Jabarkan Tidak akan dilakukan relokasi. dari GKI Yasmin

Jika keempat keputusan itu dilaksanakan oleh wali kota Bogor, Sinode akan mengapresiasinya dengan tidak menjadikan lahan tempat berdirinya gereja Yasmin sebagai tempat ibadah.

Jemaat GKI Yasmin Bogor dan HKBP Filadelfia Bekasi memutuskan melaksanakan ibadah di depan Istana Negara dengan harapan bisa mendapat perhatian dari Presiden. Setiap dua minggu sekali para jemaat dari dua rumah ibadah tersebut melaksanakan ibadahnya di depan Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat.

Banyak kalangan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk turun tangan menertibkan Wali kota Bogor dan bertanggung jawab menutup polemik GKI Yasmin, karena dikhawatirkan kasus serupa akan menjalar kemana-mana. Pejuang HAM sekaligus pendiri lembaga pemantau HAM Imparsial, Rachland Nashidik, mengatakan, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi presiden untuk melakukan intervensi. Meskipun Mendagri memerintahkan Wali kota membatalkan pencabutan IMB Gereja Yasmin, wali kota berkeras menolak dengan argumen putusan pengadilan pada tingkat PN dan Banding justru mengalahkan GKI Yasmin. Dalam kompleksitas masalah demikian, tidak tersedia dasar hukum yang cukup bagi Presiden untuk melakukan intervensi. Dalam era otonomi daerah saat ini, Presiden tidak bisa memecat kepala daerah yang melanggar konstitusi sekalipun. Pemcetan, bila dimungkinkan, hanya bisa dilakukan pada level pemerintahan daerah.

Tanggal 15 Januari 2015, Majelis Jemaat GKI Pengadilan yang memiliki Wewenang Membawahi GKI Yasmin, Membubarkan GKI Yasmin.