Jelaskan pengelolaan kekayaan daerah; dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah

pengelolaan badan layanan umum daerah; dan

fasilitasi pengelolaan sistem informasi keuangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

perumusan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;

fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan keuangan daerah;

pelaksanaan pembinaan umum penyelenggaraan bina keuangan daerah;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan keuangan daerah;

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan keuangan daerah;

pemberian pertimbangan penerbitan obligasi daerah;

pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelengggaraan bina keuangan daerah;

pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, terdiri atas:

Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah; dan

Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah.