Jelaskan Industrialisasi dari Rancangan Malaysia Kedua

Beberapa lembaga pemerintah yang didirikan sebelum peluncuran Rancangan Malaysia Kedua telah meningkatkan keterlibatan mereka di dalam ekonomi negara sepanjang pelaksanaan rencana ini. Lembaga tersebut meliputi Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) dan Majlis Amanah Rakyat (MARA). Beberapa lembaga juga didirikan saat Rancangan Malaysia Kedua seperti Perbadanan Nasional (PERNAS), Perusahaan-perusahaan Kemajuan Ekonomi Negeri (PKEN) dan juga Perbadanan Pembangunan Bandar (UDA).

PERNAS didirikan untuk membeli bisnis-bisnis dan bergabung dalam perusahaan patungan bersama dengan sektor swasta, dan juga mengembangkan industri-industri perintis yang akan dipegang hingga kaum Melayu memiliki modal yang cukup untuk mengambil alihnya kelak. Maka pada akhir pelaksanaan RMK2, PERNAS memiliki delapan perusahaan yang terlibat di dalam bidang asuransi, perdagangan, konstruksi, properti, teknik, keamanan dan pertambangan. Joint venture juga didirikan dengan pihak swasta untuk membangun perusahaan pertambangan, kontainer, pariwisata, dan konsultan.

Parlemen juga menyetujui Akta Koordinasi Perindustrian 1975 (Akta 156) selama Rancangan Malaysia Kedua, yang mengharuskan semua perusahaan produksi baru dengan M$100.000 atau dengan 25 atau lebih karyawan, diberi lisensi oleh Menteri Perdagangan dan Industri. Untuk mendapatkan lisensi tersebut setiap perusahaan harus memenuhi beberapa syarat yang ditetapkan oleh kementerian itu, yang mungkin berbeda satu sama lain. Produsen-produsen keturunan Tionghoa sangat tidak senang dengan identifikasi akta baru ini karena mereka telah beroperasi sebelumnya dengan sedikit kontrol dari pemerintah. Akan tetapi, pemerintah menyatakan bahwa akta tersebut tidak dirancang untuk mendatangkan masalah antar kelompok. Menurut akta ini, perusahaan-perusahaan swasta terdiri dari tiga kelompok, yaitu perusahaan-perusahaan yang disetujui setelah 1 Januari 1972, perusahaan-perusahaan yang disetujui sebelumnya, dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi tanpa lisensi. Semua perusahaan yang diatur di bawah undang-undang tersebut diharuskan mengirim proposal ke kementerian untuk mencapai sasaran jangka panjang kepemilikan perusahaan sebesar 30% untuk orang-orang Melayu dan selebihya untuk bukan Melayu. Proposal yang diterima kemudian dipilih menjadi pedoman untuk menjalankan kegiatan perusahaan.

Hingga Rancangan Malaysia Kedua, sektor perusahaan hanya bertumpu di pantai barat Semenanjung Malaysia. Rancangan baru ini berikutnya membentuk kawasan industri di pantai timur untuk menahan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pantai timur sebenarnya kurang dibangun jika dibandingkan dengan pantai barat.

Menjelang tahun 1975, kegiatan produksi membentuk sebanyak 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Malaysia, yaitu kurang satu persen dari target Rancangan Malaysia Kedua. Sektor ini berkembang dengan perlahan pada tahun 1975 akibat resesi global pada tahun itu. Hal ini berbeda dengan pertumbuhan 15% yang dicapai pada tahun 1974 yang melebihi target sebanyak 12.5% setahun seperti yang diusulkan oleh Rancangan Malaysia Kedua. Makanan, produk perkayuan, dan produk kimia merupakan mayoritas pada sektor produksi. Pertumbuhan signifikan pada sektor produksi selama periode tersebut telah dikaitkan dengan usaha-usaha pemerintah mendirikan kawasan perdagangan bebas. Pada tahun 1974, Penang, Selangor, dan Malaka dinyatakan sebagai kawasan perdagangan bebas. Perusahaan yang ada di wilayah tersebut kebanyakan merupakan perusahaan elektronik, produk karet, dan tekstil.