Jabarkan Penentangan dari Pemotongan kelamin perempuan

Misionaris Protestan di Afrika Timur Britania (sekarang Kenya) mulai berkampanye menentang FGM pada awal abad ke-20, ketika Dr. John Arthur bergabung dengan Misi Gereja Skotlandia (CSM) di wilayah suku Kikuyu yang merupakan kelompok etnis utama negara itu. Sebagai penanda etnis yang penting, praktik FGM dikenal oleh Kikuyu sebagai irua untuk anak perempuan dan anak laki-laki. Praktik FGM di kalangan suku Kikuyu melibatkan eksisi (Tipe II) untuk anak perempuan dan penghilangan kulup untuk anak laki-laki. Perempuan Kikuyu (irugu) yang tidak disunat merupakan orang buangan.

Jomo Kenyatta, sekretaris jenderal Asosiasi Pusat Kikuyu dan kemudian Perdana Menteri Kenya yang pertama, menulis pada tahun 1938 bahwa, bagi Kikuyu, penerapan FGM adalah "conditio sine qua non dari seluruh ajaran hukum kesukuan, agama, dan moralitas". Pria atau wanita Kikuyu yang pantas tidak akan menikah atau melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang tidak disirkumsisi, tulisnya. Tanggung jawab seorang wanita terhadap sukunya dimulai dengan inisiasinya. Usia dan tempatnya di dalam sejarah suku dapat ditilik kembali ke hari tersebut, dan kelompok gadis yang menyertai pemotongannya dinamai sesuai dengan peristiwa terkini, sebuah tradisi lisan yang memungkinkan Kikuyu melacak orang dan peristiwa yang terjadi ratusan tahun yang lalu.

Dimulai dengan CSM pada tahun 1925, beberapa gereja misionaris menyatakan bahwa FGM dilarang untuk orang Kristen Afrika; CSM mengumumkan bahwa orang Afrika yang mempraktikkannya akan diekskomunikasi, yang mengakibatkan ratusan orang pergi atau diusir. Pada tahun 1929, Dewan Misionaris Kenya mulai menyebut FGM sebagai "mutilasi seksual wanita", dan sikap seseorang terhadap praktik itu menjadi ujian kesetiaan, baik ke gereja-gereja Kristen maupun ke Asosiasi Pusat Kikuyu. Perselisihan itu mengubah FGM menjadi titik fokus gerakan kemerdekaan Kenya; periode 1929–1931 dikenal dalam historiografi negara itu sebagai kontroversi sunat perempuan. Ketika Hulda Stumpf, seorang misionaris Amerika yang menentang FGM di sekolah khusus perempuan yang ia bantu jalankan, dibunuh pada tahun 1930, Edward Grigg, Gubernur Kenya, mengatakan kepada Kantor Kolonial Inggris bahwa si pembunuh telah mencoba untuk menyunatnya.

Ada beberapa penentangan dari perempuan Kenya sendiri. Di Karatina, sebuah kelompok yang menyebut diri mereka Ngo ya Tuiritu ("Perisai Gadis Muda") menyurati Dewan Penduduk Asli Nyeri Selatan pada tanggal 25 Desember 1931: "Kami dari Ngo ya Tuiritu mendengar bahwa ada laki-laki yang berbicara tentang sunat perempuan, dan kami heran karena mereka (laki-laki) tidak melahirkan dan merasakan rasa sakit dan bahkan beberapa mati dan bahkan yang lain menjadi tidak subur, dan penyebab utamanya adalah sunat. Karena itu, masalah sunat tidak boleh dipaksakan. Orang-orang ditangkapi seperti domba; seseorang harus dibiarkan memutuskan dengan caranya sendiri apakah setuju untuk disunat atau tidak tanpa pendiktean terhadap tubuhnya sendiri."

Di tempat lain, dukungan untuk praktik FGM dari wanita sangat kuat. Pada tahun 1956 di Meru, Kenya bagian timur, ketika dewan tetua pria (Njuri Nchecke) mengumumkan larangan terhadap FGM pada tahun 1956, ribuan anak perempuan saling memotong alat kelamin masing-masing dengan pisau cukur selama tiga tahun ke depan sebagai simbol pembangkangan. Gerakan itu kemudian dikenal sebagai Ngaitana ("Aku akan menyunat diriku sendiri"), karena untuk menghindari menyebut nama teman-teman mereka, gadis-gadis itu berkata mereka telah memotong diri mereka sendiri. Sejarawan Lynn Thomas menganggap periode ini signifikan dalam sejarah FGM karena para korbannya juga merupakan pelakunya. FGM akhirnya dilarang di Kenya pada tahun 2001, meskipun praktik ini terus berlanjut, dilaporkan akibat dorongan dari wanita yang lebih tua.