Jelaskan Sejarah dari Perbatasan Indonesia–Filipina

Sengketa teritorial di Pulau Miangas

Ketika Spanyol menyerahkan Filipina ke Amerika Serikat melalui Perjanjian Paris 1898, perbatasan laut Filipina ditentukan dalam garis persegi yang menyebabkan adanya batas yang tidak jelas dan ambigu dengan negara yang berbatasan, seperti dengan Indonesia yang saat itu dijajah Belanda. Sengketa teritorial muncul pada 1906 ketika Gubernur Amerika Serikat untuk Provinsi Moro saat itu, Leonard Wood, pergi ke Pulau Miangas dan menemukan bahwa pulau tersebut seharusnya termasuk dalam wilayah Filipina sesuai Perjanjian Paris 1898. Tetapi ia juga menemukan bahwa di pulau tersebut telah terpancang bendera Belanda, yang artinya wilayah tersebut telah diklaim sebagai wilayah teritorial Hindia Belanda.

Pada Maret 1906, masalah teritorial ini dilaporkan oleh pemerintah Amerika Serikat kepada Belanda. Pada Oktober 1906, Kementerian Luar Negeri Belanda menjawab laporan tersebut dan menjelaskan alasan mengapa pulau ini termasuk wilayah Hindia Belanda. Kasus hukum ini diajukan pada tanggal 23 Januari 1925 oleh Belanda dan Amerika Serikat kepada Mahkamah Arbitrase Antarabangsa, di bawah penengah tunggal Max Huber dari Swiss. Masalah ini diputuskan pada tanggal 4 April 1928 oleh Huber bahwa pulau Miangas merupakan bagian dari wilayah Belanda secara keseluruhan. Ketika Indonesia tidak lagi menjadi koloni Belanda dan berubah menjadi sebuah republik merdeka, Pulau Miangas menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Meskipun begitu, batas laut yang mengelilingi pulau tersebut termasuk pula perbatasan antara Indonesia dan Filipina belum jelas karena alasan-alasan teknis.