Tolong jelaskan mengenai Masa Pemerintahan dari Syarif Jaafar dari Pelalawan

Selama masa pemerintahan Sultan Syarif Jaafar, tidak ada ditemukan catatan sejarah yang menuliskan adanya konflik dan perang besar diwilayah tersebut. Dia dikenal sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan pandai dalam menata struktur dan administrasi Kerajaan.

Kebijakannya yang berhasil ialah dalam menyempurnakan penataan adat di Istana. Dia mengatur tata cara berpakaian para Pembesar Istana, Orang Besar Kerajaan, Batin-Batin, Penghulu dan sebagainya. Ketentuan yang Dia susun pada prinsipnya berdasarkan pada adat dan tradisi Melayu Johor, dan sebagian lainnya bersumber dari adat tempatan yang ada dalam masyarakat.

Pada masa pemerintahannya pula, Dia menetapkan 4 (empat) orang Wazir Istana (dalam bahasa persia yang berarti Penasehat, Menteri Politik atau petinggi Kerajaan), diantaranya adalah:

Datuk Engku Raja Lela Putera, yang berasal dari Orang Besar Pelalawan, diberi jabatan sebagai Pucuk segala Batin dan Penghulu yang jumlahnya 29 orang, dengan sebutan "Batin Kurang Oso Tigo Puluh". (Jabatan yang semula sudah dipegang oleh Datuk Engku Raja Lela sejak masa pemerintahan Sultan Syarif Abdurrahman).

Datuk Bandar Setia Diraja, diberi tanggung jawab dalam memimpin para pendatang (perantau) yang disebut "Orang Dagang".

Datuk Laksemana Mangku Diraja, diberi tanggung jawab dalam memimpin serta mengepalai penduduk asli tempatan (di luar pesukuan Batin Kurang Oso Tigo Puluh).

Datuk Kampar Samar Diraja, diberi jabatan dalam mengepalai urusan Adat istiadat dan bertindak pula sebagai Syahbandar yang mengatur "pancung alas" (pajak penghasilan hutan) yang dibawa ke luar dari wilayah kerajaan Pelalawan.

Selanjutnya, Sultan Syarif Jaafar juga mengatur panji (Bendera) pesukuan dari setiap persukuan, sesuai menurut lambang-lambang, adat dan tradisi masing-masing pesukuan. Dengan demikian, setiap Batin atau Penghulu yang menghadiri upacara kerajaan di Pelalawan diwajibkan untuk membawa panji-panjinya yang dipasang ditempat tertentu sesuai menurut ketentuan adat tempatan.

Selanjutnya, Dia meneruskan kebijakannya dalam menertibkan perbatasan tanah dan wilayah yang menjadi milik pesukuan, hal ini dilakukan untuk meneruskan kebijaksanaan Sultan Syarif Ismail (1828 – 1844) sebelumnya, yaitu memberi surat pengesahan kepemilikan hutan dan tanah bagi pesukuan, yang dasarnya ditentukan menurut "tombo" atau "terombo" (Silsilah atau Asal Usul) pesukuan itu.