Jelaskan Landasan hukum dari Taman Nasional Tambora

Awalnya, kawasan Taman Nasional Tambora ditetapkan sebagai hutan tutupan yang dipelihara. Penetapannya berdasarkan keputusan ZB Nomor 8 tanggal 12 Februari 1937 oleh Pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu, status hutan tutupan ditetapkan lagi melalui surat keputusan RB No. 45/XII/ZBZ tanggal 5 Juni 1937. Pada tahun 1979 dan 1980, batas-batas kawasan mulai diukur dan ditentukan. Kegiatan penentuan batas-batas ini selesai pada tahun 1984. Hasilnya kemudian diumumkan pada tanggal 29 Februari 1984 dan 6 Maret 1985 oleh Departemen Kehutanan dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan. Luas wilayah ditetapkan 134.247,75 Hektare. Penataan batas fungsi kawasan diadakan pada tahun 1996 dan 1997. Dasar hukum adalah berita acara tata batas yang sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian No. 756/Kpts/Um/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Isinya tentang Rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini ditegaskan kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 418/Kpts-II/1999 tanggal 5 Juni 1999. Isinya tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dari hasil penataan batas fungsi, kawasan Gunung Tambora dibagi menjadi cagar alam seluas 23.840,81 Ha, suaka Margasatwa seluas 21.674,68 Ha dan taman buru seluas 26.130,25 Ha. Usulan perubahan fungsi menjadi taman nasional diberikan pada tahun 2013. Alasan pengusulan adalah destinasi pariwisata dan potensi keankeragaman hayati. Pada tanggal 7 April 2015, Taman Nasional Tambora ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 111/Menlhk-II/2015.  Kawasan cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru disatukan sehingga luas Taman Nasional Tambora menjadi 71.645,64 Ha.