Jelaskan Pertumbuhan dan Perkembangan KGPM dari Kerapatan Gereja Protestan Minahasa

Pemerintah Belanda dengan tegas menyatakan perlawanan terhadap kebangkitan KGPM. Pasca pertemuan 21 April 1933 Belanda terus meningkatkan pengawasan. Tindakan-tindakan tegas akhirnya dilakukan setelah diproklamirkannya KGPM yang ditandai dengan diterimanya sidang jemaat Wakan sebagai anggota gereja KGPM yang pertama. Karena itu pihak Belanda terus berupaya untuk menghambat pertumbuhan dan perkembangan KGPM.

Namun, peristiwa di Wakan disambut positif rakyat di Minahasa. Tak heran meski berada di bawah tekanan, dalam kurun waktu 3 tahun (1933-1936) jumlah sidang jemaat di KGPM sudah mencapai 72 sidang.

Pemerintah Belanda melalui De Vreede terus melakukan penghambatan yang dilakukannya adalah dengan mengeluarkan pengumuman bahwa KGPM bukanlah gereja yang sah sehingga surat pemandian yang dikeluarkan tidak sah. Surat permandian dijadikan alat karena pemerintah Belanda ketika itu untuk mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk harus mengikutsertakan surat permandian juga akta kelahiran. Tidak itu saja, perkawinan di KGPM dinyatakan tidak sah. Selain itu, pihak Belanda juga melakukan siasat adu domba antar jemaat di Minahasa dengan melalui propaganda.

Di samping itu pula, ketika Gubernur Jenderal Belanda mengunjungi Minahasa pada tahun 1934 dia membawa persetujuan Ratu Belanda untuk mendirikan Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM) pada 30 September 1934 dengan alasan memenuhi permintaan rakyat Minahasa untuk mendirikan gereja otonom di Minahasa. Di kalangan petinggi KGPM melihat “sikap baik itu” hanyalah untuk menghambat perkembangan KGPM dengan cara mengadu-domba sesama masyarakat Minahasa.

Setelah sidang Wakan secara berturut-turut muncul 6 sidang pelopor yakni, Sidang Karimbow (5 November 1933), Sidang Tompasobaru (12 November 1933), Sidang Tetey (19 November 1933), Sidang Tompaso (10 Desember 1933), Sidang Kawangkoan (7 Januari 1934) dan Sidang Wuwuk (7 Juli 1934).

Sidang Raya Ke-32 Tahun 2010

Sidang Raya (SR) ke-36 KGPM berlangsung dari tanggal 30 Juni sampai 5 Juli 2010, bertempat di jemaat KGPM Sentrum, Kawangkoan. Sidang yang secara resmi dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Harry Sarundajang itu diikuti seluruh pucuk pimpinan KGPM se-Indonesia, melibatkan sekitar 1000 peserta dan dihadiri ribuan anggota jemaat KGPM yang tersebar diseluruh pelosok Minahasa guna membicarakan program gereja kedepan.

Pada pemilihan Pucuk Pimpinan yang baru KGPM posisi Ketua Umum tetap dipercayakan kepada Gbl Tedius K Batasin, sementara Gembala Fetrisia Aling MTH terpilih sebagai Sekretaris Umum (Sekum) menggantikan Sekum lama Gembala Ferry Liow STh, Bendahara Umum Pnt Charles Tumbel SE Ak dan Ketua Majelis Gembala juga tetap dipercayakan kepada Gbl Joppy Laloan MTh., untuk pelayanan di tingkat Pucuk Pimpinan selama lima tahun ke depan.