Jelasin soal Deklarasi Malino dong

Deklarasi Malino I () atau Deklarasi Malino untuk Poso, adalah sebuah perjanjian damai yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Desember 2001 di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Perjanjian ini mempertemukan pihak Kristen dan Islam yang bertikai di Poso dalam konflik komunal sepanjang tahun 2000 hingga 2001. Pertemuan ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia pada saat itu, Jusuf Kalla.

Dengan menyetujui poin-poin persetujuan di Deklarasi Malino, dua komisi kemudian dibentuk: Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosio-Ekonomi. Komisi Keamanan memiliki dua tanggung jawab utama: Yang pertama, dalam bidang keamanan harus difokuskan kepada pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi; yang kedua, dalam bidang Penegakan Hukum.

Komisi Sosio-Ekonomi memiliki 10 poin program: upaya rekonsiliasi, rehabilitasi sosial,

pemulangan pengungsi, asuransi keyakinan hidup, rehabilitasi fisik, normalisasi aktivitas ekonomi warga, dukungan sosial, mengembangkan program induk, evaluasi dan pemantauan reguler, dan pegembangan program yang berkaitan dengan hal ini. Program ini di atur oleh Departemen Urusan sosial (Dinas Urusan Sosial Poso), dengan pengecualian bahwa dana rekonsiliasi dikontrol oleh Pemerintah Daerah Poso dan Kelompok Kerja Malino 1.

Jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk pemulihan kondisi Kabupaten Poso mencapai hingga 54 juta rupiah. Pemerintah pusat juga mengimplementasikan beberapa program untuk korban konflik/IDPs. Sebagai tambahan, program rekonsiliasi Poso juga direncanakan sebagai langkah selanjutnya dari Deklarasi Malino.