Jelaskan Politik dari Sarawak

Kepala negara bagian Sarawak adalah Yang di-Pertua Negeri (juga dikenal sebagai TYT atau Gubernur Negara Bagian), sebuah jabatan yang sebagian besar simbolik, yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong (raja) Malaysia. Sejak 2014, jabatan tersebut dipegang oleh Abdul Taib Mahmud. TYT melantik ketua menteri sebagai kepala pemerintahan. Ketua menteri saat ininya adalah Abang Johari Openg (BN). Umumnya, pemimpin partai yang mendapatkan suara mayoritas Majelis Legislatif negara bagian tersebut dilantik sebagai ketua menteri. Para perwakilan terpiki dikenal sebagai anggota majelis negara bagian. Majelis negara bagian mengesahkan hukum-hukum pada subyek yang tidak berada di bawah yuridiksi Parlemen Malaysia seperti administrasi lahan, pekerjaan, kehutanan, imigrasi, perkapalan dagang dan perikanan. Pemerintah negara bagian diurus oleh ketua menteri dan menteri-menteri kabinet dan asisten-asisten menterinya.

Untuk melindungi kepentingan orang-orang Sarawak di federasi Malaysia, pengamanan khusus dimasukkan dalam Konstitusi Malaysia. Sarawak memiliki kekuasaan untuk mengkontrol entri tersebut dan keresidenan non-Sarawak dan non-Sabah. Hanya pengacara yang tinggal di Sarawak yang dapat berpraktik hukum disana. Mahkamah Tinggi Sarawak adalah Mahkamah Tinggi independen di Semenanjung Malaysia. Ketua menteri Sarawak harus berkonsultasi sebelum pelantikan ketua hakim Mahkamah Tinggi Sarawak. Terdapat juga Mahkamah Penduduk Asli di Sarawak. Sarawak meraih pemberian khusus dari pemerintah federal dan mengubah pajak penjualannya sendiri. Penduduk asli di Sarawak menikmati hak-hak khusus seperti kuota dan pekerjaan dalam layanan publik, beasiswa, penempatan universitas, dan ijin usaha. Pemerintah lokal di Sarawak adalah independen menurut hukum otoritas lokal yang diberlakukan oleh parlemen Malaysia.

Partai-partai politik besar di Sarawak terbagi dalam tiga kategori: penduduk asli non-Muslim, penduduk asli Muslim, dan non-penduduk asli; namun, partai-partai tersebut juga dapat meliputi anggota-anggota dari lebih dari satu kelompok. Partai politik pertama, Partai Persatuan Rakyat Sarawak (PPRS), didirikan pada 1959, disusul oleh Parti Negara Sarawak (PANAS) (pada 1960) dan Partai Nasional Sarawak (SNAP) (pada 1961). Partai politik besar lainnya seperti Parti Pesaka Sarawak (PESAKA) muncul pada 1962. Sarawak telah menjadi kekuasaan politik dari pemerintahan Partai Aliansi dan, kemudian, penerusnya koalisi Barisan Nasional (BN) sejak pembentukan Malaysia pada 1963. Stephen Kalong Ningkan (dari SNAP) menjadi Ketua Menteri Sarawak pertama dari 1963 sampai 1966 setelah kemenangannya dalam pemilihan dewan lokal. Namun, ia dilengserkan pada 1966 oleh Tawi Sli (dari PESAKA) dengan bantuan pemerintah federal Malaysia, yang menyebabkan krisis konstitusional Sarawak 1966. Iklim politik di negara bagian tersebut stabil sampai Urusan Dewan Ming 1987, sebuah kudeta politik yang diadakan oleh paman Abdul Taib Mahmud untuk melengserkan koalisi BN pimpinan Taib. Namun, kudeta tersebut gagal dan Taib masih mempertahankan status ketua menterinya.

Pada 1970, pemilihan negara bagian Sarawak pertama diadakan, dimana para anggota Dewan Negeri (sekarang Majelis Legislatif Negara Bagian Sarawak) dipilih langsung oleh para pemilih. Pemilihan tersebut juga menandai permulaan dominasi etnis Melanau dalam politik Sarawak oleh Abdul Rahman Ya'kub dan Abdul Taib Mahmud. Pada tahun yang sama, Partai Komunis Kalimantan Utara (PKKU) dibentuk, yang melakukan perang gerilya melawan pemerintahan negara bagian Sarawak yang baru terpilih. Partai tersebut dibubarkan setelah menandatangani perjanjian damai pada 1990. Pada 1973, Parti Pesaka Bumiputera Bersatu (PBB) lahir setelah penggabungan beberapa partai. Partai tersebut kemudian akan menjadi tulang punggung koalisi BN Sarawak. Sejak 1983, sebuah partai yang berbasis Dayak, SNAP, telah terpecah menjadi beberapa pecahan partai karena krisis-krisis kepemimpinan bertubi-tubi. Sarawak awalnya mengadakan pemilihan negara bagian bersamaan dengan pemilihan parlementer nasional. Namun, ketua menteri pada waktu itu Abdul Rahman Ya'kub menunda pembubaran majelis negara bagian selama setahun untuk menyiapkan tantangan yang ditaruh oleh partai-partai oposisi dan untuk menyelesaikan alokasi kursi untuk partai SNAP yang baru masuk dalam BN Sarawak. Hal ini menjadikan Sarawak satu-satunya negara bagian di Malaysia yang mengadakan pemilihan negara bagian terpisah dari pemilihan-pemilihan parlementer nasional sejak 1979.

Pada 1978, Partai Aksi Demokrat (PAD) menjadi partai berbasis Malaysia Barat pertama yang membuka cabang-cabangnya di Sarawak. Partai tersebut mendapatkan mayoritas dukungannya dari pusat-pusat perkotaan sejak pemilihan negara bagian 2006 dan menjadi partai oposisi terbesar di Sarawak. Pada 2010, partai tersebut membentuk koalisi Pakatan Rakyat dengan Parti Keadilan Rakyat (PKR) dan Parti Islam Se-Malaysia (PAS); dua partai tersebut telah aktif di Sarawak antara 1996 dan 2001. Sarawak adalah satu-satunya negara bagian di Malaysia dimana partai-partai komponen yang berbasis di Semenanjung dalam koalisi BN, khususnya UMNO, tidak aktif dalam politik Sarawak.