Jelaskan Di Kepulauan Cocos (Keeling) dari Raja Kepulauan Cocos (Keeling)

Alexander Hare, seorang petualang Inggris, pada tahun 1926 memutuskan untuk memanfaatkan Kepulauan Cocos (Keeling) yang saat itu tidak berpenghuni sebagai tempat produksi kopra kelapa. Hare membawa 98 orang budak dan gundik yang berasal dari Bali, Bima, Sulawesi, Madura, Sumbawa, Timor, Sumatra, Borneo, Malaka, Penang, dan Jawa (Batavia, Cirebon, Tasikmalaya); serta masing-masing seorang asal Papua dan Mozambik. John Clunies-Ross, mantan pegawai Hare, mulai menetap pula di sana pada tahun 1827, dan ia membawa 21 orang, di mana setidaknya 18 orang berasal dari Britania dan 1 orang dari Jawa. Tahun-tahun berikutnya beberapa orang keturunan Eropa dan Indonesia didatangkan lagi, sehingga pada tahun 1829 komposisinya adalah 175 orang, di mana 155 orang adalah keturunan Indonesia (selanjutnya disebut Melayu Cocos).

Aneksasi oleh Britania dilakukan pada tahun 1857, dan kemudian pekerja didatangkan dari Banten, pelabuhan-pelabuhan Jawa Tengah, dan Madura. Tahun 1874, jumlah pekerja Banten mencapai 198 orang dan Melayu Cocos sejumlah 292 orang. Pemukiman komunitas Banten dan Melayu Cocos kemudian bergabung pada tahun 1920-an. Pada tahun 1886 Ratu Victoria menghibahkan kepulauan tersebut untuk selamanya kepada George Clunies-Ross. George Clunies-Ross kemudian mendirikan pemukiman pertama di Pulau Christmas yang terletak 750 mil di sebelah timur Kepulauan Cocos pada tahun 1888. Anaknya Sidney Clunies-Ross, kemudian berhasil menemukan cadangan (deposit) fosfat batu kapur di sana pada tahun 1895-1896, dan mendapat konsesi untuk menambangnya sejak tahun 1897. Pemerintah Australia dan Selandia Baru mengakuisisi pertambangan dan aset keluarga Clunies-Ross yang tersisa pada tahun 1948.

Di bawah kepemimpinan keluarga Clunies-Ross, Kepulauan Cocos relatif tidak terpengaruh Perang Dunia II, kecuali saat Jepang menjatuhkan bom dan ditempatkannya garnisiun sementara Britania di Pulau Home. Tahun 1947 populasi telah mencapai 1.814 orang, dan mulailah diadakan migrasi ke Pulau Christmas, Singapura, Sabah, dan Australia Barat. Pada tahun 1948, Perdana Menteri Australia dari Partai Buruh Gough Whitlam mengundang sebuah misi PBB untuk berkunjung ke kepulauan tersebut, yang menyebabkan dikeluarkannya kecaman atas perlakuan Keluarga Clunies-Ross terhadap para pekerjanya sebagai "anakronistik dan feodal".

Australia telah menjalankan administrasi kepulauan tersebut sejak tahun 1955. Kepemilikan terhadap kepulauan tersebut tetap diklaim oleh para keturunan John Clunies-Ross, hingga tahun 1978 pada saat keturunan kelima John Cecil Clunies-Ross menjual kepulauan tersebut (di bawah ancaman pengambil alihan) kepada Persemakmuran Australia senilai A$6.25m (sekitar £10m saat itu). Akibat program migrasi yang dijalankan, pada tahun 1979 populasi sudah turun menjadi 235 orang saja. Sebuah jajak pendapat yang disponsori PBB dilaksanakan pada tahun 1984, dan penduduk kepulauan diminta memilih apakah ingin merdeka, berasosiasi bebas dengan Australia, atau integrasi menyeluruh dengan Australia; dan para penduduk memilih pilihan ketiga.