Jabarkan tujuan: dari Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;

menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;

merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan

melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal;

Ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat;

Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran; dan

Adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

SIPKD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Rumusan informasi yang akan ditampilkan dalam SIPKD secara umum meliputi dua hal yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum merupakan informasi yang dapat diakses secara penuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan

informasi khusus adalah informasi yang disediakan untuk pengambil kebijakan khusus. SIPKD dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat umum sesuai dengan kebutuhannya.