Jabarkan Amerika dan realisme politik dari Hans Morgenthau

Hans Morgenthau dianggap sebagai salah satu "bapak pendiri" aliran realis pada abad ke-20. Mazhab ini berpendapat bahwa negara-bangsa adalah pelaku utama dalam hubungan internasional dan persoalan utama dalam HI adalah studi kekuasaan. Morgenthau menekankan pentingnya "kepentingan nasional". Dalam Politics Among Nations, ia menulis bahwa "patokan utama yang membantu realisme politik menemukan jalannya di dalam politik internasional adalah konsep kepentingan yang diartikan sebagai kekuasaan." Morgenthau kadang dikategorikan sebagai realis klasik atau realis modern agar pendekatannya bisa dibedakan dari pendekatan realisme struktural atau neorealisme yang digagas Kenneth Waltz.

Realisme dan Politics Among Nations (1948)

Penilaian akademik terhadap Morgenthau menunjukkan bahwa arah pemikirannya jauh lebih rumit daripada yang diperkirakan sebelumnya. Pemikiran realismenya bercampur dengan pertimbangan moral. Menjelang akhir hayatnya, ia mendukung penataan senjata nuklir oleh entitas supranasional dan sangat menentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam. Bukunya, Scientific Man versus Power Politics (1946), menentang ketergantungan yang berlebih terhadap sains dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan politik dan sosial.

Pada edisi kedua Politics Among Nations, Morgenthau menambahkan satu bagian di bab pertamanya dengan judul "Six Principles of Political Realism".

Singkatnya, keenam prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisme politik percaya bahwa politik, seperti masyarakat pada umumnya, diatur oleh hukum-hukum objektif yang didasarkan pada sifat manusia.

Patokan utama realisme politik adalah konsep kepentingan yang diartikan sebagai kekuasaan. Kekuasaan menggabungkan tatanan rasional dengan politik sehingga memungkinkan adanya pemahaman politik secara teoretis. Realisme politik menghindari motif dan ideologi negarawan. Realisme politik enggan menafsirkan ulang kenyataan agar sesuai dengan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri yang baik meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan.

Realisme mengakui bahwa kepentingan tertinggi bermacam-macam tergantung konteks politik dan budaya yang menjadi dasar kebijakan luar negeri; ini tidak sama dengan teori politik internasional. Realisme tidak memberi "kepentingan yang diartikan sebagai kekuasaan" sebuah makna yang pasti dan universal.

Realisme politik sadar akan pentingnya tindakan politik secara moral. Realisme politik juga menyadari ketegangan yang muncul antara moral dan syarat tindakan politik yang sukses. Realisme menyatakan bahwa prinsip moral universal harus disaring sesuai waktu dan tempatnya, karena prinsip moral universal tidak bisa diterapkan pada aksi negara dalam rancangan universalnya yang abstrak.

Realisme politik enggan mengidentifikasi aspirasi moral suatu negara dengan hukum moral yang mengatur alam semesta.

Kaum realis politik mendukung otonomi lingkaran politik; sang negarawan bertanya "Bagaimana kebijakan ini memengaruhi kekuasaan dan kepentingan negara?" Realisme politik didsarkan pada sifat manusia yang pluralistik. Kaum realis politik harus menunjukkan perbedaan kepentingan negara dengan sudut pandang moralistik dan legalistik.