Jelaskan Kebijakan dari Kebijakan Serba Tiga

Kebijakan ini dimulai pada 1940 oleh Mayor Jenderal Ryūkichi Tanaka, dan diterapkan secara penuh pada 1942 di Tiongkok Utara oleh Jenderal Yasuji Okamura. Jenderal Yasuji Okamura membagi wilayah tersebut menjadi lima provinsi (Hebei, Shandong, Shensi, Shanhsi, Chahaer) dengan label “ditenangkan”, “semi-ditenangkan” dan “belum ditenangkan”. Markas Besar Kekaisaran menyetujui kebijakan ini pada 3 Desember 1941 dengan nomor 575. Okamura terlibat dalam pembakaran desa-desa, penyitaan hasil panen gandum dan mobilisasi para petani untuk membangun dusun-dusun kolektif. Pembangunan ini juga termasuk penggalian parit-parit dan pembangunan ribuan mil dinding-dinding penahan parit, menara pengawas dan jalan. Operasi ini ditujukan untuk menghancurkan “musuh yang berpura-pura menjadi warga lokal” dan “semua laki-laki yang berusia antar 15 - 60 yang dicurigai sebagai musuh.

Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan pada tahun 1996, sejarawan Mitsuyoshi Himeta mengklaim bahwa Kebijakan Serba Tiga telah disetujui oleh Kaisar Hirohito sendiri dan bertanggung jawab (baik langsung maupun tidak langsung) atas kematian 2,7 juta warga sipil Tiongkok. Hasil penelitian ini dan karya Akira Fujiwara tentang detail operasi tersebut dikomentari oleh Herbert P. Bix dalam bukunya Hirohito and the Making of Modern Japan yang memenangkan penghargaan Pulitzer Prize. Dalam buku tersebut ia mengklaim bahwa jumlah korban kebijakan ini melebihi jumlah korban peristiwa Pemerkosaan Nanking, baik dari jumlah maupun dalam kebrutalannya. Efek dari strategi Jepang ini lebih buruk daripada taktik militer Tiongkok yang menggunakan warga sipil untuk melawan Jepang. Diduga di beberapa tempat, Jepang juga menggunakan senjata kimia terhadap warga sipil, dan hal ini bertentangan dengan perjanjian internasional.