Jelaskan Proses hukum dari GKI Yasmin

Jemaat GKI Yasmin mengajukan gugatan atas keputusan pembekuan IMB gereja mereka ke Pengadilan TUN Bandung (2008), Pengadilan Tinggi TUN Jakarta (2009), dan Mahkamah Agung (2010) yang semuanya dimenangkan oleh mereka. Melalui Putusan Pengadilan TUN Bandung No. 41/G/2008/PTUN.BDG Tanggal 4 September 2008; Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 241/B/2008/PT.TUN.JKT Tanggal 11 Februari 2009; dan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2009 Tanggal 9 Desember 2010, surat Ka. DTKP Kota Bogor No. 503/208-DTKP Perihal Pembekuan Izin tertanggal 14 Februari 2008 dibatalkan dan Kepala DTKP mencabut surat pembekuan tersebut. Wali kota Bogor menerbitkan SK No. 503.45-135 Tahun 2006 Tanggal 8 Maret 2011 untuk mencabut surat pembekuan IMB.

Sementara proses hukum berlangsung, Satpol PP Kota Bogor menyegel GKI Yasmin pada tanggal 10 April 2010 sebagai pelaksanaan perintah Wali Kota. Wali kota Bogor menyediakan Gedung Harmoni sebagai pengganti gedung gereja jemaat GKI Yasmin yang disegel. Namun, semenjak keputusan MA keluar, mereka mengadakan peribadatan di trotoar hingga badan jalan K.H. Abdullah bin Nuh sehingga mengganggu pengguna jalan serta melanggar Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum.

Keputusan pengadilan mengenai pemalsuan tanda tangan

Setelah Melaksanakan Keputusan MA, pada tanggal 8 Maret 2011. Kronologi SK Wali kota Bogor berikutnya adalah:

Karena ada vonis tanggal 20 Januari 2011, Pengadilan negeri Bogor mengeluarkan putusan No. 265/Pid.B/2010/PN.Bgr yang menyatakan bahwa Munir Karta, yang kala itu menjabat sebagai ketua RT, bersalah karena telah melakukan pemalsuan tanda tangan warga dan penipuan dalam meminta persetujuan warga pada saat proses perizinan pembangunan gereja Yasmin. Maka menanggapi putusan tersebut, Wali kota Bogor menerbitkan Surat Keputusan Nomor 645.45-137 Tahun 2011 tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin pada tanggal 11 Maret 2011 dengan alasan adanya pemalsuan tanda tangan oleh Munir Karta. Pemalsuan tanda tangan digunakan untuk menerbitkan IMB GKI Yasmin. Dasar yang digunakan wali kota Bogor untuk mengeluarkan surat tersebut adalah Instruksi Gubernur Jawa Barat No. 28 Tahun 2990, ditambah pula "Peraturan Bersama Menteri Agama dan menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan pendirian Rumah Ibadat" serta "Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung". Untuk hal tersebut, Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk mengembalikan semua biaya perizinan yang dikeluarkan oleh GKI Pengadilan Bogor, membeli tanah GKI Yasmin atau merelokasi pada tanah milik pemerintah Bogor di tempat lain, serta menyediakan Gedung Harmoni sebagai tempat peribadatan sementara jemaat GKI Yasmin.

Bondan Gunawan mengatakan konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai agama yang dipeluknya. Soal pelarangan ibadah di GKI Yasmin, Mahkamah Agung telah mengukuhkan izin pendirian bangunan gereja itu melalui putusan nomor 127 PK/TUN/2009 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010. Namun Wali Kota Bogor dan Polres Bogor Kota dengan berbagai alasan tetap melarang jemaat beribadah di dalam gereja.

Mayoritas warga perumahan Taman Yasmin dan masyarakat Kota Bogor mengeluhkan kisruh pembangunan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Konflik tersebut dinilai sangat mengganggu kenyamanan serta aktivitas mereka, apalagi ketika terjadi unjuk rasa dan blokade jalan oleh aparat keamanan. Namun, warga yang berdekatan sebenarnya tidak meributkan keberadaan gereja di dekat rumah mereka. Menurut juru bicara GKI Yasmin, Bona Sigalingging, yang mengusir mereka bukan tetangga mereka. Justru tetangga mereka yang muslim memperingatkan mereka kalau ada yang mau protes ke gereja.

Namun,  berdasarkan Surat Pengurus RT 08/08, tahun 2002 - 2006, Bapak Muchtar, yang merupakan Ketua RT di lokasi Rencana GKI Yasmin, ternyata justru Warga Setempatlah yang menolak Pembangunan GKI Yasmin, karena Ketidak Jujuran proses perizinan Pembangunan GKI Yasmin tersebut. Bahkan Warga yang rumahnya menempel dengan Rencana Pembangunan GKI Yasmin tersebut menolak, dan mereka menyatakan diri sebagai anggota Forkami. maka Pernyataan Bona Sigalingging jelas bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan, sehingga membuat warga kesal dengan media yang selalu pro dengan GKI Yasmin.

Hal ini justru semakin metampakkan keanehan, yaitu Bahwa Panitia Pembangunan GKI Yasmin tidak pernah meminta pendapat Masyarakat terdekat serta tidak memakai cara-cara yang wajar sehingga konflik bermunculan.

Tanggapan terhadap SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011

Ombudsman RI kemudian mengeluarkan rekomendasi dengan nomor 0011/REK/0259.2010/BS-15/VII/2011 pada tanggal 8 Juli 2011 tentang pencabutan keputusan Wali Kota Bogor tentang IMB GKI Yasmin, tetapi tetap tidak ada tindakan dari Pemerintah Kota Bogor. Rekomendasi tersebut menyatakan bahwa Wali kota Bogor telah melakukan penyimpangan praktik administrasi, menilai tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan mengabaikan kewajiban hukum, meminta Wali kota Bogor untuk mencabut SK Nomor 645.45-137 tanggal 11 Maret 2011 dalam waktu 60 hari (18 September 2011), serta meminta Gubernur Jawa Barat agar berkoordinasi dengan Wali kota Bogor untuk melaksanakan rekomendasi tersebut dibawa pengawasan Menteri Dalam Negeri.

Mahkamah Agung pada tanggal 1 Juni 2011 mengeluarkan fatwa bahwa Pemerintah Bogor harus melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010, tentang Pembekuan IMB, yang sudah dilaksanakan oleh Wali kota Bogor Diani Budiarto, pada tanggal 8 Maret 2011.

MA juga menghimbau jika jemaat GKI Yasmin merasa dirugikan atas dikeluarkannya SK Nomor 645.45-137 Tahun 2011, tgl 11 Maret 2011, tentang Pencabutan IMB GKI Yasmin, mereka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan yang berwenang.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengeluarkan rekomendasi bahwa Pemerintah Kota Bogor, Polresta Bogor, dan Polda Jabar terus melaksanakan langkah dan proses hingga mendapat kepastian hukum. Langkah persuasif terhadap pihak GKI Yasmin juga perlu diintensifkan, serta menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan jika jemaat GKI Yasmin bersedia untuk direlokasikan. Kementerian terkait diminta untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Bogor hingga masalah ini dapat dfiselesaikan dalam waktu 3 bulan (19 Agustus 2011), Polresta Bogor dan Polda Jabar memberikan pengamanan terutama saat jemaat GKI Yasmin melaksanakan peribadatan pada hari minggu. Komunitas inteljen diminta melaksanakan penyelidikan terhadap usaha pihak tertentu yang berusaha memblow-up masalah ini menjadi isu internasional tentang diskriminasi antar umat beragama sehingga merugikan nama Indonesia di forum internasional.