Jelaskan Tujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan

mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, keuangan Derivatif, dan bursa karbon;

kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;

kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK Lainnya;

kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto;

perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan

sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;

menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

menetapkan peraturan dan keputusan OJK;

menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;

menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan

menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;

mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;

melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;