Jelaskan Sejarah dan peraturan perundang-undangan dari Lembaga Penyensoran Film

LPF didirikan pada tanggal 1 Mei 1954 di Singapura. Kemudian, Badan Sensor Film Malaysia dibentuk pada tahun 1966 untuk menerapkan kebijakan dan sistem sensor untuk seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak. Undang-undang Sensor Film 2002 adalah undang-undang yang efektif saat ini. Setiap film yang akan diputar di Malaysia harus disertifikasi oleh Dewan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang, tidak seorang pun diperbolehkan menonton film apa pun yang belum dilisensikan oleh Dewan.

Undang-undang yang sama juga melarang kepemilikan dan/atau pemutaran materi pornografi atau provokatif. Film yang mengandung adegan seks dan telanjang disensor/dilarang keras. Pemutaran film semacam itu di depan umum bahkan dengan itikad baik dapat membuat penyaring dikenakan denda/penjara.

Dewan menonton film atau program tanpa sensor dan memutuskan apakah kontennya dapat diterima oleh penonton Malaysia. Film menerima persetujuan hanya setelah Dewan puas bahwa film (baik tanpa potongan atau dengan potongan yang diminta oleh Dewan) memenuhi aturan di mana Dewan beroperasi.

Setiap film yang lolos dengan pemotongan wajib harus dilakukan pemotongan oleh distributor sebelum film tersebut dirilis/diputar. Hal ini dilakukan baik dengan meminta studio memproduksi versi yang telah diedit (dalam kasus pemutaran digital atau televisi) atau dengan secara fisik menghapus (memotong) bagian yang menyinggung pada film itu sendiri. Pemutaran film dengan potongan wajib dalam bentuk yang belum diedit dapat membuat distributor dan operator bioskop atau operator stasiun televisi bertanggung jawab secara hukum.