Tolong jelaskan mengenai Periode 2002 s.d. 2017 dari Bankaltimtara

Ketentuan Otonomi Daerah di Indonesia yang ditetapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menjadi tonggak tumbuh dan besarnya Bankaltimtara.

Pada tahun 2002, payung hukum Bankaltimtara kembali berubah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tanggal 11 Februari 2002. Selain itu pada tahun yang sama, Bankaltimtara resmi beroperasi secara real-time online.

Sesuai dengan Surat Izin Bank Indonesia No. 5/48/KEP. DGS/2003 tanggal 13 November 2003, Bankaltimtara berhasil meningkatkan status operasionalnya menjadi Bank Umum Devisa. Hal ini menjadikan Bankaltimtara sebagai bank pembangunan daerah pertama di luar Pulau Jawa dengan status Bank Umum Devisa.

Bankaltimtara melakukan ekspansi usaha dengan membuka Unit Usaha Syariah pada tanggal  27 Desember 2006 berdasarkan Izin Prinsip dari Bank Indonesia Nomor: 8/5/DS/Smr tanggal 27 November 2006 dan Izin Operasional Nomor: 8/7/DS/Smr tanggal 22 Desember 2006. Bankaltimtara menjadi salah satu bank pembangunan daerah besar di Indonesia dengan aset lebih dari Rp10 Triliun.