Jelaskan Sejarah dari Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Terbentuknya KEMITRAAN dapat ditelusuri-balik sejak terjadinya krisis ekonomi dan politik yang menimpa Indonesia pada akhir dekade 1990-an. Tokoh-tokoh terkemuka dari masyarakat sipil, pemerintah, dunia usaha dan negara-negara donor berkumpul dengan semangat pembaruan dan hasrat yang kuat untuk memajukan demokrasi di Indonesia. Tuntutan akan Reformasi merupakan hal yang menjadi ciri khas dari periode ini. Masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia dilihat dari isu tata pemerintahan dan, oleh karena itu, sasaran utama Reformasi adalah menghindari kesalahan masa lalu dan membangun sebuah negara baru yang lebih bertanggung gugat atau akuntabel. Kerja sama mereka ini berkontribusi pada suksesnya penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas pada bulan Juni 1999 dan menghasilkan satu landasan yang ideal untuk menggerakkan upaya serupa guna memajukan pembaruan tata pemerintahan. Digagas oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, KEMITRAAN secara resmi diluncurkan pada Oktober 2000. Pengaturan pengelolaan menempatkan KEMITRAAN sebagai Lembaga Pelaksana, Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional sebagai Lembaga Mitra Penanggungjawab, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai Lembaga Pengelola Dana Perwalian. Sejak tahun 2003, Kemitraan (Partnership) menjadi badan hukum independen dan terdaftar sebagai perkumpulan perdata nirlaba.

Berdasarkan Anggaran Dasar Kemitraan tahun 2003, berikut adalah 20 tokoh yang turut mendirikan Kemitraan (Partnership):

Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia ke-6

Boediono, Wakil Presiden Indonesia ke-11

Marzuki Darusman, mantan Jaksa Agung Republik Indonesia dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004 - 2009

Nurcholish Madjid, cendekiawan dan mantan rektor Universitas Paramadina

Erna Witoelar, Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah ke-22 pada Kabinet Persatuan Nasional

Felia Salim, Wakil Direktur Utama Bank Negara Indonesia

Jacob Elfinus Sahetapy, Ketua Komisi Hukum Nasional

Benjamin Mangkoedilaga, mantan Koordinator Komisi Kebenaran dan Persahabatan dari pihak Indonesia

Petrus Turang, Uskup Agung Keuskupan Agung Kupang

Shanti Poesposoetjipto, Komisaris Samudera Indonesia (perusahaan)

Daniel Dhakidae, mantan Kepala Penelitian dan Pengembangan Kompas (surat kabar)

Nursyahbani Katjasungkana, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dan aktivis perempuan

J.B. Kristiadi, mantan Penasihat Khusus Menteri Keuangan

Naimah Hasan, Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Aceh

Triyono Budi Sasongko, mantan Bupati Purbalingga Jawa Tengah

Azyumardi Azra, Direktur Pascasarjana dan Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke-10

Karel Phil Erari, Koordinator Nasional Forum Nasional Peduli Hak Asasi Manusia di Papua

Djunaedi Hadisumarto, mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

Makarim Wibisono, mantan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Indonesia