Tolong jelaskan mengenai Riwayat Pendidikan dari Marwan Jafar

MJ memang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan santri dan NU. Sekolah Menengah ia tuntaskan di Madrasah Tsanawiyah Manahijul Huda dan Madrasah Aliyah Mathali’ul Falah, Pati, Jawa Tengah. Dari Pati, ia kemudian hijrah ke Yogyakarta untuk belajar hukum di Universitas Islam Indonesia (UII). Dalam waktu hampir bersamaan, ia juga mengambil studi ekonomi di Universitas Gajayana Malang.

Selama masa kuliah, pria kelahiran Pati 12 Maret 1971 ini aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan dan organisasi NU. Salah satunya, ia pernah menduduki jabatan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 1995-1996. Ia juga pernah menjadi Kabid Litigasi dan Konsultasi LPBH NU Yogyakarta 1994-1999 dan Litbang GP Ansor Yogyakarta 1995-2000.

Setelah lulus sarjana, MJ mulai bekerja sebagai konsultan hukum di perusahaan advokat Rusdiono & Patners Law Firm tahun 1999. Ia juga mengisi kesibukan dengan mengurus perusahaan sebagai marketing manager. Namun begitu, kesibukan tersebut tak lantas membuatnya meninggalkan kegiatan keorganisasian. Pada masa ini ia aktif di IPNU cabang Pati dan menjadi Wakil Sekjen INKOPSIM NU Pusat tahun 1999-2004.

Dari lingkup organisasi pelajar NU, aktivisme MJ terus berlanjut hingga dipercaya mengisi kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Ia pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Perekonomian PBNU. Ia juga didaulat menjadi Ketua Lembaga Pengembangan Pertanian PB NU. Di sinilah MJ kerapkali menuangkan gagasan-cemerlangnya tentang ekonomi kerakyatan dan keumatan.

MJ dipercaya sebagai Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB. Jabatan ini diberikan karena MJ dinilai memiliki kapasitas, kepiawaian, kecerdasan serta energi yang luar biasa untuk mewujudkan kejayaan partai di ajang kompetisi pemilu maupun Pilkada. hal itu terbukti dengan perolehan suara DPR RI PKB yang meningkat dari 47 menjadi 57 kursi di parlemen.

Selama menjadi menteri, banyak kebijakan yang telah diambil dalam upaya untuk melaksanakan undang undang Desa antara lain membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), infrastruktur desa, membentuk pendamping desa, menginisiasi potensi desa-desa untuk masyarakat desa secara berkelanjutan dan dijadikan semacam UMKM, menjadikan desa sebagai subyek pembangun di desa bukan objek pembangunan. Dengan sendirinya berujung desa yang mandiri, unggul dan produktif, dengan tujuan supaya terbentuk desa-desa yang mandiri dan mensejahterakan masyarkat desa secara luas, dengan harapan desa menjadi tempat menekan angka migrasi penduduk desa ke kota (urbanisasi).

MJ merupakan salah satu inisator UU Nomor 6 tahun 2014 dimana ini kemudian menjelma menjadi landasan atas lahirnya Dana Desa, ini adalah sejarah karena arah pembangunan karena desa menjadi subjek atas dirinya sendiri, dengan adanya Dana Desa, Desa memiliki kemauan dan kehendak dalam melakukan pembangunannya sendiri sesuai dengan potensi apa yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sekarang MJ yang terpilih pada pemilu 2019 lalu berada di Komisi VI DPR RI.