Saya mau tau Monarki konstitusional dari Prajadhipok

Sekelompok kecil tentara dan pegawai negeri secara bertahap berusaha untuk membangun pemerintahan konstitusional di negara mereka. Usaha mereka memuncak ketika pada pagi hari 24 Juni 1932, mereka melakukan kudeta tak berdarah dan mendeklarasikan berdirinya Partai Rakyat Thailand (Khana Ratsadon - คณะราษฎร). Mereka juga menduduki ruang takhta Ananda Samakhom di Bangkok serta menangkap para pangeran di sana ketika Prajadhipok sedang berada di Istana Klaikangworn, Hua Hin. Partai ini juga mencabut kekuasaan absolut sang raja, dan kemudian menjadikannya raja konstitusional. Konstitusi Siam kemudian diserahkan kepada Prajadhipok dan secara resmi disahkan pada tanggal 10 Desember 1932. Setahun kemudian, hubungan antara raja dan Partai Rakyat memburuk, setelah terjadinya kudeta atas PM Phraya Manopakorn Nititada. Pemimpin Partai Rakyat Thailand, Phraya Phahol Phonphayuhasena kemudian diangkat menjadi perdana menteri.

Pada bulan Oktober 1933, Pangeran Boworadej, mantan menteri pertahanan populer Prajadhipok yang mundur sebagai protes atas pemotongan anggaran, melancarkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Dalam pemberontakan ini, ia memobilisasi garnisun-garnisun untuk menduduki Bandara Don Muang. Boworadej menuduh pemerintah tidak hormat terhadap raja serta mendukung komunisme. Ia juga meminta pemerintah untuk mundur. Boworadej mengira bahwa garnisun-garnisunnya di Bangkok mendukung dia, tetapi pemimpin mereka menyatakan tetap setia pada pemerintah. Angkatan Laut Siam juga menyatakan diri netral. Dalam pertempuran hebat di Don Muang, Boworadej kalah telak. Ia kemudian dibuang ke Indochina.

Tidak ada indikasi bahwa Prajadhipok berperan dalam pemberontakan ini. Meskipun ia dianggap tidak terlibat, pemberontakan ini jelas menyurutkan popularitasnya. Ketika pemberontakan terjadi, Prajadhipok dengan segera menyatakan bahwa dirinya menyesalkan terjadinya hal ini. Ia kemudian pergi menyelamatkan diri ke Songkhla. Hilangnya sang raja dinilai Partai Rakyat Thailand sebagai bukti kegagalannya dalam menjalankan tugasnya sebagai raja.

Pada tahun 1934, parlemen menggelar pemungutan suara untuk mengamendemen Undang-Undang Sipil dan Militer. Amendemen terhadap undang-undang ini memungkinkan dijatuhkannya pidana mati tanpa meminta pertimbangan raja. Prajadhipok kemudian mengirim 2 lembar surat protes kepada parlemen, dengan mengatakan bahwa hal ini akan menimbulkan kecurigaan masyarakat, bahwa UU ini akan menjadi pelindung untuk melenyapkan musuh-musuh politik partai. Prajadhipok juga menyarankan diadakannya referendum. Hal ini menimbulkan kemarahan para anggota parlemen atas tuduhan raja yang menilai mereka tidak mewakili suara rakyat.