Jabarkan Tugas, fungsi dan wewenang dari Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi menjalankan tugas dan fungsi teknis administratif Mahkamah Konstitusi yang meliputi:

koordinasi pelaksanaan teknis peradilan di Mahkamah Konstitusi;

pembinaan dan pelaksanaan administrasi perkara;

pembinaan pelayanan teknis kegiatan peradilan di Mahkamah Konstitusi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang:

menyatakan permohonan telah memenuhi kelengkapan atau belum memenuhi kelengkapan;

menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan memberitahukan kepada pemohon disertai dengan pengembalian berkas permohonan;

menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan jadwal sidang;

menetapkan penugasan panitera pengganti dalam pelayanan perkara dan menetapkan petugas persidangan dalam pelayanan persidangan;

memberikan pertimbangan pengangkatan, pemindahan, penilaian dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti.