Jabarkan Setelah kemerdekaan dari Badan Karantina Pertanian

Setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia, urusan perkarantinaan pertanian berada di bawah tanggung jawab Departemen Pertanian dengan fungsi karantina hewan dan karantina tumbuhan berada di bawah unit yang berbeda. Pada tahun 1992 terbit Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia. Terdapat tiga buah Peraturan Pemerintah yang selanjutnya diterbitkan untuk menjalankan Undang-Undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan.

Pada 27 September 2001, karantina ikan diserahterimakan dari Departemen Pertanian ke Departemen Kelautan dan Perikanan. Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 menyatakan lahirnya Badan Karantina Pertanian sebagai unit eselon Ia di Departemen Pertanian.

Sejak tahun 2008, tepatnya setelah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian, terjadi penggabungan antara karantina hewan dan karantina tumbuhan menjadi karantina pertanian dalam kerangka operasional di lapangan. Mulai saat itu, terbentuk 52 unit pelaksana teknis karantina pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia.

Setelah puluhan tahun diterapkan, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga periu diganti. Oleh karena itu, pada tahun 2019 diterbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992.