Jabarkan 1993-2000: Kemajuan dan penurunan dari Telekomunikasi seluler di Indonesia

Pada Oktober 1993, PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) memulai pilot-project pengembangan teknologi generasi kedua (2G), GSM, di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia dihadapkan pada dua pilihan: melanjutkan penggunaan teknologi AMPS (yang dikembangkan ke Digital AMPS) serta NMT, atau beralih ke GSM yang menggunakan frekuensi 900 MHz. Akhirnya, Menristek saat itu, B.J. Habibie, memutuskan untuk mulai menggunakan teknologi GSM pada sistem telekomunikasi digital Indonesia. Ide penerapannya muncul saat Habibie diundang ke Jerman pada tahun 1990 untuk melihat teknologi tersebut yang didemonstrasikan oleh Siemens di Muenchen. Bersama Setyanto Santosa, direktur PT Industri Telekomunikasi Indonesia (yang selanjutnya menjadi direktur utama Telkom), keduanya kemudian tertarik mengembangkan teknologi tersebut di Indonesia yang dirasa penerimaannya luas dan menguntungkan secara komersial. Adapun Habibie dan Setyanto memilih sistem tersebut dari alternatif seperti sistem Amerika (CDMA) dan Jepang.Saat Jadi Menristek, Habibie Pilihkan GSM untuk Pengembangan Telkomsel

Pada waktu itu dibangun 3 BTS (Base Transceiver Station), satu buah di Batam dan dua di Bintan. Pada 31 Desember 1993, pilot-project tersebut selesai dibangun infrastrukturnya, dan sistem GSM-nya resmi diujicoba untuk yang pertama kali pada 2 Juli 1994 oleh Habibie.Kisah Menara BTM001 dan Sejarah BTS Pertama Telkomsel di Indonesia Daerah Batam dipilih sebagai lokasi dengan beberapa alasan: Batam adalah daerah yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, termasuk warga Singapura. Jarak yang cukup dekat membuat sinyal seluler dari negara itu bisa ditangkap pula di Batam. Alhasil, warga Singapura yang berada di Batam bisa berkomunikasi dengan murah meriah, lintas negara tapi seperti menggunakan telepon lokal. Jadi pilot-project ini juga dimaksudkan untuk menutup sinyal dari Singapura sekaligus memberikan layanan komunikasi pada masyarakat Batam.

Menyusul keberhasilan proyek tersebut, operator GSM pertama di Indonesia kemudian diberi izin pemerintah lewat Keputusan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi No. PM108/2/MPPT-93 untuk beroperasi, dengan nama Satelindo (PT Satelit Palapa Indonesia). Adapun Satelindo awalnya dimiliki oleh PT Telkom Indonesia (30%), PT Indosat (10%), dan PT Bimagraha Telekomindo (60%) dan cakupan layanannya meliputi Jakarta dan sekitarnya. Tidak lama kemudian, operator GSM kedua di Indonesia didirikan, yaitu Telkomsel (PT Telekomunikasi Seluler) pada 26 Mei 1995 yang daerah operasionalnya dimulai dari Medan, Surabaya, Bandung, dan Denpasar dengan produk Kartu Halo. Tercatat dalam waktu setahun (29 Desember 1996), Telkomsel sudah menjangkau provinsi ke-27, Maluku. Selanjutnya, mulai beroperasi juga PT Excelcomindo Pratama (Excelcom, sekarang XL Axiata) sebagai operator GSM ketiga pada akhir tahun 1996. Untuk membantu pengembangan teknologi GSM pada saat itu, tiga operatornya sama-sama mengundang partner dari investor asing. Satelindo menggandeng Deutsche Telekom pada 3 April 1995 dengan 25% kepemilikan, Telkomsel menggandeng KPN dengan 17,2% kepemilikan pada 1996, sedangkan pada tahun sebelumnya (Oktober 1995) Excelcomindo sudah menggandeng NYNEX dan Mitsui dengan masing-masing 23% dan 4% saham.

Pada periode inilah, jumlah pengguna telepon seluler mulai menunjukkan pertumbuhan yang baik, yang didorong oleh beberapa faktor seperti ukuran perangkat yang makin kecil dan ringan sehingga mudah dibawa dan mulai munculnya operator GSM yang menawarkan kelebihan dibanding teknologi sebelumnya (AMPS dan NMT), seperti kartu SIM yang memungkinkan pelanggan untuk berganti perangkat tanpa mengganti nomor. Kebijakan pemerintah, seperti pembebasan bea masuk telepon genggam, ikut menekan harga menjadi lebih terjangkau. Belum lagi upaya deregulasi industri telekomunikasi demi mendorong investor swasta dengan mengubah regulasi perusahaan telekomunikasi yang awalnya harus berupa sistem bagi hasil dan bangun-guna-serah (BOT) menjadi diizinkan dalam bentuk perusahaan patungan bersama Telkom.

Sebenarnya, tidak hanya teknologi GSM, ada teknologi komunikasi nirkabel lainnya yang berusaha diterapkan di Indonesia saat itu, yaitu CT2, TDMA dan PHS. Penggunaan teknologi GMH 2000/ETDMA diperkenalkan oleh Ratelindo. Layanan yang diberikan oleh Ratelindo berupa layanan fixed-cellular network operator, yaitu telepon rumah nirkabel. Teknologi CT2 diperkenalkan oleh PT Telepoint Nusantara pada 12 November 1996, dengan modal awal 1.000 base station. PHS berusaha diperkenalkan oleh PT Indoprima Mikroselindo (Primasel) pada 1996, dengan wilayah layanan awal di Jawa Timur (walaupun akhirnya tidak pernah dioperasikan). Baik PHS maupun CT2 merupakan teknologi telepon nirkabel, walaupun tidak sama/kompatibel dengan jenis GSM.

Selain itu, teknologi analog yaitu AMPS dan NMT tercatat juga masih memiliki "peminat" di era 1990-an, dengan kini juga tidak lagi untuk telepon mobil melainkan juga telepon seluler. Operasionalnya tidak lagi berbentuk bagi hasil, melainkan kini berupa perusahaan patungan bersama Telkom.

Pada 1995, operator tunggal NMT di Indonesia, yaitu PT Rajasa Hazanah Perkasa mentransformasikan proyek bagi hasilnya menjadi perusahaan patungan bernama PT Mobile Selular Indonesia (Mobisel). Jumlah penggunanya ada 24.200, dan tersebar di Jakarta dan Jawa Barat. Kemudian, Mobisel mermperluas operasionalnya hingga ke pulau Sumatra (seperti Lampung).

Operator AMPS pertama yang mengubah proyek bagi hasilnya menjadi perusahaan patungan yaitu adalah PT Elektrindo Nusantara pada awal 1995. Perusahaannya bernama PT Komunikasi Selular Indonesia (Komselindo), dengan wilayah operasional di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jabodetabek, Sumatra Utara serta Aceh.

Operator AMPS kedua, yaitu PT Centralindo Panca Sakti mengubah proyek bagi hasilnya menjadi perusahan patungan bernama PT Metro Selular Nusantara (Metrosel) pada akhir 1995. Wilayah operasionalnya ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Irian Jaya dan Maluku.

Operator AMPS terakhir (dan terkecil) yaitu PT Telekomindo Primabhakti melakukan transformasi bentuk usahanya pada tahun 1996, dengan kini dibawah PT Telekomindo Selular Raya (Telesera). Wilayah layanannya ada di  Bali, Kalimantan dan Sumatra Selatan. Telesera merupakan satu-satunya operator analog yang bukan perusahaan patungan dan tetap mempertahankan skema bagi hasil bersama Telkom.

Pada periode 1997-1999, Indonesia mengalami guncangan hebat akibat krisis moneter. Walaupun sempat menurun (dari akhir 1997 sebesar 1 juta menjadi 162.000 pada September 1998), minat masyarakat kemudian berhasil naik kembali untuk menikmati layanan telepon seluler, meskipun masih tercatat rendah (saat itu hanya 4 telepon seluler per 1.000 penduduk, jauh dibanding misalnya Singapura yang terdapat 110 telepon seluler/1.000 penduduk). Untuk memenuhi keinginan konsumen, maka beredarlah jenis kartu prabayar untuk pertama kalinya pada era ini. Di tahun 1998, Telkomsel memperkenalkan produk prabayar pertama yang diberi nama Simpati, sebagai alternatif layanan pascabayar Kartu Halo. Lalu Excelcom meluncurkan Pro-XL sebagai jawaban atas tantangan dari para kompetitornya (dan pelengkap layanan pascabayar GSM-XL), dengan layanan unggulan roaming pada tahun 1998. Pada tahun tersebut, Satelindo tak mau ketinggalan dengan meluncurkan produk Mentari, dengan keunggulan perhitungan tarif per detik. Produk Mentari yang diluncurkan Satelindo pun mampu dengan cepat meraih 10.000 pelanggan. Padahal, harga kartu perdana saat itu termasuk tinggi, mencapai di atas Rp 100 ribu dan terus naik pada tahun berikutnya. Hingga akhir 1999, jumlah pelanggan seluler di Indonesia telah mencapai 3,6 juta pelanggan, yang sebagian besar merupakan pelanggan layanan prabayar.

Mengantisipasi keinginan konsumen, pemerintah juga berusaha memperbanyak operator seluler, menggunakan jenis Personal Communications Service/Network (PCS/N). PCS menggunakan dua sistem yaitu GSM (atau bisa disebut juga DCS)-1800 dan PHS. Lisensi layanan PCS/N berbasis GSM 1800 pertama kali diberikan pada awal 1997 kepada PT Selnet Nasional Indonesia (dengan merek Selnas, dimiliki Sudwikatmono dan Mamiek Soeharto lewat PT Cellnet Nusantara) dan PT Indomedia Telephone Cellular National (dengan merek Indophone, milik Bob Hasan dan Titiek Soeharto lewat PT Nusamba Indopacific Telekomunikasi). Belakangan, PT Indopacific Central Media Communications (dengan merek Indocomm, milik Bob Hasan dan Grup Salim) juga sempat mendapatkan izin untuk layanan CDMA.PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk Masing-masing operator berkongsi dengan Telkom (35% di Indophone dan 10% di Selnas) dan ada yang sudah mengujicoba sistem ini di Jakarta (Selnas), namun kemudian ketiganya dibatalkan pemerintah setelah kejatuhan Orde Baru karena terkesan menampilkan unsur KKN yang kuat. Pada pertengahan 1998, pemerintah kemudian mengadakan tender untuk sistem DCS/GSM-1800 lagi secara regional yang diumumkan pada Oktober-November 1998, dengan pemenangnya yaitu:

PT Astratel Nusantara (dimiliki oleh Astra Internasional), dengan wilayah layanan pulau Sumatra. Mereknya direncanakan bernama AstraCell. Beberapa waktu kemudian, izinnya dialihkan ke PT Nuvia Mitra Swarnabhumi yang merupakan patungan grup Astra bersama Milicom, yang direncanakan menggunakan merek Tango.

PT Indonesia Selular, wilayah layanan di Jakarta dengan merek Indosel.

PT Natrindo Global Telekomunikasi (dimiliki oleh Grup Lippo dan Hutchison Telecommunications) untuk wilayah Jawa Timur. Sejak 2000 izinnya dialihkan kepada PT Natrindo Telepon Seluler.

PT Kodel Margahayu Telindo (dimiliki oleh Grup Kodel), memiliki wilayah layanan Indonesia Timur.

PT Primarindo Sistel, memiliki wilayah layanan pulau Kalimantan.

PT Ariawest Internasional, memiliki wilayah layanan Jawa Barat.

Seiring waktu, pemerintah juga memberi izin pada 2000-2001 kepada sejumlah operator baru. Tiga dari operator baru ini berasal dari BUMN.

PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) diberikan izin untuk beroperasi nasional pada 16 Agustus 2000. Direncanakan dengan merek TelkoMOBILE.

PT Indonesian Satellite Corporation (Indosat) diberikan izin untuk beroperasi nasional pada 14 Agustus 2000.

PT Inti Mitratama Abadi (di bawah PT Industri Telekomunikasi Indonesia berpatungan dengan sejumlah pihak termasuk Grup Lippo), untuk wilayah layanan Jakarta (pengganti Indosel), diberi izin pada 2001.

PT Mitra Perdana, dengan wilayah operasional Jawa Tengah, diberi izin pada 2001.

Dari calon-calon operator telekomunikasi tersebut, tidak banyak yang bisa beroperasi. Yang dapat mengoperasikan sistemnya hanyalah Natrindo, Indosat dan Telkom. Natrindo merupakan operator pertama yang layanannya diluncurkan pada 27 April 2001 menggunakan merek Lippo Telecom. Indosat kemudian izinnya dialihkan ke anak usahanya, yaitu PT Indosat Multimedia Mobile yang dikenal dengan merek SMART dan BRIGHT, dan diluncurkan pada 31 Agustus 2001 di Batam. Sedangkan Telkom mengalihkan izin DCS-1800nya ke anak usahanya, Telkomsel pada 2002. Sementara itu, bagi operator lain mereka ada yang menyerahkan izinnya kepada pihak lain. Indosel mengembalikan izinnya pada 2000 ke pemerintah, sedangkan izin Astratel/Nuvia, Inti Mitratama, Mitra Perdana, Primarindo dan Ariawest kemudian digabungkan dengan izin Lippo Telecom pada November 2002 sehingga Lippo Telecom bisa beroperasi nasional. Beberapa perusahaan tersebut juga ada yang diambilalih Grup Lippo.

Satu paket dengan tender GSM-1800, pemerintah juga melakukan tender untuk membangun jaringan PHS. Sebenarnya, tender ini sudah berusaha dilakukan pada 1997 untuk 10 operator (PHS/DCS) namun krisis moneter 1998 membuat rencana itu batal. Seiring waktu, tender yang dibuka pada pertengahan 1998 kemudian berhasil mendapatkan 36 peminat, dari target 11 operator (5 PHS dan 6 DCS). Akan tetapi, walaupun target calon operator GSM/DCS-1800 kemudian berhasil terpenuhi (yang ditunjukkan di atas), tidak halnya dengan PHS yang hanya menghasilkan empat pemenang saja, yaitu:

PT Bima Investa Utama (Jawa Tengah)

PT Telkom (Jakarta), direncanakan dengan merek Telkom Personal PHS.

PT Patria Caraka (Jawa Barat)

PT Jaya Telesarana Intisel (Sumatra)

Keempat operator ini (ditambah Primasel sebelumnya) awalnya ditargetkan memulai operasionalnya dalam waktu 12 bulan (dari tahun 1998), namun pada akhirnya tidak ada yang mampu menjalankannya sama sekali. Bagaimanakah dengan CT2? Layanan ini akhirnya juga bernasib tidak baik, yaitu dihentikan pada 1999 setelah hanya beroperasi 3 tahun.

2000-2005: Deregulasi dan perubahan teknologi

Di tahun 2000, industri telepon seluler menunjukkan perbaikan, terkhususnya bagi operator GSM yang terus mengalami kenaikan signifikan. Pada tahun yang sama, layanan pesan singkat (bahasa Inggris: Short Message Service/SMS) mulai diperkenalkan, dan langsung menjadi primadona layanan seluler saat itu. Pada tahun 2001, Indosat mendirikan PT Indosat Multi Media Mobile (Indosat-M3), yang kemudian menjadi pelopor layanan GPRS (General Packet Radio Service) dan MMS (Multimedia Messaging Service) di Indonesia. Pada 8 Oktober 2002, Telkomsel menjadi operator kedua yang menyajikan layanan tersebut dan selanjutnya Satelindo pada awal 2003 juga meluncurkan layanan yang sama.

Masih pada tahun 2001, pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi di sektor telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Telkom tak lagi memonopoli telekomunikasi, ditandai dengan dilepasnya saham Satelindo kepada Indosat. Pada akhir 2002, Pemerintah Indonesia juga melepas 41,94% saham Indosat ke Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd. Kebijakan ini menimbulkan kontroversi, yang pada akhirnya membuat Pemerintah terus berupaya melakukan aksi beli-kembali/buyback. Sebelumnya, pada akhir 2001 Indosat sudah mengakuisisi Bimagraha Telekomindo (bekas induk Satelindo) dan mendirikan Indosat-M3. Pada November 2003, Indosat menyatukan Bimagraha, Satelindo dan Indosat-M3 dengan induknya (merger).

Di sisi lain, penurunan justru dialami oleh operator AMPS dan NMT. Pada tahun 1999, pengguna AMPS sudah menurun menjadi 4,4% dari seluruh pengguna telepon seluler, dan operator terbesarnya, Komselindo mengalami penurunan yang besar menjadi 36.500 pengguna saja. Hal yang sama juga ditemui operator tunggal NMT, Mobisel yang pada 2003 hanya memiliki 5.000 pengguna. Dengan munculnya sistem CDMA, maka operator teknologi analog juga berusaha mengubah sistemnya menjadi CDMA. Layanan CDMA pertama di Indonesia dihadirkan dengan sistem CDMAOne (IS-95) oleh beberapa operator, seperti Komselindo (mulai Mei 2000 di sejumlah daerah), Telkom C-phone (mulai 1999 di Surabaya), dan CityTel (di Makassar), atau yang merencanakan ikut masuk seperti Telselindo Nusantara,JP/Telselindo's service may be delayed walaupun semuanya tidak sukses. Seiring dengan kemajuan CDMAOne menjadi CDMA2000, maka kemudian langkah konversi lebih ditujukan ke sistem mutakhir ini.

Operator pertama yang mengadakan sistem CDMA2000 adalah Flexi milik Telkom, pada Desember 2002, menggunakan frekuensi 800/1900 MHz dengan lisensi FWA (Fixed Wireless Access). Artinya, sistem penomoran untuk tiap pelanggan menggunakan kode area menurut kota asalnya, seperti yang dipergunakan oleh telepon berbasis sambungan tetap dengan kabel milik Telkom. Setelah Flexi, kemudian bermunculan operator CDMA2000 lain. Operator kedua yang meluncurkan sistem CDMA2000 adalah Bakrie Telecom (yang telah berganti nama dari PT Radio Telepon Indonesia/Ratelindo), dengan merek Esia yang diluncurkan pada 12 September 2003. Lalu, bermunculan tiga operator lain: PT Mobile-8 Telecom dengan merek Fren yang diluncurkan pada 8 Desember 2003 (dan merupakan hasil konversi dari jaringan AMPS Komselindo, Metrosel dan Telesera yang telah diakuisisinya), kemudian ada PT Mandara Selular Indonesia dengan merek Neo_n (hasil konversi dari jaringan NMT Mobisel sebelumnya) yang diluncurkan pada Mei 2004 (lalu pada 1 Maret 2006 berganti nama lagi menjadi Ceria), dan terakhir ada Indosat dengan StarOne yang diperkenalkan pada bulan yang sama. StarOne dan Esia berbasis FWA, sedangkan Fren dan Neo_n/Ceria berbasis CDMA nasional.

Melalui Keputusan Dirjen Postel No. 253/Dirjen/2003 tanggal 9 Oktober 2003, pemerintah akhirnya memberikan lisensi kepada PT Cyber Access Communication (sekarang PT Hutchison 3 Indonesia) sebagai operator seluler 3G pertama di Indonesia melalui proses tender, menyisihkan 11 peserta lainnya. CAC memperoleh lisensi pada jaringan UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) atau juga disebut dengan W-CDMA (Wideband-Code Division Multiple Access) pada frekuensi 1900 MHz sebesar 15 MHz. Lalu, pada 17 September 2004 Natrindo juga mendapatkan izin 3G kedua dengan alokasi frekuensi sebesar 10 MHz. Walaupun demikian, keduanya kemudian baru mengoperasikan jaringannya setelah perubahan kepemilikan pada 2007.

Pada Februari 2004, Telkomsel meluncurkan layanan EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution), dan menjadikannya sebagai operator EDGE pertama di Indonesia. EDGE sanggup melakukan transfer data dengan kecepatan sekitar 126 kbps (kilobit per detik) dan menjadi teknologi dengan transmisi data paling cepat yang beroperasi di Indonesia saat itu. Bahkan menurut GSM World Association, EDGE dapat menembus kecepatan hingga 473,8 kilobit/detik. Lalu, sejak April 2004, para operator seluler di Indonesia akhirnya sepakat melayani layanan MMS antar-operator. Pada akhir tahun 2004, jumlah pelanggan seluler sudah menembus kurang lebih 30 juta. Melihat perkembangan yang begitu pesat, diprediksi pada tahun 2005 jumlah pelanggan seluler di Indonesia akan mencapai 40 juta.

2005-2008: Era reformasi Pertelekomunikasian Indonesia

Pada Mei 2005, Telkomsel berhasil melakukan ujicoba jaringan 3G di Jakarta dengan menggunakan teknologi Motorola dan Siemens, sedangkan CAC baru melaksanakan ujicoba jaringan 3G pada bulan berikutnya. CAC melakukan ujicoba layanan telepon video, akses internet kecepatan tinggi, dan menonton siaran MetroTV via ponsel Sony Ericsson Z800i. Setelah melalui proses tender, akhirnya tiga operator telepon seluler ditetapkan sebagai pemenang untuk memperoleh lisensi layanan 3G, yakni PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), PT Excelcomindo Pratama (XL), dan PT Indosat Tbk (Indosat) pada tanggal 8 Februari 2006. Dan pada akhir tahun yang sama, ketiganya meluncurkan layanan 3G secara komersial.

Pada Agustus 2006, Indosat meluncurkan StarOne dengan jaringan CDMA2000 1x EV-DO di Balikpapan. Pada saat yang sama, Bakrie Telecom memperkenalkan layanan ini pada penyelenggarakan kuliah jarak jauh antara Institut Teknologi Bandung (ITB) dengan California Institute for Telecommunication and Information (Calit2) di San Diego State University (UCSD) California.

Pemerintah melalui Depkominfo mengeluarkan Permenkominfo No. 01/2006 tanggal 13 Januari 2007 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 GHz Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000, menyebutkan bahwa penyelenggaraan jaringan tetap lokal dengan mobilitas terbatas hanya dapat beroperasi di pita frekuensi radio 1900 MHz sampai dengan 31 Desember 2007. Jaringan pada frekuensi tersebut kelak hanya diperuntukan untuk jaringan 3G. Operator dilarang membangun dan mengembangkan jaringan pada pita frekuensi radio tersebut. Maka, berdasarkan keputusan tersebut, para operator seluler CDMA berbasis FWA yang menghuni frekuensi 1900 MHz harus segera bermigrasi ke frekuensi 800 MHz. Saat itu ada dua operator yang menghuni frekuensi CDMA 1900 MHz, yaitu Flexi dan StarOne. Akhirnya, Telkom bekerjasama dengan Mobile-8 dalam menyelenggarakan layanan Fren dan Flexi, sedangkan Indosat dengan produk StarOne bekerja sama dengan Esia milik Bakrie Telecom. Walaupun demikian, sebuah operator baru yaitu Smart Telecom yang menggunakan sistem CDMA 1900 MHz (tapi bukan FWA) sejak 3 September 2007, justru tidak terkena peraturan ini.

Jumlah pengguna layanan seluler di Indonesia mulai mengalami ledakan. Jumlah pelanggan layanan seluler dari tiga operator terbesar (Telkomsel, Indosat, dan Excelcom) saja sudah menembus 38 juta. Itu belum termasuk operator-operator CDMA. Hal ini disebabkan oleh murahnya tarif layanan seluler jika dibandingkan pada masa sebelumnya yang masih cukup mahal. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 220 juta pada saat itu, angka 38 juta masih cukup kecil. Para operator masih melihat peluang bisnis yang besar dari industri telekomunikasi seluler itu. Maka, untuk meraih banyak pelanggan baru, sekaligus mempertahankan pelanggan lama, para operator memberlakukan perang tarif yang membuat tarif layanan seluler di Indonesia semakin murah.

Namun di balik gembar-gembor tarif murah itu, BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) dan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menemukan fakta menarik, ternyata para operator seluler telah melakukan kartel tarif layanan seluler, dengan memberlakukan tarif minimal yang boleh diberlakukan di antara para operator yang tergabung dalam kartel tersebut. Salah satu fakta lain yang ditemukan BRTI dan KPPU adalah adanya kepemilikan silang Temasek Holdings, sebuah perusahaan milik Pemerintah Singapura, di Indosat dan Telkomsel, yang membuat tarif layanan seluler cukup tinggi. Maka, pemerintah melalui Depkominfo akhirnya mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan para operator seluler menurunkan tarif mereka 5%-40% sejak bulan April 2008, termasuk di antaranya penurunan tarif interkoneksi antar operator. Penurunan tarif ini akan dievaluasi oleh pemerintah selama 3 bulan sekali.

Salah satu hal yang cukup menjadi sorotan dalam era ini adalah banyaknya pengalihan kepemilikan atas izin operator telekomunikasi, terutama kepada pihak asing. Walaupun pemerintah beberapa kali menunjukkan kekecewaannya, namun tetap saja semuanya berjalan mulus. Pihak asing tampak mendominasi industri telekomunikasi seluler (terutama GSM) yang masih berlangsung sampai sekarang. Perubahan kepemilikan itu, yaitu:

Telkomsel, 35% sahamnya dimiliki oleh perusahaan komunikasi milik Temasek Holdings, Singtel sejak 2002.

Indosat (dahulu Indosat-M3 dan Satelindo), mayoritas sahamnya sejak 2002 dimiliki oleh Temasek Holdings (41,94%) Lalu, pada 2008 sahamnya dijual lagi pada perusahaan Qatar, Ooredoo.

PT Excelcomindo Pratama, sejak 27 Oktober 2005 dimiliki oleh Telekom Malaysia sebesar 56,9% yang dibeli dari pemilik lama. Sejak 2009, saham ini kemudian dialihkan ke perusahaan afiliasi, Axiata.

PT Cyber Access Communication, sejak Juli 2005 dimiliki oleh Hutchison Telecommunications sebesar 60% (menjadi 65% pasca 2013). Pada 2007, layanannya diluncurkan dengan nama 3 (Tri).

PT Natrindo Telepon Seluler, sejak 22 Januari 2005 dimiliki oleh Maxis Communications (51%, lalu menjadi 95% pada 2007). Pada 2007, 51% sahamnya dijual lagi pada Saudi Telecom Company.