Saya mau tau Penguasaan Tanah oleh Perseorangan dari Masyarakat Hukum Adat Rongi

Penguasaan tanah oleh perseorangan dibagi menjadi penguasaan tanah mendirikan rumah, tanah pertanian, dan tanah perkebunan. Pada tanah untuk mendirikan rumah, hak pakai warga MHA Rongi terletak pada bangunan rumahnya, bukan pada tanahnya. Mereka berhak membangun rumah dalam jangka waktu tak terbatas dengan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang ada. Sementara itu, pada penguasaan lahan pertanian, kekuasaan warga MHA Rongi menjadi sangat terbatas. Komoditas tanaman yang akan mereka tanam akan ditentukan oleh Parabela. Mereka juga tidak diperkenankan untuk menjual hasil panen pertaniannya kepada pihak luar tanpa melalui prantara Parabela dan perangkat adat lainnya. Sedangkan untuk tanah perkebunan, hak pakai mereka lebih leluasa karena dapat menentukan sendiri komoditas tanaman yang akan ditanam dan yang akan dijual tanpa perlu meminta izin Parabela. Dalam kepemilikan tanah pertanian dan perkebunan, perempuan memiliki posisi lebih utama dibandingkan laki-laki. Kelompok laki-laki hanya diperkenankan memiliki porsi kekuasaan yang besar apabila tidak memiliki saudara perempuan atau tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Para pemegang hak milik tanah tersebut berhak untuk memberikan pinjaman dengan status hak pakai kepada sesama warga MHA Rongi. Mereka juga dapat mewariskan tanah yang ada kepada keturunannya. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan untuk memperjualbelikan tanah yang ada kepada subyek hukum di luar MHA Rongi tanpa ada pertimbangan khusus dari Parabela. Pemegang hak milik juga berkewajiban untuk memberikan pinjaman tanah kepada saudara laki-lakinya yang tidak memiliki sumber penghidupan.

Pengaturan tentang Pemberian Penguasaan/Pemanfaatan Tanah kepada Subyek Hukum di Luar MHA Rongi

Pengaturan untuk pertanian dan perkebunan

Anggota MHA Rongi kini bersikap lebih berhati-hati dalam memberikan kuasa untuk mengolah lahan pertanian atau perkebunan kepada kadie lain di luar kelompok mereka. Hal itu disebabkan oleh pernah munculnya konflik antara kadie Rongi dengan kadie Hendea pada tahun 1959 terkait adanya perbedaan batas wilayah adat menurut perjanjian adat dan keputusan pemerintah.Semenjak saat itu, anggota MHA Rongi lebih banyak memanfaatkan tanah pertanian dan perkebunan untuk kepentingan mereka sendiri. Meskipun demikian, di beberapa kasus tertentu, mereka masih bersedia memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk memanfaatkan tanah mereka. Mereka tetap memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur pengajuan pinjam-meminjam dan sewa-menyewa tanah oleh MHA Rongi kepada pihak dari luar MHA Rongi. Beberapa aturan itu adalah apabila orang yang ingin menggarap lahan pertanian atau perkebunan berasal dari kadie lain, maka orang yang bersangkutan harus menghubungi Sara Kadie Rongi yang kemudian akan dilakukan musyawarah untuk menentukan memberikan persetujuan atau penolakan. Apabila disetujui, maka tanah pertanian atau perkebunan itu akan dikenai pajak 12:1 terhadap hasil panennya. Sebagai misal, apabila petani dari kadie lain menanam komoditas jagung dan memetik jagung sebanyak 12.000 buah, maka sebanyak 1.000 buah harus diperuntukan kepada kadie Rongi. Apabila penyewa tanah berasal dari luar Kesultanan Buton, maka musyawarah akan dilakukan dengan Sultan Buton, Bobato, dan Sara Kadie. Apabila memungkinkan, pemberian kuasa pakai dengan status sewa akan diberikan dengan kewajiban membayar seperdua dari hasil panen mereka kepada kadie Rongi. Selain itu, MHA Rongi juga memberikan aturan khusus kepada golongan Kaomo dan Walaka. Golongan tersebut dapat langsung mengajukan permohonan hak kepada Sara Kadie dan akan langsung diputuskan apakah permohonannya diterima atau ditolak. Apabila diterima, mereka diperkenankan mengolah tanah pertanian dan perkebunan dengan tanpa pajak. Mereka tidak perlu membagi hasil panenya sebagaimana aturan adat untuk orang di luar Kadie Rongi dan di luar Kesultanan Buton. Namun demikian, mereka hanya dibatasi atas hak pakai tersebut selama satu kali musim panen. Mereka dapat memperpanjang masa penggunaan lahan apabila memungkinkan.

Pengaturan untuk kepentingan umum oleh pemerintan

MHA Rongi lebih terbuka dalam memberikan hak pakai tanah kepada pemerintah untuk kepentingan publik. Pada tahun 1960, MHA Rongi mewakafkan beberapa tanah yang digunakan untuk kepentingan pendidikan. Di atas tanah itu, kini terbangun sebuah sekolah dasar yang juga dinikmati oleh warga MHA Rongi. Pada tahun 2014 pun terjadi hal serupa. MHA Rongi memberikan hak pakai tanah kepada pemerintah yang digunakan untuk membangun jalan. Dalam proses pembangunan itu, Parabela bahkan tidak perlu melakukan musyawarah dengan perangkat adat lainnya. Secara cuma-cuma, ia menyerahkan tanah adat yang ada kepada pemerintah Kabupaten Buton Selatan.

Pengaturan untuk kegiatan pertambangan oleh perusahaan

Pemanfaatan tanah ulayat kepada perusahaan yang hendak melakukan pertambangan juga lebih terbuka daripada untuk memanfaatkannya sebagai lahan pertanian. Pemberian wewenang penggunaan tanah untuk kegiatan pertambangan dapat dilakukan melalui pemberian penguasaan atau pemanfaatan tanah dengan hak pakai dalam jangka waktu tertentu atau melalui pelepasan tanah adat oleh Parabela. Perusahaan yang sedang melakukan kegiatan pertambangan di permukiman MHA Rongi adalah PT Metrix Elcipta dan perusahaan pengembang PLTM. PT Metrix Elcipta yang bergerak di bidang pertambangan aspal. Perusahaan tersebut sejak tahun 2003 telah mengantongi izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Buton berdasarkan ketentuan di dalam UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan dengan jangka waktu 30 tahun, sejak tahun 2003 hingga 2033. Izin yang dikantongi oleh perusahaan tersebut meliputi beberapa hal, termasuk izin melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolah dan pemurnian, hingga pengangkutan dan penjualan.

Semula, perusahaan tambang tersebut mengajukan izin usaha ekstraksinya kepada pemerintah Kabupaten Buton. Kemudian, pemerintah setempat melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada MHA Rongi melalui Parabela yang ada mengenai rencana kegiatan pertambangan itu.

Setelahnya, MHA Rongi melakukan musyawarah internal setelah pemerintah kabupaten memberitahukan rencana kegiatan pertambangan oleh PT Metrix Elcipta. Musyawarah internal tersebut dilakukan di Baruga dan banyak melibatkan seluruh perangkat adat, termasuk Anakamia dan Kayaro. MHA Rongi kemudian menggelar musyawarah bersama dengan seluruh perangkat adat, pemerintah kabupaten dan pihak dari PT Metrix Elcipta. Musyawarah bersama tersebut juga dilakukan di Baruga. Parabela sebagai perwakilan MHA Rongi memberikan persetujuan lisan kepada PT Metrix Elcipta dengan melakukan pelepasan tanah adat melalui jual-beli dan memberikan izin kepada perusahaan tersebut untuk melakukan kegiatan pertambangan. Setelah muncul kesepakatan di antara seluruh pihak yang terlibat, barulah perusahaan tersebut diperkenankan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Namun demikian, kegiatan pertambangan mereka baru benar-benar bisa dilakukan setelah MHA Rongi melakukan upacara adat di lokasi tanah yang akan dijadikan sebagai lokasi tambang.

Proses jual-beli tanah tersebut kemudian dilakukan oleh perusahaan tambang kepada setiap warga yang bidang tanahnya dijadikan lokasi tambang. Setiap meter bidang tanah dihargai sebesar Rp3.000 ditambah dengan ganti rugi atas pohon kelapa, jambu mede, kopi, dan jati yang telah tiga kali produksi senilai Rp50.000 untuk setiap pohon. Setelah proses jual-beli selesai, maka tanah yang telah dilepaskan tersebut secara resmi berada di bawah kekuasaan negara dengan pemberian izin kegiatan pertambangan kepada PT Metrix Elcipta. Apabila masa berlaku kegiatan pertambangan habis, hak milik tanah akan dikembalikan ke negara dan bukan lagi menjadi hak milik MHA Rongi. Namun demikian, MHA Rongi tetap memberikan batasan kepada mereka untuk tidak memanfaatkan tanah yang ada di dalam hutan kaombo.

Selain itu, PT Metrix Elcipta juga akan memberikan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan sosial masyarakat serta berkomitmen memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam, sebagaimana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah dalam MHA Rongi

Kasus sengketa tanah yang paling banyak dialami oleh MHA Rongi adalah berkaitan dengan warisan tanah pertanian dan perkebunan yang belum sempat dibagi oleh orang tuanya ketika masih hidup. Semasa hidup, orang tua mereka belum memberikan batas-batas tanah, sehingga menimbulkan sengketa antara sesama saudaranya. Penyelesaian sengketa tanah semacam itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Parabela untuk dapat menyelesaikannya. Mula-mula, Parabela akan mengumpulkan seluruh pihak yang bersengketa di rumah Parabela. Bersama dengan Moji, Parabela akan bertindak sebagai mediator. Apabila upaya tersebut dirasa belum cukup, maka musyawarah akan melibatkan seluruh perangkat adat dan diselesaikan di Baruga yang merupakan tempat seluruh perangkat adat berkumpul.

Selama persengketaan tersebut terjadi, Parabela akan menarik sementara waktu hak pakai tanah yang ada dari pemiliknya. Pihak-pihak yang bersengketa tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan apa pun di atas tanah tersebut. Sementara itu, dalam memberikan keputusan mengenai sengketa yang terjadi, Parabela harus mempertimbangkan banyak hal yang dianggap tidak akan merugikan salah satu pihak. Sesuai dengan hukum adat Rongi, pihak perempuan harus lebih diutamakan dalam pembagian dan penguasaan tanah. Selain itu, Parabela juga akan selalu mempertimbangkan pihak mana yang perekonomiannya lebih lemah, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber pertanian atau perkebunan. MHA Rongi yang mengalami kondisi semacam itu biasanya akan diberikan tanah yang lebih luas. Keputusan Parabela dalam menyelesaikan sengketa tanah tersebut merupakan keputusan adat. Bagi warga MHA Rongi yang menentang keputusan adat, akan dikenakan sanksi adat, baik teguran lisan maupun sanksi sosial (tumaikaliku). Hingga kini, hampir tidak pernah dijumpai kasus anggota MHA Rongi yang melawan keputusan adat dari Parabela, semua keputusan Parabela selama ini selalu diterima dengan baik, terutama yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah.