Jelaskan Tata Cara dan Persyaratan dari Regulasi televisi protokol internet

Dalam menyelenggarakan teknologi televisi protokol internet, terdapat beberapa tata cara dan persyaratan yang dibahas dalam pasal 5, pasal 6, pasal 26, dan pasal 27. Penyelenggara harus merupakan Konsorsium yang anggotanya terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia dan telah memiliki izin-izin yang diperlukan untuk penyelenggaraan layanan IPTV. Konsorsium tersebut mengajukan permohonannya secara tertulis kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. Yang dimaksud konsorsium menurut pasal 1 adalah gabungan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kemampuan usaha di bidang telekomunikasi, penyiaran, dan teknologi informasi.Permohonan yang diajukan oleh konsorsium harus memenuhi syarat-syarat seperti Latar Belakang; Visi dan Misi; Data anggota konsorsium; Aspek Legalitas; Aspek Layanan; Aspek Konten untuk layanan multimedia; Aspek Teknis; dan Aspek Bisnis.

Selanjutnya, permohonan mengenai perizinan penyelenggaraan televisi protokol internet dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditujukan kepada Menteri. Dalam menyeleksi, menteri dapat membentuk tim untuk melaksanakan evaluasi terhadap permohonan penyelenggaraan layanan IPTV. Tim yang dibentuk menteri dalam rangka evaluasi tersebut terdiri atas satuan kerja yang tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan penyelenggaraan layanan IPTV. Tim tersebut diketuai oleh pejabat satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang penyiaran.