Jelaskan Negara kesejahteraan dari Sosialisme Islam

Konsep kesejahteraan dan pensiun dikenalkan pada hukum Islam awal dalam bentuk Zakat (amal), salah satu Rukun Islam, di bawah Khalifah Ar-Rasyidin pada abad ke-7. Praktik ini berlanjut sampai dengan masa Kekhalifahan Abbasiyah. Pajak (termasuk zakat dan jizyah dikumpulkan di perbendaharaan pemerintahan Islam dan digunakan untuk menyediakan pendapatan untuk yang membutuhkan, termasuk di antaranya orang miskin, manula, yatim, janda, dan disabilitas. Menurut teolog Al-Ghazali (1058-1111), pemerintah juga harus mengumpulkan persediaan makanan di setiap wilayah jika sewaktu-waktu terjadi musibah atau kelaparan. Kekhalifahan dapat pula dianggap sebagai negara kesejahteraan utama pertama di dunia. (see online)

Pada masa Khalifah Ar-Rasyidin, berbagai program kesejahteraan dikenalkan oleh khalifah Umar bin Khattab. Pada masa kekuasaannya, kesetaraan diberlakukan kepada semua rakyatnya, bahkan kepada khalifah itu sendiri, karena Umar bin Khattab percaya bahwa "tidak ada seorang pun, tidak peduli seberapa penting, hidup dengan cara yang dapat membedakannya dengan orang lain". Umar sendiri hidup dalam "kesederhanaan dan melepaskan diri dari kemewahan duniawi", seperti bagaimana dia sering kali memakai "sepatu usang dan biasanya memakai pakaian yang ditambal", atau bagaimana dia mau tidur "di atas lantai tanpa alas di masjid". Pembatasan kekayaan juga diatur untuk gubernur dan pejabat, yang sering kali "diberhentikan jika menunjukkan tanda-tanda keangkuhan atau kekayaan yang dapat membedakannya dengan penduduk lainnya". Ini adalah usaha awal untuk menghapus "perbedaan kelas yang pasti dapat menimbulkan konflik". Umar juga memastikan bahwa perbendaharaan publik tidak akan dibuang untuk "kemewahan yang tidak perlu" karena dia percaya bahwa "uang itu lebih baik dihabiskan untuk kesejahteraan rakyat dibandingkan kepada bata tak bernyawa".

Pada masa bencana kelaparan pada Tahun 18 Hijriah, Umar melaksanakan reformasi yang lebih jauh, seperti pengenalan pendistribusian makanan menggunakan kupon, yang diberikan kepada yang membutuhkan dan dapat ditukar dengan gandum dan tepung. Konsep inovatif lainnya adalah pengenalan garis kemiskinan, dengan upaya untuk memastikan standar hidup minimum. Program ini memastikan seluruh rakyat di kekhalifahan tidak ada yang kelaparan. Untuk menentukan garis kemiskinan, Umar memerintahkan eksperimen untuk mengetes seberapa banyak seer (1.25 kg) tepung yang dibutuhkan untuk memberi makan satu orang dalam sebulan. Dia menemukan bahwa 25 seer tepung dapat memberi makan 30 orang, dan dia menyimpulkan bahwa 50 seer tepung dapat mencukupi makan seorang dalam sebulan. Akhirnya,

dia memerintahkan untuk memberikan penjatahan makanan kepada orang miskin sebanyak 50 seer tepung per bulan. Sebagai tambahan, kaum miskin dan disabilitas dijamin tunjangan uang tunai. Untuk menghindari adanya penduduk yang memanfaatkan pelayanan pemerintah, "mengemis dan bermalas-malasan tidak ditolelir" dan "yang menerima tunjangan pemerintah diharapkan berkontribusi dalam masyarakat".

Remormasi lebih jauh dilakukan kemudian di bawah Kekhalifahan Umayyah. Tentara terdaftar yang mengalami disabilitas ketika bertugas mendapatkan pensiun disabilitas, dan tunjangan yang sama diberikan kepada kaum disabilitas dan kaum miskin secara umum. Khalifah Al-Walid bin Abdul-Malik memberikan tunjangan dan pelayanan kepada yang membutuhkan, termasuk uang kepada kaum miskin, pemandu untuk kaum tunanetra, dan pelayan kepada disabilitas, serta pensiun untuk semua orang disabilitas sehingga mereka tidak perlu mengemis. Khalifah Al-Walid bin Yazid dan Umar bin Abdul-Aziz menyediakan uang dan pakaian kepada tunanetra dan disabilitas, serta pelayan kepada disabilitas. Kebijakan ini berlanjut sampai Khalifah Al-Mahdi pada masa Kekhalifahan Abbasiyah. Tahir bin Husayn, gubernur Khorasan Raya Kekhalifahan Abbasiyah, menuliskan dalam surat kepada anaknya bahwa tunjangan dari perbendaharaan harus diberikan kepada tunanetra, mengurus kaum miskin secara umum, memastikan tidak abai terhadap orang tertindas yang tidak dapat protes dan tidak tahu untuk mengklaim haknya, dan bahwa tunjangan itu harus diberikan kepada korban bencana, serta janda dan yatim korban bencana. "Kota ideal" yang dijelaskan oleh filsuf Islam, Al-Farabi dan Ibnu Sina, juga memberikan dana kepada disabilitas.

Ketika penduduk terkena bencana kelaparan, penguasa sering kali membantu mereka dengan pengurangan pajak, impor makanan, pemberian amal, sehingga memastikan setiap orang dapat mencukupi makan. Bagaimanapun, amal pribadi melalui institusi wakaf sering kali memainkan peran lebih besar dalam pengentasan kelaparan dibandingkan tindakan pemerintah. Sejak abad ke-9, dana dari perbendaharaan juga digunakan untuk wakaf dengan tujuan membangun dan mendukung institusi publik, sering kali institusi pendidikan madrasah dan rumah sakit bimaristan.