Saya mau tau Referendum status Krimea dari Aneksasi Krimea 2014

Pada tanggal 27 Februari, setelah pengambilalihan gedung, Dewan Tertinggi Krimea memilih untuk mengadakan referendum pada tanggal 25 Mei, dengan pertanyaan pertama apakah Krimea harus menaikkan derajat otonominya di dalam Ukraina. Tanggal referendum ini lalu dimajukan dari 25 Mei ke 30 Maret. Sebuah pengadilan Ukraina menyatakan referendum ini melanggar hukum.

Pada tanggal 4 Maret, Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Rusia tidak punya rencana mencaplok Krimea. Ia mengatakan mengenai semenanjung ini bahwa "hanya warga Krimea dengan persyaratan memiliki hak mengungkapkan keinginan dan keamanan yang bisa menetapkan masa depan mereka". Putin lalu mengaku bahwa pada bulan Maret awal ada "jajak pendapat rahasia" yang diadakan di Krimea, di mana menurutnya, membuahkan hasil bahwa mayoritas besar penduduk mendukung penggabungan Krimea dengan Rusia.

Pada tanggal 6 Maret, jadwal referendum dimajukan menjadi 16 Maret oleh Dewan Tertinggi Krimea dan tujuannya diubah dengan ditambahi pertanyaan apakah Krimea harus berintegrasi dengan Rusia atau kembali kepada Konstitusi tahun 1992 yang baru saja ditangguhkan oleh pemerintah Ukraina. Berbeda dengan referendum sebelumnya, referendum ini tidak memuat opsi untuk mempertahankan status quo kepemerintahan seperti termaktub dalam Konstitusi tahun 1998.

Pada tanggal 14 Maret, Referendum Status Krimea dianggap melanggar UUD oleh Mahkamah Konstitusi Ukraina, dan sehari kemudian, Verkhovna Rada secara resmi membubarkan parlemen Krimea.

Meski ditentang oleh Kyiv, referendum tetap diadakan. Hasil resmi menunjukkan 95% pemilih di Krimea dan Sevastopol ingin bergabung dengan Rusia. Oleh beberapa pihak, hasil referendum ini dipertanyakan. Sebuah laporan yang ditulis oleh Evgeny Bobrov, anggota Dewan HAM lembaga kepresidenan Rusia, memberikan kesan bahwa hasil resmi ini dibesar-besarkan; sejatinya hanya 15-30% penduduk Krimea yang memilih bergabung dengan Rusia.

Dasar untuk melaksanakan referendum juga dikritik secara luas oleh pemerintah asing dan pers Ukraina serta internasional. Siapapun yang memiliki kewarganegaraan Rusia, apakah bertempat tinggal di Krimea atau tidak, dibolehkan ikut pemilu. Walau demikian, Rusia membela integritas proses pemilu, dan sejumlah pengamat Eropa, terutama dari kalangan sayap kanan dan partai politik kanan jauh yang beraliansi dengan Putin, menyatakan bahwa referendum ini dilaksanakan secara bebas dan adil.

Republik yang telah memisahkan diri

Pada tanggal 17 Maret, setelah ada pengumuman resmi hasil referendum, Dewan Tertinggi Krimea resmi memproklamasikan kemerdekaan Republik Krimea, yang terdiri atas wilayah Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol, yang memiliki status istimewa di di dalam republik ini. Parlemen Krimea mengumumkan "penangguhan sebagian Undang-undang Ukraina" dan mulai menasionalisasikan beberapa BUMN dan BUHN Ukraina yang terletak di Semenanjung Krimea seperti, pelabuhan-pelabuhan Ukraina dan properti Chornomornaftogaz. Parlemen juga secara resmi meminta kepada pemerintah Rusia untuk menerima negara yang baru saja memerdekakan diri ini di Federasi Rusia. Pada hari yang sama, Dewan Tertinggi Krimea secara de facto mengubah namanya menjadi Dewan Negara Krimea, dan memutuskan Rubel Rusia sebagai mata uang resmi bersama dengan Hryvnia Ukraina, serta mengumumkan Krimea akan mengubah waktunya mengikuti Waktu Moswa (UTC+4) pada 30 Maret.

Secara resmi Putin mengakui Republik Krimea melalui Dekret Presiden dan menyetujui masuknya Krimea dan Sevastopol sebagai subyek federal Rusia.