Jelaskan Kebudayaan dalam Kabinet dari Direktorat Jenderal Kebudayaan

Pada masa Kabinet Ampera I, susunan kabinet mengalami perubahan yang mendasar, yaitu perubahan dari status departemen yang dipimpin oleh seorang Deputi Menteri menjadi sebuah departemen yang dipimpin oleh seoran Menteri. Nomenklatur Kementerian PP dan K berubah menjadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang merupakan hasil penyatuan dari Departemen Pendidikan Dasar, Departemen Perguruan Tinggi, Departemen Olahraga dan Departemen Kebudayaan. Sarino Mangunpranoto menjabat sebaga menterinya.

Dalam Departemen baru tersebut untuk pertama kali dibentuk lembaga baru yang disebut dengan ‘Direktorat Jenderal’ yang salah satunya adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada saat itu yang ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Indrosoegondho. Indrosoegondho menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan pertama samai dengan 1 Juni 1968.

Selanjutnya pada masa Kabinet Ampera II nama departemen masih tidak berubah nama dan yang ditunjuk sebagai menteri adalah Sanusi Hardjadinata.

Setelah Soeharto dilantik menjadi Presiden, Kabinet Ampera II diganti menjadi Kabinet Pembangunan I (1968-1973). Dalam susunan Kabinet tersebut, nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap ada dan yang menjabat sebagai menteri adalah Mashuri, SH. Pada masa ini yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Kebudayaan adalah Prof. Dr. Ida Bagus Mantra dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Abas Alibasjah.

Pada masa Kabinet Pembangunan II (1973-1978) yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah Prof. Dr. Syarief Thayeb. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dijabat oleh Prof. Dr. Ida Bagus Mantra.

Pada masa Kabinet Pembangunan III (1978-1983) yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayan adalah Dr. Daoed Joesoef dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipegang olehh Prof. Dr. Haryati Soebadio. Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Drs. Bastomi Ervan.

Pada masa Kabinet Pembangunan IV (1983-1988), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Nugroho Notosusanto. Tidak lama menjabat, pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, lalu digantikan oleh Prof. Dr. Fuad Hassan. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dipegang oleh Prof. Dr. Haryati Soebandio, yang berarti menjabat 2 periode, yaitu mulai 1978 hingga 1988.

Pada masa Kabinet Pembangunan V (1988-1993), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap dijabat oleh Prof. Dr. Fuad Hassan dans ebagai Direktur Jenderal Kebudayaan dijabat oleh Drs. Gusti Bandoro Pangeran Haryo (GBPH) Poeger.

Pada masa Kabinet VI (1993-1998), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Prof. Dr. Ing Wardiman Djojonegoro hingga tahun 1998. Jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan dipercayakan kepada Prof. Dr. Edi Sedyawati dan yang menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Drs. Nunus Supardi hingga tahun1998.

Selanjutnya pada tahun 1997 dibentuklah Kabinet Pembangunan VII (1998-2003). Presiden Soeharto menetapkan adanya dua departemen yang memiliki sasaran dan tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismundar dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dijabat oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati dan jabatan Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan dilanjutkan oleh Dr. Ign Anom sampai dengan 1999. Kedua, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) yang ditunjuk sebagai Menteri adalahh Drs. Abdul Latif. Kabinet ini tidak dapat berfungsi karena kondisi politik dan pemerintahannya yang sedang mengalami krisis menjelang reformasi. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyampaikan pengunduran diri sebagai Presiden RI.