Jelaskan Masalah konservasi dari Sarawak

Persentase hutan saat ini yang menyelimuti Sarawak telah menjadi kontroversial. Ketua menteri Abdul Taib Mahmud mengklaim bahwa negara bagian tersebut meliputi 70 persen hutan pada 2011 dan 48 persen pada 2012. Namun, pada 2012 menteri kabinetnya mengklaim bahwa hutannya meliputi 80 persen. Pemerintah Sarawak juga berencana untuk memulihkan 60 persen hutan pada tahun-tahun mendatang. Departemen Kehutanan Sarawak menyatakan bahwa hutannya meliputi 80 persen pada 2012. Sebaliknya, media asing menyatakan bahwa Srawak telah kehilangan 90 persen hutannya dengan hanya 3 persen sampai 5 persen yang masih ada. Menurut Wetlands International, 10 persen dari seluruh hutan Sarawak dan 33 persen hutan gambut digunduli antara 2005 dan 2010, yang 3.5 kali lebih tinggi ketimbang total tingkat pengawahutanan di Asia dan 11.7 kali lebih dari pengawahutanan gambut di Asia.

Hutan-hutan hujan Sarawak secara bertahap berkurang karena industri penebangan dan penanaman kelapa sawit. Masalah hak asasi manusia Penan dan pengawahutanan di Sarawak menjadi masalah lingkungan hidup internasional saat aktivis Swiss Bruno Manser masuk Sarawak dari 1984 sampai 2000. Pengawahutanan berdampak pada kehidupan suku-suku pribumi, khususnya Penan, yang hidupnya sangat bergantung pada produksi hutan. Hal tersebut menyebabkan beberapa blokade oleh suku-suku asli, pada 1980-an dan 1990-an melawan perusahaan-perusahaan penebangan yang merampas tanah mereka. Terdapat juga kasus dimana lahan-lahan yang dimiliki penduduk asli diberikan kepada perusahaan penanaman dan kayu tanpa ijin penduduk lokal. Penduduk pribumi menuntut penindakan hukum untuk pengembalian hak atas lahan mereka. Pada 2001, Pengadilan Tinggi Sarawak secara penuh penindakan lahan penduduk asli yang diklaim oleh orang Rumah Nor, namun hanya sebagian pada 2005. Namun, kasus tersebut dipandang sebagai preseden, yang menyebabkan kebanyakan hak atas lahan penduduk asli dipegang oleh pengadilan tinggi pada tahun-tahun berikutnya. Kebijakan mega-bendungan Sarawak seperti proyek Bendungan Bakun dan Bendungan Murum telah merampas ribuan hektar hutan dan meminggirkan ribuan penduduk asli. Sejak 2013, proyek Bendungan Baram yang direncanakan ditunda karena protes-protes dari suku-suku pribumi lokal. Sejak 2014, pemerintah Sarawak di bawah ketua menteri baru Adenan Satem mulai menindak penebangan ilegal di negara bagian tersebut dan meragamkan ekonomi negara bagian tersebut. Pada 2016, lebih dari 2 juta hektar hutan, yang sebagian besar adalah tempat tinggal orangutan, dideklarasikan menjadi kawasan yang dilindungi.