Jelaskan Kasus Pasar Turi dari Tri Rismaharini

Pada bulan Mei 2015, PT Gala Bumi Perkasa selaku pengembang Pasar Turi melaporkan Tri Rismaharini yang menjabat sebagai wali kota Surabaya ke Polda Jawa Timur karena dianggap tidak kunjung melakukan pembongkaran terhadap Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Turi yang berada di depan bangunan Pasar Turi Baru. Hal ini dianggap oleh PT Gala Bumi Perkasa melanggar perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang Pasar Turi. Di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa jika Pasar Turi telah selesai dibangun, maka pedagang di TPS akan dikembalikan ke gedung Pasar Turi. Setelah beberapa waktu, pengembang menyatakan bahwa pembangunan Pasar Turi telah selesai. Akan tetapi, Risma menyatakan pembangunan belum selesai, karena menurutnya pembangunan masih berjalan 80 persen dan terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki. Di akhir bulan Oktober 2015, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengklaim bahwa Tri Rismaharini ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang Pasar Turi. Risma dianggap menyalahgunakan wewenangnya sebagai wali kota Surabaya karena melakukan pembiaran terhadap bangunan TPS Pasar Turi. Pernyataan ini didasarkan pada keterangan adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP yang dikirimkan Polda Jatim kepada Kejaksaan Tinggi Jatim. Penetapan tersangka Risma ini menjadi simpang siur setelah adanya bantahan secara terbuka dari Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Anton Setiadji dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti. Kapolri menyatakan bahwa penyelidikan terhadap kasus Pasar Turi telah dihentikan sejak bulan September 2015. Penetapan tersangka yang terjadi pada masa kampanye pilkada Surabaya 2015, dicurigai banyak pihak terkait dengan unsur politis untuk menjegal Tri Rismaharini sebagai calon wali kota Surabaya. Kecurigaan ini datang dari partai pengusungnya PDI-P dan pedagang Pasar Turi sendiri. Risma juga membantah bahwa dirinya ditetapkan sebagai tersangka dan menyatakan bahwa kebijakannya yang menolak membongkar TPS Pasar Turi adalah untuk melindungi pedagang Pasar Turi dari pungutan-pungutan yang tidak wajar oleh pengembang. Pada tanggal 25 Oktober 2015, Kapolri resmi menyatakan bahwa kasus Pasar Turi yang melibatkan Tri Rismaharini dihentikan dan memerintahkan penyidik untuk segera menerbitkan SP3 terhadap kasus ini. PT Gala Bumi Perkasa juga resmi mencabut gugatannya terhadap Risma pada tanggal 26 Oktober 2015.

Perseteruan dengan Gubernur DKI Jakarta

Menjelang pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 yang bersamaan dengan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2017, nama Risma mulai disebut-sebut sebagai calon penantang terkuat dari Gubernur yang tengah menjabat, yakni Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab dengan sapaan Ahok. Hal ini karena pilihan dari Basuki Tjahaja Purnama yang awalnya menyatakan akan maju melalui jalur perseorangan dengan didukung oleh gerakan relawan Teman Ahok yang berhasil mengumpulkan 1 juta KTP pada pertengahan tahun 2016. Hal ini kemudian diikuti dengan pernyataan terbuka dari beberapa petinggi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), partai tempat Risma bernaung, yang akan mengusung calon sendiri dan tidak akan mendukung calon perseorangan. Nama Risma pun kemudian disebut-sebut akan diusung oleh PDI Perjuangan pada pilkada DKI 2017. Hal ini membuat publik menilai beberapa pihak terkesan mengadu domba antara Tri Rismaharini dan Basuki Tjahaja Purnama. Pernyataan-pernyataan terbuka di antara keduanya pun menjadi hangat di media dan tak jarang berujung pada kesalahpahaman dan perbedaan tafsir. Beberapa di antaranya adalah pernyataan Ahok yang menyebut bahwa Risma pernah menyatakan Wali Kota Solo 2005-2012 yang juga Presiden Joko Widodo bisa menjadi Presiden, apalagi Wali Kota Surabaya. Hal ini kemudian dibantah oleh Pemerintah Kota Surabaya. Pernyataan Ahok yang menyebut bahwa Kota Surabaya hanya setara dengan Kota Jakarta Selatan juga kembali menuai polemik setelah diklarifikasi oleh Risma dalam sebuah konferensi pers. Atas hal ini, Ahok menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung Kota Surabaya dan bermaksud membandingkan wilayah administrasi-nya saja.

Dugaan keterlibatan anak di kasus Jalan Gubeng

Pada Maret 2019, putra Risma, Fuad Bernardi, diperiksa sebagai saksi oleh kepolisian terkait kesaksian sejumlah tersangka kasus proyek pembangunan basement RS Siloam yang mengakibatkan Jalan Gubeng ambles sedalam 10 meter. Hal itu disampaikan dalam persidangan yang menyebut bahwa ada peran anak walikota Surabaya tersebut dalam proses pengurusan administrasi perizinan. Namun hal ini tidak diakui oleh Fuad yang menyatakan tidak tahu-menahu soal kasus perizinan Rumah Sakit Siloam di sekitar Jalan Gubeng Surabaya.

Pelaporan kasus penghinaan di media sosial

Pada awal tahun 2020, seorang warga asal Bogor bernama Dzikria Dzatil dilaporkan atas dugaan melakukan penghinaan, pencemaran nama nama baik dan ujaran kebencian terhadap Risma selaku wali kota Surabaya melalui akun media sosial Facebook. Laporan ini diterima oleh Polrestabes Surabaya pada tanggal 31 Januari 2020 dan hanya berselang beberapa hari kemudian, Dzikria langsung ditangkap oleh kepolisian di rumahnya di daerah Bogor dan ditahan di Surabaya.

Kasus ini bermula ketika Dzikria sebagai pendukung Anies Baswedan merasa tak terima atas banyak hujatan dari kubu pendukung Risma berkaitan dengan masalah banjir awal tahun yang dianggap gagal diatasi Gubernur DKI tersebut dan sewaktu Surabaya dilanda banjir di beberapa tempat, Dzikria merespon keras dengan status yang menyindir sosok Risma sebagai "kodok betina" kemudian hal ini ditanggapi luas oleh warga Surabaya yang mendesak agar Dzikria segera ditangkap karena telah menghina wali kota mereka. Risma juga pun menghubung-hubungkan apabila dirinya disebut kodok maka orang tua dan keluarganya juga adalah kodok yang membuatnya merasa tersinggung. Namun hal ini ditanggapi negatif oleh publik dan sejumlah pengamat mengenai diskriminasi perlakuan hukum, semisal politisi Fadli Zon mempertanyakan respons kepolisian dalam menindak sebuah kasus terhadap seorang pejabat publik dari kubu pemerintah yang langsung diproses begitu cepat sedangkan banyak laporan kepolisian pada kasus penghinaan dan bahkan ancaman pembunuhan terhadap pejabat dari kubu di luar pemerintah termasuk dirinya yang dibiarkan tanpa kelanjutan yang jelas. Sementara pengamat Adhie Massardi berkomentar agar semua pejabat publik bersikap profesional dan tidak mudah tersinggung atau baper menghadapi komentar pedas atau celaan netizen yang menjadi risiko atas pekerjaan sebagai figur yang dikenal luas oleh publik dan terlebih lagi, UU tentang penghinaan kepada pejabat negara telah resmi dihapus MK.

Pada 13 Februari 2020, terdapat kasus serupa yang menghina Risma dengan sebutan "kodok dolli" oleh akun Facebook Bendol Jo, namun pemilik akun tersebut menyebut bahwa akunnya telah di-hack atau diretas orang lain.