Coba jelasin Publikasi, antara lain: dari Fajrul Falaakh dong

·   “Salah Atur Cuti Kampanye” (Jurnal Nasional, 14/7/2008).

·   “Penggembosan Angket BBM” (Seputar Indonesia, 5/7/2008)

·   “Menguji Sistem Pemilu DPD” (Kompas, 20/6/2008).

·   “Agenda Amandemen Konstitusi” (Jurnal Nasional, 6-7/5/2008).

·   “Siasat Amandemen Konstitusi” (Kompas, 30/1/2008)

·   “Presiden, DPR Dilarang Menggugat UU” (Jurnal Nasional, 11/1/2008).

·   “Objek Sengketa Hasil Pilkada” (Seputar Indonesia, 4/1/2008).

·   Kebijakan Reformasi Hukum: Suatu Rekomendasi, jilid 2, sebagai Penyunting (KHN, 2007).

·   “Debat Anggaran Pendidikan” (Seputar Indonesia, 27/12/2007).

·   “Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada” (Kompas, 26/12/2007).

·   “Nihilisme Konstitusi menurut MK” (Kompas, 12/11/2007).

·   “Seleksi Pimpinan KPK oleh DPR” (Jurnal Nasional, 5/12/2007).

·   “Mengelola Threshold” (Jurnal Nasional, 20/9/2007).

·   “Calon Independen Pilpres dan Pilkada” (Seputar Indonesia, 11-12/9/2007).

·   “Tantangan Kepemimpinan Baru KPK” (Jurnal Nasional, 13/7/2007)

·   “Distorsi Presidensialisme” (majalah Figur edisi Maret/April 2007).

·   “Kemajemukan Peradilan” (Kompas, 20/2/2007).

·   “Peninjauan Beberapa Ketetapan MPR/S 1960-2002 dan Implikasi Konstitusionalnya” dalam Newsletter Komisi Hukum Nasional, edisi Juli-Agustus 2003.

·   Reformasi Hukum di Bawah Bayang-bayang Negara (KHN, 2003).

·   “Komisi Konstitusi dan Peran Rakyat dalam Perubahan UUD 1945” dalam Analisis CSIS  No. 2/XXXI/2002.

·   “Faham Kerakyatan dan Negara Hukum “ (Kompas, 20/8/2002).

·   “Meninjau Kembali Ketetapan No. III/MPR/2000” dalam Mimbar Hukum No. 40/II/2002.

·   “Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan Kritis” dalam Mimbar Hukum No. 38/II/2002.

·   Mohammad Fajrul Falaakh, et.al.: Implikasi Reposisi TNI-POLRI di Bidang Hukum (Yogyakarta, 2001).

·    “Islam in the current transition to democracy in Indonesia,” dalam Arief Budiman, et.al. (eds.): Reformasi in Indonesia (Clayton: Monash Asia Institute, 2000).

·   “Reformasi Hukum dan Demokratisasi di Indonesia,” dalam Arus Bawah Menggugat: Kesaksian Reformasi (Jakarta: PB PMII, 1999).

·   “Komisi Konstitusi dan Amandemen UUD 1945” (Kompas, 5 September 2001).

·   “SI-MPR: Politis atau Yuridis” (Kompas, Juni 2001).

·   “Menggagas Constitutional Review di Indonesia” (Kompas, 8/4/2000).

·   “On Impeaching the President” (The Jakarta Post, 8/4/2000).

·   “RI Judicial Reform Agenda” (The Jakarta Post, 20/3/2000).

·   “Mencermati Perubahan UUD 1945” (Media Indonesia, 20-21/10/1999).

·   “Pemilihan Presiden dan Gagalnya Demokratisasi” (Kompas, 4/10/1999).

·   “Menyimak Arah Reformasi Politik Indonesia” (Kompas, 1999).

·   “Hukum, Birokrasi dan Reformasi Politik” (jurnal UNISIA, Yogyakarta, Juni 1998).

·   “Hukum, Krisis Ekonomi dan Reformasi Politik” (Media Indonesia, Agustus 1998).

·   “Krisis Ekonomi dan Lengser Keprabon” (Forum Keadilan, edisi khusus akhir tahun 1997).

·   “Retribusi, Legislasi Finansial dan Konstitusionalisme” (Kompas, 14/3/1996).

·   “UU Anti-subversi, Keamanan Nasional dan Budaya Politik” (Republika, 27/2/1996).

·   “Wajah Hukum di Indonesia” (Media Indonesia, 29/1/1996).

·   “Dinamika Judicial Review di Indonesia” (UNISIA, Yogyakarta, No. 28/XV – IV/1995).

·   “Kebebasan Berserikat dan Berpendapat,” sumbangan tulisan untuk buku Demokrasi Dalam Pasungan (Forum LSM Yogyakarta, 1995).

·   “Hak-hak Asasi Manusia dan Distribusi Kekuasaan” (Mimbar Hukum, edisi khusus 50 tahun Kemerdekaan Indonesia, Agustus 1995).

·   “Delegating Proviso dan Peran DPR” (Kompas, 17/2/1995).

·   “Dari Demonstrasi ke Litigasi: Kasus Pembredelan Pers” (Bernas, 9/7/1994).

·   “Proses Peradilan, Kepentingan Ekonomi dan Kekuasaan” (Jawa Pos, 31/3/1994).

·   “Melacak “Piagam” HAM di Indonesia” (Kompas, 27/1/1993).

·   “Mahkamah Agung dan Judicial Review dalam Cita Bernegara” (Varia Peradilan No. 95/VIII/Agustus/1993).

·   “Hukum dan Pembatasan Kekuasaan” (Suara Merdeka, 16/7/1993).

·   “MPR, Kedaulatan Rakyat dan Referendum” (Suara Pembaruan, 16/2/1993).

·   “Kedaulatan Rakyat di Indonesia “Berhenti” Sesudah Pemilu” (Suara Pembaruan, 14/12/1992).

·   “Membatasi Masa Jabatan Presiden” (Bernas, 9/8/1991).

·   “Referendum dan Perubahan UUD 1945” (Mimbar Hukum No. 1/1986).