Jelaskan Pemerintahan Desa dari Bebandem, Bebandem, Karangasem

Pemerintah Desa Bebandem terdiri atas Perbekel dan Perangkat Desa. Perbekel dipilih langsung penduduk Desa Bebandem yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan enam tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Perbekel bertanggungjawab kepada masyarakat desa yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Perbekel mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan, dan pembangunan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya.

Dalam menjalankan tugas, Perbekel dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (Kaur) dan Unsur Kewilayahan. Sekretaris Desa bertugas membantu Perbekel dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Seketaris Desa (Sekdes) diisi oleh PNS yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Desa dibantu oleh staf yang sesuai dengan bidangnya yang disebut dengan Kepala Urusan (Kaur). Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan di lapangan terkait dengan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan, Perbekel dibantu oleh unsur kewilayahan yang disebut Kelian Banjar Dinas (Kabadis).

Berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Sebagai mitra kerja dari Perbekel maka di Desa terdapat suatu badan semacam DPRD kecil yang mewakili masyarakat Desa Bebandem yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD mempunyai fungsi pokok menetapkan peraturan desa bersama Perbekel, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti tokoh masyarakat maupun tokoh adat/agama yang merepresentasikan unsur kewilayahan masing masing Banjar Dinas.

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2007 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, desa dapat membentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), PKK, Karang Taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat Lainya. Lembaga kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokrasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, serta menciptakan akses kepada masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.