Tolong jelaskan mengenai JPMC (43 stasiun) dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia

Sebagai ketua umum ATVJI pertama saat itu adalah Bambang Santoso.

ATVJI sendiri dikenal karena upayanya yang menolak kebijakan digitalisasi penyiaran pada era Menkominfo Tifatul Sembiring, bahkan sampai menggugat Permenkominfo 22/2011 yang berakhir dengan pembatalan oleh MA. Menurut ATVJI, tindakan penerapan digitalisasi penyiaran pada saat itu hanya akan mematikan TV lokal yang kecil. Ketika Menkominfo selanjutnya, Rudiantara tetap kukuh melakukan digitalisasi, pada 5 Maret 2015 ATVJI kembali memenangkan gugatan di PTUN yang memutuskan untuk menghentikan digitalisasi penyiaran. Menurut salah satu sumber, gugatan ini tidak lain karena ketidaksukaan salah satu stasiun televisi swasta yang tidak mendapatkan jatah multipleksing (MUX).

Setelah penghentian kebijakan digitalisasi penyiaran, ATVJI tampak tidak terlihat lagi muncul di pemberitaan, apalagi ditambah ketiadaan laman web. Dalam perkembangannya, ATVJI kemudian hanya hadir di acara-acara tertentu, seperti rapat dengan Komisi Penyiaran Indonesia di tahun 2019 maupun surat tuntutan kepada pemerintah untuk memberi insentif kepada grup media di tengah pandemi COVID-19 pada 2020 (dibawah Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media). Ketua ATVJI saat ini adalah M. Agung Dharmajaya, yang menggantikan posisi Bambang Santoso (pemilik CTV Banten) sebelumnya (selanjutnya menjadi ketua ATVLI). Agung dahulu merupakan bekas sekretaris ATVJI dibawah Bambang Santoso.

Keanggotaan ATVJI saat ini tidak begitu diketahui, dimana saat ini RTV (eks B-Channel), NET. (eks Spacetoon), iNews (eks Sindo TV), JPM (eks JPMC), Moji (eks O Channel), Kompas TV (eks Borobudur Network) dan MYTV (eks INTV) sudah menjadi anggota asosiasi lain bernama ATVNI dan ATSDI.