Gw mau tau Latar Belakang dari Persaingan Hamas-Fatah

Ketika Hamas memenangkan pemilu di Palestina pada 2006, Amerika Serikat memutuskan untuk melakukan boikot terhadap perekonomian Palestina. Boikot yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu membuat pemerintahan Palestina dibawah Hamas mengalamu banyak kesulitan ekonomi, seperti tidak mampu membayar gaji pegawai negeri dan juga aparat kepolisian Palestina. Krisis ekonomi di Palestina itulah yang kemudian mendorong bahwa Hamas harus memperbaiki hubungan dengan Fatah.

Kebuntuan Politik dan Boikot Ekonomi

Keinginan untuk menciptakan suatu pemerintahan bersama antara Hamas dan Fatah nyatanya banyak mengalami kendala. Setidaknya ada tiga hal yang membuat normalisasi hubungan Hamas dan Fatah tidak berjalan lancar, yaitu:

Hamas diminta untuk mengakui Israel. Hal ini tetap ditolak oleh Hamas, karena itu artinya bertentangan dengan cita-cita dan ideologi Hamas.

Hamas diharuskan untuk meninggalkan perjuangan dengan kekerasan atau perang. Hal ini juga ditolak oleh Hamas, karena bagi Hamas perjuangan dengan perang adalah perjuangan yang suci (jihad) dan sekaligus memberikan tekanan yang lebih besar bagi Israel.

Hamas diwajibkan untuk mengakui semua perjanjian yang dilakukan oleh Fatah dan Israel sejak era Yasser Arafat. Hal ini juga ditolakk oleh Hamas, karena pengakuan terhadap perjanjian dan diplomasi dengan Israel dianggap melanggar nilai-nilai ideologis perjuangan Hamas.

Penolakan Hamas terhadap syarat-syarat yang diajukan oleh Fatah membuat situasi politik di Palestina menjadi tidak stabil dan mengalami kebuntuan, akibatnya tentu saja persatuan nasional Palestina yang tidak kunjung tercapai. Puncak dari kebuntuan politik ini adalah ketika Presiden Palestina, Mahmoud Abbas menyerukan untuk dilakukan percepatan diadakannya pemilu di Palestina. Menurut konstitusi Palestina, memang Presiden Palestina dapat mengambil keputusan untuk melakukan percepatan pelaksanaan pemilihan umum.

Sikap politik Presiden Mahmoud Abbas itu kemudian memancik reaksi dari pihak Hamas. Hamas melihat keputusan Presiden Mahmoud Abbas sebagai upaya terselubung untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Hamas. Sementara, Mahmoud Abbas mengatakan bahwa percepatan untuk segera melakukan pemilu di Palestina adalah upaya untuk mencari jalan keluar bagi kebuntuan politik antara Hamas dengan Fatah, sekaligus menyudahi boikot ekonomi dunia internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat.