Jelaskan Pembentukan dari Ahmadiyyah di Indonesia

Pada tanggal 2 Oktober 1925, dengan 13 anggota, di bawah pimpinan Rahmat Ali, cabang pertama gerakan ini didirikan di Tapaktuan. Beberapa bulan kemudian, pada tahun 1926, Rahmat Ali pindah ke Padang, di pantai barat Sumatera dan mendirikan cabang gerakan kedua. Setelah ini, beberapa cabang gerakan didirikan di seluruh pulau. Pada tahun 1931, Rahmat Ali pindah ke Batavia (sekarang dikenal sebagai Jakarta, ibu kota Indonesia), di pantai barat laut Pulau Jawa. Meskipun Komunitas telah mendirikan sejumlah cabang di seluruh negeri, baru pada bulan Desember 1935 sebuah konferensi diadakan, struktur organisasi Komunitas didirikan. R. Muhyiddin terpilih sebagai presiden pertama Jemaat Muslim Ahmadiyah di Indonesia. Cabang Indonesia mengadopsi nama Ahmadiyah Qadian Departemen Indonesia, yang kemudian diubah menjadi Anjuman Ahmadiyah Departemen Indonesia pada Juni 1937. Pada akhir tahun 1949, setelah Revolusi Indonesia, nama itu sekali lagi diubah menjadi Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dengan demikian menekankan pada sifat organisasi Jemaat dan hubungannya dengan Jemaat Muslim Ahmadiyah di seluruh dunia.

Dalam perkembangan terpisah, Gerakan Ahmadiyah Lahore, yang telah berpisah dari Jamaah Muslim Ahmadiyah utama pada tahun 1914, mengirimkan misionaris pertamanya Mirza Wali Ahmad Baig pada tahun 1926. Meskipun Ahmadiyah Lahore didirikan di negara itu pada tanggal 10 Desember 1928, organisasi itu tidak terdaftar secara resmi di negara ini (sebagai Gerakan Ahmadiyah Indonesia 'GAI') sampai bulan September berikutnya.  Karena kurangnya upaya yang dihasilkan oleh Ahmadi Lahore dalam mencari penganut baru di Indonesia, dan menjadi beriman secara umum, kelompok tersebut gagal menarik pengikut yang cukup besar. Secara khusus, Mirza Wali Ahmad Baig adalah misionaris terakhir kelompok tersebut, berbeda dengan gerakan utama Ahmadiyah, yang mengirim misionaris demi misionaris ke Indonesia. Karena kekuatan organisasi yang diadopsi dalam kegiatan misionaris di luar negeri, selama era Khalifah kedua, dan karena berbagai alasan keuangan dan teologis, cabang utama Ahmadiyah menjadi semakin sukses dalam mendapatkan mualaf untuk interpretasi Islam mereka. Dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin kebebasan beragama, Jemaat Ahmadiyah terus tumbuh, meski menghadapi sedikit penganiayaan hingga jatuhnya pemerintahan Soeharto.