Jelaskan Perpajakan pada peziarah dari Sejarah Haji

Menurut Ibn Jubayr, selama Khilafah Fatimiyah (909-1171 M), pajak dikenakan di peziarah oleh penguasa lokal Hijaz dengan tarif tujuh setengah dinar per kepala. Mereka yang tidak mampu membayarnya harus mengalami penyiksaan fisik yang ekstrem. Namun, mengenakan pajak di peziarah dianggap ilegal oleh para ahli hukum Islam. Setelah Saladin memerintah kekhalifahan Fatimiyah sekitar tahun 1171 dan mendirikan dinasti Ayyubiyah, usaha dilakukan oleh dia untuk menghapuskan pajak di peziarah. Penghapusan pajak ilegal Saladin dipuji oleh Ibn Jubayr. Namun, tindakan Saladin terbukti tidak mencukupi, terutama di masa kemudian, sebagian karena ada pajak lain (seperti pajak karavan atau unta haji) dan juga karena keputusan administratif, yang diambil di Damaskus atau Kairo, tidak mudah diterapkan secara efektif di Hijja Karena jarak jauh. Beberapa sultan Mamluk kemudian - seperti Baybersand Hassan - melakukan usaha aktif untuk mengendalikan penguasa lokal Mekkah dari mengenakan pajak di karavan peziarah dengan memberi kompensasi ke di penguasa Mekkah dengan alokasi tahunan sejumlah uang tetap. Al-Suyuti menyebutkan bahwa pada tahun 384 AH (sekitar tahun 994 M), peziarah yang datang dari Irak, Suriah, dan Yaman untuk melakukan haji kembali tidak berhasil karena mereka tidak diijinkan melakukan haji tanpa membayar pajak. Hanya peziarah Mesir yang melakukan haji tahun itu.