Jabarkan Karier dari Lucien Adam

Pada akhir tahun 1912, ia bertugas di Binnenlands Bestuur (pemerintahan dalam negeri) di Hindia Belanda. Hingga 5 tahun ke depan, ia menjadi pejabat administratif dan kontrolir di Banyuwangi dan Kediri. Pada tahun 1917, ia ditempatkan di Minahasa atas permintaan sendiri selama 3 tahun, dengan kedudukan di Manado. Di daerah itu, ia mengembangkan minat dalam masyarakat pedesaan dan struktur adat, yang dalam hal ini ia terilhami karya Van Vollenhoven mengenai hukum adat, yang hasil karyanya dikirimkan kepadanya.

Pada tahun 1919, Adam menemani Jacob Hendrik Liefrinck, anggota Dewan Hindia, dalam penyelidikan atas pelanggaran di Minahasa dan menghadiri semua pertemuan rakyat. Dalam kesempatan itu, Liefrinck mengirimkan pesan pribadi kepada ketua Binnenlands Bestuur di Batavia (kini Jakarta). Pada masa ini, ia menggagas seri artikel dalam Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde mengenai suku Minahasa.

Selama penempatannya di Yogyakarta, ia dapat membawa pengetahuannya dalam hukum adat ke dalam praktik ketika jaminan simpanan besar dalam penyelesaian kasasi tentang hukum kepemilikan dan bangunan harus dihilangkan. Pada saat cuti studi antara tahun 1921–1924, ia melanjutkan promosi dalam ilmu hukum di Leiden dengan memiliki judul De autonomie in het Indonesische dorp (Otonomi di Pedesaan Indonesia). Kata "Indonesia" telah menunjukkan bagaimana ia memikirkan tentang hubungan di koloni ini. Kemudian, ia digambarkan G.J. Resink sebagai "pasca neo-etik". Namun ketika ia telah berkenalan dengan Hubertus Johannes van Mook serta sama-sama belajar dan menjadi Freemason, ia hampir tidak aktif di Stuwgroep. Dari surat-menyurat singkat pada tahun 1948 dengan H.J. van Mook tampak nyata bahwa ia tak menolak pandangannya.

Adam merasa amat dekat dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan masih menggunakan adat yang hidup. Karena pemikiran itulah, ia memperpanjang masa jabatannya di Yogyakarta. Masa jabatan sebagai residen Madiun dapat dianggap sebagai persiapan atas pengangkatannya sebagai Gubernur Yogyakarta pada tahun 1939. Ujian berat tiba tak lama setelah pengangkatannya ketika berhadapan dengan peralihan tahta dari Hamengkubuwana VIII yang telah mangkat. Tak hanya ia harus menjalankan peranan sultan untuk sementara, tetapi ia juga harus merundingkan kontrak pemerintahan yang baru dengan putera mahkota Dorodjatun yang berpendidikan Belanda. Pada saat penobatan Dorodjatun, Adam memperlihatkan rasa hormat atas martabat otonomi kesultanan dengan menghentikan kebiasaan bahwa sultan harus berjalan bergandengan dengan residen. Penghargaan kelak diterima pada tahun 1969, ketika ia diminta memberikan sumbangan untuk biografi resmi sultan.