Gw mau tau Sistem Mata Pencaharian dari Suku Agabag

Mata Pencaharian yaitu dalam kehidupan leluhur nenek moyang masyarakat hukum adat Dayak Agabag trun temurun di sepanjang wilayah sungai Sembakung, sungai Sebuku, sungai Tulid, untuk mempertahankan hidup masyarakat hukum adat Dayak Agabag dalam kehidupan sehari-hari dengan mata pencaharian yakni berburu, meramu dan bercocok tanam yang terdiri dari ula, kuyung, salong, tunanan, kawang, angalasad, uwoi, tumalun, angingkium, antinge, tontobokon, anyual, akiluang, angusa, amajalo, amukot, antu,  agumo, amagima, aminangol, bakabun.

Simbol, Warna dan Benda Adat

Simbol dan Warna Adat yaitu simbol dan lambang adat Dayak Agabag merupakan ciri khas menggambarkan ikatan dan hubungan kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang melekat turun temurun sebagai warisan leluhur nenek moyang Dayak Agabag,yang terdiri dari baloi abuat (rumah panjang), padau (perahu), sapuk (sumpit), tombok (bujak), gayang (mandau), baluk (tempayan), sangang (enggang). Warna adat Dayak Agabag merupakan  suatu ciri khas warna yang diwariskan leluhur nenek moyang masyarakat hukum adat Dayak Agabag turun temurun, dalam kehidupan masyarakat hukum adat Dayak Agaba, yang terdiri dari apulak (putih) melambangkan kesucian, dan kebijaksanaan; atadong (hitam) melambangkan ikatan dengan alam semesta; alagang (merah) melambangkan keberanian dalam keidupan bersama; asilou (kuning) kedamaian, kekeluargaan. Benda pampulutan (benda yang digunakan dalam purut perkawinan suku Dayak Agabag yaitu sampa ogong, balayung, manila, lugiabay alagang, agung supuon mayok, agung supuon lumot, pampalang malid, sanigon dalaa, solong, salaminon, boodot, sinalapa, busak lawai, agung asilou, luumadut, sapung, sibuda, tajau alagang, talipuk mayo, pinupuok amas, talipuk lumot, tajau, binalayungan, baalau. Benda pusaka suku Dayak Agabag yaitu bangkalan, kibabon, tiluan, sinalang, tabukawa, mampipil, tinanduk buayo, binukul, manila, inalal, mangkasulon, mandapak, lukang, kinitalan, sinalapa, gadul, salapa

Suku Dayak Agabag Sebagai Warga Negara Indonesia

Menurut sensus penduduk Indonesia tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik dalam buku "Kewarganegaraan, suku bangsa, agama, dan bahasa sehari-hari penduduk Indonesia", (halaman : 24) bahwa suku Dayak Agabag di kelompok ke dalam bagian suku Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, memberikan penegasan yang bersifat tetap dan mengikat dalam produk hukum daerah bahwa keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Agabag diakui dalam ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan, dengan substansi materi pengakuan tentang keberadaan dan kedudukan masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak dan kewajiban masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam BAB VII, pasal 16 ayat (3) huruf (b) kesatuan masyarakat hukum adat Dayak Agabag.

Berdasarkan rujukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dalam pengakuan konstitusi Negara Indonesia yang mengakui masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak-hak masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam rujukan konstitusi berkaitan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dalam ketentuan undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ketentuan: a) sepanjang masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan c) diatur dalam undang-undang. Sepadan dengan ketentuan ini, pasal 28 I ayat (3) menegaskan penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam, maka Pasal 4 ayat (j) menegaskan kembali pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 3 menentukan bahwa dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut harus dengan memperhatikan bahwa keberadaan hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarka persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations on Convention Biological Diversity, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menganai Keanekaragaman Hayati) dalam Pasal 8 ayat (j) berisi ketentuan bahwa negara harus menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 6 menyatakan perlindngan atas identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan frasa Pasal 1 angka (6) yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hak atas hutan adat yang ada diwilayah adatnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Polical Rights, (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dalam Pasal 15 ayat (1) negara harus mengakui hak setiap orang a) untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; dan c) memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) diatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencapai perwujudan hak tersebut di pasal 15 ayat (1) harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengesahan International Covenant on Sipil Social and Cultural Rights, (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam hal mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Kecil sebagaimana  telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka (33) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 21 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 22 menentukan bahwa bagi masyarakat hukum adat tidak diperlukan izin atas wilayahnya, melainkan diperlukan pengakuan dalam bentuk penetapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka (31) memberikan definisi mengenai masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf t, ayat (2) huruf n, dan ayat (3) huruf k menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 43 menegaskan kembali mengenai desa dan desa adat sebagai Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status tanah ulayat dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 1 ayat (1) Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis  dan Pasal 12 memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) memberikan larangan kepada dan setiap orang dan pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan kepada mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat yang penyebutan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku didaerah setempat. Ini berarti masyarakat hukum adat yang berada di desa adat boleh menggunakan nama kesatuan wilayah adat sebagai nama desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. maka berdasarkan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Agabag dan desa adat telah diakui dan diikat secara hirarkis dalam ketentuan konstitusi republik Indonesia.

Suku Dayak Agabag Dalam Administrasi Pemerintahan

Secara administrasi pemerintahan pada saat ini sebaran penduduk Dayak Agabag berada di kecamatan Sembakung, kecamatan Lumbis, kecamatan Sebuku, kecamatan Lumbis Ogong, kecamatan Tulin Onsoi, kecamatan Sembakung Atulai, kecamatan Lumbis Pansiangan di kabupaten Nunukan, provinsi Kalimantan Utara.

Populasi Penduduk Suku Dayak Agabag

Populasi penduduk suku Dayak Agabag di 7 (tujuh) wilayah adat besar Dayak Agabag di sungai Sembakung, sungai Tikung, sungai Tulid berjumlah 20.168 jiwa dengan rincian : Penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Sembakung berjumlah 1.370 jiwa, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Lumbis, berjumlah 4.333 jiwa, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Sebuku berjumlah jiwa 3.890, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Lumbis Ogong berjumlah 3.079 jiwa, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Tulin Onsoi berjumlah 3.285 jiwa, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Sembakung Atulai berjumlah 2.771 jiwa, penduduk suku Dayak Agabag di wilayah adat besar Dayak Agabag Lumbis Pansiangan, berjumlah 1.440 jiwa.

Penelitian Tentang Sebutan Endonim dan Eksonim Bagi Suku Dayak Agabag

Dalam penelitian yang dilakukan oleh G.N Appell dari Brandeis University dengan Judul "Ethnic Groups In The Northeast Region Of Indonesian Borneo and Their Social Organszation" yang dimuat dalam “Jurnal” Borneo Research Bulletin, dimana dalam catatan dari editor bahwa sebelum Boreno Research Bulletin diterbitkan atau diumumkan diselenggarakan pertemuan oleh Dewan Penelitian Borneo untuk memaparkan hasil penelitian mereka terhadap Borneo selama bertahun-tahun di dalam forum para antropog di Amerika yang disebut American Anthropological Association, sebagaimana kutifan berikut ini : “Meetings organized by the Borneo Research Council during the recent Annual Meeting of the American Anthropological Association were unusually productive. The papers presented in the session on "Recent  Research in Borneo" were of high quality and were well received”.  Pada pertemuan tersebut disampaikan sesuatu produktif temuan luar biasa.Makalah disajikan dalam sesi penemuan terbaru dalam Penelitian di Borneo sangat berkualitas tinggi dan diterima dengan baik oleh Dewan American Anthropological Association. Selanjutnya dikatakan bahwa : “At the Council's business meeting, held later the same day, several interesting and important proposals were approved for circulation to other fellows and subscribers. We are sincerely grateful to the following persons for their contributions to the work of the Council: J. B. Ave, Stanley Bedlington,  D. E. Brown, Michael Dove, Richard Allen Drake and Doris Drake, Wayne T. Frank, Mary Beth Fulcher, Philip Goldman, Sin Fong Han, John L. Landgraf, Virginia Matheson, Peter Metcalf, Rodney Needham, Robert  Nicholl, Roger D. Peranio, Ifor B. Powell, Raymond Rudes, William M. Schneider, Richard Shutler, Jr., John 0. Sutter, Joseph A. Weinstock,  Herbert L. Whittier, and Patricia R. Whittier”                (Beberapa proposal yang menarik dan penting disetujui untuk diedarkan untuk orang lain dan pelanggan, selain para penelitih hadir dalam Dewan Penelitian Borneo American Anthropological Association yang telah banyak berkontribusi yaitu J. B. ve, Stanley Bedlington, D. E. Brown, Michael Dove, Richard Allen Drake dan Doris Drake, Wayne T. Frank, Mary Beth Fulcher, Philip Goldman, Sin Fong Han, John L. Landgraf, Virginia Matheson, Peter Metcalf, Rodney Needham, Robert Nicholl, Roger D. Peranio, Ifor B. Powell, Raymond Rudes, William M. Schneider, Richard Shutler, Jr., John 0. Sutter, Joseph A. Weinstock, Herbert L. Whittier, dan Patricia R. Whittier).

G.N Appell dari Brandeis University Amerika Serikat yang telah lama melakukan penelitian di Borneo dalam hasil peneltiannya secara antropologi yang dipublikasikan oleh Dewan Penelitian Borneo-American Anthropological Association melalui Borneo Research Bulletin bahwa G.N Appell melakukan penelitian di Sungai Tulid dan Tikung Sebuku ia mengemukan sebagai berikut :“Peoples Of The Sebuku River Basin, The Agabag-Tinggalan At the present time the main section of the Sebuku River up to Pembeliangan is occupied by Tidung people. At Pembeliangan the river divides into two branches, the Tulid and the Tikung. In these branches of the Sebuku River are found speakers of Idahan Murut isoglots (Appell 1968). We surveyed the Tulid branch. The Idahan Murut (people) in this region traditionally call themselves Agabag, which is derived from the lexeme for "loincloth." An exonym for these speakers and perhaps related speakers has been t h e t e r m "Tinggalan". I have suggested that it might be productive for the ethnic terminology of Borneo to use a binominial system with the first term being the autonym, and italicized, while the second term would indicate the general linguistic family to which the group belongs, and would therefore be an exonym (Appell 1968)....However, we should he cautious in this since the term "Agabag" may in fact be an earlier exonym which has been subsumed by these peoples. I should also make clear that it was extraordinarily difficult to interview on the ethnic terminology of the region, Previously the exonym "Tinggalan"...Penjelasan : (Orang-Orang sungai Sebuku, Agabag-Tinggalan Saat ini meupakan penduduk utama sungai Sebuku dan Tulid, Pembeliangan ditempati oleh orang-orang Tidung. Di Pembeliangan, sungai terbagi menjadi dua cabang, Tulid dan Tikung. Dalam cabang-cabang Sungai Sebuku ini ditemukan penutur logat Idahan Murut (Appell 1968). Orang-orang Idahan Murut di wilayah ini secara tradisional menyebut diri mereka Agabag, yang berasal dari leksem untuk "cawat." Tetapi mereka sering mendapat panggilan (orang luar) "Tinggalan”. Saya telah menyarankan bahwa mungkin lebih produktif (tepat) bagi terminologi etnik Kalimantan untuk menggunakan sistem binominial dengan istilah pertama adalah autonim (pangakuan diri sendiri bukan penamaan dari luar) dan dicetak miring, sedangkan istilah kedua akan menunjukkan keluarga linguistik umum (rumpun) tempat kelompok itu berada, dan karena itu akan menjadi panggilan exonim (Appell 1968)...lebih lanjut GN. Appell mengatakan bahwa “namun kita harus berhati-hati dalam hal ini (menggunakan panggilan Tinggalan untuk memanggil mereka) karena istilah "Agabag" sebenarnya merupakan nama (asli) yang telah dimasukkan/diwariskan oleh orang-orang terdahulu atau orang-orang yang sangat penting terdahulu (leluhur) mereka, saya juga harus menjelaskan bahwa sangat sulit untuk mewawancarai tentang terminologi etnis di wilayah ini dengan menggunakan panggilan Tinggalan” (interprestasi: dapat diartikan bahwa dengan menggunakan terminologi sebutan lain selain Agabag G.N Appel kesulitan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat mungkin juga dimarah karena menggunakan panggilan yang dari orang lain), demikian catatan G.N Appel dari Brendis University Amerika Serikat.

Dari pendapat diatas jelas bahwa nama asli yang diturunkan atau diwaris oleh leluhur yang mendiami Sungai Sembakung, Sungai Sebuku dan Sungai Tulid dan Seimanggaris adalah Agabag, para leluhur Dayak Agabag yang menjadi narasumber dan yang ditemui  G.N Appell pada saat itu telah menolak dipanggil dengan sebutan nama pemberian orang luar dari kesimpulan G.N Appell bahwa Agabag adalah nama Asli yang diturunkan atau diwariskan oleh para leluhur Dayak Agabag “However, we should he cautious in this since the term "Agabag" may in fact be an earlier exonym which has been subsumed by these peoples” hal ini tentunya sesuai dengan “titah” yang berkisah tentang masuknya Sabina terhadap Islam dalam perjalanan kisah Pangeran Jamalul dan Pangeran Anum pada tahun 1915-1918.

Kajian Sebutan Endonim dan Eksonim Bagi Suku Dayak Agabag Di Masa Lampau

Berdasarkan catatan ekspedisi Kapitein Fischer penjajah (Belanda) mulai masuk di wilayah Dayak Agabag (sungai Sembakung, sungai Tikung, sungai Tulid, sungai Sumaggaris dan sungai Sedalid) pada akhir abad ke 18, dimana dalam catatan ekspedisi tersebut, para penjajah kebingungan terhadap penamaan identitas terhadap suku-suku di wilayah tersebut, karena sulitnya orang Dayak Agabag di wilayah ini diajak komunikasi karena persoalan bahasa sehingga Belanda menggunakan “terminologi” panggilan eksonim yang mereka dapatkan dari kesultana Bulungan dan panggilan suku Tidung yang sudah berperadaban Islam sebagai panduan utama dengan panggilan “tenggalan, tengalan, tinggalan, tanggalan”.

Berdasarkan catatan ekpedisi Kapitein Fischer Penjajah (Belanda) mulai masuk diwilayah Dayak Agabag (Sungai Sembakung, Sungai Tikung, Sungai Tulid, Sungai Seiamggaris dan Sungai Sedalid) pada akhir abad ke 18, dimana dalam catatan tersebut para penjajah kebingungan terhadap penamaan identitas terhadap suku-suku diwilayah tersebut karena sulitnya dayak pada wilayah ini diajak komunikasi karena persoalan bahasa sehingga Belanda menggunakan “terminologi” panggilan eksonim yang mereka dapatkan dari kesultana Bulungan dan panggilan Suku Tidung yang sudah berperadaban Islam sebagai panduan utama dengan panggilan “tenggalan, tengalan, tinggalan, tanggalan”.

Awal munculnya panggilan eksonim untuk merujuk pada komunitas Agabag pada masa itu bermula dari sebutan yang diberikan oleh  kesultanan Bulungan kepada Belanda yang kemudian menjadi panduan utama (Onze hoofdgids,de) oleh Belanda dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Kapitein Fischer, yang kemudian panggilan eksonim tersebut menuai penolakan oleh beberapa tokoh Agabag Labang pada masa itu. Belanda dan kesultanan Bulungan pada saat itu telah bekerja sama, dimana Belanda dan kesultanan Bulungan menganggap wilayah suku dayak Agabag di sungai Sembakung, sungai Tikung, sungai Tulid, sungai Sebuku, sungai Seimanggaris merupakan wilayah kekuasaan Belanda dan kesultanan Bulungan, maka pada masa itu Belanda dan kesultanan melakukan pendekatan kepada suku dayak Agabag dengan tujuan memungut upeti dari hasil-hasil alam seperti damar, rotan dan hasil alam lainnya. Pada masa itu suku dayak Agabag hanya bisa berbahasa Agabag sulit melakukan komunikasi dengan pihak Belanda karena tidak ada yang pernah sekolah, sehingga dengan bantuan kesultanan Bulungan dan Tidung pihak Belanda bisa berkomunikasi dengan orang-orang suku dayak Agabag. Karena komunikasi antara Belanda dan orang-orang suku dayak Agabag sulit dilakukan sehingga Belanda menyebutkan suku dayak Agabag dengan suku ketinggalan atau suku tertinggal dalam bahasa melayu. Sehingga pada masa itu penyebutan masyarakat yang sangat ketinggalan menjadi terminologi yang sangat akrab ditelinga para penjajah pada saat itu, selain itu penggunaan eksonim terhadap komunitas lama menjadi tren pada pasa itu mengingat kesultanan Bulungan adalah berperadabaan islam pemberian eksonim terhadap Dayak Agabag bertujuan “memutus hubungan Dayak Agabag dengan alam” demi kelacaran misi masuknya syiar Islam pada masa itu, dalam dokumen of Sebuku tercatat sesungguhnya pihak Kesultanan Bulungan mengetahui persis nama identitas komunitas suku yang mendiami Sungai Sembakung, Sungai Sebuku, Sungai Tikung dan Sungai Tulid, dalam catatan yang bertulisan arab tersebut dengan setingan latar waktu pada tahun 1915-1918, berikut kutipannya.“Bermula kisah Sabina masuk Islam. Setelah dia sudah akur Dayak-Dayak di ulu sungai-sungai tiada lagi berbunuh-bunuhnya, sudah turun di pinggir Sungai Sebuku. Maka datanglah pikiran hendak masuk Islam karena janjinya. Kemudian Dayak menghadap kepada Pengeran Jemalul dan Pengeran Anum. Katanya: “Aku masuk agama Islam dengan perizinku. Islam tiada siap menikahkan diku.” Maka kata Pengeran Jemalul: Jemalul menyahut kamu dahulu sama saudara kamu Bungkangan dan saudara kamu Si Kumbung saudaranya prempuan, sekalian orang tua-tua kamu. Kami ini takut disala.” Kata Sabinanya: “Aku sudah memberitahu kepadanya.” Kemudian Pengeran Anum datang menghiburkan kepada Bungkangan. Katanya: “Kesukaannya. Menyuruh tida, melarang tida.” Kemudian pula Pengeran Anum datang Si Kumbung saudara prempuan. Maka katanya: “Tiada aku mahu Sabina masuk Islam hingga kamu mengasih aku satu budak gantinya, karena bersarailah aku satu makanan.” Kemudian Pengeran Anum menghiburkan kepada Sabina. Maka kata Sabina: “Akuni saja permintaan itu, nanti aku ambil budak sahaya (maaf demi etika dan menghormati perjajian damai Tumbang Anoi dan Perdamaian Batu Pengasaan Penulis atas inisiatif sendiri tidak menyebutkan asal Budak yang dimaksud, yang sebenarnya dalam teks asli disebutkan). Bukan kamu mengasih, aku mengasih kepada Si Kumbung.” Kemudian maka diambil Pengeran Jemalul Sabina di rumahnya, maka berpayaslah di rumahnya seperti payasan orang kahwin. Kemudian dipanggil segala Dayak-Dayak di ulu Sungai Tikung dan Dayak-Dayak di ulu Tulid serta membawa makanan dan membawa minumannya pengasih. Demikian juga orang kampong memukul agungnya dan kulintangannya meramaikan Sabinanya dikhawinkan 20: dengan isterinya serta aturan adat Islam. Maka diangkat digelarkan Sabina itu Pengeran Muda, dan saudaranya Bungkangan digelar Pengeran Tua. Kemudian berdiri seorang tua serta kata-kata: “Tengah majlis orang banyak ketahui sekalian kamu orang Gabag di sungai Tikung dan orang di Sungainya Tulid dengar kamu sudah diangkat raja, kamu digelar Pengeran Muda.” (P:10: 1-24 dan P11:1-25).Dari kutipan diatas sangat jelas sekali bahwa “titah” yang dibacakan ditujukan kepada masyarakat Dayak Agabag Sebuku dan Tulid (Tulin) perhatikan kalimat berikut!“Tengah majlis orang banyak ketahui sekalian kamu Orang Gabag (Gabag adalah logat Bulungan dan Tidung untuk menyebut Agabag) di Sungai Tikung dan orang di Sungainya Tulid”, didalam dokumen tersebut tertulis “Gabag” karena tulisan tersebut ditulis dalam gaya bahasa Bulungan pada masa itu yang tentunya dimaksud adalah  Agabag yang berada di sungai tikung dan sungai tulid sebagai ojek dari pada “titah” tersebut, selain soal komunitas yang menjadi objek dari “titah” tersebut yang ditulis juga adalah soal berpindahnya beberapa orang Agabag menjadi Islama hingga mereka meni-tinggalkan dalam bahasa aslinya berserai (bercerai) salah satu makanan mereka dan tentunya dalam interpestasi penulis makan yang yang ditinggalkan itu adalah makanan “babi’, sehingga kemudian tidak menjadi aneh ketika muncul panggilan khusus pada masa itu terhadap masyarakat Dayak Agabag yang sudah menganut Islam dengan Tinggalan kemudian karena Kesultanan Bulungan dan Tidung di pesisir sudah duluan berperadaban Islam maka panggilan eksonim ini lebih suka mereka gunakan untuk menyebut identitas komunitas disungai Sembakung, Sebuku dan Tulid daripada menggunakan terminologi Agabag karena tentunya masih dianggap orang hutan, orang yang masih belum meninggalkan makanan babi, oleh karena itu tidak perlu heran ketika melihat orang Dayak Agabag berdialog dan dengan saudaranya  berperadaban Islam, dimana yang satunya akan meyebut dia Agabag tetapi yang lainnya menyebut dia Tinggalan karena sesungguhnya teman dialognya yang berperadaban Islam menghendari ia menyebut kata Agabag karena sama halnya dia menghendari menyebut kata babi untuk mereka ucapkan dan yang penting juga untuk diketahui bahwa antara Dayak Agabag dan Tidung yang sudah berperadaban Islam adalah satu linguistik dengan kata lain bisa saling mengerti bahasa sehari-hari maka untuk membendakan mana yang masih belum menggalkan makanannya dan yang sudah maka digunakanlah terminologi exsonyim yang kemudian ada yang berpandangan bahwa hal tersebut erat kaitannya “misi pantai”. Sama juga hal nya orang-orang Dayak Agabag dulu menyebut Tidung dengan panggilan Sakai yang artinya orang yang sudah pendek rambut atau yang sudah bersisir belah samping yang masa itu masyarakat Dayak Agabag orang yang telah bersisir dengan “basakai” (orang yang telah bersisir), tentunya hal ini masyarakat Dayak Agabag membandingkan dengan rambut mereka yang pasih panjang yang diguling lalu ditusuk dengan konde yang mereka sebut “timok atau timbok” dan rambut bagian depan hanya berponi.

Dokumen Keputusan adat Dayak Agabag yang diwariskan, diturunkan, dituturkan leluhur nenek moyang Dayak Agabag tentang wilayah adat, asal usul masyarakat hukum adat, hukum adat, peradilan adat, kekuasaan adat, kebudayaan adat istiadat Dayak Agabag. Yang diinventarisir, dibukukan dalam bentuk buku I dan buku II, melalui musyawarah adat Dayak Agabag di Intin wilayah adat besar Lumbis. Tanggal 3-8 April 2018.

Dokumen Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Dokumen PBB (PDF).2006. Diarsipkan 2007-12-03 di Wayback Machine. yang membahas istilah Eksonim.

^ "Dayak (suku)". kbbi.kemdikbud.go.id. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Diakses tanggal 17 Juni 2021. Dayak merupakan suku bangsa yang mendiami daerah Kalimantan.