Jelaskan Modal dari Hukum Uni Eropa

TFEU pasal 63(1) membatasi pergerakan modal di antara negara-negara anggota, dan antara negara anggota dengan negara-negara ketiga. Jenis-jenis aktivitas yang berpotensi membatasi kebebasan bergerak atas modal adalah pembatasan aktivitas, yang dari aktivitas itu menghasilkan keuntungan atau profit. Pergerakan bebas atas modal tidak hanya terkait dengan akses, tetapi juga tentang aktivitas menghasilkan uang dengan adanya investasi. Misalnya, larangan perdagangan narkotika [di suatu negara anggota], akan melanggar TFEU pasal 63(1), karena mencegah investor luar negeri menginvestasikan uangnya, dan mengakibatkan terhambatnya pergerakan modal dari investor tersebut ke sebuah sektor narkotika, atau ke perusahaan-perusahaan yang berdagang narkotika. Pada akhir tahun 1980an, negara-negara anggota melakukan liberalisasi pergerakan bebas atas modal secara bertahap. Pedoman 88/361/EEC merangkum jenis pergerakan modal apa saja yang akan diliberalisasi, yang kemudian diadopsi oleh masing-masing negara anggota. Mahkamah Eropa menafsirkan dokumen tersebut, khususnya pada Annex I, dan menetapkan tiga belas kelompok transaksi yang merupakan bentuk pergerakan bebas atas modal, yang kini dimuat dalam TFEU pasal 53(1). Salah satu transaksi tersebut adalah investasi langsung, seperti: investasi perusahaan atau keuangan yang diberikan kepada pengusaha; investasi pada sektor perumahan, seperti pembelian rumah; operasi sekuritas, seperti perdagangan obligasi, saham, dan instrumen pasar saham lainnya; pinjaman dan jaminan keuangan; operasi di rekening giro, atau deposito di lembaga keuangan; transfer yang terkait kontrak asuransi; dan pergerakan modal pribadi, seperti hadiah, warisan, atau pinjaman pribadi. Mahkamah Hukum Uni Eropa menegasakan bahwa elemen-elemen konstituen yang diatur di dalam TFEU pasal 63(1) adalah elemen-elemen yang disusun atas adanya dimensi transnasional.

Tiga jenis perundang-undangan nasional yang membatasi kebebasan bergerak atas modal yang diatur TFEU pasal 63(1) adalah: (1) perundang-undangan yang menghambat investasi di suatu negara anggota, karena investor tersebut adalah penduduk setempat atau bukan penduduk setempat; (2) perundang-undangan yang menghalangi investasi di suatu negara anggota; (3) perundang-undangan yang membatasi kendali atas investasi. Sebagaimana kebebasan ekonomi lainnya, perundang-undangan nasional dianggap sah jika memiliki kepentingan publik yang sah. Oleh sebab itu, TFEU pasal 65(1) memberikan serangkaian dasar yang eksplisit, apabila suatu negara anggota ingin melakukan derogasi atas TFEU pasal 63(1). Pengecualian tersebut diantaranya: (1) pemberlakuan fiskal berbeda bagi non-penduduk, dengan catatan tidak adanya diskriminasi, apakah ia penduduk atau bukan penduduk; (2) kebijakan publik yang melakukan pembatasan pada suatu investasi, karena mendanai kegiatan ilegal. Ketentuan pergerakan bebas atas modal tidak hanya mengatur pergerakan modal di antara negara anggota, tetapi mengatur pergerakan modal antara negara anggota dengan negara ketiga. Oleh sebab itu, pengecualian tertentu hanya bertujuan membatasi pergerakan modal ke dan dari negara ketiga. Pengendalian keluar atau masuknya modal di Uni Eropa sudah terjadi sebelum 31 Desember 1992, baik itu pada investasi langsung, buka usaha, penyediaan jasa keuangan, atau penerimaan sekuritas ke pasar modal. Pemberlakuan pembatasan sementara atas pergerakan modal ke atau dari negara anggota dimungkinkan dalam situasi yang menyebabkan, atau mengancam terjadinya kesulitan serius dalam kebijakan keuangan di Uni Eropa.