Jabarkan Pemerataan pendapatan dan kekayaan dari Bernie Sanders

Pada April 2017, Sanders mengajukan RUU yang akan menaikkan upah minimum pegawai honorer federal menjadi $15/jam, lebih tinggi daripada usulan pertama Demokrat sebesar $12/jam. Tanggal 9 Mei 2018, ia mengajukan Undang-Undang Demokrasi Tempat Kerja (Workplace Democracy Act) yang akan memperluas hak pekerja dengan mengizinkan mereka berserikat, menghapus konsep surat izin kerja (right-to-work) serta pasal-pasal antiserikat di UU Taft Hartley, dan melarang taktik pembubaran serikat pekerja. Sanders mengatakan, "Kalau kita benar-benar ingin mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dan memulihkan kelas menengah, kita harus menambah lapangan kerja dengan hak berserikat di negara ini."

Sanders menolak anggaran federal Amerika Serikat 2018 yang diajukan pemerintahan Trump. Katanya, ini "anggaran untuk miliarder, untuk Wall Street, untuk bos-bos perusahaan, dan untuk orang-orang terkaya di negeri ini ... perpindahan kekayaan besar-besaran dari keluarga pekerja, lanjut usia, anak-anak, orang sakit dan orang miskin ke 1% penduduk Amerika".

Setelah Paradise Papers terungkap bulan November 2017 dan Institute for Policy Studies melaporkan bahwa tiga orang—Jeff Bezos, Bill Gates, dan Warren Buffett—jauh lebih kaya daripada total kekayaan mayoritas penduduk AS, Sanders menegaskan "kita harus mengakhiri oligarki global" dan "kita membutuhkan sistem pajak yang adil, progresif, dan transparan di Amerika Serikat dan seluruh dunia."

Pada tanggal 5 September 2018, Sanders dan Ro Khanna mengajukan Undang-Undang Hentikan Kelicikan Pemilik Usaha Dengan Mencabut Subsidi (Stop Bad Employers by Zeroing Out Subsidies [Stop BEZOS] Act). Perusahaan-perusahaan besar nantinya wajib mendanai subsidi pangan dan tunjangan Medicaid yang diterima pegawai sehingga anggarannya tidak lagi ditanggung pajak.