Jabarkan Siliwangi. dari Long March Siliwangi

Tanggal 20 Mei ini kemudian diperingati sebagai hari jadi Divisi

Siliwangi. Tiga hari kemudian tanggal 23 Mei dalam rapat seluruh komandan

Jawa dan Madura A.H.Nasution terpilih sebagai Panglima Divisi Siliwangi

Formasi ini menjadi susunan awal terbentuknya

Divisi Siliwangi seperti yang disebutkan diawal dan pada perkembangannya

formasi ini terjadi beberapa perubahan hingga menjelang hijrahnya Siliwangi.

B. Perjuangan Divisi Siliwangi sebelum Hijrah pada Perang Revolusi

Masa Agresi Militer Belanda I dimulai pada 21 Juli 1947.14 Jawa Barat

diserang dengan Strategi Ujung (speerpunter strategie) oleh Divisi B pimpinan

Mayjen S.De Waal dan Divisi C pimpinan Mayjen H.J.J.W. Durt Britt, kedua

divisi ini mengandalkan mobilitas tinggi dengan dukungan pasukan artileri dan

Pasukan Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI di sektor Bandung

Timur, setelah dilakukan pergantian pertahanan oleh Divisi II/Sunan Gunung Jati dari Jawa Tengah.

empat hari pertama Belanda berhasil menduduki kota Cirebon. Akhir Agustus 1947 diketahui

hanya Brigade I Banten yang masih utuh, sementara Brigade II Surya Kencana,

Brigade III Kiansantang, Brigade IV Guntur dan Brigade V Sunan Gunung Jati

bergeser dan melakukan pertahanan di pegunungan-pegunungan.

Serangan Belanda yang mampu menerobos pertahanan TNI

akhirnya memberikan pelajaran baru, bahwa dengan strategi pertahanan linier

dalam kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan

membuang tenaga karena TNI saat itu memang masih jauh secara kemampuan

dan persenjataan bila dibandingkan dengan Belanda yang militernya lebih maju.

Akhir Agustus 1947 pasukan Siliwangi mulai menyusun kembali kekuatan dan

kesatuannya dengan memanfaatkan kondisi alam atau medan pertempuran yang

berupa pegunungan-pegunungan di mana pasukan TNI lebih mengenal dan

menguasai medan dibanding pasukan Belanda. TNI menyusun kesatuannya dalam

kantong-kantong pertahanan gerilya dengan mengikutsertakan unsur-unsur

Pemerintahan RI dan rakyat yang dikenal dengan Perang Rakyat Semesta atau

Serangan gerilya ditujukan pada sektor-sektor penting

seperti jalan-jalan penghubung, jalur logistik, pos Belanda. Jalur Tasikmalaya- Garut, Ciamis-Kuningan, Bogor-Sukabumi oleh Belanda dinyatakan sebagai

“Jalur Maut” karena serangan gerilya TNI.

Kesatuan Siliwangi yang sudah mulai terkondisikan berhasil mengadakan

pertemuan pada November 1947 di Taraju, Tasikmalaya Selatan yang dihadiri oleh  Kolonel A.H.Nasution, Kolonel Hidayat, Letkol Sutoko, Letkol H.Y.Mokoginta, Mayor Rambe, Kapten D.Suprayogi, Kapten Sakadipura, Kapten Kresno, Letkol Eddy Sukardi, Mayor Sidik Brotosewoyo, Mayor Askari, Kapten Hadi, Kapten Saragin, Kapten Djerman Prawirawinata, Kapten S.L.Tobing, Lettu Tatang Soemantri, Kapten Sugilar, Lettu Ace Kapten Zen dan Lettu Abas Herwan.

Pertemuan tersebut guna menyampaikan instruksi kepada setiap kesatuan dari Divisi Siliwangi yang berisi tentang pembentukan kantong- kantong pertahanan bagi kesatuan TNI. Kantong pertahanan ini kemudian dinamakan Wehrkreise. yang merata dibentuk di semua distrik. Untuk itu pasukan disebar dan dikembalikan ke daerah asalnya. Membentuk organisasi wehrkreise, sub wehrkreise gerilya sebagai pemerintah militer yang dinamakan Komando Distrik Militer (KDM) dan kader-kader desa. Tiap-tiap wehrkreise harus menegakkan terus de facto RI secara gerilya.

Strategi perang gerilya ini dalam prakteknya mampu mengacaukan barisan pertahanan Belanda, bahkan gerakan anti gerilya yang dilancarkan Belanda tak

mampu membendung serangan gerilya TNI.

Di Jawa Barat perang gerilya oleh

pasukan Siliwangi mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan

sektor ekonomi penting bagi Belanda hingga para pengusaha partikelir menuntut

jaminan keamanan dari pihak Belanda.

Kondisi ini kemudian membawa Indonesia dan Belanda dalam sebuah perundingan di bawah pengawasan Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk oleh PBB pada 27 Agustus 1947. KTN ini terdiri

dari negara Australia sebagai wakil pihak Indonesia, Belgia sebagai wakil pihak Belanda dan Amerika Serikat sebagai penengah yang dipilih oleh kedua negara. Diplomat KTN ini terdiri dari Dr. Frank P Graham, Presiden Universitas North Carolina, Richard C Kirby dan Paul Van Zaeland..

Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika U.S.Renville yang kemudian melahirkan Perjanjian Renville 17 Januari 1948 dimana perjanjian itu membawa dampak besar bagi pemerintahan RI yaitu jatuhnya kabinet Amir Syarifudin dan juga bagi TNI yaitu dengan menarik pasukan ke dalam wilayah republik yang kemudian dikenal dengan hijrahnya pasukan Siliwangi dari Jawa Barat.

Peristiwa hirjah ini kemudian menjadi babak baru perjuangan Siliwangi dalam perang kemerdekaan bersama dinamika politik pemerintahan serta desakan Belanda secara militer maupun secara politis.

C. Hijrah Divisi Siliwangi ke Wilayah RI

Perjanjian Renville dalam isinya menuntut kepada pihak Republik untuk menarik pasukan TNI keluar dari garis Van mook atau garis status quo menyusul

serangan gerilya TNI yang merepotkan daerah-daerah pertahanan Belanda. Pasal-pasal perjanjian Renville yang merugikan pihak Republik diantaranya :

Bahwa suatu perintah tinggal tetap (stand fast) dan dikeluarkan oleh kedua belah pihak masing-masing serta serentak dengan segera sesudah ditandatangani persetujuan ini dan akan berlaku sepenuhnya di dalam empat puluh delapan jam. Perintah itu berlaku untuk pasukan-pasukan kedua belah pihak di sepanjang garis daerah-daerah seperti dimaksud dalam Proklamasi Pemerintah Hindia Belanda pada 29 Agustus 1947, yang akan dinamakan garis status quo, dan di daerah-daerah seperti yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Bahwa terlebih dahulu dan buat sementara waktu akan diadakan bentuk daerah-daerah yang akan dikosongkan oleh tentara (militerized-zone), pada umumnya sesuai dengan garis status quo, tersebut di atas. Daerah-daerah itu pada intinya mengenai daerah- daerah diantara garis status quo, disatu pihak garis kedudukan Belanda dan dipihak lain pihak garis kedudukan Republik itu lebarnya rata-rata sebanding.

Pasal yang menyebutkan mengenai pemindahan pasukan TNI keluar dari

garis status quo antara lain :

Kesatuan dari pasukan-pasukan TNI yang masih berada di daerah yang dikuasai oleh tentara Belanda akan dipindahkan ke daerah mereka sendiri dengan membawa senjata, perlengkapan serta alat-alat perang.

Pemindahan ini akan dilakukan dengan bantuan dan dibawah pengawasan pembantu-pembantu milter Komisi Tiga Negara. Instruksi-instruksi selanjutnya akan dikeluarkan oleh Kepala Staf Umum masing-masing setelah bermusyawarah dengan pembantu- pembantu tersebut dan dengan pembesar-pembesar pihak lain.

Pemindahan-pemindahan akan dilaksanankan dan diselesaikan selekas mungkin, selambat-lambatnya dalam 21 hari setelah penandatanganan dan perjanjian gencatan senjata.. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, tidak hanya Divisi Siliwangi yang harus melakukan hijrah. Divisi Brawijaya dari Jawa Timur yang terdiri dari Brigade Narotama, Suropati dan Ronggolawe pun juga harus meninggalkan markasnya.

Jawa Barat wilayah yang masih dimiliki Republik berdasarkan garis status qou yaitu meliputi: