Jabarkan buku ilmu pengetahuan; dan dari Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia

barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya.

Pengusaha tersebut tidak perlu dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Serta penyerahan yang terjadi di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Meskipun namanya Kawasan Bebas, fasilitas perpajakan dalam kawasan tersebut tidak serta merta dibebaskan dari pengenaan PPN. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012, dijelaskan bagaimana fasilitas tersebut diterapkan, terutama dalam hal terjadi pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dalam Pasal 16B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dikenal dua istilah fasilitas PPN, yaitu tidak dipungut dan dibebaskan. Pada ayat (1) Pasal ini disebutkan bahwa Pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya atau dibebaskan dari pengenaan pajak, baik untuk sementara waktu maupun selamanya yang salah satunya untuk kegiatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean seperti Kawasan Bebas ini.

Perlakuan atas Pemasukan dan Pemasukan Barang

Pengeluaran dan pemasukan barang dari dan ke Kawasan Bebas beserta fasilitas PPN-nya memiliki ketentuan sebagai berikut.

Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Luar Daerah Pabean, diberikan fasilitas PPN dibebaskan;

Pemasukan Barang dari tempat lain dalam Daerah Pabean, diberikan fasilitas PPN tidak dipungut (namun tetap dikenai PPN atas pemasukan barang yang telah dilunasi PPN-nya dengan stiker 'lunas PPN', dan pemasukan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi);

Pengeluaran barang ke tempat lain dalam Daerah Pabean, wajib dilunasi PPN. Pajak Masukannya atas PPN ini dapat dikreditkan;

Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari dan ke Kawasan Bebas yang lain, diberikan fasilitas PPN dibebaskan; dan

Pemasukan dan Pengeluaran Barang dari Tempat Penimbunan Berikat ataupun Kawasan Ekonomi Khusus, diberikan fasilitas PPN tidak dipungut.

Perlakuan atas Penyerahan dan/atau Pemanfaatan BKP TB dan JKP

Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud (BKP TB) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dari dan ke Kawasan Bebas beserta fasilitas PPN-nya memiliki ketentuan sebagai berikut.

Pemanfaatan BKP TB dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean, dibebaskan dari pengenaan PPN;

Penyerahan BKP TB dan/atau JKP di dalam Kawasan Bebas yang sama, dibebaskan dari pengenaan PPN;

Penyerahan BKP TB dan/atau JKP antar Kawasan Bebas yang berbeda, dibebaskan dari pengenaan PPN;

Penyerahan BKP TB dan/atau JKP ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN. Namun atas penyerahan JKP tersebut yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibebaskan dari PPN, dikecualikan dari pengenaan PPN;

Penyerahan BKP TB dari tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut PPN. Berlaku pula bagi penyerahan BKP TB yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibebaskan dari PPN.

Penyerahan JKP dari tempat lain dalam Daerah Pabean, yang penyerahannya dilakukan di tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN;

Penyerahan JKP tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean, tidak dipungut PPN. Berlaku pula bagi penyerahan JKP yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dibebaskan dari PPN.

Penyerahan BKP TB dan/atau JKP dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, tidak dipungut PPN; dan

Penyerahan BKP TB dan/atau JKP ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, dikenai PPN;

Penyerahan JKP berupa jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika penyerahannya dari dan ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai PPN; dan

Penyerahan JKP berupa jasa telekomunikasi di dalam Kawasan Bebas, dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika penyerahannya dari dan ke tempat lain dalam Daerah Pabean ataupun Tempat Penimbunan berikat, dikenai PPN. Namun, jika penyerahan jasa ini dilakukan dari tempat-tempat tersebut ke Kawasan Bebas dengan menggunakan jaringan berkabel, penyerahan ini dikecualikan dari pengenaan PPN.