Saya mau tau Sengketa pantai timur Sumatra dari Sultan Mansur Syah

Perjanjian tahun 1857 kini menjadi penting ketika ada masalah yang belum terpecahkan tentang perbatasan antara Aceh dan negara kolonial Belanda. Belanda membuat perjanjian dengan Kesultanan Siak pada tahun 1858, perjanjian ini menyimpulkan bahwa kerajaan dari pantai timur sampai Tamiang dianggap berada di bawah pengaruh Siak. Akibatnya beberapa kesultanan melepaskan diri dari klaim Aceh, seperti Tamiang dan Langkat. Menanggapi masalah ini Alauddin Ibrahim Mansur Syah akhirnya kembali bersedia berunding untuk kejelasan status daerah ini. Namun karena respon yang lambat dari Belanda membuat ia mengambil tindakan sendiri pada tahun 1863. Didukung oleh Serdang dan Asahan kapal-kapal Aceh mengintimidasi Deli dan Langkat. Hal ini diikuti oleh sebuah insiden di mana beberapa orang Tiongkok dari Penang dibunuh di Tamiang oleh tentara dari kapal berbendera Aceh. Belanda akhirnya melancarkan sebuah ekspedisi militer pada tahun 1865 untuk memaksa Asahan dan Serdang agar menghukum pelaku pembunuhan di Tamiang dan bendera Aceh kini diturunkan dari Tamiang, dan wilayah itu oleh Belanda ditempatkan dibawah pengaruh Siak. Insiden-insiden yang saling berkaitan itu tidak pernah menjadikan perang antara Aceh dan Belanda meskipun ketegangan itu bertahan untuk waktu yang lama, Alauddin Ibrahim Mansyur Syah justru lebih merasa terganggu dengan masalah-masalah internal negara. Pada tahun 1870 Lhokseumawe dan Peusangan mencoba untuk melepaskan diri dari kepemimpinan sultan. Permasalahan internal ini menimbulkan kekacauan yang cukup berarti membuat para pedagang Eropa dilarang untuk mengunjungi pantai utara yang mengakibatkan menurunnya volume perdagangan dari wilayah itu. Menanggapi kekacauan ini pemerintah kolonial Inggris di selat Malaka akhirnya melakukan intervensi.

Alauddin Ibrahim Mansyur Syah meninggal dalam situasi negara yang kacau seperti ini pada tahun 1870, kematiannya menyusul setelah kematian dua orang putranya Tuanku Husen (1869) dan Tuanku Zainul Abidin (1870). Ia digantikan oleh cucunya Alauddin Mahmud Syah II.

Lee Kam Hing (2006) 'Aceh at the Time of the 1824 Treaty', in Anthony Reid (ed.), Veranda of Violence: The Background to the Aceh Problem. Singapore: NUS Press, pp. 72–95.

Reid, Anthony (2010) 'Aceh and the Turkish Connection', in Arndt Graf et al. (eds), Aceh: History, Politics and Culture. Singapore: ISEAS, pp. 26–38.

Veth, P.J. (1873) Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Leiden: G. Kolff.

Zainuddin, H.M. (1961) Tarich Atjeh dan Nusantara, Jilid I. Medan: Pustaka Iskandar Muda.