Jelaskan Masa kemerdekaan dari Sejarah Minahasa

Pada saat negara baru Republik Indonesia menghadapi krisis demi krisis, monopoli kopra oleh Jakarta sangat melemahkan ekonomi Minahasa dan daerah-daerah di luar Jawa lainnya. Seperti di Sumatra, mulai timbul ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat di Minahasa karena inefisiensi, pembangunan tak merata, dan uang yang hanya mengalir ke Jawa. Karena situasi ini, mulai September 1954, ekspor illegal secara langsung ke luar negeri mulai dilakukan. Pemerintah pusat kemudian memerintahkan penutupan pelabuhan Bitung di Minahasa pada tanggal 1 Juni 1956, salah satu pelabuhan penyelundupan kopra.

Pada bulan Maret 1957, para pemimpin militer Sulawesi Utara dan Selatan mengadakan konfrontasi dengan Jawa, dengan tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Mereka meminta pembangunan yang lebih aktif, pembagian pajak yang lebih adil, bantuan menghadapi pemberontakan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, dan kabinet pemerintah pusat yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta dengan seimbang. Pada mulanya pergerakan Permesta melalui Piagam Permesta (Piagam Perjuangan Rakyat Semesta) hanyalah merupakan pergerakan reformasi daripada pergerakan separatis.

Negosiasi antara pemerintah pusat dan para pemimpin militer Sulawesi mencegah kekerasan di Sulawesi Selatan, tapi para pemimpin Minahasa tak puas dengan hasil perjanjian dan pergerakan tersebut pecah. Para pemimpin Permesta asal Minahasa memindahkan markas ke Minahasa tepatnya di Kinilow pada Juni 1957. Melalui Operasi Merdeka, TNI berhasil memukul pasukan Permesta dari dari Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sangihe, dan Morotai di Maluku mulai pertengahan tahun 1958. Pesawat-pesawat Permesta (disuplai oleh AS dan diterbangkan oleh pilot Filipina, Taiwan, dan Amerika) dihancurkan. Amerika Serikat kemudian berpindah pihak dan pada Juni 1958 tentara pemerintah pusat mendarat di Minahasa. Pemberontakan Permesta berakhir pada pertengahan 1961.

Efek dari pemberontakan PRRI di Sumatra dan Sulawesi pada akhirnya meningkatkan apa yang ingin dilawan para pemberontak tersebut. Otoritas pemerintahan pusat meningkat sedangkan otonomi daerah melemah, nasionalisme radikal menguat dibandingkan moderasi pragmatis, kekuatan partai komunis dan Sukarno meningkat sedangkan Hatta melemah, dan Sukarno akhirnya menetapkan demokrasi terpimpin pada 1958.

Sejak reformasi 1998, pemerintah Indonesia mulai menetapan undang-undang yang meningkatkan otonomi daerah, ide utama yang diperjuangkan Permesta.