Jabarkan Pasal 10 dari Permenhut Nomor 50 tahun 2009

(1)HP atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani izin pemanfaatan hutan, namun dalam

penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan

RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda, maka status areal

tersebut adalah HP atau HPT sampai berakhirnya izin pemanfaatan hutan.

(2)Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan perizinan lain.

(3)Dalam hal izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, status

dan fungsi areal tersebut adalah sebagaimana penunjukan kawasan hutan (dan perairan)

Kawasan Hutan berdasarkan TGHK secara parsial telah diubah fungsi dengan Keputusan Menteri dan telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan atau izin pemanfaatan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai kawasan hutan dengan fungsi yang berbeda dengan hasil perubahan fungsi parsial, maka fungsi kawasan hutan tersebut adalah sesuai dengan hasil perubahan fungsi parsial.