Jelaskan Implementasi dari Sistem televisi berjaringan di Indonesia

Berdasarkan interpretasi pasal 60 ayat 2 UU No. 32/2002 (yang berlaku mulai Desember 2002), stasiun televisi yang sudah ada sebelum UU ini harus menyesuaikan dengan ketentuan UU (semisal bila ingin berjaringan harus bermitra dengan stasiun televisi lain); dengan tenggat waktu penyesuaian hingga akhir tahun 2005. Stasiun televisi yang sudah memiliki stasiun relai di satu daerah dan setelah berakhirnya masa penyesuaian bisa menggunakan stasiun relainya sampai berdirinya stasiun lokal berjaringan di daerah tersebut, dengan tenggat hingga akhir tahun 2006.

Namun, implementasi desentralisasi penyiaran yang diharapkan di Indonesia, nyatanya di lapangan susah diwujudkan. Ini tidak lain karena berbagai faktor, seperti tekanan industri penyiaran (atau asosiasi TV nasional) akan penerapan sistem ini, adanya gugatan-gugatan, ketidaksiapan televisi lokal, dan kemauan politik pemerintah. Mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia, Ade Armando mencatat, pukulan pertama pada proses ini dimulai pada Juli 2004, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya atas gugatan yang dilakukan oleh sejumlah pihak seperti ATVSI, IJTI, PRSSNI, dan beberapa organisasi lainnya. Dalam putusan itu, MK mencoret klausul yang menyebutkan pengaturan regulasi harus dilakukan oleh KPI bersama pemerintah (seperti pasal 31 ayat 4 UU No. 32/2002: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem stasiun jaringan disusun oleh KPI bersama Pemerintah") menjadi hanya oleh pemerintah saja.

Walaupun ada harapan bahwa pemerintah tetap akan mendukung proses demokratisasi penyiaran, nyatanya pemerintah kemudian "lebih akrab" dengan industri penyiaran televisi dengan mengeluarkan PP No. 50/2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta. Meskipun tampaknya PP ini membatasi langkah televisi swasta dalam proses televisi berjaringan dengan pembatasan kepemilikan bagi mitra lokal/jaringannya di daerah (seperti di atas), nyatanya aturan turunan yang sama juga mengatur bahwa jika stasiun televisi (nasional) yang sudah ada sudah memiliki stasiun transmisi di daerah, maka kebijakan pembatasan kepemilikan itu tidak berlaku, dengan kini boleh pada jaringan kedua, ketiga dan seterusnya sebesar 90%; sedangkan untuk daerah terpencil/perbatasan, kepemilikannya boleh 100%.

Prinsip tersebut memberi keleluasaan bagi televisi berjaringan demi mempertahankan kendalinya atas jaringan-jaringannya dengan alasan yang sudah disebutkan. Ini masih belum ditambah klausul lainnya dalam PP yang sama (pasal 36), yang meskipun tampak restriktif (membatasi bahwa jaringan televisi nasional hanya bisa dinikmati di 75% wilayah Indonesia), namun juga memberi keleluasaan bisa dinaikkan menjadi 90% jika stasiun transmisinya sudah "keburu" dibangun di lebih dari 75% wilayah Indonesia. Pasal lainnya muncul dengan niat serupa: bahwa perizinan televisi kini ditangani dominan oleh pemerintah, dan KPI hanya sebagai "perantara" antara stasiun televisi dan Menkominfo (pasal 4); dan televisi swasta nasional bisa hanya "menyesuaikan izinnya" ke menteri Kominfo, bukan mengajukan izin baru.

Keleluasaan lagi-lagi diberikan oleh pemerintah, dengan memberikan perpanjangan tenggat waktu transisi dari stasiun transmisi/relai ke televisi lokal di daerah (artinya perubahan dari "televisi swasta nasional" ke "jaringan televisi nasional") dari 2007 ke Desember 2009, setelah mendengar alasan dari ATVSI. Kemacetan niat sistem berjaringan diperparah dengan penerbitan Permenkominfo No. 32/2007 dan Permenkominfo No. 43/2009. Walaupun kedua aturan tersebut mewajibkan pelepasan saham stasiun jaringannya ke pemegang saham lokal serta pemberlakuan sistem siaran jaringan maksimal 28 Desember 2009 dan meminta adanya siaran lokal terus naik dari 10% menjadi 50%, namun masih memberi keleluasaan bagi pemilik stasiun televisi besar untuk mempertahankan kepemilikan mutlak atas stasiun jaringannya (hasil transisi dari stasiun relai) jika "di daerah tidak memiliki modal yang cukup atau alasan khusus". Pada akhirnya, diversifikasi kepemilikan yang diharapkan dalam sistem jaringan, sampai saat ini relatif hanya angan-angan semata, karena aturan UU Penyiaran masih memberi peluang bagi pemain besar mempertahankan kepemilikan dan sentralisasi siarannya dengan alasan yang sudah disebutkan. Yang berubah hanyalah bentuk frekuensi yang dimiliki stasiun televisi Jakarta: dari awalnya dikelola oleh stasiun relai, kini menjadi stasiun jaringan yang pemiliknya tetap pihak yang sama.

Salah satu contoh dari kemacetan penetapan klausul berjaringan tersebut adalah, dalam beberapa laporan keuangan induk sejumlah stasiun televisi (seperti Media Nusantara Citra dan Surya Citra Media), perusahaan jaringannya di daerah-daerah disebutkan "belum melakukan aktivitas (usaha)/beroperasi secara komersial". Hal yang sama akhirnya juga diterapkan oleh jaringan televisi nasional yang terbentuk pasca UU Penyiaran (seperti iNews, NET., RTV dan Kompas TV). Mereka tidak menerapkan sistem dimana seharusnya TV nasional (atau Jakarta) bermitra dengan stasiun lokal (yang dimiliki terpisah), melainkan mengakuisisi kepemilikan stasiun televisi lokal di daerah-daerah dan tetap menyiarkan siarannya yang didominasi dari pusat. Bahkan, ada juga yang "menyimpang", misalnya jaringan-jaringan NET. yang 100% kepemilikannya dipegang induk stasiun televisi ini, Net Visi Media lewat anak-anak usahanya yang dibentuk di daerah-daerah, bukannya oleh pemodal lokal.

Ini belum termasuk definisi siaran lokal yang tidak jelas di peraturan-peraturan diatas, sehingga sangat leluasa diinterpretasikan televisi nasional (misalnya bisa siaran ulang beberapa kali asalkan bernuansa daerah), ditambah program dari stasiun lokal jaringan yang ada kebanyakan hanya 10% saja dari jam siar dan tidak bisa lebih dari itu. Berdasarkan laporan KPI pada RDP dengan DPR awal Januari 2018, hanya 4 jaringan televisi nasional Jakarta yang memenuhi durasi minimal 10% jam tayang siaran lokal tiap harinya dari 14 televisi yang dievaluasi. Kendali susunan program dan keorganisasian televisi lokal anggota jaringan juga dalam banyak kasus masih dikendalikan dari induk jaringan, tanpa input lokal yang memadai. Meskipun banyak dipenuhi kecacatan (seperti masih dipenuhi sentralisasi yang kuat), saat ini nampak belum ada keinginan dari pemangku kebijakan untuk melaksanakan penuh penerapan SSJ yang ideal. Malahan, dalam rencana revisi UU Penyiaran, sebagian pihak menafsirkan niat dari pembuat kebijakan untuk menghilangkan atau mengaburkan klausul konsepsi siaran secara berjaringan.