Jabarkan Latar belakang dari Thailand dalam Perang Dunia II

Setelah Revolusi Siam 1932, militer Thailand yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Plaek Phibunsongkhram sebagai menteri pertahanan, dan kaum liberal sipil yang dipimpin oleh Pridi Banomyong sebagai menteri luar negeri, bekerja sama secara harmonis selama beberapa tahun, tapi ketika Phibun menjadi perdana menteri pada Desember 1938 kerjasama ini berhenti dan dominasi militer menjadi lebih terbuka. Rezimnya segera mengembangkan beberapa karakteristik fasis . Pada awal 1939, empat puluh lawan politik, baik monarkis maupun demokrat, ditangkap, dan setelah persidangan yang curang delapan belas orang dieksekusi, merupakan eksekusi politik pertama di Siam sejak lebih dari seabad. Banyak lainnya, di antaranya Pangeran Damrong dan Phraya Songsuradej, diasingkan. Phibun meluncurkan kampanye demagogik melawan kelas bisnis Cina. Sekolah dan surat kabar Cina ditutup, dan pajak atas bisnis Cina meningkat.

Phibun dan Luang Wichitwathakan, juru bicara ideologis pemerintah, menyalin teknik propaganda yang digunakan oleh Hitler dan Mussolini untuk membangun kultus pemimpin. Sadar akan kekuatan media massa, mereka menggunakan monopoli pemerintah atas siaran radio untuk membentuk dukungan rakyat bagi rezim tersebut. Slogan-slogan pemerintah yang populer terus-menerus ditayangkan di radio dan diplester di koran dan papan iklan. Gambar Phibun juga harus dilihat di mana-mana di masyarakat, sementara potret mantan raja, Raja Prajadhipok, seorang kritikus blak-blakan terhadap rezim otokratis dilarang. Pada saat yang sama Phibun mengesahkan sejumlah undang-undang otoriter yang memberi pemerintah kekuatan penangkapan yang hampir tak terbatas dan penyensoran pers yang lengkap. Selama Perang Dunia Kedua, surat kabar diperintahkan untuk hanya mencetak berita baik yang berasal dari sumber Poros, sementara komentar sarkastik tentang situasi internal dilarang.

Pada tanggal 23 Juni 1939, Phibun mengubah nama negara dari Siam ke Thailand (Thailand: ไทย), atau Thailand, dikatakan berarti "tanah bebas". Ini diarahkan terhadap keragaman etnis di negara itu (Melayu, Cina, Lao, Shan, dll) dan didasarkan pada gagasan "ras Thailand", nasionalisme Pan-Thailand yang kebijakannya adalah integrasi Shan, Lao dan orang-orang Tai lainnya, seperti Vietnam, Burma, dan Cina Selatan, menjadi "Kerajaan Besar Thailand " ().