Jelaskan Rujukan dan pemulihan dari Hukum Uni Eropa

Para hakim nasional berperan penting dalam menerapkan perundang-undangan Uni Eropa, sehingga dapat ditegakkan di masing-masing negara anggota dengan benar dan konsisten. Dalam rangka melindungi kesatuan dan efektivitas hukum Uni Eropa, Mahkamah Hukum Uni Eropa harus menyediakan tuntunan yang benar, dalam membantu pengadilan nasional menafsirkan hukum Uni Eropa dengan tepat. Mekanisme rujukan pendahuluan adalah salah satu instrumen kunci yang diatur di dalam Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa, yang memungkinkan Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan panduan ini, supaya dapat bekerja sama dengan pengadilan nasional. Prosedur rujukan pendahuluan juga memungkinkan pengadilan nasional mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Hukum Uni Eropa. Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU) mengatur mekanisme dialog rujukan pendahuluan antara Mahkamah Eropa dengan pengadilan nasional. Selain membantu pengadilan nasional menafsirkan hukum Uni Eropa, dialog ini bertujuan supaya penerapan hukum Uni Eropa dapat seragam di seluruh Uni Eropa, serta menciptakan mekanisme tambahan.

Mahkamah Hukum Uni Eropa tidak diikat berdasarkan perkara-perkara terdahulu (preseden), yang harus mengikuti peraturan-peraturan sebelumnya. Tetapi dalam praktiknya, hal tersebut dilakukan dalam memastikan adanya konsistensi hukum. Pada perkara Barber v Guardian Royal Exchange, pengadilan nasional wajib merujuk Mahkamah Eropa dan terikat oleh peraturan Mahkamah Eropa yang berlaku sebelumnya. Mahkamah Eropa membatasi efektivitas berlakunya peraturan, berdasar tanggal berlakunya putusan. Mahkamah Eropa menerima rujukan dari berbagai pengadilan nasional dan tribunal, termasuk pranata-pranata arbitrase, kantor-kantor asuransi, dan tribunal-tribunal administratif. Secara hukum, Mahkamah Eropa tidak memiliki wewenang dalam menerima rujukan dari badan di luar sistem hukum negara-negara anggota. Hal ini dapat dilihat pada perkara Nordsee, yang permintaan peraturannya dibuat oleh tribunal arbitrase yang ditandatangani berdasarkan kontrak; sehingga rujukannya ditolak. Pengadilan nasional atau pranata-pranata hukum harus membuat rujukan dengan keputusan perkara, sebelum bersandar pada penafsiran hukum Uni Eropa. Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU) membedakan kondisi pengadilan-pengadilan nasional yang 'boleh' merujuk, dengan pengadilan-pengadilan nasional yang ‘wajib’ melakukan rujukan. Pengadilan nasional yang ‘boleh’ merujuk, yaitu ketika pranata hukum tersebut memiliki otoritas membuat rujukan ke Mahkamah Eropa, tetapi tidak terikat untuk melakukannya. Sementara pranata-pranata hukum yang 'wajib' membuat rujukan, yaitu pihak-pihak yang tidak memiliki hak menarik banding dengan sendirinya. Misalnya, Mahkamah Agung di Britania Raya pada perkara Lord Denning Bulmer v Bollinger, perkara Costa v ENEL, dan Mahkamah Agung di Swedia pada perkara Lyckeskog. Kondisi ’acte clair’ membuat pengadilan nasional tidak perlu melakukan rujukan kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa, seperti yang terjadi pada perkara CILFIT, Da Costa, Lyckeskog, dan Keck & Mithouard. Selain itu, Mahkamah Hukum Uni Eropa juga dapat menolak perundang-undangan yang dibuat oleh badan hukum nasional di luar sistem hukum negera-negara anggota. Setelah pengadilan nasional telah sampai pada pemenuhan rujukan, pranata hukum ini kemudian memformulasikan pertanyaan-pertanyakan yang akan diajukan, serta mengumpulkan isu dan fakta-fakta mengenai suatu perkara tersebut kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa. Meski pada realitasnya, Mahkamah Eropa memformulasikan ulang pertanyaan-pertanyaan pra-peradilan tersebut dalam 'mendampingi' pengadilan nasional. Pada akhirnya, pengadilan nasional lah yang memutuskan akhir dari perkara tersebut, bukan Mahkamah Eropa. Rujukan pendahuluan merupakan prosedur yang menghubungkan sistem legislasi nasional dengan sistem hukum Uni Eropa supaya lebih terbiasa, sehingga sistem hukum Uni Eropa dapat berkembang, dan traktat-traktat perjanjian dapat dikonstitualisasikan. Dengan kata lain, rujukan pendahuluan merupakan wahana bagaimana prinsip dasar hukum Uni Eropa diartikulasikan.

Meski hukum Uni Eropa memungkinkan individu membawa perkaranya secara langsung ke Mahkamah Eropa sebelum pengadilan nasional, tetapi pemulihan atas perkara tersebut tidak dibuat oleh pengadilan nasional. Hal ini dilakukan dalam memastikan adanya ketaatan pada hukum Uni Eropa. Akibatnya, pemulihan atas pelanggaran hukum nasional harus tersedia juga bagi pelanggaran-pelanggaran yang serupa di dalam hukum Uni Eropa. Pada perkara Rewe-Zentralfinanz, ketentuan pemulihan tidak boleh mendiskriminasi dan harus tersedia, seandainya berlaku 'pada kondisi yang sama dalam pengamatan hukum nasional'. Pada perkara Francovich, Mahkamah Eropa menyatakan jika negara anggota gagal mengimplementasikan tujuan Pedoman Uni Eropa, maka pemulihan akan tersedia sebagai kompensasi bagi mereka yang dirugikan; akibat pelanggaran hukum tersebut. Hal ini memastikan supaya negara anggota tidak mengandalkan, atau mengambil untung atas kesalahan mereka sendiri, sehingga pemulihan tersedia secara seragam di Uni Eropa. Keputusan Mahkamah Hukum Uni Eropa tentang negara-negara anggota yang gagal memenuhi kewajibannya, terkait aturan yang tercantum di dalam Pedoman, terdapat di dalam perkara Francovich. Selanjutnya Mahkamah Hukum Uni Eropa menetapkan bahwa pemulihan dapat tersedia dalam kondisi ketika negara-negara aggota gagal memenuhi turunan hukum Uni Eropa lainnya. Misalnya, dalam perkara-perkara gabungan Brasserie du Pêcheur SA v Germany, R v Secretary of State for Transport ex p Factortame Ltd dan Pêcheur dan Factortame. Pada perkara Von Colson, Mahkamah Eropa menyediakan peraturan yang melindungi negara anggota, sehinga pengadilan nasionalnya wajib memfasilitasi pencapaian tujuan Uni Eropa. Akibatnya, negara-negara anggota dan pengadilan nasional harus memastikan penyelesaian atas pelanggaran hukum Uni Eropa secara 'efektif', dengan 'efek jera' dan 'memadai dalam kaitannya dengan kompensasi yang berkelanjutan' (proporsional). Pengadilan nasional mengembangkan prinsip ini pada perkara Johnston, dengan memastikan 'perlindungan yudisial yang efektif' bagi mereka yang dirugikan, akibat melanggar hukum Uni Eropa. Pada perkara Marshall, Mahkamah Eropa mengambil prinsip efektivitas, yaitu pengadilan nasional tidak hanya menyediakan pemulihan terhadap pelanggaran hukum nasional yang sama; tetapi juga apabila pemulihan 'efektif' pada hukum nasional tidak tersedia, maka pengadilan nasional harus memperbaiki hukum yang tersedia tersebut atau merancang pemulihan yang sesuai. Sementara pada perkara 453-/99 Courage Ltd v Crehan, seorang individu dapat memperkarakan individu lainnya, dengan menuntut pemulihan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum kompetisi Uni Eropa. Karena tidak adanya pemulihan nasional untuk pelanggaran tersebut, maka Mahkamah Eropa menetapkan bahwa sebuah proses hukum yang dibawa atas dasar prinsip ’Frankovich’, tidak hanya dalam konteks melawan negara-negara anggota, tetapi juga dalam melawan individu atau badan-badan swasta yang menyebabkan kerugian, karena melanggar hukum Uni Eropa.

Tuntutan pemulihan dapat berhasil dalam tiga kondisi: (1) perundang-undangan Uni Eropa yang diduga telah dilanggar adalah perundang-undangan yang 'bermaksud memberi hak pada suatu individu'. Hak ini tidak hanya terkandung di dalam legislasi, tetapi juga di dalam prinsip dasar hukum Uni Eropa; (2) apabila pelanggarannya 'cukup serius', termasuk dalam keadaan-keadaan kompleks, atau kesulitan-kesulitan dalam menerapkan penafsiran. Pada tes yang lebih modern, dapat dilihat dalam bentuk-bentuk 'kebijaksanaan' (discretion) yang diberikan. Pada perkara T-351/03 Schneider v Commission, 'kebijaksanaan' ini nyaris tidak ada dalam situasi di mana penggugat harus membuktikan suatu pelanggaran yang 'cukup serius', yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Uni Eropa. Oleh sebab itu, ketika lembaga-lembaga Uni Eropa memberikan 'kebijaksanaan', maka 'kesalahpahaman' juga harus didemonstrasikan; (3) adanya 'hubungan kasualitas' antara pelanggaran dengan kerugian yang dikeluhkan. Perkara 26/74 Société Roquette Frères v Commission, menunjukkan bahwa jumlah kerugian yang dikeluhkan harus aktual, khusus, dan konkret. Selain itu, pemohon harus menunjukkan perundang-undangan mana yang telah menyebabkan kerugian, serta rantai penyebab kerugian tersebut tidak rusak, misalnya oleh negara anggota yang melawan Uni Eropa. Kecuali, jika Uni Eropa benar-benar gagal melaksanakan kekuatan pengawasannya pada suatu negara. Apabila terdapat ‘tanggung jawab hukum’ (liability) yang tergabung dari pihak Uni Eropa dan suatu negara anggota, maka secara umum, negara anggota tersebut dianggap sebagai penanggung jawab utama. Tindakan selanjutnya harus dibawa di pengadilan nasional yang sesuai. Kelalaian kontributif [juga] dapat membatalkan tuntutan, atau [setidaknya] mengurangi jumlah kerugian.