Jelaskan Sejarah dari Kewajiban Pelayanan Universal

Program ini berangkat dari inisiatif pemerintah Indonesia agar seluruh desa di berbagai daerah memiliki sambungan telepon pada tahun 2005. Hal ini dimotivasi oleh kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang berada di peringkat terakhir untuk pengadaan telepon tetap (fixed line) dengan rasio 3,6 per 100 penduduk, dan peringkat sembilan untuk telepon seluler dengan rasio 5,5 per 100

penduduk untuk di wilayah Asia dan Australia. Cita-cita ini juga telah dideklarasikan oleh International Telecommunication Union (ITU). Pemerintah pun mulai menerapkan program pada tahun 2003 dengan dana sebesar Rp 45 miliar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Baru lah, pada tahun 2004, pemerintah Republik Indonesia (RI) menawarkan proyek pembangunan jaringan telekomunikasi di pedesaan kepada para operator swasta, tetapi belum dijalankan disebabkan kekurangan dana. Alasan pemerintah menarik operator telekomunikasi disebabkan pemerintah tidak lagi menyertakan sektor telekomunikasi ke dalam APBN. Selanjutnya pada tahun 2005, para operator swasta dan pmerintah sepakat bahwa dana untuk program KPU diambil dari PNBP operator swasta sebesar 1.25% (sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2009). Sebelum mencapai angka pungutan sebesar 1.25%, para operator telekomunikasi hanya diminta sebesar 0,75% dari pendapatan kotornya (sesuai PP Nomor 28 Tahun 2005). Namun, pihak Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui hal ini dan memohon untuk peningkatan presentase pungutan sehingga disepakati lah jumlah pungutan sebesar 1,25%. Peningkatan pungutan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menambah anggaran pengembangan infrastruktur telekomunikasi.