Jelaskan Otoritas dan Kewenangan dari Kabinet Uni Emirat Arab

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Uni Emirat Arab Pasal 60, Anggota Kabinet memiliki kewenangan sebagai berikut:

Memantau pelaksanaan kebijakan umum dalam negeri dan luar negeri Pemerintah Uni Emirat Arab.

Mengajukan rancangan undang-undang federal dan diteruskan ke Majelis Federasi Kebangsaan sebelum diserahkan kepada Presiden Uni Emirat Arab yang akan dipresentasikan kepada Dewan Tertinggi untuk diratifikasi.

Menyusun anggaran belanja tahunan dan laporan akhir.

Mempersiapkan berbagai surat keputusan atau surat perintah.

Mengembangkan peraturan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang federal, termasuk tidak mengubah atau menonaktifkan mereka atau dikeluarkan dari pelaksanaannya, serta peraturan pengawasan, dan peraturan tentang urutan departemen dan kepentingan publik, dalam batas-batas ketentuan Konstitusi ini dan undang-undang federal. Diperbolehkannya ada ketentuan khusus dalam undang-undang, atau Kabinet, yang ditugaskan oleh Menteri Federal yang bersangkutan atau otoritas administratif lainnya, untuk mengeluarkan beberapa peraturan ini.

Mengawasi pelaksanaan undang-undang, keputusan, peraturan dan surat keputusan oleh semua badan-badan federal yang terlibat di Uni Emirat Arab.

Mengawasi pelaksanaan ketentuan pengadilan federal, dan perjanjian internasional yang disetujui oleh Uni Emirat Arab.

Mengangkat dan memberhentikan pegawai federal, sesuai dengan ketentuan hukum, yang tidak memerlukan surat pengangkatan dan pemberhentian.

Memantau kemajuan departemen dan kepentingan publik, perilaku dan disiplin pegawai Uni Emirat Arab secara umum.

Menjalankan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh hukum atau Dewan Tertinggi dalam batas-batas konstitusi.