Tolong jelaskan mengenai Praksis dari Muchtar Adam

Bagi Muchtar Adam, dakwah dilaksanakan sebagai satu gerakan dengan materi dakwah terencana berbasis kebutuhan umat. Sehingga dakwah berlanjut menjadi al tarbiyah wa al ta’lim, pendidikan dan pengajaran, yang bertitik tolak dari Al-Quran.  Untuk mengimplementasikan ayat tersebut yang mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam berdakwah, didirikanlah Pondok Pesantren Al-Quran Babussalam di Desa Ciburial, Cimenyan, Bandung pada tanggal 12 Rabiul Awwal 1401 H (18 Januari 1981 M) dengan tujuan melaksanakan pengkajian al-Quran, penelitian masalah dakwah, pendidikan kader dakwah, penyebaran informasi wawasan al-Quran, pengembangan warga pedesaan dalam bidang aqidah, ilmu, sosial, dan ekonomi guna ikut serta mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Swt.

Di pesantren ini, santrinya banyak dari kaum miskin, kaum tertindas dan kaum terpinggirkan oleh politik dan kepentingan pejabat yang berkuasa. Santri yang datang dari kalangan tersebut dibebaskan dari biaya hidup dan biaya pendidikan. Ia mengkritik sekolah yang hanya menampung anak-anak IQ tinggi dari kalangan kelas menengah keatas, tanpa peduli terhadap anak-anak IQ rendah dari kaum dhu’afa dan kaum mustadh’afin. Di pesantren ini, Islam diperkenalkan kepada santri melalui lintas mazhab dengan harapan saling memahami, menghargai dan berujung kepada silaturahim.

Ketika santrinya berada di tengah umat bisa menjelaskan dan mendamaikan perselisihan masalah paham fikih, sehingga umat Islam dalam melaksanakan amal ibadah tidak perlu mempermasalahkan perbedaan mazhab karena semua ada dasarnya. Pemikiran inilah yang kemudian ditulis oleh Muchtar Adam dalam bukunya Perbandingan Mazhab dalam Islam dan Permasalahannya.

Menurut Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., salah satu karya monumental Muchtar Adam dalam bidang pendidikan terhadap bangsa Indonesia adalah andilnya dalam pembahasan RUU SISDIKNAS yang kini sudah menjadi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Ia sebagai anggota Komisi VI DPR RI turut aktif dan berjuang mengawal RUU SISDIKNAS dari nol sampai ditetapkan menjadi UU.

Umat Islam Indonesia yang merupakan penduduk mayoritas, untuk pertama kalinya setelah Indonesia Merdeka selama 58 tahun, pesantren dan majelis taklim baru diterima sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003.