Jelaskan Penafsiran dari Shinto Negara

Secara umum, Shinto negara merujuk kepada pemakaian praktik Shinto yang terinkorporasi dalam ideologi nasional pada zaman Meiji yang bermula pada 1868. Ini sering kali dideskripsikan sebagai ideologi atau praktik yang terinspirasi Shinto dan didukung negara yang bertujuan untuk menginspirasi integrasi, persatuan, dan loyalitas nasional. Shinto negara juga dimengerti untuk merujuk kepada ritual dan ideologi negara dari pemujaan kaisar, yang tak menjadi tujuan tradisional dari Shinto — dari 124 kaisar Jepang, hanya 20 yang memiliki kuil terdedikasi.

"Shinto negara" bukanlah perancangan resmi untuk praktik atau keyakinan apapun di Kekaisaran Jepang pada masa tersebut. Sebagai gantinya, ini berkembang pada akhir perang untuk mendeskripsikan perpaduan dukungan negara untuk kegiatan kuil non-relijius dan dukungan ideologi untuk kebijakan Kokutai dalam pendidikan, yang meliputi pelatihan seluruh pendeta kuil. Ini mengijinkan bentuk Shinto relijius tradisional untuk merefleksikan posisi Shinto negara tanpa kontrol langsung dari negara. Kepastian apakah pemujaan Kaisar didukung oleh masyarakat masih belum jelas, meskipun para cendekiawan seperti Ashizu Uzuhiko, Sakamoto Koremaru, dan Nitta Hitoshi berpendapat bahwa pendanaan dan kontrol kuil-kuil oleh pemerintah tak pernah mendorong untuk membenarkan sebuah klaim untuk keberadaan Shinto negara. Keberadaan dukungan masyarakat untuk tindakan-tindakan yang dikategorisasikan sebagai "Shinto negara" adalah bahan perdebatan.

Beberapa otoritas Shinto kontemporer menolak konsep Shinto negara, dan berniat untuk merestorasi unsur-unsur dari praktik tersebut, seperti menamakan periode-periode waktu berdasarkan pada Kaisar. Pandangan tersebut sering kali memandang "Shinto negara" secara murni sebagai penemuan "Pengarahan Shinto" dari Amerika Serikat.