Tolong jelaskan mengenai Riwayat Pendidikan dari Mohamad Nasir

Pendidikan Menengah Pertama; Pondok Pesantren Ma'hadul Ilmi Asy-syar’y (MIS) Sarang, Rembang, Jawa Tengah

SMAN 1 Kediri; Pondok Pesantren Al-Islah, Kediri

Pemegang sertifikasi akuntan profesional Certificate Accountant (CA)

Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia bidang Reformasi Birokrasi periode 2019-2024

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia ke-12 periode 27 Oktober 2014 - 20 Oktober 2019

Rektor Universitas Diponegoro periode 2014–2018, seharusnya dilantik 18 Desember 2014

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip periode 2010-2014

Ketua Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang

Penasihat Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) wilayah Jawa Tengah,

Ketua Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Kompartemen Akuntan Pendidik (KAPd) priode 2010-2012.

Muhammad Nasir sebagai menteri mengeluarkan wacana kebijakan yang kontrovesial mengenai penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan S1 pada Mei 2015. Wacana ini menuaikan banyak respon negatif dari kalangan sivitas akademika pergurusan tinggi. Banyak yang berpandangan jika dihapuskan maka tingkat ilmiah mahasiswa atau mahasiswi akan hilang. Namun, Menristek Muhammad Nasir membantah hal tersebut akan diterapkan di seluruh universitas di Indonesia. Menurut dia, peniadaan skripsi dikembalikan ke masing-masing universitas untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dia mengatakan menerapkan aturan bahwa tugas akhir skripsi untuk mahasiswa setingkat S-1 menjadi sebuah pilihan atau opsional bukan menghapusnya. Skripsi bisa diganti dengan pembuatan laporan tentang pembelajaran mandiri dalam bentuk karya tulis yang bersifat opsional.

Penerapan Uang Kuliah Tunggal dan Perpanjangan Masa Kuliah

Masa kuliah mahasiswa sempat dijadikan 5 tahun diakhir masa pemerintahan SBY karena amanah perubahan UU. Seiring pergantian Presiden dan Menteri serta penggabungan Dikti dan Ristek, terjadi penolakan dari berbagai elemen mahasiswa. Hal ini sampai dibawa ke Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi telah meminta Menristek dan Dikti, Muhammad Nasir, melakukan evaluasi beberapa peraturan di kementerian yang dipimpinnya. Salah satunya berhubungan dengan durasi kuliah mahasiswa program sarjana, yang dikembalikan menjadi 7 tahun, sesuai aturan sebelum diubah pada 2014. Menristek Dikti pun menerbitkan surat edaran. Surat Edaran (SE) Menristekdikti Nomor 01/M/SE/V/2015 tertanggal 20 Mei lalu pun lahir, juga memuat soal penerapan uang kuliah tunggal. Melalui surat edaran tersebut, disebutkan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT) direvisi. Salah satunya, aturan durasi kuliah program sarjana (S-1) akan dilonggarkan lagi, menjadi maksimal tujuh tahun.