Jelaskan Wajib Tanam Cengkih dari Soetran

Beberapa saat setelah ia ditunjuk sebagai penjabat gubernur Irian Jaya, Soetran mulai menerapkan program yang sudah ia jalankan di Trenggalek tujuh tahun yang lalu. Pada tanggal 20 Mei 1975, Soetran mencanangkan program Wajib Tanam Cengkih (WTC). Soetran berpendapat bahwa cengkih bisa memberikan hasil yang besar kepada pendapatan daerah Irian Jaya. Karena programnya tersebut, Soetran dijuluki sebagai "Gubernur Cengkih".

Menurut isi komando yang dikeluarkan Soetran, setiap kepala keluarga di Irian Jaya terkena wajib tanam. Keluarga yang hidup di desa harus menanam minimum 20 batang cengkih, keluarga yang hidup di pinggir kota harus menanam 5—10 batang, dan keluarga yang hidup di kota harus menanam minimum 5 batang. Kantor-kantor, sekolah, asrama, tempat ibadah, dan pramuka juga diwajibkan untuk menanam cengkih. Selain dari penanaman skala kecil oleh penduduk, Soetran juga mendirikan perkebunan cengkih yang dikelola oleh pemerintah kabupaten dan provinsi.

Beberapa hari setelah program dimulai, Soetran meminta pendanaan dari Presiden Soeharto. Permintaannya dipenuhi dan Soeharto memberikan bantuan bertahap sebesar 250 juta rupiah pada tanggal 20 November 1975, dengan 50 juta rupiah diberikan pada tahun pertama. Soetran merencanakan pembelian untuk bibit cengkih dari Trenggalek seharga 35 juta rupiah.

Namun, tak sampai berapa lama setelah dimulai, proyek tersebut mengalami kegagalan. Dalam sebuah penanaman cengkih yang dilakukan oleh PNS di Kantor Gubernur Irian Jaya, hanya sekitar 10% dari bibit cengkih yang bertahan hidup pada tahun pertama. Seorang ahli pertanian menyatakan bahwa kegagalan tersebut dikarenakan instruksi Soetran yang terlalu tergesa-gesa dan PNS yang belum paham mengenai penanaman cengkih. Alasan lainnya adalah bahwa Soetran telah melanggar SK Menteri Pertanian yang menyatakan bahwa bibit cengkih hanya dapat diimpor dari empat lokasi, yakni Selokaton, Branggah Banaran, Bogor, dan Maluku. Keputusan Soetran untuk mendatangkan bibit cengkih dari Trenggalek dianggap sebagai kesalahan besar karena bibit cengkih dari Trenggalek belum pernah diteliti kelaikannya.

Julius Ary Mollet, seorang peneliti dari Universitas Cendrawasih, menyalahkan kegagalan Soetran pada sosialisasi yang kurang. Menurutnya, masyarakat menjadi enggan untuk memanen dan menjual hasil budidaya cengkih dikarenakan kurangnya sosialiasi mengenai keuntungan dari menanam cengkih.

Setelah ia turun dari jabatan sebagai Gubernur Irian Jaya, penerusnya, Busiri Suryowinoto, mempertanyakan kebijakan Wajib Tanam Cengkih-nya. Busiri menggantikan program Soetran dengan penanaman tanaman pangan, karena menurutnya cengkih tidak cocok untuk wilayah Irian Jaya.