Jelaskan Pengadilan lainnya dari Kekuasaan kehakiman di Malaysia

Pengadilan seorang penghulu, atau kepala desa Melayu, memiliki kekuatan untuk mengadili masalah perdata yang gugatannya tidak melebihi RM 50, yang para pihak merupakan ras Asia yang dapat berbicara dan memahami bahasa Melayu. Yurisdiksi pidana dari Pengadilan Penghulu terbatas pada pelanggaran ringan yang didakwa terhadap orang ras Asia yang secara khusus disebutkan dalam surat perintahnya, yang dapat dihukum dengan denda tidak melebihi RM 25. Sabah dan Sarawak tidak memiliki Pengadilan Penghulu, melainkan memiliki Pengadilan Adat yang memiliki tugas untuk mengadili perkara-perkara umum yang berkaitan dengan adat dan aturan orang asli. Namun Pengadilan Penghulu telah dihapuskan sejak tanggal 1 Maret 2013.

Pengadilan Anak, sebelumnya dikenal sebagai Pengadilan Remaja, mengadili kasus-kasus yang melibatkan anak di bawah umur kecuali kasus yang membawa hukuman mati, yang kemudian disidangkan di Pengadilan Tinggi. Kasus untuk anak-anak diatur oleh Undang-Undang Anak 2001. Seorang anak didefinisikan sebagai siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun.

Pengadilan Khusus didirikan pada tahun 1993 untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Penguasa. Penguasa meliputi Yang di-Pertuan Agong (Raja), para sultan dari negara-negara monarki bagian di Malaysia, Yang di-Pertua Negeri, dan Yang di-Pertuan Besar, yaitu: kepala negara Malaysia dan kepala negara bagiannya. Sebelum ini, seorang Penguasa kebal dari segala proses yang diajukan terhadap mereka dalam kapasitas pribadi mereka.