Jabarkan Kebijakan dari Ismail Sabri Yaakob

Kebijakan utama dalam pemerintahan Ismail Sabri adalah berasaskan peranan keluarga, di mana suatu keluarga berperan dalam memelihara agama, melindungi keamanan, menjaga martabat, dan memastikan nasib seluruh anggota keluarga dapat diperhatikan. Ia menamakan konsep dan frasa tersebut dengan istilah "Keluarga Malaysia", yang diperkenalkannya dalam konverensi pers pertamanya sebagai perdana menteri. Ia melibatkan oposisi untuk bergabung dalam Dewan Keamanan Nasional (; MKN) dan Dewan Pemulihan Nasional (; MPN) untuk memulihkan pandemi COVID-19. Dalam memulai tugas pertamanya, ia melakukan kunjungan kerja di Kedah, Malaysia untuk meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir menyusul fenomena ketinggian air dari Gunung Jerai.

Konsep "Keluarga Malaysia" juga diperkenalkan oleh Ismail Sabri dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2021. Melalui pidatonya yang bertemakan "Dunia adalah keluarga", ia menjelaskan bagaimana "Keluarga Malaysia" dapat bekerja sama dengan "Keluarga Dunia" untuk bersama-sama mengelola, mengatasi, dan memulihkan Pandemi COVID-19.

Nota Kesepahaman antara pemerintah dengan oposisi

Pemerintahan Ismail Sabri melakukan penandatanganan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tentang Transformasi dan Kestabilan Politik antara pemerintah dengan Pakatan Harapan (PH), koalisi oposisi terbesar di parlemen yang ditandatangani oleh Ismail Sabri bersama keempat pemimpin PH, yaitu Anwar Ibrahim, Ketua Oposisi dan Presiden Partai Keadilan Rakyat, Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Parti Tindakan Demokratik, Mohamad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, dan Wilfred Madius Tangau, Presiden Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu. Kesepakatan ini berlangsung sejak 13 September 2021 hingga masa berakhirnya tugas anggota Dewan Rakyat atau pembubaran Parlemen ke-14. Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa apabila kegagalan untuk memenuhi dan melaksanakan klausul tertentu serta perubahan yang telah digariskan, merupakan pelanggaran dan dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian. Di antara kesepahaman yang dicapai melalui MoU bersejarah tersebut adalah: "Pemerintah harus melakukan yang terbaik untuk melaksanakan setiap dan semua Transformasi yang diusulkan dan dalam kerangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak." Namun telah ditegaskan pula bahwa kesepahaman ini tidak berlaku untuk pembagian kekuasaan dengan kubu oposisi.