Coba ceritain soal Dewan Jenderal

Dewan Jenderal adalah sebuah istilah yang dikemukakan oleh dewan pimpinan PKI kepada Presiden Soekarno di era demokrasi terpimpin untuk menuduh beberapa jenderal TNI AD yang dicurigai akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada hari angkatan bersenjata, 5 Oktober 1965. Menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani, kelompok ini sebenarnya bernama resmi Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat. Pada pertengahan tahun 1965, situasi di lingkungan istana semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal akan merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) di hari Angkatan Bersenjata tanggal 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal akan melakukan kudeta kontra-revolusioner.

Beredar isu juga yang menyebutkan susunan kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan setelah kudeta, yang terdiri dari:

Perdana Menteri: Jenderal A.H. Nasution

Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letnan Jenderal Ahmad Yani

Menteri Dalam Negeri: R. M. Hadisoebeno Sosrowerdojo (Politikus Partai Nasional Indonesia, Mantan Gubernur Jawa Tengah, Mantan Walikota Semarang)

Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani (Politikus Partai Nasional Indonesia)

Menteri Hubungan Perdagangan: Brigadir Jenderal Ahmad Sukendro

Menteri /Jaksa Agung: Mayor Jenderal Siswondo Parman