Jabarkan Reformasi agraria dari Manuel L. Quezon

Ketika Pemerintah Persemakmuran didirikan, Presiden Quezon menerapkan Rice Share Tenancy Act of 1933. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mengatur kontrak pembagian-persewaan dengan membentuk standar minimum. UU ini disediakan untuk menjalin hubungan yang lebih baik antara penyewa dan pemilik tanah, berbagi tanaman 50-50, pengaturan bunga sampai 10 % per tahun pertanian, dan perlindungan terhadap pemecatan sewenang-wenang oleh pemilik. Namun, karena salah satu kelemahan utama dari undang-undang ini, tidak ada petisi untuk Rice Share Tenancy Act yang pernah disajikan.

Kelemahan utama dari UU ini adalah bahwa UU ini hanya dapat digunakan ketika mayoritas dewan kota di sebuah provinsi mengajukan petisi tentang UU ini. Karena pemilik tanah biasanya dikontrol dewan tersebut, tidak ada provinsi yang pernah meminta agar peraturan itu diterapkan. Oleh karena itu, Quezon memerintahkan bahwa UU tersebut bersifat wajib di seluruh provinsi di Luzon Tengah. Namun, kontrak yang baik hanya untuk satu tahun. Dengan hanya menolak untuk memperbaharui kontrak mereka, tuan tanah mampu mengeluarkan penyewa. Akibatnya, organisasi petani berteriak-teriak dengan sia-sia untuk sebuah peraturan yang akan membuat kontrak diperpanjang secara otomatis selama penyewa memenuhi kewajiban mereka.

Pada tahun 1936, undang-undang ini telah diubah, tetapi tuan tanah membuat aplikasi relatif dan tidak mutlak. Akibatnya, UU tidak pernah diterapkan meskipun niatnya baik. Bahkan, pada tahun 1939, ribuan petani di Luzon Tengah sedang terancam penggusuran besar-besaran.

Keinginan Quezon untuk menenangkan tuan tanah dan penyewa sangat baik. Pada awal 1940-an, ribuan penyewa di Luzon Tengah dikeluarkan dari lahan pertanian mereka dan konflik pedesaan terjadi lebih akut dari sebelumnya.

Memang, selama periode pemerintahan Persemakmuran, masalah agraria tetap ada. Hal ini memotivasi pemerintah untuk menggabungkan prinsip kardinal pada keadilan sosial dalam Konstitusi 1935. Ditentukan oleh program keadilan sosial dari pemerintah, pengambilalihan perkebunan dan kepemilikan tanah lainnya dimulai. Demikian juga, Administrasi Penyelesaian Pertanahan Nasional (NLSA) memulai penyelesaian penertiban lahan pertanian masyarakat. Saat pecahnya Perang Dunia Kedua, kawasan permukiman utama yang meliputi lebih dari 65.000 hektare sudah mapan.