Jelaskan Konsesi (1997) dari Privatisasi air di Jakarta

Pada Juni 1997, dua konsesi air selama 25 tahun diberikan dan mulai berlaku pada Februari 1998. Anak perusahaan Lyonnaise des Eaux, PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), mendapat konsesi untuk Jakarta bagian barat, sedangkan anak perusahaan Thames Water International, Thames PAM Jaya (TPJ), mendapat konsesi Jakarta bagian timur. Konsesi ini bertujuan memperluas wilayah operasi ke seluruh Jakarta dan mengurangi air tak berekening hingga 20 persen pada akhir periode konsesi. Untuk mencapainya, Rp1.520 miliar ditanamkan selama lima tahun pertama konsesi ini. Jumlah tersebut setara dengan US$610 juta menurut nilai tukar penandatanganan sebelum krisis keuangan. Namun demikian, usai devaluasi Rupiah saat krisis keuangan Asia Timur, nilai komitmen investasi pun turun menjadi US$160 juta. Saat kekacauan pasca-Suharto, sebagian besar ekspatriat pergi dari Indonesia dan Direktur Jendera PAM Jaya membatalkan kontrak konsesi. Pejabat eksekutif dan diplomat Britania dan Prancis meyakinkan pemerintah pusat untuk mempertahankan konsesi karena perusahaan-perusahaan asing sudah memutus hubungan dengan mitranya di Indonesia yang berkaitan dengan bekas rezim Suharto. Setelah menyetujui kenaikan tarif sebesar 15 persen pada Februari 1998 di tengah krisis, DPRD dihujani kritik dan memutuskan pembekuan tarif selama tiga tahun selanjutnya.

Renegosiasi (2001-2004) dan pembentukan regulator

Akibat krisis finansial Asia 1997, kontrak air dinegosasikan ulang melalui "Perjanjian Kerja Sama Kembali" yang ditandatangani bulan Oktober 2011. Pemerintah juga membentuk Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta sebagai regulator "independen" yang bertugas mengawasi konsesi dan meninjau permintaan kenaikan tarif atas nama Gubernur Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum. Awalnya, PAM Jaya bertugas mengawasi kinerja kedua perusahaan swasta ini atas nama pemerintah provinsi sekaligus menjadi perusahaan induk aset. Dengan membentuk badan regulator, fungsi regulasi dipisahkan dari fungsi induk aset sehingga menghindari potensi konflik kepentingan. Pada April 2001, DPRD menyetujui kenaikan tarif sebesar 35 persen dan tidak menaikkan tarif di dua golongan konsumen termiskin. Usai penandatanganan kontrak baru, dengan bantuan penasihat luar berkat dukungan Bank Pembangunan Asia, negosiasi panjang untuk "penyesuaian harga" periode 2002-2007 dimulai. Selama negosiasi, dua kenaikan dua tarif lain disetujui pada April 2003 dan Januari 2004 dan tidak menaikkan tarif golongan termiskin. Untuk pertama kalinya sejak 1998, tarif air rata-rata tahun 2003 lebih tinggi daripada imbalan air, masing-masing 5.000 dan 4.000 rupiah per meter kubik.

Pada Juli 2004, DPRD menyetujui penyesuaian tarif otomatis setiap enam bulan selama lima tahun agar pemerintah provinsi dapat membayar kekurangannya kepada operator swasta. Rumus penyesuaian tarifnya menetapkan bahwa kenaikan imbalan air akan dibebankan kepada konsumen sekaligus segala perubahan syarat finansial perusahaan induk aset PAM Jaya dan lembaga regulator.

Pada tahun 2004, organisasi konsumen menuntut para pemegang konsesi karena pelayanan buruk berdasarkan survei yang dilakukan Koalisi Rakyat untuk Hak Air (KRuHA). Pengacara perusahaan menolak klaim tersebut karena bukti-buktinya lemah dan surveinya tidak dilakukan oleh lembaga independen.

Keluarnya Thames Water dan pembekuan tarif dan imbalan air (2006-2009)

Pada Januari 2006, Gubernur Jakarta Sutiyoso dan DPRD menunda kenaikan tarif air karena diprotes DPRD. Pada tahun yang sama, Suez Environnement mengurangi porsi konsesinya menjadi 51 persen; tindakan ini sudah lama direncanakan oleh perusahaan. Sisa sahamnya dijual ke PT Astratel Nusantara (30 persen), bagian dari konglomerasi Astra International, dan Citigroup US (19 persen). Tidak lama kemudian, Thames Water keluar dari pasar Indonesia dengan menjual 9 persen sahamnya di TPJ ke Acuatico, konsorsium ReCapital Advisors dan Glendale Partners. Meski kedua perusahaan induk Acuatico tidak punya pengalaman operasi pelayanan air minum, Acuatico sendiri pernah memasok air untuk konsumen di Jakarta. Pemilik barunya mempertahankan manajemen TPJ, tetapi nama TPJ diganti menjadi PT Aetra Air Jakarta (Aetra).

Gubernur Fauzi Bowo, dipilih sebagai pengganti Sutiyoso tahun 2007, membekukan tarif air. Katanya, perusahaan-perusahaan swasta tersebut tidak mampu mencapai targetnya sesuai kontrak. Tahun 2008, target kinerja dikurangi lagi dalam rangka perubahan nilai tukar periode 2008-2012. Tahun 2009, tarif air juga dibekukan.

Renegosiasi dan keluarnya Suez (2011-2012)

Tahun 2011, DPRD Jakarta meminta PAM Jaya memulai perundingan dengan kedua perusahaan karena kontrak tersebut dinilai sepihak dan merugikan PAM Jaya. Perundingan berjalan buntu, dan Direktur PAM Jaya Maurits Napitupulu dipecat pada Desember 2011. Situasi Palyja diangkat dalam surat dari CEO GDF Suez, Gerald Mestrallet, untuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan dibahas dalam pertemuan antara Perdana Menteri Prancis Francois Fillon dan Presiden Indonesia pada Juli 2011. Perbincangan tingkat tinggi ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi DKI Jakarta selaku mitra kontrak resmi bukan satu-satunya penghubung perusahaan swasta dalam perundingan ini. Sementara itu, Amrta Institute for Water Literacy, Serikat Pekerja Air Jakarta, dan berbagai LSM menuntut agar kontrak tersebut dibatalkan, meski terancam membayar denda pembatalan kontrak sebesar 3,1 triliun rupiah (US$347 juta) kepada Palyja dan 2,8 triliun rupiah (US$$313 juta) kepada Aetra.

Pada Oktober 2012, Suez Environment mengumumkan akan menjual 51% sahamnya di Palyja kepada Manila Water asalkan didukung DPRD. Pada Juni 2013, DPRD dan PAM Jaya menyatakan menolak penjualan tersebut. DPRD justru mengumumkan akan membeli sendiri saham tersebut.