Jelaskan Latar belakang dari Pertikaian Kamboja 1997

Pada 16 Maret 1992, Otoritas Transisional PBB di Kamboja (OTPBBK), yang berada di bawah Perwakilan Khusus Sekjen PBB Yasushi Akashi dan Lt. Jenderal John Sanderson, datang ke Kamboja untuk mulai mengimplementasikan Rencana Pemukiman PBB, yang dilakukan sebagai hasil dari Perjanjian Damai Paris 1991. Pemilihan bebas diadakan pada 1993.

Khmer Merah atau Partai Kamboja Demokratik (PKD), yang pasukannya sebetulnya tak dipersenjatai atau didemobilisasikan, mengajak beberapa orang untuk berpartisipasi pada 10-15 persen negara tersebut (memegang enam persen populasi) yang saat itu mereka kuasai. Hasilnya, lebih dari empat juta orang Kamboja (sekitar 90% dari pemilih sah) itu dalam pemilihan Mei 1993.

Partai royalis FUNCINPEC yang dipimpin Pangeran Norodom Ranariddh menjadi penerima suara terbanyak dengan 45.5% suara, disusul oleh Partai Rakyat Kamboja (eks-komunis) yang dipimpin Hun Sen dan Partai Demokratik Liberal Buddhis (dari Son Sann). Walau menang, FUNCINPEC masuk perbincangan koalisi dengan Partai Rakyat Kamboja, yang dipimpin oleh Hun Sen, yang menolak untuk melepas kekuasaan.

Setelah perbincangan, Pangeran Ranariddh dan Hun Sen masing-masing menjadi Perdana Menteri Pertama dan Kedua, dalam Pemerintahan Kerajaan Kamboja.