Jelaskan Hak hukum dari Homoseksualitas di Indonesia

Hukum pidana nasional tidak mengkriminalisasikan hubungan homoseksual pribadi yang tidak bersifat komersial antara orang dewasa. Sebuah RUU nasional untuk mengkriminalisasikan homoseksualitas, bersama dengan hidup bersama (kumpul kebo), perzinahan dan praktik sihir, gagal diberlakukan pada tahun 2003 dan tidak ada rencana berikutnya untuk memperkenalkan kembali undang-undang tersebut. Pada tahun 2002, Pemerintah Indonesia memberi provinsi Aceh hak untuk menerapkan hukum syariah Islam yang dapat mengkriminalisasi homoseksualitas.

Pasangan sesama jenis Indonesia dan rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang tersedia bagi pasangan lawan jenis menikah. Pentingnya harmoni sosial di Indonesia mengarah pada lebih diutamakannya kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak homoseksual sangat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia telah terus menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik.

Hukum Indonesia tidak mengkriminalisasi homoseksualitas, jika dilakukan secara pribadi, non-komersial, dan di antara orang dewasa. Namun, hukum Indonesia tidak mengakui pernikahan gay, serikat sipil atau manfaat kemitraan domestik. Pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi anak di Indonesia. Hanya pasangan menikah yang terdiri dari suami dan istri yang boleh melakukan mengadopsi. Hari ini, tidak ada hukum ada untuk melindungi warga negara Indonesia dari diskriminasi atau pelecehan atas dasar orientasi seksual atau identitas gender mereka.