Jelaskan Pelaksanaan dari Audit kepabeanan

Audit kepabeanan dilakukan berdasarkan surat perintah Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dalam rangka pengawasan sebagi akibat diberlakukannya sistem self assessment.Untuk melaksanakan audit kepabeanan, pejabat Bea dan Cukai diberikan wewenang untuk:

Meminta laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, serta surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan.

Meminta keterangan lisan atau tertulis dari orang dan pihak lain yang terkait.

Menyelidiki ruangan tempat untuk menyimpan laporan keuangan, buku, catatan, dokumen dasar pembukuan, serta surat yang berkaitan dengan persediaan barang yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha yang berkaiatan dengan kegiatan kepabeanan.

Melakukan tindakan pengamanan terhadap ruangan penyimpanan dokumen yang berkaiatan dengan kegiatan kepabeanan.

Audit dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi lain.

Untuk kepentingan pelaksanaan audit, auditee wajib:

Menyerahkan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha, termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, serta menunjukkan persediaan barangnya untuk diperiksa.

Memberikan keterangan lisan atau tertulis.

Menyediakan tenaga atau peralatan atas biaya auditee apabila penggunaan data elektronik memerlukan peralatan atau keahlian khusus.

Jika pimpinan auditee tidak berada di tempat atau berhalangan, kewajiban beralih kepada yang mewakilinya.

Auditee yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.