Coba jelasin Negara-negara dari Kerusuhan Ürümqi Juli 2009 dong

Turki, yang memiliki minoritas Uighur yang vokal dan merupakan sebuah negara mayoritas Turkic, secara resmi mengekspresikan "kesedihan mendalam", dan meminta otoritas Tiongkok untuk mengirimkan para pelaku ke pengadilan. Perdana Menteri-nya, Recep Tayyip Erdoğan, berkata bahwa insiden tersebut "mirip genosida", sementara Menteri Perdagangan dan Industri Nihat Ergün menyerukan pemboikotan barang-barang Tiongkok. Kekerasan melawan Uighur juga membuat orang-orang Turkic berkumpul untuk berunjuk rasa menentang RRT, kebanyakan menargetkan kedutaan-kedutaan besar dan konsulat-konsulat Tiongkok di berbagai kota di Turki. Tindakan Turki tersebut mendapatkan kecaman signifikan dari media Tiongkok. Rebiya Kadeer mengklaim bahwa Turki ikut campur dalam masalah Uighur karena Turki ingin membalas keterlibatan Tiongkok dalam masalah Kurdi-nya sendiri. Sebuah kebijakan untuk memboikot produk-produk Tiongkok yang dibuat oleh Nihat Ergun mengalami kegagalan.

Negara-negara Arab secara politik mendukung Tiongkok di OKI khususnya Arab Saudi dan Mesir dalam membantu menghalau gerakan anti-Tiongkok oleh Organisasi Kerja Sama Islam terkait masalah Uighur. Mesir memandang peristiwa tersebut sebagai masalah sektarian dalam negeri mereka sendiri dan Sudan juga menangkal gangguan luar dalam masalah dalam negerinya, sementara Indonesia telah bersepakat dengan golongan Islamis di dalam negerinya sendiri dan menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah konflik agama melainkan meredam gangguan berbasis etnis di Xinjiang untuk menenangkan situasi. Pakistan, Arab Saudi, dan Mesir membantu Tiongkok menangkis pernyataan tentang situasi Xinjiang dalam OKI. Tidak ada reaksi publik yang dibuat oleh Liga Arab, Arab Saudi dan Iran terhadap situasi tersebut dan Tiongkok trlah membangun hubungan kuat dengan Iran dan Arab Saudi karena pengaruh mereka di dunia Islam.

Afghanistan, Kamboja, dan Vietnam berkata bahwa mereka meyakini pemerintah Tiongkok telah "mengambil langkah-langkah tepat", pernyataan mereka didukung "integritas teritorial dan kedaulatan Tiongkok". Wakil Presiden Mikronesia Alik Alik mencap kerusuhan tersebut sebagai "tindakan teroris".

Iran sepakat dengan Turki dan OKI, dan meminta pemerintah Tiongkok untuk memberikan hak-hak terhadap penduduk Muslim di Xinjiang.

Pemerintah Jepang memantau situasinya, dengan teliti; Singapura meminta sikap menahan diri dan dialog; sementara pemerintah RT di Taiwan sangat mengecam seluruh orang yang menyulut kekerasan tersebut. Perdana Menteri Liu Chiao-shiuan juga meminta sikap menahan diri dan mengekspresikan harapan agar otoritas Tiongkok menerapkan "perhatian besar dan toleransi pada masa setelahnya" dan menuntut hak-hak etnis minoritas. Taiwan menolak visa untuk Kadeer pada September 2009, dengan menuduhnya berhubungan dengan Gerakan Islam Turkestan Timur, yang dicap sebagai organisasi teroris oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Amerika Serikat.

Swiss menyerukan penahanan diri, dan mengirimkan ucapan belasungkawa kepada keluarga para korban dan meminta Tiongkok untuk mempertimbangkan kebebasan berekspresi dan pers. Perdana Menteri Kevin Rudd dari Australia mengharapkan "pemukiman damai untuk keadaan sulit ini." Serbia menyatakan bahwa mereka menentang separatisme dan mendukung "resolusi seluruh perseketaan dengan cara damai." Belarus menyatakan keprihatinan dengan korban tewas dan kerusakan di wilayah tersebut, dan mengharapkan agar situasinya dinormalisasikan.

Terdapat kekerasan di Belanda dan Norwegia: kedutaan besar Tiongkok di Belanda diserang oleh para aktivis Uighur yang menimpuk jendela-jendela dengan batu bata, bendera Tiongkok juga dibakar. Terdapat 142 orang yang ditangkap, dan Tiongkok menutup kedutaan besar tersebut pada hari itu. Sekitar 100 orang Uighur berunjuk rasa di luar kedutaan besar Tiongkok di ibu kota Norwegia. Sebelas orang ditangkap, dan kemudian dibebaskan tanpa syarat. Para pengunjuk rasa dari sebuah koalisi kelompok Islamis Indonesia menyerang keamanan di kedutaan besar Tiongkok di Jakarta dan menyerukan jihad melawan Tiongkok.

Pakistan berkata bahwa beberapa "unsur" yang mengganggu hubungan Tiongkok-Pakistan tidak merusak atau mentidakstabilkan kepentingan dua negara tersebut. Sri Lanka menganggap insiden tersebut merupakan urusan dalam negeri Tiongkok dan meyakini upaya yang dilakukan oleh otoritas Tiongkok akan mengembalikannya seperti sediakala.

Menteri Urusan Luar Negeri Kanada Lawrence Cannon meminta "dialog dan niat baik" untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut pada situasi tersebut. Jurubicara untuk administrasi Obama berkata bahwa Amerika Serikat menyayangkan adanya korban tewas di Xinjiang, sangat terpukul dan menyerukan agar semua pihak untuk bersikap menahan diri. Jurubicara Departemen Negara AS Ian Kelly, berkata "merupakan hal yang berpengaruh bila otoritas Tiongkok bertindak untuk mengembalikan tatanan dan menghindari kekerasan lebih lanjut." Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional mengekspresikan "keprihatinan" atas tekanan di Tiongkok, dan menyerukan penyelidikan independen dan pemberian sanksi terhadap Tiongkok.