Saya mau tau Masyarakat pribumi Amerika dari Sejarah demokrasi

Sejarawan Jack Weatherford pernah mengemukakan bahwa gagasan-gagasan yang bermuara pada Konstitusi Amerika Serikat dan demokrasi bersumber dari berbagai macam suku bangsa pribumi Amerika, antara lain suku Iroquois. Weatherford mengklaim bahwa demokrasi ini terbentuk antara tahun 1000–1450, kemudian berjalan selama beberapa ratus tahun, dan bahwasanya sistem demokrasi Amerika Serikat terus-menerus berubah dan diperbaiki dengan pengaruh dari masyarakat pribumi Amerika di seluruh Amerika Utara.

Elizabeth Tooker, profesor antropologi Temple University yang juga seorang pakar budaya dan sejarah Iroquois Utara, telah meninjau kembali pernyataan-pernyataan ini dan menyimpulkan bahwa semuanya lebih bersifat mitos ketimbang fakta. Gagasan bahwa orang-orang Indian Amerika Utara memiliki budaya demokratis sudah berabad-abad umurnya, tetapi lazimnya diungkapkan dalam lingkup sastra sejarah. Keterkaitan antara Liga Iroquois dan Konstitusi Amerika Serikat didasarkan pada sebagian dari isi sepucuk surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin dan isi pidato yang disampaikan oleh kepala suku Iroquois, Canasatego, pada tahun 1744. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen ini hanya mengindikasikan bahwa segolongan masyarakat Iroquois dan kaum pendatang kulit putih menyadari manfaat-manfaat konfederasi, dan pada akhirnya hanya ada sedikit saja bukti yang mendukung gagasan bahwa kaum pendatang kulit putih pada abad ke-18 benar-benar paham tentang sistem pemerintahan Iroquois.

Sedikit bukti yang berkaitan dengan sistem ini menunjukkan bahwa para pemimpin dari suku-suku yang berbeda diizinkan mengutus perwakilannya untuk menghadiri sidang Liga Iroquois, dan hak untuk mewakili suku ini diwariskan turun-temurun. Sidang itu sendiri tidak mempraktikkan pemerintahan perwakilan, dan tidak pernah menggelar pemilihan; penganti kepala suku yang sudah wafat dipilih oleh perempuan tertua dari garis nasab pemimpin turun-temurun setelah berunding bersama perempuan-perempuan lain dalam puaknya. Pengambilan keputusan dilakukan sesudah melewati diskusi panjang, dan keputusannya merupakan kesepakatan bersama seluruh hadirin, sementara pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas bersama-sama diajukan oleh satu suku saja. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa, "...nyaris tidak ada bukti para pendiri bangsa meminjam gagasan ini dari masyarakat Iroquois" dan mitos yang mengatakan demikian hanyalah hasil dari tindakan melebih-lebihkan dan kesalahpaman terhadap sebuah pernyataan yang dicetuskan oleh ahli bahasa dan penulis etnografi Iroquois, J.N.B. Hewitt, sesudah kematiannya pada tahun 1937.

Bangsa Aztek juga mempraktikkan pemilihan umum, namun para pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum ini hanya berwenang memilih seorang juru bicara tertinggi, bukan memilih seorang penguasa.

Munculnya demokrasi dalam pemerintahan nasional modern

Tonggak-tonggak sejarah pada Awal Zaman Modern

Norman Davies mengemukakan bahwa Kebebasan Kencana, yakni demokrasi kaum ningrat (Rzeczpospolita Szlachecka) yang muncul di Kerajaan Polandia dan Persemakmuran Polandia-Lituania, merupakan cerminan demokrasi dari sekitar sepuluh persen warga negara persemakmuran itu, yakni kaum ningrat yang memiliki hak untuk memilih raja. Kaum ningrat Polandia ini merumuskan undang-undang nihil novi tahun 1505, pacta conventa dan pasal-pasal Raja Henryk (1573). Lihat pula: Sejarah dan hak-hak politik istimewa Szlachta, Sejm Kerajaan Polandia dan Negara Persemakmuran Polandia-Lituania, Organisasi dan politik Negara Persemakmuran Polandia-Lituania.

Sidang Perkara Proklamasi (1610) di Inggris memutuskan bahwa "baik dengan proklamasi maupun dengan cara-cara lain, raja tidak dapat mengganti bagian mana pun dari hukum umum, atau hukum statuta, atau adat-istiadat negeri", dan "raja tidak memiliki prerogatif selain dari yang dibenarkan baginya oleh hukum negeri."

Sidang Perkara Dr. Bonham (1610) memutuskan bahwa "dalam banyak kasus, hukum umum harus mengatasi Undang-Undang dari Parlemen".

Majelis Wakil Kota (Burgess) Virginia, yang didirikan pada 1619, adalah badan legislatif perwakilan pertama di Dunia Baru.

Pakta Bersama Mayflower, ditandatangani pada 1620, adalah kesepakatan Kaum Peziarah untuk membentuk pemerintahan di kalangan sendiri yang berasaskan suara mayoritas.

Pada kurun waktu kemunculan kembali minat orang pada Magna Carta, Petisi Hak (1628) diloloskan oleh Parlemen Inggris. Salah satu hasilnya adalah pengharaman pengenaan pajak tanpa persetujuan parlemen dengan ancaman kurungan.

Gagasan pembentukan partai politik dengan faksi-faksi terwujud di Inggris sekitar kurun waktu Perang Saudara Inggris (1642–1651). Para prajurit New Model Army dari kubu pro parlemen dan salah satu faksi dari kaum Leveller dengan leluasa memperdebatkan hak-hak keterwakilan politik dalam Debat Putney pada tahun 1647. Kaum Leveller menerbitkan surat kabar The Moderate dan memprakarsai pengajuan petisi-petisi politik, pencetakan dan penyebarluasan pamflet-pamflet, serta pembuatan bendera partai. Di kemudian hari setelah perang usai, kubu pro raja (kala itu dijuluki "kaum Cavalier") dan kelompok-kelompok penentang kubu pro parlemen membentuk Partai Tory dan Partai Whig dalam Parlemen Inggris.

Undang-Undang Habeas Corpus di Inggris (1679), yang melindungi kebebasan individu terhadap tindakan pemenjaraan tanpa dasar hukum dengan hak untuk mengajukan banding. Undang-undang ini merupakan salah satu di antara dokumen-dokumen yang tak terpisahkan dari Konstitusi Kerajaan Inggris Raya dan sejarah Parlemen Kerajaan Inggris Raya.

William Penn menulis Kerangka Pemerintahan Pennsylvania pada tahun 1682. Dokumen ini menjadi dasar pembentukan badan perwakilan legislatif bagi koloni Pennsylvania, dan kemerdekaan liberal bagi warga koloni.

Undang-Undang Hak Warga Negara diberlakukan oleh Parlemen Inggris pada tahun 1689. Undang-Undang Hak Warga Negara 1689 menetapkan syarat-syarat bagi parlemen reguler, pemilihan secara bebas, aturan-aturan kebebasan mengeluarkan pendapat di parlemen, dan membatasi kekuasaan kepala monarki. Undang-undang ini ditetapkan guna memastikan (dengan Revolusi Agung tahun 1688) raja tidak mungkin lagi berkuasa mutlak, tidak seperti sebagian besar negara lain di Eropa kala itu.

Tonggak-tonggak sejarah abad ke-18 dan ke-19

1707: Parlemen Britania Raya yang pertama dibentuk selepas penggabungan Kerajaan Inggris dan Kerajaan Skotlandia dengan Undang-Undang Persatuan 1707. Sejak sekitar 1721–1742, Robert Walpole, yang dianggap sebagai perdana menteri Britania Raya yang pertama, memimpin rapat-rapat kabinet, mengangkat semua menteri lain, dan mengembangkan doktrin solidaritas kabinet.

1755: Republik Korsika dipimpin oleh Pasquale Paoli dengan Konstitusi Bangsa Korsika

Mulai dari akhir era 1770-an: Konstitusi-konstitusi dan berbagai undang-undang baru secara terang-terangan menjabarkan dan membatasi kewenangan dari pihak-pihak yang berkewenangan. Banyak di antara konstitusi dan undang-undang baru ini didasarkan pada Undang-Undang Hak Warga Negara Inggris tahun 1689. Sejarawan Norman Davies menyebut Konstitusi Persemakmuran Polandia Lituania tahun 1791 sebagai "konstitusi yang pertama di antara konstitusi-konstitusi sejenisnya di Eropa".

Amerika Serikat: Para Bapak Pendiri Negara Amerika Serikat menolak definisi 'demokrasi' menurut pemahaman bangsa Yunani, dan justru lebih condong pada 'semacam aristokrasi alamiah', di mana hanya para pemilik tanah yang berhak mendapatkan kursi di majelis kongres. Sebagaimana bangsa Inggris, orang-orang Amerika meniru bentuk pemerintahan Republik Romawi, di mana hanya kaum ningrat yang terlibat dalam pemerintahan negara.

1776: Deklarasi Hak-Hak Warga Negara di Virginia

Konstitusi Amerika Serikat diratifikasi pada tahun 1788. Konstitusi ini menjadi dasar pembentukan badan legislatif bikameral, yang terdiri atas Dewan Perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di beberapa negara bagian, dan Dewan Senat yang anggota-anggotanya dipilih oleh badan legislatif negara bagian. Konstitusi ini mula-mula tidak mengatur tentang siapa saja yang memiliki hak suara, sehingga keputusan terkait perkara ini terpulang pada negara-negara bagian, yang sebagian besar menetapkan bahwa hanya tuan tanah laki-laki dewasa berkulit putih saja yang memiliki hak suara.

1791: Undang-Undang Hak Warga Negara Amerika Serikat diratifikasi

1790-an: Sistem Partai Pertama diberlakukan di Amerika Serikat. Sistem ini meliputi pembentukan partai-partai politik berakar lokal di Amerika Serikat; jaringan surat kabar partai; teknik-teknik kampanye blusukan yang baru; pemanfaatan kaukus untuk menentukan kandidat; nama-nama partai yang tetap; kesetiaan terhadap partai; platform partai (Jefferson 1799);