Saya mau tau Seusai kemerdekaan dari A.A. Hamidhan

Hamidhan merupakan wakil dari Kalimantan dalam PPKI yang ditunjuk Jepang pada awal Agustus 1945. Sebelum pergi ke Jakarta, guna menyerap aspirasi warga, Hamidhan mengadakan rapat bersama tokoh-tokoh dari Banjarmasin dan Kandangan. Keesokan harinya, yakni 17 Agustus 1945, ia juga ikut menyaksikan pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, dia menulis artikel sejarah menurut kesaksian dia sendiri Sekitar Mukaddimah UUD 1945: Untuk Memperlengkap Kebenaran Sejarah, ia mengatakan bahwasanya menurut kesaksian Hamidhan, penghilangan 7 kata dalam Pembukaan UUD 1945 tidaklah terjadi perdebatan besar seperti yang dikatakan orang awam, semua berjalan lancar. Kalaupun ada perdebatan, itu mengikuti sesudahnya.

Pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengadakan rapat pertamanya. Di akhir rapat, Presiden Soekarno menunjuk 9 orang sebagai anggota Panitia Kecil yang ditugasi untuk menyusun rancangan yang berisi hal-hal yang sifatnya mendesak yaitu pembagian negara, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian.

Keesokan harinya, pada dinihari 19 Agustus Otto Iskandardinata mengadakan rapat. Ia ditawari jabatan sebagai gubernur Kalimantan yang pertama, tetapi ia menolaknya. Malah, ia menyerahkan jabatannya ke Pangeran Muhammad Noor. Saat itu, Pangeran berada di Pulau Jawa, yaitu Bandung. Adapun, hasil yang diperoleh dari Panitia Kecil itu adalah Pangeran Moh. Noor menjadi calon gubernur.

Bersama A.A.Rivai (adik Hamidhan), pada tanggal 24 Agustus mereka datang dari Jawa untuk membawa berita kemerdekaan. Selanjutnya, Borneo Shimbun yang ada di Banjarmasin dan Kandangan juga ikut menyiarkan berita proklamasi tersebut, termasuk menyiarkan UUD 1945, pengangkatan Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur Kalimantan. Ia juga dipercaya sebagai pemimpin dari Kalimantan di Jawa agar mendirikan PNI, BKR, dan KNIP daerah Kalimantan.

Pada tanggal 30 Oktober 1945, ia bertemu dengan Hasan Basry. Hasan Basry memintanya agar menyebarkan pamflet tentang kemerdekaan Indonesia di Amuntai. Sementara itu, Hasan Basry juga membuat perjuangan untuk mengumpulkan kekuatan di Kalimantan Selatan.

Seusai Konferensi Meja Bundar, ia mengubah nama surat kabarnya Soeara Kalimantan jadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1961, surat kabarnya dijual. Hamidhan mengaku kecewa dengan kebebasan pers yang ditekan pemerintah dan kurang dari semangat proklamasi.

Setelah surat kabarnya dijual, Hamidhan ditawari oleh keponakannya, Fachrudin Mohani untuk mengawasi dua hotel miliknya, Hotel Banyuwangi (Banyuwangi) dan Hotel Wisma Andhika (Surabaya). Satu atau dua bulan sekali Hamidhan balik ke Banjarmasin untuk menengok keluarganya. Pekerjaan ini berjalan sampai tahun 1975.