Tolong jelaskan mengenai Masa wabah dari Nadiem Makarim

Dalam masa wabah Covid-19, kementeriannya menghimbau diadakannya pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari rumah, lebih lagi jika daerah bersangkutan memiliki kasus positif Corona. Namun begitu, mengingat banyaknya kritik mengenai kesulitan dalam pelaksanaan PJJ, maka perlulah adanya pembelajaran bermakna tanpa harus terikat kognitif dan capaian akademis semata. Aturan soal PJJ ini diutarakan lebih jelas dalam Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020. PJJ pada masa pandemi banyak yang terkendala oleh fasilitas teknologi yang tak merata, ketiadaan kontrol dari guru ke siswa —sebagaimana diutarakan Moeldoko, Kepala Staf Kepresidenan—, dan ketidaksiapan lembaga pendidikan untuk mengadakan pembelajaran jarak jauh —sebagaimana dinyatakan Komisioner KPAI untuk Kependidikan, Retno Listyarti. Dari sini, dalam dialog bersama pendiri Narasi, Najwa Shihab, pada 2 Mei 2020, yang disiarkan Youtube Kemdikbud, ia menyatakan bahwa teknologi kian dirasa penting dalam pembelajaran, dan "bisa digenjot pada masa depan. Jadi, inisiatif PJJ metode daring jangan sampai berhenti hanya saat ada pandemi Covid-19," katanya. Selain itu juga, dalam acara peringatan Hardiknas 2020 yang disiarkan Youtube Kemdikbud, dia terkagetkan lagi oleh masih adanya daerah di Indonesia yang belum teraliri sinyal listrik dan belum mendapatkan sinyal televisi. Ia menyatakan "ada yang masih tidak punya akses listrik, bayangkan listriknya cuma nyala beberapa jam sehari". Rencana Nadiem selanjutnya, manakala pandemi usai, ia akan menggabungkan metode tatap muka dan PJJ.

Ihwal pembukaan sekolah, kementeriannya berencana untuk membuka sekolah pada pertengahan Juli atau pada tahun ajaran baru 2020/2021. Namun hal ini menuai kritik dari sekolah dan orang tua, di sisi lain, PJJ sendiri masih mengalami kesulitan listrik dan internet. Namun kemudian, dalam sebuah rapat bersama DPR, Nadiem menjelaskan itu tidaklah benar dan tidak sepihak kementeriannya yang memutuskan. Ia menunggu keputusan dari Gugus Tugas Covid-19, baru kemudian ia yang mengeksekusi. Baru kemudian dinyatakan pembukaan sekolah akan diadakan pada zona hijau, sisanya akan tetap mengadakan PJJ.

Di masa pandemi juga, diketahuilah sejak April 2020, ada pula perguruan-perguruan tinggi yang sulit dalam penyediaan tagihan listrik dan internet, dan alat pelindung diri minimal bagi yang tak bisa tinggalkan kampus, dan kesusahan pada pembayaran UKT. Inilah yang memunculkan permohonan audiensi BEM SI kepada kementeriannya pada 29 April 2020. Hal-hal yang ingin diaudiensi adalah aspirasi terkait relaksasi biaya kuliah selama masa pandemi, permohonan bantuan internet untuk mendukung perkuliahan daring, hingga bantuan logistik bagi para mahasiwa yang tidak bisa pulang kampung. Berlanjut sampai inisiatif BEM SI, kemudian menggerakkan tagar #NadiemManaMahasiswaMerana dan #MendikbudDicariMahasiswa di Twitter sejak 2 Juni 2020 untuk mengaudiensi kepada menteri soal keluhan biaya kuliah dan biaya kuota. Kememteriannya menyatakan pernyataan sepakat untuk relaksasi UKT kepada Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) dalam 4 opsi kepada mahasiswa yang orangtuanya terdampak Covid-19. Dalam upaya memecahkan kebuntuan ini, Komisi X DPR yang membidangi pendidikan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi komunikasi antara Aliansi BEM SI dengan Mendikbud.