Jelaskan Masa Perang Kemerdekaan dari Sejarah Kalimantan Selatan

1913, Belanda tetap menempatkan kekuatan militernya di Banjarmasin.

1915, Sarekat Islam mendirikan Madrasah Darussalam di Martapura.

1919, Banjarmasin mendapat otonom pemerintahan menjadi Gemeente Bandjermasin.

1920. Kandangan dan Banjarmasin berpenduduk lebih dari 10.000 jiwa.

1923, National Borneo Congres ke-1.

29-31 Maret 1924, National Borneo Congres ke-2, dihadiri wakil-wakil Perserikatan Dayak dan Sarekat Islam lokal.

1927, pemberontakan di Tabalong, dipimpin Darmawi untuk menolak kerja paksa.

5 Maret 1930, keluarnya ketetapan nomor 253 dan 254 tentang berdirinya cabang Muhammadiyah di Banjarmasin dan Alabio.

1937, kembalinya Ratu Zaleha dari pembuangan ke Martapura serta pemberontakan Hariang, sehingga Kepala Distrik Kyai Masdhulhak tewas.

1937, Dewan rakyat terdapat di Banjarmasin dan Barabai

1938 – 1942, masa Gubernur Borneo dr. A. Haga.

1938: Hindia Belanda mendirikan tiga provinsi atas eilandgewest yaitu Sumatera beribu kota di Medan, Borneo beribu kota di Banjarmasin, dan Timur Besar beribu kota di Makassar.

25 Desember 1941, Jepang membom Lapangan Terbang Ulin

21 Januari 1942, Jepang menembak jatuh pesawat Catalina milik Belanda di sungai Barito perairan Alalak, Barito Kuala.

8 Februari 1942, Jepang memasuki Muara Uya, Tabalong, Gubernur Haga mengungsi ke Kuala Kapuas menuju Puruk Cahu.

10 Februari 1942, tentara Jepang memasuki Banjarmasin, sejak 6 Februari 1942 pemerintahan kota sudah vacuum.

Februari 1942, dengan persetujuan wali kota Banjarmasin H. Mulder dibentuk Pimpinan Pemerintahan Civil (PPC), diketuai Mr. Rusbandi, sebagai pemerintahan sementara.

12 Februari 1942, tentara Jepang mengeluarkan maklumat kota Banjarmasin dan daerahnya diserahkan kepada PPC (Pimpinan Pemerintahan Civil).

5 Maret 1942, A.A. Hamidhan menerbitkan surat kabar Kalimantan Raya.

17 Maret 1942, Gubernur A. Haga menyerah dengan Jepang di Puruk Cahu, kemudian ditahan di Benteng Tatas.

18 Maret 1942, Kiai Pangeran Musa Ardi Kesuma ditunjuk Jepang sebagai Ridzie, penguasa penuh dan tertinggi pemerintah sipil, meliputi wilayah Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kapuas-Barito (Dayak Besar).