Jelaskan Perang Dunia I dari Genosida Yunani

Setelah November 1914 kebijakan Utsmaniyah terhadap penduduk Yunani berubah; kebijakan negara sejak itu dibatasi pada imigrasi paksa penduduk Yunani yang tinggal di kawasan pantai, terutama daerah Laut Hitam, dekat dengan front Turki-Rusia. Perubahan kebijakan ini disebabkan oleh permintaan Jerman agar penganiayaan terhadap orang Yunani Utsmaniyah dihentikan, setelah Eleftherios Venizelos menyatakan kepada duta besar Jerman di Athena bahwa hal ini adalah syarat bagi netralitas Yunani. Venizelos juga mengancam akan melakukan kampanye serupa terhadap warga Muslim yang tinggal di Yunani seandainya kebijakan Utsmaniyah tidak berubah. Walaupun pemerintah Utsmaniyah berusaha menerapkan perubahan kebijakan ini, upaya tersebut tidak berhasil, dan serangan, bahkan pembunuhan, terus berlangsung tanpa ada hukuman apapun dari pejabat lokal di provinsi-provinsi yang bersangkutan, meskipun insruksi berulang dikirimkan dari pemerintah pusat. Kekerasan sewenang-wenang dan perampasan uang semakin meningkat, memicu Venizelos berpendapat bahwa Yunani harus bergabung dengan Entente.

Pada Juli 1915, chargé d'affaires Yunani menjelaskan bahwa deportasi tersebut "jelas-jelas bukanlah isu lainnya melainkan merupakan suatu perang mepemusnahan terhadap bangsa Yunani di Turki dan mereka memaksa penduduk setempat pindah agama ke Islam dengan tujuan jika setelah perang ada intervensi Eropa demi melindungi umat Kristen, maka jumlahnya di Turki tinggal sedikit." Menurut George W. Rendel dari British Foreign Office, pada 1918 "...lebih dari 500.000 warga Yunani dideportasi, namun relatif sedikit yang selamat." Dalam memoarnya, duta besar Amerika Serikat untuk Kesultanan Utsmaniyah antara 1913 dan 1916 menulis, "Di berbagai tempat orang-orang Yunani dikumpulkan dalam kelompok-kelompok dan, di bawah perlindungan pihak yang disebut polisi Turki, mereka digiring ke pedalaman, sebagian besarnya dengan berjalan kaki. Jumlah penduduk [Yunani] yang diusir dengan cara ini tidak diketahui pasti, diperkirakan antara 200.000 sampai 1.000.000 jiwa."

Meskipun ada perubahan kebijakan, penggosongan permukiman dan pemindahan penduduk Yunani terus berlangsung walau dalam skala terbatas. Kebijakan ini menyasar kawasan tertentu yang dianggap rawan secara militer, bukan seluruh penduduk Yunani. Seperti tercantum dalam catatan Patriarkat 1919, evakuasi banyak desa disertai dengan penjarahan dan pembunuhan, dengan banyak orang yang meninggal karena tidak diberi cukup waktu untuk menyiapkan perbekalan yang memadai atau karena dipindahkan ke tempat yang sulit ditinggali.

Kebijakan negara terhadap penduduk Yunani Utsmaniyah berubah lagi pada musim gugur 1918. Dengan pasukan Entente menduduki Lesbos, Khios dan Samos sejak musim semi, pasukan Rusia maju ke Anatolia, dan Yunani diperkirakan akan memasuki perang dengan memihak Sekutu, persiapan dilakukan untuk deportasi penduduk Yunani yang tinggal di kawasan perbatasan. Yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Utsmaniyah adalah orang Yunani Pontos dan orang Yunani Kaukasus di Anatolia timur laut serta daerah Kars Oblast di Kaukasus Selatan, yang dituduh bertempur bersama atau berkomplot dengan Pasukan Kaukasus Rusia yang telah mengalahkan divisi Utsmaniyah pada Pertempuran Sarikamish.

Pada 1917 Talat Pasya mengirim pesan untuk deportasi penduduk Yunani dari distrik Samsun "tiga puluh hingga lima puluh kilometer ke pedalaman" untuk berhati-hati agar "tidak ada serangan terhadap warga maupun harta bendanya". Akan tetapi, pelaksanaan dekret pemerintah, yang mengambil bentuk sistematis sejak Desember 1916, ketika Behaeddin Syakir mendatangi daerah tersebut, tidak dilakukan seperti yang diperintahkan: para pria dimasukkan ke dalam batalion buruh, wanita dan anak-anak diserang, desa-desa dijarah oleh tetangga-tetangga Muslimnya. Germanos Karavangelis, uskup Samsun, melaporkan kepada Patriarkat bahwa tiga ribu orang telah dipindahkan ke wilayah Ankara dan konvoi orang-orang tersebut telah diserang, dengan banyak yang terbunuh. Talat Pasya memerintahkan penyelidikan untuk penjarahan dan pengrusakan desa-desa Yunani oleh para bandit. Pada 1917, perintah diberikan untuk mengesahkan pejabat militer dengan kendali operasi untuk memperluas jangkauannya, kini mencakup penduduk dari kota-kota di wilayah pantai. Akan tetapi di beberapa tempat penduduk Yunani tidak dipindahkan.

Orang-orang Yunani dikirim untuk tinggal di desa-desa Yunani di provinsi-provinsi pedalaman atau, dalam beberapa kasus, desa-desa yang ditinggali penduduk Armenia sebelum mereka dideportasi. Desa-desa Yunani yang dikosongkan selama perang akibat kecemasan militer kemudian ditempati oleh imigran dan pengungsi Muslim. Menurut pesan yang dikirim ke provinsi-provinsi pada masa tersebut, harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik penduduk Yunani tidak dilikuidasi, seperti milik orang Armenia, melainkan "disimpan".

Pada 14 Januari 1917, Cosswa Anckarsvärd, duta besar Swedia untuk Konstantinopel, mengirimkan pesan seputar keputusan deportasi penduduk Yunani Utsmaniyah:

Metode penghancuran yang mengakibatkan korban jiwa secara tidak langsung, seperti deportasi yang melibatkan perjalanan maut, kelaparan di kamp buruh, kamp konsentrasi, dll, disebut sebagai "pembantaian putih". Pejabat Utsmaniyah Rafet Bey terlibat aktif dalam genosida bangsa Yunani. Pada November 1916 ia menyatakan, "Kita harus memusnahkan bangsa Yunani sebagaimana yang pernah dilakukan pada bangsa Armenia... Hari ini saya mengirimkan pasukan ke pedalaman untuk membunuh setiap orang Yunani yang terlihat."