Jabarkan Pertanian; dari Permenhut Nomor 50 tahun 2009

12.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan,

yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2009;

13.Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kehutanan Nomor

PER.23/MEN/XI/2007 dan Nomor P.52/Menhut-ii/2007 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam

14.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan

15.Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan,

Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan

16.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan

Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, yang telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2009;

17.Peraturan…Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam

Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 24);

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2.Hutan Produksi yang dapat dikonversi yang selanjutnya disebut HPK adalah kawasan hutan yang

secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kehutanan.

3.Hutan Produksi Tetap yang selanjutnya disebut HP adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor

kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka

penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125, di luar kawasan lindung, hutan suaka alam,

hutan pelestarian alam dan taman buru.

4.Hutan Produksi Terbatas yang selanjutnya disebut HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-

faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan

dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan lindung,

hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

5.Hutan Lindung yang selanjutnya disebut HL adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

6.Hutan Konservasi yang selanjutnya disebut HK adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu

yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragam tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

7.Hutan Tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan

hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan

8.Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disebut APL adalah areal bukan kawasan hutan.

9.Tata Guna Hutan Kesepakatan yang selanjutnya disebut TGHK adalah kesepakatan bersama para

pemangku kepentingan di tingkat Provinsi untuk menentukan alokasi ruang kawasan hutan

berikut fungsinya yang diwujudkan dengan membubuhkan tanda tangan di atas peta.

10.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRWP adalah strategi

operasionalisasi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional pada

11.Paduserasi TGHK dan RTRWP adalah harmonisasi fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan

Lain berdasarkan TGHK yang berbeda dengan fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain

menurut RTRWP sehingga diperoleh fungsi kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain yang

12.Pelepasan kawasan hutan adalah perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat

dikonversi menjadi bukan kawasan hutan oleh Menteri.

13.Persetujuan prinsip pencadangan adalah persetujuan pencadangan pelepasan kawasan hutan

untuk pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan perkebunan yang diberikan oleh

14.Surat keputusan pelepasan kawasan hutan adalah surat keputusan penetapan pelepasan kawasan

hutan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, dan

perkebunan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

15.Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah suatu kegiatan melepaskan kawasan hutan produksi tetap

untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan yang diimbangi dengan memasukkan

tanah bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan oleh Menteri.

16.Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang

terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan / atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan

kayu dan / atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan.

17.Izin penggunaan kawasan hutan adalah izin kegiatan dalam kawasan hutan yang diberikan oleh

Menteri untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status dan

18.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

(1) Kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:

a.telah ditunjuk dengan keputusan Menteri; atau

b.telah ditata batas oleh Panitia Tata Batas; atau

c.Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan telah disahkan oleh Menteri; atau

d.Kawasan Hutan telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(2) Dalam hal suatu areal telah ditunjuk dengan keputusan Menteri, atau suatu areal telah di tata batas oleh Panitia Tata Batas, atau berita acara tata batas telah disahkan oleh Menteri Kehutanan, atau tata batas telah ditetapkan oleh Menteri, atau kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan Menteri, maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah status yang terakhir.