Jelaskan Pembiaran dari Politik pembiaran

Setelah bangkrutnya VOC pada tahun 1798, daerah jajahan berada di bawah kendali Republik Batavia. Melalui komisi yang didirikan Staatsbewind, ditetapkan tidak ada sejumlah besar kelompok prajurit yang dapat mendukung kekuasaan Belanda di Asia dan sulit untuk ada hingga seterusnya, meskipun mereka sendiri hanya berhenti pada rasa suka pribumi Hindia, yang diperoleh melalui kepercayaan dan kesederhanaan yang baik pada tahun 1802. Selama Perang Diponegoro (1825-1830), tak hanya 15.000 serdadu KNIL dan sekitar 200.000 di pinggiran Jawa, yang hal itu juga menyebabkan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan di wilayah dependensi. Perang tersebut berlangsung begitu lama, sebagai akibat dari banyaknya prajurit yang berada di Sulawesi Selatan selama Perang Bone II.

GubJend. Johannes van den Bosch tak hanya menggagas tanam paksa untuk menghasilkan saldo untung pada tahun 1830, tetapi juga belajar dari pengalaman Bone dan tidak menginginkan keadaan tersebut terulang di masa depan ketika tentara begitu terpisah-pisah. Juga terbukti bahwa daerah luar, kecuali kepulauan rempah-rempah Banda dan pulau timah Bangka, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Pemerintahan tetap dibatasi di Jawa, Kepulauan Maluku, Bangka, Timor, dan sejumlah daerah di pantai Sumatra dan Celebes (kini Sulawesi). Menteri Jajahan James Loudon menulis Saya memandang setiap perluasan kekuasaan kita di kepulauan tersebut sebagai awal dari kejatuhan kita pada tahun 1861.