Jabarkan Latar belakang dari Perang Inggris-Irak

Kerajaan Irak (juga disebut sebagai Mesopotamia) diperintah oleh Britania Raya dibawah mandat Liga Bangsa-Bangsa, Mesopotamia Mandar Britania, sampai 1932 ketika Irak meraih kemerdekaan secara nominal. Sebelum merdeka, Britania Raya mengadakan Perjanjian Inggris-Irak pada 1930. Perjanjian ini menghasilkan beberapa kondisi, yang meliputi perizinan untuk mendirikan pangkalan militer untuk digunakan Inggris.

Setelah 1937, tidak ada pasukan Inggris yang tersisa di Irak dan pemerintah menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri. Royal Air Force (RAF) telah diizinkan untuk mempertahankan dua pangkalan, RAF Shaibah di dekat Basra dan RAF Habbaniya (Wakil Marsekal Udara HG Smart, juga Perwira Udara Komandan Komando RAF Irak) di antara Ramadi dan Fallujah. Pangkalan-pangkalan itu melindungi kepentingan minyak Inggris dan merupakan penghubung dalam jalur udara antara Mesir dan India. Pada awal Perang Dunia Kedua, RAF Habbaniya menjadi markas pelatihan, dilindungi oleh Perusahaan Mobil Lapis Baja No. 1, Irak Levies dan pasukan Irak yang dibesarkan secara lokal, RAF Irak Levies.

Pada bulan September 1939, Pemerintah Irak memutuskan hubungan diplomatik dengan Nazi Jerman. Pada bulan Maret 1940, Rashid Ali yang nasionalis dan anti-Inggris menggantikan Nuri as-Said sebagai Perdana Menteri Irak. Rashid Ali melakukan kontak rahasia dengan perwakilan Jerman di Ankara dan Berlin, meskipun ia belum menjadi pendukung pro-Axis secara terbuka. Pada Juni 1940, ketika Italia Fasis bergabung dengan perang di pihak Jerman, pemerintah Irak tidak memutuskan hubungan diplomatik. Kedutaan Besar Italia di Baghdad menjadi pusat utama propaganda Axis dan untuk mengobarkan perasaan anti-Inggris. Dalam hal ini mereka dibantu oleh Amin al-Husseini, Mufti Agung Yerusalem, yang telah dipasang oleh Inggris pada tahun 1921. Mufti Besar telah melarikan diri dari Mandat Inggris di Palestina tak lama sebelum perang dan kemudian menerima suaka di Baghdad. Pada Januari 1941, Rashid Ali mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan digantikan oleh Taha al-Hashimi di tengah - tengah krisis politik dan kemungkinan perang saudara.