Jelaskan Low Yat 2 dari Ismail Sabri Yaakob

Ismail Sabri tuai kontroversial pada 2015 ketika ia mengusulkan pendirian "Low Yat 2", pusat perbelanjaan dawai digital yang hanya akan menampung pedagang etnis Melayu. Ia mengklaim bahwa "Low Yat 2" akan mampu bersaing dengan Plaza Low Yat, toko produk elektronik paling terkenal di Malaysia. Meskipun mayoritas pedagang disana adalah etnis Melayu, ia meminta kaum minoritas tetap mendukung pusat perbelanjaan tersebut.

Presiden MCA saat itu Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial dan menggambarkan proposal untuk pusat perbelanjaan khusus pribumi sebagai “pendekatan antagonis”. Sesama anggota UMNO Saifuddin Abdullah juga mengkritik proposal tersebut dengan mengklaim bahwa proposal Ismail akan merugikan orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, serta sektor komersial yang dibagi berdasarkan etnis akan menjadi kontraproduktif. Bahkan, netizen Malaysia banyak yang menentang usulan Ismail dengan mengejek konsep Low Yat 2.

Pemimpin pemuda Partai Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) mengajukan laporan polisi terhadap Ismail Sabri yang mengklaim bahwa pidatonya di Low Yat Plaza 2 untuk pedagang Melayu mengandung provokasi. Para menteri juga menuntut agar pihak berwenang negara bagian mencegahnya memasuki Sarawak. Sekretaris Pusat Publisitas dan Informasi SUPP, Milton Foo mengatakan, "Dia tidak layak menjadi menteri setelah membuat beberapa pernyataan rasis. Setelah 'memboikot usaha pedagang Tionghoa' pada bulan Februari, sekarang dia melakukannya lagi. Jelas, dia belum bertobat."

Penghentian beasiswa terhadap Universitas Taylor

Pada 16 September 2015, Taylor's University () menghentikan layanan operator bus yang menggunakan kendaraan mereka dengan logo universitas untuk mengangkut penumpang yang berupaya mengadakan unjuk rasa dalam Himpunan Martabat Melayu 2015 yang bermotivasi rasisme. Dua hari kemudian, Universitas Taylor mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak mereka dengan Wawasan Sutera. Menurut Ismail Sabri, beasiswa untuk penerimaan mahasiswa berikutnya ke Universitas Taylor akan dihentikan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Namun, dia tidak merinci alasan pencabutan tersebut. Ketika ditanya apakah ini karena pembatalan layanan, dia menjawab, "Ada banyak alasan." Ismail menyatakan akan memberitahu Direktur Jenderal Mara untuk mengevaluasi pendanaan terhadap Universitas Taylor. Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah tersebarnya tangkapan layar terkait pernyataannya yang ingin menghentikan beasiswa terhadap mahasiswa di Universitas Taylor.

Politikus Partai Aksi Demokrat (DAP), Teresa Kok mengkritik keputusan tersebut dengan menyebutnya sebagai "dendam pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan" dan menyerukan kabinet untuk melakukan kecaman terhadap Ismail Sabri, kemudian menantangnya untuk mengungkapkan secara terbuka alasan mengapa ia memberi pernyataan keputusan tersebut, serta mempublikasikan laporan internal yang mengarah pada keputusan tersebut. Politikus Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Chai Kim Sen mengatakan ketidakmampuan menteri untuk menyatakan bahkan satu alasan atas keputusan tersebut tidak hanya "tidak dapat dibedakan" tetapi bahkan bersifat "kekanak-kanakan". Mengatakan bahwa Ismail Sabri yang dikenal karena pidato rasisnya ketika dia menyerukan boikot bisnis Tionghoa, Chai mengatakan pengumuman terbarunya tentang Mara hanya akan "semakin melemahkan reputasinya yang sudah ternodai sebagai seorang rasis". Lebih lanjut Chai menambahkan bahwa lembaga pendidikan diharapkan tetap apolitis.

Komentar menjelang pemilihan umum 2018

Pada 13 April 2018, Ismail Sabri kembali memicu kontroversial setelah ia mengatakan "Setiap suara untuk DAP seperti memberikan kekuasan kepada Pakatan Harapan (PH) yang akan menghapus "keistimewaan" Melayu dan "keunikan" dari Islam" seperti dilansir oleh media pers berbahasa Melayu, Utusan Malaysia. Hal ini kemudian ditanggapi oleh politikus Partai Aksi Demokrat (DAP) Lim Kit Siang yang mengatakan bahwa Ismail tampaknya “mencoba merangkai pemilihan umum berikutnya sebagai ajang adu domba antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa, serta antara Islam dan musuh-musuhnya”, dan bertanya apakah Ismail Sabri dan surat kabar milik UMNO, yaitu Utusan Malaysia akan didakwa berdasarkan Undang-Undang Berita Anti-Palsu 2018 yang baru diterbitkan oleh pemerintah untuk komentar provokatif. Lim juga menjelaskan bahwa dokumen dasar PH, termasuk manifesto pemilihan umum adalah jelas dan spesifik dalam memberikan dukungan tanpa syarat terhadap Pasal 153 tentang hak istimewa Melayu dan Pasal 3 tentang Islam sebagai agama resmi Federasi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika DAP atau partai politik dengan ras lain berhasil membentuk pemerintahan baru di negara itu apabila memenangkan pemilihan, maka etnis Melayu tidak akan punah karena mayoritas pemilih Malaysia merupakan etnis Melayu dan mayoritas daerah pemilihan federal dan daerah pemilihan negara bagian di Malaysia adalah pemilih Melayu.