Jelasin soal Tri Rismaharini dong

|image              = Tri Rismaharini, Menteri Sosial, Kabinet Indonesia Maju.jpg

|office             = Menteri Sosial Indonesia

|term_start         = 23 Desember 2020

|predecessor        = Juliari BatubaraMuhadjir Effendy (ad-interim)

|office1            = Wali Kota Surabaya

|term_start1        = 17 Februari 2016

|term_end1          = 23 Desember 2020

|governor1          = SoekarwoKhofifah Indar Parawansa

|lieutenant1        = Whisnu Sakti Buana

|successor1         = Whisnu Sakti Buana

|term_start2        = 28 September 2010

|term_end2          = 28 September 2015

|president2         = Susilo Bambang YudhoyonoJoko Widodo

Dr. (H.C.) Ir. Hj. Tri Rismaharini, M.T. atau yang akrab disapa Bu Risma () adalah Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju yang mulai menjabat sejak 23 Desember 2020. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya pada 28 September 2010 hingga 28 September 2015 dan 17 Februari 2016 hingga 23 Desember 2020. Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai Wali Kota Surabaya sepanjang sejarah. Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia.

Melalui pemilihan langsung, Risma menggantikan Bambang Dwi Hartono yang kemudian menjabat sebagai wakilnya. Pasangan Risma-Bambang diusung oleh PDI-P dan memenangi pilkada Surabaya 2010 dengan perolehan suara mencapai 358.187 suara atau 38,53 persen dari jumlah suara keseluruhan. Pasangan ini dilantik pada tanggal 28 September 2010 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya. Namun di tengah masa jabatan, Bambang D. H. mengundurkan diri pada 14 Juni 2013 karena maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada pilkada Jawa Timur 2013. Pasca pengunduran diri Bambang, Risma didampingi oleh Whisnu Sakti Buana, putra politisi senior PDI-P / wakil ketua MPR RI periode 1999-2004, Soetjipto Soedjono, yang terpilih secara aklamasi sebagai wakil wali kota Surabaya dalam sidang paripurna DPRD Kota Surabaya pada 8 November 2013 dan resmi dilantik pada tanggal 24 Januari 2014.

Pada Pilkada Serentak 2015, pasangan Risma-Whisnu diusung oleh PDI-P dan terpilih kembali dengan meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 893.087 suara atau 86,34 persen dari jumlah suara keseluruhan. Tri Rismaharini dan Whisnu Sakti Buana dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk masa bakti 2016-2021 pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Negara Grahadi bersamaan dengan pelantikan 16 bupati/wali kota hasil Pilkada Serentak 2015 di Jawa Timur.

Sebelum menjadi wali kota, Risma menjabat Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Surabaya dan Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko) hingga tahun 2010. Risma juga pernah menjabat Kepala Bagian Bina Pembangunan pada tahun 2002 yang berhasil memodernisasi sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kota Surabaya dari sistem manual menjadi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang saat itu lebih dikenal dengan istilah e-Procurement, kesuksesan sistem tersebut mengikuti suksesnya pengembangan sistem lainnya seperti e-Government dan e-Budgeting yang lebih dahulu dikembangkan. Dalam hal e-Procurement, kota Surabaya tercatat sebagai pelopor awal dibandingkan Kementerian/Lembaga/Pemerintahan Daerah di seluruh Indonesia. Risma meniti karier sebagai seorang pegawai negeri sipil (PNS) Kota Surabaya sejak dekade 1990-an.

Pada tanggal 14 September 2018 dalam Kongres UCLG-ASPAC 2018 (Asosiasi Pemerintah Kota dan Daerah Se-Asia Pasifik) di Surabaya, Tri Rismaharini terpilih secara aklamasi sebagai Presiden UCLG-ASPAC untuk masa bakti 2018-2020 menggantikan Gubernur Provinsi Jeju, Korea Selatan, Won Hee-ryong.

Tri Rismaharini dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial pada tanggal 23 Desember 2020 dalam reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ia menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.