Jelaskan Pendidikan dari Trimedya Panjaitan

SLTP Negeri 5 Medan (1979-1982)

SMA Negeri 30 Jakarta (1982-1985)

S-1 Fakultas Hukum Universitas Pancasila (1985-1991)

S-2 Magister Hukum Universitas Padjadjaran (2006-2008)

Pendiri Badan Kerjasama Mahasiswa Jakarta (1986-1991)

Pendiri Teater Neraca Universitas Pancasila (1985-1991)

Anggota Dewan Pendiri Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (1996-1998)

Pendiri dan Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (1997-sekarang)

Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (1997-sekarang)

Ketua Umum Forum Pembela Demokrasi Indonesia (2002-sekarang)

Anggota Dewan Pendiri Komite Kerja Advokat Indonesia (2002-sekarang)

Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (2002-2006)

Ketua Persatuan Advokat Indonesia (2005-sekarang)

Wakil Ketua Umum Persatuan Tinju Amatir Indonesia (2007-2011)

Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan (2010-2015)

Pendiri dan Pembina Paduan Suara Solafide (2010-sekarang)

Ketua Yayasan Kesehatan HKBP (2015-2020)

Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (2017-sekarang)

Anggota DPR-RI Pengganti Antar Waktu (2002-2004)

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2005-2009)

Ketua Poksi III Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2005-2009)

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2009-2014)

Ketua Poksi III Fraksi PDI Perjuangan DPR-RI (2009-2014)

Ketua Badan Kehormatan DPR-RI (2013-2014)

Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2015-2019)

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2019-sekarang)

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (2019-sekarang)

Pendiri dan Pimpinan Law Office Trimedya Panjaitan & Associates (1996-sekarang)

Pembela Umum LBH Jakarta (1991-1993)

Pada bulan Maret 2012 lalu, ia dan tiga anggota Komisi III lainnya, yaitu Benny K. Harman (Partai Demokrat, NTT 1), Nudirman Munir (Golkar, Sumatra Barat 2), dan Ruhut Sitompul (Partai Demokrat, Sumatra Utara 3) diadukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Petisi 50 ke Badan Kehormatan DPR. Ketua Kelompok Kerja Petisi 50, Judilherry Justam, melaporkan keempat nama tersebut ke Badan Kehormatan DPR karena diduga keempat anggota DPR tersebut yang memang memiliki latar belakang pengacara itu masih aktif sebagai advokat. Padahal, berdasarkan Pasal 208 Ayat 2 UU 27/2009, anggota DPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPR serta hak sebagai anggota DPR. Saat melapor ke BK DPR RI, Pokja Petisi 50 melampirkan sejumlah bukti berupa alamat beserta foto kantor pengacara milik keempat anggota DPR tersebut yang masih menggunakan nama mereka.

Menanggapi hal ini, Trimedya menyatakan bahwa sejak tahun 2003 dirinya adalah advokat nonaktif. Ia tidak lagi memiliki kantor serta tidak ada nama dan tanda tangan dirinya sebagai advokat dalam kop apapun.