Jelaskan Sejarah dari Pelacuran di Indonesia

Salah satu laporan paling awal tentang pelacuran di Indonesia kuno berasal dari sumber Tiongkok. Catatan sejarah Dinasti Tang Ch'iu-T'ang shu dan Hsin T'ang shu, yang berasal dari sekitar tahun 640 M, melaporkan bahwa di negara Ho-ling di Jawa, ada sejumlah "wanita beracun". Mereka yang berhubungan seks dengan pelacur ini akan menderita luka bernanah dan mati sesudahnya. Ini adalah catatan awal prostitusi dan hubungannya dengan penyakit menular seksual di Jawa kuno.

Sedikit catatan sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam dengan nikah kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Serat Centhini, sebuah manuskrip Jawa dari awal abad ke-19, merujuk pada bisnis prostitusi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Manuskrip itu menjelaskan berbagai posisi dan teknik seksual yang dikuasai oleh pelacur-pelacur di Jawa untuk memuaskan pelanggannya. Serat Centhini juga mengatakan bahwa dulu pernah ada bordil yang ramai di dekat makam kerajaan di Imogiri.

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir (nyai) yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal melakoni aksi prostitusi ini karena termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antarras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir yang dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.

Undang-undang 1852 kemudian digantikan oleh undang-undang moralitas publik baru yang lebih ketat pada tahun 1913, yang mengkriminalkan "dengan sengaja menjadikan percabulan antara orang lain dengan pihak ketiga dan menjadikan ini profesinya", atau mucikari; tidak disebutkan tentang pelacur. Penegakan undang-undang ini terbukti hampir tidak mungkin, dan untuk suatu waktu penyelidikan rumah bordil memerlukan izin dari gubernur.

Selama pendudukan Jepang di Indonesia, pelacur yang ada dipilih untuk melayani tentara Jepang di rumah bordil khusus. Perempuan dan anak perempuan lainnya, baik asli maupun Belanda, dipaksa untuk menjadi "wanita penghibur". Setelah Perang Dunia II, migrasi perempuan dari desa-desa terpencil ke kota-kota, ditambah dengan tingkat perceraian yang tinggi, menyebabkan peningkatan pelacuran.