Coba jelasin Diperiksa Terkait Tuduhan Korupsi dari Iskak Tjokroadisurjo dong

Pada 14 April 1958, Kejaksaan Agung memeriksa Iskaq dan menemukan bukti-bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang dan kereta api, serta mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq menjawab semua tuduhan itu dengan menjelaskan satu per satu.

Pada 1953, sebelum menjadi Menteri Perekonomian, dia menangani klien di Makassar mengenai perkara klaim asuransi jiwa sebesar fl.100.000 yang dibayarkan di Belanda dan mendapatkan honor 10 persen atau fl.10.000. Pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perekonomian, pada pertengahan tahun 1954, Iskaq mendapat tugas untuk berunding soal pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda. Di sana, sahabatnya, Mr. Muchjidin Afandi (salah satu Anggota Konstituante dari PNI, yang saat itu menjabat sebagai Penasehat Menteri Perekonomian (sekarang Menteri Perdagangan) yang dijabat oleh dirinya sendiri ), meminjamkan uang fl.7.200 untuk mencukupi pembelian Mercedes Benz 300 seharga fl.17.200. Merujuk Surat Keputusan Dewan Moneter tanggal 26 Juli 1954, Iskaq menganggap mobil itu sebagai devisa bebas yang tak perlu izin LAAPLN dan bukan sebagai devisa negara.

Iskaq menguatkan argumennya dengan keputusan rapat ke-81 Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 4 November 1954 bahwa Menteri Keuangan (saat itu dijabat oleh Ong Eng Die) mengeluarkan instruksi umum untuk membebaskan presiden, wakil presiden, dan para menteri dari pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (TPI) dalam pembelian sebuah mobil di luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Jika dijual, mobil tersebut baru dikenakan TPI. Ia juga mengajukan pengalaman Menteri Agama (saat itu dijabat KH. Masjkur) yang bisa memasukkan mobilnya ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 5/I tanggal 5 Februari 1955. Sebulan setelah membeli mobil itu, Iskaq memberitahukan jaksa agung dalam suatu pembicaraan. Selain itu, kepemilikan devisa di luar negeri yang kemudian dibelikan mobil telah diketahui oleh Inspeksi Keuangan dan dilaporkan ke Ketua Dewan Moneter (yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia).

Sementara itu, mengenai uang dari Lim Kay (utusan Dewan Pimpinan Pusat PNI) sejumlah M$3.363 atau US$1.008 untuk pembelian tiket pesawat Singapura-Jerman Barat pada 1954 dan uang sebanyak fl.5.000 dari Seylhouwer di Jerman Barat untuk tiket kereta api dari Jerman Barat ke Paris, Prancis, Iskaq menganggap tuduhan itu aneh dan salah alamat karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 1955 ketika dia tidak lagi menjabat menteri. Akan tetapi, saat itu Iskaq hendak ditangkap terkait kebijakannya selama menjadi menteri yang dianggap menguntungkan PNI. Menerima sumbangan tak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan sama sekali tak merugikan pemerintah sehingga tak perlu izin LAAPLN.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mr. Baharsan dan pembelaan Iskaq, pada 4 Januari 1960 Hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta M. Soebagio memutuskan menolak eksepsi Iskaq dan menjatuhkan vonis hukuman penjara sembilan bulan dan denda Rp 200.000,00 dan tambahan hukuman lima bulan penjara jika denda tak dibayar. Terdakwa juga menanggung biaya perkara. Barang bukti berupa mobil Mercedes Benz 300 disita untuk negara.

Iskaq naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dia berharap pengadilan membebaskannya dari segala tuduhan dan mengembalikan mobil Mercedes Benz 300. Bandingnya ditolak. Tak patah arang, Iskaq meminta grasi kepada presiden. Presiden mengabulkan karena Soekarno beralasan bagaimanapun mengenal Iskaq sebagai sesama pendiri PNI pada 1927 di Bandung. Berkat grasi tersebut, Iskaq tak harus menjalani hukuman tetapi ia tak bisa mendapatkan kembali mobilnya, Mercedes Benz 300. Terkait kasus ini, ia sempat membuat buku yang terbit pada tahun 1960-an dengan judul "Rasa Keadilan Berbitjara Pembelaan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo".

Setelah kasus korupsi tersebut, ia sempat terpilih menjadi Ketua Umum Peradin (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang merupakan pengganti PAI pada 30 Agustus 1964 sekaligus sebagai formaturnya. Perlu juga dicatat bahwa penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN dimulai sejak tanggal tersebut.