Jelaskan Tahap Karoling dari Hukum Sali

Rumpun III dipecah menjadi dua bagian. Bagian pertama yang terdiri atas tiga naskah dari abad ke-8 sampai ke–9, memuat pembabaran Hukum Sali yang sudah diperluas menjadi 99 atau 100 judul. Malbergse Glossen tetap dipertahankan. Bagian kedua yang terdiri atas empat naskah tidak saja menghilangkan Malbergse Glossen, tetapi juga "memperlihatkan bekas-bekas dari adanya usaha untuk membuat kalimat-kalimat dalam Hukum Sali menjadi lebih ringkas namun tetap berbobot". Naskah-naskah ini juga memuat sebaris pernyataan yang menunjukkan waktu pembuatannya: "pada tahun ke-13 masa pemerintahan raja kita yang maha mulia atas orang Franka, Pipin". Sebagian pasal dalam naskah-naskah ini diundangkan sesudah masa pemerintahan Raja Pipin Si Pendek berakhir, tetapi dianggap sebagai hasil dari emendasi Hukum Sali yang diprakarsai oleh Pipin, sehingga diberi nama Pipina Recensio (pembetulan Pipin).

Rumpun IV juga dipecah menjadi dua bagian: bagian pertama terdiri atas 33 naskah; bagian kedua terdiri atas satu naskah. Naskah-naskah dalam rumpun ini dicirikan oleh pemberian nama Latin kepada bagian-bagian tertentu yang berasal dari sumber yang berbeda-beda. Dua dari bagian-bagian semacam itu diperkirakan berasal dari 768 sampai 778, tetapi emendasi dalam naskah-naskah rumpun ini diyakini berasal dari 798, yakni menjelang akhir masa pemerintahan Kaisar Karel Agung. Hukum Sali edisi emendasi ini bertajuk Lex Salica Emendata (Hukum Sali Teremendasi), atau Lex Reformata (Hukum Tereformasi), atau Lex Emendata (Hukum Teremendasi), dan tampak jelas merupakan hasil dari usaha reformasi hukum yang dilakukan pada masa pemerintahan Kaisar Karel Agung.

Kala itu wilayah Kekaisaran Romawi Suci meliputi sebagian besar kawasan barat Eropa. Kaisar Karel Agung menambahkan pasal-pasal tertentu yang dipilih dari kitab undang-undang suku-suku bangsa Jermani yang mula-mula bukan bagian dari Negeri Franka. Pasal-pasal pilihan ini ditambahkan ke dalam pasal-pasal yang sudah ada tetapi diberi judul tersendiri. Segenap orang Franka di dalam wilayah Negeri Franka wajib tunduk pada kitab undang-undang yang sama, yakni kitab undang-undang hasil emendasi Kaisar Karel Agung yang tetap disebut Lex Salica. Kitab undang-undang suku-suku Jermani lainnya yang menjadi sumber dari pasal-pasal tambahan ini adalah Lex Ribuariorum (Hukum orang Ripuari) atau Lex Ribuaria (Hukum Ripuari), Lex Alamannorum (Hukum orang Alemani), dan Lex Suauorum (Hukum orang Suebi). Lex Ribuaria adalah kitab undang-undang orang Franka Ripuari, salah satu suku bangsa yang merdeka sebelum Klovis berkuasa. Lex Alamannorum adalah kitab undang-undang orang Alemani, yang kala itu tunduk pada orang Franka. Di bawah kekuasan orang Franka, mereka wajib menaati undang-undang Franka, bukan undang-undang mereka sendiri. Dimasukkannya beberapa aturan hukum mereka ke dalam Hukum Sali tentu dimaksudkan sebagai suatu tindakan paliatif. Sementara Lex Suauorum adalah kitab undang-undang orang Suebi yang jauh lebih tua daripada Lex Alamannorum.

Catatan penjelasan dalam bahasa Belanda Kuno

Glosarium dalam naskah Hukum Sali (Malbergse Glossen) memuat sepatah dua kata dan sejumlah kalimat lengkap tertua yang pernah ditulis orang dalam bahasa Belanda Kuno:

* Bahasa Belanda Kuno menggunakan kata ganti orang kedua tunggal, thi.

** Lito adalah semacam kawula dalam sistem feodal, petani separuh merdeka, menggarap lahan milik tuan tanah tetapi dirinya sendiri bukanlah milik tuan tanah. Sebaliknya seorang hamba tebusan sepenuhnya adalah milik tuannya.

Beberapa asas dari Hukum Sali

Hukum Sali beserta tafsir-tafsirnya memberi gambaran tentang kehidupan masyarakat Franka. Pasal-pasal hukum pidana mengatur pembayaran ganti rugi dan pengenaan denda sebagai kompensasi atas cedera pada manusia serta kerusakan pada harta benda (misalnya budak belian), tindak pidana pencurian, dan tindak pidana penghinaan tanpa sebab. Sepertiga dari denda yang dibayar adalah biaya perkara. Interpretasi yudisial dilakukan oleh dewan juri.

Hukum sipil menetapkan bahwa seorang individu secara sah berada di luar perlindungan hukum jika individu yang bersangkutan bukan anggota dari sebuah keluarga. Hak-hak para anggota keluarga juga diatur; misalnya, tanah harus dibagi rata kepada seluruh waris laki-laki yang masih hidup, berlawanan dengan asas primogenitur.