Saya mau tau Perdana Menteri (2014–sekarang) dari Haidar al-Abadi

Pada 24 Juli 2014, Fuad Masum menjadi presiden Irak terbaru. Dia menominasikan Al-Abadi sebagai perdana menteri pada tanggal 11 Agustus. Agar pengangkatan tersebut sah, Al-Abadi perlu untuk membentuk pemerintahan yang akan dikonfirmasi oleh Dewan Perwakilan Irak dalam waktu 30 hari. Namun, Al-Maliki menolak untuk menyerahkan jabatannya dan melaporkan masalah tersebut ke pengadilan federal dengan klaim nominasi presiden adalah "pelanggaran konstitusional" Ia berkata, "akan bertahan sampai akhir untuk melindungi negara." Pada 14 Agustus 2014, setelah mendapat kecaman dari para pemimpin negara lain dan anggota partainya sendiri, ia mengundurkan diri.

Dewan Perwakilan Irak menyetujui pemerintahan al-Abadi dan program kepresidenannya pada 8 September 2014. Sejak dilantik pada September 2014, Abadi telah gigih mengupayakan untuk meningkatkan partisipasi Sunni di pemerintahan Irak. Abadi menunjuk Khaled al-Obaidi, seorang politikus Sunni asal Mosul, sebagai Menteri Pertahanan, dan penunjukkan ini diratifikasi Dewan Perwakilan Irak dua bulan setelahnya. Pada pertengahan Desember 2014, Abadi membuat kesepakatan bagi hasil dengan Kurdi, di mana Bagdad sepakat untuk membayar Pemerintah Daerah Kurdi dari semua pendapatan yang diperoleh dari minyak di wilayah Kurdi. Untuk melawan korupsi di tentara, Abadi mengumumkan bahwa 50.000 "tentara bayangan" teridentifikasi dan akan dihapus dari sistem pembayaran gaji tentara. "Tentara bayangan" adalah tentara yang tidak pernah muncul pada penugasan, tetapi membayar perwiranya sebagai bagian gaji perwira, sehingga terjadi tindak korupsi.

Presiden irak Fuad Masum mengunjungi Arab Saudi pada November 2014. Sebagai tanggapan kunjungan tersebut, Arab Saudi siap untuk membuka kembali kedutaan besarnya di Bagdad, yang ditutup sejak dimulainya Perang Teluk pada tahun 1990. Abadi juga telah mengunjungi Mesir, Yordania, dan Turki untuk membahas strategi regional untuk memerangi pasukan Islam militan. Majalah Foreign Affairs melaporkan bahwa setelah empat bulan berkuasa, upaya Abadi untuk mengatasi konflik sektarian Irak membuat kepemimpinanya "menyambut perubahan dari gaya skismatik pendahulunya". Sebagai hasil dari reformasi Abadi, Amerika Serikat telah menjanjikan $1,5 miliar untuk melatih pasukan Irak dan akan melanjutkan penjualan jet temput F-16, yang diberhentikan setelah invasi Irak 2003.

Memerangi korupsi menjadi fokus utama pemerintahan Al-Abadi. Pada Agustus 2015, Al-Abadi mengumumkan rencana untuk memperkuat pemerintahan dengan, menghilangkan rincian keamanan bagi para pejabat senior dan pemotongan tunjangan bagi pejabat tinggi.

Al-Abadi telah dipaksa berperang dengan Negara Islam di Irak dan Syam sejak menjadi Perdana Menteri. Dia telah mengkritik respons Barack Obama dan militer Amerika Serikat terhadap ancaman dari NIIS. Selain itu, Al-Abadi lebih mendekat ke Rusia dan Iran untuk memerangi ancaman dari ISIL dan telah mendorong kerjasama antarnegara tersebut pada operasi militer di wilayah tersebut.

Pada April 2016, keusulitan Al-Abadi dalam melaksanakan reformasi politik berakibat pada penyerbuan parlemen Irak oleh para pendukung ulama Syiah Muqtada al-Sadr. Aksi pengunjuk rasa melanggar Zona Hijau dan mengganggu parlemen telah digambarkan sebagai bukti dari semakin tidak bekerjanya sistem politik di Irak dan masalah al-Abadi untuk mengendalikan korupsi.