Jelaskan Australia dari Kerangka Kualifikasi Nasional

Australian Qualifications Framework adalah kerangka kualifikasi nasional di Australia.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

KKNI terdiri atas 9 jenjang kualifikasi yang terdiri atas:

Jenjang 1 - 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;

Jenjang 4 - 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;

Jenjang 7 - 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

lulusan pendidikan dasar (SMP) setara dengan jenjang 1;

lulusan pendidikan menengah (SMA) paling rendah setara dengan jenjang 2;

lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;

lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;

lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;

lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;

lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;

lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;

lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;

lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan KKNI.