Tolong jelaskan mengenai Pemerintahan provinsi dari Kekaisaran Romawi

Wilayah yang ditaklukkan bisa menjadi sebuah provinsi melalui tiga tahap, yakni membuat daftar kota-kota, melakukan sensus penduduk, dan menyurvei lahan. Pencatatan lebih lanjut termasuk pencatatan kelahiran dan kematian, perumahan, transaksi, pajak, dan proses yuridis. Pada abad ke-1 dan ke-2, pemerintah pusat mengutus sekitar 160 pejabat setiap tahunnya ke luar Italia. Di antara para pejabat ini termasuk "gubernur Romawi", atau disebut juga dengan magistrat terpilih di Roma yang memerintah provinsi senatorial atas nama rakyat Romawi; atau gubernur, biasanya berasal dari kalangan penunggang kuda, yang memerintah imperium mereka atas nama kaisar di provinsi yang berada di luar kontrol senator, terutama Mesir Romawi. Seorang gubernur harus memiliki akses terhadap rakyat yang ia perintah, meskipun ia bisa melimpahkan berbagai tugas. Di samping itu, staf gubernur memiliki tugas minimal: petugas resmi (apparitor), termasuk liktor, bentara, utusan, scriba, pengawal, legatus, baik dari kalangan sipil maupun militer (biasanya penunggang kuda), serta teman-teman gubernur, yang berasal dari beragam usia dan pengalaman yang mendampingi gubernur secara tidak resmi.

Pejabat lainnya ditunjuk sebagai penyelia keuangan pemerintah. Memisahkan tanggung jawab fiskal dari tanggung jawab hukum dan administrasi adalah reformasi yang dilakukan pada masa Kekaisaran. Di bawah Republik, gubernur provinsi dan pemungut pajak bisa lebih leluasa memanfaatkan penduduk setempat untuk mengeruk keuntungan pribadi. Prokurator, yang kewenangannya pada awalnya berbentuk "ekstra konstitusional dan ekstra yudisial", juga ikut mengelola harta milik negara dan milik pribadi kaisar (res privata). Karena jumlah pejabat pemerintahan Romawi sedikit, provinsi yang membutuhkan bantuan atas permasalahan sengketa hukum atau kasus pidana bisa meminta bantuan dari warga Romawi yang dianggap memiliki kapasitas resmi, misalnya prokurator atau petugas kepolisian, serta pejabat senturion rendahan dan polisi militer.