Jabarkan Jepang dari Pribumi-Nusantara

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998, istilah pribumi dan non-pribumi dilarang digunakan dalam segala jenjang peraturan pemerintahan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, persamaan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak dan kewajiban warga negara, dan perlindungan HAM, serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Istilah pribumi dan non-pribumi sebenarnya tidak pernah disebutkan dalam GBHN dan istilah yang lebih sering digunakan adalah "orang Indonesia asli." Istilah "orang Indonesia asli" pun tidak dijabarkan secara jelas tentang ukuran-ukuran ke-asli-an yang dimaksudkan dalam istilah tersebut. Pada amandemen kedua UUD 1945 tahun 2000, kata "orang Indonesia asli" dihapuskan dari Pasal 26 dalam Bab X tentang warga negara dan penduduk. Pada amandemen ketiga UUD 1945 tahun 2001, kata "orang Indonesia asli" dihapuskan dari Pasal 6 tentang presiden dan wakil presiden Indonesia. Pada 2016, PPP sempat mengusulkan untuk mengembalikan istilah "orang Indonesia asli", tetapi usulan tersebut mendapatkan banyak penolakan dari berbagai partai lain dan dianggap sebagai suatu kemunduran. Hal ini kembali menegaskan bahwa semua WNI di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi presiden tanpa membedakan dari suku mana mereka berasal.