Jelaskan Krisis Anti-Thaksin dari Abhisit Vejjajiva

Ketika PM Thaksin mengumumkan pemilu lebih awal pada 25 Februari 2006, Abhisit mengatakan bahwa ia "siap untuk menjadi perdana menteri yang menaati prinsip-prinsip pemerintahan dan etika yang baik, bukan otoritarianisme." Namun tepat hari berikutnya ia mengumumkan bahwa Partai Demokrat, bersama-sama dengan partai-partai oposisi lainnya, akan memboikot pemilu. Abhisit bergabung dengan Partai Bangsa Thai di bawah pimpinan Banharn Silpa-Archa dan Partai Mahachon yang dipimpin Sanan Kachornprasart dalam mengklaim bahwa pemilihan umum itu "tidak punya legitimasi" dan merupakan upaya Thaksin untuk "mengalihkan perhatian rakyat" dari penjualan perusahaannya Shin Corporation kepada Temasek Holdings yang bebas pajak. Abhisit juga berkata bahwa yang mungkin diperoleh dari waktu yang sangat singkat untuk mempersiapkan pemilu itu ialah "sebuah pemilu yang hasilnya persis seperti yang diharapkan Thaksin."

Pada 24 Maret 2006, sambil mengutip Seksi 7 Konstitusi 1997, Abhisit mendesak Thaksin untuk mengundurkan diri dan mengusulkan agar Raja Bhumibol Adulyadej menunjuk pengganti sementara Perdana Menteri. Raja Bhumibol menolak gagasan itu, dan mengatakan bahwa hal itu inkonstitusional. "Meminta seorang perdana menteri yang diangkat raja tidaklah demokratis," jawab Raja. "Maafkan saya, tapi hal itu sungguh kacau. Tidak rasional."

Tidak mengherankan, Partai Thai Rak Thai Thaksin memenangi mayoritas besar dalam pemilu yang nyaris tidak diikuti oleh partai-partai lainnya. Namun, partai ini tidak memiliki dukungan yang cukup yang disyaratkan, yaitu 20% dari seluruh pemilih terdaftar, yang dibutuhkan untuk mengklaim kemenangan di sejumlah konstituensi yang diboikot oleh partai-partai oposisi lainnya. Karena itu sebuah pemilihan sela harus dilakukan. Thai Rak Thai belakangan menuduh Partai Demokrat menyogok partai-partai politik kecil lainnya agar memboikot pemilu. (Demokrat menyangkal tuduhan ini dan dibebaskan dari semua tuduhan oleh Pengadilan Konstitusional pada 30 Mai 2007.)

Partai Demokrat, yang dipimpin oleh Thaworn Senniam, menuntut KPU Thailand karena mengadakan pemilu yang bertentangan dengan undang-undang pemilu dan mulai mengumpulkan petisi untuk membatalkan pemilu. Hal ini juga menyebabkan diboikotnya pemilihan sela itu.