Jelaskan Korupsi dari Kutukan sumber daya

Di negara kaya sumber daya alam, mudah sekali memanfaatkan kewenangan untuk mengalokasikan sumber daya alam kepada konstituen favoritnya ketimbang kebijakan ekonomi yang berorientasikan pembangunan. Arus uang yang begitu besar dari sumber daya alam membantu korupsi politik berkembang. Pemerintah merasa tidak perlu membangun infrastruktur institusional untuk mengatur dan membebankan pajak bagi ekonomi produktif di luar sektor SDA, sehingga ekonomi nasional tidak maju-maju. Keberadaan surga pajak luar negeri membuka lebar kesempatan bagi politikus korup untuk menyembunyikan kekayaan mereka.

Banyak aktivitas ekstraktif bersifat ilegal dan didorong oleh perusahaan-perusahaan multinasional korup bekerja sama dengan pemerintah. Keluhan yang disampaikan penduduk pribumi biasanya diabaikan. Ed Ayres dari Worldwatch Institute melaporkan banyak aktivitas kolusi yang terjadi di seluruh dunia.

Laporan United States Senate Foreign Relations Committee berjudul "Petroleum and Poverty Paradox" menyatakan bahwa, "terlalu sering uang minyak yang seharusnya disalurkan untuk orang miskin malah berakhir di kantong orang-orang kaya atau dihabiskan untuk istana besar dan proyek raksasa, bukannya diinvestasikan secara produktif".

Untuk melawan korupsi pendapatan sumber daya, laporan Center for Global Development tahun 2012 mengusulkan distribusi pendapatan secara langsung. Rencananya, pemerintah akan mentransfer sebagian atau seluruh pendapatan ekstraksi sumber daya alam kepada rakyat dalam bentuk pembayaran universal, transparan, dan rutin. Karena uang diletakkan di tangan rakyat, negara akan memperlakukannya sebagai pendapatan normal dan membebankan pajak sesuai hukum—sehingga memaksa negara memungut pajak dan membuat publik menuntut pemerintah transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan sumber daya alam dan penyalurannya pada pelayanan publik.