Jelaskan Kriminalisasi dan pelarangan dari Cadar

Cadar atau niqab menuai kontroversi di Dunia Barat. Di Prancis, meski tidak disasar secara individu, cadar masuk dalam peraturan perundang-undangan yang melarang benda-benda religius baik dari Kekristenan, Yahudi, Islam, dll. di sekolah-sekolah negeri (tidak termasuk perguruan tinggi) serta pelarangan penutup wajah, termasuk topeng atau helm full-face kecuali saat berkendara.

Pada 2004, lembaga parlemen di Prancis mengesahkan undang-undang untuk mengatur "tata cara penggunaan simbol keagamaan dalam lembaga pendidikan publik". Peraturan tersebut melarang penggunaan simbol-simbol yang dengan jelas melambangkan keyakinan tertentu di sekolah-sekolah negeri. Peraturan ini diajukan karena komisi penegak sekularisme di Prancis, Stasi Commission, memaksa untuk menanggapi persoalan berkaitan dengan tutup kepala di sekolah negeri Prancis, karena orang yang tidak mempraktikannya tidak paham apa fungsi dan tujuannya dan merasa tidak nyaman.

Meski Prancis juga menentang simbol-simbol keagamaan tersebut – tidak hanya tutup kepala Islami – debat internasional banyak berpusat pada dampaknya terhadap muslim karena bertumbuhnya populasi Muslim di Eropa, khususnya Prancis, serta bertumbuhnya Islamofobia.

Pada Juli 2010, Majelis Nasional Prancis mengesahkan Loi Interdisant La Dissimulation Du Visage Dans L'espace Public, (Undang-Undang tentang Larang Penyembunyian Wajah di Muka Umum). Undang-undang melarang setiap orang mengenakan tutup wajah di muka umum. Setiap pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ini dipidana dengan pidana denda paling banyak 150 Euro dan wajib mengikuti kelas pendidikan kewarganegaraan Prancis. Setiap orang yang memaksa wanita untuk mengenakan cadar di Prancis akan dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda paling banyak €60.000.

Pada Oktober 2018, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa pelarangan Prancis tersebut mengancam hak wanita untuk untuk menjalankan perintah agama, dan berdampak pada "pengurungan diri di rumah, hak akses mereka ke layanan publik, serta marginalisasi."