Jelaskan Latar belakang dari Upaya kudeta Turki 2016

Sejak pembentukan negara Turki modern pada tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki (TSK) telah melakukan kudeta tiga kali—pada tahun 1960, 1971, dan 1980—dan intervensi melalui memorandum militer pada tahun 1997. Secara historis, militer menganggap organisasinya sebagai penjaga dari Turki yang didirikan di bawah Mustafa Kemal Atatürk.

Pada masa-masa menjelang upaya kudeta 2016, sidang Ergenekon berlangsung, yang dipandang sebagai usaha Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membangun kekuasaan warga sipil atas militer. Dalam sidang itu pada tahun 2013—yang dipandang "sensasional" dan "salah satu yang sejarah terbesar di Turki"—275 orang, termasuk perwira tinggi militer, polisi, wartawan, pengacara, dan akademisi, dituduh merencanakan kudeta pada tahun 2003 dan 2004 sebagai bagian dari jaringan rahasia bernama "Ergenekon" terhadap Erdogan yang waktu itu adalah Perdana Menteri. Tuduhan "Ergenekon" dicabut pada bulan April 2016 oleh Mahkamah Kasasi, yang menyatakan keberadaan jaringan tersebut tidak dapat dibuktikan.

Pada 13 Juli, dua hari sebelum kudeta dilancarkan, Erdoğan menandatangani aturan hukum yang memberikan tentara Turki kekebalan dari peradilan ketika melakukan operasi keamanan dalam negeri, untuk mengajukan peradilan terhadap komandan harus memerlukan persetujuan dari perdana menteri, sementara tentara pangkat yang rendah cukup dengan persetujuan gubernur. Aturan hukum tersebut dipandang sebagai bagian dari détente antara pemerintah dan Angkatan Bersenjata, karena belakangan ini militer telah mengambil alih operasi militer di wilayah yang dihuni warga KURDI yang sebelumnya dilakukan oleh polisi dan unit paramiliter.