Saya mau tau Pemerintahan dari Lebanon Besar

Konstitusi Lebanon pertama diresmikan pada tanggal 23 Mei 1926 dan kemudian diamendemen beberapa kali. Dengan mengambil model dari Republik Ketiga Prancis, konstitusi itu menciptakan bentuk pemerintahan berupa suatu parlemen bikameral dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat (meskipun senat ini akhirnya ditiadakan), seorang Presiden, dan Dewan Menteri atau kabinet. Presiden dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk sekali periode dengan masa jabatan enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali hingga satu periode dilewati. Wakil-wakil rakyat dipilih melalui jalur pengakuan.

Dalam periode ini menjadi kebiasaan kuat bagi rakyat memilih pejabat-pejabat besar politik dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan, sesuai dengan proporsi dari sekte-sekte utama dalam masyarakat. Dengan demikian, misalnya, presiden haruslah seorang Kristen Maronit, perdana menteri dari kaum Muslim Sunni, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat seorang Muslim Syiah. Secara teoretis, Dewan Perwakilan Rakyat melakukan fungsi legislasi, tetapi pada kenyataannya rancangan undang-undang disiapkan oleh eksekutif dan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang meloloskan mereka hampir tanpa terkecuali. Berdasarkan konstitusi, komisaris tinggi Prancis masih memegang kekuasaan tertinggi, suatu aturan yang awalnya diterima dengan berat oleh kaum nasionalis Lebanon. Meskipun demikian, Charles Debbas, seorang Ortodoks Yunani, terpilih sebagai presiden pertama Lebanon tiga hari setelah konstitusi itu berlaku.

Pada akhir masa jabatan pertama Debbas pada tahun 1932, Bishara al-Khuri dan Émile Eddé bersaing merebut kursi presiden, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat terpecah. Untuk memecah kebuntuan, beberapa wakil rakyat mengusulkan Syekh Muhammad al Jisr, yang merupakan Ketua Dewan Menteri dan pemimpin Muslim dari Tripoli, sebagai calon kompromi. Tetapi, komisaris tinggi Prancis Henri Ponsot menangguhkan konstitusi pada tanggal 9 Mei 1932, dan memperpanjang masa jabatan Debbas selama satu tahun. Dengan cara ini ia mencegah seorang Muslim terpilih sebagai presiden. Tidak puas dengan tindakan Ponsot, otoritas Prancis menggantikannya dengan Comte Damien de Martel, yang, pada 30 Januari 1934, menunjuk Habib Pacha Es-Saad sebagai presiden untuk masa jabatan satu tahun (kemudian diperpanjang satu tahun).

Émile Eddé terpilih sebagai presiden pada 30 Januari 1936. Setahun kemudian, ia menetapkan kembali sebagian Konstitusi 1926 dan mulai mengadakan pemilihan umum untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Tetapi, konstitusi itu lagi-lagi ditangguhkan oleh komisaris tinggi Prancis pada September 1939, saat pecahnya Perang Dunia II.