Jelaskan Bukti Kuat Jepang dari Persengketaan Kepulauan Tiaoyutai

Jepang memiliki bukti-bukti kuat kepemilikan kepulauan Senkaku. Setelah kasus tenggelamnya sebuah kapal milik China tahun 1920, sebuah surat resmi tertanggal 20 Mei 1921, dikirimkan oleh Konsul Cina di Nagasaki, Feng Mien, kepada pemerintah Jepang bahwa atas nama Pemerintah China, dia mengakui kepulauan Senkaku sebagai bagian dari Jepang dengan merujuk penulisan kata-kata “Senkaku Islands, Yaeyama District, Okinawa Prefecture, the Empire of Japan".  Surat resmi itu bisa dilihat di Museum Yaeyama, di Okinawa, Jepang.

Bukti kedua, koran harian China, The People's Daily, yang jelas merupakan organ Komite Pusat Partai Komunis China (CPC), pada tahun 1953, beberapa kali pernah menuliskan bahwa kepulauan Senkaku merupakan bagian dari kekuasaan Jepang.

Bukti ketiga, sejak tahun 1895 hingga tahun 1940, sudah ada pabrik Katsuobushi (pengelupasan/penyerutan ikan) milik orang Jepang. Tahun 1978 kelompok nasional Jepang, Nihonseinensha membangun Mercusuar di pulau Uotsuri Jima. Kemudian Japan Coast Guard (Pasukan Perairan Jepang) mulai mengambil alih penjagaan atas pulau tersebut.

Bukti lain, sebuah buku geografi yang diterbitkan pemerintah Taiwan tahun 1970 dengan sangat jelas memperlihatkan bahwa kepulauan Senkaku adalah milik kekuasaan Jepang.

Mantan Presiden Republic of China, Lee Teng-hui, seperti dikutip koran Taipei Times tanggal 6 September 2009, mengatakan bahwa kepulauan Senkaku dianggap sebagai bagian dari Okinawa.

Informasi kepemilikan kepulauan Senkaku itulah yang sangat kurang dipublikasikan Jepang ke berbagai negara, sehingga banyak negara tidak tahu permasalahan utamanya. Kelemahan diplomatik Jepang, khususnya mengenai informasi kepulauan Senkaku kepada masyarakat internasional, dimanfaatkan pemerintah China dengan baik dan sangat meyakinkan terutama kepada masyarakatnya bahwa kepulauan itu milik China.

Hal baru yang muncul, mungkin kurang diperhitungkan pemerintah China, adalah kepemilikan internet oleh lebih dari 500 juta masyarakat China, membuat satu info ajakan unjuk rasa, pada saat yang sama menyebar ke berbagai pelosok China, sehingga sedikitnya 57 kota di China, terpicu ajakan unjuk rasa. Hal ini membuat mereka serentak turun ke jalanan umum, membuat kegiatan anti-Jepang semakin merebak luas dan cepat di China. Apalagi setelah kedua pimpinan utamanya berkomentar.

Presiden, Hu Jintao, mengomentari, “Pembelian Diaoyu adalah ilegal dan cacat hukum dan China menentang tegas hal tersebut.” Ditambah lagi komentar PM Cina, Wen Jiabao, “Tidak ada konsesi apa pun soal kepulauan Diaoyu karena menyangkut kedaulatan negara China.”

Langsung saja masyarakat China tersulut api semakin panas, serentak turun ke jalan setelah membaca dari internet. Pemerintah China kaget, terbukti tidak siap menerjunkan polisi dan pihak keamanannya pada waktunya untuk mencegah gerakan anti Jepang yang meluas cepat, bahkan menjadi huru-hara, perusakan, dan kemungkinan juga terjadi korban pembunuhan oleh perusuh, seperti kejadian di Jakarta Mei 1998 lalu.

Kerusuhan ini tidak bisa dianggap ringan. Bukan tidak mungkin emosi anti-Jepang menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Apalagi belum lama, bulan Agustus lalu terjadi unjuk rasa di depan kedutaan Jepang di Jakarta, akibat masalah PHK dan Serikat Buruh di sebuah perusahaan Jepang yang ada di Semarang. Kita berdoa saja agar perasaan anti Jepang tidak masuk ke Indonesia seperti kejadian Malari 1972.

Guna memecahkan persoalan perasaan anti-Jepang ini sebenarnya perlu sensitivitas kedua pihak. Keduanya perlu melakukan diplomasi yang lebih baik lagi. Pihak China pun perlu bersabar, menahan diri berkomentar. Bukan malah memanaskan rakyatnya.

Sedangkan pihak Jepang harus lebih agresif lagi mendekati China, mencari solusi bersama masalah ini, karena berbagai “pipa” kedua negara selama ini cukup banyak, pasti bisa di solusikan berama.

Upaya terakhir tentu kerelaan kedua negara mau membawa masalah kepulauan Senkaku ke Mahkamah Internasional (MI). Pihak Jepang bersedia membawa ke MI, tetapi pihak China berkeberatan karena yakin penuh kepulauan Senkaku milik China.

Tanpa upaya jalan tengah MI rasanya masalah ini sampai kapan pun tak akan selesai. Kerawanan dan ketidaknyamanan akan berdampak ke negara sekitar. Mungkin perlu masa cooling down bersama agar semua pihak menjauhkan diri dari kegiatan yang dapat memancing kemarahan kedua pihak. Bukan malah emosi balas dendam seperti dilakukan dua laki-laki Jepang yang sengaja mendarat di pulau Senkaku dan segera ditangkap pihak kepolisian laut Jepang.

Bisa dibayangkan, apabila hubungan kedua negara semakin kacau, 22.000 perusahaan Jepang di China akan kabur, 9,2 miliar pekerja China di perusahaan Jepang tak bekerja lagi, dan sedikitnya 5,9 miliar USD pajak perusahaan Jepang di China tak dapat masuk kas negara China lagi. Tidak ada yang untung dari ketegangan ini. Sentimen anti Jepang atau anti China berkembang di banyak negara.

Sementara itu Pemimpin Redaksi suratkabar Keizai Shinpo, Masatomo Takahashi di Tokyo khusus kepada Tribunnews.com mengatakan bahwa pulau itu jelas milik Jepang.

“Dulu pulau ini tidak diketahui dan tidak ada yang melirik sama sekali. Warga Jepang sudah ada di sana mengelola berbagai kegiatan usaha. Lalu saat diketahui ada sumber alam yang menarik belakangan ini, China mulai mengklaim hak kepemilikan,” kata Takahashi.

China sebenarnya harus berterima kasih kepada Jepang dengan bantuan ekonomi di masa lalu sehingga ekonomi Cina jadi hidup seperti sekarang, “Mudah-mudahan saja China bersedia menyelesaikan di mahkamah internasional sehingga cepat berakhir masalah ini.”

Pengusaha Jepang lain, CEO Trend Japan Co.Ltd, Ryuji Kitagawa juga berpendapat sama bahwa Senkaku adalah sepenuhnya milik Jepang, “Saya bingung masalah Senkaku ini ini malah jadi meluas ke mana-mana, padahal jelas milik Jepang,” katanya.

Menurutnya, China harus menghormati hukum internasional seperti perdagangan bebas yang telah diatur internasional, permasalahan dua negara baiknya diselesaikan di mahkamah internasional, bukan dengan ngotot maunya sendiri menyatakan miliknya. Biar lembaga internasional yang memutuskan.

”China meremehkan kekuatan teknologi Jepang. Embargo yang dilakukan terhadap Jepang menghentikan pengiriman bahan baku tertentu, tidak berpengaruh besar. Bahkan kini dengan kemajuan teknologi Jepang menemukan sendiri bahan dasar pengganti yang lain. Lalu kapan-kapal Cina menabrakkan dirinya ke kapal petugas penjaga laut Jepang di sekitar Senkaku. Semua itu jelas memalukan sekali di mata internasional,” tekannya lagi.

Curtis, Gerald, Ryosei Kokubun and Wang Jisi. (2010). Getting the Triangle Straight: Managing China-Japan-US Relations. Washington, DC: Brookings Institution Press. 10-ISBN 488907080X/13-ISBN 9784889070804; OCLC 491904160

Shaw, Han-yi. (1999). The Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute: Its History and Analysis of the Ownership Claims of the P.R.C., R.O.C., and Japan. Baltimore, Maryland: University of Maryland School of Law. OCLC 608151745

Lee, Seokwoo, Shelagh Furness and Clive Schofield. (2002). Territorial disputes among Japan, China and Taiwan concerning the Senkaku Islands. Durham: University of Durham, International Boundaries Research Unit (IBRU). 10-ISBN 1897643500/13-ISBN 9781897643501; OCLC 249501645

Netherlands Institute for the Law of the Sea. (2000). International Organizations and the Law of the Sea. London: Graham & Trotman/Martinus Nijhoff. OCLC 16852368

Pan, Junwu. (2009). Toward a New Framework for Peaceful Settlement of China's Territorial and Boundary Disputes. Leiden: Martinus Nijhoff. 10-ISBN 9004174281/13-ISBN 9789004174283; OCLC 282968950

Suganuma, Unryu. (2000). Sovereign Rights and Territorial Space in Sino-Japanese Relations. Honolulu: University of Hawaii Press.	10-ISBN 0824821599/13-ISBN 9780824821593; 10-ISBN 0824824938/13-ISBN 9780824824938; OCLC 170955369

"Wrong to dispute Japan’s sovereignty of Senkaku" by Hiroshi Suzuki, Director, Japan Information and Cultural Centre Minister, Embassy of Japan, London., Financial Times, Letters, 28 May 2012.