Jelaskan Kekhawatiran dan kontroversi dari Olimpiade Musim Dingin 2022

Selama proses penawaran, para kritikus mempertanyakan tawaran Beijing, dengan alasan bahwa lokasi tempat outdoor yang diusulkan tidak memiliki hujan salju yang dapat diandalkan di musim dingin untuk olahraga salju. Kekhawatiran telah dikemukakan bahwa salju mungkin perlu diangkut ke tempat-tempat dengan biaya besar dan dengan konsekuensi lingkungan yang tidak pasti.

Penggunaan sanksi perdagangan dan paksaan ekonomi oleh Tiongkok terhadap Australia telah menyebabkan meningkatnya seruan di Australia untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022. Pada November 2020, Senator Australia Jacqui Lambie dan Rex Patrick secara resmi mengusulkan boikot. Proposal mereka kemudian ditolak. Beberapa organisasi hak asasi manusia telah menyerukan boikot diplomatik yang berarti negara-negara tidak mengirim kepala negara atau pejabat tinggi mereka ke Olimpiade tetapi masih mengirim atlet. Tiga belas Anggota Parlemen Kanada menandatangani surat yang menyerukan agar pertandingan dipindahkan ke luar Tiongkok. Tiga pemimpin partai telah mendukung relokasi pertandingan, dan satu pemimpin bahkan menyatakan bahwa dia mendukung pemindahan pertandingan ke Kanada. Pada Februari 2021 enam Senator AS dari Partai Republik menyerukan agar Olimpiade dipindahkan. Anggota parlemen Belanda Sjoerd Sjoerdsma, yang partainya mendukung seruan perlakuan terhadap Uighur sebagai genosida, mengatakan Olimpiade harus dicabut dari Tiongkok. Pada bulan Maret 2021, pemain ski alpine Amerika Mikaela Shiffrin mengatakan bahwa dia tidak harus memilih antara moral dan pekerjaannya karena masalah hak asasi manusia yang diangkat selama pertandingan. Pada April 2021, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS merekomendasikan agar pejabat pemerintah AS memboikot Olimpiade Musim Dingin 2022 "jika tindakan keras pemerintah Tionghoa terhadap kebebasan beragama terus berlanjut." Setelah laporan itu, Senator Mitt Romney (yang menjabat sebagai CEO dari Panitia Penyelenggara untuk Olimpiade Musim Dingin 2002) dan Tim Kaine menambahkan amandemen RUU Tiongkok yang lebih besar yang menyerukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade 2022, di mana pejabat AS tidak akan hadir tetapi atlet AS masih bisa bersaing. Pada Mei 2021, Ketua DPR Nancy Pelosi juga menyerukan boikot diplomatik. Mantan Presiden AS Donald Trump mengatakan boikot penuh akan "tidak adil bagi atlet."

Pada Februari 2021, tabloid Global Times milik Partai Komunis Tiongkok memperingatkan bahwa Tiongkok dapat "memberikan sanksi serius kepada negara mana pun yang mengikuti boikot." Pada Maret 2021, juru bicara Tiongkok Guo Weimin menyatakan bahwa segala upaya untuk memboikot Olimpiade akan dilakukan ditakdirkan untuk gagal. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi juga mengatakan kepada kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell bahwa mereka harus menghadiri pertandingan untuk "meningkatkan pertukaran pada olahraga musim dingin," dan untuk "mendorong sorotan baru" dalam kerja sama bilateral.

IOC telah menyatakan bahwa pihaknya tetap netral dalam semua masalah politik global dan bahwa penghargaan menjadi tuan rumah pertandingan tidak berarti bahwa IOC setuju dengan struktur politik, keadaan sosial, atau standar hak asasi manusia di negara tempat mereka ditahan. Tanggapan komite kepada Agence France-Presse berbunyi: "Kami telah berulang kali mengatakannya: IOC tidak bertanggung jawab atas pemerintah. Itu hanya memberikan hak dan kesempatan untuk penyelenggaraan Olimpiade. Itu tidak berarti kami setuju dengan semua politik, semua masalah sosial atau hak asasi manusia di negara ini. Dan itu tidak berarti kita menyetujui semua pelanggaran hak asasi manusia terhadap seseorang atau sekelompok orang," demikian tanggapan komite tersebut kepada AFP. Posisi ini telah menimbulkan kritik, dengan Jules Boykoff menuduh IOC munafik dengan mengatakan bahwa ia mengabaikan piagamnya yang mempromosikan kesetaraan dan anti-diskriminasi ketika nyaman untuk melakukannya dan bahwa IOC telah menunjukkan "kecenderungan yang disayangkan untuk berpaling dari kekejaman hak asasi manusia untuk memastikan bahwa permainan terus berlanjut."

Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada akhir Februari, The New York Times menerbitkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa Tiongkok meminta Rusia untuk menunda invasi sampai setelah Olimpiade untuk menghindari kerusakan citra Olimpiade. Liu Pengyu, juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington, telah menolak klaim tersebut sebagai "spekulasi tanpa dasar, dan bermaksud untuk menyalahkan dan mencoreng Tiongkok".