Jelaskan Skema pembiayaan dari Kereta Cepat Indonesia China

Akibat dari pembengkakan biaya pada 2021, Jokowi mengesahkan Perpres No. 93 Tahun 2021. Untuk melaksanakan perpres tersebut, Jokowi membentuk Komite Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang dipimpin langsung oleh Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan. Selain itu kepemimpinan konsorsium di dalam PSBI dialihkan dari Wijaya Karya (Wika) ke KAI. Pada 1 November 2021, pemerintah mengucurkan APBN sebesar Rp 3,4 Triliun untuk menutupi cost overrun yang dialami KCIC.

Begitu KCIC mendapat kucuran dana tersebut, tindakan pemerintah menuai kontroversi dan Jokowi dicap "ingkar janji" oleh masyarakat dan media massa. Pasalnya, KCIC adalah proyek business to business sehingga skema pembiayaannya tidak menggunakan APBN. Namun pemerintah beralasan pengucuran dana APBN tersebut dilakukan karena situasi yang masih berada dalam pandemi Covid-19, terganggunya arus kas para anggota konsorsium, perubahan desain dan kondisi geografi di proyek, serta melambungnya harga tanah per meter persegi.