Tolong jelaskan mengenai Dampak dari Pelayaran Cheng Ho ke Samudra Barat

Pelayaran ini bersifat diplomatik, militeristik, dan komersial. Pelayaran dilakukan untuk membangun kontrol kekaisaran atas perdagangan maritim, untuk membawa perdagangan maritim ke dalam sistem upeti  dan memaksa negara asing untuk mematuhi sistem upeti. Aspek diplomatik terdiri dari pengumuman aksesi Kaisar Yongle ke takhta, penetapan hegemoni atas negara asing, dan perjalanan yang aman bagi utusan asing yang datang membawa upeti. Kaisar mungkin telah berusaha untuk melegitimasi pemerintahannya dengan memaksa negara-negara asing untuk mengakui status upeti mereka, karena ia datang untuk memerintah kekaisaran Tiongkok dengan merebut tahta Ming.

Tiongkok tidak mencari kontrol teritorial, karena mereka terutama dimotivasi oleh kontrol politik dan ekonomi di ruang yang memerlukan dominasi atas jaringan yang luas dengan pelabuhan dan jalur pelayarannya. Finlay (2008) menggarisbawahi tujuan mengendalikan perdagangan maritim di mana pelayaran khazanah Ming dianggap sebagai upaya untuk mendamaikan kebutuhan Tiongkok akan perdagangan maritim dengan pemerintah terhadap aspek swasta dari perdagangan maritim, yang mewakili "penggelaran kekuatan negara untuk menyelaraskan realitas perdagangan lintas laut dengan konsepsi hegemoni Tiongkok yang luas." Pusat perdagangan di sepanjang rute maritim tetap terbuka untuk orang asing lainnya dan tetap kosong dalam upaya bersama untuk lebih mempromosikan perdagangan internasional. Baik pengejaran untuk akses eksklusif maupun integrasi paksa kekayaan negara asing (melalui eksploitasi eksklusif dengan menghilangkan sumber daya alam atau manusia) bukanlah ciri ekspedisi

Pelayaran mengubah organisasi jaringan maritim, memanfaatkan dan menciptakan simpul dan saluran di belakangnya, yang merestrukturisasi hubungan dan pertukaran internasional dan lintas budaya. Ini sangat berdampak karena tidak ada pemerintahan lain yang memiliki dominasi angkatan laut atas semua sektor Samudra Hindia sebelum pelayaran ini. Ming mempromosikan simpul alternatif sebagai strategi untuk membangun kontrol atas jaringan. Misalnya, keterlibatan Tiongkok merupakan faktor penting untuk pelabuhan seperti Malaka (di Asia Tenggara), Kochi (di Pantai Malabar), dan Malindi (di Pesisir Swahili) untuk tumbuh sebagai pesaing utama pelabuhan penting dan mapan lainnya. Melalui pelayaran, Tiongkok Ming campur tangan dengan urusan lokal negara asing dan menegaskan dirinya di tanah asing. Tiongkok memasang atau mendukung rezim lokal yang bersahabat, menangkap atau mengeksekusi saingan otoritas lokal, dan mengancam penguasa lokal yang bermusuhan agar mematuhinya. Munculnya armada khazanah Ming menghasilkan dan mengintensifkan persaingan di antara pemerintah dan saingan yang bersaing, masing-masing mencari aliansi dengan Ming.

Pelayaran membawa integrasi regional Samudra Barat dan peningkatan sirkulasi internasional orang, ide, dan barang. Ini menyediakan platform untuk wacana kosmopolitan, yang berlangsung di lokasi seperti kapal armada harta Ming, ibukota Ming Nanjing serta Beijing, dan resepsi perjamuan yang diselenggarakan oleh pengadilan Ming untuk perwakilan asing. Orang-orang dari berbagai negara berkumpul, berinteraksi, dan bepergian bersama saat armada khazanah Ming berlayar dari dan ke Tiongkok Ming. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, seperti yang ditekankan Sen (2016), wilayah maritim dari Tiongkok hingga Afrika berada di bawah dominasi satu kekuatan kekaisaran, yang memungkinkan terciptanya ruang kosmopolitan.

Tujuan lain dari ekspedisi Tiongkok adalah pemeliharaan kontrol politik-ideologis di seluruh wilayah. Dalam hal ini, berbagai negara perlu mengakui bahwa Tiongkok adalah kekuatan hegemonik di kawasan itu, tidak menimbulkan masalah dengan negara-negara tetangga, dan menerima sistem upeti dari kepentingan mereka sendiri. Penguasa asing dipaksa untuk mengakui superioritas moral dan budaya yang melekat pada Tiongkok, kewajiban yang diungkapkan dengan memberi penghormatan dan mempersembahkan upeti di depan istana Ming. Tiongkok bermaksud untuk membudayakan banyak orang asing dengan membawa mereka ke dalam penyerahan resmi dalam tatanan dunia Tiongkok Ming yang lebih besar. Selama perjalanan, Kaisar Yongle menegaskan kembali hegemoni politik dan budaya Tiongkok Ming atas semua yang lain. Aspek budaya pelayaran tampak dalam prasasti Liujiagang, yang menyatakan bahwa "mereka di antara orang asing yang menentang pengaruh perubahan (genghua) budaya Tiongkok dan tidak sopan, kami tangkap hidup-hidup, dan perampok yang melakukan kekerasan dan penjarahan , kami musnahkan. Akibatnya, rute laut dimurnikan dan ditenangkan serta penduduk asli dimampukan dengan tenang untuk mengejar minat mereka."

Armada khazanah itu, seperti yang dicirikan oleh Mills (1970), "sebuah instrumen agresi dan dominasi politik." Ini memunculkan manifestasi kekuatan dan kekayaan Tiongkok untuk membuat kagum negeri asing di bawah hegemoni Tiongkok. Ini diwujudkan dengan menunjukkan bendera Ming dan membangun kehadiran militer di sepanjang jalur perdagangan maritim. Hubungan diplomatik didasarkan pada perdagangan maritim yang saling menguntungkan dan kehadiran nyata dari angkatan laut militeristik Tiongkok di perairan asing. Keunggulan angkatan laut Tiongkok Ming merupakan faktor penting dalam interaksi ini, yaitu karena tidak disarankan mengambil risiko tindakan hukuman dari armada Tiongkok. Selain itu, sifat berharga dan menguntungkan dari pelayaran khazanah Ming untuk negara-negara asing merupakan faktor yang meyakinkan untuk mematuhinya.

Sebuah teori, yang dianggap sangat tidak mungkin, menyarankan bahwa pelayaran dimulai untuk mencari Kaisar Jianwen yang diturunkan tahta. Pencarian ini disebutkan sebagai alasan untuk pelayaran di  kemudian. Menurut Wang (1998), niat Kaisar Yongle yang diumumkan untuk menemukan Kaisar Jianwen yang digulingkan mungkin tidak lebih dari pembenaran publik untuk pelayaran dalam menghadapi kebijakan larangan untuk tindakan militer di luar negeri dari pemerintahan Hongwu. Juga dianggap sangat tidak mungkin adalah teori bahwa pelayaran merupakan tanggapan terhadap negara bagian Timurid di Tamerlane, kekuatan lain di Asia dan musuh Tiongkok Ming. Tiongkok Ming dibiarkan tak tertandingi oleh negara bagian Timurid setelah kematian Tamerlane pada tahun 1405, karena penguasa Timurid baru Shahrukh (memerintah 1405–1447) menormalkan hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan disibukkan dengan menyatukan negaranya. Kedua teori tersebut tidak memiliki dukungan bukti dalam sumber-sumber sejarah kontemporer.