Saya mau tau Administratif anggota jaringan: dari Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Anggota jaringan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang terpisah dari induk jaringan.

Mengikuti proses perizinan sebagaimana ditetapkan oleh UU No. 32/2002 tentang Penyiaran dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain penyelenggaraan sistem televisi berjaringan:

Bagi stasiun televisi yang telah memiliki stasiun relai di berbagai daerah wajib mendirikan induk jaringan atau anggota jaringan.

Jumlah induk jaringan atau anggota jaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas didirikan sesuai dengan persentase dari jumlah stasiun relai yang dimiliki di ibu kota provinsi dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut: Tahun pertama berjumlah sekurang-kurangnya 50% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relai, tahun kedua berjumlah sekurang-kurangnya 75% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relai, tahun ketiga berjumlah 100% dari jumlah provinsi yang terdapat stasiun relai

Persentase sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No. 32/2002, sebanyak-banyaknya 50% di Pulau Jawa.

Pendirian induk jaringan atau anggota jaringan sebagaimana disebut dalam ayat 2 wajib dilakukan di lokasi stasiun relai yang sudah ada.

Pendirian sistem stasiun berjaringan sebagaimana diatur dalam pasal 6 wajib memberikan kesempatan kepada mitra lokal untuk terlibat dalam kepemilikan saham sekurang-kurangnya sebesar 51% pada tahun 2010. Mitra lokal juga harus diberikan keutamaan dalam kepemilikan stasiun lokal.

Pelaksanaan pemberian kesempatan kepemilikan kepada mitra lokal sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan tahapan sebagai berikut:

<li>Tahun kedua sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 20% kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.

<li>Tahun ketiga sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 40% kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.

<li>Sekurang-kurangnya mitra lokal dapat memiliki 51% kepemilikan saham terhadap stasiun induk jaringan.

Pasal 32 PP No. 50/2005: Pada jaringan-jaringannya (atau mitra lokal) di berbagai daerah, kepemilikan induk jaringan (atau televisi nasional di Jakarta) dibatasi:

satu badan hukum paling banyak memiliki 2 IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) Televisi di dua provinsi berbeda;

stasiun televisi (pusat/induk jaringan) secara progresif kepemilikannya dikurangi di stasiun televisi jaringannya di daerah-daerah: pada jaringan pertama 100%, kedua 49%, ketiga 20%, dan keempat-seterusnya 5%. Dalam pasal 68 PP yang sama, pelepasan kepemilikan untuk jaringan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya dilakukan secara bertahap (tahun ke-4 hingga ke-6) setelah PP ini disahkan; lalu dalam pasal 69, pelepasan untuk jaringan kedua sudah harus dilakukan pada 28 Desember 2006. Perubahan dari stasiun relai ke badan hukum televisi lokal di daerah-daerah selambat-lambatnya dilakukan pada 28 Desember 2007 (kecuali jika ada alasan tertentu).

Pasal 34 PP No. 50/2005: Anggota jaringan hanya boleh menginduk pada satu induk jaringan saja.

Pasal 36 PP No. 50/2005: Jangkauan siar sebuah jaringan televisi nasional dibatasi:

sebanyak 75% dari provinsi di Indonesia (dalam pengesahan saat itu, ada 33).

sebanyak 80% dari provinsi tersebut, 80%-nya ada di daerah ekonomi maju dan sisanya di daerah ekonomi kurang maju (akan ditentukan oleh menteri).

tidak boleh ada stasiun transmisi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.

Pasal 5 Permenkominfo No. 43/2009: Stasiun induk merupakan stasiun TV yang bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh stasiun anggota dalam sistem stasiun jaringan, sedangkan stasiun anggota adalah stasiun TV tergabung dalam suatu sistem stasiun jaringan yang melakukan relai siaran pada waktu-waktu tertentu dari stasiun induk.

Pasal 6 Permenkominfo No. 43/2009: Stasiun TV yang menjadi induk jaringan berada di ibukota provinsi, sedangkan anggota jaringan berkedudukan di ibukota provinsi, kabupaten atau kota.

Pasal 7 Permenkominfo No. 43/2009: TV swasta yang bekerjasama dalam membentuk siaran berjaringan melakukan perjanjian kerja yang memuat hal berupa:

penetapan stasiun induk dan stasiun anggota;

program siaran yang akan direlai;

persentase durasi relai siaran dari seluruh waktu siaran per hari;

persentase durasi siaran lokal dari seluruh waktu siaran per hari;

penentuan lokasi waktu siaran lokal.

Pasal 24-25 Permenkominfo No. 6/2021: Pelaksanaan sistem siaran berjaringan harus seizin menteri, diajukan oleh induk SSJ yang melampirkan perjanjian kerjasama induk dan anggota jaringan dan daftar anggota jaringan. Evaluasi dilakukan selama 10 hari dan jika ada perubahan setelah SSJ berjalan, maka harus melaporkan kepada menteri.