Coba jelasin Pemerintah Sementara terbentuk dari Krisis politik Bangladesh 2006–2008 dong

Dengan latar belakang menentang situasi, mantan Ketua Hakim K. M. Hasan menolak untuk mengambil pekerjaan sebagai Kepala Penasihat, dengan alasan kesehatan. Namun, sesuai ketentuan, kewajiban konstitusional harus dilakukan tanpa rasa takut dan murah hati. Menghindari tanggung jawab sakral ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konstitusi, yang akan dihukum di mahkamah tertinggi.

Menurut sebuah laporan BDNews24 berdasarkan info Wikileaks nantinya, Hakim Hasan telah mulai merekrut penasihat-penasihat sebelum ia dilantik. Presiden Iajuddin Ahmed mengarahkan Penasihat Presiden untuk mengatur pertemuan dengan empat partai politik besar yang mewakili parlemen, tetapi para pihak tidak dapat menyepakati penunjukkan Kepala Penasihat, meskipun lima pria sudah dipertimbangkan.

Hakim Mainur Reza Chowdhury dibahas sebagai nominator, namun meninggal sebelum pengangkatan. Dua pensiunan hakim Mahkamah Agung: Hakim M. A. Aziz dan Hakim Hamidul Haqm, juga dipertimbangkan. Aziz adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (CEC) pada masa itu. Liga Awami mengeluh mengenai posisi Aziz saat itu,sehingga tidak dapat menerima dia menjadi Kepala Penasihat. Hakim Haq didiskualifikasi karena ia telah ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Pelatihan Yudisial dengan segera oleh pemerintahan BNP. Memiliki jabatan pada kantor nirlaba juga merupakan diskualifikasi sebagai Kepala Penasihat. Sebagai tambahan, BNP menentang pencalonannya sebagai Kepala Penasihat.

Hakim Mahmudul Amin Chowdhury dipertimbangkan. Dia telah pensiun sebelum Mainur Reza Chowdhury. BNP menentang dia sebagai Penasehat Parlemen, Khaleda Zia menentang dia. Agustus 2012, The Daily Star melaporkan bahwa Khaleda Zia menyatakan bahwa dia telah menyesal menentang penunjukkan Mahmudul Amin Chowdhury pada saat itu.

Mengingat kegagalan para partai untuk menyetujui seorang calon, menurut konstitusi, posisi tersebut diserahkan kepada Presiden Iajuddin Ahmed, yang telah melayani sejak tahun 2002. Dia mengambil tugas tersebut di luar tanggung jawabnya, di bawah pemerintah sementara, termasuk Kementerian Pertahanan. Iajuddin Ahmed membentuk pemerintahan, menunjuk sepuluh penasehat kepada dewan untuk bertindak sebagai menteri. Dia menunjuk juru bicara pers nya, wartawan Mukhlesur Rahman Chowdhury, sebagai Kepala Penasihat Presiden, dengan status Menteri Negara. Chowdhury memiliki tanggung jawab untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik untuk membawa mereka berpartisipasi dalam pemilu.

Liga Awami setuju untuk mengambil bagian dalam pemilu, tetapi menuntut Iajuddin Ahmed membuat perubahan massa pada administrasi untuk bebas dari apa yang mereka sebut politisasi BNP. Mereka juga menuntut daftar pemilih yang baru dan akurat yang disusun. BNP juga punya masalah sendiri terhadap oposisi. Hussain Muhammad Irsyad, kepala Partai Jatiya bersekutu dengan BNP, meminta pemerintah sementara untuk tidak memperpanjang tanggal pengajuan nominasi untuk calon, seperti yang diminta oleh Liga Awami, dimana calon Irsyad diajukan tepat waktu. Di permintaan Sheikh Hasina,, penasihat presiden dinegosiasikan dengan Komisi Pemilihan umum untuk memperoleh dua hari perpanjangan untuk pengajuan nominasi Pada tanggal 26 Desember 2006, semua partai politik ikut dalam pemilu yang direncanakan dari tanggal 22 Januari 2007.

Pada 3 Januari 2007, mungkin hari terakhir, Liga Awami menyatakan bahwa mereka dan sekutu mereka akan memboikot pemilu. Penarikan tersebut ditambahkan ke dalam ketidakpastian politik dan lebih banyak protes yang mengakibatkan kekerasan, di mana ratusan orang telah terluka. Tindakan Ini telah menghancurkan, mengganggu efek pada perekonomian.

BBC mencatat, "Dua wanita [Hasina dan Zia] adalah rival dan nyaris tidak berbicara satu sama lain. Kebencian mereka tercermin di antara pendukung mereka masing-masing.

Bangladesh adalah salah satu negara yang polarisasi paling politis di dunia, bahkan perbedaan nyata politik di antara kedua partai tersebut tidak berarti secara signifikan/

Tapi konfrontasi dan kekerasan tanpa henti mengartikan bahwa ekonomi Bangladesh – sudah rapuh – akan mendapat tekanan lebih lanjut.