Gw mau tau Perguruan tinggi dari Nadiem Makarim

Sebagai kelanjutan kebijakan Merdeka Belajar, Nadiem menyampaikan satu kebijakan lagi dinamakan Kampus Merdeka. Inilah yang dikemukakan dalam rapat di Kemendikbud 24 Januari 2020. Kebijakan itu antara lain ialah:

otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Otonomi ini diberikan jika PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, dan telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities. Pengecualian berlaku untuk prodi kesehatan dan pendidikan.

program re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat.

kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan Satuan Kerja (Satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH) dan akan dipermudah oleh Kemendikbud PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH.

memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester (SKSA).

Tentu saja kebijakan di atas mendapatkan kritik. Tirto.id mengutip pandangan  bahwa poin nomor 3 terkesan berorientasi pasar bebas. Apalagi PTN BH diketahui perlahan dicabut subsidinya, alasan inilah yang Mahkamah Konstitusi jadikan untuk pembatalan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, melihat PTN BH ini membuat pendidikan nasional diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar tanpa ada perlindungan sama sekali. Selain itu, kebijakan ini dianggap tidak menandang Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan dan politeknik. Kemudian, ada pula kritik dengan kondisi pendidikan yang belum pula dibenahi, poin 1 dan 2 dapat dipakai PT untuk mengakali kebijakan, yakni jualan prodi, apalagi pemerataan kualitas guru dan dosen masih jadi masalah di Indonesia. Kritik lain datang dari Muhammadiyah yang menganggap perubahan kebijakan ini sangat drastis dengan tanpa memahami kehidupan kampus secara lebih baik. Kebijakan akreditasi otomatis dalam lima tahun untuk prodi maupun institusi dapat membuat perguruan tinggi lengah, sehingga kurang memperhatikan mutu pendidikan.