Jabarkan Kepresidenan Soeharto (1966-1998) dari Sejarah ekonomi Indonesia

Kejatuhan Presiden Soekarno akibat konflik horizontal ekonomi dan politik yang kompleks mengantarkan Soeharto menjadi presiden. Kepemimpinannya membawa pada tingkat disiplin sebagai pondasi pembangunan ekonomi yang cepat disaat inflasi ditekan serendah mungkin, menstabilkan mata uang, penjadwalan kembali utang luar negeri, dan menarik bantuan luar negeri dan investasi. (Lihat Mafia Berkeley). Sejak kerajaan Indonesia mengumumkan dasar pelaburan asing pada tahun 1967, jumlah pelaburan asing telah mencapai US$ 9,682 juta oleh 30 buah negara. Indonesia sampai saat ini di Asia Tenggara-satunya anggota OPEC, dan tahun 1970-an harga minyak menimbulkan disediakan ekspor pendapatan rejeki yang memberikan kontribusi untuk mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, rata-rata lebih dari 7% dari tahun 1968 sampai 1981. tingkat Tinggi peraturan dan ketergantungan pada penurunan harga minyak, pertumbuhan melambat menjadi rata-rata 4,3% per tahun antara tahun 1981 dan 1988. Berbagai reformasi ekonomi yang diperkenalkan pada akhir 1980-an termasuk yang dikelola devaluasi rupiah untuk meningkatkan daya saing ekspor, dan de-regulasi sektor keuangan, investasi Asing mengalir ke Indonesia, khususnya ke berkembang pesat yang berorientasi ekspor sektor manufaktur, dan dari tahun 1989 hingga tahun 1997, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata lebih dari 7%.

PDB per kapita tumbuh 545% dari tahun 1970 sampai tahun 1980 sebagai hasil dari peningkatan mendadak dalam pendapatan ekspor minyak dari tahun 1973 hingga 1979.

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dari 1987-1997 menutupi jumlah kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Pertumbuhan yang datang dengan biaya tinggi dalam hal yang lemah dan korup, lembaga publik yang parah hutang melalui salah urus sektor keuangan, menipisnya sumber daya alam Indonesia, dan budaya nikmat dan korupsi di elit bisnis. Korupsi terutama mendapatkan momentum pada tahun 1990-an, mencapai tingkat tertinggi dari hierarki politik seperti Soeharto menjadi yang paling korup pemimpin menurut Transparency International's pemimpin yang korup daftar. Sebagai hasilnya, sistem hukum sangat lemah, dan tidak ada cara yang efektif untuk menegakkan kontrak, menagih hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Praktek perbankan yang sangat canggih, dengan agunan pinjaman berbasis norma dan meluasnya pelanggaran peraturan kehati-hatian, termasuk batas terhubung pinjaman. Hambatan Non-tarif, rent-seeking oleh perusahaan milik negara subsidi domestik hambatan ke perdagangan domestik dan ekspor pembatasan semua menciptakan distorsi ekonomi.