Saya mau tau Satuan dari Batalyon Infanteri 614

1. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan serta Tragedi Ambalat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) merupakan Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau yang besar maupun pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan dengan Negara tetangga yaitu Malaysia, Papua Nugini ( PNG ) dan Timor Lorosae, baik Wilayah Darat maupun laut.

Dengan kekayaan alam yang melimpah namun tidak diikuti dengan penyebaran penduduk yang merata sehingga belum diolah secara maksimal yang seharusnya dapat menunjang kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan adanya kondisi yang demikian itu maka Negara tetangga merasa ingin memiliki atau mengklaim Wilayah kedaulatan NKRI khususnya Pulau terluar dan Wilayah laut.

Pulau Kalimantan yang merupakan bagian wilayah kedaulatan NKRI berbatasan dengan Negara Malaysia. Berdasarkan penegasan batas darat oleh tim teknis penegasan bersama ( Joint Border Democration Team ) yang dilaksanakan sejak tahun 1975 panjang wilayah perbatasan NKRI dengan Malaysia mencapai 2000 KM, untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah berbatasan dengan Negara bagian Serawak ( Malaysia ), sedangkan Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan sebagian Kerajan Serawak (Malaysia) dan Negara bagian Sabah (Malaysia).

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan dari pangkuan Ibu Pertiwi.

Pulau Sipadan dan Ligitan sebelum jatuh ke tangan Malaysia merupakan Pulau terluar yang masuk di Wilayah kedaulatan NKRI. Sejak tahun 1969 kasus P. Sipadan dan P. Ligitan mulai muncul ketika Tim Teknis landas Kontinen Indonesia – Malaysia membicarakan batas dasar laut antar kedua Negara. Kedua P. Sipadan dan P. Ligitan yang tertera di Peta Malaysia sebagai bagian dari Wilayah NKRI, padahal kedua pulau tersebut tidak tertera pada peta yang menjadi lampiran Perpu No. 4/1960 yang menjadi pedoman kerja Tim Teknis Indonesia.

Dengan temuan tersebut Indonesia merasa berkepentingan untuk mengukuhkan P. Sipadan dan P. Ligitan. Maka dicarilah dasar hukum dan fakta historis serta bukti lain yang dapat mendukung kepemilikan dua pulau tersebut. Disaat yang sama Malaysia mengklaim bahwa dua pulau tersebut sebagai miliknya dengan mengemukakan sejumlah alasan, dalil hukum dan fakta. Kedua belah pihak untuk sementara sepakat mengatakan dua pulau tersebut dalam “ Status Quo ”.

Dua puluh tahun kemudian ( 1989 ), masalah P. Sipadan dan P. Ligitan baru dibicarakan oleh Presiden Soeharto dan PM. Mahathir Muhamad.

Tiga tahun kemudian ( 1992 ) kedua Negara sepakat penyelesaian masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua Negara sepakat menyelesaikan masalah ini secara bilateral yang diawali dengan pertemuan pejabat tinggi kedua Negara. Hasil pertemuan pejabat tinggi menyepakati perlunya dibentuk Komisi Bersama dan Kelompok Kerja Bersama ( Joint Commission/JC & Joint Working Groups/JWG ). Namun dari serangkaian pertemuan JC dan JWG yang dilaksanakan tidak membawa hasil, kedua belah pihak berpegang ( committed ) pada prinsipnya masing-masing yang berbeda untuk mengatasi kebutuhan. Pemerintah RI menunjuk Mensesneg Moerdiono dan dari Malaysia ditunjuk Wakil PM Datok Anwar Ibrahim sebagai Wakil khusus pemerintah untuk mencairkan kebuntuan forum JC/JWG. Namun dari empat kali pertemuan di Jakarta dan Kualalumpur tidak pernah mencapai hasil kesepakatan.

Pada pertemuan tanggal 6 s.d 7 Oktober 1996 di Kualalumpur Presiden Soeharto dan PM. Mahathir menyetujui rekomendasi wakil khusus dan selanjutnya tanggal 31 Mei 1997 disepakati “ Spesial Agreement for the Submission to the International Court of Justice the Dispute between Indonesia & Malaysia concerning the Sovereignty over Pulau Sipadan and Pulau Ligitan “. Special Agreement itu kemudian disampaikan secara resmi ke Mahkamah International pada 2 Nopember 1998. Dengan itu proses legitasi Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di MI/ICJ mulai berlangsung. Selanjutnya penjelasan dua Pulau tersebut sepenuhnya berada di tangan NKRI.

Namun demikian kedua Negara masih memiliki kewajiban menyampaikan posisi masing-masing melalui “Written pleading“ kepada Mahkamah Memorial pada 2 Nopember 1999 diikuti “Counter Memorial“ pada 2 Agustus 2000 dan “ reply “ pada Maret 2001. Selanjutnya proses “Oral hearing“ dari kedua Negara bersengketa pada 3 s.d 12 Juni 2002. Dalam menghadapi dan menyiapkan materi tersebut Indonesia membentuk satuan tugas khusus ( SATGASUS ) yang terdiri dari berbagai institusi terkait yaitu : Deplu, Depdagri, Dephan, Mabes TNI,

Dep. Energi dan SDM, Dishidros, TNI AL, Bupati Nunukan, Pakar kelautan dan Pakar hokum laut International.

Putusan Mahkamah Internasional/MI, International Court Of Justice (ICJ) pada tanggal 17-12-2002 yang telah mengakhiri serangkaian persidangan sengketa kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia. Disebutkan dari 17 juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia.