Tolong jelaskan mengenai Isu-isu lain dari Gerakan Hak-Hak Sipil Afrika-Amerika (1955-1968)

Pada 17 Desember 1951, Kongres Hak-Hak Sipil yang berafiliasi dengan Partai Komunis menyampaikan petisi kepada PBB yang berjudul Kami Menuntut Soal Genosida: Kejahatan Pemerintah Terhadap Orang Negro. Petisi itu populer sebagai We Charge Genoside, mempersoalkan pemerintah federal Amerika Serikat, yang gagal bertindak terhadap hukuman mati tanpa pengadilan di Amerika Serikat. Permerintah Amerika Serikat dinyatakan bersalah karena telah melakukan genosida berdasarkan Pasal II Konvensi Genosida PBB. Petisi disampaikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam dua kesempatan terpisah. Penyanyi konser sekaligus aktivis Paul Robeson menyampaikannya kepada seorang pejabat PBB di New York City, sementara Direktur Eksekutif CRC, William L. Patterson, menyampaikan salinan draf petisi kepada delegasi PBB di Paris. Patterson yang menjadi redaktur petisi tersebut adalah pemimpin Partai Komunis Amerika Serikat sekaligus Kepala Pembelaan Buruh Internasional, sebuah kelompok yang menyediakan pembelaan hukum untuk komunis, serikat buruh, dan Afrika-Amerika dalam kasus-kasus yang melibatkan isu-isu penganiayaan ras atau politik. Tokoh-tokoh awal Hak-hak Sipil seperti Robeson, Dubois dan Patterson kehilangan dukungan dari arus utama Amerika Hitam dam NAACP setelah mereka makin radikal secara politik, sekaligus menjadikan mereka sasaran gerakan Perang Dingin antikomunisme yang dilancarkan Pemerintah Amerika Serikat. Dalam usaha untuk mendapatkan tempat dalam arus utama dan memperoleh basis luas, generasi baru aktivis hak-hak sipil berjuang mati-matian untuk secara terbuka menjauhkan diri dari apa pun dan siapa pun yang terlibat komunis. Meskipun telah mengambil jarak, sebagian dari pemimpin hak-hak sipil dan organisasi-organisasinya masih saja diselidiki oleh FBI di bawah pimpinan J. Edgar Hoover, dan dicap "komunis" atau "subversif." Pada awal 1960-an, praktik menjaga jarak yang dilakukan Gerakan Hak-Hak Sipil dari "Kalangan Merah" ditentang oleh Komite Koordinasi Mahasiswa Antikekerasan (SNCC) yang mengambil kebijakan menerima bantuan dan partisipasi oleh siapa saja, tanpa memandang afiliasi politik asalkan mendukung program SNCC dan bersedia untuk "mengambil risiko" mendukung SNCC. Keterbukaan politik SNCC sering kali membuat mereka harus berselisih dengan NAACP.