Jelaskan Setelah perang dari Shinto Negara

Pada 1 Januari 1946, Kaisar Shōwa mengeluarkan sebuah pernyataan, yang terkadang disebut sebagai Deklarasi Kemanusiaan, dimana ia mengutip Lima Sumpah Piagam Kaisar Meiji, mengumumkan bahwa ia bukanlah Akitsumikami (dewa dalam wujud manusia) dan bahwa Jepang tak dibangun pada mitos-mitos. Markas Besar Utama AS dengan cepat mendeginisikan dan melarang praktik yang diidentifikasikan sebagain "Shinto Negara", namun karena AS memandang kebebasan beragama sebagai aspek krusial dari Jepang pada masa setelah perang, mereka tak memberikan larangan bulat terhadap upacara-upacara keagamaan Jepang yang melibatkan Kaisar. Jenderal Douglas MacArthur dan Departemen Negara berniat untuk menghimpun otoritas Kaisar untuk menghindari "penarikan berkelanjutan" di kalangan rakyat Jepang pada masa pendudukan dan rekonstruksi Jepang.

Pengarahan Shinto menyatakan bahwa aturan tersebut memberikan "kebebasan rakyat Jepang dari campur tangan langsung atau tak langsung untuk percaya atau memegang kepercayaan dalam sebuah agama atau pemujaan yang secara resmi dirancang oleh negara" dan "menghindari kebangkitan perversi teori dan keyakinan Shinto dalam propaganda militeristik dan ultranasionalistik Shinto".

Saat ini, meskipun Wangsa Kekaisaran masih mengadakan ritual-ritual Shinto sebagai "upacara-upacara pribadi", partisipasi dan keyakinan tak lagi diwajibkan bagi para warga negara Jepang, maupun didanai oleh negara.

Aspek penegakan "suprarelijius" pemerintah lain dari praktik-praktik Shinto, seperti kunjungan sekolah ke kuil-kuil Shinto, telah dilarang. Beberapa inovasi dari Shinto era Meiji hadir dalam Shinto kontemporer, seperti keyakinan di kalangan pendeta bahwa Shinto adalah praktik kebudayaan non-relijius yang mendorong persatuan nasional.