Jelaskan Hukum dari Ateisme di Indonesia

Ateisme di Indonesia tidak dilarang oleh hukum sekuler, setidaknya secara tersurat. Salah satu penggagas Pancasila dan presiden pertama Indonesia Soekarno menyatakan bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa sebagai karakteristik dari bangsa inilah yang perlu diakui, bahkan, oleh mereka yang tidak percaya kepada Tuhan sekalipun. Menerima sila pertama berarti bukan hanya bertoleransi pada keragaman agama di Indonesia, tetapi juga mereka yang tidak beragama, dan juga meminta toleransi mereka yang tidak beragama pada mereka yang beragama.

Tidak ada hukum ataupun undang-undang Indonesia yang secara tegas melarang ataupun menentukan sanksi bagi seorang ateis. Namun, dengan menjadi ateis akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak dan kewajiban seseorang di mata hukum, misalnya kesulitan dalam pengurusan dokumen-dokumen kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, yang mengharuskan pencantuman agama, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh sebab itu, ateis di Indonesia tetap diwajibkan untuk mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya untuk memenuhi persyaratan administratif. Juga dalam masalah perkawinan; menurut undang-undang perkawinan di Indonesia, perkawinan hanya sah jika dilakukan menurut hukum dari masing-masing agama yang dianutnya, sehingga seorang ateis kesulitan dalam memperoleh hak yang sama seperti yang dimiliki oleh penduduk yang beragama.

Meskipun seseorang tidak dikenakan sanksi atau hukuman karena menjadi seorang ateis, penyebar ateisme di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana, sesuai dengan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyebutkan: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa yang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan... dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang Maha Esa."