Saya mau tau Peristiwa terkait dari SMA Negeri 1 Glagah

Turunnya kepala sekolah Asmu'i Hardiadmodjo

Pada saat Penerimaan Siswa Baru atau PSB (kini disebut PPDB atau Penerimaan Peserta Didik Baru) 2002, Komisi E DPRD Kabupaten Banyuwangi yang diketuai oleh Mukhdor Atim melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa sekolah untuk membuktikan isu penyelewengan dengan menambah jumlah siswa yag diterima melebihi pagu (kuota) yang telah disepakati. Isu mengenai penyelewengan ini lalu menghangat disaat itu.

Pada headline surat kabar lokal tertanggal 14 Agustus 2002, muncul berita berjudul "Terima 27 Siswa Haram". Berita ini berisi tentang kelebihan pagu yang terjadi di SMU Negeri 1 Glagah. Pagu SMUN 1 Glagah saat itu adalah 280 siswa yang tersebar rata di 7 kelas, yang artinya jumlah siswa normal di setiap kelas berisi 40 siswa. Namun dari hasil temuan ditemukan kelas 1-1 berisi 45 siswa, 1-2 berisi 44 siswa, dan kelas 1-3, 1-4 dan 1-5 sama-sama berisi 46 siswa, sedangkan kelas 1-6 dan 1-7 masih sesuai pagu yakni 40 siswa. Mengenai kelebihan ini Kepala SMUN 1 Glagah, Asmu'i Hardiadmodjo mengatakan bahwa kelebihan pagu ini sudah terjadi sejak dulu. Pada PSB kali ini tentang kelebihan ini sudah disepakati pada musyawarah kepala sekolah yang bertempat di SMUN 1 Giri bahwa untuk sekolah yang memiliki kondisi fasilitas yang baik dapat menerima siswa melebihi pagu. Ia juga mengatakan bahwa kelebihan ini diutamakan untuk putra guru dan staf SMU Glagah sendiri.

Secara terpisah pada hari yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kabupaten Banyuwangi, Nurhadi memberi janji akan mengusut terjadi kelebihan pagu. Menurutnya toleransi pada penerimaan siswa baru terdapat pada besar nilai rapor, danum, dan toleransi lingkungan yakni toleransi yang diberikan untuk anak-anak yang tinggal disekitar sekolah. Dan menurutnya tidak ada toleransi untuk anak pejabat.

Pada 22 Agustus 2002, seluruh siswa berkumpul di Gelanggang Olahraga (GOR) Tawangalun dengan arahan dari pengurus OSIS untuk melakukan unjuk rasa (long march) menuju ke kantor Pemkab. Sempat terjadi keributan sebelum long march dimulai. Seorang guru menerobos masuk ke kerumunan dan ingin merebut mikropon yang digunakan siswa untuk berorasi. Hal ini terjadi karena pada aksi ini menarik kehadiran Kepala Dinas P dan K Nurhadi di GOR Tawangalun dan sang guru bermaksud untuk memediatori pembicaraan dengan kepala dinas. Namun siswa bersikeras menolak. Setelah mengetahui upayanya gagal sang guru mundur dan mikropon dimatikan. Aksi long march lalu dimulai melewati Jalan HOS Cokroaminoto, perempatan Cungking, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Simpang Lima, lalu berakhir di Kantor Pemkab di Jalan Ahmad Yani. Dalam melaksanakan long march mereka berulang kali meminta maaf pada para pengguna jalan dan membentangkan poster-poster yang berisi tuntutan dan kesalahan-kesalahan Asmui versi mereka.

Tiba di gedung pemkab, mereka berorasi sejenak dan kemudian beberapa perwakilan dari siswa yang diketuai oleh Ketua OSIS, Budi Widhiarto dipersilahkan masuk ke ruang rapat untuk berdialog. Dialog ini dihadiri oleh Bupati Samsul Hadi, Sekretaris daerah Masduki Suud. Selain itu hadir pula Kepala Sekolah Asmu'i Hardiadmodjo, Ketua Komite Sekolah yang juga Ketua Inspektorat Banyuwangi Ir. Puji Raharjo dan beberapa anggota Komisi E DPRD yakni Mukhdor Atim BA, Drs. Waridjan, Sunarko dan Letkol Polisi (Purn) Sukardi. Dalam dialog ini mereka menuntut 10 hal, salah satunya menuntut kepala sekolah Asmu'i Hardiadmodjo turun dari jabatannya. Tuntutan para siswa ini antara lain.

Tolak dana operasional sebesar Rp 200.000