Jelaskan Sejarah dari Jalan Tol Trans-Sumatra

Pada 20 Februari 2012, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan mengadakan pertemuan dengan para gubernur se-Sumatra di Griya Agung, Palembang, Sumatra Selatan. Pertemuan ini membahas percepatan pembangunan jalan tol di Sumatra. Dalam pertemuan tersebut juga hadir Deputi Kementerian BUMN bidang Infrastruktur Sumaryanto, Direktur Utama PT Jasa Marga Adityawarman dan Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Abdul Hadi.

Dikarenakan secara ekonomi pembangunan jalan tol di Sumatra masih terlalu berat, serta kurang diminati investor, maka awalnya disepakati untuk membangun perusahaan patungan antara Jasa Marga dan setiap pemda di Sumatra. Pembagian tugasnya adalah Pemda membebaskan tanah dan mencadangkan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol untuk sebuah proyek bisnis pada masa depan yang akan kelak dikelola bersama.

Seiring berjalannya waktu, akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 100/2014 tentang "Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra" tanggal 17 September 2014. Dalam Perpres ini disampaikan, pemerintah menugaskan PT Hutama Karya (Persero) untuk melakukan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan paa empat ruas jalan tol yang meliputi ruas Jalan Tol Medan-Binjai, ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar. Perpres tersebut kemudian direvisi oleh Presiden Joko Widodo melalui Perpres No. 117/2015 tentang "Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera" yang menambah penugasan kepada PT Hutama Karya (Persero) sehingga menjadi total 24 ruas tol di Sumatra.

Ruas prioritas yang telah resmi ditetapkan pemerintah (per September 2016)

Bakauheni - Terbanggi Besar (140,938 km) - beroperasi Januari 2018 (Paket 1 Segmen Bakauheni Selatan-Bakauheni Utara 8,9 km & Paket 2 Segmen Lematang-Kotabaru 5 km), 8 Maret 2019 (keseluruhan)

Paket 1: Bakauheni-Sidomulyo (39,9 km), Paket 2: Sidomulyo-Kota Baru (40 km), Paket 3: Kotabaru-Tegineneng (30 km), Paket 4: Tegineneng-Terbanggi Besar (33 km)

Palembang - Indralaya (21,93 km) - beroperasi Oktober 2017 (Seksi 1), September 2018 (Seksi 2 dan 3)

Seksi 1: Palembang - Pemulutan (7,10 km), Seksi 2: Pemulutan - KTM (4,9 km), Seksi 3: KTM - Simpang Indralaya (9,93 km)

Medan - Binjai (16,72 km) - beroperasi Oktober 2017 (Seksi Medan Helvetia-Binjai 10,5 km), target pengoperasian keseluruhan: 2021

Pekanbaru - Dumai (131,475 km) - beroperasi September 2020

Palembang - Tanjung Api-Api (70 km) - dalam perencanaan, target konstruksi: 2019, pengoperasian: 2021

Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayuagung (189,20 km) - beroperasi November 2019

Kisaran - Tebing Tinggi (68,946 km) - sedang konstruksi, target pengoperasian: 2023

Tebing Tinggi - Parapat (143,25 km) - sedang kontruksi, target pengoperasian: 2023

Padang - Pekanbaru (240 km) - sedang kontruksi, target pengoperasian: 2022 (Seksi Pekanbaru-Bangkinang 40 km)

Banda Aceh - Medan (455 km) - dalam perencanaan

Jalan Tol Bakauheni - Bengkulu (693 km) - dalam perencanaan

Tidak ditetapkan sebagai rute prioritas namun sedang konstruksi:

Medan - Kualanamu - Tebing Tinggi (61,8 km) - beroperasi Oktober 2017 (Seksi Kualanamu-Perbarakan-Sei Rampah), Juni 2018 (Seksi Tanjung Morawa-Perbarakan), Maret 2019 (keseluruhan)

Seksi 1: Medan - Perbarakan-Kuala Namu (17,80 km), Seksi 2: Perbarakan - Tebing Tinggi (44 km)