Jelaskan Statuta sebelumnya dari Statuta Otonomi País Vasco

Hingga awal abad ke-19, distrik-distrik Basque mempertahankan suatu tingkat pemerintahan sendiri berdasarkan piagam mereka (mereka kemudian dikenal sebagai Provinsi-provinsi yang Dibebaskan), yaitu mereka memiliki status yang berbeda dari daerah lain dalam wilayah Kerajaan Spanyol, termasuk pajak dan cukai, wajib militer terpisah, dll.), yang beroperasi hampir secara otonom.

Setelah Perang Carlist Pertama (1833-1839), aturan dalam negeri dihapuskan dan diganti dengan Undang-Undang Kompromi (Ley Paccionada) di Navarra (1841) dan rezim piagam berkurang di tiga provinsi barat (hingga 1876). Setelah penghapusan Piagam yang definitif (akhir Perang Carlist Ketiga), undang-undang dan adat istiadat sebelumnya sebagian besar diserap ke dalam aturan terpusat Spanyol dengan sedikit pengecualian untuk daerah-daerah istimewa. Akibatnya, pendukung Carlist, nasionalis Basque, dan beberapa pasukan liberal di wilayah Basque Spanyol melakukan upaya-upaya untuk mendirikan sebuah kolaborasi di antara mereka dan mengembalikan beberapa jenis kekuasaan sendiri ("otonomi") sementara orang Catalan mengembangkan Persemakmuran Catalan sendiri.

Upaya-upaya mewujudkan stauta Basque bersatu, termasuk Navarra telah berulang kali ditunda hingga kesempatan tersebut muncul pada awal periode Republik Spanyol Kedua dengan suatu statuta untuk empat provinsi Basque. Sebuah rancangan Statuta Basque disetujui oleh semua empat provinsi (1931), tapi kaum Carlist terbagi, dan rancangan Statuta Estella tahun 1931 tidak memperoleh dukungan yang cukup, dengan latar belakang kontroversi yang memanas mengenai keabsahan suara, serta dugaan adanya tekanan-tekanan yang kuat pada perwakilan-perwakilan lokal berujung pada penentangan opsi penyatuan (Majelis Pamplona, 1932).

Menyusul dimulainya penyusunan Statuta Basque, usulan lain akhirnya disetujui oleh pemerintah Republik Spanyol, setelah terombang-ambing akibat Perang Saudara, pada saat itu hanya mencakup Provinsi Gipuzkoa, Vizcaya, dan Álava. Statuta itu secara efektivitas terbatas pada daerah Vizcaya yang dikuasai Republik dan pinggiran Gipuzkoa.

Setelah Tentara Basque menyerah pada tahun 1937, statuta itu dihapuskan. Tetapi, Francisco Franco diperbolehkan melanjutkan pemerintahan sendiri yang terbatas untuk Alava dan Navarra, sebagai bentuk terima kasih atas dukungan mereka dalam pemberontakan Nasionalis Spanyol.