Jelaskan Latar Belakang dari Pemilihan umum di Palestina

Pemilihan umum di Palestina, baik pemilihan presiden Palestinian National Authority ataupun pemilihan anggota legilatif Palestinian Legislative Council adalah hasil dari Kesepakatan Oslo pada 1993. Kesepakatan Oslo itu yang ditandatangani oleh kedua pihak yang selama ini berkonflik, yaitu Israel dan Palestina, Israel saat itu diwakili oleh Yitzhak Rabin, sementara Palestina diwakili oleh Yasser Arafat, pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Kesepakatan itu menegaskan pada pengurangan dan penghentian tindakan kekerasan di kedua belah pihak, baik Israel maupun Palestina. Di dalam kesepakatan itu, PLO sebagai organisasi politik terbesar di Palestina sepakat untuk menghentikan perlawanan dengan kekerasan, sementara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin setuju untuk menarik pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza dan juga sepakat untuk mengakui pemerintahan otoritas Palestina di kedua kawasan itu. Sejak saat itu, Palestina secara resmi memiliki suatu otoritas pemerintahan, meskipun belum memiliki kemerdekaan.

Sesuai dengan isi daripada Kesepakatan Oslo pada 1993, maka setahun kemudian, yaitu pada 1994, Palestinian National Authority atau Pemerintahan Otoritas Palestina dibentuk. Badan otoritas itu berfugsi sebagai lembaga pemerintahan transisi di Palestina yang tujuannya untuk merumuskan pemilihan umum Palestina yang rencananya akan diadakan pada 1996. Otoritas Palestina hasil Kesepakatan Oslo itu akhirnya menunjuk pmeimpin PLO, Yasser Arafat sebagai pemimpin pemerintahan otoritas Palestina. Secara internasional, pemerintahan otoritas Palestina diakui sebagai wakil resmi Palestina, salah satunya di Indonesia. Sementara di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), PLO yang sudah menjadi perwakilan Palestina di PBB sejak 1974 digantikan oleh otoritas Palestina. Selain itu, Pemerintahan Otoritas Palestina juga mendapatkan pengakuan dan bantuan dari Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat lainnya. Sejak mendapatkan pengakuan-pengakuan itu, maka Palestina secara resmi diperbolehkan untuk memiliki angkatan bersenjata dan kepolisian sendiri.