Jelaskan Kewenangan Desa dari Undang-Undang Desa

Dalam undang-undang tersebut juga diatur mandat dan kewenangan desa antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika dalam UU No 32 Tahun 2004, masa jabatan kepala desa 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun, pada UU Desa masa jabatan 6 tahun, dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak ber­turut-turut. Dalam UU No 32 Tahun 2004, desa adat ha­nya menyebutkan ma­syarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Sedangkan, dalam UU Desa, adanya ketentuan khusus me­ngenai desa adat, penataan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintah desa adat dan peraturan desa adat. Ar­ti­nya dalam UU Desa ini, di­hormati kekhasan masing –masing daerah dimana dalam atu­ran sebelumnya itu tidak di­atur secara tegas.

Lebih lanjut, dalam atu­ran se­belumnya kewenangan peme­rintahan yang menjadi ke­wenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal–usul desa, urusan peme­rintahan yang menjadi kewe­nangan kabupaten/ kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pemban­tuan dari pemerintah, peme­rintah provinsi dan atau pe­merintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lain­nya yang oleh peraturan per­un­dang-undangan dise­ra­h­kan kepala desa. Dalam UU Desa, kewe­nangan desa meliputi kewe­nangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal ber­kala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintahan daerah provinsi, pemerintah kota/kabupaten dan ke­we­nangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Serta Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong-royong. BUMD itu bisa bergerak dibidang ekonomi, pedagangan, pelayanan jasa maupun pelayanan umum lainnya sesuai ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa BUM Desa ini secara spesifik tidak bisa disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan dibentuknya adalah untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan. Melainkan juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar, dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.