Jelaskan Pendirian usaha dan layanan dari Hukum Uni Eropa

TFEU pasal 49 hingga 55 melarang pembatasan diskriminasi bagi mereka yang ingin mendirikan usaha di negara-negara tuan rumah. Hak ini termasuk pendirian badan-badan permanen, cabang-cabang perusahaan atau firma yang sebelumnya telah didirikan di negara lain. Berdasarkan hukum perkara yang ada di wilayah lain tentang hak bebas bergerak ini, Mahkamah Hukum Uni Eropa menemukan baik aturan-aturan diskriminasi, maupun aturan-aturan non-diskriminasi dapat melanggar TFEU pasal 49. Perkara 71/76 Thieffry menunjukkan bahwa aturan-aturan nasional yang hanya digunakan oleh mereka yang bukan warga negara adalah bentuk-bentuk diskriminasi prima facie. Sementara, hukum-hukum domestik yang diterapkan, baik itu oleh warga negara, atau bukan warga negara dapat melanggar TFEU pasal 49. Pada perkara 143/87 Stanton, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa aturan-aturan nasional, baik itu mendiskriminasi atau tidak, dapat 'menempatkan' warga negara Uni Eropa pada posisi tidak menguntungkan; yang dapat menghambat, kecuali jika dibenarkan secara objektif oleh suatu negara anggota yang mempercayai mereka. TFEU pasal 49 juga melarang suatu bentuk 'diskriminasi terbalik' yang terjadi ketika suatu bentuk diskriminasi dikeluhkan, berlangsung di dalam suatu negara anggota. Misalnya, pada perkara 115/78 'Knoors',  seorang warga negara Belanda yang menetap di Belgia, kemudian tidak dikenali lagi ketika ia kembali ke negara asalnya, yaitu Belanda. Akibatnya, aturan nasional yang terkait dengan kualifikasi individu, secara signifikan dapat menghambat hak bebas bergerak bagi individu. Hal ini terjadi pada pengacara di Inggris dan Wales yang harus memenuhi kualifikasinya sebagai pengacara dengan memenuhi suatu aturan yang ditetapkan oleh 'Otoritas Regulasi Pengacara', dan apabila gagal mematuhi aturan tersebut, ia dilarang mejalankan profesinya. Peraturan ini menjadi penghalang juga bagi pengacara dari negara lain, yang ingin mempraktikkan profesi mereka di Britania Raya. Oleh sebab itu, TFEU pasal 53 memberikan kewenangan kepada Dewan Uni Eropa supaya suatu otoritas mengeluarkan aturan-aturan (Pedoman) dalam mengenali pelatihan atau kualifikasi profesi yang berlaku di Uni Eropa; dengan tujuan mengharmoniskan perundang-undangan yang telah berlaku. Pendekatan Mahkamah Hukum Uni Eropa biasanya memberikan wawasan kepada otoritas nasional yang mewajibkan pelatihan atau suatu kualifikasi tertentu kepada seorang migran, yang kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan domestik. TFEU pasal 53 juga membatasi hak bebas bergerak atas dasar kebijakan, layanan, dan kesehatan publik. Mahkamah Hukum Uni Eropa menggunakan alasan ini ketika menerapkan perkara-perkara yang terkait dengan TFEU pasal 45(3). Sedangkan TFEU pasal 51 membatasi hak mendirikan usaha dalam hal 'pelaksanaan kewenangan resmi'. Pengecualian ini akan relevan dalam hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan resmi negara. Oleh sebab itu, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengesahkan bahwa penerapan pasal ini sama dengan pengecualian yang diterapkan di dalam TFEU pasal 45(4), di mana 'jabatan di layanan publik' adalah pengecualian atas hak bebas bergerak bagi pekerja.

TFEU pasal 56 hingga pasal 62 memberikan hak bebas bergerak bagi mereka yang ingin menyediakan layanan di negara-negara tuan rumah, yang normalnya tanpa harus berbasis di negara tersebut terlebih dahulu, dengan periode sementara. Mahkamah Hukum Uni Eropa mengatur bahwa 'aktivitas sementara' yang dimaksud bukan hanya ketentuan tentang 'durasi' suatu layanan, tetapi juga 'keteraturan', 'periodisasi', dan 'kontinuitas' layanan tersebut. Pasal ini juga melarang perundang-undangan nasional yang membatasi ketentuan berjalannya suatu layanan, misal dalam penyediaan layanannya, pengguna/penerima layanan berpindah ke suatu negara tuan rumah; atau layanan yang berpindah, meski penyedia dan penggunanya tidak; atau ketika penyedia/pengguna yang berpindah. Layanan yang tercakup di dalam TFEU pasal 57 adalah layanan kesehatan, pelatihan vokasi, pariwisata, dan bidang-bidang (yang sah) yang hadir di negara tuan rumah, kecuali bidang-bidang yang secara khusus tercakup di wilayah lain oleh perjanjian tersebut. Hak-hak yang dijamin oleh TFEU bagi penyedia layanan terdiri dari: hak keluar/masuk di wilayah Uni Eropa, serta perlindungan atas diskriminasi. TFEU pasal 62 secara spesifik memberikan derogasi yang terkait dengan hak mendirikan usaha, sama halnya dengan TFEU pasal 51 hingga pasal 54 yang membatasi hak bebas bergerak dalam penyediaan layanan. Sedangkan TFEU pasal 62 memberikan derogasi yang terkait dengan pelaksanaan otoritas resmi dalam penyediaan layanan, dengan penerapan yang sama seperti pada TFEU pasal 51.