Jelaskan 1945 - 1988 dari Produksi Film Negara

Satu setengah bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Soetarto memprakarsai pengambilalihan Nippon Eiga Sha dari pimpinannya, T. Ishimoto, atas sepengetahuan dari Menteri Penerangan kala itu, Amir Sjarifuddin. Pada tanggal 6 Oktober 1945, nama Nippon Eiga Sha diubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI). Karena Jakarta tidak aman lagi akibat serangan-serangan tentara pensering Sekutu, pada bulan Desember 1945, BFI pun diungsikan ke Surakarta. Sebelum pindah, BFI masih sempat memfilmkan hari proklamasi, penempelan poster, tulisan di tembok-tembok, rapat raksasa 19 September di Lapangan Ikada, peristiwa perlucutan senjata Jepang oleh Sekutu, dan pengangkutan serdadu Jepang ke Pulau Galang serta Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta.

Setelah ditinggalkan oleh BFI, bekas studio BFI di Polonia, Jatinegara, Jakarta, digunakan oleh tentara NICA untuk kepentingan propaganda dengan didirikannya Regerings Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah). Selain itu, studio tersebut juga dimanfaatkan oleh NV Multi Film dan South Pacific Film Co. Setelah mengakui kedaulatan Indonesia, Belanda menyerahkan aset Regerings Film Bedrijf kepada Republik Indonesia Serikat. Nama Regerings Film Bedrijf  kemudian diubah menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) di bawah naungan Kementerian Penerangan. Pemimpin pertama PPN adalah Suska. Pada akhir tahun 1950, RM Harjoto diangkat menjadi direktur PPN, sementara Soetarto diangkat menjadi kepala produksi umum, yang meliputi produksi film cerita, film dokumenter, dan laboratorium. Pegawai BFI di Yogyakarta kemudian dipindah ke Jakarta dan dipekerjakan oleh PPN. Nama PPN lalu diubah menjadi Perusahaan Film Negara (PFN). Pada tanggal 16 Agustus 1975, nama PFN kembali diubah menjadi Pusat Produksi Film Negara (PPFN).