Jelaskan Posisi augur dari Auspicium

Pada masa Roma kuno, pengangkatan dan pelantikan setiap hakim, pengambilan keputusan dalam majelis rakyat, dan pelaksanaan kampanye militer selalu membutuhkan auspicium. Tidak seperti di Yunani tempat peramal berperan sebagai utusan para dewa, di Roma kehendak Jupiter ditafsirkan melalui burung-burung. Auspicium menunjukkan pada bangsa Romawi hal-hal yang harus mereka lakukan atau yang tidak harus mereka lakukan, tanpa ada penjelasan atas keputusan yang dibuat, kecuali bahwa itu adalah kehendak dewa-dewa. Sulit untuk mengeksekusi setiap aturan umum tanpa berkonsultasi dengan auspicium.

Dipercaya bahwa jika seorang augur melakukan kesalahan dalam interpretasi tanda-tanda atau, vitia, itu dianggap menyinggung para dewa dan sering dikatakan berdampak bencana, kecuali jika diperbaiki. Pemilihan, pengesahan undang-undang, dan inisiasi perang semua tertahan sampai orang-orang yakin bahwa para dewa setuju dengan tindakan mereka. Orang-orang yang menafsirkan tanda-tanda ini, yang mengungkapkan kehendak para dewa disebut augur. Serupa dengan preseden pengadilan, para augur menyimpan buku-buku yang berisi catatan-catatan dari tanda-tanda masa lalu, ritual-ritual dan doa-doa serta trik-trik lainnya yang diperlukan untuk membantu augur lain dan bahkan untuk membantu anggota aristokrasi memahami dasar-dasar auspicium.

Augur bukanlah pengambil keputusan. Meskipun mereka memiliki kekuasaan untuk menafsirkan tanda-tanda, tanggung jawab pengambilan keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan berada di tangan hakim. Para hakim juga diharapkan dapat memahami interpretasi dasar karena mereka sering diharapkan untuk mengambil auspicium setiap kali mereka menangani urusan publik.

Hingga 300 SM hanya anggota kelompok patrician yang dapat menjadi seorang augur. Majelis-majelis dari golongan rakyat jelata dilarang untuk melakukan auspicium dan karenanya tidak memberikan masukan kepada pemberlakuan hukum tertentu. Cicero, yang juga seorang augur, menyebutkan cara monopoli yang diciptakan para bangsawan sebagai penghalang untuk pelanggaran batas populares. Tetapi, pada tahun 300 SM undang-undang baru Lex Ogulnia, menambah jumlah augur dari empat menjadi sembilan dan mensyaratkan bahwa lima dari sembilan augur tersebut berasal dari rakyat jelata, sehingga untuk pertama kalinya kemampuan untuk menafsirkan kehendak para dewa diberikan kepada masyarakat kelas bawah. Dengan kekuasaan baru ini, augur rakyat jelata tidak hanya dimungkinkan untuk menentukan kehendak para dewa yang menguntungkan mereka, tapi juga mereka sekarang dimungkinkan untuk mengkritik interpretasi yang tidak adil oleh augur patrician.