Jelaskan Sejarah dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Yogyakarta

Berkembangnya perkebunan dan industri gula pada peralihan abad ke-19 dan 20 menyebabkan terjadinya pertumbuhan jumlah warga Belanda di Yogyakarta. Residen Belanda saat itu, Canne, memohon kepada Sri Sultan Hamengkubuwana VII untuk memberikan wilayah khusus bagi masyarakat Belanda. Sri Sultan mengabulkan permohonan tersebut melalui Rijksbland van Sultanaat Djogjakarta No 12 tahun 1917. Wilayah Kotabaru (Nieuwe Wijk) mulai dikerjakan pada tahun 1917-1920 dengan arsitektur bergaya Belanda. Area perumahan dilengkapi berbagai fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Mayoritas warga Belanda yang tinggal pada masa tersebut menganut agama Kristen sehingga pada tahun 1923 dibangun Gereja Kristen Gereformeerd (Gereformeerd Kerk) bagi warga Belanda. Penduduk Jawa di Kotabaru juga memiliki gereja Kristen sendiri, yaitu Gereja Kristen Jawa. Gereja ini diresmikan oleh Ds D. Baker pada tanggal 21 Mei 1923 dan memperoleh pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 no. 48 (Staatsblad 1932 No. 360).

Setelah Perang Dunia II, banyak warga Belanda yang pulang karena pergolakan politik sehingga gedung Gereformeerde Kerk Djogjakarta menjadi kosong. Pada tahun 1942, bangunan gereja digunakan warga muslim menjadi masjid dan gudang meskipun belum beralih kepemilikan. Belanda berkeinginan agar gedung tersebut dapat tetap digunakan sebagai gereja sehingga perawatannya diserahkan kepada Majelis Gereja Kristen Yogyakarta. Pada tanggal 15 September 1946, Gereja Kristen Jawa meminta gedung tersebut tetapi tidak dikembalikan. Perundingan kedua tanggal 15 September 1946, HKBP mengadakan pertemuan dengan Mr. Amir Syarifudin Harahap dengan harapan agar gedung dapat digunakan oleh HKBP untuk beribadah. Tanggal 16 September 1946 HKBP mengajukan surat permohonan kepada Menteri Agama RI dan Wakil Presiden agar mengembalikan gedung tersebut menjadi gereja. Tanggal 14 Januari 1947 HKBP membuat surat susulan kepada Menteri Agama RI untuk mengembalikan gedung tersebut bersama perlengkapannya. Surat balasan dari menteri Agama bertanggal 10 Maret 1947 menyatakan bahwa permintaan masih diproses, tetapi tidak ada kejelasan lebih lanjut.