Jabarkan Jabatan rangkap menteri dari Undang-Undang Kementerian Negara

Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai

Komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta

Pimpinan organisasi yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Bila dipandang perlu Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu akan tetapi jabatan wakil Menteri tidak merupakan anggota kabinet melainkan sebagai pejabat karier