Jabarkan Setelah Pearl Harbor dari Penginterniran orang Jepang-Amerika

Pengeboman Pearl Harbor 7 Desember 1941 menimbulkan kecurigaan Kekaisaran Jepang sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Pantai Barat Amerika Serikat. Penaklukan sebagian besar negara-negara di Asia dan Pasifik antara tahun 1936 dan 1942 oleh militer Jepang membuat sebagian orang Amerika percaya gerak maju kekuatan militer Jepang tidak dapat dihentikan.

Tidak lama setelah Pengeboman Pearl Harbor, Letnan Jenderal John L. DeWitt, kepala Komando Wilayah Barat, minta diberi wewenang untuk melakukan operasi pencarian dan penyitaan dengan tujuan mencegah orang Jepang-Amerika melakukan kontak radio ke kapal-kapal Jepang. Namun permintaannya ditolak Departemen Kehakiman yang menyatakan tidak ada cukup alasan hukum untuk mendukung permintaan DeWitt. FBI telah menyimpulkan tidak adanya ancaman keamanan. Pada 2 Januari 1942, Komite Bersama Imigrasi dari Badan Legislasi California mengirimkan sebuah manifesto ke berbagai surat kabar California. Dalam pernyataan terbukanya, mereka menyerang "etnis Jepang" yang dituduh sebagai "sama sekali tidak mau berasimiliasi". Manifesto ini lebih lanjut menuduh semua orang keturunan Jepang adalah rakyat yang patuh kepada Kaisar Jepang; kursus-kursus bahasa Jepang, lebih jauh lagi menurut penyataan tersebut, adalah kubu-kubu rasisme yang memopulerkan doktrin-doktrin superioritas ras Jepang.

Manifesto tersebut didukung oleh organisasi Native Sons and Daughters of the Golden West dan Legiun Amerika Cabang California yang pada Januari 1942 meminta semua orang Jepang berkewarganegaraan ganda untuk ditempatkan di kamp konsentrasi. Penginterniran tidak terbatas pada orang yang pernah pergi ke Jepang, tetapi termasuk sejumlah kecil penduduk asing dari orang Jerman dan Italia yang dianggap musuh. Pada Februari 1942, Jaksa Agung California Earl Warren memulai usaha-usahanya membujuk pemerintah federal untuk memindahkan semua orang keturunan Jepang dari Pantai Barat.

Pejabat-pejabat sipil dan militer menunjukan kekhawatiran mereka terhadap kesetiaan etnis Jepang, meskipun kekhawatiran itu tampaknya lebih didasarkan prasangka rasial daripada risiko yang sebenarnya. Mayor Karl Bendetsen dan Letnan Jenderal John L. DeWitt keduanya mempertanyakan kesetiaan orang Jepang-Amerika. DeWitt yang memimpin program interniran berulang kali mengatakan kepada surat kabar bahwa "A Jap's a Jap", dan bersaksi di hadapan Kongres,

Mereka yang tergolong hanya 1/16 keturunan Jepang dapat dimasukkan ke dalam kamp interniran. Ada beberapa bukti yang mendukung argumen bahwa tindakan-tindakan tersebut lebih didasari motivasi rasial daripada alasan mliter. Sebagai contoh, anak-anak yatim yang dilahirkan dengan "setetes darah Jepang" (seperti dijelaskan dalam sepucuk surat oleh seorang pejabat) ikut dimasukkan ke dalam kamp.

Setelah pengeboman Pearl Harbor, dan sesuai dengan Undang-Undang Musuh Orang Asing, Pengumuman Presiden nomor 2525, 2526, dan 2527 dikeluarkan untuk menetapkan warga negara Jepang, Jerman, dan Italia sebagai musuh asing. Informasi dari Daftar Penahanan dan Perwalian (CDI) dipakai untuk mencari dan menahan warga negara asing dari Jepang, Jerman, dan Italia (meski Jerman dan Italia tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat hingga 11 Desember 1942).

Pengumuman Presiden No. 2537 yang dikeluarkan 14 Januari 1942 mengharuskan orang asing untuk melaporkan setiap perubahan alamat, pekerjaan, atau nama kepada FBI. Orang asing yang tergolong musuh tidak diizinkan masuk ke daerah terlarang. Pelanggar peraturan ini akan "ditangkap, ditahan, dan diinternir selama perang."

Executive Order 9066 dan tindakan terkait

Franklin D. Roosevelt menandatangani Executive Order 9066 tanggal 19 Februari 1942 yang mengizinkan komandan-komandan militer untuk menetapkan "daerah militer" berdasarkan kebijakan mereka, "dari daerah tersebut sebagian atau semua orang dapat dieksklusi". Tidak seperti halnya pengumpulan "musuh asing", "zona eksklusi" ini berlaku untuk siapa pun yang mungkin dipilih komandan militer berwenang, tidak memandang orang tersebut warga negara atau non-warga negara. Akhirnya bagian-bagian dari Pantai Timur dan Pantai Barat akan dimasukkan ke dalam zona-zona tersebut, dan luas wilayah tersebut sekitar 1/3 dari keseluruhan luas negara. Tidak seperti program penahanan dan penginterniran yang akan diberlakukan terhadap sejumlah besar orang Jepang-Amerika, penahanan dan pembatasan secara langsung di bawah Program Eksklusi Individu ini akan diberlakukan khususnya terhadap orang keturunan Jerman atau Italia, termasuk warga negara Amerika Serikat.

2 Maret 1942: Jenderal John L. DeWitt mengeluarkan Pengumuman Publik No. 1 yang menyatakan "orang atau golongan orang-orang ketika situasi diperlukan" akan, pada suatu saat kemudian, harus tunduk pada perintak eksklusi dari "Daerah Militer No. 1" (intinya seluruh pesisir Pasifik hingga sekitar 160,9 km ke daerah pedalaman), dan mewajibkan siapa saja yang memiliki keturunan "musuh" untuk menyampaikan Pemberitahuan Perubahan Alamat bila mereka berencana untuk pindah. Zona eksklusi kedua ditetapkan beberapa bulan kemudian, yang mencakup wilayah-wilayah yang dipilih oleh sebagian orang Jepang-Amerika yang berhasil meninggalkan zona pertama.

11 Maret 1942: Executive Order No. 9095 disusun oleh Kantor Perwalian Hak Milik Orang Asing, dan memberikan mandat penuh dan kebebasan untuk menentukan dan memilih terhadap semua kepentingan hak milik orang asing. Sebagian besar aset dibekukan, membuat orang asing yang terkena segera mendapat kesulitan keuangan, dan mencegah sebagian besar dari mereka untuk keluar dari zona eksklusi.

24 Maret 1942: Pengumuman Publik No. 3 menetapkan jam malam dari pukul 20.00 hingga 06.00 pagi bagi "semua musuh asing dan semua orang keturunan Jepang" di dalam kawasan militer.

24 Maret 1942: Jenderal DeWitt mulai mengeluarkan Perintah Eksklusi Sipil untuk daerah-daerah tertentu di dalam "Daerah Militer No. 1."

27 Maret 1942: Jenderal DeWitt mengeluarkan Pengumuman No. 4 berisi larangan meninggalkan "Daerah Militer No. 1" bagi semua orang keturunan Jepang untuk "tujuan apa pun hingga dan sampai ada pengumuman berikutnya atau ada perintah yang mengatur dan mengizinkan dari markas besar ini."

3 Mei 1942: Jenderal DeWitt mengeluarkan Perintah Eksklusi Sipil No. 34 yang memerintahkan semua orang dari keturunan Jepang, warga negara maupun non-warga negara yang masih tinggal di "Daerah Militer No. 1" untuk melapor ke pusat-pusat pengumpulan, tempat mereka akan tinggal hingga dipindahkan ke "Pusat-Pusat Relokasi" permanen.

Perintah-perintah tersebut juga berlaku bagi orang-orang yang memiliki keturunan Jepang hanya sebagian. Siapa pun yang memiliki keturunan Jepang paling sedikit seperdelapan dimasukkan ke dalam kamp interniran.

Kalangan sipil pendukung penahanan, pemindahan, dan eksklusi

Penginterniran merupakan kebijakan yang populer di kalangan petani kulit putih yang benci terhadap petani Jepang-Amerika. "Petani Amerika berkulit putih mengaku bahwa kepentingan diri sendiri mengharuskan penahanan orang Jepang." Individu-individu tersebut menganggap penginterniran sebagai cara yang mudah untuk melenyapkan orang Jepang-Amerika yang menjadi pesaing-pesaing mereka. Austin E. Anson, sekretaris pengelola Asosiasi Penanam-Pemasok Sayuran Salinas, mengatakan kepada Saturday Evening Post pada tahun 1942:

Laporan Komisi Roberts yang disiapkan atas permintaan Presiden Franklin D. Roosevelt sering dikutip sebagai sebuah contoh dari ketakutan dan prasangka yang melandasi pemikiran di belakang program interniran. Laporan tersebut menghubung-hubungkan orang Jepang-Amerika dengan kegiatan spionase, dan mengaitkan mereka dengan Pengeboman Pearl Harbor. Kolumnis Henry McLemore mencerminkan bertambahnya sentimen publik akibat laporan tersebut:

Surat kabar lain di California juga mendukung pandangan tersebut. Menurut The Los Angeles Times:

Politikus negara bagian juga ikut-ikutan, termasuk Leland Ford dari Los Angeles yang menuntut "semua orang Jepang, tidak peduli warga negara atau tidak, untuk ditempatkan di kamp konsentrasi [di pedalaman]." Penginterniran orang Jepang-Amerika yang sebelumnya menyediakan buruh pertanian yang penting bagi Pantai Barat, menyebabkan kekurangan tenaga buruh, yang diperparah oleh direkrutnya banyak buruh Amerika menjadi anggota Angkatan Bersenjata. Kekosongan tersebut menyebabkan kedatangan pekerja asal Meksiko ke Amerika Serikat dalam bentuk imigrasi massal untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Sebagian besar di bawah slogan yang dikenal sebagai Program Bracero. Orang Jepang yang diinternir banyak yang bahkan dilepas sementara dari kamp-kamp mereka, misalnya untuk memanen bit di kawasan Barat, dan mengisi kekosongan buruh di masa perang.

Alasan pihak militer untuk penginterniran

Program spionase Jepang selama perang

Kasus Velvalee Dickinson, seorang wanita yang terlibat dalam jaring spionase Jepang ikut menambah kecemasan orang Amerika. Contoh-contoh spionase dan pengkhianatan yang paling luas diberitakan adalah jaringan spionase Tachibana dan Peristiwa Niihau. Jaringan spionase Tachibana terdiri dari sekelompok warga negara Jepang ditangkap dan dideportasi tidak lama sebelum terjadinya serangan Pearl Harbor. Peristiwa Niihau terjadi persis setelah serangan Pearl Harbor. Dua orang Jepang-Amerika di Niihau membebaskan seorang pilot Jepang yang tertangkap dan membantunya menyerang penduduk asli Hawaii. Walaupun peristiwa tersebut terjadi di Hawaii, Gubernur Teritorial Hawaii menolak menginternir semua orang Jepang-Amerika yang ada di Hawaii.