Jelaskan Teori kebebasan dari John Stuart Mill

Dalam karyanya, On Liberty (1859), Mill membahas hakikat dan batas-batas kekuasaan yang dapat dijalankan secara sah oleh masyarakat terhadap seorang individu. Namun demikian, Mill secara lugas mengatakan bahwa kebebasan tidak berlaku ke semua individu dan semua masyarakat yang ada. Dia menyatakan bahwa "Despotisme adalah cara pemerintahan yang sah dalam berurusan dengan orang-orang Barbar, asalkan tujuannya adalah kemajuan mereka. Kebebasan, sebagai sebuah prinsip, tidak berlaku dalam keadaan ketika umat manusia belum mampu melakukan perbaikan diri melalui diskusi yang bebas dan setara. Sampai saat itu tiba, tidak ada hal lain bagi mereka selain kepatuhan kepada Akbar atau Charlemagne, jika mereka sangat beruntung dapat menemukannya."

Mill menyatakan bahwa bukanlah kejahatan untuk menyakiti diri sendiri selama orang yang melakukannya tidak merugikan orang lain. Dia mendukung prinsip kerugian : "Satu-satunya tujuan di mana kekuasaan dapat dipaksakan secara sah terhadap setiap anggota komunitas yang beradab, meskipun bertentangan dengan kehendaknya, adalah untuk mencegah kerugian bagi orang lain."  Dia mengecualikan mereka yang "tidak mampu mengatur diri sendiri" dari prinsip ini, seperti anak-anak kecil atau mereka yang hidup dalam "kondisi masyarakat yang terbelakang". Ia juga berpendapat bahwa negara dapat secara sah mengatur pernikahan dan melahirkan anak. Menurut Gregory Claeys, perspektif Mill ini membuat metode analisis sosialnya berpusat pada keluarga dibandingkan individu, seperti yang biasanya diasumsikan. Tetapi hal ini perlu dipahami sebagaimana didefinisikan sebagian dalam istilah kelas sosial. Karena prinsip kerugian tampaknya mengizinkan orang kaya untuk melakukan banyak hal yang dilarang bagi orang miskin.

Meskipun prinsip ini tampaknya cukup jelas, ada sejumlah komplikasi. Misalnya, Mill secara eksplisit menyatakan bahwa "kerugian" dapat mencakup tindakan kelalaian untuk bertindak dan juga melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, seseorang yang gagal menyelamatkan anak yang tenggelam dianggap sebagai tindakan yang merugikan, seperti halnya gagal membayar pajak, atau gagal hadir sebagai saksi di pengadilan. Menurut Mill, semua kelalaian berbahaya tersebut dapat diatur. Sebaliknya, suatu hal tidak dihitung sebagai merugikan seseorang jika—tanpa paksaan atau penipuan—individu yang terkena dampak menyetujui untuk menanggung risiko: dengan demikian seseorang diperbolehkan menawarkan pekerjaan yang tidak aman kepada orang lain, asalkan tidak ada penipuan yang terlibat. (Namun, dia mengakui satu batasan untuk tindakan menyetujui: masyarakat tidak boleh mengizinkan orang untuk melakukan perbudakan sukarela.)

Pertanyaan tentang apa yang dianggap sebagai tindakan mementingkan diri sendiri dan tindakan apa yang merupakan tindakan berbahaya yang tunduk pada suatu peraturan, terus didiskusikan oleh para penafsir Mill. Mill tidak menganggap melakukan perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain sebagai "kerugian"; suatu tindakan tidak dapat dibatasi hanya karena melanggar konvensi atau moral masyarakat tertentu.

Kebebasan sosial dan tirani mayoritas

Mill percaya bahwa "perjuangan antara Kebebasan dan Otoritas adalah fitur yang paling penting sejarah."  Baginya, kebebasan di zaman kuno adalah "kontes... antara subjek, atau beberapa kelas subjek, dengan pemerintah."

Mill mendefinisikan kebebasan sosial sebagai perlindungan dari "tirani penguasa politik". Dia memperkenalkan sejumlah konsep berbeda tentang bentuk tirani yang dapat terjadi, yang disebut sebagai tirani sosial, dan tirani mayoritas . Kebebasan sosial bagi Mill berarti membatasi kekuasaan penguasa sehingga dia tidak dapat menggunakan kekuasaan itu untuk memajukan keinginannya sendiri dan dengan demikian membuat keputusan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan kata lain, rakyat harus memiliki hak untuk memiliki suara dalam keputusan yang diambil pemerintah. Dia mengatakan bahwa kebebasan sosial adalah "sifat dan batas kekuasaan yang dapat dijalankan secara sah oleh masyarakat atas individu." Upaya itu dilakukan dengan dua cara: pertama, dengan memperoleh pengakuan atas kekebalan tertentu (disebut kebebasan atau hak politik); dan kedua, dengan pembentukan sistem "pemeriksaan konstitusional ".

Namun demikian, menurut Mill, membatasi kekuasaan pemerintah tidaklah cukup.

"Masyarakat dapat dan memang menjalankan otoritas sendiri: dan jika ia mengeluarkan otoritas yang keliru, atau otoritas apa pun dalam hal-hal yang tidak boleh diintervensi, ia mempraktikkan tirani sosial yang lebih hebat daripada berbagai jenis penindasan politik, karena, meskipun biasanya tidak didukung oleh hukuman ekstrem seperti itu, ia meninggalkan lebih sedikit cara untuk melepaskan diri, menembus jauh lebih dalam ke detail kehidupan, dan memperbudak jiwa itu sendiri."