Saya mau tau Aktivisme dan organisasi dari Djanius Djamin

Selama berkuliah di USU, Djanius aktif dalam organisasi pergerakan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Ia awalnya menjadi Pengurus HMI Komisariat Fakultas Hukum USU dari 1961 hingga 1963. Setelah itu, ia masuk dalam kepengurusan Departemen Keputrian HMI (kini Korps HMI-Wati) Medan dan menjadi ketua pertama departemen tersebut dari 1966 hingga 1968.

Ketika HMI Medan terlibat dalam aksi-aksi penolakan Gerakan 30 September (G30S)/Partai Komunis Indonesia (PKI), Djanius ikut turun ke jalan untuk berdemonstrasi melawan PKI. Karena sikapnya yang sangat keras terhadap PKI, Djanius menjadi salah satu sasaran utama PKI. Menurut Djanius, ketika ia dan anggota HMI lainnya sedang berdemonstrasi di Lapangan Merdeka, seorang anggota PKI berusaha menikam perutnya, tetapi gagal lantaran sebuah tali pinggang bekas pengikat drum menempel pada perutnya. Djanius pun dipindahkan dari posisi depan ke posisi belakang barisan demonstrasi oleh demonstran lainnya guna menjaga keselamatannya.

Sebagai seorang pemuka masyarakat dari etnis Minangkabau, Djanius aktif berperan dalam menggerakkan organisasi Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3). Kiprahnya di BM3 diawali sebagai Sekretaris BM3 Sumatra Utara pada tahun 1987 hingga 1990. Selanjutnya, ia terpilih sebagai Ketua Umum BM3 Sumatra Utara selama tiga periode mulai dari tahun 1994 hingga tahun 2011. Selama memimpin BM3, Djanius memprakarsai pembangunan Rumah Gadang Minang di Jalan Adinegoro, yang kini menjadi gedung Sekretariat BM3 Sumatra Utara. Selain itu, BM3 semasa kepemimpinan Djanius juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti pengiriman tim relawan untuk membantu menangani bencana alam. Setelah masa jabatannya di BM3 habis, Djanius didapuk sebagai Komisaris Utama Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Gebu Prima, sebuah bank milik BM3 yang bertujuan untuk membantu ekonomi dari masyarakat lemah.

Pada November 2018, Djanius didapuk sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Eka Medan, sebuah yayasan yang mengelola gedung kantor HMI dan Korps Alumni HMI.

Mengajar dan mengelola yayasan pendidikan

Setelah meraih gelar sarjana hukum dari USU pada tahun 1965, ia sempat melamar pekerjaan ke berbagai tempat: Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan (IKIP Medan), dan Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Ketika mendapat kabar bahwa semua lamarannya diterima, Djanius meminta saran ke orang tuanya. Orang tuanya menolak Djanius bekerja di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri.  Mereka hanya merestuinya bekerja di IKIP Medan dan BDNI.

Djanius memulai kariernya di bidang akademik sebagai asisten dosen di IKIP Medan pada tahun 1965, dengan pekerjaannya di BDNI sebagai pekerjaan sambilan. Selain di IKIP Medan, Djanius juga mengajar di Akademi Asuransi dan Perbankan dari tahun 1968 hingga 1972, Institut Teknologi Sumatera Utara dari tahun 1965 hingga 1976, dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Medan dari tahun 1970 hingga 1974. Di IAIN Medan, ia merupakan salah seorang dosen terawal.

Pada 1976, Djanius menjabat sebagai Ketua Yayasan Perbankan Nasional Swasta yang menaungi Akademi Perbankan Nasional Swasta. Dalam perjalannya, Akademi Perbankan Nasional Swasta berubah nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Trikarya dan Universitas Tri Karya, sedangkan nama yayasannya berubah menjadi Yayasan Pendidikan Tri Karya yang tetap dipimpin oleh Djanius. Di bawah pengelolaanya, Universitas Tri Karya menjadi tempat kerja bagi perantau Minangkabau di Sumatra Utara. Hampir semua pegawai dan tenaga pengajar Universitas Trikarya beretnis Minang.

Setelah berdiri selama beberapa tahun, Universitas Tri Karya beserta Yayasan Pendidikan Tri Karya diserahterimakan kepada Yayasan Pendidikan Tanah Seribu dan Universitas Tri Karya berubah nama menjadi Universitas Kaltara. Lokasi yayasan dan universitas dipindahkan dari Medan ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Kendati demikian, proses serah terima dan pemindahan universitas ini tidak berjalan lancar, sehingga yayasan dan universitas harus menanggung utang yang besar dan mahasiswa yang sedang berkuliah harus dikeluarkan.