Jelaskan Rekonsiliasi dari Tanribali Lamo

Segera setelah pelantikannya sebagai penjabat gubernur, Tanribali mengadakan rapat koordinasi dengan para kepala biro Sulawesi Selatan, yang menghasilkan keputusan untuk menyelesaikan konflik pemilu sesegera mungkin. Tanribali mengatur pertemuan antara kedua kandidat, yang disetujui keduanya. Tanribali juga mengunjungi tokoh-tokoh berpengaruh lainnya, seperti mantan gubernur Andi Oddang dan pimpinan parpol setempat. Tempo mengatakan, strategi pasifikasi Tanribali berhasil karena Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, berangsur-angsur bersih dari bentrokan akibat konflik. Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Limpo memenangkan pemilihan. Tanribali menyerahkan jabatan gubernurnya pada 8 April 2008.

Peran Tanribali dalam rekonsiliasi dibandingkan dengan ayahnya, yang ditunjuk sebagai opsi tengah antara calon yang didukung pemerintah dan yang didukung militer setempat.

Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik

Setelah beberapa bulan menjadi staf ahli Menteri Dalam Negeri, Tanribali menjabat sebagai Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik pada 31 Desember 2008. Ia dilantik untuk jabatan yang sama kedua kalinya pada 17 September 2010.

Pada Juli 2013, Tanribali mengumumkan bahwa direktorat jenderalnya sedang mempersiapkan tujuh peraturan pemerintah untuk organisasi. Dia menyatakan bahwa peraturan ini dibuat untuk memberikan sanksi kepada organisasi yang menyebabkan keresahan sosial. Dia juga mengumumkan bulan sebelumnya bahwa direktorat jenderal telah mencatat total 298 konflik internal di Indonesia dari 2010 hingga 2012.

Pada Mei 2014, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menginstruksikan Dirjen Tanribali untuk menyiapkan Rancamgan Undang-undang Pemilihan Umum untuk persiapan Komisi Pemilihan Umum.

Tanribali mengumumkan pada Oktober 2014 bahwa direktorat jenderalnya telah memantau tindakan Front Pembela Islam selama beberapa tahun terakhir dan telah menerima banyak laporan tentang organisasi tersebut. Dikatakannya, sebelum bulan itu, dirjen hanya memberikan sanksi kepada organisasi tersebut. Pasca kerusuhan 2014 yang disebabkan oleh organisasi tersebut, Tanribali menegaskan bahwa direktorat jenderal akan berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya untuk menyelesaikan masalah tersebut dan membuka kemungkinan untuk membubarkan organisasi tersebut.

Penjabat Gubernur Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Maluku Utara

Setelah tiga tahun menjabat sebagai direktorat jenderal, Tanribali menjadi penjabat gubernur Sulawesi Tengah pada 31 Maret 2011, menggantikan Bandjela Paliudju petahana yang mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur dalam pemilihan umum gubernur Sulawesi Tengah 2011. Setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai penjabat gubernur pada 17 Juni, Tanribali dilantik untuk jabatan yang sama di Papua Barat pada 25 Juli, menggantikan Abraham Octavianus Atururi.

Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di Sulawesi Tengah, Tanribali harus menghadapi berbagai persoalan terkait pemilu dan birokrasi di provinsi tersebut. Tanribali dihadapkan pada kenyataan bahwa hanya 29 persen dari dana yang dialokasikan untuk anggaran Papua Barat yang digunakan. Dia juga harus menjadwal ulang pemilihan dari 3 November hingga 9 November untuk menghapus kesalahan persepsi. Pemenang pemilihan umum, Abraham Octavianus Atururi, menerima jabatannya dari Tanribali pada 16 Januari 2012.

Setahun kemudian, Tanribali kembali menjadi penjabat gubernur, kali ini di Maluku Utara, pada 23 Oktober 2013. Tanribali hanya harus menangani putaran kedua pemilihan gubernur di Maluku Utara, tidak seperti di provinsi sebelumnya di mana ia harus benar-benar memulai kembali pilkada. Dia akhirnya mengakhiri masa jabatannya sebagai penjabat gubernur pada 2 Mei 2014.

Karena banyaknya penjabat gubernur yang dia pegang, Tanribali dikenal sebagai "gubernur yang mengkhususkan diri di daerah konflik".