Jelaskan Sejarah hukum dari Hak asasi manusia di Indonesia

Di dalam naskah asli UUD 1945, terkandung berbagai hak dan kewajiban dasar untuk warga negara, tetapi istilah "hak asasi manusia" sendiri tidak disebutkan di dalam naskahnya, baik itu dalam pembukaannya, batang tubuhnya, ataupun bagian penjelasannya. Menurut pakar hukum Indonesia Mahfud MD, hak asasi manusia berbeda dengan hak asasi warga negara (HAW) yang terkandung dalam UUD 1945, karena HAM dianggap sebagai hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, sementara HAW bersifat partikularistik dan didapat oleh seseorang karena ia adalah Warga Negara Indonesia. Di sisi lain, pakar hukum seperti Soedjono Sumobroto mengatakan bahwa HAM sebenarnya tersirat dalam UUD 1945 melalui Pancasila. Selain itu, dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945 terdapat paling tidak 15 prinsip hak asasi manusia:

Hak untuk menentukan nasib sendiri (Alinea I Pembukaan UUD 1945)

Hak akan warga negara (Pasal 26)

Hak akan kesamaan dan persamaan di depan hukum (Pasal 27 ayat (1))

Hak untuk bekerja (Pasal 27 ayat (2))

Hak akan hidup layak (Pasal 27 ayat (2))

Hak untuk berserikat (Pasal 28)

Hak untuk menyatakan pendapat (Pasal 28)

Hak untuk beragama (Pasal 29)

Hak untuk membela negara (Pasal 30)

Hak untuk mendapatkan pengajaran (Pasal 31)

Hak akan kesejahteraan sosial (Pasal 33)

Hak akan jaminan sosial (Pasal 34)

Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan (Penjelasan Pasal 24 dan 25)

Hak mempertahankan tradisi budaya (Penjelasan Pasal 32)

Hak mempertahankan bahasa daerah (Penjelasan Pasal 36)

Sementara itu, pakar hukum seperti Kuntjoro Purbopranoto mengamati bahwa jaminan HAM dalam UUD 1945 memang ada, tetapi pencantumannya tidak sistematis. Menurut Purbopranoto, hanya ada empat pasal yang berisi ketentuan hak asasi, yaitu Pasal 27, 28, 29, dan 31. Pakar hukum Solly Lubis juga berpendapat bahwa perumusan hak-hak dalam UUD 1945 memang sangat sederhana dan singkat. Menurut pakar hukum Majda El Muhtaj, hal ini wajar akibat jangka waktu penyusunan UUD 1945 yang terlampau singkat untuk mengejar waktu agar UUD 1945 dapat menjadi landasan negara Indonesia yang baru saja merdeka. Konstitusi ini sendiri berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945 hingga 27 Desember 1945, tetapi pemberlakuannya tidak efektif akibat kondisi sosial dan politik yang saat itu tidak kondusif.

Pemikiran terkait HAM sudah muncul sejak pra kemerdekaan dan yang paling terlihat adalah Indische Partij yaitu hak untuk mendapatkan kermerdekaan serta mendapatkan perlakuan yang sama yaitu hak merdeka. HAM di Indonesia terus berkembang hingga diadopsi menjadi bagian daripada konstitusi negara. Perlindungan HAM di Indonesia lebih jelas diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaso Manusia. UU tersebut berisikan hak hidup dan hak untuk tidak dihilangkan nyawa secara paksa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, ha katas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serat dalam pemerintahan, hak Wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur HAM, UU tersebut juga mengatur kewajiban dasar serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penekan hak asasi manusia.

HAM merupakan materi inti dari naskah undang-undang dasar negara modern. Demikian pula hak dan kewajiban warga negara yang merupakan salah satu materi pokok yang diatur dalam setiap undang-undang dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Indonesia yang merupakan anggota PBB secara tidak langsung harus bisa menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai HAM internasional dengan menyesuaikan falsafah Pancasila dan UUD 1945, serta perkembangan kebudayaan Indonesia.

Reformasi yang terjadi dalam system pemerintahan di Indonesia berdampak pula pada cara penegekan hukum dan perlindungan hak asasi setiap individu. hal ini terlihat di dalam system demokrasi yang Indonesia terapkan dengan salah satu cirinya proteksi konstitusional atau kekuasaan negara didasarkan kepada konsitusi (rechtstaats) bukan kepada kekuasaan belaka, tentunya konstitusi Indonesia di dalamnya mengatur hak asasi manusia.

Kewajiban dalam menghormati HAM tercermin di dalam pembukaan UUD 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadah sesuai agama dan keprcayaan masing-masing, hak untuk memperoleh Pendidikan dan pengajaran. Bahkan setelah UUD 1945 diamandemen salah satu nilai-nilai HAM yang cukup disuarakan adalah hak perempuan dan hak atas lingkungan hidup.