Jelaskan Sejarah dari Phu Quoc

Referensi Kamboja tertua tentang Phú Quốc (dikenal sebagai Koh Tral) ditemukan dalam dokumen kerajaan yang berasal dari tahun 1615, namun belum ada bukti yang meyakinkan bahwa orang Khmer pernah memiliki kehadiran yang signifikan di sana, atau bahwa sebuah negara pernah menguasai wilayah tersebut. Bagi banyak orang Khmer, kasus Koh Tral adalah sebuah sejarah yang dibayangkan daripada diingat.

Pada sekitar tahun 1680, Phú Quốc menjadi bagian dari Principality of Hà Tiên, sebuah entitas maritim yang didirikan oleh pedagang Tiongkok dan penjelajah Mạc Cửu di bawah perlindungan raja Kamboja.

Kemudian, Mạc Cửu beralih setia kepada para penguasa Nguyễn dan mengakui kedaulatan Vietnam. Dia mengirim misi upeti ke istana Nguyễn pada tahun 1708, dan sebagai balasannya diberikan gelar Tong Binh dari Hà Tiên dan gelar kebangsawanan Marquess Cửu Ngọc ().

Mạc Cửu meninggal pada tahun 1736, dan putranya Mạc Thiên Tứ (Mo Shilin) menggantikannya. Tentara Kamboja menyerbu Hà Tiên pada tahun 1739 tetapi mengalami kekalahan. Sejak saat itu, Kamboja tidak mencoba merebut kembali Hà Tiên dan wilayah tersebut menikmati kemerdekaan penuh dari Kamboja setelahnya.

Pada masa pemerintahan Mạc Thiên Tứ, Hà Tiên mengalami masa keemasan. Pada tahun 1758, Hà Tiên menobatkan Outey II sebagai raja boneka Kamboja. Setelah Perang Jatuhnya Ayutthaya yang Kedua, Mạc Thiên Tứ mencoba mengangkat Pangeran Chao Chui (, Chiêu Thúy dalam bahasa Vietnam) sebagai raja Siam baru, tetapi dia dikalahkan oleh Taksin. Pada tahun 1771, Hà Tiên benar-benar dihancurkan oleh pasukan Siam, dan Mạc Thiên Tứ melarikan diri ke Trấn Giang (kini Cần Thơ). Di sana, dia mendapat perlindungan dari penguasa Nguyễn. Dua tahun kemudian, pasukan Siam mundur dari Hà Tiên, dan Mạc Thiên Tứ mengambil kembali wilayahnya.

Misionaris Prancis Pigneau de Behaine menggunakan pulau ini sebagai basis selama tahun 1760-an dan 1780-an untuk menyelamatkan Nguyễn Ánh, yang dikejar oleh pasukan Tây Sơn. Deskripsi mengenai misi ini menyebutkan penduduk asli Vietnam di pulau ini, namun tidak menyebutkan orang Khmer.

Wakil dari Inggris, John Crawfurd, dalam perjalanan menuju Siam dari Singapura pada tahun 1822 berhenti sejenak di Phú Quốc, yang ia transkripsikan sebagai Phu-kok pada bulan Maret. Catatannya sebagai berikut:

Catatan-barat pada tahun 1856 kembali menyebutkan tentang pulau ini: "... Raja Ang Duong (Kamboja) memberitahukan kepada Mr. de Montigny, utusan Prancis yang sedang mengunjungi Bangkok, melalui perantara Uskup Miche, niatnya untuk menyerahkan Phú Quốc kepada Prancis." Usulan semacam itu bertujuan untuk menciptakan aliansi militer dengan Prancis untuk menghindari ancaman dari Vietnam terhadap Kamboja. Namun, usulan tersebut tidak mendapatkan jawaban dari pihak Prancis. Sebuah publikasi pada tahun 1856 oleh The Nautical Magazine menyebutkan bahwa Phú Quốc masih merupakan bagian dari Kamboja meskipun telah diduduki oleh orang Cochinchinese. Kutipan dari publikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Ketika perang antara Vietnam dan Prancis akan dimulai, Ang Duong mengirim surat lain, tertanggal 25 November 1856, kepada Napoleon III untuk memperingatkannya mengenai klaim Kamboja atas wilayah bawah daerah Cochinchina: raja Kamboja menyebutkan provinsi-provinsi dan pulau-pulau, termasuk Phú Quốc, sebagai bagian dari Vietnam selama beberapa tahun atau beberapa dekade (dalam kasus Saigon sekitar 200 tahun). Ang Duong meminta kaisar Prancis untuk tidak menggabungkan bagian dari wilayah-wilayah ini karena, seperti yang ditulisnya, meskipun di bawah penguasaan Vietnam selama waktu yang relatif lama, wilayah-wilayah ini tetap merupakan tanah air Kamboja. Pada tahun 1867, penguasa Vietnam di Phú Quốc bersumpah setia kepada pasukan Prancis yang baru saja menaklukkan Hà Tiên.

Pada tahun 1939, untuk tujuan administratif, Gubernur Jenderal Indochina Prancis, Jules Brévié, menarik garis demarkasi batas laut antara Kamboja dan Cochinchina; dan Phú Quốc tetap berada di bawah administrasi Cochinchina. Setelah Perjanjian Jenewa pada tahun 1954, kedaulatan Cochinchina diserahkan kepada Vietnam.

Setelah daratan Tiongkok jatuh di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949, Jenderal Huang Chieh memindahkan lebih dari 33.000 tentara Angkatan Darat Republik Tiongkok, sebagian besar dari Provinsi Hunan, ke Vietnam dan mereka diinternir di Phú Quốc. Kemudian, pasukan tersebut dipindahkan ke Taiwan pada Juni 1953.

Pada tahun 1967, pemerintah Vietnam dan Kamboja menerima "Garis Brévié" sebagai batas maritim. Namun, kemudian Sihanouk mengulang klaimnya atas Koh Tral. Pemerintah Vietnam juga meninggalkan penerimaan mereka sebelumnya terhadap Garis Brevie.

Dari tahun 1953 hingga 1975, pulau ini menjadi lokasi kamp tahanan terbesar di Vietnam Selatan (40.000 tahanan pada tahun 1973), yang dikenal sebagai Penjara Phú Quốc.

Pada tanggal 1 Mei 1975, skuadron tentara Khmer Merah menyerang dan menduduki Phú Quốc, tetapi Vietnam segera merebutnya kembali. Ini menjadi serangkaian insiden dan kontra-insiden yang akan eskalasi menjadi Perang Kamboja-Vietnam pada tahun 1979. Kamboja menarik klaimnya atas Phú Quốc pada tahun 1976. Namun, sengketa terkait pulau ini antara pemerintah kedua negara tetap berlanjut, karena keduanya memiliki klaim sejarah atas pulau dan perairan sekitarnya. Pada Juli 1982, ada kesepakatan antara Vietnam dan Republik Rakyat Kampuchea yang secara lahiriah menyelesaikan sengketa ini; namun, pulau ini masih menjadi objek sentimen irredentis.

Pada tahun 1999, perwakilan Kamboja untuk Komisi Perbatasan Gabungan Vietnam-Kamboja mengonfirmasi penerimaan negara atas Garis Brevie dan kedaulatan Vietnam atas Phú Quốc, posisi ini dilaporkan dan diterima oleh Majelis Nasional.