Jelaskan Permasalahan tukar guling dari Kasus SMP Negeri 56 Melawai

Lokasi tempat berdirinya SMPN 56 di Melawai adalah lokasi yang strategis. Hal tersebut membuat lahan sekolah ini sering menjadi incaran para pengusaha, tetapi sebelumnya berkali-kali gagal karena selalu ditentang oleh para guru, BP3, dan dewan guru. Permasalahan muncul ketika pada bulan Desember 2000, Departemen Pendidikan Nasional dan PT Tata Disantara, anak perusahaan Abdul Latief Corporation milik Abdul Latief, mantan menteri dalam Kabinet Pembangunan VI dan VII, menandatangani perjanjian tukar guling (ruilslag). Dengan kesepakatan ini, gedung dan lahan SMP Negeri 56 Melawai ditukar dengan lahan di Jalan Jeruk Purut, Cilandak, Jakarta Selatan dan Bintaro. Sementara pemerintah DKI Jakarta kemudian mendirikan bangunan sekolah pengganti di Jeruk Purut dalam lahan seluas 7865 meter persegi dan siap digunakan pada tahun 2001 dan menjamin biaya para siswa di sekolahnya yang baru sampai lulus.

Akan tetapi, perjanjian tukar guling tersebut dituding para guru dan orang tua murid berbau korupsi karena lahan di Melawai tersebut hanya dihargai Rp5 juta per meter persegi, padahal nilai jual objek pajak tahun 2000 sudah mencapai Rp9,5 juta per meter persegi. Oleh karena itu, maka para orang tua murid, guru, dan lembaga advokasi pendidikan mengajukan gugatan pembatalan tukar guling itu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut ditolak, namun pada Desember 2003, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat yang menyatakan kasus SMPN 56 Melawai dalam keadaan status quo. Atas hasil itu, penggugat kemudian melakukan banding.