Coba jelasin Sejarah dari Rojava dong

Suriah Utara adalah bagian dari Hilal Subur, dan termasuk situs arkeologi yang berasal dari Neolitik, seperti Tell Halaf. Di zaman kuno, daerah itu adalah bagian dari kerajaan Mitanni, pusatnya adalah lembah sungai Khabur di Kanton Jazira modern. Itu kemudian menjadi bagian dari Asyur, dengan catatan kekaisaran Asyur terakhir yang masih hidup, dari antara 604 SM dan 599 SM, ditemukan di dan sekitar kota Asyur Dūr-Katlimmu.  Kemudian diperintah oleh dinasti dan kerajaan yang berbeda, dinasti Akhemeniyah dan kerajaan Helenistik yang menggantikan Alexander Agung, Artaxiad dari Armenia, Kekaisaran Romawi, orang-orang Partia Iran, dan Sasaniyah, kemudian oleh Bizantium dan kekhalifahan Islam Arab berturut-turut.

Selama rezim-rezim ini, kelompok-kelompok yang berbeda menetap di Suriah utara, sering kali berkontribusi pada perpindahan penduduk. Suku Arab telah hadir di daerah tersebut selama ribuan tahun. Di bawah Kekaisaran Seleukia, Helenistik (312–63 SM), kelompok suku dan tentara bayaran yang berbeda menetap di Suriah utara sebagai kolonis militer; ini termasuk orang Arab  dan mungkin orang Kurdi. Jan Retso berpendapat bahwa Abai, sebuah pemukiman Arab tempat raja Seleukus Antiokhus VI Dionysos dibesarkan, terletak di Suriah utara.  Pada abad ke-3, suku Arab dari Fahmid tinggal di Suriah utara.

Pada abad ke-9, Suriah utara dihuni oleh populasi campuran Arab, Asyur, Kurdi, kelompok Turki, dan lain-lain. Suku Kurdi di daerah itu sering beroperasi sebagai tentara untuk disewa, dan masih ditempatkan di pemukiman militer tertentu di pegunungan Suriah utara. Ada elit Kurdi yaitu Saladin, pendiri dinasti Ayyubiyah dan Emir Masyaf pada abad ke-12.  Di bawah pemerintahan Saladin, Suriah utara mengalami imigrasi massal kelompok Turki yang berkonflik dengan suku Kurdi, sehingga terjadi bentrokan yang memusnahkan beberapa komunitas Kurdi.

Selama Kekaisaran Ottoman (1516–1922), kelompok suku besar berbahasa Kurdi menetap dan dideportasi ke wilayah Suriah utara dari Anatolia. Pada abad ke-18, lima suku Kurdi berada di timur laut Suriah. Demografi daerah ini mengalami perubahan besar pada awal abad ke-20. Beberapa suku Adighe, Kurdi, dan Chechnya bekerja sama dengan otoritas Ottoman (Turki) dalam pembantaian orang Kristen Armenia dan Asyur di Mesopotamia Atas, antara tahun 1914 dan 1920, dengan serangan lebih lanjut terhadap warga sipil yang melarikan diri tidak bersenjata yang dilakukan oleh milisi Arab lokal. Banyak orang Asyur melarikan diri ke Suriah selama genosida dan menetap terutama di daerah Kanton Jazira.

Mulai tahun 1926, wilayah tersebut melihat imigrasi Kurdi lainnya menyusul kegagalan pemberontakan Sheikh Said terhadap otoritas Turki. Sementara banyak orang Kurdi di Suriah telah berada di sana selama berabad-abad,  gelombang Kurdi meninggalkan rumah mereka di Turki dan menetap di Kanton Jazira Suriah, di mana mereka diberikan kewarganegaraan oleh otoritas Mandat Prancis. Jumlah orang Kurdi Turki yang menetap di Kanton Jazira selama tahun 1920-an diperkirakan mencapai 20.000 orang, dari 100.000 penduduk, dengan sisa populasi menjadi Kristen (Suriah, Armenia, Asyur) dan menjadi Islam (Arab).

Kemerdekaan Suriah dan kekuasaan Partai Ba'this

Setelah kemerdekaan Suriah, kebijakan nasionalisme Arab dan upaya Arabisasi paksa menyebar luas di utara negara itu, sebagian besar ditujukan terhadap penduduk Kurdi. Wilayah tersebut menerima sedikit investasi atau pembangunan dari pemerintah pusat dan undang-undang mendiskriminasikan orang Kurdi yang memiliki properti, mengendarai mobil, bekerja dalam profesi tertentu dan membentuk partai politik. Properti secara rutin disita oleh rentenir pemerintah.

Setelah Partai Ba'this merebut kekuasaan dalam kudeta Suriah 1963, bahasa non-Arab dilarang di sekolah umum Suriah. Ini membahayakan pendidikan siswa yang termasuk minoritas seperti Kurdi, Turkmen, dan orang Asyur. Beberapa kelompok seperti Armenia, Adighe, dan Asyur mampu mengimbangi dengan mendirikan sekolah swasta, tetapi sekolah swasta Kurdi juga dilarang. Rumah sakit di Suriah Utara tidak memiliki peralatan untuk perawatan lanjutan dan sebagai gantinya pasien harus dipindahkan ke luar wilayah. Banyak nama tempat di-arab-kan pada 1960-an dan 1970-an.

Dalam laporannya untuk sidang ke-12 Dewan Hak Asasi Manusia PBB berjudul Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa "Kesuksesan pemerintah Suriah dalam mengadopsi kebijakan diskriminasi etnis dan penganiayaan nasional terhadap orang Kurdi, yang sepenuhnya merampas hak-hak nasional, demokrasi dan hak asasi mereka. Pemerintah memberlakukan program, peraturan, dan tindakan eksklusif berbasis etnis pada berbagai aspek kehidupan Kurdi; politik, ekonomi, sosial, dan budaya."  Festival budaya Kurdi seperti Nawruz secara efektif dilarang.

Dalam banyak kasus, pemerintah Suriah secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan warga etnis Kurdi. Contoh terbesar seperti itu adalah konsekuensi dari sensus pada tahun 1962, yang dilakukan untuk tujuan ini. 120.000 warga etnis Kurdi melihat kewarganegaraan mereka diambil secara sewenang-wenang dan menjadi tanpa kewarganegaraan. Status ini diberikan kepada anak-anak dari ayah Kurdi yang tidak berkewarganegaraan. Pada tahun 2010, Human Rights Watch memperkirakan jumlah orang Kurdi tanpa kewarganegaraan di Suriah mencapai 300.000.

Pada tahun 1973, pemerintah Suriah menyita 750 km² lahan pertanian subur di Kegubernuran Al-Hasakah, yang dimiliki dan dibudidayakan oleh puluhan ribu warga Kurdi, dan memberikannya kepada keluarga Arab yang didatangkan dari provinsi lain. Pada tahun 2007, di Kegubernuran Al-Hasakah, 600 km² di sekitar Al-Malikiyah diberikan kepada keluarga Arab, sementara puluhan ribu penduduk Kurdi dari desa-desa yang bersangkutan digusur. Pengambilalihan ini dan lainnya adalah bagian dari apa yang disebut "Inisiatif Sabuk Arab" yang bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah yang kaya sumber daya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah Suriah dan penduduk Kurdi Suriah menjadi tegang.

Tanggapan partai dan gerakan Suriah utara terhadap kebijakan pemerintah Ba'this Hafez al-Assad sangat bervariasi. Pemerintah juga merekrut pejabat Kurdi, khususnya sebagai walikota, untuk meredakan hubungan etnis. Terlepas dari itu, kelompok etnis Suriah utara tetap sengaja kurang terwakili dalam birokrasi, dan banyak wilayah mayoritas Kurdi dijalankan oleh pejabat Arab dari bagian lain negara itu.

Badan-badan keamanan dan intelijen bekerja keras untuk menekan para pembangkang, dan sebagian besar partai Kurdi tetap menjadi gerakan bawah tanah. Pemerintah memantau, meskipun umumnya mengizinkan aktivitas sub-negara bagian ini karena minoritas utara termasuk Kurdi jarang menimbulkan kerusuhan kecuali kerusuhan Qamishli tahun 2004. Situasi membaik setelah kematian Hafez al-Assad dan pemilihan putranya, Bashar al-Assad, di bawah siapa jumlah pejabat Kurdi tumbuh.

Terlepas dari kebijakan internal Ba'this yang secara resmi menekan identitas Kurdi, pemerintah Suriah mengizinkan Partai Buruh Kurdistan untuk mendirikan kamp pelatihan. Partai Buruh Kurdistan (PBK) adalah kelompok militan Kurdi yang dipimpin oleh Abdullah Öcalan  yang mengobarkan pemberontakan melawan Turki. Suriah dan Turki saling bermusuhan pada saat itu, mengakibatkan penggunaan PBK sebagai kelompok proksi. Partai tersebut mulai sangat mempengaruhi populasi Kurdi Suriah di distrik Afrin dan Kobanê, di mana partai tersebut mempromosikan identitas Kurdi melalui musik, pakaian, budaya populer, dan aktivitas sosial.

Sebaliknya, Partai Buruh Kurdistan (PBK) tetap kurang populer di kalangan Kurdi di Kegubernuran al-Hasakah, di mana partai-partai Kurdi lainnya mempertahankan pengaruh yang lebih besar. Banyak orang Kurdi Suriah mengembangkan simpati jangka panjang untuk PBK, dan sejumlah besar, mungkin lebih dari 10.000, bergabung dengan pemberontakannya di Turki. Sebuah pemulihan hubungan antara Suriah dan Turki mengakhiri fase ini pada tahun 1998, ketika calan dan PBK secara resmi diusir dari Suriah utara. Bagaimanapun, PBK mempertahankan kehadiran klandestin di wilayah tersebut.

Pada tahun 2002, Partai Buruh Kurdistan (PBK) dan kelompok sekutunya mengorganisir Persatuan Komunitas Kurdistan (PKK) untuk mengimplementasikan ide calan di berbagai negara Timur Tengah. Sebuah cabang PKK juga didirikan di Suriah, dipimpin oleh Sofi Nureddin dan dikenal sebagai "PKK-Rojava". Dalam upaya untuk menjauhkan cabang Suriah dari PBK, Partai Persatuan Demokratik (PPD) didirikan sebagai penerus PBK Suriah secara de facto pada tahun 2003.  Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), sayap paramiliter PPD, juga didirikan selama waktu ini, tetapi tetap tidak aktif.

Pembentukan otonomi de facto dan perang melawan NIIS

Pada tahun 2011, pemberontakan sipil meletus di Suriah, mendorong reformasi pemerintah yang tergesa-gesa. Salah satu masalah yang dibahas selama ini adalah status Kurdi Suriah yang tidak memiliki kewarganegaraan, ketika presiden Bashar al-Assad memberikan sekitar 220.000 kewarganegaraan Kurdi. Dalam beberapa bulan berikutnya, krisis di Suriah meningkat menjadi perang saudara.

Oposisi bersenjata Suriah menguasai beberapa wilayah, sementara pasukan keamanan kewalahan. Pada pertengahan 2012 pemerintah menanggapi perkembangan ini dengan menarik militernya dari tiga wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Kurdi dan menyerahkan kendali kepada milisi lokal. Ini telah digambarkan sebagai upaya oleh rezim Assad untuk menjaga penduduk Kurdi dari pemberontakan sipil awal dan perang saudara.

Partai politik Kurdi bawah tanah yang ada, yaitu Partai Persatuan Demokratik dan Dewan Nasional Kurdi (DNK), bergabung untuk membentuk Komite Tertinggi Kurdi (KTK) dan milisi Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) didirikan kembali untuk mempertahankan wilayah yang dihuni Kurdi di Suriah utara. Pada Juli 2012, SPR membentuk kendali di kota-kota Kobanî, Amuda dan Afrin, kemudian Komite Tertinggi Kurdi membentuk dewan kepemimpinan bersama untuk mengelola kota-kota. Lambat laun SPR juga menguasai kota-kota Al-Malikiyah, Ras al-Ayn, al-Darbasiyah, al-Muabbada, serta bagian dari Hasakah dan Qamishli.

Melakukan hal itu, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan sayap perempuannya, Satuan Perlindungan Wanita (SPW), sebagian besar memerangi faksi-faksi Tentara Pembebasan Suriah, dan milisi Islam seperti Jabhat al-Nusra dan Jabhat Ghuraba al-Sham. Itu juga mengalahkan milisi Kurdi saingan, dan menyerap beberapa kelompok loyalis pemerintah. Menurut peneliti Charles R. Lister, penarikan pemerintah dan kebangkitan SPR secara bersamaan mengangkat banyak alis, karena hubungan antara kedua entitas itu sangat kontroversi pada saat itu. SPR dikenal menentang kebijakan pemerintah tertentu, tetapi juga mengkritik keras oposisi Suriah.

Komite Tertinggi Kurdi dibubarkan pada tahun 2013, ketika Dewan Nasional Kurdi (DNK) meninggalkan aliansi dengan Satuan Perlindungan Rakyat dan membentuk Gerakan untuk Masyarakat Demokratis (TEV-DEM) dengan par politik lainnya. Pada 19 Juli 2013, DNK mengumumkan bahwa mereka telah menulis sebuah konstitusi untuk wilayah otonom Kurdi Suriah, dan berencana mengadakan referendum untuk menyetujui konstitusi pada Oktober 2013. Qamishli menjabat sebagai ibu kota de facto pertama dari badan pemerintahan yang dipimpin Dewan Nasional Kurdi.

Pengumuman itu dikecam secara luas oleh faksi-faksi moderat maupun Islam dari oposisi Suriah. Pada Januari 2014, tiga wilayah mendeklarasikan otonomi mereka sebagai kanton (Kanton Afrin, Kanton Jazira, dan Kanton Efrat) serta konstitusi sementara (juga dikenal sebagai kontrak sosial) telah disetujui. Oposisi Suriah dan partai-partai Kurdi yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Rakyat mengutuk langkah ini, yang menganggap sistem kanton ilegal, otoriter, dan mendukung pemerintah Suriah. Dewan Nasional Kurdi membantah bahwa konstitusi terbuka untuk ditinjau dan diubah, serta bahwa Satuan Perlindungan Rakyat telah dikonsultasikan tentang penyusunannya sebelumnya.

Dari September 2014 hingga musim semi 2015, pasukan Satuan Perlindungan Wanita di Kanton Kobanî, didukung oleh beberapa milisi Tentara Pembebasan Suriah dan sukarelawan internasional kiri dan Partai Buruh Kurdistan (PBK), berjuang dan akhirnya menangkis serangan oleh Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) selama Pengepungan Kobanî dan dalam serangan pemukiman Tell Abyad pada musim panas 2015, wilayah Kanton Jazira dan Kobanî sempat terhubung.

Setelah kemenangan SPW atas NIIS di Kanton Kobanî pada Maret 2015, aliansi antara SPW dan Amerika Serikat dibentuk, yang sangat mengkhawatirkan Turki, karena Turki menyatakan SPW adalah tiruan dari Partai Buruh Kurdistan (PBK) yang oleh Turki (Amerika dan Uni Eropa) ditetapkan sebagai teroris. Pada bulan Desember 2015, Dewan Demokratik Suriah dibentuk.

Pada 17 Maret 2016, pada konferensi yang diselenggarakan TEV-DEM di Rmelan, pembentukan Federasi Demokratik Rojava – Suriah Utara dideklarasikan di wilayah yang mereka kuasai di Suriah Utara. Deklarasi itu dengan cepat dikecam oleh pemerintah Suriah dan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah.

Pada bulan Maret 2016, Hediya Yousef dan Mansur Selum terpilih sebagai ketua bersama untuk komite eksekutif untuk mengatur konstitusi untuk wilayah tersebut, untuk menggantikan konstitusi 2014. Yousef mengatakan keputusan untuk membentuk pemerintah federal sebagian besar didorong oleh perluasan wilayah yang direbut dari NIIS "Sekarang, setelah pembebasan banyak daerah, menuntut kita untuk pergi ke sistem yang lebih luas dan lebih komprehensif yang dapat merangkul semua perkembangan di daerah, yang juga akan memberikan hak kepada semua kelompok untuk mewakili diri mereka sendiri dan untuk membentuk pemerintahan mereka sendiri".

Pada bulan Juli 2016, rancangan konstitusi baru disajikan, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi 2014, menyebutkan semua kelompok etnis yang tinggal di Suriah Utara dan menangani budaya mereka. Oposisi politik utama terhadap konstitusi adalah kaum nasionalis Kurdi, khususnya Satuan Perlindungan Rakyat, yang memiliki aspirasi ideologis yang berbeda dari koalisi TEV-DEM. Pada 28 Desember 2016, setelah pertemuan 151 anggota Dewan Demokratik Suriah di Rmelan, sebuah konstitusi baru diselesaikan; meskipun ada keberatan oleh 12 partai Kurdi, wilayah itu berganti nama menjadi Federasi Demokratik Suriah Utara, menghapus nama "Rojava".

Operasi dan pendudukan militer Turki

Sejak tahun 2012, ketika kantong-kantong Satuan Perlindungan Wanita (SPW) pertama muncul, Turki telah diwaspadai oleh kehadiran pasukan terkait Partai Buruh Kurdistan (PBK) di perbatasan selatannya dan menjadi khawatir ketika SPW menandatangani aliansi dengan Amerika untuk menentang pasukan NIIS di wilayah tersebut.

Pemerintah Turki menolak untuk mengizinkan bantuan dikirim ke SPW selama Pengepungan Kobani. Hal ini menyebabkan kerusuhan Kurdi, kegagalan proses perdamaian 2013-2015 pada Juli 2015 dan pembaruan konflik bersenjata antara PBK dan pasukan Turki. Menurut surat kabar pro-pemerintah Turki, Daily Sabah, organisasi induk SPW, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), menyediakan Partai Buruh Kurdistan dengan militan, bahan peledak, senjata, dan amunisi.

Pada Agustus 2016, Turki meluncurkan Operasi Perisai Eufrat untuk mencegah Pasukan Demokratik Suriah (PDS) yang dipimpin Satuan Perlindungan Wanita untuk menghubungkan Kanton Afrin dengan sisa Rojava dan untuk merebut Manbij dari PDS. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki merebut semua pemukiman di Jarabulus yang sebelumnya berada di bawah kendali PDS. PDS menyerahkan sebagian wilayah itu kepada pemerintah Suriah untuk bertindak sebagai zona penyangga melawan Turki. Manbij tetap di bawah kendali PDS.

Pada awal 2018, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun bersama Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki untuk merebut Afrin yang mayoritas Kurdi dan mengusir Satuan Perlindungan Wanita atau Pasukan Demokratik Suriah (PDS) dari wilayah tersebut. Kanton Afrin, sebuah subdivisi wilayah tersebut, diduduki dan lebih dari 100.000 warga sipil yang mengungsi dan pindah ke Kanton Shahba serta wilayah Kanton Afrin yang tetap berada di bawah PDS, kemudian dikontrol oleh Tentara Arab Suriah (TEAS). Pasukan Demokratik Suriah yang tersisa kemudian melancarkan pemberontakan yang sedang berlangsung terhadap pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki.

Pada tahun 2019, Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian melawan Pasukan Demokratik Suriah (PDS). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, Angkatan Udara Turki melancarkan serangan udara di kota-kota perbatasan. Tetapi pada 6 Oktober, presiden Donald Trump telah memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk mundur dari timur laut Suriah di mana mereka telah memberikan dukungan kepada PDS.

Jurnalis menyebut penarikan itu sebagai pengkhianatan serius terhadap Kurdi serta pukulan bencana bagi kredibilitas Amerika sebagai sekutu dan posisi Washington di panggung dunia. Seorang jurnalis lain menyatakan bahwa ini adalah salah satu bencana kebijakan luar negeri Amerika terburuk sejak Perang Irak. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki dan Turki merebut 68 pemukiman, termasuk Ras al-Ayn, Tell Abyad, Suluk, Mabrouka, dan Manajir selama operasi 9 hari sebelum gencatan senjata 120 jam diumumkan.

Operasi itu dikecam oleh masyarakat internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Turki dilaporkan. Outlet media menyebut serangan itu tidak mengejutkan karena presiden Turki Erdoğan selama berbulan-bulan memperingatkan bahwa kehadiran Satuan Perlindungan Wanita (SPW) di perbatasan Turki-Suriah meskipun zona penyangga Suriah Utara tidak dapat diterima.

Konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan itu adalah meningkatkan popularitas dan legitimasi pemerintahan timur laut Suriah di seluruh dunia, dan beberapa perwakilan Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW) menjadi dikenal secara internasional hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, peristiwa ini menimbulkan ketegangan di dalam Pasukan Demokratik Suriah (PDK), karena muncul perbedaan antara pimpinan PDK dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW). SPW bertekad untuk mempertahankan otonomi daerah dan berharap untuk melanjutkan aliansi dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, komando pusat PDK sekarang bersedia untuk memulai kembali negosiasi dengan Turki, tidak mempercayai Amerika Serikat, dan menekankan keberhasilan internasional ideologi kirinya atas kelangsungan hidup Rojava sebagai entitas administratif.