Jelaskan Aksi ke Pemerintah dari Serikat Pekerja Kereta Api

Aksi pertama Menuntut peninjauan kembali alih status eks PNS PJKA Dephub melalui aksi demo ke Dephub, Mahkamah Konstitusi dan Meneg BUMN dan menghasilkan Statemen Pemerintah

Aksi ke-2 (dua) menuntut realisasi janji Pemerintah mengenai statemen 5 Agustsus 2005 ke Menteri Perhubungan, Menteri Negara BUMN, DPR, Mahkamah Konstitusi dan Istana Presiden serta menghasilkan PP Nomor 64 Tahun 2007.

Aksi Sosial/Kepedulian: SPKA dalam rangka memberikan motivasi kepada pegawai yang bertugas di front linier seperti penjaga lintasan, penjaga terowongan, dan para masinis di dipo-dipo Jawa dan Sumatera, melakukan kunjungan kerja dengan cara dialog.

Pembelaan terhadap pegawai yang dikenakan sanksi berat. Setiap anggota SPKA berhak memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari SPKA baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pembinaan dan Penambahan wawasan bagi pengurus dan anggota SPKA.

Seminar dan Pendidikan Organisasi di dalam dan Luar Negeri.

Aksi damai ke tvOne pada Maret 2010 menyampaikan keluh kesah mengenai UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian pemerintah akhirnya menyetujui PT Kereta Api sebagai pengelola Sarana dan Prasarana Perkertaapian :

Kepmen Perhubungan Nomor KP 217 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Kepmen Perhubungan Nomor KP 218 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Kepmen Perhubungan Nomor KP 219 Tahun 2010 tentang Pelaksana Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Kepmen Perhubungan Nomor KP 220 Tahun 2010 tentang Izin usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero);

Kepmen Perhubungan Nomor KP 221 Tahun 2010 tentang Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum saat ini PT Kereta Api Indonesia (Persero).