Saya mau tau Sekilas dari Mobil nasional (Indonesia)

Mobil nasional merupakan suatu cita-cita lama yang sudah ada sejak dari zaman dahulu. Kehadiran mobil nasional (maupun proyek lain seperti pesawat nasional) dianggap sebagai bukti kemajuan pesat dalam ekonomi nasional dan Indonesia telah menjadi negara yang bebas dari pengaruh asing. Mobil nasional dianggap reaksi sebagai perkembangan industri otomotif nasional, yang walaupun sudah merakit mobil sendiri, faktanya masih memiliki komponen lokal yang rendah dan didominasi merek asing, terutama asal Jepang. Apalagi, jika melihat keberhasilan industri di negara tetangga seperti Proton Malaysia, tentu akan membuat orang berpikir pentingnya mobil buatan dan merek sendiri. Akan tetapi, bagi beberapa orang juga, "mobil nasional" dianggap sulit sejalan dengan globalisasi, dan terkesan mendompleng nasionalisme bagi keuntungan sesaat. Meskipun ide dan klaim "mobil nasional" sudah dimulai sejak lama, dari era Toyota Kijang, mobil Timor sampai Esemka baru-baru ini, namun saat ini masih belum ada mobnas yang benar-benar diproduksi massal/mendapat penerimaan luas di Indonesia. Versi-versi "mobil nasional" yang pernah muncul beragam, ada yang mengusung brand luar negeri, rebadge mobil luar negeri, sampai yang benar-benar produksi dan desain sendiri. Namun, tidak pernah ada mobnas yang memiliki 100% komponen lokal.

Perkembangan mobil nasional sudah dimulai sejak era Presiden Soekarno, dengan pendirian PT Industri Mobil Indonesia (Imindo) hasil kerjasama pemerintah dan swasta pada tahun 1961, dengan target 15.000 kendaraan/tahun berupa sedan dan bus. Kemudian di era Orde Baru, ide ini berusaha diwujudkan dengan melarang mobil impor penuh (tidak dirakit di Indonesia) pada awal 1970-an, kemudian dilanjutkan kebijakan KBNS (kendaraan bermotor niaga sederhana) untuk mendorong mobil berkomponen lokal tinggi. Mobil nasional baru lahir kembali ketika 1990-an dengan munculnya kebijakan Inpres No. 2/1996 ("Pembangunan Industri Mobil Nasional") yang melahirkan Timor, dimana kebijakan ini bisa dikatakan merupakan upaya resmi pertama bagi melahirkan mobnas bermerek dalam negeri (bukan sekadar tuntutan komponen lokal), meskipun harus berakhir dengan krisis moneter dan tentangan WTO. Kemudian, saat ini mobil nasional umumnya digerakkan oleh perusahaan kecil maupun menengah, dengan menghadirkan marque baru seperti Esemka, Marlip dan Tawon yang umumnya tidak selalu sukses. Replikasi dari kebijakan KBNS diwujudkan pemerintah dengan adanya LCGC (Low Cost Green Car) yang sejak 2013 banyak dikembangkan produsen merek-merek Jepang. Selain itu, insentif juga pernah dikeluarkan, seperti pada tahun 2012, pemerintah menyediakan dana Rp 144 miliar untuk program transportasi umum murah di pedesaan.

Beberapa contoh spesifikasi dari mobil nasional yang pernah diajukan pemerintah:

Harganya mulai dari  untuk masyarakat desa hingga  untuk masyarakat umum

Tingkat konsumsi bahan bakar setidaknya

Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) setidaknya 60%.

Beberapa upaya menciptakan mobnas yang tercatat