Jelaskan Investigasi Terhadap Pembiayaan Kampanye dari Brexit

Pada 11 Mei 2018, Komisi Pemilihan Britania Raya mengungkapkan hasil investigasi yang menuding Leave.EU telah menggunakan dana di atas batas maksimal yang telah ditentukan selama masa kampanye, yaitu sekitar £77.380 atau 10% dari ambang batas maksimal, dan memberi denda sebesar £70.000 kepada Leave.EU. Komisi Pemilihan juga menuding Leave.EU memberikan laporan yang tidak akurat mengenai dana pinjaman yang diperolehnya, dan Leave.EU tidak dapat menunjukkan 97 nota pembayaran dengan nilai total £80.224. Direktur Keuangan Politik dan Regulasi dari Komisi Pemilihan mengatakan bahwa denda £70.000 yang dijatuhkan pada Leave.EU tidaklah sepadan dengan kerugian yang dihasilkan oleh pelanggaran Leave.EU. Lebih lanjut dia mengatakan terdapat bukti kuat ketua kampanye Leave.EU, Liz Bilney, melakukan aktivitas kriminal selama masa kampanye dan Komisi Pemilihan telah menyerahkan kasus ini pihak kepolisian. Pendiri Leave.EU, Aaron Banks menyangkal temuan investigasi ini dan akan menentangnya di pengadilan.

Prosedur Pengunduran Diri dari Uni Eropa

Prosedur pengunduran diri dari Uni Eropa diatur dalam Artikel 50 dari Perjanjian tentang Uni Eropa. Berdasarkan prosedur dalam permohonan Artikel 50, negara anggota diharuskan memberi tahu Dewan Eropa dan akan diberikan periode waktu hingga dua tahun untuk menegosiasikan syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut, setelah itu segala perjanjian antara negara tersebut dan Uni Eropa akan berhenti berlaku.

Terjadi perdebatan mengenai apakah keputusan untuk permohonan digunakannya Artikel 50 adalah hak prerogatif pemerintah, seperti yang diungkapkan Perdana Menteri Cameron, atau diperlukan persetujuan Parlemen untuk memohonnya. Hal ini membuat Mahkamah Agung Britania Raya harus menyidangkan perkara ini dalam sidang kasus untuk menentukan hal tersebut, sidang ini sendiri dikenal sebagai sidang kasus Miller. Mahkamah Agung Britania Raya akhirnya memutuskan pada Januari 2017 bahwa pemerintah membutuhkan persetujuan parlemen untuk meminta penggunaan Artikel 50. Pada 1 Februari 2017, Parlemen mengijinkan perdana menteri untuk memohon penggunaan Artikel 50, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Akta (Pemberitahuan Penarikan) Uni Eropa 2017, kendati mendapatkan perlawanan dari beberapa anggota parlemen yang mewakili konstituennya dalam menolak Brexit. Pada 28 maret 2017, Theresa May menandatangani surat yang memuat permintaan penggunaan Artikel 50, yang kemudian disampaikan oleh Tim Barrow, duta besar Britania Raya untuk Uni Eropa, kepada Presiden Dewan Eropa Donald Tusk pada hari berikutnya.