Jelaskan Definisi dari Perbudakan seksual

Statuta Roma (1998) mendefinisikan kejahatan yang dapat menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Kejahatan ini mencakup kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7) yang termasuk "perbudakan" (Pasal 7.1.c) dan "perbudakan seksual" (Pasal 7.1.g ) "ketika dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun". Statuta Roma juga mendefinisikan perbudakan seksual sebagai kejahatan perang dan pelanggaran Konvensi Jenewa ketika dilakukan dalam konflik bersenjata internasional (Pasal 8.b.xxii) dan secara tidak langsung dalam konflik bersenjata internal berdasarkan Pasal (8.c.ii). Akan tetapi, yurisdiksi pengadilan atas kejahatan perang secara eksplisit dikecualikan dari termasuk kejahatan yang dilakukan selama "situasi gangguan dan ketegangan internal, seperti kerusuhan, tindakan kekerasan yang terisolasi dan sporadis atau tindakan lain yang serupa" (Pasal 8.d).

Teks Statuta Roma tidak secara eksplisit mendefinisikan perbudakan seksual, tetapi mendefinisikan perbudakan sebagai "pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam proses perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak" (Pasal 7.2.c).

Dalam komentar Statuta Roma, Mark Klamberg menyatakan: