Jelaskan Latar belakang dari Pemilihan umum Kepala Eksekutif Hong Kong 2017

Sebagai lembaga tertinggi di Hong Kong, Kepala Eksekutif dipilih oleh 1,200 orang anggota Komite Pemilu (EC) which yang terbagi ke dalam beberapa subsektor dan didominasi oleh politikus pro-Beijing dan para taipan. Sejak Article 45 Undang-undang Dasar Hong Kong menyatakan "tujuan akhir adalah menyeleksi Kepala Eksekutif oleh hak pilih atas pencalonan oleh perwakilan luas komite pencalonan sesuai dengan prosedur demokratis", kemajuan untuk hak pilih umum telah menjadi masalah utama di kancah perpolitikan Hong Kong sejak penyerahan kedaulatan pada tahun 1997, di mana kamp pro-democrasi menuntut implementasi penuh dari Pasal 45. Pada tahun 2004 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPCSC) mengesampingkan hak pilih umum dalam Pemilihan Kepala Eksekutif 2012, tapi pada tahun 2007 diatur bahwa Pemilihan Kepala Eksekutif 2017 "mungkin akan diimplementasikan dengan metode hak pilih universal".

Selama debat reformasi konstitusional dalam Pemilihan Kepala Eksekutif 2017, NPCSC pada 31 Agustus 2014 dikenakan standar bahwa "Kepala Eksekutif seharusnya seseorang yang mencintai negara dan mencintai Hong Kong" dan dicalonkan oleh komite pencalonan, berkaca pada Komite Pemilihan sekarang, untuk mencalonkan dua sampai tiga kandidat, yang masing-masing mendapatkan dukungan lebih dari setengah dari anggota komite pencalonan. Pan-demokrat memandang pembatasan proses pencalonan sebagai sebagai pelanggaran terhadap standar internasional pemilihan umum yang bebas. "Keputusan 831" memicu munculnya sebuah boikot kelas di Hong Kong yang memuncak kepada gerakan proses selama 79 hari yang tidak pernah terjadi sebelumnya, di mana dunia internasional mengenal sebagai "Revolusi Payung".

Pada 18 Juni 2015, Dewan Eksekutif menolak proposal reformasi pemilihan 28 pemilihan menjadi 8, terutama 33 legislator pro-Beijing yang secara kontroversi abesn, sehingga metode seleksi dan prosedur tidak berubah.