Tolong jelaskan mengenai 2010-an dari Konflik Papua

24 Januari 2010: Pemberontak menyergap sebuah konvoi karyawan perusahaan tambang PT Freeport McMoran. 9 orang terluka, OPM menyangkal bertanggung Jawab.

1 Maret 2010: Asosiasi Papua Barat Australia di Sydney mengatakan bahwa situasi di Papua Barat memburuk. Sejak Juli tahun lalu telah terjadi 14 insiden penembakan di sekitar tambang Grasberg, tambang emas dan tembaga milik Freeport, dan serangan ini telah menewaskan sedikitnya 3 dan melukai 13 orang.

23 Maret 2010: Pemberontak menyerang sebuah konvoi tentara Indonesia. melukai beberapa tentara.

Mei 2010: OPM diduga menewaskan 3 pekerja di sebuah lokasi konstruksi, memicu sebuah operasi militer oleh TNI yang menyerbu sebuah desa, 2 tewas dan seorang wanita diperkosa sementara rumah di 3 desa dibakar oleh militer.

17 Mei 2010: TNI menyerang markas militan OPM, menewaskan satu tersangka militan.

21 Mei 2010: Militan menyerang anggota TNI di dekat Yambi, 75 km dari Mulia. Tidak ada korban.

15 Juni 2010: Seorang perwira polisi Indonesia tewas tertembak saat patroli, 8 senjata api dicuri oleh pemberontak.

Juli 2010: 12 rumah dan dua gereja rusak dan seorang wanita diperkosa saat operasi TNI untuk menangkap Goliath Tabuni.

23 Juni 2011: Seorang perwira polisi dari Jayapura ditembak oleh anggota yang diduga dari OPM.

6 Juli 2011:. Tiga tentara ditembak saat bentrokan dengan penyerang tak dikenal di Desa Kalome, Tingginambut.

20 Juli 2011: Seorang perwira TNI tewas dalam penyergapan terhadap pasukan keamanan di distrik Puncak Jaya di Papua oleh pemberontak.

31 Juli 2011:. Pemberontak menyerang sebuah mobil di Papua dengan senjata, kapak dan pisau menewaskan seorang tentara dan tiga warga sipil dan melukai tujuh orang, OPM menyangkal bertanggung jawab.

1 Agustus 2011: Polri menyatakan bahwa anggota OPM menewaskan empat warga sipil di dekat Tanjakan Gunung Merah, Paniai.

2 Agustus 2011: Seorang personel TNI yang menjaga sebuah pos militer di Tingginambut tewas tertembak. Di kota Mulia dua penembakan terhadap target polisi dan militer melukai seorang tentara.

3 Agustus 2011: Pemberontak menembak sebuah helikopter militer saat mengevakuasi tubuh seorang prajurit yang diduga juga dibunuh oleh mereka.

22 Oktober 2011: Al Jazeera menerbitkan rekaman dari sebuah pertemuan kemerdekaan yang diserang oleh pasukan keamanan Indonesia. Setidaknya lima orang tewas.

2 Desember 2011: Seorang perwira kepolisian Jayapura ditemukan tewas di samping sungai pada hari Kamis setelah ia diduga dibunuh oleh kelompok orang yang bersenjata panah dan belati. OPM diduga bertanggung jawab.

5 Desember 2011:. Dua perwira kepolisian tewas di Puncak Jaya selama tembak-menembak dengan tersangka anggota OPM.

12 Desember 2011: kepolisian menyergap markas grup lokal OPM. Polisi menyita senjata api, amunisi, pisau, perlengkapan perang, dokumen, bendera Bintang Kejora dan menewaskan 14 militan.

Juni 2012, Koordinator Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Mako Tabuni meninggal di rumah sakit setelah mengalami luka tembak dalam operasi penangkapan oleh kepolisian Jayapura.

22 Februari 2013, sebuah helikopter TNI rusak akibat tembakan dari darat ketika mencoba untuk mengevakuasi mayat personel yang tewas melawan OPM sebelumnya. Setidaknya 3 anggota kru terluka. 8 personel TNI tewas dalam tembak-menembak sebelumnya.

Negara yang mendukung penentuan nasib sendiri di Majelis Umum PBB

Negara-negara berikut telah mengecam Penentuan Pendapat Rakyat dan/atau mendukung penentuan nasib sendiri Papua:

– Saint Vincent dan Grenadines menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB, yang disampaikan oleh Wakil Perdana Menteri, H.E. Mr. Louis Straker.

– Vanuatu mensahkan Wantok Blong Yumi Bill pada tahun 2010 dan menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB.

– Kepulauan Solomon menyatakan dukungan mereka untuk penentuan nasib sendiri Papua pada tahun 2017 di Majelis Umum PBB.

– Perdana Menteri Tonga ʻAkilisi Pōhiva mendesak dunia untuk mengambil tindakan atas situasi hak asasi manusia di wilayah Papua Barat Indonesia dan menyatakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri untuk Papua Barat pada tahun 2017.

–Mantan Perdana Menteri Enele Sopoaga mendukung penentuan nasib sendiri Papua di Majelis Umum PBB pada 2017 dan menandatangani pernyataan bersama dengan negara kepulauan Pasifik lainnya pada Mei 2017.

– Pada 2017, Nauru menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri orang Papua.

– Pada 2017, Palau menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.

– Pada 2017, Kepulauan Marshall menandatangani deklarasi bersama yang mendukung penentuan nasib sendiri Papua.

Pemimpin dan kelompok yang mendukung penentuan nasib sendiri