Jelaskan Kepemilikan senjata api dari Bernie Sanders

Pada tahun 1993, Sanders menolak RUU Brady yang mewajibkan pemeriksaan kepribadian nasional saat membeli senjata dan menerapkan masa tunggu setelah membeli senjata di Amerika Serikat; RUU ini disahkan dengan perolehan suara 238–187. Ia menolak RUU ini empat kali lagi sepanjang 1990-an dan menjelaskan kepada warga Vermont (gemar berburu, minim kasus pembunuhan) bahwa kewajiban masa tunggu itu urusan pemerintah daerah, bukan pemerintah federal.

Sanders juga menyetujui sejumlah aturan pengendalian senjata api. Misalnya, pada tahun 1994, ia mendukung Undang-Undang Pengendalian Tindak Pidana Kekerasan dan Penegakan Hukum (Violent Crime Control and Law Enforcement Act) "karena satu paket dengan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan (Violence Against Women Act) dan larangan senjata serbu jenis tertentu". Namun demikian, ia tetap mengkritik keras beberapa bagian RUU tersebut. Meski Sanders mengakui "ada anggota masyarakat yang sangat ganas, sangat sakit, dan sosiopatik, dan mereka harus dikurung supaya tidak melukai masyarakat", ia tetap percaya kebijakan pemerintah telah mendorong "puluhan juta anak muda ke masa depan yang penuh kegetiran, kegelisahan, keputusasaan, obat-obatan, kejahatan, dan kekerasan". Ia juga berpendapat kebijakan-kebijakan represif yang tertuang dalam RUU ini tidak menyelesaikan masalah kekerasan, "kita buat lapangan kerja yang bermanfaat, tata ulang masyarakat kita, atau kita bangun penjara yang lebih banyak lagi".

Tahun 1998, Sanders menyetujui RUU yang menambah masa kurungan minimum (10 tahun) untuk kasus kepemilikan senjata api saat melakukan tindak pidana federal, termasuk tindak pidana non-kekerasan seperti kepemilikan marijuana.

Tahun 2005, Sanders menyetujui Undang-Undang Perlindungan Perdagangan Sah Senjata Api (Protection of Lawful Commerce in Arms Act). UU ini bertujuan mencegah produsen dan pedagang senjata dari tuntutan kecerobohan ketika sebuah tindak pidana dilakukan menggunakan produk mereka. , ia mengaku telah berubah sikap dan akan mendukung UU pembatalannya.