Jabarkan Perluasan pada masa depan dari Perluasan Perbara

Papua Nugini, atau PNG, sebuah negara anggota Persemakmuran, telah menjadi pengamat dari blok regional sejak tahun 1976, lebih awal daripada anggota yang non-asli lain ASEAN. Kenyataan bahwa Papua Nugini, sebuah negara di luar Asia Tenggara telah mendapatkan status pengamat karena penerimaan Papua Nugini dilakukan sebelum berlakunya keputusan tahun 1983 yang membatasi hanya negara-negara Asia Tenggara yang bisa menjadi bagian dari blok regional ini.

Selama Pertemuan Menteri ke-29 ASEAN yang diselenggarakan di Jakarta, di 1996, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Kilroy Genia menyatakan keinginan negaranya untuk lebih memperkuat interaksinya dengan ASEAN dengan mengusulkan agar Papua Nugini diberikan keanggotaan status anggota rekan yang permanen dengan ASEAN. Perdana Menteri Papua Nugini yang sekarang, Michael Somare menunjukkan selama kunjungannya ke salah satu negara anggota pendiri ASEAN, Filipina, pada 2009 bahwa negaranya siap dan mampu memenuhi semua persyaratan keanggotaan dalam kelompok regional ini.

Lokasi geografis negara itu agak menghalangi masuknya PNG menjadi anggota ASEAN. Meski berada tidak lebih jauh dari Jakarta, kantor pusat ASEAN, dibandingkan dengan Myanmar utara, PNG secara geografis bukanlah bagian dari Asia Tenggara, ataupun daratan Asia. Ketika negara itu diberikan status pengamat pada 1976, diakui bahwa PNG memiliki wilayah politik dan ekonomi yang sama dengan anggota ASEAN, dan terhubung secara geografis, karena negara membentuk setengah dari pulau besar New Guinea, dengan provinsi Papua dan Papua Barat milik Indonesia yang membentuk paruhan lainnya. Sejak itu, Papua Nugini telah menanti dalam ketidakpastian selama 35-tahun yang panjang sambil mengharapkan izin untuk menjadi anggota penuh.