Jelaskan Konflik Internal HKBPA dari Gereja Kristen Protestan Angkola

HKBP-A yang masih muda pada tahun 1982 mengalami sebuah kesulitan, kemelut, dan cobaan yang kemudian memuncak menjadi suatu perpecahan dengan pemisahan sebagian anggota jemaat, Pendeta, dan Sintua, yang kemudian berhimpun dalam organisasi gereja sendiri dengan nama Gereja protestan Angkola (GPA). Banyak   faktor   yang   melatarbelakangi   persoalan   yang   bermuara   pada pembentukan gereja baru tersebut diantaranya adalah perbedaan pendapat dalam Synode Khusus pada tanggal 22-25 Oktober 1981 di Sipirok yang tidak dapat terselesaikan dengan baik dalam forum Synode.

Persoalan struktural jabatan Ephorus HKBPA periode 1981-1986 yang menyisakan persoalan dengan pihak yang tidak terpilih dan para pendukungnya. Perselisihan yang paling mencolok adalah dengan dimasukkannya seluruh Pendeta ke dalam Majelis Pusat HKBPA bukan lagi melalui perawakilan  Pendeta,  sehingga  terjadi  perselisihan  antara  Pucuk  Pimpinan  dan Majelis Pusat HKBPA. Ketetapan-ketetapan yang kabur dan penafsiran yang berbeda terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HKBPA yang baru semakin memperkeruh keadaan HKBPA yang sedang berkonflik antara satu golongan dengan golongan lain. Persoalan keuangan juga menjadi sorotan yaitu penatalayanan perbedaharaan yang dianggap kurang transparan, penanganan Yayasan yang dianggap kurang profesional, dan persoalan lain seperti perbedaan cara berpikir dan pendapat di HKBPA Jakarta juga sampai ke Kantor Pusat HKBP-A.

Perselisihan yang terjadi di tingkat pusat hingga parlagutan yang dianggap sudah tidak dapat diselesaikan lagi dianggap oleh satu golongan hanya dapat berakhir dengan didirikannya gereja baru. Maka pada tanggal 10 Mei 1982 berdirilah GPA mendeklarasikan diri terpisah dari HKBPA. Para Pendeta yang ikut dalam GPA ini adalah Pdt. M.P. Marpaung, S.Th., yang kemudian ditunjuk sebagai Ephorus GPA, Pdt. R. Hutapea, dan Pdt. Yeheskiel. Dengan  adanya gereja baru tersebut, maka warga jemaat HKBPA pun terpecah dari tingkat Resort hingga Parlagutan menjadi dua bagian yaitu yang tetap bertahan dengan HKBPA dan ikut barisan GPA.

Perpecahan yang bertahan cukup lama ini dirasa bukanlah hal yang baik untuk dipelihara sehingga suara-suara persatuan diperdengungkan oleh parlagutan dan warga jemaat kepada Pucuk Pimpinan HKBPA. Maka untuk mewujudkan persatuan tersebut dibahaslah dalam Synode AM VII HKBPA pada tanggal 2-6 Juli 1986 di Medan dengan tema : “Supaya kami erat bersatu dan sehati dan sepikir”.

Pasca berakhirnya Synode AM VII HKBPA maka diadakanlah beberapa tahap diskusi antara pihak HKBPA dan pihak GPA, terutama antara Pucuk Pimpinan kedua belah pihak, maka pada Synode AM – Synode Kerja HKBP-A VIII di Padangsidimpuan, tepatnya pada 2 Juli 1988, HKBPA dan GPA   menyatakan "Marsada" atau "Bersatu" dalam wadah GKPA. Penyatuan ini ditandai dengan penandatangan naskah penyatuan antara HKBP-A dan GPA dalam wadah nama baru GKPA, ditandatangani oleh kedua pimpinan masing-masing: Pdt. G.P. Harahap, MST (HKBPA) dan Pdt M.P. Marpaung, STh. (GPA). Proses dan pelaksanaan penyatuan ini berjalan dengan lancar, dan sekaligus memberi semangat dan keyakinan besar bagi seluruh anggota jemaat yang bersatu untuk membangun dan mengembangkan, sekaligus tentunya mendukung program kemandirian dalam wadah GKPA.

Sejarah Struktur Organisasi HKBPA hingga GKPA

Sebagai sebuah Gereja tentulah GKPA haruslah memiliki suatu struktural dari tingkat teratas hingga tingkat bawah sebagai kekuatan yang mendasar bagi suatu organisasi yang berdiri secara mandiri. Pada masa awal pendirian, lembaga eksekutif  HKBPA dipimpin oleh Ephorus Pdt. M. Pakpahan dan Sekretaris Jenderal Pdt. Z.S. Harahap yang dibantu oleh tujuh orang Kepala Departemen, yaitu: