Jelaskan Kewenangan Hukum BND dari Bundesnachrichtendienst

Undang-undang tentang pemberantasan kejahatan yang disahkan pada tahun 1994 memberikan kewenangan kepada BND untuk melakukan penyadapan telepon guna mendapatkan data intelijen asing. UU tersebut mewajibkan BND menyampaikan kepada jaksa mengenai informasi yang diperoleh melalui penyadapan terhadap jaringan telepon internasional, berkaitan dengan kejahatan berat, antara lain transaksi penjualan senjata, peredaran obat-obat terlarang dan terorisme. BND juga mendukung peraturan yang melarang komunikasi sandi, dengan alasan bahwa pelarangan tersebut sangat membantu keberhasilan pengumpulan informasi intelijen.