Tolong jelaskan mengenai Forum Internasional dari Fadli Zon

Fadli Zon juga aktif dalam beberapa forum internasional antara lain menjadi anggota Delegasi RI dalam Konferensi tingkat Menteri VI, World Trade Organization (WTO), Hongkong (13-18 Desember 2005). Kunjungan kerja Delegasi HKTI ke Vietnam (2006-2007); mengikuti konferensi ketahanan pangan di Jepang (2006), dan lain-lain. Ia pernah menjadi anggota Dewan Gula (2005-2009), Wakil Ketua Tim Pengawas Pengadaan Beras Bulog (2007), Anggota Oversight Committee Impor Beras (2005 – 2007) dan Wakil Ketua ADIPBI (Asosiasi Distributor dan Pengecer Barang Bersubsidi Indonesia) (2006 – 2009).

Fadli Zon juga menginiasi Konferensi Indonesia-Pacific Parlaimentary Partnership  (IPPP) yang melibatkan 16 negara pasifik. Konferensi IPPP dilaksanakan pada tanggal 23-24 Juli 2018 di hotel Grand Hayatt, Jakarta. Konferensi IPPP diikuti oleh 16 negara Anggota Pacific Island Forum (PIF) seperti: Cook Islands, Micronesia, Fiji, Kiribati, Nauru, Nieu,Palau, Papua Nugini, Marshall Islands, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Polynesia dan Kaledonia Baru, dan  Vanaatu.

Di tahun 2018, Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR berkomitmen untuk mendukung dan menginisasi Open Parliament.  DPR RI bersama Westminster Foundantion for Democracy (WFD) sepakat mendukung semangat dan praktik Keterbukaan Parlemen atau Open Parliament. Pelaksanaan keterbukaan parlemen bertujuan untuk mendorong parlemen semakin terbuka, transparan, akuntabel dan inklusif. Inisiatif Open Parliament adalah kesinambungan dari Open Government Partnership (OGP), di mana Indonesia memegang andil penting sebagai  salah satu pendiri OGP. Sedikitnya sembilan parlemen yang telah mendeklarasikan keterbukaan parlemen, yakni Chile, Perancis, Georgia, Ukraina, Kostarika, Kolombia, Guatemala, Paraguay, dan Kosovo.

Sejak tahun 2017, dalam sidang Asean Inter- Parliamentary Assembly (AIPA) Fadli Zon konsisten mengajak AIPA untuk satu suara menyikapi situasi Rohingya. Pada gelaran AIPA General Assembly ke-41 yang berlangsung di Vietnam, dalam sidang Komisi Politik AIPA, Fadli Zon mengajukan dua paragraf yang terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para Pemimpin ASEAN. Perlu adanya penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine.