Jelaskan Latar belakang dari Pemerintah Majelis Nasional Agung

Pada saat Pemerintah Ankara diproklamasikan, terdapat pemerintah Turki lainnya di Konstantinopel yang diduduki Sekutu, yaitu Pemerintah Kesultanan Utsmaniyah, atau yang sering dikenal dengan nama "Pemerintah Konstantinopel". Setelah Majelis Agung Nasional didirikan, pada tanggal 23 April 1920, tanpa menentang legitimasi dari Kesultanan Utsmaniyah, parlemen baru di Ankara membentuk pemerintahan sendiri. Menteri disebut "Vekil" (Penjabat) dan bukanlah sebutan biasanya "Nazır", untuk menjaga sifat pemerintah yang sementara.

Pemerintah Ankara didirikan untuk mewakili Turki karena pada waktu itu ibu kota de jure, Konstantinopel, berada di bawah pendudukan. Presiden Majelis Agung Nasional (berganti nama menjadi Majelis Agung Nasional Turki setelah 8 Februari 1921) dan kemudian Republik Turki adalah Mustafa Kemal. Setelah gencatan senjata Mudanya ditandatangani, untuk menggantikan gencatan senjata Mudros (ditandatangani oleh Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1918 di akhir Perang Dunia I) dan akhir dari Perang Kemerdekaan Turki, Majelis Agung Nasional membubarkan Kesultanan, yang dituduh bekerja sama dengan Sekutu selama pendudukan Turki.

Pemerintah Konstantinopel, yang mewakili Kesultanan Utsmaniyah, awalnya menolak untuk mengakui Gerakan Nasional Turki dan Pemerintah Ankara, mengklaim bahwa mereka adalah pemerintah yang sah dari Kesultanan Utsmaniyah. Mereka berusaha untuk mengalahkan Pemerintah Ankara secara militer dengan menggunakan Kuva-yi Inzibatiye, atau "Tentara Khalifah" (berlainan dengan tentara Pemerintah Ankara, Kuva-yi Milliye, "Tentara Nasional"), tetapi gagal. Pada tahun 1921, tim diplomatik dari kedua belah pihak muncul di Konferensi London. Sebuah langkah mengejutkan, namun, tim diplomatik Utsmaniyah yang dipimpin oleh Ahmed Tevfik Pasha menyerahkan dan memperbolehkan tim diplomatik Turki yang dipimpin oleh Bekir Sami Kunduh untuk menjadi satu-satunya perwakilan negara di konferensi. Perjanjian Lausanne ditandatangani pada tanggal 24 Juli 1923, antara perwakilan Sekutu dan Ankara, dan dengan demikian secara resmi mengakui Pemerintah Ankara sebagai Pemerintah Turki yang sah.

Pada 29 Oktober, Republik Turki diproklamasikan oleh Majelis Agung Nasional Turki.