Tolong jelaskan mengenai Transparansi Anggota Kabinet dari Sudirman Said

Pada tahun 2001 saat menjabat menjadi Ketua MTI Sudirman mendorong agar menteri yang terpilih dapat melepaskan jabatannya di parpol dan keterlibatannya dalam dunia usaha. Menurut Sudirman jabatan di partai politik dan keterlibatan dalam bisnis sangat mempengaruhi kredibilitas menteri bersangkutan. Pernyataan ini diungkapkan Sudirman dalam perayaan ulang tahun ke 3 MTI yang berdekatan dengan pembentuka Kabinet Gotong Royong.

Korupsi Penyelewengan Dana Pemilu oleh Anggota KPU

Sudirman bersama Todung Mulya Lubis (aktivis anti korupsi) dan Imam B Prasodjo (sosiolog) mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menyampaikan hasil audit terkait dugaan korupsi oleh KPU pada Pemilu 2004. Sudirman yang merupakan Ketua Badan Pelaksana MTI, bersama Todung dan Imam mendorong agar Ketua BPK dapat menemui Ketua KPK untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi terkait penyelewengan dana Pemilu.

Penyelesaian Kasus Bibit Chandra (Cicak versus Buaya)

Sudirman bersama Rhenald Kasali dan Bambang Harimurti selaku pendiri MTI mendorong agar dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah tidak dikriminalisasi. Sudirman menilai kasus kriminalisasi Bibit dan Chandra adalah kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi.

Penanggung Jawab Sementara Rektor Universitas Paramadina

Kecemerlangan Sudirman di dunia pergerakan anti korupsi juga diapresiasi oleh dunia akademis. Saat Alm. Nurcholish Madjid (Cak Nur) yang saat itu menjabat Rektor Universitas Paramadina sedang sakit-sakitan, Sudirman ditunjuk untuk menjadi Penanggung Jawab Sementara (Pjs) Rektor Universitas Paramadina.

Sudirman kemudian mendapat amanah menjadi Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang membuatnya harus meninggalkan Kampus Paramadina. Ia kemudian digantikan sesame pejabat rektor sementara yakni Sohibul Iman.

Deputi Kepala Badan Pelaksana Rekontruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh-Nias

Bencana gempa bumi dan tsunami yang mendera Aceh pada Desember 2004 membuat pemerintah harus segera merehabilitasi daerah paling barat Indonesia tersebut. Upaya merehabilitasi ini diwujudkan dengan Keputusan Presiden Nomor 63/M tahun 2005. Dalam keputusan tersebut Sudirman Said ditunjuk sebagai Deputi Bidang Komunikasi, Informasi, dan Hubungan Kelembagaan. Ia bekerja di bawah Kepala Badan Pelaksana yakni Kuntoro Mangkusubroto.

Badan Pelaksana ini mengemban beberapa tugas utama yakni mengelola dana yang mengalir dari kas negara dan berbagai lembaga serta negara donor, kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembangunan sarana-sarana publik.

Terhitung ada 120 lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional, 430 LSM lokal, belasan lembaga donor bilateral dan multilateral yang bekerjasama. Hasil kerja nyata BRR sampai pertengahan 2007 yakni membangun 30 ribu unit rumah.

Sudirman mendorong transparansi BRR kepada publik. Untuk mencegah korupsi, Sudirman bersama BRR menerapkan kebijakan single income yakni transparansi pengelolaan anggaran, publikasi laporan keuangan dan akuntabilitas dan pengauditan secara rutin oleh pemerintah dan Satuan Pengawas Internal BRR. BRR juga membentu Satuan Anti Korupsi (SAK) yang bertugas mendidik semua pemangku kepentingan di Aceh dan Nias pasca Tsunami. Sudirman menjelaskan bahwa BRR telah membatalkan tender proyek bermasalah senilai 157 milliar.

Staf Ahli Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Sudirman Said aktif dalam transformasi PT Pertamina (Persero) dengan tugas melakukan pembenahan fungsi sekretaris perusahaan (2008) dan Supply Chain Management (2008-2009).

Sudirman menjadi Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia menggantikan Sony Soemarsono pada Maret 2013 di bawah pimpinan Direktur Utama Pertamina Ari Soemarno. Ia kemudian menjadi Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) untuk mengatasi mafia impor BBM. Pada 20 Maret 2009 Sudirman tidak lagi menjabat menjadi Deputi Direktur ISC. Sudirman kemudian dipercaya sebagai koordinator Restrukturisasi Aset dan Anak Usaha Pertamina.

Wakil Direktur Utama PT Petrosea

Pada Mei 2013 Sudirman Said diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Petrosea mendampingi Eddy Junaedy yang diangkat menjadi Presiden Direktur.

PT Petrosea adalah perusahaan pertambangan di bawah kelompok Indika Group. Sudirman kemudian melepaskan jabatan ini setelah ditunjuk oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan untuk menjadi direktur utama PT Pindad.

Executive Director APEC CEO Summit 2013

Keberhasilan Sudirman Said dalam sektor privat dan publik membuatnya dipercaya menjadi Executive Director APEC CEO Summit 2013. Dalam acara tingkat internasional yang berlangsung pada 1-8 Oktober 2013 di Bali ini hadir 21 kepala negara anggota APEC serta 1200 CEO seluruh dunia dengan 200 di antaranya berasal dari Indonesia.

Sebagai Executive Director, Sudirman mendorong APEC CEO Summit untuk menjembatani kepentingan bisnis pemerintah dan swasta. Pertemuan para CEO ini menghasilkan rekomendasi bagi 21 pemimpin ekonomi APEC seperti dalam hal memobilisasi dana dari sektor swasta ke sektor publik. Agenda pertemuan CEO ini juga untuk menggenjot usaha kecil menengah (UKM) sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.