Jelaskan 2016-2018 dari Kereta kecepatan tinggi di Indonesia

Pada awal tahun 2016, Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ditetapkan sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional. Peletakan Batu Pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di kebun teh Mandalasari, Maswati, Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Selama hampir 3 tahun, proyek ini tidak kunjung mulai dikerjakan karena Departemen Transportasi menolak menerbitkan izin konstruksi sebelum semua lahan diakusisi, sementara PT. KCIC berargumen bahwa izin seharusnya dapat dikeluarkan lebih awal sambil menunggu akuisisi lahan hingga 100%. Selain itu, dana bank juga baru bisa keluar setelah lahan 100% diakusisi.

Permasalahan yang lain selain pembebasan lahan adalah Angkatan Udara Indonesia yang tidak menyanggupi untuk melepaskan 49 hektar tanah di sekitar Bandar Udara Halim Perdanakusuma di sebelah selatan Jakarta untuk konstruksi stasiun kereta menyebabkan proyek tersendat selama beberapa tahun.

Pada tahun 2017, disepakati Facility Agreement Pembiayaan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Beijing antara PT KCIC dan China Development Bank. Penandatanganan kesepakatan disaksikan oleh kepala negara kedua pihak, Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Selanjutnya pada tahun 2018 dilakukan penandatanganan kontrak kerja sama dengan Cars Dardela Joint Operation (CDJO) sebagai pengawas konstruksi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pada bulan Juli 2018, ada tiga tuntutan yang menuntut ganti rugi atas properti mereka terkait dengan proyek ini. Di pihak lain, penandatanganan perjanjian pemanfaatan lahan Halim Perdanakusuma untuk stasiun dan trase Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan. Kemudian China Development Bank mulai mencairkan dana 170 juta dolar AS pada bulan Mei dan 1,1 milyar dolar lagi pada bulan Juli.