Jelaskan Bahasa hukum dari Bahasa-bahasa di Kekaisaran Romawi

Hukum Romawi ditulis dalam bahasa Latin. Namun, bahasa lain dapat digunakan dalam kontrak lisan dan prosedur yang didasarkan pada ius gentium atau hukum internasional. Ius gentium bukanlah undang-undang tertulis, tetapi diyakini oleh bangsa Romawi sebagai hukum yang berlaku untuk semua suku bangsa sebagai ius naturale (hukum kodrat). Ahli hukum Romawi juga memberikan perhatian kepada bahasa lokal seperti bahasa Punik, Galia, dan Aram, untuk memastikan agar hukum dan sumpah-sumpah dipahami dan diberlakukan dengan tepat.

Walaupun akta kelahiran dan surat wasiat warga Romawi harus ditulis dalam bahasa Latin hingga tahun 200-an, menurut opini hukum Ulpianus (sekitar tahun 215), fideicommissa (pewarisan harta benda yang memberikan kewajiban tertentu kepada pewarisnya demi keuntungan pihak ketiga) tidak terbatas dalam bahasa Latin atau bahkan Yunani, tetapi juga dapat ditulis dalam bahasa "Punik, Galia, atau bahasa apapun". Pada awalnya, fideicommissum penulis surat wasiat membebankan kewajiban moral (dan bukan hukum) kepada pewaris, dan Ulpianus kemudian menegaskan bahwa "pernyataan apapun mengandung kewajiban dalam kata-katanya, asalkan setiap pihak memahami bahasa pihak yang lain atau melalui penerjemah yang akurat". Sementara itu, Ahli hukum Gaius membedakan antara kontrak lisan yang menjadi sah dari pernyataan dalam bahasa Latin dengan kewajiban yang menyatakan kesepahaman bersama di bawah naungan ius gentium tanpa memandang apakah pihak-pihaknya memiliki kewarganegaraan Romawi atau tidak.