Jelaskan Aspek pemerintahan desa dari Minggirsari, Kanigoro, Blitar

Dinamika Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa Minggirsari merujuk ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

43  Tahun 2014, tentang tahapan,tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi  rencana pembangunan daerah.

Penyelenggaraan Musdes mulai dari tingkat Dusun dan tingkat Desa, terwujudnya daftar usulan perencanaan pembangunan baik tingkat dusun maupun tingkat desa.Penyelenggaraan musyawarah desa merupakan upaya pemerintah desa dalam memaksimalkan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintah desa maupun pelaksanaan pembangunan desa. Karena dengan melalui musyawarah desa maka akan lebih optimal dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam menentukan kebijakan lebih maksimal.

Masyarakat diberikan peluang dan peran yang sangat strategis dalam keikutsertaannya sebagai pelaku pembangunan di berbagai program kegiatan yang dilaksanakan oleh desa.

Wujud partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah berupa pemikiran/ prakarsa, swadaya masyarakat baik financial maupun material.

Dukungan pemikiran masyarakat berupa panggilan gagasan, perencanaan terhadap program kegiatan pembangunan, dengan harapan dapat dijadikan rujukan di dalam tahapan perencanaan pembangunan yang ada di desa.