Jelaskan Sejarah dari Parlemen Sri Lanka

Lembaga legislatif pertama yang didirikan di Ceylon adalah Dewan Eksekutif dan Dewan Legislatif, yang berdiri pada 13 Maret 1833 yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komisi Colebrook-Cameron. Dewan Eksekutif terdiri dari Sekretaris Kolonial, perwira militer, Jaksa Agung, Auditor, dan Bendahara. Dewan ini bertugas sebagai dewan penasihat Gubernur Ceylon, tetapi Gubernur dapat mengabaikan nasihat mereka. Pada awalnya, Dewan Eksekutif hanya terdiri dari pejabat Britania, tetapi akhirnya warga asli bisa bergabung. Dewan Legislatif awalnya beranggotakan 16 orang, kemudian bertambah menjadi 49 orang. Namun Dewan ini hanya dipilih oleh orang tertentu yang memenuhi syarat.

Pada tahun 1931, Dewan Legislatif dibubarkan dan dibentuk Dewan Negara Ceylon yang lebih memiliki kewenangan. Dewan ini terdiri dari 101 anggota yang dipilih secara universal seperti yang tertulis pada Konstitusi Donoughmore.

Sebelum kemerdekaan dan pembentukan Dominion Ceylon pada 4 Februari 1948, parlemen dua kamar baru didirikan pada 1947 sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Soulbury setelah Dewan Negara dibubarkan. Parlemen ini didasarkan pada sistem Westminster dengan majelis tinggi, Senat yang anggotanya ditunjuk dan majelis rendah, Dewan Perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih. DPR terdiri dari 101 Anggota (pada tahun 1960 bertambah menjadi 157) dan Senat terdiri dari 30 anggota, 15 orang dipilih oleh DPR dan 15 dicalonkan oleh Gubernur Jenderal Ceylon.

Senat dihapuskan pada 2 Oktober 1971. Pada tanggal 22 Maret 1972 ketika konstitusi republik disahkan, DPR digantikan dengan Majelis Negara yang beranggotakan 168 orang. Kemudian digantikan oleh Parlemen Sri Lanka ketika konstitusi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka disahkan pada tahun 1977.

Pada tahun 1987, sebuah granat dilemparkan ke ruang konferensi di dalam kompleks Parlemen ketika anggota Parlemen sedang rapat. Dua orang tewas dan enam terluka, tetapi target dari serangan, Presiden J. R. Jayawardene selamat tanpa luka. Janatha Vimukthi Peramuna mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Pada 20 April 2015, partai Partai Nasional Serikat dan Partai Kebebasan Sri Lanka menandatangani Nota Kesepahaman untuk membentuk Pemerintahan Nasional untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan setelah akhir dari konflik etnis. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah politik Sri Lanka ketika dua partai besar setuju untuk bekerja bersama dalam pemerintahan. Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa Pemerintahan akan berfungsi sebagai pemerintahan nasional yang terdiri dari dua partai besar.