MAN Purbalingga itu apa sih?

Madrasah Aliyah Negeri Purbalingga (MAN Purbalingga) adalah lembaga pendidikan menengah atas (SMA)yang berciri khas agama Islam dan berada di bawah naungan Departemen Agama. Siswa-siswi Madrasah ini adalah para pembelajar tahun ke sepuluh (X), kesebelas (XI), dan keduabelas (XII), setelah mereka menempuh pendidikan di tingkat yang lebih rendah baik Madrasah Tsanawiyah (MTs) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Kampus MAN Purbalingga (selanjutnya disingkat Mangga), berdiri pada tahun 1966. Pada awalnya Madrasah ini bernama Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPIAIN) dan didirikan oleh tokoh-tokoh masyarakat Purbalingga yang dikomandani oleh tiga serangkai yaitu K. Ahmad Taftazani, K.H.E. Abdul Musin, dan K.H. M.A Juweni.

Pendirian Madrasah ini dilakukan oleh karena semakin dirasakannya kebutuhan akan sebuah lembaga pendidikan Islam yang mampu menyiapkan kemodernan pada diri peserta didik dengan tetap menjunjung tinggi ajaran-ajaran Islam dan berupaya menjadikannya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah sebenarnya apa yang dimaksud sebagai aspirasi pendidikan umat Islam baik di tingkat lokal maupun nasional. Geliat masyarakat Muslim yang berupaya mengisi kemerdekaan dengan membangun SDM yang beriman bertakwa dan berilmu pengetahuan yang terjadi di Sumatra Barat yang dipelopori oleh Abdullah Akhmad, di Surakarta yang dipelopori oleh Susuhunan Pakubuwono VIII, di Jakarta yang diprakarsai oleh Abdullah Surkati, di Aceh, Sulawesi dan hampir seluruh pelosok tanah air, juga terjadi di Purbalingga. Para pemuka masyarakat di Purbalingga merintis Sekolah Persiapan IAIN yang pada mulanya berstatus swasta, kemudian dinegerikan pada bulan Agustus tahun 1969.

Proses penegerian yang terjadi sebenarnya lebih bersifat formal juridis oleh karena watak kelembagaan pendidikan Islam yang swadaya dan berbasis masyarakat tetap melekat pada SPIAIN ”Sunan Kalijaga” Purbalingga ini. Oleh karena itu, meskipun statusnya negeri, SPIAIN dalam mengadakan tanah dan sarana prasarana Madrasah tetap mengandalkan bantuan masyarakat, khususnya donasi dari peserta didik. Kurikulum yang berlaku pada saat itu adalah 70 persen studi Islam dan 30 persen studi ilmu-ilmu yang sering disebut sebagai ilmu umum.