Jabarkan Lain-lain: dari Sejarah provinsi di Indonesia

Saat dibentuk pertama kali belum ada UU yang mengatur mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pasal 18 UUD (1945)

Berdasar Perundingan Linggarjati wilayah Provinsi Maluku [I]  tidak lagi masuk dalam wilayah de facto Republik Indonesia (1946).

Wilayahnya menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

Peraturan: PP RIS No. 21 Tahun 1950 (ditetapkan 14 Agustus 1950; diumumkan 16 Agustus 1950; berlaku 17 Agustus 1950).

Wilayah asal: Daerah Maluku Utara, dan Daerah Maluku Selatan (sebagai dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 sub 12 dan 13 dari Staatsblad 1946 No. 143) serta Karesidenan Nieuw Guinea (sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dari Staatsblad 1946 No. 143).