Saya mau tau Kembali ke Irak dari Haidar al-Abadi

Pada tahun 2003, Al-Abadi menjadi skeptis terhadap rencana privatisasi yang diajukan Pemerintahan Koalisi Sementara (PKSI), mengusulkan pada Paul Bremer bahwa mereka harus menunggu hingga pemerintahan yang sah terbentuk. Pada bulan Oktober 2003, Al-Abadi dengan seluruh anggota Dewan Pemerintaan memprotes Paul Bremer dan menolak permintaan Pemerintahan Koalisi untuk memprivatisasi BUMN dan infrastruktur sebelum pemerintahan yang sah terbentuk. Pemerintahan Koalisi, yang dipimpin Bremer, jatuh oleh Al-Abadi dan Dewan Pemerintahan. PKSI bekerja di sekitar Dewan Pemerintahan untuk membentuk pemerintahan baru yang tetap terikat pada PKSI sampai pemilihan umum, mendorong aksi bersenjata yang lebih agresif terhadap pemberontak yang melawan personel koalisi.

Ketika Al-Abadi menjabat sebagai Menteri Komunikasi, PKSI memberikan lisensi bagi tiga operator seluler untuk melayani komunikasi di seluruh wilayah Irak. Meskipun dianggap hampir tak memiliki kekuasaan oleh CPA, Al-Abadi tidak siap untuk menjadi tukang stempel dan memberikan lebih banyak persyaratan untuk lisensi, yang menyebabkan friksi dengan PKSI. Pada tahun 2003, laporan pers mengindikasikan para pejabat Irak berada di bawah penyelidikan atas kesepakatan yang melibatkan Orascom, perusahaan telekomunikasi asal Mesir, yang di akhir tahun 2003 diberi kontrak untuk menyediakan jaringan seluler di Irak tengah. Al-Abadi menegaskan bahwa tidak ada yang kesepakatan gelap dalam pemberian kontrak. Pada tahun 2004, terungkap bahwa tuduhan tersebut direkayasa, dan hasil tinjauan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menemukan bahwa kontrak telekomunikasi telah secara ilegal dipengaruhi oleh Deputi Wakil Menteri Pertahanan AS John A. Shaw dan bukan oleh Irak.

Antara Januari sampai Desember 2005, ia menjabat sebagai penasihat Perdana Menteri Irak pada pemerintahan pertama yang dipilih langsung.

Ia terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Irak setelah pemilihan parlemen Desember 2005 dan mengetuai komisi Ekonomi, Investasi dan Rekonstruksi di parlemen. Al-Abadi terpilih kembali di tahun 2010 sebagai anggota Parlemen Irak yang mewakili Bagdad. Pada tahun 2013, ia menjadi ketua Komite Keuangan dan berada di tengah-tengah sengketa mengenai alokasi APBN Irak 2013.

Nama Al-Abadi beredar sebagai kandidat perdana menteri selama pembentukan pemerintahan Irak pada tahun 2006 selama masa Ibrahim al-Jaafari digantikan oleh Nouri al-Maliki sebagai Perdana Menteri.

Pada tahun 2008, Al-Abadi tetap mendukung kedaulatan Irak, bersikeras pada kondisi tertentu untuk perjanjian mengenai adanya personel militer AS di Irak.

Ia adalah anggota aktif Komite Penasihat Minyak Irak, berpartisipasi dalam Konferensi Minyak Irak 2009-2012 yang diselenggarakan oleh Nawar Abdulhadi dan Phillip Clarke dari CWC Group .

Ia merupakan salah satu dari politikus Irak yang mendukung gugatan terhadap Blackwater sebagai hasil dari ditutupnya kasus kriminal terhadap personel Blackwater yang terlibat dalam pembantaian 17 warga sipil Iran di 2007.

Al-Abadi kembali menjadi kandidat kuat Perdana Menteri selama negosiasi alot antarblok politik Irak setelah pemilu tahun 2010 untuk memilih pengganti Perdana Menteri Petahana Nouri Al-Maliki. Dan di 2014, ia dicalonkan oleh partai politik Syiah sebagai calon alternatif Perdana Menteri.