Jelaskan Kiprah dalam PPP dari Nuddin Lubis

Setelah Nahdlatul 'Ulama melakukan fusi bersama partai lain ke dalam Partai Persatuan Pembangunan, maka kader politik yang sudah matang seperti Nuddin Lubis tentu sangat dibutuhkan. Apalagi berdarakan perolehan suara Nahdlatul 'Ulama pada Pemilu 1971, yang merupakan ranking kedua setelah Golkar, bisa dibayangkan NU saat itu merupakan partai yang sangat besar dibanding partai Islam yang lai. Karena itu layak kalau NU memimpin partai yang lain dalam fusinya ke dalam PPP. Dibawah kepimpinan KH. Bisri Syansuri Partai Persatuan Pembangunan semakin besar dan berwibawa, sehingga kader seperti Nuddin Lubis, Cholik Ali, Yusuf Hasyim dan sebagainya bisa bermanuver secara cantik dalam pentas politik nasional melawan kedholiman Orde Baru.

Sebagai partai Islam dengan tegas PPP menolak RUU Perkawinan yang sekuler, sebagai warga NU demngan tegas menolak monopoli penafsiran Pancasila dan menolak UU Politik yang tidak demokratis. Karena itu dengan skuat yang kuat termasuk di dalamnya ada Nuddin Lubis NU melakukan walk out ketika persoalan krusial itu diangkat ke sidang DPR. Sementara unsur yang lain dalam PPP berdiam diri.

Berpuluh tahun menjadi anggota DPR/MPR ini berarti Nuddin Lubis orang paling lama mewakili Partai NU, dan kemudian Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ketika empat partai Islam yang berfusi ke dalam PPP, secara otomatis Nuddin menjadi anggota PPP. Ketika PPP dipimpin oleh HMS Mintaredja dan HJ.Naro, Nuddin Lubis menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP. Tahun 1982, terjadi kemelut di dalam tubuh PPP karena agresifitas unsur lain yang berfusi, membuat sejumlah nama tokoh NU dipelantingkan dari nomor kecil ke nomor sepatu dalam daftar calon pemilu. Namun Nuddin Lubis mampu bertahan, hingga tetap menduduki jabatan Wakil Ketua DPR/MPR.

Ketika kemelut itu berkecamuk kalangan PBNU tetap menggunakan Nuddin Lubis sebagai mediator, terutama setelah walk out itu antara unsur NU dan lainnya retak, sementara PPP harus segera Solid untuk menghadapi Pemilu berikutnya yakni Pemilu 1982, karena itu NU mengutus Nuddin Lubis sebagai ketua Fraksi Persatuan Pembangunan untuk mengadakan ishlah dan rujuk yang diadakan pada 6 Maret 1980 yang diadakan di Hotel Syahid. Islah tersebut ternyata mampu mempererat kembali fusi PPP. Kemampuan berkomunikasi dan keterbukaannya itu membuat ia mudah diterima berbagai kalanagan.