Jabarkan Perkembangan di Indonesia dari E-PR

Humas di Indonesia dimulai dengan dibentuknya divisi Hubungan Pemerintah dan Masyarakat (HUPMA) di Pertamina, pada tahun 1950. Pada saat itu divisi kehumasan ini berfungsi untuk menghubungkan klien, relasi, masyarakat, perusahaan swasta, perusahaan negara, maupun perusahaan asing.

Empat tahun kemudian masyarakat Indonesia dikenalkan dengan divisi baru di lembaga kepolisian yang diberi nama divisi HUMAS. Divisi ini yang akan melakukan kontak intensif dengan masyarakat sekaligus sebagai penyambung lidah bagi kelembagaan ini.

Dan kemudian dua institusi awal ini lah yang kemudian menginspirasi institusi-institusi lain agar membentuk divisi yang sama. Pada tahun 1970 humas sudah memiliki tempat di banyak jajaran kelembagaan di Indonesia.

Lembaga pemerintahan Indonesia lainnya pun tidak ketinggalan ingin mencoba manfaat adanya humas. Maka pada tahun 1962, masa presidium kabinet Perdana Menteri Indonesia ke sepuluh Djoeanda Kartawijaya, setiap instansi diinstruksikan agar membentuk divisi humas.

Pada tahun 1967 berdiri Koordinas antar Humas Departemen/Lembaga Negara (Bakor) yang dipimpin oleh pimpinan setiap departemen. Bakor dalam perjalanannya diubah nama menjadi jadi Bako-Humas (badan koordnasi kehumasan pemerintah). Tujuannya pun diupgrade lebih kompleks sebagai badan yang berfungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penerangan dan kehumasan.

Tahun 1972 hingga 1993 disebut sebagai periode kehumasan dalam lembaga swasta umum. Dikatakan demikian karena rentang tahun ini swasta mulai giat untuk membentuk dan menggunakan jasa public relations. Buktinya pada tanggal 15 Desember 1972 didirikan Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) sebagai rumah para profesional HUMAS di instansi swasta maupun pemerintah.

Di akhir tahun 1993 diadakan konvensi nasional humas di Bandung. Konvensi ini sangat bersejarah dan memberikan konstribusi terhadap dunia public relations di Indonesia karena berhasil melahirkan Kode Etik Kehumasan Indonesia(KEKI).