Saya mau tau Kritik dan kontroversi dari Negara Islam Irak dan Syam

Ekstremisme Islam sudah ada sejak abad ke-7 di kalangan kaum Khariji. Dari posisi politiknya, mereka mengembangkan doktrin ekstrem yang membedakan golongannya dengan golongan Muslim Sunni dan Syi'ah. Kaum Khariji dikenal karena mengadopsi pendekatan radikal terhadap konsep takfir; mereka menyatakan bahwa Muslim selain mereka adalah kafir dan layak dibunuh.

NIIS dihujani banyak kritik dari sesama Muslim, khususnya alim ulama dan teolog. Pada akhir Agustus 2014, Mufti Agung Arab Saudi, Abdul-Aziz ibn Abdullah Al ash-Sheikh, mengutuk Negara Islam dan al-Qaeda dengan menyatakan, "Ide dan terorisme ekstremis dan militan yang menyebarkan kerusakan di muka Bumi [dan] menghancurkan peradaban manusia bukan bagian dari Islam, melainkan musuh Islam nomor satu, dan Muslim adalah korban pertama mereka". Pada akhir September 2014, 126 imam Sunni dan ulama Islam—terutama Sufi—dari seluruh dunia menandatangani surat terbuka kepada pemimpin Negara Islam, al-Baghdadi, yang isinya menolak dan membantah penafsiran teks-teks Islam, Quran dan hadits, versi NIIS yang dimanfaatkan untuk membenarkan segala tindakannya. Menurut surat tersebut, "[NIIS] memelintirkan Islam menjadi agama kekerasan, kebrutalan, penyiksaan, dan pembunuhan ... ini melenceng sekali dan merupakan pelanggaran terhadap Islam, Muslim, dan seluruh dunia." Surat tersebut menegur Negara Islam karena membunuh tahanan, dan menyatakan pembunuhan tersebut adalah "kejahatan perang yang hina" dan penindasan kaum Yazidi di Irak "sangat terkutuk". Terkait "klaim 'Negara Islam'", surat tersebut menolak eksistensi kelompok tersebut karena melaksanakan pembunuhan dan aksi brutal dengan alasan jihad—perjuangan suci—dan menyatakan bahwa "pengorbanan" tanpa sebab, tujuan, dan niat yang jelas "bukanlah jihad, melainkan seruan perang dan tindak kejahatan". Surat tersebut juga menuduh NIIS melakukan fitnah dengan melakukan perbudakan yang berlawanan dengan kesepakatan anti-perbudakan yang dikemukakan berbagai ulama. Sejumlah ulama juga mencap NIIS bukan golongan Sunni, melainkan Khawarij.

Menurut The New York Times, "semua teoriwan jihadis paling berpengaruh mengkritik Negara Islam karena melenceng [dari ajaran asli] dan menyatakan [Negara Islam] tidak sah". Mereka juga menolak NIIS karena memenggal wartawan dan pekerja sosial. Eksistensi NIIS ditolak olah berbagai pemuka agama Islam, termasuk ulama Saudi dan al-Qaeda.

Kritikus Sunni, termasuk mufti Salafi dan jihadis seperti Adnan al-Aroor dan Abu Basir al-Tartusi, mengatakan bahwa NIIS dan kelompok teroris lainnya bukan Sunni, melainkan Khawarij modern—Muslim yang keluar dari arus utama Islam—yang berusaha mengusung agenda anti-Islam imperialis. Kritikus NIIS lainnya meliputi kaum Salafis yang sebelumnya mendukung kelompok-kelompok jihadis seperti al-Qaeda, misalnya pejabat pemerintahan Saudi Saleh Al-Fawzan yang dikenal karena pandangan-pandangan ekstremnya. Al-Fawzan mengklaim bahwa NIIS adalah ciptaan "kaum Zionis, Salibis, dan Safavid". Penulis Yordania-Palestina, Abu Muhammad al-Maqdisi, mantan pengajar spiritual Abu Musab al-Zarqawi, dibebaskan dari penjara di Yordania bulan Juni 2014 dan menuduh NIIS berusaha memecah-belah persatuan Muslim.

Deklarasi kekhalifahan NIIS dikritik dan legitimasinya dipertanyakan oleh sejumlah negara di Timur Tengah, kelompok jihadis, dan ulama dan sejarawan Muslim Sunni. Penyiar TV dan ulama Qatar Yusuf al-Qaradawi menyatakan, "Deklarasi yang dikeluarkan Negara Islam tidak sah menurut syariah dan memiliki dampak berbahaya bagi umat Sunni di Irak dan pemberontakan di Suriah". Ia juga menambahkan bawha gelar khalifah "hanya dapat dianugerahkan oleh seluruh umat Islam", bukan satu kelompok saja. Kritik juga dilontarkan karena NIIS memberlakukan hukuman mati bagi Muslim yang melanggar hukum syariah tradisional, namun pada saat yang bersamaan melanggarnya (contohnya meminta perempuan pindah ke wilayahnya tanpa wali—pendamping laki-laki—dan tanpa keinginannya). NIIS juga dikritik karena menggembar-gemborkan pencitraan lama (penunggang kuda dan pedang), namun melakukan bidah (pemutakhiran agama) dengan membentuk kepolisian agama perempuan (Brigade Al-Khansaa).

Dua hari setelah pemenggalan Hervé Gourdel, ratusan Muslim berkumpul di Masjid Agung Paris untuk menunjukkan solidaritas terhadap korban pemenggalan tersebut. Unjuk rasa ini dipimpin oleh ketua Dewan Umat Islam Prancis, Dalil Boubakeur, dan diikuti oleh ribuan Muslim di seluruh Prancis dengan slogan "Not in my name" ("jangan bawa-bawa agama saya"). Presiden Prancis François Hollande menyatakan bahwa pemenggalan Gourdel merupakan "tindakan pengecut" dan "keji". Ia juga membenarkan bahwa serangan udara terhadap target-target NIIS di Irak akan terus berlanjut. Hollande juga mengumumkan tiga hari berkabung nasional. Bendera di seluruh Prancis dikibarkan setengah tiang dan keamanan di seluruh Paris diperketat.

Seorang hakim pengadilan syariah Front Islam di Aleppo, Mohamed Najeeb Bannan, menyatakan bahwa, "Hukum mengacu pada syariah Islam, Kasusnya beragam, mulai dari perampokan, penggunaan obat-obatan terlarang, hingga kejahatan moral. Tugas kami adalah mempertimbangkan semua tindak kejahatan yang dilaporkan kepada kami. ... Setelah rezim [Assad] runtuh, kami yakin mayoritas Muslim di Suriah akan mendukung pembentukan negara Islam. Tentu saja, penting sekali untuk mengatakan bahwa syariah Islam akan memotong tangan dan kepala orang-orang, tetapi ini hanya berlaku untuk penjahat. Membunuh, menyalib orang-orang tanpa alasan yang jelas tidak benar sama sekali." Terkait perbedaan antara syariah versi Front Islam dan NIIS, ia mengatakan, "Salah satu kesalahan mereka adalah mereka mulai menerapkan syariah sebelum rezim [Assad] jatuh dan sebelum memiliki tamkin [negara yang stabil]. Mereka mengira Tuhan mengizinkan mereka menguasai wilayah dan langsung mendirikan kekhalifahan. Ini jelas-jelas bertentangan dengan ajaran para alim ulama di seluruh dunia. Di sinilah kesalahan [NIIS]. Mereka justru akan membawa banyak masalah. Semua orang yang menolak [NIIS] akan dianggap menolak syariah dan dihukum berat."

Al-Qaeda & Al-Nusra sudah lama mencoba memanfaatkan kebangkitan NIIS dengan mengklaim ideologinya "lebih moderat" dibandingkan NIIS yang "lebih ekstrem" meski tujuannya sama-sama menerapkan syariah dan mendirikan kekhalifahan. Kedua kelompok tersebut mengaku melakukannya secara bertahap, tidak seperti NIIS. Al-Nusra mengkritik penerapan syariah yang terlalu cepat oleh NIIS karena malah mengusir banyak orang. Al-Nusra justru memilih pendekatan bertahap a la al-Qaeda dengan mempersiapkan masyarakat untuk menerimanya lewat pendidikan sebelum melaksanakan aspek-aspek hudud dalam syariah seperti melempar kaum homoseksual dari atas bangunan, memotong tangan, dan rajam. Nusra dan ISIL sama-sama menolak aliran Druze. Perbedaannya adalah Nusra tampaknya lebih puas menghancurkan tempat-tempat ibadah Druze dan memperkenalkan aliran Sunni ke umat Druze, sedangkan NIIS ingin melenyapkan umat Druze seperti yang mereka lakukan terhadap kaum Yazidi.

Ayman al-Zawahiri meminta konsultasi (syura) dengan "cara-cara nabawi" saat hendak mendirikan kekhalifahan. Ia mengkritik Baghdadi karena tidak mengikuti cara resmi. Ia juga meminta anggota NIIS bergabung dengan al-Qaeda untuk berjuang melawan Assad, Syi'ah, Rusia, Eropa, dan Amerika Serikat dan menghentikan perselisihan antara sesama kelompok jihadis. Ia meminta para jihadis untuk mendirikan negara Islam di Mesir dan Syam, pelan-pelan menerapkan hukum syariah sebelum mendirikan kekhalifahan, dan melakukan serangan besar terhadap Amerika Serikat dan BArat.

Kelompok Jaysh al-Islam di Front Islam mengkritik NIIS dengan alasan, "Mereka membunuh umat Islam dan membiarkan para pemuja berhala" dan "mereka memanfaatkan ayat-ayat tentang orang kafir dan menggunakannya terhadap sesama Muslim". Kritik utama yang dilontarkan para desertir NIIS adalah NIIS memerangi dan membunuhi sesama Muslim Sunni, jadi bukan non-Sunni saja yang menjadi korban kekerasan NIIS. Akan tetapi, sejumlah desertir NIIS merupakan mata-mata dan agen yang masih bekerja untuk NIIS dan memalsukan desersi mereka.

Imam Besar al-Azhar dan mantan presiden Universitas al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, mengutuk keras Negara Islam Irak dan Syam karena bertindak "dengan alasan agama suci dan menggunakan nama 'Negara Islam' untuk menyebarkan ajaran Islam mereka yang keliru". Ia mengutip Quran: "Hukuman bagi mereka yang berperang melawan Tuhan dan Nabinya dan mereka yang berusaha menyebarkan kerusakana di muka Bumi adalah kematian, penggantungan, pemotongan tangan dan kaki di bagian tubuh berbeda, atau pengusiran dari tempat tinggalnya. Ini merupakan hukuman bagi mereka di dunia, dan mereka akan mendapatkan hukuman berat di akhirat." Meski El-Tayeb dikritik karena tidak menganggap Negara Islam melakukan bidah, mazhab Ash'ari yang diikuti El-Tayeb tidak membolehkan mencap murtad seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat. El-Tayeb sangat menolak praktik takfirisme (mencap murtad seorang Muslim) yang dilakukan Negara Islam untuk "menghakimi dan menuduh siapapun yang tidak mengikuti aliran mereka sebagai orang murtad dan melenceng dari ajaran mereka". Ia juga mengkritik NIIS karena mendeklarasikan "Jihad terhadap Muslim damai" berlandaskan "penafsiran ayat-ayat Quran yang melenceng, Sunnah nabi, dan pandangan sejumlah Imam yang salah meyakini bahwa mereka adalah pemimpin pasukan Muslim melawan bangsa kafir di tanah kafir."

Mehdi Hasan, seorang wartawan politik Britania Raya, menyatakan di New Statesman,

Hassan Hassan, seorang analis di Delma Institute, menulis di The Guardian bahwa karena Negara Islam "mendasarkan ajaran-ajarannya pada teks agama yang tidak ingin ditangani oleh pemuka agama Islam arus utama, para anggota baru yang meninggalkan kamp pelatihan [NIIS] merasa telah menemukan ajaran Islam yang sejati". Pada pertengahan Februari 2015, Graeme Wood, seorang pengajar ilmu politik di Universitas Yale, mengatakan di The Atlantic bahwa, "Agama yang di diajarkan oleh para pengikutnya yang setia berasal dari penafsiran Islam yang sangat utuh dan cermat."