Jabarkan Pasal 8 dari Permenhut Nomor 50 tahun 2009

(1)HPK, HP, atau HPT berdasarkan TGHK yang telah dibebani izin penggunaan kawasan hutan,

namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi

TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai Hutan Lindung dan/atau Hutan Konservasi, maka status areal

tersebut adalah HPK, HP atau HPT sebagaimana tertera pada peta TGHK sampai berakhirnya

(2) Terhadap areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diterbitkan perizinan lain.

(3) Dalam hal izin penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah

berakhir, status dan fungsi areal tersebut adalah sebagaimana penunjukan kawasan hutan

dan perairan) provinsi hasil paduserasi.

Areal yang telah ditunjuk atau ditetapkan sebagai kawasan hutan secara parsial yang berasal dari lahan pengganti proses tukar menukar kawasan hutan atau dari lahan kompensasi proses pinjam pakai kawasan hutan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP ditunjuk sebagai APL, maka status areal tersebut adalah kawasan hutan.