Tolong jelaskan mengenai Sejarah hukum perburuhan dari Hukum perburuhan

Pasca reformasi, hukum perburuhan mengalami perubahan luar biasa; baik secara regulatif, politik, maupun ideologis; bahkan ekonomi global. Proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentumnya. Hukum perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja dan pengusaha sekaligus.

Sebagai peredam konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya, berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi perdebatan, namun kenyataannya Undang-undang memberi peluang besar untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. Memang undang-undang perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa sulit oleh penegak hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke depan mesti segera dicarikan jalan keluarnya.

Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar membatasi gerakan serikat bBuruh dan serikat pekerja. Saat itu organisasi buruh dibatasi hanya satu organisasi, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Pola penyelesaian hubungan industrial pun dianggap tidak adil dan cenderung represif. Oknum militer saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari pola penyelesaian hubungan industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.

Hukum Perburuhan di Era Reformasi

Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif dan gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. Hal tersebut terwakili dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Hukum perburuhan seperangkat aturan dan norma norma baik tertulis maupun tidak tertulis mengatur pola hubungan industrial antara pemberi kerja (penguasaha, perusahaan, atau badan hukum) di satu sisi dan penerima kerja ( pekerja atau buruh) di sisi yang lain.