Jabarkan Politik dari Sudan Selatan

Majelis Legislatif Sudan Selatan yang sekarang sudah tidak berfungsi lagi meratifikasi konstitusi transisional sesaat sebelum kemerdekaan pada 9 Juli 2011. Konstitusi ditandatangani oleh Presiden Sudan Selatan pada Hari Kemerdekaan dan dengan demikian mulai berlaku. Sekarang hukum tertinggi negara, menggantikan Konstitusi Sementara tahun 2005.

Konstitusi menetapkan pemerintahan sistem presidensial yang dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ini juga membentuk Badan Legislatif Nasional terdiri dari dua majelis: majelis yang dipilih langsung, Majelis Legislatif Nasional, dan Dewan Negara.

Pada 8 Mei 2021, Presiden Sudan Selatan Salva Kiir Mayardit mengumumkan pembubaran Parlemen sebagai bagian dari kesepakatan damai 2018 untuk membentuk badan legislatif baru yang akan beranggotakan 550 anggota parlemen.