Saya mau tau Mosi pemakzulan dari Pemakzulan Park Geun-hye

Pada tanggal 8 Desember, Majelis Nasional Korea Selatan mengumumkan bahwa pemungutan suara untuk memakzulkan Presiden akan berlangsung pada tanggal 9 Desember pukul 15.00 waktu setempat atau pukul 13.00 WIB. Seperti yang direncanakan, pada tanggal 9 Desember, anggota parlemen Korea Selatan menyetujui mosi pemakzulan dengan suara 234 mendukung dan 56 menentang dalam pemungutan suara rahasia. Ini berarti bahwa setidaknya 28 dan mungkin sebanyak 62 anggota Partai Saenuri mendukung pemakzulan. Ketua Majelis Nasional (yang kebetulan tidak terafiliasi dengan pihak manapun) abstain dari pemungutan suara. Dua anggota parlemen lainnya abstain dari pemungutan suara dan tujuh orang dinyatakan tidak sah.

Sebagai hasil dari pemakzulan, Presiden Park dihentikan untuk sementara dari kursi kepresidenan hingga 180 hari sedangkan Mahkamah Konstitusi akan memutuskan tentang keabsahan pemakzulan. Enam dari sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi yang harus setuju dengan pemakzulan tersebut tersebut. Jika pengadilan setuju dengan pemakzulan, itu akan menjadi pertama kalinya bahwa seorang presiden diberhentikan dari jabatannya sejak demokratisasi di negara itu tahun 1987.

Perdana Menteri Hwang Kyo-ahn telah mengambil alih jabatan kepresidenan pukul 19.30 waktu setempat atau pukul 17.30 WIB, secara interim. Jika Park meninggalkan kantor kepresidenan lebih awal karena alasan apa pun baik melalui pemakzulan yang disetujui oleh Mahkamah Konstitusi atau melalui pengunduran dirinya sendiri, pemilihan umum presiden Korea Selatan harus berlangsung dalam 60 hari. Kandidat yang potensial untuk maju dalam pemilihan umum presiden yaitu Moon Jae-in, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon dan politisi yang sedang naik daun yang menjadi Wali kota Seongnam Lee Jae-myung.

Namun, mosi pemakzulan ini mendapat Penolakan dari para pengacara Presiden Park Geun-hye. Mereka mengirimkan nota pembelaannya kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Desember. Mereka membantah keras presiden Park melakukan pelanggaran hukum dan undang-undang secara berat sehingga harus dimakzulkan. Dalam nota pembelaan, mereka juga menegaskan penyalahgunaan kekuasaan oleh teman lama presiden, Choi Soon-sil belum dapat dibuktikan dengan jelas. Mereka juga menyebutkan presiden tidak memperoleh keuntungan pribadi melalui proyek Yayasan Mir dan K-Sports. Sementara itu, Partai Oposisi sudah memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan tersebut tanggal 22 Desember.