Gw mau tau Ketua Dewan Banteng dari Ahmad Husein

Dewan Banteng yang dibentuk di Padang pada tanggal 20 Desember 1956 adalah cikal bakal dari PRRI, walaupun pada awalnya bertujuan membangun daerah yang dirasa tertinggal dibanding pembangunan di pulau Jawa. Dewan yang diprakarsai oleh Kolonel Ismail Lengah itu diketuai oleh Letnan Kolonel Ahmad Husein.

Dewan Banteng terbentuk setelah melalui dua kali pertemuan para perwira aktif maupun pensiunan yang berasal dari Divisi IX Banteng, suatu divisi dalam Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) yang dibentuk pada masa Perang Kemerdekaan tahun 1945 - 1950 melawan kolonialis Belanda. Sebelumnya divisi yang telah dibubarkan pemerintah itu membawahi teritorial Sumatra Tengah (Sumbar, Riau, Kepulauan Riau dan Jambi sekarang). Salah satu resimen Komando Divisi IX Banteng yaitu Resimen 6 dianggap sebagai pasukan terbaik di Sumatra.

Pertemuan pertama yang berlangsung di Jakarta pada 21 September 1956 dilanjutkan dengan pertemuan kedua di Padang dari tanggal 20 sampai 24 November 1956 yang dihadiri 612 orang perwira aktif dan pensiunan yang berasal dari divisi yang telah bubar itu. Pada tanggal 20 Desember 1956 terbentuklah Dewan Banteng yang dilandasi oleh keinginan untuk membangun daerah yang dirasa tertinggal.

Selain kesejahteraan rakyat yang diabaikan dan kondisi prajurit yang memprihatinkan, faktor lain yang juga menjadi pendorong terbentuknya dewan itu adalah ketidak puasan para perwira dan prajurit yang berasal dari Divisi IX Banteng yang dibubarkan pemerintahan pusat. Penciutan Komando Divisi IX Banteng menjadi Brigade Banteng lalu berlanjut menjadi Resimen Infanteri 4 yang kemudian dilebur kedalam Komando Tentara Teritorium I Bukit Barisan (TT I BB) yang berkedudukan di Medan. Ahmad Husein-pun hanya menjadi Komandan Resimen Infanteri 4 TT I BB.

Keberadaan Dewan Banteng tidak hanya didukung oleh para perwira militer mantan anggota Divisi Banteng, tetapi juga oleh semua elemen masyarakat di Sumatra Tengah seperti partai politik, kaum ulama, intelektual, pemuda dan kaum adat, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI), sehingga melahirkan semboyan ketika itu yang berbunyi: "Timbul Tenggelam Bersama Dewan Banteng". Namun dalam pendiriannya Dewan Banteng tetap mengakui Pemerintahan Republik Indonesia di bawah Presiden Soekarno dan Perdana Menteri Djuanda serta Jenderal A.H. Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).