Jelaskan Kedudukan Pemerintahan (asal): Bukittinggi. dari Sejarah provinsi di Indonesia

Kedudukan Pemerintahan (sekarang): Kota Padang.

Lain-lain: Pemekaran dari Provinsi Sumatra Tengah [II].

Peraturan: UU No. 10 Tahun 1948 (disahkan dan diundangkan 15 April 1948)

Wilayah asal: 1. Karesidenan Palembang, 2. Karesidenan Bengkulu, 3. Karesidenan Lampung, dan 4. Karesidenan Bangka-Biliton.

Kedudukan Pemerintahan: Palembang/Curup (sementara, masa periode Pemerintahan Darurat).

Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah (1948).

Sebagian wilayahnya didirikan/menjadi Negara Sumatra Selatan, Satuan kenegaraan Belitung, dan Satuan kenegaraan Bangka (1948).

Selama Periode Pemerintahan Darurat sampai sekitar pertengahan 1950 pemerintahannya bersifat militer.

Dibentuk ulang menjadi Provinsi Sumatra Selatan [II]  tanpa pencabutan peraturan UU No. 10 Tahun 1948 (1950).

Perppu No. 3 Tahun 1950 (disahkan 14 Agustus 1950; berlaku 15 Agustus 1950), jo. UU Drt No. 16 Tahun 1955 (keduanya ditetapkan menjadi UU No. 25 Tahun 1959 [disahkan 26 Juni 1959; diundangkan 4 Juli 1959 ]); jo. Perppu No. 3 Tahun 1964 (ditetapkan menjadi UU No. 14 tahun 1964); jo. UU No. 9 Tahun 1967; jo. UU No. 27 Tahun 2000.

PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950)

Wilayah asal: 1. Karesidenan Palembang, 2. Karesidenan Bengkulu, 3. Karesidenan Lampung, dan 4. Karesidenan Bangka-Biliton.