Jelaskan Pelantikan dari Ketua Menteri Sabah

Menurut undang-undang, Yang di-Pertua Negeri Sabah (Gubernur Sabah) mengangkat Ketua Menteri untuk menjalankan pemerintahan dengan syarat pejabat tersebut merupakan anggota Dewan Undangan Negeri yang memiliki dukungan dan kepercayaan mayoritas, serta menjadi warga negara Malaysia yang tidak melalui proses naturalisasi. Ketua Menteri mengajukan anggota kabinet yang berasal dari Dewan Undangan Negeri kepada gubernur.

Ketua Menteri bersama anggota kabinetnya mengawali masa jabatannya dengan mengambil dan menandatangani sumpah jabatan di hadapan gubernur sebelum menjalankan fungsi jabatannya secara resmi. Kabinet yang telah dibentuk bertanggung jawab kepada Dewan Undangan Negeri dan tidak boleh menggunakan kedudukan jabatannya untuk mencari keuntungan atau upaya korupsi dan terlibat dalam perdagangan, bisnis, atau profesi apa pun yang akan menyebabkan konflik kepentingan.

Apabila rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah daerah tidak disetujui dan disahkan oleh majelis legislatif atau pihak oposisi memberikan suara mosi tidak percaya kepada pemerintah, maka Ketua Menteri harus mengundurkan diri. Untuk pemilihan Ketua Menteri yang baru ditentukan oleh gubernur. Bagi anggota kabinet tetap mengekalkan jabatannya, kecuali terjadi penarikan kembali pelantikan dari menteri atau wakil menteri yang bersangkutan berdasarkan hak prerogatif Ketua Menteri dan juga apabila anggota kabinet meletakkan jabatannya.

Yang di-Pertua Negeri memiliki hak untuk menunjuk salah satu anggota legislatif yang memiliki dukungan dan kepercayaan terbesar di majelis legislatif. Terutamanya menyusul pengunduran diri, pemberhentian, dan kematian dari Ketua Menteri petahana, maka gubernur dengan segera menyiapkan peggantinya, termasuk apabila Ketua Menteri petahana mengalami kekalahan dalam pemilihan umum.