Jabarkan Tuanku Lareh dari Tuanku

Setelah kemenangan Belanda dalam Perang Padri, Belanda berusaha memanfaatkan tatanan tradisional masyarakat Minangkabau dengan cara mengubah karakter dan bentuk lembaga-lembaga tradisional sesuai dengan kebutuhan Belanda. Hal ini dilakukan untuk membantu mereka memerintah di Sumatra Barat. Kerapatan Adat Nagari dijadikan sebagai lembaga pemerintahan terendah; penghulu-penghulu di setiap nagari yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama, kini diharuskan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi kepala nagari (nagari hoofd). Dengan mengangkat seseorang sebagai kepala nagari, Belanda memperkenalkan bentuk pemerintahan yang jauh lebih otoriter ke dalam pemerintahan nagari di Minangkabau.

Selain itu, penguasa kolonial Belanda mengubah pola federasi nagari-nagari (lareh atau laras), yang tadinya merupakan aliansi longgar beberapa nagari yang berdasarkan pada prinsip saling menguntungkan, menjadi lembaga pemerintahan setingkat kecamatan yang dipimpin seorang kepala laras (laras hoofd) yang dipilih dari kepala-kepala nagari yang ada di kelarasan. Dengan demikian terbentuklah sebuah sistem pemerintahan yang hierarkis, yang sesuai dengan kenyataan, bahwa kekuasaan yang sesungguhnya kini terletak di tingkat tertinggi pemerintahan Sumatra Barat, yakni residen, tidak lagi di tingkat nagari.

Dalam konteks ini, panggilan tuanku dipergunakan untuk kepala lareh dalam sistem birokrasi pemerintahan Belanda, sehingga menjadi Taunku Lareh (atau Angku Lareh).