Coba jelasin Pasal 12 dari Permenhut Nomor 50 tahun 2009 dong

(1)Batas kawasan hutan berdasarkan TGHK yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, namun

dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK

dan RTRWP ditunjuk dengan fungsi kawasan hutan berbeda, maka fungsi kawasan hutan tersebut

adalah sesuai penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi hasil paduserasi sedangkan

batas sesuai dengan hasil tata batas TGHK.

(2)Dalam hal kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan rekonstruksi batas,

maka pada saat penggantian pal batas sekaligus dilakukan perubahan inisial tanda batas m

engacu pada fungsi penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi.

(3)Hasil rekonstruksi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam

Berita Acara Rekonstruksi dan Perubahan Inisial Tanda Batas yang ditandatangani oleh

Kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan yang telah ditetapkan, namun dalam penunjukan kawasan hutan (dan perairan) provinsi berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan RTRWP bukan kawasan hutan, dinyatakan tetap berlaku sebagai kawasan hutan.