Gw mau tau Rencana Malaysia Kedua Belas dari Ismail Sabri Yaakob

Pada tanggal 27 September 2021, Ismail Sabri memperkenalkan program perencanaan jangka waktu lima tahun, yaitu Rencana Malaysia Kedua Belas (; RMK12) di Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia meningkat pada tahun 2023. RMK12 berpusat pada empat bidang pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan, menganggarkan empat ratus miliar ringgit Malaysia untuk pembangunan berkelanjutan dan sarana proyek-proyek baru, berkomitmen mencapai netralitas karbon untuk menarik investor asing, mengatasi masalah perubahan iklim, menerapkan standar telekomunikasi seluler 5G pada akhir tahun 2021, meningkatkan komunitas internet pusat, mengusulkan perancangan Undang-Undang Pelayanan Publik yang memenuhi tuntutan untuk efisiensi dan transparansi pemerintahan, meningkatkan kinerja tata kelola indeks, integritas, dan kepatuhan terhadap standar anti-korupsi global dengan tujuan agar Malaysia berubah menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2025, di mana pendapatan rata-rata setiap keluarga mencapai sepuluh ribu ringgit Malaysia dan memastikan 51% hak kaum bumiputra di perusahaan pengiriman barang lokal, sedangkan pada target pemerintah untuk meningkatkan hak kepemilikan bumiputra menjadi 30% belum tercapai. Ismail Sabri juga mengumumkan pendanaan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis kaum bumiputra untuk mencapai kontribusi 15% dalam produk domestik bruto (PDB) oleh usaha mikro, kecil, dan menengah bumiputra pada tahun 2025.

Kebijakan kesetaraan untuk kaum bumiputra dalam rencana tersebut mengundang kontroversi. Kebijakan tersebut memberikan tujuan untuk memastikan hak kepemilikan yang berkelanjutan oleh bumiputra dan jaring hak pengaman yang akan diluncurkan untuk menjamin bahwa penjualan saham atau perusahaan milik bumiputra dijual semata-mata hanya untuk perusahaan, konsorsium, atau individu milik kaum bumiputra. Syed Saddiq berkomentar bahwa kebijakan itu dirasa tidak adil, karena sama saja mengambil hak dari kaum non-bumiputra dan memberikannya kepada kaum bumiputera. Mantan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad juga menggambarkan kebijakan tersebut sebagai langkah "membunuh diri" dan mengklaim bahwa kebijakan baru hanya akan membunuh perusahaan bumiputra secara ekonomi apabila hal tersebut merupakan niat mereka. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan masukan dari pengusaha Melayu, sebagian besar menentang gagasan kebijakan baru itu untuk kaum bumiputra.