Gw mau tau Selama Perang Dunia II dari Orang Jawa Suriname

Selama Perang Dunia II, kondisi perekonomian masyarakat Suriname agak membaik. Ini berkat adanya lapangan kerja pada pembangunan Instalasi Militer Sekutu di Paramaribo dan sekitarnya yang berhasil menyerap banyak tenaga kerja. Tetapi, setelah Tentara Sekutu menghentikan pembangunan Instalasi militernya, kondisi perekonomian terutama “masyarakat bawah” kembali memprihatinkan.

Hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) di Den Haag, Suriname memperoleh status Pemerintahan Otonom, di mana hak dan kewajibannya disamakan dengan provinsi-provinsi yang di Negeri Belanda. Akibatnya di Suriname muncul partai politik. Pada tahun 1946 berdiri Partai Politik (Parpol) milik wong Jowo, PBIS (Pergerakan Bangsa Indonesia Suriname) pimpinan Bapak Soediono Soeriwisastro, yang kemudian digantikan oleh Bapak Salikin Mardi Hardjo. Pada tahun 1947 berdiri Parpol wong Jowo lain, KTPI (Kaum Tani Persatuan Indonesia) pimpinan Bapak Iding Soeminta. Dampaknya, masyarakat Indonesia “pecah” menjadi dua kelompok yang berbeda pendapat dan saling bertentangan. Kecuali itu, karena adanya beberapa suku bangsa yang tinggal di Suriname, maka persaingan antar etnispun, tidak bisa dihindarkan. Posisi jabatan dalam Pemerintahan, banyak didominasi oleh orang-orang Creol.

Kondisi yang memprihatinkan ini menarik perhatian seorang sosiolog Indonesia, Prof. DR. Yusuf Ismael, yang pada bulan Maret 1951 mengadakan studi ke Suriname dan menulis sebuah buku yang diberi judul “Indonesia” pada pantai Lautan Atlantik. Dalam buku itu beliau mengupas tuntas tentang kedudukan ekonomi dan sosial kemasyarakatan orang-orang Indonesia di Suriname.

Dari penulisan buku itu pula, Pemerintah Republik Indonesia menaruh perhatian terhadap nasib sekitar 40.000 orang Warga Negara Indonesia yang tinggal di Suriname dan membuka Kantor Komisariat di Paramaribo. Komisariat itu telah berkembang menjadi Konsulat Jenderal dan saat ini telah berubah menjadi Kedutaan Besar. Sebagai Komisaris RI yang pertama adalah Bapak Soedarto Hadinoto.

Repatriasi dan gerakan “Mulih nDjowo”

Tahun 1950 di Suriname diadakan pemilihan umum (Pemilu). Setelah terbentuk Lembaga Legislatif hasil Pemilu, Suriname menjadi Daerah Otonom di bawah Kerajaan Belanda.

Secara otomatis seluruh penduduk Suriname menjadi Warga Negara Belanda. Ketentuan ini ditentang oleh sekitar 75% masyarakat Indonesia. Mereka menolak menjadi warga negara Belanda dan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia serta ingin pulang ke Indonesia, meskipun dengan biaya sendiri. Akhirnya mereka berhasil mengirimkan delegasi ke Indonesia, menghadap Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keinginannya itu. Pada tanggal 15 Oktober 1951 mereka mendirikan Yayasan Tanah Air (YTA) yang dipimpin Salikin Hardjo dengan tujuan utama “Mulih nDjowo”. Karena padatnya penduduk di Pulau Jawa, awalnya Pemerintah Republik Indonesia berencana akan menempatkan para Repatrian itu di daerah Metro, Provinsi Lampung. Setelah mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya Pemerintah memutuskan dan menempatkan para Repatrian Suriname itu di Desa Lingkin Baru (Tongar), Kabupaten Pasaman, Sumatra Tengah (pada waktu itu) yang jaraknya 180 km dari Kota Padang.

Berkat usaha dan perjuangan yang gigih itu, maka pada tanggal 04 Januari 1954 dengan menumpang sebuah kapal cargo (kapal angkut barang) MS Langkoeas, rombongan pertama Repatrian Suriname itu pulang ke Indonesia sebagai Repatrian. Saat kapal sedang mengadakan persiapan akan meninggalkan pelabuhan Paramaribo, ribuan penduduk Suriname baik orang-orang Creol, India, Tionghoa, dll. terutama para wong Jowo yang masih tinggal, datang dari berbagai daerah di Suriname, ke Paramaribo, berjubel dipinggir jalan sekitar pelabuhan untuk menyaksikan peristiwa bersejarah itu. Ratusan perahu bermotor dan perahu dayung mengelilingi kapal untuk memberi penghormatan dengan cara membakar mercon/petasan dan mengibarkan bendera. Hampir semua orang, baik yang ada di pelabuhan maupun yang ada di dalam kapal semuanya sedih dan menangis sambil mengucapkan selamat berpisah, selamat jalan dan sampai ketemu lagi pada gelombang berikutnya.

Suasana pada waktu itu sangat amat mengharukan, sehingga sangat sulit untuk melukiskannya. Ada suami yang meninggalkan isteri, ada pula isteri yang meninggalkan suami. Banyak keluarga yang terpaksa berpisah. Banyak anak yang meninggalkan orang tua dan saudara-saudaranya, antara lain seperti yang dialami oleh penulis makalah ini.

Untuk mewujudkan perhelatan besar mulih nDjowo itu, semua konskuensi biaya yang timbul, ditanggung sendiri oleh para Repatrian. Antara lain ongkos perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia untuk orang dewasa dan remaja yang telah berusia 10 tahun keatas membayar Sf 375,- per orang dan anak-anak yang berusia antara 1 s/d 9 tahun membayar Sf 187,50 per orang. Anak-anak yang berusia di bawah 1 tahun, tidak membayar. Disamping membayar tiket kapal, para Repatrian membawa bahan pangan berupa beras 35 ton, alat-alat pertanian, kendaraan bermotor, mesin-mesin diesel dan alat-alat berat lainnya untuk persiapan tinggal di tanah harapan Sumatra.

Rombongan pertama Repatrian Suriname itu sebanyak 316 kepala keluarga (KK) atau 1.018 orang, dengan rincian sebagai berikut:

368 orang dewasa yang lahir di Indonesia,

247 orang dewasa yang lahir di Suriname,

399 orang remaja dan anak-anak yang lahir di Suriname (termasuk penulis makalah ini)

4 orang bayi yang lahir dikapal selama pelayaran dari Suriname ke Indonesia. Salah satu di antara anak yang lahir itu perempuan. Oleh Nakhoda kapal, bayi perempuan yang baru lahir itu diberi nama Langsinem, sesuai dengan nama kapal yaitu Langkoeas.

Perjalanan laut dari Suriname ke Indonesia ini dipimpin oleh Wakil Ketua YTA Bapak Johannes Wagino Kariodimedjo. Beliau telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juli 2007 dan dimakamkan di Pakem, Kaliurang, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dibantu oleh Sekretaris YTA Bapak Frans Ngatmin Soemopawiro, sekarang tinggal di Pekanbaru dan Bendahara YTA Bapak Atmidjan Sastro, sekarang tinggal di Jakarta. Sesuai rencana rombongan pertama ini akan diikuti oleh rombongan kedua, ketiga dan seterusnya. Sebagai akibat putusnya hubungan diplomatik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda masalah Irian Barat, maka rombongan kedua dan seterusnya batal pulang ke Indonesia. Meskipun saat ini hubungan diplomatik antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah Indonesia sudah baik, bahkan Suriname sudah membuka Kedutaan Besarnya di Jakarta, tetapi gagasan dan usaha untuk meneruskan gerakan mulih nDjowo, belum pernah ada lagi.

Keadaan setelah para Repatrian berada di Indonesia

Setelah berlayar selama satu bulan dan sempat singgah di Cape Town, Afrika Selatan, akhirnya pada tanggal 05 Februari 1954 rombongan tiba di pelabuhan Teluk Bayur, Padang dengan selamat. Para Repatrian Suriname ini menyepakati tanggal 05 Februari 1954 sebagai suatu tanggal yang bersejarah, yang setiap tahunnya selalu diperingati.

Setelah istirahat beberapa hari di Padang, rombongan meneruskan perjalanan darat naik bis. Setelah menginap semalam di Lubuk Sikaping, pada tanggal 12 Februari 1954 para Repatrian tiba di desa Harapan Tongar dengan selamat.

Di desa Tongar ini para Repatrian ditampung dan tinggal dirumah-rumah los panjang, yang terbuat dari bedeng anyaman bambu yang disekat menjadi ruangan-ruangan kecil ukuran 3 x 3 meter. Tentunya kondisi ini sangat menyulitkan bagi keluarga yang mempunyai banyak anak.

Kondisi Tongar pada waktu itu masih hutan lebat. Sekolahan dan pasar belum ada. Pasar untuk menunjang kebutuhan pokok sehari-hari hanya ada di kota kecil Simpang Empat yang jaraknya sekitar 5 km dari Tongar.

Alat transportasi umum tidak ada, sehingga untuk belanja sekaligus “rekreasi” ke pasar Simpang Empat hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Disamping itu, kondisi Tongar waktu malam cukup mengerikan. Binatang buas seperti harimau kadang-kadang masih bebas berkeliaran. Setiap saat terdengar suara nyaring monyet hutan “siamang” yang memecah kesunyian baik siang maupun malam. Babi hutan “celeng” sering mengganggu tanaman yang ada. Semua itu membuat para Repatrian sedih dan ingin kembali ke Suriname atau setidak-tidaknya pindah ke daerah lain yang lebih aman dan nyaman.

Pada tanggal 15 Februari 1954 diadakan Upacara Penyambutan secara Adat Setempat oleh Wali Nagari beserta Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, para Sesepuh dan para Pemuka Masyarakat. Upacara ini dihadiri pula oleh Kepala Jawatan Transmigrasi Propinsi Sumatra Tengah, para Pejabat Kabupaten dan Kecamatan.

Pada waktu para Repatrian masih di Suriname, diperoleh informasi bahwa Pemerintah Republik Indonesia akan menyediakan dan memberikan tanah garapan sekaligus tanah untuk tempat tinggal seluas 2.500 HA per Kepala Keluarga. Kenyataannya tanah yang dibagi-bagikan pada tahun 1954 itu hanya sebidang tanah yang hanya cukup untuk membangun sebuah rumah ukuran 20 x 40 m. Sisanya belum dibagi dan kondisinya masih berujud hutan. Diareal tanah berukuran 20 x 40 m itulah setiap Kepala Keluarga membangun rumah pribadi dengan biaya sendiri sesuai kemampuannya masing-masing.

Mengingat lapangan pekerjaan yang memadai di sekitar Kabupaten Pasaman tidak ada, maka secara berangsur-angsur para Repatrian yang memiliki ketrampilan khusus, mulai meninggalkan Tongar untuk mencari pekerjaan yang lebih baik.

Pada tahun 1958, tepatnya semasa pecah perang PRRI/Permesta, kehidupan para Repatrian di Tongar semakin sulit, maka exodus-pun tidak bisa dihindari. Akibatnya, “Proyek” Yayasan Tanah Air (YTA) di Tongar tidak berkembang, bahkan dapat dikatakan telah gagal dan berantakan. Para generasi muda dan angkatan kerja asal Tongar “hijrah” ke Pekanbaru, Padang, Medan, Jambi, Palembang, Jakarta dan daerah lainnya. Mereka yang masih tinggal di Tongar jumlahnya 34 orang yang rata-rata sudah berusia diatas 60 tahun, hidup bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Mereka ini pantas disebut “pahlawan”, walaupun kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Sebab dengan kehidupan yang hanya mengandalkan lahan tanah pekarangan rumah ukuran 20 x 40 meter itu, mereka masih tetap “mempertahankan” Tongar. Mereka pasrah, karena memang tidak mempunyai kemampuan lain, kecuali menanam singkong, sayuran, pisang, papaya dan tanaman lainnya sekadar untuk mempertahankan hidupnya. Sebenarnya mereka dan keluarganya masih ingin memiliki dan menggarap lahan tanah yang pernah dijanjikan itu. Kenyataannya proses untuk mengurus surat-surat kepemilikan tanah-tanah itu, sangat sulit. Tetapi anehnya, lahan tanah itu sekarang telah dimiliki orang lain (bukan Repatrian) dan telah ditanami kelapa sawit oleh PT Tunas Rimba (TR).

Ditengah-tengah kehidupannya yang “sulit” itu, mereka berkeinginan untuk mendirikan masjid yang agak memadai. Panitia pembanguan masjid sudah dibentuk, tetapi dananya masih jauh dari cukup.

Wilayah Kabupaten Pasaman, sekarang telah “dipecah” menjadi Kabupaten Pasaman dengan ibu kota Lubuk Sikaping dan Kabupaten Pasaman Barat (termasuk Tongar) dengan ibu kota Simpang Empat. Khusus Kabupaten Pasaman Barat kondisinya cukup menjanjikan dan cepat berkembang. Pembangunan infra struktur sudah dimulai. Misalnya wilayah Pasaman Baru, yang lokasinya disekitar Simpang Empat dan jaraknya hanya 4 Km dari Tongar, sudah dibangun Kantor-Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Hotel, Ruko dan Perguruan Tinggi Swasta.

Harga pasaran tanah di Simpang Empat dan sekitarnya sudah mencapai Rp. 2.000.000,- per m2. Apalagi sekarang, dengan telah dibukanya jalan baru yang melewati Manggopo, waktu tempuh dari Tongar ke Padang atau sebaliknya, menggunakan kendaraan sendiri sekali jalan hanya sekitar 3 jam.

Di sisi lain, kondisi para Repatrian yang telah lebih dahulu meninggalkan Tongar, telah membaur dengan masyarakat Indonesia lainnya. Kondisi sosialnya lebih baik, bisa menyekolahkan keluarganya kesekolah-sekolah yang lebih tinggi dan bisa berkembang, bahkan banyak di antara mereka yang menempati jabatan-jabatan strategis baik dibeberapa Perusahaan Swasta, Perusahaan Negara maupun di Pemerintahan R.I.

Keadaan menjelang Suriname merdeka pada tanggal 25 November 1975

Menjelang kemerdekaan Suriname tahun 1975, telah terjadi exodus secara besar-besaran. Sekitar 150.000 orang penduduk Suriname termasuk beberapa orang Indonesia telah pindah ke Negeri Belanda. Sekitar 150 orang Indonesia pindah ke Guyana Prancis, sebuah Negara Jajahan Prancis yang lokasinya tepat disebelah Timur Suriname. Hal ini disebabkan oleh penindasan politis yang dilakukan oleh golongan Creole dan ketegangan hubungan antar etnis sejak kampanye pemilihan umum tahun 1973. Itulah sebabnya sejak 1975 sampai sekarang, lebih dari 25.000 orang Indonesia suku Jawa asal Suriname, telah tinggal menetap di Negeri Belanda, di Guyana Prancis dan di daerah lain, disekitar Suriname.

Sejak Suriname merdeka pada tanggal 25 Nopember 1975, telah muncul beberapa partai politik yang “berbau” Indonesia. Antara lain Pendawa Lima, Pertjajah Luhur, dll, yang telah berhasil “melahirkan” Pemimpin orang-orang Indonesia generasi kedua yaitu Bapak Willy Soemita (KTPI), Bapak Paul Salam Soemohardjo (Pertjajah Luhur), dll. Pada awal tahun 2000 muncul lagi beberapa Pemimpin muda lainnya, sehingga jumlah orang-orang Indonesia yang pernah menjadi anggota Parlemen (DPR) tercatat sebanyak 68 orang dan yang pernah Menteri sebanyak 30 orang.

Hasil sensus penduduk tanggal 02 Agustus 2004, jumlah penduduk Republik Suriname tercatat sebanyak 492.829 orang, dengan rincian sbb.: