Jelaskan Pencabutan dari Maklumat Nantes

Maklumat ini tetap tidak diubah, didaftarkan oleh parlemen sebagai "hukum fundamental dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable)," dengan perkecualian kedua brevets, yang berlaku 8 tahun, kemudian diperbarui oleh Henry pada tahun 1606 dan pada tahun 1611 by Marie de Médecis, yang menegaskan Maklumat ini seminggu setelah pembunuhan Henry, menyulut ketakutan orang Protestan akan adanya pembantaian lagi seperti "Pembantaian hari St. Bartholomew" yang pernah terjadi. Subsidi kemudian dikurangi perlahan-lahan, setelah Henry memperoleh kuasa yang lebih aman atas seluruh negara. Pada saat perjanjian damai Montpellier pada tahun 1622, mengakhiri revolusi Huguenot di Languedoc, kota berbenteng orang Protestan dikurangi menjadi dua saja, La Rochelle dan Montauban. Kedua brevets seluruhnya ditinggalkan pada tahun 1629, oleh Louis XIII dari Prancis, setelah pengepungan kota La Rochelle, yaitu Cardinal Richelieu memblokade kota itu selama 14 bulan.

Selama sisa masa pemerintahan Louis XIII dan terutama selama Louis XIV masih kecil, penerapan Maklumat ini berubah-ubah tahun demi tahun, disuarakan dalam deklarasi dan perintah. Keputusan Dewan berfluktuasi menurut gelombang politik dalam negeri dan hubungan Prancis dengan negara-negara lain.

Pada bulan Oktober 1685, Louis XIV dari Prancis, cucu Henry IV, mencabut Maklumat ini dan menyatakan Protestantisme ilegal dengan "Maklumat Fontainebleau". Tindakan ini, umumnya disebut'pencabutan Maklumat Nantes,' membawa akibat sangat buruk bagi Prancis. Meskipun tidak terjadi lagi perang antar agama, sebanyak 400.000 orang Protestan memilih meninggalkan Prancis, kebanyakan pindah ke Britania Raya, Prusia, Belanda, Swiss, Afrika Selatan dan koloni-koloni baru Prancis di Amerika Utara. Eksodus ini menyebabkan Prancis kehilangan banyak orang-orang yang paling ahli dan rajin bekerja, sebagian membantu musuh Prancis di Belanda dan Inggris. Pencabutan atau Pembatalan Maklumat Nantes juga menghancurkan persepsi luar negeri terhadap Louis XIV, membuat negara Protestan yang berbatasan dengan Prancis lebih memusuhi pemerintahannya. Pada saat pencabutan Maklumat ini Friedrich Wilhelm mengeluarkan "Maklumat Potsdam", yang mendorong orang Protestan datang ke Brandenburg, Prussia.

Kebebasan beribadah dan hak sipil untuk orang bukan Katolik di Prancis baru dipulihkan saat penandatanganan "Maklumat Versailles", yang dikenal sebagai "Maklumat Toleransi", oleh Louis XVI dari Prancis 102 tahun kemudian, pada tanggal 7 November 1787. Maklumat ini dilaksanakan oleh parlemen 2 bulan kemudian, di akhir Ancien Régime.