Jabarkan Penegakan hukum dari Operasi ekstrateritorial

Pemolisian kejahatan transnasional dan internasional merupakan tantangan bagi badan penegak hukum nasional karena yurisdiksinya membatasi intervensi langsung yang boleh diambil badan nasional di yurisdiksi negara lain. Bila dilaksanakan secara ekstrateritorial, hanya aktivitas penegakan hukum dasar (penangkapan dan penahanan) yang boleh dilakukan. Batasan ketat terhadap operasi penegakan hukum ekstrateritorial mendorong kerja sama antara badan penegak hukum negara berdaulat, membentuk badan supranasional seperti Interpol sebagai penghubung kerja sama, dan menempatkan kewajiban tambahan bagi negara seperti aut dedere aut judicare ("ekstradisi atau pengadilan") untuk memulai pengadilan terhadap jenis-jenis kejahatan transnasional tertentu, termasuk pembajakan pesawat sipil, penyanderaan warga sipil, dan tindakan terorisme lainnya, serta kejahatan terhadap diplomat dan "orang yang dilindungi secara internasional".