Saya mau tau Masyarakat dan budaya dari Pengaturan kelahiran

Perjanjian hak asasi manusia mewajibkan sebagian besar pemerintah untuk menyediakan informasi serta layanan keluarga berencana dan kontrasepsi. Ini mencakup kewajiban membuat rencana nasional untuk layanan keluarga berencana, menghapus aturan dan undang-undang yang membatasi akses ke keluarga berencana, memastikan tersedianya berbagai metode kontrasepsi yang aman dan efektif termasuk kontrasepsi darurat, memastikan adanya tenaga perawatan kesehatan yang terlatih serta fasilitas dengan harga yang terjangkau, dan membuat proses untuk meninjau program yang telah dilaksanakan. Bila pemerintah gagal untuk melakukan hal-hal di atas, mereka bisa dianggap melanggar kewajiban perjanjian internasional.

PBB meluncurkan gerakan Every Woman Every Child untuk menilai kemajuan dalam memenuhi kebutuhan kontrasepsi wanita. Prakarsa tersebut bertujuan meningkatkan jumlah pengguna kontrasepsi modern sebanyak 120 juta wanita di 69 negara termiskin di dunia pada tahun 2020. Selain itu, mereka ingin menghapus diskriminasi terhadap anak perempuan dan perempuan muda yang mencari kontrasepsi.