Jelaskan Sejarah dari Chandra Asri Petrochemical

Sejarah perusahaan ini sendiri dapat ditarik pada munculnya PT Chandra Asri (d/h PT Chandra Asri Petrochemical Centre, CAPC) yang didirikan pada 6 Maret 1989. Perusahaan ini merupakan inisiasi dari beberapa pengusaha, yaitu Prajogo Pangestu, Bambang Trihatmodjo, Peter F. Gontha dan Henry Pribadi, yang ingin mendirikan proyek petrokimia di Cilegon. Chandra Asri didirikan dengan visi memperkuat Indonesia di industri petrokimia, dan terutama mengurangi impor produk-produk petrokimia sehingga mengurangi pengeluaran devisa nasional dan memudahkan industri dalam negeri. Merupakan salah satu proyek petrokimia terbesar pada era Orde Baru, proyek Chandra Asri sendiri bernilai US$ 2 miliar dan mulai dikerjakan proyeknya pada 11 Maret 1991. Pemerintah, yang merasa proyek tersebut adalah proyek nasional, awalnya berusaha memberikan kredit US$ 550 juta dari Bank Bumi Daya. Akan tetapi, kemudian Tim Pengendalian Kredit Luar Negeri menolak usulan pinjaman tersebut, sehingga proyek Chandra Asri sendiri sempat terhenti pada 10 Oktober 1991.

Proyek ini baru dimulai kembali ketika pemerintah pada April 1992 mengizinkan konversi Chandra Asri dari proyek PMDN menjadi PMA, dengan 4 pemegang saham lokal mendirikan Simene International Ltd (65% saham) dan Stallion International Ltd (10% saham), Hong Kong ditambah investasi dari Japan-Indonesia Petrochemical Corp. yang digawangi Marubeni (25%). Proyek Chandra Asri kemudian dibangun di atas lahan seluas 120 hektar yang dikerjakan oleh Toyo Engineering. Pembangunan yang selesai pertama kali adalah pabrik etilena pada tanggal 28 Januari 1995, dilanjutkan dengan pabrik LLDPE pada tanggal 18 April 1995 dan pabrik HDPE pada tanggal 31 Juli 1995. Ketiga pabrik ini kemudian mulai dioperasikan pada 4 Mei-31 Juli 1995, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Produksinya pada 1997 seperti 507.810 ton etilena dan 433.000 propilena, dengan kapasitas terpasangnya adalah 510.000 ton etilena, 300.000 ton polietilena, dan 245.000 ton propilena. Dalam perkembangannya, pada 1997 Chandra Asri berencana untuk memperluas industrinya dengan ingin membangun pabrik aromatik.

Akan tetapi, sebenarnya jalan dari perusahaan ini awalnya tidak terlalu mulus, dengan pada tahun 1995 hampir bangkrut. Akibatnya, pada Februari dan Maret 1996, pemerintah memberikan pajak impor propilena dan etilena sebesar 20% untuk menolong industri dalam negeri, termasuk Chandra Asri. Tidak lama kemudian, Chandra Asri justru terjerat kredit macet dan hutang US$ 1,3 miliar pasca krisis ekonomi 1997-1998 di BPPN. Sekitar US$ 700 juta juga terutang ke Marubeni dan sejumlah perusahaan Jepang. Akhirnya, pemerintah pun turun tangan pada 2000 dengan meminta Marubeni mengonversi hutangnya menjadi 20% kepemilikan untuk US$ 100 juta hutangnya, BPPN mengonversi US$ 413 juta hutang menjadi 31% saham di Chandra Asri, sisanya milik Prajogo. Struktur ini kemudian diubah kembali pada 18 April 2001, dengan Marubeni mendapat 24% kepemilikan dengan mengonversi US$ 147 juta dari hutangnya, sedangkan 75,73% sahamnya menjadi milik BPPN. Sisa hutang Marubeni direncanakan akan dibayar selama 15 tahun. Tidak lama kemudian, kesepakatan berubah lagi dengan 24% untuk Marubeni, 47% untuk Prajogo dan 29% milik BPPN pada Februari 2002.

Kepemilikan BPPN kemudian menghilang pada 2003 pasca dilepas ke investor asing, dan kemudian saham Marubeni dilepas ke Commerzbank di tahun 2005, yang lalu menjualnya ke Temasek Holdings pada Januari 2006. Pada 2007, Chandra Asri sendiri, selain dimiliki Temasek (30%), juga ada Strategic Investment Holding (Malaysia) dengan kepemilikan 48,16%, Marigold Resource dengan kepemilikan 7,24% dan PT Inter Petrindo Inti Citra (perusahaan Prajogo) 14,6%. Kondisinya mulai membaik, dengan mampu memproduksi 520.000 ton etilena, 280.000 propilena, 210.000 ton pyrolysis gasoline dan 300.000 ton propilena/tahun pada 2007, ditambah berhasil menambah kapasitas produksinya. Prajogo kemudian tampil sebagai penguasa Chandra Asri kembali setelah membeli seluruh saham-saham (kecuali dari Temasek) pada 26 Oktober 2007 menggunakan PT Barito Pacific miliknya, menguasai sekitar 70% seharga US$ 1 miliar.

PT Tri Polyta Indonesia Tbk

Selain PT Chandra Asri, juga ada PT Tri Polyta Indonesia. Didirikan pada 2 November 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993, perusahaan ini bisa dibilang "satu paket" dengan proyek Chandra Asri, dan bertujuan memproses hasil olahan Chandra Asri (ditambah sedikit dari impor maupun lokal seperti Pertamina Balongan) menjadi bahan plastik. Pabriknya yang sekompleks dengan Chandra Asri, mulai beroperasi sejak Mei 1992, memproduksi produk bermerek "Trilene" yang dijual baik di dalam negeri maupun ekspor. Tri Polyta didirikan juga untuk menyediakan polipropilena dengan harga yang lebih terjangkau seiring meningkatnya permintaan industri. Pada tahun 1993, tercatat perusahaan ini sudah memproduksi 215.000 ton resin polipropilena/tahun, dan pernah tercatat sebagai produsen terbesar dalam negeri.

Berbeda dengan PT Chandra Asri yang merupakan perusahaan tertutup, pada Juli 1994 Tri Polyta melepas sahamnya di Bursa Saham New York (NYSE) sebagai perusahaan Indonesia pertama, dan kemudian pada 14 Juni 1996 juga mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta (kode TPIA). Kedua pencatatan dihapus (delisting) pada 2000 dan 3 Februari 2003 akibat penurunan harga saham dan merugi pasca krisis. Pada tahun 1998, Tri Polyta sendiri tercatat dimiliki oleh beberapa pemegang saham yang berkaitan dengan Chandra Asri, seperti PT Bima Kimia Citra (milik Bimantara Citra) sebesar 31,22%, Prajogo 8,51%, Henry Pribadi 6,73%, Sudwikatmono 5,31%, Ibrahim Risjad 5,31% dan sisanya publik (29%) maupun pemegang saham lain. Prajogo kemudian membeli saham Bima Kimia dan Henry pada tahun 2001 dan 1998, dengan syarat Prajogo mampu melunasi hutang di perusahaan lain milik mereka, Chandra Asri sebesar US$ 870 juta dan Rp 1,2 triliun. Henry sempat mempermasalahkan penjualan itu pada 23 Maret 2006, dengan melaporkan Prajogo ke Polri. Kasus ini sendiri kemudian dihentikan pada 20 September 2006.

Layaknya Chandra Asri, Tri Polyta sendiri mengalami kondisi keuangan yang buruk pasca krisis 1997-1998, bahkan hampir dipailitkan. Sempat juga terjadi sengketa atas lahan perusahaan ini yang hampir berujung penutupan, penyitaan dan pelelangan asetnya. Pada 2003-2004, juga sempat terjadi gugatan Tri Polyta dengan para 97 krediturnya, yang dicabut pada 7 Juni 2004. Akibat hal tersebut, dilakukan restrukturisasi yang mendilusi pemegang saham lama. Newport Global Investment Ltd tampil dengan kepemilikan 64,65%, Prajogo menjadi 16,42%, dan sisanya publik maupun pemegang saham lainnya. Pasca-restrukturisasi, pada 22 Mei 2008, Tri Polyta resmi tercatat kembali (relisting) di Bursa Efek Indonesia (pengganti Bursa Efek Jakarta) dengan harga Rp 2.200/saham atas seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh sejumlah 728.401.000 lembar. Tidak lama setelah Prajogo lewat Barito Pacific mengakuisisi Chandra Asri, pada 23 Juni 2008, ia membeli 76% saham (termasuk saham Newport) di PT Tri Polyta.

Merger Tri Polyta dan Chandra Asri

Menjelang akhir 2010, kedua perusahaan yang dimiliki oleh pemilik saham utama yang sama (Barito Pacific) memutuskan untuk merger. Merger ini direncanakan mampu membentuk perusahaan petrokimia terintegrasi dan terbesar tidak hanya di Indonesia, namun di Asia Tenggara dengan aset Rp 14,4 triliun. Dalam skema merger yang disetujui pada 27 Oktober 2010, Barito Pacific memegang kepemilikan 66,36%, Glazers & Putnam 22,87%, Marigold Resources Pte. Ltd 5,52%, Prajogo 1,04%, dan sisanya publik. Pada 30 Desember 2010, PT Tri Polyta Indonesia Tbk berganti nama menjadi PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, dan mulai 1 Januari 2011, PT Chandra Asri resmi melebur dalam perusahaan tersebut. Kini, Chandra Asri memiliki kantor pusat di Wisma Barito Pacific, Jakarta dengan pabrik berlokasi di Desa Gunung Sugih, Banten.