Kamu bisa jelasin ke aku soal Jacob Pattipi?

Jacob "Jack" Pattipi () adalah Gubernur Irian Jaya ke-10 yang menjabat antara tahun 1993–1998. Lahir di Fakfak, Pattipi menempuh pendidikan di akademi pamong praja Nugini Belanda sebelum ditugaskan untuk pertama kalinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Sorong. Setelah wilayah Nugini Belanda digabungkan dengan Indonesia, Pattipi merantau ke Malang untuk menempuh pendidikan di Institut Ilmu Pemerintahan dan lulus pada tahun 1970. Ia kembali ke Papua setelah lulus dan berkarier sebagai pamong praja di Kabupaten Merauke sampai ditunjuk sebagai Bupati Merauke lima tahun kemudian.

Pattipi menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Pattipi selama menjabat sebagai bupati adalah kayu-kayu yang tidak dapat diekspor dan mengakibatkan keresahan masyarakat. Ia menindaklanjutinya dengan memerintahkan PNS untuk tidak terlibat dalam pemotongan kayu dan meminta perusahaan kayu di wilayah tersebut untuk tidak membayar penebang dalam bentuk non-uang. Ia juga memulai pembangunan sebuah depot minyak di kabupaten tersebut yang diinisiasi oleh perusahaan Pertamina dan dibiayai oleh negara. Ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Pembantu Gubernur di tengah masa jabatannya sebagai bupati. Setelah setahun menjabat, ia diangkat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pattipi dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Irian Jaya sebagai Gubernur Irian Jaya pada April 1993. Ia dilantik beberapa hari sesudahnya. Program-program pembangunan yang diterapkannya berfokus kepada bidang pertanian dan dinilai hanya mengadopsi program yang diterapkan oleh pemerintah di Pulau Jawa sehingga tidak berdampak signifikan di Irian Jaya. Pattipi juga menyerukan intensifikasi program transmigrasi yang dianggap sebagai komponen penting dalam membangun Provinsi Irian Jaya dan solusi untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia. Selama menjabat sebagai gubernur, Pattipi mengganti Direktur Umum Bank Pembangunan Daerah Irian Jaya yang membuatnya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik, menambah jabatan wakil gubernur dari satu menjadi tiga sebagai upaya untuk mempersiapkan pemekaran provinsi tersebut, dan membentuk sejumlah kabupaten dan kota baru di wilayah Irian Jaya. Karena sakit jantung dan stroke yang dideritanya di tengah masa jabatannya, sejumlah mahasiswa memintanya untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pattipi mengakhiri masa jabatan lima tahunnya pada tanggal 9 April 1998 dan ia diganti oleh Freddy Numberi yang terpilih sebagai Gubernur Irian Jaya oleh DPRD Irian Jaya. Ia wafat tiga tahun kemudian pada tanggal 15 Oktober 2001.

Masa kecil dan karier sebagai pamong praja

Pattipi lahir pada tanggal 25 Juli 1938 di Kampung Siboru, Wartutin, Fakfak, Afdeeling Nieuw-Guinea. Pattipi menempuh pendidikan menengah atasnya di Opleidingsschool voor Inlandsche Bestuursambtenaren, sebuah institusi pendidikan untuk pamong praja. Ia lulus dari institusi pendidikan tersebut pada tahun 1958. Pattipi kemudian memulai kariernya sebagai pamong praja ketika ia ditempatkan sebagai kepala distrik di Sorong. Setelahnya, Pattipi menjalani berbagai penugasan di berbagai wilayah Nugini Belanda. Selama masa penugasannya sebagai pamong praja di Nugini Belanda, Pattipi turut aktif dalam Serikat Pekerja Kristen Nugini Belanda sebagai bendahara umum dan sebagai bendahara dari Asosiasi Bola Voli Sorong. Ia berhasil memenangkan sebuah kejuaraan voli yang diadakan oleh asosiasi tersebut. Setelah Nugini Belanda masuk ke dalam wilayah Indonesia pada tahun 1962, Pattipi menempuh pendidikan lanjutan dalam bidang kepamongprajaan di Institut Ilmu Pemerintahan Malang (sekarang Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ia merupakan bagian dari angkatan pertama di institut tersebut dan lulus pada tahun 1970.

Pada tahun 1971, sebuah aksi boikot yang dilakukan oleh pimpinan Organisasi Papua Merdeka di Merauke mengajak masyarakat setempat untuk tidak memilih dalam pemilihan umum Indonesia yang diadakan tahun itu. Akibatnya, terjadi kerusuhan di sejumlah tempat pemungutan suara dan sekitar 350 orang menolak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum tahun itu. Pattipi yang pada waktu itu menjabat sebagai anggota Badan Pemerintah Harian ditempatkan dalam tahanan rumah akibat aksi boikot tersebut. Ia dibebaskan beberapa waktu kemudian.