Jabarkan Status legal dari Reservat perikanan

Di Indonesia, berdasarkan UU no 31 tahun 2004 pada pasal 7, kawasan taman nasional laut, taman wisata laut, dan suaka perikanan dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di mana sebelum implementasi undang-undang ini, ketiganya berada di bawah Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan kewenangan provinsi (UU no 22 tahun 1999). Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang tertuang dalam UU Republik Indonesia no 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyebutkan bahwa HP3 dilarang untuk diberikan kepada kawasan suaka perairan.

Hingga April 2008, semua kawasan suaka perikanan hanya berada di dalam teritori suatu negara, hingga Greenpeace mengusulkan kawasan Samudera Pasifik Barat untuk ditetapkan sebagai suaka perikanan. Mereka terus berkampanye mengupayakan agar setidaknya 40% kawasan laut dunia ditetapkan sebagai kawasan suaka perikanan, jauh melebihi kondisi saat ini yang hanya 1%.

Suaka perikanan di berbagai negara