Jelaskan Zaman Kolonial dari Politik Minangkabau

Pada zaman kolonial sistem politik Minangkabau tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Nagari-nagari bukan lagi menjadi sistem politik yang otonom, namun berada di bawah Laras yang para pemimpinnya diangkat oleh kolonial Belanda. Akibat dianulirnya peran politik masyarakat Minang, banyak dari tokoh-tokoh Minang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tahun 1908 terjadi Pemberontakan Anti-Pajak di seluruh Sumatra Barat. Karena aspirasi politiknya tak didengar, pada tahun 1927 sekali lagi rakyat Minangkabau melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Pemberontakan ini dimotori oleh kaum Islam-komunis di Silungkang, Padang, dan Padang Panjang, yang kemudian memberikan dampak luas ke seluruh Hindia Belanda. Untuk meredakan ketegangan di Minangkabau, pemerintah Belanda memberikan kesempatan kepada masyarakat Minang untuk membentuk Dewan Minangkabau (Minangkabau Raad). Dewan ini menjadi saluran aspirasi politik Minangkabau, dimana banyak dari tokoh-tokoh Minang yang kemudian duduk menjadi anggota Volksraad. Beberapa anggota Volksraad dari ranah Minang yang cukup vokal antara lain Abdul Muis, Agus Salim, dan Jahja Datoek Kajo.

Akibat sistem politik kolonial Belanda yang merugikan, banyak dari anak-anak muda Minang yang mencita-citakan kemerdekaan. Salah satu anak muda tersebut yang kemudian terinspirasi dengan sistem politik di Minangkabau ialah Tan Malaka. Ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mencita-citakannya menjadi sebuah negara republik. Atas perjuangannya dalam mendirikan Republik Indonesia, ia kemudian dikenal sebagai "Bapak Republik Indonesia". Satu lagi tokoh politik Minang yang memiliki kedudukan cukup penting ialah Roestam Effendi. Ia merupakan satu-satunya orang Hindia Belanda yang pernah menjadi anggota parlemen (Tweede Kamer) di Belanda.

Di Malaysia dan Singapura, banyak pula pemuda-pemudi Minang yang berjuang menentang kolonialisme Inggris. Mereka diantaranya Burhanuddin al-Hilmi, Ahmad Boestamam, Shamsiah Fakeh, dan Khatijah Sidek. Mereka merupakan pendiri-pendiri organisasi kemerdekaan radikal, seperti Angkatan Pemuda Insaf dan Kesatuan Melayu Muda. Sedangkan di Singapura, Mohammad Eunos Abdullah mendirikan Kesatuan Melayu Singapura, sebuah organisasi politik yang membela hak-hak kaum Melayu Singapura.