Saya mau tau Karier dari Wongko Lemba Talasa

Pada tanggal 21 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kendali pemerintahan di Sulawesi Tengah terhadap raja-raja setempat. Di Poso, kekuasaan diberikan kepada Talasa. Kemerdekaan negara yang masih sangat rapuh, diantisipasi oleh Talasa dengan membentuk barisan sukarela yang dipimpin Jacob Lamadjuda. Pada bulan Mei 1947, ia ditunjuk menjadi Wakil Ketua Dewan Raja-raja Sulawesi Tengah oleh Ida Anak Agung Gde Agung yang saat itu menjadi Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur (NIT). Pada tanggal 13 hingga 14 Oktober 1948, Dewan Raja-raja Sulawesi Tengah melaksanakan sidang di Tentena, dan ia bertindak sebagai sebagai Sekretaris Sidang. Sebulan kemudian, pada tanggal 27 sampai tanggal 30 November 1948 diadakan pertemuan lanjutan Dewan Raja di kota Parigi. Talasa menghadiri pertemuan ini sebagai Raja Poso.

Saat pendudukan Permesta di Poso, Talasa secara tegas menolak Permesta dengan mengatakan bahwa seluruh masyarakat Poso masih setia terhadap NKRI. Penolakan ini membuatnya diasingkan ke Manado, dan kemudian dipaksa oleh mereka untuk ikut bergerilya di hutan dan ditempatkan di bawah pengawasan Panglima Komando Daerah Pertempuran Minahasa (KDPM) Kolonel D.J. Somba. Pada tahun 1958, TNI melakukan operasi militer dan berhasil membebaskan Talasa.

Talasa sempat menjabat sebagai Kepala Inspektorat Umum Kantor BKDH Kabupaten Poso. Selama tahun 1968 hingga 1970, ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Ia juga adalah anggota Dewan Pleno Legiun Veteran Indonesia di Poso. Pada tanggal 14 September 1982, ia diangkat menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) utusan Sulawesi Tengah. Ia wafat pada tanggal 3 Februari 1985 di Poso, saat masih dalam masa tugas sebagai anggota MPR-RI (1982-1987).