Jelaskan Kontroversi dari Global Asia Prima Coalindo Mining

Pada 3 Maret 2006 dilayangkan surat dari Dr Ir Simon F Sembiring yang saat itu menjabat sebagai Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi untuk mencabut Keputusan Bupati Barut Nomor 188.45/389/2005 tanggal 22 September tentang pemberian izin PT Gapco karena wilayah Perjanjian Kontrak Penambangan Batubara (PKP2B) eksplorasi dinilai tumpang tindih dengan perjanjian untuk PT Asmin yang ditandatangani 31 Mei 1999 dan dengan PT SMM 20 November 1997. Berdasarkan keterangan dari Gubernur Kalteng A Teras Narang wewenang pengalihan mengenai penciutan wilayah, perubahan pemegang saham, tahapan kegiatan, dan pengakhiran perjanjian (terminasi) masih berada pada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Pemprov Kalteng tak dapat mendukung kebijakan menerbitkan KP kepada PT Gapco. Sehingga SK pemberian KP kepada PT Gapco, oleh A Teras Narang diminta untuk ditinjau kembali.

Sementara Pius Ginting dari Walhi mengatakan bahwa perusahaan perusahaan tambang ini telah melanggar UU No. 4/2009 mengenai mineral dan tambang batu bara yang menyebutkan bahwa perusahaan tambang harus mempertimbangkan aspirasi komunitas lokal. Ia meminta meminta Komnas HAM menyelidiki pelanggaran hak azasi manusia.