Jelaskan Perjanjian Utrecht dari Persetujuan damai

Perundingan Damai Helsinki (2005), mengakhiri konflik Aceh dengan Indonesia di Helsinki, Finlandia

Isi perjanjian antara Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sebagai berikut:

Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh harus dilakukan konsultasi dan persetujuan Legislatif Aceh.

Kebijakan-kebijakan administratif Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh harus dilakukan konsultasi dan persetujuan Eksekutif Aceh.

Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah seperti bendera, lambang, himne, dsb.

Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh dan mencerminkan kebutuhan hukum terkini Aceh.

Aceh berhak menetapkan tingkat suku bunga yang berbeda dengan yang ditetapkan Indonesia.

Aceh berhak menetapkan dan memungut pajak daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan internal yang resmi.

Aceh dapat menikmati akses langsung dan tanpa hambatan ke negara-negara asing melalui laut dan udara.

Legislatif Aceh dapat merumuskan ketentuan hukum bagi Aceh berdasarkan prinsip-prinsip universal HAM sebagaimana tercantum konvenan internasional PBB mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan sosial.