Jelaskan Kudeta dari Konflik Mali Utara

Pada tanggal 21 Maret 2012, prajurit yang tidak puas dengan perkembangan konflik, menyerang Menteri Pertahanan Sadio Gassama saat ia tiba untuk berbicara dengan mereka. Mereka kemudian melempari mobil menteri dengan batu dan memaksa dia untuk melarikan diri dari kamp. setelah itu, tentara menyerbu istana kepresidenan, memaksa presiden Touré untuk bersembunyi.

Pagi berikutnya, Kapten Amadou Sanogo, pemimpin Komite Nasional untuk Pemulihan Demokrasi dan Negara (CNRDR), tampil di televisi di mana ia mengumumkan bahwa junta telah menangguhkan konstitusi Mali dan mengambil alih kendali negara. Para pemberontak menyebut bahwa kegagalan Touré dalam penanganan pemberontakan dan kurangnya peralatan untuk tentara Mali sebagai alasan untuk memberontak. CNRDR akan bertindak sebagai sebuah penguasa sementara sampai kekuasaan bisa dikembalikan ke pemerintahan baru yang dipilih secara demokratis.

Kudeta ini dikutuk oleh komunitas internasional, termasuk oleh Dewan Keamanan Perserikatan bangsa-Bangsa, Uni Afrika, dan Economic Community of West African States (ECOWAS), yang diumumkan pada 29 Maret itu menyatakan bahwa CNRDR memiliki 72 jam untuk melepaskan kontrol sebelum perbatasan Mali akan ditutup oleh negara tetangga, aset-aset negara akan dibekukan oleh Uni Ekonomi dan Moneter Afrika Barat, dan individu dalam CNRDR akan menerima pembekuan aset dan larangan perjalanan. ECOWAS dan Uni Afrika juga akan menangguhkan keanggotaan Mali. AS, Bank Dunia, dan Bank Pengembangan Afrika menangguhkan tambahan bantuan dana untuk mendukung ECOWAS dan Uni Afrika sebagai reaksi atas kudeta tersebut.

Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara, yang merupakan ketua ECOWAS, mengatakan bahwa ketika pemerintah sipil telah dipulihkan, maka ECOWAS dengan 2.000 tentara bisa bergerak melawan pemberontakan. Presiden Burkina Faso Blaise Compaore ditunjuk sebagai mediator oleh ECOWAS untuk mengatasi krisis. Sebuah kesepakatan dicapai antara junta dan ECOWAS pada tanggal 6 April, di mana Sanogo dan Touré akan mengundurkan diri, sanksi akan dicabut, para pemberontak akan diberikan amnesti, dan kekuasaan akan diserahkan kepada pemimpin Majelis Nasional Mali Diouncounda Traoré. Setelah pengangkatannya, Traoré berjanji untuk berperang tanpa henti pada pemberontak Tuareg kecuali mereka melepaskan kendali kota di wilayah utara Mali.