Jelaskan Keterlibatan Luthfi Hasan Ishaaq dari Kasus suap daging sapi impor

Sidang perdananya dilaksanakan pada waktu bersamaan dengan sidang perdana Ahmad Fathonah, yakni pada Senin, 24 Juni 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Walau bersamaan, keduanya dilaksanakan secara terpisah. Pada sidang perdana Luthfi tidak datang seorang diri melainkan bersama pengacaranya Zainuddin Paru. Dalam dakwaan ia disebut telah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan dari hasil korupsi bersama Ahmad Fathanah. Jaksa juga menyatakan bahwa Luthfi diduga menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman untuk menambahkan kuota impor daging sapi dan menerima mobil Land Cruiser dari Komisaris PT Radina Niaga, Elda Devianne Adiningrat. Atas tindakan tersebut Luthfi disangkakan pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sidang kembali dilanjutkan pada Senin, 1 Juli 2013. Kali ini agenda yang dilakukan adalah pembacaan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Awalnya sidang direncanakan berlangsung pada pukul 09.00 WIB. Namun lantaran jaksa sedang ada acara, maka sidang pun diundur menjadi pukul 13.00 WIB. Dalam sidang penasehat hukum Luthfi, M Assegaf meminta majelis hakim untuk mengabulkan eksepsi yang telah diajukan. Menurut Zainuddin Paru, penasehat hukum lainnya, Luthfi bukanlah penyelenggara negara, sekalipun ia adalah anggota DPR, karena Luthfi tidak memiliki wewenang terhadap kebijakan atau rekomendasi penambahan kuota daging sapi impor. Penasehat hukum tersebut juga mengatakan bahwa dakwaan sidang tidak jelas. Maka sudah seharusnya Luthfi dibebaskan dari tuntutan hukum. Usai sidang Luthfi meminta izin untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas penyakit wasir stadium tiga yang dideritanya.

Penjelasan dari para saksi membantu KPK dalam menyusun kepingan-kepingan puzzle pada kasus suap daging sapi impor. Itulah yang terjadi dalam sidang lanjutan yang diadakan pada Senin, 29 Juli 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada sidang kali ini, KPK menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya adalah Syukur Iwantoro yang tak lain adalah Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Menurut penjelasannya, dari awal Fathanah memperkenalkan diri sebagai perwakilan Luthfi Hasan Ishaaq. Ia menilai bahwa status Luthfi sebagai anggota DPR sekaligus Presiden PKS memiliki pengaruh terhadap Suswono mengingat Suswono adalah kader dari PKS. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa ia sempat dilobi oleh Fathanah agar mengabulkan permohonan dalam menambah jumlah kuota daging sapi impor. Berhubung permintaan tersebut di luar prosedur, maka Syukur menolaknya. Kendati tetap dibujuk oleh Fathanah, Syukur kekeuh menolak karena perihal kuota harus berdasarkan prosedur yang tersedia.

Dalam sidang tersebut, berdasarkan penjelasan Maria Elizabeth, terungkap bahwa dirinya dengan Luthfi memang pernah bertemu. Akan tetapi pertemuan saat itu hanya sebatas membahas krisis daging. Masih menurut keterangan Maria, juga terungkap bahwa Elda yang berperan sebagai perantara mempunyai akses ke sejumlah Kementerian Pertanian dan bahkan Hatta Rajasa yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian. Hasil dari sidang lainnya adalah adanya pengakuan dari Direktur Eksekutif Aspidi, Thomas Sembiring perihal ajakan Juard Effendi mengenai pembuatan surat usulan penambahan kuota daging sapi impor untuk tahun 2013 yang ditujukan kepada Hatta Rajasa.

Sidang lanjutan lalu diadakan pada 3 Oktober 2013 setelah Luthfi sembuh atas penyakit ambeien. Dalam sidang tersebut menteri pertanian Suswono bersama Soewarso dan Sekretaris Menteri Pertanian Baran Wirawan datang menjadi saksi. Berdasarkan keterangan Suswono, pertemuan di Medan pada 11 Januari 2013 adalah ide dari Luthfi Hasan Ishaaq. Pertemuan tersebut melibatkan Luthfi, Fathanah, Soewarso, Maria Elizabeth Liman dan Suswono sendiri. Kendati sempat bertemu, Suswono menerangkan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas masalah kuota daging sapi impor. Akan tetapi, mereka hanya membahas data daging sapi. Keterangan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Soewarso.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan kemudian digelar pada 27 November 2013 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dengan tebal surat tuntutan sebanyak 1000 halaman, Jaksa Penuntut Umum KPK meminta kepada majelis hakim agar memberikan vonis kepada Luthfi berupa 18 tahun penjara dengan rincian 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara atas tindakan penyuapan serta 8 tahun penjara plus denda 1 miliar subsider 1 tahun 4 bulan atas tindakan pencucian uang. Menurut JPU, Luthfi dan Fathanah terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Maria untuk kemudian membuat Luthfi mempengaruhi menteri pertanian terkait penambahan kuota. Dengan demikian, JPU beranggapan bahwa sudah sewajarnya Luthfi dituntut dengan hukuman yang berat.

Menanggapi tuntutan yang diarahkan kepadanya, Luthfi lalu membacakan nota pembelaan atau pledoi pada sidang yang diadakan pada 4 Desember 2013. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Nasir Djamil hadir untuk menyaksikan jalannya sidang. Dalam sidang Luthfi ia menyatakan bahwa kasus suap dan pencucian uang yang mengarah padanya penuh dengan unsur politis dan beranggapan bahwa KPK tak bisa memberikan bukti perihal suap 1,3 miliar yang ia terima.

Pada 9 Desember 2013 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Gusrizal memvonis Luthfi Hasan Ishaaq dengan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider kurungan 6 bulan penjara. Keputusan tersebut diambil karena bersama Ahmad Fathanah, ia terbukti menerima suap sebesar Rp 1,3 miliar dari Maria Elizabeh Liman tentang penambahan kuota impor daging sapi. Selain itu Luthfi juga terlibat dalam kegiatan pencucian uang dan menyembunyikan harta kekayaannya. Tindakannya tersebut melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Menanggapi hal tersebut, Luthfi pun mengaku tak terima dunia dan akhirat karena pembelaan yang diajukan oleh pengacaranya diabaikan.