Jabarkan Agama setelah kemerdekaan dari Islam di Turkmenistan

Saat ini pemerintah mengawasi resmi Islam melalui struktur yang diwarisi dari masa Soviet. Dewan Agama Islam Turkemnistan, bersama dengan Uzbekistan yaitu Dewan Agama Islam dari Mavarannahr. Dewan Mavarannahr berbasis di Tashkent dan diberikannya pengaruh yang cukup besar dalam janji dari para pemimpin agama di Turkmenistan. Badan kehakiman Islam (Kaziat) terdaftar dengan Departemen Kehakiman Turkemnistan, dan dewan urusan agama di bawah Kabinet Menteri memonitor kegiatan dari ulama. Individu yang ingin menjadi anggota resmi ulama harus menghadiri resmi lembaga-lembaga keagamaan; beberapa, bagaimanapun, dapat membuktikan kualifikasi mereka hanya dengan mengambil ujian.

Beberapa penduduk Turkmenistan tidak teratur menghadiri masjid atau jasa menunjukkan ketaatan mereka kepada publik, kecuali melalui partisipasi resmi nasional tradisi yang berhubungan dengan Islam pada tingkat populer, termasuk siklus hidup acara-acara seperti pernikahan, penguburan, dan ziarah. Namun, sejak tahun 1990, telah dilakukan upaya untuk mendapatkan kembali beberapa warisan budaya yang hilang di bawah pemerintahan Soviet. Presiden Saparmurat Niyazov telah memerintahkan bahwa dasar prinsip-prinsip Islam akan diajarkan di sekolah-sekolah umum. Lebih lanjut lembaga-lembaga keagamaan, termasuk sekolah agama dan masjid-masjid, telah muncul, banyak dengan dukungan dari Arab Saudi, Kuwait, dan Turki. Agama kelas diselenggarakan di sekolah-sekolah dan masjid-masjid, dengan instruksi dalam bahasa arab, Al qur'an dan hadits, dan sejarah Islam.

Pemerintah Turkemnistan menekankan sifat sekuler dan dukungan dari kebebasan keyakinan agama, sebagaimana yang termaktub dalam tahun 1991 undang-Undang tentang Kebebasan hati Nurani dan organisasi-Organisasi Keagamaan di Republik Sosialis Soviet turkmenistan dan dilembagakan dalam undang-undang dasar 1992. Dokumen yang menjamin pemisahan gereja dan negara; hal ini juga menghilangkan dasar hukum apapun untuk Islam untuk memainkan peran dalam kehidupan politik dengan melarang dakwah, penyebaran "tidak resmi" sastra agama, diskriminasi berdasarkan agama, dan pembentukan partai-partai politik keagamaan. Selain itu, pemerintah berhak untuk mengangkat dan memberhentikan siapa pun yang mengajarkan agama atau hal-hal yang merupakan anggota dari ulama. Sejak kemerdekaan, kepemimpinan Islam di Turkmenistan telah lebih tegas, tapi sebagian besar itu masih merespon kontrol pemerintah. Badan resmi dari agama hakim memberikan dukungan resmi kepada Presiden Niyazov di bulan juni 1992 pemilu.

Di sisi lain, beberapa pemimpin Muslim yang menentang konsep sekuler dari pemerintah, terutama pemerintahan yang dikendalikan oleh mantan komunis. Beberapa pejabat pemimpin dan guru yang bekerja di luar struktur resmi telah bersumpah untuk meningkatkan populasi pengetahuan Islam, meningkatkan peran Islam dalam masyarakat, dan memperluas kepatuhan terhadap prinsip. Khawatir bahwa aktivisme mungkin mengasingkan Ortodoks Slavia, pemerintah telah menyusun rencana untuk mengangkat dewan urusan agama ke kementerian status dalam upaya mengatur kegiatan-kegiatan keagamaan yang lebih erat.