Jelaskan Bupati Merauke dari Jacob Pattipi

Pattipi menjabat sebagai Bupati Merauke dari tahun 1975 hingga 1980 dan kembali menjabat untuk periode kedua dari tahun 1980 hingga 1984. Selama menjabat sebagai bupati, Pattipi dihadapkan dengan berbagai persoalan terkait komoditas di wilayah Merauke. Terdapat sekitar seratus ribu kubik kayu tertumpuk di Merauke yang tidak dapat diekspor dan hal tersebut mengakibatkan keresahan masyarakat pada bulan Juni 1980. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Pattipi menginstruksikan pegawai negeri yang hanya bermodalkan status pejabat atau pegawai negeri agar tidak terlibat dalam aktivitas penebangan kayu. Ia juga memerintahkan perusahaan-perusahaan penebangan kayu di kabupaten tersebut agar berhenti membayar penebang-penebangnya dalam bentuk pakaian dan tembakau dan memberikan pembayaran dalam bentuk yang layak sebagai penghormatan terhadap hak-hak penebang tersebut.

Selain masalah komoditas, Pattipi juga harus mengatasi permasalahan perdagangan buaya di Merauke. Banyak pengusaha dan peternak buaya di wilayah tersebut hanya memiliki izin usaha tetapi tidak memiliki izin penangkapan. Pattipi menginstruksikan agar kegiatan peternakan buaya yang tidak memiliki izin penangkapan di kabupaten tersebut dihentikan sementara hingga memperoleh izin dari pihak yang berwenang.

Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1978, perusahaan Pertamina mengumumkan bahwa mereka akan membangun sebuah depot minyak dengan biaya pembangunan dari pemerintah pusat. Pattipi mendukung rencana ini dan menyatakan bahwa pembangunan depot minyak tersebut akan membantu penghidupan dari warga yang tinggal di pusat kota Merauke dan sekitarnya karena akan menjadi pusat pengisian ulang bahan bakar bagi kapal kecil dan besar yang melewati kabupaten tersebut. Pemerintah Kabupaten Merauke di bawah Pattipi telah menyiapkan sebuah lahan kosong untuk pembangunan depot minyak tersebut. Sebuah petak di lahan tersebut ternyata dihuni oleh sejumlah penduduk di 15 rumah yang terbuat dari sagu hutan. Pemkab Merauke lalu menjanjikan ganti rugi bagi penduduk yang tinggal di petak lahan tersebut.

Pembantu Gubernur dan Ketua Bappeda

Setelah menjabat sebagai bupati selama sembilan tahun, Pattipi dilantik sebagai Pembantu Gubernur Irian Jaya untuk Wilayah III pada tanggal 11 Januari 1984. Pada masa itu, pembantu gubernur merupakan jabatan baru yang diciptakan untuk membantu kinerja Gubernur Irian Jaya dan untuk mempersiapkan pemekaran provinsi tersebut. Setiap pembantu gubernur membawahi tiga wilayah, dan Wilayah III meliputi Kabupaten Merauke dan Kabupaten Fak-Fak dengan ibu kota Timika. Setelah satu tahun menjabat, ia digantikan oleh F.K.T. Poana pada tanggal 17 Desember 1985. Ia selanjutnya ditunjuk untuk menjabat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Irian Jaya.

Selama menjabat sebagai Bappeda, Pattipi dikenal sebagai pejabat yang dekat dengan lembaga swadaya masyarakat dan sering meminta saran dari lembaga-lembaga tersebut. Selama satu tahun pertama kepemimpinannya sebagai Kepala Bappeda, Pattipi dinilai kurang dapat merealisasikan aspek fisik dan keuangan dari proyek-proyek sektoral di Provinsi Irian Jaya. Realisasi fisik dan keuangan dari proyek-proyek sektoral di provinsi tersebut hanya mencapai 35,94 persen dan 31,18 persen hingga akhir triwulan II tahun anggaran 1986/1987.

Setahun setelah ditunjuk sebagai Kepala Bappeda, ia melakukan studi banding ke Padang, Sumatera Barat, untuk mempelajari metode-metode pembangunan yang diterapkan di provinsi tersebut. Pada tahun selanjutnya, ia  menganggarkan biaya sebesar 250 juta untuk menangani banjir di Kota Jayapura.

Pattipi ditunjuk selaku Kepala Bappeda untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Karya Dharma, sebuah yayasan yang dikelola oleh korps pegawai negeri dan aparatur pemerintahan setempat di Merauke. Yayasan tersebut menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Merauke, sekolah tinggi pertama yang berdiri di kabupaten tersebut.