Jelaskan Hukum konstitusional dari Hukum Uni Eropa

Uni Eropa secara tradisional sering kali menggunakan istilah "Komunitas" dan "Uni". Hal ini menjadikan Uni Eropa sulit diklasifikasikan, khususnya dengan melibatkan perbedaan antara hukum nasional (di mana individu dan korporasi merupakan subjek hukum yang termasuk di dalamnya) dan hukum internasional (dengan subjek yang terdiri dari negara berdaulat dan organisasi internasional), serta klasifikasi tradisi konstitusional Eropa dan Amerika yang berbeda. Dalam konteks tradisi Eropa, istilah federasi setara dengan negara federal yang berdaulat di dalam hukum internasional, sehingga Uni Eropa tidak dapat disebut federasi. Namun demikian, Uni Eropa dapat digambarkan sebagai federal alamiah, di mana struktur konsep yang berada antara konfederasi negara-negara dan negara federal. Mahkamah Konstitusi Jerman mengacu Uni Eropa sebagai "Staatenverbund", yaitu struktur yang berada di antara "Staatenbund" dan "Bundesstaat"(negara federal). Konstitusi Uni Eropa, sebagaimana asosiasi negara-negara tentunya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berbeda halnya dengan kebanyakan konstitusi negara anggota, konstitusi Uni Eropa tidak ditetapkan dalam dokumen konstitusional yang komprehensif, tetapi muncul dari keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental yang dengannya memiliki sifat mengikat. Peraturan-peraturan Uni Eropa dapat ditemukan sebagian di dalam traktat-traktat atau instrumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga Komunitas Eropa. Di negara anggota, tubuh politik ini dibentuk oleh dua prinsip utama, yaitu ‘’rule of law’’ dan demokrasi. Semua kegiatan Uni Eropa harus setia pada persyaratan mendasar dari hukum dan demokrasi, sehingga memiliki legitimasi legal dan bersifat demokratis, baik pada elemen-elemen yang didirikan, struktur, kekuatan, cara kerja, posisi negara anggota dan lembaga-lembaganya, beserta posisi warga negaranya.

Pada dasarnya Uni Eropa memiliki legitimasi dalam pemilihan demokratis dengan dua cara, yaitu (1) Dewan Eropa yang menetapkan arah politik keseluruhan pada satu blok, dan para pemimpin nasional yang terpilih secara demokratis, (2) Parlemen Eropa terdiri dari perwakilan yang dipilih langsung oleh warga negara dari setiap anggota Uni Eropa. Kemudian Dewan Eropa dan Parlemen Eropa bersama-sama menentukan komposisi Komisi Eropa, di mana dewan tersebut menominasikan anggotanya dan Parlemen harus menyetujuinya. Komisi Eropa memiliki wewenangan tunggal untuk mengusulkan hukum Uni Eropa, tetapi semua legislasi tersebut membutuhkan persetujuan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa.