Gw mau tau Efek politik dari Efek Jokowi

PDIP beberapa kali menunjuk Jokowi sebagai juru kampanye berbagai pilkada dengan maksud untuk memanfaatkan popularitas Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas para calon dari PDIP. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 16 dan 17 Februari 2013, Jokowi mengajukan cuti untuk menjadi juru kampanye Rieke Diah Pitaloka dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2013; namun, Rieke dikalahkan oleh Ahmad Heryawan dengan perbedaan suara sebesar empat persen. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai juru kampanye Effendi Muara Sakti Simbolon dalam pemilu Gubernur Sumatra Utara 2013. Akan tetapi, Jokowi membatalkan rencana kedatangannya ke Sumatra Utara pada tanggal 23 Februari 2013 karena sakit, sementara Effendi Simbolon sendiri dikalahkan oleh Gatot Pujo Nugroho. Jokowi juga diminta untuk menjadi juru kampanye pasangan AAG Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawa dalam pemilihan umum Gubernur Bali 2013, walaupun lagi-lagi keberadaan Jokowi tidak berhasil memenangkan pasangan dari PDIP tersebut. Jokowi kemudian menjadi juru kampanye Ganjar Pranowo dalam pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2013, dan kali ini kandidat yang dikampanyekan oleh Jokowi berhasil memperoleh kemenangan.

Popularitas dan tren elektabilitas Jokowi juga dikatakan dapat mengubah peta politik nasional dalam pemilihan umum tahun 2014. Jokowi diyakini dapat meningkatkan suara PDIP dalam pemilu legislatif tahun 2014. Bahkan, menurut beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, bila PDIP mendeklarasikan Jokowi sebagai calon presiden sebelum pemilu legislatif, suara PDIP dapat menembus 30%. Sementara itu, bagi para kompetitor PDIP, cara yang rasional untuk memenangkan pemilu adalah dengan mendorong PDIP untuk mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Selain itu, menurut Djayadi Hanan dari Saiful Mujani Research & Consulting, jumlah pemilih yang belum menentukan turun dari 17% pada bulan Februari menjadi 6,8% pada tanggal 26-29 Maret. Maka dari itu, pencalonan Jokowi sebagai calon presiden pada 14 Maret 2014 dianggap telah mengubah peta politik Indonesia 180 derajat dan memperkuat posisi PDIP dalam pemilihan umum legislatif dan presiden.

Namun, hasil hitung cepat menunjukkan bahwa jumlah suara yang diraih PDIP tidak mencapai 20%, yang berada jauh di bawah angka yang dibutuhkan agar PDIP dapat mengajukan calon presidennya sendiri. Akibatnya, para pakar politik mulai meragukan pengaruh efek Jokowi terhadap pemilihan legislatif. Terdapat beberapa hipotesis yang diajukan untuk menjelaskan hal tersebut, seperti perpecahan di internal PDIP karena masih ada yang menginginkan Megawati Soekarnoputri maju sebagai calon presiden, gaya kampanye PDIP yang kurang memaksimalkan efek Jokowi dan masih didominasi oleh ketokohan Megawati dan Puan Maharani, lemahnya strategi kampanye PDIP, dan pemilih yang membedakan antara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden atau memilih berdasarkan kampanye akar rumput daripada identifikasi partai dengan kandidat presiden yang diinginkan. Namun, menurut Yunarto Wijaya dari Charta Politika, elektabilitas PDIP sudah meningkat berkat Jokowi, walaupun tidak maksimal karena PDIP menurutnya gagal dalam mengoptimalkan efek Jokowi.