Jelaskan Sejarah dari Kebebasan beragama

Sejarah panjang kebebasan beragama tidak lepas dari peran negara, karena sebelumnya negara mewajibkan penduduknya memeluk agama yang sudah disetujui negara. Interaksi antara agama dan negara kerap mempengaruhi politik dalam menentukan hukum yang menaungi kebebasan penduduknya dalam beragama. Seperti pada Atena dan Sparta keduanya merupakan daerah Yunani yang memiliki teologi yang berbeda. Jarak kedua kota tersebut sekitar 153 km, namun karena dengan pemahaman teoligi yang berbeda maka melahirkan kebijakan yang sama sekali berbeda.

Pada tahun 313 kekaisaran Romawi menyatakan bersikap netral pada agama apapun. Hal ini berarti akan menghapus hambatan dan mentoleransi pada praktek keagamaan kekristenan. Sebagai awal pada 311 Galerius pertama kali mengeluarkan dekrit toleransi beragama yang menjadi gerbang awal sikap netral kepada agama kristen. Kejadian ini telah dikenal sebagai gerbang masuk kekristenan di Romawi dan dikenal sebagai Edict of Milan (313).

Pada abad 17 dengan menguatnya solidaritas kebangsaan maka semakin menguat pula solidaritas kenegaraan, peran agama sebagai entitas politik yang berkuasa semakin berkurang. Pemikiran kekuasaan absolut dari kekuasaan sekuler dimulai dari Thomas Hobbes (1588-1679), Pemikiran tersebut terpengaruh oleh Perang Sipil Inggris saat Raja Charles I yang didukung oleh katolik melawan pemberontak Oliver Cromwell yang didukung penganut protestan. Kemudian pemahaman tersebut dikembangkan lagi oleh John Locke sebagai konsep liberalisme dalam buku Latter Concerning Toleration (1689) ia mengusulkan konsep toleransi antar agama dan memisahkan antara agama dan negara. Setelah perang dunia kedua konsep tersebut tumbuh subur dan berkembang sebagai konsep humanis sekular di negara eropa. Pada tahun 1960, negara-negara eropa mulai memisahkan hukum gereja dan hukum sipil. Contohnya hukum perzinahan kini tidak lagi menjadi kejahatan sipil, dan juga banyak perilaku yang tidak termasuk jangkauan gereja.

Di Indonesia kebebasan beragama sudah digagas semenjak perumusan dasar negara, awalnya saat perumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ada kalimat, "ketuhanan, dengan kewajiban melaksanakan  syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Lantas pada pengambilan intisari dasar kebangsaan pada rapat BPUPKI Mohammad Hatta mengusulkan perubahan "ketuhanan yang maha esa", hal ini disetujui dan menjadikannya sebagai pembukaan UUD sekaligus tersematkan dalam pasal pertama Pancasila. Dasar hukum ini menjadi penting, karena dapat menjadikan dasar negara dalam menentukan arah kebijakan dan aturan. Dari dasar hukum ini lahirlah UU PNPS No.1 Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang dapat membantu dalam penanganan kebebasan beragama, karena hanya memberlakukan pembatasan dalam pelaksanaan ajaran bukan dalam berkeyakinan, dan pembatasan tersebut hanya sebatas untuk melindungi ketertiban dan keamanan masyarakat. Berdasarkan hal itu maka pembatasan kebebasan beragama hanya dapat dilakukan berdasarkan aturan hukum saja, sehingga batasannya dapat dikatakan jelas antara agama satu dan lainnya.