Jabarkan Isu ekonomi dari Bernie Sanders

Sanders menyoroti isu-isu ekonomi seperti kesenjangan pendapatan dan kekayaan, kemiskinan, peningkatan upah minimum, pelayanan kesehatan universal, pemutihan seluruh utang pelajar, pembebasan biaya kuliah dengan memajaki transaksi keuangan, dan perluasan tunjangan Social Security dengan menghapus batas pajak pendapatan untuk orang-orang yang gajinya melebihi $250.000/tahun. Ia mengusulkan berbagai aturan yang mewajibkan perusahaan memberikan hak cuti hamil, cuti sakit, dan cuti liburan kepada pekerja, meniru aturan yang sudah duluan diterapkan di berbagai negara maju. Ia juga mendukung aturan yang memudahkan pekerja bergabung atau membentuk serikat pekerja. Sanders menolak penalangan bank dan mendorong reformasi keuangan menyeluruh, misalnya memecah lembaga-lembaga keuangan yang sifatnya "too big to fail" (terlalu besar dan berpengaruh), memulihkan undang-undang Glass–Steagall, mereformasi Federal Reserve Bank, dan mengizinkan Kantor Pos Amerika Serikat membuka layanan perbankan dasar di daerah tertinggal.

Karena Sanders percaya hak tenaga kerja dan dampak lingkungan perlu diutamakan saat merundingkan perjanjian dagang internasional, ia dari dulu menolak dan menentang NAFTA, CAFTA, dan PNTR dengan Tiongkok. Semua perjanjian ini dianggap "bencana bagi kelas pekerja Amerika" dan ujung-ujungnya mendorong perusahaan Amerika hengkang ke luar negeri. Sanders juga menentang Kemitraan Trans-Pasifik yang menurutnya "disusun oleh kalangan korporat Amerika dan industri obat-obatan dan spekulan Wall Street." Pada 1 Mei 2019, ia menulis, "Sejak perjanjian dagang Tiongkok yang saya tolak berlaku, Amerika kehilangan lebih dari tiga juga lapangan kerja produktif. Tiongkok itu jelas-jelas salah satu pesaing utama kita di bidang ekonomi."