Jelaskan Pandangan Hukum Positif dari Nikah mutah

Didalam hal ini setidaknya dapat dikutip dari 4 peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di Indonesia, antara lain :Pancasila, tertama sila ke-1, yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”,

UUD 1945 Amandemen, bab 31 tentang agama, Pasal 29 ayat (1) dan (2),

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah Pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaq (an) galiz(an) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dan juga pasal 3 yang menegaskan, “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan rahmah”.

Berdasarkan empat hal di atas, sudah semakin jelas bahwa arah kebijakan dan kepentingan pemerintah didalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia yaitu dengan membuat seperangkat aturan perUndang-Undangan yang bertujuan untuk melindungi seluruh warga Indonesia, dengan salah satu teori bahwa keluarga yang sejahtera lah yang menjadi  stabilitas yang kuat didalam tunjangan suatu negara. Dan hal ini akan sulit terwujud jika, pondasi keluarga dibangun dengan perkawinan secara mut’ah. Maka dari itu, pemerintah hendaknya mengambil langkah yang lebih tegas lagi untuk para pelaku nikah mut’ah dan juga oknum oknum yang ikut terlibat atas terjadinya nikah mut’ah dan yang sejenisnya.