Jabarkan Naiknya Jenderal Ayub Khan dari Demokrasi di Pakistan

Setelah kudeta militer, Jenderal Ayub Khan yang kemudian menjabat sebagai Presiden Revolusioner Pakistan mendirikan sebuah sistem presidensial dan membuat kabinet pemerintahan Pakistan yang baru. Pada 1960, Pakistan mengadakan sebuah referendum dimana hasilnya adalah memantapkan posisi Jenderal Ayub Khan sebagai Presiden Pakistan dan mendapatkan tantangan untuk membuat konstitusi baru bagi Pakistan.

Sebagai Presiden Pakistan, Jenderal Ayub Khan kemudian berpendapat kalau sistem parlementer adalah masalah bagi Pakistan, karena ia tidak cocok untuk Pakistan yang notabene rakyanya mayoritas masih buta huruf. Selain itu, sistem parlementer juga menjadi peluang bagi pemimpin partai politik untuk memperkaya diri sendiri dan memperbudak rakyat Pakistan. Oleh karena itu Jenderal Ayub Khan menawarkan beberapa syarat untuk menciptakan sebuah sistem, yaitu:

Sistem politik Pakistan harus dimengerti oleh seluruh rakyat Pakistan, dari seluruh lapisan masyarakat.

Sistem politik Pakistan harus memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat Pakistan dari semua lapisan untuk turut serta dalam sistem sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian pemimpin partai tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan untuk membodohi rakyat.

Sistem politik Pakistan harus mampu menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh parlemen.

Gagasan-gagasan Jenderal Ayub Khan itu tertuang dalam sebuah Undang-Undang dasar yang berlaku mulai tahun 1962 di Pakistan, undang-undang itu diberi nama, Demokrasi Dasar atau Basic Democracy. Namun, gagasan Basic Democracy dari Jenderal Ayub Khan itu menimbulkan masalah baru, karena ternyata pada praktiknya, demokrasi yang diinginkan oleh Jenderal Ayub Khan rupanya menjadikan dirinya memiliki kekuasaan yang secara formal sangat kuat, bahkan muncul ungkapan, kekuasaan Jenderal Ayub Khan di Pakistan lebih kuat dari kekuasaan John F. Kennedy di Amerika Serikat ataupun Soekarno di Indonesia. Dengan Basic Democracy yang tanpa partai politik itu ternyata justru banyak pemimpin politik dari partai-partai lama yang terpilih kembali, sehingga anggota parlemen Pakistan dapat menghidupkan partai politik lama yang dibubarkan, bahkan Jenderal Ayub Khan sendiri menggabungkan diri kepada Partai Liga Muslim.

Perubahan dari Presidensial ke Parlementer

System Basic Democracy yang digagas oleh Jenderal Ayub Khan yang dikatakan ternyata kurang demokratis kemudian memunculkan masalah baru. Akhirnya, pada 1968, Jenderal Ayub Khan menyerahkan jabatan presiden kepada koleganya, Jenderal Yahya Khan. Di bawah kepemimpinan Jenderal Yahya Khan, pemerintah Pakistan berjanji akan menghidupkan kembali sistem parlementer dan segera melakukan pemilihan umum pada 1970. Namun, ternyata dua partai terbesar di Pakistan saat itu, Partai Rakyat di Pakistan Barat dan Partai Awami Nasional di Pakistan Timur tidak mampu mencapai batas ambang suara untuk merumuskan undang-undang baru, akhirnya Jenderal Yahya Khan mengambil alih kepemimpinan negara Pakistan. Karena tak kunjung selesai dalam merumuskan konstitusi dan stabilitas politik semakin tak menentu arahnya, Pakistan Timur memberontak pada 1971 dan berdirilah negara Bangladesh yang terpisah dari Pakistan.

Perubahan dari sistem presidensial ke parlementer di Pakistan sebenarnya tak sepenuhnya parlemen, bahkan ada yang menyebutnya semi-presidensial. Seorang presiden di Pakistan merupakan kepala negara, sementara perdana menteri yang melakukan kegiatan pemerintahan, tetapi kenyataannya kekuasaan presiden ternyata lebih besar dari perdana menteri dan parlemen. Pakistan menganut reserve power, dimana presiden dapat menurunkan perdana menteri dan juga bisa membubarkan National Assembly (parlemen) bahkan presiden bisa memutuskan untuk melaksanakan pemilu baru. Tetapi kekuasaan reserve power presiden harus mendapat persetujuan dari Yudikatif, yaitu Mahkamah Agung.