Saya mau tau Pendirian Nagari Cikundul dari Wira Tanu I

Setelah dewasa, Jayasasana diberikan tanggungjawab oleh ayahnya Dalem Sagalaherang berupa 100 orang rakyat (cacah). Menurut sistem feodalisme saat itu, kekuasaan seorang bangsawan ditentukan oleh banyaknya rakyat yang dipimpin (populasi) bukan berdasarkan tanah (luas wilayah). Karena semakin banyak rakyat, maka akan semakin banyak pula wilayah yang ditempati oleh rakyatnya itu.

Bersama keseratus orang itu, Jayasasana kemudian mencari tempat bermukim baru ke daerah pedalaman Jawa Barat saat ini dan sampailah ke daerah sungai Cikundul yang sekarang berada di wilayah kecamatan Cikalongkulon. Di sana mereka mulai bermukim dan membuka lahan baru. Rakyat Jayasasana hidup secara berpencar, tidak bermukim di satu tempat tetapi kebanyakan bermukim di daerah Cijagang karena disanalah Jayasasana berada. Beberapa tempat yang dihuni oleh rakyat Jayasasana diantaranya terletak di tepian sungai seperti di Cibalagung dan Cirata.

Meskipun tempat tinggalnya terpencar, mereka masih berada dalam satu kesatuan masyarakat (Belanda: Volksgemeenschap) di bawah pimpinan Jayasasana. Berdasarkan hukum sosiologi mengenai pembentukan masyarakat, dalam kesatuan rakyat Jayasasana akhirnya lahir tata cara dan aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh semua rakyat Jayasasana. Tata cara di setiap masyarakat memiliki sifat bersatu sehingga dalam setiap kesatuan masyarakat juga ditemukan suatu kesatuan hukum (Rechtsgemenschap).

Tugas utama seorang kepala masyarakat seperti Jayasasana adalah mengatur kehidupan dan menegakkan hukum yang berlaku. Selain daripada itu, ia juga bertugas untuk melindungi rakyatnya jika ada keributan, perampokan atau serangan dari wilayah lain. Sehingga kepala masyarakat saat itu lebih tepat disebut sebagai panglima atau senapati dan bukan disebut sebagai dalem. Begitu pun masyarakat Jayasasana yang saat itu masih berada dalam tahap kesenapatian. Secara de jure karena runtuhnya Kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran, sebenarnya wilayah yang saat itu ditempati oleh rakyat Jayasasana berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, Namun secara de facto berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram setelah raja Kusumadinata III dari Sumedang Larang menyatakan bergabung dengan Mataram di tahun 1620. Dikarenakan rakyat Jayasasana yang para leluhurnya berasal dari Talaga yang saat itu menjadi bagian Cirebon, maka dalam beberapa catatan-catatan VOC rakyat Jayasasana sering disebut sebagai rakyat Cirebon.

Menjadi Dalem dan Mendapat Gelar Wira Tanu

Runtuhnya Kerajaan Sunda menyebabkan beberapa daerah merdeka dan menyebabkan beberapa kerajaan berusaha mengklaim bekas wilayahnya termasuk Kesultanan Banten di bawah Sultan Tirtayasa yang mengklaim seluruh bekas wilayah Sunda sebagai wilayah Banten. Dalam rangka menegakkan klaimnya, Sultan Tirtayasa kemudian menyelenggarakan serangkaian kampanye militer untuk menaklukan wilayah-wilayah yang tidak tunduk pada klaimnya. Untuk mengatasi kampanye militer Banten, Mataram dibawah sultan Amangkurat I kemudian memperkuat pertahanan, diantaranya adalah di wilayah Cimapag yang saat itu termasuk ke dalam wilayah tanggungjawab Jayasasana. Maka Mataram kemudian mengangkat Jayasasana sebagai senapati atau panglima dengan gelar Wira Tanu (Wira Tanu artinya panglima atau senapati).

Dalam masa genting seperti itu, beberapa kesatuan masyarakat yaitu:

Cipamingkis di bawah pimpinan Nalamerta;

Cimapag di bawah pimpinan Nyiuh Nagara;

Cikalong di bawah pimpinan Wangsa Kusumah;

Cibalagung di bawah pimpinan Natamanggala;

Cihea di bawah pimpinan Wastu Nagara; dan

Cikundul di bawah pimpinan Jayasasana dengan gelar Wira Tanu

Bersepakat untuk menyatakan bahwa wilayahnya bersatu menjadi satu negeri dan sepakat untuk mengangkat Jayasasana (yang sudah mendapat gelar Wira Tanu) untuk menjadi dalem. Karena sudah diangkat sebagai dalem (tidak lagi hanya senapati) Wira Tanu kemudian menggunakan gelar Aria, sehingga nama lengkapnya menjadi Raden Aria Wira Tanu.

Berbeda dengan Bandung atau Sumedang, Cianjur merupakan kabupaten yang pernah berdiri sendiri (merdeka) meskipun secara de jure masih di bawah Mataram. Ini terjadi karena adanya Pemberontakan Trunajaya di tahun 1674 yang menyebabkan Mataram kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya yang jauh seperti wilayah yang dipimpin oleh Wira Tanu. Cianjur lalu secara de jure menjadi bagian dari wilayah VOC setelah adanya perjanjian antara VOC dengan Mataram yang menyatakan pengakuan Mataram terhadap wilayah VOC yang meliputi tepian timur sungai Cisadane dan tepian barat sungai Citarum di tanggal 25 Februari 1677, dengan imbalan bantuan tentara dan persenjataan dari VOC untuk menaklukan Trunajaya.