Jelaskan Reaksi internasional dari Pertempuran Aleppo 2012–2016

- Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan bahwa "dengan adanya penumpukan senjata berat di sekitar Aleppo, Presiden Suriah, Bashar al-Assad sedang bersiap untuk melakukan pembantaian pada rakyatnya sendiri", sementara Italia dan ketua Dewan Keamanan PBB juga menuduh pemerintah bersiap untuk membantai warga sipil.

- Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov menyatakan bahwa "mitra Barat kami beserta beberapa negara tetangga Suriah pada dasarnya mendorong, mendukung dan mengarahkan perjuangan bersenjata untuk melawan rezim". Lavrov juga menambahkan bahwa akan lebih realistis jika Angkatan Bersenjata Suriah tidak melawan ketika pemberontak menduduki Aleppo. "Bagaimana kalian bisa berharap bahwa dalam situasi seperti ini, pemerintah hanya akan berdamai dan berkata 'Baiklah, aku salah. Ayo, jatuhkan saya, dan ubahlah rezim'?"

- Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan mendesak tindakan internasional, dan mengatakan bahwa kita tidak mungkin "untuk tetap menjadi penonton" atas pertempuran di Aleppo. Reuters melaporkan bahwa Turki telah bersekutu dengan Arab Saudi dan Qatar untuk memberikan bantuan militer dan komunikasi kepada Tentara Pembebasan Suriah dengan mendirikan basis di kota Adana. Reuters juga mengutip satu sumber yang berbasis di Doha yang menyatakan bahwa Turki, Qatar dan Arab Saudi telah memberikan bantuan senjata dan pelatihan kepada para pemberontak.

- William Hague, Menteri Luar Negeri Inggris juga menyatakan bahwa "dunia harus bertindak untuk mencegah pembantaian di Aleppo."

- Amerika Serikat mengatakan bahwa pihaknya mengkhawatirkan akan terjadinya pembantaian baru di Aleppo oleh pemerintah Suriah: "Kekhawatiran kami adalah bahwa kita akan melihat pembantaian di Aleppo dan itulah yang tampaknya dipersiapkan oleh rezim Assad."

Sebelumnya, Rusia dan Tiongkok mengecam resolusi PBB yang dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2012 dengan mengatakan bahwa resolusi akan menghancurkan upaya perdamaian. Utusan Moskow di PBB, Vitaly Churkin, mengatakan bahwa resolusi PBB berpihak dan mendukung oposisi bersenjata. Sedangkan negara Barat memuji resolusi yang didukung 133 anggota, 12 menolak dan 31 negara absen. Resolusi itu sendiri mengkritik Dewan Keamanan PBB dan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Majelis memperdebatkan resolusi yang diajukan oleh Arab Saudi, sesaat setelah pengunduran diri utusan PBB-Liga Arab Kofi Annan dan kegagalan rencana enam poin perdamaiannya.

Di sisi lain, media Iran pada tanggal 30 Juli melaporkan bahwa Pemerintah Iran meminta Turki dan Qatar agar membantu menjamin pembebasan 48 warga negara Iran yang diculik hari Sabtu di Damaskus. Iran mengatakan para korban adalah jemaah Shiah, tetapi komandan Tentara Pembebasan Suriah menggambarkan mereka sebagai pasukan elit Iran, Garda Revolusi. Atas hal ini, bisa disimpulkan bahwa Iran mendukung pemerintah Suriah, sementara Turki dan Qatar mendukung oposisi Suriah.