Tolong jelaskan mengenai Kepaniteraan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Panitera Muda Tata Usaha Negara.

Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama

Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer

Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer

Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara

Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Pusat Penelitian dan Pengaembangan Hukum dan Peradilan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepemimpinan

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Pengadilan tingkat banding yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung terdiri:

Kewenangan Mahkamah Agung RI berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: pertama, kewenangan memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; kedua, kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang; ketiga, memberikan pertimbangan terhadap permohonan grasi. Selain itu, Mahkamah Agung RI dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Berikut daftar keadaan perkara kasasi, peninjauan kembali, grasi, dan hak uji materil di Mahkamah Agung Republik Indonesia: