Saya mau tau PENDAHULUAN dari Pehkulon, Papar, Kediri

Pedang peperangan terus mengoyak ketenangan pulau Jawa setelah mangkatnya Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1645 M.[1] Pemerintahan pulau Jawa di selimuti oleh perebutan kekuasaan dan intrik yang berkepanjangan seiring dengan mulai menguatnya pengaruh VOC Belanda di pusat kekuasaan Jawa.

Pemberontakan demi pemberontakan, mulai Trunojoyo yang berpusat di Kediri pada antara tahun 1674-1680 M[2] dan di lanjutkan pemberontakan Untung Suropati antara tahun 1684-1706 M[3], dalam pada itu pada tahun 1703 sepeninggal Sri Susuhunan Amangkurat II, terjadi perang suksesi Jawa II (1704-1708), yaitu perang perebutan kekuasaan Kartasura antara Amangkurat III (Sunan Mas) dengan pamannya yaitu, Pangeran Puger yang menyebabkan perebutan kekuasaan antar Pangeran Mataram yang melahirkan Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran menyebabkan penduduk Mataram sangat merasakan penderitaan akibat perang yang berkepanjangan, perang antar saudara dan musuh yang justru malah memporak porandakan kehidupan mereka. Pada tahun 1733 Pakubuwana II mengadakan perbaikan perjanjian dengan VOC dengan membayar 10.000 real setiap tahun selama dua puluh dua tahun untuk menutup tunggakan dan bunganya, 15.600 real setiap tahun untuk menbiayai garnisun VOC di Kartasura 1000 Koyan (1.700 metrik ton) beras setiap tahun selama lima puluh tahun. Hal ini berlangsung sampai putusnya hubungannya dengan VOC pada tahun 1741. Hal tersebut menyebabkan perpindahan penduduk secara besar-besaran guna melepaskan diri dari beban yang berat tersebut.[4]

Sementara itu pasca perjanjian Giyanti[5] Raden Prawirosentiko salah seorang bangsawan Surakarta yang menjadi kakak ipar Sultan Hamengkubuwono I di angkat oleh Sultan sebagai Bupati Wedana di Madiun, dengan nama baru Ronggo Prawirodirjo menggantikan bupati wedono Mangkudipuro.[6] Tahun 1784 Ronggo Prawirodirjo I wafat dan dimakamkan di Pemakaman Taman yang kemudian oleh Sultan Hamengku Buwono ditetapkan sebagai Tanah Perdikan.

Pada tahun (1797-1810) cucunya yang bernama Ronggo Prawirodirjo III menjabat Bupati Madiun ke 16 beliau juga menantu Sultan Hamengku Buwono II atau suami dari  Gusti Kanjeng Ratu Maduretno, Ronggo Prawirodirjo III gugur saat perang melawan Pasukan Yogyakarta, atas kehendak Belanda di  Kertosono (17-12-1810), kemudian dimakamkan di pemakaman  Banyu Sumurup. Tahun 1957 oleh Sultan Hamengku Buwono IX, Ronggo Prawirodirjo III dimakamkan kembali di Pemakaman Giripurno, Gunung Bancak disamping makam Permaisurinya yaitu GKR Maduretno. Beliau mempunyai penasehat keagamaan yang bernama Kyai Bilawi yang merupakan putra dari Kyai Muhammad bin Umar Banjarsari Madiun. Kyai Bilawi ini juga di makamkan di Pemakaman Giripurno Gunung Bancak, Magetan.

Pada tanggal 1 Januari tahun 1800 VOC dibubarkan dan kekuasaan atau kendali atas daerah-daerah jajahan diambil oleh Pemerintah Belanda, keadaan Kerajaan Jawa diperparah akibat pergantian VOC ke tangan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tahun 1808 M Hindia Belanda  membuat jalan raya dari Anyer (Banten) sampai Panarukan (Besuki) tujuannya sebagai pos pertahanan untuk menghadapi Inggris. Selain itu Pemerintahan Hindia Belanda juga menjadikan para Bupati di pesisir Jawa sebagai pegawai negeri dengan mendapatkan gaji tetap dari pemerintah Hindia Belanda (1808 M). Pada tahun 1811 M Hindia Belanda tidak mau membayar uang sewa lagi atas daerah pesisir kepada Kerajaan. Hal inilah yang menjadi kerisauan kerajaan karena pendapatannya akan berkurang. Alasan Hindia Belanda melakukan kebijakan ini agar dapat menutupi kerugian dan hutang VOC yang  besar pada pemerintahan Kerajaan Belanda dan mengefisienkan administrasi pemerintahan.

Situasi politik yang tidak menentu di perparah dengan adanya perang Diponegoro yang meliputi sebagian besar wilayah kerajaan Mataram di Jawa seperti Semarang, Kedu, Bagelan, Tegal, Pati, Pekalongan, Pacitan, Banyumas, Rembang, Bojonegoro, dan Kediri. Peperangan yang terjadi antara tahun 1825-1830 ini menelan korban tidak kurang 15000 tentara dan menghabiskan biaya lebih dari 20 Juta Gulden. Sementara pada penduduk pribumi hampir 200.000 ribu hilang atau meninggal.[7]

Pada tahun 1830 pada saat pemerintah penjajah hampir bangkrut setelah terlibat perang Jawa terbesar (Perang Diponegoro, 1825-1830), Gubernur Jenderal Judo mendapat izin khusus melaksanakan sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) dengan tujuan utama mengisi kas pemerintahan jajahan yang kosong, atau menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan. Sistem tanam paksa berangkat dari asumsi bahwa desa-desa di Jawa berutang sewa tanah kepada pemerintah, yang biasanya diperhitungkan senilai 40% dari hasil panen utama desa yang bersangkutan. Van den Bosch ingin setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanam komoditas ekspor ke Eropa (kopi, tebu, dan nila). Penduduk dipaksa untuk menggunakan sebagian tanah garapan (minimal seperlima luas, 20%) dan menyisihkan sebagian hari kerja untuk bekerja bagi pemerintah.

Dengan mengikuti tanam paksa, desa akan mampu melunasi utang pajak tanahnya. Bila pendapatan desa dari penjualan komoditas ekspor itu lebih banyak daripada pajak tanah yang mesti dibayar, desa itu akan menerima kelebihannya. Jika kurang, desa tersebut mesti membayar kekurangan tadi dari sumber-sumber lain. Sistem tanam paksa diperkenalkan secara perlahan sejak tahun 1830 sampai tahun 1835. Menjelang tahun 1840 sistem ini telah sepenuhnya berjalan di Jawa.[8]

Pabrik gula mulai banyak didirikan untuk mendukung kebijakan ekonomi tersebut di daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pabrik-pabrik gula yang berproduksi khususnya di Pulau Jawa. Selain itu, banyaknya tenaga kerja dari penduduk sekitar dan bahan baku tebu yang diambil dari lahan perkebunan penduduk sekitar pabrik dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat serta mendorong majunya perekonomian di daerah tersebut. Namun, dampak langsung dari pendirian pabrik tersebut kebutuhan akan persediaan kayu yang cukup besar, sehingga menyebabkan hutan lenyap, lahan yang sedianya subur dan dipergunakan untuk menghasilkan beras, ditanami tebu dan banyak buruh yang diambil dari penduduk sekitar dipekerjakan secara paksa.[9] Pendirian pabrik ini menyebar di seluruh pelosok pulau Jawa termasuk di daerah Kediri, ada pabrik gula Meritjan yang didirikan pada tahun 1809, dan pabrik gula Minggiran pada tahun 1831.[10]

Pada tahun  1835 M  wilayah mancanagara  (diluar  karesidenan Surakarta  dan  Yogyakarta) dijadikan pemerintah Hindia Belanda sebagai lahan tanam paksa yang berlangsung hampir 40 tahun. Lahan rakyat yang diwajibkan untuk tanam paksa hanya 1/5 dari miliknya tapi pada prateknya 1/2 lebih lahan digunakan. Lahan rakyat itu ditanami produk-produk pertanian yang mempunyai harga jual tinggi. Sejak saat itu diperkenalkan produk pertanian yang baru di Jawa. Diantaranya adalah tebu, nila dan lada.

Tanam paksa berakhir sejak dibuatnya UU Agraria tahun 1870M. Sejak saat itulah muncul privatisasi dan liberalisasi di Hindia Belanda. Para petani tidak lagi diwajibkan bercocok tanam secara paksa tetapi mulai menjadi buruh  kontrak  ataupun menyewakan  lahan  tanahnya bagi  perusahaan  swasta asing.  Buruh  kontrak tersebut dipekerjakan pada perkebunan dan pabrik milik perusahaan asing. Sejak saat itu diperkenalkan produk perkebunan yang baru di Jawa. Dan sejak saat itulah kapitalisasi dan industrialisasi hadir di Pulau Jawa.[11]

Kesenjangan sosial antara golongan priyayi (bangsawan-red) dengan rakyat semakin besar. Sebaliknya pada tahun 1840 M perdagangan dan pelayaran Orang Jawa mulai marak kembali karena pemerintah  Hindia Belanda mulai memberikan keluasaan. Dibuktikan dengan adanya pelayaran Orang Jawa yang naik haji ke Mekah meningkat drastis sejak separuh kedua abad ke 19M. Golongan yang naik haji terutama adalah golongan pedagang karena meningkatnya perekonomian terutama perdagangan pada paruh abad ke-19M.