Coba ceritain soal Demokrasi sosial

Demokrasi sosial adalah ideologi politik, sosial, dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitalis. Protokol dan norma yang digunakan untuk mencapainya melibatkan komitmen pada demokrasi perwakilan dan partisipatoris, kebijakan untuk meredistribusi pendapatan dan regulasi ekonomi untuk kepentingan umum dan penyediaan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, demokrasi sosial bertujuan untuk menciptakan kondisi bagi kapitalisme untuk mengarah pada hasil yang lebih demokratis, egaliter, dan solidaristik. Akibat dari lamanya pemerintahan partai demokrat sosial dan pengaruhnya pada perkembangan kebijakan sosial ekonomi di negara Nordik, dalam lingkup kebijakan, demokrasi sosial telah diasosiasikan dengan model Nordik dan Keynesianisme dalam lingkaran politik pada paruh kedua abad ke-20.

Demokrasi sosial bermula dari ideologi politik yang menganjurkan transisi evolusioner dan damai dari kapitalisme menuju sosialisme melalui proses politik yang mapan, berkebalikan dengan transisi dengan pendekatan revolusioner yang diasosiasikan kepada Marxisme ortodoks. Di awal era pasca-Perang Dunia II di Eropa Barat, partai demokrat sosial menolak model politik dan ekonomi Stalinis yang ada di Uni Soviet. Mereka lebih memilih jalan alternatif menuju sosialisme atau dengan berkompromi antara kapitalisme dan sosialisme. Dalam periode ini, demokrat sosial menganut ekonomi campuran berdasarkan pada dominasi kepemilikan pribadi, dengan hanya sedikit layanan publik dan utilitas penting yang dimiliki publik. Hasilnya, demokrasi sosial diidentikan dengan ekonomi Keynesian, intervensionisme negara, dan negara kesejahteraan, ketika mengabaikan tujuan sebelumnya untuk menggantikan sistem kapitalis (pasar faktor, kepemilikan pribadi, dan buruh upahan) dengan sistem ekonomi sosialis yang berbeda secara kualitatif. Dengan meningkatnya popularitas neoliberalisme dan Kanan Baru pada 1980-an, banyak partai demokrat sosial memasukkan ideologi Jalan Ketiga, yang bertujuan untuk memadukan ekonomi liberal dengan kebijakan kesejahteraan demokrasi sosial. Pada 2010-an, Jalan Ketiga umumnya tidak disukai dalam fenomena yang dikenal sebagai PASOKifikasi.

Demokrasi sosial modern ditandai dengan komitmen pada kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketidaksetaraan, penindasan terhadap kelompok kurang mampu dan kemiskinan, termasuk dukungan pada pelayanan publik yang dapat diakses secara universal, seperti perawatan lansia, perawatan anak-anak, pendidikan, layanan kesehatan, dan kompensasi pekerja. Gerakan demokrasi sosial sering kali memiliki koneksi kuat dengan gerakan buruh dan serikat pekerja yang mendukung hak perundingan bersama bagi pekerja serta kebijakan untuk memperluas pengambilan keputusan di luar politik ke lingkup ekonomi dalam bentuk kodeterminasi bagi pekerja dan pemangku kepentingan ekonomi lainnya.