Jabarkan Kritik dan kontroversi dari SK Hynix

Berdasarkan "Aturan Gaji Tahunan" SK Hynix, para pekerjanya digaji antara 90% hingga 110% dari gaji yang tertera di kontrak, tergantung evaluasi tahunannya. Namun, sistem 'swadesain' kemudian diperkenalkan pada tahun 2018, yang memungkinkan manajer untuk menyesuaikan gaji tiap pekerja. Dengan sistem tersebut, dapat terjadi perbedaan gaji antar departemen dan antar pekerja, walaupun menerima hasil evaluasi yang sama. Kepala organisasi akan mendistribusikan anggaran yang diberikan kepadanya ke semua pekerjanya. Penyesuaian gaji tersebut dibuat berdasarkan penilaian subyektif dari kepala organisasi tanpa dasar atau kriteria obyektif apapun. Dengan sistem baru tersebut, hanya 60% gaji tahunan yang dapat dijamin diterima oleh para pekerjanya. Diberitakan bahwa mayoritas pekerja di departemen tertentu menerima kurang dari 90% gaji tahunan yang tertera di kontrak.

Sistem tersebut pun melanggar Undang-Undang Standar Buruh di Korea, yang mewajibkan persetujuan mayoritas pekerja apabila aturan mengenai pekerja diubah. Pada tahun 2020, Serikat Pekerja SK Hynix menyerahkan petisi ke Komisi Hubungan Buruh Provisi Gyeonggi dan menyerahkan surat resmi ke SK Hynix. Sebagai tanggapan, perusahaan ini mengadakan sesi pengarahan mengenai sistem "swadesain" dan mencoba untuk mendapatkan persetujuan dari pekerjanya. Sejumlah cacat prosedural terjadi pada sesi pengarahan dan proses pemungutan suara, sehingga menyebabkan makin banyak kontroversi.

Revisi aturan pekerja yang kasar dan menipu

Ketika pemotongan gaji secara ilegal di atas menjadi kontroversial, SK Hynix memutuskan untuk mengadakan sesi pengarahan untuk meminta persetujuan dari para pekerjanya, namun malah menimbulkan kontroversi lain.

SK Hynix tidak menunjukkan 'sebelum dan sesudah' dari aturan pekerja.

SK Hynix tidak memberi tahu bahwa sesi tersebut adalah pemungutan suara mengenai apakah aturan pekerja dapat direvisi.

Sejumlah direktur dan pemimpin tim memaksa pekerjanya untuk menandatangani perjanjian.

Secara teknis, tidak mungkin untuk tidak setuju terhadap revisi tersebut.

Sejumlah pekerja menyadari bahwa mereka ditipu dan meminta suaranya ditarik, namun departemen personalia menolak.

Walaupun sesi tersebut adalah sesi pengarahan, terdapat sejumlah alat, seperti pencegah penangkap layar, yang menandai bahwa sesi pengarahan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Sejumlah cacat prosedural tersebut pun membuat pemungutan suara menjadi tidak sah.

Pekerja yang dirugikan akibat revisi tersebut dapat mengklaim jumlah gaji yang berkurang ke perusahaan. Selain itu, berdasarkan putusan Mahkamah Agung, walaupun kemudian aturan pekerja diubah melalui proses yang wajar, isi aturan pekerja sebelumnya yang menguntungkan pekerja harus tetap diberlakukan untuk pekerja yang tidak setuju dengan revisi aturan pekerja.