Jelaskan Agama dan hukum dari Agama di Malta

Pasal 2 Konstitusi Malta menyatakan bahwa agama Malta adalah "agama apostolik Katolik Roma" (ayat 1), bahwa otoritas Gereja Katolik memiliki kewajiban dan hak untuk mengajarkan prinsip-prinsip yang benar dan yang salah (ayat 2) dan bahwa pengajaran keyakinan apostolik Katolik harus diberikan di semua sekolah negeri sebagai bagian dari pendidikan wajib (ayat 3).

Malta, salah satu penandatangan Protokol 1 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia, membuat pernyataan bahwa Malta menerima pasal 2 protokol tersebut (adalah hak orang tua agar anak-anak mereka dididik dengan agama atau pandangan-pandangan filsafat mereka) hanya sejauh "hal tersebut kompatibel dengan penyediaan pengajaran dan pelatihan yang efisien, dan menghindari pengeluaran publik yang tidak beralasan, dengan memperhatikan fakta bahwa penduduk Malta sangat teguh menganut Katolik Roma".

Namun, pasal 2 (1) dan (3) Konstitusi tidak mengakar, tidak seperti pasal 40 yang menjamin penuh kebebasan hati nurani dan kebebasan beribadah religius dan melarang persyaratan pengajaran agama atau untuk menunjukkan kelebihan agama. Ini berarti bahwa jika ketentuan pasal 2 (1) dan (2) bertentangan dengan hak-hak yang dijamin oleh pasal 40, ketentuan-ketentuan yang terakhir yang berlaku. Berkaitan dengan pelajaran agama di sekolah-sekolah umum misalnya, siswa dapat memilih untuk menolak mengikuti pelajaran agama Katolik.

Malta secara resmi mendukung Italia dan merupakan salah satu dari sepuluh negara yang menyajikan secara tertulis hasil pengamatan ketika kasus Lautsi v. Italia didengar oleh Ruang Besar Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa mengenai pemasangan salib di dalam ruang kelas.