Saya mau tau Perang Saudara dan emansipasi dari Perbudakan di Amerika Serikat

Perbedaan ini menjadi mencolok dengan pemilihan presiden pada tahun 1860. Para elektorat terbagi menjadi empat. Kaum Demokrat Selatan menghalalkan perbudakan, sementara kaum Republikan menentangnya. Kaum Demokrat Utara berpendapat bahwa demokrasi meminta rakyat untuk memutuskan perbudakan secara lokal, di setiap negara bagian atau teritori. Partai Persatuan Konstitusi menyatakan bahwa keberlangsungan Negara Kesatuan AS sedang ditentukan dan semuanya harus dikorbankan untuk menyelamatkannya.

Lincoln, sang Republikan memenangkan jumlah suara terbesar suara rakyat dan mayoritas suara elektoral. Walau demikian, Lincoln tidak muncul di surat suara sepuluh negara bagian Selatan. Sehingga terpilihnya Lincoln membagi negara sesuai garis faksi. Banyak pemilik budak di Selatan takut maksud sebenarnya kaum Republikan ialah untuk menghapus perbudakan di negara-negara bagian di mana hal ini sudah ada dan emansipasi mendadak empat juta budak akan bermasalah bagi para pemilik budak dan ekonomi yang menarik keuntungannya sebagian besar dari hasil pekerjaan orang yang tak digaji.

Mereka juga berpendapat bahwa dengan melarang perbudakan di negara-negara bagian baru, maka hal ini akan mengganggu keseimbangan kekuasaan yang ada antara negara-negara bagian budak dan bebas. Mereka takut bahwa dengan berakhirnya keseimbangan yang genting ini, maka hal ini akan diikuti dengan dominasi Wilayah Utara yang menekankan perindustrian dengan preferensinya terhadap pajak tinggi untuk barang-barang impor. Kombinasi dari faktor-faktor ini membuat Amerika Serikat bagian Selatan untuk memerdekakan diri dari negara kesatuan dan dengan ini Perang Saudara AS dimulai.

Para pemimpin Utara berpendapat bahwa kepentingan perbudakan merupakan ancaman politik dan dengan adanya separatisme, mereka memandang prospek masa depan dengan sebuah negara baru di selatan, Konfederasi Amerika dengan kuasa atas sungai Mississipi dan Wilayah Barat sebagai suatu hal yang tidak bisa diterima baik secara politik maupun militer.