Saya mau tau Sejarah dari Hubungan Indonesia dengan Uni Eropa

Sejak hubungan Indonesia dan Uni Eropa dimulai, kerja sama bilateral terus diperluas dan akhirnya Delegasi Uni Eropa ke Indonesia dibuka pada tahun 1988. Dialog ekonomi dan politik antara Indonesia dan Uni Eropa berbentuk Rapat Pejabat Tinggi reguler. Pada tahun 2000 hubungan selanjutnya diperkuat dengan dikeluarkannya komunikasi Komisi Eropa "Mengembangkan Hubungan yang Lebih Dekat antara Indonesia dan UE". Pada bulan November 2013, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk kebijakan luar negeri dan keamanan Catherine Ashton melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Indonesia yang dipuji sebagai terobosan yang telah lama ditunggu dalam hubungan UE dengan Indonesia. Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang menandatangani Kemitraan Komprehensif (Partnership and Cooperation Agreement - PCA) dengan Uni Eropa pada tahun 2009. Kesepakatan itu merupakan payung hukum dan politik bagi hubungan bilateral Indonesia dan Uni Eropa. PCA sendiri mulai berlaku di bulan Mei 2014 dan menyediakan kerja sama luas di bidang keamanan dan dialog politik, perdagangan, investasi dan kerja sama ekonomi juga usaha penguatan hubungan peope-to-people melalui mobilitas, program pendidikan dan pertukaran budaya.

Hubungan Indonesia dan Uni Eropa mengalami titik baru ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Brussels pada 21 April 2016. Presiden Jokowi menemui tiga presiden dari tiga institusi utama Uni Eropa yakni Presiden Dewan Eropa, Donald Tusk, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Jucker dan Presiden Parlemen Eropa, Martin Schulz. Kunjungan tersebut kemudian menjadi tonggak sejarah untuk kerja sama masa depan antara Indonesia dan Uni Eropa dengan dihasilkannya Pernyataan Bersama antara Presiden RI, Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa yang berisi komitmen politik untuk memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Menyeluruh Indonesia-Uni Eropa, komitmen politik pemberlakukan Lisensi FLEGT, mendorong penghapusan hambatan minyak sawit, pembebasan visa Schengen, dan pencabutan larangan terbang serta kerja sama memberantas terorisme, promosi perdamaian dan toleransi, juga pendidikan.

Pertemuan pertama Komisi Bersama (Joint Commitee/JC) dibawah Kemitraan Komprehensif (PCA) kemudian dilaksanakan di Brussels, Belgia pada 28 - 29 November 2016. Pertemuan tersebut dibuka oleh Federica Mogherini selaku Perwakilan Tinggi Uni Europa Urusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan dan Wakil Presiden Komisi Eropa, serta oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas pelaksanaan Kelompok Kerja dan Dialog yang baru dan lama, menindaklanjuti kerja sama keamanan dan HAM, penjajakan kerja sama riset dan teknologi, dan pembahasan kerja sama penanganan lahan gambut.

Kerja Sama Politik dan Keamanan

Indonesia dan Uni Eropa setiap tahun menyelenggarakan dialog politik dan dialog khusus mengenai hak asasi manusia. Dialog Keamanan sendiri diluncurkan pada bulan Mei 2016 dalam rangka memperkuat kerja sama di bidang tersebut, termasuk di dalamnya pemberantasan ekstremisme dan terorisme. Peningkatan kapasitas dan pelatihan pemberantasan terorisme merupakan salah satu bagian dari kerja sama ini juga termasuk proyek masyarakat sipil dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisasi. Sebagai contoh, pada tahun 2005, Uni Eropa mendirikan Aceh Monitoring Mission (AMM) yang berada dibawah European Security and Defence Policy dan terus berkontribusi dalam proses perdamaian melalui peningkatan kapasitas masyarakat jangka panjang, reintegrasi dan program pelatihan polisi.

Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia sendiri, ada sejumlah isu yang menjadi prioritas Indonesia dalam menjalin hubungan dengan Uni Eropa:

Kemitraan Komprehensif (PCA). Dalam forum ini dilakukan monitoring dan evaluasi reguler kerja sama bilateral Indonesia-Uni Eropa secara menyeluruh melalui Komite Bersama pada tingkat Menteri Luar Negeri.

Dialog Strategis Menteri. Dalam forum ini dibahas isu-isu strategis di tingkat bilateral, regional dan global. Dialog Strategis tingat Menteri Ke 1 antara Indonesia dengan Uni Eropa dilaksanakan pada 8 April 2016. Dalam dialog tersebut dibahas beberapa isu, antara lain:

Indonesia sebagai model toleransi, demokrasi dan kerukunan beragama bagi Eropa.

Kerja sama penanggulangan terorisme dan pembentukan dialog keamanan dan isu lintas batas negara (transnasional).

Pengembangan kerja sama di bidang migrasi.

Pengembangan kerja sama pasukan perdamaian.

Perkembangan kawasan Semenanjung Korea dan isu Laut Tiongkok Selatan.

Kesepakatan melaksanakan Dialog Strategis Tingkat Menteri secara reguler dan Komite Bersama Indonesia - Uni Eropa.

Parleman. Indonesia dan Uni Eropa berusaha meningkatkan interaksi antar anggota DPR RI dan Parlemen Eropa melalui program Indonesia - EU Parlianment Friendship Group (IEPFG) dan program kerukunan antar agama.

Terorisme dan deradikalisasi. Realisasi kerja sama konkret antara lain penanggulangan Foreign Terrorist Fighters (FTFs), deradikalisasi di penjara dan/atau bekas teroris.

Maritim dan perikanan. Realisasi kerja sama konkret antara lain melawan pengkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing-IUUF), manajemen perikanan berkesinambungan.