Tolong jelaskan mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi dari Agus Rahardjo

Agus Rahardjo adalah orang pertama yang menjabat Ketua KPK tanpa latar belakang pendidikan formal hukum dan pengalaman di lembaga penegakan hukum. Ia termasuk satu di antara 50 orang yang khusus dihubungi panitia seleksi (pansel) untuk mendaftar menjadi komisioner periode 2015–2019. Dalam voting yang diikuti sebanyak 54 Anggota Komisi III DPR RI, Agus Rahardjo mendapatkan perolehan suara sebanyak 53 suara, Basaria Pandjaitan, sebanyak 51 suara, Alexander Marwata, sebanyak 46 suara, Laode Muhammad Syarif dan Saut Situmorang masing-masing mendapatkan sebanyak 37 suara.

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmon Junaedi Mahesa mengatakan terpilihnya Agus Rahardjo menjadi Ketua KPK didasari alasan sensitivitas masyarakat. Ia menganggap Agus, yang seorang muslim, akan lebih menenangkan masyarakat jika menjadi Ketua KPK. Pertimbangan ini, menurut dia, berdasarkan hanya ada dua muslim, yaitu Agus Rahardjo dan Laode Muhammad Syarif di antara lima capim yang terpilih.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, mengatakan Agus Rahardjo terpilih karena pengalamannya dan juga memiliki konsep yang jelas dalam memberantas korupsi, "Dia punya pengalaman yang begitu lama dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Jadi kalau kita ngomong soal korupsi APBN, di situlah episentrumnya," jelas Benny kepada wartawan BBC Liston Siregar.

Pada 17 Desember 2015, Komisi Hukum DPR RI menetapkan Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terpilih periode 2015-2019. 18 Desember 2015, Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan hasil penetapan pemilihan lima komisioner KPK.

Pemilihan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK RI mengundang pendapat beragam. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama memberi penilaian positif, "Bagus. Saya kenal, bukan kenal lagi, jadi yang nolong RSUD Koja pakai rancang bangun itu Pak Agus. Kalau kamu lihat saya bisa hapus outsourcing dan minta kontrak individual itu karena (diajari) Pak Agus. Jadi saya hampir tiap apa-apa (minta tolong) ke Pak Agus Raharjo. Dia ini yang ngajarin kenapa Jakarta harus jadi model."

Pada sisi lain aktivis lembaga masyarakat memandang negatif. Pegiat Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut 'masa depan pemberantasan korupsi bakal semakin suram'.

Usai dilantik 21 Desember 2015, pemimpin KPK diberi pesan khusus oleh Presiden Joko Widodo, "Titip negara ini."

Saat ditanya mengenai perasaannya terpilih menjadi Ketua KPK selepas mengucapkan sumpah, Agus menjawabnya dengan singkat, "Innalillahi wainna ilaihi rajiun...." Ucapan dalam bahasa Arab itu merupakan potongan dari surat Al-Baqarah dalam Al-Quran yang artinya: "Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali."

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Agus Rahardjo adalah Insinyur teknik sipil, lulusan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya. tahun 1984. Ia bercita-cita menjadi kontraktor, namun nasib membawanya menjadi pegawai negeri sipil.Agus Rahardjo memulai pengabdian publik di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pada tahun 2006, Rahardjo mengabdi sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik (PPKPBJ).

Agus Rahardjo adalah pendiri sekaligus Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak tahun 2010. Tanpa banyak diketahui publik, Rahardjo berperan melakukan reformasi dan modernisasi pelayanan publik di pemerintahan pusat hingga daerah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama menilai peran LKPP di bawah kepemimpinan Rahardjo, "Pak Agus Raharjo sangat baik. (Dengan e-Catalogue) enggak ada lagi pembelian-pembelian individual, termasuk pembelian barang sehingga nanti kontrolnya gampang, pembeliannya cepat dan mutunya baik."

LKPP juga memberi EProcurement Award kepada kepala pemerintahan daerah yang sukses melakukan transformasi sistem pengadaan barang dan jasa. 20 November 2013, penghargaan kategori Kepemimpinan dalam Transformasi Sistem Pengadaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diserahkan kepada Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini di Balai Sudirman, Jakarta.