Jelaskan Karier Birokrasi dari Mulyanto

Sepulang ke Indonesia Mulyanto melanjutkan kerja sebagai peneliti bidang nuklir di BATAN. Kemudian pada tahun 2005 ditarik pindah ke Departemen Pertanian oleh Menteri Pertanian yang saat itu dijabat oleh Anton Apriyantono. Ia bekerja sebagai Staf Ahli Menteri dalam bidang Sistem Informasi dan Pengawasan. Kemudian pada tahun 2007 naik menjadi Inspektur Jenderal Departemen Pertanian.

Secara intensif Mulyanto meningkatkan sistem pengawasan di Departemen Pertanian dengan menerapkan indikator kinerja pengawasan yang makin relevan dan terukur serta menggerakkan program pencegahan korupsi, yang diberi nama program WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi). Melalui program WBK ini, Deptan mendapat dua rekor MURI, yakni pertama sebagai Penyelenggara Pelatihan Wilayah Bebas Korupsi Terbesar yang diikuti oleh sekitar 1.500 orang, dan kedua sebagai Pelopor dalam menyelenggarakan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Pada tahun yang sama KPK memberi penghargaan kepada Deptan berupa Apresiasi KPK 2009  atas inisiatif Deptan mengimplementasikan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), suatu apresiasi yang setara dengan Apresiasi KPK kepada gerakan masyarakat “cicak dan buaya”. Selain itu, berdasarkan survei KPK, Pada tahun yang sama Deptan mendapat penghargaan KPK sebagai Departemen Paling Berintegritas untuk 2 kategori. Penghargaan KemenPAN sebagai kementerian yang berinisiatif dalam pemberantasan korupsi diberikan kepada Deptan setelah Kemenkeu.

Setelah sukses di Departemen Pertanian, Mulyanto melanjutkan karier birokrasinya di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada tengah tahun 2010 sebagai Sekretaris Kementerian (Sesmen), yang menangani aspek anggaran, perencanaan, SDM, humas, dan supporting system management lainnya. Ia mendorong Kemenristek menjadi lembaga yang reformis dan akuntabel melalui gerakan Reformasi Birokrasi, yang mendapat pengakuan dari Kemenpan&RB. Melalui forum Sesmen-Sestama, ia menggelorakan semangat Reformasi Birokrasi di LPNK (Lembaga Pemerintah non Kementerian) dalam lingkup koordinasi Kemenristek pada masa itu, yakni BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, LAPAN, BSN, dan BIG. Gerakan agar birokrasi pemerintah lebih melayani, akuntabel, efektif, dan efisien ini didukung oleh seluruh staf dan LPNK. Dengan reward dari pemerintah berupa Tunjangan Kinerja (tukin), Mulyanto mengembangkan 3 parameter penilaian tukin untuk mendorong Reformasi Birokrasi, yakni presensi, kinerja atau capaian prestasi, dan pengawasan, yakni bebas dari korupsi (berbasis temuan inspektur/BPK).

Akhir tahun 2012 Mulyanto beralih tugas menjadi Deputi Menteri Bidang Kelembagan Iptek dan kemudian pensiun dini dari PNS pada usia 52 pada tahun 2015.

Selama masa itu, alumni PPSA XV Lemhannas RI tahun 2007 ini berkesempatan mengayakan pengalaman birokrasinya sebagai pengawas dalam kepengurusan BUMN antara lain sebagai Komisaris Utama PT. Pertani (persero) dan Anggota Dewan Pengawas Perum Jasa Tirta I.

Pada tahun 2015, Mulyanto bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan, di mana Ia turut serta mendirikannya. Ia ditugaskan sebagai Sekretaris Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) dan juga Anggota Majelis Syura, Periode Tahun 2015-2020. Dan kembali terpilih menjadi Anggota Majelis Syura untuk periode 2020-2025.

Dalam Pemilu 2019 Mulyanto terpilih menjadi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten 3 yang meliputi Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Anggota Majelis Syura PKS (2015-2020) ini mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Bidang Industri dan Pembangunan, anggota Badan Legislasi (Baleg) dan anggota Komisi VII yang membidangi masalah Ilmu Pengetahuan-Teknologi (IPTEK), Energi Sumberdaya Mineral (ESDM) dan Lingkungan Hidup.