Jelaskan Karier dari Sjoerkani

Sjoerkani memilai karier birokrat pada 1955 sebagai Asisten Wedana di Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Tengah di Bukittinggi. Tiga tahun kemudian, ia ditugaskan di Kantor Gubernur Sumatra Utara (Sumut). Pada 1963, ia sempat mengikuti pendaftaran pemilihan Sekretaris Daerah Kotamadya Medan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamadya Medan. Ia mengaku didatangi oleh beberapa petinggi Partai Komunis Indonesia (PKI) Medan dan mengiming-iminginya kemenangan jika ia bersedia menjadi anggota rahasia PKI. Namun, Sjoerkani menolaknya dan ia akhirnya tidak dicalonkan dalam pemilihan itu. Yang terpilih adalah bawahannya di Bidang Pemerintahan.

Pascaperistiwa Gerakan 30 September, Gubernur Sumatra Utara Roos Telaumbanua langsung menunjuk Sjoerkani menjadi Wali Kota Medan pada 26 September 1966 dan menjabat hingga 3 Juli 1974.

Pada masa kepemimpinannya, pada 1971 Sjoerkani membentuk Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan dan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan yang kedua-duanya diketuai oleh Prof. Mahadi untuk meneliti hari jadi yang semula diperingati jatuh pada 1 April 1909, tetapi dipertentangkan banyak pihak. Dari berbagai penelitian, diperoleh informasi bahwa 1 Juli 1590 telah terdapat perkampungan yang didirikan Guru Patimpus (nenek moyang Datuk Hamparan Perak) dan diusulkan kepada Wali Kota untuk disidangkan oleh DPRD Kota Medan. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pansus DPRD Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A. Harahap pada Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi kota Medan dengan bukti didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di areal Medan.

Setelah selesai menjabat wali kota, Sjoerkani diangkat menjadi Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumut sejak 1974 hingga 1980. Pada 1981, ia diangkat menjadi Sekretaris Wilayah Daerah Provinsi Sumatra Barat hingga 1987. Pada 1987, ia diangkat menjadi Wakil Gubernur Sumatra Barat mendampingi Hasan Basri Durin hingga 1992.