Jabarkan Penafsiran umum dari Cornell Paper

Menurut Anderson dan McVey, Divisi Diponegoro memiliki jumlah anggota bersuku Jawa yang lebih besar daripada divisi-divisi lain di Angkatan Darat. Mereka bermarkas di Jawa Tengah, dimana kebudayaan tradisional masih lebih kental dibanding provinsi-provinsi tetangga seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah percaya bahwa wilayah mereka, yang merupakan pusat kekuasaan politik di Pulau Jawa selama berabad-abad lamanya, "telah dilangkahi oleh Djakarta". Kondisi yang senjang ini menyebabkan hubungan yang panas antara para perwira Diponegoro yang masih kental menganut kepercayaan tradisional Jawa dan nilai-nilai nasionalis warisan Revolusi Nasional di satu sisi, dan para perwira di Markas Besar dan Staf Umum yang lebih berorientasi intelektual ala Eropa yang "asing", karena dididik dengan cara-cara dan tradisi Belanda.

Anderson dan McVey memerhatikan bahwa para "perwira penjaga tradisi" percaya bahwa "pekerjaan sebagai seorang tentara tidaklah mengenai teknik dan kemampuan, melainkan lebih kepada pembangunan nilai moral dan spiritual melalui semacam asketisme modern". Para perwira ini memiliki pandangan yang sama dengan para perwira yang bertugas di beberapa divisi dan unit militer yang berada di luar Jakarta, termasuk Letkol Untung Syamsuri yang bertugas di Tjakrabirawa, resimen pengawal Presiden. Mendengar kabar bahwa para perwira Markas Besar sedang bekerja sama dengan CIA, sekelompok perwira Diponegoro merencanakan serangkaian penculikan terhadap beberapa jenderal di struktur pimpinan Angkatan Darat yang kemudian akan disandera atau dibunuh. Mereka percaya bahwa Presiden Soekarno, yang telah diperingatkan oleh Untung sendiri akan sebuah percobaan kudeta oleh pimpinan Angkatan Darat, akan teryakinkan untuk mendukung kelompok mereka sementara Markas Besar akan "terlalu banyak kehilangan pemimpinnya untuk melakukan apapun selain menyerah".

Para perwira ini paham bahwa kesempatan mereka akan tiba pada pawai tahunan untuk memperingati ulang tahun Angkatan Bersenjata pada 5 Oktober di Jakarta, dimana peragaan-peragaan militer akan dipertunjukkan oleh para prajurit terjun payung, unit-unit kavaleri, dan pasukan-pasukan lapis baja. Setelah mengamankan dukungan dari beberapa perwira Angkatan Udara, kelompok ini memutuskan untuk menjadikan Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma sebagai tempat evakuasi Presiden Soekarno. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan dari kelompok-kelompok pemuda PKI untuk mengamankan fasilitas-fasilitas militer di sekitar ibu kota Anderson dan McVey berteori pada malam Kamis, 30 September dipilih sebagai "hari-H" karena "dalam kepercayaan tradisional Jawa, kekuatan-kekuatan magis sedang jauh, dan kekuatan-kekuataan spiritual dapat dengan mudah terkumpul untuk mendukung". Mereka menemukan bukti bahwa setidaknya dua orang pemimpin senior selain Soekarno dievakuasi ke Halim: Marsekal Omar Dani, Panglima Angkatan Udara, dan D.N. Aidit, Ketua Umum CC PKI. Kehadiran Aidit diusulkan oleh Anderson dan McVey sebagai "bukti kepada Presiden bahwa PKI secara langsung terlibat dan tersangkut dalam urusan ini, sehingga jika ia ingin tetap melanjutkan kebijakan-kebijakannya yang "pro-kiri" dan kedekatannya dengan PKI, [...] ia tak akan punya pilihan lain selain mengumumkan ketidaksetujuannya terhadap Dewan Djenderal".

Kedua peneliti itu menitikberatkan fakta bahwa pada pengumuman pada 1 Oktober pagi, Untung berulang kali menyatakan bahwa Gerakan 30 September hanyalah suatu urusan "rumah tangga" Angkatan Darat, sehingga mereka tidak menemukan alasan yang sahih untuk memberlakukan pengetatan kendali terhadap pers, ataupun mobilisasi besar-besaran. Pada pengumuman itu sendiri, Untung meyakinkan para pendengarnya bahwa "semua partai politik, organisasi massa, surat kabar, dan majalah dapat terus berfungsi seperti biasa" sampai tiba masanya untuk mereka "mengumumkan kesetiaan mereka pada Dewan Revolusi Indonesia".

Takut melepaskan kartu-kartu politiknya, Soekarno menolak untuk memutuskan apapun sampai ia dapat mengontak sekutu-sekutu politik dan penasihat-penasihatnya. Tanpa alasan yang terang untuk meragukan Presiden atau kendalinya terhadap ibu kota, Untung dan anak buahnya memperbolehkan Soekarno untuk berkomunikasi lewat para pembawa pesan. Salah satu pembawa pesan tersebut menyampaikan pesan yang dibacakan lewat Radio Republik Indonesia (RRI) pada pukul 13.15 WIB, berisi pesan bahwa Soekarno bukanlah sandera dari gerakan Untung. Pesan ini dianggap "lebih sarat maknanya daripada apapun yang dapat dikatakan oleh Untung langsung", karena ditandatangani oleh panglima pasukan pengamanan presiden. Pesan-pesan juga disampaikan pada Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudro, yang menjabat jabatan lama Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf Angkatan Darat dan Mayor Jenderal Umar Wirahadikusumah, Panglima Daerah Militer Jayakarta sekaligus perwira militer yang bertanggungjawab atas garnisun ibu kota, untuk datang ke Halim dan merundingkan struktur kepemimpinan Angkatan Darat yang baru.

Seorang lagi pembawa pesan menemui Panglima Cadangan Strategis Mayor Jenderal Soeharto, yang telah mengambil alih kendali atas Angkatan Darat dan orang yang diduga berusaha dihindari oleh Presiden Soekarno karena "pemikirannya yang independen dan kepribadiannya yang mengesankan". Soeharto kemudian memerintahkan baik Pranoto maupun Umar untuk tidak pergi ke Halim, dan para peneliti percaya bahwa Soekarno kemudian menyadari Soeharto akan mencurigainya sebagai dalang di balik peristiwa ini. Setelah mengambil alih kantor pusat RRI dan mengamankan ibu kota Jakarta, Soeharto mengeluarkan ultimatum kepada kelompok Untung di Halim. Soekarno memutuskan untuk menuju Istana Bogor setelah menolak saran Untung untuk mengikuti kelompoknya ke markas Divisi Diponegoro di Semarang; di Bogor, Presiden diletakkan di bawah penjagaan ketat Angkatan Darat. Meskipun ia sendiri tak diperbolehkan untuk melakukan siaran secara langsung, Soeharto mengumumkan bahwa Angkatan Darat bersumpah setia kepada sang Presiden. Soekarno sendiri pada akhirnya sepakat untuk memberikan Soeharto "kewenangan dan tanggung jawab untuk mengembalikan ketertiban dan keamanan". Menjelang 5 Oktober, Angkatan Darat telah berhasil menumpas seluruh sisa-sisa perlawanan di Jawa Tengah.

Pada 2 Oktober, surat kabar Harian Rakjat yang berafiliasi pada PKI menerbitkan sebuah editorial yang kelak akan digunakan sebagai bukti bahwa PKI berada di balik upaya kudeta yang dilakukan oleh Untung dan anak buahnya. Anderson dan McVey menyatakan bahwa Harian Rakjat "membanggakan editorial-editorial mereka yang ditulis dengan baik dan disusun dengan rapi", namun yang satu ini "tidak memiliki gaya maupun sentuhan khas sedikitpun". Para peneliti itu percaya bahwa editorial yang "begitu ragu-ragu sehingga tampak bodoh" itu ditulis dan disediakan langsung oleh Angkatan Darat sebagai wadah untuk menyalahkan PKI atas Gerakan 30 September. Sejak upaya kudeta tersebut, Anderson dan McVey menyatakan bahwa Angkatan Darat cukup berhasil mengambinghitamkan PKI karena "pucuk pimpinan PKI yang benar-benar terlibat, betapapun runyam, dan karena pihak yang berkuasa pada saat itu benar-benar ingin memercayainya, karena pada masa yang lampau, mereka amat menakuti kemungkinan PKI berkuasa".

Sebagai kesimpulannya, Anderson dan McVey menulis, "(kajian ini) bukanlah wadah yang tepat untuk menyigi detail pembantaian komunis yang kelak terjadi setelah kudeta Angkatan Darat pada 1 Oktober." Walau begitu, mereka percaya bahwa Gerakan 30 September menjadi dasar dari munculnya "fenomena politik yang terpisah" meskipun "berkelindan erat". Tesis ini dipaparkan karena terjadinya vakum kekerasan secara tiba-tiba pada Oktober 21, ketika elemen-elemen pemuda PKI bentrok dengan Resimen Para Komando Angkatan Darat di Kabupaten Boyolali.