Jelaskan Keamanan sosial dari Serangan lintas perbatasan di Sabah

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad telah menyarankan pemerintah Sabah untuk menghapus semua desa air di timur Sabah dan memukimkan kembali masyarakat lokal di sana kerana era desa air telah berlalu dan gaya hidup warga desa di sana yang tinggal di laut tidak cocok untuk cara hidup modern di Malaysia sebagai bangsa yang bertujuan untuk mencapai Visi 2020. Anggota Parlemen Sabah, Rosnah Shirlin mencadangkan penutupan kamp pengungsi Filipina di Kinarut, mengatakan ia adalah ancaman bagi keamanan di daerah Papar. Dia mengutip;

Pemimpin Partai Bersatu Rakyat Sabah, Joseph Kurup berbagi pandangan yang sama tentang hal ini, menambahkan pengungsi dan imigran Moro harus kembali dan mengembangkan tanah air mereka di Mindanao, Filipina kerana situasi perdamaian semakin dipulihkan di sana. Mantan Ketua Menteri Sabah, Yong Teck Lee telah menyarankan untuk menangguhkan layanan feri di Sandakan untuk memblokir migrasi warga Moro dari selatan Filipina yang kini telah menjadi masalah utama bagi Sabah apabila mereka tidak mahu pulang dan tinggal secara ilegal. Pada bulan Oktober 2014, Menteri Dalam Negeri, Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan bahwa semua anak tanpa kewarganegaraan di Sabah akan diberikan akta kelahiran untuk keperluan sekolah. Usulan itu segera ditentang oleh sejumlah politisi Sabah baik dari pihak oposisi ataupun pemerintah seperti Joseph Pairin Kitingan, Darell Leiking dan Yong Teck Lee, sambil mengutip bahwa tindakan itu hanya akan membawa masalah besar bagi Sabah pada masa depan. Sementara pemimpin partai oposisi lain Sabah, Jeffrey Kitingan telah mencadangkan akta kelahiran berbeda dikeluarkan untuk orang asing. Anggota Legislatif Sabah bagi bagian Kamunting di Sandakan, Charles O Pang percaya sistem pendidikan akan terbebani jika kemungkinan anak-anak tanpa kewarganegaraan diberikan akta kelahiran. Dia memberitahu;

Jumlah ongkos besar telah dikeluarkan untuk pemeliharaan kehidupan imigran ilegal Filipina dan jumlah ini belum dibayar sampai saat ini meskipun upaya untuk mendapatkan kembali uang. Departemen Kesehatan Sabah mengatakan bahwa penyakit berbahaya dari imigran ini semakin menular sehingga membutuhkan lebih banyak pengeluaran ongkos, serta keperluan dana lebih bagi mengakomodasi logistik seperti petugas medis dan lain-lain. Anggota Majelis bagi bagian Kiulu, Sabah, Joniston Bangkuai menunjukkan pandangan yang sama mengenai isu imigran ilegal Filipina ini. Dia mengatakan;

Direktur Departemen Pendaftaran Nasional Sabah (NRD), Ismail Ahmad telah menjelaskan bahwa penerbitan sertifikat kelahiran tidak membuat anak-anak tanpa kewarganegaraan ini menjadi warga Malaysia atau warga Sabah kerana sertifikat ini akan hanya digunakan untuk merekam dan memantau perkembangan mereka untuk menunjukkan bahwa anak-anak ini lahir di Sabah. Selain itu, tes DNA sekarang antara metode yang digunakan untuk memastikan hanya warga asli dikeluarkan dengan akta kelahiran Malaysia jika mereka terlambat mengajukan pendaftaran kelahiran. Setelah beberapa diskusi, Kabinet Malaysia kemudian memutuskan untuk hanya memberikan dokumen kelahiran khusus bukan akta kelahiran sebagaimana diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Organisasi Bersatu Pasokmomogun Kadazandusun Murut (UPKO) akan menyajikan solusi setelah mereka telah memperoleh laporan Komisi Penyelidikan yang penuh, antara usulan utama adalah mengambil kembali kartu identifikasi penduduk Sabah dan mengeluarkan semula kartu identifikasi tersebut cuma pada penduduk asli Sabah. Mantan politisi lainnya telah meminta pemerintah federal untuk menyelidiki aksi beberapa individu mengakui bahwa mereka adalah darah kerajaan Kesultanan Sulu dan telah memberi banyak gelar kepada penduduk lokal Sabah dan orang-orang dari Malaysia Barat hingga saat ini, menambah tindakan itu seharusnya tidak terjadi di sini karena kebuntuan 2013 itu terjadi ketika pasangan dari Filipina datang ke negara ini untuk mengunjung semua warga Suluk di sini. Ketika mereka ditanya untuk apa tujuan kunjungan mereka, mereka hanya mengatakan bahwa di Sabah, ada sekitar 1,5 juta warga Suluk dan mereka ingin berdiskusi dengan otoritas yang relevan untuk mengurus warganya. Tapi setelah mereka kembali ke Filipina, tiba-tiba terjadi insiden 2013. Ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa Tanduo milik Kesultanan Sulu. Mantan politisi itu juga menambah bahwa setelah kejadian tersebut, sering kali ada insiden seperti penculikan dan pembunuhan turis dan polisi.

Kebanyakan pemimpin Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) di Sabah memuji langkah-langkah drastis yang diumumkan oleh Ketua Menteri Sabah Musa Aman untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh imigran ilegal. Namun, mantan anggota parlemen partai UPKO, Wilfred Bumburing mengingatkan anggota Barisan Nasional (BN) tidak harus mengambil kredit mendirikan Komisi Penyelidikan (RCI) karena ia cuma didirikan setelah banyak tekanan dari penduduk asli Sabah. Sementara Partai Bersatu Sabah (PBS) mengatakan pemerintah Filipina yang harus disalahkan atas penderitaan warganya di Sabah, ini sebagai respon terhadap pernyataan oleh Dubes Filipina ke Malaysia, J. Eduardo Malaya yang menekankan bahwa anak migran Filipina di Malaysia layak pendidikan formal. Sementara ia mendukung saran tersebut, Sekretaris Jenderal partai itu Jenderal Johnny Mositun mengingatkan:

Pemimpin Sabah lain seperti Darell Leiking setuju dan mengingatkan pemerintah Filipina untuk meniru rencana Pemerintah Indonesia dengan mendirikan konsulat di Sabah untuk menjaga warga negara mereka dan mendirikan sekolah bagi anak-anak warga mereka. Pada sebuah pernyataan, ia mengatakan: