Jelaskan Rehabilitasi dari Deportasi Tatar Krimea

Pemerintah Stalin menolak memberikan kepada orang-orang Tatar Krimea hak pendidikan maupun penerbitan dalam bahasa asli mereka. Meskipun mereka harus belajar dengan bahasa Rusia atau Uzbek sebagai bahasa pengantar, mereka masih mampu mempertahankan identitas kebudayaan mereka. Pada tahun 1956, pemimpin Soviet yang baru, Nikita Khrushchev, menyampaikan sebuah pidato yang mengecam kebijakan-kebijakan Stalin, termasuk deportasi massal berbagai suku bangsa. Namun demikian, meskipun banyak suku bangsa lain yang diizinkan kembali ke tanah air mereka, tiga kelompok dipaksa untuk menetap di pengasingan: orang Jerman Soviet, Turki Meskhetia, dan Tatar Krimea. Pada tahun 1954, Khrushchev menggabungkan wilayah Krimea dengan Republik Sosialis Soviet Ukraina (RSS Ukraina) karena Krimea terhubung dengan Ukraina di daratan dan bukan dengan RSFS Rusia. Pada tanggal 28 April 1956, arahan yang berjudul "Perihal Pencabutan Pembatasan terhadap Permukiman Khusus Tatar Krimea... yang Direlokasi Selama Perang Patriotik Raya" dikeluarkan, yang memerintahkan de-registrasi orang-orang yang dideportasi dan agar mereka tidak lagi diawasi secara administratif. Namun, berbagai batasan lainnya masih dipertahankan dan orang-orang Tatar Krimea tidak diizinkan untuk kembali ke Krimea. Selain itu, pada tahun yang sama, Dewan Menteri Ukraina melarang orang-orang Tatar, Yunani, Jerman, Armenia dan Bulgaria yang diasingkan untuk kembali ke Oblast Kherson, Zaporizhia, Mykolaiv, dan Odessa di RSS Ukraina. Orang-orang Tatar juga tak diberi ganti rugi apapun untuk harta benda mereka yang hilang.

Pada era 1950-an, orang-orang Tatar Krimea mulai secara aktif memperjuangkan hak mereka untuk kembali. Pada tahun 1957, mereka mengumpulkan 6.000 tanda tangan di dalam sebuah petisi yang dikirim ke Soviet Tertinggi, dan petisi ini menuntut rehabilitasi politik dan hak untuk pulang ke Krimea. Pada tahun 1961, 25.000 tanda tangan dikumpulkan di dalam sebuah petisi yang dikirim ke Kremlin.

Mustafa Dzhemilev, yang baru berusia enam bulan saat keluarganya dideportasi dari Krimea, dibesarkan di Uzbekistan dan menjadi seorang aktivis yang memperjuangkan hak orang-orang Tatar Krimea untuk kembali ke tanah air mereka. Pada tahun 1966, ia ditangkap untuk pertama kalinya dan menjalani hukuman 17 tahun penjara pada masa Soviet. Maka dari itu, ia diberi julukan "Mandela Tatar Krimea." Pada tahun 1984, ia dihukum untuk keenam kalinya akibat "kegiatan anti-Soviet", tetapi diberi dukungan moral oleh pembangkang Soviet Andrei Sakharov yang pernah menyaksikan pengadilan keempat Dzhemilev pada tahun 1976. Walaupun para pembangkang lama ditangkap, generasi muda muncul untuk menggantikan mereka .

Pada tanggal 21 Juli 1967, para perwakilan Tatar Krimea yang dipimpin oleh Ayshe Seytmuartova diberi izin untuk bertemu dengan para pejabat Soviet berpangkat tinggi di Moskwa, termasuk Yuri Andropov. Selama pertemuan tersebut, para perwakilan Tatar Krimea menuntut penegakkan keadilan. Pada September 1967, Soviet Tertinggi mengeluarkan dekret yang memberikan amnesti kepada orang-orang Tatar Krimea terkait dengan tuduhan pengkhianatan massal pada masa Perang Dunia II dan juga memberikan mereka lebih banyak hak di Uni Soviet. Namun, orang-orang Tatar Krimea masih belum mendapatkan apa yang paling mereka inginkan: hak untuk kembali ke Krimea. Dekret yang ditulis secara hati-hati tersebut menyatakan bahwa "Warga negara berkebangsaan Tatar yang dulunya tinggal di Krimea […] telah mengakar di RSS Uzbek." Individu-individu Tatar Krimea lalu bersatu dan membentuk kelompok-kelompok yang kembali ke Krimea pada tahun 1968 tanpa izin negara, tetapi pemerintah Soviet kemudian kembali mendeportasi 6.000 dari antara mereka. Contoh paling terkenal dari gerakan perlawanan semacam ini adalah aktivis Tatar Krimea Musa Mahmut, yang telah dideportasi saat ia berusia 12 tahun dan kembali ke Krimea karena ia ingin melihat kampung halamannya lagi. Saat kepolisian memberitahukannya bahwa ia akan diusir, ia melumuri minyak ke sekujur tubuhnya dan membakar dirinya sendiri. Meskipun begitu, 577 keluarga berhasil mendapatkan izin negara untuk menetap di Krimea.

Pada tahun 1968, terjadi kerusuhan di kalangan Tatar Krimea di kota Uzbek Chirchiq. Pada Oktober 1973, penyair dan profesor Yahudi Ilya Gabay bunuh diri dengan melompat dari sebuah gedung di Moskwa. Ia adalah salah satu pembangkang Yahudi di Uni Soviet yang memperjuangkan hak-hak orang tertindas, khususnya Tatar Krimea. Gabay pernah ditangkap dan dikirim ke kamp buruh, tetapi masih gigih dalam memperjuangkan hak asasi karena ia merasa yakin bahwa tindakan-tindakan Uni Soviet terhadap orang-orang Tatar Krimea dapat dianggap sebagai genosida. Pada tahun yang sama, Dzhemilev juga ditangkap.

Walaupun proses de-Stalinisasi sudah dilakukan di Uni Soviet, nasib Tatar Krimea baru berubah setelah Mikhail Gorbachev mulai berkuasa dan memberlakukan program perestroika pada akhir era 1980-an. Pada tahun 1987, aktivis-aktivis Tatar Krimea mengadakan unjuk rasa di pusat kota Moskwa di dekat Kremlin. Gorbachev kemudian membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki hal ini. Kesimpulan pertama komisi tersebut, yang dipimpin oleh Andrei Gromyko, adalah "tidak ada dasar untuk memperbaharui otonomi dan memberikan kepada Tatar Krimea hak untuk kembali", tetapi Gorbachev memerintahkan pendirian komisi kedua yang kemudian menyarankan pembaharuan otonomi untuk Tatar Krimea. Akhirnya, pada tahun 1989, larangan kembalinya etnis-etnis yang dideportasi secara resmi dinyatakan batal demi hukum, sementara Dewan Tertinggi Krimea pada tanggal 14 November 1989 mengumandangkan bahwa tindakan deportasi Tatar Krimea pada masa sebelumnya adalah sebuah tindakan kejahatan. Maka terbukalah jalan bagi 260.000 Tatar Krimea untuk pulang ke tanah air mereka. Pada tahun yang sama, Dzhemilev pulang ke Krimea, dan pada tanggal 1 Januari 1992, sekitar 166.000 Tatar Krimea lainnya melakukan hal yang sama. Selain itu, pada tahun 1991, dikeluarkan sebuah hukum di Rusia yang disebut Tentang Rehabilitasi Suku-suku yang Tertindas. Hukum ini berisi tentang proses rehabilitasi seluruh etnis yang tertindas di Uni Soviet. Hukum tersebut menghapuskan "semua hukum [RSFS Rusia] sebelumnya yang terkait dengan deportasi paksa yang ilegal" dan menyerukan "restorasi dan pengembalian arsip-arsip dan nilai-nilai kebudayaan dan spiritual yang mewakili warisan suku-suku yang tertindas."

Pada tahun 2004, suku bangsa Tatar Krimea mencakup 12% populasi Krimea. Walaupun begitu, proses kembalinya orang-orang Tatar Krimea bukanlah proses yang mudah; pada tahun 1989, saat mereka mulai kembali secara massal, berbagai kelompok nasionalis Rusia mengadakan unjuk rasa di Krimea dengan slogan: "Tatar pengkhianat - Keluarlah dari Krimea!" Bentrok juga dikabarkan terjadi antara warga setempat dengan orang-orang Tatar Krimea pada tahun 1990 di dekat Yalta, yang membuat militer turun tangan untuk menenangkan keadaan. Aparat Soviet merasa enggan untuk membantu orang-orang Tatar mencari pekerjaan atau tempat tinggal. Orang-orang yang pulang mendapati bahwa 517 desa Tatar Krimea telah ditinggalkan, tetapi birokrasi menghalangi upaya mereka untuk memulihkan desa-desa ini. Pada tahun 1991, paling tidak terdapat 117 keluarga Tatar Krimea yang tinggal di tenda-tenda di dekat Simferopol. Setelah pembubaran Uni Soviet, Krimea menjadi wilayah negara Ukraina yang merdeka, tetapi Kiev tidak banyak memberikan bantuan kepada para pemukim Tatar Krimea. Sekitar 150.000 orang yang pulang mendapatkan kewarganegaraan secara otomatis berdasarkan Hukum Kewarganegaraan Ukraina tahun 1991, tetapi 100.000 orang yang pulang setelah negara tersebut merdeka menghadapi berbagai rintangan, termasuk proses birokrasi yang mahal. Pengasingan orang-orang Tatar Krimea berlangsung selama hampir 50 tahun, dan ada beberapa orang Tatar Krimea yang memutuskan untuk menetap di Uzbekistan, sehingga mereka harus berpisah dengan anggota keluarga yang telah memutuskan untuk kembali ke Krimea. Pada tahun 2000, terdapat 46.603 permintaan lahan dari orang-orang yang telah kembali. Kebanyakan tuntutan tersebut ditolak. Di sekitaran kota-kota besar, seperti Sevastopol, seorang Tatar Krimea rata-rata hanya diberi 0,04 ekar (0,016 hektare) lahan yang bermutu rendah atau tidak cocok untuk pertanian.

Pandangan modern dan tinggalan sejarah

Sejarawan Ukraina-Kanada Peter J. Potichnyj menyimpulkan bahwa ketidakpuasan orang-orang Tatar Krimea di pengasingan mencerminkan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana kelompok etnis non-Rusia di Uni Soviet mulai meluapkan amarah mereka secara terbuka terhadap ketidakadilan yang dihasilkan oleh para ideolog Rusia Raya. Pada tahun 1985, sebuah esai karya jurnalis Ukraina Vasil Sokil yang berjudul Tidak Melupakan Apapun, Tidak Melupakan Siapapun diterbitkan dalan jurnal imigran Rusia Kontinent. Dengan gaya bahasa yang sering kali bersifat sarkastik, esai ini menyoroti suku bangsa Soviet yang terlupakan dan menderita selama Perang Dunia II, dan bagaimana pengalaman mereka merusak narasi resmi Uni Soviet mengenai kemenangan yang berkepahlawanan selama Perang Dunia II: "Banyak orang yang berhasil melalui segala penyiksaan di kamp-kamp konsentrasi Hitler, hanya untuk kemudian dikirim ke gulag Siberia. […] Apa yang sesungguhnya seorang manusia butuhkan? Tak banyak. Hanya sekadar diakui sebagai manusia. Bukan sebagai seekor hewan." Sokil menjadikan pengalaman Tatar Krimea sebagai contoh suku bangsa yang tidak diberikan pengakuan sebagai manusia.

Antara tahun 1989 hingga 1994, sekitar seperempat juta orang Tatar Krimea pindah dari Asia Tengah ke Krimea; ini dipandang sebagai kemenangan simbolis dari upaya mereka untuk pulang ke tanah air mereka. Mereka pulang setelah 45 tahun di pengasingan.

Tidak ada satu pun dari sepuluh kelompok etnis yang dideportasi pada era Stalin yang mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun. Beberapa kelompok dan aktivis Tatar Krimea menyerukan agar masyarakat internasional membantu memberikan tekanan terhadap Federasi Rusia, negara penerus Uni Soviet, untuk membiayai rehabilitasi kelompok etnis tersebut dan memberikan ganti rugi keuangan.

Deportasi Tatar Krimea diduga dilakukan karena Stalin berencana untuk mengendalikan Krimea secara penuh. Selain itu, rencana Soviet untuk mendapatkan akses ke Selat Dardanella dan juga untuk mengendalikan wilayah di Turki (yang merupakan tempat tinggal kerabat etnis Tatar) lagi-lagi memunculkan pandangan bahwa orang Tatar Krimea kemungkinan tidak akan setia kepada Uni Soviet. Cendekiawan Walter Kolarz menganggap deportasi ini sebagai tindakan terakhir dari proses kolonisasi Krimea oleh Rusia yang sudah berlangsung sejak tahun 1783. Sejarawan Gregory Dufaud berpendapat bahwa tuduhan Soviet terhadap Tatar Krimea hanya dijadikan dalih untuk memindahkan mereka secara paksa agar Moskwa dapat mengakses wilayah selatan wilayah Laut Hitam yang strategis tanpa perlu menghadapi persaingan, dan juga untuk menyingkirkan suku bangsa yang diduga merupakan suku bangsa pemberontak. Profesor Brian Glyn Williams menyatakan bahwa deportasi orang-orang Turki Meskhetia yang tidak tinggal di dekat wilayah perang dan belum pernah dikenakan tuduhan kejahatan juga semakin memperkuat kemungkinan bahwa deportasi orang-orang Krimea dan Kaukasus disebabkan oleh kebijakan luar negeri Soviet dan bukan akibat "kejahatan massal universal" yang sesungguhnya.

Pada Maret 2014, wilayah Krimea dianeksasi oleh Federasi Rusia. Aneksasi tersebut lalu dinyatakan ilegal oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Resolusi 68/262). Pemerintah Federasi Rusia secara resmi mengeluarkan dekret No. 268 "Tentang Tindakan-Tindakan untuk Merehabilitasi Bangsa-Bangsa Armenia, Bulgaria, Yunani, Tatar Krimea dan Jerman dan Bantuan Negara untuk [Proses] Pemulihan dan Pembangunan Mereka" pada tanggal 21 April 2014. Namun, Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia memberikan peringatan kepada Kremlin pada tahun 2016 karena mereka "mengintimidasi, mengganggu, dan memenjarakan para perwakilan Tatar Krimea, sering kali atas tuduhan-tuduhan yang meragukan", sementara badan perwakilan Tatar Krimea yang disebut "Mejlis" secara resmi dilarang.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan bahwa lebih dari 10.000 orang meninggalkan Krimea setelah wilayah tersebut diambilalih oleh Rusia pada tahun 2014, dan kebanyakan adalah orang Tatar Krimea. Terdapat berbagai alasan yang mendasari kepergian mereka, seperti ketidakamanan, ketakutan, dan intimidasi dari aparat Rusia yang baru. Dalam laporannya pada tahun 2015, Kantor Komisioner Tinggi PBB untuk HAM menyatakan bahwa berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi di Krimea, termasuk tindakan penghalangan terhadap upaya Tatar Krimea untuk memperingati 71 tahun deportasi mereka. Dzhemilev, yang sedang berada di Turki saat Krimea dikuasai oleh Rusia, dilarang masuk Krimea selama lima tahun oleh pemerintah Rusia, sehingga ini adalah kedua kalinya ia diusir dari tanah airnya.

Sejarawan dan ahli modern sering kali menganggap peristiwa deportasi massal Tatar Krimea sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, pembersihan etnis, depopulasi, tindakan penindasan Stalinis, atau "etnosida", yang artinya tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memusnahkan identitas dan budaya dari suatu bangsa. Tatar Krimea menyebut peristiwa ini dengan julukan Sürgünlik ("pengasingan").

Beberapa aktivis, politikus, dan sejarawan menganggap deportasi tersebut sebagai sebuah genosida. Contohnya adalah dua pembangkang Soviet, yaitu Ilya Gabay dan Pyotr Grigorenko. Selain itu, pada tanggal 12 Desember 2015, Parlemen Ukraina mengeluarkan sebuah resolusi yang mengakui peristiwa deportasi Tatar Krimea sebagai sebuah genosida dan menjadikan 18 Mei sebagai "Hari Mengenang Para Korban Genosida Tatar Krimea." Namun, beberapa akademisi tidak setuju dengan penggunaan istilah genosida, terutama mengingat bahwa istilah tersebut merupakan istilah dalam hukum pidana internasional yang memiliki prasyarat-prasyarat tertentu. Profesor Alexander Statiev berpendapat bahwa pemerintahan Stalin tak memiliki maksud atau itikad untuk memusnahkan suku-suku bangsa yang dideportasi; menurutnya, "budaya politik, perencanaan yang buruk, ketergesa-gesaan, dan kekurangan [bahan pokok] pada masa perang mengakibatkan tingkat kematian yang seperti genosida di antara mereka." Ia justru menganggap deportasi tersebut sebagai contoh upaya asimilasi terhadap "bangsa-bangsa yang tak diinginkan." Menurut Profesor Amir Weiner, "...Yang ingin dimusnahkan adalah identitas wilayah mereka dan bukan keberadaan mereka secara fisik atau identitas etnis mereka." Sementara itu, Profesor Francine Hirsch berpendapat bahwa "Meskipun rezim Soviet mempraktikkan politik diskriminasi dan eksklusi, mereka tidak melakukan praktik yang dianggap sebagai politik rasial pada masa itu." Baginya, deportasi massal tersebut didasarkan pada konsep bahwa suku-suku bangsa tersebut adalah "kelompok-kelompok sosio-sejarah yang memiliki hati nurani bersama dan bukan kelompok-kelompok rasial-biologis".