Jelaskan Pengelolaan dari Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia

Dengan telah ditandatanganinya perubahan keenam Perpres 24 tahun 2010 mengenai kedudukan, tugas dan fungsi kementerian serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon I di kementerian negara oleh Presiden RI pada tanggal 12 Agustus 2014, menjadi dasar terbentuknya badan baru di lingkungan Kemhan yaitu Badan Instalasi Strategis Nasional (Bainstranas). Sebelum adanya Bainstranas dan peraturan hukumnya, badan ini bernama Badan Sarana Pertahanan dan kawasan ini dikelola melalui MOU antar instansi

Bainstranas Kemhan yang berlokasi di kawasan IPSC Sentul Bogor ini menaungi 7 (tujuh) instalasi strategis yaitu Standby forces, BNPT, BNPB, UNHAN, PMPP, Pusat Bahasa dan olahraga militer. “Di tempat inilah akan disiapkan prajurit dan sumber daya manusia yang profesional”. Demikian diungkapkan Menhan Purnomo Yusgiantoro saat melantik Kepala Bainstranas yang pertama Mayjen TNI Paryanto dalam suatu upacara pelantikan dan pengangkatan sumpah Kepala Bainstranas di Kemhan Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2014. “Yang terpenting lagi adalah Kepala Bainstranas dapat melakukan koordinasi dengan tujuh instansi yang dikepalai oleh pimpinan yang heterogen dalam lingkup IPSC,” ujar Menhan.

Pada tahun 2015, Badan Instalasi Strategis Nasional (Kabainstranas) Kementerian Pertahanan RI menyatakan perlu adanya satu pemikiran dan kesamaan persepsi dalam melaksanakan pengelolaan Kawasan Pusat Perdamaian Dan Keamanan Indonesia (PPKI) atau Indonesia Peace And Security Center (IPSC). Hal ini mengingat di kawasan IPSC terdapat instansi dari beberapa kementerian terkait yang melaksanakan tugas dalam rangka membina dan menjaga integritas keamanan negara. Selain itu juga ditetapkan beberapa kebijakan mengenai kawasan IPSC