Jelaskan Peran dari Dewan Federal (Austria)

Karena Konstitusi Austria (B-VG) membedakan secara tegas antara legislasi federal dan negara bagian, Pasal 42 Konstitusi Austria hanya memberikan hak veto kepada Bundesrat atas undang-undang federal yang diajukan oleh Dewan Nasional. Selain itu dalam kebanyakan kasus veto Dewan Federal hanya menangguhkan, yang berarti Dewan Nasional dapat tidak mengindahkan, dengan mengajukan lagi undang-undang tersebut berdasarkan keputusan biasa oleh sedikitnya setengah dari anggotanya. Oleh karena itu, keputusan Bundesrat hanya dapat menunda undang-undang.

Meskipun demikian, dalam kasus-kasus berikut, persetujuan Dewan Federal bersifat wajib atas:

Undang-undang atau aturan-aturan konstitusional yang membatasi kompetensi negara-negara bagian federal

Undang-undang yang berkaitan dengan hak-hak Dewan Federal itu sendiri

Perjanjian mengenai yurisdiksi negara-negara bagian federal.

Sejak diresmikan pada 10 November 1920, para deputi Bundesrat tidak pernah mencapai status penyeimbang dalam kaitannya dengan Dewan Nasional. Selama beberapa dekade peran Dewan Federal yang hanya sebagai tambahan parlemen Austria telah berujung pada munculnya pendapat-pendapat untuk mereformasi peraturan, menuju representasi aktual dari pemerintah negara-negara bagian yang mengambil model dari Bundesrat Jerman dan Ständerat Swiss atau penghapusan seutuhnya majelis kedua tersebut. Sejauh ini, konsep tersebut telah dipertahankan sebagai manifestasi dari sistem federal Austria.

Dewan Federal dan Dewan Nasional, dalam sidang bersama, membentuk badan parlemen ketiga, yaitu Majelis Federal yang bersidang untuk pengambilan sumpah jabatan Presiden Austria.