Jabarkan Hukum perburuhan terbagi menjadi: dari Hukum perburuhan

hukum perburuhan individu (mengenai kontrak kerja), dan

hukum perburuhan kolektif (mengenai serikat buruh, pemogokan, dan lain-lain),

yang secara bersama-sama membentuk hukum sosial.

Pembentukan dan pemutusan kontrak kerja

Hak mutlak dan kewajiban yang timbul dari pekerjaan

Sistem tanggung jawab kedisiplinan dan material

Hak berserikat pekerja (bagi para pekerja) dan berasosiasi pengusaha (bagi para pengusaha)

Kontrol negara atas pelaksanaan hukum perburuhan

Pada zaman ekonomi liberal, hubungan buruh sewa dimasukkan ke dalam hubungan kontrak yang bersifat wajib dan berkembang menjadi rincian baku dalam hukum perdata.

Pada abad ke-19, kaum pekerja semakin memberikan tekanan kepada negara hukum (Britania Raya, Prancis, Jerman), maka diadopsilah hukum mengenai perburuhan dan hubungan perburuhan.

Setelah Perang Dunia Pertama, hak-hak para buruh diatur oleh hukum, di mana perwakilan para buruh dan serikat dagang mengambil bagian.

Pada awal abad ke-20, pihak-pihak yang memberi kontrak bebas menentukan pasal-pasal kontrak. Perbedaan yang besar dalam kekuasaan, yang sering kali ada di antara pemberi kerja dan penerima kerja di dalam konteks industrial, mengarah pada salah-urus. Secara bertahap, kebebasan kontraktual dari pihak-pihak yang berkepentingan kemudian dibatasi oleh hukum. Pada tahun 1919, Organisasi Buruh Internasional didirikan.

Setelah Perang Dunia Kedua, diaturlah perlindungan buruh dan keikutsertaannya dalam pengelolaan entitas ekonomi. Pada awal abad ke-21, terdapat sedikit kebebasan kontrak, dan para pekerja/buruh menikmati perlindungan berjangkauan luas, misalnya dalam hal perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, jaminan sosial, kecelakaan kerja, dst. Perkembangan ini telah menjadi faktor penting dalam hal pemerataan kesejahteraan.

Hukum perburuhan telah menjadi produk hukum sejak zaman dahulu. Dalam hukum Romawi, kontrak jasa (locatio conductio operarum) hanya menjadi peran sub-ordinat, karena begitu luasnya perbudakan. Di Jerman Zaman Pertengahan, hubungan pekerjaan sering kali melibatkan urusan pribadi. Meskipun kerja berskala kecil di beberapa bagian dunia telah hadir, paro kedua abad ke-18 dipandang sebagai permulaan sejarah perburuhan. Pada zaman itu sebagian besar populasi Eropa berkembang menjadi kaum yang bergantung pada para pekerja (proletariat) dan pertanyaan sosial (pauperisme) muncul ke permukaan. Keluhan sosial industrialisasi pada abad ke-19 juga dipandang sebagai hasil dari otonomi-pribadi meskipun adanya ketidakseimbangan kekuasaan pihak-pihak yang menjalin kontrak.

Pengembangan hak buruh dimulai di Inggris pada tahun 1833 dengan adanya hukum mengenai pabrik. Mereka membatasi masa kerja bagi anak-anak antara 9 sampai 13 tahun untuk bekerja maksimal selama delapan jam, dan anak-anak antara 14 sampai 18 tahun untuk bekerja maksimal selama 12 jam. Anak-anak di bawah umum 9 tahun harus bersekolah.