Jabarkan Pengakuan hak dari Kebebasan informasi

Kebebasan dalam mengakses dan memperoleh informasi mempengaruhi peluang untuk pengadaan kebebasan berekpresi di bidang sosial dan politik. Hak atas kebebasan informasi kemudian menjadi bagian dari hak atas kebebasan berekpsresi. Pemilik hak ini adalah lembaga-lembaga yang berkepentingan di sektor publik. Kedudukan hak atas kebebasan informasi sebagai bagian dari hak atas kebebasan berekspresi dinyatakan dalam Resolusi ke-59 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Kedua pernyataan ini mengakui bahwa mencari, menerima dan menyebarkan informasi merupakan salah satu dasar bagi kebebasan berekspresi. Konsekuensi yang diberikan oleh kedua pernyataan tersebut juga menjadikan pengakuan hak atas kebebasan informasi diterima pada berbagai instrumen hak asasi manusia yang lainnya.

Kemiripan pengakuan hak terhadap Pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia antara lain pada Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam pasal ini, kebebasan memperoleh informasi seringkali memiliki pengertian yang sejalan dan mirip dengan kebebasan berekspresi. Pasal ini menyatakan bahwa kebebasan menyatakan pendapat merupakan bagian dari kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide apapun. Kebebasan ini diberikan tanpa memperhatikan jenis media yang digunakan. Media dapat berupa lisan maupun tulisan. Jenis media juga dapat dalam bentuk media cetak atau seni. Pemilihan media disesuaikan dengan keinginan pihak yang memperoleh kebebasan informasi. Selain sejalan dengan Pasal 19 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 19 ayat (2) Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik juga sejalan dengan Pasal 23 Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara. Hingga November 2009, sebanyak 85 negara telah memiliki undang-undang tentang kebebasan informasi.