Jelaskan Sejarah dari Provinsi Bueng Kan

Pada tahun 1994, Sumet Phromphanhao, seorang anggota parlemen Thailand yang berasal dari Provinsi Nong Khai, mengusulkan pembentukan Provinsi Bueng Kan dengan menggabungkan Amphoe Bueng Kan, Amphoe Seka, Amphoe So Phisai, Amphoe Bung Khla, Amphoe Bueng Khong Long, Amphoe Pak Khat, Amphoe Phon Charoen, dan Amphoe Si Wilai dari Provinsi Nong Khai sebagai sebuah provinsi baru. Provinsi baru ini, apabila jadi berdiri, akan memiliki luas wilayah sebesar 4,305 km2, dengan populasi penduduk 390.000 jiwa. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri Thailand menyatakan bahwa pembentukan provinsi baru akan menambah beban pada anggaran negara dan bertentangan dengan resolusi Dewan Menteri.

Usulan pembentukan Provinsi Bueng Kan diajukan selama sekitar 20 tahun, hingga pada tahun 2010 saat Menteri Dalam Negeri memperbarui proyek ini dan membuat usulan ke Dewan Menteri untuk mempertimbangkan RUU Pembentukan Provinsi Bueng Kan. Dalam sebuah jajak pendapat saat itu, 98,83% dari seluruh penduduk Provinsi Nong Khai mendukung usulan pemekaran ini. Pada tanggal 3 Agustus 2010, Dewan Menteri memutuskan untuk mengajukan RUU ke Majelis Nasional, mengatakan bahwa usulan tersebut telah memenuhi kriteria untuk diberikan persetujuan.

Pada tanggal 7 Februari 2011, Majelis nasional menyetujui RUU tersebut. Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengajukan RUU tersebut kepada Raja Bhumibol Adulyadej untuk mendapatkan persetujuan istana. Bhumibol Adulyadej menandatangani RUU tersebut pada tanggal 11 Maret 2011, mengesahkannya sebagai "Undang-Undang Pembentukan Provinsi Bueng Kan, 2554 BE (2011)" (). Undang-undang tersebut diterbitkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 22 Maret 2011 dan mulai berlaku pada hari berikutnya.