Jelaskan "Perlawanan " dan"Gerakan" dari Monarki Juli

Meskipun beberapa suara mulai mendorong penutupan klub-klub Republik, yang memicu agitasi revolusioner, Menteri Kehakiman, , dan jaksa penuntut umum Paris, Bernard, keduanya Republikan, menolak untuk menuntut asosiasi revolusioner (undang-undang Prancis melarang pertemuan lebih dari 20 orang).

Namun, pada 25 September 1830, Menteri Dalam Negeri  menanggapi pertanyaan seorang deputi tentang masalah tersebut dengan menstigmatisasi "negara revolusioner", yang dia gabungkan dengan kekacauan, yang dia lawan dengan" Revolusi Agung " di Inggris pada tahun 1688.

Dua arus politik setelah itu muncul, dan akan menyusun kehidupan politik di bawah Monarki Juli: Partai Gerakan dan Partai Perlawanan . Yang pertama adalah reformis dan mendukung dukungan kepada kaum nasionalis yang mencoba, di seluruh Eropa, untuk menggoyahkan cengkeraman berbagai Kerajaan untuk menciptakan negara-bangsa . Corongnya adalah  . Yang kedua konservatif dan mendukung perdamaian dengan raja-raja Eropa, dan memiliki juru bicara  .

Persidangan para menteri Charles X, ditangkap pada Agustus 1830 saat mereka melarikan diri, menjadi isu politik utama. The kiri menuntut kepala mereka, tetapi ini ditentang oleh , yang takut akan spiral kekerasan dan pembaruan teror revolusioner. Maka, pada tanggal 27 September 1830 Kamar Deputi mengeluarkan resolusi yang menuntut mantan menteri, tetapi pada saat yang sama, dalam pidato kepada raja  pada 8 Oktober, mengundangnya untuk mempresentasikan rancangan undang-undang yang mencabut hukuman mati, setidaknya untuk kejahatan politik. Hal ini pada gilirannya memicu ketidakpuasan rakyat pada tanggal 17 dan 18 Oktober, dengan massa berbaris di Benteng Vincennes di mana para menteri ditahan.

Menyusul kerusuhan tersebut, Menteri Dalam Negeri Guizot meminta pengunduran diri prefek Seine, , yang telah mengkritik pidato anggota parlemen kepada raja. Didukung oleh , Guizot menilai bahwa seorang pegawai negeri sipil yang penting tidak dapat mengkritik suatu undang-undang Kamar Deputi, terutama jika telah disetujui oleh Raja dan pemerintahannya.  mengambil mengancam akan mengundurkan diri jika Raja mengingkarinya. The banker , salah satu tokoh utama dari , kemudian mengajukan dirinya untuk mengoordinasi para menteri dengan gelar "Presiden Dewan". Hal ini segera menyebabkan Broglie dan Guizot, dari , untuk mengundurkan diri, diikuti oleh , , yang Hitung molé dan . Dihadapkan pada kekalahan,  memutuskan untuk menempatkan  diadili, berharap pelaksanaan kekuasaan akan mendiskreditkannya. Dia kemudian memanggilnya untuk membentuk pemerintahan baru pada tanggal 2 November 1830.

Pemerintahan Laffitte (2 November 1830 - 13 Maret 1831)

Meskipun Louis-Philippe sangat tidak setuju dengan bankir tersebut  dan diam-diam berjanji kepada adipati Broglie bahwa dia tidak akan mendukungnya sama sekali, Presiden Dewan yang baru ditipu untuk mempercayai rajanya.

Persidangan mantan menteri Charles X berlangsung dari tanggal 15 hingga 21 Desember 1830 sebelum Kamar Teman Sebaya, dikelilingi oleh para perusuh yang menuntut kematian mereka. Mereka akhirnya dijatuhi hukuman penahanan seumur hidup, didampingi oleh kematian sipil untuk . Garda Nasional menjaga ketertiban umum di Paris, menegaskan dirinya sebagai pengawas borjuis dari rezim baru, sementara Menteri Dalam Negeri yang baru, , menjaga keamanan para menteri dengan menahan mereka di benteng Vincennes.

Tapi dengan menunjukkan pentingnya Garda Nasional,  telah membuat posisinya rapuh, dan dia dengan cepat dipaksa untuk mengundurkan diri. Hal ini menyebabkan Menteri Kehakiman  pengunduran diri. Untuk menghindari ketergantungan eksklusif pada Garda Nasional, "Raja Warga" menugaskan  , Menteri Perang yang baru, dengan reorganisasi Angkatan Darat . Pada bulan Februari 1831,  mempresentasikan proyeknya, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas militer. Di antara reformasi lainnya, proyek tersebut termasuk undang-undang 9 Maret 1831 yang menciptakan Legiun Asing .

Sementara itu, pemerintah memberlakukan berbagai reformasi yang dituntut oleh , yang telah ditetapkan dalam Piagam (pasal 69). Undang-undang tanggal 21 Maret 1831 tentang dewan kota menegakkan kembali prinsip pemilu dan memperbesar elektorat (didirikan di atas hak pilih sensus) yang dengan demikian meningkat sepuluh kali lipat dibandingkan dengan pemilihan legislatif (sekitar 2 hingga 3 juta pemilih dari total populasi 32,6 juta). Undang-undang 22 Maret 1831 mengatur kembali Garda Nasional; undang-undang 19 April 1831, memberikan suara setelah dua bulan perdebatan di Parlemen dan diundangkan setelah kejatuhannya, menurunkan tingkat pendapatan pemilu dari 300 menjadi 200 franc dan tingkat kelayakan dari 1.000 menjadi 500 franc. Dengan demikian, jumlah pemilih meningkat dari kurang dari 100.000 menjadi 166.000: satu orang Prancis pada tahun 170 memiliki hak untuk memilih, dan jumlah daerah pemilihan meningkat dari 430 menjadi 459.