Jelaskan Kebebasan Pers dari Azkarmin Zaini

Pada tahun 1999 di awal masa Reformasi era pemerintahan Presiden BJ Habibie, Azkarmin dan Manajer Pemberitaan ANTV, Bachtiar, diperiksa di Mabes Polri karena menayangkan wawancara dengan komandan Gerakan Aceh Merdeka Tengku Abdulah Syafi'i. Dia dijadikan tersangka karena dianggap mengancam keamanan nasional menurut UU No. 24/1997 pasal 64 tentang Penyiaran dan terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun atau denda Rp. 700 juta. Pihak ANTV menyatakan bahwa wawancara itu merupakan bagian dari laporan jurnalistik yang berimbang dan menampilkan kedua pihak yang terlibat konflik, seperti dituntut dalam etika profesi.

Kasus ini mengangkat masalah kebebasan pers dan menyoroti berlanjutnya upaya pembungkaman media oleh penguasa pasca Orde Baru, yang oleh para insan pers Indonesia pada saat itu sedang diperjuangkan agar dihapus. Berbagai organisasi wartawan seperti AJI, PWI, IJTI dan organisasi HAM internasional seperti Amnesti Internasional dan Human Rights Watch mengecam langkah pemerintah itu dan menyebut berbagai interogasi yang masih terjadi terhadap pekerja media pemberitaan sebagai teror terhadap kebebasan pers. Di saat yang bersamaan DPR sedang menggodok RUU Pers baru yang mengatur agar pihak yang merasa keberatan terhadap sebuah laporan jurnalistik harus membuktikan bahwa laporan itu tidak akurat atau tidak berimbang dalam gugatan hukumnya.

Harian berbahasa Inggris The Jakarta Post  melaporkan bahwa Azkarmin saat itu merupakan salah satu anggota tim perumus RUU Pers baru DPR dan bersama Atmakusumah Astraatmadja dan S.L. Batubara mewakili pihak pers untuk menghilangkan pasal-pasal yang rentan dipergunakan untuk membungkam pers. Ditengah berbagai kecaman dan semangat reformasi kasus hukum terhadap ANTV tersebut akhirnya kandas di tengah jalan.