Jelaskan Warisan dari Rancangan Malaysia Kedua

Pada akhir Rancangan Malaysia Kedua, tingkat kemiskinan berkurang dari 49% ke 43%. Tingkat pengangguran juga berkurang dari 7,5% ke 7,4%. Partisipasi kaum Bumiputera ke dalam sektor swasta juga meningkat. Persentase Bumiputera yang dipekerjakan dalam sektor produksi bertambah dari 29% hingga 33%. Pada sektor perdagangan, tercatat peningkatan dari 24% ke 34%. Kepemilikan modal Bumiputera meningkat dari 3% hingga 7,8%. Akan tetapi, rekor ini masih belum dianggap membanggakan oleh banyak pihak, terlebih lagi kemajuan itu terjadi karena perusahaan-perusahaan pemerintah memegang kepemilikan. Meskipun rancangan ini pada awalnya menargetkan pertumbuhan PDB sebesar 12,5% setahun, hanya rata-rata 11% yang berhasil dicatat. Pertumbuhan itu sangat tidak merata. Pada tahun 1973, PDB tumbuh sebesar 27%, sedangkan pada tahun 1975 PDB hanya tumbuh 3% akibat resesi ekonomi dunia pada masa itu. Meskipun pemerintah berusaha menangani pengangguran dengan menciptakan 600.000 pekerjaan baru sewaktu RMK2, jumlah penganggur sebenarnya semakin meningkat antara tahun 1970 dan 1975. Pada tahun 1970, terdapat 275.000 penganggur, sedangkan pada tahun 1975 tercatat sebesar 324.000 orang.

Rancangan Malaysia Kedua juga harus menghadapi masalah yang tidak diperkirakan, yaitu inflasi. Antara tahun 1972 hingga 1975, indeks harga konsumen (IHP) meningkat di luar perkiraan sebesar 40%. Tingkat inflasi tercatat sekitar 18% pada tahun 1974, tetapi turun hingga 7% pada tahun 1975. Permasalahan baru seperti ini dipikirkan oleh pemerintah saat merencanakan Rancangan Malaysia Ketiga (RMK3).

Satu lagi efek RMK2 adalah usaha-usaha meragamkan tanaman. Di balik kegagalan RISDA memenuhi sasarannya, industri kelapa sawit di Malaysia terus berkembang. Menjelang tahun 1998, kelapa sawit merupakan penyumbang terbesar PDB Malaysia setelah produk elektronik.

Secara keseluruhan, Rancangan Malaysia Kedua lebih berhasil dibandingkan dengan program sebelumya dalam menangani ketidakadilan ekonomi. Akan tetapi, penekanan untuk meningkatkan posisi orang-orang Melayu telah mengkhawatirkan kaum non-Melayu. Ketika Rancangan Malaysia Ketiga ditetapkan, pemerintah telah mengurangi penekanan ini dan sebaliknya memusatkan perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan memberi manfaat kepada semua pihak.