Jelaskan Fungsi dan Wewenang dari Dewan Negara Malaysia

Dewan Negara diperbolehkan untuk memulai proses legislasi, namun ada beberapa hal yang dikecualikan seperti urusan fiskal dan keuangan. Dewan Negara juga berhak melakukan amandemen terhadap RUU yang sudah diloloskan oleh Dewan Rakyat. Setiap RUU yang sudah diloloskan akan dibentangkan di hadapan Dewan Negara dan selanjutnya akan ditindak lanjuti apakah pelaksanaan RUU tersebut disetujui dan diajukan kepada Yang di-Pertuan Agong atau ditunda pengajuannya kepada Yang di-Pertuan Agong dalam sebulan (atau jika keadaannya rumit proses penundaan bisa berlangsung sampai dengan setahun). Jika Raja keberatan atau 30 hari berlalu tanpa persetujuan kerajaan, RUU dikirim kembali ke Parlemen dengan daftar amandemen yang disarankan. RUU tersebut kemudian harus disetujui kembali oleh kedua majelis Parlemen. Jika Raja tetap tidak memberikan persetujuan kerajaan 30 hari setelah diajukan kepadanya lagi, RUU itu otomatis menjadi undang-undang. Namun, itu tidak berlaku sampai diterbitkan dalam Lembaran Negara.

Meskipun anggota Parlemen biasanya memiliki kekebalan hukum terkait kebebasan berdiskusi, aturan melarang diskusi tentang pasal-pasal tertentu dalam Konstitusi seperti status Bahasa Malaysia sebagai bahasa nasional dan hak istimewa Bumiputra dalam Pasal 153.