Jabarkan Kemerosotan dari Sistem Kangchu

Pada akhir abad ke-19, perekonomian Johor mulai ditinjau ulang untuk memberikan kesempatan bagi penanaman tanaman perkebunan lainnya. Dimulai dengan diperkenalkannya kopi pada tahun 1881, dan kemudian diikuti oleh komoditas lainnya seperti tapioka, teh, nanas, dan karet. Kopi dan tapioka dengan cepat diabaikan pada tahun 1890 setelah harga jual tanaman ini anjlok di pasaran, sedangkan karet berhasil memiliki pijakan yang kuat di Johor karena tingginya permintaan terhadap komoditas ini pada tahun 1910-an. Harga jual gambir anjlok pada 1905 dan 1906, dan sebagian besar Kangchu berpaling dari gambir dan mulai menanam karet. Menurunnya jumlah perkebunan gambir dan lada juga dipicu oleh penindasan pemerintah kolonial Britania terhadap sistem pertanian tradisional yang digunakan oleh Kangchu untuk menanam gambir dan lada; metode baru yang dipaksakan pemerintah kolonial menyebabkan tanah menjadi kering dan semakin menipisnya hutan karena kayu-kayunya dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pabrik-pabrik kecil. Beberapa tahun sebelum sistem Kangchu dihapuskan, nilai ekspor gambir dan lada merosot lebih dari 60% pada tahun 1912 hingga 1917.

Britania telah lama tidak menyukai Kangchu karena mereka memiliki hubungan dengan komunitas rahasia di Singapura, juga keterlibatan mereka dalam berbagai kejahatan sosial seperti perjudian dan menghisap candu, kegiatan yang ingin disingkirkan oleh Britania dari Singapura dan Federasi Malaya. Pada awal 1890, Gubernur Britania Cecil Clementi Smith membujuk Abu Bakar agar segera memberlakukan Ordonansi Masyarakat dan melarang aktivitas Kongsi Ngee Heng, namun ditolak. Tak lama setelah Britania menunjuk seorang penasihat untuk Johor, Smith mulai mengait-ngaitkan tingginya tingkat kejahatan di Johor dengan aktivitas Kangchu. Pada tahun 1915, pemerintah Johor, yang telah berada di bawah kendali Britania, mengesahkan Societies Enactment, yang menyebabkan pembubaran Kongsi Ngee Heng pada tahun berikutnya. Sistem Kangchu secara resmi dihapuskan pada bulan Desember 1927 melalui sebuah keputusan pemerintah Johor, yang telah dikuasai oleh Britania.