Jelaskan Pemerintahan pusat dari Kekaisaran Romawi

Dominasi kaisar berdasarkan pada konsolidasi kekuasaan tertentu dari sejumlah pejabat Republik, termasuk tribune rakyat yang tidak dapat diganggu gugat dan wewenang censor untuk memanipulasi hierarki masyarakat Romawi. Kaisar juga menobatkan dirinya sebagai otoritas keagamaan sentral seperti Pontifex Maximus, dan memiliki hak terpusat untuk menyatakan perang, mengesahkan perjanjian, dan berunding dengan pemimpin asing. Meskipun fungsi ini terdefenisikan dengan sangat jelas pada masa Principatus, kekuasaan kaisar dari waktu ke waktu menjadi makin kurang konstitusional dan lebih monarki, sehingga melahirkan era Dominatus.

Kaisar memiliki kewenangan tertinggi dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan, tetapi pada awal Principatus, ia masih bisa berhubungan dengan orang-orang dari seluruh lapisan masyarakat, dan menangani secara pribadi urusan-urusan resmi dan petisi. Birokrasi yang ada di sekeliling kaisar dibentuk secara bertahap. Kaisar-kaisar dari dinasti Julio-Klaudian mengandalkan badan penasihat resmi yang tidak hanya beranggotakan para senator dan penunggang, tetapi juga budak dan bekas budak tepercaya. Setelah pemerintahan Nero, pengaruh tidak resmi para budak dan bekas budak dianggap mencurigakan, dan dewan kaisar (consilium) dibentuk secara resmi demi pemerintahan yang lebih transparan. Meskipun senat berperan sebagai pembuat kebijakan sampai akhir dinasti Antonine, para penunggang kuda atau kesatria memainkan peran yang semakin penting dalam consilium. Para wanita dari keluarga kaisar sering kali turun tangan langsung dalam pengambilan keputusan kaisar. Plotina memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan kedua suaminya, Trajanus dan penerusnya, Hadrianus. Pengaruhnya ini ditunjukkan lewat surat-suratnya yang dipublikasikan secara resmi, sebagai tanda bahwa kewenangan sang kaisar dipengaruhi dan didengarkan oleh rakyatnya.

Rakyat bisa bertemu dengan kaisar dalam acara-acara harian seperti resepsi (salutatio), acara penghormatan tradisional yang dilakukan oleh bekas budak kepada patronnya; perjamuan umum yang digelar di istana; dan upacara keagamaan. Rakyat biasa yang tidak memiliki kesempatan ini bisa menyalurkan penghormatan atau ketidakpuasan mereka terhadap kaisar secara berkelompok dalam acara-acara pertandingan yang diselenggarakan di arena besar. Pada abad ke-4, setelah pusat-pusat perkotaan mengalami kemerosotan, kaisar penganut Kristen menjadi tokoh utama yang mengeluarkan peraturan umum, dan tidak lagi menanggapi petisi perorangan.

Meskipun senat bisa melakukan pembunuhan dan pemberontakan terbuka untuk menentang kehendak kaisar, hal ini tidak pernah terjadi pada masa restorasi Augustusan dan bahkan pada masa-masa penuh gejolak yang dikenal dengan Tahun Empat Kaisar, dan dengan demikian tetap mempertahankan sentralitas politik simbolis pada masa Principatus. Senat bertugas mengesahkan peraturan kaisar, dan kaisar memerlukan senat yang berpengalaman sebagai legasi (legatus) untuk mengisi posisi jenderal, diplomat, dan administrator. Keberhasilan karier seseorang ditentukan oleh kompetensinya sebagai administrator, dan selebihnya ditentukan oleh kaisar.

Sumber praktis kekuasaan kaisar adalah militer. Para legiun digaji oleh bendahara Kekaisaran, dan bersumpah setiap tahunnya untuk setia kepada kaisar (sacramentum). Kematian seorang kaisar sering kali menimbulkan ketidakpastian dan krisis. Kebanyakan kaisar menunjuk sendiri pengganti mereka, biasanya anggota keluarga terdekat atau mengadopsi pewaris. Kaisar baru harus mampu memperoleh pengakuan secara cepat terkait dengan status dan kewenangannya untuk menstabilkan lanskap politik. Tidak ada kaisar yang berharap bisa hidup, apalagi bisa memerintah, tanpa dukungan dan loyalitas dari Garda Praetoria dan legiun. Untuk mendapatkan kesetiaan mereka, beberapa kaisar bahkan membayar donativum, yakni hadiah berupa uang. Secara teori, Senat berhak untuk memilih kaisar baru, tetapi hak ini dibatasi oleh aklamasi dari para tentara dan Garda Praetoria.