Jabarkan Badan Pengusahaan dari Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia

Dewan Kawasan kemudian membentuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang disebut juga Badan Pengusahaan (BP) Kawasan. Ketua dan anggotanya pun ditetapkan oleh Dewan Kawasan sehingga Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Ketua dan Anggota Badan Pengusahaan memiliki masa kerja selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk sekali masa jabatan.

Kepala Badan Pengusahaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan Kawasan Bebas sebagaimana fungsi yang dimiliki Kawasan Bebas tersebut. Badan Pengusahaan mempunyai wewenang untuk membuat berbagai ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengusahaan juga berwenang mengeluarkan izin-izin usaha dan izin usaha yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di Kawasan Bebas melalui kelimpahan wewenang. Badan Pengusahaan dengan persetujuan Dewan Kawasan dapat mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.