Jabarkan Yudisial dan legislatif dari Perkawinan sejenis

Ada beberapa posisi yang berbeda mengenai apakah perkawinan sejenis dapat dilakukan dalam yurisdiksi yang demokratis. "Kekuasaan mayoritas" berpendapat bahwa perkawinan sejenis adalah sah atau tidak sah berdasarkan apakah hal ini diterima oleh mayoritas pemilih atau wakil mereka pilih.

Sebaliknya, hak sipil berpendapat bahwa sebuah institusi dapat dengan sah dibentuk melalui putusan kehakiman yang tidak memihak yang dengan teliti menguji dan menemukan bahwa hak untuk kawin tanpa memandang jenis kelamin orang tersebut dijamin dalam hukum hak perdata dalam yurisdiksinya.