Saya mau tau Pemerintahan dari Oevaang Oeray

Pada sidang DPRD Tk I Kalbar, Oevang Oeray berhasil terpilih sebagai Gubernur KDH Tk.I Kalbar yang disahkan oleh Keppres No.465/1959, tanggal 24 Desember 1959 untuk periode 1 Januari 1960-12 Juli 1966. Pelantikannya berlangsung pada 30 Januari 1960 oleh Mendagri, pada saat itu Mendagri digantikan oleh Roehadi Wihardja.

Masa pemerintahan Oevaang pernah mengalami kejadian yang tidak terlalu bagus. Sebagai contoh kesuksesan Partai Persatuan Dayak dalam mengikuti pemilu 1955, dengan 146.054 suara dan 1958 mengundang reaksi. Contohnya saat Orang-orang Melayu menuduh Oevaang Oeray melakukan praktik pilih kasih dalam pengangkatan pegawai. Ini dikarenakan pada zaman penjajahan, Suku Dayak dianggap rendah dan dikucilkan oleh Kesultanan-Kesultanan Melayu. Sehingga, tindakannya ini dilatarbelakangi dengan niatannya untuk mengangkat derajat Suku Dayak.  Hal ini membuatnya dituntut mundur pada awal 1965, dan ia dituntut turun dari jabatan gubernurnya karena hal tersebut dan selain itu, ia dituduh telah menciptakan perpecahan etnis.

Di awal pemerintahannya ini, terjadi upaya menghilangkan dualisme di bidang pemerintahan. Salah satunya dengan penyerahan secara riil urusan Pemerintahan Umum Pusat kepada daerah pada 1959. Penyerahan dilakukan Menteri Dalam Negeri ketika itu, yakni Ipik Gandamana sebagai wakil pemerintah pusat kepada gubernur. Pada saat bersamaan dinyatakan bahwa seluruh kawedanan di Kalbar dihapuskan.

Selain itu, Partai Persatuan Dayak mengalami kemunduran. Yang mana, ini disebabkan oleh kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengurangi partai politik daerah dan akibat adanya konflik di tubuh internal partai. Pada tahun 1960-an, PD mengalami perpecahan dan menjadi dua fraksi. Fraksi pertama dikomandoi oleh Gubernur Oevaang Oeray yang didukung oleh Partindo (partai nasionalis sayap kiri). Fraksi kedua dipimpin oleh Palaoensoeka dan didukung mayoritas guru Katolik dan bergabung dengan Partai Katolik.

Keterlibatan dengan Konfrontasi Indonesia-Malaysia dan akhir pemerintahan

Pada 1964, Jenderal Supardjo, Panglima Komando Tempur IV Komando Mandala Siaga mengambil kontrol secara keseluruhan Kalimantan Barat sebagai komando angkatan tugas, tetapi pada waktu Konfrontasi ini merupakan tahap akhir dan dia menjadi korban pergolakan politik pada Oktober 1965. Kemudian pada September 1965, tibalah surat kawat dari istrinya yang memintanya untuk pulang ke Jakarta. Sesungguhnya, Syam Kamaruzaman-lah yang menyuruh istri Supardjo mengirim surat kepadanya.

Akibatnya, dia digantikan oleh A.J.Winoto. Dia ikut berpartisipasi dalam pemusnahan gerilyawan yang berada di sepanjang perbatasan Sarawak.

Gubernur yang membantu Winoto saat Revolusi Brunei adalah Oeray. Dan Winoto juga sama-sama anggota Partindo dengan Oevaang Oeray.

Barulah, pada tahun 1965, perpolitikan Dayak di bawah Partindo mengalami kemunduran tahun 1965. Lalu atas inisiatif komando militer setempat, Partindo bergabung dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), partai yang didominasi orang-orang Melayu. Adanya fusi itu membuat orang Melayu terancam, karena orang-orang Dayak mulai menguasai struktur. Lalu tiba-tiba, pada tahun 1968 ada kebijakan bahwa orang-orang eks Partindo di IPKI harus dibubarkan. Tetapi permintaan itu ditolak oleh pengurus IPKI pusat. Sejak saat itu, hubungan antara Dayak dan Melayu menjadi retak.

Difitnah dan turun dari jabatan

Oeray merupakan orang yang dekat dengan Soekarno/Soekarnois. Setelah insiden pembunuhan 6 jenderal di Jakarta, ia dituding sebagai tokoh politik yang terlibat PKI. Padahal menurut evaluasi Kementerian Luar Negeri, Oevaang Oeray bukanlah simpatisan PKI, melainkan anggota Partindo yang sering dideskribsikan sebagai kelompok sayap kiri. Pada masa itu selain anggota PPD yang dihabisi oleh Soekarno, banyak pula PNS Dayak yang diberhentikan dengan tuduhan terlibat PKI.

Pada tanggal 12 Juli 1966 Mendagri, Basuki Rachmat memberhentikan dengan hormat Oevaang Oeray selaku Gubernur Kepala Daerah Kalbar dan menunjuk Letkol Soemadi BcHK sebagai gubernur baru.

Oeray diberhentikan lebih cepat 2 bulan 10 hari sebelum habis masa jabatannya, karena keputusan pemberhentian dengan hormat dari presiden baru turun 22 September 1966, dengan Nomor 207 Tahun 1966.

Dasar hukum pemberhentian Oevaang Oeray ini adalah keputusan No.UP.12/2/43-912 tanggal 12 Juli 1966 memberhentikan dengan hormat J.C Oevang Oeray selaku Gubernur Kepala Daerah Kalbar dan menunjuk Letkol Soemadi BcHK sebagai gubernur baru. Guna mencari gubernur baru secara definitif, maka DPRD GR Kalbar dalam sidangnya pada tanggal 18 Juli 1966 menetapkan dua orang calon gubernur, masing- masing Kol.CHK Soemadi BCHK serta F.C Palaunsoeka. Akhirnya Presiden RI mengangkat Kol CHK Soemadi BCHK sebagai Gubernur Kalbar Tingkat I melalui SK Presiden No 88 tanggal 1 Juli 1967.

Pemberhentian Gubernur Oevang Oeray berdasarkan SK Presiden RI No 207 tanggal 22 September. Dengan demikian pemberhentian berdasarkan SK Mendagri Basuki Rahmat tersebut didahului SK Presiden.

Pelantikan gubernur baru itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1967 pada Sidang Istimewa DPRD GR Kalbar dan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Depdagri, Mayjen TNI Soenandar Prijosudarmo.