Jelaskan Perjalanan Politik dari Eva Kusuma Sundari

Sepulang dari menyelesaikan pendidikannya, Eva memulai karier politiknya dengan menjadi aktivis dan bergabung dengan lembaga swadaya masyarakat, Asia Foundation pada tahun 2003. Eva mempunyai perhatian khusus terhadap transparansi pada proses penganggaran. Pada tahun 2005, Eva kemudian menjadi Anggota dari Steering Committee untuk Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (SEKNAS FITRA).

Walaupun kedua orang tua dari Eva adalah kader dan aktivis dari Partai Golongan Karya (Golkar), Eva memutuskan untuk menjadi kader dari PDIP. Pada Pileg 2004, Eva mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Eva terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009 mewakili Dapil Jatim VI (Blitar, Kediri dan Tulung Agung) dan duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan. Eva dikenal sebagai anggota yang vokal dan gigih memperjuangkan keberadaan Alat Kelengkapan Dewan baru yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).

Pada Pileg 2009, Eva kembali terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009–2014 dan duduk di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan kepolisian. Pada periode ini, Eva memperjuangkan penambahan anggaran Kejaksaan Agung khusus untuk kegiatan trafficking (perdagangan manusia).

Pada Pileg 2014, Eva mencalonkan untuk ketiga kalinya menjadi anggota DPR RI. Namun kali ini Eva gagal terpilh. Namun pada bulan Maret 2015, Eva ditunjuk menjadi Staf Khusus Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas. Pada Agustus 2015, Pramono Anung dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Sekretaris Kabinet dan meninggalkan kekosongan di DPR untuk Fraksi PDIP.

Pada 11 Januari 2016, Eva Kusuma Sundari dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2014-2019 melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) menggantikan Pramono. Pada masa kerja 2014–2019, Eva duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan dan perbankan.