Coba jelasin Latar belakang dari Serangan kimia Huế dong

Di sebuah negara yang menurut survei agama pada waktu itu antara 70 hingga 90 persen penduduknya memeluk Buddhisme, Presiden Ngô Đình Diệm merupakan seorang minoritas Katolik dan kerap melakukan tindak diskriminatif, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap umat Buddha untuk meng-Katolik-kan Vietnam. Secara khusus, para sejarawan menganggap pemerintahan tersebut telah menganak emaskan Katolik dalam pelayanan publik dan promosi militer, serta alokasi lahan, bantuan bisnis, dan konsesi pajak.

Keluarga Diệm juga menyita usaha milik Buddhis untuk memperkaya diri sendiri. Beberapa perwira di Tentara Republik Vietnam berpindah agama menjadi Katolik Roma karena prospek militer mereka bergantung kepada hal tersebut. Diệm pernah memberitahu seorang perwira tinggi (dan lupa bahwa perwira tersebut merupakan seorang Buddhis) agar "menempatkan perwira Katolikmu di tempat sensitif. Mereka dapat dipercaya." Distribusi senjata api hanya dibagikan ke milisi pertahanan desa yang beragama Katolik, sementara beberapa orang Buddha di angkatan bersenjata tidak akan dinaikkan pangkat bila tidak menjadi Katolik. Beberapa pendeta Katolik Roma pun juga memiliki pasukan pribadi, dan mereka melakukan pengubahan agama paksa serta menjarah, menembaki, dan menghancurkan pagoda di beberapa area. Beberapa desa Buddha menjadi Katolik secara massal untuk mendapatkan bantuan atau menghindari pemindahan paksa oleh rezim Diệm.

Gereja Katolik Roma merupakan pemilik lahan terbesar di Vietnam Selatan, dan status "privat" yang ditetapkan oleh Prancis untuk Buddhisme, yang mewajibkan mereka yang hendak mengadakan kegiatan Buddhisme di depan umum untuk memiliki izin resmi, tidak dicabut oleh Diệm. Sementara itu, lahan milik Gereja Katolik Roma dibebaskan dari reformasi lahan. Orang Katolik juga secara de facto dibebaskan dari kerja paksa yang wajib dilakukan oleh semua warga negara, sementara bantuan dari Amerika Serikat tidak dibagikan secara proporsional dan diberikan lebih banyak ke desa yang mayoritas beragama Katolik. Dibawah kepemimpinan Diệm, Gereja Katolik Roma memperoleh pengecualian khusus dalam akuisisi properti, dan pada tahun 1959, Diệm mendedikasikan negaranya kepada Bunda Maria. Bendera Vatikan selalu dikibarkan di semua acara besar umum di Vietnam Selatan.

Pada tanggal 7 Mei 1963, pemerintah mengeluarkan hukum yang jarang dipraktikkan dari tahun 1958 yang dikenal sebagai Keputusan Nomor 10 yang berisi tentang pelarangan mengibarkan bendera Buddhis pada hari Waisak, hari kelahiran Buddha Gautama. Penerapan hukum ini menyebabkan kemarahan di kalangan umat Buddha menjelang perayaan keagamaan terpenting tahun tersebut, padahal seminggu sebelumnya umat Katolik diajak mengibarkan bendera Vatikan pada acara perayaan untuk kakak Diem, Uskup Agung Ngô Đình Thục. Pada tanggal 8 Mei, di Huế, massa Buddhis memprotes pelarangan bendera Buddhis tersebut. Polisi dan tentara melumpuhkan protes tersebut dengan mengeluarkan senjata api dan lemparan granat untuk menyerang demonstrator, sehingga menewaskan sembilan orang.

Diệm menyangkal tanggung jawab pemerintah atas peristiwa tersebut, dan sebagai gantinya menuduh para anggota pemberontak Viet Cong, yang berujung pada makin ketidaksukaan di kalangan mayoritas Buddhis. Peristiwa tersebut berujung pada gerakan protes oleh umat Buddhis melawan diskriminasi agama dari rezim dominasi Katolik Roma Diệm. Persengketaan tersebut menjadi dikenal sebagai krisis Buddha, dan ini menimbulkan ketegangan sipil berskala besar dan merebak di seluruh Vietna Selatan, yang memuncak pada bulan Mei. Tujuan protes tersebut adalah mendorong menarikan Dekrit Nomor 10, dan memaksa implementasi kesetaraan agama. Pada waktu itu, Amerika Serikat, bekingan utama Vietnam Selatan dalam Perang Dingin, memiliki 16,000 penasehat militer di negara tersebut untuk membantu Tentara Republik Vietnam dalam perang melawan pemberontak Vietcong, yang ingin menyatukan kembali Vietnam di bawah kekuasaan komunis. Washington ingin persengketaan dengan umat Buddhis diselesaikan secepatnya sehingga tak merusak moral publik dan mengganggu pertikaian melawan Vietcong.