Jelaskan Pandangan Katolik dari Jangan bersaksi dusta

Gereja Katolik menafsirkan perintah yang melarang pengucapan "saksi dusta" ini secara lebih luas daripada konteks historis sumpah palsu dalam tradisi Yahudi, dan memandangnya sebagai suatu larangan yang lebih luas terhadap pembalikan kebenaran dalam hubungan seseorang dengan sesamanya. Perintah ini menuntut penyampaian keadaan yang sebenarnya dan penghormatan nama baik orang lain, sekalipun orang tersebut telah meninggal dunia. Secara garis besar, perintah ini melarang umpatan (kesalahan nyata), fitnah (kesalahan palsu), gosip, penilaian gegabah, kebohongan, dan pelanggaran rahasia.

Katekismus Gereja Katolik menjelaskan bahwa mengucapkan saksi dusta atau "mengatakan kebohongan dengan maksud menipu" mencakup seluruh pelanggaran akan kebenaran. Peter Kreeft mengatakan bahwa berat tidaknya pelanggaran-pelanggaran ini tergantung pada "niat dari orang yang berbohong dan kerugian yang diderita oleh korbannya." Berikut dicantumkan daftar pelanggaran ini:

Saksi dusta dan sumpah palsu: pernyataan-pernyataan yang dibuat di hadapan publik di dalam pengadilan yang menghalangi keadilan dengan mengutuk orang yang tidak bersalah atau mendukung orang yang bersalah, ataupun yang dapat memperberat hukuman tertuduh/terdakwa.

Penilaian yang gegabah: tanpa bukti yang memadai meyakini bahwa orang lain telah melakukan kesalahan moral.

Umpatan: mengungkapkan kesalahan orang lain tanpa alasan yang valid.

Fitnah atau pencemaran nama: berbohong untuk merugikan reputasi seseorang dan membuka peluang bagi orang lain untuk membuat penilaian yang salah tentangnya.

Sanjungan berlebihan: perkataan yang diucapkan untuk mengecoh orang lain demi kepentingan pribadi.

Bual, mulut besar, atau cemooh: perkataan yang semata-mata memegahkan diri ataupun meremehkan orang lain.

Gereja mewajibkan mereka yang telah merusak reputasi orang lain untuk melakukan pemulihan atas ketidakbenaran yang telah mereka sampaikan. Meskipun demikian seseorang tidak memiliki kewajiban untuk mengungkapkan suatu kebenaran kepada orang yang tidak berhak mengetahuinya, dan disyaratkan juga penghormatan terhadap hak atas privasi atau hal-hal pribadi. Para imam dilarang melanggar kerahasiaan pengakuan dosa betapa pun berat dosa yang diakukan oleh peniten ataupun dampaknya terhadap masyarakat.

Termasuk juga dalam ajaran Gereja mengenai perintah ini yaitu kewajiban umat Kristen untuk memberikan kesaksian iman mereka "dengan jelas" dalam situasi-situasi yang menuntut demikian. Gereja mengecam penggunaan media modern untuk menyebarkan ketidakbenaran baik oleh individu, institusi bisnis, ataupun pemerintah.