Tolong jelaskan mengenai Pelanggaran terhadap martabat perkawinan dari Sepuluh Perintah dalam teologi Katolik

Menurut Gereja, perzinaan dan perceraian merupakan pelanggaran terhadap martabat perkawinan; Gereja mendefinisikannya sebagai berikut:

Perzinaan adalah hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang setidaknya salah seorang di antara mereka terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Karena alasan ini Gereja memandang perzinaan sebagai dosa yang lebih berat daripada percabulan. Kreeft menyatakan, "Pelaku perzinaan berdosa terhadap pasangannya, masyarakat di lingkungannya, dan anak-anaknya sebagaimana juga terhadap tubuh dan jiwanya sendiri."

Perceraian: Menurut terjemahan New American Bible Katolik, Yesus mengajarkan, "Barangsiapa menceraikan istrinya (kecuali perkawinannya melanggar hukum) menyebabkan istrinya berzina; dan barangsiapa kawin dengan janda cerai, ia berbuat zina." Peter Kreeft menjelaskan penafsiran Gereja mengenai ajaran ini dengan mengatakan bahwa Yesus memandang perceraian sebagai suatu pengaturan demi kenyamanan yang diselipkan ke dalam hukum Yahudi. Gereja mengajarkan bahwa Allah Pencipta menghendaki perkawinan yang tak terceraikan: sebagaimana penciptaan seorang anak yang tidak dapat "tak-tercipta", demikian juga "satu daging" dalam ikatan perkawinan. Katekismus menyatakan, "Perceraian adalah suatu pelanggaran berat terhadap hukum kodrat. Perceraian mengklaim pemutusan perjanjian untuk hidup bersama sampai mati yang telah dibuat secara sukarela oleh pasangan suami istri." Dengan mengawini orang lain, orang yang bercerai menambah berat pelanggaran yang dilakukannya karena pasangan yang kawin lagi dipandang berada dalam keadaan "perzinaan publik dan permanen".

Kompendium Katekismus 502 mendaftar pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap martabat perkawinan yaitu: poligami, inses, hubungan bebas (hidup bersama atau kohabitasi, pergundikan atau konkubinat), dan hubungan seks sebelum ataupun di luar perkawinan.

Hidup terpisah, perceraian sipil, anulasi perkawinan

Menurut Gereja, terdapat situasi-situasi yang tidak sama dengan perceraian:

Dalam situasi-situasi ekstrem seperti kekerasan dalam rumah tangga, hidup terpisah diperbolehkan. Hal ini tidak dianggap sebagai perceraian dan dapat dibenarkan.

Perceraian sipil bukanlah suatu perceraian menurut pandangan Gereja. Jika perceraian sipil merupakan satu-satunya cara untuk menjamin hak-hak hukum tertentu, pemeliharaan anak-anak, atau perlindungan harta warisan, Gereja memandangnya dapat diterima secara moral.

Anulasi (terkadang disebut pembatalan) perkawinan bukanlah suatu perceraian; hal ini merupakan suatu keputusan oleh Gereja bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak pernah valid. Perkawinan dipandang tidak valid jika tidak mengandung salah satu saja dari lima elemen integral: perkawinan mesti "seutuhnya", "seumur hidup", "timbal balik", suatu "anugerah bebas", serta antara "seorang laki-laki dan seorang perempuan". Dalam Address to the Roman Rota pada tanggal 22 Januari 1996, Paus Yohanes Paulus II menyampaikan bahwa pasangan suami istri tidak memiliki hak untuk suatu anulasi tetapi memiliki hak untuk mengajukan kasus mereka demi nulitas atau validitas di hadapan "otoritas Gereja yang kompeten dan untuk memohon suatu keputusan dalam hal ini." Menurut Keuskupan Katolik Arlington: ... tanda-tanda yang mungkin mengindikasikan alasan untuk melakukan penyelidikan demi suatu anulasi adalah: perkawinan yang mengecualikan hak untuk memiliki anak, atau untuk suatu perkawinan permanen, atau untuk suatu komitmen yang eksklusif. Selain itu juga perkawinan dini; perkawinan dengan jangka waktu yang sangat singkat; perkawinan yang ditandai dengan penyalahgunaan obat, fisik, ataupun emosi yang serius; penyimpangan praktik seksual; kurangnya komitmen dan tidak adanya rasa tanggung jawab yang mendalam serta konsisten; persetujuan bersyarat untuk suatu perkawinan; penipuan atau kebohongan demi mendapatkan persetujuan suami-istri; penyakit kejiwaan yang serius; atau ikatan perkawinan sebelumnya. Penentuan dasar pengajuannya perlu dilakukan setelah konsultasi ekstensif dengan diakon atau pastor paroki, dan berdasarkan bukti-bukti yang ada.