Jabarkan Latar belakang dari Rancangan Malaysia Kedua

Mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu, namun kekuatan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, Bumiputra hanya memegang 1,9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Tionghoa) memegang 37,4%, dan sisanya berada di tangan orang asing. Akibat dari jurang lebar ini, Pasal 153 dalam Konstitusi Malaysia mengharuskan pemerintah mengatur batasan dalam beasiswa, pekerjaan sebagai pegawai negeri, dll, yang bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu.

Rancangan Malaysia Pertama diterapkan, namun gagal menyeimbangkan ekonomi. Kebijakan dalam rencana tersebut juga menimbulkan ketidakpuasan di antara orang non-Melayu. Dalam pemilihan umum tahun 1969, mereka lebih mendukung partai oposisi yang menolak aksi afirmatif terhadap Bumiputra. Parade kemenangan diadakan pada 12 Mei oleh pendukung oposisi, yang mengakibatkan dikobarkannya reli balasan pada 13 Mei oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (partai yang sedang berkuasa dalam koalisi Barisan Nasional). Reli tersebut berubah menjadi kerusuhan yang berlangsung selama dua hari. Sekitar 200 orang tewas, dan ribuan orang menjadi tuna wisma. Keadaan darurat dinyatakan, dan sidang Parlemen ditunda. Majelis Gerakan Negara (Mageran) memerintah hingga tahun 1971, ketika Parlemen bersidang kembali.

Ketika memegang kekuasaan, Mageran menerapkan Kebijakan Ekonomi Baru yang bertujuan menghapuskan kemiskinan dan menghilangkan "identifikasi ras pada fungsi ekonomi" melalui "ekonomi yang berkembang pesat"; Kebijakan Ekonomi Baru menargetkan Bumiputra memegang 30% ekonomi dalam 20 tahun ke depan. Outline Perspective Plan juga diterima, yang memiliki tujuan yang mirip dengan Kebijakan Ekonomi Baru. Baik NEP dan Outline Perspective Plan berakhir pada 1990, dan Rencana Malaysia Kedua disetujui oleh Parlemen untuk mencapai tujuan dalam kebijakan-kebijakan tersebut.