Jelaskan Sejarah dari Televisi di Indonesia

Gagasan awal untuk mendirikan stasiun televisi di Indonesia diajukan oleh R. Maladi pada tahun 1952. Menurutnya, keberadaan stasiun televisi akan berguna untuk sosialisasi pemilihan umum 1955 mendatang, tetapi gagasan itu gagal karena dinilai terlalu mahal oleh kabinet pada masa itu. Meskipun tidak terwujud, namun pada setahun setelahnya (1953), Departemen Penerangan sudah mulai menjajaki penyediaan siaran televisi, yang pada saat itu ditawarkan oleh berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan Jerman Barat.

Pertama kali masyarakat Indonesia menyaksikan demonstrasi siaran televisi adalah pada tahun 1955 di Kota Yogyakarta. Pesawat televisi yang ditampilkan dalam acara "Pekan Raja 200 Tahun Kota Djogjakarta" tersebut, berasal dari Uni Soviet. Selain itu, di akhir tahun yang sama, contoh pesawat TV dari Amerika Serikat juga ditampilkan di sebuah pameran di Jakarta, yang tercatat menarik perhatian banyak pihak.

Pada tanggal 25 Juli 1961, Maladi yang kala itu telah menjadi Menteri Penerangan RI mengeluarkan SK Menpen No. 20/SK/M/1961, yang membentuk Panitia Persiapan Televisi (P2TV) beranggotakan 9 orang demi mempersiapkan pembentukan stasiun televisi di Indonesia. Panitia ini didirikan sebagai bagian dari persiapan untuk Asian Games keempat. Hanya ada satu tahun untuk membuat studio, menara siaran, dan peralatan teknis lainnya di lokasi bekas Akademi Penerangan (AKPEN) di Senayan. Dalam waktu persiapan yang singkat, Soekarno memiliki peran yang sangat penting, dengan memilih peralatan siaran dan asal dari peralatan-peralatan tersebut (dari NEC, Jepang). Ujicoba siaran televisi pertama ini adalah liputan langsung perayaan HUT ke-17 Kemerdekaan Indonesia pada pagi hari 17 Agustus 1962 dari Istana Merdeka Jakarta.

Pukul 16.00-19.00 WIB, 24 Agustus 1962, warga Jakarta menyaksikan siaran langsung upacara pembukaan Pesta Olahraga Asia 1962 (juga dikenal sebagai Asian Games 1962) dari Gelora Bung Karno. Siaran ini diselenggarakan oleh "Seksi Biro Radio dan Televisi Organizing Committee Asian Games IV", di kanal 9 VHF. Tanggal tersebut saat ini dikenal sebagai hari kelahiran Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai jaringan televisi pertama di Indonesia, sekaligus saluran utama TVRI sebagai stasiun televisi pertama di negara ini. Siaran televisi ini awalnya hanya dinikmati oleh 80.000 (2%) penduduk saja, dengan cakupan terbatas di Jakarta dan pada saat itu hanya terdapat 10.000-15.000 pesawat TV di Indonesia. Kebanyakan pesawat TV tersebut merupakan pesanan pemerintah (ke salah satu pengusaha nasional, Thayeb Gobel) dengan tujuan dibagikan ke pegawai negeri atau ditempatkan di fasilitas publik untuk disaksikan masyarakat.

Tidak lama kemudian, jumlah pesawat TV yang ada di Indonesia bertambah menjadi 37.000 unit, meskipun penyebarannya masih terbatas di 3-4 kota besar di Indonesia. Adapun pesawat TV produksi dalam negeri pertama, yang hadir beberapa saat setelah TVRI lahir, muncul dengan merek "Ralin", yang diproduksi oleh PT Philips Ralin Electronics, sebuah perusahaan patungan antara Pemerintah RI dan perusahaan elektronika Belanda, Philips. Pesawat TV Ralin kemudian menjadi yang paling banyak dimiliki saat itu, dan bersama PT National Gobel, mendominasi produksi pesawat TV lokal di Indonesia.

Pada tanggal 20 Oktober 1963, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 215/1963 tentang pembentukan Yayasan TVRI (ejaan Republik: Jajasan TVRI) sebagai badan yang mengatur televisi ini. Pada akhir tahun itu juga, Yayasan TVRI mulai menarik pajak untuk pemilik televisi sampai tahun 1973 (ketika kewenangan pajak kepemilikan televisi mulai dibantu oleh PN Pos dan Giro); dan juga mulai menerima iklan, tepatnya sejak 1 Maret 1963 dengan nama Siaran Niaga. Seiring waktu, dari tahun 1965 sampai 1976, TVRI mendirikan stasiun-stasiun daerah di Yogyakarta (1965), Medan (1970), Ujung Pandang (1972), Balikpapan (1973), dan Palembang (1974). Pada tahun 2001, TVRI sudah memiliki 12 stasiun televisi dan 8 studio produksi.

Secara dasar, banyak analis menilai bahwa kehadiran TVRI pada saat itu tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politis. TVRI didirikan sebagai alat bagi propaganda pemerintah, alat pemersatu bangsa, dan pembangunan citra Indonesia sebagai negara maju dan modern pada era Demokrasi Terpimpin. Pemerintah pun saat itu tidak memiliki niat untuk membiarkan peran swasta dalam mengelola TVRI atau membentuk stasiun televisi mereka sendiri, karena bisa dianggap dimanfaatkan oleh "pengacau" maupun anti-pemerintah - seperti yang diungkapkan Maladi beberapa saat setelah TVRI bersiaran, belum lagi ketidakpercayaan Soekarno pada ekonomi dan politik berbasis liberalisme. Cara pandang yang otoriter ini, tetap akan dipertahankan walaupun rezim berganti dari Soekarno ke Orde Baru.