Jelaskan Kasus Sumber Waras dari Kartini Muljadi

Pada bulan November 1970, kepala Perhimpunan Sosial Candra Naya (PSCN), Padmo Sumasto menyerahkan lahan seluas 32.372 meter persegi di Grogol, Jakarta Barat ke Yayasan Sumber Waras. Padmo lalu membatalkan keputusan tersebut pada bulan September 1999. Kemudian, saat Kartini menjadi ketua Yayasan Sumber Waras, ia melaporkan kepala PSCN yang baru, I Wayan Suparmin, ke polisi dengan tuduhan ia telah menggelapkan sertifikat dari lahan tersebut. Yayasan Sumber Waras juga memiliki lahan seluas 3,7 hektar di sebelah lahan milik PSCN tersebut. Pada tahun 2014, Yayasan Sumber Waras menjual lahan seluas 3,7 hektar tersebut ke pemerintah Jakarta dengan harga Rp775,69 milyar ($55,9 juta). Pemerintah Jakarta pun berencana membangun sebuah rumah sakit kanker di atas lahan tersebut, namun lahan tersebut tidak dapat diakses dari jalan utama, kecuali pemerintah Jakarta juga membeli lahan milik PSCN. Pada perjanjian penjualan lahan seluas 3,7 hektar tersebut, Yayasan Sumber Waras sebenarnya menyatakan bahwa pemerintah Jakarta dapat masuk ke lahan tersebut melalui pintu masuk dari lahan milik PSCN.

Pada tanggal 23 September 2015, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa lahan seluas 32.372 meter persegi di Grogol adalah milik Yayasan Sumber Waras dan memvonis Wayan penjara selama 18 bulan. Pada tanggal 16 November 2015, Pengadilan Tinggi Jakarta mengubah putusan tersebut, yakni mengembalikan lahan tersebut ke PSCN dan membebaskan Wayan dari tuntutan penggelapan. Secara terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan melaporkan bahwa lahan seluas 3,7 hektar telah dijual dengan harga yang tidak wajar, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp191 milyar. Laporan BPK tersebut lalu diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada bulan April 2016, KPK pun meminta keterangan Kartini mengenai hal tersebut. Kartini diberitakan menyatakan bahwa ia hanya menerima Rp335 milyar, padahal lahan tersebut dijual dengan harga Rp775,69 milyar. KPK kemudian menyatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti pelanggaran dalam pembelian lahan tersebut. Pada bulan Januari 2017, Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan bahwa Yayasan Sumber Waras dapat menjual lahan tersebut secara legal tanpa harus melibatkan PSCN.