Saya mau tau Asal usul ideologi dari Shinto Negara

Cendekiawan Katsurajima Nobuhiro menyatakan bahwa wadah "suprarelijius" pada praktik-praktik Shinto negara tergambar pada kegagalan sebelumnya dari negara tersebut untuk mengkonsolidasikan Shinto relijius untuk keperluan negara.

Kokugaku ("Pemahaman Nasional") adalah upaya awal untuk mengembangkan penafsiran ideologi dari Shinto, beberapa diantaranya kemudian membentuk dasar ideolofi "Shinto negara". Kokugaku adalah sebuah filsafat pendidikan zaman Edo yang mendorong bentuk "murni" dari Shinto Jepang, melucuti pengaruh-pengaruh asing — terutama Buddha.

Pada era Meiji, cendekiawan Hirata Atsutane mengadvokasikan pengembalian "Pemahaman Nasional" sebagai cara untuk menyingkirkan pengaruh agama Buddha dan menghimpun bentuk nativis dari Shinto. Dari 1870 sampai 1884, Atsutane, bersama dengan para pendeta dan cendekiawan, memimpin "Kampanye Promulgasi Besar" yang megadvokasikan perpaduan nasionalisme dan Shinto melalui pemujaan Kaisar. Tak ada tradisi sebelumnya dari penyikapan absolut terhadap Kaisar dalam Shinto. Inisiatif tersebut gagal untuk meraih dukungan masyarakat, dan para intelektual mencemooh gagasan tersebut. Pengarang Fukuzawa Yukichi mencemooh kampanye tersebut pada waktu itu sebagai "gerakan insignifikan."

Meskipun gagal, penafsiran nativis Atsutane terhadap Shinto mendorong cendekiawan pada masa berikutnya, Okuni Takamasa. Takamasa mengadvokasikan kontrol dan standardisasi praktik Shinto melalui "Departemen Keilahian" pemerintah. Para penggiat mendorong para pemimpin untuk mengkonsolidasikan keberagaman, melokalisasikan praktik Shinto dalam praktik nasional terstandardisasi, yang mereka anggap akan menyatukan Jepang dalam dukungan Kaisar.

Negara menanggapinya dengan mendirikan Departemen Keilahian ("jingikan") pada 1869. Birokrasi pemerintahan tersebut mendorong pemisahan roh-roh Kami dari unsur-unsur Buddha, dan mencantumkan garis ilahi Kaisar dari Dewi Matahari, Amaterasu. Tindakan tersebut mendorong balasan terhadap apa yang telah menjadi perpaduan praktik-praktik Buddha dan Shinto di Jepang. Departemen tersebut mengalami kegagalan, dan diturunkan menjadi Kementerian. Pada 1872, kebijakan untuk kuil-kuil dan agama lain diambil alih oleh Kementerian Pendidikan. Kementerian tersebut berniat untuk menstandardisasi ritual-ritual di seluruh kuil, dan mengalami sedikit kesuksesan, namun berbanding jauh dari tujuan aslinya.