Jelaskan Pergolakkan 8888 dari Konflik internal di Myanmar

Demonstrasi besar telah terjadi di Myanmar sejak Maret 1988, dimulai dengan perkelahian antar mahasiswa dan seorang pemuda yang ternyata anak seorang pejabat di PPSB yang berakhir dengan penangkapan tak adil mahasiswa tersebut. Para mahasiswa kemudian berunjuk rasa di kantor polisi setempat yang dibalas dengan penugasan 500 pasukan anti huru hara sehingga berujung rusuh dan menyebabkan kematian, Phone Mew, seorang mahasiswa karena luka tembak. Kabar ini meningkatkan dukungan kepada para mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi dan semakin meluas ke kampus lain.

Para mahasiswa yang turun ke jalan kemudian menyuarakan semua keresahan atas pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketidakadilan hukum, korupsi, dan salah kelola pemerintahan yang dilakukan pemerintahan DRP selama  ini. Menghadapi semua tuntutan tersebut, semua universitas selama beberapa bulan. Juni 1988, demonstrasi berskala besar kembali terjadi dan terus meluas ke daerah lain selain ibu kota Yangon. Pada 24 Juli 1988, Ne Win menyatakan mundur dan menjanjikan pemerintahan multipartai, namun dia menunjuk Sein Lwin sebagai penggantinya.

Para mahasiswa dan pendukung mereka menyadari meski telah mundur, DRP dan PPSB tetap setia pada Ne Win dan prinsip-prinsipnya. Demonstrasi masih terus berlanjut sampai pada puncaknya di 8 Agustus 1988. Semua golongan, kalangan, dan kelompok turun ke jalan menuntut pemberlakuan sistem multipartai dan penerapan HAM di Burma. Dari luar Yangon, 2000-5000 petani dan warga bergabung untuk menuntut perubahan. Pada 10 Agustus 1988, polisi menembaki perawat dan dokter yang merawat para pengunjuk rasa di rumah sakit Yangon.

Pada 13 Agustus 1988, Sein Lwin mundur, Dr. Maung Maung ditunjuk sebagai pengganti. Pada 22 Agustus 1988, jumlah pengunjuk rasa bertambah, dan titik demo menyebar ke seluruh Myanmar. Aung San Suu Kyi, putri Jenderal Aung San, terlibat dalam unjuk rasa dan memimpin demonstrasi di Pagoda Shwedagon. Pada masa ini juga, mantan Perdana Menteri U Nu, Brigjen Aung Gyi (mantan lawan politik Ne Win), bersama para pejabat yang pro-demokrasi ikut turun ke jalan.

Pada 18 September 1988, Jenderal Saw Maung bersama Tatmadaw mengambil alih pemerintahan, menggulingkan Dewan Revolusioner Persatuan dan Partai Program Sosialis Burma. Dia kemudian membentuk Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (DPHKN) yang melawan balik para demonstran sampai akhirnya unjuk rasa berakhir pada 21 September 1988 dengan janji untuk melaksanakan Pemilu pada 1990.

Junta Militer II - Than Shwe (1988-2011)

Pemilu dilakukan pada 1990 menghasilkan kemenangan mutlak kepada partai Liga Demokrasi Nasional (LDN) yang dipimpin Aung Sang Suu Kyi. DPHKN menolak mengakui hasil pemilu tersebut dan menjadikan Suu Kyi sebagai tahanan rumah. Tahun 1992, Jenderal Saw Maung mundur dari jabatannya di DPHKN dan digantikan oleh Jenderal Than Shwe. Sejak saat itu tidak lagi dilaksanakan Pemilu di Myanmar. Pada tahun 1997, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara dibubarkan dan dibentuk Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (DPPN) sebagai penggantinya.

Selama tahun 1990-an, Tatmadaw mendorong para pemberontak etnis di Burma dengan menyerang langsung ke pusat pertahanan mereka. Di tahun 2006, serangan berskala besar diluncurkan untuk menumpas Tentara Pembebasan Nasional Karen, yang mengakibatkan terusirnya para penduduk etnis Karen dari daerah mereka, dan diikuti dengan relokasi paksa para penduduk etnis Karen dari daerah Kayin. Pada tahun 2007, para biksu melakukan demonstrasi melawan pemerintahan Than Shwe menuntut Pemilu, hak asasi bagi etnis minoritas, dan pembebasan para tahanan politik, aksi ini dikenal sebagai Revolusi Saffron.

Tahun 2008, pemerintah memperkenalkan undang-undang dasar baru yang menjanjikan reformasi politik dari 2011 sampai 2015, pembentukan 5 Zona Administrasi Mandiri dan Divisi Administrasi Mandiri bagi 6 etnis minoritas.