Jelaskan Reaksi Ukraina dari Aneksasi Krimea 2014

Segera setelah dimulainya pendudukan wilayah pada bulan Maret, Menteri Luar Negeri Ukraina memanggil Wakil Utama Rusia di Ukraina dan memberinya note verbale untuk memprotes pengakuan Republik Krimea oleh Rusia dan pencaplokannya setelah itu. Dua hari kemudian, Verkhovna Rada mengecam perjanjian ini dan berseru bahwa tindakan-tindakan Rusia merupakan "pelanggaran besar hukum internasional". Rada juga berseru kepada Dunia Internasional untuk tidak mengakui "apa yang disebut Republik Krimea" atau pencaplokan Krimea dan Sevastopol oleh Rusia sebagai subyek federal baru.

Pada tanggal 15 April 2014, Verkhovna Rada menyatakan bahwa Republik Otonom Krimea dan Sevastopol berada di bawah "pendudukan sementara" oleh militer Rusia. Wilayah-wilayah ini juga dianggap sebagai "bagian tak terpisahkan dari Ukraina" dan tunduk terhadap undang-undang Ukraina. Selain itu, sebuah undang-undang istimewa juga ditetapkan oleh Rada, yang membatasi gerakan warga negara asing dari dan ke Semenanjung Krimea dan melarang beberapa aktivitas usaha. Undang-undang ini juga melarang badan-badan negara yang dibentuk dengan melanggar Undang-undang Ukraina dan menyebut bahwa tindakan mereka tidak berlaku secara hukum. Hak-hak pemilu Krimea untuk berpartisipasi dalam Pemilu Ukraina juga ditangguhkan. Undang-undang ini tidak memiliki efek apa pun di Krimea karena adanya keadaan saling tidak mengakui antara Kyiv dan Simferopol.