Jelaskan Politik dari Wuasa, Lore Utara, Poso

Struktur pemerintahan desa sama untuk seluruh wilayah Indonesia, hanya jumlah pegawai negeri dan anggota dewan desa yang berbeda, dan bergantung pada karakter dan besarnya desa. Di Wuasa, pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa dan didukung oleh seorang staf yang terdiri dari Sekretaris Desa, seorang Kepala Biro (KaUr/Kepala Urusan), seorang Kepala Biro Administrasi, Kepala Biro Pengembangan, Kepala Biro Urusan Sosial dan kepala-kepala 4 dusun di wilayah desa Wuasa, Selain perangkat desa ini, administrasi desa didukung oleh Kepala RT (Rukun Tetangga), yang biasanya terdiri dari 20 rumah tangga. Kepala RT dipilih oleh anggota RT dari jajaran mereka sendiri, tidak memiliki status resmi dan memiliki karakter sukarela. Namun kenyataannya, statusnya hampir resmi dan posisinya mendapat pengakuan formal sebagai cabang pemerintahan desa terendah. Wuasa terdiri dari 14 bangsal. Setelah reformasi terjadi pada tahun 1998, lembaga-lembaga demokrasi kuasi sebelumnya seperti dewan desa atau Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Organisasi untuk Pengembangan Masyarakat Desa atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) digantikan oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) yang terlepas dari pemerintahan desa dengan anggota terpilih. BPD Wuasa, tidak dibentuk melalui pemilihan terbuka, melainkan ditetapkan oleh para pemimpin formal dan informal bahwa anggota BPD baru akan menjadi perwakilan dari berbagai kelompok dan kategori sosial yang terdiri dari masyarakat desa. Jadi, anggota BPD —persis seperti LMD yang sebelumnya— terdiri dari perwakilan pemuda, perempuan, tokoh adat, partai politik, tokoh agama, dan lainnya. Perbedaannya adalah ketua BPD dipilih dari kalangan anggotanya, sedangkan LMD yang sebelumnya diketuai oleh kepala desa.