Jabarkan Penyusunan Konstitusi India dari Bhimrao Ramji Ambedkar

Setelah kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947, pemerintah baru yang dipimpin oleh Kongres menawarkan Ambedkar untuk menjabat sebagai Menteri Hukum pertama di negara itu. Tawaran itu dia terima. Pada tanggal 29 Agustus, dia diangkat sebagai Ketua Komite Perancang Konstitusi, dan ditunjuk oleh Majelis untuk menulis Konstitusi baru India.

Granville Austin mendeskripsikan Konstitusi India yang dirancang oleh Ambedkar sebagai "dokumen sosial yang pertama dan terutama". "Mayoritas ketentuan-ketentuan dalam Konstitusi India secara langsung memajukan tujuan revolusi sosial atau mencoba untuk mendorong revolusi ini dengan menetapkan kondisi yang diperlukan untuk pencapaiannya."

Teks yang disiapkan oleh Ambedkar memberikan jaminan dan perlindungan konstitusional untuk berbagai kebebasan sipil bagi warga negara, termasuk kebebasan beragama, penghapusan pantangan sentuh, dan pelarangan segala bentuk diskriminasi. Ambedkar memperjuangkan hak-hak ekonomi dan sosial yang luas bagi perempuan, dan memperoleh dukungan Majelis karena memperkenalkan sistem reservasi pekerjaan di layanan sipil, sekolah dan perguruan tinggi untuk anggota kasta dan suku terdaftar dan kasta-kasta lainnya yang secara sosial dan tingkat pendidikan terbilang kurang beruntung, sebuah sistem yang mirip dengan aksi afirmatif. Anggota parlemen India berharap untuk menghapus kesenjangan sosial-ekonomi dan kurangnya kesempatan bagi kelas-kelas India yang tertekan melalui langkah-langkah ini. Konstitusi ini diadopsi pada 26 November 1949 oleh Majelis Konstituante.

Ambedkar menentang Pasal 370 Konstitusi India, yang memberikan status khusus kepada Negara Bagian Jammu dan Kashmir. Balraj Madhok dilaporkan mengatakan, Ambedkar telah dengan jelas mengatakan kepada pemimpin Kashmir, Sheikh Abdullah: "Anda berharap India harus melindungi perbatasan Anda, India harus membangun jalan di daerah Anda, India harus menyediakan Anda biji-bijian makanan, dan Kashmir harus mendapatkan status yang sama dengan India. Tapi Pemerintah India seharusnya hanya memiliki kekuasaan yang terbatas dan rakyat India seharusnya tidak memiliki hak di Kashmir. Memberikan persetujuan atas proposal ini, akan menjadi hal yang berbahaya bagi kepentingan India, dan saya, sebagai Menteri Hukum India, tidak akan pernah melakukannya." Kemudian Sheikh Abdullah mendekati Nehru, yang mengarahkannya ke Gopal Swami Ayyangar, yang pada gilirannya mendekati Sardar Patel. Patel mengatakan bahwa Nehru telah menjanjikan Sheikh Abdullah status khusus untuk Negara Bagian Jammu dan Kashmir. Patel membuat Pasal itu disetujui saat Nehru sedang dalam perjalanan ke luar negeri. Pada hari ketika Pasal itu muncul untuk didiskusikan, Ambedkar tidak menjawab pertanyaan tentang hal itu, tetapi tetap berpartisipasi dalam diskusi Pasal-Pasal yang lain. Semua argumen diajukan oleh Krishna Swami Ayyangar.

Saya pribadi tidak mengerti mengapa agama harus diberikan yurisdiksi yang begitu luas dan ekspansif seperti ini, untuk meliputi seluruh aspek kehidupan dan untuk mencegah badan legislatif merambah bidang itu. Lagi pula, untuk apa kita memiliki kebebasan ini? Kita memiliki kebebasan ini untuk mereformasi sistem sosial kita yang begitu penuh dengan ketidakadilan, diskriminasi, dan hal-hal lain, yang bertentangan dengan hak-hak dasar kita.

Selama debat di Majelis Konstituante, Ambedkar menunjukkan keinginannya untuk mereformasi masyarakat India dengan merekomendasikan penerapan Uniform Civil Code. Ambedkar mengundurkan diri dari kabinet pada tahun 1951, ketika parlemen menghentikan rancangan RUU Hukum Perdata Hindu, yang berupaya untuk memajukan kesetaraan gender dalam hukum warisan dan pernikahan. Ambedkar secara independen mengikuti pemilihan umum anggota majelis rendah parlemen, Lok Sabha pada tahun 1952. Akan tetapi, dia dikalahkan di daerah pemilihan Bombay (Tengah Utara) oleh Narayan Sadoba Kajrolkar yang kurang dikenal. Kajrolkar mengumpulkan 138.137 suara, sedangkan Ambedkar mendapatkan 123.576 suara. Meski demikian, Ambedkar kemudian diangkat sebagai anggota majelis tinggi, parlemen, Rajya Sabha pada Maret 1952 dan tetap menjadi anggota sampai dia meninggal.