Jelaskan Kebutuhan fasilitas; dari Rencana Induk Bandar Udara

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan; dan

Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;

Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara ;

Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SKEP/120/VI/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Induk Bandar Udara.

Prosedur Pengajuan Permohonan Rencana Induk Bandar Udara

Pengajuan Permohonan Rencana Induk Bandar Udara dilakukan melalui persetujuan Direktorat Bandar Udara - Kementerian Perhubungan Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut:

Penyelenggara bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan mengusulkan penetapan recana induk bandar udara kepada Menteri melalui Direktur Jenderal, dengan melampirkan rekomendasi Gubernur dan Bupati/Wali kota setempat dan memperhatikan pertimbangan dari instansi terkait lainya.

Penyelenggara bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan mengusulkan penetapan rencana induk bandar udara kepada Bupati/Wali kota setempat, dengan melampirkan pertimbangan teknis dari Gubernur sebagai tugas dekonsentrasi.

Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap usulan penetapan rencana induk bandar udara yang disampaikan oleh penyelenggara bandar udara terhadap aspek: