Jelaskan Wewenang Bonn dalam OHR dari Perwakilan Tinggi untuk Bosnia dan Herzegovina

Dalam pertemuan lembaga itu di Kota Bonn pada Desember 1997, Dewan Pelaksana Perdamaian sepakat untuk menambah wewenang yang dimiliki OHR, yang bertujuan agar pelaksanaan Perjanjian Dayton tidak terhalang dan terganggu oleh para politisi setempat. OHR diminta untuk

mengambil keputusan yang mengikat ketika partai lokal tampaknya tidak mampu atau tidak mau untuk bertindak;

memecat abdi negara yang melanggar serangkaian hukum negara, atau secara umum melanggar Perjanjian Dayton.

Wewenang Bonn secara luas diterapkan dalam dasawarsa ini. Contoh penerapannya yaitu diterapkannya pembaruan pertahanan negara pada April 2003, menekan Dewan Pertahanan Tertinggi Republika Srpska, dan mengamendemen Hukum Konstitusi Bangsa.

Sampai pada 2004, OHR telah memecat 139 abdi negara, termasuk hakim, menteri, pegawai negeri sipil dan para wakil rakyat, serta dalam beberapa kasus, rekening bank mereka pun dibekukan. Setelah pemilihan umum yang digelar pada 2002, OHR memeriksa seluruh calon menteri negara.