Coba jelasin Sejarah dari Departemen Teknologi Hasil Perairan Institut Pertanian Bogor dong

Departemen Teknologi Hasil Perairan (THP) pada awalnya merupakan bagian dari Teknologi Ikan, Departemen Tata Produksi Perikanan yang bernaung di bawah Fakultas Perikanan IPB yang didirikan pada tanggal 1 September 1963. Bagian ini kemudian terus berkembang, sampai pada tahun 1985 dinyatakan sebagai Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) yang mengasuh Program Studi Teknologi Hasil Perikanan dengan penetapan Surat Keputusan (SK) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia No. 0110/0/1985.

Sejalan dengan perubahan status IPB menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berdasarkan PP No. 154 tahun 2000, IPB menjalankan salah satu kebijakannya yaitu penataan departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor. Salah satu tujuan penataan tersebut adalah untuk menyikapi tuntutan masyarakat akan lulusan IPB supaya tidak terlalu generalis tetapi juga tidak over specialist. Penataan tersebut juga bermaksud untuk menghindari duplikasi antar program studi agar meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Seiring dengan penataan tersebut, Jurusan Pengolahan  Hasil Perikanan (PHP) yang mengasuh Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, ditetapkan sebagai salah satu Departemen yang “distinc” atau berbeda di antara 36 departemen lainnya sehingga tetap dipertahankan untuk melanjutkan kegiatan sebagai departemen mandiri dengan nama baru Departemen Teknologi Hasil Perairan (THP) di bawah koordinasi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK). Perubahan dan penetapan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor No. 001/K13/PP/2005. Sampai saat ini Departemen THP telah terakreditasi “A”.

Sejak ditetapkannya sebagai Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan (PHP) tahun 1985, Departemen THP telah menjalankankegiatan Tri darma Perguruan Tinggi selama lebih dari 20 tahun dan telah menghasilkan alumni lebih dari 1200 sarjana dan berprofesi dalam berbagai bidang seperti swasta, peneliti, dosen, dan pegawai negeri sipil baik di daerah maupun di pusat.