Jelaskan Pemilihan Ketua Adat dari Lembaga Politik Adat Masyarakat Dayak Tamambaloh

Pada tahun 1920-an, pemerintah Belanda menghentikan unifikasi sistem hukum Eropa di Indonesia. Mereka kemudian memberlakukan suatu sistem asli daerah yang mencakup aturan dan pola-pola organisasi sosial masyarakat adat dan pemerintah Belanda sendiri tunduk pada otoritas pengadilan adat tersebut. Kebijakan itu muncul seiring dengan lahirnya sarjana-sarjana hukum Belanda yang pada waktu itu berhasil menghentikan sistem politik dan hukum ala Eropa di Indonesia.

Belanda kemudian ikut campur tangan dalam berbagai kegiatan politik masyarakat lokal. Dalam konteks masyarakat Suku Dayak Tamambaloh, Belanda ikut serta dalam penunjukkan pimpinan adat. Para ketua adat masyarakat setempat membenarkan bila Belanda terlibat dalam pengaturan adat masyarakat Dayak Tamambaloh. Bahkan, beberapa di antara mereka juga menyebut bahwa lembaga politik adat mereka juga dibuat oleh Belanda.

Sementara itu, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa pimpinan adat sudah ada sebelum intervensi Belanda muncul. Menurut mereka, ketua adat adalah orang yang paling dihormati dalam masyarakat dan bukan pilihan pemerintah Belanda. Diduga, Belanda menunjuk menunjuk orang yang memang sudah memimpin masyarakat Suku Dayak Tamambaloh sebagai kesimpulan dari dua sumber sejarah tersebut. Pimpinan adat dipilih dari indu banua atau keturunan asli Embaloh Hulu. Penunjukan ini diambil untuk mempermudah menata atau mengatur masyarakat sekaligus sebagai tempat untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan konflik pelanggaran atas tata-perilaku, baik antar sesama masyarakat maupun dengan alam dan lingkungan sekitar.