Jabarkan (b) .— dari Jerusalem Embassy Act

Apabila Presiden melaksanakan wewenang yang tercantum di ayat (a) dalam tahun anggaran untuk keperluan yang tercantum di ayat 3(b) kecuali sampai tenggatnya ditangguhkan pada tahun anggaran berjalan karena melaksanakan wewenang yang tercantum di ayat (a).

Sejak aturan ini berlaku pada akhir 1998, semua Presiden yang menjabat saat itu menetapkan bahwa pemindahan kedutaan akan berdampak besar terhadap keamanan nasional A.S. dan memilih untuk menerbitkan surat penangguhan yang menunda proses pemindahan. Evaluasi ulang dilaksanakan setiap enam bulan. Menanggapi hal tersebut, sejumlah anggota Kongres mulai memasukkan kalimat-kalimat yang menghapus hak eksklusif Presiden untuk membuat surat penangguhan atau menghapus total aturan penangguhan dari UU Kedutaan Besar Yerusalem.