Jelaskan Kejahatan terhadap kemanusiaan dari Perbudakan seksual

Memorandum Penjelasan Statuta Roma mengakui pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, "atau segala bentuk kekerasan seksual lainnya yang sebanding" sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan jika tindakan tersebut adalah bagian dari praktik yang meluas atau sistematis. Perbudakan seksual pertama kali diakui sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan ketika Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia mengeluarkan surat perintah penangkapan berdasarkan Konvensi Jenewa dan Pelanggaran Hukum atau Kebiasaan Perang. Secara khusus, diakui bahwa wanita Muslim di Foča (Bosnia dan Herzegovina tenggara) menjadi sasaran pemerkosaan geng secara sistematis dan meluas, penyiksaan dan perbudakan seksual oleh tentara Serbia Bosnia, polisi, dan anggota kelompok paramiliter setelah pengambilalihan kota pada April 1992. Dakwaan tersebut memiliki signifikansi hukum yang besar dan merupakan pertama kalinya penyerangan seksual diselidiki untuk tujuan penuntutan di bawah kategori penyiksaan dan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan tersebut diperkuat oleh putusan tahun 2001 oleh Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia bahwa pemerkosaan dan perbudakan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Putusan ini menentang penerimaan luas pemerkosaan dan perbudakan seksual perempuan sebagai bagian intrinsik dari perang. Pengadilan Pidana Internasional untuk bekas Yugoslavia memutuskan tiga pria Serbia Bosnia bersalah atas pemerkosaan terhadap perempuan dan anak perempuan Bosnia (Muslim Bosnia) – beberapa berusia 12 dan 15 tahun – di Foča, Bosnia timur dan Herzegovina. Tuduhan itu diajukan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Selain itu, dua dari pria tersebut dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan perbudakan seksual karena menahan perempuan dan anak perempuan di sejumlah pusat penahanan de facto. Banyak dari wanita itu kemudian menghilang.

Di daerah-daerah yang dikuasai oleh militan Islam, wanita non-Muslim diperbudak di wilayah pendudukan mereka. Banyak Islamis yang memahami penghapusan perbudakan sebagai hal dipaksakan oleh Barat kepada orang-orang Muslim dan mereka ingin menghidupkan kembali praktik perbudakan. (Lihat: Perbudakan dalam Islamisme abad ke-21). Di daerah-daerah yang dikuasai oleh para imam Katolik, pelecehan oleh para biarawati, termasuk perbudakan seksual, telah diakui oleh Paus.