Kamu bisa jelasin ke aku soal Murad Ismail?

Irjen. Pol. (Purn.) Drs. Murad Ismail, S.H., M.H. () adalah Gubernur Maluku yang menjabat sejak tahun 2019. Ia merupakan purnawirawan perwira tinggi Polri yang memiliki jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Brigade Mobil Korps Brimob Polri.

Ia merupakan lulusan Akpol 1985 ini berpengalaman dalam kesatuan Brimob. Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Komandan Korps Brimob Polri. dan Kepala Polda Maluku.

Kontroversi dirinya saat menjabat sebagai Gubernur

Pernyataan Siap Perangi Susi Pudjiastuti

Pada 2019, Murad pernah mengungkapkan pernyataan peran terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Namun Murad mengaku pernyataan itu hanya main-main.<blockquote>

<blockquote>“Perang itu jalan terakhir setelah semuanya diambil, masih ada musyawarah mufakat. Jadi padahal perang itu perang main-main saja, kita tidak ada pistol. Kalau bicara di laut kan pasti pistol air bukan pistol betul. Kalau dulu saya dankor Brimob baru saya pakai pistol benar,” kata Murad sambil bercanda di Kantor Gubernur Maluku, Kamis (5 September 2019).<blockquote>

Pernyataan perang itu berkaitan dengan kebijakan moratorium yang dinilai justru merugikan masyarakat Maluku. Kemudian pernyataan itu berujung pada negosiasi yang berlangsung hari Kamis, 5 September 2019. Susi Pudjiastuti mengirimkan 5 utusan untuk menemui Murad saat itu.<blockquote>

Terkait pelantikan Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM)

Murad membuat keputusan dengan cara intervensi Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon yaitu mengeluarkan surat rekomendasi untuk memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM. Ternyata rekomendasi yang dipilih Murad memilih Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM mendapat kecaman dari Wakil Ketua Majelis Jemaat Gereja Protestan Maluku (GPM) Rehoboth sekaligus Anggota Majelis Pekerja (MPK) Klasis Pulau Ambon, Phil Latumaerissa, S.Pd, Phil megatakan, rekomendasi Gubernur Maluku dengan Nomor: 424/2364 tertanggal 22 Juli 2022 ini mengandung intervensi kekuasaan dan intervensi politik dalam proses rekrutmen Rektor UKIM dan menunjukan campur tangan kekuasaan dan politik yang dapat mempengaruhui integritas serta kebebasan akademik, kebebasan mimbar akadimik dan otonomi intelektual para anggota senat. Bahkan mahasiswa UKIM juga menyerukan demonstrasi terhadap keputusan Gubernur Murad tersebut mengenai rekomendasi penunjukkan Dr. Drs. Josephus Noya, M.Si sebagai salah satu calon rektor UKIM dan juga menuntut Murad meminta maaf atas rekomendasi penunjukkan calon Rektor UKIM yang dikeluarkannya.