Jelaskan Sejarah dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) berakar pada proses yang sama yang mengarah pada Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights, disingkat UDHR). Dewan Ekonomi dan Sosial diberi tugas untuk menyusun sebuah "Deklarasi tentang Hak Asasi Manusia" (bahasa Inggris: Declaration on the Essential Rights of Man) telah diusulkan pada Konferensi San Francisco 1945. Pada awal prosesnya, dokumen tersebut dipecah menjadi sebuah deklarasi yang menetapkan prinsip-prinsip umum atas hak asasi manusia, dan sebuah konvensi atau perjanjian yang berisi komitmen yang mengikat. Dokumen tersebut berkembang menjadi UDHR dan diadopsi pada 10 Desember 1948.

Penyusunan deklarasi berlanjut pada konvensi, tetapi tetap ada perbedaan yang signifikan antara anggota PBB mengenai kepentingan Hak Sipil dan Politik dengan kepentingan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Hal ini menyebabkan konvensi tersebut dipecah menjadi dua perjanjian terpisah; satu berisi hak-hak sipil dan politik, dan yang lainnya berisi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua perjanjian itu memuat ketentuan serupa sebanyak mungkin, dan dibuka untuk ditandatangani secara bersamaan. Masing-masing perjanjian berisi artikel tentang hak semua orang untuk menentukan nasib sendiri.

Dokumen pertama menjadi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dan yang kedua menjadi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Rancangan tersebut dipresentasikan kepada Majelis Umum PBB untuk didiskusikan pada tahun 1954 dan diadopsi pada tahun 1966. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi tidak lama sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik sebagai hasil dari negosiasi diplomatik. Bersama-sama, UDHR dan kedua Kovenan dianggap sebagai teks hak asasi manusia yang mendasar dalam sistem hak asasi manusia internasional kontemporer.