Jelaskan Pemerintahan sementara dari Prancis Vichy

Prancis Bebas khawatir bahwa Sekutu mungkin memutuskan untuk menempatkan Prancis di bawah administrasi Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan, berusaha keras untuk segera membentuk Pemerintahan Sementara Republik Prancis. Tindakan pertama pemerintah itu adalah membangun kembali legalitas republik di seluruh metropolitan Prancis.

Pemerintahan sementara menganggap pemerintah Vichy tidak konstitusional dan karenanya semua tindakannya tanpa otoritas yang sah. Semua "tindakan konstitusional, legislatif atau peraturan" yang diambil oleh pemerintah Vichy, serta keputusan yang diambil untuk mengimplementasikannya, dinyatakan batal demi hukum oleh Orde 9 Agustus 1944. Sejauh ini, sebagai penyelamatan total semua tindakan yang diambil oleh Vichy (yaitu, termasuk tindakan yang mungkin telah diambil oleh pemerintah republik yang sah) dianggap tidak praktis, meskipun, Ordo dengan ketentuan bahwa tindakan yang tidak secara tegas dicatat sebagai dibatalkan dalam Ordo adalah untuk terus menerima "aplikasi sementara". Banyak tindakan dicabut secara eksplisit, termasuk semua tindakan yang disebut Vichy sebagai "tindakan konstitusional", semua tindakan yang mendiskriminasi orang Yahudi, semua tindakan yang terkait dengan apa yang disebut "perkumpulan rahasia" (mis., Freemasonry), dan semua tindakan yang membentuk pengadilan khusus.

Organisasi paramiliter dan politik kolaborasionis, seperti Milice dan Service d'ordre légionnaire, juga dibubarkan.

Pemerintah sementara juga mengambil langkah-langkah untuk menggantikan pemerintah daerah, termasuk pemerintah yang telah ditekan oleh rezim Vichy, melalui pemilihan baru atau dengan memperpanjang persyaratan mereka yang telah dipilih paling lambat tahun 1939.