Jelaskan Referendum 2016 dari Brexit

Negosiasi Ulang Status Britania Raya dalam Uni Eropa

Pada Januari 2013, Perdana Menteri David Cameron memberikan pernyataan bahwa apabila Partai Konservatif memenangi mayoritas suara parlemen pada pemilihan umum 2015, Pemerintah akan merundingkan mekanisme yang lebih menguntungkan bagi Britania Raya untuk melanjutkan keanggotaannya di Uni Eropa, termasuk di dalamnya referendum untuk tetap tergabung atau keluar dari Uni Eropa.

Pada pemilihan umum 2015, Partai Konservatif menang dengan suara mayoritas, dan tak lama kemudian Akta Referendum Uni Eropa 2015, yang telah dirancang dan dibahas selama dua tahun, diajukan ke Parlemen untuk mendapatkan persetujuan. Cameron sendiri lebih memilih untuk tetap tergabung di Uni Eropa, dan dalam suratnya yang ditujukan kepada Donald Tusk, Presiden Dewan Eropa, tertanggal 10 November 2015, menegaskan empat kepentingan Britania Raya dalam menegosiasikan kembali keanggotaannya di Uni Eropa, empat kepentingan tersebut adalah: perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara di luar Eurozone, pengurangan "pita merah", membebaskan Britania Raya dari "ever-closer union" dan memperkuat parlemen nasional, dan terakhir membatasi akses imigran dari Uni Eropa. Jajak pendapat pada tahun 2015 menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung agar Britania Raya tetap di Uni Eropa, tetapi dukungan tersebut dapat menghilang apabila David Cameron tidak berhasil menegosiasikan kembali kebijakan perlindungan pasar tunggal untuk negara-negara di luar Eurozone dan juga pembatasan/pengurangan 'manfaat' dan 'tunjangan' bagi warga negara Uni Eropa (imigran) di Britania Raya.

Pada Februari 2016, hasil negosiasi ulang antara Britania Raya dan Uni Eropa diumumkan, beberapa pembatasan tunjangan kerja untuk imigran baru dan juga status istimewa bagi Britania Raya dalam Uni Eropa telah disepakati. Tetapi sebelum aturan-aturan baru ini dapat diterapkan, Britania Raya harus mendapatkan persetujuan dahulu dari Komisi Eropa dan kemudian dari Dewan Eropa. Pada dasarnya kesepakatan baru baru bagi Britania Raya ini adalah untuk membuat sebuah mekanisme di dalam Uni Eropa untuk mengurangi laju pendatang ke suatu negara apabila negara tersebut mengalami kenaikan jumlah pendatang yang sangat masif, mekanisme ini disebut mekanisme "Rem Darurat". Kemudian, mekanisme "kartu merah", di mana negara anggota Uni Eropa dapat mengembalikan aturan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Parlemen Eropa untuk dilakukan perubahan, mekanisme ini tidak sama dengan mekanisme veto, di sini aturan tetap harus dijalankan apabila Parlemen Eropa telah merasa mengatasi permasalahan yang ada dalam aturan tersebut. Dalam sidang Parlemen Britania Raya pada 22 Februari 2016, yang bertujuan untuk membahas kesepakatan baru ini, Cameron mengatakan dalam pidatonya, "negosiasi ulang telah usai dan Britania Raya telah berhasil memperjuangkan kepentingan mereka, dan Pemerintah akan melaksanakan komitmen mereka untuk mengadakan referendum pada tanggal 23 Juni 2016, untuk mengembalikan keputusan akhir kepada rakyat."