Coba jelasin Usulan dari Papua Tengah dong

Upaya untuk memekarkan Provinsi Papua (dahulu dikenal dengan nama Provinsi Irian Jaya) dilakukan sejak masa pemerintahan Gubernur Busiri Suryowinoto. Pada masa itu, Presiden Soeharto mendorong pemekaran Provinsi Irian Jaya untuk menambah perwakilan Irian Jaya pada lembaga legislatif tingkat pusat dan melancarkan pembangunan di wilayah tersebut. Gagasan pemekaran ini juga dikemukakan dalam seminar "Pembangunan Pemerintah Daerah" pada tahun 1982.

Sebelum wafat pada awal Agustus 1982, Busiri mengemukakan tiga usulan berbeda untuk pemekaran provinsi tersebut, yang dinilai oleh wartawan Kompas Korano Nicolash LMS sebagai konsep pertama yang "memuat secara komprehensif dan rinci pemekaran Irja menjadi tiga propinsi". Salah satu usulan Busiri tersebut adalah membagi Irian Jaya menjadi tiga provinsi, yakni Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Provinsi Irian Jaya Tengah terdiri dari kabupaten Mapurajaya (Mapurajaya), Nabire (Nabire), Enarotali (Enarotali), Mulia (Mulia), Yapen-Waropen (Serui), dan Teluk Cenderawasih (Biak). Meski usulan pemekaran ini tidak pernah diwujudkan, Presiden Soeharto menyetujui pemecahan wilayah Irian Jaya menjadi tiga wilayah pembantu gubernur pada tahun 1984.

Pemekaran tahun 1999 dan 2003

Setelah tertunda selama beberapa tahun, Presiden B.J. Habibie menyetujui pemekaran Provinsi Irian Jaya. Provinsi Irian Jaya dimekarkan menjadi Provinsi Irian Jaya, Irian Jaya Barat, dan Irian Jaya Tengah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 yang ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1999. Mantan Pembantu Gubernur Wilayah II Herman Monim kemudian dilantik sebagai Gubernur Irian Jaya Tengah pertama pada tanggal 12 Oktober 1999. Kendati demikian, pemekaran Provinsi Irian Jaya ditentang oleh DPRD Irian Jaya dan DPRD Irian Jaya mengeluarkan keputusan yang membatalkan pemekaran tersebut secara sepihak empat hari kemudian. Pemerintah pusat mengakui keabsahan keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD Irian Jaya dan undang-undang tersebut ditarik kembali.

Setelah Irian Jaya mengalami perubahan nama menjadi Papua pada tahun 2000, tuntutan tentang pemekaran provinsi Papua kembali mengemuka. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Andreas Anggaibak (Ketua DPRD Mimika), Jacobus Muyapa (Ketua DPRD Paniai), dan Philip Wona (Bupati Yapen Waropen) mendeklarasikan pembentukan provinsi Papua Tengah. Akibat dari deklarasi tersebut, masyarakat di wilayah Papua Tengah terpolarisasi menjadi dua, yakni massa yang mendukung dan yang menolak pemekaran provinsi Papua Tengah. Kedua kelompok tersebut bertikai dan saling menyandera satu sama lain selama kurang lebih seminggu hingga akhirnya pemerintah pusat mengeluarkan keputusan untuk menunda pemekaran provinsi pada tanggal 28 Agustus. Kedua pihak akhirnya memutuskan untuk berdamai sehari setelah keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pertikaian tersebut mengakibatkan lima orang tewas dan puluhan orang lainnya terluka.