Jelaskan Penolakan Partai Gerindra dari Nasrul Abit

Pada pemilihan Gubernur Sumatra Barat 2015, Irwan Prayitno yang maju kembali untuk periode kedua memilih Nasrul Abit sebagai pasangannya. Munculnya Nasrul Abit sebagai calon wakil gubernur awalnya ditolak oleh pengurus Partai Gerindra di tingkat kabupaten/kota se-Sumbar. Dalam proses penjaringan nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur oleh panitia seleksi dari partai, nama Nasrul Abit tidak pernah diusulkan oleh pengurus di daerah, tapi direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.

Pada 8 September 2015, Zulkifli Jailani selaku Ketua Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatra Barat Partai Gerindra melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Padang. Kasus ini selesai setelah Wakil Ketua DPD Gerindra Sumbar Desrio Putra meminta Zulkifli menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik atau terancam dipecat.

Setelah terpilih menjadi wakil gubernur, Nasrul Abit ditunjuk sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumbar. Ia menjabat dari 17 Juli 2017 hingga 11 Desember 2019. Setelah itu, Nasrul Abit menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Sumbar.

Pada 19 Juli 2018, Nasrul menghadapi perlawanan dari pengurus daerah Partai Gerindra sekiatan proses pendaftaran nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) untuk pemilu 2019. Sejumlah kader melakukan aksi di Kantor DPD Gerindra Sumbar karena kecewa ada sejumlah nama yang tidak masuk dalam daftar bacaleg, salah satunya Mantan Ketua DPRD Padang Erisman. Mereka menuntut Nasrul untuk mundur dari Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar karena menduga ada kecurangan yang dilakukan internal DPD Gerindra Sumbar dalam menetapkan daftar calon sementara (DCS) dan nomor urut bacaleg Gerindra.