Saya mau tau Pemerintahan dari Garunggung, Tanjung, Tabalong

Penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik sejak adanya kantor desa, tetapi dibeberapa titik masih terdapat kekurangan terutama dari segi pelayanan administrasi, hal ini bukan berarti rendahnya kualitas pelayanan kami melainkan dari masyarakat itu sendiri yang tidak mau datang ke kantor desa jika ada keperluan terkait masalah administrasi, disamping itu pula masyarakat yang datang tidak mengetahui persyaratan yang harus dibawa dari rumah sehingga adakalanya sebuah urusan jadi terhambat dan tidak dapat diselesaikan dengan cepat.

Dalam hal pembangunan masih terdapat beberapa kendala yaitu masih adanya masyarakat yang beranggapan bahwa pembangunan yang dilaksanakan menguntungkan pihak pelaksana dalam hal ini LPM yang menangani sehingga ada sebagian masyarakat yang meminta ganti rugi jika tanahnya terkena proyek pembuatan jalan. Hal ini tentu saja menghambat jalannya pembangunan. Pertanyaannya, apakah pembangunan yang dilaksanakan menguntungkan bagi masyarakat atau justru sebaliknya, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi dan diselesaikan secara bijaksana sehingga tidak menjadi salah persepsi dikalangan masyarakat.

Kegagalan dan keberhasilan dalam merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan tersebut merupakan indikator keberhasilan dan kegagalan kinerja pemerintahan desa. Oleh sebab itu Pemerintahan Desa tanpa sistem perencanaan pembangunan yang baik sama dengan tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Meskipun niat awal dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem dan mekanisme perencananaan yang baik akan dapat ditetapkan rencana kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat, bukan keinginan seseorang semata.

Seiring dengan adanya otonomi desa melalui dikeluarkannya:

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tentang Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa,

Pemerintah Desa Garunggung bertekad untuk menjalankan sistem yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dalam menerima tantangan peningkatan otonomi dan kemandirian desa Garunggung menjadi Pemerintahan Desa yang tangguh dan profesional dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan.