Jelaskan Konvensi Nasional dari Republik Prancis Pertama

Sebagai akibat dari lonjakan kekerasan publik dan ketidakstabilan politik monarki konstitusional, sebuah partai yang terdiri dari enam anggota Majelis Legislatif Prancis ditugaskan untuk mengawasi pemilihan. Konvensi yang dihasilkan didirikan dengan tujuan ganda untuk menghapuskan monarki, dan merancang konstitusi baru.

Tindakan pertama konvensi adalah mendirikan Republik Prancis Pertama, dan secara resmi melucuti raja dari semua kekuatan politik. Louis XVI, yang pada saat itu seorang warga negara biasa yang memakai nama keluarganya, yaitu Kapetia, kemudian diadili atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi yang dimulai pada Desember 1792. Pada 16 Januari 1793, ia dihukum, dan pada 21 Januari, ia dieksekusi mati.

Sepanjang musim dingin 1792 dan musim semi 1793, Paris dilanda kerusuhan pangan dan kelaparan massal. Konvensi yang baru tidak banyak membantu menyelesaikan masalah sampai akhir musim semi 1793, yang di mana malah disibukkan dengan masalah perang. Akhirnya, pada 6 April 1793, Konvensi membentuk Komite Keamanan Publik, dan diberi tugas yang monumental: "Untuk menghadapi gerakan radikal Enragés, kekurangan pangan dan kerusuhan, pemberontakan di Vendée dan di Brittany, kekalahan pasukannya baru-baru ini, dan desersi jenderal panglimanya."

Terutama, Komite Keamanan Publik memberlakukan kebijakan teror, dan guillotine mulai dijatuhkan pada musuh-musuh Republik yang dianggap semakin meningkat, memulai periode yang sekarang dikenal sebagai Pemerintahan Teror.

Meskipun ketidakpuasan tumbuh dengan Konvensi Nasional sebagai badan yang berkuasa, pada bulan Juni, Konvensi menyusun Konstitusi 1793, yang diratifikasi oleh suara rakyat pada awal Agustus. Namun, Komite Keamanan Publik dipandang sebagai pemerintahan "darurat", dan hak-hak yang dijamin oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara 1789, dan konstitusi baru ditangguhkan di bawah kendalinya.

Konstitusi republik tidak menetapkan kepala negara atau kepala pemerintahan yang formal. Dapat didiskusikan apakah kepala negara akan menjadi presiden Majelis Nasional berdasarkan hukum internasional. Namun, ini berubah setiap dua minggu, dan oleh karena itu tidak formatif.