Tolong jelaskan mengenai Latar belakang dari Pembantaian pesantren Walisongo 2000

Populasi wilayah Poso di Sulawesi Tengah secara geografis dibagi oleh garis antara warga Muslim dan Kristen, dengan desa di bagian pesisir dan pusat kota dihuni oleh mayoritas Muslim, sedangkan desa di dataran tinggi dan pinggiran kota dihuni mayoritas pribumi Protestan.

Karena pengiriman perdagangan selama berabad-abad, populasi Muslim pribumi yang terintegrasi dengan pendatang Bugis dari Sulawesi Selatan dan sekelompok kecil pedagang Arab, yang pendahulunya memegang posisi penting di lembaga-lembaga Islam. Kabupaten ini juga mencakup desa-desa yang dibangun di bawah program transmigrasi pemerintah, yang membawa penduduk dari daerah padat penduduk, seperti pulau-pulau yang dihuni oleh mayoritas Muslim dari Jawa dan Lombok, dan minoritas kecil dari agama Hindu di pulau Bali. Warga beragama Muslim mencapai mayoritas di Kabupaten Poso pada akhir 1990-an, dan sekarang di atas 60 persen, menurut angka pemerintah saat ini.

Pertumbuhan yang signifikan ini pada populasi relatif antara warga Muslim dengan penduduk Kristen menciptakan ketegangan atas perwakilan politik, terutama ketika sebagian besar dari ekonomi Poso dikendalikan oleh pendatang Muslim. Produksi yang menguntungkan dan ekspor kakao, khususnya, telah didominasi oleh pendatang dari Bugis dan Tionghoa. Setelah devaluasi rupiah, budidaya tanaman oleh kaum pendatang meningkat dan beberapa kelompok transmigran mendirikan perkebunan di daerah pedalaman hutan yang sebelumnya dianggap sebagai tanah milik warga Kristen. Marjinalisasi penduduk asli yang memimpin ini membuat penduduk Kristen takut, bahwa jika tidak tertulis, tentang struktur pembagian kekuasaan di Kabupaten Poso, yang memisahkan administrasi antara Kristen dan Muslim, mungkin terancam.

Human Rights Watch menjelaskan bahwa peristiwa kekerasan bertepatan dengan perselisihan kandidat untuk posisi politik kabupaten yang berhubungan secara signifikan dengan bidang ekonomi, dan pejabat yang terpilih akan mampu memberikan pemerintah kontrak yang berharga. Secara khusus, tercatat sengketa untuk posisi Sekretaris Kabupaten pada bulan April 2000 segera sebelum pembantaian dan dalam sebuah surat kabar pada saat laporan dicetak, terdapat kutipan dari anggota Partai Persatuan Pembangunan dari DPRD Provinsi yang memprediksi kekerasan lebih besar akan terjadi jika calon Damsik Ladjalani tidak dipilih sebagai sekretaris kabupaten.