Jelaskan Fungsi legislatif dari Dewan Wali Iran

Majelis tidak memiliki status hukum tanpa Dewan Wali. Setiap RUU yang disahkan oleh Majelis harus ditinjau dan disetujui oleh Dewan Wali untuk menjadi undang-undang.

Menurut Pasal 96 Konstitusi Iran, Dewan Wali mempunyai hak veto terhadap semua undang-undang yang disetujui oleh Majelis. Dewan dapat membatalkan sebuah undang-undang dengan dua alasan: tidak sesuai denganhukum Islam, atau tidak sesuai dengan konstitusi. Ketika semua anggota menganggap undang-undang sesuai dengan konstitusi, hanya enam ulama yang menganggap sesuai dengan Islam.

Jika undang-undang ditolak, maka akan dikembalikan kembali ke Majelis untuk dikoreksi. Jika Majelis dan Dewan Wali tidak dapat mencapai konsensus, maka akan diteruskan sampai ke Dewan Kebijaksanaan untuk menentukan keputusan.

Dewan Wali terlibat dalam proses legislasi dengan cara yang unik, dengan kewenangan yang sama untuk mengawasi kebijakan terutama yang berkaitan dengan ekonomi dan kebijakan sosial, termasuk topik-topik kontroversial seperti aborsi.