Saya mau tau Reaksi internasional dari Kerusuhan Ürümqi Juli 2009

Perserikatan Bangsa-Bangsa: Sekretaris-Jenderal Ban Ki-moon memerintahkan seluruh pihak untuk bersikap menahan diri, dan meminta Tiongkok untuk melindungi warga sipil serta menegakkan kebebasan warga negara, yang meliputi kebebasan berpendapat, bermajelis dan informasi. Ketua HAM Navi Pillay berkata bahwa ia "memperingatkan" jumlah korban tewas yang tinggi dengan menyebutnya sebagai "jumlah yang luar biasa tinggi dari orang-orang yang tewas dan luka-luka dalam waktu kurang dari sehari kerusuhan." Ia juga berkata bahwa Tiongkok harus memperlakukan para tahanan secara manusiawi dengan cara yang ditentukan norma-norma internasional.

Organisasi Kerja Sama Shanghai: berkata bahwa mereka bersimpati dengan para anggota keluarga dari orang-orang tak bersalah yang tewas dalam kerusuhan tersebut; mereka berkata bahwa negara-negara anggotanya telah menganggap Xinjiang sebagai bagian yang tak asing dari Republik Rakyat Tiongkok dan meyakinkan situasi di Xinjiang adalah murni urusan dalam negeri Tiongkok. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengecam para perusuh karena "menggunakan slogan-slogan separatis dan memprovokasi intoleransi etnis. Para pejabat dari kedua negara tetangga Kazakhstan dan Kirgizstan berkata bahwa mereka siap melayani "arus para pengungsi" dan melakukan kontrol perbatasan. Meskipun didukung pemerintah Kazakhstan, lebih dari 5.000 orang Uighur berunjuk rasa pada 19 Juli di bekas ibu kota Almaty menentang penggunaan pasukan mematikan Tiongkok terhadap para perusuh.

Organisasi Konferensi Islam: menyatakan "ketidaksetujuaan terhadap penggunaan pasukan", meminta Beijing untuk "mengirimkan orang-orang yang bertanggung jawab demi keadilan secepatnya" dan memerintahkan Tiongkok untuk menemukan sebab kenapa kerusuhan tersebut meletus.

Uni Eropa: para pemimpin mengekspresikan keprihatinan, dan meminta pemerintah Tiongkok untuk menahan diri dalam mencapai kesepakatan dengan para pengunjuk rasa: Kanselir Jerman Angela Merkel melayangkan tuntutan hak-hak minoritas; Presiden Italia Giorgio Napolitano menuntut HAM di sebuah konferensi pers kepada Hu Jintao, dan berkata bahwa "perjuangan ekonomi dan sosial yang diraih di Tiongkok menempati tuntutan-tuntutan baru dalam hal hak asasi manusia."