Tolong jelaskan mengenai Aktor dari Persengketaan bea masuk anti-dumping pada kertas impor Indonesia

Pihak Ketiga: Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Taiwan

Pada 4 Juni 2004, Indonesia mengajukan konsultasi dengan Korea Selatan berkaitan dengan pengenaan definitif bea masuk anti-dumping yang diterapkan oleh Korea Selatan pada impor kertas informasi bisnis dan kertas cetak kayu tak berlapis dan penyelidikan pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pengenaan bea masuk tersebut.

Pada 16 Agustus 2004, Indonesia meminta pembentukan panel. Pada pertemuan 31 Agustus 2004, Badan Penyelesaian Sengketa menangguhkan pembentukan panel.

Tindak lanjut Panel dan Badan Banding

Pada permintaan kedua untuk pembentukan panel oleh Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa membentuk panel dalam pertemuan 27 September 2004. Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat menjadi pihak ketiga dalam sengketa ini. Pada 18 Oktober 2004, Indonesia meminta Direktur Jenderal untuk menyusun panel. Pada 25 Oktober 2004, Direktur Jenderal membentuk panel.

Pada 28 Oktober 2005, Laporan Panel disiarkan kepada para anggota dengan hasil:

Panel menemukan bahwa Komisi Perdagangan Korea telah bertindak tidak konsisten dengan ketentuan anti-dumping dalam menentukan batas dumping untuk sebuah perusahaan Indonesia.

Panel menyimpulkan bahwa Komisi Perdagangan Korea tidak bertindak konsisten dengan pasal-pasal perjanjian yang relevan, menolak data penjualanan domestik yang diajukan oleh kedua perusahaan Indonesia.

Panel melaksanakan ekonomi peradilan berdasarkan klaim konsekuensial yang diangkat oleh Indonesia dan tidak menangani klaim lain yang diajukan oleh Indonesia.

Panel menilai Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik dumping terhadap produk kertas Indonesia. Pada pertemuan 28 November 2005, Badan Penyelesaian Sengketa mengadopsi laporan panel. Dengan demikian, gugatan Indonesia terhadap Korea Selatan terhadap sengketa anti-dumping dikabulkan oleh WTO.