Jelaskan Utang negara terbelakang dari Pemutihan utang

Pemutihan utang untuk negara berkembang terbelakang adalah topik kampanye LSM pembangunan, organisasi Kristen, dan lembaga lainnya pada tahun 1990-an dengan nama Jubilee 2000. Kampanye ini meliputi unjuk rasa di pertemuan G8 di Birmingham tahun 1998. Kampanye tersebut berhasil menjadikan pemutihan utang sebagai agenda negara-negara Barat dan sejumlah organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Inisiatif "negara miskin berutang besar" (HIPC) diluncurkan untuk menerapkan pemutihan utang kepada negara-negara termiskin di dunia dan mengawal penyaluran dananya pada program pengentasan kemiskinan.

Program HIPC memiliki kondisionalitas yang sama seperti pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Program ini mewajibkan reformasi penyesuaian struktural, biasanya privatisasi sarana publik seperti air dan listrik. Agar layak mendapat pemutihan utang, negara hasu mempertahankan kestabilan ekonomi makro dan melaksanakan strategi pengentasan kemiskinan selama satu tahun. Untuk mengurangi inflasi, sejumlah negara terpaksa mengurangi belanja di sektor kesehatan dan pendidikan. Meski Bank Dunia menganggap HIPC berhasil, beberapa pengamat justru menilai sebaliknya.

Inisiatif Pemutihan Utang Multilateral (MDRI) adalah perpanjangan dari HIPC. MDRI disepakati pada pertemuan G8 di Gleneagles bulan Juli 2005. MDRI menawarkan pembatalan seluruh utang multilateral HIPC kepada Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Afrika.