Jabarkan Perjuangan dari Ilyas Ya'kub

Saat di Mesir Haji Ilyas Ya’kub ini aktif dalam berbagai organisasi dan partai politik di antaranya Hizb al-Wathan (partai tanah air) didirikan oleh Mustafa Kamal semakin membangkitkan semangat anti penjajah. Ia pernah pula menjabat sebagai ketua Perkumpulan Mahasiswa Indonesia dan Malaysia (PMIM) di Mesir. Selain itu ia juga fungsionaris wakil ketua organisasi sosial politik Jam’iyat al-Khairiyah dan ketua organisasi politik Difa` al-Wathan (Ketahanan Tanah Air).

Selain gerakan politik yang amat peduli dengan nasib bangsanya terjajah Belanda, Haji Ilyas Ya’kub di Mesir juga aktif menulis artikel dan dipublikasi pada berbagai Surat Kabar Harian di Kairo. Bersama temannya Muchtar Luthfi ia mendirikan dan memimpin Majalah Seruan Al-Azhar dan majalah Pilihan Timur. Majalah Seruan Al-Azhar adalah majalah bulanan mahasiswa sedangkan majalah Pilihan Timur adalah majalah politik. Kedua produk jusnalistik ini banyak dibaca mahasiswa Indonesia–Malaysia di Mesir ketika itu.

Gerakan Haji Ilyas Ya’kub dalam jurnalistik dan politik anti penjajah di Mesir, tercium oleh Belanda ketika itu. Melalui perwakilannya di Mesir, Belanda mencoba melunakkan sikap radikal Ilyas Ya’kub, tetapi gagal. Sejak itu Belanda semakin mengaris merah Ilyas Ya’kub tidak saja sebagai radikalis bahkan dicap sebagai ekstrimis dan musuhnya di Indonesia.

Ketika masih dalam ancaman Belanda, tahun 1929 Haji Ilyas Ya’kub kembali dari Mesir, memaksanya transit di Singapura kemudian nyasar berlabuh di Jambi. Di tanah air, ia menemui teman-temannya di Jawa yang bergerak dalam PNI dan PSI. Dari pengalaman dua partai temannya tadi (PNI dan Partai Sarekat Islam) Ilyas Ya’kub berpikir, bahwa jiwa yang dimiliki kedua partai tersebut, yakni Islam dan kebangsaan adalah penting dikombinasikan, dikonversi dan dikonsolidasikan kemudian diwadahi dengan satu wadah yang representatif. Ternyata kemudian Haji Ilyas Ya’kub sekembali dari kunjungan ini tahun 1930 men-set up idenya: Islam dan kebangsaan dalam dua kegiatannya yakni bidang jurnalistik dan politik. Dalam bidang jurnalistik diwadahi dengan penerbitan pers yakni Medan Rakyat. Dalam bidang politik ia bersama temannya Mukhtar Luthfi mendirikan wadah baru bernama PERMI (Persatuan Muslimin Indonesia) dengan asas Islam dan kebangsaan. Tujuannya menegakan Islam dan memperkuat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Dengan dasar Islam dan kebangsaan ini, PERMI menjalankan sikap politik non kooperasi dan tak kenal kompromi dengan bangsa apapun yang kental punya prilaku imperialisme dan kolonialisme. Karena itu pula PERMI secara prinsipil mencap bahwa kapitalisme dan imperalisme merupakan penyebab penderitaan rakyat Indonesia.

PERMI pada awal mula bernama PMI (Partai Muslimin Indonesia) didirikan Haji Ilyas Ya’kub tahun 1930. PMI ini berbasis pada lembaga pendidikan Islam Sumatra Thawalib dan Diniyah School. Ide dasarnya, pemberdayaan sekolah agama dengan berbagai inovasi ke arah sistem modern, dimulai perbaikan kurikulum, sistem penjenjangan program dan lama masa pendidikan, memberi perlindungan kepada pelajar serta mengorganisasikan sekolah agama sebagai basis perjuangan kemerdekaan dan sentra pencerdasan bangsa dengan pengatahuan Islam dan kebangsaan. Beralasan kemudian PMI berambisi menambah jumlah sekolah agama dengan mendirikan sekolah baru dengan sistem modern, mulai dari tingkat pendidikan dasar (ibtidaiyah) sampai pendidikan tinggi (Al-Kulliyat). Di antara pendidikan tinggi, di Alang Laweh, 12 Februari 1931 didirikan perguruan tinggi dalam bentuk college Islam untuk diploma A dan diploma B, bernama Al-Kulliyat Al-Islamiyah, diselenggarakan intelektual jebolan Timur Tengah di antaranya Janan Thaib (sebagai pimpinan), Syamsuddin Rasyid (onder director) dan Ilyas Ya’kub. Mahasiswa awal diterima lulusan Sumatra Thawalib, Diniyah School, Tarbiyah Islamiyah, AMS (Algemeene Middelbare School), Schakel School dan lulusan sekolah tingkat menengah lainnya.

Tahun 1932 PMI mengadakan konsolidasi. Partai ini menyadari perjuangan Islam dan Kebangsaan perlu dikukuhkan baik internal maupun eksternal. Tantangan Masyarakat Islam Indonesia sebagai bagian dari Muslim Asean yang ketika itu (sejak abad ke-16) disebut dengan istilah Jawi, juga berpeluang berpikir pengembangan Islam tidak terlepas dari politik kekuasaan meskipun di wilayah konsentrasi Islam seperti di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, apalgi di wilayah minoritas Islam. Mari belajar konflik minoritas muslim Moro (sejak abad ke-19) dengan pemerintahan Filipina berbeda sedikit dengan Burma (Myanmar) perkembangan muslim relatif stabil sejak tahun 1930-han atau Singapura tahun 1932 sudah mendirikan Jam’iyat (Pesekutuan) Seruan Islam, apakah ini pengaruh Singapura pernah (tahun 1840) menjadi sentra pengembangan Tarekat Naqsyabandi yang dikembangkan Syeikh Ismail Simabur (Minangkabau) di kawasan Nusantara (Asean) menarik untuk diteliti dianalisis sintesis dengan fenomena terakhir (sejak tahun 1957) Muhammaddiyah telah pula berkembang di Singapura bersamaan dengan gerakan dakwah didukung ABIM (Angkatan Belia Islam Malaysia) di Malaysia. Masih kurun itu (1932) kasus di belahan Nusantara (Asean) juga, Thailand yang tidak pernah dijajah misalnya, agama Negara yang diakui kekuasaan raja secara resmi adalah Buddha Trevada, namun kepada masyarakat Islam yang dominant al-syafi’iyah diberikan kemerdekaan mengurus al-ahwal al-syakhshiyyah (hukum keluarga) termasuk munakahat (perkawinan) terutama dalam bentuk NTCR (Nikah Talak-Cerai dan Rujuk) dilakukan kadhi yang mendapat legalisasi pemerintahan raja (lihat juga Taufik Abdullah, d., 2003:305-339). Angin segar dan peluang masyarakat muslim di Nusantara yakni Negara Asean yang satu ini tidak terlepas dari jaringan pembaharuan Ahmad Wahab (dari Minangkabau) di Bangkok tahun 1920-an dan kawan-kawan seperti juga Syeikh Thaher Jalaluddin Al-Falaki (dari Minangkabau) di Malaysia (Yulizal Yunus, 1982).

Konsolidasi PMI merupakan bagian kesadaran bagi penguatan lembaga ke-Islam menunjang visi Islam dan kebangsaan Indonesia. Konsolidasi dilakukan dalam bentuk Kongres Besar bertempat di dekat daerah kelahiran Ilyas Ya’kub yakni Koto Marapak (Bayang Pesisir Selatan) dihadiri oleh seluruh pengurus cabang se Sumatra seperti dari Tapanuli Selatan, Bengkulu, Palembang, Lampung, dll. Di antara keputusan Kongres Besar, PMI diubah namanya menjadi PERMI yang dicap Belanda sebagai partai Islam radikal revolusioner. Kantornya di gedung perguruan Islamic College, Alang Lawas, Padang.

Kalau tadi Ilyas Ya’kub tidak mengenal kompromi dengan komponen yang punya watak imperialisme dan kolonialisme, dalam PERMI ia bisa kompromi dengan Pertindonya Soekarno. Bentuk komprominya dalam bentuk koalisi memperkuat perjuangan kebangsaan, yakni di mana telah ada berdiri cabang Pertindo maka di sana tidak lagi perlu ada cabang PERMI dan sebaliknya. Karena dianggap membahayakan pemerintahan, maka berdasarkan vergarder verbod Belanda mengeluarkan kebijakan exorbita terechten yang menyatakan PERMI terlarang dan diikuti tindakan penangkapan terhadap tokoh-tokohnya. Haji Ilyas Ya’kub bersama dua temannya Mukhtar Luthfi dan Janan Thaib ditangkap dan dipenjarakan. Setelah 9 bulan di penjara Muaro Padang, ia diasingkan selama 10 tahun (1934-1944) ke Bouven Digul Irian Jaya bersama para pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia lainnya. Selama di Digul Haji Ilyas Ya’kub didampingi isteri Tinur sering sakit-sakitan. Masa awal penjajahan Jepang di Indonesia pun, para tahanan Digul semakin memprihatinkan, mereka dipindahkan lagi ke daerah pedalaman Irian Jaya di Kali Bina Wantaka kemudian diasingkan pula ke Australia[3]. Ia senantiasa dibujuk van der Plas dan van Mook (Belanda), namun semangat nasionalis dan Islamnya tidak pernah pudar memotivasi pembangkangannya dalam menentang penjajah dan menggerakkan terwujudnya kemerdekaan Indonesia.

Oktober 1945 pemulangan para tahanan perang dari Australia ke Indonesia dengan kapal Experence Bey Oktober, Haji Ilyas Ya’kub tidak diizinkan turun di pelabuhan Tanjung Periuk, bahkan ia kembali ditahan dan diasingkan bersama isteri selama 9 bulan berpindah-pindah di Kupang, Serawak, Brunei Darussalam, kemudian ke Labuan, dan Singapura (anaknya Iqbal meninggal di sana). Satu tahun Indonesia merdeka (1946) barulah habis masa tahanan dan Haji Ilyas Ya’kub, ia kembali bergabung dengan kaum republik sekembali dari Cirebon. Ia ikut bergrillya pada clas II (1948) dan ikut membentuk PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia) yang kemudian dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Ia mendapat tugas menghimpun kekuatan politik (seluruh partai) di Sumatra untuk melawan agresor Belanda. Tahun itu ia menjabat ketua DPR Sumatra Tengah kemudian terpilih lagi sebagai anggota DPRD wakil Masyumi dan merangkap sebagai penasihat Gubernur Sumatra Tengah bidang politik dan agama.