Jelaskan Status ketatanegaraan dari Undang-Undang Pemberian Kuasa

Pakar hukum tata negara ternama Jerman yang kelak dikenal sebagai pendukung Partai Nazi, Carl Schmitt, menulis pada 1 April 1933 bahwa dengan disahkannya undang-undang pemberian kuasa, eksekutif telah memperoleh wewenang untuk mengundangkan undang-undang baru untuk menggantikan yang lama. Dengan ini, Schmitt meyakini bahwa "sebagian dari wewenang untuk mengesahkan undang-undang konstitusional" telah dianugerahkan kepada eksekutif. Beberapa minggu sesudahnya, ia menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberian Kuasa 24 Maret 1933 dapat dianggap sebagai sebuah undang-undang dasar sementara. Beberapa bulan sesudahnya, ia bahkan mengakui bahwa Undang-Undang Dasar Weimar telah dicabut. Akhirnya, pada tahun 1936, Schmitt menyatakan bahwa Undang-Undang Pemberian Kuasa secara resmi telah mencabut Undang-Undang Dasar Weimar.

Carl Schmitt berperan penting dalam melegitimasi Undang-Undang Pemberian Kuasa 1933. Dalam bukunya yang berjudul Staat, Bewegung und Volk (Negara, Pergerakan, dan Rakyat, 1933), Schmitt mencoba membantah pandangan bahwa rezim Nazi tetap tunduk kepada Undang-Undang Dasar Republik Weimar karena telah mengesahkan Undang-Undang Pemberian Kuasa dengan mengikuti aturan amendemen konstitusi di undang-undang dasar tersebut. Menurut Schmitt dalam buku tersebut, Undang-Undang Pemberian Kuasa telah melahirkan undang-undang dasar yang baru. Ia menjelaskan bahwa "Semua asas-asas dan aturan-aturan yang genting bagi undang-undang dasar ini, baik secara ideologis maupun organik, telah dihapuskan bersama dengan segala praanggapan-praanggapannya."

Di sisi lain, pakar hukum Jerman berdarah Yahudi, Otto Kirchheimer, menulis pada 13 Agustus 1945 (beberapa bulan setelah tumbangnya rezim Nazi) bahwa klaim mengenai konstitusionalitas Undang-Undang Pemberian Kuasa tidak berdasar. Pertama-tama, pemungutan suara di Reichstag dilakukan tanpa keterlibatan dari 81 anggota dari Partai Komunis. Kemudian, Hitler hanya berhasil meraih dua per tiga suara setelah melakukan intimidasi besar-besaran terhadap Partai Tengah. Selain itu, pemerintahan Hitler pada saat itu tidak mengikuti ketentuan yang tercantum di Undang-Undang Pemberian Kuasa, yang hanya berlaku selama koalisi pemerintahan Partai Nazi dengan Partai Rakyat Nasional Jerman. Setelah Partai Rakyat Nasional Jerman keluar dari pemerintahan pada 29 Juni 1933, Undang-Undang Pemberian Kuasa seharusnya sudah tidak berlaku lagi. Apabila klaim ini benar, maka segala tindak hukum yang diberlakukan berdasarkan Undang-Undang Pemberian Kuasa tersebut tidak berlaku. Namun, Kirchheimer mengakui bahwa pendekatan ini tidak realistis karena dapat mengganggu ketertiban mengingat banyak sekali tindak hukum yang diberlakukan hingga rezim Nazi tumbang pada tahun 1945.

Dieter Deiseroth, Die Legalitäts-Legende. Vom Reichstagsbrand zum NS-Regime. in, Blätter für deutsche und internationale Politik 53, 2008, 2 (ISSN 0006-4416), p. 91-102.

Sylvia Eilers, Ermächtigungsgesetz und militärischer Ausnahmezustand zur Zeit des ersten Kabinetts von Reichskanzler Wilhelm Marx 1923/1924, Diss. Köln 1987, Köln 1988.

Richard J. Evans (trad. de l'anglais), Le Troisième Reich. L'avènement, Paris, Flammarion, coll. « Au fil de l'histoire », 2009, 720 p. (ISBN 978-2-08-210111-0). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Thierry Feral, Justice et nazisme, Paris, L'Harmattan, coll. « Allemagne d'hier et d'aujourd'hui », 1997, 108 p. (ISBN 2-7384-5980-3, lire en ligne [archive]). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Joachim Fest, Hitler. Le Führer, Paris, Gallimard, 1973, 541 p. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Georges Goriely, 1933. Hitler prend le pouvoir, Bruxelles, Complexe, coll. « La mémoire du siècle », 1991, 203 p. (ISBN 978-2-87027-775-1, lire en ligne [archive]). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Alfred Grosser (dir.), Dix leçons sur le nazisme, Bruxelles, Editions Complexe, 1984 (ISBN 2-87027-121-2). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Ian Kershaw, Hitler. 1889-1936: Hubris, New York & London, W.W. Norton & Company, 1999.

Ian Kershaw (trad. de l'anglais), Hitler. 1889-1936, Paris, Flammarion, 2001, 1159 p. (ISBN 2-08-212528-9). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Ian Kershaw (trad. de l'anglais), Le mythe Hitler, Paris, Flammarion, coll. « Champs Histoire », 2006, 415 p. (ISBN 978-2-08-121781-2). Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article

Rudolf Morsey (Hrsg.), Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Unveränderter Nachdruck. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1976 (ISBN 3-525-35655-2) (Historische Texte – Neuzeit 4).

Rudolf Morsey (Hrsg.), Das „Ermächtigungsgesetz“ vom 24. März 1933. Quellen zur Geschichte und Interpretation des „Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich“. Droste, Düsseldorf 1992 (ISBN 3-7700-5168-8).

William L. Shirer, Le IIIe Reich, Paris, Stock, 1990, 1257 p. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article