Jabarkan Pengembangan politik dari Politik Korea Utara

Untuk sebagian besar sejarahnya, politik Korea Utara telah didominasi oleh hubungan permusuhan dengan Korea Selatan. Selama Perang Dingin, Korea Utara bersekutu dengan Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Korea Utara berinvestasi secara besar-besaran dalam militer, berharap untuk mengembangkan kemampuan untuk menyatukan kembali Korea dengan kekerasan jika mungkin dan juga mempersiapkan untuk mengusir setiap serangan oleh Korea Selatan atau Amerika Serikat. Mengikuti doktrin Juche, Korea Utara bertujuan untuk kemandirian ekonomi tingkat tinggi dan mobilisasi semua sumber daya bangsa untuk mempertahankan kedaulatan Korea melawan kekuatan asing.

Dalam usaha untuk berdiri dari runtuhnya Uni Soviet pada awal 1990-an dan hilangnya bantuan Soviet, Korea Utara menghadapi periode panjang krisis ekonomi, termasuk kekurangan pertanian dan industri berat. Isu politik utama Korea Utara telah menemukan cara untuk mempertahankan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas internal pemerintah atau kemampuannya untuk menanggapi ancaman eksternal yang dirasakan. Sampai saat ini, upaya Korea Utara untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan untuk meningkatkan perdagangan dan menerima bantuan pembangunan telah sedikit berhasil, tetapi tekad Korea Utara untuk mengembangkan senjata nuklir dan rudal balistik telah mencegah hubungan yang stabil baik dengan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Korea Utara juga telah bereksperimen dengan ekonomi pasar di beberapa sektor ekonomi mereka, tetapi ini memiliki dampak yang terbatas. Beberapa pengamat luar telah menyarankan bahwa Kim Jong-il sendiri menyukai reformasi seperti itu tetapi beberapa bagian dari partai dan militer menolak setiap perubahan yang mungkin mengancam stabilitas untuk Korea Utara.

Meskipun sesekali ada laporan tanda-tanda oposisi terhadap pemerintah, ini tampaknya terisolasi, dan tidak ada bukti dari ancaman internal utama terhadap rezim saat ini. Beberapa analis asing telah menyorot kelaparan yang meluas, emigrasi yang meningkat melalui perbatasan Korea Utara-Tiongkok, dan sumber-sumber informasi baru tentang dunia luar untuk orang Korea Utara biasa sebagai faktor utama kolapsnya rezim. Namun, Korea Utara tetap stabil meskipun lebih dari satu dekade prediksi tersebut. Partai Buruh Korea mempertahankan monopoli kekuasaan politik dan Kim Jong-il masih tetap sebagai pemimpin negara sampai 2011, sejak ia pertama kali mendapatkan kekuasaan setelah kematian ayahnya.

Menurut Cheong Seong-chang dari Institut Sejong pada 25 Juni 2012, ada beberapa kemungkinan bahwa pemimpin baru Kim Jong-un, yang memiliki minat yang terlihat lebih besar dalam kesejahteraan rakyatnya dan terlibat dalam interaksi yang lebih besar dengan mereka daripada yang ayahnya lakukan, akan mempertimbangkan reformasi ekonomi dan normalisasi hubungan internasional.