Saya mau tau Kesepakatan Jeddah 1987 dari Bangsamoro

Setahun setelah Marcos digulingkan dari kekuasaan selama Revolusi Kekuatan Rakyat, pemerintah di bawah presiden Corazon Aquino menandatangani Kesepakatan Jeddah 1987 di Arab Saudi dengan Front Pembebasan Nasional Moro, setuju untuk mengadakan diskusi lebih lanjut tentang proposal otonom untuk seluruh Mindanao dan bukan hanya 13 provinsi yang dinyatakan dalam Perjanjian Tripoli 1976. Namun, pada tahun 1989, sebuah undang-undang perihal mendirikan Daerah Otonom Mindanao telah disahkan.

Front Pembebasan Nasional Moro menuntut agar 13 provinsi Perjanjian Tripoli, yang sebagian besar adalah provinsi Kristen, dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao, tetapi pemerintah menolak; 8 dari provinsi tersebut tidak hanya mayoritas beragama Kristen. Singkatnya setelah itu, pemerintah hanya memegang 4 provinsi yaitu Lanao Utara, Maguindanao, Sulu dan Tawi-Tawi memilih untuk dimasukkan dalam Daerah Otonom Mindanao. Kemudian 4 provinsi lainnya merupakan satu-satunya provinsi yang mayoritas penduduknya beragama Islam pada saat itu.

Kesepakatan damai antara Daerah Otonom Mindanao dengan Front Pembebasan Nasional Moro

Sebuah plebisit diadakan pada tahun 1989 untuk ratifikasi piagam yang menciptakan Daerah Otonom Mindanao, dengan Zacaria Candao, penasihat Front Pembebasan Nasional Moro sebagai gubernur regional terpilih pertama. Pada 2 September 1996, kesepakatan damai terakhir ditandatangani antara Front Pembebasan Nasional Moro dan pemerintah Filipina di bawah presiden Fidel Ramos. Pemimpin dan pendiri Front Pembebasan Nasional Moro, Nur Misuari terpilih sebagai gubernur daerah tiga hari setelah kesepakatan.

Upaya untuk menciptakan daerah otonom Bangsamoro

Pada tahun 1996, pembicaraan damai antara pemerintah Filipina dan kelompok saingan Front Pembebasan Nasional Moro, Front Pembebasan Islam Moro, dimulai. Kesepakatan pertama antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro dibuat pada tahun 2008yang kemudian disebut dengan Memorandum Perjanjian. Perjanjian tersebut akan dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Agung beberapa minggu kemudian. Kesepakatan itu akan mengarah pada pembentukan Badan Hukum Bangsamoro.

Di bawah pemerintahan presiden Benigno Aquino III, dua kesepakatan disepakati antara pemerintah nasional dan Front Pembebasan Islam Moro yaitu Kerangka Perjanjian Bangsamoro, yang ditandatangani pada 15 Oktober 2012, dan Perjanjian Komprehensif Bangsamoro pada 27 Maret 2014, yang meliputi rencana pembentukan daerah otonom baru.

Pada tahun 2012, Aquino mengumumkan niat untuk mendirikan entitas politik otonom baru yang diberi nama Bangsamoro untuk menggantikan Daerah Otonom Mindanao, yang ia sebut sebagai eksperimen yang gagal. Di bawah pemerintahannya, rancangan Undang-Undang Dasar Bangsamoro dirumuskan tetapi gagal mendapatkan daya tarik untuk menjadi undang-undang, sebagian karena bentrokan Mamasapano yang terjadi pada Januari 2015 yang melibatkan pembunuhan 44 personel Pasukan Aksi Khusus yang sebagian besar beragama Kristen oleh pasukan gabungan Front Pembebasan Islam Moro dan Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro setelah operasi yang dipimpin oleh Marwan.

Hukum Organik Bangsamoro dan plebisit 2019

Di bawah kepresidenan penerus Aquino, Rodrigo Duterte, sebuah draft baru dibuat dan disahkan menjadi undang-undang sebagai Hukum Organik Bangsamoro pada tahun 2018. Plebisit untuk meratifikasi Hukum Organik Bangsamoro diadakan pada 21 Januari 2019, dengan mayoritas pemilih Daerah Otonom Mindanao memutuskan untuk meratifikasi undang-undang tersebut. Pemilih di Cotabato memilih untuk bergabung dengan daerah otonom baru, sementara pemilih di kota Isabela memilih menentang inklusi. Komisi Pemilihan menyatakan bahwa Hukum Organik Bangsamoro dianggap disahkan pada 25 Januari 2019.

Pemerintah provinsi Sulu, di mana mayoritas memilih menentang inklusi, juga tidak mendukung undang-undang tersebut,  dengan gubernurnya menantang konstitusionalitas undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung. Meskipun memilih menentang inklusi, Sulu masih termasuk dalam wilayah Bangsamoro karena aturan yang tercantum dalam Hukum Organik Bangsamoro, memicu kemarahan warga.

Pada bulan Februari 2019, putaran kedua plebisit diadakan di provinsi Lanao Utara dan beberapa kota di Cotabato Utara. Plebisit tersebut menghasilkan masuknya 63 dari 67 barangay di Cotabato Utara yang berpartisipasi. Hal ini juga mengakibatkan penolakan dari provinsi Lanao Utara terhadap tawaran 6 kota mayoritas Muslimnya untuk bergabung dengan Bangsamoro, meskipun 6 kota tersebut (Baloi, Munai, Nunungan, Pantar, Tagoloan, dan Tangcal) memilih untuk bergabung dengan Bangsamoro dengan suara mayoritas, dengan satu kota bahkan memilih untuk dimasukkan sebesar 100%. Sebuah kamp utama Front Pembebasan Islam Moro berada di dalam wilayah Muslim Lanao Utara.