Tolong jelaskan mengenai Riwayat Hidup dari M.M.R. Kartakusuma

Di bumi Ciamis, Jawa Barat yang memiliki pemandangan panorama indah serta masyarakatnya yang ramah, di awal abad ke-19 pada era penjajahan Belanda hiduplah sepasang suami istri keturunan bangsawan yang bersahaja dan bahagia, yaitu keluarga Mas Karadisman Kartakusuma dan Nyi Mas Siti Mariam Kartakusuma. Kebahagiaan suami istri tersebut semakin bertambah ketika pada suatu hari sebelum bulan suci Ramadhan datang menjelang tanggal 21 Juni 1918 mereka dikaruniai lagi seorang putra yang selanjutnya diberi nama Mas Muhammad Rachmat Kartakusuma.

Pada era penjajahan, peluang untuk memasuki jenjang pendidikan bagi masyarakat pribumi merupakan sesuatu yang tidak mudah, hanya diperuntukkan bagi keturunan Belanda, sedangkan dari pribumi peluang diberikan bagi mereka yang keturunan bangsawan dan pegawai Belanda yang diharapkan nantinya juga akan mengabdi kepada Belanda. DI samping karena seorang anak Asiste Wedana, faktor kerajinan dan kecerdasan yang dimiliki oleh Rachmat Kartakusuma juga turut andil dalam mengantarkan yang bersangkutan menikmati jenjang pendidikan berikutnya, sehingga setelah menyelesaikan pendidikan Christelijke H.I.S. Bandung (Setingkat SD) yang diselesaikan pada 1934, Rachmat Kartakusuma juga menyelesaikan pendidikan Hoogere Burgerschool (HBS) Bandung (Setara SMP dan SMA) pada 1934-1939.

Mh. Rustandi Kartakusuma, adik kandung dari Rachmat Kartakusuma yang juga terkenal rajin dan pintar serta sempat mengenyam pendidikan pada era penjajahan Belanda, kemudian hari juga menjadi salah seorang tokoh sastra yang cukup dikenal karyanya di masyarakat Jawa Barat. Bahkan ia menerima penghargaan Presiden RI atas nama pemerintah atas prestasi dan ketekunannya dalam melahirkan karya sastra Sunda selama ini.

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung

Pada saat Rachmat Kartakusuma menjabat sebagai Sesjen Wanhankamnas, sesuai dengan keputusan Presiden RI nomor 40/M tahun 1975, tanggal 26 februari 1975. Rachmat Kartakusuma juga dipercaya mengemban tugas sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada 1975 situasi politik dan hankam di Jakarta sempat memanas dengan terjadinya Peristiwa Malari. Sementara itu di Timor Portugis situasi keamanan juga tengah memanas sehingga menuntun Pemerintah RI harus mengambil langkah-langkah nyata di bidang politik dan hankam. Atas dedikasi yang ditunjukkan oleh Rachmat Kartakusuma saat mengemban tugas selaku anggota DPA tersebut, selanjutnya pada tahun 1978 Presiden menawarkan kesempatan kepada Rachmat Kartakusuma untuk menduduki jabatan sebagai Ketua DPA.

Jabatan sebagai Ketua DPA yang ditawarkan Presiden Soeharto tersebut tentu merupakan suatu penghargaan dan penghormatan Presiden sendiri terhadap Rachmat Kartakusuma. Namun tawaran itu tidak serta merta diterima olehnya. Rachmat Kartakusuma menyarankan ke Presiden sebaiknya jabatan tersebut diserahkan kepada pihak sipil saja, sehingga jangan terkesan semua lembaga negara dikuasai oleh militer. Kartakusuma menyarankan biarlah ia membantu dari sisi yang terkait dengan keamanan saja. Saran Rachmat tersebut diterima oleh Presiden, selanjutnya Kartakusuma menempati posisi sebagai Wakil Ketua DPA, sedangkan Ketua DPA Presiden mempercayakan kepada Idham Chalid.

Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan

Setelah tragedi Gerakan 30 September 1965 yang ddilancarkan PKI berakibat gugur 7 Jenderal Pahlawan Revolusi, setiap angkatan yang selama ini berdiri sendiri di bawah panglima angkatannya masing-masing kemudian diintegerasikan dalam hankam dan ABRI. Dalam upaya integrasi keempat angkatan (TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan POLRI) dalam wadah organisasi ABRI tersebut, Kartakusuma turut andil sebagai formatur, di mana Mayjen TNI Rachmat Kartakusuma dipercaya sebagai Kepala Staf Hankam.

Pada awalnya terhitung mulai 27 April 1966 Rachmat Kartakusuma diangkat sebagai pejabat Kepala Staf Hankam (Kashankam) sesuai surat keputusan Waperdam Hankam No. KEP/E/7/1966.

Ketika ditunjuk sebagai Kashankam, di tahun 1966 MPRS melaksanakan sidang. Terkait dengan pelaksanaan sidang umum MPRS tersebut maka Mayjen TNI Rachmat Kartakusuma dipercaya mewakili partai Golkar Angkatan Darat untuk mengikuti sidang MPRS tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 61 tahun 1967, tanggal 29 April 1967, dinyatakan bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 1967 Kartakusuma diangkat sepenuhnya menjadi Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan.

Sebagai Kashankam, Rachmat mengemban tugas yang tidak ringan, membantu Menteri Utama Bidang Hankam Jenderal TNI Soeharto mengkoordinasi keempat satuan yang sebelumnya berada di bawah panglima angkatan masing-masing.