Jabarkan Latar belakang sejarah dari Kudeta Guatemala 1954

Doktrin kebijakan luar negeri Presiden AS James Monroe pada 1823 memperingatkan kekuatan-kekuatan Eropa agar mereka tidak berupaya mendirikan koloni baru di Amerika Latin. Tujuan Doktrin Monroe adalah menjaga ketertiban, stabilitas, dan memastikan akses AS menuju sumber daya dan pasar yang tidak dibatasi. Sejarawan Mark Gilderhus menyatakan bahwa doktrin tersebut juga mengandung bahasa yang merendahkan secara rasial dengan membandingkan negara-negara Amerika Latin dengan anak-anak yang bertengkar. Meskipun AS awalnya tak memiliki kekuasaan untuk menegakkan doktrin tersebut, sepanjang abad ke-19, banyak negara-negara Eropa yang menarik diri dari Amerika Latin dan keadaan ini memungkinkan AS untuk meluaskan lingkup pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada 1895, Presiden Grover Cleveland mencanangkan versi doktrin yang lebih militan dengan menyatakan bahwa AS "berdaulat secara praktis" di benua tersebut.

Seusai Perang Spanyol–Amerika pada 1898, tafsiran agresif ini dipakai untuk mendirikan kerajaan ekonomi AS di sepanjang Karibia, seperti traktat tahun 1903 dengan Kuba yang sangat memberikan keuntungan bagi AS. Presiden AS Theodore Roosevelt meyakini bahwa AS menjadi badan produksi utama di Amerika Tengah. AS memaksakan hegemoni tersebut dengan intervensi bersenjata di Nikaragua (1912–33) dan Haiti (1915–34). AS tidak perlu memakai kekuatan militernya di Guatemala mengingat serangkaian diktator di situ bersedia memenuhi kepentingan ekonomi AS sebagai timbal balik atas dukungannya terhadap pemerintahan mereka. Guatemala adalah salah satu negara Amerika Tengah pada masa tersebut yang dikenal sebagai "republik pisang". Dari tahun 1890 hingga 1920, kendali atas sumber daya dan perekonomian Guatemala beralih dari Britania dan Jerman ke AS yang menjadi mitra dagang dominan Guatemala. Doktrin Monroe masih dipandang relevan untuk Guatemala, dan digunakan sebagai pembenaran atas kudeta pada tahun 1954.

Pemerintah otoriter dan United Fruit Company

Setelah menguatnya permintaan kopi global pada akhir abad ke-19, pemerintah Guatemala memberikan konsesi terhadap para pemilik perkebunan. Mereka mengesahkan undang-undang yang meniadakan kepemilikan lahan komunal penduduk asli dan membolehkan para penanam kopi untuk membelinya. Manuel Estrada Cabrera, Presiden Guatemala dari 1898 sampai 1920, adalah salah satu dari beberapa penguasa yang membuat konsesi-konsesi besar kepada perusahaan-perusahaan asing, termasuk United Fruit Company (UFC). Dibentuk pada tahun 1899 oleh penggabungan dua perusahaan AS besar, perusahaan baru tersebut memiliki lahan yang luas di sepanjang Amerika Tengah, dan di Guatemala mengendalikan jalur kereta api, dermaga, dan sistem komunikasi. Pada tahun 1900, perusahaan tersebut menjadi eksportir pisang terbesar di dunia, dan memiliki monopoli atas perdagangan pisang Guatemala. Sejarawan William Blum menyebut peran UFC di Guatemala sebagai sebuah "negara dalam negara". Pemerintah AS juga sangat terlibat dengan negara Guatemala di bawah kepemimpinan Cabrera; AS sering kali memaksakan kebijakan-kebijakan keuangan dan memastikan agar perusahaan-perusahaan Amerika memperoleh hak eksklusif. Saat Cabrera lengser pada tahun 1920, AS mengirim sebuah pasukan bersenjata untuk memastikan agar presidennya masih bersahabat dengannya.

Khawatir akan pemberontakan rakyat setelah ketegangan yang dipicu oleh Depresi Besar, para tuan tanah kaya Guatemala memberikan dukungan mereka kepada Jorge Ubico, yang memenangkan sebuah pemilu tanpa pesaing pada tahun 1931. Rezim Ubico menjadi salah satu yang paling menindas di kawasan tersebut. Ia menghapuskan ganti rugi utang dengan dijadikan tenaga kerja (debt peonage), menggantikannya dengan sebuah hukum bagi kaum gelandangan yang menyatakan bahwa seluruh orang tak berlahan dari kelas buruh perlu menjadi buruh paksa minimal 100 hari setahun. Ia memerintahkan para tuan tanah untuk mengambil tindakan apapun yang mereka inginkan terhadap para buruh mereka, termasuk hukuman mati. Ubico adalah pengagum para pemimpin fasis Eropa seperti Benito Mussolini dan Adolf Hitler, namun harus bersekutu dengan AS untuk alasan geopolitik, dan meraih dukungan yang besar dari AS sepanjang masa jabatannya. Ia sangat anti-komunis dan memadamkan beberapa pemberontakan petani dengan penahanan dan pembantaian.

Pada 1930, UFC membangun sebuah pusat operasi bernilai 215 juta dolar AS, dan menjadi pemilik tanah dan penyedia lapangan kerja terbesar di Guatemala selama beberapa tahun. Ubico memberikannya kontrak baru, yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut. Perjanjian tersebut mencakup lahan publik seluas 200.000 hektare (490.000 are), yang tidak dikenakan pajak sama sekali, dan sebuah jaminan bahwa tak ada perusahaan lainnya yang akan mendapat kontrak saingan. Ubico meminta UFC untuk membatasi gaji harian para pekerjanya pada angka 50 sen AS agar para buruh di perusahaan lain akan kurang bisa menuntut upah yang lebih tinggi.

Revolusi Guatemala dan kepresidenan Arévalo

Kebijakan-kebijakan menindas dari pemerintahan Ubico mengakibatkan pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh para mahasiswa dan warga kelas menengah pada tahun 1944. Ubico melarikan diri, menyerahkan kekuasaan kepada junta tiga orang yang melanjutkan kebijakan-kebijakan Ubico sampai junta itu juga dilengserkan oleh Revolusi Oktober yang bertujuan untuk mengubah Guatemala menjadi demokrasi liberal. Pemilihan yang sebagian besar bebas tersebut disusul dengan diangkatnya seorang profesor universitas berpandangan konservatif, Juan José Arévalo, sebagai Presiden Guatemala. Pemerintahan Arévalo mengesahkan sebuah hukum buruh yang lebih liberal, membangun pusat-pusat kesehatan, dan meningkatkan pendanaan pendidikan. Arévalo menetapkan upah minimum, dan mendirikan kebun-kebun yang dikelola negara untuk mempekerjakan para buruh tak berlahan. Ia juga membubarkan Partai Buruh Guatemala yang berhaluan komunis (Partido Guatemalteco del Trabajo, PGT) dan pada tahun 1945 mengkriminalisasi semua serikat buruh di tempat-tempat kerja dengan kurang dari 500 buruh. Pada tahun 1947, serikat-serikat buruh yang masih tersisa telah menjadi kuat sehingga dapat memaksanya untuk mencanangkan hukum buruh yang baru, yang melarang diskriminasi tempat kerja dan menetapkan standar-standar kesehatan dan keamanan. Namun, Arévalo menolak untuk mendukung reformasi lahan dalam bentuk apapun, dan ia tidak mengubah secara drastis hubungan tenaga kerja di pedesaan.

Meskipun Arévalo berpaham anti-komunis, AS mencurigainya, dan khawatir bahwa ia terpengaruh oleh Soviet. Gerakan komunis memang menguat pada masa kepresidenan Arévalo, sebagian karena ia membebaskan para pemimpinnya yang ditahan, dan juga berkat kekuatan serikat gurunya. Hal lain yang memicu kekhawatiran AS adalah dukungan Arévalo terhadap Legiun Karibia. Legiun tersebut adalah sekelompok revolusioner dan orang dalam pengasingan yang progresif, yang anggotanya meliputi Fidel Castro, yang bertujuan untuk melengserkan kediktatoran-kediktatoran bekingan AS di belahan Amerika Tengah. Pemerintah juga menghadapi perlawanan dari dalam negeri; Arévalo berhasil selamat dari sekitar 25 upaya kudeta pada masa kepresidenannya. Contoh terkenal adalah sebuah upaya pada 1949 yang dipimpin oleh Francisco Arana, yang digagalkan oleh baku tembak antara para pendukung Arana melawan pasukan yang dipimpin oleh menteri pertahanan Arévalo. Jacobo Árbenz. Arana terbunuh, namun rincian upaya kudeta tersebut tak pernah dinyatakan kepada umum. Sumber-sumber perlawanan lainnya terhadap pemerintahan Arévalo adalah para politikus sayap kanan dan konservatif dalam militer yang telah menumbuhkan kekuasaan di bawah kediktatoran Ubico, serta para rohaniwan Gereja Katolik.

Kepresidenan Árbenz dan reformasi lahan

Pemilu tahun 1950 berhasil dimenangkan oleh Árbenz, dan merupakan peralihan kekuasaan pertama di antara dua pemimpin yang terpilih secara demokratis di Guatemala. Árbenz memiliki hubungan pribadi dengan beberapa anggota komunis PGT, yang dilegalkan pada masa pemerintahannya, dan sejumlah anggota PGT berperan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan presiden baru tersebut. Meskipun demikian, Árbenz tak berniat mengubah Guatemala menjadi negara komunis, dan sebagai gantinya memilih pendekatan kapitalis moderat. PGT juga telah berkomitmen untuk mengikuti kerangka hukum yang ada untuk mencapai tujuan-tujuannya untuk mengemansipasikan kaum petani dari feodalisme dan meningkatkan hak-hak buruh. Bagian paling penting dari kebijakan Árbenz adalah UU reformasi agrarianya. Árbenz merumuskan UU tersebut sendiri, setelah memperoleh nasihat ahli ekonomi dari berbagai wilayah di Amerika Latin. Fokus hukum tersebut adalah penyerahan lahan yang tidak digarap dari para tuan tanah besar kepada para buruh miskin, yang kemudian akan menjadikan kebun-kebun tersebut sebagai milik mereka sendiri.

Judul resmi dari UU reformasi agraria tersebut adalah Dekret 900. Dekret ini menyita semua lahan yang tidak digarap dari lahan yang luasnya lebih dari 673 are (272 ha). Jika lahannya seluas antara 224 are (91 ha) hingga 672 are (272 ha), lahan yang tidak digarap hanya akan disita jika lahan yang digunakan luasnya kurang dari dua pertiga lahan secara keseluruhan. Para pemiliknya diberikan kompensasi dengan surat utang pemerintah dengan nilai yang setara dengan lahan yang disita. Nilai dari lahan itu sendiri diperoleh dari nilai yang dideklarasikan oleh pemiliknya dalam laporan pajak mereka pada tahun 1952. Dari sekitar 350.000 kepemilikan lahan swasta, hanya 1.710 yang terkena dampak penyitaan. Hukum tersebut diberlakukan dengan cepat, yang mengakibatkan penyitaan lahan secara sembarangan. Terdapat juga beberapa kekerasan, yang ditujukan kepada para tuan tanah, serta kepada kaum petani yang memiliki lahan kecil.

Pada Juni 1954, lahan seluas 1.400.000 are (570.000 ha) telah disita dan dibagikan. Sekitar 500.000 orang, atau seperenam penduduk Guatemala, telah memperoleh lahan pada masa itu. Tidak seperti perkiraan para pengkritiknya, hukum tersebut berhasil meningkatkan produktivitas pertanian Guatemala, dan menambah luas lahan yang digarap. Penjualan-penjualan mesin perkebunan juga meningkat. Secara keseluruhan, hukum tersebut berdampak besar terhadap standar hidup ribuan keluarga petani, kebanyakan adalah penduduk asli. Sejarawan Greg Grandin memandang hukum tersebut sebagai lambang pergeseran kekuatan secara fundamental ke kalangan yang termarginalisasi.