Jelaskan Sejarah dari Kertas Kraft Aceh

Perusahaan ini didirikan sebagai bagian dari program swasembada kertas kraft yang merupakan bahan baku kantong semen. Perusahaan ini lalu resmi didirikan pada tanggal 21 Februari 1983 sebagai sebuah joint venture antara pemerintah Indonesia, Alas Helau, dan Georgia-Pacific dengan status Penanaman Modal Asing (PMA). Pada tanggal 19 April 1985, status perusahaan ini diubah menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), karena Georgia-Pacific memutuskan untuk tidak lagi memegang saham perusahaan ini. Sebanyak 96,67% saham perusahaan ini pun dipegang oleh pemerintah Indonesia, sementara sisanya dipegang oleh Alas Helau.

Pada tahun 1985, perusahaan ini mulai membangun pabrik dengan kapasitas terpasang sebesar 135.000 ton per tahun di atas lahan seluas 219,2 hektar di dekat Lhokseumawe, Aceh Utara dengan investasi sebesar US$ 424.650.151. Pabrik tersebut lalu mulai dioperasikan pada tahun 1989 dan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 1990.

Pada tanggal 31 Desember 2007, perusahaan ini menghentikan kegiatan produksinya karena ketiadaan bahan baku pinus dan bahan bakar gas dengan jumlah yang memadai dan harga yang wajar. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki beban utang dengan jumlah yang sangat besar, sehingga membuat perusahaan ini kesulitan untuk mengambil pinjaman maupun mencari mitra strategis.

Pada tanggal 29 September 2011, Kementerian BUMN memutuskan bahwa perusahaan ini akan beroperasi kembali dengan dukungan dana restrukturisasi dan revitalisasi dari BUMN lain. Keputusan tersebut adalah tindak lanjut dari surat pernyataan minat yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 oleh lima BUMN, yakni Semen Gresik, Bukit Asam, Perhutani, Perusahaan Pengelola Aset, dan perusahaan ini.

Pada tanggal 7 September 2012, PLN dan perusahaan ini mulai membahas rencana pengoperasian pembangkit listrik milik perusahaan ini untuk memasok listrik ke PLN. Pada tanggal 10 September 2012, perusahaan ini pun mengundang PJB Services untuk membantu perusahaan ini dalam melakukan kajian agar pembangkit listrik yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat dioperasikan secara optimal dan berkesinambungan. Pada tahun 2014, pembangkit listrik milik perusahaan ini mulai memasok listrik ke PLN. Dengan dua unit turbin uap, pembangkit listrik milik perusahaan ini dapat memasok listrik sebesar 20 hingga 24 MW.

Pada tahun 2015 dan 2016, Presiden Joko Widodo yang dulu pernah bekerja di perusahaan ini mengungkapkan bahwa ia ingin agar perusahaan ini beroperasi kembali. Ketua Komisi B DPRK Aceh Utara, Fauzi, juga mengatakan bahwa peluang perusahaan ini untuk beroperasi kembali sangatlah besar. Pada akhir tahun 2015, Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, menandatangani nota kesepahaman dengan Floresta Pte Ltd asal Singapura untuk menghidupkan kembali perusahaan ini. Namun, jika pemerintah pusat tidak mengizinkan perusahaan ini dikelola oleh pemerintah Aceh, maka nota kesepahaman tersebut akan batal dengan sendirinya. Pada bulan April 2023, pemerintah pusat resmi membubarkan perusahaan ini.