Saya mau tau Tata Cara Sertifikasi dari Peraturan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi

Tata cara proses sertifikasi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dimulai dengan pengajuan permohonan. Permohonan sertifikasi alat-alat dan perangkat telekomunikasi dapat diajukan oleh:

Pabrikan atau representatifnya, yaitu produsen sebagai badan usaha yang membuat barang yang akan disertifikasi.

Distributor, yaitu badan atau lembaga yang secara sah dipilih oleh pabrikan.

Importir, yaitu korporasi yang memegang Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK) dalam bidang telekomunikasi.

Badan atau lembaga yang merakit alat-alat dan perangkat telekomunikasi.

Institusi, yaitu badan atau lembaga yang memanfaatkan alat-alat dan perangkat telekomunikasi untuk keperluannya sendiri.

Permohonan sertifikasi alat-alat dan perangkat komunikasi dapat diajukan oleh pihak-pihak tersebut secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi. Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang dipilih Badan Tetap Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi untuk memiliki otoritas dalam perihal penerbitan sertifikat. Permohonan sertifikasi wajib melampirkan:

Formulir FR PM 4 dan FR PM 5 (diisi terlebih dahulu untuk 1 tipe alat atau perangkat masing-masing)

Dokumen-dokumen legal milik perusahaan, yang terdiri dari Akta Pendirian Perusahaan, Surat Izin Usaha Perdagangan, NPWP.

Dokumen teknis perangkat, brosur, buku manual, serta spesifikasi teknis alat dan perangkat yang akan disertifikat.

Bagi pemohon distributor resmi, harus melampirkan surat penunjukan sebagai distributor dari pabrikan.

Bagi pemohon importir, melampirkan copy Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK).

Khusus sertifikasi dalam hal Mutual Recognizion Arrangement (MRA), dokumen tambahan (Laporan Hasil Uji dari laboratorium pengujian yang telah terakreditasi ISO 17025).

Setelah Lembaga Sertifikasi melakukan verifikasi terhadap surat permohonan sertifikasi yang diajukan, Lembaga Sertifikasi kemudian akan menerbitkan Surat Pengantar Pengujian Perangkat (SP3) terhadap Balai Uji. Balai Uji adalah laboratorium milik negara dan swasta yang dipilih oleh Badan Penetap Direktorat Jenderal Pos dan Komunikasi untuk melakukan pengujian terhadap bebagai alat dan perangkat telekomunikasi.