Saya mau tau Pasca-Reformasi (1999–sekarang) dari Televisi di Indonesia

Jatuhnya Orde Baru membuka semangat bagi proses demokratisasi penyiaran di Indonesia. Beberapa perubahan itu, antara lain menghilangnya peran pemerintah (termasuk TVRI) dalam televisi swasta: mereka boleh memproduksi acara beritanya sendiri, penghentian wajib relai berita TVRI (2000), dan penghapusan kewajiban pembayaran 12,5% pendapatan televisi swasta ke TVRI (19 Oktober 2001); ditambah perubahan lainnya seperti kelahiran stasiun televisi baru. Melalui sebuah pernyataan pada Juni 1998, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa pemerintah akan segera merevisi larangan stasiun televisi lebih dari 5 dan membuka seleksi penyelenggara televisi baru, melalui SK Menpen No. 384/SK/Menpen/1998. Seleksi pun dibuka pada awal 1999, dengan awalnya ada 10 pemohon izin siaran (kemudian bertambah menjadi 14 pemohon) dan seleksi dilakukan bersama oleh tim gabungan Dirjen Postel, Deppen, LEN Industri, dan konsultan. Pada akhirnya, di tanggal 12 Oktober 1999, melalui SK Menpen No. 286/SK/Menpen/1999, lima perusahaan penyiaran televisi baru berhasil memenangkan tender pendirian televisi dan menerima izin siaran nasional pada 25 Oktober 1999. Perusahaan-perusahaan ini, yaitu:

DVN TV (PT Duta Visual Nusantara), dimiliki oleh Sukoyo dan kemudian berganti nama menjadi TV7 (PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh);

Trans TV (PT Televisi Transformasi Indonesia), dipimpin oleh Ishadi S.K. dan Chairul Tanjung (Para Group);

PRTV (PT Pasaraya Media Karya), dimiliki oleh Abdul Latief (ALatief Corporation) dan kemudian berganti nama menjadi Lativi (PT Lativi Media Karya);

MTI TV (PT Media Televisi Indonesia), dimiliki oleh Surya Paloh (Media Indonesia Group) dan kemudian berganti nama menjadi Metro TV;

GIB (PT Global Informasi Bermutu), didirikan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Nasir Tamara dkk) dan kemudian berganti nama menjadi Global TV.

Pemerintah beralasan, 5 perusahaan diatas dipilih karena memiliki identitas yang jelas, seperti kepemilikan dan kantor pusatnya. Sementara itu, pendaftar seleksi yang ditolak oleh pemerintah, meliputi:

PT MBM Telesindo Prima Lestari (MBM TV);

PT Dian Gema Mitra Guna (Mitra TV);

PT Jawa Media Televisi Mandiri (JMTV), yang dimiliki oleh Grup Jawa Pos;

PT Paramita Sadana Adiwarna Televisi (Adiwarna TV);

PT Cakrawala Tiara Kencana (Cakrawala TV);

PT Tifar Televisi 5 (TTV5), yang dimiliki oleh PT Tifar Admanco;

PT Nuansa Lintas Nusantara (NLN TV);

PT Visi Muda Nusantara (VMTV);

Televisi Muhammadiyah (TVM), yang dimiliki oleh ormas Islam Muhammadiyah.

SK Menpen No. 286/1999 sesungguhnya sempat menjanjikan 9 perusahaan tersebut (secara berurutan) bisa bersiaran secara nasional jika kanalnya tersedia, namun pada akhirnya tidak terealisasi, kemungkinan karena sulitnya penjatahan frekuensi televisi. Alotnya pembagian kanal ini dikarenakan pada saat itu hanya ada 7 kanal yang diberikan oleh pemerintah untuk siaran televisi UHF dan adanya batasan bahwa hanya 10 saluran televisi yang boleh bersiaran nasional. Bahkan, kanal yang digunakan oleh salah satu stasiun televisi, Global TV di Jakarta adalah hasil negosiasi dengan TVRI, dan kanal yang digunakan TV7 (49 UHF) adalah eks-Indosiar. Walaupun demikian, 5 peraih izin siaran nasional yang telah disebutkan di atas, pada akhirnya bisa memulai siarannya. Metro TV adalah yang pertama kali bersiaran pada 25 November 2000, sebagai perusahaan penyiaran televisi Indonesia ketujuh. Seiring dengan kewajiban bahwa seluruh perusahaan yang mendapat izin pada 1999 harus segera beroperasi selambat-lambatnya pada 25 Oktober 2001, maka perlahan-lahan semuanya mulai bersiaran, hingga yang terakhir pada 2002.

Selain stasiun televisi swasta nasional, mulai bermunculan juga siaran televisi lokal di berbagai daerah Indonesia. Organisasi televisi lokal bernama Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang didirikan pada 2002, mencatat hingga Agustus 2003 sudah ada 50 stasiun televisi lokal yang beroperasi di seluruh Indonesia. Televisi lokal ini beragam jenisnya, seperti televisi komunitas (banyak yang didirikan lembaga pendidikan seperti TVUI, Hang Tuah TV dan Ganesha TV); televisi swasta lokal (seperti JTV, Jak TV, Riau TV, dan PKTV); maupun televisi lokal yang didirikan pemerintah daerah (kemudian menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dalam UU No. 32/2002). Tujuan berdirinya bermacam-macam, seperti mencari keuntungan semata maupun memberikan sarana informasi baru yang melokal ke masyarakat. Ada dari stasiun-stasiun televisi jenis ini yang mampu bertahan hingga saat ini, walaupun ada juga yang harus menghentikan operasionalnya karena kekurangan dana maupun tidak mendapat izin dari pemerintah. Beberapa dari mereka juga kemudian diakuisisi oleh jaringan televisi swasta besar Jakarta, atau bergabung bersama televisi lokal lain membentuk jaringan televisi nasional baru. Hal ini misalnya dapat dilihat dari kehadiran iNews (dahulu SUN TV, Sindo TV dan jaringannya), RTV (dahulu B-Channel dan jaringannya), serta JPM (dahulu JPMC) dan jaringannya.

Perubahan juga terjadi pada status TVRI. Pada tanggal 7 Juni 2000, menyusul perubahan pasca pembubaran Departemen Penerangan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, TVRI secara resmi mengubah statusnya menjadi Perusahaan Jawatan. Status TVRI kemudian sempat berubah kembali menjadi perusahaan perseroan (Persero) pada 2002, hingga pada 2006 sampai sekarang menjadi sebuah Lembaga Penyiaran Publik (LPP).

Penggunaan bahasa Mandarin dilarang sejak tahun 1965 di televisi Indonesia. Meskipun pada 1994 kebijakan ini dicabut, namun baru pada November 2000, Metro TV menjadi stasiun televisi pertama yang menyiarkan berita dalam bahasa Mandarin di Indonesia.

Pada tanggal 28 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan menggantikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997. Undang-undang ini memberikan landasan bagi sistem penyiaran Indonesia yang lebih terdesentralisasi, dengan mengadopsi sistem berjaringan. Sistem televisi swasta yang sebelumnya hanya terdiri dari stasiun-stasiun di Jakarta yang bersiaran secara nasional dengan hanya mengandalkan stasiun transmisi di daerah-daerah kini diwajibkan untuk mendirikan stasiun-stasiun lokal di daerah-daerah yang hendak dijangkau, serta izin stasiun televisi baru hanya diberikan dalam skala lokal.

Akan tetapi, siaran dari stasiun TV di pusat makin lama makin tersentralisir, terutama dengan stasiun TV yang didirikan setelah tahun 2002, dimana awalnya mereka mempunyai stasiun-stasiun TV lokal dengan penjenamaannya sendiri, hingga akhirnya TV lokal tersebut berganti namanya sesuai dengan afiliasi nasionalnya (misalnya Kompas TV Jawa Barat yang sebelumnya bernama STV Bandung dan NET. Batam yang sebelumnya bernama STV Batam). Beberapa stasiun televisi nasional, juga tampak berusaha "mengakali" kewajiban ini dengan mendirikan sejumlah anak usaha, dengan siaran lokal yang umumnya disiarkan hanya berupa berita lokal, acara ulangan bernuansa daerah, dalam waktu yang bukan jam tayang utama (seperti dini hari hingga pagi hari).

Undang-undang ini juga mengubah struktur kelembagaan TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang "independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat" dan memungkinkan berdirinya stasiun televisi publik lokal yang independen dari TVRI. Selain itu, UU Penyiaran No. 32/2002 juga mensyaratkan pendirian Komisi Penyiaran Indonesia, sebuah lembaga independen yang berperan dalam perizinan pendirian televisi swasta (bersama pemerintah, awalnya mandiri sebelum 2004) dan pengawasan konten siaran di industri penyiaran nasional. Saat ini, UU ini masih berlaku; revisinya yang ditujukan untuk menyesuaikannya dengan perubahan zaman, sejauh ini relatif masih belum menemui titik terang, diduga karena beberapa isu seperti transisi ke televisi digital dan iklan rokok.