Jelaskan Kebijakan dari Ganjar Pranowo

Pada masa kepemimpinannya, Ganjar menerapkan kredit pembiayaan dari Bank Jateng untuk UMKM dengan Produk KUR Mitra 25 dikenakan bunga 7 persen per tahun, sementara Mitra 02 sebesar 2 persen, tanpa agunan dan tanpa biaya administrasi. Ketika diluncurkan, bunga kredit ini tercatat terendah se-Indonesia dan kini banyak ditiru pemerintah daerah lain di penjuru tanah air bahkan mendapatkan perhatian dan apresiasi dari Presiden Joko Widodo.

Pada 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi memberi penghargaan Ganjar sebagai pelapor gratifikasi terbanyak pada 2015. Prestasi ini diberikan atas keseriusan Ganjar dalam mengendalikan pemberian gratifikasi baik pada gubernur maupun pejabat pemprov Jateng. Sekarang, budaya parcel lebaran bahkan sudah tak ada lagi di Pemprov Jateng.

Ganjar membuat terobosan yaitu mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah lebih dari 40 ribu di Pemprov Jateng berzakat (berdasarkan PP Nomor 14 tahun 2014, Inpres Nomor 3 tahun 2014, dan imbauan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo). Pendapatan setiap ASN dipotong langsung 2,5 persen. Perbulan terkumpul Rp 1,6 miliar yang digunakan untuk bantuan kebencanaan, perbaikan rumah tak layak huni (RTLH), pendidikan dan pondok pesantren, masjid, bidang kesehatan, dan lain-lain.

Pada 2016, Ganjar mencanangkan program pembentukan desa tangguh bencana. Targetnya adalah hingga tahun 2018 seluruh desa dari 2204 desa rawan bencana di Jateng sudah terbentuk desa tangguh. Selain itu, Ganjar juga membentuk 100 desa berdikari yakni kawasan desa yang mampu mengembangkan potensi yang dimiliki baik pariwisata hingga sumber daya alam dan energi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Di bidang kesehatan, Ganjar mencanagkan pembangunan RS modern bertaraf internasional di MAJT (Masjid Agung Jawa Tengah). Selain itu, Ganjar Pranowo juga meluncurkan program "Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng" yang ia gagas di awal pemerintahannya.

Kebijakan Ganjar lainnya yakni membuat kartu tani. Dalam kartu ini ada data identitas petani, luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pupuk. Di luar petani tak ada yang bisa mengakses pupuk bersubsidi sehingga mengeliminir kejahatan dan penyalahgunaan wewenang. Presiden Jokowi kemudian mengapresiasi dan menjadikan kartu tani program nasional.