Jelaskan Hukum keluarga Muslim dari Poligami di Bangladesh

Hukum keluarga Muslim mengatur poligami di komunitas Muslim Bangladesh.

(1) Tidak seorang pun, selama kelangsungan perkawinan yang ada, kecuali dengan izin tertulis sebelumnya dari Dewan Arbitrase, mengadakan perkawinan lain, dan perkawinan semacam itu tidak boleh didaftarkan tanpa izin tersebut. Undang-undang Perkawinan dan Perceraian (Pendaftaran), 1974 (LII tahun 1974)].

(2) Permohonan izin menurut ayat (1) harus diajukan kepada ketua dengan cara yang ditentukan, bersama-sama dengan biaya yang ditentukan, dan harus menyebutkan alasan perkawinan yang diusulkan, serta persetujuan dari istri yang ada atau istri telah memperbolehkan poligami.

(3) Pada saat menerima permohonan berdasarkan ayat (2), Ketua meminta pemohon dan istri atau istrinya yang ada masing-masing untuk mencalonkan seorang wakil, dan Majelis Arbitrase yang dibentuk demikian dapat, jika merasa yakin bahwa perkawinan yang diusulkan itu perlu dan adil dengan tunduk pada syarat-syarat itu. Jika ada yang dianggap cocok, pemohon harus menyepakati izin yang diminta.

(4) Dalam memutuskan permohonan, Majelis Arbitrase harus mencatat alasan keputusannya. Setiap pihak dapat, dengan cara yang ditentukan, dalam jangka waktu yang ditentukan, dan dengan pembayaran biaya yang ditentukan, lebih memilih permohonan revisi kepada Hakim Asisten. Bersangkutan dan keputusannya bersifat final dan tidak dapat dipertanyakan di pengadilan mana pun.

(5) Setiap laki-laki yang mengadakan perkawinan lain tanpa izin Majelis Arbitrase harus (a) segera membayar seluruh jumlah mahar, baik yang segera maupun yang ditangguhkan, kepada istri atau istri-istri yang ada, yang jumlahnya, jika tidak dibayar demikian, akan dikembalikan sebagai tunggakan pendapatan tanah;