Jelaskan Perlindungan dan pembelaan dari Fitnah

Di Amerika Serikat, aturan khusus berlaku dalam hal pernyataan yang dibuat di pers mengenai tokoh masyarakat, yang dapat digunakan sebagai pembelaan. Serangkaian keputusan pengadilan yang dipimpin oleh New York Times Co. v. Sullivan, 376 US 254 (1964) menetapkan bahwa agar pejabat publik (atau tokoh publik lain yang sah) memenangkan kasus pencemaran nama baik di Amerika Serikat, pernyataan tersebut harus diterbitkan mengetahui itu salah atau dengan ceroboh mengabaikan kebenarannya (juga dikenal sebagai kejahatan yang sebenarnya).

Di bawah hukum Amerika Serikat, pencemaran nama baik umumnya memerlukan lima elemen kunci: penggugat harus membuktikan bahwa informasi tersebut dipublikasikan, penggugat diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung, pernyataan tersebut memfitnah reputasi penggugat, informasi yang dipublikasikan adalah palsu, dan bahwa tergugat bersalah.

The Associated Press memperkirakan bahwa 95% kasus pencemaran nama baik tidak muncul di berita profil tinggi, tetapi muncul di cerita lokal "run of the mill" seperti liputan berita investigasi atau pengadilan kriminal lokal, atau profil bisnis. Kewajiban media adalah untuk menutupi potensi kerugian akibat tuntutan hukum pencemaran nama baik.

Dalam kasus lain, di bawah hukum umum Inggris, membuktikan kebenaran tuduhan pada awalnya merupakan pembelaan yang sah hanya dalam kasus pencemaran nama baik sipil. Pidana pencemaran nama baik ditafsirkan sebagai pelanggaran terhadap masyarakat luas berdasarkan kecenderungan fitnah untuk memprovokasi pelanggaran perdamaian, bukan kejahatan berdasarkan pencemaran nama baik itu sendiri; kebenarannya karena itu dianggap tidak relevan. Bagian 6 dari Undang-undang pencemaran nama baik 1843 memungkinkan kebenaran terbukti dari tuduhan untuk digunakan sebagai pembelaan yang sah dalam kasus pencemaran nama baik pidana, tetapi hanya jika terdakwa juga menunjukkan bahwa publikasi adalah untuk kepentingan umum.

Namun, dalam beberapa sistem, khususnya Filipina, kebenaran saja bukanlah pembelaan. Hal ini juga diperlukan dalam kasus ini untuk menunjukkan bahwa ada kepentingan publik yang beralasan dalam informasi spesifik yang diketahui secara luas, dan ini mungkin terjadi bahkan untuk tokoh masyarakat. Kepentingan publik umumnya bukan "apa yang diminati publik", melainkan "apa yang menjadi kepentingan publik".

Dalam putusan tahun 2012 yang melibatkan hukum pencemaran nama baik Filipina, Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomentar, "Hukum pencemaran nama baik pidana harus mencakup pembelaan kebenaran."