Jelaskan Kebijakan terkait pengelolaan hutan dari Mangkunegara VII

Mangkunegara VII dikenal sebagai raja yang menerapkan kebijakan reboisasi hutan-hutan milik Mangkunegaran. Kebijakan ini diambil terkait dampak eksploitasi besar-besaran hutan milik Mangkunegaran untuk berbagai keperluan, seperti industri perkebunan dan infrastruktur. Ekspolitasi ini berdampak buruk bagi wilayah Mangkunegaran, khususnya bagi wilayah Surakarta dan Wonogiri. Surakarta yang secara geografis berada di wilayah cekungan menjadi wilayah rawan banjir sementara Wonogiri menjadi wilyah yang rawan kekeringan pada musim kemarau karena hutan yang rusak tidak dapat menampung air ketika musim penghujan tiba.

Pada 21 Februari 1917 Praja Mangkunegaran menyatakan reboisasi sebagai program untuk kepentingan umum. Menanggapi hal tersebut, Praja membentuk jawatan khusus yang diberi nama Opperhoutvester. Praja juga melibatkan rakyat dalam kegiatan reboisasi dengan cara memberikan tanah kepada rakyat untuk dijadikan tegalan dengan kewajiban untuk menyemai bibit pohon yang nantinya ditanam di hutan.

Mangkunegara VII juga mengeluarkan aturan mengenai pengelolaan hutan. Aturan ini tercantum dalam Lembaran Kerajaan (Rijksblad) Tahun 1920 No. 22,Rijksblad No. 6 Tahun 1923 dan Rijksblad No.3 Tahun 1940.

Rijksblad No. 22 Tahun 1920 memuat beberapa hal, yaitu: hak kepemilikan hutan jati berada di tangan Praja, tentang perizinan dan pemanfaatan hutan, pemanfaatan kayu hutan dan penindakan bagi pelanggar aturan. Aturan ini menjadi payung hukum bagi pihak Mangkunegaran dalam hal pemanfaatan hutan sebagai komoditas perdagangan.

Berselang tiga tahun kemudian, Rijksblad  No. 6 Tahun 1923 dikeluarkan. Aturan ini mengatur tentang pencegahan kebakaran hutan. Tindakan pencegahan biasanya dilakukan pada bulan April hingga Desember karena pada waktu tersebut masih berada pada musim kemarau. Aturan ini juga menyebutkan beberapa hutan di wilayah Wonogiri adalah hutan milik Praja. Aturan ini muncul ketika angka pencurian di dalam hutan milik Praja mengalami peningkatan. Untuk mencegah hal ini, dalam beberapa pasal mengatur tentang benda apa saja yang boleh dibawa oleh warga jika masuk ke hutan milik Praja.

Rijksblad No. 3 Tahun 1940 mengatur tentang jenis hutan yang dikelola oleh Praja, yaitu: hutan jati dan hutan taun. Aturan ini juga mengatur langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pelestarian dan pemanfaatan hutan.

Selain mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan hutan, Praja Mangkunegaran juga memerintahkan rakyat di wilyahnya untuk menanam pohon jati di pekarangan masing-masing untuk mencegah pencurian jati di hutan-hutan milik Praja. Upaya-upaya yang dilakukan Praja berhasil memulihkan keseimbangan ekologis di wilayah Praja Mangkungeran. Selain itu, luas hutan juga mengalami peningkatan. Pada tahun 1917 luas hutan tercatat 23.567 hektar, pada tahun 1923 tercatat 24.561 hektar dan pada tahun 1940 tercatat 26.002 hektar.

Penerapan gaya hidup bersih dan sehat

Kali Pepe adalah kali yang terletak di tengah kota dan terhubung dengan Sungai Bengawan Solo. Kali Pepe digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Pada masa itu, dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang gaya hidup bersih dan sehat, kehadiran Kali Pepe oleh masyarakat juga dianggap sebagai saluran pembuangan limbah yang telah disediakan oleh alam. Baik limbah rumah tangga maupun limbah buangan toilet sehingga mengakibatkan lingkungan menjadi kotor, bau dan kumuh. Kondisi ini diperburuk dengan fasilitas toilet yang layak hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu, seperti bangsawan dan pejabat kolonial.

Perilaku serta kebiasaan mandi, cuci dan kakus yang mengandalkan sungai memberi dampak buruk seperti lingkungan yang tercemar dan munculnya berbagai penyakit. Melihat keadaan ini Mangkunegara VII membangun fasilitas toilet umum yang diberi nama Badplaats Ngebrusan  atau masyarakat setempat mengenalnya dengan Ponten. Bangunan yang kini terletak di Kampung Ngebrusan, Kelurahan Stabelan ini dibangun oleh Thomas Karsten pada tahun 1936. Kehadiran ponten menjadi revolusi perilaku serta kebiasaan masyarakat dalam hal mandi, cuci dan kakus. Pembangunan ponten mengubah perilaku masyarakat menjadi lebih bersih dan sehat.