Jabarkan Romawi pasca-monarki dari Kerajaan Romawi

Untuk menggantikan kepemimpinan raja, dibuatlah lembaga baru bernama konsul. Konsul terdiri dari dua orang, dipilih untuk masa jabatan selama satu tahun, dan konsul yang satu dapat membatalkan kebijakan konsul yang lain. Awalnya, konsul memiliki kekuasaan seperti raja, dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan konsul dikurangi dengan adanya hakim-hakim yang memegang wewenang tertentu. Yang pertama muncul adalah praetor, yang membuat konsul tak lagi memiliki otoritas yudisial. Kemudian ada censor yang mengambil alih dari konsul hak untuk melakukan sensus.

Rakyat Romawi kemudian menciptakan jabatan yang disebut diktator. Seorang diktator memiliki wewenang penuh atas masalah-masalah sipil dan militer. Kekuasaan diktator begitu mutlak sehingga jabatan ini hanya berlaku pada masa-masa darurat. Walaupun tampaknya mirip dengan raja, diktator Romawi memiliki masa jabatan yang terbatas yaitu enam bulan. Berlawanan dengan konsep modern diktator sebagai perampas kekuasaan, diktator Romawi dipilih secara bebas, biasanya berasal dari jajaran konsul.

Setelah menjadi republik, kekuasaan keagamaan raja diberikan kepada dua jabatan baru: Rex Sacrorum dan Pontifex Maximus. Rex Sacrorum secara de jure adalah pejabat agama tertinggi di Republik. Tugas utamanya adalah mengadakan pengorbanan tahunan untuk Jupiter, sebelumnya tugas ini dilakukan oleh raja. Sedangkan pejabat agama tertinggi secara de facto adalah Pontifex Maximus, yang memegang sebagian besar wewenang keagamaan. Dia memiliki kekuasaan untuk menunjuk dan mengangkat pejabat-pejabat keagamaan seperti perawan Vesta, pendeta, dan bahkan Rex Sacrorum. Pada awal abad ke-1 SM, jabatan Rex Sacrorum dilupakan dan Pontifex Maximus memperoleh hampir seluruh kewenangan keagamaan Romawi.