Jelaskan Banjar Kamasan dari Dajan Peken, Tabanan, Tabanan

Dengan semakin mantapnya tingkat sosial budaya dan keamanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa, maka Desa-Desa yang berada dalam radius Ibu Kota Kabupaten dan Kota Madya diubah statusnya menjadi Kelurahan yang dikepalai oleh seorang Kepala Kelurahan (Lurah). Demikian pula status Banjar Dinas diubah menjadi Lingkungan yang dikepalai oleh seorang Kepala Lingkungan.

Pada masa Reformasi, pimpinan Pemerintahan berganti, begitu pula sistem Pemerintahan dan kebijakan pemerintah pun mengikuti arus reformasi, dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun semangat dari Undang-Undang tersebut adalah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Kabupaten Tabanan pun akhirnya menyikapi semangat otonomi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Kelurahan kembali menjadi Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. Sedangkan Lingkungan juga diubah kembali menjadi Banjar Dinas yang dikepalai oleh seorang Kelihan Banjar Dinas.

Didorong oleh semangat otonomi daerah serta akibat mobilitas dan perkembangan penduduk yang demikian cepat dan berdasarkan aspirasi serta situasi yang berkembang di masyarakat maka Pemerintah Desa Dajan Peken dengan Keputusan Kepala Desa Dajan Peken Nomor 01 Tahun 2003 dan Nomor 02 Tahun 2003, mengusulkan pemekaran Banjar Dinas Pasekan dan Banjar Dinas Malkangin. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tabanan Nomor 545 Tahun 2003 tentang Penetapan Banjar Dinas Persiapan di Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, maka Desa Dajan Peken mewilayahi 5 Banjar Dinas dan 3 Banjar Dinas Persiapan sebagai berikut: