Serikat Buruh Unilever Indonesia itu apa sih?

Serbuni, singkatan dari Serikat Buruh Unilever Indonesia, adalah sebuah serikat dagang buruh pabrik Unilever di Indonesia. Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Serbuni adalah serikat dagang terbesar dari empat serikat di pabrik-pabrik Unlever di negara ini. Serbuni berafiliasi dengan Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia yang terhubung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). K. Werdojo menjabat sebagai sekretaris jenderal Serbuni.

Sejak 1956 sampai seterusnya, serikat di empat pabrik Unilever di Indonesia (tiga di Jakarta, satu di Surabaya) menjadi semakin aktif, terutama Serbuni. Serikat-serikat ini menuntut pangsa laba yang diterima pabrik. Serbuni melancarkan tindakan militan pada masa Konfrontasi 1963/1964 selepas serangan-serangan sejenis terhadap Kedutaan Besar Britania Raya dan instalasi Shell Oil. Pada Desember 1963, organisasi ini mulai menjaga pabrik-pabrik Unilever secara bergilir. Pada paruh akhir Januari 1964, Serbuni berupaya menduduki kantor pusat Unilever di Jakarta dan pabrik-pabriknya. Tanggal 18 Januari 1964, Serbuni menguasai pabrik Unilever di Angke. Serbuni mengklaim bahwa pendudukan tersebut adalah reaksi terhadap Konfrontasi, imperialisme Britania Raya, penangkapan dua kapal Haji, dan pernyataan presiden Sukarno. Para anggota serikat dibubarkan oleh kepolisian setempat. Serbuni berusaha menduduki pabrik Colibri di Surabaya pada tanggal 25 Januari 1964, tetapi berhasil dibubarkan polisi. Di Angke, panitia pengawas gabungan bersama perwakilan Serbuni ditahan oleh polisi, sementara kendali di Colibri diserahkan kembali ke manajamen Unilever.

David Kenneth Fieldhouse berpendapat bahwa Serbuni tidak secara resmi mengambil alih pabrik-pabrik Unilever, karena perusahaan asing yang diambil alih serikat buruh dinasionalisasikan melalui dekret presiden. Di industri yang ternasionalisasi, serikat independen dilarang berdiri. Keputusan tersebut dapat mengancam posisi Serbuni. Karena itu Fieldhouse berpendapat aksi Serbuni saat Konfrontasi bertujuan mencegah nasionalisasi.