Coba jelasin Pengaruh dari Insiden bendera nasional Tzuyu dong

Pada 7 November 2015, para pemimpin dari kedua belah pihak mengadakan pertemuan di Singapura untuk membicarakan konsensus 1992. Perdana Menteri Republik Tiongkok, Mao Chi-kuo, menyatakan bahwa kedua belah pihak secara bersama memutuskan reksa kedaulatan non-pengakuan, dan tidak menyangkal hak untuk memerintah, sedangkan Direktur Dewan Negara Kantor Urusan Taiwan Zhang Zhijun mengatakan bahwa konsensus 1992 menegaskan kebijakan satu Tiongkok. Hubungan Lintas Selat kabur karena peristiwa bendera Tzuyu ini, orang-orang di kedua sisi sekali lagi membuktikan representasi mereka sebenarnya tidak mencapai konsensus.

Setelah kejadian ini, ketua Kuomintang Eric Chu menekankan, "Saya akan tetap bertahan di posisi kami, konsensus 1992, salah satu dari dua pilihan, dan kami mematuhi Republik Tiongkok". Eric Chu bersama ketua kampanye nasional Jason Hu kembali menegaskan, "Hal yang baik di dalamnya? Bahwa kedua belah pihak harus belajar untuk saling menghormati".

Yao Liming, ketua Kongres Watch Foundation dalam program komentar politik mengatakan, "salah satu contoh pemerintah yang paling sederhana dan bertanggung jawab, adalah untuk melindungi orang-orang di negeri ini, di luar negeri, ketika mereka tidak bisa, mereka harus mengutuk, mengutuk diri mereka sendiri untuk orang yang terluka karena mereka, dan Chou Tzu-yu berdiri di tempat itu, seperti mereka yang dieksekusi oleh NIIS, seperti 23 juta orang Taiwan yang suatu hari harus menghadapi situasi ini, jika kita menerima konsensus 1992 dalam situasi seperti ini... menyanyikan lagu kebangsaan harus dilarang, mengibarkan bendera akan dilarang, Anda bisa pergi ke Republik Tiongkok, Republik Tiongkok tidak akan bisa mengungkapkannya."

Ketua SEEC Media Xie Jinhe, mengatakan bahwa Chou Tzu-yu seperti tahanan yang tampak kuyu dan mengejutkan seluruh Taiwan, tapi kontroversi yang tak terduga berkaitan dengan konsensus 1992, hanya upaya untuk memenangkan dan menyemangati diri, dari masing-masing sisi meja, Republik Tiongkok tidak harus menyaksikan semata, dan hanya memperhatikan konsensus 1992 saja.