Saya mau tau Hasil dari Pemilihan umum Wali Kota Depok 2015

Konflik internal terjadi di dalam partai PDIP yang membawa nama Dimas Oky Nugroho dan Babai Suhaimi. Sekretaris PDIP cabang Depok menyatakan bahwa dirinya tidak pernah merestui nama Dimas Oky Nugroho, sehingga kemungkinan tanda tangannya yang ada pada berkas pendaftaran adalah palsu. Masyarakat dan simpatisan PDIP mendemo KPUD. Mereka menginginkan ketua KPUD diadili karena meloloskan berkas palsu tersebut dan dinilai tidak melaksanakan tugasnya dengan benar, meminta pilkada ditunda dan menganulir pasangan Dimas-Babai. KPU kemudian mengklarifikasi ke DPC PDIP Depok dan ditemukan bahwa tanda tangan pada berkas tersebut adalah asli dan menyatakan pasangan Dimas-Babai sah. Meski telah dinyatakan sah, kasus ini masih berlanjut dengan pernyataan sekretaris PDIP sendiri yang menyatakan masih ada kemungkinan bahwa tandatangannya dipalsukan.

Bakal calon Rudi Samin mengaku ditipu oleh PDIP cabang Depok. Ia diminta uang sebesar 300 juta rupiah oleh PDIP cabang Depok yang disebutnya digunakan untuk memperbesar hasil survei untuknya dan mempermulus jalannya menjadi calon wali kota.

Dukungan Demokrat terhadap pasangan Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna "terlambat" diumumkan dan didaftarkan, sehingga partai Demokrat tidak secara resmi menjadi partai pengusung keduanya. Hal ini menyebabkan ketua umum partai Demokrat cabang Depok dipecat dari jabatannya. Namun kader dari Partai Demokrat tetap masuk ke dalam tim pemenangan pasangan Idris-Pradi.

Partai yang mengalami perpecahan dan kepengurusan ganda (Golkar dan PPP) tidak dapat menyatakan dukungannya di pilkada manapun, termasuk di Depok. Meskipun Babai Suhaimi merupakan ketua Partai Golkar cabang Depok, Golkar tidak memberikan dukungannya secara resmi pada pasangan Dimas-Babai maupun pasangan lainnya yang mengklaim telah didukung salah satu kepengurusan Golkar. Di sisi lain, meski tidak mengusung secara resmi, disinyalir bahwa PPP kubu Romahurmuziy mendukung Dimas-Babai dan kubu Djan Faridz mendukung Idris-Pradi.

Satu pasangan independen, Ibrahim Kadir Tuasamu dan Johanes Karundeng, dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh KPUD Depok. Keduanya mengajukan gugatan ke PTUN Bandung karena "melihat ada tindakan KPU kota Depok yang bertentangan dengan perundangan yang berlaku".