Jelaskan LPP nasional dari Lembaga Penyiaran Publik

LPP berskala nasional di Indonesia adalah RRI dan TVRI. RRI dan TVRI pada mulanya adalah lembaga yang didirikan terpisah dari pemerintah pusat, kemudian dimasukkan dalam lingkungan Departemen Penerangan (Deppen) masing-masing pada tahun 1946 dan 1975. Dorongan untuk menempatkan kembali RRI dan TVRI sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat dan independen dari pemerintah mencuat pasca-Reformasi hingga Deppen dibubarkan pada tahun 2000 pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan kendali pemerintah secara perlahan dihapuskan (departemen tersebut kemudian dibentuk kembali menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini). RRI dan TVRI mengalami perubahan status menjadi perusahaan jawatan di bawah Departemen Keuangan di tahun yang sama (TVRI kemudian berganti status lagi menjadi BUMN berbentuk Persero pada tahun 2002) dan secara resmi menjadi LPP pada 2005.

RRI didirikan pada tanggal 11 September 1945. RRI saat ini menjalankan empat radio (Pro 1, Pro 2, Pro 3, dan Pro 4) yang dibawa sebagiannya atau seluruhnya oleh 90 stasiun lokal; Pro 3 sendiri merupakan jaringan yang disiarkan secara sentral. RRI juga menjalankan layanan radio internasional Voice of Indonesia.

TVRI bersiaran secara umum pertama kali pada tanggal 24 Agustus 1962 (pada hari pembukaan Pesta Olahraga Asia 1962; siaran pertamanya adalah Upacara Pembukaan Pesta Olahraga Asia 1962), setelah sebelumnya melakukan siaran percobaan pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 1962. TVRI menjalankan tiga saluran televisi nasional (TVRI, TVRI World, dan TVRI Sport), juga 32 stasiun daerah di seluruh Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini sedang dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana menggabungkan RRI dan TVRI menjadi Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI). Rencananya penggabungan ini akan diatur dalam undang-undang sendiri bernama RUU RTRI yang sedang disusun bersamaan dengan revisi UU Penyiaran. Tercatat RUU RTRI sudah dimasukkan dalam Prolegnas sejak 2013, namun saat ini masih mandek pembahasannya meskipun telah keluar-masuk di DPR dan dikaji beberapa kali. Diharapkan RTRI yang terbentuk nanti mampu mewujudkan demokratisasi penyiaran dengan menjadi lembaga yang berprinsip independen, netral, serta memberi layanan untuk kepentingan publik. Selain itu, masalah-masalah seperti anggaran, struktur keorganisasian, sumber daya manusia, dan lainnya diharapkan bisa diselesaikan dengan pengesahan RUU tersebut.