Saya mau tau Dred Scott dari Perbudakan di Amerika Serikat

Dred Scott dan istrinya Harriet Scott, masing-masing menuntut negara supaya mereka dibebaskan di St. Louis setelah kematian majikan mereka dengan alasan bahwa mereka tinggal di sebuah wilayah di mana perbudakan (bagian utara dari Pembelian Louisiana, di mana perbudakan tidak diikutsertakan seperti tertera dalam Kompromi Missouri). Kedua kasus ini kemudian digabung. Scott mengajukan kasusnya pada tahun 1846 dan melalui dua pengadilan. Yang pertama menolak kebebasannya sementara yang kedua meluluskan permintaannya, sehingga mereka berdua dan anak-anak mereka menjadi bebas. Preseden negara bagian Missouri selama 28 memberikan kebebasan dalam kasus-kasus seperti ini di dalam abad ke-19, namun Mahkamah Tinggi Negeri Bagian mengalahkan Scott dengan alasan "waktu sudah berubah."

Setelah Scott naik banding dan kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung AS, kebebasan tidak diberikan kepada Scott sekeluarga dalam sebuah keputusan serentak yang membawa AS ke jalur Perang Saudara. Mahkamah menentukan, bahwa di bawah UUD AS, Dred Scott maupun orang keturunan Afrika lainnya, baik bebas maupun budak, adalah seorang warganegara yang memiliki hak untuk menuntut di mahkamah federal dan bahwa Congress tidak memiliki kekuasaan konstitusional untuk menyetujui Kompromi Missouri.

Keputusan 1857 ini, di mana hasil suaranya adalah 7-2 menyatakan bahwa seorang budak tidak menjadi bebas apabila ia dibawa ke sebuah negeri bagian bebas. Congress tidak bisa menghalangi perbudakan dari sebuah daerah dan orang-orang keturunan Afrika yang diimpor masuk ke AS dan dipelihara sebagai budak, atau keturunan mereka, tidak bisa menjadi warga negara. Sebuah negeri bagian tidak bisa menghalangi para pemilik budak untuk membawa budak masuk ke negeri bagian tersebut. Banyak orang Republikan, termasuk Abraham Lincoln, menganggap keputusan ini tidak adil dan sebuah bukti bawah Kekuasaan Budak sudah mengambil alih kekuasaan di Mahkamah Agung. Ditulis oleh ketua Mahkamah Agung Roger B. Taney, keputusan ini secara efektif menghalangi budak dan keturunan mereka mendapatkan kewarganegaraan. Kaum abolisionis murka dengan keputusan ini sementara pemilik budak merasa mendapat angin. Hal ini memperpanas situasi yang akan menuju ke Perang Saudara.