Jelaskan Kontroversi dari D&R (majalah)

Tahun 1998, majalah D&R nyaris ditutup oleh pemerintah akibat sampul (cover) di salah satu cetakannya.

Peristiwa ini berawal dari hasil pemilu 1997 yang (lagi-lagi) memenangkan Golkar. Pemilihan presiden yang saat itu dilakukan oleh MPR, pada Maret 1998 pun sudah diprediksi akan memilih dan mengangkat kembali Soeharto sebagai presiden. Isu ini diputuskan akan diangkat oleh D&R sebagai berita utama. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan cerita: ‘lagi lagi Soeharto’ ini ke dalam bahasa visual cover. Setelah melakukan diskusi panjang lebar dengan bagian desain diputuskan redaksi akan memakai “kartu” sebagai visualnya.

Walau di awal terbit tidak ada protes, tapi beberapa hari sesudahnya sampul ini dipermasalahkan oleh Menteri Penerangan Hartono yang kemudian membawa majalah tersebut ke (mantan) Presiden Soeharto. Tak lama sesudahnya, pihak Kejaksaan Agung (waktu itu dikepalai oleh Jaksa Agung Singgih) pun menelpon redaksi Majalah D&R dan meminta pemimpin redaksinya datang untuk diperiksa oleh Kejagung.

Saat peristiwa ini terjadi, telah terjadi pergantian di mana Margiono menjadi pimpinan redaksi (pimred) secara de facto/formal (tapi nonaktif) dan Bambang Bujono yang menjadi pimred aktif dalam kegiatan redaksional sehari-hari. Keduanya pun memenuhi panggilan dari Kejagung. Dari Kejaksaan Agung, berkas kasus ini sempat diserahkan ke Mabes Polri karena Kejagung tidak menemukan ada bukti-bukti unsur politis (subversi) di balik pemilihan cover tersebut. Hingga terjadi pergantian pemerintahan dari Soeharto menuju BJ Habibie, kasus ini tidak juga tertuntaskan dan akhirnya dianggap kedaluwarsa, meskipun telah menyebabkan kontroversi selama beberapa bulan.