Kamu bisa jelasin ke aku soal Imam Edy Mulyono?

Mayor Jenderal TNI (Purn.) Dr. Imam Edy Mulyono, S.I.P., M.Sc., M.S.S. () adalah seorang Purnawirawan perwira tinggi TNI-AD yang sebelumnya menjabat sebagai Koorsahli Panglima TNI.,Panglima PBB di Sahara Barat dan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.

PBB Beri Mandat Mayjen Imam Edy Mulyono Pimpin Pasukan di Sahara Barat

Pejabat Tinggi TNI ketiga dari Indonesia yang mendapatkan kepercayaan menduduki jabatan strategis (leadership position) pada UN PKOs. Pada tahun 1976-1978, Mayjen TNI Rais Abin (kini Letjen TNI Purn.) menduduki posisi FC pada UN Emergency Force (UNEF), Mesir, dan Brigjen TNI Susilo Bambang Yudhoyono (kini Jenderal TNI Purn. mantan Presiden RI ke-6) menjabat sebagai Chief Military Observer pada misi United Nations Transitional Authority in Eastern Slavonia, Baranja and Western Sirmium (UNTAES), Kroasia (1995-1996).

Sekretaris Jenderal (Sekjen PBB) Ban Ki-moon menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) Imam Edy Mulyono sebagai komandan pasukan PBB di Sahara Barat (Force Commander United Nations Mission for the Referedum in Western Sahara). Penunjukan Mayjen Imam Edy Mulyono didukung penuh dan disambut baik oleh seluruh anggota Dewan Keamanan PBB, dan Pemerintah Maroko selaku host country MINURSO, sebagaimana diungkapkan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, Duta Besar Desra Percaya, dalam keterangan pers. Penunjukan tersebut tentunya menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai penyumbang pasukan utama pada berbagai misi perdamaian PBB. Penunjukan ini merefleksikan kepercayaan tinggi PBB atas peran dan kontribusi penting Indonesia. Mayjen TNI Imam Mulyono menggantikan Mayjen Abdul Hafiz (Bangladesh) dan memimpin sekitar 236 personil PBB yang terdiri atas komponen militer dan polisi yang berasal dari setidaknya 33 negara selama tiga tahun (2013-2015). MINURSO merupakan misi Pasukan Perdamaian PBB (United Nations Peace Keeping Operations/UN PKOs) yang dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan 690 (1991), sejalan dengan kesepakatan antara Pemerintah Maroko dan kelompok Frente Popular para la Liberacin de Saguia el-Hamra y de Ro de Oro (Frente POLISARIO), pada tanggal 30 Agustus 1988. MINURSO dimandatkan untuk sejumlah tugas, di antaranya mengawasi gencatan senjata, memverifikasi penurunan jumlah pasukan Maroko di wilayah Sahara Barat serta melakukan dan memastikan terselenggaranya referendum yang bebas dan adil dalam penentuan nasib rakyat di wilayah Sahara Barat.