Jelaskan Gubernur Maluku dari Muhammad Djosan

Djosan diangkat sebagai penjabat gubernur Maluku pada 1 Februari 1955 setelah gubernur sebelumnya, Johannes Latuharhary, dicopot dari jabatannya karena tekanan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi. Latuharhary menyerahkan jabatannya kepada Djosan beberapa minggu kemudian pada tanggal 9 Februari. Sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) selama periode ini, Djosan dinominasikan sebagai calon teratas partai di Maluku untuk Konstituante, tetapi tidak terpilih.

Pemilihan gubernur definitif sedang berlangsung, sementara Djosan menjabat sebagai penjabat gubernur. Beberapa nama seperti Pieter Andreas de Queljoe, Mohammad Padang, dan dr. Rehatta dinominasikan untuk menjadi gubernur definitif. Masyumi dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang menang dalam pemilihan umum 1955 membuat kesepakatan bahwa gubernur harus etnis Maluku dan jika gubernur beragama Kristen, sekretarisnya harus Muslim dan sebaliknya.  Masyumi menobatkan Abdullah Soulisa, mantan Bupati Maluku Selatan, sebagai calonnya, sedangkan Parkindo menobatkan Martinus Putuhena, Johannes Leimena, dan M. A. Pellaupessy.

Djosan, yang pindah ke partai Nahdlatul Ulama (NU) setelah dicalonkan sebagai gubernur, menyatakan bahwa gubernur berikutnya tidak boleh terafiliasi dengan partai politik mana pun dan meminta dirinya untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi terbawah. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), seorang anggota NU, akhirnya memilih Djosan daripada calon lainnya pada sidang kabinet pada 25 November 1955 dan mengangkat Djosan sebagai gubernur definitif pada 6 Januari 1956. Empat tahun setelah itu, Djosan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada 1960.