Jelaskan Fase tata niaga dari Distribusi film Indonesia

Hancurnya infrastruktur perfilman sejak peristiwa 1965 membuat pemerintah merasa perlu untuk segera membangkitkan kembali industri. Oleh karena produksi dalam negeri tidak dapat diharapkan segera bangkit, pemerintah akhirnya membuka lebar keran impor melalui keputusan Menteri Penerangan B.M Diah. Importir film pun berduyun-duyun memasuki arus baru ini dan tergabung dalam Gabungan Importir-Produsen Film Indonesia (GIPRODFIN). Sebagai pemancing produksi, B.M Diah mengeluarkan SK nomor 71 tahun 1967 yang menyatakan bahwa untuk setiap film yang diimpor, importir harus menyetor uang untuk dihimpun sebagai biaya pembuatan film nasional. Keputusan tersebut kemudian diperbaharui dengan memperluas penggunaan dana, tidak hanya untuk produksi, tetapi untuk perfilman secara keseluruhan. Pada tahun 1972 sewaktu kepemimpinan Menteri Penerangan Boediardjo, mekanisme pengaturan tata niaga mulai menuai masalah. Saat itu, Departemen Penerangan mengedarkan surat keputusan yang menyatakan bahwa CV Asia Baru mendapat hak tunggal memasukkan film Mandarin. Pada masa kepemimpinan Boediardjo, terdapat kategori importir, yaitu kategori AS-Eropa, Asia dan Asia Non Mandarin. Para importir tersebut tergabung dalam badan-badan konsorsium (BKIF).

Pemerintah mengklaim bahwa BKIF adalah aspirasi para importir untuk mencegah persaingan tidak sehat, tetapi muncul juga pengakuan bahwa importir sebenarnya ditekan: bergabung dengan badan-badan tersebut atau ijinnya dicabut. Pada akhirnya BKIF dibubarkan pada tahun 1976. Lalu, saat Mashuri menjadi Menteri Penerangan, ia membentuk empat konsorsium importir film (KIF) dengan masing-masing anggota 21 importir. Mashuri tetap mengaitkan aktivitas impor film dengan produksi film nasional dengan menerbitkan surat keputusan yang mewajibkan importir film merangkap menjadi produser sebagai syarat untuk memasukkan film dari luar negeri. Meskipun mekanisme ini mampu memicu produksi nasional, ketidakpuasan tetap muncul karena film yang dibuat dengan cara ini hanya mengejar kewajiban dan jumlah sehingga mutunya diragukan. Selain itu, ada juga keluhan dari aspek distribusi karena pasarnya dipenuhi oleh spekulan dan broker. Untuk membenahi sistem edar ini, pemerintah akhirnya mengeluarkan SKB 3 Menteri (Menpen, Mendagri dan Mendikbud) yang mewajibkan penayangan film nasional dalam jadwal yang ditentukan dan membentuk PT Peredaran Film Indonesia (PT Perfin). Berikut ini merupakan bagan penataan distribusi yang diupayakan pemerintah Orde Baru.