Jelaskan Barang-barang dari Hukum Uni Eropa

TFEU pasal 26 hingga 37 mengatur 'aturan-aturan' yang terkait dengan kebebasan bergerak atas barang di Pasar Bersama. Rujukan atas pasal-pasal perjanjian yang relevan, membuat jelas bahwa wilayah hukum ini ditujukan kepada negara-negara anggota. Mahkamah Hukum Uni Eropa memperluas penafsiran 'negara', yang berarti bukan hanya badan publik, tetapi juga badan swasta yang menerima keuangan publik yang diawasi oleh otoritas publik. TFEU juga tidak membatasi istilah 'barang' yang dimaksud, sehingga Mahkamah Eropa menafsirkannya secara luas. Di dalam perkara 7/68 Commission v Italy, Mahkamah Eropa mendefinisikan 'barang' termasuk produk apapun yang bernilai uang, yang membentuk suatu transaksi komersial. Perkara C-97/98 Jagerskiold v Gustafsson menunjukkan bahwa keuntungan 'tak berwujud' tidak tercakup di dalam definisi tersebut. TFEU pasal 28 mengatur tentang bea cukai yang dikenakan di negara-negara anggota Uni Eropa. Pembentukan bea cukai di Uni Eropa ini melibatkan penghapusan semua kepentingan-kepentingan bea cukai atas muatan apapun yang berefek setara dengan kewajiban tersebut; terhadap barang-barang yang bergerak melalui atau diantara suatu negara. Pasal ini juga mengatur pembentukan tarif bea cukai (CCT), yang dikenakan terhadap barang yang diimpor ke wilayah Uni Eropa, dari negara-negara di luar negara anggota.

TFEU pasal 28 dan 29 menjelaskan bahwa semua barang impor dikenai bea cukai, termasuk barang-barang yang berada di dalam 'sirkulasi bebas'. Barang-barang tersebut harus diperlakukan sama dengan barang-barang yang berasal dari dalam Uni Eropa dan wilayah perdagangan bebas. Tarif beacukai ditentukan oleh Uni Eropa, bukan oleh negara-negara anggota. Tarif tersebut merupakan bagian dari bentuk yang dianggarkan Uni Eropa; yang berbeda dengan biaya yang biasa dipungut oleh negara anggota, sebagai bagian dari sistem perpajakan dalam negeri. TFEU pasal 30 mengatur bahwa 'kewajiban bea cukai di antara negara anggota atas kegiatan ekspor atau biaya lainnya dengan efek yang sama; adalah dilarang'. Namun, penghapusan pungutan yang dilakukan Uni Eropa tidak menjamin pencegahan negara-negara anggota mengambil pungutan atau memberlakukan 'suatu biaya lain dengan efek setara' (CHEEs). TFEU pasal 20 mengatur instruksi yang jelas kepada negara anggota, tetapi Mahkamah Hukum Uni Eropa harus menafsirkan ulang makna yang tepat dalam memastikan penerapan yang seragam di seluruh Uni Eropa.  Apabila suatu pungutan memenuhi kriteria yang tercakup di dalam TFEU pasal 30, maka biaya pemeriksaan yang dipungut oleh negara-negara anggota, tidak termasuk ke dalam CHEEs. TFEU pasal 30 tidak menghilangkan hak negara anggota memungut pajak dalam negeri, dalam upaya meningkatkan pendapatan publik; selama iuran tersebut memiliki definisi yang sama dengan TFEU pasal 30. Pada TFEU pasal 30 dan pasal 110 dibedakan antara 'biaya tambahan' dengan 'pajak dalam negeri' yang melanggar hukum. Akibatnya, proses hukum harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Eropa menentukan mana yang harus berlaku dalam suatu keadaan tertentu. Sementara, TFEU pasal 110 mengatur bahwa pajak dalam negeri melanggar hukum jika mendiskriminasi produk-produk impor atau melindungi produk dalam negeri.  TFEU pasal 110 mengatur pajak diskriminatif tidak langsung dan terselubung, yang dalam kenyataannya tidak menguntungkan produk non-domestik. Misalnya, di dalam perkara 112/84 Humblot, Prancis memutuskan jumlah pajak mobil meningkat seiring dengan laju daya mobil tersebut. Mobil di bawah atau di atas 16 CV dikenai pajak berbeda. Sehingga tidak ada mobil di Prancis dengan daya di atas 16CV, karena hanya mobil-mobil impor saja yang dikenai pajak lebih tinggi. Sistem pajak dalam negeri ini dianggap diskriminatif terselubung, dan dianggap melanggar hukum menurut TFEU pasal 110.

Selain hambatan uang, pergerakan bebas barang-barang di Uni Eropa juga terhambat oleh hambatan non-uang, seperti pembatasan kuantitatif (larangan atau kuota), pengenaan inspeksi atau aturan-aturan perdagangan yang terkait dengan komposisi, dan pengemasan. Kemudian TFEU melarang pembatasan kuantitatif tersebut, dan mengajukan 'suatu aturan yang berefek serupa' (MHEEs) di dalam TFEU pasal 34 dan 36. TFEU pasal 34 melarang pembatasan kuantitatif atas impor di antara negara-negara anggota. Sementara pasal 35, melarang pembatasan yang sama atas aktivitas ekspor. TFEU pasal 36 memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota membenarkan atau merendahkan, baik larangan pada pasal 34, maupun pasal 35. Suatu derogasi tersedia apabila suatu isu lebih penting, dibandingkan kebutuhan pemastian pembuatan dan pemeliharaan Pasar Bersama, yang mendamaikan antara regulasi negara dengan pergerakan bebas atas barang-barang. Meski legislasi yang mengharmoniskan keduanya tidak ada, Mahkamah Eropa mengambil sikap bahwa peraturan nasional tidak diizinkan dalam menghalangi pergerakan barang, dan pembatasan secara luas yang berada dalam cakupan TFEU pasal 34 dan 35. Sementara TFEU pasal 36, yang membolehkan negara anggota melakukan derogasi; ditafsirkan secara sempit, sehingga memastikan sesedikit mungkin terjadinya hambatan perdagangan.