Tolong jelaskan mengenai Independensi dari Lembaga Penyiaran Publik

Meskipun dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 LPP diamanatkan untuk bersikap independen, belakangan terdapat dorongan dari beberapa kalangan agar LPP berafiliasi dengan pemerintah. Menteri Komunikasi dan Informatika RI 2014-2019 Rudiantara berencana membahas bersama pemerintah dan DPR tentang kemungkinan RRI dan TVRI berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bila bergabung menjadi RTRI.

Dalam rapat dengar pendapat antara DPR dengan TVRI tanggal 20 November 2019, Komisi I DPR mendorong agar RRI dan TVRI bertindak sebagai "humas pemerintah", dengan menyampaikan program, keputusan, keberhasilan, dan kesepakatan yang telah dijalin pemerintah. Anggota Komisi I DPR saat itu Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono (Golkar) menyatakan bahwa LPP "harus jadi corong (pemerintah), dan harus menyiarkan hal-hal kepentingan pemerintah". Salah satu yang memotivasi dorongan ini adalah perlunya "menanggulangi keterbatasan informasi resmi pemerintah yang ada di daerah pinggiran, perbatasan, dan terluar".

Walau saat ini tidak ada hubungan formal antara RRI-TVRI dan Kemkominfo, keduanya terkadang masih dipersepsikan berada di bawah kementerian tersebut. Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi di tahun 2020 menyebut RRI dan TVRI "secara fungsional (berada) di bawah kendali" Kemkominfo. Demikian pula dengan anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah (Demokrat) di tahun 2021 yang menyebut TVRI "dari segi administrasi... tentu mempunyai pimpinan yaitu Kementerian Kominfo dan lain sebagainya". Selain itu sebagian karyawan RRI dan TVRI merupakan pegawai negeri sipil (PNS) di bawah Kemkominfo, walaupun per tahun 2021 status kepegawaian PNS di kedua lembaga tersebut diubah dari yang semula hanya "dipekerjakan" dan "diperbantukan" menjadi "penugasan".

Retno Intani, mantan anggota Dewan Pengawas TVRI 2006-2011 dalam artikel jurnalnya di tahun 2013 terkait transformasi TVRI sebagai LPP menilai bahwa pemerintah masih mempersepsikan APBN sebagai dana pemerintah. Dalam kasus TVRI, persepsi APBN sebagai dana pemerintah ini menjangkiti kalangan masyarakat sipil dan internal TVRI, serta melanggengkan cara berpikir yang hierarkis tentang TVRI dan menempatkannya sebagai organ pemerintah, posisi yang bertentangan dengan UU Nomor 32 Tahun 2002. Terlebih lagi, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI saat itu Tantowi Yahya (Golkar) pada tahun 2014, lebih dari 90% anggaran LPP bersumber dari APBN.