Jelaskan Komisaris Pemerintah Sumatra Utara dari Sutan Mohammad Amin Nasution

Setelah pendudukan Jogjakarta, pusat pemerintahan Indonesia di Jawa dibubarkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk pada tanggal 22 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Tengah (sekarang Sumatera Barat). Selama pemerintahan darurat ini, posisi gubernur dihapuskan, dan kekuasaan sipil dan militer diserahkan kepada gubernur militer.

Di Sumatera Utara, Nasution menyerahkan kekuasaannya kepada Gubernur Militer Ferdinand Lumbantobing (untuk wilayah Tapanuli dan Sumatra Tenggara) dan Daud Beureu'eh (untuk Kabupaten Langkat dan Karo). Nasution sendiri menjadi Komisioner Pemerintah Pusat untuk Sumatera Utara pada 17 Mei 1949, dengan keputusan PDRI No. 23.

Pasca terbentuknya Republik Indonesia Serikat, maka dibentuk Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur (PPKNST) pada 14 Juli 1950 dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Tugas pokok panitia adalah mengintegrasikan Negara Sumatera Timur ke dalam Republik Indonesia. Nasution diangkat sebagai anggota komite.

Dengan pembubaran resmi Negara Sumatera Timur pada 13 Agustus 1950, maka jabatan Gubernur Sumatera Utara ditetapkan pada 14 Agustus 1950. Sarimin Reksodihardjo, ketua PPKNST, diangkat sebagai penjabat Gubernur Sumatera Utara. Nasution kemudian menyerahkan posisinya kepada Sarimin.

Setelah penyerahan kekuasaan kepada Sarimin, Nasution pindah ke Jakarta dan bekerja sebagai pengacara.