Jelaskan Aturan adat dari Suku Moor

Dalam menyelesaikan sengketa warisan, suku Moor umumnya menggunakan cara yang rukun dan damai. Penyelesaian sengketa tidak hanya melibatkan dua atau lebih pihak yang bersengketa saja, melainkan juga anggota keluarga dari pihak yang bersengketa. Mereka amat menekankan kedamaian dan menghilangkan segala hal yang berpotensi mampu merusak keutuhan keluarga mereka.

Jalan yang ditempuh untuk memecahkan sengketa yang terjadi adalah melalui musyawarah. Musyawarah tersebut terbagi menjadi beberapa hal, yaitu musyawarah terbatas dalam lingkungan keluarga yang dihadiri oleh anggota keluarga, musyawarah kerabat, musyawarah perdamaian adat yang disaksikan langsung oleh kepala adat. Meskipun demikian, upaya musyawarah tersebut tidak jarang juga menemui kegagalan atau jalan buntu. Kegagalan yang ada biasanya disebabkan karena anggota keluarga telah dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan pribadi atau hal-hal lain yang bersifat kebendaan. Apabila upaya musyawarah benar-benar tidak mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi, kedua belah pihak biasanya akan membawa perkara tersebut ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Sebaliknya, pembagian warisan di masyarakat suku Moor biasanya tidak memerlukan campur tangan pemimpin atau pemuka adat, apalagi sampai dibawa ke ranah pengadilan agama apabila pembagian warisan tersebut berlangsung rukun dan damai antar ahli waris.

Sebelum sengketa dibawa ke pengadilan, sengketa tersebut biasanya diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah yang juga memiliki tahapan atau tingkatan. Musyawarah biasanya akan dihadiri oleh para pemuka adat, dan seluruh ahli waris yang bersengketa terhadap harta orang tuanya. Pemuka adat pertama-tama akan memberikan semacam nasihat terkait pentingnya kedamaian dan kerukunan hidup, serta nasihat-nasihat lain mengenai betapa malunya kepada keluarga besar, kepada masyarakat setempat, dan kepada masyarakat di luar mereka. Apabila kesepakatan melalui musyawarah tersebut telah dicapai, kedua belah pihak yang bersengketa harus menerimanya dengan lapang dada.

Apabila hasil musyawarah tetap mengalami jalan buntu, maka persoalan tersebut akan dibawa ke kepala adat. Tempat musyawarah biasanya dilakukan di rumah kepala adat. Apabila kepala adat belum juga berhasil menyelesaikan sengketa tersebut, maka persoalan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Negeri. Dalam hal itu, kepala adat akan bertindak sebagai saksi.