Jelaskan Sejarah dari Yayasan KI

Pada Oktober 2008, Kartoen Bitjara (Karbit) didirikan sebagai studio seni rupa (kartun, audio-visual) berfokus pada isu-isu yang berkembang di masyarakat. Studio ini disahkan sebagai organisasi kesenian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon Nomor: 556.12/233/Disporbudpar/2009, tertanggal 16 Oktober 2009. Sejak disahkan sebagai organisasi kesenian, Kartoen Bitjara terus mengembangkan dan membangun kemitraan global dan mengubah nama menjadi Kartoenbitjara Indonesia, salah bentuk kemitraan diwujudkan dengan menjalin kerja sama Tactical Technology Collective untuk program seminar 10 Tactics for Turning Information into Action pada tahun 2011 - 2012 di Indonesia. Program seminar tersebut dilaksanakan di Komunitas Anak Seribu Pulau (Blora, Randublatung, Jawa Tengah), JaF TV (Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat), dan Papernoise (Cirebon, Jawa Barat).

Pada Januari 2012, Kartoenbitjara Indonesia melegalisasi bentuk lembaga menjadi badan hukum Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Kartoenbitjara Indonesia Nomor 25 Tanggal 14 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Chandra Saputra dan Bayu Alfian dihadapan Notaris Saleh Bafadal SH. Pada 2 Maret 2012, Anggaran Dasar Yayasan Kartoenbitjara Indonesia diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan/Perbaikan Nomor 7. Pada tanggal 27 Maret 2012, Yayasan Kartoenbitjara Indonesia disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU - 1465.AH.01.04.Tahun 2012.

Pada tahun yang sama, Yayasan Kartoenbitjara Indonesia diperkenalkan secara luas dengan sebutan Yayasan KI. Seluruh kegiatan Yayasan KI merupakan swadaya masyarakat melalui inisiatif-inisiatif yang menunjang tujuan lembaga berdasarkan prioritas program kerja, sebagai berikut:

Mengembangkan lebih lanjut sumber daya manusia melalui penyediaan pelayanan dasar sosial pada sektor pendidikan dengan strategi infomobilisasi untuk mencapai masyarakat Indonesiayang berpengetahuan;

Mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama melalui peningkatan akses usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke pasar dan layanan keuangan;

Mengupayakan advokasi hukum dan media yang komprehensif untuk penegakan hak-hak asasi manusia dan penyelenggaraan pelayanan publik diIndonesia; dan

Melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.