Jabarkan Tamil Nadu dari Daftar Ketua Menteri Tamil Nadu

Negara Bagian Madras berganti nama menjadi Tamil Nadu (bahasa Tamil untuk negara Tamil) pada 14 Januari 1969. Mahkamah legislatifnya mengadopsi sebuah resolusi pada 14 Mei 1986, untuk membubarkan majelis legislatif. Setelah itu, dewa legislatif tersebut dibubarkan melalui sebuah undang-undang Parlemen (Pembubaran) Majelis Legislatif Tamil Nadu 1986 dengan efek dari 1 November 1986. Legislatur negara bagian tersebut adalah unikameral, dan terdiri dari 235 anggota termasuk satu anggota yang dinominasikan.

Ketua Menteri mengkomandani sebagian besar kekuasaan eksekutif sementara Gubernur memegang sebagian besar peran seremonial. Ketua Menteri Tamil Nadu, seperti Ketua Menteri India lainnya, dipilih oleh para legislator dari partai politik atau koalisi yang meraih suara mayoritas dalam majelis legislatif. Masa jabatan Ketua Menteri terhimpun selama ia menikmati kepercayaan dari majelis. Petahana dapat dikeluarkan dari jabatan saat mosi tidak percaya diberlakukan. Selain itu, Presiden India, yang bertindak di bawah rekomendasi Kabinet Menteri Pemerintah India, dapat membubarkan pemerintahan terpilih memakai tujuan-tujuan tertentu dari Artikel 356 Konstitusi India. Pada 1976, pemerintah Karunanidhi dibubarkan dan pemerintahan Presiden dihimpun atas alasan korupsi. Jika kelowongan yang terjadi pada jabatan Ketua Menteri adalah karena kematian, pelepasan atau pembubaran, Gubernur dapat mengundang orang lain untuk membentuk pemerintahan dan memintanya untuk menggerakkan mosi percaya dalam Majelis. Dalam peristiwa ketiadaan orang yang mendapatkan dukungan mayoritas, Majelis dibubarkan atau ditempatkan dalam animasi tertunda dan negara bagian berada di bawah pemerintahan Presiden atau pemerintahan pengambil jabatan sampai pemilihan segar diadakan untuk majelis. Petahana dapat didiskualifikasi jika didakwa melakukan tindak kejahatan dengan hukuman dua tahun penjara atau lebih. Pada 2014, Jayalalithaa kehilangan jabatannya karena pengadilan istimewa menghukumnya empat tahun penjara dalam kasus aset disproporsionasi.