Jelaskan Kebuntuan dan Perdamaian dari Perang Saudara Tajikistan

Selain para petempur yang teroganisir perang tersebut diramaikan juga oleh kelompok-kelompok bersenjata lainnya, sehingga kekacauan sipil tersebut lebih mencerminkan hilangnya kewenangan pemerintah pusat daripada kesetiaan terhadap faksi politik. Dalam menanggapi kekerasan tersebut misi pengamat PBB ditempatkan di Tajikistan. Awalnya sebagian besar pertempuran terjadi pada di bagian selatan negara itu, namun sejak 1996 kaum pemberontak kelompok radikal Islam yang datang dari Afghanistan utara juga memerangi pasukan Rusia di ibu kota Dushanbe. Sebuah gencatan senjata yang disponsori PBB akhirnya mengakhiri perang pada tahun 1997. Didorong pula oleh dialog internal Tajikistan lalu para pihak berinisiatif melanjutkan diplomasi damai yang dilakukan bersama pihak internasional, dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia. Ketika perjanjian damai disepakati dengan menghapus dominasi wilayah Leninabad (Khujand) dari kekuasaan. Selanjutnya pemilihan presiden diadakan pada tanggal 6 November 1999.

Pemimpin UTO pada tanggal 23 Juni 1997 mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan Tajik Presiden Emomali Rahmonov, bahwa UTO tidak akan menandatangani perjanjian perdamaian sebagaimana diusulkan akan ditandatangani pada 27 Juni jika dalam kesepakatan damai itu tidak menguraikan kesepakatan pertukaran tahanan dan alokasi pekerjaan dalam pemerintahan koalisi. Peringatan yang sama diulangi sekali lagi oleh pemimpin tertinggi UTO lainnya Akbar Turajonzoda, pada tanggal 26 Juni. Negosiasi damai dilanjutkan pada hari yang sama oleh pemimpin UTO Sayid Abdulloh Nuri dan presiden Rusia Boris Yeltsin bertemu di Kremlin pada 26 Juni. Namun pemerintah Tajik mendorong agar perjanjian damai disepakati dan semua masalah yang menjadi tuntutan UTO diselesaikan melalui perundingan selanjutnya. Dalam proses negosiasi damai itu Menteri Luar Negeri Rusia Yevgeny Primakov bertemu dengan Menteri Luar Negeri Iran, Kazakhstan dan Turkmenistan untuk membahas perjanjian perdamaian yang diusulkan semua pihak..

Perang membuat kondisi Tajikistan dalam keadaan hancur lebur. Jumlah korban yang tewas diperkirakan sebanyak 50.000 sampai 100.000 jiwa dari semua pihak. Sekitar 1,2 juta orang menjadi pengungsi di dalam dan luar negeri. Infrastruktur fisik Tajikistan, layanan pemerintah dan ekonomi berantakan dan banyak penduduk yang mengandalkan hidup dari bantuan organisasi bantuan internasional. PBB mendirikan Misi Pengamat pada Desember 1994 guna mempertahankan perundingan damai sampai pihak berperang menandatangani perjanjian damai yang komprehensif pada tahun 1997.

Selain kerusakan dan korban jiwa yang besar tersebut, perang saudara ini juga menyasar korban dari para wartawan yang sering kali menjadi sasaran pembunuhan. Tercatat puluhan wartawan Tajik tewas, sebagian besar di antara mereka memilih melarikan diri dari negara itu. Banyak tokoh-tokoh penting yang terbunuh termasuk di antaranya wartawan dan politisi Otakhon Latifi, jurnalis dan pemimpin Yahudi Meirkhaim Gavrielov, politisi Safarali Kenjayev dan empat anggota Misi Pengamat PBB di Tajikistan: Yutaka Akino, seorang Jepang ahli sejarah Asia Tengah, Mayor Ryszard Szewczyk dari Polandia, Mayor Adolfo Scharpegge dari Uruguay dan Jourajon Mahramov dari Tajikistan, serta seorang pembuat film dokumenter Arcady Ruderman.