Jelaskan Di Surakarta dari Serangan Umum Surakarta

Masa gencatan senjata mulai berlaku sejak tanggal 10 Agustus 1949 tengah malam. Masa ini dinodai oleh pembantaian yang dilakukan oleh Pasukan Komando Baret Hijau Belanda terhadap rakyat yang dijumpainya di daerah Kratonan, Jayengan, Pasar Kembang, Pasar Nongko, Gading dan tempat-tempat lainnya. Khusus di Gading sasarannya adalah Markas Palang Merah Indonesia yang menempati rumah dr. Padmonegoro. Di sini Pasukan Komando Baret Hijau membunuh 7 orang petugas PMI beserta 50 orang pasien yang dalam keadaan tidak berdaya, yang terdiri atas rakyat dan pejuang yang luka-luka. Aksi ini berakhir dengan pengepungan dan pengejaran oleh Tentara Pelajar.

Selain itu Mayor Akhmadi juga mengeluarkan kebijakan yang berbeda dan menimbulkan situasi kontradiktif. Kebijakannya ini dilakukan dengan beberapa alasan. Pertama, tetap memegang teguh tugasnya sebagai komandan Komando Militer Kota (KMK Solo), dengan tugas teritorialnya, berdasar pengangkatan langsung dari MBAP (Markas Besar Angkatan Perang) pada bulan April 1948. Dalam kaitan ini, tugas-tugas lebih sering diperintahkan langsung oleh Panglima Tertinggi Divisi II/Gubernur Militer Jawa Tengah yang berkedudukan di Surakarta, Kolonel Gatot Soebroto, yang pada saat gencatan senjata diberlakukan masih dalam keadaan sakit dan berada di Kota Yogyakarta. Kedua, sebagai pemimpin tertinggi militer wilayah Surakarta, Kolonel Gatot Soebroto belum mencabut instruksinya No. 16A tertanggal 18 Juni 1949, yang salah satu instruksinya berbunyi: “anggota angkatan Perang dan Pegawai Pemerintah Sipil, sekeluarnya instruksi ini harus berjuang terus, selama belum ada perintah cease fire dari kami sendiri, meski ada perintah dari instansi manapun”. Untuk menegaskan sikapnya itu, Mayor Akhmadi mengeluarkan instruksi No. 1/Dari/Cdt/8-49 tanggal 11 Agustus 1949, pukul 24.00:

Tidak bertanggung jawab atas penarikan mundur pasukan-pasukan.

Bertekad tetap bertanggung jawab menjaga keselamatan dan ketenteraman rakyat.

Apabila Belanda mengganggunya, maka komandan-komandan sektor harus bertindak di daerahnya masing-masing.(Ofensif TNI Empat Hari di Kota Sala dan Sekitarnya, 137.)

Demikianlah, pada satu sisi, terdapat perintah untuk menarik mundur pasukan dengan kembali ke posisi semula (pos-pos), pada lain pihak masih memegang teguh perintah untuk menempati posisi yang berhasil direbut. Di tengah situasi sebagaimana dipaparkan di atas, di kediaman Ir. Seseto Hadinegoro, atau Istana Kembang Banowati di jalan Bayangkara, berlangsung kontak resmi antara Komandan Pasukan Belanda, Kolonel Van Ohl, dengan Komandan Brigade V/II, Letnan Kolonel Slamet Riyadi. Pertemuan sebagai tindak lanjut gencatan senjata yang berlangsung dari pukul 14.00 dan berakhir pukul 16.30 itu membuahkan kesepakatan sebagai berikut:

Untuk mengurangi terjadinya perselisihan, Kol. Ohl meminta dengan sangat:

TNI ditarik mundur ke tepi batas kota.