Jabarkan C. Pamondo (Mediator) dari Masyarakat Hukum Adat Rongi

Tugas atau fungsi lain Parabela adalah sebagai mediator dalam berbagai sengketa atau persoalan yang dialami oleh anggota MHA Rongi. Sengketa yang paling umum dialami oleh MHA Rongi biasanya berkaitan dengan penguasaan tanah.

Meskipun Parabela memilki kekuasaan yang tertinggi menyangkut hajat hidup MHA Rongi, Parabela tidak boleh semena-mena dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil atas dasar pertimbangan pribadi sebelumnya harus diketahui terlebih dahulu oleh perangkat adat sebelum diumumkan ke seluruh anggota MHA Rongi. Parabela juga dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pendapat perangkat desa lain seperti Moji, Wati, dan Pande. Hal yang paling utama dalam pengambilan keputusan itu haruslah dilakukan dengan transparan dan tidak ditutup-tutupi dari apa pun atau disebut dengan istilah atobungkale. Transparansi tersebut penting dilakukan terutama yang berkaitan dengan keputusan adat tertinggi atau unano kabotoki.

Sementara itu, apabila permasalahan yang hendak dipecahkan Parabela tergolong rumit, maka musyawarah yang melibatkan seluruh perangkat adat perlu dilakukan di rumah Parabela. Apabila permasalahan tersebut belum juga menemukan titik terang, maka Parabela dapat melakukan musyawarah lanjutan di Baruga yang merupakan tempat pertemuan seluruh perangkat dan tokoh adat. Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh perangkat adat, tokoh adat, Kayaro, dan pihak-pihak yang bertikai. Semua peserta musyawarah memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat mereka.

Menurut beberapa penelitian yang telah dilakukan, Parabela juga memiliki kewenangan dalam pengaturan tanah dan sumber daya alam. Hak ulayat tersebut dinilai mengandung dimensi hukum perdata seperti kepemilikan bersama dalam MHA Rongi sekaligus hukum publik yang berisi kewenangan dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Secara tidak langsung, Parabela juga memiliki kewenangan untuk menyentuh dimensi hukum perdata dan hukum publik tersebut.

Dalam dimensi hukum perdata, Parabela pernah mewakili MHA Rongi dalam penandatanganan akta untuk memberikan tanah wakaf dalam wilayah adat Rongi seluas 50 meter dan dibangun fasilitas pendidikan di Rongi yang saat ini telah didirkan sebuah sekolah dasar di tanah wakaf tersebut. Pada tahun 2010, Parabela juga pernah menjadi wakil MHA Rongi untuk pengajuan gugatan terkait sengketa batas wilayah adat antara Desa Sandang Pangan dengan Desa Hendea. Dalam pengajuan banding atas putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 27/Pdt/G/2010/PN Baubau pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Parabela juga bertindak sebagai wakil MHA Rongi.

Sementara itu, dalam dimensi hukum publik, Parabela memiliki wewenang untuk mengatur masyarakatnya sendiri serta pemberian penguasaan atau pemanfaatan tanah dan sumber daya alam kepada MHA Rongi maupun pihak di luar MHA Rongi. Secara lebih jelas, kewenangan Parabela dalam dimensi hukum publik adalah sebagai berikut:

a. Mengeluarkan izin penguasaan dan pemanfaatan tanah serta menetapkan status hak penguasaan tanah dalam MHA Rongi;

b. Memberikan penetapan waktu menanam dan memanen kepada MHA Rongi;

c. Menjatuhkan sanksi bagi anggota MHA Rongi yang melanggar ketentuan dalam hutan adat;

d. Mengadili sengketa tanah dalam MHA Rongi

Pengaturan tentang Pemanfaatan Tanah, Hutan Adat (Hutan Kaombo), dan Sumber Daya Air

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Rongi memiliki praktik-praktik lokal sendiri dalam mengatur pemanfaatan tanah, hutan adat (kaombo) dan sumber daya air yang ada. Peraturan-peraturan itu harus dipenuhi oleh segenap anggota MHA Rongi di bawah kepemimpinan Parabela.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Tanah untuk Permukiman

Secara umum, MHA Rongi membagi kepentingan tanahnya menjadi dua bagian, yaitu tanah di dalam benteng Rongi dan tanah di luar benteng Rongi. Tanah yang berada di dalam benteng Rongi harus dipertahankan sebagaimana bentuk aslinya. Anggota MHA Rongi tidak diperkenankan untuk membuat bangunan, baik permanen atau remanen, dengan menggunakan semen atau beton. MHA Rongi yang telah menikah atau berkeluarga memiliki wewenang atau hak pakai atas tanah tersebut tanpa ada batas waktu. Namun demikian, mereka tetap harus memperhatikan etika dan fungsi-fungsi sosial yang ada, seperti tidak menghalangi akses jalan orang lain, tidak menghalangi pencahayaan matahari untuk masuk ke rumah yang berada di sekitarnya, serta tidak mengubah bentuk, luas, dan pembatas antar-satu rumah dengan rumah lainnya.

Sebelum membangun rumah, anggota MHA Rongi harus mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang diperlukan terlebih dahulu. Setelah terkumpul, dalam jangka waktu maksimal lima hari, MHA Rongi harus menghadap kepada Parabela untuk meminta izin sekaligus menentukan waktu dan lokasi pembangunan rumah. Peletakan batu pertama pembangunan rumah akan dilakukan oleh Parabela atau diwakili oleh perangkat adat yang lain. Seluruh anggota MHA Rongi, baik masyarakat biasa maupun pemangku adat, berhak untuk membangun rumah di dalam maupun di luar benteng Rongi, asalkan tetap memperhatikan aturan-aturan adat yang berlaku.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Tanah untuk Pertanian

Pada umumnya, komoditas pertanian yang ditanam oleh MHA Rongi adalah padi dan jagung. Tanaman padi bahkan baru mereka kenal karena dibawa oleh petani transmigran dari Jawa dan Bali. Mereka semula hanya mengenal jagung sebagai komoditas pertanian. Komoditas yang hendak ditanam oleh MHA Rongi juga ditentukan oleh Parabela. Apabila Parabela memutuskan di musim tertentu MHA Rongi harus menanam jagung, maka seluruh anggota MHA Rongi harus menanam jagung, tidak diperkenankan menanam tanaman lain selain jagung. Mereka juga harus melakukan aktivitas bertani, mulai dari menanam hingga memanen secara bersama-sama. Parabela amat melarang kegiatan bertani dilakukan secara sendiri-sendiri.

Sementara itu, berkaitan dengan keputusan Parabela dalam menentukan komiditas tanaman, sebelumnya dilakukan melalui peramalan oleh Mancuana Liwu. Peramalan tersebut tidak hanya meliputi jenis tanaman, melainkan juga waktu yang baik untuk menanam, lokasi yang tepat, dan lain-lain. Menyoal lokasi tanam, apabila Parabela memutuskan lokasi tanam berada di sebelah barat, maka lokasi di sebelah timur tidak diperbolehkan untuk ditanami tanaman apa pun agar ditumbuhi oleh rumput liar. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Demikian pula ketika masa panen tiba, Parabela beserta perangkat adat lainnya akan menentukan waktu yang tepat untuk memanen. Setelahnya, seluruh perangkat adat beserta anggota MHA Rongi akan melakukan panen bersama-sama yang dahului dengan sampua galampa yang merupakan pesta adat terbesar MHA Rongi menjelang musim panen.

MHA Rongi tidak diperbolehkan menjual komoditas panennya kepada sesama anggota MHA Rongi maupun kepada pihak di luar MHA Rongi. Apabila ingin melakukan jual beli dengan pihak luar, MHA Rongi harus melakukannya melalui perangkat adat, itu pun dengan perhitungan tertentu. Hasil panen mereka, baik berupa jagung maupun padi, harus disimpan di dalam rumah keluarga masing-masing. Mereka biasanya meletakkan hasil panen di langit-langit rumah di atas dapur sebagai gudang bahan makanan mereka. Hal itu dimaksudkan sebagai proses pengawetan bahan makanan. Aturan adat semacam itu ternyata ampuh untuk menjaga kebutuhan pokok MHA Rongi agar selalu tercukupi. Terbukti, ketika musim kemarau panjang terjadi di Buton pada tahun 1964, seluruh tanaman warga di sana mengalami gagal panen. MHA Rongi pada saat itu menjadi pemasok makanan bagi seluruh kadie di Buton. Oleh sebab itu, desa mereka dinamakan Desa Sandang Pangan karena memiliki cadangan makanan yang berlimpah.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Tanah untuk Perkebunan

Berbeda dengan tanah untuk pertanian, MHA Rongi diberikan kebebasan untuk menentukan komoditas tanam di perkebunan. Mereka juga diberikan wewenang untuk melakukan jual-beli komoditas dengan pihak luar tanpa harus meminta pertimbangan dari Parabela atau perangkat adat lainnya.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Hutan Adat (Kaombo)

Hutan adat dalam struktur adat MHA Rongi disebut dengan hutan Kaombo yang diartikan sebagai hutan keramat. Hutan Kaombo berada di dekat aliran sungai yang memiliki fungsi untuk menjaga tanah dari erosi dan mata air tidak mengalami kekeringan. Lebih tepatnya, Hutan Kaombo berada di radius kurang lebih 300 meter pada setiap sisi sungai sehingga rata-rata lebarnya adalah 600 meter. Tidak jarang hutan Kaombo juga disebut sebagai hutan lindung. MHA Rongi sangat dilarang untuk melakukan penebangan hutan baik berskala kecil maupun besar. Mereka percaya bahwa hutan Kaombo dijaga oleh leluhur mereka, sehingga siapa pun yang melakukan penebangan di dalam hutan dipercaya akan terkena bala atau nasib sial. Namun demikian, MHA Rongi masih diperkenankan untuk memburu satwa di dalam hutan dengan syarat tidak merusak tanaman atau pepohonan yang ada di dalam hutan.

Sanksi terhadap pelanggar penebangan pohon di hutan tersebut bermacam-macam. Para penebang akan disumpahi setiap tahun oleh MHA Rongi dalam upacara adat sampuna galampa. Mereka juga akan diberi sanksi sosial bernama tumaikaliku yang berarti tidak boleh ada satu pun warga, termasuk keluarganya, yang mendatanginya, menyapanya, maupun berjalan ke arahnya. Apabila sanksi tersebut tergolong ringan seperti tidak sengaja mengambil ranting di hutan sebagai kayu bakar, maka mereka akan diingatkan secara lisan oleh Parabela. Jika hal itu terjadi berulang-ulang, maka akan digolongkan ke dalam pelanggaran berat yang sanksinya akan diputuskan oleh Parabela, Kayaro, dan perangkat adat lainnya.

Pengaturan tentang Pemanfaatan Sumber Daya Air

Sumber air di permukiman MHA Rongi sangat berlimpah. Sumber air tersebut terletak di dalam hutan kaombo Rano, Lasumampu, dan Lamaradu yang kemudian oleh warga dibuatkan saluran tradisional dari sumber mata air tersebut ke perkampungan mereka. Namun demikian, MHA Rongi juga memiliki ketakutan tersendiri mengingat posisi sumber mata air yang berada di tengah hutan dipercaya juga mengandung racun. Oleh sebab itu, MHA Rongi dilarang untuk mengambil hewan-hewan yang berada di dalam air. Untuk mengambilnya, mereka harus melakukan upacara adat terlebih dahulu yang dipimpin oleh Mancuana Liwu dengan memasukan akar pohon yang dilanjutkan dengan pembacaan doa.

Pengaturan tentang Pemberian Penguasaan/Pemanfaatan Tanah kepada Sesama MHA Rongi

Seluruh tanah di dalam MHA Rongi terbagi menjadi hak ulayat yang dikuasai langsung oleh Parabela dan bagian lain dikuasai oleh perorangan dengan luas dan batas-batas tertentu. Namun demikian, di dalam struktur MHA Rongi, perempuan pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan laki-laki untuk urusan penguasaan tanah.

Penguasaan Tanah Ulayat oleh Parabela

Penguasaan tanah ulayat dalam MHA Rongi menjadi wewenang Parabela, baik tanah kaombo maupun hutan kaombo. Anggota MHA Rongi tetap memiliki hak pakai yang tidak terbatas untuk mendirikan rumah di atas tanah itu dengan batasan setiap rumah harus memiliki cucuran air dari atap. Kepemilikan oleh MHA Rongi tersebut terletak pada bangunan rumahnya, bukan pada tanahnya. Ketika Parabela berganti, perwalian terhadap tanah yang ada juga akan diberikan pada Parabela selanjutnya.

Sementara itu, tanah kaombo juga memiliki makna yang sama dengan hutan kaombo yang dikeramatkan. Hak pakai tanah tersebut akan diserahkan kepada warga MHA Rongi, baik untuk mendirikan rumah maupun hak pakai untuk mmenanam tanaman pertanian. Pemberian hak pakai akan dilakukan oleh Parabela kepada anggota MHA Rongi yang mengajukan permohonan penguasaan tanah. Terkait kekuasaan Parabela pada tanah ulayat tersebut, sebenarnya Parabela tidak memiliki kekuasaan yang bersifat mutlak. Parabela hanya bertugas untuk mengatur serta memberikan sanksi adat kepada anggota MHA Rongi yang melanggar aturan adat. Kekuasaan Parabela bukan berarti memiliki hak pakai atas tanah ulayat tersebut seutuhnya.