Jelaskan Bidang Reformasi Birokrasi dari Hendrar Prihadi

Ia juga mengajak istri para aparatur sipil negara (ASN) dan perempuan ASN untuk ikut serta dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi serta percepatan administrasi kependudukan melalui tanda tangan digital. Selain itu, ia juga mengenalkan konsep SMART ( Systemic (terhubung sistem), Monitorable (terbuka dapat dimonitor), Accessible (dapat diakses kapan saja dan dimana saja), Reliable (berkomitmen penuh sehinggah dapat dipercaya), dan Timebound (menetapkan batasan waktu pada setiap bentuk pelayanan)) di dalam birokrasi pemerintahan Kota Semarang. Meskipun demikian, ia juga telah memecat beberapa pejabat yang terindikasi melakukan tindakan pungutan liar (pungli).

Menurut Hendrar Prihadi, Kota Semarang menerapkan dua ruang lingkup reformasi birokrasi, yaitu Reformasi Birokrasi Kelembagaan (internal pemerintah) dan Reformasi Birokrasi Pelembagaan (lingkungan masyarakat) dengan tujuan menghilangkan sekat antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka percepatan pembangunan dan pelayanan. Hal ini mengingat bahwa masalah-masalah yang ada di masyarakat akan sangat lama bila hanya pemerintah saja yang terlibat, masyarakat harus ikut terlibat bersama pemerintah. “Upaya reformasi birokrasi salah satunya kami lakukan dengan menerapkan sistem pelaporan masyarakat bernama #LaporHendi. Masyarakat cukup mengirimkan SMS  ke nomor 1708 dengan format LaporHendi (spasi) aduan. Seluruh pelaporan dari masyarakat dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu maksimal 10 hari,” ujar Hendrar Prihadi, Wali kota Semarang. Sistem pelaporan Lapor Hendi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah kota mewujudkan Semarang Smart City terhitung sejak tanggal 2013.