Jelaskan Masa Lurah Rachmad dari Mojorejo, Jetis, Ponorogo

Pada tahun 1982 dilakukan pemilihan kepala desa, yang pada waktu itu ada dua calon, yaitu Bapak Kaseni (Bantengan) dan Bapak Rachmad (Malo). Pada pemilihan itu dimenangkan oleh Bpk Rachmad. Dengan demikian jabatan kelapa desa dipegang oleh Bpk Rachmad.

Pada masa pemerintahan Pak Rachmad, keadaan masyarakat desa berangsur-angsur membaik; semakin kelihatan teratur. Demikian juga perkembangan agama, budaya dan pendidikan. Banyak putra-putri desa yang sekolah ke luar kota, ada juga yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi, bahkan ada juga yang menjadi kader Pondok Modern Gontor. Bpk Rachmad memimpin Mojorejo dengan masa bakti 10 tahun dan berakhir pada tahun 1991.

Masa Lurah Imam Mubasir Periode I

Setelah habis masa jabatan Bpk Rachmad, pada tahun 1992 dilakukan pemilihan kepala desa. Ada dua orang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, yaitu Bpk Rachmad dan Bpk Imam Mubasyir. Pada pemilihan itu dimenangkan oleh Bpk Imam Mubasyir.dengan demikian, jabatan lurah selanjutnya berpindah ke Bpk Imam Mubasyir dengan masa jabatan 10 tahun (1992-2002)

Pada masa pemerintahan Imam Mubasyir, kondisi masyarakat desa Mojorejo jauh lebih baik. Kemampuannya sebagai muballigh juga berpengaruh dalam peningkatan kualitas keagamaan masyarakatnya, juga peningkatan di bidang-bidang yang lainnya.

Masa Lurah Imam Mubasir Periode II

Pemerintahan Bpk Imam Mubsyir pada periode pertama dinilai berhasil oleh masyarakat. Keberhasilannya ini memungkinkannya untuk mencalonkan lagi pada pemilihan kepala desa masa berikutnya. Dan benar pada arena Pilkades 2002, Bpk Imam Mubasyir merupakan “calon tunggal” dan berhasil memenangkan pemilihan atas “bumbung kosong” dengan suara mutlak atau dengan perbandingan suara 1.472: 138. Maka dia terpilih kembali memimpin desa Mojorejo untuk masa jabatan 2002-2012.

Pada masa Bpk Lurah Imam Mubasyir periode II ini struktur kelembagaan desa sudah sangat jelas, sehingga jalannya pemerintahan desa melibatkan koordinasi dari berbagai lembaga yang ada, yaitu perangkat desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Badan Perwakilan Desa (BPD).