Jelaskan Ketua Umum dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia

Partai Garuda ini merupakan perubahan nama partai yang didirikan oleh seorang menteri dan ketua MPR/DPR periode 1997-1999 di zaman Orde Baru, Harmoko yakni Partai Kerakyatan Nasional. Partai Kerakyatan Nasional didirikan di Jakarta pada tanggal 30 November 2007, lalu pada 5 April 2008 disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan No. M. HH-25.AH.11.01 tahun 2008. Deklarasi Partai Kerakyatan Nasional dilaksanakan pada tanggal 19 April 2008 di Gedung Joang, Jakarta.

Di partai berlambang beringin hijau itu Harmoko menjadi Ketua Parampara/penasihat partai (pembina). Sementara Ketua Umum DPP Partai Kerakyatan Nasional (PKN) dijabat oleh Soebiantoro Soemantoro dan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Jemmy Setiawan. Tak banyak pesohor atau figur publik yang menjadi pengurus partai ini. Satu-satunya figur pengurus yang dikenal luas oleh publik adalah artis Jamal Mirdad, yang duduk sebagai Deputi I Bidang Internal. Partai ini digaungkan akan mengikuti Pemilu 2009. Namun pada tanggal 30 Mei 2008 Partai Kerakyatan Nasional (PKN) yang diusung mantan Ketua Umum Golkar itu tidak lolos verifikasi administrasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). PKN bersama 12 partai politik baru lainnya, diumumkan KPU tidak memenuhi syarat administrasi. Partai ini kemudian tak lagi terdengar suaranya.

Delapan tahun kemudian tepatnya tanggal 3 April 2015, Partai Kerakyatan Nasional menggelar kongres perdana di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta. Salah satu keputusan dalam kongres itu mengubah nama partai menjadi Partai Gerakan Perubahan Indonesia, disingkat Partai Garuda. Dengan cara tersebut, Partai Garuda tidak butuh verifikasi dari Kemenkum HAM, cukup laporan perubahan. Harmoko absen dalam kongres tersebut. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dirombak. Kepemimpinan partai diserahkan secara simbolik dari Soebiantoro Soemantoro kepada Ahmad Ridha Sabana. Dilansir dari tirto.id, Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengatakan Partai PKN sudah tidak aktif dan Pak Harmoko sudah tidak mau berpolitik. Mansuri mengatakan nyaris tak ada seorang pengurus PKN yang terlibat dalam Partai Garuda.

Pada 2 September 2015, Partai Garuda mendapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-16.AH.11.01 tahun 2015 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dari Kemenkum HAM. Sedangkan untuk perubahan AD/ART dari Partai PKN ke Partai Garuda (diajukan oleh DPP PKN pada 17 September 2015) disahkan oleh Kemenkum HAM pada 2 Desember 2015 melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-21.AH.11.01 tahun 2015. Pada tanggal 23 Maret 2017, Partai Garuda kembali merombak kepengurusan. Kepengurusan Partai Garuda yang baru itu disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-07.AH.11.01 tahun 2017 pada 27 April 2017.