Saya mau tau 2014 - Mengakhiri jabatan dari Zulkifli Hasan

Dalam satu tahun menjelang akhir masa jabatannya sebagai MENHUT RI, Zulkifli Hasan kembali membuat sebuah program yang baik kebermanfaatan maupun jangkauan partisipasinya dapat dirasakan oleh banyak pihak, yaitu OTOT (One Ticket One Tree). Kemenhut bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia untuk mewujudkan program tersebut, yaitu penanaman satu pohon untuk setiap tiket pesawat yang terjual. Dari konsepnya tampak bahwa program ini melibatkan korporasi juga masyarakat sebagai konsumennya. Sedangkan manfaatnya mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan tentu lebih baik bagi kesehatan rakyatnya.

Dengan deretan kebijakan yang oleh banyak pihak dinilai pro lingkungan dan rakyat, Zulkifli Hasan menerima sebuah penghargaan di akhir masa jabatannya, yaitu Lifetime Achievement Award dari La Trofi, penggagas Indonesia Green Award. Penghargaan tersebut diterimanya pada hari Rabu, 18 Juni 2014, di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta. Pihak La Trofi mengaku memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja yang luar biasa kontributif terhadap penyelamatan dan pelestarian lingkungan di Indonesia serta kinerjanya di Kemenhut yang transparan dan selalu melibatkan masyarakat.

Zulkifli Hasan juga menerima sejumlah penghargaan lainnya. Yang pertama, sebelum penghargaan dari La Trofi, yaitu pada 21 April 2014, ia menerima Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial atas dedikasinya dalam mengimplementasikan informasi geospasial kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan turut serta menyelamatkan Bumi dengan informasi Geospasial. Yang kedua, dalam sebuah acara Tiger Conservation Awards pada Rabu, 16 Juli 2014, ia menerima penghargaan Tiger Champion Award dari Panthera. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang berfokus dan berjasa dalam usaha pelestarian harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra. Yang terakhir adalah penghargaan tanda penghormatan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara. Zulkifli Hasan, pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, menerima penghargaan tersebut, yaitu Bintang Jasa Mahaputra Adipradana, dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019)

Pelantikan Presiden-Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla

Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan DPD hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di Pilpres. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai.

Konsolidasi KMP dan KIH di DPR

Ketegangan antara KMP dan KIH belum juga berakhir meskipun telah menunjukkan kondisi positif di dalam sidang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR RI tidak duduk memangku tangan, ia turut berperan langsung dalam mengkonsolidasi kedua kubu. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 1 November 2014, ia menegaskan dirinya berupaya menyatukan anggota parlemen terlepas dari koalisi yang melatarbelakangi mereka dengan banyak melakukan dialog dan lobi di mana ia selalu menitikberatkan musyawarah mufakat. Ia pun memastikan bahwa tidak lebih dari dua minggu, konflik di parlemen yang pada puncaknya melahirkan DPR tandingan tersebut akan berakhir dan kembali kepada persatuan Indonesia.

Perspektif terhadap ISIS dan Bentrokan TNI-POLRI di Batam

Pada bulan-bulan pertama menjabat sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dihadapkan pada permasalahan yang berpotensi memecah belah bangsa, yaitu terorisme. Berkembangnya gerakan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) ia yakini berbahaya bagi kesatuan bangsa. ISIS, menurutnya, sangat tidak merepresentasikan ajaran Islam, namun gerakan tersebut membawa nama Islam. Maka, gerakan tersebut berpotensi merusak persatuan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan agama. Indonesia, dengan 4 Konsensus Dasar Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harus mampu melawan arus perpecahan dan menjaga nasionalisme dalam pribadi masing-masing untuk membentuk ikatan yang kuat bersama-sama.

Selain menanggapi terorisme, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pandangannya terkait bentrok antara TNI dan POLRI belatar belakang isu kesejahteraan anggota yang terjadi di Batam pada hari Rabu, 19 November 2014. Dirinya berharap konflik tersebut dapat segera diselesaikan, karena masalah tersebut dapat menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan negara, serta dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Ia menuturkan bahwa jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan segera, masyarakat akan menirunya. Ia berharap lembaga pemerintahan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan, salah satunya persatuan dan kesatuan. Untuk itu, ia sempat mengutarakan himbauan untuk anggota pemerintah dapat meninggalkan ego pribadi dan berfokus pada kesamaan tujuan mewujudkan visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik sejalan dengan apa yang ia sampaikan dalam sebuah acara peringatan Hari Pahlawan mengenai pentingnya meneladani sifat nasionalis para pahlawan.

Kunjungan Zulkifli Hasan ke perbatasan Lintas Batas Malaysia

Pada tanggal 27 November 2014, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke daerah perbatasan untuk menampung aspirasi. Zulkifli Hasan beserta wakil-wakilnya mengunjungi daerah Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Tugiyana menuturkan bahwa delegasi pimpinan MPR RI dipimpin Zulkifli Hasan selaku ketua dan didampingi empat wakilnya, yakni Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Selain Pimpinan MPR, hadir pula anggota Komisi II DPR RI dan sejumlah perwakilan kementerian.

Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Bupati Sanggau Paolus Hadi. Setelah disambut upacara adat, rombongan MPR melanjutkan perjalanan ke pos penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia (SM Inland Port), Kayan Land District, Jalan Seriam-Tebedu, dan Sarawak, Malaysia. Selanjutnya kembali ke kantor UP3LB untuk berdialog dengan masyarakat perbatasan. Zulkifli Hasan mengharapkan kunjungan ini menjadi dasar untuk nantinya dapat menghasilkan perubahan signifikan di kawasan perbatasan.

Membela Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam isu pergantian Gubernur DKI Jakarta

Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014–2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.

Dalam sebuah wawancara refleksi akhir tahun, Zulkifli Hasan angkat bicara tentang polemik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan dirinya tidak menyetujui segala bentuk protes dan kritik yang berlatarbelakang isu SARA. Di dalam dialognya dengan wartawan tersebut, ia kembali membawa salah satu falsafah kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, tidak ada toleransi untuk ancaman bagi persatuan bangsa dan menjaga persatuan itu sendiri membutuhkan dukungan dari segenap elemen bangsa.

“Saya memprotes keras kalau ada yang protes Ahok soal dia Tionghoa atau agamanya. Kalau mau kritik silakan, tetapi jangan soal SARA. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika." --Pernyataan Zulkifli Hasan

Menteri Perdagangan Indonesia (2022-Saat Ini)

Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Luthfi.

Keputusan pergantian dan pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia maju periode 2019-2024.

Dalam Pengangkatannya sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan punya misi khusus untuk menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi dipasaran, Zulkifli Hasan memulai kerjanya dengan membuat produk Minyak Kita yang bertujuan untuk menekan dan menstabilkan harga di pasaran. Produksi Minyak ini dimulai sejak Senin 27 Juni 2022 dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14000 di pasaran.