Jelaskan Prosedur legislatif dari Majelis Nasional Pakistan

RUU dapat diajukan oleh salah satu dari kedua Majelis. Jika RUU tersebut diloloskan, maka akan dikirim ke majelis lain. Jika di majelis tersebut RUU diloloskan juga tanpa amendemen, maka RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk disetujui.

Jika RUU tersebut dikirim ke majelis lain dan tidak disahkan dalam waktu sembilan puluh hari atau ditolak, maka RUU harus dipertimbangkan dalam pembahasan bersama kedua majelis sesuai dengan panggilan dari Presiden atas permintaan dari majelis yang mengajukan RUU. Jika RUU ini disahkan dalam pembahasan bersama, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota kedua Rumah, RUU akan disampaikan kepada Presiden untuk persetujuan.

Jika RUU tersebut dikirim kepada Presiden untuk persetujuan, ia harus menyetujui RUU tidak lebih dari sepuluh hari. Jika bukan mengenai anggaran negara, Presiden dapat mengembalikan RUU tersebut ke Parlemen dengan pesan yang meminta agar RUU tersebut dipertimbangkan kembali dengan penjelasan bagian yang perlu diamendemen. Parlemen akan mempertimbangkan RUU pada pembahasan bersama. Jika RUU ini disahkan lagi, dengan atau tanpa perubahan, oleh suara mayoritas dari anggota yang hadir, maka akan disampaikan kepada Presiden dan Presiden harus memberikan persetujuannya dalam waktu sepuluh hari; jika tidak merespons dalam waktu sepuluh hari maka dianggap telah disetujui.

Berdasarkan Konstitusi, Parlemen juga dapat membuat perundangan untuk dua atau lebih Provinsi dengan persetujuan dan permintaan dari provinsi yang bersangkutan. Jika Pemerintah menyatakan Keadaan Darurat di provinsi, kekuasaan untuk membuat undang-undang tentang provinsi diserahkan kepada Parlemen. Tetapi RUU yang disahkan oleh Parlemen selama Keadaan Darurat, tidak akan berlaku pada enam bulan setelah berakhirnya Keadaan Darurat. Namun demikian, langkah-langkah yang telah diambil sesuai dengan UU akan tetap berlaku.