Jelaskan Pemerintahan di Mesir dari Muhammad bin Tughj al-Ikhsyid

Dalam suratnya kepada Khalifah ar-Radhi (m. 934-940) pada tahun 936, Muhammad bin Tughj dapat menyajikan laporan yang sangat memuaskan: invasi Fatimiyah telah berhasilkan dipukul mundur dan upaya-upaya awal untuk memperbaiki situasi keuangan di provinsi tersebut telah dilancarkan. Sang Khalifah pun mengukuhkannya jabatannya dan mengirimkan jubah kehormatan kepadanya. Sebagaimana yang ditulis Hugh N. Kennedy, "dalam beberapa aspek, ancaman Fatimiyah sebenarnya justru menguntungkan Ibnu Tughj" karena, selama ia membela Abbasiyyah, "para khalifah siap memberikan restu kepada pemerintahannya sebagai imbalannya". Kedudukannya di mahkamah Abbasiyyah cukup baginya untuk meminta gelar kehormatan (laqab) al-Ikhshid, yang awalnya dipegang oleh raja-raja dari tanah leluhurnya, Farghana, pada tahun 938. Khalifah al-Radi mengabulkan permintaan tersebut, meskipun pengakuan resmi ditunda sampai bulan Juli 939. Setelah menerima konfirmasi resmi, Ibnu Tughj meminta agar ia selanjutnya hanya disapa dengan gelar barunya.

Sangat sedikit yang diketahui tentang kebijakan dalam negeri al-Ikhshid. Namun demikian, kebisuan sumber-sumber mengenai masalah-masalah dalam negeri selama masa pemerintahannya—selain pemberontakan kecil dari kaum Syi'ah pada tahun 942, yang dengan cepat ditumpas—sangat kontras dengan narasi yang umum tentang serbuan Badui, kerusuhan di perkotaan karena harga yang tinggi, atau pemberontakan dan intrik militer dan dinasti, dan mengindikasikan bahwa dia berhasil memulihkan stabilitas dalam negeri dan pemerintahan yang tertata rapi di Mesir. Menurut kamus biografi Ibnu Khallikan, dia adalah "seorang pangeran yang tegas, memiliki pandangan yang tajam dalam peperangan, dan sangat memperhatikan kemakmuran imperiumnya; dia memperlakukan kalangan militer dengan penuh kehormatan dan memimpin dengan kecakapan dan keadilan". Saingan potensialnya, Muhammad bin Takin dan al-Madhara'i, dengan mudah diluluhkan dan dimasukkan ke dalam pemerintahan yang baru.  Al-Madhara'i sempat mencoba menentang pengambilalihan al-Ikhshid yang berakhir dengan sia-sia, karena pasukannya dengan cepat membelot, dan pada awalnya dipenjara oleh al-Ikhshid, namun kemudian dibebaskan pada tahun 939. Ia segera memulihkan status dan pengaruhnya, dan sempat menjabat sebagai wali dari putra dan pewaris al-Ikhshid, Unujur pada tahun 946, sebelum akhirnya digulingkan dan dipenjara selama setahun. Sesudahnya, dan sampai kematiannya pada 957, ia pensiun ke dalam kehidupan pribadi. Seperti kaum Tulunid sebelum dia, al-Ikhshid juga sangat berhati-hati dalam membangun kekuatan militernya sendiri, meliputi tentara budak Turki dan Afrika Hitam.

Kebijakan luar negeri dan perjuangan untuk Suriah

Sebagai komandan dan penguasa di Mesir, al-Ikhshid adalah orang yang sabar dan berhati-hati. Dia mencapai tujuannya melalui diplomasi dan hubungan dengan tokoh-tokoh yang berkuasa di rezim Baghdad, selain juga melalui kekuatan, dan meskipun demikian ia selalu berusaha menghindari konfrontasi langsung sebisa mungkin. Konfliknya dengan Ahmad bin Kayghalagh adalah indikasi dari metode pendekatannya tersebut: ketimbang pertempuran secara langsung, kesepakatan gencatan senjata di antara keduanya memberikan waktu bagi al-Ikhshid untuk meninjau kembali situasi di Mesir sebelum mengambil tindakan. Kendati mengikuti jejak Ibnu Tulun, ambisinya lebih sederhana dan tujuannya lebih praktis, seperti yang menjadi sangat jelas dalam kebijakannya terhadap Suriah dan wilayah kekhalifahan lainnya. Secara historis, kepemilikan atas Suriah, dan khususnya Palestina, adalah tujuan kebijakan luar negeri bagi banyak penguasa Mesir, untuk menutup rute invasi yang paling memungkinkan masuk ke negara tersebut. Ibnu Tulun dan Salahuddin adalah dua contoh khas penguasa Mesir yang menghabiskan sebagian besar masa pemerintahan mereka untuk mengamankan kendali atas Suriah, yang mana mereka sama-sama menggunakan Mesir sebagian besar sebagai sumber pendapatan dan sumber daya untuk mencapai tujuan ini. Al-Ikhshid berbeda dari mereka; Bacharach mendeskripsikan Al-Ikhshid sebagai seorang "realis konservatif yang penuh kehati-hatian". Tujuan-tujuannya terbatas tetapi jelas: perhatian utamanya adalah Mesir dan penetapan keluarganya sebagai dinasti turun-temurun di sana, sementara Suriah tetap menjadi tujuan sekunder. Tidak seperti penguasa militer lainnya pada masa itu, ia tidak berniat mengikuti persaingan untuk mengambil kontrol atas Baghdad dan pemerintahan khalifah melalui jabatan amir al-umara yang memiliki kekuasaan tinggi; bahkan, ketika Khalifah al-Mustakfi (m. 944-946) menawarinya jabatan itu, ia menolaknya.