Jelaskan Perkembangan sebagai partai politik dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah

Persatuan Tarbiyah Islamiyah awalnya ikut berjuang di kancah politik dengan bergabung dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) menggunakan identitas Persatuan Pendidikan Islam Indonesia dan turut memberikan konsepsi kenegaraan kepada Komisi Visman pada tahun 1939. Memasuki tahun 1944, para pemimpin Persatuan Tarbiyah Islamiyah melakukan gebrakan dengan bergabung ke Majelis Islam Tinggi (MIT) di Bukittinggi, suatu organisasi Islam untuk seluruh Sumatra yang diketuai oleh Syekh Muhammad Djamil Djambek, seorang ulama modernis yang pada masa lalu sempat bersitegang dengan ulama tua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. MIT merupakan tempat untuk merujuk persoalan-persoalan agama, tetapi selama Perang Pasifik, organisasi ini kurang dapat berfungsi dengan baik.

Pada konferensi PERTI pada 22 November 1945, Persatuan Tarbiyah Islamiyah memutuskan untuk bertransformasi menjadi Partai Islam PERTI. Persatuan dalam akronim PERTI juga berubah menjadi pergerakan. Perubahan ini dikukuhkan kembali pada Kongres ke-IV di Bukittinggi tanggal 24-26 Desember 1945. Buya Sirajuddin Abbas diangkat menjadi ketua dewan partai tertinggi (DPT) dan Buya Rusli Abdul Wahid menjadi ketua dewan pengurus pusat (DPP). Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ditetapkan sebagai ketua majelis penasihat pusat (MPP). Pada 1950, Partai Islam PERTI mengklaim memiliki lebih dari satu juta anggota.

Dalam Pemilihan Umum 1955, Partai Islam PERTI berhasil meraih 483.014 suara sehingga mendapatkan empat kursi DPR-RI dan tujuh kursi Konstituante. Empat kursi DPR-RI yang dimiliki PERTI saat itu terdiri dari Buya Sirajuddin Abbas (Ketua Fraksi), Tgk. Nyak Diwan (Sekretaris Fraksi), Buya Rusli Abdul Wahid dan Buya Ma'rifat Mardjani. Sedangkan tujuh kursi Konstituante dari PERTI terdiri dari Syekh Sulaiman ar-Rasuli, Syekh H. Muhammad Hasan Krueng Kale, H. Mansur Dt. Nagari Basa, Hj. Syamsiyah Abbas, H. Umar Bakri, Tengku Bay bin Mahmud, dan H. Asymawi. Dalam perjalanannya pada 20 Juli 1957, Syekh Sulaiman ar-Rasuli meminta di PAW dan kemudian digantikan oleh Kuasini Sabil. Dua tokoh pemimpin PERTI juga pernah dipercaya menjabat menteri negara pada masa pemerintahan Soekarno. Kedua ulama tersebut adalah Sirajuddin Abbas sebagai Menteri Keselamatan Negara RI dan Rusli Abdul Wahid sebagai Menteri Negara Urusan Umum dan Irian Barat.

Kongres ke-IX yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 13 - 20 Januari 1962 menetapkan Buya Sirajuddin Abbas sebagai Ketua Umum Partai Islam PERTI dan Teungku Nyak Diwan sebagai Sekretaris Umum. Pasca G30S/PKI 1965, Sirajuddin Abbas yang saat itu berada di Uni Soviet dicurigai mendukung komunisme dan kemudian bersama Tgk. Nyak Diwan diamankan sementara oleh pihak militer. Hal tersebut membuat Rusli Abdul Wahid memutuskan mengambil secara penuh kepemimpinan Partai Islam PERTI serta mendapuk dirinya sebagai ketua umum (tanfidziyah) sekaligus mengubah kembali kata pergerakan dalam akronim PERTI menjadi persatuan. Kongres ke-X tanggal 27 Agustus sampai 4 September 1966 menetapkan Rusli Abdul Wahid sebagai Rais Aam Majelis Syura P.I. PERTI dan Buya Rusli Halil sebagai Ketua DPP P.I. PERTI. Keputusan ini menimbulkan sengketa di dalam Partai Islam PERTI antara kubu Rusli Abdul Wahid dengan kubu Sirajuddin Abbas. Syekh Sulaiman ar-Rasuli akhirnya mengeluarkan seruan agar kembali ke Khittah 1928 pada 1 Maret 1969, yakni Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi pendidikan dan dakwah Islam yang nonpolitik. Walaupun seruan tersebut sudah disampaikan, namun perpecahan tetap tak terelakkan pada zaman Orde Baru.

Pada 1969, Sirajuddin Abbas dan Baharuddin ar-Rasuli bersama pendukungnya membentuk kepengurusan sendiri dengan sebutan Tarbiyah yang kemudian berpolitik melalui Golkar. Baharuddin ar-Rasuli terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Tarbiyah dan Ma'ana Hastuty sebagai Wakil Ketua Umum. Di sisi lain, Partai Islam PERTI yang diketuai Rusli Halil tetap ikut dalam Pemilihan Umum 1971 dan berhasil meraih 381.309 suara sehingga mendapat dua kursi DPR-RI. Dua kursi DPR-RI yang dimiliki DPP PERTI pada pemilu 1971 terdiri dari Buya Rusli Abdul Wahid (Rais Aam DPP PERTI) dan Tgk. Muhammad Saleh (Ketua DPD PERTI Aceh). Di sisi lain, PB Tarbiyah juga berhasil meraih dua kursi DPR-RI melalui Golkar. Anggota DPR-RI dari Tarbiyah saat itu terdiri dari Buya Baharuddin ar-Rasuli dan Buya Khalidi Said.

Pada 1973, Partai Islam PERTI yang diketuai H. Rusli Halil bersama beberapa partai Islam lainnya berfusi menjadi PPP. Sementara itu Tarbiyah terus menyalurkan politiknya melalui Golkar. Pada 26 Juni 1988, Ketua Umum DPP PERTI saat itu, Buya H. Nurulhuda dengan restu rais aam Buya H. Rusli Abdul Wahid mengeluarkan pernyataan kemandirian PERTI untuk meninggalkan semua atribut politik dan kembali menjadi organisasi kemasyarakatan. Pada Munas Tahun 2005 di Jakarta, Tarbiyah juga memutuskan dengan tegas bahwa secara organisasi tidak lagi berpolitik praktis melalui partai politik manapun.