Gw mau tau Boko Haram dari Negara Islam Irak dan Syam

Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem

Jamaah Ansharut Tauhid – (berbaiat kepada NIIS; sebagian besar anggotanya keluar setelah pemimpinnya berbaiat kepada NIIS)

Caucasus Emirate (beberapa komandan Caucasus Emirate berbaiat ke NIIS)

Berbagai pengamat, warga Kurdi Suriah, dan Wakil Presiden Amerika Serikat Joe Biden menduga Turki mendukung atau bekerja sama dengan NIIS. Menurut wartawan Patrick Cockburn, ada "bukti kuat bahwa terjadi kerja sama" antara dinas intelijen Turki dan NIIS walaupun "kepastian sifat hubungan tersebut ... masih belum jelas". David L. Phillips dari Columbia University Institute for the Study of Human Rights, yang menyusun daftar tuduhan dan klaim bantuan Turki terhadap NIIS, menulis bahwa dugaan tersebut "berkisar antara kerja sama militer dan transfer senjata hingga bantuan logisitik, bantuan keuangan, dan penyediaan layanan kesehatan". Beberapa pejuang dan komandan NIIS mengklaim bahwa Turki membantu NIIS. Di dalam Turki sendiri, NIIS diyakini mengakibatkan polarisasi politik antara kaum sekuler dan Islamis.

Pada Juli 2015, serbuan pasukan khusus Amerika Serikat ke rumah "kepala pejabat keuangan" NI, Abu Sayyaf, menemukan bukti bahwa pejabat Turki memiliki hubungan langsung dengan para petinggi NIIS. Menurut seorang pejabat senior Barat, dokumen dan stik USB yang disita dalam serbuan tersebut mengungkapkan hubungan yang "jelas" dan "tak terbantahkan" antara Turki dan NIIS "sehingga hubungan keduanya memiliki dampak kebijakan yang mendalam terhadap hubungan [Barat] dan Ankara".

Turki dihujani kritik karena membiarkan orang-orang luar masuk wilayahnya dan bergabung dengan NIIS di Suriah. Dengan banyaknya pejuang Islamis yang melintasi Turki menuju Suriah, Turki dituduh sebagai negara transit bagi para pejuang Islamis dan dijuluki "Gerbang Masuk Jihad". Polisi perbatasan Turki kabarnya membiarkan orang-orang yang masuk Suriah yang bersedia memberi suap. Laporan Sky News mengungkapkan bahwa paspor pejuang Islamis asing yang hendak bergabung dengan NIIS lewat Suriah sudah dicap oleh pemerintah Turki. Seorang komandan NIIS menyatakan bahwa "sebagian besar pejuang yang bergabung dengan kami saat perang pertama kali pecah datang lewat Turki, demikian halnya pasokan peralatan dan persediaan kami". Ia juga menambahkan bahwa para pejuang NIIS dirawat di sejumlah rumah sakit Turki.

Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengatakan bahwa "tindakan Turki merupakan perlindungan de facto terhadap Negara Islam. ... Kabar ini tidak mengejutkan karena kami punya informasi mengenai kepentingan finansial langsung sejumlah pejabat Turki terkait pasokan produk minyak dari pabrik penyulingan yang dikuasai NIIS.” Mantan Wakil Menteri Bidang Terorisme dan Intelijen Keuangan Amerika Serikat, David Cohen (sekarang Wakil Direktur Central Intelligence Agency), mengatakan bahwa Negara Islam mendapatkan $1 juta per hari dari penjualan minyak saja. Menurut informasi yang didapatnya, "NIIS menjual minyak dengan harga yang didiskon besar-besaran kepada sejumlah distributor, termasuk distributor dari Turki, yang kemudian menyelundupkannya untuk dijual kembali. Tampaknya sebagian minyak dari wilayah operasi NIIS dijual kepada warga Kurdi di Irak dan dijual lagi ke Turki”.

Tanggal 10 Desember 2015, anggota DPR dari Partai Rakyat Republik, Eren Erdem, mengklaim bahwa teroris Negara Islam di Suriah menerima semua material yang diperlukan untuk membuat gas sarin lewat Turki. Pernyataannya didasarkan pada bukti dari kasus pidana yang mendadak ditutup. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa beberapa warga Turki terlibat dalam perundingan dengan perwakilan NIIS terkait pasokan gas sarin.