Jelaskan Karier pemerintahan dari Azhari

Ia diangkat menjadi Kepala Seksi Politik di Kantor Bupati Solok pada awal Agustus 1950. Kemudian, ia diangkat merangkap sebagai Camat Kubung.

Semasa menjadi Camat Kubung, ia bertugas sebagai Sekretaris Presidium Sekolah Guru Atas (SGA) Solok dan mendirikan Kursus B.I. Sejarah Solok.

Berbekal kinerjanya yang bagus, pada 1954 ia berkesempatan melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik (HESP), Universitas Gadjah Mada, yang diselesaikan selama 4 tahun hingga lulus pada 1958.

Sepulang dari studi, Azhari kembali ke Sumatra Barat yang bergejolak akibat krisis politik pascadeklarasi Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Demokrasi Terpimpin memberi peluang Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin kuat. Saat itu, Azhari menjabat Sekretaris Daerah Kotamadya Padang hingga 1966.

Setelah penumpasan Gerakan 30 September (Gestapu), pimpinan militer Sumatra Barat Mayor Imam Suparno mensyaratkan pemimpin sipil harus memenuhi kriteria yaitu tidak ambisius, cakap, sederhana, jujur dan berjiwa anti Gestapu/PKI. Azhari memenuhi syarat itu dan diangkat sebagai Penjabat Wali Kota Padang.

Selesai menjabat wali kota, pada 1967 Azhari diangkat sebagai Asisten V Bidang Pengawasan dan Efisiensi oleh Gubernur Sumatra Barat Harun Zain hingga 1969. Ia kemudian menjadi Administrator Sosial Politik hingga 1970. Ia mengakhiri karier birokrat sebagai Kepala Pembangunan Desa dan pensiun dalam umur 60 tahun.