Jelaskan Ming Court Affair 1987 dari Abdul Taib Mahmud

Karena kekecewaan terhadap kepemimpinan Taib meningkat, sebuah kelompok politisi dari PBB mengklaim bahwa kepentingan bumiputera di Sarawak telah diabaikan. Kelompok tersebut mengklaim bahwa secara ekslusif Taib Mahmud lebih mengistimewakan para orang tionghoa dan Partai Persatuan Rakyat Sarawak (SUPP). Para suku Dayak yang tergabung dalam Partai Bangsa Dayak Sarawak (PBDS) frustasi karena jabatan Ketua Menteri Sarawak sudah tidak lagi dipegang oleh partai tersebut selama lebih dari 17 tahun. Bagaimanapun faktor utama dari adanya pergolakan dalam (PBDS) adalah kecurigaan Taib Mahmud terhadap Leo Moggie, Presiden PDBS. Berdasarkan hasil disertasi doktoral yang ditulis oleh David Walter Brown, celah antara faksi-faksi yang dikendalikan oleh Taib dan pamannya, Abdul Rahman Ya'kub terbentuk setelah Rahman Ya'kub mengundurkan diri sebagai Ketua Menteri Sarawak. Pada tahun 1985, Rahman Ya'kub juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur Sarawak oleh Taib sendiri. Hal inilah yang membuat Abdul Rahman Ya'kub kemudian meluncurkan sebuah rangkaian serangan melawan Taib di tahun 1987 yang dikenal sebagai Ming Court Affair .

Rahman Ya'kub mengetuai kelompok para politisi Sarawak yang kecewa dari Partai Nasional Sarawak (SNAP) dan PDBS untuk berkumbil di Hotel Ming Court, Kuala Lumpur untuk menggalang mosi tidak percaya melawan kepemimpinan Taib dengan menandatangani pernyataan secara bersama. Daniel Tajem, mantan Wakil Ketua Menteri Sarawak dan Leo Moggie juga menjadi dalang utama dari gerakan tersebut. Melihat krisis politik yang terjadi, Taib dengan segera memerintahkan pelaksanaan pemilu sela di tahun 1987, dan Taib memenangkan pemilu tersebut. Koalisinya berhasil memenangkan 28 dari 48 kursi yang ada di DUN Sarawak. PDBS tetap berada di kubu oposisi sampai PDBS kemudiannya bergabung ke dalam Barisan Nasional di tahun 1994. Perselisihan internal SNAP dan PBDS telah menguntungkan kekuasaan Taib di tahun-tahun mendatang.