Jabarkan k. Kelembagaan Desa dari Geronggang, Kelumpang Tengah, Kotabaru

Dalam melaksanakan Pemerintah Desa kepala Desa dibantu oleh 3 orang kaur yaitu kaur pemerintahan, kaur umum dan kaur pembangunan, dan 2 orang kepala dusun. Posisi Sekretaris Desa sekarang masih kosong, sehingga fungsi layanan publik yang seharusnya menjadi tugas dan tanggungjawab sekdes, menjadi tanggungjawab pemerintah Desa.

RT.01-10 memegang peranan sangat besar walaupun didalam Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Geronggang tidak termasuk pemerintah Desa, namun hanya sebagai Lembaga Kemasyarakatan. Karena ketua RT. Sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga bisa dikatakan ketua RT. Merupakan ujung tombak urusan kemasyarakatan diwilayahnya.

Pengaturan mengenai Pemerintahan Desa ada dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa yang bersumber dari peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa menurut Undang­-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memberikan ruang gerak kepada masyarakat Desa untuk membangun pemerintahannya berdasar pada prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli. demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa yang semula sebagai alat negara berubah menjadi organisasi rakyat. sehingga pemerintahan Desa berpusat pada rakyat. Spiritnya ingin memposisikan kembali Desa terpisah dari jenjang pemerintahan, amun diakui dalam sistem, pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadai setempat. Perubahan paradigma pemerintahan Desa tersebut menuntut pula perubahan pola hubungan. perlakuan dan penanganan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertindak sebagai pembina dan fasilitator penyelenggaraan pemerintahan Desa

Bertitik tolak dari pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan terhadap perwujutan otonomi daerah.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Geronggang sesuai dengan kapasitas, porsi, posisi dan proporsi Pemerintah Desa dalam koridor ketentuan yang berlaku. Kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Geronggang berorientasi pada upaya-upaya antara lain sebegai berikut :

Meningkatkan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Geronggang agar makin mampu dalam melayani dan mengayomi masyarakat. Menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan fungsi Pemerintah Desa secara efektif dan efisien;

Penyempurnaan dan pendayagunaan Aparatur Pemerintah Desa agar dapat meningkatkan kemampuan. pengabdian. displin dan keteladanannya;

Peningkatan peranan dan pemantapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat pada level Desa;

Peningkatan dan penyempurnaan Sistem Administrasi Pernerintahan Desa menuju tertib penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peningkatan kemampuan Pemerintah Desa untuk menggali. meningkatkan dan memelihara serta mengelola sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa.

Melakukan pembenahan sistem perbatasan wilayah dan tata ruang Desa yang belum memenuhi penertiban/penetapan batas wilayah dan tata ruang Desa secara jelas dan pasti.