Jabarkan Menobatkan dan menabalkan sultan dari Bendahara

Memberi nasihat kepada sultan mengenai hal-ikhwal pemerintahan berdasarkan syariat Islam dan adat-istiadat Melayu

Bertanggung jawab atas urusan kelahiran, pernikahan, dan pemakaman di lingkungan istana

Bertanggung jawab atas pewarisan takhta jika sultan mangkat tanpa waris

Memerintah selaku pemangku jika sultan belum cukup umur

Kesempurnaan pemerintahan seorang sultan bertumpu pada kebijaksanaan bendaharanya. Bendahara senantiasa bermusyawarah dengan kaum bangsawan sebelum mengambil keputusan. Musyawarah ini dilakukan demi kebaikan seluruh rakyat, terutama bilamana timbul permasalahan-permasalahan di dalam negeri. Ruang lingkup tanggung jawab bendahara jauh lebih besar dibanding wazir atau perdana menteri pada zaman modern.

Campur tangan Inggris dan Belanda dalam penyelenggaraan pemerintahan negeri-negeri Melayu, serta kemerdekaan negara Malaysia dan Indonesia mengakibatkan jabatan bendahara merosot menjadi sebuah gelar simbolis belaka.

Di zaman modern, jabatan bendahara lazimnya disamakan dengan jabatan perdana menteri. Meskipun tugas dan tanggung jawab seorang bendahara agak mirip dengan yang diemban seorang perdana menteri, kedua jabatan ini tidak dapat disetarakan. Salah satu perbedaan yang sangat jelas adalah bobot kewenangan yang dimiliki kedua jabatan ini. Pada masa lampau, lazimnya bendahara adalah pejabat negara tertinggi di bawah sultan. Meskipun bendahara yang menyelenggarakan pemerintahan negara, kewenangan tertinggi tetap berada di tangan sultan. Sultan tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan kewenangannya kepada bendahara maupun kepada pihak-pihak lain. Sultan-sultan Melayu di masa lampau berkuasa secara mutlak, bukan sekadar kepala monarki konstitusional sebagaimana Yang Dipertuan Agung di negara Malaysia sekarang ini, di mana kekuasaan politik efektif berada di tangan Perdana Menteri Malaysia.