Jelaskan Iuran penyiaran di Indonesia dari Iuran televisi

Iuran televisi mulai diterapkan di Indonesia setahun pasca Televisi Republik Indonesia (TVRI) mulai mengudara pada Agustus 1962. Pada 20 Oktober 1963, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 218 Tahun 1963 yang mengatur bahwa setiap pemilik pesawat televisi harus mendaftarkan perangkatnya ke TVRI selambat-lambatnya pada 31 Desember 1963. Jika tidak membayar iuran sebesar Rp 300/bulan tepat waktu maka akan dikenakan denda 25%; dan jika terus menunggak, maka pesawat televisi dapat disita pemerintah. Dalam perkembangannya, pada Januari 1965 angkanya naik menjadi Rp 1.000-2.000/bulan (tergantung jenis televisi, apakah ia lokal atau impor). Seiring menurunnya angka inflasi di awal era Orde Baru, biaya iuran ini kembali menurun, sempat menjadi Rp 200/bulan pada 1969 dan Rp 500-750/bulan pada Januari 1974. Diperkirakan, pada tahun 1979, pendapatan iuran TVRI mencapai Rp 6,9 miliar (naik dari Rp 240 juta pada 1968), dan pada akhir tahun 1978, sudah ada 1.156.289 pesawat televisi yang terdaftar di pemerintah (naik dari 20.636 pada 1969). Seiring pelarangan iklan di TVRI, pada Februari 1981, ​tarif iuran televisi sempat dinaikkan menjadi Rp 1.500/bulan untuk televisi hitam putih dan Rp 3.000/bulan untuk televisi berwarna (dari sebelumnya masing-masing Rp 500 dan Rp 1.500).

Iuran televisi dipungut atas nama Yayasan TVRI (untuk kemudian disalurkan ke pemerintah dan dialirkan ke TVRI), oleh PN Pos dan Giro sejak 1973, yang seringkali juga melakukan inspeksi ke rumah-rumah demi menarik iuran ini. Sebagai "balas jasa" atas kerjasama ini, pihak Pos dan Giro mendapat keuntungan 10% dari iuran yang didapatkan. Walaupun demikian, ada saja publik yang seringkali tidak patuh/menolak membayar iuran ini, misalnya dengan menyembunyikan pesawat televisi mereka ketika petugas pos datang. Salah satunya, karena melihat penerimaan siaran TVRI yang buruk. Hal ini tentu cukup memengaruhi anggaran TVRI, yang makin kecil jumlahnya pasca 1981. Diperkirakan, pada 1988, kepatuhan publik membayar iuran televisi hanya berada di 40%. Seiring waktu, metode pembayaran iuran televisi juga diperluas seperti dengan bantuan bank. Angkanya pun semakin meningkat, dari Rp 56 miliar (6 juta pengguna televisi) pada 1988, menjadi Rp 70,3 miliar pada 1991. Walaupun demikian, karena pendapatan dengan metode ini selama ini masih dirasa kurang dari target (hanya 70%), maka pemerintah mulai memikirkan cara baru dalam penarikan iuran dari publik.

Pada 13 September 1990, Presiden Soeharto menandatangani Keppres Nomor 40 Tahun 1990 yang menggantikan Keppres Nomor 218 Tahun 1963. Salah satu poin utama perubahan dalam Keppres ini adalah dibolehkannya kerjasama dengan pihak swasta dalam penarikan iuran tersebut. Walaupun awalnya mungkin baik, namun kemudian diketahui yang mendapat keuntungan dari kebijakan ini adalah perusahaan bernama PT Mekatama Raya, yang dimiliki oleh Sigit Harjojudanto (anak kedua Presiden), Sudwikatmono (sepupu Presiden) dan Henry Pribadi; hal tersebut menunjukkan praktik KKN pada era Orde Baru karena penunjukannya dilakukan tanpa proses tender. Perusahaan tersebut kemudian ditunjuk oleh pemerintah sebagai partner TVRI dalam penarikan iuran selama 15 tahun, lewat penandatanganan kerjasama dengan TVRI pada Desember 1990, lalu disahkan lewat SK Menteri Penerangan No. 158/1990 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 1991. TVRI mematok target agar pada 1991 perusahaan tersebut bisa meraih Rp 90 miliar dari iuran televisi. Sayangnya, bukannya hasil positif yang didapat karena perusahaan ini justru tidak memenuhi target. Ini dikarenakan banyak hal, seperti persiapan yang tergesa-gesa (awalnya direncanakan dimulai pada 1993, namun dipercepat pada 1991); kurangnya komunikasi tentang perusahaan baru ini dan profesionalisme pegawainya yang seringkali bersikap kasar; korupsi pegawai/bawahannya, dan masalah di daerah dimana para pemerintah daerah memilih mematok iuran televisinya sendiri. Akibatnya, dari target pemasukan tersebut, maupun pemasukan bulanan yang diwajibkan TVRI kepada PT Mekatama Raya pun tidak terpenuhi.

Menjelang 1992, kinerja PT Mekatama Raya pun semakin memburuk dan dikabarkan hampir bangkrut karena merugi sebesar Rp 50 miliar, sehingga mulai menghentikan operasionalnya pada Januari 1992. Respon pemerintah pun sayangnya tidak positif dengan menaikkan tarif iuran sebesar 100% pada 1 Februari 1992, dengan alasan karena iuran sejak 1981 tidak pernah meningkat di tengah biaya operasional yang terus bertambah. Hal tersebut akhirnya menimbulkan protes dari sejumlah kalangan (termasuk dari DPR dan media massa), dan bahkan hampir muncul gerakan boikot membayar iuran pada saat itu seperti dari YLKI dan YLBHI maupun gugatan ke PTUN. Pada 14 April 1992, pemerintah pun akhirnya memutuskan mencabut hak pengelolaan iuran televisi dari PT Mekatama Raya. Sejak saat itu, perusahaan tersebut hanya menjadi konsultan TVRI dalam penarikan iuran, walaupun masih mendapat komisi sebesar 10% pada beberapa tahun kemudian (1994).

Sejak Mei 1992, Yayasan TVRI kembali menjadi pengelola dalam penarikan iuran televisi, dan kali ini penagihannya dilakukan langsung oleh kolektor rekrutan TVRI. Meskipun tercatat mengalami penurunan pendapatan dari April 1993-Mei 1996, namun pimpinan TVRI saat itu mengklaim masih banyak masyarakat yang patuh melunasi kewajibannya. Namun, layaknya sebelum-sebelumnya, aturan penarikan iuran pun seringkali masih menimbulkan kontroversi. Pada Agustus 1997 saja, penarikan iuran menjadi masalah ketika pemungut iuran TVRI menggandeng perwira ABRI melalui Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional Daerah (Bakorstanasda) dalam pemungutan itu sehingga dirasa sangat represif. Beberapa pihak juga berpendapat bahwa landasan pemungutan iuran lewat Keppres terkesan kurang kuat, sehingga kewajiban iuran bisa dicabut (dan TVRI boleh beriklan lagi) ataupun aturannya diatur dalam undang-undang/perda. Angka tarifnya kemudian tetap meningkat (tidak diturunkan sejak 1992), antara Rp 1.000-6.000/bulan untuk rentang televisi di bawah 16 inci sampai di atas 19 inci. Hal ini kemudian masih memicu protes dan boikot membayar iuran selama beberapa kali, seperti pada 1997. Untuk menenangkan publik, pihak TVRI menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penyitaan pesawat televisi dari para penunggak.

Semenjak akhir 1990-an, apalagi seiring dengan krisis ekonomi 1997-1998, kesadaran publik untuk membayar iuran televisi semakin merosot. Di tahun 1999, angka pemasukan TVRI dari iuran sudah anjlok ke Rp 20 miliar dan pada 2001 turun lagi menjadi Rp 7 miliar. Perubahan status TVRI beberapa kali pada 2000-an pun membuatnya makin sulit mengurusi hal ini. Akhirnya, sejak awal 2000-an, praktik pengumpulan iuran oleh TVRI pun perlahan tidak dilakukan lagi. Sempat ada proposal dari TVRI pada Juni 2004 untuk menghidupkan kembali penarikan iuran ini dengan digabungkan bersama tagihan listrik PLN, namun hal itu ditolak berbagai pihak, seperti YLKI yang menganggap bahwa status PT (Persero) di TVRI membuatnya tidak boleh lagi menarik iuran, maupun pendapat lain bahwa penggabungan dengan tarif listrik akan menjadi sulit ataupun kekhawatiran akan merugikan rakyat kecil.

Sesungguhnya, walaupun mengalami perubahan status berkali-kali pada 2000-an, pemerintah masih mengizinkan TVRI menerima iuran televisi. Hal ini dapat dilihat baik pada pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2000 yang mengubah status TVRI menjadi perusahaan jawatan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002, maupun dalam pasal 34 PP Nomor 13 Tahun 2005 yang mengubah status TVRI menjadi Lembaga Penyiaran Publik seperti saat ini. Walaupun demikian, hal tersebut tidak dilakukan karena sulit diterima publik, ditambah dengan hal bahwa iuran televisi – seperti halnya sumbangan masyarakat – belum pernah diatur sebagai PNBP untuk TVRI.