Jabarkan Terhadap hak pilih individu dari Sistem noken

Dalam sistem noken, anggota suku harus mengikuti keputusan pria berwibawa atau hasil deliberasi bersama (tergantung pada variasi sistemnya). Sebagai gantinya, anggota suku mendapatkan perlindungan (patronasi). Akibatnya, muncul kritik bahwa sistem noken mengorbankan hak pilih individu. Vidhyandika Djati Perkasa juga berpendapat bahwa sistem ini mendorong para kepala suku untuk "menindas" rakyatnya dan tidak memberikan pendidikan politik yang positif kepada warga Papua.

Menurut Simon Butt, sistem noken bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan "secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil". Hal ini dikarenakan pilihan anggota suku sudah ditentukan dari sebelumnya, dan apabila diadakan pemilu, pemilihan ditonton banyak orang. Akibatnya, anggota suku yang "menyimpang" dari hasil aklamasi dapat dengan mudah diidentifikasi. Oleh sebab itu, sistem noken tidak bisa dianggap "bebas" dan "rahasia".