Jelaskan Pemerintah provinsi dan lokal dari Kekaisaran Brasil

Setelah diberlakukan pada tahun 1824, konstitusi kekaisaran mendirikan Conselho Geral de Província (Dewan Umum Provinsial), dewan legislatif untuk provinsi-provinsi di Brasil. Dewan ini terdiri dari 21 atau 13 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Semua "resolusi" (undang-undang) yang dibuat oleh dewan harus disetujui oleh Majelis Umum tanpa hak banding. Dewan Provinsial juga tidak berwenang untuk meningkatkan pemasukan, dan anggaran mereka harus diperdebatkan dan diratifikasi oleh Majelis Umum. Provinsi-provinsi tidak memiliki otonomi dan sepenuhnya tunduk kepada pemerintah pusat.

Dengan diberlakukannya amendemen konstitusi pada tahun 1834 yang disebut Ato Adicional, Dewan Umum Provinsial digantikan oleh Assembleias Legislativas Provinciais (Majelis Legislatif Provinsial). Majelis yang baru ini memiliki lebih banyak otonomi. Majelis Provinsial terdiri dari 36, 28 atau 20 anggota terpilih (tergantung jumlah penduduk suatu provinsi). Pemilihan anggota majelis mengikuti prosedur pemilihan perwakilan di Bilik Deputi nasional.

Tanggung jawab Majelis Provinsial meliputi penetapan anggaran provinsial dan munisipal beserta pemungutan pajak yang diperlukan untuk menopang anggaran tersebut; penyediaan pendidikan dasar dan menengah (pendidikan menengah ke atas merupakan tanggung jawab pemerintah nasional); pengawasan dan pengendalian pengeluaran provinsial dan munisipal; serta penegakan hukum dan pemeliharaan anggota polisi. Majelis mengendalikan pembuatan dan penghapusan jabatan pegawai negeri provinsial dan munisipal beserta penentuan gajinya. Pengangkatan, penangguhan dan pemecatan pegawai negeri merupakan hak presiden (gubernur) provinsi, tetapi bagaimana dan dalam situasi apa hak prerogatif tersebut dapat digunakan ditentukan oleh Majelis. Penyitaan properti pribadi untuk kepentingan provinsial atau munisipal (dengan pemberian ganti rugi moneter) juga merupakan hak Majelis. Nyatanya, Majelis Provinsial dapat menetapkan peraturan daerah apapun tanpa harus diratifikasi Parlemen selama perda tersebut tidak melanggar konstitusi. Namun, provinsi tidak diperbolehkan membuat peraturan daerah mengenai urusan pidana, prosedur pidana, hak dan kewajiban perdata, angkatan bersenjata, anggaran nasional, atau urusan yang terkait dengan kepentingan nasional (seperti hubungan luar negeri).

Presiden-presiden provinsi diangkat oleh pemerintah nasional dan secara teoretis bertugas memerintah provinsi. Nyatanya, kekuasaan mereka bervariasi di setiap provinsi berdasarkan pengaruh dan karakter pribadi mereka. Pemerintah nasional ingin memastikan kesetiaan mereka, sehingga presiden-presiden biasanya dikirim ke provinsi yang tidak memiliki ikatan politik, keluarga, atau hubungan lainnya dengan orang tersebut. Agar mereka tidak dapat membangun kepentingan atau dukungan lokal yang kuat, masa jabatan presiden dibatasi selama beberapa bulan saja. Presiden biasanya menghabiskan banyak waktu di luar provinsi mereka (biasanya berkelana ke provinsi asal mereka atau ibu kota kekaisaran), sehingga gubernur de facto sebenarnya adalah wakil presiden, yang dipilih oleh Majelis Provinsial dan biasanya berlatar belakang politikus lokal. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengurangi otonomi lokal, dan ia lebih seperti agen pemerintah pusat yang fungsinya adalah untuk menyampaikan kepentingan nasional kepada kepala politikus provinsial. Presiden dapat digunakan oleh pemerintah nasional untuk mempengaruhi atau bahkan mencurangi pemilihan umum, walaupun presiden perlu bergantung kepada politikus lokal dan provinsial yang berasal dari partai politiknya agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Akibatnya, terdapat hubungan yang kompleks antar mereka yang didasarkan pada balas jasa, kepentingan pribadi, tujuan partai, negosiasi, dan manuver politik lainnya.

Câmara municipal (dewan kota) adalah badan pemerintahan di kota-kota yang sudah ada di Brasil semenjak masa kolonial pada abad ke-16. Dewan ini terdiri dari vereadores (anggota dewan), dan jumlahnya tergantung besarnya suatu kota. Tidak seperti Dewan Umum Provinsial, konstitusi memberikan banyak otonomi kepada dewan kota. Namun, ketika Majelis Provinsial menggantikan Dewan Umum Provinsial pada tahun 1834, banyak wewenang dewan kota (seperti penetapan anggaran kota, pengawasan pengeluaran, penciptaan lapangan kerja, dan pengangkatan pegawai negeri) diserahkan kepada pemerintah provinsial. Selain itu, peraturan yang ditetapkan oleh dewan kota harus diratifikasi oleh Majelis Provinsial (tapi tidak oleh parlemen). Meskipun Ato Adicional 1834 memberikan lebih banyak otonomi kepada provinsi-provinsi, amendemen tersebut menyerahkan otonomi kota kepada pemerintah provinsial. Di kota tidak ada jawaban wali kota, dan kota-kota diperintah oleh dewan kota bersama dengan presidennya (yang merupakan anggota dewan yang memperoleh paling banyak suara saat pemilihan umum).