Coba jelasin DPR dari Ledia Hanifa Amaliah dong

Melalui PKS, Ledia terpilih sebagai anggota DPR mewakili daerah pemilihan Kota Bandung dan Kota Cimahi hasil pemilihan umum 2009. Ia tercatat sebagai anggota legislatif perempuan dari PKS bersama Herlini Amran dan Yoyoh Yusroh. Oleh partainya, ia ditempatkan di Komisi IX yang menangani persoalan kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, dan transmigrasi. Pada periode pertamanya di DPR, Ledia mengetuai dua panitia kerja rancangan undang-undang (RUU), yakni tentang jaminan produk halal dan perlindungan anak, masing-masing disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pada periode keduanya, Ledia duduk di Komisi VIII yang membidangi lingkup sosial, agama, bencana, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Pada akhir 2013, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII. Melalui kedudukannya, ia mencurahkan perhatiannya dalam masalah sosial dan pemberdayaan perempuan. Ia terlibat dalam pembahasan undang-undang mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam rapat panitia khusus yang diikutinya, BPJS Kesehatan menerima usulan DPR agar biaya persalinan ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

Menyikapi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabiltas, Ledia mengangkat pentingnya menyiapkan sarana dan prasarana jangka panjang bagi penyandang disabilitas dalam rangka memberdayakan dan mengoptimalkan potensi mereka. Ia melihat masyarakat dan pemerintah masih cenderung abai pada hak-hak penyandang disabilitas. "Salah satunya terkait hak hidup. Banyak yang masih memberi stigma kutukan ataupun malapetaka bagi mereka yang berkekurangan secara fisik maupun mental." Melalui panitia kerja yang diketuai Ledia, Komisi VIII memulai pembahasan pembentukan aturan perundangan mengenai penyandang disabilitas. Pada 17 Maret 2016, RUU penyandang disabilitas disahkan sebagai UU oleh DPR. Dalam pembahasan RUU tentang penyandang disabilitas, Kanis Dursin mencatat, Ledia telah mengubah paradigma belas kasihan (charity base) bagi penyandang disabilitas menjadi pemenuhan hak (right base). Oleh karena itu, semua tuntutan dalam undang-undang tersebut wajib dipenuhi. "Dalam hal pendidikan," tulis Kanis menyebutkan salah satu contoh, "Ledia memastikan para penyandang disabilitas mendapat pendidikan dan berhak mendapat beasiswa."

Pada April 2016, Ledia ditunjuk oleh partainya untuk menjabat sebagai Wakil Ketua DPR-RI, menggantikan Fahri Hamzah. Fahri dipecat dari seluruh keanggotan dan jabatan kepartaian PKS karena dianggap sering mengeluarkan pernyataan kontroversional. Namun, gugatan hukum yang diajukan Fahri terhadap PKS membuat pelantikan Ledia tertunda hingga saat ini.

Memasuki masa sidang kedua pada awal 2017, Ledia mendapat amanah baru dengan menjadi anggota Komisi X yang membidangi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Ekonomi Kreatif serta Pariwisata.

Pada November 2018, Ledia menjadi pembicara mewakili Indonensia dalam acara peringatan 100 tahun masuknya perempuan di parlemen Inggris (World’s Women MP Conference). Ledia merupakan salah satu dari 100 perempuan anggota parlemen dari seluruh dunia di peringatan tersebut.