Jelaskan Politik dari Abraham Lunggana

Di awal karier politiknya, Abraham merupakan anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum akhirnya berpindah partai menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) ketika PPP mengalami konflik internal, sekaligus mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2004, namun ia dikalahkan. Bahkan, ia sempat menjabat sebagai Ketua DPC PBR Jakarta Barat.

Kembali ke PPP dan menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta (2009-2017)

Setelah pemilu 2004, ia kembali menjadi kader PPP dan terpilih menjadi Ketua DPC PPP Jakarta Pusat. Kemudian, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2009 dan berhasil memenangkan pemilihan. Pada 2009, ia diangkat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Ia diusulkan sebagai calon pasangan Alex Noerdin dalam pemilihan gubernur 2012, tetapi tidak mencalonkan diri pada akhirnya. Dia terpilih kembali pada tahun 2014, dan mempertahankan posisinya sebagai wakil ketua. Akan tetapi, ia diberhentikan sebagai kader setelah memihak kepada kubu Djan Faridz, setelah itu tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Lulung sering berselisih paham dengan wakil gubernur saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, pada satu titik menyarankan agar Ahok mengikuti tes kejiwaan. Isu antara keduanya sebelum yang terakhir menjadi gubernur berpusat di sekitar relokasi pedagang kaki lima di Tanah Abang, Ketika Joko Widodo mengundurkan diri dan Ahok menjadi gubernur, keduanya sekali lagi berselisih soal penganggaran kota, terutama mengenai item yang digelembungkan untuk suplai daya bebas gangguan (UPS). Dalam kasus lain, ketika Ahok dituduh menggelembungkan harga tanah yang dibeli oleh pemerintah kota, Lulung menyatakan bahwa ia ingin Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Ahok sebagai tersangka. Namun, ketika muncul gerakan di dewan kota untuk memakzulkan Ahok, Lulung membela gubernur.

Untuk pemilihan gubernur 2017, Ahok awalnya menyatakan bahwa ia ingin mencalonkan diri sebagai calon independen, yang Lulung menyatakan bahwa ia akan "potong kuping" jika Ahok berhasil. Ahok akhirnya mencalonkan diri sebagai kandidat yang didukung partai, didukung oleh partai Lulung, PPP. Meski begitu, Lulung tetap menentang Ahok selama pilkada. Setelah Ahok kalah dalam pemilihan dan dipenjarakan karena penodaan agama, dia menyatakan bahwa dia "tidak memiliki masalah pribadi" dengan gubernur, tetapi menolak untuk mengunjunginya di penjara, dengan alasan bahwa kunjungan tersebut akan disalahartikan.

Selama Anies Baswedan menjadi gubernur, Lulung telah mendukung dan menentang langkah gubernur, membela perombakan besar-besaran di pejabat tinggi pemerintah provinsi sambil menentang penutupan Jalan M. H. Thamrin untuk lalu lintas sepeda motor, di antara lainnya. Ia juga mengusulkan undang-undang yang akan menetapkan lokasi di mana minum alkohol akan diizinkan untuk mengurangi kematian akibat keracunan nabati.

Pada tahun 2018, ia memutuskan untuk pindah ke Partai Amanat Nasional (PAN), dengan alasan pemecatannya dari ketua cabang Jakarta karena penentangannya terhadap Ahok. Ia mengklaim bahwa langkahnya akan mengayunkan 10 kursi untuk mendukung PAN. Masa jabatannya di DPRD DKI Jakarta otomatis habis karena peraturan KPU pada 20 September 2018, saat ia resmi terdaftar sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ia terpilih sebagai anggota DPR periode 2019–2024. Ia kembali ke PPP pada September 2021, diangkat sebagai ketua partai cabang Jakarta dan karenanya kehilangan kursinya di DPR.

Selain menjadi pengusaha dan politikus, ia juga memiliki advokasi bernama Lunggana Advocate & Friends selaku pengacara yang berlokasi di Tanah Abang.