Jelaskan Pasca-revolusi dari Rahmah El Yunusiyah

Pada Oktober 1949, Rahmah meninggalkan Kota Padang untuk memenuhi undangan Kongres Pendidikan II Indonesia di Yogyakarta. Di kota yang sama, ia hadir dalam Kongres Muslimin Indonesia yang diselenggarakan pada 20–25 Desember 1949. Setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Rahmah kembali ke Padang Panjang pada Januari 1950 untuk memimpin Diniyah Putri setelah tiga belas bulan ia tinggalkan. Pada 1951, Rahmah bergabung dalam panitia pembentukan bidang perpustakaan Balai Perguruan Tinggi Hukum Pancasila (cikal bakal Universitas Andalas) bersama Diyar Karim, Rasyid Manggis, Abdul Hamid, dan Sadudin Djambek.

Di bidang politik, Rahmah bergabung dengan partai Islam Masyumi. Sekitar tahun 1952–1954, ia menjadi anggota Dewan Partai Masyumi di Jakarta. Selanjutnya, ia menjadi penasihat Masyumi Muslimat di Sumatra Tengah hingga 1955. Dalam Muktamar VII Masyumi di Surabaya pada 27 Desember 1954, Rahmah turut hadir selaku anggota Masyumi Muslimat. Ia dicalonkan untuk pemilu 1955 dan terpilih sebagai anggota DPR mewakili Sumatra Tengah. Melalui DPR, Rahmah membawa aspirasinya tentang pendidikan dan pelajaran Islam. Pada 15 Agustus 1955, Imam Besar Al-Azhar Abdurrahman Taj berkunjung ke Indonesia dan atas ajakan Muhammad Natsir berkunjung ke berbagai tempat untuk melihat perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk Diniyah Putri. Abdurrahman Taj mengungkapkan kekagumannya pada Diniyah Putri, sementara Al-Azhar sendiri saat itu belum memiliki bagian khusus perempuan.

Pada Juni 1957, Rahmah berangkat ke Timur Tengah. Usai menunaikan ibadah haji, ia mengunjungi Mesir memenuhi undangan Imam Besar Al-Azhar. Dalam satu Sidang Senat Luar Biasa, Rahmah mendapat gelar kehormatan "Syekhah" dari Universitas Al-Azhar; kali pertama Al-Azhar memberikan gelar kehormatan syekh pada perempuan. Hamka mencatat, Diniyah Putri memengaruhi pimpinan Al-Azhar untuk membuka Kulliyatul Banat, bagian Universitas Al-Azhar yang dikhususkan untuk putri pada 1962. Sebelum kepulangannya ke Indonesia, Rahmah sempat mengunjungi Suriah, Lebanon, Yordania, dan Irak.

Sekembalinya dari kunjungan ke berbagai negara di Timur Tengah, Rahmah merasa bahwa Soekarno telah terbawa arus kuat PKI. Tidak nyaman berjuang di Jakarta, ia memilih kembali pulang ke Padang Panjang. Rahmah melihat bahwa mencurahkan perhatiannya untuk memimpin perguruannya akan lebih bermanfaat daripada duduk di kursi parlemen "yang sudah dikuasai komunis". Ketika Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatra Tengah dideklarasikan pada akhir 1958 akibat ketidaksetujuan atas sepak terjang Soekarno, Rahmah dilaporkan bergabung dengan Dewan Banteng. Selama masa pergolakan, ia bergerilya di tengah rimba bersama tokoh-tokoh PRRI dan rakyat yang mendukungnya. Dengan beberapa anggota keluarganya, ia berpindah-pindah dari satu desa ke satu desa sampai ke hutan-hutan yang cukup jauh dari pemukiman penduduk. Pada Agustus 1961, satu rombongan yang terdiri dari beberapa anggota keluarga dan pemuda berangkat menjemput Rahmah di tempat terakhir pengembaraannya, melalui jalan darat yang rusak dan menyeberangi beberapa sungai.