Jelaskan Konsep dari Perkebunan Inti Rakyat

Pihak perkebunan besar sebagai inti dengan perkebunan rakyat sebagai plasma memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma.

Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional yang telah diatur.

Bertindak sebagai pelaksana penyiapan fasilitas umum.

Membina petani agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.

Melaksanakan pemeliharaan dan pengusahaan kebunnya sesuai dengan standar operasional yang telah diatur oleh perusahaan inti.

Menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti.

Sejarah pelaksanaan pola PIR di Indonesia

Pengembangan perkebunan pola PIR di Indonesia dimulai melalui serangkaian proses persiapan, pada tahap awal berupa penguatan kepada perusahaan perkebunan negara melalui bantuan Bank Dunia untuk menjadi calon perusahaan inti. Pengembangan pola PIR diawali dengan seri proyek PIR Berbantuan yang kemudian dikenal dengan nama NES bantuan Bank Dunia, yang diikuti oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Pembangunan Jerman. Pada awal pengembangan pola PIR dilaksanakan oleh 7 PTP yang sekarang menjadi PT Perkebunan Nusantara (lihat: Daftar badan usaha milik negara Indonesia), proses penguatan PTP dilakukan dalam tiga tahap:

Tahapan pertama (1969-1972), Memberikan bantuan Kredit Bank Dunia kepada 7 PTP.

Tahapan kedua (mulai 1973), Merintis proyek pola Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) dan pola PIR yang dimulai dengan pembentukan Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatra Utara (P3RSU) dan Proyek Pengembangan Teh Rakyat dan Perkebunan Swasta Nasional (P2TRSN).

Tahapan ketiga (mulai 1973), Penandatanganan perjanjian pinjaman proyek NES I dilakukan pada tahun 1977 untuk pengembangan karet di Aloimerah, Aceh dan Tebenan, Sumatra Selatan. Sedangkan proyek NES untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit baru dimulai sekitar awal tahun 80-an, yaitu proyek NES IV Betung.