Saya mau tau Latar belakang dari Penangkapan dan pembunuhan Ngo Dinh Diem

Karier politik Diệm dimulai pada Juli 1954, dimana ia diangkat menjadi Perdana Menteri Negara Vietnam oleh bekas Kaisar Bảo Đại, yang menjadi Kepala Negara. Pada masa itu, Vietnam telah terpecah di Konferensi Jenewa setelah kekalahan pasukan Uni Prancis di Pertempuran Dien Bien Phu, dengan Negara Vietnam memerintah bagian selatan negara tersebut dari paralel ke-17. Pemisahan tersebut ditujukan untuk sementara, dengan pemilihan nasional yang dijadwalkan untuk tahun 1956 untuk membuat sebuah pemerintahan dari sebuah negara yang bereunifikasi. Pada saat itu, Diệm dan Bảo Đại ditetapkan dalam kursi kekuasaan. Bảo Đại tak menyukai Diệm namun memilihnya dengan harapan ia akan mendatangkan bantuan Amerika. Masalah tersebut berujung saat Diệm menjadwalkan sebuah referendum pada Oktober 1955 dalam rangka membuat Vietnam Selatan menjadi republik. Diệm memenangkan referendum curang tersebut dan memproklasikan dirinya sendiri menjadi Presiden dari Republik Vietnam yang baru dibuat.

Diệm menolak mengadakan pemilihan reunifikasi, atas dasar bahwa Negara Vietnam bukanlah penandatangan Perjanjian Jenewa. Ia kemudian berupaya untuk memperkuat kekuasaan otokratik dan nepotistiknya atas negara tersebut. Sebuah konstitusi dibuat oleh legislatur karet yang memberikan kekuasaan kepada Diệm untuk membuat hukum melalui dekrit dan secara arbitrasi memberikannya kekausaan-kekuasaan daruratnya sendiri. Para pembangkang, baik komunis maupun nasionalis, dipenjara dan dieksekusi dalam jumlah ribuan, dan pemilihan-pemilihan rutin dilakukan secara curang. Para kandidat lawan diancam didakwa bersekongkol dengan Viet Cong, yang dapat dikenai hukuman mati, dan dalam beberapa kawasan, sejumlah besar pasukan ARVN dikirim untuk mencampuri kotak-kotak pemungutan suara.

Diệm memegang kendali negara bersama dengan saudara-saudara kandung dan saudara-saudara iparnya, dan promosi dalam ARVN diberikan atas dasar agama dan loyalitas ketimbang jasa. Dua upaya gagal dibuat untuk melengserkan Diệm; pada 1960, sebuah serangan pasukan paramiliter diredam setelah Diệm mengadakan negosiasi untuk memberikan waktu kepada para loyalis untuk menumpas upaya kudeta tersebut, sementara serangan bom istana tahun 1962 oleh dua pilot angkatan udara gagal membunuhnya. Mayoritas Buddhis Vietnam Selatan telah lama bersitegang dengan favoritisme kuat Diệm terhadap orang Katolik. Para PNS dan perwira tentara telah lama dipromosikan atas dasar preferensi agama, dan kontrak pemerintah, bantuan ekonomi AS, hak-hak bisnis dan pengecualian-pengecualian pajak secara preferensial diberikan kepada orang Katolik. Gereja Katolik Roma adalah tuan tanah terbesar di negara tersebut, dan pemegangannya dikecualikan dari reformasi lahan. Di sisi lain, orang Katolik secara de facto dikecualikan dari pengangkatan buruh paksa. Ketegangan dengan Diệm dan Nhu meletus dalam protes massal pada musim panas 1963 saat sembilan Buddhis tewas di tangan tentara dan polisi Diệm saat Waisak, hari kelahiran Buddha Gautama.

Pada May 1963, sebuah hukum terhadap pengibaran bendera-bendera keagamaan ditentukan secara selektif; bendera Buddhis dilarang berkibar pada hari Waisak sementara bendera Vatikan dikibarkan untuk merayakan peringatan pentahbisan Uskup Agung Pierre Martin Ngô Đình Thục, kakak Diệm. Umat Buddhis menentang larangan tersebut dan sebuah unjuk rasa berakhir saat pasukan pemerintah menembakkan senjata. Dengan Diệm masih menghadapi meningkatnya tuntutan-tuntutan Buddhis untuk kesetaraan agama, sebagian masyarakat mulai menyerukan pelepasan kekuasaannya. Titik baliknya terjadi tak lama setelah tengah malam pada 21 Agustus, saat Pasukan Khusus pimpinan Nhu menyerbu dan merusak pagoda-pagoda Buddha di sepanjang negara tersebut, menangkap ribuan biksu dan menyebabkan kematian sekitar ratusan orang. Sejumlah rencana kudeta telah disoroti oleh kalangan tentara pada masa sebelumnya, tetapi para perencananya mengintensifikasikan kegiatan mereka dengan meningkatnya kepercayaan setelah pemerintahan Presiden AS John F. Kennedy memerintahkan kedubes AS untuk menyoroti kemungkinan perubahan kepemimpinan.