Jelaskan Pemekaran dari Pemilihan umum legislatif Korea Selatan 2016

Pada 2014, Mahkamah Konstitusi Korea memberikan mandat bahwa karena terjadinya kesenjangan jumlah populasi dengan daerah pemilihan yang menghasilkan perwakilan tidak merata, maka daerah pemilihan harus dibatasi pada pemilihan legislatif 2016. Pengadilan menyatakan bahwa daerah yang terbesar dan terkecil berdasarkan populasi tidak harus berbeda satu sama lain hingga perbandingan lebih dari 2:1. Dengan kata lain, jumlah pemilih di setiap daerah pemilihan juga tidak harus berbeda dari rata-rata jumlah pemilih hingga lebih dari sepertiga.

A deadline of 31 December 2015 was set for the redistricting to take place. Nonetheless, by the end of 2015 the National Assembly had not approved a new electoral map. Viewing the situation as an emergency, the National Election Commission was forced to allow registered candidates to campaign without a set map of constituencies. The crisis was ultimately resolved in February 2016 with an agreement between the two major parties that allowed a new electoral map to be passed by the National Assembly. The new set of provisions raised the number of districts from 246 to 253, while decreasing the number of list-selected seats from 54 to 47.[

Tenggat waktu 31 desember 2015 ditetapkan untuk pemekaran untuk mengambil tempat. Meskipun demikian, pada akhir 2015 Majelis Nasional tidak disetujui pemilu yang baru peta. Melihat situasi darurat, Kpu dipaksa untuk memungkinkan kandidat untuk kampanye tanpa menetapkan peta dari konstituen. krisis itu akhirnya dapat diselesaikan pada bulan februari 2016 dengan kesepakatan antara dua partai besar yang memungkinkan pemilu yang baru peta yang akan disahkan oleh Majelis Nasional. Baru mengatur ketentuan menaikkan jumlah kabupaten 246 253, sedangkan penurunan jumlah daftar-terpilih kursi dari 54 ke 47.