Jelaskan 1826-1867: "Periode India" dari Hukum Singapura

Undang-undang 6 Geo. IV c. 85 memberdayakan Kekuasaan Inggris untuk mengeluarkan surat paten dan mudah untuk administrasi peradilan di negeri-negeri Selat. East India Company mengajukan petisi Crown untuk memberikan surat tersebut paten membentuk "Berdasarkan Pengadilan dan Judicatures untuk dikarenakan administrasi keadilan dan keamanan atas hak azazi serta kepemilikian sesorang dan Pendapatan Masyarakat dan Persidangan dan Hukuman Modal dan lain-lain pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan dan represi dari wakil dalam mengatakan Penyelesaian dari Prince of Wales Island Singapura dan Malaka..."

Pemberian petisi, Crown mengeluarkan Piagam Keadilan Kedua pada 27 juli 1826. Piagam mendirikan Pengadilan Peradilan Prince of Wales Island, Singapura dan Malaka, yang dianugerahkan "penuh Kuasa dan Wewenang... untuk memberikan dan memberikan Penilaian dan Kalimat sesuai dengan Keadilan dan Kebenaran". Kunci klausul itu kemudian ditafsirkan secara hukum yang telah memperkenalkan hukum inggris ke Straits Settlements. Saat ini pemahaman dari ayat ini adalah bahwa hal itu membuat semua anggaran dasar dan prinsip-prinsip Inggris dari common law inggris dan ekuitas berlaku pada 27 juli 1826 yang berlaku di negeri-negeri Selat (termasuk Singapura), kecuali mereka berdua tidak cocok dengan kondisi setempat dan tidak bisa dimodifikasi untuk menghindari menyebabkan ketidakadilan atau penindasan.

Piagam yang diberikan tidak memiliki kekuasaan legislatif pada Gubernur dan Dewan Prince of Wales Island atau, memang, pada setiap individu atau lembaga. Secara umum kekuasaan untuk membuat undang-undang dipegang oleh mahkamah Agung Pemerintah India dan Parlemen Inggris. Oleh East India Company Act 1813 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1813), Prince of Wales' Pulau itu sendiri telah diberikan keterbatasan kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tugas dan pajak itu memberdayakan untuk retribusi; sesuai dengan kekuatan ini, mengeluarkan sembilan peraturan yang diterapkan kepada Straits Settlements. Namun, pada tanggal 20 juni 1830 East India Company berkurang status Prince of Wales Island dari Presiden untuk Residensi. pulau dengan demikian kehilangan kekuasaan untuk membuat undang-undang untuk Straits Settlements, daya yang diasumsikan oleh Gubernur Jenderal Bengal. Ia mengeluarkan empat peraturan tersebut berlaku untuk Straits Settlements.

Pada tahun 1833, Kebijakan Pemerintah India 1833 (juga dikenal sebagai Piagam Kebijakan 1833) disahkan oleh Parlemen Inggris untuk pemerintahan yang lebih baik dari East India Company harta. Satu-satunya kekuasaan legislatif dipindahkan ke Gubernur Jenderal India di Dewan, sehingga meresmikan periode Straits Settlements sejarah dikenal sebagai periode "Kebijakan India".

Pengadilan Peradilan direorganisasi oleh Ketiga Piagam Keadilan 12 agustus 1855. Straits Settlements yang sekarang memiliki dua alat Perekam, satu untuk Prince of Wales Island, yang lain untuk Singapura dan Malaka.

Pada tahun 1858 East India Company dihapuskan, dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikelola oleh Perusahaan dipindahkan ke Mahkota bertindak melalui baru-baru ini ditunjuk Sekretaris Negara untuk India. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah India Bertindak 1858. tidak Ada perubahan struktur dari sistem hukum – Gubernur Jenderal India terus membuat undang-undang untuk Straits Settlements.

Sayangnya, banyak Tindakan yang disahkan oleh Gubernur Jenderal selama periode ini tidak relevan dengan the Straits Settlements, dan itu sulit untuk menentukan mana yang berlaku. Situasi ini dapat diperbaiki dengan disahkannya undang-Undang Revisi undang-Undang Ordonansi Tahun 1889 (No. 8 1889) (Ind.), yang diangkat dewan komisaris untuk menyelidiki masalah dan memberdayakan mereka untuk mempublikasikan volume yang berisi teks dari India Tindakan dianggap tidak berlaku. Setiap Tindakan tidak termasuk berhenti menjadi berlaku segera.

1867-1942: Straits Settlements sebagai koloni Crown

Pada tanggal 1 April 1867, Straits Settlements yang terpisah dari India dan dilantik dengan terpisah koloni Crown sesuai dengan Kebijakan Straits Settlements 1866. Sebuah batasan Dewan Legislatif dengan kewenangan untuk membuat undang-undang telah diatur untuk Straits Settlements. Potongan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Legislatif yang dikenal sebagai "tata cara".

Oleh Mahkamah Agung Tata cara 1868 (S. S.), Pengadilan Peradilan dari Straits Settlements dihapuskan, dan di tempatnya Mahkamah Agung Straits Settlements didirikan. Gubernur dan Penduduk anggota Dewan tidak lagi menjadi hakim Mk.

Juga pada tahun 1878, penyediaan kemudian dikenal sebagai bagian 5 dari undang-undang Hukum Perdata diperkenalkan ke Straits Settlements hukum. ketentuan Yang menyatakan bahwa jika suatu pertanyaan atau masalah yang muncul secara lokal dengan hormat tertentu bernama kategori hukum atau sehubungan dengan mercantile hukum pada umumnya, hukum yang akan diberikan adalah sama seperti yang diberikan di Inggris pada periode yang sama, kecuali ketentuan lain yang telah dibuat oleh setiap hukum memiliki kekuatan lokal. Hal ini dirasakan penyediaan diperlukan karena Straits Settlements Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mengikuti English kasus hukum yang didasarkan pada keberadaan undang-undang yang tidak berlaku di Koloni. Ada juga sentimen umum bahwa hukum umum harus umum untuk seluruh Kekaisaran. Namun, cara di mana bagian 5 adalah worded menciptakan banyak kesulitan dalam menentukan apakah bahasa inggris tertentu undang-undang yang diterapkan secara lokal. Meskipun perubahan besar untuk penyediaan pada tahun 1979, masalah dengan itu yang tidak terselesaikan sampai itu akhirnya dicabut pada tahun 1993 (lihat di bawah).

Di bawah Pengadilan Tata cara Perubahan Tahun 1885 (S. S.), set-up dari Mahkamah Agung lagi-lagi diubah sehingga sekarang terdiri dari hakim Ketua dan tiga puisne hakim. Pada tahun 1907 yurisdiksi dari Mahkamah Agung diberikan perbaikan besar-besaran. Pengadilan dibagi menjadi dua divisi – Divisi Sipil dan Kriminal Divisi, masing-masing dengan baik asli dan banding yurisdiksi. Pengadilan distrik dan Polisi Pengadilan, yang menggantikan Pengadilan Hakim, yang juga didirikan. Pengadilan Permintaan, yurisdiksi yang telah berkurang secara drastis pada tahun-tahun selanjutnya, dihapuskan. terakhir perubahan besar dalam sistem pengadilan sebelum Perang Dunia II berlangsung pada tahun 1934 ketika Pengadilan Banding Kriminal, pada dasarnya merupakan perpanjangan dari Mahkamah Agung yurisdiksi, diciptakan, dan pada tahun 1936 ketika itu dinyatakan bahwa Mahkamah Agung akan terdiri dari Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.

1942-1946: Singapura di bawah Jepang dan Administrasi Militer Inggris

Selama Perang Dunia II, Singapura jatuh di bawah Pemerintahan Militer Jepang pada 15 Februari 1942. Ada banyak kebingungan ke mana kekuasaan legislatif berbaring, karena ada beberapa pemerintah atau badan-badan militer yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Ini adalah, dalam urutan menurun otoritas, Perintah Tertinggi Selatan Markas Tentara, 25 Markas Tentara, Militer Departemen Administrasi, Melayu (Melayu) Militer Administrasi Kantor pusat, dan Pemerintah Kota Tokubetu si. Banyak peraturan, undang-undang dan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh semua badan-badan ini melalui Tokubetu si tanpa mengikuti normal rantai komando. Meskipun undang-undang ini sering bertentangan, tubuh yang lebih tinggi dalam hierarki selalu menang.

Jepang menyerah pada tanggal 12 September 1945. Dengan Proklamasi No. 1 (1945), Panglima Tertinggi Sekutu di Asia tenggara yang didirikan Militer Inggris Administrasi yang diasumsikan penuh yudikatif, legislatif, eksekutif dan administratif, wewenang dan tanggung jawab dan konklusif yurisdiksi atas semua orang dan properti di seluruh daerah tersebut Malaya seperti pada waktu tertentu di bawah kendali pasukan di bawah komandonya. Pernyataan itu juga menyatakan bahwa semua hukum dan adat istiadat yang ada segera sebelum Pendudukan Jepang akan dihormati, kecuali bahwa ada hukum sebagai Kepala Pegawai Negeri Sipil dianggap praktis untuk mengelola selama periode pemerintahan militer. Jika tidak, semua pernyataan dan legislatif enactments dari jenis apapun yang dikeluarkan oleh atau di bawah otoritas Pemerintahan Militer Jepang tidak lagi memiliki efek.

1946-1963: akhir dari negeri-negeri Selat: Singapura sebagai koloni yang terpisah dan mandiri-negara yang mengatur

Pemerintahan Militer Inggris diakhiri oleh Proklamasi No. 77 (1946) pada tanggal 18 November 1946, dan dengan efek dari tanggal 1 April, Straits Settlements dibubarkan oleh Straits Settlements (Mencabut) undang-Undang tahun 1946. Oleh Singapura Koloni Order di Dewan 1946, Singapura dilantik sebagai koloni baru di bawah Inggris Pemukiman Tindakan 1887. di Singapura Legislatif Dewan diciptakan dengan kekuasaan untuk mengatur bagi kedamaian, ketertiban dan pemerintah yang baik dari Koloni. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding dari Straits Settlements menjadi Koloni Singapura Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding.

Pada tahun 1958 Singapura diberikan internal pemerintahan sendiri dan menjadi Negara Singapura. Perubahan ini dimasukkan ke dalam tempat oleh Singapura (Konstitusi) di Dewan 1958 dibuat di bawah kekuasaan yang diberikan oleh Negara Singapura Act 1958. Dewan Legislatif itu berubah menjadi Majelis Legislatif yang terdiri terutama dari anggota terpilih.

1963-1965: Kemerdekaan dari Kerajaan Inggris dan penggabungan dengan Malaysia

Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia pada tanggal 16 September 1963, dan dengan demikian berhenti menjadi koloni dari kerajaan Inggris. Hukum perjanjian yang dilakukan oleh berlakunya Malaysia Act tahun 1963 (UK), Sabah, Sarawak dan Singapura (Konstitusi Negara) di Dewan 1963 dan Malaysia Act Tahun 1963 (Malaysia). 1963 Order di Dewan asalkan semua hukum yang berlaku di Singapura terus menerapkan tunduk pada modifikasi, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan Konstitusi baru dan Malaysia Bertindak. Dengan Singapura sekarang menjadi negara yang lebih besar federasi, Singapura Legislatif Majelis berubah menjadi Legislatif dari Singapura dengan kekuasaan untuk membuat undang-undang hanya mengenai hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Konstitusi Federal Malaysia. Pasal 75 Federal Konstitusi juga menyatakan: "Jika ada hukum negara adalah sesuai dengan undang-undang federal, federal undang-undang yang berlaku dan hukum negara harus, sejauh inkonsistensi, menjadi batal."

Di bawah Malaysia Act tahun 1963, kekuasaan kehakiman dari Malaysia itu berada di sebuah Pengadilan Federal, Pengadilan Tinggi di Malaya, Pengadilan Tinggi di Kalimantan dan Pengadilan Tinggi di Singapura. Struktur baru ini adalah officialised dengan efek dari tanggal 16 Maret 1964 melalui Pengadilan Peradilan Act Tahun 1964 (m'sia), yang menggantikan Mahkamah Agung Koloni dari Singapura dengan Pengadilan Tinggi Malaysia di Singapura. yurisdiksi Pengadilan Tinggi di Singapura yang terbatas untuk semua wilayah di Negara Singapura.

Tahun 1965 sampai sekarang: Singapura menjadi negara merdeka seutuhnya

Akhir dari ketergabungan terhadap malaysia: dalam dua tahun, pada 9 agustus 1965, Singapura keluar dari Federasi dan menjadi sepenuhnya independen republik. Ini dilakukan dengan penandatanganan indonesia 7 agustus 1965 oleh Singapura dan Malaysia, dan perubahan konsekuen dengan Kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh dua Malaysia Bertindak, Konstitusi dan Malaysia (Singapura Amendemen) undang-Undang tahun 1965 dan Konstitusi (Amendemen) undang-Undang 1966; dan oleh dua Singapura Bertindak, Uud (Amendemen) undang-Undang tahun 1965 dan Republik Singapura Independence Act 1965. Bagian 5 dari kedua undang-Undang ketentuan bahwa kekuasaan legislatif dari Yang di-Pertuan Agong, penguasa tertinggi dari Malaysia, berhenti untuk memperpanjang ke Singapura, dan diberikan bukan dalam Kepala Negara ( Presiden Singapura) dan Legislatif dari Singapura. Sekali lagi, semua undang-undang tersebut dinyatakan tetap berlaku dengan modifikasi tersebut, adaptasi, kualifikasi dan pengecualian seperti yang mungkin diperlukan untuk membawa mereka ke dalam sesuai dengan status independen dari Singapura pada pemisahan dari Malaysia. Hari ini, Parlemen Singapura adalah organ negara dengan pleno kekuatan untuk memberlakukan undang-undang untuk Singapura.

Pada tahun 1970 bawahan pengadilan re-organisasi. Sejak saat itu, Bawahan Pengadilan Singapura telah terdiri dari Pengadilan negeri, Hakim Pengadilan, Pengadilan Remaja dan Koroner' Pengadilan.