Gw mau tau Portepel Legislatif dari Leni Robredo

Sebagai anggota Kongres XVI, Robredo ialah salah satu penulis utama rancangan “The Tax Incentives Management and Transparency Act (TIMTA)” (Republic Act RA10708, House Bill 05831) yang diresmikan pada December 9, 2015.

Ia juga ikut menulis rancangan aturan-aturan berikut:

“National Children’s Month Act,” Republic Act RA10661 (HB01641) resmi pada 29 Mei 2015, mendeklarasikan perayaan bulan anak nasional pada bulan November setiap tahun

“Charter of the Quezon City Development Authority,” Republic Act RA10646 (HB03899), diubah menjadi undang-undang pada 8 November 2014

“Open High School System Act,” Republic Act RA10665 (HB04085) resmi pada 9 Juli 2015, menetapkan dan menyediakan dana untuk sistem sekolah tinggi Filipina yang terbuka

Republic Act RA10638 (HB04089), memperpanjang 50 tahun lagi korporasi Philippine National Railways, resmi pada 16 Juni 2014

Republic Act RA10707 (HB04147), mengubah “Probation Law of 1976” resmi pada 26 November 2015, merasionalisasikan dan memperkuat sistem masa percobaan

“Graphic Health Warnings Law,” Republic Act RA10643 (HB04590), resmi pada 15 November 2014, menentukan pencetakan peringatan kesehatan grafik pada produk tembakau

Republic Act RA10655 (HB05280), mendekriminalisasi pernikahan muda, resmi pada 13 Maret 2015

“Sangguniang Kabataan Reform Act.of 2015,” Republic Act RA10742 (HB06043), resmi pada 15 Januari 2016

Di samping itu, Robredo adalah salah satu yang menulis Anggaran Nasional tahun 2014 (RA10633, HB02630, resmi pada 20 Desember 2013), 2015 (RA10651, HB04968, resmi pada 23 Desember 2014), dan 2016 (RA10717, HB06132, resmi pada 22 Desember 2015).

Robredo juga merupakan pendukung penting dari:

HB 4911: People Empowerment Bill untuk menciptakan sebuah persekutuan antara pemerintah setempat dan masyarakat sipil melalui pendirian dewan rakyat di tiap unit pemerintah setempat. Undang-undang ini juga menentukan wewenang dan fungsi dewan tersebut.

HB 3432: Comprehensive Anti-Discrimination untuk melarang diskriminasi berdasarkan etnis, ras, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, gender, orientasi seksual, identitas dan ekspresi gender, bahasa, disabilitas, status HIV, dan status lainnya, dan akan menetapkan hukuman untuknya .

HB 4021: Healthy Beverage Options untuk meregulasi kesediaan minuman untuk anak-anak di sekolah dan keperluan lainnya.

HB 19: Full Disclosure Policy untuk mewajibkan penyingkapan penuh semua informasi mengenai pengelolaan fiskal semua departemen, kantor, agen dan instrumen pemerintah lainnya, termasuk badan hukum milik atau yang dikontrol oleh pemerintah, dan pemerintah cabang dan lokalnya. Undang-undang ini juga akan menyediakan penalti atas pelanggaran terhadap kehendak tersebut.

HB 3905: Participatory Budget Process untuk mengadatkan partisipasi penduduk dalam pemrosesan anggaran dan proses lainnya.

HB 3237: Freedom of Information untuk memperkuat hak penduduk atas informasi yang dipegang oleh pemerintah.