Jabarkan Prostitusi paksa dari Perbudakan seksual

Sebagian besar, jika tidak semua, bentuk-bentuk prostitusi paksa dapat dipahami sebagai perbudakan seksual. Istilah "prostitusi paksa" dan "pelacuran paksa" muncul dalam konvensi internasional dan kemanusiaan tetapi kurang dipahami dan diterapkan secara konsisten. "Prostitusi paksa" umumnya mengacu pada kondisi kontrol atas seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan aktivitas seksual.

Isu persetujuan dalam prostitusi sedang hangat diperdebatkan. Pendapat di negara-negara seperti Eropa telah terbagi atas pertanyaan apakah prostitusi harus dianggap sebagai pilihan bebas atau sebagai eksploitatif yang melekat pada perempuan. Undang-undang di Swedia, Norwegia, dan Islandia mengatur bahwa membayar untuk seks adalah ilegal, tetapi tidak sama halnya dengan menjual layanan seksual. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa semua bentuk prostitusi pada dasarnya bersifat eksploitatif dan menentang gagasan bahwa prostitusi dapat dilakukan secara sukarela. Sebaliknya, prostitusi adalah profesi yang diakui di negara-negara seperti Belanda dan Jerman.

Pada tahun 1949, Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain (Konvensi 1949). Pasal 1 Konvensi 1949 memberikan hukuman bagi setiap orang yang "mengadakan, membujuk atau mengarahkan, untuk tujuan pelacuran, orang lain" atau "mengeksploitasi prostitusi orang lain, bahkan dengan persetujuan orang itu." Agar termasuk dalam ketentuan Konvensi 1949, perdagangan manusia tidak perlu untuk melewati batas internasional.

Sebaliknya, organisasi seperti UNAIDS, WHO, Amnesty International, Human Rights Watch dan UNFPA telah meminta negara-negara untuk mendekriminalisasi pekerja seks dalam upaya global untuk mengatasi epidemi HIV/AIDS dan memastikan akses pekerja seks ke layanan kesehatan.