Jabarkan Sultan Ibrahim Khaliluddin dari Sejarah Paser

Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan Gubernmen No. 43, tertanggal 31 Januari 1990 yang memberi kuasa Residen untuk mengaku Sultan Ibrahim Khaliluddin Akta pengakuan dikonfirmasikan dan disetujui berdasarkan keputusan Gubernemen No. 28 tertanggal 27 Nopember 1900.

Sehubungan dengan pemerintahnya Belanda mengadakan pembagian dalam dua wilayah (1) Wilayah Gubernemen yakni wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat Gubernemen. (2) Wilayah kerajaaan (Swapraja/Zelfbestuureride Landschappen), pemerintahan di wilayah ini diserahkan kepada raja-raja yang dituangkan dalam suatu Verklaring (keterangan/pemyataan) seperti Korte Verklaring dan Lange Contract.

Isi Korte Verklaring umumnya menyatakan:

Raja mengakui kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah Belanda.

Raja mentaati semua aturan dan perintah Gubememen.

Raja tidak akan mengadakan perjanjian dengan negara lain (vr, Ibid).

Situasi sangat kontras terjadi pembagian-pembagian daerah (departemen) Paser dipisahkan dari Kutai. Sejumlah departemen muncul (dibentuk) enam sampai delapan pada tahun 1900.

Memories van Overgave/penyerahan (MVO) dengan Paser oleh Asisten Residen (Kontroleur) W.Van Slooten (1936) dan BJ Themas (193 8).

Antara tahun 1936 dan 1938 telah dikeluarkan beberapa ordonansi dengan besluit GG mengenai pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo, en de Grote Oost (Staablad 1936/68, staablad 1938/264 dan staatblad 1938/352). Pemerintahan masing-masing Gouvernementen dijalankan oleh seorang Gouvernur atas nama GG.

Khusus wilayah Residen BZO sejak 1 Juli 1938 terbagi atas lima daerah, yakni affdeeling Banjarmasin, Hulu Sungai, Kapuas, Barito, Samarinda dan Bolong.