Jelaskan Pasca hibernasi dari Partai Republik (Indonesia)

Pada tahun 2008, partai ini didaftarkan kembali ke Departemen Hukum dan HAM menggunakan nama Partai Republik. Pada tanggal 17 Maret 2009, kepemimpinan Partai Republik beralih ke tangan Hamdan Harahap karena ketua yang lama, Ahmad Yani Wahid, wafat. Tidak mendukungnya waktu menjelang Pemilu 2009, partai ini memutuskan untuk tidak mengikuti pemilu. Kongres III dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2011 di Hotel Kaisar, Kalibata, Jakarta Selatan. Dalam kongres ini, Marwah Daud Ibrahim terpilih sebagai ketua umum secara aklamasi.

Partai Republik mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu 2014 dan harus menjalani verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Republik memiliki kepengurusan di 33 provinsi dan 421 kabupaten/kota. Meski dinyatakan lolos verifikasi administrasi, Republik tidak lolos verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sehingga tidak memenuhi syarat. Merasa bahwa keputusan KPU ini dianggap penuh rekayasa dan manipulasi, Partai Republik melakukan gugatan hukum hingga ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membuktikan manipulasi tersebut, dan kembali ditolak. Akhirnya, Partai Republik membawa kasus ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU dinyatakan bersalah atas dugaan manipulasi selama proses pelaksanaan verifikasi faktual. Meskipun KPU bersalah, tetapi keputusan DKPP tidak dapat membatalkan Surat Keputusan (SK) KPU, sehingga Partai Republik tidak dapat mengikuti pemilu 2014.

Dua tahun kemudian, pada tanggal 24-25 September 2016, Partai Republik kembali melakukan konsolidasi pengurus. Pada tanggal itu dilaksanakan kongres berikutnya yang bertempat di Hotel Sentral Jakarta, Jalan Pramuka. Hasil Kongres menetapkan Mayor Jenderal TNI (Purn.) Suharno Prawiro dan Heru Bahtiar Arifin sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Republik untuk periode tahun 2016 hingga 2021. Pada tanggal 17 Oktober, Partai Republik resmi mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan umum (pemilu) 2019.