Jelaskan Kaisar dan dewan menteri dari Kekaisaran Brasil

Kaisar adalah kepala cabang penengah dan eksekutif; walaupun ia dibantu oleh dewan negara untuk cabang penengah dan dewan menteri untuk cabang eksekutif, keputusan akhir ada di tangan kaisar. Ia ditugaskan untuk memastikan kemerdekaan dan stabilitas nasional. Pasal 101 Konstitusi hanya memberikan sedikit cara kepada kaisar untuk memaksakan kehendaknya terhadap Majelis Umum. Cara utamanya adalah penggunaan hak untuk membubarkan atau memperpanjang sesi legislatif. Wewenang kaisar untuk mengangkat senator tidak memberi pengaruh yang berarti karena jabatan senator diemban seumur hidup, sehingga begitu diangkat senator bebas dari tekanan apapun. Sementara itu, apabila kaisar membubarkan Bilik Deputi, pemilihan anggota bilik baru harus diadakan dengan segera. Wewenang ini ampuh bila digunakan sebagai ancaman. Namun, wewenang tersebut tidak dapat digunakan berkali-kali, dan apabila digunakan tidak akan menguntungkan kaisar.

Pada masa kekuasaan Pedro I, Bilik Deputi tidak pernah dibubarkan dan sesi-sesi legislatif tidak pernah diperpanjang atau ditunda. Di bawah kepemimpinan Pedro II, Bilik Deputi hanya dibubarkan atas permintaan Presiden Dewan Menteri (Perdana Menteri). Bilik pernah dibubarkan sebanyak sebelas kali, dengan sepuluh di antaranya dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara (yang sebenarnya tidak diharuskan oleh Konstitusi). Terdapat keseimbangan kekuasaan antara Majelis Umum dengan cabang eksekutif di bawah kepemimpinan Kaisar. Dewan legislatif tidak dapat berjalan sendiri dan kaisar tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap Majelis. Sistem ini berjalan dengan mulus hanya jika Majelis dan Kaisar saling bekerjasama untuk kepentingan nasional.

Terdapat nuansa baru dalam pemerintahan Brasil setelah jabatan "Presiden Dewan Menteri" didirikan pada tahun 1847-walaupun jabatan ini secara de facto sudah ada semenjak tahun 1843. Presiden Dewan Menteri memperoleh jabatannya berkat partainya dan Kaisar, dan keduanya kadang-kadang saling berkonflik. Tokoh abolisionis Brasil pada abad ke-19 Joaquim Nabuco menyatakan bahwa "Presiden Dewan di Brasil bukan Kanselir Rusia, makhluk penguasa, ataupun Perdana Menteri yang ada hanya karena dipercayai oleh Dewan Rakyat: [bagi Presiden Dewan], delegasi dari Kaisar sama pentingnya dengan delegasi dari Bilik, dan untuk dapat menjalankan fungsinya dengan aman ia harus menangani perubahan sikap parlemen yang tiba-tiba dan ambisi-ambisi dalam parlemen, serta menjaga sokongan dan kehendak baik dari kaisar."