Saya mau tau Latar belakang dari ShameOnYouSBY

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Pada tahun 2014, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Politikus Partai Gerindra, Rindhoko, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap memiliki banyak persoalan, salah satunya adalah politik uang. Menurutnya, pelaksanaan pilkada langsung yang telah berjalan selama hampir 10 tahun mesti diperbaiki. Perbaikan itu dapat dilakukan dengan cara mengembalikan pilkada kepada DPRD.

Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Kepala Daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan dipilih oleh DPRD. Putusan tersebut didukung oleh 226 anggota DPR RI yang terdiri fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Pada saat pemungutan suara untuk menentukan pengesahan atau penolakan rancangan undang-undang tersebut, fraksi Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk walk out (keluar dari ruang rapat). Menurut Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, RUU Pilkada merupakan inisiatif dari pemerintah. Oleh karena itu, Demokrat sebagai partai utama pemerintah seharusnya tidak mengambil sikap walk out seperti itu.

Hasil sidang menyedot perhatian media massa di Indonesia, dan terjadi banyak aksi penolakan di kalangan masyarakat awam. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan uji materi UU Pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi. Menurut mereka, DPRD bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi sehingga pemilihan kepala daerah melalui DPRD bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Tokoh agama dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Romo Benny Susetyo, menilai mekanisme Pilkada melalui DPRD akan melahirkan Orde Baru jilid 2, atau bahkan bisa jadi lebih buruk. Menurutnya, melalui UU Pilkada tersebut, kekuatan kapital bakal mendikte keputusan dan menghabiskan daulat rakyat, dan hanya akan melindungi kepentingan suatu golongan saja.