Jelaskan Diangkat oleh Soeharto dari Daftar hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan disahkannya Pasal 24A ayat (3) sebagai bagian dari Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Dasar 1945 pada 9 November 2001, Presiden tidak lagi memiliki wewenang untuk mengangkat Hakim Agung, melainkan hanya memiliki kewenangan menetapkan Hakim Agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.