Jabarkan Kebebasan bergerak dari Hukum Uni Eropa

Uni Eropa diciptakan dalam upaya memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di Eropa dan Perjanjian Uni Eropa menetapkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam memenuhi aspirasi tersebut. Sebagian besar tujuan ini dapat dikategorikan berada dalam bidang ekonomi, sementara yang lainnya berdampak sosial, atau politik. Integrasi ekonomi yang merupakan tujuan utama Uni Eropa dapat dilihat pada penciptaan Pasar Bersama. Kebijakan pengadaan otoritas publik di negara anggota, kini dilindungi oleh penyelarasan Pedoman dengan tujuan membuka prosedur penghargaan kontrak publik, supaya berkompetisi di semua jenis usaha yang ada di dalam Uni Eropa. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas atas barang-barang (serta, hal tertentu lainnya seperti orang, jasa dan modal), meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Dalam menjamin pergerakan bebas atas barang di dalam Pasar Bersama, maka Komisi Eropa menghapus pengendalian perbatasan secara berkelanjutan (hambatan fisik), dengan menyelaraskan PPN dan bentuk-bentuk pajak barang tidak langsung lainnya (hambatan fiskal), serta menghilangkan atau menyelaraskan aturan dan standar nasional berbeda yang terkait dengan barang (MEEQR) di dalam perdagangan antarnegara (hambatan teknis). Target lainnya seperti prosedur pengadaan publik yang diskriminatif, dan masalah terkait paten nasional serta merek dagang. Tantangan terhadap hambatan perdagangan pada dasarnya terdiri dari penghapusan sebagai akibat litigasi di Mahkamah Eropa atau di pengadilan nasional; serta harmonisasi peraturan-peraturan berbeda dari negara-negara anggota melalui legislasi (Pedoman Dewan). Hubungan penting antara dua hal tersebut dapat ditemui dalam keputusan Cassis de Dijon.

Penciptaan Pasar Bersama yang mencakup 26 negara anggota yang berdasar Perjanjian tentang Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) menghasilkan pembentukan blok perdagangan regional yang mampu bersaing di pasar dunia dengan Amerika Serikat dan Jepang. TFEU pasal 26 memberikan wewenang di mana Pasar Bersama harus terdiri dari ‘wilayah tanpa batas internal, sehingga pergerakan bebas atas barang, jasa, dan modal dapat terjamin'. Keempat jenis kebebasan bergerak ini dikenal sebagai 'empat kebebasan'.