Jelaskan Sejarah dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok

Sejarah Kota Administratif Depok berubah status menjadi Kotamadya Depok pada tanggal 27 April 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 1999 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka dipandang perlu untuk dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 171/SK979-Otda/99 tentang Peresmian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok Hasil Pemilihan Umum tahun 1999, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 3 September 1999.

Selama kurun waktu 3 tahun DPRD kota Depok mengalami perubahan jumlah Fraksi dan susunan kepenguruan dalam Fraksi, yang semula pada awal pembentukannya berjumlah 6 Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok No. 01 Tahun 1999 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Fraksi-Fraksi DPRD Kota Depok masa Keanggotaan 1999-2004 yang terdiri dari: F-PDIP, F-PAN, F-Golkar, Fraksi Madani (Gabungan dari PK, PKB, PBB dan PKP), Fraksi TNI dan Polri. Selanjutnya melalui Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 06 tahun 1999 Fraksi DPRD menjadi 7 Fraksi, dimana Partai Keadilan (PK) memisahkan diri dari Fraksi Madani dan pembentuk Fraksi Partai Keadilan (F-PK).

Dengan semakin berkembangnya peran dan fungsi DPRD Kota Depok sebagai Badan Legislatif Daerah dan dalam rangka menghadapi tantangan millennium ke-2 serta pelaksanaan Otonomi Daerah seluas-luasnya, maka DPRD Kota Depok menetapkan Alat Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Komisi-komisi dan panitia-panitia. Oleh karena itu DPRD Kota Depok untuk pertama kalinya melakukan Pemilihan Pimpinan DPRD pada tanggal 27 September 1999 dan terpilih Sutadi, S.H sebagai Ketua DPRD, H. Naming D. Bothin, M. Hasbullah R, S.Pd dan Muhammad Amin sebagai Wakil Ketua DPRD yang pada tanggal 15 Oktober 1999 dilantik menjadi Pimpinan DPRD Kota Depok periode 1999-2004 dengan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 60 Tahun 1999 tentang Pelantikan Pimpinan DPRD Kota Depok.

Selanjutnya dibentuk alat-alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan komisi-komisi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok Nomor 07 tahun 1999 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok Masa Bhakti 1999-2004, selanjutnya Alat-alat kelengkapan DPRD kecuali Pimpinan DPRD mengalami 2 kali pergantian susunan pimpinan dan keanggotaan, yaitu pada tanggal 20 Februari 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok No. 07 tahun 2001 tentang Penetapan Perubahan susunan Pimpinan dan Kenggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok tahun 2001-2002 dan tanggal 2 April 2002 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Depok No. 04 Tahun 2002 tentang Penetapan Perubahan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota Depok tahun 2002-2003 sebagai berikut:

Ketua Panitia Anggaran - Bambang Sutopo

Ketua Komisi A - Damanhuri

Ketua Komisi B - Ahmad Dahlan

Ketua Komisi C - Bernhard, SH

Ketua Komisi D - Agus Sutondo

Ketua Komisi E - Kusdiarto

Pada bulan Mei 2022, 38 anggota dewan melayangkan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRD Kota Depok, Yusuf Syahputra, serta Walikota Depok, Mohammad Idris, akibat polemik terkait Kartu Depok Sejahtera.