Jelaskan Periode dari Konflik internal di Myanmar

Konflik internal Myanmar dapat dikategorikan kedalam 5 bagian garis waktu sesuai pemerintahan masa itu yaitu, periode pasca kemerdekaan yang dipimpin sistem parlementer (1948-1962), periode junta militer pasca kudeta oleh Jenderal Ne Win (1962-1988), periode junta militer yang menggulingkan Ne Win setelah Pergolakan 8888 (1988-2011), periode pemerintahan sipil sistem parlementer (2011-2021), periode junta militer pasca kudeta yang dilakukan Min Aung Hlaing (2021-saat ini).

Pemerintahan Sipil I (1948 - 1962)

Setelah merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948, pemerintahan Burma mendapat 2 oposisi yang kuat dari Partai Komunis Burma (CPB) yang beraliran komunis dan Persatuan Nasional Karen (KNU) yang memperjuangkan kelompok etnis Karen.

Kelompok Komunis memulai lebih awal melawan pemerintahan Burma dengan memulai konflik di Paukkongyi, Region Pegu (saat ini Region Bago), sampai pada puncaknya dimana CPB memiliki 15.000 pejuang melawan pemerintahan Burma.

Selain itu, Kelompok Karen memperjuangkan kemerdekaan wilayah Karen dan Karenni (saat ini Kayin dan Kayah) yang merupakan wilayah etnis mereka di Burma Bawah (saat ini Myanmar Luar) hingga saat ini etnis Karen mengalihkan fokus perjuangan mereka dari kemerdekaan menjadi hak otonomi penuh di bawah sistem federal.

Junta Militer I - Ne Win (1962-1988)

Setelah suksesi tiga pemerintahan parlementer di Burma, Jenderal Ne Win bersama Tatmadaw, angkatan bersenjata Burma, melakukan kudeta, membubarkan pemerintahan parlementer dan membentuk pemerintahan junta militer pertama di Persatuan Burma. Setelahnya junta menuduh mereka dengan tindakan pelanggaran HAM berat yang mengakibatkan para anggota kabinet, parlemen, dan pemimpin politik dari etnis minoritas ditahan dan dihukum tanpa sidang. Ne Win kemudian membentuk Dewan Revolusioner Persatuan (DRP) yang menggantikan Parlemen Persatuan Myanmar sebagai lembaga pelaksana pemerintahan di Burma. Melalui DRP, Ne Win memulai sosialisme di Burma dan meluncurkan program ‘Jalan Burma menuju Sosialisme’ yang merancang arah pembangunan ekonomi, pengurangan pengaruh asing di dalam negeri, dan peningkatan pengaruh militer dalam pemerintahan. DRP kemudian membentuk Partai Program Sosialis Burma (PPSB)

Di masa ini pula para kelompok etnis minoritas memperkuat faksi militer mereka untuk melawan Ne Win yang menolak pembentukan sistem federal. Kelompok-kelompok perlawanan seperti kelompok komunis dan kelompok etnis memulai perang saudara besar-besaran dengan pemerintahan junta militer setelah gagal menemukan kata sepakat pada tahun 1963. Kelompok komunis CPB meniru gaya revolusi budaya dan militer dari Partai Komunis Tiongkok yang diasumsikan penduduk Burma sebagai bentuk intervensi Tiongkok yang berujung pada Kerusuhan Anti-Tiongkok 1967.

Meningkatnya serangan dalam negeri dan gagalnya program Jalan Burma menuju Sosialisme mendorong Ne Win kembali berunding dengan kelompok pemberontak pada 1972, yang berakhir dengan kegagalan, karena Ne Win menolak sistem federal multipartai diberlakukan. Pada tahun 1974, kepemilikan swasta disita dan diambil alih negara, PPSB juga ditetapkan sebagai partai tunggal yang menjalankan DRP. Selama 26 tahun kediktatoran Ne Win, Burma menjadi negara yang terbelakang dan terisolasi hingga pada 8 Agustus 1988 terjadi revolusi yang digerakkan mahasiswa dan pelajar di Burma yang dikenal sebagai ‘Pergolakkan 8888’.