Jabarkan Politik dari Penyangkalan genosida Armenia

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang beraliran konservatif Islam berkuasa pada 2002 dan memegang pandangan sejarah yang mengkritik Komite Persatuan dan Pembangunan dan era Republik awal. Posisi tersebut awalnya berujung pada beberapa liberalisasi dan persebaran pandangan yang lebih luas yang dapat dinyatakan di ruang terbuka. AKP menyatakan pendekatannya terhadap "peristiwa tahun 1915" sebagai alternatif untuk penyangkalan genosida dan pengakuan genosida, dengan menyatakan penderitaan bersama. Sepanjang waktu, dan khususnya sejak kudeta gagal tahun 2016, pemerintahan AKP menjadi makin otoriter. Penindasan politik dan penyensoran menjadikan orang-orang makin sulit untuk membahas topik-topik kontroversial seperti genosida Armenia.  , seluruh partai politik besar di Turki, kecuali Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi, serta sejumlah besar media dan organisasi perhimpunan sipil pro- dan anti-pemerintahan, mendukung penyangkalan. Pihak pemerintah maupun oposisi sama-sama sangat menentang pengakuan genosida di negara-negara lain. Tidak ada anggota pemerintah Turki yang menganggap apa yang terjadi pada orang-orang Armenia sebagai kejahatan, apalagi genosida. Pada 24 April 2019, perdana menteri Recep Tayyip Erdoğan bercuit, "Pemindahan geng-geng Armenia dan para pendukung mereka... merupakan tindakan paling masuk akal yang dapat dilakukan pada periode semacam itu".