Saya mau tau Latar belakang dari Unjuk rasa antikorupsi di Rusia 26 Maret 2017

Demonstrasi antikorupsi mengecam pemerintahan Vladimir Putin meluas di jantung kota Moskwa, pada hari Minggu 26 Maret 2017. Ribuan orang turun ke jalan. Merespon gerakan tersebut, polisi langsung mengeluarkan tindakan keras, di mana ratusan orang ditangkap, termasuk pemimpin oposisi terkenal, Alexei Navalny. Navalny melalui cuitannya di akun Twitter menyerukan kepada pengunjuk rasa agar tetap melanjutkan aksinya, meski penangkapan terus terjadi. “Hari ini kita mendiskusikan (dan mengutuk) korupsi, bukan penangkapan,” katanya, “Well, saya ditangkap, lantas mengapa? Tak masalah.”

Di tempat lain, demonstrasi serupa juga direncanakan akan digelar di 100 kota di seluruh Rusia. Tapi pihak keamanan menanggapi dengan sangat keras. Kelompok hak asasi Rusia, OVD-Info, menyatakan bahwa lebih dari 700 orang ditangkap. Sedang menurut kantor berita Ria Novosti, 500 orang yang diamankan oleh polisi.

Meskipun polisi mengerahkan banyak petugas pengendalian masa dan pasukan anti huru-hara, secara umum demonstrasi tersebut berjalanan aman. Polisi mengawal para demonstran, sementara itu polisi tak berseragam disebar di antara demonstran. Demonstrasi besar-besaran ini adalah bagian dari kampanye yang mereka sebut sebagai “He is not your Dimon”, kata kecil untuk Dmitry, yang merujuk kepada nama Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev.

Dalam gerakan itu, Navalny menuduh Medvedev telah membangun kerajaan properti global dengan cara-cara koruptif. Sebelumnya, pada tanggal 2 Maret 2017, Navalny mengatakan bahwa Medvedev memiliki portofolio aset termasuk “potongan-potongan besar tanah di daerah yang paling dicari orang, yacht, apartemen di rumah-rumah tua, kompleks pertanian dan perkebunan anggur di Rusia dan luar negeri." Dia mengklaim, semua harta kekayakaan itu dibeli melalui "suap oligarki dan pinjaman bank negara." Juru bicara sang Perdana Menteri, Natalya Timakova, melalui RIA Novosti, mengatakan, tak ada gunanya mengomentari propaganda pemimpin oposisi itu, yang telah mengaku sedang melancarkan semacam kampanye pemilu untuk melawan penguasa.

Navalny, yang pernah terlibat dalam aksi besar-besaran anti-pemerintah pada 2011, mengumumkan rencananya untuk mengikuti pemilihan presiden pada 2018. Pada Februari 2017, dia dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan pada pengadilan ulangan untuk kasus yang terjadi pada 2013. Tetapi Navalny telah mengajukan banding.