Gw mau tau Perlindungan kualitas air dari Kayu bersertifikat

Aktivitas regenerasi hutan (seperti penanaman kembali dan reforestasi)

Sertifikasi dan audit dari pihak ketiga yang dilakukan oleh badan sertifikasi terakreditasi

Keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder) usaha kehutanan yang lebih dari satu

Tersedianya mekanisme komplain dan pengajuan gugatan

Isu sertifikasi pengelolaan hutan tidak bisa dilepaskan dari maraknya aksi boikot kayu tropis yang dikampanyekan berbagai ornop (organisasi non-pemerintah) tingkat dunia di akhir dekade 1980-an. Aksi-aksi tersebut dilandasi oleh keprihatinan masyarakat dunia akan nasib hutan tropis yang terus mengalami kehancuran dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 1987 dibentuk Organisasi Kayu Tropis Internasional (ITTO, International Tropical Timber Organization) untuk menyepakati perlunya pengelolaan hutan yang lestari, sekaligus untuk memastikan bahwa pemanfaatannya (dan perdagangan kayunya) dapat terus berlangsung bagi kepentingan masyarakat dan hutan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan, timbul kesadaran dan keinginan di kalangan industriawan dan konsumen kayu internasional untuk mengetahui asal-usul kayu yang digunakan, dan bahwa kayu-kayu itu berasal dari sumber yang dikelola secara bertanggung jawab, baik secara sosial maupun lingkungan.

Sejak saat itu muncul berbagai inisiatif dan gagasan untuk membangun standar sertifikasi; mulanya diawali oleh ornop-ornop seperti Greenpeace, Rainforest Alliance dan lain-lain, tetapi juga oleh Soil Association (SA). Masing-masing ornop menyusun standar, dan kemudian atas permintaan konsumen yang menghubunginya, menyelenggarakan suatu penilaian sertifikasi terhadap unit pengelola hutan tertentu sesuai permintaan. Di Indonesia, Perum Perhutani adalah yang pertama memperoleh sertifikat pengelolaan hutan lestari pada tahun 1990, menurut standar sertifikasi SmartWood yang dilansir oleh Rainforest Alliance.

Standar sertifikasi hutan pihak ketiga disediakan pertama kali oleh FSC (Forest Stewardship Council) pada tahun 1993, dengan kolaborasi antara organisasi lingkungan swadaya, perusahaan produk kehutanan, dan masyarakat. Segera program dan sistem yang serupa muncul di seluruh dunia. Namun banyak kalangan yang menilai bahwa banyak pula sistem dan standar yang ternyata dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan kehutanan, yang secara spesifik bertujuan untuk mengelabui konsumen melalui nama yang bermiripan namun dengan standar yang kurang ketat.

Kriteria dan Indikator Pengelolaan Lestari untuk Hutan Tropis Alami (Criteria and Indicators for The Sustainable Management of Natural Tropical Forest) dihasilkan oleh ITTO pada tahun 1998, setelah sebelas tahun berproses. Sementara di Indonesia, berdasarkan adaptasi atas versi-versi awal kriteria dan pedoman ITTO, pada tahun 1993 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menerbitkan rancangan kriteria penilaian pengelolaan hutan Indonesia; namun standar ini kurang memperoleh sambutan sehingga akhirnya hanya digunakan secara internal. Dalam pada itu, antara 1993 hingga 1998, dirintis pembentukan organisasi Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan penyusunan kriteria dan indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) yang kemudian diterapkan secara voluntari (sukarela) bagi pengelolaan hutan di Indonesia.