Gw mau tau Penjajahan Britania dari Sejarah Myanmar

Britania menjadikan Birma sebagai salah satu provinsi dari negara India Britania pada 1886 dengan Yangon sebagai ibu kotanya. Masyarakat Birma tradisional mengalami perubahan drastis akibat lengsernya monarki serta pemisahan antara agama dan negara. Sekalipun perang secara resmi telah usai selepas berlangsung selama dua pekan, para pejuang Birma masih melakukan perlawanan di daerah Birma Utara sampai 1890, setelah pihak Britania akhirnya memutuskan untuk secara sistematis menghancurkan desa-desa dan melantik pejabat-pejabat baru untuk mengakhiri segala aktivitas gerilya. Keadaan perekonomian masyarakat juga berubah secara dramatis. Sesudah pembukaan Terusan Suez, permintaan akan beras Birma mengalami peningkatan dan lahan-lahan luas diteroka untuk ditanami. Akan tetapi, untuk membuka lahan pertanian baru, para petani terpaksa meminjam uang dari para rentenir India yang disebut cetiar dengan bunga tinggi dan sering kali mengalami penyitaan serta pengusiran yang mengakibatkan mereka kehilangan tanah dan ternak. Sebagian besar lapangan kerja juga diambil alih kuli-kuli kontrak India, dan seisi desa-desa menjadi buronan akibat beralih profesi menjadi kecu. Meskipun ekonomi Birma mengalami pertumbuhan, seluruh kekuasaan dan kemakmuran digenggam oleh segelintir perusahaan Britania, kaum peranakan Inggris, dan kaum pendatang dari India. Sebagian besar pegawai negeri sipil adalah orang-orang peranakan Inggris dan orang India, lagi pula orang-orang Bamar nyaris sepenuhnya disingkirkan dari dinas militer. Sekalipun Birma menjadi makmur, rakyatnya tidak ikut sejahtera. Novel Burmese Days karya George Orwell adalah sebuah cerita fiksi dari masa penjajahan Britania di Birma. Sepanjang masa penjajahan, kaum peranakan Inggris mendominasi Birma sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Sekitar permulaan abad ke-20, sebuah organisasi pergerakan kebangsaan mulai dibentuk dengan nama Perkumpulan Pemuda Buddhis (Young Men's Buddhist Association) meniru YMCA, karena pembentukan perkumpulan-perkumpulan keagamaan diperbolehkan oleh pemerintah penjajah. Organisasi ini kelak tergantikan oleh Sidang Umum Perkumpulan-Perkumpulan Birma (General Council of Burmese Associations) yang terhubung dengan Wunthanu athin atau Perkumpulan Kebangsaan yang tumbuh subur di desa-desa di seluruh Birma Hulu. Antara 1900 – 1911 "Si Orang Buddha Irlandia", U Dhammaloka, menyuarakan penentangan terhadap Agama Kristen dan Pemerintah Penjajah dengan menggunakan dalil-dalil agama Buddha. Sebuah generasi baru pemimpin-pemimpin Birma muncul pada permulaan abad ke-20 di kalangan cendekiawan yang diizinkan berangkat ke London untuk menimba ilmu hukum. Mereka pulang dengan keyakinan bahwa keadaan Birma dapat diperbaiki melalui reformasi. Reformasi konstitusi yang progresif pada permulaan era 1920-an menghasilkan sebuah lembaga legislatur berkewenangan terbatas, sebuah universitas, dan otonomi yang lebih besar bagi Birma dalam ruang lingkup administrasi negara India Britania. Dilakukan pula upaya-upaya untuk memperbesar keterwakilan rakyat Birma dalam jawatan-jawatan pemerintah. Beberapa orang mulai merasa bahwa perubahan tidak berjalan cukup cepat dan upaya reformasi tidak cukup ekspansif.

Pada 1920, terjadi peristiwa pemogokan mahasiswa untuk pertama kalinya dalam sejarah Birma. Para mahasiswa memprotes dikeluarkannya Undang-Undang Universitas baru yang mereka yakini hanya akan menguntungkan kalangan elit dan mengekalkan kekuasaan pemerintah penjajah. 'Sekolah-sekolah kebangsaan' tumbuh marak di seluruh wilayah Birma sebagai tindakan protes terhadap sistem pendidikan penjajah, dan peristiwa pemogokan mahasiswa itu pun diperingati sebagai 'Hari Kebangsaan'. Beberapa aksi mogok lanjutan dan unjuk rasa anti-pajak juga terjadi menjelang akhir era 1920-an, dipimpin oleh Wunthanu athin. Beberapa aktivis politik terkemuka adalah biarawan Agama Buddha (pongyi), seperti U Ottama dan U Seinda di Arakan yang kelak memimpin pemberontakan bersenjata melawan pihak Britania dan juga kelak melawan pemerintah nasionalis pascakemerdekaan Birma, dan U Wisara, martir perdana gerakan kebangsaan yang tewas setelah lama menjalankan aksi mogok makan di dalam penjara (Sebuah jalan utama di Yangon diberi nama U Wisara). Pada Desember 1930, terjadi unjuk rasa lokal menentang pajak oleh Saya San di Tarawadi dengan cepat berkembang menjadi gerakan kebangkitan yang pertama di tingkat daerah dan kelak menjadi gerakan kebangkitan nasional yang pertama melawan pemerintah penjajah. Selama dua tahun, berlangsung pemberontakan Galon (garuda) – musuh nāga, melambangkan para penjajah Britania – yang terpampang pada panji-panji para pemberontak, menyebabkan dikerahkannya ribuan pasukan Britania untuk memadamkannya diiringi janji-janji reformasi politik. Akhir nasib Saya San, yang disidang dan dieksekusi, membuka jalan bagi beberapa orang yang kelak menjadi pemimpin nasional Birma, termasuk Ba Maw dan U Saw, yang ikut serta dalam pembelaannya, untuk tampil sebagai tokoh-tokoh terkemuka.

Pada Mei 1930, didirikan Dobama Asiayone ("Perkumpulan Kami Orang Bamar"). Para anggota perkumpulan ini menyebut dirinya Thakin (sebuah julukan yang ironis karena thakin berarti "juragan" dalam bahasa Birma, kurang-lebih semakna dengan kata sahib— dijadikan sebagai bentuk pernyataan diri bahwa merekalah majikan sejati di negeri itu, para penyandang sah dari gelar thakin yang telah dirampas oleh para penjajah). Pemogokan mahasiswa kedua pada 1936 dipicu oleh tindakan pemberhentian sebagai mahasiswa terhadap Aung San dan Ko Nu, pemimpin-pemimpin Serikat Mahasiswa Universitas Yangon (Rangoon University Students Union), karena menolak untuk menyingkap nama penulis sebuah artikel dalam majalah kampus yang berisi cercaan terhadap salah seorang pejabat senior di Universitas Yangon. Pemogokan yang menyebar ke Mandalay itu mendorong terbentuknya Serikat Mahasiswa Seluruh Birma (All Burma Students Union, disingkat ABSU). Aung San dan Nu kemudian bergabung dengan gerakan Thakin dan berpindah dari gerakan mahawiswa ke gerakan politik kebangsaan. Pemerintah Imperium Britania memisahkan Birma dari India pada 1937 dan memberi negara jajahannya yang baru itu sebuah konstitusi baru yang mengatur tentang pembentukan sebuah dewan yang sepenuhnya terdiri atas orang-orang yang dipilih rakyat, akan tetapi tindakan ini justru menjadi suatu isu pemecah-belah karena segolongan rakyat Birma merasa bahwa tindakan ini adalah rencana jahat Britania untuk menyingkirkan mereka dari reformasi-reformasi yang dilakukan di India, sementara golongan lain memandang segala tindakan untuk memisahkan Birma dari kendali India sebagai langkah positif. Ba Maw menjabat sebagai Perdana Menteri Birma yang pertama, namun ia digantikan oleh U Saw pada 1939, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak 1940 sampai ia ditangkap pada 19 Januari 1942 oleh pemerintah Birma Britania karena berkomunikasi dengan Jepang.

Gelombang pemogokan dan protes yang bermula dari ladang-ladang minyak di Birma Tengah pada 1938 berkembang menjadi pemogokan umum yang berkonsekuensi lebih luas. Di Yangon, para pelajar yang berunjuk rasa setelah berhasil memblokade pintu masuk ke Sekretariat, kantor pemerintah penjajah, diserang oleh polisi berkuda Britania bersenjata pentungan yang mengakibatkan tewasnya seorang mahasiswa Universitas Yangon bernama Aung Kyaw. Di Mandalay, polisi menembaki kerumunan pengunjuk rasa yang dipimpin oleh seorang biarawan Agama Buddha sehingga menewaskan 17 orang. Gerakan ini kelak dikenal dengan nama Htaung thoun ya byei ayeidawbon ('Revolusi 1300', dinamakan berdasarkan tahun tersebut berdasarkan perhitungan kalender Birma), dan tanggal 20 Desember, hari kematian martir perdana Aung Kyaw fell, diperingati oleh para mahasiswa sebagai 'Hari Bo Aung Kyaw'.

Perang Dunia II dan Jepang

Beberapa tokoh nasionalis Birma melihat meletusnya Perang Dunia II sebagai peluang untuk mendapatkan konsesi-konsesi dari Britania sebagai ganti dukungan yang akan mereka berikan kepada Britania demi memenangkan perang. Golongan-golongan lain, seperti gerakan Thakin, menentang segala bentuk keterlibatan Birma dalam perang tanpa terkecuali. Aung San ikut mendirikan Partai Komunis Birma (PKB) bersama tokoh-tokoh gerakan Thakin lainnya pada Agustus 1939. Berbagai pustaka Marxis serta traktat-traktat dari gerakan Sinn Féin di Irlandia sudah beredar dan dibaca secara luas di kalangan para aktivis politik. Aung San juga ikut mendirikan Partai Revolusioner Rakyat (PRR), pengganti Partai Sosialis sesudah Perang Dunia II. Ia juga turut berperan dalam pendirian Blok Kemerdekaan dengan mengupayakan persekutuan antara Dobama, ABSU, para biksu yang aktif di bidang politik, serta Partai Orang Miskin, partai dari Ba Maw . Setelah organisasi Dobama menyerukan pemberontakan national, Britania mengeluarkan sepucuk surat perintah penahanan terhadap sejumlah besar pimpinan organisasi itu termasuk Aung San, yang meloloskan diri ke Tiongkok. Aung San berniat untuk menjalin hubungan dengan pihak Komunis Tiongkok, akan tetapi niatnya itu terdeteksi oleh pemerintah Jepang yang kemudian mendekatinya dengan tawaran dukungan kepada dirinya dalam bentuk satuan intelijen rahasia yang disebut Minami Kikan, dikepalai oleh Kolonel Suzuki dengan tujuan menutup Jalan Raya Birma dan mendukung upaya pemberontakan nasional. Aung San sempat kembali ke Birma selama jangka waktu yang singkat untuk mengumpulkan dua puluh sembilan pemuda yang kelak berangkat bersamanya ke Jepang untuk menjalani pelatihan militer di Pulau Hainan, Tiongkok. Rombongan pemuda Birma ini kelak dikenal dengan julukan "Tiga Puluh Kamerad". Tatkala Jepang menduduki Bangkok pada Desember 1941, Aung San memaklumkan pembentukan Tentara Kemerdekaan Birma (TKB) untuk mengantisipasi invasi Jepang atas Birma pada 1942.

TKB membentuk pemerintahan darurat di beberapa wilayah Birma pada musim semi 1942, akan tetapi timbul selisih pendapat di kalangan petinggi Jepang sehubungan dengan masa depan Birma. Kolonel Suzuki memang mendorong Tiga Puluh Kamerad untuk membentuk pemerintah darurat, tetapi pimpinan militer Jepang tidak pernah secara resmi menyetujui rencana semacam itu. Tentara Jepang akhirnya beralih mendukung Ba Maw untuk membentuk sebuah pemerintahan. Selama perang pada 1942, TKB menjadi kian tak terkendali, dan di banyak distrik para pejabat bahkan pelaku kriminal menyatakan diri sebagai kelompok TKB. Organisasi ini ditata kembali menjadi Tentara Pertahanan Birma (TPB) di bawah Jepang namun tetap dikepalai oleh Aung San. Jika TKB bukan merupakan bala tentara reguler, maka TPB melaksanakan perekrutan melalui seleksi masuk serta dilatih sebagaimana pasukan-pasukan angkatan darat pada umumnya oleh instruktur-instruktur Jepang. Ba Maw kemudian dipermaklumkan sebagai kepala negara; dalam jajaran kabinetnya terdapat pula Aung San sebagai Menteri Perang, serta pemimpin Komunis Birma Thakin Than Tun sebagai menteri Tanah dan Pertanian; ada pula para pemimpin Sosialis Birma, Thakin Nu dan Thakin Mya. Ketika Jepang mempermaklumkan Birma sebagai negara merdeka, secara teori, pada 1943, TPB pun diganti namanya menjadi Tentara Nasional Birma (TNB).

Tak lama kemudian, mulai tampak jelas bahwa janji kemerdekaan dari Jepang hanyalah sebuah pepesan kosong dan Ba Maw telah teperdaya. Ketika mulai kalah dalam perang, Jepang pun menyatakan kemerdekaan Birma sebagai sebuah negara yang berdaulat penuh pada 1 Agustus 1943, tetapi tindakan ini pun hanya dilakukan untuk menyamarkan maksud Jepang yang sebenarnya. Aung San yang sudah tidak lagi mempercayai Jepang pun membuka negosiasi dengan para pemimpin Komunis, Thakin Than Tun dan Thakin Soe, serta para pemimpin Sosialis, Ba Swe and Kyaw Nyein, yang menghasilkan pembentukan Organisasi Anti-Fasis (Anti-Fascist Organisation, AFO) pada Agustus 1944 dalam suatu pertemuan rahasia yang dihadiri oleh PKB, PRR, dan TNB di Pegu. AFO kelak berganti nama menjadi Liga Kemerdekaan Rakyat Anti-Fasis (LKRAF). Thakin Than Tun dan Soe, sewaktu masih mendekam di dalam penjara Insein pada Juli 1941, bersama-sama telah menyusun Manifesto Insein yang, berlawanan dengan opini yang beredar di kalangan pergerakan Dobama, menyatakan fasisme dunia sebagai musuh utama dalam perang yang sudah di depan mata dan menyerukan kerja sama untuk sementara waktu dengan Britania dalam suatu koalisi sekutu yang selayaknya mencakup pula Uni Soviet. Soe secara diam-diam sudah mengatur barisan pertahanan untuk menghadapi pendudukan Jepang, dan Than Tun mampu meneruskan informasi intelijen Jepang kepada Soe, sementara para pemimpin komunis lainnya, Thakin Thein Pe dan Tin Shwe, menjalin kontak dengan pemerintah kolonial dalam pengasingan di Simla, India.

Ada kontak-kontak informal antara AFO dan pihak sekutu pada 1944 dan 1945 melalui organisasi Britania, Force 136. Pada 27 Maret 1945, Angkatan Darat Nasional Birmarose bangkit melakukan perlawanan terhadap Jepang di seluruh wilayah Birma. 27 Maret pernah dijadikan tanggal peringatan 'Hari Perlawanan' sampai militer mengganti namanya menjadi 'Hari Tatmadaw (Angkatan Bersenjata)'. Sesudah peristiwa itu, Aung San dan tokoh-tokoh lain pun mulai bernegosiasi dengan Lord Mountbatten dan secara resmi bergabung dengan pihak sekutu sebagai Angkatan Birma Patriotik (Patriotic Burmese Forces, PBF). Dalam pertemuan pertama, AFO memperkenalkan diri kepada pihak Britania sebagai pemerintah darurat Birma dengan Thakin Soe sebagai ketua dan Aung San sebagai seorang anggota panitia pelaksana pemerintahan. Jepang diusir dari hampir seluruh wilayah Birma pada Mei 1945. Negosiasi pun mulai dilakukan dengan pihak Britania menyangkut pelucutan senjata AFO dan keikutsertaan pasukan-pasukannya dalam Angkatan Darat Birma pascaperang. Beberapa veteran telah dibentuk menjadi sebuah barisan semi militer di bawah kepemimpinan Aung San, dengan nama Pyithu yèbaw tat atau Organisasi Sukarelawan Rakyat (People's Volunteer Organisation, disingkat PVO), dan dilatih secara terang-terangan dalam pakaian seragam. Peleburan PBF berhasil dilaksanakan pada Konferensi Kandi di Sailan pada September 1945.

Selama pendudukan Jepang, 170.000 sampai 250.000 rakyat sipil tewas.

Dari menyerahnya Jepang sampai pembunuhan Aung San

Menyerahnya Jepang mengakibatkan masuknya administrasi militer sekutu ke Birma yang menuntut agar Aung San diperiksa sehubungan dengan keterlibatannya dalam sebuah pembunuhan selama operasi-operasi militer pada 1942. Lord Mountbatten menyadari bahwa tuntutan ini sia-sia belaka karena Aung San sangat populer.

Seusai perang, Gubernur Birma Britania, Sir Reginald Dorman-Smith kembali ke Birma. Pemerintahan yang kembali dipulihkan membentuk sebuah program kebijakan yang berfokus pada rekonstruksi fisik negara itu dan menunda-nunda pembicaraan seputar kemerdekaan Birma.

LKRAF bangkit menentang pemerintah dan menimbulkan pergolakan politik di Birma. Timbul pula keretakan di dalam tubuh LKRAF di antara kaum Komunis dan Aung San bersama kaum Sosialis menyangkut strategi, yang menyebabkan Than Tun didesak untuk mengundurkan diri dari jabatan sekretaris jenderal pada Juli 1946, serta pemecatan PKB dari LKRAF pada bulan Oktober.

Dorman-Smith digantikan oleh Hubert Rance sebagai gubernur, dan nyaris segera sesudah penunjukannya Kepolisian Rangoon melakukan pemogokan. Pemogokan yang dimulai pada September 1946 itu meluas dan diikuti pegawai-pegawai negeri dan hampir-hampir menjadi sebuah aksi pemogokan umum.

Rance menenangkan situasi dengan mengadakan pertemuan bersama Aung San dan membujuknya untuk bergabung dengan Dewan Eksekutif Pemerintah bersama-sama dengan anggota-anggota LKRAF lainnya. Dewan eksekutif yang baru itu, yang kini semakin mendapatkan kepercayaan rakyat, mulai menegosiasikan kemerdekaan Birma, yang terselenggara dengan baik di London dan menghasilkan Persetujuan Aung San-Attlee pada 27 Januari 1947. Isi persetujuan itu menimbulkan ketidakpuasan bagi sebagian kalangan di cabang komunis dan konservatif dari LKRAF, akan tetapi membuat golongan Komunis Bendera Merah di bawah pimpinan Thakin Soe tersingkir dari panggung politik dan membuat kaum konservatif tersingkir ke kubu oposisi.

Aung San juga berhasil merumuskan kesepakatan dengan suku-suku minoritas demi mempertahankan kesatuan Birma dalam Konferensi Panglong pada 12 Februari, yang sejak itu diperingati sebagai 'Hari Persatuan'. U Aung Zan Wai, U Pe Khin, Myoma U Than Kywe, Mayor Aung, Sir Maung Gyi, dan Dr. Sein Mya Maung adalah para negosiator dan pemimpin terpenting dalam Konferensi Pinlon (Panglong) yang berunding dengan pemimpin nasional tertinggi Birma, Jenderal Aung San, dan para pucuk pimpinan lainnya pada 1947. Semua pemimpin ini memutuskan untuk bergabung bersama-sama membentuk Perserikatan Birma. Perayaan Hari Persatuan adalah salah satu dari perayaan terbesar dalam sejarah Birma. Besarnya popularitas LKRAF, yang kini dikuasai Aung San dan kaum Sosialis, dibuktikan dengan kemenangan telak yang diperolehnya dalam pemilihan anggota badan konstituante pada April 1947. Tetapi pada Juli 1947, Aung San dan beberapa anggota kabinet dibunuh oleh lawan-lawan politiknya. Tak lama kemudian, pemberontakan meletus di Arakan dipimpin oleh rahib veteran, U Seinda, dan menjalar ke distrik-distrik lainnya.

Pada 19 Juli 1947, U Saw, salah seorang Perdana Menteri Birma praperang yang konservatif, merancang pembunuhan atas Aung San dan beberapa anggota kabinetnya ternmasuk abang sulungnya, Ba Win, pada saat melakukan pertemuan di gedung Sekretariat. Sejak peristiwa itu, tanggal 19 Juli diperingati sebagai Hari Martir. Thakin Nu, pemimpin kaum Sosialis, kemudian diminta untuk membentuk sebuah kabinet baru. Thakin Nu kelak memimpin upacara penyerahan kemerdekaan kepada Birma pada 4 Januari 1948. Keinginan rakyat untuk melepaskan diri dari Britania sangat kuat kala itu sampai-sampai Birma memutuskan untuk tidak bergabung dalam Persemakmuran Bangsa-Bangsa, bertolak belakang dengan keputusan India dan Pakistan .