Jelaskan Sejarah Tata Pemerintahan Desa dari Minggirsari, Kanigoro, Blitar

Sebagai desa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa Minggirsari sebagaimana desa-desa yang lain di sekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur.

Adapun  secara  ringkas kondisi  pemerintah  desa dapat  dirinci  sebagai berikut:

a. Sebelum UU  No. 5 Tahun 1979 Tentang Desa

Awalnya Pemerintahan Desa Memakai tradisi kuno dengan sebutan jabatan terhadap petugas pemerintah desa sebagai Lurah, Carik, Kamituwo, Bayan, Jogotirto, Jogoboyo dan Modin.

b. Adanya UU No. 5 Tahun 1979

Dengan munculnya UU No. 5 Tahun 1979 banyak perubahan terjadi pada struktur Pemerintah Desa, secara Nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain  perubahan nama-nama jabatan  Kepala Desa (Masa jabatan 8 tahun), Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga Musyawarah Desa (LMD).

c.  Desa  berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999

Hal yang menonjol pada masa ini, adalah Jabatan kepala desa menjadi 2 Kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan Legislatif pada Era ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

d. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat dipilih kembali pada perode berikutnya atau dapat menjabat sebanyak 2 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Sekretaris Desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

e.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014

Masa jabatan Kepala desa menjadi 6 tahun dan dapat dipilih kembali pada perode berikutnya atau dapat menjabat sebanyak 3 periode, baik secara berturut-turut maupun tidak. Sekretaris Desa tidak lagi diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten/Kota. Sedangkan BPD beralih menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Pemerintah Desa Minggirsari pada periode 2020-2025 dipimpin oleh Bapak Eko Hariadi. Desa Minggirsari memiliki Perangkat Desa sejumlah 8 (delapan) orang terdiri dari Sekretaris Desa yang dijabat oleh Bapak Drs Maskur Hadi, Kasi Pemerintahan yang di jabat oleh Ibu Istikaroh, Kasi Pelayanan dan Kasi Kesejahteraan Masyarakat yang dijabat oleh Bapak M.Munib Arisandy,   Kaur Keuangan yang dijabat oleh Ibu Siti Masrikah, Kaur Perencanaan dan Tata Usaha Umum yang dijabat oleh Bapak Mohamad Ismail, Kamituwo Dusun Minggirsari I yang dijabat oleh Bapak Samsuni, Kamituwo Dusun Minggirsari II yang dijabat oleh Bapak Ali Imron dan Kamituwo Dusun Minggirsari III yang dijabat oleh Bapak Samuji.

Struktur Organisasi & Tatakerja Pemerintah Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih secara langsung oleh penduduk desa. Salah satu perundang-undangan yang mengatur tentang desa adalah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang ini, desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas   wilayah   yang  berwenang   untuk   mengatur  dan   mengurus   urusan pemerintahan,  kepentingan   masyarakat   setempat  berdasarkan   prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Perihal organisasi pemerintahan desa diatur lebih jelas dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Mengacu pada peraturan ini, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Susuan struktur Organisasi & Tatakerja Pemerintah Desa Mengacu Pada Perbub SOTK Kabupaten Blitar