Jabarkan Karakteristik periode pasca-Rekonstruksi: dari Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)

Segregasi rasial. Secara hukum, fasilitas-fasilitas umum dan layanan pemerintah seperti pendidikan dibagi dua menjadi tempat untuk "kulit putih" dan "kulit berwarna". Fasilitas untuk kulit berwarna mudah dibedakan karena kekurangan dana dan berkualitas rendah.

Pencabutan hak pilih. Ketika Demokrat putih kembali berkuasa, mereka mengesahkan undang-undang yang membuat pendaftaran pemilih menjadi lebih sulit bagi kulit hitam. Pemilih-pemilih kulit hitam dicoreti dari daftar pemilih. Jumlah pemilih Amerika Afrika turun drastis, dan mereka tidak lagi mampu memilih wakil rakyat. Dari tahun 1890 hingga 1908, negara-negara bagian Selatan bekas anggota Konfederasi membuat konstitusi dengan ketetapan-ketetapan yang menghilangkan hak memilih puluhan ribu orang Afrika-Amerika.

Eksploitasi. Peningkatan penindasan ekonomi terhadap orang kulit hitam, Latino, dan Asia, penyangkalan peluang ekonomi, dan diskriminasi kerja yang meluas.

Kekerasan. Kekerasan rasial massal terhadap orang kulit hitam (dan orang Latino di Barat Daya dan Asia di California) yang dilakukan oleh organisasi, polisi, maupun perorangan.

Orang Afrika-Amerika dan ras minoritas lainnya menolak perlakuan tersebut. Mereka menolaknya dengan berbagai cara dan mencari kesempatan yang lebih baik melalui tuntutan hukum, organisasi-organisasi baru, ganti rugi politik, dan pengorganisasian buruh (lihat Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1896-1954)). Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP) didirikan pada tahun 1909. NAACP berjuang untuk mengakhiri diskriminasi ras melalui upaya-upaya litigasi, pendidikan, dan lobi. Puncak pencapaian NAACP adalah kemenangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung Brown v. Board of Education (1954) yang menolak sistem terpisah sekolah kulit putih dan kulit berwarna, dan berimplikasi pada pembatalan doktrin "terpisah tetapi sederajat" yang terbentuk setelah kasus Plessy v. Ferguson.

Situasi orang kulit hitam di luar negara-negara Selatan agak lebih baik (di sejumlah besar negara bagian mereka masih mempunyai hak pilih dan menyekolahkan anak-anak, meskipun masih menghadapi diskriminasi di bidang perumahan dan pekerjaan). Dari tahun 1910 sampai 1970, orang Afrika-Amerika mencari kehidupan yang lebih baik dengan bermigrasi ke Amerika Serikat bagian utara dan barat. Sebanyak hampir 7 juta orang kulit hitam meninggalkan negara-negara bagian Selatan dalam perpindahan secara besar-besaran yang dikenal sebagai Migrasi Besar.

Disemangatkan kembali oleh kemenangan kasus Brown v. Board of Education, dan frustrasi akibat kurangnya dampak praktis langsung, warga masyarakat makin menolak pendekatan legalistik dan gradualis sebagai sarana utama untuk mewujudkan desegregasi. Mereka harus berhadapan dengan "perlawanan besar-besaran" di Selatan oleh para pendukung segregasi rasial dan penindasan pemilih. Sebagai bentuk perlawanan, kalangan Afrika-Amerika mengadopsi strategi gabungan dari aksi langsung dan perlawanan tanpa kekerasan yang dikenal sebagai pembangkangan sipil, dan akhirnya melahirkan Gerakan Hak-Hak Sipil Amerika-Afrika 1955-1968.

Aksi massa sebagai pengganti litigasi

Strategi pendidikan publik, lobi legislatif, dan litigasi di sistem pengadilan yang menjadi ciri khas Gerakan Hak-Hak Sipil sepanjang paruh pertama abad ke-20 diperluas setelah kemenangan Brown v. Board of Education menjadi sebuah strategi yang menekankan "tindakan langsung"—terutama dalam bentuk boikot, aksi duduk, Kebebasan Naik Bus (Freedom Rides), pawai-pawai dan taktik-taktik serupa yang mengandalkan mobilisasi massa, perlawanan tanpa kekerasan, dan pembangkangan sipil. Pendekatan aksi massa seperti ini menandai Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika dari 1960-1968.

Gereja-gereja, pusat-pusat komunitas, organisasi akar-rumput setempat, perkumpulan fraternitas, dan bisnis-bisnis yang dimiliki orang kulit hitam memobilisasi sukarelawan untuk berpartisipasi dalam tindakan berbasis luas. Upaya-upaya tersebut ternyata lebih bersifat langsung dan berpotensi lebih cepat dalam menciptakan perubahan dibandingkan dengan pendekatan tradisional berupa tuntutan-tuntutan di pengadilan.

Pada tahun 1952, Dewan Regional Kepemimpinan Negro (Regional Council of Negro Leadership, disingkat RCNL) pimpinan T.R.M. Howard, seorang ahli bedah kulit hitam sekaligus pengusaha dan pemilik perkebunan, mengadakan boikot pompa bensin yang sukses di Mississippi. SPBU yang menjadi sasaran boikot adalah SPBU yang menolak untuk menyediakan toilet untuk kulit hitam. Melalui RCNL, Howard memimpin kampanye untuk mengekspos kekejaman oleh patroli jalan raya negara bagian Mississippi dan mendorong orang kulit hitam untuk membuka deposito di Tri-State Bank di Nashville yang dimiliki orang kulit hitam. Bank tersebut kemudian memberikan pinjaman kepada aktivis hak-hak sipil yang telah menjadi korban dari "kelangkaan kredit" yang dibuat oleh Dewan Warga Putih (White Citizen's Councils).

Asosiasi Perbaikan Montgomery yang didirikan untuk memimpin aksi Boikot Bus Montgomery berhasil mengadakan aksi boikot secara terus menerus sampai lebih dari satu tahun hingga akhirnya dikeluarkan perintah pengadilan federal tentang desegregasi bus di Montgomery. Kesuksesan di Montgomery mengangkat nama pemimpinnya, Dr. Martin Luther King, Jr sebagai seorang tokoh yang dikenal secara nasional. Aksi tersebut juga menjadi inspirasi untuk aksi-aksi boikot bus lainnya, seperti aksi boikot bus di Tallahassee, Florida (1956-1957) yang sangat sukses.

Pada tahun 1957, pemimpin Asosiasi Perbaikan Montgomery, Dr. King dan Pdt. John Duffy, bergabung dengan para pemimpin gereja lainnya yang telah memimpin upaya-upaya boikot yang mirip, seperti: Pendeta C.K. Steele dari Tallahassee dan Pdt. T.J. Jemison dari Baton Rouge, dan aktivis lainnya, seperti: Pendeta Fred Shuttlesworth, Ella Baker, A. Philip Randolph, Bayard Rustin, dan Stanley Levison untuk membentuk Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan (Southern Christian Leadership Conference, disingkat SCLC). Dari markas besarnya di Atlanta, Georgia, SCLC tidak berusaha untuk mendirikan jaringan kantor cabang seperti halnya dilakukan oleh NAACP. Sebagai gantinya, SCLC menyediakan pelatihan dan bantuan kepemimpinan untuk upaya-upaya lokal melawan segregasi. Di markas besarnya, SCLC menggalang dana, sebagian besar dari sumber-sumber di negara bagian Utara untuk mendukung kampanye-kampanye mereka. SCLC menjadikan antikekerasan sebagai prinsip utama sekaligus metode utama mereka dalam menghadapi rasisme.

Pada tahun 1959, Septima Clarke, Bernice Robinson, dan Esau Jenkins dibantu Highlander Folk School di Tennessee mulai membuka Sekolah Kewarganegaraan (Citizenship School) pertama di Kepulauan Laut, Carolina Selatan. Sekolah tersebut mengajarkan membaca kepada orang kulit hitam agar melek huruf sehingga dapat lulus tes untuk mendapat hak memilih dalam pemilu. Program Sekolah Kewarganegaraan sukses besar berhasil memperbanyak jumlah pemilih hitam di Johns Island hingga tiga kali lipat. SCLC mengambil alih program tersebut dan mengadakan program-program serupa yang sukses di tempat lain.