Jelaskan Gojek (2010–2019) dari Nadiem Makarim

Nadiem mendirikan Gojek pada 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakorn di dunia, dengan valuasi Gojek mencapai US$10 miliar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride-hailing dengan sepeda motor. Sekarang, Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karier bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi Majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai US$100 juta.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2019–sekarang)

Pada 22 Oktober 2019, Nadiem secara resmi menyatakan bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Gojek setelah pagi harinya dipanggil oleh Presiden Joko Widodo ke istana negara. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan kabinet menterinya dengan Nadiem sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai menteri pendidikan, Nadiem Makarim mencanangkan kebijakan "Merdeka Belajar" yang salah satunya, pada awalnya, adalah rencana menghapus Ujian Nasional (UN). Namun kemudian, ia mengklarifikasi istilah "menghapus" Ujian Nasional yang ramai di pemberitaan. Ia mengatakan tidak menghapus Ujian Nasional tetapi hanya menggantinya dengan sistem baru. Sistem baru ini dinamai "Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter, yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter".

Berikut empat kebijakan "Merdeka Belajar" yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim:

Mengganti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dengan ujian (asesmen) yang diselenggarakan hanya dari pihak sekolah. Kebijakan ini memberikan kepercayaan penuh pada pihak sekolah untuk membuat sendiri format ujian yang lebih komprehensif. Ujian tersebut tidak harus tertulis, namun bisa berupa penugasan kelompok, karya tulis, dan sebagainya.

Menghapus format Ujian Nasional yang sebelumnya lalu menggantinya dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Berbeda dengan UN, asesmen ini dilakukan untuk siswa di tengah jenjang sekolah (kelas 4, 8, 11) sehingga tidak bisa digunakan sebagai basis seleksi ke jenjang selanjutnya. Kemendikbud berharap hasil asesmen digunakan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Menyederhanakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang komponennya terlalu banyak dan kaku. Guru diberikan kebebasan untuk membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Sementara komponen inti dalam RPP disederhanakan hanya menjadi satu halaman saja (sebelumnya hingga 20 halaman).

Memberikan fleksibilitas dalam sistem zonasi dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kebijakan baru ini menambah kuota jalur prestasi yang sebelumnya hanya 15 persen menjadi 30 persen.