Jabarkan Kelembagaan SKKNI dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

SKKNI disusun dengan melibatkan beberapa pihak sebagai berikut:

Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi:

pembinaan umum dan teknis pengembangan SKKNI secara nasional;

penetapan norma dan kebijakan nasional pengembangan SKKNI;

pengkoordinasian dan/atau fasilitasi pengembangan SKKNI pada sektor atau lapangan usaha;

Peran dan fungsi tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Cq Direktorat Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja.

Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis (Instansi Teknis)

Kementerian/Lembaga Negara Non-Kementerian Teknis dalam rangka pengembangan SKKNI memiliki peran dan fungsi di sektor atau lapangan usaha masing-masing, meliputi: