Jelaskan POSCO di India dari POSCO

Pada bulan Juni 2005, POSCO menandatangani sebuah nota kesepahaman dengan pemerintah Odisha di India. Di bawah nota tersebut, POSCO berencana berinvestasi sebesar US$12 milyar untuk membangun sebuah pabrik yang dilengkapi dengan empat tanur tiup, sebuah pembangkit listrik, dan perumahan dinas, dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 12 juta ton baja, dan diharapkan dapat mulai beroperasi pada tahun 2010.  Pabrik yang akan berproduksi dengan kapasitas awal sebesar 3 juta ton tersebut akan menyumbang pendapatan sebesar Rs 700 crore hingga Rs 800 crore (Rs 7-8 milyar) kepada pemerintah  setempat tiap tahunnya. Pabrik tersebut juga akan mempekerjakan 13.000 orang, serta memberi dampak ekonomi pada 35.000 orang lainnya. Pemerintah Odisha juga berjanji untuk menyediakan 600 juta ton sumber besi, dan mengizinkan POSCO untuk menggunakan bijih besi dari sumber tersebut selama 30 tahun. Jika pabrik tersebut selesai, maka pabrik tersebut akan menjadi investasi asing langsung tunggal terbesar di India, serta menjadi pabrik baja greenfield terbesar di dunia.

Walaupun begitu, mulai tahun 2005 hingga 2010, proyek tersebut belum dapat dikerjakan, karena mendapat penolakan dari masyarakat di sekitar calon lokasi pabrik. Muncul tuduhan bahwa pemerintah berupaya mengambil tanah dan hutan secara ilegal untuk proyek tersebut, sehingga melanggar Undang-Undang Hak Hutan.  Muncul juga klaim bahwa proyek tersebut hanya akan menguntungkan perusahaan, dan mengusir lebih banyak orang daripada yang akan dipekerjakan di pabrik tersebut, serta merusak lingkungan dan mengambil sumber daya mineral India dengan harga yang sangat rendah.

Lebih lanjut, sebuah studi  yang diadakan oleh Mining Zone Peoples' Solidarity Group, sebuah grup riset internasional yang fokus di India, menemukan bukti bahwa ada ketidakwajaran dalam kesepakatan dengan pemerintah, birokrasi, dan pengadilan, serta mempertanyakan dan menyangkal klaim sosial, ekonomi, dan lingkungan yang telah dibuat oleh proyek tersebut.

Nota kesepahaman antara POSCO dan Pemerintah Odisha pun kadaluarsa pada tahun 2010. Pasca adanya tuduhan tidak mematuhi Undang-Undang Hak Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan India pun membentuk komite N.C. Saxena pada bulan Juli 2010 untuk mengulas izin tersebut. Walaupun laporan dari komite tersebut mengindikasikan bahwa ketentuan di Undang-Undang Hak Hutan telah dilanggar, kementerian tersebut tetap menerbitkan izin akhir pada tanggal 31 Januari 2011, dan memberikan izin lingkungan ke POSCO.