Jelaskan Kampanye dari Resolusi ES-10/L.22 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pada tanggal 20 Desember, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam memangkas bantuan AS untuk negara-negara yang tidak mau berpihak pada AS. Sehari sebelum pemungutan suara, ia menyatakan: "Biarkan mereka menentang kami...Kami tidak peduli...sudah tidak zaman lagi bersikap menentang lalu menerima bantuan ratusan juta dolar. Kami tidak mau lagi dimanfaatkan." Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley memberi peringatan bahwa negaranya akan mengingat dan "mencatat" setiap negara yang mendukung resolusi ini. Pemerintah Turki dan Iran menganggap ancaman AS "anti-demokrasi" dan "pemerasan". Ia telah mengirim surat ke puluhan negara anggota yang berisi peringatan bahwa Trump telah memintanya untuk "melaporkan kembali negara-negara yang tidak berpihak dengan kami." Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan memperingatkan Trump bahwa "ia tidak bisa membeli kehendak rakyat Turki dengan dolar" dan "tentangan dari negara-negara lain akan menjadi pelajaran bagi Amerika Serikat".

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel menolak pemungutan suara ini sebelum disahkan dan mencerca PBB sebagai "gudang kebohongan".

Lewat juru bicara Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, Kanada, di tengah negosiasi ulang NAFTA, menyatakan akan abstain dan resolusi ini sepatutnya tidak diangkat di Majelis Umum.