Jelaskan Tanggapan dari Hukum jinayat di Aceh

Amnesty International menyatakan bahwa mereka "sangat khawatir" dengan penerapan hukum jinayat di Aceh dan menyerukan agar beberapa isinya dicabut. Mereka mengatakan bahwa cambuk dengan rotan dapat dianggap sebagai tindak penyiksaan dan bertentangan dengan UUD 1945 dan hukum hak asasi manusia internasional, dan juga dapat menyebabkan luka fisik dan kejiwaan jangka panjang. Selain itu, Amnesty International menentang kriminalisasi hubungan seks di luar nikah atas dasar suka sama suka, karena dianggap melanggar hak atas privasi. Organisasi Solidaritas Perempuan mengatakan bahwa perda syariat di Aceh diskriminatif karena menempatkan perempuan sebagai korban. Selain itu, perlindungan terhadap perempuan di perda ini juga dianggap minim. Apabila ada perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, beban pembuktiannya sangat sulit, sementara pelakunya bisa lepas dari tuduhan dengan lima kali sumpah.

Seorang pakar hukum dari Universitas Malikussaleh yang bernama Hamdani berpendapat bahwa rakyat Aceh punya hak untuk menerapkan hukum Islam sebagai bagian dari kebebasan beragama, dan menurutnya perda ini juga sah secara hukum karena undang-undang Indonesia mengizinkan pemerintah Aceh menerapkan hukum syariat. Munawar Jalil dari Dinas Syariat Islam membantah kritik yang mengatakan bahwa perda ini melanggar hak asasi manusia ataupun hukum yang ada di Indonesia dan Aceh, dan ia mengajak para pengkritiknya untuk mengajukan judicial review apabila perda tersebut memang tidak sesuai.