Jelaskan Terbentuknya Sinode GKRI dari Gereja Kristus Rahmani Indonesia

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan GKRI, maka pada tanggal 3–6 Oktober 1985 diadakan Musyawarah pertama para Koordinator GKRI yang ada di wilayah-wilayah: DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, Jawa Tengah, Lampung dan Jawa Timur. Musyawarah tersebut yang diselenggarakan di Wisma Bumi Asih Jakarta membuahkan terbentuknya SINODE GKRI yang pelaksanaannya ditangani oleh Majelis Pusat Sementara.

Dan kemudian pada tanggal 22-25 Oktober 1986 diadakan Sidang pertama Sinode GKRI di Ciawi Bogor, yang membuahkan 3 (tiga) buah keputusan, yaitu: Pertama, pembentukan Pengurus Sinode GKRI Tahun 1986-1989 dengan Ketua terpilih Pdt. DR. S.J. Sutjiono. Kedua, pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (yang kemudian disebut Tata Gereja dan Tata Laksana) Sinode GKRI, dengan memasukkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985. Ketiga, pengesahan penerimaan penggabungan Gereja Kristen Nasional Injili Indonesia (GKNI) di Kalimantan Barat kedalam Keluarga Besar GKRI. GKNI pada saat penggabungannya ke GKRI tersebut memiliki 16 Jemaat dan 19 Pos PI dengan jumlah anggota sebanyak 3767 orang. Dan demikianlah untuk selanjutnya berturut-turut setiap 3 (tiga) tahun sekali diadakan Sidang Sinode.

Pada tanggal 15-17 Maret 1999 Majelis Pusat Sinode GKRI menyelenggarakan MUPEL (Musyawarah Pelayanan) GKRI di Wisma Kinasih Caringin Bogor, dengan tujuan untuk menggalang persekutuan Jemaat-Jemaat Lokal GKRI, dan membahas berbagai persoalan yang muncul dalam pengorganisasian GKRI serta untuk mempersatukan persepsi GKRI, baik Visi, Misi, maupun Organisasi. Dan MUPEL tersebut melahirkan “Deklarasi MUPEL GKRI” yaitu: Pertama, Sidang V Sinode GKRI akan dilaksanakan pada tanggal 22-24 Nopember 1999 di Pontianak. Dan apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilaksanakan di Pontianak, maka Sidang Sinode tersebut dilaksanakan di Yogyakarta. Kedua, Sistem Pemerintahan GKRI adalah Presbiterial Konggragasional yang pengertiannnya akan dijabarkan oleh Team Perumus Tata Gereja dan Tata Laksana, dengan memperhatikan aspirasi yang telah disampaikan oleh peserta MUPEL. Ketiga, Penyempurnaan Tata Gereja dan Tata Laksana Sinode GKRI yang akan dibahas dalam Sidang VI Sinode GKRI.

Pada Sidang VI Sinode GKRI tanggal 4-6 Nopember 2002 ditetapkan, supaya Majelis Pusat Sinode GKRI Periode 2002-2005 membentuk Team Revisi Tata Gereja dan Tata Laksana GKRI, yang konsep revisi tersebut selanjutnya akan dibahas dan disahkan dalam Sidang VII Sinode GKRI. Dan pada Sidang VII Sinode GKRI, Tata Gereja & Tata Laksana GKRI tersebut telah disahkan.