Jelaskan Pemilu dari Politik Kuwait

Konstitusi menyerukan pemilu baru diselenggarakan pada waktu maksimum empat tahun (atau lebih awal jika parlemen dibubarkan). Kuwait mempunyai hak pilih universal untuk warga Kuwait berusia 21 tahun atau lebih.

Setelah terpilih, banyak deputi membentuk blok voting di Majelis Nasional. Undang-undang kuwait tidak mengenal partai politik. Namun, banyak kelompok politik berfungsi sebagai partai politik dalam pemilihan umum, dan ada blok-blok di parlemen. Partai politik de facto utama antara lain: Aliansi Demokratik Nasional, Blok Aksi Populer, Hadas (Ikhwanul Muslimin Kuwait), Aliansi Islam Nasional, dan Aliansi Keadilan dan Perdamaian.