Gw mau tau Pemerintah dari Kerusuhan Ürümqi Juli 2009

Televisi yang dikontrol negara Tiongkok menayangkan rekaman grafis dari mobil-mobil yang dirusak dan orang-orang yang ditikam. Ketua WOUX Nur Bekri mengiriman pesan panjang tentang situasi tersebut dan tentang insiden Shaoguan, dan mengklaim bahwa pemerintah Guangdong dan Xinjiang sepakat untuk bertanggung jawab terhadap para pekerja yang tewas dan menanggung ganti rugi. Lebih lanjut, Bekri menyebut kerusuhan tersebut "dirancang dan direncanakan"; Eligen Imibakhi, ketua Komite Pendirian Kongres Rakyat Wilayah Xinjiang, menyebut kerusuhan 5 Juli sebagai "ekstrimisme, separatisme dan terorisme".

Media Tiongkok menyoroti kerusuhan tersebut secara khusus. Berjam-jam setelah kerusuhan berhenti, negara mengundang para jurnalis asing dalam rangka kunjungan pencarian fakta ke Ürümqi; jurnalis-jurnalis dari lebih dari 100 organisasi media diterjunkan ke pusat kota Hoi Tak Hotel, berbagi 30 koneksi internet. Para jurnalis diberi akses tak biasa ke titik-titik tegang dan rumah-rumah sakit. Financial Times menyebut penanganan tersebut berpengaruh dan berbanding dengan "bencana hubungan masyarakat" kerusuhan Tibet pada 2008.

Dalam upaya menenangkan ketegangan setelah kerusuhan, media negara memulai kampanye publisitas massal di seluruh Xinjiang yang menampilkan ketentraman etnis. Program-program televisi lokal menyatukan penyanyi-penyanyi Uighur dan Han dalam paduan suara "Kita semua bagian dari keluarga yang sama"; Uighur yang "bertindak heroik" pada kerusuhan tersebut disanjung; truk-truk beriring-iringan membawa slogan-slogan di jalanan. Sebuah slogan umum menantang "tiga pasukan" terorisme, separatisme dan ekstrimisme.

Presiden Hu Jintao membatalkan kehadirannya ke KTT G8 di Italia, mengadakan pertemuan darurat Politburo, dan memerintahkan anggota Komite Pendirian Zhou Yongkang agar pergi ke Xinjiang untuk "memandu stabilitas-penyajian kerja di Xinjiang". South China Morning Post melaporkan sebuah sumber pemerintahan berkata bahwa Beijing akan mengevaluasi kembali dampak yang ditimbulkan terhadap perayaan peringatan ke-60 pada bulan Oktober. Sekretaris Komite Provinsial PKT Guangdong, Wang Yang, menyatakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap etnis minoritas "butuh ditegakkan", meskipun "akan menimbulkan beberapa masalah." Seorang perencana keamanan berkata bahwa otoritas berencana untuk menerbangkan lebih banyak pasukan dari stasiun lainnya untuk meningkatkan jumlah polisi bersenjata menjadi 130,000 orang sebelum perayaan peringatan ke-60 pada bulan Oktober.

Setelah kerusuhan tersebut, pemerintah Tiongkok mencegah kedatangan diplomatik ke berbagai negara yang Rebiya Kadeer jadwalkan untuk dikunjungi. Pada akhir Juli, India menolak visa Kadeer "atas nasihat Beijing", dan Beijing meminta duta besar Jepang mencegah kunjungan Kadeer ke Jepang. Saat Kadeer mengunjungi Australia pada bulan Agustus untuk mempromosikan sebuah film tentang kehidupannya, Tiongkok secara resmi melayangkan komplain kepada pemerintah Australia dan meminta agar film tersebut ditarik.