Jelaskan Sekretariat Jenderal; dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang;

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;

Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;

Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang;

Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan;

Staf Ahli Bidang Hukum Agraria dan Masyarakat Adat;

Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi;

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah;

Staf Ahli Bidang Pengembangan Kawasan; dan

Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015, susunan organisasi tersebut kemudian ditambah oleh tiga Pusat sebagai unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Jenderal. Ketiga Pusat tersebut adalah: