Jelaskan Akademisi Hukum Tata Negara dari Muhammad Rifqinizamy Karsayuda

Rifqi Karsayuda merupakan Doktor dalam bidang Hukum Tata Negara. Pada 22 November 2013 ia mempertahankan disertasinya yang berjudul “Pembentukan Partai Politik Lokal di Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional” di hadapan Majelis Penguji di Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Disertasi tersebut belakangan diterbitkan dalam sebuah buku berjudul “Partai Politik Lokal Untuk Indonesia” oleh Penerbit Raja Grafindo Persada pada tahun 2015. Buku tersebut menjadi salah satu buku hukum seri disertasi terlaris/best seller.

Dari pendidikan Doktornya itu, Ia memperoleh predikat summa cumlaude. Pendidikan tersebut hanya ia selesaikan dalam kurun 2 tahun dan 2 bulan. Atas pencapaian itu, ia mendapat penghargaan sebagai Wisudawan Terbaik Program Doktor di Universitas Brawijaya pada tahun 2013 dengan IPK 4.00.

Sebagai Doktor di bidang hukum tata Negara, Rifqi aktif mengajar di beberapa Perguruan Tinggi, seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin, Universitas Brawijaya (UB) Malang dan beberapa perguruan tinggi swasta lainnya di Tanah Air.

Sebagai Akademisi di bidang Hukum Tata Negara, selain mengajar di beberapa PTN/PTS dari jenjang sarjana hingga doktoral, Ia juga kerap menjadi narasumber di berbagai media dan ahli di persidangan, termasuk di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dua di antara beberapa kesaksian Ahlinya di MK menjadi pertimbangan hukum  mayoritas hakim MK dan dinilai kontroversial. Kesaksiannya dalam Perkara “Politik Dinasti” dan “Pembatalan Kewenangan Gubernur membatalkan Perda Kabupaten/Kota” banyak menjadi pembahasan akademik.

Politik dinasti sempat dilarang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 7 huruf r UU tersebut, kerabat petahana dilarang mencalonkan diri dalam Pilkada lantaran dianggap memiliki “konflik kepentingan” dengan petahana. Konflik kepentingan yang berpotensi menghadirkan penyalahgunaan kekuasaan petahana.

Dalam kesaksian ahlinya di MK pada 17 Juni 2015, Rifqi menyitir Black’s Law Dictionary yang  memaknai konflik kepentingan adalah suatu aktivitas yang melibatkan “kepentingan pribadi” (private interest) pejabat publik (public officials) yang karenanya mendatangkan keuntungan kepada mereka, dan karenanya dalam melaksanakan kewajiban jabatannya, ia bisa mengabaikan kepentingan umum yang diamanahkan kepadanya. (conflict of interest as being in connection with “public officials” and their relationship to matters of private interest or gain to them” in situations where regard for one duty tends to lead to disregard of another).

Berdasarkan definisi di atas, meletakkan “Konflik kepentingan” kepada mereka yang bukan pejabat publik, kendati merupakan kerabat pejabat publik berpotensi keliru dalam memberikan “hukuman” atau pembatasan hak dalam pencalonan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pilkada.

Jika karena kekhawatiran adanya konflik kepentingan antara hadirnya kerabat si pejabat sebagai calon dengan penyalahgunaan kewenangan jabatan yang dimiliki si pejabat, maka “hukuman” itu semestinya dihadirkan dengan cara membatasi kewenangan si pejabat tersebut.

Kesaksian Ahli tersebut kemudian membuat dibatalkannya Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015, karena dianggap inkonstitusional.

Sementara dalam uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2014  Tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) dapat dilakukan oleh Pejabat Eksekutif (Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri) semata, tanpa melalui lembaga Peradilan.

Dalam kesaksian ahlinya di MK, Rifqi menyatakan, Pembatalan Perda sebagai sebuah produk legislasi meski dilakukan melalui Judicial Review. Pembatalan melalui executive review oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri sekalipun harus dapat dilakukan upaya judicial review ke Mahkamah Agung.

Kesaksian Ahli Rifqi ini menjadi pertimbangan hukum para hakim MK dan menyatakan ketentuan pembatalan Perda harus dilakukan melalui upaya Judicial Review.

Dalam kapasitasnya sebagai akademisi hukum tata Negara, ia kerap pula dipercaya sebagai Tim Seleksi berbagai institusi Negara, seperti: Tim Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Kalimantan Selatan (2013), Tim Seleksi Calon Anggota Panwaslu Kab/Kota Se Kalimantan Selatan (2014), Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Publik Kalimantan Selatan (2015) dan lain sebagainya.