Jelaskan Inggris Raya dari Kedaulatan Parlemen

Selama abad ke-17 di Inggris, sebuah gagasan yang dikembangkan Parlemen (terdiri dari House of Lords dan House of Commons) yang dibagi dalam kedaulatan Raja, didasarkan pada yang pengertian yang salah mengenai sejarah parlemen. Hal itu tidak diubah sampai Penobatan Sumpah dalam Coronation Oath Act 1688 sebagai bagian dari Revolusi Agung. Di mana Parlemen yang diakui sebagai bagian dari struktur konstitusional, dengan undang-undang yang dianggap berasal dari Parlemen dan bukan hanya dari Raja. The Bill of Rights 1689 dan Claim of RIght Act 1689 yang diloloskan tahun berikutnya yang menegaskan hak-hak tertentu dari Parlemen Inggris (yang pada waktu itu termasuk Wales) dan Skotlandia dan membatasi kekuasaan raja. Selain itu, pada tahun 1698 parlemen menciptakan Daftar Sipil, sebuah pengaturan keuangan yang membuat raja bergantung pada parlemen untuk pemasukkan.

Setelah 1689 supermasi parlemen Inggris menjadi jelas dalam hubungan Parlemen Inggris untuk orang-orang Skotlandia dan Irlandia. The Act of Settlement 1701 membuat praduga atas Skotlandia: Skotlandia membalas dengan Tindakan Keamanan 1704, yang dilawan oleh Alien Act 1705: masalah itu diselesaikan oleh Uni parlemen Inggris dan Skotlandia pada tahun 1707 yang dibuat adalah sebuah parlemen Inggris yang baru, meskipun "pada dasarnya itu hanya perpanjangan dari Parlemen Inggris". Hal ini diperdebatkan apakah konsep supremasi parlemen muncul dari Acts of Union 1707 atau doktrin yang berkembang sesudahnya. Otonomi Parlemen Irlandia juga mendapat serangan dan Deklaratoir Bertindak 1720 membuat Parlemen Irlandia dikuasai oleh Parlemen Inggris. Yang disebut Konstitusi 1782 menghapus Supremasi Parlemen Inggris atas Irlandia untuk waktu yang singkat tapi kemudian parlemen Irlandia bergabung dengan Inggris dalam Acts of Union 1800.

Doktrin supremasi parlemen dapat diringkas dalam tiga poin:

Parlemen dapat membuat undang-undang mengenai apa saja.

Parlemen tidak dapat mengikat parlemen ke depan (di mana tidak dapat meloloskan undang-undang yang diubah atau dikembalikan oleh parlemen ke depan).

Undang-Undang Parlemen tidak dapat dipertanyakan oleh pengadilan. Parlemen adalah penyusun hukum tertinggi.

Beberapa sarjana dan hakim mempertanyakan pandangan tradisional bahwa Parlemen tidak dapat mengikat dirinya sendiri, dengan alasan bahwa hal itu dapat memaksakan prosedural (atau "cara dan bentuk") pembatasan pada dirinya sendiri, karena legislatif harus dibentuk dan diatur oleh aturan hukum.

Gagasan kedaulatan parlemen mulai ditantang dengan Undang - Undang Parlemen 1911 yang mengubah sifat dari apa yang dimaksudkan oleh parlemen, seperti Dicey menyesalkan dalam Pengantar untuk edisi ke-8 nya Pengantar Studi Hukum Konstitusi (1915), tetapi yang dala, kenyataannya sekarang Kabinet dan partai politik yang berkuasa (pp lxxii–lxxiv), dalam undang-undang parlemen masih berdaulat meskipun bahwa "berbagi kedaulatan" dari Commons memiliki peningkatan (p xlii).

Hukum Eropa tidak mengakui konsep supremasi parlemen Inggris. pengadilan Inggris saat ini mengakui supremasi hukum Uni eropa pada bidang di mana Uni Eropa dapat membuat undang-undang. Namun, konsep supremasi ini berasal dari Masyarakat Eropa Act tahun 1972 dan penerusnya, yang secara teori dapat dicabut oleh parlemen mendatang. Tidak ada negara berdaulat yang pernah menarik diri dari Uni Eropa (kecuali untuk penarikan dari Départments Afrika Utara dari Prancis pada Kemerdekaan untuk menjadi Aljazair, dan juga dari Greenland oleh Plebisit), tapi karena bagian dari Perjanjian Lisboa pada tahun 2009, sekarang ada proses untuk menarik diri. 23 Juni 2016, mayoritas rakyat Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa.

Skotlandia dan Acts of Union

Beberapa ahli telah menyarankan bahwa Akta Persatuan England dan Skotlandia Tahun1707 membatasi kedaulatan parlemen untuk Skotlandia. Meskipun pengadilan Skotlandia belum secara terbuka mempertanyakan validitas dari suatu undang-Undang Parlemen, beberapa hakim telah mengangkat kemungkinan. Dengan demikian, di MacCormick v. Lord Avocate, Lord President (Lord Cooper) menyatakan bahwa "prinsip kedaulatan Parlemen tak terbatas adalah khas inggris prinsip yang tidak memiliki hubungan di Hukum tata negara Skotlandia", dan bahwa undang-undang bertentangan dengan Acts of Union tidak akan selalu dianggap sebagai konstitusi yang berlaku. Juga, dalam Gibson v Lord Advocate,Lord Keith berhati-hati tentang bagaimana Pengadilan Skotlandia akan berurusan dengan sebuah Act (Undang-Undang), yang secara substansial akan mengubah atau meniadakan ketentuan penting dari 1707 undang-Undang, seperti penghapusan Pengadilan Sesi atau Gereja Skotlandia atau substitusi dari hukum inggris untuk hukum Skotlandia.

Pendirian Parlemen Skotlandia pada tahun 1998 memiliki implikasi untuk supremasi parlemen. Misalnya, meskipun tenaga nuklir ini tidak disetujuinya, pemerintah Skotlandia berhasil diblokir keinginan pemerintah Inggris untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir baru di Skotlandia dengan menggunakan kontrol atas aplikasi perencanaan yang didesentralisasikan. Sementara itu tetap secara teoretis mungkin untuk membubarkan Parlemen Skotlandia atau undang-undang tanpa persetujuan dalam kaitannya dengan Skotlandia. Dalam prakteknya langkah tersebut akan sulit secara politik.