Coba jelasin Studi ke luar negeri dari Djoko Suryo dong

Masuknya Djoko ke dalam jaringan internasional para sejarawan bermula dari sebuah seminar International Association of Historians of Asia (IAHA) pada tahun 1974. Ia menyajikan paper yang kemudian diterbitkan oleh LIPI dengan judul, “Some Notes on the Tiga Daerah Affair: a Local Event in The Early Indonesian Revolution”. Paper ini merupakan hasil risetnya ketika mendampingi Anton Lucas meneliti untuk kepentingan disertasi. Sartono lah yang memintanya mendampingi ketika Anton Lucas meminta saran kepadanya dalam pemilihan tema tentang “Peristiwa Tiga Daerah” itu. Paper itu menarik perhatian Prof. John D. Legge sehingga menawarinya agar mendaftar studi ke Monash, Australia.

Kurun waktu 1977 hingga 1982 Djoko menjalani studi di Monash University untuk S2 sekaligus diteruskan S3. Ia mengambil topik sosial ekonomi dalam sejarah Semarang, tidak terlepas dari perhatiannya ketika berada di lembaga asuhan Sartono, LSPK. Pada periode inilah beberapa staf LSPK meneruskan studinya ke luar negeri dengan beasiswa dari Rockefeller Foundation, yang tentu saja tidak terlepas dari prakarsa Sartono. Di antaranya adalah Moeljarto Tjokrowinoto (Pittsburg), Loekman Soetrisno (Cornell), Kuntowijoyo (Yale), Nasikun (Michigan), Djoko Suryo (Monash), Soegijanto Padmo (ANU), dan Soegihardjo (Paris).

Kontribusi untuk UGM dan dunia keilmuwan

Sekembali dari Australia, Djoko mengabdi kembali di UGM. Sekitar setahun aktif lagi di Jurusan, ia langsung menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah UGM hingga tahun 1991. Keberadaannya sebagai staf LSPK masih bertahan. Saat itu juga ia menjadi staf ahli di Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial. Di lembaga inilah ia bertemu (kembali) dengan beberapa koleganya, seperti Ichlasul Amal, Nasikun, dan Mochtar Masoed. Pada tahun 1984-1994 ia menjadi ketua Divisi studi Pedesaan PAU, bertanggung jawab dalam mengorganisasi latihan penelitian para dosen muda dan penelitian-penelitian yang diselenggarakan di lembaga itu.

Di bawah naungan lembaga PAU itulah, pada tahun 1988 disertasinya di diterbitkan dengan judul Sejarah Sosial Pedesaan Karesidenan Semarang, 1830-1900. Penerjemahannya dilakukan oleh kolega mudanya di Jurusan Sejarah UGM, Andry L Nurtjahjo dan Machmoed Effendhie. Disertasi itu satu dari beberapa disertasi para sejarawan di Jurusan Sejarah Universitas Gadjah Mada dalam bidang sosial(-ekonomi). Selain pendekatan multidimensional, aspek ini memberi ciri khas pada studi sejarah di UGM.

Untuk menyebut beberapa nama mereka yang telah mengembang-tradisikan studi sejarah sosial-ekonomi atau secara umum sejarah agraria adalah dimulai dari Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (alm), berlanjut dengan Prof. Dr. Djoko Suryo, Prof. Dr. Suhartono, Prof. Dr. Kuntowijoyo (alm), Prof. Dr. Soegijanto Padmo (alm), dan beberapa penerus mudanya, Dr. Harlem Siahaan, Prof. Dr. Bambang Purwanto, Dr. Nur Aini Setyawati, Dr. Sri Margana dan Drs. Machmoed Effendhie, M.Hum.

Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo telah membawa perubahan baru dalam historiografi Indonesiasentris. Tidak hanya mengajukan pendekatan dan perspektif baru, namun tema-tema kajiannya juga dinilai rintisan dalam sejarah kaum tani di Indonesia. Prof. Dr. Djoko Suryo melihat bagaimana pengaruh ekonomi modern dan segenap modus kapital masuk dan mengubah sebuah wilayah (Semarang), penduduk dan kehidupan sosial-ekonominya. Prof. Dr. Kuntowijoyo menunjukkan pentingnya geographic-historical process (perpaduan politik dan ekologi) di atas ranah spesifik agraria Madura. Prof. Dr. Suhartono berkonsentrasi pada hubungan antara struktur penguasaan tanah dalam model tradisional dan apa perubahannya terhadap struktur kekuasaan desa ketika sistem penguasaan tanah model modern diterapkan. Sementara Prof. Dr. Soegijanto Padmo telah menyajikan narasi sejarah tentang dinamika gerakan sosial (kaum tani) dalam merespon kebijakan agraria level lokal. Dalam perkembangannya, status pengetahuan (state of the art) disiplin ilmu sejarah di UGM telah demikian berkembang melalui berbagai tema/aspek, perspektif, dan pendekatan yang berbeda-beda.

Pada tahun 1991 ia mendapat amanat menjadi Dekan Fakultas Sastra UGM. Ia menjabat dalam dua periode hingga tahun 1997. Kesemua wakilnya di dekanat saat itu untuk periode berikutnya juga menjadi dekan. Mereka adalah Prof. Dr. Chamamah Soeratno, Prof. Dr. Sjafri Sairin, dan Prof. Dr. Syamsul Hadi. Prof. Dr. Djoko Suryo memilih stafnya berurutan dari yang muda di bawahnya, hingga yang lebih muda lagi. Dengan pemilihan semacam itu regenerasi yang diharapkannya dapat berjalan baik.

Untuk mendukung dan memperluas perkuliahan, pada periode ketika ia menjadi dekan, dibukalah perkuliahan bahasa Korea pada tahun 1995. Mengingat bahwa Fakultas Sastra sebenarnya telah mempunyai hubungan lama dengan Hankuk University sejak 1966, maka kerja sama membuka program studi Korea relatif tidak mendapat kendala bahkan memperoleh dukungan positif. Tenaga pengajar dari Korea diperbantukan di program studi yang masih baru ini. Selepas menjadi dekan, pada tahun 1998 ia menempati posisi sebagai ketua pada Pusat Studi Korea, UGM, lembaga yang ikut didirikannya pada tahun 1996.

Sejak tahun 2003 Djoko Suryo dipercaya sebagai Ketua Bidang Humaniora Pascasarjana UGM. Ia bertanggung jawab atas penyelenggaraan studi mahasiswa S2-S3 dalam berbagai program yang tercakup dalam bidang humaniora: sejarah, antropologi, arkeologi, lingustik, sastra, filsafat, seni pertunjukan, American Studies.

Di tingkat rektorat ia terpilih menjadi anggota Majelis Wali Amanah (MWA) ketika status kelembagaan UGM ditetapkan sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Periode transisi ini memberi tantangan yang cukup berat bagaimana di satu sisi mempertahankan visi sebagai universitas nasional yang berorientasi kerakyatan dan di sisi lain UGM tumbuh sebagai universitas yang mandiri. Salah satu kontribusi Prof. Dr. Djoko Suryo dalam kelembagaan ini adalah menjadi ketua panitia seminar pelurusan reformasi.

Keterlibatannya di level nasional adalah dalam penyusunan kurikulum pendidikan di Depdiknas, baik yang ada di dalam direktorat pendidikan tinggi/DIKTI untuk kurikulum universitas maupun kurikulum dasar (termasuk untuk mata pelajaran sejarah). Untuk pendidikan dasar hingga SMA ia telah aktif sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Ia misalnya turut bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum pendidikan 1994 untuk mata pelajaran sejarah tingkat SMP dan SMA. Dalam penyempurnaan kurikulum 2004 terkait bidang sejarah pula, ia diminta dan ditunjuk kembali agar terlibat oleh Depdiknas. Beberapa tema/isu dalam mata pelajaran itu tidak henti-hentinya memunculkan kontroversi.

Untuk perguruan tinggi, ia menjadi anggota konsorsium bidang sastra dan filsafat sejak tahun 1988. Kelembagaan ini, yang kemudian namanya berubah menjadi Dewan Disiplin llmu, menangani masalah kurikulum di perguruan tinggi khususnya bidang filsafat dan sejarah. Penyusunan (kembali) buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid IV yang dilakukan sejak 2003 juga merupakan tanggung jawab yang diembannya. Ia duduk sebagai editor sekaligus penulis.