Jabarkan Dasar hukum pembentukan rudenim dari Rumah Detensi Imigrasi

Dasar hukum yang mengikat dalam pembentukan rudenim adalah:

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No.M.05.IL.02.01 Tahun 2006 Tentang Rumah Detensi Imigrasi

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 tentang tata cara pendetensian orang asing

Dasar hukum Indonesia yang dapat mengikat seorang pencari suaka ataupun pengungsi yang berasal dari luar negeri akan dikarantina dalam rudenim dan dijadikan detensi apabila mereka melanggar peraturan-peraturan:

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian

Apabila berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; atau

Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi ke luar wilayah Indonesia.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian

bahwa orang asing dikenakan tindakan Pengkarantinaan apabila:

Berada di wilayah Negara RI tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah;

Dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi;

Dalam rangka menunggu keputusan menteri mengenai pengajuan keberatan yang diajukan