Saya mau tau Kontroversi menyusul penutupan NAMRU-2 dari NAMRU-2

Virus dan Vaksin Flu Burung

Pada tahun 2005 flu burung menjadi masalah kesehatan serius untuk dunia, dan Indonesia terkena dampak terparah dengan 141 kasus dan 115 yang terkena meninggal dunia. Dr. Siti Fadilah Supari pada awalnya patuh pada peraturan WHO dan mengikuti seluruh aturannya.

Salah satu purwarupa vaksinnya kemudian dikembangkan oleh perusahaan Australia CSL dan didukung dana oleh pemerintahan Howard  Upaya pembuatan vaksin ini ditujukan untuk melindungi pekerja medis apabila terjadi wabah, namun kemudian mantan Menteri Kesehatan Australia, Tony Abbott, memberi pernyataan media bahwa vaksinnya hanya akan tersedia untuk warga negara Australia. Walaupun hal ini kemudian dibantah oleh Robert McClelland dari partai buruh yang menyatakan bahwa adalah kebijakan partai buruh untuk berbagi vaksin CSL dengan Indonesia dan negara negara di Asia Tenggara lainnya untuk menghentikan penyebaran penyakit ini. Namun hal ini kemudian memicu berhentinya kiriman contoh-contoh virus flu burung dari Indonesia ke seluruh dunia.

Pada tahun yang sama (2007) Siti, sebagai Menteri Kesehatan RI mengumumkan bahwa Indonesia tidak akan lagi menyerahkan virus-virus flu burungnya kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Divisi Jaringan Pegawas Influenza yang dikenal sebagai GISN. Menurut Siti sistem yang ada tidak memperhatikan kebutuhan dan kepentingan negara berkembang. Siti juga berpendapat bahwa WHO telah melanggar peraturan-peraturannya sendiri di mana virus dipindah tangankan menggunakan standar ganda, diterima dari negara yang terkena virus via GISN dan diserahkan pada perusahaan komersial untuk pengembangan vaksinnya. Kemudian vaksin vaksin ini menjadi sangat mahal dan tidak tersedia di negara yang terkena dampak virus, sementara di negara industri yang kaya sibuk menimbun vaksin untuk berjaga jaga saat wabah melanda. Pernyataannya ini kemudian dibukukan dengan judul "It's Time For The World To Change".

Didalam bukunya Siti mengungkapkan bahwa sejak tahun 1952 sebanyak 110 negara yang memiliki kasus kasus flu wajib berbagi contoh spesimen virus tanpa syarat. Virus virus ini dikumpulkan oleh GISN, menjadi milik mereka, dan oleh ahlinya kemudian melakukan pertimbangan risiko dan penelitian, dan sampingan lainnya yaitu membuat benih virus yang kemudian dibuat vaksin. Virus yang digolongkan sebagai ganas kemudian diteruskan pada Pusat Kolaborasi WHO (WHO-CCs) yang merupakan laboratorium-laboratorium yang bekerja sama dengan WHO dan menjadi laboratorium rujukan. Laboratorium-laboratorium rujukan ini disetujui oleh Australia, Jepang, Inggris, dan A.S. Siti kemudian membandingkan vaksin dengan minyak, di mana ia mengungkapkan kekesalannya bahwa karena Indonesia tidak bisa mengolah minyak mentah maka harus mengimpor minyak siap pakai. Bukunya juga mengulas kemungkinan virus-virus ini dikembangkan menjadi senjata biologis saat dikirimkan ke Laboratorium Nasional Los Alamos, New Mexico, AS di mana hanya segenggam ilmuwan yang diperbolehkan untuk meriset turunan DNA virus tersebut. Menurut bukunya Los Alamos adalah laboratorium untuk senjata biologis, kimia, dan nuklir, sehingga pembuatan vaksin atau senjata kimia tergantung kemauan dan ketertarikan pemerintah A.S. dan menurutnya hal ini berbahaya sekali. Pencarian via internet oleh Siti kemudian mengungkapkan bahwa laboratorium ini sudah ditutup, dan virusnya dikirimkan ke Bio Health Security (BHS). Hasil penyelidikannya mengungkapkan bahwa karena banyak ilmuwan dipindahkan dari Los Alamos ke BHS teorinya mengenai permainan senjata biologi dan kimia masih benar dan hanya berganti nama dan lokasi.

Negosiasi kemudian dimulai oleh Indonesia pada Pertemuan Kesehatan Tingkat Dunia (WHA - World Health Assembly) menuntut perpindahan virus-virus yang adil dan transparan, upaya ini banyak didukung oleh negara-negara lain yang tergabung di WHO. Ada dua hal utama yang dipermasalahkan oleh Siti; (1) jalur distribusi pengiriman virus yang tidak transparan di mana ia mengusulkan standardisasi penamanaan dan perizinan dari negara yang memiliki virus kepada negara lain virus ini dikirimkan (2) indikator eskalasi peringatan pandemik oleh WHO yang ia nilai lemah, dan harus ditinjau ulang bersama Eskalasi peringatan pandemik yang tinggi mempengaruhi kunjungan ke negara tersebut, suplai obat, vaksin, masker, pakaian pengaman - yang kesemuanya merupakan bisnis besar. Siti mencontohkan kasus Meksiko yang kini berada pada posisi sulit, namun pada saat yang sama menguntungkan perusahaan besar.

Namun pertemuan ini menjadi singkat karena Menteri Fadila diminta kembali ke Indonesia karena adanya wabah dan banyak diskusi penting yang dijadwalkan tidak terjadi. Indonesia kemudian mulai mengirim lagi contoh virusnya berdasarkan konsensus negara-negara di dunia internasional bahwa virus flu burung Indonesia H5N1 nyata sangat berbahaya untuk manusia sehingga sangat penting bahwa laboratorium laboratorium WHO memiliki kesempatan menganalisis secara rinci, membandingkannya dengan virus yang mirip dari berbagai dunia lain, dan melindungi Indonesia dan negara lainnya dari penyebarannya. Dalam Pertemuan Kesehatan Tingkat Dunia juga dipertanyakan walaupun Indonesia memiliki keprihatinan dalam ranah geografisnya, penyebaran penyakit tidak melihat batas negara.

Pengamat asal Amerika Serikat Scott McPherson yang merupakan konsultan pemerintah, bisnis, dan ahli persiapan dan pemulihan bencana menyatakan dalam blognya bahwa isu ini masuk pada tahap "tidak masuk akal" oleh Kementrian Kesehatan Indonesia. Scott juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak menunjukkan rasa terima kasih sama sekali atas apa yang telah dilakukan AS di Tangerang dalam memberantas Flu Burung pada tahun 2008. Sebagai tambahan menurutnya virus flu burung tidak perlu dipersenjatai oleh manusia untuk menyebar, burungnya sendiri telah melakukan hal tersebut. Sementara pengamat lain Debora MacKenzie kontributor untuk New Scientist menyatakan pada blognya bahwa pendirian Siti Fadilah yang mempermasalahkan transparansi perpindah tanganan virus masuk akal, dan WHO telah merespon dengan mendirikan sistem pelacakan virus yang didonasikan pergi kemana dalam sistem farmasi dan dunia keilmuan. Diskusi diskusi juga mulai dibuka untuk merembukkan tata cara yang lebih baik dalam berbagi hasilnya. Sementara untuk senjata biologi adalah kesimpulan keliru. Debra menambahkan bahwa antara dua pilihan senjata biologis atau vaksin demi keuntungan, yang kedua malah menunjukkan skenario yang lebih mungkin.

Dana bantuan AS dan Kekebalan Diplomatik Staf NAMRU-2

Pada bulan Oktober 2005 dalam kunjungannya ke negara-negara Asia, Menteri Kesehatan dan Pelayanan Masyarakat Amerika Serikat Mike Leavitt menyatakan telah mengalokasikan dana sebesar 3,15 juta dolar AS untuk membantu penanganan kasus flu burung di Indonesia. Total bantuan yang didapatkan Indonesia adalah sejumlah 25 Juta Dolar  sebagai awal bantuan Pemerintah Jepang mengirimkan tim tenaga ahli berupa tiga orang ahli diagnosis laboratorium yang akan mulai bekerja dan berkoordinasi dengan Departemen Kesehatan (Depkes); Pemerintah Australia menyerahkan 50 ribu Tamiflu, obat anti virus influenza produksi PT Roche dan direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Internasional (WHO), Australia juga menyatakan akan menambah bantuannya 10 juta dolar Australia guna memerangi ancaman flu burung di Indonesia pernyataan yang disampaikan Menlu Alexander Downer kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sehingga paket bantuan kepada Indonesia untuk menangani flu burung menjadi 15,5juta dolar Australia, karena sebelumnya mereka telah menjanjikan bantuan sebesar lima juta dolar Australia.

Namun menurut Siti dalam bukunya "It's Time For The World To Change", Indonesia tidak pernah melihat uang yang dijanjikan oleh bantuan AS. Pada saat kunjungan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice ke Indonesia pada tahun 2006 Siti menanyakan kemana dana bantuan yang dijanjikan oleh AS, yang menurut Siti dapat digunakan untuk Rumah Sakit rujukan. Siti kemudian menyadari bahwa dana bantuan AS diberikan pada NAMRU-2 dengan argumentasi bahwa laboratorium ini melakukan riset H5N1 dan telah berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan, dan memperkerjakan 175 pegawai di mana 19 di antaranya adalah warga AS.

Pada bulan April 2008 sebuah telegram yang dikirimkan oleh Kedutaan Besar AS Jakarta untuk Washington yang dibocorkan oleh situs Wikileaks melaporkan perkembangan di mana ada pemberitaan yang mengumumkan bahwa Pemerintah Indonesia telah menutup NAMRU-2  Kedutaan Besar AS di Jakarta tidak tahu menahu mengenai penutupan ini dan meminta agar Washington menanggapi MoU yang dikirimkan agar pembicaraan dapat dilanjutkan.

Keputusan apakah NAMRU-2 ditutup atau tidak, tertunda, pada bulan Juni 2008 karena pihak Indonesia memiliki pendapat yang berbeda. Pemerintah Indonesia termasuk perwakilan partai politik di pemerintah terbagi dua antara ingin meneruskan dan menutup. Sementara Menteri Kesehatan Indonesia Siti Fadilah pada orasinya dalam dialog 'Namru-2 Laboratorium Tentara AS di Jantung Jakarta, Ke Mana TNI?' pada bulan yang sama meminta dukungan rakyat untuk menutup NAMRU-2. Kalimat kalimat seperti "usir", "tidak ada gunanya", dan "dijajah" digunakan dalam argumentasinya. Negosiasi terhenti karena dari pihak AS tetap menuntut kekebalan diplomatik untuk stafnya sementara dari pihak Indonesia menolak mengirimkan contoh virus.

Pada bulan Oktober 2008 Siti kemudian menolak (lagi) mengirimkan contoh virus ke NAMRU-2 dengan mengedepankan isu intelejen asing dan permintaan bahwa A.S. tunduk akan tuntutan Indonesia mengenai Perjanjian Transfer Material (virus). Tuduhan aktivitas intelejen dibantah oleh Duta Besar Cameron Hume dengan menyatakan bahwa seluruh hal yang terjadi di NAMRU-2 transparan. Semua proyek riset telah disetujui oleh Kementrian Kesehatan dan Pemerintah Indonesia memiliki akses pada riset yang sedang dikerjakan. Sehingga tuduhan tidak transparan ini aneh. Hume juga meminta agar Indonesia memisahkan isu NAMRU-2 dan Perjanjian Transfer Material (virus) atau dikenal juga dengan Material Transfer Agreement karena hal ini merupakan dua hal yang berbeda.