Jelaskan Rencana referendum dari Referendum konstitusi Niger 2009

Rincian penuh mengenai pengajuan referendum ini belum diselesaikan, tetapi unsur-unsur dari konstitusi baru yang diajukan disarikan oleh juru bicara pemerintah dan oleh sebuah komisi yang dibentuk presiden untuk menyusun dokumen pengajuan. Tandja memanjangkan masa jabatannya untuk mandat transisi selama 3 tahun, di mana sebuah konstitusi yang baru disusun dan disetujui. Sistem pemerintahan negara akan dibuah dari sistem semi-presidensial menjadi sistem presidensial penuh yang menurut Tandja lebih stabil. Tidak ada batasa dalam berapa kali seorang presiden menjabat dan sebuah badan legislatif dua kamar (bikameral) akan dibuat dengan senat sebagai majelis tinggi.

Pada 5 Juni, Presiden dan Dewan Para Mentri Niger menyetujui rancangan referendum yang berjudul Referendum untuk Pembuatan Republik ke-VI. Masa kampanye akan dilaksanakan pada 13 Juli 2009 hingga 2 Agustus 2009. Presiden mendirikan sebuah komisi untuk membuat susunan undang-undang dasar baru yang akan dipilih masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen (CENI) diperintahkan untuk memantau persiapan pemungutan suara. Pemilih dapat memilih "ya" atau "tidak" pada pertanyaan referendum Apakah Anda menyetujui perancangan Konsitusi baru?" (Teks aslinya dalam bahasa Prancis: "Approuvez-vous le projet de Constitution soumis à votre sanction ? ")

Pada 12 Juni 2009, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menentang pengajuan referendum Tandja tersebut, setelah pertimbangan terbukanya pada bulan sebelumnya. Kali ini, keputusan tersebut merupakan respon dari sebuah permohonan dari koalisi kubu oposisi, yang menyertakan CDS, koalisi pemerintah pada rezim sebelumnya, yang tanpanya, MNSD tidak dapat memperoleh mayoritas di majelis. Dalam permohonan seperti ini, konsitusi menyebutkan bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat dan tidak bisa banding. Karena itu setelahnya, Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen mengumumkan bahwa pemilihan anggota Majelis Nasional akan dilaksanakan pada 20 Agustus dan tidak ada referendum yang akan dilakukan.

Ketua dari 66 organisasi desentral anggota yang mengoperasikan dan mengesahkan seluruh pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Nasional Independen Niger (CENI), Moumouni Hamidou berkata setelah keputusan Mahkamah Konstitusi 18 Juni, bahwa referendum tanggal 4 Agustus tidak akan mereka laksanakan dan menyiapkan sekitar 7 juta kartu pemilih untuk pemilihan umum legislatif tanggal 20 Agustus. Namun, berdasarkan perundangan, otoritas pemilihan umum Niger harus mengirimkan kartu pemilih 2 bulan sebelum sebuah pemilihan umum.

Setelah keputusan akhir dari Mahkamah Konstitusi tersebut, Tandja menyatakan bahwa ia telah mengambil "kekuasaan khusus" karena "kemerdikaan negara sedang terancam". Menteri Dalam Negeri Albade Abouba mengumumkan pada 28 Juni, setelah pengambilan kekuasaan darurat Tandja, bahwa baik referendum tanggal 4 Agustus dan pemilihan umum legislatif tanggal 20 Agustus akan tetap diselenggarakan.