Jelaskan Konstitusi dari Politik Kuwait

Konstitusi Kuwait diratifikasi pada tahun 1962 dan memiliki beberapa unsur dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Konstitusi memandatkan bahwa Kuwait harus memiliki lembaga legislatif yang dipilih (Majelis Nasional). Emir adalah kepala negara, dan kewenangannya dijelaskan dalam konstitusi.

Warga yang telah mencapai usia 21 tahun dapat menggunakan hak suaranya. Calon anggota majelis harus memenuhi syarat untuk memilih dan setidaknya berusia 30 tahun. Konstitusi secara tegas mendukung partai politik, tetapi keberadaan parpol masih ilegal karena tidak ada hukum yang mendefinisikan dan mengatur mereka. Anggota parlemen cenderung menjabat sebagai anggota independen atau sebagai anggota partai politik dan faksi-faksi secara de facto yang didasarkan pada ideologi, sekte, kelas sosial atau klan.