Jelaskan Tuntutan Kasus Korupsi dari Amat Antono

Ketika menjadi bupati di periode kedua kali ini, ia sempat diancam dilaporkan ke KPK oleh Front Rakyat Anti Korupsi (Fraksi) terkait dugaan penyelewengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2011. Juru bicara Fraksi, Ahmad Boim mengatakan, Amat Antono diduga telah menggunakan uang APBD senilai Rp 105 miliar dari dana untuk kepentingan pribadi. "Amat Antono tidak menggunakan dana itu sebagaimana mestinya. Tapi mendepositokan ke dalam bank dan mengambil bunganya setiap bulan". Bahkan, lanjut Ahmad, untuk memuluskan dan mengamankan tindak penyelewengannya tersebut, Amat Antono telah menyuap anggota DPRD Pekalongan dalam rapat pertanggungjawaban APBD tahun 2011. Padahal, rapat pertanggungjawaban tersebut tidak memenuhi syarat quorum. "Lucunya setiap anggota DPRD Pekalongan diduga disuap. Anggota yang tidak hadir juga diberi uang. Rapat tidak memenuhi quorum," jelasnya.

Selain itu, Fraksi juga menuding Amat Antono selama menjabat Bupati Pekalongan diduga telah mengadakan proyek fiktif dalam pemeliharaan 113 ruas jalan di Pekalongan. "Setiap bulannya juga di Dinas Pariwisata ada mutasi dan setiap mutasi itu dilakukan pungutan liar. Amat Antono juga pernah dilaporkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Alat Kesehatan di Pekalongan 2005," ujarnya. Ia berharap, KPK segera menindaklanjuti dugaan korupsi Bupati Pekalongan tersebut. "Ada masih banyak data korupsi yang ingin kita berikan ke KPK. Sumber data kita rahasiakan."

Selain itu, Gerakan Masyarakat Peduli Hukum Pekalongan (Gemphal), melaporkan dugaan korupsi Bupati Pekalongan, Amat Antono ke Kejaksaan Tinggi (Kejakti) Jawa Tengah. Laporan itu dilakukan sejumlah aktivis Gemphal dengan mendatangi Kantor Kejati Jateng di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (20/9/2012). Menurut koordinator lapangan Gemphal, Jhony Heru Mulyono, Bupati Pekalongan, Amat Antono, diduga merupakan dalang dari tindakan beberapa kasus korupsi. Dia membeberkan kasus dugaan korupsi itu antara lain duplikasi anggaran tahun 2001, 2002, dan 2003 senilai Rp 5,7 miliar, melakukan mark up pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton, Pekalongan tahun 2003 dengan kerugian negara Rp 1,7 miliar, deposito dana kas daerah Pekalongan di bank senilai Rp105 miliar sehingga berakibat pada stagnasi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ia juga dituntut berbagai kasus dugaan kolusi seperti penunjukkan langsung rekanan untuk pembongkaran bangunan sekolah.

Peristiwa Kecelakaan di Kajen, Pekalongan

Pada hari Selasa (10/9/2013) sekitar pukul 01.16, Satu orang tewas dalam kecelakaan antara mobil Toyota Innova nomor polisi G 8105 SQ, dan sepeda motor Honda Supra X 125 nopol G 2002 GK, di Jalan Raya Pahlawan, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Korban tewas yaitu pengendara sepeda motor, Nuryanto (58), pensiunan pegawai negeri sipil, warga Desa Rowolaku, Kajen, Pekalongan. Sementara, mobil Toyota Innova yang mengalami kecelakaan tersebut merupakan mobil dinas Bupati Pekalongan Amat Antono.

Saat kejadian, mobil yang dikendarai sopir bupati, Pitaya (44), dan membawa bupati, tengah dalam perjalanan pulang menuju rumah dinas bupati. Dalam kejadian itu, keduanya selamat dan tidak mengalami luka. Kecelakaan terjadi pada jalur lurus, dan kondisi cuaca yang cerah. Saat itu, mobil dinas bupati melaju dari jalur pantai utara Pekalongan, sedangkan pengendara sepeda motor berjalan dari arah selatan atau dari arah ibu kota Kecamatan Kajen, Pekalongan. Tiba-tiba, mobil bertabrakan dengan sepeda motor sehingga menyebabkan pengendara sepeda motor jatuh dan tewas di tempat.

Bupati Pekalongan Antono mengatakan, saat kejadian, sopirnya baru saja menjemputnya dari Stasiun Pekalongan. Saat itu, Antono tiba di stasiun sekitar pukul 00.30 setelah mengikuti acara di Jakarta. Dalam perjalanan, Antono mengaku tertidur. Namun, terbangun saat mendengar benturan yang berasal dari tabrakan mobil dinasnya dengan sepeda motor. ”Saya melihat motor sudah ambruk, dan pengendaranya tergeletak di jalan,” ujarnya. Antono pun menyatakan belasungkawa. Selain memberikan uang duka, bantuan pemakaman, dan akan bermusyawarah sementara kasusnya diserahkan kepada polisi.