Jelaskan Reformasi tahun 1495 dari Reformatio imperii

Setelah jatuhnya Wangsa Hohenstaufen pada pertengahan abad ke-13, kekuasaan para kaisar melemah dan wewenang negara-negara bagian semakin menguat (terutama para pangeran-elektor yang ditetapkan oleh Bulla Emas 1356). Namun, negara-negara bagian Romawi Suci yang otonom sadar bahwa ketiadaan wewenang pusat merugikan mereka pada saat meletusnya konflik seperti Perang Husite.

Pada tahun 1495, dilancarkan upaya reformasi dalam pertemuan Reichstag di kota Worms untuk mendirikan struktur baru untuk Kekaisaran Romawi Suci. Landasan utama reformasi ini adalah teori keserasian antara kaisar dengan dewan kekaisaran yang dikembangkan oleh Nicholas dari Kues. Kaisar Romawi Suci pada saat itu Maximilian I dari Habsburg meminta para anggota dewan agar menaikkan pajak dan menyiapkan pasukan untuk menghadapi ancaman Kesultanan Utsmaniyah (terutama setelah Jatuhnya Konstantinopel). Para anggota perwakilan yang dipimpin oleh Kanselir Uskup Agung Mainz Bertold von Henneberg-Römhild menyetujui pemberlakuan pajak kekaisaran, tetapi sebagai gantinya memberikan beberapa syarat, seperti pendirian pemerintahan kekaisaran akan menggantikan Reichstag yang dianggap terlalu lamban. Pemerintahan yang terdiri dari dua puluh pangeran spiritual dan duniawi serta perwakilan dari kota-kota bebas kekaisaran ini dimaksudkan untuk mengontrol kebijakan keuangan dan luar negeri kaisar. Maximilian menolak pembatasan ini dan baru menyetujuinya pada pertemuan dewan di Augsburg pada tahun 1500 setelah negara-negara bagian menyerahkan pasukan Landsknecht mereka kepadanya, tetapi Maximilian membubarkan pemerintahan ini dua tahun kemudian. Pajak kekaisaran sendiri ditolak oleh berbagai negara bagian dan Konfederasi Swiss bahkan menolak membayar sepeserpun; penolakan Swiss menjadi salah satu faktor yang memicu Perang Swabia pada tahun 1499.