Konstitusi Soviet 1936 itu apa sih?

Konstitusi Soviet 1936 atau Konstitusi Stalin diadopsi pada tanggal 5 Desember 1936 untuk menata ulang pemerintahan Uni Soviet. Konstitusi tersebut mencabut pembatasan pemungutan suara dan menambahkan hak bekerja yang dijamin konstitusi sebelumnya. Di samping itu, konstitusi ini mengakui hak sosial dan ekonomi kolektif termasuk hak bekerja, beristirahat dan waktu senggang, perlindungan kesehatan, perawatan di usia tua dan sakit, perumahan, pendidikan, dan keuntungan budaya. Konstitusi itu juga menyediakan pemilihan langsung bagi seluruh badan pemerintahan dan reorganisasinya ke dalam satu sistem yang manunggal. Meskipun Soviet mempropagandakan konstitusi itu ditulis oleh Josef Stalin, kenyataannya konstitusi itu ditulis oleh komisi khusus yang beranggotakan sejumlah tokoh seperti Nikolai Bukharin, Karl Radek dan Yakov Yakovlev, semuanya dihukum mati dalam Pembersihan Besar-Besaran.

Konstitusi 1936 mengubah nama Komite Eksekutif Pusat menjadi Majelis Agung Uni Soviet. Seperti pendahulunya, majelis ini terdiri atas 2 kamar, yaitu Majelis Kesatuan dan Majelis Kebangsaan. Konstitusi itu memberi wewenang pada Soviet Agung untuk memilih komisi, yang melakukan sebagian besar kerjanya. Seperti di bawah konstitusi sebelumnya, Presidium Soviet Agung menjalankan kekuasaan penuh Soviet Agung antarsesi dan berhak mengartikan hukum. Ketua Presidium Soviet Agung menjadi kepala negara tituler. Sovnarkom (setelah tahun 1946 dikenal sebagai Dewan Menteri) terus bertindak sebagai cabang eksekutif pemerintahan.

Dari 4 konstitusi Soviet, Konstitusi 1936 adalah yang paling lama bertahan. Konstitusi ini digantikan pada tahun 1977. (lihat: Konstitusi Soviet 1977.)

Konstitusi itu menyediakan hak ekonomi yang tak dimasukkan dalam konstitusi gaya demokrasi Barat. Konstitusi itu dipandang sebagai kemenangan pribadi Stalin, yang pada kesempatan ini digambarkan oleh Pravda sebagai "orang jenius dari dunia baru, orang paling bijaksana pada zaman ini, pemimpin besar komunisme." Sejarawan Barat dan negara bekas jajahan Uni Soviet memandang konstitusi ini sebagai dokumen propaganda tanpa arti. Sebagai contoh, Leonard Schapiro menulis: "Keputusan mengubah sistem pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung, dari hak suara terbatas menjadi universal, dan dari pemungutan suara terbuka menjadi rahasia, adalah ukuran keyakinan partai dalam kemampuannya memastikan kembalinya para calon pilihannya sendiri tanpa pembatasan yang dahulu dianggap perlu," dan juga "...penelitian naskah konstitusi baru yang cermat dan berhati-hati menunjukkan bahwa hal itu membuat kedudukan tinggi partai tak berkurang, dan kemudian tak bernilai sebagai jaminan hak individu."