Tolong jelaskan mengenai Sengketa kepemilikan tanah dari Waduk Ria Rio

Lahan Waduk Ria Rio diperkirakan 26 hektar, termasuk 7,1 hektar yang kini diduduki warga. Warga memenuhi lahan di sekitar waduk dan mengklaim sebagai miliknya. Bagaimanapun, tempat ini telah dihuni sejak 1940an sehingga mempersulit pembuktian kepemilikan lahan, sehingga menjadi sengketa antara PT. Pulomas dengan warga. Sementara 2,1 hektar lainnya menjadi sengketa antara PT. Pulomas dengan ahli waris Adam Malik yang juga merasa memiliki lahan tersebut.

Sengketa dengan ahli waris Adam Malik

Menurut cucu Adam Malik, Gunajaya Malik, sejak dibeli oleh Adam Malik dari tetangganya Nyo Seng Hoo pada 1961 pada tahun 1961, tanah tersebut dititipkan kepada Matnoor, yang kemudian menyerahkan kepengelolaannya kepada Haji Gafur, lalu dipinjamkan kepada warga sekitar dengan syarat bisa kembali diminta sewaktu-waktu.

PT. Pulomas Jaya mengklaim tanah 2,1 hektare tersebut adalah pemberian dari Gubernur DKI Jakarta, Tjokropranoto, kepada Yayasan Adam Malik untuk dibuatkan Rumah Sakit, tetapi hingga kini tidak pernah terwujud. Karena itu PT. Pulomas Jaya berniat memintanya kembali. Kemudian, karena keluarga Adam Malik kalah terus di Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung, maka pada 2004 Nelly Malik memilih untuk memiliki secara fisik dengan memasang papan nama bahwa tanah itu milik keluarga Adam Malik. Akibatnya PT. Pulomas melaporkan kejadian itu kepada Polres Jakarta Timur. Namun keluarga Adam Malik menyatakan pengaduan itu telah masuk SP3.

Menurut PT. Pulomas Jaya, gugatan dan klaim ahli waris Adam Malik selalu berubah. Mulanya menggunakan alas hak Girik C 342, kemudian Eigendom 5725 dan Eigendom 11202, tetapi semuanya tidak dapat dibuktikan secara hukum dan dimenangkan PT. Pulomas Jaya. Pemda DKI Jakarta telah mencabut kewenangan Yayasan Adam Malik karena tidak kunjung mampu membuatkan rumah sakit di daerah tersebut, yang kemudian dilawan oleh para ahli waris Adam Malik dengan Girik C.342 PS I Blok S.II. yang ditolak di PK dan dimenangkan oleh Pemda DKI, dalam hal ini PT. Pulomas Jaya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan tidak berminat mencampuri urusan ini dan mempersilakan PT. Pulomas Jaya dengan ahli waris Adam Malik menyelesaikannya di pengadilan.