Jelaskan Aspek persyaratan dari Perizinan penyiaran di Indonesia

Dalam sistem perizinan diatur berbagai aspek persyaratan, diantaranya mencakup:

Persyaratan perangkat teknis (diantaranya mencakup rencana dasar teknik penyiaran, persyaratan teknis perangkat penyiaran, termasuk jaringan penyiaran).

Substansi atau format siaran (content).

Proses dan tahapan pemberian, perpanjangan atau pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran melalui internet dilakukan melalui Sistem Layanan Online Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia.

Pemberian dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran akan diberikan oleh negara setelah memperoleh:

Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI.

Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.

Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah.

Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI.

Pemberian izin dilakukan secara bertahap, yakni, izin sementara dan izin tetap. Untuk lembaga penyiaran radio, sebelum memperoleh izin tetap penyelenggaraan penyiaran wajib melalui masa uji coba siaran paling lama enam bulan. Sedangkan untuk lembaga penyiaran televisi, wajib melalui masa uji coba siaran paling lama satu tahun. Lembaga penyiaran yang sudah diberikan Izin penyiaran, dilarang memindahtangankan (memberikan, menjual, atau mengalihkan) izin penyiaran kepada pihak atau badan hukum lain. Jangka waktu penggunaan izin penyelenggaraan penyiaran dibatasi dalam batas waktu tertentu. Untuk izin penyelenggaraan penyiaran radio adalah lima tahun dan untuk penyelenggaraan penyiaran televisi adalah sepuluh tahun. Apabila izin penyiaran yang diberikan sudah habis jangka waktunya, maka dapat dilakukan perpanjangan izin. Perpanjangan izin dilakukan melalui pengajuan kembali untuk kemudian dilakukan evaluasi dan verifikasi ulang terhadap berbagai persyaratan pemberian izin.