Jelaskan Arah Kebijakan: dari Industri Hasil Tembakau

Dalam rangka tercapainya sasaran pengembangan Industri Nasional melalui triple track (pro-growth, pro-job, pro-poor), maka kebijakan pengembangan IHT diarahkan pada:

 * Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif;

 * Pertumbuhan dalam jangka pendek (s/d 2009) diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT);

 * Penanganan rokok ilegal;

 * Perbaikan struktur industri rokok; dan

 * Pengenaan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.

Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 miliar batang pada tahun 2010 dan tahun 2025 sebesar 260 miliar batang;

Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15%/tahun dari US $397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015;

* Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015;

* Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa

(cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;

* Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat risiko rendah terhadap kesehatan; dan

* Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Permasalahan yang dihadapi Industri Hasil Tembakau

Industri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih memiliki peran penting dalam menggerakan ekonomi nasional terutama di wilayah penghasil tembakau, cengkih dan sentra-sentra produksi rokok, antara lain dalam menumbuhkan industri atau jasa terkait, penyediaan lapangan agribisnis dan penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan negara.

Dalam pengembangannya, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan memperhatikan pula dampak kesehatan yang ditimbulkan. Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung sehingga memberikan sumbangan dalam penerimaan negara (cukai).

Namun, IHT sekarang ini dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO sebagaimana tertuang dalam Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) atau Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal.

Selain, itu juga permasalahan utama industri tembakau adalah belum terwujudnya iklim kompetisi yang terdistorsi, jumlah pasokan tembakau yang tidak memenuhi kebutuhan dan mutunya rendah. Masing-masing permasalahan menjadikan penampilan IHT saat ini belum optimal. Iklim kompetisi yang tidak terkendali mengakibatkan IHT, khususnya industri rokok kelas menengah memerlukan perlindungan dari pemerintah agar dapat berkembang. Serta bahan baku utama IHT (tembakau dan cengkih) masih belum memiliki standar spesifikasi teknis seperti yang diperlukan indusrti. Konsekuensinya, industri harus menanggung biaya pengelompokan ulang agar dapat dimanfaatkan secara benar dalam proses industri.