Coba jelasin Masa Pra-Reformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan dong

Dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan / Sekretariat Jenderal, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung R.I (dahulu Puslitbang / Diklat) tidak pernah dicantumkan pengaturannya secara formal, baik dalam Keputusan Presiden R.I No.75 Tahun 1985 tentang Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung atau Keputusan Panitera/Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I No.MA/PANSEK/02/SK/Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan/Sekretarus Jenderal Mahkamah Agung R.I

Meskipun demikian, peran – peran Puslitbang/Diklat sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung R.I walau baru sebatas pendukung yang belum mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur keseluruhan aktivitasnya.

Eksitensi Puslitbang / Diklat baru dibentuk dan diperkenalkan pada 1994 setelah Mahkamah Agung R.I mengeluarkan surat Keputusan No.KMA/040/SK/X/1994 tanggal 25 Oktober 1994. Peraturan ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai Pedoman Prosedur Kerja, Struktur Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan Tugas dengan Unit Kerja Lain di lingkungan Mahkamah Agung. Dalam ketentuan ini Kepala Puslitbang/Diklat bertanggung jawab langsung kepada Ketua Mahkamah Agung R.I.

Sebagai unit kerja yang dibentuk berdasarkan keperluan/kebutuhan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas/fungsi Mahkamah Agung, pada awalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Litbang/Diklat hanya dilakukan pada Peradilan Umum. Sedangkan untuk Peradilan Agama, Tata Usaha Negara (TUN) dan Militer dilakukan oleh para Ketua Muda pengadilan yang bersangkutan.

Dengan terbitnya ketentuan ini maka tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan dan penyelenggaraan seluruh kegiatan Litbang/Diklat oleh Mahkamah Agung RI terpusat menjadi tanggungjawab Kepala Puslitbang/Diklat. Pada saat itu unit kerja Puslitbang/Diklat terdiri dari seorang Kepala, Kepala Bidang Sekretariat, Kepala Bidang Litbang, Kepala Bidang Diklat dan seorang Koordinator kelompok Fungsional.

Dalam struktur lama ini, antara Puslitbang/Diklat masih menjadi satu di bawah koordinasi Kepala Puslitbang/Diklat, dengan pendistribusian tugas Bidang Litbang adalah mengadakan kegiatan untuk menunjang fungsi Mahkamah Agung (fungsi Peradilan, Pengawasan, Mengatur, Penasehat dan Fungsi Administratif), dan memberikan masukan kepada Bidang Diklat. Sedangkan tugas Bidang Diklat merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk seluruh pejabat teknis dan non teknis Mahkamah Agung sendiri.

Puslitbang/Diklat juga bertanggungjawab melakukan penelitian dan pengembangan masalah hukum, menyebarluaskan hasil-hasil penelitian, pelatihan dan yurisprudensi, dan newsletter khusus untuk keperluan Mahkamah Agung.