Jelaskan Televisi berlangganan dari NET.

NET. juga dapat disaksikan di televisi berlangganan (tanpa siaran lokal) sebagai berikut:

NET. dapat juga disaksikan secara siaran gratis melalui parabola di satelit Telkom-4.

Proses perubahan TV Anak Spacetoon menjadi NET. diduga bermodus jual beli izin. Jual beli izin bertentangan dengan Pasal 34 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

“Dalam pengajuan izin Spacetoon, segmennya adalah anak. Dalam proses perubahan, konten yang ditampilkan justru tidak layak untuk anak. Ini bertentangan dengan Pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Penyiaran,” ungkap Koordinator Bidang Isi Siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Iswandi Syahputra, seperti dirilis situs KPI pada hari Rabu, 05 Juni 2013. Iswandi menduga, proses perubahan nama dari Spacetoon menjadi NET. bagian dari modus jual beli izin. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam kasus-kasus jual beli izin dengan berbagai modus.

Terkait dengan dugaan itu, pihak PT Net Mediatama Indonesia telah memenuhi undangan Komisi Penyiaran Indonesia untuk menyampaikan klarifikasi seputar perubahan nama dari TV Anak Spacetoon menjadi NET., pada hari Rabu, 05 Juni 2013. Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor KPI Pusat itu, Direktur Utama PT Televisi Anak Spacetoon atau NET. pada saat itu, Wishnutama, menyampaikan jawaban dan klarifikasi. Klarifikasi yang disampaikan pihak Spacetoon atau NET. itu akan menjadi pertimbangan KPI sebelum memutuskan langkah selanjutnya.

Favorit TV menjadi NET. di Padang

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatra Barat memanggil perwakilan stasiun NET. bertempat di kantor KPID Sumatra Barat, Purus, Padang Barat, Padang, Sumatra Barat pada tanggal 26 Februari 2014. KPID Sumatra Barat meminta klarifikasi atas kepemilikan dan status izin televisi yang menyiarkan secara lokal di Sumatra Barat. KPID mendesak agar memenuhi kelengkapan izin serta adminstrasi yang dibutuhkan.

Selain itu NET. diminta segera menyiarkan konten lokal Sumatra Barat sebanyak 10 persen untuk televisi berjaringan. Ketua KPID Sumatra Barat, Afrianto Korga, menyebutkan KPID ingin meminta klarifikasi soal kepemilikan dan saham dari NET. "Belakangan bisa kita tonton di Kota Padang. Kami dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ingin meminta klarifikasi sehingga masyarakat juga mengetahuinya. Pasalnya, izin awalnya NET. tidak ada dalam arsip permohonan izin,” katanya. Sedangkan, KPID Sumatra Barat sendiri mengaku belum menerima surat dari kedua perihal perubahan nama dan logo. “Kini banyak masyarakat yang mempertanyakan kedua televisi tersebut," tuturnya.

NET. sejak beberapa waktu belakangan sudah bersiaran di Kota Padang dan Kota Pariaman. NET. sebelumnya merupakan Favorit TV, di mana dimiliki seorang pengusaha bernama H. Yendril. Kini, mayoritas sahamnya sudah diambil alih oleh NET. Perwakilan NET. yang langsung datang dari Jakarta menyebut, bahwa mereka akan melengkapi segala kelengkapan izin dan persyarakatan administrasi yang diminta KPID. "Intinya kami mendukung aturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan secara bertahap akan kami penuhi," kata Azuan Syahril, Pimpinan NET.

Pihak NET. juga menyerahkan surat permohonan pergantian nama dan logo dari Favorit TV menjadi NET. Padang yang sudah ditandatangani Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Menyikapi polemik tersebut, Ketua Bidang Perizinan KPID Sumatra Barat, Ardian Yonas meminta agar dua lembaga penyiaran ini untuk berjalan sesuai dengan izin siaran yang ada. "TV ini harus jelas mereka siaran lokal atau siaran berjaringan, jadi tidak bisa asal saja," katanya.

Terkait isi siaran, Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sumatra Barat, Rino Zulyadi mendesak agar konten lokal 10 persen harus segera dipenuhi oleh NET. "Televisi tersebut berada di Sumatra Barat ya, konten lokalnya harus ada. Jadi tidak etis kalau izinnya lokal, namun semua acaranya direlai dari pusat. Kita ingin nilai-nilai budaya serta potensi Sumatra Barat bisa diangkat lembaga penyiaran ini," jelasnya. KPID kembali akan menyurati sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan lainnya untuk segera memiliki kantor atau studio di Sumatra Barat. KPID memberi tenggang waktu hingga enam bulan ke depan, lembaga penyiaran televisi harus sudah memiliki kantor perwakilan.