Jelaskan LPP lokal dari Lembaga Penyiaran Publik

Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) merujuk pada lembaga penyiaran publik di tingkat lokal yang tidak dimiliki dan dijalankan baik oleh RRI maupun TVRI. LPPL biasanya, namun tidak selalu, berada di kota-kota, kabupaten-kabupaten, bahkan provinsi yang belum memiliki stasiun RRI dan/atau TVRI. Masing-masing LPPL diatur dalam peraturan daerah berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 11 Tahun 2005. Misalnya, menurut PP tersebut LPPL diharuskan berjaringan dengan RRI (untuk stasiun radio) dan TVRI (untuk stasiun televisi).

Sebelum era Reformasi, terdapat beberapa stasiun radio yang dimiliki dan dijalankan oleh pemerintah kota atau kabupaten. Stasiun-stasiun tersebut dikenal sebagai Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD). Salah satunya ialah RSPD Top FM di Sukoharjo, Jawa Tengah dan RSPD Berau di Berau, Kalimantan Timur yang masing-masing mulai bersiaran pada tahun 1968 dan 1975. Saat itu stasiun televisi milik pemerintah daerah tidak ada karena televisi milik pemerintah, bahkan di tingkat lokal, dipegang oleh TVRI (dengan mendirikan stasiun daerah di ibukota provinsi). UU Nomor 32 Tahun 2002 membolehkan "lembaga penyiaran publik lokal" didirikan di daerah provinsi, kabupaten, atau kota, memperkenalkan istilah LPPL sekaligus mengubah status media pemerintah menjadi media publik; PP Nomor 11 Tahun 2005 mengatur terkait LPPL lebih lanjut.

Saat ini terdapat sejumlah wadah gabungan LPPL di seluruh Indonesia; seperti Asosiasi LPPL Radio dan Televisi Se-Indonesia yang dibentuk pada tahun 2018 serta Persatuan Radio TV Publik Daerah se-Indonesia (Persada.id atau Indonesiapersada.id) yang dibentuk pada tahun 2019.