Jabarkan Konstitusi RIS 1949 dari Hak asasi manusia di Indonesia

Seusai Konferensi Meja Bundar yang mengakhiri Revolusi Nasional Indonesia, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 mulai diberlakukan. Konstitusi ini memang tidak secara gamblang menyebut kata "hak asasi manusia". Walaupun begitu, Konstitusi RIS 1949 secara jelas mengatur hak asasi manusia dalam Bagian V yang berjudul "Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia". Di bagian ini terkandung 27 pasal, yaitu Pasal 7 hingga 33. Selain itu, Konstitusi RIS 1949 juga menjabarkan kewajiban dasar negara yang terkait dengan upaya penegakan HAM dalam Bagian 6 "Asas-asas Dasar", dan bagian ini sendiri terdiri dari 8 pasal. Penekanan terhadap HAM ini merupakan pengaruh dari Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

Sejarah HAM dalam Konstitusi di Indonesia

Perdebatan HAM oleh Pendiri Bangsa (UUD 1945) atau Konsepsi HAM Sebelum Kemerdekaan

Indonesia memberlakukan UUD 1945 pada masa perkembangan kemerdekaan Republik Indonesia 1945. Jauh sebelum kemerdekaan Indonesia ini diproklamasikan, para sesepuh bangsa ini telah menyalakan api semangatnya dalam menggagas serta memperjuangkan harkat dan martabat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Gagasan-gagasan tersebut dapat kita telaah dalam Risalah monumentalnya Kartini yang berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”, karya-karya politik yang ditulis oleh H.O.S Cokroaminoto, Agus Salim, Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat, petisi oleh Sutardjo di Volksraad atau pledoi Soekarno yang berjudul “Indonesia Menggugat” dan Moh. Hatta dengan judul “Indonesia Merdeka” yang dibacakan di hadapan Pengadilan Hindia Belanda.

Pada saat sebelum diberlakukannya UUD 1945, muncul berbagai perdebatan yang dilontarkan oleh para pendiri bangsa diantaranya terjadi dalam sidang BPUPKI. Pada saat itu Soekarno menyampaikan pendapatnya, begitu juga dengan Mohammad Hatta yang menyatakan bahwa adanya kebutuhan HAM dalam UUD akan mengakibatkan kekuasaan tidak terbatas dalam negara. Tercapainya kesepakatan yaitu mencantumkan muatan HAM yang sebelumnya  ditentang oleh Soekarno karena dinilai sebagai cerminan nilai barat dan bertolak dengan cita Negara kekeluargaan. Meskipun tidak secara langsung memuat pencantuman HAM, namun muatan pasal tersebut cukup menjadi bagian dari cerminan HAM di Indonesia saat itu. Terkait pencantuman HAM ada tiga pandangan diantaranya:[2]

Pertama, mereka yang berpandangan bahwa UUD 1945 tidak memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif.

Kedua, mereka berpandangan UUD 1945 memberikan jaminan atas HAM secara komprehensif.

Ketiga, berpandangan bahwa UUD 1945 hanya memberikan pokok-pokok jaminan atas HAM.

Konsepsi HAM dalam Konstitusi Indonesia

Dilihat dalam sejarah bahwasanya Indonesia menganut sistem konstitusional yang mana masalah mengenai HAM menjadi  materi yang sangat penting. Menurut A.A.H. Struycken, eksistensi konstitusi memuat pandangan, keinginan dan perkembangan kehidupan negara oleh tokoh-tokoh bangsa yang menginginkan terbentuknya negara hukum yang menjamin terlindunginya HAM. Berbicara mengenai konsepsi HAM dalam konstitusi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari diskursus panjang antara kelompok yang tidak menyetujui dengan kelompok yang bersikeras agar ketentuan HAM diakomodir dalam muatan materi konstitusi.

Adapun kelompok yang tidak menyetujui diwakili oleh Soekarno dan Soepomo, sementara kelompok yang menyetujui diwakili oleh Moh. Hatta dan M. Yamin. Menurut Soekarno dan Soepomo, tidak disetujuinya konsepsi HAM dituangkan dalam Pasal-pasal konstitusi karena negara Indonesia yang akan didirikannya adalah negara yang berasaskan kekeluargaan atau gotong-royong yang menolak individualisme. Semantara argumentasi Moh. Hatta dan M. Yamin untuk memasukkan HAM di dalam konstitusi agar rakyat mempunyai rasa berani menyatakan pendapatnya dan pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Lebih jauh, Moh. Hatta tidak keberatan atas penolakan terhadap individualisme dan liberalisme, akan tetapi Hatta lebih berhati-hati dikhawatirkan dengan keinginan memberikan kekuasaan seluas-luasnya kepada negara, bisa memicu negara yang akan didirikan terjebak dalam ruang otoritarianisme.

Berangkat dari berbagai varian argumentasi para tokoh di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan terkait konsepsi HAM dalam konstitusi Indonesia, bahwa keputusan mencantumkan muatan materi HAM dalam konstitusi bukan persoalan yang sederhana, ada banyak kajian teoritis baik dari perspektif sejarah, filosofis, maupun sosiologis. Bahkan dalam perkembangannya, ketentuan HAM tidak selesai sampai di konstitusi, ada banyak peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang HAM. Ini lah bukti konkret, bahwa HAM adalah sesuatu yang esensial, yang paling berharga dalam diri manusia dan patut mempunyai perhatian lebih dalam pengaturannya, sebagai rujukan dasar bagi rakyat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

HAM Pra Amandemen/Euforia Pengakuan HAM

Pasca kemerdekaan, UUD 1945 merupakan sebuah wadah HAM yang paling mendasar di Indonesia. Namun, seiring perjalanan bernegara dan berbangsa, Indonesia mengalami perubahan konstitusional dari UUD 1945 menjadi RIS pada tahun 1949-1950. Konstitusi RIS termuat 22 pasal mengenai HAM dalam batang tubuh Konstitusi RIS. Sehingga dalam konstitusi RIS sangat terlihat implementasi muatan DUHAM tahun 1948. RIS pun tidak berlangsung lama di Indonesia, pada tahun 1950-1959 konstitusi kembali berubah menjadi UUDS dengan diundangkannya UU No.7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara  Republik  Indonesia Serikat  Menjadi  Undang-Undang Dasar  Sementara Republik  Indonesia yang berisi 146 pasal.

Menurut catatan Soepomo, setidaknya terdapat tiga perbedaan mendasar Konstitusi RIS 1949 dengan UUDS 1950 dalam hal penegasan tentang HAM.

Pertama, hak dasar mengenai kebebasan beragama atau keinsyafan batin dan pikiran meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan, dan sebagainya tertuang pada Pasal 18 Konstitusi RIS oleh UUDS 1950, pernyataan meliputi kebebasan bertukar agama atau keyakinan tidak ditegaskan lagi.

Kedua, di dalam Pasal 21 UUDS diatur perihal hak berdemonstrasi   dan hak mogok yang sebelumnya   tidak terdapat pada konstitusi RIS.

Ketiga, dasar perekonomian sebagaimana dimuat dalam Pasal 33 UUD 1945, diadopsi ke dalam Pasal 38 UUDS.

Perkembangan HAM dalam Era Reformasi/Pasca Amandemen I-IV

Perubahan UUD 1945 hasil amandemen adalah lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelumnya dalam membangun sistem ketatanegaraan, salah satu utamanya terkait dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia.[4]  Dampak dari amandemen menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, utamanya pemerintah, meskipun pada tahun pertama reformasi ditandai oleh konflik horizontal, antara lain di Ambon, Poso, dan Kalimantan, dimana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri.

Dalam hal perlindungan dan penegakan HAM, amandemen UUD 1945 memberikan jaminan yang lebih komprehensif. Hal ini berbeda dengan UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya memuat pasal-pasal HAM secara garis besar saja. Di dalam UUD 1945 setelah amandemen selain mengatur HAM secara garis besar, UUD tersebut juga mencantumkan bab khusus HAM, yaitu BAB XA yang memuat sebanyak 10 pasal mulai Pasal 28A hingga Pasal 28J. Ketentuan HAM dalam UUD NRI 1945 yang menjadi basic law adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka seluruh ketentuan terkait HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Hal tersebut menjadi konsekuensi yuridis didubahnya muatan materi konstitusi terkait HAM, sehingga negara tidak bisa beralasan apapu untuk tidak mentaati ketentuan-ketentuan norma tersebut.