Jelaskan Administrasi daerah dari Jacob Pattipi

Selama menjabat sebagai gubernur, terjadi perubahan dan pembentukan sejumlah kota dan kabupaten di wilayah provinsi Irian Jaya. Kota Jayapura yang sebelumnya merupakan kota administratif ditingkatkan statusnya menjadi kota berotonomi penuh pada tanggal 21 September 1993. Selain itu, Pattipi juga mengesahkan pembentukan sejumlah kabupaten dan kota administratif pada tahun 1996. Kabupaten Administratif Paniai, Puncak Jaya, dan Mimika, diresmikan pada tanggal 8 Oktober 1996, sedangkan Kota Administratif Sorong diresmikan pada tanggal 3 Juni 1996. Karena kabupaten dan kota administratif tersebut masih bergantung dengan kabupaten induknya, maka birokrat-birokrat yang ditunjuk untuk menduduki jabatan bupati dan walikota administratif tersebut berasal dari pejabat-pejabat kabupaten induk.

Penambahan wakil gubernur dan usulan pemekaran

Satu bulan setelah menduduki jabatan gubernur, Wakil Gubernur Irian Jaya pada saat itu, Soedardjat Nataatmadja, menyerahkan jabatannya kepada Pattipi pada tanggal 26 Mei 1993 karena ditunjuk sebagai Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri. Pattipi menyerahkan wewenang penunjukan wakil gubernur baru kepada Panglima Daerah Militer Trikora saat itu, E. E. Mangindaan. Mangindaan menunjuk Sekretaris Inspektorat Jenderal Angkatan Darat, Basyir Bachtiar, untuk mendampingi Pattipi sebagai wakil gubernur. Basyir dilantik sebagai wakil gubernur pada tanggal 21 September.

Pada awal tahun 1996, usulan mengenai pemekaran wilayah Irian Jaya kembali dibicarakan dengan adanya usulan dari Penasihat Ketua Bappenas bidang Sosial dan Budaya, Prof. Dr. Astrid Susanto, untuk memecah provinsi tersebut menjadi tiga provinsi berbeda. Berkaitan dengan usulan tersebut, Jacob Pattipi mengambil tindakan untuk mengusulkan penambahan jabatan wakil gubernur sebagai persiapan untuk pemekaran provinsi tersebut. DPRD Irian Jaya menyetujui prakarsa Pattipi tersebut dan mengusulkan Basyir Bachtiar sebagai Wakil Gubernur Wilayah I yang membantu gubernur dalam memerintah wilayah Kotamadya Jayapura serta Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Sementara itu, Herman Monim (saat itu Pembantu Gubernur Wilayah I) ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Wilayah II yang membantu memerintah Kabupaten Biak-Numfor, Yapen-Waropen, dan Paniai, dan Abraham Octavianus Atururi (saat itu Bupati Sorong) ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Wilayah III yang membantu memerintah Kabupaten Manokwari, Fakfak, Sorong, dan Kota Administratif Sorong.

Meskipun penambahan jabatan wakil gubernur disetujui oleh DPRD, pihak Departemen Dalam Negeri (Depdagri) sendiri belum yakin mengenai persiapan pemekaran wilayah tersebut sebagai tindak lanjut dari penambahan jabatan wakil gubernur. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Yogie S. M. menyatakan bahwa "Jika ditanya apakah penambahan wakil gubernur tersebut merupakan embrio propinsi, ya tidak mesti. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangannya." Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Sumitro Maskun, menyatakan bahwa pemekaran wilayah Irian Jaya akan memberikan "dampak psikologis politis" bagi masyarakat Irian Jaya dan mengakibatkan reorganisasi batas-batas administratif, kesukuan, dan militer. Pada akhirnya, Mendagri menyetujui usulan tersebut dan ketiga wakil gubernur Irian Jaya dilantik pada tanggal 7 Oktober 1996.