Tolong jelaskan mengenai Karier politik dari Gatot Pujo Nugroho

Seiring waktu intensitas kegiatannya di partai semakin tinggi. Puncaknya ketika dia dipercaya menduduki jabatan sebagai plh ketua DPW PKS Sumut pada tahun 2005 ketika ketua yang lama yakni Ustadz Muhammad Nuh terpilih duduk di legislatif. Saat itulah Gatot memilih mengundurkan diri dari Politeknik USU.

Begitulah, selanjutnya ia diminta menjadi calon wakil gubernur Sumatra Utara mendampingi Syamsul Arifin. Jabatan Ketua DPW PKS pun seketika ia serahkan kepada Musthofa Ismail.

Pasangan yang popular di sebut Syampurno ini akhirnya tampil sebagai pemenang dalam pemilukada gubernur langsung pertama oleh rakyat pada tahun 2008. Pasangan berslogan, “Rakyat tidak sakit, rakyat tidak lapar, dan rakyat tidak bodoh,” yang dilantik 16 Juni 2008 sayangnya kandas di tengah jalan.

Gatot Pujo Nugroho diangkat menjadi penjabat (Pj.) Gubernur Sumatra Utara (Gubsu) terhitung sejak 21 Maret 2011. Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.15/P Tahun 2011 tertanggal 21 Maret 2011.

Keppres Nomor 15/P Tahun 2011 tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Diah Anggraeni, kepada Gatot Pujo Nugroho di Kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Kamis (24/3/2011).

Pengangkatan sebagai pj gubernur itu karena Gubernur Syamsul Arifin berstatus tersangka, dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lngkat. Syamsul ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi dan dititipkan di Rutan Salemba.

Menjelang Pemilukada 7 Maret 2013, sidang paripurna DPRD Sumatra Utara (27/11/2012) menyetujui pengajuan Wakil Gubernur Sumatra Utara, Gatot Pujo Nugroho menjadi gubernur definitif. Sidang ini sebagai tindak lanjut dari pemberhentian Syamsul Arifin sebagai Gubernur Sumatra Utara.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No 95 /P tahun 2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Pemberhentian H. Syamsul Arifin SE sebagai Gubernur Sumatra Utara masa jabatan tahun 2008-2013 sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung No.472 /K/Pid.Sus/2012 tanggal 3 Mei 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana korupsi.