Jelaskan Peradilan dari Pemerintahan Korea Utara

Pengadilan Korea Utara dikepalai oleh Mahkamah Agung Korea Utara, yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua Asesor Rakyat; tiga hakim akan hadir dalam beberapa kasus. Masa jabatan mereka akan serempak dengan anggota Majelis Tertinggi Rakyat. Setiap pengadilan di Korea Utara memiliki komposisi hakim yang sama seperti Mahkamah Agung. Pengadilan secara teoretis bertanggung jawab untuk SPA dan Presidium SPA ketika mereka tidak dalam masa sidang.

Pengadilan tidak mempunyai wewenang untuk melakukan uji materi. Pasukan keamanan cukup sering mengintervensi keputusan hakim untuk kasus pada masa lampau; para ahli di luar Korea Utara dan pembelot mengkonfirmasi hal ini akan menjadi masalah. Freedom House menyatakan bahwa, "Korea Utara tidak memiliki peradilan yang independen dan tidak mengakui hak-hak individu...laporan tentang penahanan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar hukum; penyiksaan tahanan adalah hal lumrah"

Konstitusi kelima Korea Utara disahkan dan diadopsi pada bulan September 1998, menggantikan konstitusi sebelumnya pada tahun 1972. Dalam konstitusi terbaru, Korea Utara merupakan negara sosialis yang mewakili kepentingan semua warga korea. Karena sangat sedikit informasi yang beredar mengenai situasi di Korea Utara, informasi mengenai supremasi hukum di Korea Utara tidak jelas. Dalam kasus apapun, Korea Utara dikenal dengan situasi hak asasi manusia yang buruk dan sering menangkap oposisi tanpa diadili atau mendapat bantuan hukum. Menurut laporan Departemen Luar Negeri AS mengenai praktik hak asasi manusia praktik, pemerintah Korea Utara sering menghukum keluarga dari pelaku bersama dengan pelaku.