Gw mau tau Independensi LPPL dari Lembaga Penyiaran Publik

Sebagian LPPL masih dianggap dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) pemerintah daerah, seperti Teman 95,3 FM, radio yang per tahun 2019 dianggap "milik Diskominfo Kabupaten Bogor".

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Lintang Ratri Rahmiaji, berpendapat, tantangan yang dihadapi LPP menyangkut independensi dan integritas. Berdasarkan evaluasi terhadap LPPL radio, seperti Swai FM dari Indragiri Hulu, Riau, Lintang menemukan konten program yang berpihak pada kepentingan publik atau masyarakat di sekitar LPP masih terbatas. Akun Facebook Swai FM, menurutnya, lebih banyak menampilkan kegiatan seremonial pemerintah daerah setempat. Lebih lanjut, mengutip riset tahun 2016 oleh dosen Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia Muzayin Nazaruddin, definisi "publik" dalam LPP di salah satu manajemen RRI Yogyakarta dimaknai sebagai pemerintah, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada tahun 2021, ketua harian salah satu asosiasi LPPL IndonesiaPersada.id, Syaifudin Ahmad berpendapat bahwa selama regulasi masih menyebut pendirian dilakukan pemerintah, LPP lokal "susah beroperasi secara independen", dengan mengibaratkan pada hubungan orangtua dan anak. Direktur Eksekutif IndonesiaPersada.id Aries Widyoko juga menyatakan hingga kini masih ada LPP lokal radio yang merasa puas siarannya didengar publik meski interaksi erat antara lembaga dan masyarakat belum optimal. IndonesiaPersada.id sendiri kerap dimasuki sejumlah politisi, seperti Saifullah Yusuf (politisi PKB) yang menjabat sebagai ketua umum pertama untuk masa bakti 2019–2021 dan Ganjar Pranowo (gubernur Jawa Tengah 2013–2023 dan politisi PDI Perjuangan) yang menjabat untuk periode 2021–2023.

Nasib LPP pada PP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran

Saat masih dalam proses perancangan, RPP Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran yang tak lain amanat dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (kemudian disahkan sebagai PP Nomor 46 Tahun 2021) dinilai sejumlah pihak "belum optimal" mengakomodasi kepentingan LPP. Menurut Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid (Golkar), ketentuan yang ada belum mengakomodasi satuan kerja stasiun-stasiun RRI di daerah, yang akan menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum mereka. Dalam pasal yang sama, pengaturan cakupan siaran internasional RRI juga belum tertuang.

Pegiat Rumah Perubahan LPP, Darmanto, berpandangan bahwa salah satu implikasi UU Nomor 11 Tahun 2020 adalah RRI berpotensi kehilangan mandat untuk menyelenggarakan siaran internasional dan kehilangan hak penyelenggaraan penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan lokal. Substansi Pasal 72 Ayat (2) juga memperlihatkan adanya potensi stasiun RRI dan TVRI di daerah hanya berfungsi sebagai stasiun relai. Darmanto juga memandang bahwa proses pembahasannya "cenderung tertutup" dan kabarnya tidak melibatkan dewan pengawas.

Sementara itu, Ketua Pansus RUU Penyiaran 2002 Paulus Widiyanto berpendapat, minimalisnya penguatan diplomasi lewat LPP tidak hanya dialami RRI, tetapi juga TVRI. UU Cipta Kerja beserta RPP turunannya menempatkan kedua LPP seolah-olah badan usaha. Ia menilai bahwa secara keseluruhan aturan-aturan tersebut melupakan hal paling esensial dari penyiaran, yakni konten, serta substansinya cenderung ke urusan infrastruktur.