Jelaskan Peningkatan upah minimum provinsi dari Karier Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta

Pada 24 Oktober 2012, terjadi unjuk rasa di Balai Kota yang dilakukan sekumpulan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Awalnya buruh menuntut kenaikan UMP menjadi Rp 2,79 juta, yang ditanggapi ajakan dialog oleh Basuki Tjahaja Purnama dengan perwakilan buruh. Akhirnya disepakati penggunaan angka survei Kecukupan Hidup Layak bulan terakhir, dari sebelumnya yang dirata-rata dari data Februari 2012 hingga Oktober 2012, serta berbagai poin lainnya sehingga menjadi 13 kesepakatan.

Jokowi kemudian menyerahkan penghitungan UMP yang layak kepada Dewan Pengupahan yang awalnya memunculkan rekomendasi angka Rp1,9 juta. Namun sidang ini diganggu oleh tindakan buruh yang memanggil kembali perwakilannya, sehingga angka ini baru mewakili kepentingan pengusaha. Akhirnya disepakati oleh berbagai pihak bahwa Upah Minimum Provinsi sebesar Rp 2,2 juta yang kemudian ditetapkan oleh Dewan Pengupahan.

Jokowi melakukan berbagai konsultasi, termasuk dengan Menakertrans Muhaimin Iskandar, Gubernur Banten, dan Gubernur Jawa Barat untuk menentukan UMP yang tepat bagi buruh di DKI Jakarta agar tidak mengalami ketimpangan dengan daerah penyangga, tetapi masih layak untuk dinikmati pekerja.

Protes kembali terjadi pada akhir tahun 2013 karena buruh mendesak kenaikan kembali UMP menjadi Rp 3,7 juta, sementara pengusaha menolak angka tersebut dan menginginkan angka Rp 2,29 juta. Akhirnya diputuskan angka tengah sebesar Rp 2,44 juta. Buruh menolak karena Rp 3,7 juta angka mati dan sempat mencap Jokowi dan Ahok sebagai Bapak Upah Murah dan mengancam akan menduduki Balai Kota selama berhari-hari, tetapi akhirnya demonstrasi bubar dengan sendirinya dan UMP Rp 2,44 juta berlaku di DKI Jakarta sejak 1 November 2013