Jabarkan Analisis hukum dari Liberland

Pakar hukum di Serbia dan Kroasia telah mengatakan bahwa, di bawah hukum internasional, Jedlička tidak memiliki hak untuk mengklaim wilayah tersebut, yang saat ini menjadi subyek sengketa antara kedua negara.

Kroasia dan Serbia telah menolak klaim Jedlička sebagai sembrono, meskipun kedua negara bereaksi dengan cara yang berbeda. Pada tanggal 24 April 2015, Kementerian Luar Negeri Serbia menyatakan bahwa sementara mereka menganggap masalah itu sebagai masalah sepele, "negara baru" tidak melanggar perbatasan Serbia, yang digambarkan oleh Danube. Kroasia, yang saat ini mengelola tanah tersebut, telah menyatakan bahwa setelah arbitrase internasional, tanah tersebut harus diberikan kepada Kroasia atau Serbia, bukan kepada pihak ketiga.

Sebuah artikel di Chicago Journal of International Law, tinjauan hukum dari University of Chicago Law School, meneliti klaim Liberland atas status kenegaraan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Montevideo Konvensi. Menurut penulis, "Tegasan Kroasia bahwa Liberland adalah bagian dari Serbia dapat merupakan penolakan terhadap hak hukum Kroasia atas Liberland. Sebaliknya, jika wilayah yang diklaim Liberland sebagai miliknya adalah Serbia, penolakan pemerintah Serbia atas tanah tersebut dapat juga merupakan klaim keluar yang akan mengubah status hukum tanah menjadi terra nullius. Dalam kedua kasus, wilayah tersebut akan menjadi milik entitas pertamadalam hal ini Liberlanduntuk mengklaimnya Namun, karena rumitnya sejarah wilayah perbatasan Kroasia-Serbia, mungkin sulit untuk memastikan milik siapa tanah tersebut menurut hukum internasional."

Sebuah artikel di Michigan Journal of International Law berpendapat bahwa PBB harus mengakui Liberland.