Jelaskan Kekuasaan dari Kabinet Jepang

Kabinet menjalankan dua jenis kekuasaan. Beberapa kekuasaan tersebut biasanya dilakukan oleh Kaisar dengan ikatan "anjuran dan persetujuan" Kabinet. Kekuasaan lainnya dengan jelas diserahkan kepada Kabinet. Berlawanan dengan praktik politik di banyak sistem pemerintahan monarki konstitusional lainya, Kaisar Jepang bukanlah pejabat kepala eksekutif. Namun, Konstitusi menyerahkan otoritas eksekutif kepada Kabinet. Yang artinya, hampir seluruh tugas harian pemerintah dikerjakan oleh Kabinet

Dalam praktiknya, sebagian besar kewenangan Kabinet dijalankan oleh perdana menteri. Di bawah Konstitusi, perdana menteri menjalankan "kendali dan pengawasan" atas lembaga eksekutif, dan tidak ada undang-undang atau perintah Kabinet yang dapat dijalankan tanpa tanda tangan balasan perdana menteri (dan pengumuman kaisar). Sementara menteri Kabinet dalam dalam demokrasi parlementer lain secara teori memiliki kebebasan dalam bertindak (dalam batasan tanggung jawab kabinet secara bersama), Kabinet Jepang secara efektif merupakan perpanjangan tangan dari kewenangan perdana menteri.

Menurut Pasal 75 dalam Konstitusi Jepang, Menteri Negara tidak tunduk pada tindakan hukum tanpa persetujuan perdana menteri selama masa jabatan mereka.

Kekuasaan yang dijalankan oleh Kaisar

Mengumumkan adanya amandemen terhadap konstitusi, hukum, perintah kabinet dan Traktat.