Jelaskan Pemikiran dari Nursyahbani Katjasungkana

Nursyahbani Katjasungkana adalah salah seorang pejuang hak-hak perempuan masa kini. Nursyahbani ikut membangun gerakan perempuan sebelum dan sesudah reformasi, dari mulai ikut mendirikan Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Lembaga Bantuan Hukum untuk perempuan korban kekerasan (LBH APIK) yang sekarang ada di 18 wilayah di Indonesia. Bagi Nursyahbani, RA.Kartini membawa pengaruh besar terhadap dirinya. Surat-surat Kartini juga memberikan semangat bagi Nursyahbani untuk bekerja selama puluhan tahun untuk penegakan hak-hak perempuan di Indonesia. Namun menurut Nursyahbani apa yang diperjuangkan oleh RA.Kartini sekarang  semakin “mengkristal” di tengah situasi yang terjadi di Indonesia. Negara melalui kebijakan-kebijakan yang mengkriminalkan dan mendiskriminasikan perempuan semakin memperburuk kehidupan perempuan. Akibat kebijakan itu angka kematian ibu melahirkan semakin tinggi di Indonesia. Kemudian menurut Nursyahbani ini karena agama lagi-lagi dijadikan justifikasi untuk meminggirkan perempuan, padahal pandangan agama yang bias gender ini pernah dikritik oleh RA.Kartini dalam sebuah suratnya yang menegaskan bahwa agama semestinya untuk membebaskan setiap manusia bukan justru dijadikan alat untuk meminggirkan manusia.

Nursyahbani juga memikirkan tentang UU APP yang bisa menjadi bumerang bagi kaum perempuan, menurut Nursyahbani pornografi harus diatur (terutama untuk penyiaran, akses dan distribusinya), dan bukannya dilarang. Di negara yang keras menindas seksualitas perempuan, seperti Arab Saudi dan Iran, kekerasan terhadap perempuan justru sangat tinggi, termasuk kekerasan terhadap para tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di sana. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih liberal, seperti Denmark dan Jerman, di mana pornografi lebih mudah diakses oleh orang dewasa, kekerasan terhadap perempuan (termasuk aborsi) justru relatif rendah. Upaya negara untuk secara otoriter mengatur moralitas yang seharusnya bukan ranah wewenangnya, pada akhirnya hanya akan membuka peluang kekerasan baru dan kemungkinan penyalahgunaan oleh mereka yang menganggap diri sebagai polisi moral. Ditengah kondisi Indonesia yang masih terlihat kurang tertata, baik dari segi ekonomi maupun sosial, upaya menetapkan UU APP pada Juni 2006 ini, justru bisa jadi bumerang berbahaya bagi perempuan di Indonesia.