Tolong jelaskan mengenai Latar Belakang dari Invasi Goa

Setelah India merdeka dari Britania Raya pada 15 Agustus 1947, Portugal terus menguasai beberapa eksklave di anak benua India — distrik Goa, Daman dan Diu dan  Dadra dan Nagar Haveli - secara kolektif dikenal sebagai  Estado da Índia .  Goa, Daman dan Diu mencakup area seluas sekitar  dan memiliki populasi 637.591. Angka tersebut dari tahun 1955, sehingga tidak termasuk Dadra dan Nagar-Haveli.  Sebagian besar (547.448) berada di Goa (terdiri dari distrik Goa Lama dan Baru, Bardez, Mormugão dan Salsete, dan pulau lepas pantai Anjediva), sisanya di Daman (69.005) dan Diu (21.138). Orang Goa diaspora diperkirakan berjumlah 175.000 (sekitar 100.000 dalam Uni India, terutama di Bombay).  H.  Kay (1970)  Salazar and Modern Portugal , New York: Hawthorn.  Distribusi agama adalah 61% Hindu, 36,7% Kristen (kebanyakan Katolik) dan 2,2% Muslim.   Perekonomian terutama didasarkan pada pertanian, meskipun pada tahun 1940-an dan 1950-an terjadi ledakan di bidang pertambangan — terutama bijih besi dan beberapa mangan.

Resistensi lokal terhadap kekuasaan Portugis

Perlawanan terhadap pemerintahan Portugis di Goa pada abad ke-20 dipelopori oleh Tristão de Bragança Cunha, seorang insinyur Goan berpendidikan Prancis yang mendirikan Komite Kongres Goa di India Portugis pada tahun 1928. Cunha merilis sebuah buklet berjudul 'Empat ratus tahun  Aturan Asing ', dan sebuah pamflet,' Denasionalisasi Goa ', dimaksudkan untuk membuat orang Goa peka terhadap penindasan pemerintahan Portugis.  Pesan solidaritas diterima oleh Komite Kongres Goa dari tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan India termasuk Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru dan Subhas Chandra Bose.  Pada 12 Oktober 1938, Cunha bersama anggota Komite Kongres Goa lainnya bertemu dengan Subhas Chandra Bose, Presiden Kongres Nasional India, dan atas sarannya, membuka Kantor Cabang Komite Kongres Goa di 21, Dalal Street  ,  Bombay.  Kongres Goa juga berafiliasi dengan Kongres Nasional India dan Cunha terpilih sebagai Presiden pertamanya. Prof.  Frank D'Souza, "FRANKLY SPEAKING, The Collected Writings of Prof. Frank D'Souza" Pemimpin Redaksi Mgr.  Benny Aguiar, diterbitkan oleh Prof. Frank D'Souza Memorial Committee, Bombay 1987.

Pada bulan Juni 1946, Ram Manohar Lohia, seorang pemimpin Sosialis India, memasuki Goa untuk mengunjungi temannya, Julião Menezes, seorang pemimpin nasionalis, yang mendirikan Gomantak Praja Mandal di Bombay dan mengedit surat kabar mingguan  Gomantak .  Cunha dan para pemimpin lainnya juga bersamanya.  Ram Manohar Lohia menganjurkan penggunaan teknik non-kekerasan atau Ahimsa untuk melawan pemerintah. Gerakan Kebebasan Goa  Oleh: Lambert Mascarenhas Pada tanggal 18 Juni 1946, pemerintah Portugal menghentikan protes terhadap penangguhan kebebasan sipil di Panaji (kemudian dieja 'Panjim') yang diselenggarakan oleh Lohia, Cunha dan lainnya termasuk Purushottam Kakodkar dan Laxmikant Bhembre yang menyimpang dari larangan pertemuan publik, dan menangkap mereka. Ada demonstrasi massa berselang dari Juni hingga November.

Selain protes tanpa kekerasan, kelompok bersenjata seperti Azad Gomantak Dal (Partai Goa Bebas) dan Front Persatuan Goa melakukan serangan kekerasan yang bertujuan untuk melemahkan kekuasaan Portugis di Goa. Pemerintah India mendukung pembentukan kelompok bersenjata seperti Azad Gomantak Dal, memberi mereka dukungan finansial, logistik, dan persenjataan penuh.  Kelompok bersenjata itu bertindak dari pangkalan yang terletak di wilayah India dan di bawah perlindungan pasukan polisi India.  Pemerintah India — melalui kelompok-kelompok bersenjata ini — berusaha untuk menghancurkan target ekonomi, telegraf dan saluran telepon, transportasi jalan raya, air dan kereta api, untuk menghalangi aktivitas ekonomi dan menciptakan kondisi untuk pemberontakan umum dari penduduk. Seorang perwira tentara Portugis ditempatkan bersama tentara di Goa, Kapten Carlos  Azaredo, menyatakan pada tahun 2001 di surat kabar Portugis   Expresso : "Bertentangan dengan apa yang dikatakan, perang gerilya paling berkembang yang ditemui Angkatan Bersenjata kita adalah di Goa. Saya tahu  apa yang saya bicarakan, karena saya juga berperang di Angola dan di Guiné. Pada tahun 1961 saja, hingga Desember, sekitar 80 polisi tewas. Bagian utama dari pejuang kemerdekaan Azad Gomantak Dal bukanlah orang Goa.  Banyak yang telah bertempur di Tentara Britania, di bawah Bernard Law Montgomery, melawan Jerman. "

Upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa Goa

Pada 27 Februari 1950, Pemerintah India meminta pemerintah Portugal untuk membuka negosiasi tentang masa depan koloni Portugis di India. Portugal menegaskan bahwa wilayahnya di anak benua India bukanlah koloni tetapi bagian dari metropolitan Portugal dan karenanya transfernya tidak dapat dinegosiasikan,  dan bahwa India tidak memiliki hak atas wilayah ini karena Republik India tidak ada pada saat Goa berada di bawah kekuasaan Portugis.

Goa pertama kali diakui sama dengan metropolis dalam Piagam Kerajaan tahun 1518, dan ditegaskan di kemudian hari.  undang-undang.  Istilah 'provinsi' pertama kali digunakan pada tahun 1576, dan istilah 'provinsi di luar negeri' digunakan di hampir semua undang-undang dan konstitusi setelahnya, mis.  Pasal 1–3 & Seni.  162-64 Konstitusi 1822 dan Konstitusi Estado Novo 1932. Ketika pemerintah Portugis menolak untuk menanggapi ajudan berikutnya dalam hal ini, pemerintah India, pada 11 Juni 1953,  menarik misi diplomatiknya dari Lisbon.

Pada tahun 1954, Republik India memberlakukan pembatasan visa untuk perjalanan dari Goa ke India yang melumpuhkan transportasi antara Goa dan exclave lain seperti Daman, Diu, Dadra dan Nagar Haveli.  Sementara itu, Indian Union of Dockers pada tahun 1954, telah melembagakan boikot terhadap pengiriman ke Portugis India. Antara 22 Juli dan 2 Agustus 1954, para aktivis bersenjata menyerang dan memaksa penyerahan pasukan Portugis yang ditempatkan di Dadra dan Nagar Haveli.

Pada tanggal 15 Agustus 1955, 3000–5000 aktivis India tidak bersenjata  berusaha untuk memasuki Goa di enam lokasi dan dengan keras dipukul mundur oleh petugas polisi Portugis dan mengakibatkan kematian antara 21 orang  dan 30  orang. Berita kejadian tersebut membangun opini publik di India terhadap kehadiran Portugis di Goa. Pada tanggal 1 September 1955, India menutup kantor konsulnya di Goa.

Pada tahun 1956, duta besar Portugis untuk Prancis, Marcello Mathias, bersama dengan Perdana Menteri Portugis António de Oliveira Salazar, mendukung referendum di Goa untuk menentukan masa depannya.  Namun usulan ini ditolak oleh Menteri Pertahanan dan Luar Negeri. Tuntutan referendum diulangi oleh calon presiden Jenderal Humberto Delgado pada tahun 1957.

Perdana Menteri Salazar, khawatir dengan ancaman yang diisyaratkan India pada tindakan bersenjata terhadap kehadiran Portugal di Goa, pertama-tama meminta Britania Raya untuk menengahi, kemudian memprotes melalui Brasil dan akhirnya meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk campur tangan. Meksiko menawarkan  Pemerintah India pengaruhnya di Amerika Latin membawa tekanan pada Portugis untuk meredakan ketegangan. Sementara itu, Krishna Menon, menteri pertahanan India dan kepala delegasi PBB India, menyatakan dengan tegas bahwa India tidak "membatalkan  penggunaan kekerasan "di Goa. Duta Besar AS untuk India, John Kenneth Galbraith, meminta pemerintah India pada beberapa kesempatan untuk menyelesaikan masalah ini secara damai melalui  mediasi dan konsensus daripada konflik bersenjata.

Pada tanggal 24 November 1961,  Sabarmati , sebuah kapal penumpang yang melintas antara pelabuhan India di Kochi dan pulau  Anjidiv yang dikuasai Portugis, ditembaki oleh pasukan darat Portugis, menewaskan seorang penumpang dan mencederai petugas mesin kapal. Tindakan tersebut dipicu oleh kekhawatiran Portugis bahwa kapal tersebut akan membawa operasi pendaratan militer yang bermaksud menyerbu pulau. Insiden-insiden tersebut mendorong dukungan publik yang luas di India untuk aksi militer di Goa.

Akhirnya, pada 10 Desember atau sembilan hari sebelum aksi bersenjata, kode bernama Operasi Vijay, Nehru menyatakan kepada pers: "Kelanjutan Goa di bawah kekuasaan Portugis adalah suatu kemustahilan".  Tanggapan Amerika Serikat adalah  memperingatkan  India bahwa jika aksi bersenjata India di Goa dibawa ke dewan keamanan PBB, ia dapat mengharapkan tidak ada dukungan dari delegasi AS.

Aneksasi Dadra dan Nagar Haveli

Permusuhan antara India dan Portugal dimulai tujuh tahun sebelum aneksasi Goa, ketika Dadra dan Nagar Haveli diserang dan diduduki oleh pasukan pro-India dengan dukungan dari otoritas India.

Dadra dan Nagar Haveli adalah dua eksklave Portugis yang terkurung daratan dari  distrik Daman, yang sepenuhnya dikelilingi oleh wilayah India.  Hubungan antara eksklave dan wilayah pesisir Daman harus dibuat dengan melintasi sekitar  wilayah India.  Dadra dan Nagar Haveli tidak memiliki garnisun militer Portugis, tetapi hanya pasukan polisi.

Pemerintah India mulai mengembangkan tindakan isolasi terhadap Dadra dan Nagar Haveli pada tahun 1952, termasuk pembuatan penghalang untuk transit orang dan barang antara dua kantong yang terkurung daratan dan Daman.  Pada bulan Juli 1954, pasukan pro-India, termasuk anggota organisasi seperti Front Persatuan Goans, Organisasi Pembebasan Gerakan Nasional, Rashtriya Swayamsevak Sangh dan Azad Gomantak Dal, dengan dukungan dari pasukan Polisi India, mulai  meluncurkan serangan terhadap Dadra dan Nagar Haveli.  Pada malam 22 Juli, pasukan UFG menyerbu kantor polisi kecil di Dadra, membunuh Sersan Polisi Aniceto do Rosário dan Polisi António Fernandes.  Pada 28 Juli, pasukan RSS merebut kantor polisi Naroli.

Sementara itu, otoritas Portugis meminta izin kepada Pemerintah India untuk melintasi wilayah India dengan bala bantuan ke Dadra dan Nagar Haveli, tetapi tidak ada izin yang diberikan.  Dikelilingi dan dicegah untuk menerima bala bantuan oleh otoritas India, Administrator Portugis dan pasukan polisi di Nagar Haveli akhirnya menyerah kepada pasukan polisi India pada 11 Agustus 1954. Portugal mengajukan banding ke Mahkamah Internasional, yang, dalam sebuah keputusan  tertanggal 12 April 1960, menyatakan bahwa Portugal memiliki hak berdaulat  atas wilayah Dadra dan Nagar Haveli tetapi India memiliki hak untuk menolak masuknya personel bersenjata Portugal ke wilayah India.  Oleh karena itu, otoritas Portugis tidak dapat secara legal melewati wilayah India.