Jelasin soal Kebijakan Pintu Terbuka dong

Kebijakan Pintu Terbuka adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada tahun 1899 yang memberikan akses ke Tiongkok kepada kekuatan-kekuatan imperial. Kebijakan ini berasal dari praktik perdagangan Britania Raya, seperti yang dapat dilihat dalam traktat yang dibuat dengan Dinasti Qing setelah Perang Candu Pertama (1839–1842). Setelah memperoleh Kepulauan Filipina, dan saat Tiongkok tampaknya akan dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa dan Jepang, Amerika Serikat merasa kepentingan perdagangannya di Tiongkok terancam. Sekretaris Negara Amerika Serikat John Hay mengirim pesan ke negara-negara besar (Prancis, Jerman, Britania, Italia, Jepang, dan Rusia), dan meminta agar mereka mendeklarasikan secara resmi bahwa mereka akan menjunjung tinggi integritas wilayah dan administratif Tiongkok dan tidak akan mengganggu penggunaan pelabuhan-pelabuhan bebas di wilayah Tiongkok. Berdasarkan kebijakan ini, semua negara Eropa dan Amerika Serikat boleh berdagang dengan Tiongkok.

Negara-negara tersebut mencoba menghindari permintaan Hay dengan menyatakan bahwa mereka baru dapat menjamin bila negara lain juga menjamin. Namun, pada Juli 1900, Hay mengumumkan bahwa negara-negara tersebut pada dasarnya sudah setuju. Meskipun begitu, persaingan yang memperebutkan konsesi hak jalur kereta api, pertambangan, pinjaman, dan pelabuhan perdagangan masih berlanjut.

Esthus, Raymond A. "The Changing Concept of the Open Door, 1899-1910," Mississippi Valley Historical Review Vol. 46, No. 3 (Dec., 1959), pp. 435–454 JSTOR

Mark Atwood Lawrence, “Open Door Policy”, Encyclopedia of the New American Nation, (online).

Sugita, Yoneyuki, "The Rise of an American Principle in China: A Reinterpretation of the First Open Door Notes toward China" in Richard J. Jensen, Jon Thares Davidann, and Yoneyuki Sugita, eds. Trans-Pacific relations: America, Europe, and Asia in the twentieth century (Greenwood, 2003) pp 3–20

"Milestones: Secretary of State John Hay and the Open Door Policy in China" (U.S. Department of State Office of the Historian)