Jelaskan Struktur Organisasi dari Direktorat Jenderal Kebudayaan

Bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VII tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi 'kerancuan' karena dibentuk 2 departemen dengan bidang sasaran kegiatan yang sama-sama, yaitu kebudayaan. Kedua departemen itu adalah (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembagian tugas antara kedua departemen itu dibatasi dengan kriteria "hulu"dan "hilir''.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menitikberatkan misinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "hulu". Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menitikberatkan misinya untuk memanfaatkan kekayaan budaya bang sa sebagai objek daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "hilir''.

Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap sama seperti sebelumnya. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah masih tetap sama. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Permuseuman; (5) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan membina secara teknis keberadaan Pusat-pusat, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Di tingkat Daerah, struktur organisasi juga masih tetap sama, yaitu terdiri atas bidang-bidang: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan; (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.

Selajutnya, di tingkat Kabupaten/Kota Madia, terdapat Seksi Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan, yaitu: Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Madia. Sementara itu, untuk tingkat Kecamatan terdapat jabatan yang disebut Penilik Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kecamatan.

Bila dibandingkan dengan bobot tanggung jawab di tingkat provinsi yang memiliki tiga bidang dan seksi-seksi, maka bobot tanggung jawan di tingkat kabupaten/kotamadia dan kecamatan cukup berat, karena pada kedua unit itu tidak dilengkapi dengan staf yang cukup. Pada keduanya tidak dilengkapi dengan subseksi atau urusan, bahkan tidak jarang mereka hanya bekerja seorang diri. Dalam tahun 1999 dibentuk Kabinet Reformasi, dan terjadi perubahan nomenklatur di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang lahir sejak tahun 1966, diganti menjadi Departemen Pendidikan Nasional. Meskipun ada perubahan, namun posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan masih dapat dipertahankan tetap ada dan bersatu dengan bidang pendidikan, tetapi dalam struktur organisasinya mengalami perubahan agar tidak terjadi kerancuan dengan susunan organisasi dan nomenklatur di Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: