Saya mau tau 1962–1988 dari Sejarah Myanmar

Pada 2 Maret 1962, Ne Win bersama enam belas perwira senior lain melakukan kudeta. Mereka menahan U Nu, Sao Shwe Thaik serta beberapa tokoh lain, dan memaklumkan berdirinya sebuah negara sosialis yang akan diperintah oleh Majelis Revolusioner Bersatu bentukan mereka. Putra Sao Shwe Thaik, Sao Mye Thaik, tewas tertembak dalam peristiwa yang lazimnya digambarkan sebagai sebuah kudeta 'tanpa pertumpahan darah' itu. Thibaw Sawbwa Sao Kya Seng juga menghilang secara misterius setelah dihentikan di sebuah pos pemeriksaan dekat Taunggyi.

Sejumlah aksi protes bermunculan menentang kudeta, dan mula-mula ditanggapi secara lunak oleh militer. Akan tetapi pada 7 Juli 1962, aksi protes secara damai yang dilakukan oleh mahasiswa di kampus Universitas Rangoon ditindak keras oleh militer sehingga menyebabkan sekitar 100 mahasiswa tewas terbunuh. Sehari sesudahnya, angkatan darat meledakkan gedung organisasi Persatuan Mahasiswa. Perundingan damai yang mempertemukan Majelis Revolusioner dan berbagai kelompok bersenjata yang menentang pemerintah diadakan pada 1963, namun tidak berhasil mencapai kata sepakat, dan selama perundingan berlangsung maupun setelah gagal menghasilkan kesepakatan, ratusan orang ditahan di Rangoon dan tempat-tempat lain, baik yang berhaluan kanan maupun yang berhaluan kiri dalam pandangan poliknya. Seluruh partai oposisi dinyatakan terlarang pada 28 Maret 1964. Kaum pemberontak Kachin yang tergabung dalam Organisasi Kemerdekaan Kachin sudah lebih dahulu beraksi pada 1961 dipicu oleh maklumat U Nu yang menjadikan agama Buddha sebagai agama negara, dan Angkatan Bersenjata Negara Bagian Shan, dipimpin istri Sao Shwe Thaik, Mahadevi, dan putranya, Chao Tzang Yaunghwe, mengobarkan pemberontakan pada 1964 sebagai wujud penentangan terhadap kudeta militer 1962.

Ne Win bergegas mengambil langkah-langkah kebijakan untuk mentransformasi Birma menjadi sebuah "negara sosialis" yang dicita-citakannya dan untuk mengisolasi negara ini dari hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Ne Win memberlakukan sistem satu partai, dan Partai Program Sosialis Birma bentukannya mengendalikan pemerintahan Birma. Niaga dan industri di seluruh wilayah Birma dinasionalisasi, namun perekonomian mula-mula tidak mengalami pertumbuhan karena pemerintah terlalu mengutamakan pengembangan sektor industri sehingga melalaikan sektor pertanian. Pada bulan April 1972, Jenderal Ne Win beserta seluruh anggota Majelis Revolusioner Bersatu melepaskan jabatan militernya, namun kini sebagai U Ne Win, ia terus mengendalikan pemerintahan Birma melalui Partai Program Sosialis Birma. Sebuah undang-undang dasar yang baru dikeluarkan pada bulan Januari 1974. Berdasarkan undang-undang dasar yang baru, dibentuk lembaga Sidang Rakyat (Pyithu Hluttaw) yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tertinggi, serta lembaga-lembaga Majelis Rakyat di daerah-daerah. Ne Win menjadi presiden dari pemerintah yang baru.

Sejak bulan Mei 1974, terjadi suatu gelombang pemogokan di Rangoon dan kota-kota lain di Birma yang dilatarbelakangi oleh permasalahan korupsi, inflasi, dan keterbatasan pangan, khususnya beras. Di Rangoon para buruh ditangkap di persimpangan jalur kereta api Insein, dan pasukan-pasukan tentara menembaki para buruh di pabrik tekstil Thamaing dan galangan kapal Simmalaik. Pada bulan Desember 1974, demonstrasi-demonstrasi anti pemerintah yang terbesar sampai dengan saat itu terjadi dalam upacara pemakaman mantan Sekretaris Jenderal PBB U Than. U Than pernah menjadi penasihat terdekat Perdana Menteri U Nu pada era 1950-an dan dianggap sebagai lambang penentangan terhadap rezim militer. Rakyat Birma merasa bahwa U Than tidak dihormati dengan upacara pemakaman kenegaraan selayaknya seorang negarawan bertaraf internasional akibat hubungan dekatnya dengan U Nu.

Pada 23 Maret 1976, lebih dari 100 mahasiswa ditahan karena menggelar sebuah upacara yang berlangsung damai (Hmaing yabyei) untuk memperingati 100 tahun lahirnya Thakin Kodaw Hmaing, penyair dan pujangga terbesar sekaligus pemimpin nasionalis Birma pada abad ke-20. Ia telah menginspirasi segenerasi tokoh nasionalis dan penulis Birma dengan karya tulisnya yang lebih banyak berbentuk syair, menanamkan rasa bangga yang mendalam akan sejarah, bahasa, dan budaya mereka, dan mendesak mereka untuk melakukan tindakan nyata seperti pemogokan buruh dan mahasiswa. Hmaing, selaku pemimpin Dobama, adalah orang yang telah berjasa mengirim Ketiga Puluh Kamerad ke luar negeri untuk mendapatkan latihan militer, dan sesudah Birma merdeka, ia pula yang telah membaktikan hidup demi perdamaian di dalam negeri dan rekonsiliasi nasional sampai menghembuskan nafas terakhir dalam usia 88 tahun pada 1964. Jenazah Hmaing disemayamkan dalam sebuah musoleum di kaki Pagoda Shwedagon.

Pada 1976, seorang perwira muda bernama Kapten Ohn Kyaw Myint bersama beberapa rekannya sesama perwira berkomplot untuk membunuh Ne Win dan San Yu, namun rencana ini bocor dan si perwira pun diadili serta dihukum gantung.

Pada 1978, sebuah operasi militer dilancarkan atas kaum Muslim Rohingya di Arakan, yang diberi nama Operasi Raja Naga, yang mengakibatkan 250.000 orang terpaksa mengungsi ke Bangladesh.

Setelah dibebaskan pada 1966, U Nu meninggalkan Birma pada pada bulan April 1969, dan membentuk Partai Demokrasi Parlementer (PDP) pada bulan Agustus tahun yang sama di Bangkok, Muangthai, bersama salah satu anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bo Let Ya, salah seorang tokoh pendiri PKB dan mantan Menteri Pertahanan dan deputi Perdana Menteri, Bo Yan Naing, dan U Thwin, mantan TKB dan mantan Menteri Perdagangan. Seorang lagi anggota Ketiga Puluh Kamerad, Bohmu Aung, mantan Menteri Pertahanan, kelak ikut menggabungkan diri. Yang keempat, Bo Setkya, yang telah bersembunyi selepas kudeta 1962, wafat di Bangkok tak lama sebelum U Nu tiba. PDP melancarkan aksi pemberontakan bersenjata di sepanjang perbatasan Muangthai sejak 1972 sampai 1978 ketika Bo Let Ya terbunuh dalam sebuah serangan yang dilancarkan oleh organisasi Persatuan Kebangsaan Karen (PKK). U Nu, Bohmu Aung, dan Bo Yan Naing pulang ke Rangoon setelah mendapatkan amnesti pada 1980. Ne Win juga kelak diam-diam melakukan perundingan damai pada 1980 dengan KIO dan CPB, yang sekali lagi menemui jalan buntu sebagaimana perundingan yang sebelumnya.