Jelaskan Reaksi dari Penataan pedagang kaki lima Tanah Abang 2017

Berbagai pihak memiliki pendapat sendiri atas kebijakan ini. Kebijakan ini secara umum mendapat respon positif dari pedagang kaki lima yang mendapat jatah tempat. Namun diketahui beberapa di antara yang mendapat jatah awalnya bukanlah pedagang kaki lima setempat. Polisi merekomendasikan kebijakan ini diubah karena membuat kemacetan semakin parah. Pedagang kaki lima harusnya difasilitasi di tempat lain, bukan di jalan. Selain itu PKL yang difasilitasi harus didata agar tidak terjadi penyelewengan kebijakan.

Sementara Komisi Ombudsman mengkritik pengelolaan Tanah Abang yang masih rawan maladministrasi. Alasan diskresi dianggap Ombudsman tidak layak karena terlalu banyak aturan yang dilanggar untuk kepentingan segelintir pedagang. Ombudsman juga menemui kasus Satpol PP yang melakukan pungli terhadap PKL.

Dari segi politik, kebijakan ini mendapat tentangan dari Ketua DPRD, Prasetyo Edi Marsudi. Ia menganggap Tanah Abang justru menjadi kacau setelah PKL diperbolehkan turun ke jalan dan khawatir membuat PKL di tempat lain juga makin berani berjualan tidak di tempatnya. Ia menyarankan agar Tanah Abang dikembalikan seperti masa gubernur terdahulu.