Saya mau tau Kolaborasi dengan Jerman dari Prancis Vichy

Sejarawan membedakan antara kolaborasi negara diikuti oleh rezim Vichy, dan "kolaborasi", yang merupakan warga negara swasta Prancis yang ingin bekerja sama dengan Jerman dan yang mendorong radikalisasi rezim. Pétainistes, di sisi lain, adalah pendukung langsung Marsekal Pétain daripada Jerman (meskipun mereka menerima kolaborasi negara Pétain). Kolaborasi negara disegel oleh wawancara Montoire-sur-le-Loir (Loir-et-Cher) di kereta Hitler pada tanggal 24 Oktober 1940, di mana Pétain dan Hitler berjabat tangan dan menyetujui kerja sama antara kedua negara. Diorganisir oleh Pierre Laval, seorang pendukung kuat kolaborasi, wawancara dan jabat tangan difoto dan dieksploitasi oleh Propaganda Nazi untuk mendapatkan dukungan dari penduduk sipil. Pada 30 Oktober 1940, Pétain membuat resmi kolaborasi negara, menyatakan di radio: "Saya masuk hari ini di jalur kolaborasi." Pada tanggal 22 Juni 1942, Laval menyatakan bahwa ia "berharap untuk kemenangan Jerman". Keinginan tulus untuk berkolaborasi tidak menghentikan pemerintah Vichy dari mengatur penangkapan dan bahkan kadang-kadang eksekusi mata-mata Jerman memasuki zona Vichy.

Komposisi dan kebijakan kabinet Vichy beragam. Banyak pejabat Vichy, seperti Pétain, adalah kaum Reaksioner yang merasa bahwa nasib malang Prancis adalah akibat dari karakter republikannya dan tindakan pemerintah sayap kiri tahun 1930-an, khususnya Front populaire (1936–1938) yang dipimpin oleh Léon Blum. Charles Maurras, seorang penulis monarkis dan pendiri gerakan Action Française, menilai bahwa akses Pétain terhadap kekuasaan, dalam hal itu, merupakan "kejutan ilahi", dan banyak orang dari bujukannya percaya bahwa lebih disukai memiliki pemerintahan otoriter yang serupa dengan yang dimiliki oleh Francisco Franco dari Spanyol, bahkan jika berada di bawah kuk Jerman, daripada memiliki pemerintahan republik. Yang lainnya, seperti Joseph Darnand, Antisemitisme yang kuat dan simpatisan Nazi. Beberapa dari mereka bergabung dengan unit Légion des volontaires français contre le bolchevisme (Legiun Relawan Prancis Melawan Bolshevism) yang bertempur di Front Timur, kemudian menjadi Divisi SS Charlemagne.

Di sisi lain, teknokrat seperti Jean Bichelonne dan para insinyur dari X-Crise menggunakan posisi mereka untuk mendorong berbagai reformasi negara, administrasi, dan ekonomi. Reformasi-reformasi ini telah dikutip sebagai bukti kesinambungan pemerintahan Prancis sebelum dan sesudah perang. Banyak dari pegawai negeri ini dan reformasi yang mereka anjurkan dipertahankan setelah perang. Sama seperti kebutuhan Ekonomi perang selama Perang Dunia I telah mendorong langkah-langkah negara maju untuk mengatur kembali Ekonomi Prancis terhadap teori-teori Liberalisme klasik yang berlaku – struktur dipertahankan setelah  Perjanjian Versailles 1919 – reformasi yang diadopsi selama Perang Dunia II dipertahankan dan diperluas . Bersamaan dengan Piagam 15 Desember 1944 dari Conseil National de la Résistance (CNR), yang mengumpulkan semua gerakan Perlawanan di bawah satu badan politik yang bersatu, reformasi ini adalah instrumen utama dalam pembentukan Dirigisme pasca-perang, semacam semi-direncanakan ekonomi yang menyebabkan Prancis menjadi demokrasi sosial modern. Contoh dari kontinuitas tersebut adalah penciptaan Yayasan Prancis untuk Studi Masalah Manusia oleh Alexis Carrel, seorang dokter terkenal yang juga mendukung Eugenika. Lembaga ini berganti nama menjadi Lembaga Studi Demografi Nasional (INED) setelah perang, dan masih ada sampai sekarang. Contoh lain adalah pembentukan lembaga statistik nasional, yang dinamai INSEE setelah Pembebasan.

Reorganisasi dan penyatuan polisi Prancis oleh René Bousquet, yang menciptakan groupes mobiles de réserve (GMR), adalah contoh lain dari reformasi kebijakan Vichy dan restrukturisasi yang dikelola oleh pemerintah berikutnya. Sebagai pasukan paramiliter polisi nasional, GMR kadang-kadang digunakan dalam tindakan terhadap Pemberontak Prancis, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menegakkan otoritas Vichy melalui intimidasi dan represi terhadap penduduk sipil. Setelah Pembebasan, beberapa unitnya bergabung dengan pasukan Prancis Bebas untuk membentuk Compagnies républicaines de sécurité (CRS), pasukan anti huru hara utama Prancis.