Jelaskan Penetapan oleh Menteri Ketenagakerjaan dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

RSKKNI-3 yang disampaikan oleh instansi teknis diperiksa kelengkapan dan kesesuaiannya oleh Direktorat Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam hal RSKKNI dinyatakan belum lengkap atau belum sesuai, dokumen dikembalikan kepada instansi teknis yang mengusulkan untuk dilakukan perbaikan. RSKKNI yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. SKKNI yang sudah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan dapat diunduh di situs web SKKNI.

Pemberlakuan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian

Setelah ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, SKKNI diserahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga Non-Kementerian Teknis terkait untuk diberlakukan secara wajib, atau sukarela.

Berikut ini adalah beberapa contoh pemberlakuan SKKNI oleh Instansi Teknis:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2010 tentang Pemberlakuan SKKNI Jasa Konstruksi.

Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.04.12.2208 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan SKKNI Sektor Industri Pengolahan Subsektor Industri Makanan dan Minuman Bidang Keamanan Pangan.

Peraturan Kepala BIG Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan SKKNI Informasi Geospasial.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI di Bidang Usaha Minyak dan Gas Bumi secara Wajib.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Pariwisata.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Komunikasi dan Informatika.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 105/M-DAG/PER/12/2015 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Perantaraan Perdagangan Properti.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2016 tentang Pemberlakuan SKKNI Bidang Sistem Penyediaan Air Minum.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.