Jabarkan Sistem pemerintahan dari Suku Moile

Adat istiadat suku Moile masih sangat kuat dan kental sejak nenek moyang mereka mendiami tanah Papua hingga sekarang. Mereka hidup dalam sebuah sistem kekerabatan. Sementara itu, sistem pemerintahan adat suku Moile tidak mengenal istilah "kepala suku besar". Mereka hanya mengenal pemimpin suku dengan sebutan "kinam". Beberapa pola kepemimpinan masyarakat adat di sana antara lain:

"Andigpoi" yang disebut sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam masyarakat. Mereka berwenang membuat kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas risiko yang timbul dari keputusan tersebut.

"Pinjoindig" yang disebut sebagai perpanjangan tangan dari andigpoi yang ruang lingkup kewenangannya tidak melebihi andigpoi.

"Pinjoipilei" adalah pelaksanaan pemerintah secara langsung di masyarakat.

"Nikei" adalah hakim yang membantu andigpoi dalam menyelesaikan masalah sosial di masyarakat, seperti membayar denda dan sengketa adat lainnya. Sementara itu, jabatan andigpoi dalam kinam diduduki oleh seseorang yang berpengaruh sehingga keputusan yang diambil dalam suatu perkara dapat diwakili semua andigpoi. Sementara keanggotaan nikei dipilih dari andigpoi atau pinjoindiig dengan beberapa kriteria, seperti memiliki sikap adil (tidak memihak) dan berpengalaman, bijaksana dan tidak emosional dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat.