Jelaskan Waktu dari Pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa oleh Britania Raya

Usai referendum, Cameron mengumumkan akan mengundurkan diri sebelum konferensi Partai Konservatif bulan Oktober. Perdana Menteri selanjutnya ditugaskan untuk memberlakukan Pasal 50:

Cameron memastikan bahwa Perdana Menteri selanjutnya harus memberlakukan Pasal 50 dan memulai negosiasi dengan UE. Di kalangan calon ketua Partai Konservatif, muncul ketidakpastian soal waktu tersebut. Theresa May mengatakan bahwa Britania perlu posisi negosiasi yang jelas sebelum memberlakukan Pasal 50 dan ia tidak mau melakukannya pada tahun 2016. Andrea Leadsom mengatakan akan memberlakukan Pasal 50 sesegera mungkin.

Menurut Komisaris Ekonomi UE Pierre Moscovici, Britain perlu bertindak cepat. Pada Juni 2016, ia mengatakan, "Negara yang ingin keluar (dari UE) perlu menyampaikan surat pemberitahuan, jadi tolong (Perdana Menteri David Cameron) bertindak cepat." Selain itu, para pemimpin UE mengeluarkan pernyataan bersama tanggal 26 Juni 2016 yang menyesalkan sekaligus menghormati keputusan Britania dan meminta Britania mengambil tindakan terkait Pasal 50. Menurut pernyataan tersebut, "Kami siap memulai negosiasi dengan Britania Raya mengenai syarat dan ketentuan keluarnya negara tersebut dari Uni Eropa. Sebelum proses negosiasi berakhir, Britania Raya masih menjadi anggota Uni Eropa dengan segala hak dan kewajibannya. Menurut perjanjian yang diratifikasi Britania Raya, hukum UE tetap berlaku sepenuhnya di Britania Raya sampai keanggotaannya resmi dicabut."

Setelah sidang tanggal 28 Juni 2016, Parlemen UE mengesahkan mosi yang meminta pemberlakuan Pasal 50 "secepatnya", tetapi tidak ada mekanisme yang memungkinkan Uni Eropa memberlakukan Pasal 50.

Tanggal 2 Oktober 2016, Perdana Menteri Theresa May mengumumkan akan memberlakukan Pasal 50 pada akhir Maret 2017. Artinya, Britania Raya dijadwalkan keluar Uni Eropa pada akhir Maret 2019.