Jabarkan Pertambangan dari Rancangan Malaysia Kedua

Hingga akhir tahun 1970-an, Malaysia merupakan produsen utama timah, dan memasok sekitar 40% timah negara-negara non-komunis di dunia. Akan tetapi, persediaan timah semakin berkurang. Kontribusi sektor pertambangan ke PDB negara ini pula diramalkan jatuh hingga 13% sepanjang Rancangan Malaysia Kedua karena berkurangnya persediaan timah dan besi. Akan tetapi, bauksit dan tembaga terus memberikan sumbangannya ke sektor ini pada awal tahun 1970-an. Keterlibatan orang Melayu dalam aktivitas pertambangan sangat kurang, dan sekitar 70% dari sektor ini masih dikendalikan oleh orang-orang asing. Fakta tersebut merupakan warisan dari penjajahan Britania; Banyak perusahaan Britania, yang datang pada abad ke-19 untuk mengeksploitasi sumber dan hasil tambang, belum pergi dari Malaysia. Keterlibatan masyarakat Melayu di sektor ini terhambat dengan kecenderungan orang Inggris pada abad ke-19 membawa masuk buruh Tionghoa yang murah dan hampir semua karyawan di tambang hingga akhir tahun 1970-an adalah orang-orang Tionghoa.

Minyak bumi mulai memberikan kontribusi nyata dalam ekonomi Malaysia pada dasawarsa 1970 ketika platform dan penyulingan minyak yang baru mulai dibangun. Menjelang tahun 1975, jumlah produksi minyak mentah tercatat sebesar 90.000 barrel sehari (14.000 m³/d), dan kebanyakan diproduksi oleh perusahaan minyak Shell. Pada tahun 1974, hak eksklusif untuk memiliki, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi minyak bumi di Malaysia diberikan pada perusahaan milik pemerintah yaitu Petronas. Tahun berikutnya, Petronas diberi hak tunggal atas pemasaran dan distribusi semua produk minyak, dan ketentuan untuk mengontrol perusahaan-perusahaan lain tanpa memiliki kepemilikan di dalamnya, melalui pengeluaran saham-saham manajemen kepada Petronas.

Jumlah orang-orang Melayu yang terlibat di dalam sektor pertambangan meningkat dimulai pada tahun 1970 ketika pemerintah menerapkan kebijakan-kebijakan perombakan sistem ekonomi negara. Saat Rancangan Malaysia Kedua dimulai, kurang dari 200.000 orang-orang Melayu bekerja dalam industri pertambangan. Menjelang tahun 1990, jumlah itu mencapai hingga sejuta orang, melebihi jumlah yang ditargetkan pada awalnya. Lisensi-lisensi menambang diberikan khusus kepada orang-orang Melayu sebagai usaha untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam industri ini. emerintah tampak berusaha keras meningkatkan kepemilikan Bumiputera dengan menasionalisasikan beberapa perusahaan pertambangan yang pernah dimiliki orang-orang asing. Menjelang tahun 1989, perusahaan milik pemerintah mengontrol sekitar 60% industri pertambangan. Pemerintah juga dibantu oleh faktor produksi minyak yang kemudian melebihi tambang lainnya. Karena Petronas merupakan perusahaan milik pemerintah, perusahaan tersebut dianggap sebagai perusahaan Bumiputera. Namun, praktik pemerintah ini telah dikritik dengan argumen bahwa perusahaan-perusahaan milik pemerintah adalah milik semua orang dan bukan hanya Bumiputera.