Coba jelasin Sejarah dari Taiwan di bawah pemerintahan Dinasti Qing dong

Kaisar Kangxi menganeksasi Taiwan karena ia ingin menghapus pasukan perlawanan yang tersisa untuk melawan Dinasti Qing. Namun, Dinasti Qing tidak ingin mengembangkan Taiwan lebih kuat karena hal ini dapat mendorong setiap potensi kekuatan perlawanan untuk membangun sebuah pangkalan (negara) di Taiwan. Dengan demikian, awal Dinasti Qing memerintah Taiwan secara pasif. Taiwan diperintah sebagai bagian dari provinsi Fujian pada awalnya. Taiwan menjadi provinsi tersendiri nanti. Pada 1721, seorang Hakka - Fujian,Zhu Yigui melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh dirinya dan akhirnya ditangkap Tainan dan sebentar membentuk mengingatkan bekas pemerintah Ming .

Segera setelah Zhu Yigui melakukan pemberontakan, keinginan untuk membuka lahan baru untuk budidaya tealh membuat pemerintah mendorong perluasan migrasi Han ke area lain dari pulau. Misalnya, penduduk di daerah Danshui telah tumbuh ke titik di mana pemerintah membutuhkan sebuah pusat administrasi di sana, di samping pos militer. Pemerintah mencoba untuk membangun pusat dengan tenaga kerja rodi Aborigin lokal, tetapi memperlakukan mereka lebih seperti budak dan akhirnya memicu pemberontakan. Kelompok Aborigin split-sebagian bergabung untuk melakukan pemberontakan, tetapi ada beberapa orang tetap setia pada Dinasti Qing, mungkin karena mereka memiliki permusuhan yang sudah ada dengan kelompok lain. Pemberontakan Aborigin ditumpas dalam beberapa bulan dengan kedatangan pasukan tambahan.

Lin Shuangwen memimpin pemberontakan yang terjadi selama 1786 dan 1788. Lin, yang adalah seorang imigran dari Zhangzhou, datang ke Taiwan dengan ayahnya pada 1770-an. Ia terlibat dalam sebuah masyarakat rahasia yang disebut Surga dan Bumi Masyarakat (天地 会) yang asal-usulnya tidak jelas. Ayah Lin ditahan oleh otoritas lokal, mungkin dalam dugaan kegiatan dengan masyarakat, Lin Shuangwen kemudian diselenggarakan sisa anggota masyarakat dalam pemberontakan dalam upaya untuk membebaskan ayahnya. Ada keberhasilan awal dalam mendorong pasukan pemerintah dari home base Lin di Zhanghua, sekutunya melakukan hal yang sama di Danshui.

Pada titik ini, pertempuran itu menarik orang-orang Zhangzhou sekadar anggota masyarakat, dan mengaktifkan permusuhan lama, ini dibawa keluar jaringan Quanzhou (serta Hakka) atas nama pemerintah. Akhirnya, pemerintah mengirim kekuatan yang cukup untuk memulihkan ketertiban, Lin Shuangwen dieksekusi dan Surga dan Masyarakat Bumi tersebar ke daratan atau dikirim bersembunyi, tapi tidak ada cara untuk menghilangkan sakit-akan antara Zhangzhou, Quanzhou, dan jaringan Hakka. Meskipun mereka tidak pernah lagi serius untuk mendorong pemerintah atau mencakup seluruh pulau, permusuhan berlangsung secara sporadis untuk sebagian besar abad ke-19, hanya mulai datang ke sebuah akhir pada 1860-an.

Ada lebih dari seratus pemberontakan selama awal pemerintahan Dinasti Qing. Frekuensi pemberontakan, kerusuhan, dan pertikaian sipil di Dinasti Qing Taiwan ditimbulkan oleh umum mengatakan "setiap tiga tahun pemberontakan, setiap lima tahun pemberontakan" (三年一反,五年一乱).

Kebijakan Dinasti Qing di Taiwan

Qing memiliki tiga kebijakan utama yang berkaitan dengan pemerintahan Taiwan. Kebijakan pertama adalah untuk membatasi kualifikasi dan jumlah migran yang diizinkan untuk menyeberangi selat Taiwan dan menetap di Taiwan. Hal itu untuk mencegah pertumbuhan yang cepat dalam populasi. Kebijakan kedua adalah untuk membatasi suku Han dari China memasuki daerah pegunungan yang terutama dihuni oleh masyarakat adat Taiwan . Kebijakan ini adalah untuk mencegah konflik antara dua kelompok pemukim. Yang ketiga adalah untuk menerapkan kebijakan pajak yang berbeda untuk imigran Han dan orang-orang Aborigin.

Pemerintah kolonial pertama menjual hak pertanian lahan untuk pengusaha perkotaan, dan kemudian hak-hak pemilik akan disewakan bagian dari tanah kepada buruh tani individu dari daratan. Karena populasi yang tinggi dari Provinsi Fujian, permintaan lahan itu tinggi, dan karena sewa juga tinggi dan buruh migran biasanya tidak membuat banyak keuntungan. Untuk suku aborigin, petani pajak digunakan. Pemerintah mengakui asli atas tanah, tetapi pajak per-desa juga dikenakan. Pajak tidak dibayar langsung, tapi oleh pedagang yang membeli hak untuk mengumpulkan pajak untuk diri mereka sendiri. Kemudian petani pajak kejam akan merampas harta, wanita pemerkosaan, dan sebagainya. Selain itu, tenaga kerja rodi disertakan. Hasilnya tampak baik, karena kebijakan pajak pendapatan dibuat nyaman bagi pemerintah, pemilik tanah, petani pajak, tetapi Han dan orang-orang Aborigin berjuang.

Meskipun ada pembatasan, populasi Cina Han di Taiwan tumbuh pesat dari 100.000 sampai 2.500.000, sedangkan populasi Aborigin Taiwan menyusut.

Pembatasan warga China daratan bermigrasi ke Taiwan menetapkan bahwa tidak ada anggota keluarga yang bisa menemani migran. Oleh karena itu, sebagian besar migran kebanyakan pria lajang atau pria menikah dengan istri yang tersisa di daratan Cina. Migran laki-laki yang paling awal ke Taiwan akan memilih untuk menikah dengan perempuan pribumi. Oleh karena itu, ada pepatah yang menyatakan bahwa "ada warga Tangshan (Cina) laki-laki, tetapi tidak ada wanita warga Tangshan "(有唐山公无唐山妈).

Orang-orang Han sering menempati lahan adat atau melakukan bisnis ilegal dengan masyarakat adat, sehingga konflik sering terjadi. Selama waktu itu, pemerintah Qing tidak tertarik dalam mengelola masalah ini. Ini hanya menarik perbatasan dan ditutup naik daerah pegunungan sehingga mereka bisa memisahkan dua kelompok. Hal ini juga menerapkan kebijakan yang diasumsikan bahwa masyarakat adat akan mengerti hukum sebanyak China Han, jadi ketika konflik muncul masyarakat adat cenderung dinilai tidak adil. Dengan demikian, tanah adat sering diambil melalui metode legal maupun illegal, kadang-kadang China Han bahkan menggunakan antar-pernikahan sebagai alasan untuk menempati lahan. Banyak orang menyeberangi perbatasan mempertahankan untuk bertani dan melakukan bisnis, dan konflik sering muncul.

Gubernur Taiwan menyatakan bahwa "orang liar" dari Taiwan ditundukkan sekitar tahun 1890, sebagai bagian dari tindakan yang luas oleh pemerintah Qing terhadap suku-suku asli di Cina selatan.