Tolong jelaskan mengenai Sejarah dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Amendemen keempat UUD 1945 mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setelah lima tahun, dalam rangka memenuhi amanat konstitusi, pemerintah mulai mengalokasikan anggaran untuk kepentingan pendidikan tersebut melalui APBN-P 2010. Tahun 2010, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berinisiatif menyisihkan alokasi dana pendidikan tersebut ke dalam poin Dana Pengembangan Pendidikan Nasional melalui UU Nomor 2 tahun 2010 tentang APBN-P 2010.

Undang-undang yang sama juga menetapkan bentuk dana kelolaan berupa endowment fund (dana abadi). Setelah sekitar dua tahun dikelola oleh Pusat Investasi Pemerintah melalui KMK Nomor 490 tahun 2010, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo menyusun tim kerja untuk persiapan pembentukan lembaga pengelola dana abadi tersebut pada November 2011. Diadakan pula kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama guna mengintegrasikan pengelolaan dana pendidikan ini. Pada 28 Desember 2011, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dibentuk sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan melalui PMK Nomor 252 tahun 2010. LPDP kemudian ditetapkan sebagai sebuah lembaga berbentuk Badan Layanan Umum pada 30 Januari 2012 setelah disahkannya KMK Nomor 18 Tahun 2012.

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola dana abadi pendidikan, maka ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2019 terkait Dana Abadi Pendidikan (DAP). Dana ini sifatnya abadi untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya yang merupakan bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, sehingga dana ini tidak dapat digunakan untuk belanja. Arah kebijakan strategis dalam pengelolaan DAP ditetapkan oleh Dewan Penyantun LPDP yang terdiri dari sembilan jajaran menteri.

Adapun arah kebijakan strategis Dewan Penyantun ini meliputi:

a.  proporsi hasil pengembangan DAP yang dapat dikembangkan;

b. proporsi penggunaan hasil pengembangan DAP;