Jelaskan Kerajaan Inggris Raya dari Sejarah demokrasi

1807: Undang-Undang Perdagangan Budak melarang kegiatan perdagangan budak di seluruh wilayah Imperium Britania. Setelah undang-undang ini diberlakukan, Kerajaan Inggris Raya melaksanakan aksi Blokade Afrika dan penerapan perjanjian-perjanjian internasional untuk memberantas perdagangan budak yang dilakukan negara-negara asing.

1832: Diloloskannya Undang-Undang Pembaharuan, yang memberi lebih banyak kursi bagi wakil-wakil rakyat dari daerah-daerah perkotaan yang sebelumnya sedikit sekali terwakili di Parlemen Kerajaan Inggris Raya, dan memberi hak suara bagi lebih banyak lapisan masyarakat.

1833: Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan, dan diberlakukan di seluruh wilayah Imperium Britania mulai tanggal 1 Agustus 1834

1820: Cortes Gerais pertama kali terbentuk di Portugal berdasarkan Piagam Konstitusi

1835: Serbia menghasilkan konstitusi modernnya yang pertama

1848: Hak suara universal untuk kaum pria dipulihkan di Prancis pada bulan Maret 1848, menjelang meletusnya Revolusi Prancis 1848.

1848: Revolusi 1848 meletus menyusul revolusi yang terjadi di Prancis. Meskipun sering kali dipadamkan dengan kekerasan, Revolusi 1848 menghasilkan konstitusi demokratis di sejumlah negara Eropa lainnya, antara lain Denmark dan Belanda.

1850-an: Pengenalan pemungutan suara secara rahasia di Australia. Sitem ini baru diperkenalkan di Britania Raya pada tahun 1872, dan di Amerika Serikat pada tahun 1892.

1853: Warga Afrika berkulit gelap diberi hak suara untuk pertama kalinya di Afrika Selatan, yakni di Provinsi Cape yang dikuasai oleh warga keturunan Inggris.

1856: Syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang memiliki properti saja dihapuskan di seluruh negara bagian Amerika Serikat, sehingga hampir seluruh pria dewasa kulit putih diberi hak suara. Meskipun demikian, syarat-syarat yang membatasi hak suara bagi warga negara yang membayar pajak saja tetap dipertahankan di lima negara bagian sampai tahun 1860, dan di dua negara bagian sampai abad ke-20.

1870: Amendemen ke-15 atas Konstitusi Amerika Serikat, melarang diskriminasi hak suara berdasarkan ras, warna kulit, atau pernah tidaknya seseorang menjadi budak belian.

1878-1880: Kampanye Midlothian diselenggarakan oleh William Ewart Gladstone di Britania Raya dan menjadi cikal bakal kampanye politik modern.

1893: Selandia Baru menjadi negara pertama yang memberlakukan hak suara universal dengan memberi hak suara kepada kaum perempuan (hak suara universal bagi kaum lelaki sudah diberlakukan sejak tahun 1879).

1905: Revolusi Konstitusional Persia, sistem parlementer pertama di Timur Tengah.