Jabarkan Latar belakang dari Hak-hak buruh

Sepanjang sejarah, para buruh telah menuntut hak dengan memperjuangkan kepentingan mereka. Selama Abad Pertengahan, Pemberontakan Petani di Inggris secara terbuka menuntut upah dan kondisi kerja yang lebih baik. Salah satu pemimpin pemberontak yang bernama John Ball berpendapat bahwa setiap orang dilahirkan setara. Ia juga berkata berkata: "saat Adam bertani dan Hawa menenun, bukankah kita semua sama?" Pekerja sering menuntut hak-hak tradisional, seperti petani Inggris yang menentang pembatasan lahan karena tindakan tersebut biasanya mengambil tanah tradisional dan menjadikannya hak pribadi orang-orang tertentu.

Di Inggris pada tahun 1833, telah ditetapkan sebuah undang-undang yang menyatakan bahwa anak-anak di bawah umur 9 tahun tidak boleh bekerja, anak-anak berusia 9-13 hanya boleh bekerja 8 jam sehari, dan anak-anak berusia 14-18 hanya boleh bekerja 12 jam sehari.

Hak buruh adalah tambahan yang agak baru dalam perbendaharaan kata modern hak asasi manusia. Konsep modern hak-hak buruh bermula sejak abad ke-19 selepas proses industrialisasi dan pendirian serikat buruh. Karl Marx adalah salah satu pendukung hak-hak buruh yang paling terkenal. Teori filsafat dan ekonominya berfokus pada masalah ketenagakerjaan dan mendukung sistem ekonomi sosialisme yang dijalankan oleh buruh. Banyak gerakan sosial untuk hak-hak buruh yang terkait dengan kelompok-kelompok yang dipengaruhi Marx seperti kaum sosialis dan komunis. Kelompok sosialis demokratik dan demokrat sosial yang lebih moderat juga mendukung kepentingan buruh.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) didirikan pada tahun 1919 sebagai organ Liga Bangsa-Bangsa yang melindungi hak-hak buruh. ILO kemudian menjadi organ Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak-hak buruh saat ini dilindungi oleh Pasal 6-8 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi, termasuk "hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan." Hak-hak buruh secara khusus dilindungi oleh Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Para Anggota Keluarga Mereka, tetapi sejauh ini hanya 28 negara yang meratifikasi perjanjian tersebut.