Jabarkan Sejarah Politik dari Sejarah Antarktika

Britania Raya mendeklarasikan atas kedaulatan Kepulauan Falkland di ujung Atlantik Selatan pada tahun 1833. Selain itu pada tahun 1908, pemerintah Inggris juga mengeklaim teritorial dengan menyatakan kedaulatan atas "Georgia Selatan, Orkneys Selatan, Shetlands Selatan, Kepulauan Sandwich, dan Tanah Graham, yang terletak di Samudra Atlantik Selatan dan di benua Antarktika berada di titik selatan Meridian barat ke-50, dan terletak di antara Meridian barat ke-20 dan 80". Semua wilayah tersebut dimasukan dalam Dependensi Kepulauan Falkland dengan pusat pemerintahan di Kota Stanley dan dipimpin oleh Gubernur Kepulauan Falkland. Motivasi deklarasi ini terletak pada kebutuhan untuk mengatur dan memajaki industri perburuan paus secara efektif.

Pada tahun 1917, memanjang mencakup semua wilayah di sektor Kutub Selatan (sekarang disebut Teritori Antarktika Inggris). Klaim baru mencakup semua pulau dan wilayah apapun di antara 20 derajat bujur barat dan 50 bujur barat dan yang terletak di sebelah selatan paralel ke-50 Lintang Selatan, dan pulau-pulau beserta wilayah apapun antara 50 derajat bujur barat dan 80 derajat bujur barat yang terletak di sebelah selatan Meridian barat ke-58".

Di bawah ambisi Leopold Amery yaitu pejabat dari Under-Secretary of State for the Colonies mencoba mempersatukan seluruh benua ke dalam bentuk pemerintahan Kekaisaran. Dalam memorandum kepada Gubernur jenderal Australia dan Selandia Baru, ia menulis bahwa 'kecuali Chile dan Argentina, dan beberapa pulau milik Prancis ... bahwa seluruh Antarktika harus dimasukkan ke dalam Kekaisaran Inggris.

Berdasarkan British Settlements Act 1887 pada tanggal 30 Juli 1923 pemerintah Inggris mengeluarkan Order in Council yang mendefinisikan batas-batas baru di Dependensi Ross - "bagian Yang Mulia Dominion di Laut Antarktika, terdiri dari semua pulau dan wilayah antara 160 derajat Bujur Barat dan 150 derajat Bujur Barat yang terletak sebelah selatan Meridian barat ke-60 yang disebut Dependensi Ross. " Hasil dari Order in Council kemudian menunjuk Gubernur Jenderal dan Panglima tertinggi Selandia Baru sebagai Gubernur wilayah itu.

Pada tahun 1930, Inggris menyatakan klaim atas Tanah Enderby. Pada tahun 1933, kerajaan Inggris mengubah wilayah klaim di selatan Meridian barat ke-60 dan di antara 160 dan 45 ke wilayah klaim Australia yang disebut Wilayah Antarktika Australia.

Setelah berlalunya Undang-Undang Westminster pada tahun 1931, pemerintah Inggris melepaskan semua kontrol atas pemerintahan Selandia Baru dan Australia. Namun ini tidak ada hubungannya dengan kewajiban Gubernur Jenderal kedua negara yang di dalam kapasitasnya sebagai Gubernur wilayah Antarktika.