Coba ceritain soal Balai Kota DKI Jakarta

Balai Kota DKI Jakarta merupakan sebuah bangunan administratif yang menjadi tempat kerja resmi Gubernur serta Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Sebelum menempati gedung Balai Kota Medan Merdeka Selatan, pusat pemerintahan kota Jakarta mengalami beberapa kali perpindahan tempat. Ketika Stad Batavia dibentuk pada tahun 1905, dan kemudian berubah menjadi Gemeente Batavia, kantor pemerintahannya bertempat di De Oude Stadhuis, yakni bangunan kuno abad ke-18 di Stadhuisplein ( Sekarang Taman Fatahillah dan dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta). Akibat perkembangan kota Batavia yang mengarah ke selatan dan berpusat di Weltevreden, kantor Gemeente Batavia menjadi sangat jauh dari pusat kota.

Oleh karena itu, banyak kantor pemerintahan yang akhirnya pindah ke Weltevreden. Kantor Balai Kota pun demikian. Yang pada awalnya terletak di Oud Batavia kemudian pindah ke Tanah Abang West (sekarang jalan Abdul Muis no.35, Jakarta Pusat) pada tahun 1913. Kemudian tahun 1919 pindah lagi ke Koningsplein Zuid (Sekarang Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat). Adapun bangunan No. 8 dipergunakan sebagai kantor dan tempat kediaman Residen Jawa Barat, sedangkan bangunan No. 9 dipergunakan untuk Gemeentehuis Batavia dan rumah kediaman Burgemeester. Lalu kemudian bangunan no. 9 menjadi kantor Balai Kota sepenuhnya setelah rumah kediaman Burgemeester dibuatkan di samping Bisschopplein (sekarang Jl. Suropati No. 7, Jakarta Pusat). Pada tanggal 1 Oktober 1926, Gemeentehuis Batavia diganti menjadi Stad Gemeentehuis Batavia sampai masa pemerintahan Jepang.

Masa Pendudukan Jepang sampai Pergolakan Revolusi Indonesia

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) gedung tersebut untuk kantor Jakarta Tokubetsusi dengan kepala pemerintahannya disebut sityoo. Setelah Indonesia Merdeka, kantor pemerintahan kota ini berganti nama lagi menjadi Pemerintahan Nasional Kota Djakarta. Sementara itu, kantornya disebut Balai Agung Pemerintahan Nasional Kota Djakarta dengan Wali Kota pertama Soewirjo.

Pada 21 Juli 1947, gedung pemerintah itu kembali mengalami pergolakan. Tak hanya perubahan nama, pemerintahan di Jakarta pun tidak dapat berjalan.

Wali Kota Soewirjo beserta para pejabat Jakarta ditangkap dan diusir oleh pemerintahan Belanda yang saat itu belum mengakui Kemerdekaan Indonesia, pada 17 Agustus 1945. Pada 9 Maret 1948, Belanda membentuk pemerintahan Pre-Federal untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya dan menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara. Nama pemerintahan Kota Jakarta pun kembali diubah menjadi Stad Gemeente Djakarta. Nama inilah yang akhirnya digunakan sampai Pemerintah Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia pada 27 Desember 1949.

Perkembangan Setelah Pergolakan Revolusi Indonesia

Sejak 31 Maret 1950, Soewirjo kembali diangkat sebagai wali kota dan Kota Jakarta berkedudukan sebagai Kotapraja Djakarta. Sekitar tahun 1954 masa pemerintahan Wali kota Soediro, kantor Balai Kota diperluas dengan penambahan gedung No.8. Dengan demikian kantor Balai Kota DKI Jakarta menempati dua gedung, yakni Jl. Medan Merdeka Selatan No.8 dan 9.

Gedung Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda yang berada tepat di sebelah Gedung Balai Kota juga dijadikan sebagai kantor pemerintahan. Gedung itu digunakan sebagai kantor pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong. Kantor Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda pun dipindahkan ke Jalan Medan Merdeka Barat sebagai penggantinya.