Jelaskan Perjalanan dari Pembersihan Turki 2016–2017

Pihak berwenang pemerintah mencabut hampir 11.000 paspor.

Hak asasi manusia di Turki dilindungi oleh perjanjian hukum internasional, termasuk Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang ditandatangani oleh Turki pada tahun 2000, yang didahulukan dari undang-undang Turki sesuai dengan Pasal 90 Konstitusi Turki. Setelah para pengunjuk rasa menyerukan agar hukuman mati kembali dijalankan, yang sebelumnya dihapus di Turki pada tahun 2004, Erdoğan menyatakan bahwa ini adalah sebuah kemungkinan yang akan didiskusikan dalam parlemen; karena ini merupakan sebuah demokrasi, keinginan masyarakat harus dihargai. Pada tanggal 21 Juli, pemerintah Turki mengumumkan bahwa hal tersebut akan menangguhkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia selama keadaan darurat.

Selama penangkapan massal Juli 2016, para tahanan tidak diberikan makanan hingga tiga hari dan minuman hingga dua hari. Mereka juga tidak diberikan pengobatan, diperkosa dengan menggunakan baton polisi dan jari tangan, serta mendapat beberapa bentuk jenis penyiksaan lain. Tiga ratus tentara pria yang ditahan di markas besar polisi Ankara dipukul selama penahanan, dengan mendapat memar, luka, dan patah tulang. Empat puluh tentara tidak dapat berjalan karena mendapat penyiksaan tersebut, dan dua orang bahkan tidak dapat berdiri. Baju para tahanan berlumur darah saat diinterogasi oleh jaksa. Para tahanan selama pembersihan tersebut juga tidak diberikan izin untuk menghubungi keluarga dan pengacara.

Pengacara hak asasi manusia Turki, Orhan Kemal Cengiz, ditahan di sebuah bandar udara pada tanggal 21 Juli 2016. Human Rights Watch menjelaskan penahanan tersebut sebagai "hal yang mengejutkan" dan meminta untuk segera dibebaskan. Pada tanggal 24 Juli, Amnesty International meminta Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan untuk membuat kunjungan darurat ke Turki untuk melihat kondisi tempat para tahanan ditahan.