Jabarkan Akhlak dalam Pembangunan dari Pembangunan nasional Indonesia

Dalam kaitan akhlak dengan pembangunan nasional, pertanyaan yang segera muncul adalah, pembangunan bagaimana yang berakhlak? pembangunan pada umumnya adalah untuk memperbaiki keadaan, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan kebaikan. Namun sejarah tidak menunjukkan hal seperti itu. Pembangunan dapat merupakan perbuatan yang tidak baik, apabila hal-hal berikut terjadi:

Ditujukan untuk kepentingan pembangunan suatu kelompok dengan mengorbankan dengan mengorbankan yang lain.

Apabila pembangunan hanya menguntungkan sebagian orang, tetapi tidak bermanfaat bagi yang lain.

Apabila pembangunan dijalankan dengan menggunakan cara yang tidak benar, tidak baik, atau tidak halal.

Pembangunan yang hanya mengejarkan kebuthan lahiriah dan mengabaikan sisi rohaniah manusia, sebagai makhluk yang utuh.

Pembangunan yang merusak alam dan lingkungan.

Pembangunan dijalankan dengan tidak memperhatikan nilai kemanusiaan pada umumnya.

Transformasi Masyarakat Indonesia dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua Indonesia

Dalam PJP II,bangsa Indonesia akan tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan ada kemampuan dan kekuatannya sendiri. Dengan demikian, pada akhir PJP II, bangsa Indonesia mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan bangsa lain yang telah maju yaitu sebagai bangsa industri.

Arahan GBHN 1993 mengenai PJP II

GBHN 1993 menetapkan bahwa PJP II bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya terwujudnya tujuan nasional. Sasaran umum PJP II adalah terciptanya kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tentram dan sejahtera lahir batin dalam tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila,dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeseimbangan dan selaras dalam hubungan antarsesama manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Gagalnya Pembangunan di Era Orde Baru

Kebijakan pemerintah yang bersifat reaktif dengan menitikberatkan pada masalah perbankan selama masa kasak-kusuk mengatasi krisis pada tahun-tahun pertama pemerintahan turut memperkuat opini publik bahwa sistem keuangan dan moneter yang ada telah menjadi sebab utama membawa Indonesia masuk ke dalam jurang krisis yang dalam. Pada Oktober 1988 yang mendorong ekspansi besar-besaran bisnis perbankan, namun tidak diimbangi oleh sistem pengawasasn yang memadai, hampir semua bank nasional di Indonesia beroperasi dengan sistem yang rapuh. Ujung dari kelemahan ini adalah terjebaknya bank-bank tersebut ke dalam kesulitan likuiditas menyusul menumpuknya kredit macet. Situasi perbankan yang menandai krisis di Indonesia, pertama-tama berdampak terhadap dunia bisnis. Kemadetan arus dan mikro di perusahaan akibat goncangan di sektor perbankan mengakibatkan pula pihak swasta kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek mereka untuk membayar cicilan utang kepada lembaga-lembaga keuangan asing, yang sejak tahun 1994 menjadi salah satu sumber dana bagi para pengusaha dalam negeri.