Jabarkan 2. Kelola Kawasan dari Danau Kalibiru

Aturan kelompok yang sudah dibuat, kemudian diterapkan di dalam kawasan Hutan Negara. Beberapa hal yang dilakukan antara lain:

Melakukan pembagian andil terhadap anggota;

Melakukan penataan dan pengolahan lahan sesuai kaidah konservasi;

Melakukan penanaman bibit tanaman kehutanan dengan jenis dan jarak tanam yang sudah disepakati;

Memberi tanda nomor pada pohon yang masih ada sebagai alat kontrol bersama untuk mencegah terjadinya pencurian kayu hutan.

Untuk mengatasi persoalan ekonomi agar kondisi hutan tetap terpelihara, maka dilakukan beberapa kegiatan ekonomi produktif, antara lain:

Melakukan penanaman tanaman produktif (tumpangsari dan empon-empon);

Melakukan penanaman hijauan makanan ternak (HMT) di teras-teras lahan kehutanan;

Menggiatkan kembali usaha peternakan dan industri rumah tangga.

Terbitnya Izin Sementara Pengelolaan HKm

Besamaan dengan upaya tersebut, atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 677/Kpts-II/1998 yang kemudian berganti menjadi Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 31 tahun 2000, tentang Hutan Kemasyarakatan, ke-7 Kelompok Tani secara resmi mengajukan izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada Pemerintah.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya pada tangal 15 Februari 2003, Pemerintah melalui Bupati Kulon Progo mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Sementara Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada 7 Kelompok Tani Hutan (KTHKm) tersebut, untuk jangka waktu 5 tahun.

Jangka waktu 5 tahun izin sementara merupakan waktu untuk melakukan uji coba terhadap Kelompok Tani HKm dalam mengelola Hutan Negara. Pada akhir berlakunya izin tersebut akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah Kelompok Tani HKm berhak mendapatkan izin tetap (definitif) dengan jangka waktu yang lebih lama.

Dalam jangka waktu ini beberapa syarat harus dipenuhi oleh Kelompok Tani HKm, antara lain:

Kelompok Tani harus sudah ber-Badan Hukum Koperasi;

Lahan kehutanan harus sudah ditanami tanaman hutan sesuai dengan rencana kelola masing-masing kelompok;

Kelembagaan petani harus berjalan sesuai aturan internal yang sudah disepakati bersama;

Keamanan hutan harus dijaga agar tidak terjadi perusakan dan pencurian kayu lagi.

Agar pelaksanaan Izin Sementara HKm ini agar dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk Forum Komunikasi dan Konsultasi Hutan Kemasyarakatan (FKKHKm). Forum ini beranggotakan unsur-unsur multipihak yang ada di Kabupaten Kulon Progo, yang merupakan perwakilan dari Pemerintah, LSM, dan masyarakat (perwakilan Kelompok Tani HKm).

Tujuan dibentuknya forum ini antara lain adalah:

Sebagai sarana komunikasi dan konsultasi bagi parapihak terhadap permasalahan Hutan Kemasyarakatan;

Memfasilitasi kebutuhan kelompok tani pemegang izin HKm dalam Penguatan Kelembagaan;

Sebagai media evaluasi terhadap perkembangan kondisi Hutan Negara;

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah terhadap hasil evaluasi pelaksanaan izin sementara HKm.

Waktu 5 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk melakukan pembenahan terhadap kelembagaan kelompok, lahan hutan, dan persoalan lainnya. Namun berkat kerja keras dengan dilandasi oleh kebersamaan dan kesadaran masyarakat hal tersebut dapat dilalui dengan baik.

Beberapa capaian yang telah dihasilkan oleh ke-7 KTHKm, selama jangka 5 tahun tersebut, antara lain:

Terbentuknya Badan Hukum Koperasi di masing-masing kelompok (tahun 2006);

Pembagian andil kepada anggota dapat diselesaikan dengan baik melalui musyawarah anggota;

Reboisasi dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan pola tanam yang direncanakan oleh masing-masing kelompok;

Pemberian tanda Nomor pada tanaman yang ada di Hutan Negara sebagai alat kontrol dapat diselesaikan;

Pembalakan hutan dapat ditekan, bahkan hampir tidak terjadi lagi pencurian kayu hutan;

Kelembagaan petani berjalan dengan baik dan secara rutin melakukan pertemuan anggota (selapanan).