Coba jelasin Sejarah dari Sarawak dong

Para pemukim awal diketahui tinggal di sekitaran mulut barat Gua-Gua Niah (berjarak  dari barat daya Miri) pada 40,000 tahun yang lalu. Sebuah tengkorak manusia modern yang ditemukan di dekat Gua-Gua Niah merupakan jenazah manusia tertua yang ditemukan di Malaysia dan tengkorak manusia modern tertua dari Asia Tenggara. Keramik-keramik Tionghoa yang berasal dari zaman dinasti Tang dan Song (abad ke-8 sampai ke-13 Masehi) ditemukan di Santubong (dekat Kuching) menandakan bahwa Santubong telah menjadi sebuah pelabuhan penting pada masa tersebut.

Pada abad ke-16, wilayah Kuching dikenal oleh para kartografer Portugis sebagai Cerava, salah satu dari lima pelabuhan besar di pulau Kalimantan. Pada awal abad ke-19, Sarawak kurang diperintah oleh Kekaisaran Brunei. Kekaisaran Brunei hanya memiliki otoritas di sepanjang kawasan pesisir Sarawak yang dipegang oleh para pemimpin Melayu semi-independen. Sementara itu, wilayah dalam Sarawak utamanya didominasi suku-suku yang terdiri dari suku Iban, Kayan dan Kenyah, yang agresif dalam ekspansi teritorial mereka. Setelah penemuan tambang entimon di kawasan Kuching, Pangeran Indera Mahkota (perwakilan Sultan Brunei) mulai mengembangkan wilayah tersebut antara 1824 dan 1830. Saat produksi antimon meningkat, Kesultanan Brunei meraih pajak tinggi dari Sarawak; hal ini berujung kepada ketegangan dan pertikaian saudara. Pada 1839, Sultan Omar Ali Saifuddin II (1827–1852), memerintahkan pamannya Pangeran Muda Hashim untuk mengembalikan keadaan. Pangeran Muda Hashim meminta bantuan pelaut Inggris James Brooke dalam hal materi, yang Brooke sepakati. James Brooke berhasil meredam pemberontakan tersebut dan kemudian ditunjuk oleh Pangeran Muda Hashim untuk memerintah Sarawak.

Keluarga Brooke memerintah Sarawak dari Astana sebagai Raja Putih dan meluaskan wilayah Sarawak ke kawasan utara. Negara tersebut mengeluarkan mata uang pertamanya dengan sebutan dolar Sarawak pada 1858. Sarawak terbagi dalam lima divisi administratif. Setiap divisi dikepalai oleh seorang Residen. Pemerintahan Brooke mendirikan sebuah Dewan Tertinggi yang terdiri dari para pemimpin Melayu yang menasehati Rajah pada seluruh aspek pemerintahan. Dewan Tertinggi tersebut merupakan majelis legislatif negara tertua di Malaysia, dengan pertemuan Dewan Jenderal pertama diadakan di Bintulu pada 1867. Sementara itu, suku Iban dan suku-suku Dayak lainnya dinaungi sebagai militia. Dinasti Brooke juga mengadakan imigrasi pedagang Tionghoa untuk pengembangan ekonomi, khususnya sektor pertambangan dan pertanian. Borneo Company Limited dibentuk pada 1856. Perusahaan tersebut terlibat dalam sebagian besar bisnis di Sarawak seperti perdagangan, perbankan, pertanian, eksplorasi mineral, dan pengembangan.

Dari 1853 sampai 1862, pemerintahan Brooke mengalami sejumlah pemberontakan namun semuanya berhasil dipadamkan. Akibatnya, serangkaian benteng dibangun di sekitaran Kuching untuk mempertahankan kekuasaan Rajah. Benteng-benteng tersebut meliputi Benteng Margherita, yang diselesaikan pada 1879. Sarawak menjadi protektorat Inggris pada 1888, saat masih diperintah oleh dinasti Brooke. Pada 1891, Charles Anthoni Brooke, Rajah Putih Sarawak kedua, mendirikan Museum Sarawak, museum tertua di Kalimantan. Pada 1899, Charles Anthoni Brooke mengakhiri peperangan antar-suku di Marudi. Sumur minyak pertama dibor pada 1910. Dua tahun kemudian, galangan dok Brooke dibuka. Anthony Brooke lahir pada tahun yang sama dan menjadi Rajah Muda pada 1939.

Pada 1941, pada perayaan keseratus pemerintahan Brooke di Sarawak, konstitusi baru diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan Rajah dan memperbolehkan orang Sarawak untuk memainkan peran yang lebih besar dalam memfungsikan pemerintah. Pada tahun yang sama, Inggris menarik pasukan pertahanannya dari Sarawak dan kembali ke Singapura. Karena Sarawak menjadi tidak terjaga, rezim Brooke memutuskan untuk mengadopsi kebijakan bumi hangus dimana instalasi-instalasi minyak di Miri akan dihancurkan dan pangkalan udara Kuching dipertahankan selama mungkin sebelum kemudian dihancurkan. Sebuah pasukan invasi Jepang yang dipimpin oleh Kiyotake Kawaguchi mendarat di Miri pada 16 Desember 1941 (dalapan hari dalam Kampanye Malaya) dan menaklukan Kuching pada 24 Desember 1941. Pasukan Inggris memutuskan untuk retret ke Singkawang di Borneo Belanda yang berbatasan dengan Sarawak. Setelah sepuluh minggu bertempur di Borneo Belanda, pasukan Sekutu menyerah pada 1 April 1942. Saat Jepang menginvasi Sarawak, Charles Vyner Brooke telah pergi ke Sydney (Australia) sementara para perwiranya ditangkap oleh Jepang dan dimasukkan ke kamp Batu Lintang.

Sarawak masih menjadi bagian dari Kekaisaran Jepang selama tiga tahun delapan bulan. Sarawak terbagi dalam tiga provinsi, yakni: Kuching-shu, Sibu-shu, dan Miri-shu, yang masing-masing berada di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsial Jepang mereka masing-masing. Pasukan Sekutu kemudian melancarkan Operasi Semut menyabotase operasi-operasi Jepang di Sarawak. Setelah menyerahnya Jepang, Jepang menyerah kepada pasukan Australia di Labuan pada 10 September 1945. Sarawak kemudian ditempatkan di bawah Pemerintahan Militer Inggris sampai April 1946.

Karena kekurangan sumber daya untuk membangun kembali Sarawak setelah perang, pemerintah Brooke tidak berniat membangun kembali Sarawak. Ia memutuskan untuk menyerahkan kedaulatan Sarawak kepada Koloni Mahkota Inggris. Setelah itu, Undang-Undang Penyerahan dibuat di Dewan Negri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dan debat berlangsung selama tiga hari. Undang-Undang tersebut disahkan pada 17 Mei 1946 dengan suara mayoritas (19 lawan 16 suara). Hal ini menyebabkan ratusan PNS Melayu mengundurkan diri sebagai bentuk protes, merebakkan gerakan anti-penyerahan dan pembunuhan gubernur kolonial kedua Sarawak Sir Duncan Stewart. Sarawak menjadi sebuah koloni Mahkota Inggris pada 1 Juli 1946. Anthony Brooke menentang penyerahan teritorial Rajah kepada Mahkota Inggris. Karena itu, ia diusir dari Sarawak oleh pemerintah kolonial dan baru diperbolehkan kembali pada 17 tahun berikutnya untuk kunjungan nostalgia, saat Sarawak menjadi bagian dari Malaysia. Pada 1950, seluruh gerakan anti-penyerahan di Sarawak diredam oleh pemerintah kolonial.

Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman, perdana menteri Federasi Malaya, mengumumkan sebuah rencana untuk membentuk federasi yang lebih besar bersama dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei, yang disebut Malaysia. Pada 17 Januari 1962, Komisi Cobbold dibentuk untuk menggerakan dukungan Sarawak dan Sabah terhadap federasi tersebut. Komisi Cobbold mengabarkan 80 persen dukungan untuk federasi tersebut. Pada 23 Oktober 1962, lima partai politik di Sarawak membentuk sebuah front persatuan yang mendukung pembentukan Malaysia. Sarawak resmi meraih kemerdekaan pada 22 Juli 1963, dan kemudian membentuk federasi Malaysia dengan Malaya, Borneo Utara, dan Singapura pada 16 September 1963. Federasi Malaysia mengadapi penentangan dari Filipina, Indonesia, Partai Rakyat Brunei, dan kelompok-kelompok komunis yang berbasis di Sarawak. Pada 1962, Pemberontakan Brunei pecah. Presiden Indonesia Sukarno memerintahkan sebuah konfrontasi militer dengan Malaysia, mengirim para sukarelawan bersenjata dan kemudian pasukan militer ke Sarawak. Ribuan anggota OKC datang ke Kalimantan dan dilatih oleh Partai Komunis Indonesia. Saat Suharto menggantikan Sukarno sebagai presiden Indonesia, negosiasi dimulai kembali antara Malaysia dan Indonesia yang berujung pada akhir konfrontasi pada 11 Agustus 1966. Kelompok komunis pertama di Sarawak dibentuk pada 1951. Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) (yang juga dikenal sebagai Organisasi Komunis Clandestine (OKC) oleh sumber-sumber pemerintah) secara resmi dibentuk pada 1970. Weng Min Chyuan dan Bong Kee Chok adalah dua pemimpin komunis terkenal. Pada 1973, Bong menyerah kepada ketua menteri Abdul Rahman Ya'kub; hal tersebut secara signifikan mengurangi kekuatan partai komunis. Namun, Weng, yang memimpin OKS dari Tiongkok sejak pertengahan 1960-an, menyerukan perjuangan bersenjata melawan pemerintah, yang setelah 1974 berlanjut di Delta Rajang. Pada akhirnya, pada 17 Oktober 1990, PKKU menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Sarawak. Hal ini mengakhiri akhir pemberontakan komunis di Sarawak.