Gw mau tau Dampak yang dilebih-lebihkan dari Kebijakan satu anak

Kritik lain adalah klaim atas dampak kebijakan ini terhadap angka kesuburan dilebih-lebihkan.

Pemerintah menyatakan bahwa 400 juta kelahiran telah dicegah melalui kebijakan satu anak hingga 2011. Klaim ini diragukan Wang Feng, direktur Brooking Tsinghua Center for Public Policy dan Cai Yong dari Carolina Population Center di University of North Carolina Capel Hill, sebagai propaganda pemerintah, yang mencatat angka pencegahan kelahiran dari tahun 1979 hingga 2009 di angka 100 hingga 200 juta. Sebagai respon, Zhai, menyatakan bahwa klaim 400 juta tersebut bukan semata dampak dari kebijakan satu anak, tetapi juga termasuk beberapa kebijakan tedahulu yang telah dijalankan satu dekade sebelumnya.

Studi demografi atas Cina, sebagian dibiayai oleh UN Fund for Population Activities, memperlihatkan bahwa kombinasi pengentasan kemiskinan dan perawatan kesehatan lebih efektif mengurangi tingkat kesuburan dibanding pemaksaan pengendalian populasi yang sangat ambisius. Pada tahun 1988, Zeng Yi dan Profesor T Paul Schultz dari Yale University mendiskusikan efek dari transformasi pasar terhadap tingkat kesuburan di Tiongkok, dengan berarumentasi bahwa pengenalan sistem tanggung jawab kontrak dalam dunia pertanian yang diperkenalkan di awal 1980-an melemahkan perecanaan keluarga pada periode tersebut, Zeng menyatakan bahwa sistem "big cooking pot" yang diperkenalkan telah membuat warga abai terhadap biaya pemeliharaan anak. Sementara di akhir 1980-an, biaya ekonomi dan insentif yang diperkenalkan telah membuat menurunnya keinginan memiliki anak di kalangan petani.

Sebagaimana observasi oleh Hasketh, Lu, dan Xing:

Kebijakan tersebut barangkali hanya bertanggung jawab sebagian terhadap total tingkat kesuburan. Penurunan paling dramatis atas angka tersebut sebenarnya adalah hasil dari kebijakan yang diimplementasikan pada kurun waktu 1970 hingga 1979, yaitu kebijakan "late, long, few" sukarela yang kemudian dikenal sebagai penundaan kelahiran, memperbesar jarak antar anak, dan memiliki lebih sedikit anak, telah menghasilkan pengurangan angka kesuburan total dari 5,9 ke 2,9. Setelah kebijakan satu anak diperkenalkan, terjadi penurunan lebih lanjut pada 1995, dan selanjutnya menjadi stabil pada angka 1,7.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia, aborsi paksa, dan rasisme

Kebijakan satu anak sebenarnya secara prinsip maupun penerapannya dianggap melanggar hak asasi manusia dalam menentukan jumlah anggota keluarganya sendiri. Berdasarkan pernyataan dalam Konferensi Internasional atas Hak Asasi Manusia pada 1968, "Semua keluarga memiliki hak asasi manusia yang mendasar untuk menentukan dengan bebas dan bertanggung jawab jumlah dan jarak anak-anaknya."

Laporan pada tahun 2001 memperlihatkan pembatasan kuota 20.000 aborsi dan sterilisasi telah dilakukan di Huaiji, Provinsi Guangdong dalam satu tahun akibat penentangan kebijakan satu anak. Upaya ini termasuk penggunaan peralatan suara ultra untuk menandai kandidat aborsi di desa terpencil. Laporan sebelumnya memperlihatkan bahwa wanita yang hamil 8,5 bulan diaborsi paksa dengan penyuntikan larutan salin. Terdapat pula laporan kehamilan 9 bulan atau telah terlanjur dilahirkan, yang kemudian dibunuh pada saat proses melahirkan, atau sesaat setelah proses persalinan.