Jelaskan Prosedur Penemuan Hukum dari Qadi

Untuk mengetahui prosedur penemuan hukum, maka harus mengetahui tahap-tahap pemeriksaan perkara perdata, dalam upaya melakukan penemuan hukum, maka perististiwa itu harus diarahkan kepada undang-undangnya agar undang-undang itu dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit. Sedangkan undang-undangnya harus disesuaikan dengan peristiwa yang konkrit tersebut.

Ijtihad hakim Agama di Indonesia

Metode penemuan hukum maupun metode penerapan hukum dalam ilmu hukum umum tersebut diatas dikaitkan dengan metode penemuan hukum (istinbath al-hukm) dan penerapan hukum (tathbiq al-hukm) dalam hukum Islam tampak jauh berbeda metode yang dipergunakan.

Sebagai gambaran umum tentang metode dan penerapan hukum, maupun memberlakukan hukum dalam suatu negera menurut hukum Islam telah dikemukakan oleh para juris Islam (fuqoha’) dan sangat mendasar metode yang mereka temukan, seperti pemahaman hukum yang terdapat dalam teks hukum dikaji dengan metode penafsiran maupun dari struktur bahasanya. Sehingga dirumuskan metode sebagaimana dimuat dalam karya mereka yang disebut ushul fiqh.

Di dalam ilmu ushul fiqh, dirumuskan metode untuk memahami hukum Islam dan untuk memahami dalil-dalil hukum yang mana dengan dalil-dalil tersebut dibangun hukum Islam yang ketentuan hukumnya sesuai dengan akal sehat (a reasionable assumption). Sarjana modern sepakat bahwa Imam Syafi’i (Muhammad Idris Asy- Syafi’i) mempunyai jasa besar sebagai pendiri atau guru arsitek ushul fiqh, tetapi juga sebagai model bagi ahli-ahli hukum dan para teorisasi yang muncul kemudian.

Metode pengembangan hukum Islam yang telah diletakkan oleh Imam Mujatahid (Malik bin Anas, 714-795 M, abu Hanifah, 699-767 M, Muhammad Idris As-Syafi’I, 767-819, Ahmad bin Hanbal, 780-855 M) dan dijadikan dasar pijakan untuk menemukan hukum dan penerapan hukum, maupun meberlakukan hukum dalam suatu negara. Metode yang dijelaskan secara rinci dalam ushul fiqh menurut Tahrir Mahmood merupakan asas hukum di berbagai negara Islam dan di dalam pembaharuan hukumnya, yaitu metode musawati mazhahib al-Fiqh (equality of the schools of Islamic law), istihsan (juristic equality), masalih al-mursalah (public interest), siyasah syari’ah (legislative policy of the state), istidlal (juristic reasioning), taudi’ (legislation), tadwin (codivication).

Suatu perintah undang-undang untuk melakukan perdamaian atau menyelesaikan perkara dengan damai ADR (Alternative Dispute Resolution), maupun hakim mediator yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran No. 1 tahun 2002 tidak lain maksud dan tujuannya di samping untuk pembatasan kasasi secara substantif dan prosessual, juga agar penyelesaian sengketa hukum berakhir dengan damai. Penyelesaian perkara dengan damai adalah inti dari metode murslah maupun istihsan.

Namun persoalannya, dalam banyak kasus, terutama sengketa di pengadilan banyak para pihak setalah sidang, banyak yang tidak merasa legowo (menerima putusan apa adanya), karena dianggap belum mencapai taraf adil. Sehingga usai sidang acap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang masih menyimpan rasa diberi ketidakadilan dalam kasus tersebut. Jadi kesan istihsan jauh dari kasus tersebut.

Mengenai ijtihadnya, hakim agama se Indonesia ketika memutuskan perkara, hakim agama menggunakan ijtihad istinbathi yaitu ijtihad yang dilakukukan berdasarkan pada nash-nash syari’at dalam menyimpulkan ide hukum yang terkandung di dalamnya.