Jelaskan Unjuk rasa dari Undang-undang federal anti-propaganda homoseksual Rusia 2013

Sejumlah unjuk rasa diadakan menentang hukum tersebut, baik di dalam dan di luar negeri. Para penggiat berunjuk rasa di luar Lincoln Center, New York City di malam pembukaan Metropolitan Opera pada 23 September 2013, yang dirancang untuk menampilkan opera Tchaikovsky Eugene Onegin. Unjuk rasa tersebut menargetkan homoseksualitas Tchaikovsky sendiri, dan keterlibatan dua orang Rusia dalam produksi tersebut; soprano Anna Netrebko dan konduktor Valery Gergiev, karena mereka diidentifikasikan sebagai pendukung vokal pemerintahan Putin.

Pada 12 Oktober 2013, sehari setelah National Coming Out Day, sebuah unjuk rasa yang diadakan oleh setidaknya 15 penggiat diadakan di Saint Petersburg. Tempat unjuk rasa diduduki oleh sejumlah besar pengunjuk rasa, beberapa orang diantaranya berbusana seperti imam Ortodoks Rusia dan Cossack. Sebanyak 67 pengunjuk rasa ditangkap karena membuat kerusuhan sipil.

Para penggiat juga menyerukan boikot vodka Stolichnaya, yang dikenal karena memereki dirinya sendiri sebagai vodka Rusia (dengan menjuluki dirinya sendiri "Ibu dari Seluruh Vodka dari Tanah Air Vodka" dalam sebuah kampanye tambahan). Namun, perusahaan induknya yang berbasis di Luksemburg, Soiuzplodoimport, menanggapi upaya boikot tersebut dengan berkata bahwa perusahaan tersebut bukanlah Rusia secara teknis, tak mendukung opini pemerintah terhadap homoseksualitas, dan menyebut dirinya sendiri sebagai "teman dan pendukung setia" kaum LGBT.

Hukum serupa yang diusulkan di Kirgizstan

Pada 2014, sebuah UU yang dirancang berdasarkan pada hukum anti-gay Rusia dimajukan ke parlemen Kirgizstan; ukurannya, yang "menimbulkan kritikan dari berbagai kelompok HAM, pemerintah dan Dewan HAM PBB dan parlemen Eropa," akan disediakan untuk memberikan hukuman yang lebih keras ketimbang hukum Rusia. UU tersebut mengesahkan dua bacaan pertama dengan penggabungan besar (79-7 dan kemudian 90-2) namun terhalang setelah dua sponsor utama legislasi gagal untuk memenangkan pemilihan ulang. Pada 2016, legislasi tersebut kembali dimajukan ke parlemen, namun terhambat di subkomite.