Jelaskan Keadaan darurat dari Krisis politik Bangladesh 2006–2008

Pada hari yang sama dengan penarikan PBB dan UNI Eropa, Kepala Penasehat Iajuddin Ahmed mengumumkan keadaan darurat di Bangladesh. Ia memberlakukan jam malam hingga dini hari (11 malam sampai 5 pagi). The Economist melaporkan aksi ini sebagai bentuk kudeta. Dalam beberapa jam Presiden Ahmed mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Penasihat dan menunda jadwal pemilihan umum. Sebelum pengunduran dirinya, ia menerima pengunduran diri dari sembilan dari sepuluh penasihat pemerintah sementara.

Presiden Ahmed menunjuk Hakim Fazlul Haque, penasihat pemerintah sementara senior, sebagai interim Kepala Penasihat interim. Kolumnis Zafar Sobhan dari koran Daily Star menulis, "Hal ini cukup jelas bahwa hal itu dilakukan di bawah tekanan dari tentara karena ancaman bahwa negara dapat kehilangan peran penjaga perdamaian" dengan Perserikatan bangsa-Bangsa, yang keduanya bergengsi dan menguntungkan dalam hal pembayaran kepada negara.

Pada 12 januari 2007, dengan dukungan militer, mantan gubernur Bank Bangladesh Fakhruddin Ahmed, yang telah bekerja untuk Bank Dunia, dilantik sebagai Kepala Penasehat. Dia menunjuk lima penasihat pada 13 Januari untuk membentuk pemerintah sementara yang baru. Ketika ia secara resmi dinobatkan sebagai kepala pemerintah sementara, ia mencabut jam malam. Keadaan darurat dilanjutkan, menangguhkan beberapa hak-hak dasar yang diberikan oleh konstitusi, seperti kebebasan bergerak, berkumpul, dan berbicara untuk membatasi protes dan aktivitas politik yang mengganggu.