Jelaskan Periode Reformasi (I): 1998-2005 dari Televisi di Indonesia

Dalam periode ini, terjadi demokratisasi di Indonesia sebagai akibat kejatuhan Soeharto, dan 5 stasiun TV yang sudah ada dirasa tidak cukup. Izin baru bagi TV swasta pun dikeluarkan, yang dibuktikan dengan pemberian izin bagi 5 stasiun televisi swasta nasional pada Oktober 1999. Mayoritas pemiliknya adalah orang yang berada di luar kekuasaan, kecuali Global TV yang memiliki kaitan dengan pemerintahan Habibie. Bahkan, ada mereka yang bisa disebut sebagai wajah baru, seperti DVN TV yang dimiliki oleh Sukoyo, seorang petambak udang dan Trans TV yang dimiliki oleh Chairul Tanjung, pemilik Bank Mega yang saat itu masih kecil. Selain itu, pada pemilik TV yang sudah ada juga terjadi perubahan, yang banyak dari mereka berpindah tangan dari elit Cendana ke pengusaha-pengusaha baru. Hal ini dapat dilihat dari RCTI yang berpindah dari tangan Bambang Tri ke Hary Tanoesoedibjo, seorang investor saham yang tidak berpengalaman di media, sedangkan SCTV berpindah ke tangan keluarga Sariaatmadja yang sebelumnya bermain di perdagangan komputer. Khusus Indosiar dan ANteve, mereka hampir lepas dari pemilik karena krisis ekonomi 1997, namun pada akhirnya tetap bertahan di bawah mereka setelah restrukturisasi.

Dalam era ini, juga terbentuk berbagai stasiun televisi swasta lokal di Indonesia, beberapa dari mereka berasal dari pemain lama dalam industri media massa. JTV merupakan salah satu yang cukup besar, dimiliki oleh pengusaha koran Dahlan Iskan dan berpusat di Surabaya, begitu juga dengan Jak TV yang dimiliki oleh Erick Thohir melalui Mahaka Media dan berpusat di Jakarta, ada juga Bali TV yang dimiliki oleh Satria Naradha melalui Kelompok Media Bali Post dan berpusat di Denpasar. Di Semarang, muncul Pro TV, di Padang muncul Favorit TV, di Tangerang muncul CTV Banten, di Kendari muncul Kendari TV, sedangkan di Medan muncul Deli TV. Ini belum termasuk ratusan TV lokal lain yang tumbuh bak jamur pada era ini, seperti Pacific TV, Lombok TV, Malang TV, AFB TV, dan berbagai TV lokal lainnya. Selain itu, perkembangan menarik lain adalah diizinkannya modal asing masuk ke industri penyiaran (maksimal 20%) dalam UU Penyiaran No. 32/2002, yang sempat ditunjukkan dengan pembelian 20% saham ANTV oleh STAR TV. Aturan yang sama juga berusaha menurunkan konsentrasi kepemilikan media televisi dengan menciptakan sistem siaran jaringan di daerah-daerah.

Dengan kepemilikan TV swasta pada kebanyakan pengusaha hanya satu (kecuali RCTI, TPI dan Global TV), maka pada titik ini bisa dikatakan upaya mencapai keragaman kepemilikan sudah berusaha dicapai. Namun, angin segar ini tidak bertahan lama karena banyak stasiun TV yang sudah ada tidak mendapatkan untung, seperti TV7 yang dimiliki Kompas Gramedia dan Lativi yang dimiliki oleh Abdul Latief, belum lagi jika ditambah televisi lokal di berbagai daerah. Hal inilah yang akhirnya mengarahkan kita ke era konglomerasi dan konsolidasi media seperti saat ini.