Jelaskan Peradilan Adat dari Lembaga Politik Adat Masyarakat Dayak Tamambaloh

Lebih jauh lagi, pada masa penjajahan Belanda, Belanda mengklasifikasikan suku bangsa Dayak menjadi enam rumpun. Masyarakat Dayak Tamambaloh termasuk dalam rumpun suku Daya Ot Danum. Pengelompkan tersebut dilakukan untuk mempermudah pembentukan peradilan adat yang diatur dalam berbagai peraturan. Pembentukan peradilan adat untuk pribumi tersebut dilandasi bahwa pemerintah Belanda tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi oleh penduduk lokal melalui sistem hukum Eropa. Persoalan tersebut perlu diselesaikan dengan sistem hukum lokal melalui peradilan adat.

Sistem peradilan adat tersebut menjadi inspirasi bagi sistem peradilan lain yang lahir dari sistem hukum dan politik asli Indonesia. Hal itu kemudian terus dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang dengan mendorong kaum intelektual, politisi, dan tokoh budaya untuk melihat sistem politik adat lokal sebagai sumber inspirasi dan melibatkan mereka dalam Panitia Pemeriksa Adat dan Tatanegara Dahoeloe.

Wacana tentang sistem politik adat juga muncul mendekati masa-masa kemerdekaan. Rapat-rapat dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia misalnya, dalam perumusan kepribadian bangsa menyebutkan bahwa perlu dimasukan praktik-praktik kehidupan masyarakat lokall. (Bourchier 2010). Setelah merdeka, UUD 1945 kemudian menyebutkan bahwa ada pengakuan terhadap 250 wilayah kesatuan pengurusan adat dan komunitas-komunitas lokal dan mencantumkan sistem politik adat setempat adalah sebuah sistem sosial yang harus dihormati sebagai “daerah yang bersifat istimewa”.

Lembaga adat masyarakat Dayak Tamambaloh sendiri disebut sebagai Ketamanggungan Suku Dayak Tamambaloh yang memiliki beragam versi. Versi pertama menyebutkan bahwa masyarakat Dayak Tamambaloh adalah salah satu dari sub etnis suku bangsa Dayak di Kabpuaten Kapuas Hulu yang telah bemukim secara menetap di wilayah adat tersebut. Versi kedua menyebutkan bahwa masyarakat Dayak Tamambaloh tersebar di empat wilayah yaitu di tiga wilayah adat di lokasi atas dan di sepanjang aliran Sungai Peniung, Kecamatan Kalis. Sementara itu, versi ketiga menyebutkan bahwa suku Bangsa Tamambaloh tidak tercantum dalam 405 sub-suku bangsa Dayak di Kalimantan. Kemudian, hukum adat Dayak Tamambaloh dirumuskan bersamaan dengan buah kerjasama ketiga ketamanggungan yang mewakili tiap-tiap wilayah adat, yaitu Ketamanggungan Tamambaloh Labian, Sungulo, Apalin, dan Embaloh.

Meskipun pernah begitu diagungkan dalam percaturan politik negara, sistem hukum dan peradilan adat lokal kemudian mengalami dinamika tersendiri. Negara banyak mengabaikan sistem politik adat lokal karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman.