Jelaskan Pernikahan beda agama dari Kebebasan beragama di Indonesia

Pasal 28 B (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Dalam pelaksanaannya, pernikahan diatur dengan UU No. 1 tentang Perkawinan (UPP). Pasal 2 UPP menimbulkan polemik karena tidak mengakui adanya pernikahan di luar hukum masing-masing agama Permohonan uji materi pasal 2 UPP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (2015) dengan alasan bahwa Negara Indonesia "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga "tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh warga negara mempunyai hubungan yang erat dengan agama dan salah satunya adalah perkawinan". Pemerintah Indonesia saat itu mendukung penolakan karena khawatir akan munculnya "kerawanan dan gejolak sosial di tengah masyarakat" yang menolak pernikahan beda agama. Pemerintah memandang bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama dan hak konstitusional tiap individu tidak bisa dilakukan dengan sebebas-bebasnya tetapi ada batasan-batasan untuk menghormati hak konstitusional orang lain, sesuai dengan Pasal 28 J (22) UUD 1945. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menambahkan bahwa tidak diakuinya pernikahan beda agama merupakan ketentuan dari ajaran agama itu sendiri. Sementara itu, lima orang mahasiswa dan alumnus FH UI (2014) menganggap UU Perkawinan mengandung unsur “pemaksaan” dan bertentangan dengan UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Pada tanggal 20-4-1985, Ketua MA melalui surat bernomor KMA/72/IV/1981 yang ditujukan kepada Menag dan Mendagri RI memohon dalam membantu pelaksanaan pernikahan beda agama, mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk sehingga pernikahan agama tidak dapat dihindari serta untuk mencegah perkawinan tidak resmi. Pada tahun 1986, MA melalui Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 mengarahkan Kantor Catatan Sipil untuk mencatat pernikahan pasangan beda agama Andi Vonny Gani P dan Andrianus Petrus Hendrik Nelwan. Pada bulan Mei 2006, Sudhar Indopa, pegawai Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, menyatakan bahwa larangan pernikahan beda agama berasal dari agama dan bukan dari negara, sehingga kantor catatan sipil tidak dapat mencatat perkawinan tersebut.

Pernikahan beda agama dianggap haram dan tidak sah oleh MUI melalui Fatwa Mui Nomor: 4/Munas Vii/Mui/8/2005 serta didukung oleh NU dan Muhammadiyah. PHDI juga tidak mengakui pernikahan beda agama dengan berlandaskan aturan dalam agama Hindu, sedangkan Konghucu melalui MATAKIN menyatakan bahwa pemberkatan pernikahan hanya dapat dilakukan bila kedua mempelai beragama Konghucu, tetapi tetap menghormati dan memberikan surat keterangan pernikahan jika ada umatnya yang menikah berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen melalui PGI menilai bahwa UU Pernikahan telah mengabaikan hak seseorang untuk menikah sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan moral. Katolik melalui KWI juga menganggap bahwa negara telah melampaui kewenangannya dengan terlalu jauh mencampuri urusan warga negaranya dengan Tuhan. Walubi menyebutkan bahwa agama Buddha tidak memberikan aturan ketat mengenai pernikahan beda agama meskipun diusahakan seiman.