Jelaskan Perencanaan perkotaan dari Thomas Karsten

Pada awal abad ke-20, setelah pemerintah Belanda memperkenalkan Politik Etis, sejumlah kota di Jawa dan Sumatra pun direnovasi besar-besaran. Decentralitatiewet (Undang-Undang Desentralisasi) baru juga diterbitkan pada tahun 1903, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan merencanakan wilayahnya masing-masing. Sebagian besar kota di pantai utara Jawa harus berurusan dengan pertambahan penduduk yang tidak ada hentinya, yang meningkatkan juga permintan terhadap rumah, infrastruktur, sanitasi, dsb. Pada tahun 1914, Thomas Karsten pun terlibat dalam perencanaan perkotaan Semarang dengan bekerja di firma arsitektur milik Henry Maclaine Pont.

Pada kolonialisme, semua komponen sosial diekspresikan melalui artikulasi 'bentuk perbedaan', dan perencanaan perkotaan kolonial diimplementasikan secara presisi dengan urutan hubungan antara berbagai penduduk perkotaan secara etnis, ras, dan ekonomi. Karsten menolak ide tersebut dan mulai memasukkan lebih banyak elemen lokal dikombinasikan dengan elemen tipikal Eropa. Pada tahun 1917, ia mempresentasikan rencana 'Candi Baru', sebuah rencana ekstensi dari rencana induk Semarang untuk mengakomodasi semua kelompok etnis berdasarkan kebiasaannya masing-masing. Ia juga menyusun rencana induk untuk suburban baru di Batavia yang dilengkapi dengan alun-alun.

Pada tahun 1921, Thomas Karsten mempresentasikan sebuah paparan mengenai Perencanaan Perkotaan Hindia di Kongres Desentralisasi. Paparan tersebut dilihat sebagai ide radikal baru, di mana Karsten berargumen bahwa perencanaan perkotaan adalah aktivitas komponen yang terinterkoneksi (sosial, teknologi, dsb.) yang harus ditangani secara harmonis. Idenya mengenai pendekatan metodologis untuk membuat rencana perkotaan organik dengan mempertimbangkan dimensi sosial mendapat banyak pujian di Hindia Belanda, maupun di Belanda.

Paparan Karsten pun memberi pengaruh besar terhadap rencana pemerintah untuk membangun perumahan rakyat. Antara lain panduan untuk ekstensi dan perumahan perkotaan (1926), hak prioritas daerah terhadap tanah (1926), serta pemberian subsidi hingga 50% dan panduan untuk proyek peningkatan kampung (1928). Pada tahun 1930, Thomas Karsten bersama dengan sejumah arsitek, politisi, dan birokrat terkemuka di Hindia Belanda, ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi anggota Komite Perencanaan Perkotaan. Komite tersebut menyusun draf Undang-Undang Perencanan Perkotaan pada tahun 1938 untuk mengatur bangunan dan kontruksi agar sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis setempat, serta sesuai dengan perkiraan pertumbuhannya. Undang-undang tersebut lalu tertunda akibat Perang Dunia II, dan akhirnya tidak pernah diterbitkan, karena Belanda kehilangan kekuasaannya atas Indonesia.