Jelaskan Latar Belakang URIPS dari Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera

Namun peredaran ORI tersebut sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.

Di Sumatra yang beredar adalah mata uang rupiah Jepang. Dalam peredarannya mata uang Jepang terlalu banyak di masyarakat, sehingga nilai terus merosot. Sebaliknya harga-harga barang terus melambung tinggi.

Penyebab inflasi mata uang Jepang itu teranyata adalah ulah pemerintah Belanda. Diketahui umum bahwa Pemerintah Inggris di Singapura telah mendapatkan klise untuk mencetak uang itu dan kemudian alat-alat itu jatuh ke tangan Belanda. Dengan alat itu akhirnya Belanda dapat menyebarkan uang palsu ke daerah Republik.

Untuk mengatasi masalah itu maka Gubernur Provinsi Sumatra Mr. Teuku Muhammad Hasan mengeluarkan Maklumat No,20 /mgs Tanggal 2 Desember 1946 yang mengumumkan berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang sah dengan kurs satu rupiah ORI sama dengan seratus rupiah uang Jepang.

Namun hal ini ternyata belum bisa mengatasi persoalan keuangan pemerintah provinsi Sumatra. Pada awal 1947 anggaran belanja untuk gaji pegawai dan biaya perjuangan sudah tidak terpenuhi. Kas negara belum cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Upaya meminta bantuan ke Pemerintah Pusat untuk mengirimkan ORI juga tidak berhasil. Akibatnya Mr. Teuku Muhammad Hasan selaku Gubernur Sumatra dan Wakil Pemerintah Pusat di Sumatra meminta pertimbangan Menteri Keuangan RI, Mr. Syafruddin Prawiranegara agar Pemerintah Provinsi Sumatra dapat mencetak uang sendiri.

Syafruddin menjawab, Sumatra mencetak promesse saja, bukan uang tapi “surat janji”. Hasan memandang uang kertas lebih efektif daripada promesse. Atas pertimbangan itu, maka Mr. T.M. Hasan memutuskan untuk mencetak uang kertas URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) dan diberlakukan pada tanggal 8 April 1947 melalui Maklumat No. 92/KO.

URIPS ditandatangani oleh Kepala Jawatan Keuangan Propinsi Sumatera dan Direktur Bank Negara Indonesia di Pematang Siantar, dan Mr Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatra.

Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupiah ORI dan seratus rupiah uang Jepang. Mr. T.M. Hasan kemudian menetapkan Bank Negara Indonesia sebagai Bank milik pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946.

Masalah keuangan sebagai penggerak roda pemerintahan dan perjuangan akhirnya dapat diatasi oleh Mr. T. M. Hasan. Upaya selanjutnya adalah mencari Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendukung kinerja Jawatan Keuangan Provinsi yakni dengan mencari ahli percetakan uang, ahli keuangan, ahli bank, dan ahli pegadaian.