Tolong jelaskan mengenai Karir Politik dari Mahyeldi

Pada pemilihan umum legislatif 2004, Mahyeldi diusung oleh PKS sebagai calon anggota legislatif untuk DPRD Sumatra Barat. Hasil perolehan suara menempatkan PKS sebagai pemenang di Padang. Dari seluruh anggota DPRD Sumatra Barat terpilih, Mahyeldi merupakan peraih suara terbanyak. Ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004–2009, tetapi mengundurkan diri setelah dilantik sebagai Wakil Wali Kota Padang pada 2009.

Dalam pemilihan umum Wali Kota Padang pertama 2008, Mahyeldi terpilih sebagai wakil wali kota mendampingi Fauzi Bahar. Pasangan ini dilantik pada 18 Februari 2009 untuk periode 2009–2014. Selama berkursi sebagai wakil wali kota, Mahyeldi menggerakkan perkoperasian berbasis syariah di Padang. Ia memprakarsai berdirinya Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang memberi akses permodalan dan lapangan kerja bagi warga. Lembaga koperasi ini mengantar Padang meraih penghargaan Bakti Koperasi dan UMKM dari Menteri Koperasi dan UMKM pada peringatan Hari Koperasi ke-66 yang dipusatkan di Nusa Tenggara Barat, 12 Juli 2013.

Sewaktu menjabat wakil wali kota mendampingi Fauzi Bahar, Mahyeldi dianggap sebagai pasangan yang akur selama lima tahun masa tugasnya. Fauzi Bahar mengatakan, mereka tak pernah berdebat atau bertengkar mengenai tugas masing-masing. "Saya rasa di Indonesia saat ini yang paling harmonis hubungan kedua pemimpin seperti, saya sebagai Wali Kota Padang dan Mahyeldi Wakil Wali Kota Padang, tak pernah selisih paham dan bertengkar tentang tanggung jawab sebagai pemegang amanah rakyat Kota Padang."

Mahyeldi mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang dalam pemilihan umum Wali Kota Padang yang digelar pada 30 Oktober 2013. Diikuti 10 pasang calon, Mahyeldi bersama pasangannya Emzalmi menang atas 29,45% suara. Setelah menjalani putaran kedua pada 5 Maret 2014, Mahyeldi kembali unggul dengan perolehan 50,29% suara. Pelantikannya tertunda karena pasangan calon yang kalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pada 13 Mei 2014, Mahyeldi resmi dilantik setelah terundur-undur karena adanya pemilihan umum legislatif Indonesia 2014.