Jabarkan Latar belakang hukum dari Undang-Undang Pemberian Kuasa

Undang-Undang Dasar Republik Weimar tidak mengandung pasal yang secara eksplisit memperbolehkan Reichstag (Parlemen) mengesahkan undang-undang yang memberikan kuasa kepada eksekutif. Di sisi lain, alinea kedua Pasal 48 Undang-Undang Dasar Weimar memperbolehkan Presiden untuk mengeluarkan maklumat kedaruratan (Notverordnung). Alinea kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal ini secara efektif menjadikan kepala negara sebagai "legislator pengganti". Presiden Friedrich Ebert pernah menandatangani 116 maklumat kedaruratan pada periode Oktober 1919 hingga Januari 1925. Hal ini dilakukan untuk memadamkan pemberontakan kelompok kanan dan kiri ekstrem, tetapi juga untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi, keuangan, dan sosial. Selanjutnya maklumat-maklumat kedaruratan juga dikeluarkan oleh Presiden Paul von Hindenburg, terutama dari Juli 1930. Pada periode ini, maklumat-maklumat tersebut tidak lagi dikeluarkan untuk keadaan yang benar-benar darurat dan malah untuk menetapkan kebijakan ekonomi dan keuangan. Maklumat kedaruratan menjadi cara bagi Presiden untuk memaksakan undang-undang yang ditolak oleh Reichstag, yang pelan-pelan dilucuti kekuasaannya. Pakar hukum Austria Hans Kelsen telah memprediksi bahwa Pasal 48 Undang-Undang Dasar Weimar akan berujung pada kehancuran sistem parlementer Republik Weimar oleh kekuatan yang menganggap demokrasi parlementer sebagai penyebab dari segala ancaman terhadap keselamatan dan ketertiban umum.