Tolong jelaskan mengenai Latar Belakang dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro

Urbanisasi, baik yang diartikan sebagai proses perpidahan penduduk dari desa ke kota atau perubahan pola hidup masyarakat agraris (gemeinschaft) kepada masyarakat industri (gesellschaft) merupakan suatu keniscayaan sejarah yang sulit untuk ditolak. Kota yang menawarkan berbagai kesempatan, kemudahan dan kesenangan, telah menjadi daya tarik bagi penduduk desa untuk bermigrasi ke kota sementara kehidupan yang keras di perkotaan telahmenuntut mereka untuk hidup lebih rasional, individualis dan bahkan materialistis.

Saat ini lebih dari 50% penduduk Indonesia bermukim di perkotaan. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat pada masa yang akan datang. Di samping berdampak positif, fenomena ini juga memberi dampak negatif apabila tidak dikelola dan direncanakan sejak dini. Seperti saat ini, banyak kita temui kota-kota yang mengalami masalah kemacetan, kelangkaan air bersih, munculnya lingkungan permukiman kumuh yang rentan terhadap banjir,tanah longsor, wabah penyakit, sampah dan limbah yang tidak terkedali, kesenjangan sosial, kriminalitas, dan sebagainya.

Belajar dari pengalaman ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diterbitkannya Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan berbagai peraturan terkait lainnya merupakan bentuk usaha tersebut. Akan tetapi, penerapan undang-undang tersebut di dalam dunia nyata tidaklah mudah, pemerintah membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua pihak terutama dukungan dari lembaga pendidikan yang mencetak para perencana.

Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro yang telah berdiri sejak tahun 1992 adalah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mencetak para perencana tersebut. Hingga kini Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro telah mencetak banyak sarjana atau para perencana profesional. Mereka telah mengisi berbagai lapangan kerja baik di institusi pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat.