Jelaskan Dewan Pers dari Regulasi media

Anthony Lowstedt dan Sulaiman Al-Wahid menyarankan bahwa otoritas perlu mengeluarkan undang-undang media beragam yang berpusat di anti-monopoli dan anti-oligopoli dengan legitimasi demokratis sejak outlet media penting bagi keamanan nasional dan stabilitas sosial. Peraturan global teknologi media baru adalah untuk memastikan keragaman budaya dalam konten media, dan memberikan ruang bebas bagi akses publik dan berbagai pendapat serta ide-ide tanpa sensor. Juga, peraturan tersebut melindungi independensi kepemilikan media dari dominasi perusahaan keuangan yang kuat, dan mempertahankan media dari hegemoni komersial dan politik.

Banyak kritikus rezim regulasi dalam ekonomi pasar liberal berpendapat bahwa perusahaan media komersial melayani kepentingan komersial investor daripada melayani kepentingan publik. Profesor Robert Waterman McChesney juga berpendapat bahwa kaum elit kuat dalam bisnis media memiliki potensi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan oleh pemerintah dan pengaruh proses pembuatan regulasi dalam rangka mendukung kepentingan komersial mereka. Dengan perluasan pasar media, hal ini menjadi semakin sulit bagi pemerintah untuk memeriksa tren seperti usaha bersama, direktur saling berkaitan, monopoli, dan konsentrasi kepemilikan. Jadi, penting untuk memperkenalkan sebuah rezim regulasi yang bisa memastikan keragaman, persaingan yang adil, kesempatan pertumbuhan yang sama, dan perlindungan kepentingan publik terlepas dari sifat sulit dipahami dari tujuan peraturan normatif tersebut.

Di Tiongkok, fenomena tersebut belum pernah bisa dihilangkan bahwa film mendapatkan persetujuan dari Badan Pusat Sensor Film yang pada akhirnya dilarang karena ketidaksetujuan dari kader terkemuka tertentu. Penulis skenario Tiongkok Wang Xingdong mengklaim bahwa regulasi atas karya sastra dan seni harus mendasarkan pada aturan hukum tetapi bukan preferensi terhadap beberapa individu. Dalam bidang media, peraturan undang-undang relatif harus diperkenalkan sesegera mungkin dan diterapkan secara ketat untuk menghindari kasus bahwa beberapa pemimpin membingungkan hukum dengan kekuasaan mereka untuk mengontrol konten media.