Gw mau tau Solusi dari Teknologi biomedis

Peran dunia pendidikan dalam pembangunan bangsa merupakan aksioma. Pada bidang teknologi medis, di semua negara produsen alat kesehatan terbesar selalu didukung oleh istitusi pendidikan–dalam hal ini lembaga riset–yang tangguh. Di Jepang misalnya. Penelitian bidang biomedis hampir ada di seluruh universitas terkemuka. Demikian pula halnya dengan Amerika dan (sudah tentu) Jerman yang memiliki institusi Biomedis tertua.

Meskipun data empiris tentang keterhubungan universitas dengan pembangunan bidang biomedis tidak tersedia, secara intuitif dapat disimpulkan bahwa lemahnya pembangunan Biomedis di tanah air (sedikit banyak) disebabkan oleh ketidaktersediaan lembaga riset aka Universitas pada bidang ini. Eksistensi institusi akademis bukan melulu terbatas pada domain teknis semata - menjembatani konsep link-and-match antara industri dan riset, tetapi (yang lebih penting lagi) sumbangsihnya dalam domain konseptual. Univeritas menjadi lembaga pemikir (think-thank) bagi negara dengan memberi asupan konsep kepada para politisi (eksekutif) tentang arah pembangunan. Absensi bidang keilmuan Biomedical Engineering mempunyai konsekuensi yang jelas; tidak adanya (jikapun ada, jumlahnya masih ‘langka’ dibandingkan dengan ahli pada bidang lainnya) generasi ‘mapan’ yang lahir dan besar dari dunia ‘undergraduate’ Teknologi Biomedis. Akibatnya, ahli yang memberi sumbangsih konsep kepada pemerintah pun tidak banyak. Hal ini membuat dukungan pemerintah pada pembangunan TB sangat lemah. Hal ini mempunyai pengaruh ganda (multiple effect) seperti rendahnya produksi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya edukasi masyarakat. Peran universitas lainnya adalah sebagai kontrol pembangunan dan pemberi discourse dalam ranka edukasi publik–yang secara konsisten memberikan kritik konstruktif tentang pembangunan TB. Lagi-lagi, ruang ini masih vacant.

Dalam jangka panjang, sebagaimana terbukti dalam masa awal pembangunan TB di Amerika Serikat pada era 70-an, keberadaan dunia pendidikan akan berpengaruh langsung terhadap produksi dan produktivitas produk TB. Pengembangan sumber daya manusia hendaknya menjadi titik berat pengembangan TB. Salah satunya dengan cara mendorong serta mensinergikan arah riset TB di perguruan tinggi pelaksana, mengadakan joint research dan kerjasama government-to-government untuk memastikan semua universitas pelaksana mendapatkan peran secara merata. Strategi ini telah diterapkan Malaysia dalam satu dekade terakhir dengan menggandeng Biomedical Engineering Department of Flinders Medical Centre sebagai partner risetnya.

Dalam jangka pendek, salah satu cara untuk meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri adalah dengan mendorong tumbuhnya industri biomedis dalam negeri. Dalam jangka pendek, sebagaimana yang dilakukan Singapura dan Amerika yang menggandeng penanam modal asing (PMA), pemerintah dapat mengundang perusahaan biomedis yang telah berpengalaman untuk berinventasi di Indonesia. Penerapan aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) seperti yang diterapkan pada produk smart phone bisa diberlakukan pada produk biomedis. Dengan demikian, secara gradual ‘memaksa’ para produsen untuk membangun proses produksinya ditanah air yang pada akhirnya tidak hanya dapat menyediakan lapangan kerja bagi sarjana Biomedis (Elfani & Putra, 2013), melainkan pula menjadi first agent alih teknologi dengan mengjadi sister-company bagi industri PMDN. Untuk menciptakan iklim kompetisi yang sehat, regulasi spesialisasi produk diperlukan; PMA memproduksi alat medis katagori A (high risk)–yang pada umumnya menggunakan teknologi canggih (state of art), sedangkan PMA memproduksi produk kategori C & D (low risk)–yang pada umumnya berupa consumable devices.

Dari sisi kebijakan, untuk mendukung bangkitnya industri biomedis tanah air, diperlukan political will dengan membuat payung regulasi, penyederhanaan birokrasi serta jaminan tidak adanya pungutan liar yang selama ini menjadi momok investasi asing di Indonesia.

Secara struktur birokrasi, koordinasi pengembangan TB sebagai industri strategis tidak bisa lagi dibebankan kepada ‘hanya’ setingkat kepala biro yang tidak mempunyai kewenangan konseptual, melainkankan minimal oleh pejabat setingkat Direktur Jenderal. Menimbang alur kebijakannya, koordinasi pengembangan TB ini lebih tepat ditempatkan di bawah Kementrian Pendidikan Tinggi dan Riset daripada Kementrian Kesehatan yang lebih berorientasi pada permasalahan klinis. Dari sisi kompetensi, pengembangan TB harus dinahkodai oleh pejabat dengan latar belakang keilmuan Teknologi Biomedis.

Tawaran solusi di atas hanya sebagian kecil dari sekian banyak strategi yang dapat dilakukan dalam rangka membangun TB tanah air. Jika sebagian dari solusi tersebut dapat dilaksanakan, niscaya kemajuan bidang yang menyangkut kepentingan orang banyak ini akan berkembang dengan sesuai dengan yang diharapkan.