Jabarkan Latar belakang dari Protes Rumania 2017

Meskipun pemerintah berulang kali membantah bahwa rancangan undang-undang peraturan pemerintah mengenai grasi dan amnesti terhadap terpidana, rumor kuat beredar di media bahwa pemerintah bermaksud untuk mengesahkan rancangan undang-undang tersebut pada tanggal 18 Januari 2017, hanya beberapa hari setelah pemerintah dilantik. Karena pemerintah tidak mempublikasikan agenda rapat pemerintah untuk hari itu, Presiden mengambil inisiatif sendiri untuk menghadiri dan memimpin rapat tersebut, sebagaimana diatur oleh Pasal 87 Konstitusi. Setelah rapat pribadi antara Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Kehakiman, rapat pemerintah diselenggarakan dan dipimpin oleh Presiden bersama dengan Perdana Menteri. Meskipun muncul upaya awal Perdana Menteri untuk mengadang kehadiran pers dan menghindari pokok pembahasan berikutnya, Presiden mengumumkan kepada media bahwa kenyataanya terdapat dua rancangan undang-undang mengenai grasi terhadap pidana dan amendemen KUHP. Lebih lanjut dia mengumumkan bahwa Perdana Menteri meyakinkannya bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak akan disahkan tanpa proses yang transparan, termasuk konsultasi dengan lembaga hukum yang relevan, serta masyarakat.

Segera setelah rapat pemerintah, Kementerian Kehakiman mempublikasikan rancangan undang-undang di situsnya dan mengirimnya ke lembaga hukum yang relevan untuk konsultasi. Alasan utama yang dinyatakan pemerintah untuk rancangan undang-undang tersebut adalah bahwa penjara yang penuh sesak dan untuk menghindari pembayaran denda kepada ECHR, langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memperbaiki kondisi di penjara.