Jelaskan Fungsi kabinet dari Kabinet Malaysia

Adapun garis besar terhadap fungsi kabinet adalah sebagai berikut:

Merumuskan kebijakan ekonomi nasional dan program pembangunan.

Kabinet bertanggung jawab untuk merumuskan berbagai program dan proyek pembangunan untuk pembangunan negara. Contohnya adalah Kebijakan Ekonomi Baru (NEP), Kebijakan Pembangunan Nasional (NDP), dan Kebijakan Visi Nasional (NVP).

Untuk mengatur anggaran dan keuangan negara.

Pemerintah diizinkan untuk menghasilkan pendapatan dari masyarakat melalui pengumpulan pajak, denda, panggilan, bea masuk, biaya, dll.

Pemerintah diizinkan untuk merencanakan berbagai program pembangunan, dan juga mengalokasikan sumber daya untuk rencana dan program pembangunan ini.

Sebagai arena saran, debat, dan kritik.

Kabinet diizinkan untuk membahas hampir semua masalah kepentingan nasional, kecuali yang menyentuh hak-hak khusus orang Melayu, Bumiputeras, dan / atau hak istimewa kerajaan. Pasal 153 (1): Ini akan menjadi tanggung jawab Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga posisi khusus orang-orang Melayu dan Pribumi dari Negara Sabah dan Sarawak, dan kepentingan sah dari komunitas lain sesuai dengan ketentuan Artikel ini.

Untuk mengusulkan dan mengubah hukum.

Hukum diusulkan oleh Eksekutif dan diperkenalkan di Parlemen dengan pembacaan 1, 2, dan 3 untuk persetujuan.

Sebagian besar ketentuan untuk amandemen konstitusi memerlukan mayoritas 2/3 dari jumlah anggota dari Parlemen atau Dewan.

RUU tersebut harus diajukan ke YDPA (Yang di-Pertuan Agong) untuk persetujuan akhir.