Saya mau tau Latar belakang dari Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Kelahiran sistem televisi berjaringan tidak bisa dilepaskan dari lahirnya perubahan politik di Indonesia pasca 1998. Salah satu tuntutan dari perubahan tersebut adalah desentralisasi dan demokratisasi di berbagai bidang. Selama ini, sistem penyiaran di Indonesia, yang dibangun sejak kelahiran televisi swasta, dirasa tidak memenuhi aspek tersebut dengan keberadaan televisi swasta nasional yang bersiaran secara tersentralisasi dari Jakarta. Acara-acara televisi swasta hampir semuanya berasal dari Jakarta, tidak melokal dan keuntungan dari iklan pun mengalir ke Jakarta saja. Selain itu, penguasaan frekuensi/kanal di banyak daerah oleh segelintir pihak, tidak sesuai dengan konsep bahwa frekuensi adalah milik publik yang mahal dan terbatas harganya. Ini belum termasuk ide bahwa penyiaran harusnya memerhatikan aspek keragaman pemilik (diversity of ownership) dan keragaman konten (diversity of content).

Jika ditarik ke belakang, pada awalnya konsep televisi di Indonesia yang dibangun adalah sistem berjaringan. TVRI misalnya memiliki memiliki sejumlah stasiun di daerah-daerah yang memiliki identitas dan acara yang berbeda dengan TVRI Nasional. Lalu, pada awal kehadiran televisi swasta pada akhir 1980-an, sistem yang ingin dikembangkan juga serupa: RCTI Jakarta berjaringan dengan tiga televisi swasta lokal di daerah-daerah yang menyiarkan acara serupa, namun dengan susunan program yang berbeda: RCTI Bandung, SCTV Surabaya dan SCTV Denpasar. Walaupun demikian, akibat tekanan dari pemilik stasiun televisi swasta yang umumnya berasal dari kerabat dan kroni Presiden Soeharto, maka hanya dalam waktu beberapa tahun (1990-1993), kebijakan tersebut ditinggalkan dan diganti menjadi sentralisasi siaran dari Jakarta.

Konsep sentralisasi siaran ini kemudian berusaha diubah dalam penyusunan UU Penyiaran pertama di Indonesia: UU No. 24/1997, yang awalnya memasukkan klausul bahwa televisi swasta nasional hanya boleh menjangkau siarannya secara langsung dari pusat/Jakarta (lewat stasiun transmisi) paling banyak sebesar 50% penduduk Indonesia, dan 50% penduduk sisanya bisa dijangkau dengan menjalin kerjasama dengan televisi lokal di daerah-daerah. Walaupun demikian, lagi-lagi karena pemerintah menolak menandatanganinya akibat tekanan industri penyiaran, maka klausul itu dihapuskan. Malahan, UU No. 24/1997 memasukkan klausul bahwa stasiun televisi swasta harus didirikan di ibukota negara dan jumlahnya dibatasi pemerintah.

Seiring perubahan politik yang terjadi, maka klausul pembatasan siaran itu akhirnya kembali dimasukkan dalam penyusunan UU No. 32/2002, dengan kini seluruh televisi swasta nasional harus bersiaran secara berjaringan, itupun terbatas dengan tidak menjangkau 100% wilayah Indonesia. Walaupun sempat mendapat penolakan dari kelompok seperti ATVSI, akhirnya UU Penyiaran tersebut bisa disahkan pada tahun 2002 dan masih berlaku hingga saat ini.