Jelaskan Pencabutan lisensi BWA dari Konsorsium WiMAX Indonesia

Pada tahun 2010, Menkominfo mencabut lisensi pemenang tender lisensi BWA tiga operator jaringan komunikasi Indonesia yang salah satunya adalah KWI. Alasan pencabutan ini adalah konsorsium telat membayar biaya hak penggunaan (BHP) kepada pemerintah Indonesia. Sdangkan pihak KWI berargumen konsorsium sedang membentuk badan hukum untuk perusahaan konsorisum dan hal itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, pembentukan badan hukum tak kunjung rampung hingga tenggat terakhir pembayaran BHP 26 Maret 2010.

Prosedur pembayaran BHP sesuai dengan perjanjian yang tertera di Keputusan Menteri Kominfo No 264/KEP/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penetapan Blok Pita Frekuensi Radio dan Mekanisme Pembayaran BHP Spektrum Frekuensi Radio Kepada Pemenang Seleksi Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2.3 GHz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband).

Menurut surat tersebut, tenggat pembayaran BHP paling lambat adalah tanggal 26 Januari 2010, lalu pemerintah melonggarkan kembali hingga 26 Februari. Karena belum membayar juga, pemerintah pun memberikan kesempatan terakhir 26 Maret 2010, namun tetap saja tidak ada hasil hingga akhirnya pemerintah resmi mencabut lisensi BWA konsorsium. Berkat pencabutan ini, pemerintah Indonesia kembali mengadakan kembali lelang lisensi BWA pada tahun 2013.