Jabarkan Pasca-Perang Dunia II dari Pemerintahan Nasionalis

Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Taiwan diserahkan kepada Sekutu, dengan pasukan Republik Tiongkok menerima penyerahan garnisun Jepang. Pemerintah Republik Tiongkok memproklamasikan "penyerahan kembali" Taiwan kepada Republik Tiongkok dan membentuk pemerintahan provinsi di pulau tersebut. Pemerintahan militer dari Republik Tiongkok diperluas ke Taiwan, yang menyebabkan kerusuhan meluas dan meningkatkan ketegangan antara penduduk lokal Taiwan dan Tiongkok daratan.

Penembakan seorang warga sipil pada tanggal 28 Februari 1947 memicu kerusuhan di seluruh pulau, yang secara brutal ditindas dengan kekuatan militer yang sekarang dikenal sebagai Insiden 28 Februari. Perkiraan tertinggi korban berkisar dari 18.000 sampai 30.000 jiwa, terutama kalangan elit Taiwan. Insiden 28 Februari memiliki efek luas pada sejarah Taiwan berikutnya.

Dari tahun 1945 sampai 1947, di bawah mediasi Amerika Serikat, khususnya melalui Misi Marshall, pihak Nasionalis dan Komunis sepakat untuk memulai serangkaian pembicaraan damai yang bertujuan membentuk pemerintahan koalisi. Kedua pihak sepakat membuka pembicaraan multipartai untuk reformasi politik pasca-Perang Dunia II melalui Konferensi Konsultatif Politik. Hal ini tercantum dalam Perjanjian Sepuluh Kembar. Perjanjian ini dilaksanakan oleh Pemerintah Nasionalis, yang menyelenggarakan Sidang Konsultatif Politik pertama dari tanggal 10-31 Januari 1946. Perwakilan dari Kuomintang, Partai Komunis Tiongkok, Partai Pemuda Tiongkok, dan Liga Demokrasi Tiongkok , serta delegasi independen, menghadiri konferensi di Chongqing. Namun, tak lama kemudian, kedua pihak gagal mencapai kesepakatan dan perang saudara berlanjut kembali. Dalam konteks permusuhan politik dan militer, Majelis Nasional dipanggil oleh pihak Nasionalis tanpa partisipasi pihak Komunis dan memberlakukan Konstitusi Republik Tiongkok. Konstitusi ini dikritik oleh pihak Komunis, dan menyebabkan pemutusan akhir antara kedua belah pihak. Perang saudara dalam skala penuh berlanjut kembali dari awal tahun 1947.

Setelah pemilihan anggota Majelis Nasional, rancangan konstitusi disetujui oleh Majelis Nasional pada tanggal 25 Desember 1946, dimaklumkan oleh pemerintah nasional pada tanggal 1 Januari 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 25 Desember 1947. Konstitusi ini dipandang sebagai tahap ketiga dan terakhir rekonstruksi Tiongkok dari Kuomintang. Chiang Kai-shek juga terpilih sebagai presiden pertama Republik Tiongkok di bawah konstitusi oleh Majelis Nasional pada tahun 1948, dengan Li Zongren terpilih sebagai Wakil Presiden. Pemerintahan Nasionalis dihapuskan pada tanggal 20 Mei 1948, setelah Pemerintahan Republik Tiongkok terbentuk dengan pelantikan presiden Chiang. Pihak Komunis, meskipun diundang ke konvensi penyusunan konstitusi tersebut, setelah ratifikasi, memboikot dan menyatakan bahwa pihaknya bukan saja tidak akan mengakui konstitusi Republik Tiongkok, tetapi juga semua rancangan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Nasionalis akan diabaikan. Zhou Enlai menantang legitimasi Majelis Nasional pada tahun 1947 dengan menuduh KMT memilih anggota Majelis Nasional 10 tahun sebelumnya sehingga tidak merupakan perwakilan legal rakyat Tiongkok.