Tolong jelaskan mengenai Masalah jamaah haji dari Suwoto Adiwibowo

Terobosan-terobosan selanjutnya terus dilakukan oleh Bupati Soewoto, semisal masalah pelaksanakan ibadah haji. Saat itu pelaksanaan haji di Jombang cenderung semrawut. Tidak jarang masyarakat bawah yang sudah telanjur menjual sawah untuk ibadah haji gagal berangkat hanya karena terganjal kuota. Kondisi itu diperparah dengan maraknya rekomendasi dari oknum pejabat. Praktis, seseorang yang punya kedekatan dengan pejabat bisa dengan mudah mendapatkan kuota. Sedangkan bagi masyarakat bawah, harus rela antre dengan ketidakpastian kapan bisa berangkat. Atas dasar itu, pada tahun 1997 pelaksanaan haji di Jombang menggunakan sistem undian alias nomor urut.

Teknisnya, seluruh yang mendaftar haji dicatat. Pada hari yang sudah ditentukan, para pendaftar dikumpulkan di alun-alun setempat. Kemudian mereka mengambil nomor undian yang sudah dimasukkan dalam kotak. Dari situlah para jamaah haji mendapatkan nomor urut dan mengetahui apakah dirinya berangkat ke tanah suci atau tidak. Semisal, jumlah kuota haji pada saat itu 100 orang, padahal jamaah yang mendaftar ada 150 orang. Setelah mengambil nomor urut, maka akan diketahui siapa saja yang mendapatkan nomor 1 hingga 100. Merekalah yang dipastikan berangkat ibadah haji, selebihnya harus menunggu tahun berikutnya.

Dengan metode itu, asas keadilan lebih dikedepankan. Menariknya lagi, waktu itu Jombang merupakan satu-satunya daerah yang menggunakan sistem undian. Tak heran, terobosan itu sanggup membuat ”iri” Departemen Agama (Depag) Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya mereka melakukan studi banding tentang metode pemberangkatan haji yang digagas oleh Bupati Soewoto. Gayungpun bersambut. Pemerintah pusat juga melirik metode baru tersebut. Hal itu ditandai dengan datangnya 12 orang dari Kementrian Agama untuk melihat secara langsung pemberangkatan haji dengan sistem undian itu. Rencananya, apa yang telah dilakukan oleh Kabupaten Jombang akan diadopsi oleh pemerintah pusat. Namun belum sempat rencana terwujud, gerakan Reformasi 1998 bergulir.