Jelaskan Terbentuknya Jemaat KGPM Pertama dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa

Gereja "Wale Pinaesaan” di Wakan

Gereja Negara ( Staatskerk ) Indische Kerk.

1.	Tahun 1853 Pemerintah Kerajaan Belanda Willem Van Oranye I dengan mempergunakan kekuasaan Negaranya mempersatukan berbagai Gereja di Indonesia termasuk Minahasa menjadi satu bentuk Gereja Kesatuan dengan nama Protestans Indische Kerk atau Gereja Protestan Hindia Belanda yang kemudian dikenalkan dengan nama singkatan Indische Kerk. Karena Indische Kerk ini berdiri atas prakarsa dan kekuasaan Pemerintah Belanda, maka status Gereja ini adalah Gereja Negara di pimpin oleh Pengurus Besar yang dibentuk dan dibawah perintah kekuasaan Pemerintah penjajah yaitu Gubernur Jenderal berkedudukan di Batavia ( Jakarta ). Semua anggota pengurus Pejabat Gereja, Pendeta, Penolong, Guru Injil di angkat menjadi Pegawai Negeri digaji oleh Pemerintah.

Gubernur Jenderal melantik, membentuk Kerk Bestuur pengurus Gereja. Gedung Gereja dibangun oleh Pemerintah penjajah dibiayai oleh Kas Negara. Semua tugas Gereja harus dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Jenderal / Pemerintah.

2.	Status Jemaat Dan Gereja Di Wakan.

Sebagaimana struktur dan status Gereja Indische Kerk di Minahasa yang dibawah pimpinan dan kekuasaan Pemerintah penjajah, demikianlah juga yang berlaku dengan Jemaat Indische Kerk di Wakan. Guru Jemaat di Wakan bekerja dibawah perintah dan pengawasan ketat dari Pendeta Wilayah Amurang berbangsa Jerman yaitu Pendeta Tiel berkedudukan di Amurang. Semua Pejabat Gereja di Wakan di paksa harus menaati Peraturan – Peraturan, dari Pengurus Besar, Pucuk Pimpinan Indische Kerk yang juga harus tunduk pada Pemerintah / Gubernur Jenderal sebagai penguasa tertinggi Indische Kerk di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

Inilah struktur Pemerintah Gereja Indische Kerk yang dikenal dengan system “Sinodal” dimana Jemaat harus tunduk pada perintah dari atas ke bawah ( top down ) Yaitu Pimpinan Sinode Indische Kerk yang disebut Pengurus Besar, Pucuk Pimpinan.

Dari penjelasan tersebut diatas terlihat pola hidup Gereja Negara dengan struktur kepengurusan Sinodal Indische Kerk itu, ternyata Gereja diperalat Pemerintah untuk menguasai orang – orang Minahasa agar tunduk pada perintahnya.

Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan amanat Tuhan karena Jemaat hanya berfungsi alat untuk menghidupkan kepemimpinan Gereja Sinodal, sekaligus mempermudah Pemerintah penjajah untuk berkuasa di tanah Toar Lumimuut.

E.	Indische Kerk Di Minahasa.

Di sekitar tahun 1876 s / d 1882 Gereja di Minahasa mulai dialihkan atau diserahkan oleh NZG menjadi asuhan dibawah Indische Kerk karena NZG tidak sanggup lagi membiayai usaha perkembangan Gereja di Minahasa yang sangat pesat kemajuannya. Dalam penyerahan Gereja tersebut, sebagian besar dari sekolah – sekolahnya tetap menjadi tanggung jawab NZG yang dikenal dengan singkatan Zending. Dalam hal ini terjadinya persaingan ketat antara Guru – Guru Zending ( swasta ) dengan Guru – Guru sekolah Pemerintah / sekolah Gubernemen, Pegawai Negeri. Guru – Guru sekolah Pemerintah / Gubernemen mendapat bayaran gaji lebih tinggi dari Guru – Guru sekolah Zending yang juga berfungsi sebagai Guru Jemaat. Adanya persaingan ini menjadi faktor penyebab pertentangan antara dua kelompok yaitu sekolah Zending dengan pihak Indische Kerk yang mengasuh sekolah – sekolah Gubernemen / Pemerintah. Kelompok Guru – Guru Zending inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam usaha mendirikan Gereja Minahasa Berdiri Sendiri melalui Organisasi mereka yang dikenal dengan nama: “Perserikatan Pangkal Setia” di Tomohon.