Saya mau tau Dampak dari Sistem noken

Terhadap pelaksanaan dan hasil pemilu

Akibat sistem noken, pemilihan umum sering kali tidak dilaksanakan secara fisik di lapangan, dan pencoblosan dilakukan oleh petugas KPPS. Tempat pemungutan suara juga tidak dibuka di berbagai tempat, dan kalaupun ada, pemilihan umum secara fisik sering kali hanya menjadi "tontonan" saja. Menurut laporan seorang saksi pemilu asal Jayapura, ia ingin mencoblos di Dekai, Yahukimo. Namun, sesampainya di tempat pemungutan suara, ia hanya melihat dua ruangan; di ruangan pertama, masyarakat sedang menyantap hidangan yang disiapkan oleh beberapa calon, sementara di ruangan lain anggota KPPS sedang melakukan pencoblosan untuk mereka. Ia tidak diizinkan untuk ikut mencoblos di tempat itu.

Sistem noken berdampak terhadap tingkat partisipasi di wilayah yang mempraktikkannya. Dalam pemilihan Gubernur Papua tahun 2013, tingkat partisipasi di sembilan kabupaten yang mempraktikkan sistem noken tercatat sebesar 100%, sementara di Kota Jayapura dan Merauke hanya sekitar 60%. Sistem ini berperan penting dalam memenangkan Lukas Enembe pada pemilu tersebut. Akibat peningkatan jumlah pemilih secara drastis, dua per tiga dari jumlah suara yang diberikan pada pemilu tersebut berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua, meskipun jumlah penduduk kawasan tersebut tidak lebih dari setengah populasi Provinsi Papua secara keseluruhan. Dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014, di kabupaten-kabupaten yang menggunakan sistem noken (kecuali Nabire dan Mimika), tingkat partisipasi juga tercatat sebesar 100%. Sebagai perbandingan, tingkat partisipasi di tingkat nasional tercatat sekitar 75%, sementara di wilayah pesisir Papua berkisar antara 80 hingga 90%. Akibat sistem noken, tingkat partisipasi Provinsi Papua menjadi jauh lebih tinggi dari tingkat nasional, yaitu sebesar 95%.

Penerapan sistem noken juga memengaruhi persentase suara tidak sah. Dalam pemilu legislatif tahun 2014, tidak terdapat suara tidak sah sama sekali di tiga belas kabupaten yang menerapkan sistem noken, sementara di wilayah lainnya di Papua persentase suara tidak sah diperkirakan sekitar 8,6%. Provinsi Papua juga menjadi provinsi dengan persentase suara tidak sah yang paling rendah, yaitu 3%. Selain itu, jumlah daftar pemilih tetap juga meningkat secara drastis sejak MK mengakui sistem noken. Pada periode 2009–2014, jumlah daftar pemilih tetap Provinsi Papua meningkat dari sekitar dua juta menjadi 3,2 juta, walaupun pertumbuhan penduduk Papua tidak secepat itu. Peningkatan paling besar terlihat di wilayah Pegunungan Tengah. Pada tahun 2012, KPU Papua menetapkan bahwa seluruh 32 distrik di Kabupaten Nduga akan memiliki daftar pemilih tetap yang sama, yaitu 4.587 orang, untuk "menghindari konflik". Untuk pemilihan Gubernur tahun 2013, KPU Papua menetapkan daftar pemilih tetap untuk Mimika sebesar 223.409 pemilih, meskipun hasil sensus tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten tersebut hanya 182.001 jiwa.

Sistem noken juga berdampak terhadap hasil pemilu. Dalam pemilu legislatif tahun 2014, meskipun Partai Demokrat mengalami penurunan suara secara signifikan bila dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, partai ini memperoleh hasil terbaiknya di Provinsi Papua (yang saat itu dipimpin oleh seorang gubernur kader Partai Demokrat). Hasil pemilu juga menjadi "ganjil" akibat sistem noken. Sering kali calon dapat memperoleh 100% suara di daerah tertentu. Sebagai contoh, di Kampung Mewut di Kabupaten Puncak Jaya, semua pemilih memberikan suaranya kepada Joko Widodo dalam pemilihan umum Presiden Indonesia tahun 2014, sehingga Joko Widodo memperoleh kemenangan 100% dengan tingkat partisipasi 100%. Pada saat yang sama, lawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, memperoleh 100% suara di Kampung Fawi, Puncak Jaya.

Noken dianggap memicu sistem broker, yang berarti bahwa kepala suku dapat menentukan bagaimana seluruh masyarakatnya akan memilih. Akibatnya, perolehan suara calon cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu. Misalnya, pada tahun 2007, anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Daerah Pemilihan Papua, Tony Wardoyo, menyatakan dukungannya terhadap pemekaran Kabupaten Puncak dari Puncak Jaya; pemekaran ini kemudian diresmikan pada tahun 2008. Untuk pemilihan umum legislatif tahun 2014, sebagai calon dari Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan, ia memperoleh 86% suara di Kabupaten Puncak, yang saat itu dikepalai oleh seorang bupati dari partai yang sama. Sementara itu, di kabupaten lain di Daerah Pemilihan Papua, perolehan suaranya tidak terlalu besar; secara keseluruhan, 98,9% suara yang diperoleh Tony pada pemilu tersebut berasal dari Kabupaten Puncak. Secara umum, calon-calon yang berhasil memenangkan pemilihan legislatif di Provinsi Papua mendapatkan sebagian besar suaranya dari satu (atau paling banyak dua) kabupaten yang mempraktikkan sistem noken.

Akibat sistem broker ini, bupati menjadi tokoh yang penting dalam pemilihan umum karena mereka memiliki pengaruh yang besar di wilayahnya. Pengaruh mereka ditopang oleh pembayaran uang, kendali atas anggaran daerah (termasuk anggaran KPU untuk kabupaten yang bersangkutan), dan janji patronistik (seperti janji untuk membangun jalan atau infrastruktur). Dengan ini, bupati dapat menekan kepala suku untuk memberikan suara kepada calon tertentu. Bupati juga bisa melakukan intervensi dalam proses rekapitulasi. Selain bupati, Gubernur Papua dan elite-elite politik lainnya juga bisa memanfaatkan sistem noken untuk kepentingan mereka. Misalnya, dalam pemilihan umum Bupati Intan Jaya 2017, Gubernur Lukas Enembe menekan kepala-kepala suku untuk memilih calon yang ia inginkan. Beberapa kepala suku menolak dan memulai perang melawan suku yang mendukung calon pilihan Gubernur.

Sistem noken juga mengakibatkan maraknya politik uang. Dilaporkan bahwa sebelum pemilu di Wamena, semua anjungan tunai mandiri sudah kehabisan uang kas tiga hari sebelum hari pemilu. Pada saat pemilu, tempat pemungutan suara sudah ditutup pada pukul 9.00 atau bahkan tidak pernah dibuka. Di lobi hotel setempat, para calon atau perwakilan mereka melakukan tawar-menawar harga dengan penyelenggara pemilu; harga dasarnya adalah lima puluh juta rupiah untuk 5.000 suara. Dengan demikian, proses "rekapitulasi" berubah menjadi perundingan mengenai siapa yang harus memperoleh suara terbanyak.