Jelaskan Hukum terhadap homoseksualitas dari Hak LGBT di Indonesia

Sejauh ini, hukum nasional Indonesia tidak mengkriminalisasikan homoseksualitas.

RUU KUHP untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinaan, dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003. Pada tahun 2019, diajukan RUU KUHP yang sama, akan tetapi batal disahkan menjadi undang-undang karena banyaknya pertentangan di kalangan masyarakat. Namun, diketahui bahwa RUU KUHP yang disetujui DPR pada Desember 2022 tidak memidanakan LGBT atau hubungan seksual sesama jenis, namun memidanakan perzinaan dan Kumpul Kebo yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual. Namun, RUU KUHP tersebut belum berlaku, dan berlaku mulai tahun 2026.

Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk memberlakukan hukum syariat Islam pada tingkat daerah atau provinsi. Maka berdasarkan hukum syariat, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariat hanya berlaku bagi orang muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh jika hubungannya dilakukan dengan seseorang yang berlandas kepada hukum Islam. Di bawah hukum syariat, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan 'prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku'. Tindakan yang didefinisikan sebagai tindakan prostitusi adalah seks homoseksual, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak 32 negara ikut memberlakukan hukum berbasis interpretasi syariah yang konservatif, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas.

Di Jakarta, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, secara hukum diberi label sebagai "cacat" atau "cacat mental" dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum. Sementara Indonesia telah membolehkan hubungan seksual pribadi dan konsensus antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama sejak tahun 1993 dengan batas usia dewasa 18 tahun.

Konstitusi tidak secara eksplisit membahas orientasi seksual atau identitas gender. Konstitusi menjamin semua warga dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat.