sekarang Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang),

Turryan (sekarang Kelurahan Turen, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang),

Tugaran (sekarang Dukuh Tegaron, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Malang),

Kabalon (sekarang Kelurahan Kotalama (sekitar Jalan dan Pasar Kebalen), Kecamatan Kedungkandang, Malang),

Panawijyan (sekarang Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Malang),

Daerah yang dulu dikuasai kepala wanua Pu Bulul (sekarang bernama Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing, Malang),

Wurandungan (sekarang Dukuh Kelandungan, Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang), dan

Jeru-Jeru (sekarang Desa Jeru, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang).

Pasca Kerajaan Kahuripan: Dari Kerajaan Jenggala hingga Kerajaan Panjalu/Kadiri

Tidak ada catatan yang menjelaskan secara detail status dan peran daerah sekitar Malang pada masa kepemimpinan Raja Airlangga selain kenyataan bahwa Malang masuk ke dalam wilayah Kerajaan Kahuripan. Pasalnya, daerah Malang tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan yang berpusat di sekitar Gunung Penanggungan dan Sidoarjo dengan ibu kotanya Kahuripan. Bahkan ketika Raja Airlangga membagi Kahuripan menjadi Panjalu yang terpusat di Daha (Kadiri) dan Jenggala yang tetap berpusat di Kahuripan, wilayah Malang termasuk periferi dari kekuasaan kedua kerajaan ini. Namun, dapat dipastikan bahwa wilayah Malang masuk ke dalam wilayah Jenggala pada saat pembagian ini. Pembagian Kahuripan menunjukkan bahwa Gunung Kawi digunakan sebagai batas dua kerajaan baru tersebut dengan sisi timur diperoleh Jenggala.

Wilayah Malang kembali menjadi aktor penting dalam sejarah Panjalu/Jenggala ketika Raja Jayabhaya dari Panjalu menaklukkan Jenggala. Dalam Prasasti Hantang (1057 Saka/1135 Masehi), tertulis Panjalu Jayati (“Panjalu Menang”), menandakan kemenangan Panjalu atas Jenggala. Prasasti tersebut juga memuat pemberian hak-hak istimewa terhadap beberapa desa di Hantang (Ngantang, Kabupaten Malang) dan sekitarnya atas jasa mereka dalam memihak Panjalu saat perang. Prasasti ini juga sekaligus menunjukkan bahwa wilayah Malang berada dalam kekuasaan Panjalu.

Prasasti Kamulan (1116 Saka/1194 Masehi) mencatat peristiwa penyerangan sebuah wilayah dari timur Daha (Kadiri) terhadap Raja Kertajaya (dalam Pararaton disebut Dandang Gendhis) yang berdiam di Kedaton Katang-Katang. Tidak ada penelitian lebih lanjut mengenai apakah penyerangan tersebut merupakan pemberontakan atau percobaan penaklukan. Namun, keberadaan Prasasti Kamulan menunjukkan bahwa terdapat sebuah kekuatan politik baru yang muncul untuk menentang kekuasaan Panjalu. Argumen ini diperkuat oleh keberadaan Prasasti Sukun (1083 Saka/1161 Masehi) yang menyebut seorang raja bernama Sri Jayamerta yang memberikan hak-hak istimewa terhadap Desa Sukun (diduga di Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Malang) karena telah memerangi musuh. Jayamerta tidak pernah tercantum secara eksplisit maupun implisit dalam berbagai catatan yang merujuk informasi baik mengenai daftar penguasa Panjalu/Kadiri maupun Jenggala. Beberapa ahli sejarah seperti Agus Sunyoto menyebut bahwa daerah asal perlawanan tersebut bernama Purwa atau Purwwa. Ini didukung oleh argumen Sunyoto ketika merujuk bahwa semua penguasa Majapahit merupakan keturunan dari Ken Arok yang “[...] mengalirkan benihnya ke dunia lewat cahaya (teja) yang memancar dari “rahasia” Ken Dedes, naraiswari [...] Kerajaan Purwa.” Naraiswari (atau nareswari/ardanareswari) sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti “perempuan utama” dan Ken Dedes sendiri merupakan putri dari Mpu Purwa, brahmana dari Panawijyan (Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Malang). Pada akhirnya upaya perlawanan dari wilayah yang konon bernama Purwa/Purwwa tersebut berhasil ditumpas oleh Panjalu.

Beberapa ahli sejarah mengaitkan rangkaian peristiwa perlawanan dan penumpasan tersebut sebagai konteks sosial politik dari dua konflik yang melibatkan Raja Kertajaya dengan kelas brahmana. Yang pertama ialah kebijakan Raja Kertajaya yang berusaha untuk mengurangi sejumlah hak dari kelas Brahmana. Beberapa cerita rakyat menunjukkan bahwa Raja Kertajaya ingin “disembah” oleh para Brahmana sehingga bertentangan dengan ajaran agama dari kalangan brahmana. Yang kedua ialah peristiwa penculikan Ken Dedes oleh Tunggul Ametung, akuwu (setara camat) untuk wilayah Tumapel. Menurut Blasius Suprapto dalam disertasinya, letak Tumapel sendiri berada di wilayah yang dulu bernama Kutobedah (sekarang bernama Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang, Malang). Implikasi dari kedua konflik tersebut ialah penarikan dukungan politik dari kelas Brahmana terhadap Raja Kertajaya.