Saya mau tau Pembentukan daftar informasi publik dari Open Government Indonesia

Transparansi BOS di 50 sekolah di Kalimantan Tengah

Pencantuman Anggaran melalui situs pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Selain kelima hal tersebut, Pemerintah Kalimantan Tengah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan OGI berinovasi menyelenggarakan Kompetisi Mading se-Kalimantan Tengah dengan tema “Transparansi BOS di Sekolahku." Kompetisi ini menantang siswa untuk turut serta memahami mengenai penggunaan dan pemanfaatan dana BOS di masing-masing sekolah dengan mewawancarai minimal Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Kompetisi ini berhasil menjaring 37 peserta dari berbagai sekolah di seluruh Kalimantan Tengah. Dengan mengikuti kompetisi ini, maka Kepala Sekolah sudah terbukti tidak takut untuk transparan di depan siswanya, Siswanya turut memahami tentang pemanfaatan dan proses bahwa orang tua siswa turut terlibat dalam penentuan pemanfaatan BOS di sekolah.

Untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai hasil kunjungan awal tim OGI pada 21 Juni 2012, terdapat tiga solusi OGI yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, yaitu:

Aktivasi Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang bertujuan memudahkan semua masyarakat mendapatkan akses dan layanan akan data dan informasi

Open School, melalui situs Siap-Online yang memudahkan akses informasi pendidikan dan sekolah

Transparansi Pelayanan Kesehatan, agar tersedia informasi pelayanan kesehatan masyarakat terutama penggunaan anggaran secara terbuka di berbagai media

Selain itu, beberapa aktivitas di pusat dan melalui inisiatif-inisiatif baru yang OGI jalankan, sosialisasi ke daerah dilakukan untuk menyebarluaskan semangat keterbukaan. Contohnya pada inisiatif MOGP dan Kontes Inovasi Solusi 2014 dilakukan OGI Goes to Campus/Community yang sangat efektif dalam meningkatkan kepedulian masyarakat untuk turut terlibat dalam mendorong pemerintahan yang lebih terbuka.

Dasar Hukum Yang Didorong oleh OGI

UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik

PP No 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No 14/2008

Perpres No 26/2010 tentang Transparansi Pendapatan di Industri Ekstraktif

Permendagri No 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda