Jelaskan The Law of Peoples dari John Rawls

Di akhir karirnya Rawls merumuskan teori politik internasional yang komprehensif dengan karyanya The Law of Peoples. Dia mengklaim bahwa bangsa-bangsa yang "tertib dengan baik" bisa menjadi "liberal" atau "decent." Rawls berpendapat bahwa legitimasi tatanan internasional liberal bergantung pada toleransi kepada masyarakat hierarkis yang cukup memuaskan (decent hierarchical societies), yang berbeda dari masyarakat liberal (liberal societies), antara lain, dalam hal mereka mungkin memiliki agama negara dan menyangkal hak penganut agama minoritas untuk memegang posisi politik dalam negara, dan mungkin mengatur partisipasi politik tidak melalui pemilihan umum, tetapi melalui konsultasi hierarki. Namun, tidak ada masyarakat yang tertib yang boleh melanggar hak asasi manusia atau berperilaku agresif secara eksternal. Bangsa-bangsa yang gagal memenuhi kriteria masyarakat "liberal" atau "cukup memuaskan" disebut sebagai 'negara penjahat', 'masyarakat yang dibebani oleh kondisi yang tidak menguntungkan' atau "absolutisme yang pemurah" tergantung pada kegagalan spesifik mereka. Bangsa-bangsa seperti itu tidak memiliki hak untuk dihormati dan tidak patut ditoleransi seperti halnya masyarakat liberal dan masyarakat yang cukup memuaskan.

Menurut Rawls, negara bangsa, tidak seperti warga negara, bersifat mandiri dalam usahanya yang membentuk masyarakat domestik. Meskipun Rawls mengakui bahwa bantuan harus diberikan kepada pemerintah yang tidak dapat melindungi hak asasi manusia karena alasan ekonomi, ia mengklaim bahwa tujuan bantuan ini pada akhirnya bukan untuk mencapai keadaan kesetaraan ekonomi secara global, melainkan untuk memastikan bahwa masyarakat ini dapat mempertahankan lembaga politik yang liberal atau cukup memuaskan. Dia berargumen dengan terus memberikan bantuan tanpa batas akan menyebabkan negara-negara dengan populasi yang giat bekerja akan terus mensubsidi negara-negara yang banyak populasinya menganggur. Hal ini kemudian akan menciptakan masalah bahaya moral di mana pemerintah negara-negara yang disubsidi akan membuat pengeluaran secara tidak bertanggung jawab karena merasa akan terus disubsidi oleh negara-negara yang membuat pengeluaran secara bertanggung jawab.

Di samping itu, Rawls juga mendiskusikan teori "non-ideal", termasuk di dalamnya kecaman atas pemboman warga sipil dan pemboman Amerika atas kota-kota Jerman dan Jepang dalam Perang Dunia II, serta diskusi tentang imigrasi dan proliferasi nuklir. Dia juga merinci di sini cita-cita negarawan, seorang pemimpin politik yang melihat ke generasi berikutnya dan mempromosikan harmoni internasional, bahkan dalam menghadapi tekanan domestik yang signifikan untuk bertindak sebaliknya. Rawls juga secara kontroversial mengklaim bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat dapat melegitimasi intervensi militer di negara-negara yang melanggar, meskipun ia juga mengungkapkan harapan bahwa masyarakat seperti itu dapat dibujuk untuk melakukan reformasi secara damai dengan contoh dari masyarakat liberal dan masyarakat yang cukup memuaskan. Karena pandangannya inilah, Rawls dapat dikategorikan sebagai pendukung konsepsi politik hak asasi manusia.