Jelaskan Pengawasan dari Manajemen Pemerintahan (Indonesia)

Pengawasan Pemerintah di Indonesia dilakukan oleh berbagai pihak, diantaranya yaitu:

Parlemen, yang terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah sebagai mitra Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai Mitra Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Parlemen diatur dalam UU MD3 (Undang Undang 17 tahun 2014)

Auditor Resmi Negara, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berjalan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta UU no. 15 tahun 2006 tentang BPK

Pengawasan Internal Pemerintah, yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal / Inspektorat di setiap Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah

Lembaga-Lembaga Non-Struktural lainnya yang bertugas mengawasi kinerja pemerintahan secara independen, seperti Ombudsman Republik Indonesia (dalam hal Pelayanan Publik), Komisi Kepolisian Nasional (dalam hal Kepolisian), Komisi Pengawas Haji Indonesia (mengawasi kegiatan Haji dan Umrah), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (dalam hal penerapan HAM), dsb.

Media Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan unsur masyarakat lainnya sebagai bentuk pengawasan publik