Tolong jelaskan mengenai Hubungan Diplomatik dari Hubungan Indonesia dengan Tiongkok

Indonesia merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang membentuk hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 13 April 1950. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, hubungan antara kedua negara dianggap baik dengan berkembangnya hubungan diplomatik dan membentuk axis Beijing-Pyongyang-Hanoi-Phnom Penh-Jakarta. Indonesia menarik diri dari PBB pada Januari 1965 yang oleh Soekarno dianggap dikuasai oleh elemen imperialis dan membentuk CONEFO dengan dukungan dari Tiongkok yang saat itu bukan merupakan anggota PBB. Setelah terjadinya upaya kudeta pada 30 September 1965 di Indonesia, Presiden Soekarno digantikan dengan Soeharto yang kemudian memutus hubungan diplomatik dengan Tiongkok dengan tuduhan bahwa Tiongkok memiliki peran dalam upaya kudeta tersebut.

Hubungan mulai membaik pada akhir 1980an. Menteri Luar Negeri Tiongkok Qian Qichen bertemu dengan Presiden Soeharto dan Menteri Moerdiono pada tahun 1989 untuk membahas normalisasi hubungan diplomatik. Pada Desember 1989, kedua negara mengadakan pertemuan mengenai normalisasi hubungan kedua negara. Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengunjungi Tiongkok pada Juli 1990 dan salah satu kesepakatan dalam kunjungan tersebut adalah kesepakatan dibentuknya kembali hubungan diplomatik antara kedua negara.

Perdana Menteri Tiongkok Li Peng berkunjung ke Indonesia pada 6 Agustus 1990 dan bertemu dengan Presiden Soeharto. Pada 8 Agustus, menteri luar negeri kedua negara menandatangani kesepakatan untuk membuka kembali hubungan diplomatik kedua negara. Kunjungan Perdana Menteri selanjutnya terjadi pada November 2001 yakni pada masa pemerintahan PM Zhu Rongji.

Pada tahun 2017, dua panda yang bernama Cai Tao dan Hu Chun sampai ke Jakarta dari Sichuan dan ditempatkan di Taman Safari di Cisarua, Bogor. Datangnya kedua panda tersebut merupakan bagian dari peringatan 60 tahun dibentuknya hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok.

Pada tahun 2018, isu kamp konsentrasi di Xinjiang, Tiongkok dibahas di parlemen Indonesia. Wakil Presiden Jusuf Kalla merespon bahwa Indonesia tidak akan ikut campur pada urusan dalam negeri negara lain.