Permenhut Nomor 50 tahun 2009 itu apa sih?

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 50 tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur mengenai penegasan status dan fungsi kawasan hutan, sebagai berikut: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : P. 50/Menhut-II/2009 TENTANG PENEGASAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:

a.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 19 ayat (1)Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan statuswilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, serta menetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan;

b.bahwa untuk memberi kepastian hukum atas kawasan hutan, Menteri Pertanian atau Menteri Kehutanan telah menunjuk kawasan hutan di setiap provinsi di seluruh Indonesia yang idasarkan pada Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK);

c.bahwa terhadap penunjukan kawasan hutan provinsi berdasarkan TGHK sebagaimana tersebut pada huruf b, telah di laksanakan tata batas atau telah terjadi perubahan fungsi dan status kawasan hutan secara parsial, atau telah dibebani izin pemanfaatan atau izin penggunaan kawasan hutan;

d.bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyelenggarakan penataan ruang wilayah provinsi daerah tingkat I;

e.bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/Sj tanggal 27 Desember 1994 kepada Gubernur KDH Tingkat I di seluruh Indonesia, telah dilaksanakan paduserasi antara peta TGHK dengan peta RTRWP;

f.bahwa hasil paduserasi sebagaimana tersebut pada huruf e selanjutnya ditindaklanjuti dengan penunjukan kawasan hutan (dan perairan) oleh Menteri Kehutanan (dan Perkebunan), kecuali Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;

g.bahwa berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan (dan perairan) tersebut pada huruf f,terdapat kawasan hutan yang status dan fungsinya tidak sama dengan hasil tata batas maupun

telah terjadi perubahan status dan fungsi kawasan hutan secara parsial;

h.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf

d,huruf e dan huruf f perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penegasan Status