Saya mau tau Wanita sebagai entitas hukum dari Kekaisaran Romawi

Wanita Romawi yang terlahir merdeka dianggap sebagai warga negara, baik di Republik maupun di Kekaisaran, tetapi tidak memiliki hak pilih, tidak diperbolehkan memegang jabatan politik, atau bertugas di militer. Status kewarganegaraan seorang ibu menentukan status kewarganegaraan anak-anaknya, seperti yang ditunjukkan dalam frasa ex duobus civibus Romanis natos ("anak-anak lahir dari dua warga negara Romawi"). Wanita Romawi tetap menggunakan nama keluarganya (nomen) seumur hidup. Anak-anak paling sering memakai nama ayahnya, namun terkadang juga mengambil sebagian nama ibunya, atau bahkan sepenuhnya menggunakan nama ibu ketimbang nama ayah.

Bentuk arkais pernikahan manus ketika wanita tunduk pada perintah suaminya umumnya telah ditinggalkan pada era Kekaisaran, dan wanita yang sudah menikah tetap memiliki seluruh harta yang ia bawa ke rumah suaminya. Secara teknis, seorang wanita tetap berada di bawah kewenangan hukum ayahnya, meskipun ia telah pindah ke rumah suaminya, dan ketika ayahnya meninggal dunia, maka ia secara hukum menjadi wanita bebas. Kebijakan ini merupakan salah satu faktor yang membuat wanita Romawi menikmati kebebasan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kebudayaan kuno lainnya dan bahkan hingga zaman modern: meskipun ia bertanggung jawab kepada ayahnya secara hukum, ia bebas dari pengawasan langsung dalam kehidupan sehari-hari, dan suaminya tidak memiliki kekuatan hukum atas dirinya. Di Romawi, menjadi suatu kebanggaan bagi seorang wanita yang menikah hanya satu kali dalam hidupnya (univira); ada sedikit stigma sosial yang melekat terhadap perceraian, atau menikah kembali setelah bercerai atau ditinggal mati suami.

Anak perempuan memiliki hak waris yang sama dengan anak laki-laki jika ayah mereka meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat. Seorang ibu di Romawi juga berhak memiliki kekayaan pribadi dan menjualnya jika menurutnya tidak sesuai, berhak menulis surat wasiatnya sendiri, dan memberikan pengaruh besar kepada anak-anaknya bahkan ketika mereka dewasa.

Sebagai bagian dari program Augustan untuk mengembalikan nilai moral dan tatanan sosial, undang-undang moral berupaya untuk mengatur perilaku perempuan dalam rangka mempromosikan"nilai-nilai keluarga". Perzinaan, yang menjadi urusan pribadi keluarga pada masa Republik, telah dikriminalisasikan pada masa Kekaisaran, dan secara luas diartikan sebagai "kegiatan seks terlarang (stuprum) yang terjadi antara warga negara pria dengan seorang wanita yang sudah menikah, atau antara seorang wanita yang sudah menikah dengan pria yang bukan suaminya". Kemampuan melahirkan didorong oleh pemerintah: seorang wanita yang telah melahirkan tiga anak dianugerahkan penghargaan simbolis dan diberikan kebebasan hukum yang lebih besar (ius trium liberorum).

Karena status hukumnya sebagai warga negara dan besarnya tingkat emansipasi, wanita di Kekaisaran Romawi bisa memiliki harta sendiri, melakukan kontrak kerja, dan terlibat dalam bisnis, termasuk bisnis pengapalan, manufaktur, dan peminjaman uang. Prasasti yang ditemukan di seluruh Kekaisaran menuliskan penghormatan terhadap wanita sebagai dermawan yang mendanai pekerjaan umum, yang menunjukkan bahwa wanita Romawi bisa mengumpulkan dan menghabiskan kekayaannya sendiri; sebagai contoh, pembangunan Arch of the Sergii didanai oleh Salvia Postuma, seorang wanita anggota keluarga bangsawan, dan bangunan terbesar di forum di Pompeii didanai oleh Eumachia, seorang imam wanita Venus.