Saya mau tau Malang: dari Sejarah Radio Republik Indonesia

Mendapat biaya dari PPT tetapi statusnya tidak berubah. Yang hadir dalam Konperensi adalah wakil-wakil dari 8 studio RRI,dan Dr.Abdulrachman sendiri, yang sejak bulan November 1945 bertempat tinggal di Yogyakarta,diperbantukan kepada markas Besar Tentara untuk mempersiapkan pembentukan Angkatan Uadar RI.

Selain itu juga Mr. Ali Sastroamidjojo, yang mewakili Menteri Penerangan Moh. Natsir.

Acara tunggal dalam Konperensi ialah menetapkan status RRI. Kepada Pemerintah diminta keputesan apakah berdiri di luar Pemerintah atau di dalam atau sebagai Badan Penyiara Radio Semi Pemerintahan.

Atas nama Maenteri Penerangan Mr. Ali Sastroamidjojo, menjelaskan, bahwa radio dianggap stu alat yang vital untuk dipakai sebagai corong Pemerintah. Oleh karena itu RRI harus menjadi satu Jawatan Pemerintah. mengenal tempatnya belum diputuskan, karena ada 2 kementerian yang menginginkan kementerian yaitu Kemnterian Penerangan dan Kementerian Perhubungan.

Juga ada kemungkinan lain, yaitu bagian teknik (pemancar dan lain-lain) di bawah PTT dan bagian siaran di bawah Kementerian Penerangan, sedang Pimpina Umum diangkat atas usl Menteri Penerangan dan Menteri Perhubungan.

Para wakil RRI bulat untuk tetap satu organisasi dan menolak untuk menjadi 2 bagian, teknik dan siaran.

Yang kedua supaya diputuskan apakah RRI berada di dalam atau di luar Pemerintahan.

Setelah diadakan pembicaraan yang memakan waktu 1 malam, terdapat 4 suara sutuju berdiri di luar Pemerintahan, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, sedang 4 suara lainnya mangusulkan menjadi Jawtan Pemerintahan yaitu Jakarta, Bandung, Purwokerto, Malang.

Terpaksa diadakan pembicaraan sekali lagi yang akhirnya mencapai keputusan 6 suara setuju menjadi Jawatan Pemerintah. Surakata dan Semarang tetap mengkhendaki RRI sebagi badan Otonom di luar pemerintah, apakah 100% swasta atau kasemi Pemerintah asal Otonom.

Tetapi karena sebagian besar dari stasiun-stasiun menghendaki RRI menjadi Jawatan Pemerintah konkritnya dalam KementErian Penerangan kedua studio tersebut pada keputusan konperensi dengan catatan sebagi berikut:

(1) Sebagai Jawatan Pemerintah, RRI harus menjalankan sepenuhnya politik Pemerintah.

(2) Pegawai-pegawai jangan hanya mau menerima gaji dan fasilitas-fasilitas lainnya sebagai pegawai

pemerintah,tetapi tidak mau mentaati peaturan-peraturan Pemerintah.

(3) Sebagai pegawai pemerintah, pegawai RRI harus loyal kepada Pemerintah dan jangan main

bunglongan. Ini betentangan dengan sumpah 11 September 1945. Jika ada yang pada suatu saat

tidak dapat mengikuti politik pemerintah, secara konsekuen dia harus keluar dari RRI.

(4) Sumpah 11 September 1945 tetap menjadi pedoman perjungan RRI, karena sumbernya adalah