Coba jelasin Pengerahan tenaga penduduk dari Pendudukan Jepang di Sumatra Barat dong

Lihat pula: Giyugun dan rōmusha

Dalam waktu setahun sejak pendudukan, Jepang menggeser fokus kebijakan mereka dari konsolidasi kekuatan dan pengendalian terhadap daerah-daerah yang telah diduduki di Asia Tenggara ke upaya-upaya persiapan mempertahankan kawasan ini dari serangan Sekutu. Jepang berupaya mengerahkan tenaga penduduk untuk kepentingan Jepang. Sebelumnya, tentara pendudukan gagal melengkapi kekuatan angkatan bersenjata dengan menggunakan sistem tentara bayaran. Kepada Gubernur Sumatra Barat Yano Kenzo, Chatib Sulaiman mengusulkan pembentukan tentara sukarela di Sumatra Barat yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kekuatan balatentara Jepang. Setelah Komando Angkatan Darat yang berkedudukan di Saigon, Vietnam mengeluarkan perintah untuk membentuk kyodo boei giyugun pada 8 September 1943, Panglima Angkatan Darat ke-25 Tanabe memberi kewenangan penuh kepada Gubernur Sumatra Barat untuk melaksanakan pembentukan tentara sukareka.

Pada 14 Oktober 1943, Chatib Sulaiman memimpin dan memelopori terbentuknya panitia untuk pembentukan Giyugun bernama Giyugun Koenkai. Panitia ini di bawah pengawasan Jepang menyaring calon perwira sukarela yang akan dibentuk. Ada sekitar 20.000 yang melamar Giyugun, tapi hanya 1.000 jatah yang tersedia. Tanggung jawab perekrutan calon perwira Giyugun diserahkan Chatib Sulaiman bersama Mahmud Yunus, dan Ahmad Datuak Simarajo. Mereka meyakinkan para perwira bahwa bekal latihan militer dari Jepang ditujukan untuk pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dorongan yang besar bagi perkembangan Giyugun diberikan oleh Yano dalam suatu rapat besar pada tanggal 20 November 1943 di Bukittinggi. Terakhir ia mampu mempengaruhi para penghulu, yang setidak-tidaknya telah dapat merekrut 20.000 prajurit dari setiap anggota keturunannya. Seruan penghulu ini mendapat sambutan yang baik dari kelompok kaumnya.

Giyugun menjadi satu-satunya kekuatan militer yang dibentuk Jepang di Sumatra Barat. Angkatan Giyugun mula-mula dibentuk di Padang dan wilayah pesisir. Di wilayah dataran tinggi, Giyugun baru dibentuk pada pengujung 1944. Propaganda Jepang semakin intensif dalam tahun 1944. Berbagai macam kelompok yang ada disatukan dalam Hokokai, yang dipimpin oleh Muhammad Syafii dan Khatib Sulaiman dari golongan gerakan nasionalis atau terpelajar; Datuk Parpatih Baringek dan Datu Majo Uang dari kelompok adat; serta Djamil Djambek dan Sutan Mansur dari kelompok agama. Giyugun Koenkai (lalu berganti Giyugun Koenbu), perhimpunan pendukung Giyugun, dibentuk sebagai penghubung antara tokoh sipil dengan tokoh militer. Haha No Kai, organisasi sayap Giyugun yang beranggotakan perempuan didirikan untuk menyiapkan perbekalan untuk para perwira. Sampai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Giyugun telah menyelenggarakan dua kali latihan bagi opsirnya.

Seiring eskalasi ketegangan Perang Pasifik, Jepang meningkatkan kontrol terhadap penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja, otoritas Jepang mengenakan kerja wajib rōmusha kepada penduduk untuk berbagai keperluan Jepang, seperti membangun jalan raya, jalur kereta api, jembatan, benteng-benteng, dan terowongan perlindungan. Selain itu, kepada para pegawai negeri, pedagang, anak-anak sekolah serta penduduk yang tidak ikut kerja paksa dikenai kinro hoshi, kerja bakti mengumpulkan batu-batu kali, pasir, dan kerikil serta mengangkutnya ke tempat-tempat yang diperlukan. Bunker dan terowongan perlindungan peninggalan Jepang ditemukan di Padang dan Bukittinggi. Jalur kereta api Muaro–Pekanbaru adalah hasil kerja paksa yang melibatkan kurang lebih 5.000 tahanan perang dan 30.000 pekerja rōmusha.

Lewat jalur pendidikan, Jepang melakukan perubahan-perubahan secara mendasar di Sumatra Barat. Sekolah-sekolah dimobilisasi untuk kepentingan Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah untuk mempekenalkan kebudayaan Jepang dan pada saat yang sama, para murid dalam berbagai tingkatan diajarkan berbahasa Jepang. Sementara itu, golongan terpelajar, terutama para guru, pegawai negeri, dan murid-murid dijadikan "orang Jepang baru". Seikeirei (rukuk menghadap istana kaisar di Tokyo) dan mukto (memperingati arwah-arwah pahlawan Jepang) dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah mendengar pidato shūchōkan atau para petinggi Jepang. Keirei (memberi hormat dengan sikap berdiri) wajib dilakukan setiap kali berpapasan dengan pembesar–bahkan mobil–Jepang. Penanggalan Masehi yang digunakan diganti dengan tahun Sumera yang selisihnya 660 tahun, sementara tanda waktu disesuaikan dengan waktu Jepang yang selisihnya sekitar 2,5 jam dari waktu Tokyo.