Jelaskan Sejarah dari Open Government Indonesia

Benih-benih keterbukaan lahir sejak reformasi politik pada tahun 1998. Seluruh elemen masyarakat menuntut pemerintah untuk menjadi lebih transparan dan menginginkan agar mereka diikutsertakan sejak proses perencanaan dan mendapatkan keleluasaan untuk terlibat dalam mengawasi kerja pemerintah. Semenjak itu, bola salju keterbukaan terus bergulir. Pemerintah Indonesia semakin yakin bahwa keterbukaan adalah dasar pemerintahan yang modern dan merupakan kunci untuk membuka potensi negara Indonesia di bidang ekonomi, layanan publik, dan inovasi menuju negara yang progresif, adil, dan sejahtera.

Keseriusan Pemerintah semakin nyata dengan ditandai Pengesahan Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2008 tentanng Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bagi Indonesia, terbitnya UU tersebut merupakan era baru pemerintah yang terbuka. Pemerintahan sangat meyakini bahwa Pemerintah yang terbuka (Open Government) menjadikan pemerintah semakin cerdas dalam menyelesaikan masalah dan melayani masyarakat lebih baik. Lebih-lebih setelah diterbitkannya UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik semakin menambah komitmen Pemerintah yang bukan saja memperjuangkan hak-hak masyarakatnya untuk mendapatkan informasi namun lebih jauh lagi, Pemerintah menginginkan kemudahan akses publik kepada layanan Pemerintah secara murah, mudah dan berkualitas.

Upaya OGI dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi publik dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan diakui bukan merupakan hal baru. Upaya serupa pada dasarnya sudah di-inisiasi Pemerintah sejak lama, seiring dengan beragam upaya pemerintah untuk mendorong transparansi pengelolaan keuangan negara, program pencegahan dan pemberantasan korupsi, implementasi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dan lain-lain. Gerakan OGI pada dasarnya mencoba melakukan sinergi, integrasi dan optimalisasi beragam upaya yang telah dijalankan Pemerintah tersebut sembari menambahkan beberapa terobosan untuk percepatan upaya pencapaian tujuan Pemerintah yang menganut asas demokratis ini.

Itulah mengapa sejak awal program ini dikumandangkan, pembangunan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah dan masyarakat sengaja diutamakan melalui pelibatan mereka dalam Tim Inti OGI. Diyakini bahwa kolaborasi berbagai pihak dari sejak penyusunan rencana aksi dan bersama-sama mengawal pelaksanaan program OGI akan menghasilkan ownership dari perjuangan mewujudkan hak-hak publik menyangkut informasi dan layanan publik sebagai milik bersama yaitu Pemerintah dan Masyarakat.

Untuk itu, pertemuan perdana antara elemen pemerintah dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang dilaksanakan tanggal 27 Juli 2011 di Kantor UKP-PPP menjadi embrio dari terbentuknya Tim Inti OGI yang bertanggung jawab merencanakan, menjaring masukan dari masyarakat, mensosialisasikan, melaksanakan, dan mengawasi program-program OGI. Dalam rangka menambah keyakinan bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi publik yang diperjuangkan OGI bukan merupakan barang asing bagi Pemerintah, sengaja dilakukan roadshow ke beberapa daerah seperti Kabupaten Lebak, Kota Yogyakarta, dan Kota Surakarta. Hasilnya semakin meyakinkan bahwa telah ada upaya sistematis yang dilakukan daerah dalam membuka akses informasi publik, modernisasi layanan pemerintah daerah serta menggandeng masyarakat untuk ikut terlibat menentukan program Pemerintah secara nyata.

Keyakinan bahwa spirit keterbukaan dan partisipasi publik akan memberikan manfaat bagi masyarakat umum pula-lah yang mendorong pemerintah Indonesia untuk bergabung menjadi salah satu perintis gerakan global Open Government Partnership (OGP) pada bulan September 2011.

Kerja keras inisiator OGP memberikan hasil yang menggembirakan karena hanya dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, gerakan OGP telah didukung oleh 63 negara (per Januari 2014) yang mewakili lebih dari 3 milyar penduduk dunia, dan akan terus bertambah. Negara-negara yang bermitra dalam OGP ini berkolaborasi melampaui batas-batas politik dan mendekatkan hubungan masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan negara yang lebih baik dengan menjadi lebih terbuka. Negara yang dicita-citakan OGP adalah negara yang membawa perbaikan kualitas hidup masyarakatnya melalui pemerintahan yang terbuka, bersedia mendengar aspirasi masyarakat, partisipatif, dan memiliki semangat untuk memperbaiki diri terus-menerus.

Komitmen pemerintah Indonesia sangat nyata dengan ditunjukkan bagaimana Presiden RI secara konsisten menegaskan

keseriusan terhadap Open Government seperti yang disampaikan dalam pidato kenegaraan di bulan Agustus 2012 dimana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkata:

“Perluasan peran dan partisipasi publik (diperlukan) dalam pembangunan hingga membuka akses agar publik ikut mengawasi pembangunan. Inilah esensi Open Government.”

Sementara itu progres gerakan OGI selama tahun 2012 berjalan cukup menggembirakan. Dari sisi kelembagaan, Open Government di Indonesia telah mendorong terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 100% jajaran Kementerian/Lembaga dibawah Kabinet Indonesia Bersatu II dan ±30% Pemerintah Daerah. Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Negara juga memberikan hasil saat hasil survei Open Budget Index (OBI) Indonesia berhasil meningkatkan OBI dari 51 pada tahun 2010 menjadi 62 pada tahun 2012. Peningkatan capaian OBI tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat pertama di Asia Tenggara, peringkat ke-3 di Asia (setelah Korea Selatan dan India), dan dalam kelompok keterbukaan anggaran yang sama (Significant Information) dengan negara-negara yang memiliki sistem demokrasi yang sudah mapan seperti Amerika Serikat. Survei transparansi anggaran ini dilakukan setiap dua tahun sekali oleh Open Budget Partnership (OBP), sebuah lembaga internasional independen yang secara berkala melakukan survei keterbukaan anggaran di 100 negara. Belum lagi keterbukaan dalam penegakan hukum antara lain menyangkut keterbukaan kegiatan pengadilan pajak (jadwal sidang dan risalah putusan pengadilan pajak) dan publikasi putusan Mahkamah Agung dalam 1 hari sejak putusan ada. Keterbukaan di area menyangkut layanan dasar masyarakat seperti bidang pendidikan melalui transparansi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bidang Kesehatan melalui transparansi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Bahkan dukungan terhadap terwujudnya transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa sekalipun melalui pemanfaatan Sistem Online LPSE juga diupayakan sebagai bagian dari upaya preventif area yang rawan korupsi tersebut.

Di antaraberagam upaya tersebut diatas, program terobosan juga dilakukan pada tahun 2012 seperti kompetisi OGI yang diselenggarakan selama bulan April hingga Juli 2012. Di dalam kompetisi ini, 62 layanan publik berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan publiknya. Upaya terobosan lain dalam Open Government di Indonesia termasuk beroperasinya portal satulayanan.net, yang saat ini telah berisi nyaris 200 modul informasi layanan dengan 1 juta page view, mulai dari pembuatan paspor hingga informasi biaya pemasangan listrik.

Selama ini, OGI dikelola dengan penekanan bahwa OGI adalah sebuah gerakan, bukan semata-mata sebuah program pemerintah. Pendekatan ini telah membawa perubahan paradigma. OGI yang semula hanya milik pemerintah menjadi milik bersama, sikap pemerintah dalam pemecahan masalah yang semula konservatif menjadi lebih inovatif, dan sikap masyarakat berubah dari skeptis menjadi antusias dan partisipatif. Tidak hanya itu, sejumlah lembaga donor internasional, perusahaan swasta, dan civitas akademika bersinergi untuk mempercepat terimplementasinya OGI. Di dalam laporan ini pula akan tampak berbagai contoh implementasi OGI, baik yang didorong oleh pemerintah maupun yang didorong oleh masyarakat.

Tahun 2012 merupakan tahun penetapan fondasi, pelaksanaan percepatan inisiatif yang ada, dan penciptaan terobosan baru. Selama masa implementasi OGI pada tahun 2012, banyak pembelajaran yang bisa dipetik agar Pemerintah Indonesia bisa menyempurnakan komitmen Open Government pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2013, OGI harus memperkokoh sistem yang mendukung transparansi pemerintah dan memperkuat pemahaman masyarakat akan pentingnya partisipasi publik. Dengan demikian, penerapan Open Government di segala lini pemerintahan akan lebih terarah, serta partisipasi dan aspirasi masyarakat akan lebih mudah terakomodasi.