Jelaskan Penerapan selama ini dari Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Secara dasar, implementasi sistem siaran berjaringan di Indonesia di televisi swasta dapat dikatakan tidak sempurna, yang tampak dari struktur kepemilikannya dan siaran lokalnya. Beberapa karakteristik penerapannya yang umum, meliputi:

Izin yang diberikan untuk induk jaringan dan anggota jaringan tidak sama (seperti RCTI Pusat Jakarta IPP-nya dikeluarkan pada 13 Oktober 2016 bernomor 1813/2016, sedangkan anggotanya contohnya RCTI Network Sumatra Selatan/PT RCTI Lima IPP-nya dikeluarkan pada 3 November 2011 bernomor 561/KEP/M.KOMINFO/11/2011) yang dikeluarkan oleh KPI Daerah masing-masing.

Kepemilikan anggota jaringan umumnya dimiliki mutlak (90%) oleh induk jaringan atau perusahaan lainnya yang terafiliasi. Model kepemilikan pertama misalnya tampak pada kepemilikan jaringan-jaringan SCTV, sedangkan model kedua tampak pada kepemilikan jaringan-jaringan NET. Sedangkan 10%-nya bisa dimiliki oleh pemegang saham lokal, atau mungkin bahkan dikelola juga oleh perusahaan afiliasi jaringan televisi tersebut. Akibat dari hal tersebut, harapan diversity of ownership, diversity of content dan pemerataan ekonomi yang digadang-gadang UU Penyiaran sulit terlaksana.

Siaran lokal umumnya sangat minim (maksimal 10% dari waktu siaran, jika waktu siaran 24 jam maka siaran lokalnya hanya 2,4 jam bahkan bisa lebih singkat) dan ditayangkan di waktu non-prime time (biasanya dini hari atau pagi). Program lokal yang umum biasanya berupa berita lokal, ataupun program-program lama bernuansa daerah yang ditayangkan berulang-ulang (re-run). Kru yang membuatnya pun bukan dari sumber daya lokal, melainkan dari induk jaringan yang ditugaskan di daerah. KPI (Daerah) sebenarnya sudah beberapa kali melakukan teguran dan bahkan mengeluarkan aturan bahwa siaran lokal harus bisa ditingkatkan sebesar 50% dari jam siar, ​namun tampaknya karena KPI tidak memiliki kewenangan besar (terutama dalam izin penyiaran dibanding pemerintah) maka kebijakan ini lebih dianggap "angin lalu".

Identitas jaringan umumnya seragam dengan identitas induk jaringan, seperti dalam logo yang hanya dimodifikasi sedikit (ditambah tulisan daerah). Logo jaringan juga umumnya tidak ditampilkan dalam siaran televisi, kecuali saat siaran lokal.

Beberapa jaringan televisi di daerah, umumnya tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai, studio yang memadai, dengan hanya membangun pemancar saja.

Umumnya, jaringan televisi nasional "lama" (yang terbentuk sebelum UU Penyiaran No. 32/2002 dikeluarkan, seperti MNCTV, antv dan Indosiar serta sebelumnya dikenal sebagai stasiun televisi nasional) mengikuti prinsip yang ada dari PP No. 50/2005 dan aturan turunannya. Mereka melakukan konversi pada stasiun transmisi/relai di daerah-daerahnya, menjadi dikelola oleh sebuah badan hukum terpisah dari induknya di Jakarta. Satu perusahaan juga biasanya bisa memiliki dua izin siaran sekaligus di provinsi yang berbeda. Sebagai contoh, masing-masing untuk Jawa Barat dan Banten, RCTI bersiaran secara berjaringan di bawah PT RCTI Satu (dengan nama udara RCTI Network Jawa Barat dan RCTI Network Banten), sedangkan SCTV bersiaran secara berjaringan di dua provinsi yang sama di bawah PT Surya Citra Mediatama (dengan nama udara SCTV Bandung dan SCTV Serang). Pola penamaan perusahaan ini ini umumnya serupa di semua eks-stasiun televisi nasional (nama televisi + daerah). Pada beberapa jaringan juga, umumnya perusahaan-perusahaan jaringannya di daerah-daerah juga memancarkan siaran lokalnya dan mengelola transmisi di provinsi yang sama. Misalnya kembali ke PT RCTI Satu/RCTI Network Jawa Barat, siaran lokalnya ditransmisikan juga di beberapa kota di Jawa Barat.

Kemudian, pada jaringan televisi nasional baru (seperti NET. dan iNews), umumnya mereka membentuk jaringannya hasil akuisisi dari stasiun televisi lokal yang ada di berbagai daerah, atau membentuk anak usaha/jaringan baru. iNews misalnya merupakan "penyatuan" dari berbagai stasiun televisi lokal seperti KCTV Pontianak, Deli TV Medan, SUN TV Makassar, dan lainnya. Biasanya, anggota jaringan dari televisi nasional baru awalnya bersiaran dengan nama lokal, namun kemudian identitasnya disatukan. Siaran dari jaringan-jaringannya di daerah pun tidak bisa melingkupi satu provinsi, terbatas pada satu kota saja. Misalnya kembali ke iNews, di Sumatra Barat, ada tiga jaringannya yang terpisah: iNews Tanah Datar (PT Semesta Bumi Televisi) dengan cakupan siar Batusangkar; iNews Payakumbuh (d/h Pass TV, PT Pass Televisi) dengan cakupan siar Payakumbuh; dan iNews Padang (d/h Minang TV, PT Minang Media Televisi Sumbar) dengan cakupan siar Kota Padang.

Meskipun demikian, ada juga tipe televisi berjaringan lain yang berada di luar pola diatas. Jaringan Jawa Pos Multimedia/JPM dan Indonesia Network misalnya, bisa kita katakan walaupun nampaknya kurang sesuai dengan pembatasan kepemilikan televisi (dipegang satu induk), namun masih mempertahankan identitas lokal yang cukup kuat di samping identitas nasional (hal ini dapat dilihat dengan jelas seperti pada kasus JPM. JPM memiliki siaran nasional seperti program berita Nusantara Kini, namun masih juga memiliki porsi acara lokal yang besar pada anggota jaringannya). Tipe lainnya adalah sebagai content provider, dimana jaringan dibangun dengan adanya acara bersama yang disuplai induk/direlai sejumlah anggota jaringan tanpa adanya kesamaan pengendalian/kepemilikan. Biasanya, metode ini dipilih karena induk jaringan tidak memiliki izin IPP. Metode ini pernah ditempuh seperti oleh Tempo TV, Kompas TV (saat awal kemunculannya), dan QTV.

Perubahan dalam UU Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja bersama aturan turunannya (PP No. 46/2021 dan Permenkominfo No. 6/2021), mengubah sejumlah pasal dalam UU No. 32/2002 dan PP No. 50/2005 dalam siaran berjaringan. Secara umum, perubahan dalam UU Ciptaker dan aturan turunannya dalam penerapan SSJ meliputi:

Pasal 33 UU No. 32/2002 secara dasar dirombak dengan menghilangkan pasal-pasal peran KPI (termasuk KPI Daerah) dalam proses pengajuan izin penyiaran (IPP). Penerbitan izin sepenuhnya berada di tangan menteri (Kemenkominfo) dan dari pemerintah pusat. Namun, uniknya dalam aturan turunan UU Ciptaker (PP No. 46/2021), justru tidak menghilangkan pasal-pasal di PP No. 50/2005 yang menyebutkan peran KPI dalam perizinan penyiaran. Aturan turunannya juga menambah hal lain dalam proses izin penyiaran, dengan adanya "Perizinan Berusaha" dan "Uji Laik Operasi".

UU Ciptaker dan aturan turunannya (seperti pasal 72(7) PP No. 46/2021) menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Swasta diperbolehkan untuk bersiaran di seluruh wilayah Indonesia, menyimpang dari Pasal 31 UU No. 32/2002 yang tidak direvisi (Lembaga Penyiaran Swasta dapat menyelenggarakan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas). PP No. 46/2021 menghapus pasal 35 dan 36 PP No. 50/2005 yang menetapkan batasan dalam operasional televisi swasta, seperti batas 75% provinsi di Indonesia dan 80% wilayah ekonomi maju. Khususnya dalam televisi digital, siaran nasional diizinkan untuk "Layanan Program Siaran" (maksudnya saluran dalam siaran digital) sedangkan siaran lokal diberikan baik kepada "Layanan Program Siaran" dan Penyelenggara Multipleksing. Meskipun demikian, klausul tentang 10% siaran lokal dan kewajiban perusahaan di daerah-daerah masih ada dalam Permenkominfo No. 6/2021, dan dalam aturan turunan UU Ciptaker masih mewajibkan sistem siaran berjaringan jika stasiun televisi ingin bersiaran secara nasional.