Jelaskan Dosen Hukum Tata Negara dari Abdul Qadir Amir Hartono

Pernah mengemban amanah Sebagai Dosen Hukum Tata Negara, Hukum Pemerintahan Daerah, Legislatif Drafting & Legal Drafting, pernah menjabat sebagai Kepala Sekolah MTs. YASPURI Malang. Jabatan sebagai Ka. BAUK Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang Kepala Pusat Penjaminan Mutu Akademik STIH Sunan Giri Malang, terakhir tercatat sebagai Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sunan Giri Malang.

Pelantikan Sebagai Anggota DPD RI 2014 - 2019

Tepat diusia 40 tahun, pada tanggal 1 Oktober 2014, Abdul Qadir Amir Hartono, SE., SH., MH. dilantik sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 mewakili Provinsi Jawa Timur. Senator asal Jawa Timur ini berhasil mendapatkan perolehan suara terbesar kedua dari empat puluh calon legislatif DPD RI daerah pemilihan Jawa Timur. Tercatat 917.275 suara diperoleh dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sebagai Senator asal Jawa Timur, Gus Anton berkeinginan untuk memperjuangkan eksistensi dan penguatan DPD RI di periode ketiga dalam masa jabatan tahun 2014-2019 ini, untuk menjadi cikal bakal sejarah baru dimana DPD RI menjadi lembaga yang kuat, seimbang dan setara dengan DPR sebagaimana harapan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Provinsi Jawa Timur.

Program-Program Senator Abdul Qadir Amir Hartono, S.E., S.H., M.H.

Untuk menjalankan tanggung jawab sebagai Anggota DPD RI dari Daerah Jawa Timur Periode 2014-2019, berikut ini langkah-langkah Gus Anton yang akan diwujudkan selama duduk sebagai Senator; Memperjuangkan aspirasi rakyat daerah Jawa Timur guna mewujudkan pemerataan pembangunan kesejahteraan rakyat dalam rangka memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara berkesinambungan; Mendorong perhatian yang lebih besar dari pemerintah pusat terhadap isu-isu penting di daerah Jawa Timur; Memperjuangkan penguatan status DPD RI sebagai salah satu badan legislatif dengan fungsi dan kewenangan penuh untuk mengajukan usul, ikut membahas, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, terutama yang menyangkut kepentingan daerah Provinsi Jawa Timur dalam Meningkatkan fungsi dan wewenang DPD RI untuk memperkuat sistem check and balance melalui amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Usulan Amendemen Kelima UUD NRI 1945); Mengembangkan pola hubungan dan kerja sama yang sinergis dan strategis dengan pemangku kepentingan di Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat.