Daftar Bupati Banyuwangi itu apa sih?

Secara administrasi, pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati yang membawahi koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten, sedangkan kepala desa dipilih oleh setiap warga desa setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintahan desa yang mandiri. Sejak 2005, bupati Banyuwangi dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD kabupaten.

Kabupaten Banyuwangi (atau sebelumnya disebut Regentschap Blambangan Timur) adalah Kabupaten yang dibentuk oleh Pemerintah VOC Belanda pasca perlawanan Pangeran Jagapati yang terkenal dengan Perang Puputan Bayu di Blambangan. Setelah itu Belanda menunjuk Mas Alit untuk menjadi regent atau bupati di Banyuwangi pertama dengan gelar Temenggung Wiroguno. Pengangkatan ini menandai akhir dari kekuasaan Kerajaan Blambangan dan berdirinya Pemerintahan baru di bawah Kolonial VOC Belanda.

Pengangkatan Mas Alit ini diusulkan oleh Patih Juru Kunci (Patih Tumenggung Jaksanegara, penguasa Blambangan 1771-1773) kepada Residen Schopoff, dilanjutkan kepada P. Luzak, Pemangku Kebijakan Ujung Timur (Gezaghebber van den Oosthoek), lalu ke Gubernur Van der Burg di Semarang dan lalu ke Gubernur Jenderal Van der Parra di Batavia. Mas Alit lalu dilantik 1 Februari 1774 dan mulai menempati kediamannya (pendopo) pada 1775.

Pada masa awal pemerintahannya, Belanda juga memberi keleluasaan kepada Mas Alit untuk memindahkan ibu kota dari Ulupangpang di Muncar ke tempat lain. Residen menyarankannya untuk memilih antara Benculuk, Ketapang (Ketapang, Kalipuro, Banyuwangi) atau tetap di Ulupangpang. Karena tidak disetujui oleh Gubernur Jawa, maka Mas Alit memilih ikut pindah ke dekat benteng VOC di Tirtogondo (Kota Banyuwangi). Selain itu Belanda mengubah kebijakan politiknya terhadap Blambangan yang sebelumnya bersifat represif menjadi lebih kooperatif.