Jelaskan Politik dari Suku Manggarai

Sistem politik asli suku Manggarai berdasarkan pada klan, dipimpin oleh seorang kepala klan atau raja. Sistem ini sudah diperlakukan oleh kerajaan lokal seperti Adak Todo, Nggaeng Cibal, dan Bajo. Suku ini menerapkan sistem keturunan patrilineal, dan secara historis mereka bermukim di desa-desa, yang terdiri dari setidaknya dua klan. Di bawah Kesultanan Bima, wilayah Manggarai mengadopsi sistem kedaluan dan gelarang, yang mengooptasi sistem kerajaan kecil tradisional. Perwakilan Sultan Bima yang berkuasa di Reo dan Pota bergelar naib, sedangkan kerajaan-kerajaan kecil lain disebut kedaluan yg dipimpin oleh seorang dalu, seperti: Kedaluan Todo, Kedaluan Cibal, dan Kedaluan Badjo.

Kedaluan yang berada dalam tanggung jawab naib Reo adalah Ruis, Pasat, Nggalak, Rego, Pacar, Boleng, Kempo, Nggoran, Mburak, Lo'ok, dan Lambaleda. Sedangkan naib Pota membawahi Congkar, Biting dan Rembong. Diantara dalu mese (kedaluan besar) hanya Kedaluan Todo yang membawahi dalu koe (kedaluan kecil) berupa tiga belas dalu yang disebut dalu campulutelu: Kolang, Lelak, Wontong, Welak, Ndoso, Ndeles, Rahong, Ruteng, Pocoleok, Torokgolo, Sita, Riwu, dan Manus.

Dibawah dari para dalu tersebut terdapak pembantu dalu yang disebut gelarang. Setiap kedaluan memiliki jumlah gelarang yang beragam tergantung dari luas wilayah, seperti Kedaluan Lambaleda yang memiliki wilayah lebih besar dari Kedaluan Ruteng, membawahi duabelas gelarang. Biasanya gelarang merupakan hasil seleksi dari tu'a golo, tu'a beo (kepala kampung), dan tu'a wa'u (kepala klan patrilineal).