Jelaskan Upaya lanjutan dari Papua Tengah

Bupati dari 7 kabupaten di Papua menandatangani dukungan pemekaran Papua Tengah pada surat tertanggal 1 November 2019. Dalam diskusi, kabupaten Mimika dan Puncak memilih Timika menjadi ibu kota, sedangkan enam kabupaten seperti Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak Jaya menginginkan ibu kota di Kabupaten Nabire. Perbedaan pendapat itu karena secara fasilitas Kabupaten Mimika dinilai lebih layak jadi ibu kota Provinsi Papua Tengah, di sisi lain, Nabire lebih mudah diakses jalan darat oleh beberapa kabupaten lain. Akhirnya panitia kerja RUU DOB telah menetapkan Kabupaten Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah disusul dengan pengesahan Papua Tengah sebagai provinsi baru pada rapat paripurna DPR 30 Juni 2022. Hari itu juga, terjadi demonstrasi oleh beberapa kelompok yang menuntut menjadikan Timika sebagai ibu kota. Bupati Mimika Eltinus Omaleng pun turut mengkritik penempatan ibu kota Papua Tengah di Nabire pada Juli 2022.

Pada 29 Juli 2022, Presiden Indonesia Joko Widodo mengesahkan UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai dasar pembentukan provinsi tersebut. Masyarakat Suku Wate mendukung penuh lokasi ibu kota di Nabire dengan penggunaan lahan seluas 300 Ha yang terletak di Kampung Karadiri II, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire untuk menjadi sarana pusat pemerintahan (Praspem) Provinsi Papua Tengah. Untuk mendukung ibu kota provinsi baru, Pemerintah Papua Tengah juga berencana membangun bandara baru di Wanggar. Proyek bandara ini sebenarnya telah dibangun dari tahun 2019 sampai 2021, namun tidak selesai dan terbengkalai karena kekurangan anggaran.