Jabarkan Kawasan pertokoan tepi laut dari Reklamasi daratan

Kawasan outdoor dengan background tematik

Kawasan taman burung (pengetahuan dan wisata)

Kawasan olahraga terbuka dengan standar internasional

Kawasan olahraga air dan wisata pantai

Komplek olahraga, rumah sakit pusat dan pengembangan olahraga internasional

Kawasan industri, perdagangan dan logistik

Kawasan lembaga jasa dan keuangan

Kawasan hunian, hotel, dan pusat belanja

Hingga saat ini reklamasi di Jakarta masih menuai pro kontra dari Pemprov Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil di kementerian itu, Sudirman Saad mengatakan izin reklamasi itu bukan merupakan kewenangan kepala daerah, tetapi oleh Kementerian Kelautan. Reklamasi yang akan dilakukan pada 17 pulau belum pernah ada izin dari Kementerian

Pada Kamis (31/3/2016) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, M. Sanusi usai menerima uang dengan nilai total Rp 1.140.000.000. Uang suap itu diduga terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Zonasi dan Wilayah Pesisir Pantai Utara dan revisi Perda nomor 8 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantura Jakarta.

Akibat dari penangkapan ini, pada 18 April 2016, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli, Kementerian Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memutuskan pemberhentian sementara atau moratorium reklamasi Pantai Utara Jakarta. Seluruh pihak sepakat bahwa reklamasi tidak salah, tetapi terdapat tumpang tindih peraturan yang perlu dibereskan.