Jelaskan Rincian dari Sistem televisi berjaringan di Indonesia

UU No. 32/2002 menjadi landasan sistem penyiaran berjaringan di Indonesia, termasuk televisi. Pasal 6 undang-undang tersebut menyebut bahwa dalam sistem penyiaran nasional terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun lokal.

Lebih jauh lagi, pasal 31 menjelaskan bahwa lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, terdiri atas stasiun penyiaran jaringan (atau stasiun induk jaringan) dan/atau stasiun penyiaran lokal. Namun terdapat perbedaan cakupan antara Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPP): pada saat jangkauan LPP meliputi seluruh wilayah Indonesia, jangkauan LPS dibatasi. Stasiun lokal dapat didirikan di suatu lokasi dengan jangkauan siaran terbatas pada lokasi tersebut, serta mayoritas pemilikan modal awal dan pengelolaan stasiun diutamakan kepada masyarakat setempat. Ketentuan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah bersama KPI, lembaga negara yang dibentuk dari UU ini.

Klausul SSJ yang ada dalam UU No. 32/2002 (dan aturan turunannya) menghapuskan apa yang disebut "stasiun televisi nasional" dan "stasiun televisi lokal". Secara ideal/de jure, bisa dikatakan kini seluruh stasiun televisi yang ada di Indonesia adalah stasiun televisi lokal yang izinnya didapat di daerah masing-masing. Yang membedakan mereka adalah apakah stasiun televisi lokal itu menjadi anggota/induk sebuah jaringan televisi atau berdiri sendiri. Jaringan televisi pun, dapat beroperasi secara nasional maupun regional (contohnya JTV dan BBS TV yang merupakan jaringan televisi yang melingkupi beberapa kota di Jawa Timur). Maka, tidak tepat jika kita menyebut, misalnya RCTI atau Indosiar sebagai "stasiun televisi nasional", melainkan "jaringan televisi nasional", yang siaran nasionalnya (dari induk jaringannya di Jakarta) direlai oleh televisi lokal anggota-anggota jaringan yang ada di berbagai daerah.