Jabarkan Keputusan dari Pepper v Hart

Menurut keputusan ini, pengadilan boleh melihat sejarah legislatif untuk menginterpretasi suatu undang-undang bila:

Undang-undang bersifat ambigu atau tidak jelas atau dapat menyebabkan absurditas

Materi yang dipakai terdiri dari pernyataan oleh seorang menteri atau promotor rancangan undang-undang lainnya

Pernyataan yang dipakai untuk membantu interpretasi dirumuskan secara jelas

Pernyataan House of Lord mengenai hak khusus parlemen diperiksa oleh Komite Gabungan Hak Khusus Parlemen yang merekomendasikan agar parlemen tidak membalas keputusan dalam Pepper v Hart, tetapi memperingati bahwa keputusan ini sebaiknya tidak menyebabkan pelemahan hak khusus parlemen lebih lanjut. Akan tetapi, akademisi pada umumnya mengutuk keputusan ini dan pemikiran di baliknya. Akademisi Aileen Kavanagh mempertanyakan logika yang digunakan; House of Lords pada dasarnya menyatakan bahwa ketika seorang menteri membuat pernyataan mengenai tujuan dari suatu undang-undang yang tidak dipertanyakan oleh parlemen, pernyataan tersebut dapat digunakan sebagai bukti. Namun, terdapat banyak alasan mengapa anggota parlemen tidak mempertanyakan suatu pernyataan, dan diam bukan berarti menyetujui; misalnya, dalam kasus Finance Act, mungkin saja karena pernyataan tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam undang-undang, mereka tidak memiliki alasan untuk menentangnya secara aktif. Pada saat yang sama, masing-masing anggota parlemen memiliki alasan tersendiri dalam menyetujui suatu undang-undang. Fakta bahwa seorang menteri memberi beberapa alasan untuk memasukkan suatu pasal tidak menunjukkan bahwa parlemen setuju, tetapi bahwa parlemen juga merasa (untuk alasan apapun) bahwa pasal tersebut perlu dimasukkan. Keputusan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai pemisahan kekuasaan; para kritikus sering kali menekankan bahwa parlemen-lah yang dapat membuat undang-undang dan bukan eksekutif. Jika pengadilan menerima bahwa pernyataan yang dibuat oleh eksekutif dapat menentukan arti dari hukum tanpa perlu dimasukkan ke dalam undang-undang yang perlu disetujui oleh parlemen, hal ini melanggar prinsip pemisahan kekuasaan karena membiarkan eksekutif membuat hukum.

Terkait dengan masalah-masalah ini, Kavanagh berargumen bahwa terdapat beberapa dampak. Pertama-tama, jika hakim mengganti teks suatu undang-undang dengan arti yang diberikan oleh seorang menteri di parlemen, terdapat risiko bahwa mereka akan mengatribusikan makna yang tidak didukung oleh anggota parlemen; interpretasi yang didasarkan pada pandangan para menteri lebih merefleksikan maksud dari eksekutif daripada parlemen. Kavanagh juga menyatakan bahwa hal ini dapat memengaruhi tindakan para menteri; daripada repot-repot menambahkan suatu klausus dalam undang-undang, mereka cukup membuat pernyataan di parlemen mengenai tujuan dari suatu undang-undang. Kekhawatiran Lord Mackay bahwa keputusan ini dapat menambah biaya litigasi juga dipertimbangkan; berdasarkan kasus Pepper, setiap pengacara harus melihat semua perkataan yang diutarakan di parlemen untuk memastikan bahwa mereka memberi nasihat terbaik kepada klien mereka. Akademisi juga khawatir akan keterandalan Hansard sebagai sumber karena perdebatan mengenai undang-undang sering kali dilakukan di bawah tekanan yang besar.

Keputusan ini juga bertentangan dengan kasus-kasus sebelumnya. John Baker menyatakan bahwa keputusan ini melanggar peraturan yang melarang penggunaan bukti tertulis untuk menginterpretasi suatu dokumen, kecuali bila bukti tersebut dapat ditemui di dokumen terkait. Baker juga berargumen bahwa pernyataan menteri sebaiknya tidak digunakan sebagai bukti karena tidak relevan, dan bahwa tidak ada anggota parlemen yang berwenang untuk menyatakan apa tujuan dari satu undang-undang atau mewakili mayoritas yang diam terkait dengan hal tersebut. Menurutnya, satu-satunya pernyataan maksud bersama adalah teks yang disepakati oleh Ratu dan parlemen. Selain itu, pernyataan seorang anggota parlemen (baik seorang menteri maupun bukan) mungkin didasarkan pada pemahaman hukum yang salah.