Jelaskan Putusan dari Wisconsin v. Yoder

Mahkamah Agung sepenuhnya berpihak kepada Yoder. Hakim William O. Douglas menuliskan pernyataan separuh tidak setuju, namun tetap menuruti keputusan mahkamah. Hakim-hakim lainnya, Lewis F. Powell, Jr. dan William Rehnquist tidak turut mengusulkan suara.

Mahkamah Agung Negara Bagian Wisconsin juga menyatakan bahwa pelaksanaan hukum wajib sekolah yang jika dianggap melanggar Amendemen Pertama akan diterapkan menurut Amandmenen Keempatbelas. Pernyataan mereka:

Setiap negara-negara bagian tidak berwewenang mewajibkan setiap individu untuk masuk sekolah jika pelaksanaan keputusan tersebut melanggar hak mereka dari Amendemen Pertama. Dalam persidangan ini, Negara Bagian Wisconsin memang telah melanggar hak kebebasan beragama yang sah.

Tidak semua kepercayaan berasal dari keinginan hak kebebasan beragama Amendemen Pertama. Untuk dinyatakan mengingini hak beragama sah, terdakwa mesti memiliki bukti yang berdasarkan dari kegiatan hidup beragama yang nyata dan obyektif, bukan yang berdasarkan dari standar perorangan hidup rohaniah. Gaya hidup kaum Amish adalah contoh keyakinan dalam yang berakar dari Alkitab. Agama mereka mewajibkan pengikutnya menolak benda-benda duniawi dan gaya hidup sederhana dan Alkitabiah. Pendidikan sekolah menengah zaman modern ini sangat bertentangan dengan gaya hidup kaum Amish.

Negara Bagian Wisconsin mendesak pentingnya pendidikan modern di atas kelas 8 untuk mempersiapkan penduduk masyarakat supaya sanggup turut serta dalam proses politik Amerika, namun Mahkamah Agung tetap juga tidak setuju. Balasan Mahkamah, Negara Bagian tidak mampu membuktikan adanya manfaat besar melanjuti 2 tahun terakhir pendidikan sekolah. Lanjutnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa komunitas Amish adalah sebuah masyarakat yang sangat berhasil di Amerika, suatu kelompok penduduk yang berdikari, patuh kepada hukum, tepat membayar pajak dan sama sekali tidak menerima uang bantuan kesejahteraan apapun. Murid-murid Amish akan terus melanjutkan pendidikan perjuruan mereka setelah meninggalkan sekolah.

Mahkamah Agung tidak melihat adanya bukti bahwa jika kaum Amish tidak lanjut 2 tahun sekolah, mereka akan menjadi beban masyarakat. Justru sebaliknya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa kaum Amish ini berpendidikan kejuruan yang kukuh. Negara Bagian Wisconsin berprasangka salah karena menganggap anak-anak keturunan Amish tidak berpendidikan. Kebijakan wajib lanjut sekolah setelah sekolah dasar adalah gerakan yang baru bermulai sejak pada awal abad ke-20 untuk mencegah pekerja anak dan mematokkan batas umur wajib sekolah. Maka desakan Negara Bagian Wisconsin untuk menggalakkan kewajiban sekolah kurang berbobot.

Balasan Mahkamah Agung kepada pernyataan tidak setuju oleh Hakim Douglas adalah permasalahannya apakah perkara ini meliputi hak kebebasan beragama orang, bukan hak Amendemen Pertama sang anak. Maka, desakannya mengenai hak beragama sang anak tidak berhubungan dengan perkara persidangan.