Jelaskan Dalam hukum kerajaan dari Prerogatif

Secara umum, istilah ini berarti "hak istimewa", yang dimiliki oleh banyak Kerajaan atau Monarki di Eropa yang masih ada sampai sekarang. Dalam arti yang lebih sempit dan tepat, hak-hak prerogatif kerajaan ini dimiliki oleh seorang raja yang terpisah dari hak-hak perwakilan daerah atau rakyat, dimana mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi. Termasuk di sini adalah hak-hak untuk mengadakan, membuka dan menutup atau menunda pertemuan Parlemen maupun penentuan lamanya masa kerja mereka. Menurut sebagian besar pakar undang-undang, suatu raja ("Monarch") dapat membubarkan Majelis Perwakilan Rakyat sebelum berakhirnya masa legislasi maupun menentukan pembentukan Parlemen yang baru.

Raja memiliki kuasa melawan hak inisiatif, yang berarti "hak untuk membuat peraturan" yang dimiliki oleh Parlemen. Lebih jauh, ia juga memiliki hak sanksi atas keputusan Parlemen, berkaitan dengan kekuasaan publikasi hukum berdasarkan keputusan Parlemen, dimana pelaksanaan suatu undang-undang dapat dibatalkan dengan pemberian veto olehnya.

Menurut John Locke (1689) hak prerogatif adalah "kekuasaan tanpa memastikan ketentuan hukum, kadang-kadang bahkan melawan hukum menurut keputusan sendiri untuk kebaikan publik"

Sebagai contoh, seorang Kaisar dalam konstitusi Kerajaan Jerman pada tahun 1871, memiliki beberapa hak istimewa yang signifikan. Hak istimewanya sangat membatasi hak partisipasi dari Badan Perwakilan Rakyat. Di antara hak-hak istimewa dari Kaisar Jerman: