Jabarkan Latar belakang sejarah dari Kejatuhan Soeharto

Perbedaan pendapat selama Orde Baru

Setelah mengonsolidasikan kekuasaan pada tahun 1967 setelah percobaan kudeta tahun 1965 yang dilancarkan oleh perwira menengah di angkatan darat dan udara Indonesia tetapi secara resmi disalahkan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengakibatkan pembersihan, pemerintah Soeharto mengadopsi kebijakan yang sangat membatasi kebebasan sipil dan melembagakan sistem pemerintahan yang secara efektif membagi kekuasaan antara organisasi Golkar dan militer.

Pada tahun 1970, kenaikan harga dan korupsi memicu protes mahasiswa dan penyelidikan oleh komisi pemerintah. Soeharto menanggapi dengan melarang protes mahasiswa.

Soeharto mencalonkan diri sebelum pemungutan suara lembaga pemilihan setiap lima tahun, mulai tahun 1973. Menurut aturan pemilihannya, tiga entitas diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan: dua partai politik dan Golkar. Semua partai politik lainnya digabungkan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berbasis Islam atau Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berhaluan nasionalis. Golkar, sebagai kendaraan politik utama Soeharto, secara resmi bukanlah sebuah partai politik. Semua pegawai negeri sipil senior diwajibkan untuk bergabung dengan asosiasi karyawan yang terkait dengan Golkar, sementara birokrat senior dilarang bergabung dengan partai politik. Dalam kompromi politik dengan militer yang kuat, Soeharto melarang para anggotanya untuk memberikan suara dalam pemilihan tetapi menyisihkan kursi di badan legislatif untuk perwakilan mereka. Soeharto memenangkan setiap pemilihan yang diikutinya (1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998).

Pada Mei 1980, sebuah kelompok bernama Petisi 50 menuntut kebebasan politik yang lebih besar dan menuduh Soeharto salah menafsirkan ideologi negara Pancasila. Itu ditandatangani oleh mantan tentara, politisi, akademisi dan mahasiswa. Media Indonesia menekan berita tersebut, dan pemerintah membatasi para penandatangan, beberapa di antaranya kemudian dipenjara.

Menyusul berakhirnya Perang Dingin, kepedulian Barat atas komunisme berkurang, dan catatan hak asasi manusia Soeharto berada di bawah pengawasan internasional yang lebih besar. Pada tahun 1991, pembunuhan warga sipil Timor Timur di pemakaman Dili, juga dikenal sebagai "Pembantaian Santa Cruz", menyebabkan perhatian Amerika Serikat terfokus pada hubungan militernya dengan rezim Soeharto dan pertanyaan tentang pendudukan Indonesia atas Timor Timur. Pada tahun 1992, perhatian ini mengakibatkan Kongres Amerika Serikat mengesahkan pembatasan bantuan IMET kepada militer Indonesia, atas keberatan Presiden AS George H. W. Bush. Pada tahun 1993, di bawah Presiden Bill Clinton, delegasi AS untuk Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa membantu mengeluarkan resolusi yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia Indonesia di Timor Timur.