Jelaskan Kontroversi dari Bartolomeus Lallung Sallata

Pada bulan Maret hingga April 1966, Kota Poso sedang dilanda kerusuhan skala kecil di dalam kota, dengan meletusnya peristiwa pertama yang mengarah pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Sallata. Alasannya, Sallata berasal dari PNI dan merupakan unsur Orde Lama, bukan orang asli Poso dan beragama Kristen. Untuk itu, Slamet berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres, Ketua Pengadilan Negeri, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Bupati sendiri mendapat dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.

Di luar forum Panca Tunggal, kampanye penggulingan Bupati Sallata mendapat dukungan dari Yahya Mangun, tokoh buruh PSII, dan seorang tokoh Muslim, Ali Adam, Direktur SGA Negeri Poso. Tetapi usaha penggulingan sang bupati sangat sulit secara legal, sebab DPRD-GR Kabupaten Poso waktu itu didominasi oleh PNI, dan diketuai oleh seorang politisi asal Pamona yang beragama Kristen, J. Santo. Karena sudah tidak sabar, Slamet kemudian mengerahkan pasukannya untuk mengepung kantor DPRD-GR Poso, untuk memaksa anggota DPRD mencabut dukungan mereka kepada Sallata. Sebelumnya, kantor dan rumah Bupati Sallata sudah dikepung juga oleh personil militer Kodim Poso.

Usaha kudeta itu gagal, karena anggota BPH Bidang Ekonomi yang juga seorang kader PNI, Usman Sondeng, berhasil lolos dari kepungan militer, dan melaporkan tindakan Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Sutikno Slamet serta Raden Bey dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres, dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing. Sementara itu, seluruh anggota Panca Tunggal diganti, kecuali Bupati Sallata, yang diberi kesempatan menyelesaikan masa jabatannya sampai tahun 1968 tanpa halangan.