Gw mau tau Kontroversi dari Wahidin Halim

Saat Pilgub Banten 2011, Wahidin dituding terlibat korupsi dalam Pengadaan Lahan Bandara Soekarno Hatta tahun 2002. Pembebasan lahan ditangani Tim Sembilan yang terdiri atas Pemkot Tangerang, PT Angkasa Pura II, dan BPN Tangerang. Wahidin yang saat itu menjabat Sekretaris Daerah Kota Tangerang menjadi Ketua Tim Sembilan. Kasus bermula dari Polda Metro Jaya yang pada tahun 2006 mencium adanya penyelewengan dana untuk pembebasan lahan bandara seluas 80 hektar yang terjadi sejak tahun 2002 dan merugikan negara sebesar Rp 2,537 milliar. Ditetapkan 8 tersangka dari Pegawai Dinas Pertanian, BPN, Angkasa Pura serta Lurah dan Camat di Kota Tangerang dengan dakwaan melakukan penggelembungkan biaya pembebasan lahan dengan mengubah status tanah dari tanah sawah dan tanah rusak (bekas empang) menjadi tanah darat, sehingga harganya menjadi lebih tinggi. Wahidin sempat kabarnya akan dipanggil Polda Metro sebagai saksi dan menyatakan keiapannya, meskipun sempat terkendala izin pemeriksaan kepala daerah dari Presiden. Tahun 2008, pada putusan Kasasi, Mahkamah Agung memutus bebas 2 tersangka dari Angkasa Pura sebelumnya.

Pada tahun 2011, Kejaksaan Negeri Tangerang mengumumkan adanya kemungkinan tersangka baru. Staf Khusus Wali kota Tangerang yang menjadi Ketua BPLHD Tangerang, Affandi Permana yang saat 2002 menjabat Sekretaris Tim Sembilan dijadikan tersangka bersama seorang pegawai Angkasa Pura II Sukohadi. Akan tetapi karena tidak cukup bukti, kejaksaan menerbitkan SP3 dan mengubah status mereka menjadi tidak tersangka. Saat Pilgub 2011, Massa Demonstran melaporkan Wahidin ke KPK dan mendesak KPK untuk mengambil alih “Kami melaporkan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan bandara dengan nomor aduan 2011-08-000320,”, agar pengungkapan perkara selama ini sebatas menjerat sejumlah pejabat di tingkat bawah atau pelaksana lapangan, bukan substansi pejabat yang tersangkut perkara. Massa juga mendesak Kejaksaan Negeri tidak pilih kasih dalam pemeriksaan. Selain hal tersebut, Sejumlah kalangan juga mulai mempersoalkan banyaknya kejanggalan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pengalokasian dana hibah dan bantuan sosial yang begitu besar sampai 300%. Kenaikan ini sangat fantastis karena sebelumnya dana hibah hanya berkisar 13,38 miliar pada tahun 2011 bertambah menjadi Rp 45,67 miliar atau naik sebesar Rp 32,9 miliar. Sejak KPK menerima laporan tersebut pada 2011, kasus ini tidak ada kelanjutan kabar sampai sekarang