Jabarkan Pengadilan Tata Usaha Negara dari Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

Keputusan (beschiking) merupakan produk dari birokrasi. Sejak Reformasi, masyarakat mulai dapat menyuarakan pendapat serta mengkritisi kebijakan pemerintah. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menfasilitasi gugatan terhadap keputusan pemerintah (Keppres/Kep. Menteri/KepGub/KepWal/KepBup). Contohnya yaitu pengeluaran izin sumber daya alam, penetapan pejabat, pengesahan kepengurusan parpol, dsb.

Pengadilan Tata Usaha Negara bukan bagian dari Pemerintah dan merupakan unsur dari Mahkamah Agung yang berkedudukan di 28 ibu kota Provinsi dan diatur melalui Undang Undang