Jabarkan Daerah Istimewa Yogyakarta; dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan

Negara Republik Indonesia Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, dan tertib. Dalam usaha mencapai tersebut pemerintah melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) haruskan berperan positif aktif dalam kehidupan masyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat TUN dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan TUN, oleh karena pembentukan peradilan TUN sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan olek Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1983 tentang GBHN. Dengan demikian peradilan TUN merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang TUN.

Memang peradilan di bidang TUN merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang–Undang tentang Peratun dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN baru bias diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor: 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN.

Sebagai langkah awal pada tahun 1990 dikeluarkan Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Undang – Undang No. 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan PT. TUN Surabaya. Pada Pasal 2 Undang – Undang No. 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang menyebutkan “Pengadilan Tinggi TUN Medan Daerah hukumnya meliputi Sumatra Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatra Barat, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN yang menyatakan “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibu kota Propinsi, dan derah hukumnya meliputi wilayah propinsi”. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus dibentuk dengan Undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dialihkan menjadi bagian dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian pula halnya dengan beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yaitu Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dialihkan ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.