Jelaskan Perundingan batas laut dari Perbatasan Indonesia–Filipina

Indonesia dan Filipina adalah dua negara yang ikut menandatangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pada 1982. Alhasil, berdasarkan UNCLOS, Indonesia berusaha mengklaim wilayah teritori laut Filipina yang termaktub dalam Perjanjian Paris 1898. Indonesia berpendapat bahwa batas garis persegi dalam Perjanjian Paris tidak mengikuti aturan dalam UNCLOS. Filipina memahami sengketa tersebut tapi Filipina cenderung untuk mematuhi Perjanjian Paris karena tekanan internal.

Pada Juni 1994, negosiasi untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dimulai antanegara selama Pertemuan Pejabat Tinggi dalam Penetapan Batas Laut di Manado, Indonesia. Setelah pertemuan tersebut, negosiasi kedua negara tidak terjalin hingga 2003. Pada Desember 2003, Arif Havas Oegroseno dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ditunjuk untuk melanjutkan pembicaraan negosiasi dengan Filipina. Ia melanjutkan negosiasi dengan Filipina sampai 2010 ketika penggantinya mengambil alih pekerjaannya untuk bernegosiasi mengenai perbatasan laut sengketa. Dalam serangkaian negosiasi dari tahun 1994 hingga 2014 yang ditangani oleh Kelompok Kerja Permanen dalam Urusan Maritim dan Kelautan (Joint Permanent Working Group on Maritime and Ocean Concerns/JPWG-MOC) dibantu oleh tiga subkelompok kerja dan bersama tim teknis.