Jabarkan Tahap awal pergerakan dari Gerakan bahasa Bengali

Setelah pemisahan India tahun 1947, jumlah penduduk Pakistan Timur yang berbahasa Bengali mencapai 44 juta dari 69 juta penduduk Pakistan, namun pemerintahan dan militer Pakistan dikuasai oleh penduduk Pakistan Barat. Pada tahun 1947, sebuah pertemuan puncak di Karachi menghasilkan keputusan bahwa bahasa Urdu merupakan satu-satunya bahasa resmi. Oposisi dan penentangan segera muncul. Mahasiswa dari Dhaka melancarkan reli di bawah kepemimpinan Abul Kashem. Reli ini menetapkan bahasa Bengali sebagai bahasa resmi Pakistan dan bahasa pengantar bagi pendidikan di Pakistan Timur, namun komisi pelayanan publik Pakistan menghapus penggunaan bahasa Bengali dari urusan resmi, serta dari mata uang dan perangko. Menteri pendidikan Fazlur Rahman juga membuat persiapan untuk menjadikan bahasa Urdu sebagai satu-satunya bahasa resmi di Pakistan. Kemarahan publik menyebar, dan sejumlah besar mahasiswa Bengali bertemu di kampus Universitas Dhaka pada 8 Desember 1947 untuk meminta agar bahasa Bengali menjadi bahasa resmi. Untuk mengangkat aspirasi mereka, mahasiswa Bengali melancarkan berbagai prosesi dan reli di Dhaka.

Ahli-ahli bahasa Bengali mulai menyatakan argumentasi mereka. Ahli bahasa Muhammad Shahidullah menyatakan bahwa Urdu bukan bahasa asli Pakistan, dan menyatakan "Jika kita harus memilih bahasa resmi kedua, kita perlu mempertimbangkan bahasa Urdu." Penulis Abul Mansur Ahmed menyatakan jika Urdu menjadi bahasa negara, masyarakat yang berpendidikan di Pakistan Timur akan menjadi buta aksara dan tidak dapat memasuki posisi pemerintahan. Rastrabhasa Sangram Parishad, organisasi yang memilih bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara, dibentuk pada Desember 1947. Selanjutnya, anggota parlemen Shamsul Huq menyelenggarakan komite baru untuk mendorong bahasa Bengali sebagai bahasa resmi negara. Anggota majelis Dhirendranath Datta mengusulkan perundang-undangan di Majelis Konstituante Pakistan untuk memperbolehkan penggunaan bahasa Bengali dalam urusan resmi. Usulan Datta didukung oleh legislator Prem Hari Burman, Bhupendra Kumar Datta dan Sris Chandra Chattaopadhyaya dari Benggala Timur. Perdana menteri Liaquat Ali Khan dan Liga Muslim menyatakan usulan tersebut sebagai usaha untuk memecah penduduk Pakistan, sehingga perundang-undangan tersebut gagal.