Jabarkan Masa kolonial dari Kerajaan Karangasem

Setelah masuknya Belanda, membawa pengaruh pula dalam hal birokrasi pemerintahan. Pada tahun 1906 di Bali terdapat tiga macam bentuk pemerintahan yaitu:

Rechtstreeks bestuurd gebied (pemerintahan langsung) meliputi Buleleng, Jembrana, dan Lombok

Zelfbestuurend landschappen (pemerintahan sendiri) ialah Badung, Tabanan, Klungkung, dan Bangli

Stedehouder (wakil pemerintah Belanda) ialah Gianyar dan Karangasem

Demikianlah di Kerajaan Karangasem berturut-turut yang menjadi Stedehouder (penguasa) yaitu I Gusti Gede Jelantik pada tahun 1894-1908, dan Stedehouder I Gusti Bagus Jelantik yang bergelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem (Dewata di Maskerdam) pada tahun 1908-1950, yang membawahi 21 Punggawa, yaitu Karangasem, Seraya, Bugbug, Ababi, Abang, Culik, Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggis, Antiga, Ulakan, Bebandem. Dengan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tertanggal 16 Desember 1921 No. 27 Stbl. No. 756 tahun 1921, terhitung mulai tanggal 1 Januari 1922, Gouvernements Lanschap Karangasem dihapuskan, diubah menjadi daerah otonomi, langsung di bawah Pemerintahan Hindia Belanda, terbentuklah Karangasem Raad yang diketuai oleh Regent I Gusti Bagus Jelantik, sedangkan sebagai Sekretaris dijabat oleh Controleur Karangasem.

Sebagai Regent, I Gusti Bagus Jelantik masih mempergunakan gelar Stedehouder. Jumlah Punggawa yang sebelumnya berjumlah 14 buah dikurangi lagi sehingga menjadi 8 buah, yaitu: Rendang, Selat, Sidemen, Bebandem, Manggis, Karangasem, Abang, Kubu. Dengan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 4 September 1928 No. 1, gelar Stedehouder diganti dengan gelar Anak Agung Agung Anglurah Ketut Karangasem. Dengan Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tertanggal 30 Juni 1938 No. 1 terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 dia diangkat menjadi Zelfbestuur Karangasem (kepala swapraja). Bersamaan dengan terbentuknya Zelfbestuur Karangasem, terhitung mulai tanggal 1 Juli 1938 terbentuk pulalah Zelfbestuur–Zelfbestuur di seluruh Bali, yaitu Klungkung, Bangli, Gianyar, Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng, di mana penguasa swapraja-swapraja (Zelfbestuur) tersebut tergabung dalam federasi raja-raja yang disebut Paruman Agung.

Dalam kehidupan sosial-budaya, akibat pengaruh pendidikan yang didapat pada abad ke-19, banyak para pemuda intelektual di berbagai daerah di Bali mendirikan perkumpulan-perkumpulan dan organisasi kepemudaan, keagamaan, dan ilmu pengetahuan. Pada tahun 1925 di Singaraja didirikan sebuah perkumpulan yang diberi nama "Suryakanta" dan memiliki sebuah majalah yang juga diberi nama "Suryakanta". Suryakanta menginginkan agar masyarakat Bali mengalami kemajuan dalam bidang pengetahuan dan menghapuskan adat istiadat yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara itu, di Karangasem lahir suatu perhimpunan yang bernama "Satya Samudaya Baudanda Bali-Lombok" yang anggotanya terdiri atas pegawai negeri dan masyarakat umum dengan tujuan menyimpan dan mengumpulkan uang untuk kepentingan studiefonds.