Jelaskan Restrukturisasi ekonomi dari Rancangan Malaysia Kedua

Pada masa rancangan diumumkan, menurut seorang komentator, orang non-Melayu memegang "monopoli terhadap sektor industri dan komersial", dan bertumpu di kawasan perkotaan. Investasi asing memegang kebanyakan industri modern, seperti manufaktur, perbankan, karet, dan timah. Orang Melayu terlibat dalam pekerjaan seperti pertanian dan perikanan. Mereka jarang terlihat sebagai pekerja kerah putih, dan hanya terlihat sebagai pegawai negeri (80% dari kepegawaian negeri telah disediakan untuk orang Melayu). Profesi seperti dokter dan pengacara kebanyakan dipegang oleh orang non-Melayu. Kebijakan pemerintah seperti dalam Pasal 153 terlihat menghalangi keterlibatan orang Melayu dalam sektor swasta dengan memberikan mereka pekerjaan di sektor publik. Pengangguran juga merajalela, terutama diakibatkan oleh kurangnya pendidikan. Sekitar 70% dari 275.000 pengangguran pada tahun 1970 berusia 15 hingga 25 tahun. Hal-hal inilah yang berusaha diubah oleh Kebijakan Ekonomi Baru dan Rancangan Malaysia Kedua.

Tujuan utama Rancangan Malaysia Kedua adalah meningkatkan kepentingan ekonomi Melayu, terutama dalam bidang manufaktur dan penambangan. Agar tidak melukai kepentingan ekonomi orang Tionghoa secara langsung, rancangan ini bertumpu pada pertumbuhan ekonomi yang besar. Dana sebesar M$7,25 miliar dialokasikan untuk Rancangan Malaysia Kedua. Meskipun dana yang dialokasikan lebih sedikit dibanding dana Rancangan Malaysia Pertama (M$10,5 miliar), rancangan ini diharapkan mencapai tujuannya.

Badan-badan pemerintahan berikut telah didirikan untuk mencapai tujuan Rancangan Malaysia Kedua:

Lembaga Padi dan Beras Negara (LPN) - berfungsi untuk menentukan harga padi yang wajar agar petani dapat menambah hasil produksi mereka

Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) - berperan memajukan perikanan dan mendorong nelayan menggunakan teknologi modern

Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) - ditugaskan memberi bantuan keuangan dan sarana kepada petani-petani kecil perusahaan getah.

Badan pemerintah lain seperti FELDA meneruskan usaha pembukaan tanah dan permukiman baru di Kedah, Terengganu, Johor, dan Sabah. Proyek-proyek pengairan juga dilaksanakan seperti di Sungai Muda (Kedah), Sungai Kemubu (Kelantan), dan Sungai Kinabatangan (Sabah).