Gw mau tau Sejarah dari Bandar Udara Banyuwangi

Keberadaan Bandar udara Internasional Banyuwangi saat ini adalah merupakan buah gagasan dari Bupati Banyuwangi Purnomo Sidik (1991-2000) diperiode akhir masa jabatanya pada saat itu. Sebenarnya rencana awal lokasi pembangunan bandara Banyuwangi ini adalah di kecamatan Glenmore dibekas lokasi Lapangan terbang Blambangan. Lapangan terbang Blambangan itu sendiri adalah sebuah lapangan terbang pertanian yang dibangun pada dekade 1970an yang hanya digunakan untuk kegiatan pertanian yang salah satunya adalah digunakan sebagai landasan pesawat capung untuk menyemprot pestisida guna memberantas serangan hama wereng yang terjadi pada waktu itu.

Pada saat itu anggaran untuk proyek pembangunan bandara baru tersebut sudah disiapkan bahkan material bangunan sudah sempat dikirim menuju lokasi di Glenmore namun proyek itu urung terlaksana karena bupati Purnomo Sidik mengundurkan dari jabatannya karena dianggap tidak mampu menyelesaikan peristiwa pembunuhan orang-orang yang diduga dukun santet pada pertengahan tahun 1998 yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Banyuwangi 1998 yang terjadi waktu itu. Rencana pembangunan seterusnya dilanjutkan pada masa kepemimpinan Bupati penggantinya yaitu Samsul Hadi. Namun setelah melalui tahap kajian lebih lanjut ternyata lokasi bekas lapangan terbang Blambangan di Kecamatan Glenmore tersebut tidak layak untuk dijadikan bandar udara karena topografi wilayah kecamatan Glenmore yang bergunung-gunung. Kemudian, melalui keputusan menteri (Kepmen) nomor 49 tahun 2003, ditentukanlah lahan untuk pembangunan bandara yang baru yaitu berada di wilayah Desa Blimbingsari yang pada saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Kecamatan Rogojampi.

Pembangunan bandara dilokasi baru ini memakan waktu bertahun-tahun karena proses pembebasan lahan yang tak kunjung selesai. Dalam perihal pembebasan lahan ini dua bupati Banyuwangi terjerat dalam kasus korupsi penggelembungan harga tanah pembebasan lahan yang merugikan negara sejumlah Rp 40,99 miliar. Dua bupati tersebut adalah Bupati Samsul Hadi yang merugikan negara sejumlah Rp 21,23 miliar dan Bupati Ratna Ani Lestari senilai Rp 19,76 miliar. Meski diiringi oleh dua kasus korupsi yang terjadi tetapi pembangunan bandara baru ini tetap berlanjut secara bertahap dalam kurun waktu 2004 hingga 2008 dengan pendanaan yang berasal dari APBN.

Pada tanggal 29 Desember 2008, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal melakukan kunjungan singkat ke Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi dengan didampingi oleh Bupati Ratna Ani Lestari beserta rombongan. Dalam kunjungan ini Menteri Perhubungan merasa optimis bahwa penerbangan di Kabupaten Banyuwangi dapat berkembang pesat dengan adanya bandar udara yang menurutnya cukup bagus dan ideal. Pada 23 Januari 2009, tim dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi. Beberapa waktu kemudian, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara mengeluarkan surat nomor 167/DBU/II/2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang pemanfaatan Bandar Udara Blimbingsari Banyuwangi yang garis besar isinya adalah bahwa bandara dapat digunakan untuk lepas landas dan mendarat pesawat jenis CASA.

Tanggal 26 Desember 2010 dilakukan proving flight (uji kelayakan terbang) pesawat milik PT Sky Aviation oleh Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara sebagai salah satu syarat akan diadakannya penerbangan komersial dengan pesawat tersebut.

Pada tanggal 21 April 2009 bandara ini mulai digunakan oleh Bali International Flight Academy (BIFA) untuk keperluan pelatihan lepas landas dan mendarat bagi para calon pilot. Untuk penerbangan komersial, mulai dibuka pada 29 Desember 2010 oleh maskapai Sky Aviation setelah sebelumnya diadakan uji kelayakan terbang pada 26 Desember 2010 menggunakan pesawat C208 Grand Caravan. Penerbangan ini sekaligus menjadi tanda diresmikannya Bandara Blimbingsari sebagai bandara komersial. Penandatanganan prasasti peresmian dilakukan oleh Wakil Menteri Perhubungan saat itu Bambang Susantono, Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

Pada tahun 2017 bandara ini berubah nama menjadi Bandar Udara Banyuwangi, melalui surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 830 tahun 2017. Dan pada 22 Desember 2017, bandara ini dialihkan pengelolaannya ke Angkasa Pura II.