Jabarkan Masuk Partai Politik dari Elang Kusnandar

Arus kebebasan berkumpul dan berserikat yang digulirkan para mahasiswa saat reformasi memunculkan lahirnya partai - partai politik baru. Salah satu partai yang lahir pada masa itu adalah Partai Keadilan. Partai yang didukung para aktivis dakwah kampus ini menarik perhatian Kusnandar. Pada tahun 1999 Kusnandar memutuskan untuk bergabung dengan partai berlambang dua bulan sabit dalam Kabah itu."Saya langsung diamanahi sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Kabupaten Maluku Utara. Pemilu tahun 1999 Partai Keadilan Kabupaten Maluku Utara mendapatkan satu kursi di DPRD Maluku Utara, sebagai calon legislatif nomor urut satu, sebenarnya ia sudah terpilih pada saat itu, tetapi karena ingin membangun dan membesarkan partai ia lebih memilih untuk di struktur dan mendorong wakil ketua DPD-nya untuk menjadi anggota legislatif.

Pada awal reformasi di era pemerintahan B.J. Habibie, muncul wacana untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial, dengan membentuk provinsi - provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk wilayah yang potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran melalui pemekaran wilayah provinsi. Atas dasar itu, pemerintah membentuk provinsi Maluku Utara (dengan Ibu kota sementara di Kota Ternate)yang dikukuhkan dengan undang - undang Nomor 46 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Seiring dengan pemekaran provinsi hingga terbentuk provinsi Maluku Utara, karier politik Elang Kusnandar Prijadikusuma terus meningkat. Ia dipercaya menjadi sekretaris DPW Partai Keadilan Maluku Utara dan pada tahun 2001 Kusnandar di percaya untuk memimpin DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara. Pada pemilu legislatif 2004 terpilih sebagai anggota DPRD provinsi Maluku Utara untuk masa 2004-2009. Pada tahun - tahun itu Kusnandar banyak berkutat dengan kegiatan di legislatif. Bersama partainya, Kusnandar banyak mewarnai kebijakan di tingkat provinsi yang mencoba bangkit dari keterpurukan akibat konflik SARA yang pernah melanda daerah itu. Amanah yang diberikan Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Maluku Utara kepadanya, baik sebagai anggota legislatif maupun sebagai Ketua DPW PKS, diemban Kusnandar dengan baik. Karena kepercayaan kader - kader PKS kepadanya tersebut, Kusnandar terpilih sebagai ketua MPW PKS Maluku Utara tahun 2004-2009.

Menjadi Anggota Legislatif dan Ketua Tim Asistensi Wakil Gubernur

Meski sibuk sebagai anggota legislatif provinsi, namun Kusnandar tidak melupakan kawan - kawannya. Pada tahun 2005 salah seorang kawannya sesama kader PKS maju sebagai calon Bupati untuk Kabupaten Halmahera Selatan. Ia diminta oleh kawannya tersebut untuk menjadi ketua tim sukses pemenangan. Dan di bawah kepemimpinan nya tim yang dibentuk dari kader - kader PKS itu, mampu mengantarkan calonnya menjadi Bupati Halmahera Selatan. Atas keberhasilan nya tersebut, Bupati Halmahera Selatan terpilih memintanya untuk menjadi tim asistensi (staff khusus) dalam rangka membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya. Begitu juga waktu salah seorang temannya kader PKS yang lain menjadi wakil Gubernur Maluku Utara pada tahun 2008, ia diminta untuk memimpin tim asistensi untuk sang wakil gubernur. Ia pun menyambut baik tawaran temannya itu dan kembali ia membentuk tim yang mendampingi wakil gubernur. Hingga pada tahun 2010, Kusnandar terpaksa keluar sebagai ketua tim asistensi karena terbentur dengan pendidikan S2 yang diambil saat itu di Universitas Indonesia Jakarta. Pada pemilu tahun 2009 partai menugaskan Kusnandar mencalonkan legislatif ditingkat pusat. Atas penugasan partai itulah ia tercatat sebagai salah seorang caleg DPR RI dari PKS mewakili daerah pemilihan (Dapil) Maluku Utara. Meski PKS gagal menempatkannya sebagai anggota DPR-RI, tetapi semangat Kusnandar berkiprah di partai tidak pernah surut. Melihat kiprah dan prestasinya yang dianggap berhasil memimpin DPW PKS Maluku Utara, Kusnandar terpilih sebagai salah seorang pengurus DPP PKS sebagai Ketua Departemen Pemenangan Pemilukada dan Pemilu Legislatif wilayah Indonesia Timur, priode 2010 hingga sekarang.