Gw mau tau Peristiwa dari Ketegangan Kashmir 2016–2018

Pada 16 Juli 2016, pemerintah Jammu dan Kashmir mengumumkan pengadaan suatu keadaan darurat pers. Pihak kepolisian telah memberedel penerbitan koran lalu telah merampas salinan-salinan koran dengan alat-alat percetekan. Pihak kepolisian berkata bahwasannya karena mengingat penentuan jam malam tersebut, pengedaran koran dan bahan pokok pembuatan koran tidak mungkin dilakukan hingga beberapa hari. Telepon rumah dan layanan telepon genggam telah terputus kecuali untuk perseroan yang dimiliki pemerintah, BSNL. Layanan internet tetap tidak diperbolehkan untuk aktif dan televisi berkabel juga telah tidak diizinkan untuk dihidupkan dan secara terang-terangan saluran televisi Pakistan dihentikan penyiarannya. Pada 19 Juli 2016, menteri utama Mehbooba Mufti memungkiri adanya ketidakbolehan penerbitan koran lalu penasehat Mehbooba Mufti yaitu Amitabh Mattoo mengisyaratkan bahwa keputusan untuk melarang penerbitan koran telah dilakukan di "tingkat setempat" saja. Amitabh Mattoo juga menerangkan bahwa koran akan bisa diterbitkan lagi pada 19 Juli 2016. Meskipun demikian, pihak pembuat koran menolak melakukan penerbitan pada 19 Juli 2016 dengan mengklaim bahwasannya ada ketidakpastian perihal pembredelan tersebut. Satu orang penyusun berita juga telah meminta pemerintah untuk tidak menetapkan larangan seperti demikian serta memberikan pengutaraan yang menjamin bahwa tidak akan dipersukar bagi media untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa. Mehbooba Mufti mengadakan pertemuan dengan pihak penyusun surat kabar yang berbasis daerah Srinagar. Pada pertemuan tersebut, ada ungkapan penyesalan dari Mufti atas pembredelan tersebut lalu menyatakan penegasan bahwa kesibukan mereka selaku pihak media tidak akan dipersukar. Pasca pertemuan tersebut, aktivitas pembuatan surat kabar telah mulai berlanjut pada Rabu, 20 Juli 2016 lalu mereka dibebaskan untuk berkesibukan seperti biasa pada Kamis, 21 Juli 2016. Fayaz Ahamad Lone, seorang inspektur kepolisian bilangan Budgam telah memiliki beban tanggung jawab karena melakukan pembredelan terhadap mesin pencetak berita lalu ia dipindahtempatkan ke daerah lain.