Jabarkan Latar belakang dari Hukum jinayat di Aceh

Setelah mundurnya Presiden Soeharto, Indonesia memberikan lebih banyak wewenang kepada pemerintah daerah. Desentralisasi diatur oleh undang-undang yang dikeluarkan pada tahun 1999 dan 2004. Kedua undang-undang ini mengizinkan pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah (perda) asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Perda Aceh dikenal dengan sebutan qanun.

Selain itu, Aceh diberikan otonomi khusus setelah berakhirnya pemberontakan di provinsi tersebut pada tahun 2005. Undang-Undang No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh memberikan berbagai wewenang kepada provinsi ini, termasuk wewenang untuk memberlakukan hukum syariat. Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahkan menjadikan penerapan hukum Islam sebagai kewajiban pemerintah Aceh.

Status hukum Islam di Indonesia

Di tingkat nasional, terdapat tiga jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum perdata, pidana, dan dagang. Di luar Aceh, pengaruh hukum Islam hanya terbatas pada hukum perdata, seperti hal yang bersangkutan dengan perkawinan, warisan, dan wakaf. Selain itu, hukum Islam juga memengaruhi hukum dagang dalam bidang perbankan syariah. Sumber hukum perdata dan dagang lainnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan adat. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur hukum pidana di Indonesia didasarkan pada kitab pidana dari zaman Hindia Belanda, dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum pidana berdasarkan syariah atau hukum Islam.