Jelaskan Penguasa monarki dari Maharani

Sepanjang sejarah, jumlah maharani (dalam konteksnya sebagai penguasa monarki) jauh lebih sedikit daripada kaisar dan maharaja. Hal ini karena banyak kebudayaan pada masa lalu yang memandang bahwa kepemimpinan dan ranah masyarakat umum menjadi wilayah kaum pria.

Dalam hukum Sali yang dianut banyak monarki Eropa, dinyatakan secara jelas bahwa wanita tidak mendapat tempat dalam masalah pewarisan takhta. Beberapa wanita yang naik takhta juga kerap tidak diakui. Saat Irene naik takhta menjadi Kaisar Wanita Romawi Timur, pihak Eropa Barat tidak mengakuinya karena masalah jenis kelamin, dan Paus Leo III justru memahkotai Karel Agung sebagai Kaisar Romawi di wilayah Barat. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa wanita mulai muncul sebagai maharani. Kekaisaran Rusia memiliki empat maharani, Yekaterina I, Anna, Yelizaveta, dan Yekaterina II yang Agung. Di Inggris Raya, Victoria menjadi satu-satunya wanita yang menjadi maharani.

Di Asia Timur, hanya ada sejumlah wanita yang menjadi penguasa monarki. Jepang memiliki delapan wanita yang menjadi maharani. Namun saat Jepang mengadopsi sistem pewarisan takhta Prusia pada Zaman Meiji, wanita tidak diperkenankan lagi untuk menjadi maharani. Saat Kerajaan Silla di bawah kepemimpinan Ratu Seondeok, salah satu pejabat tinggi kerajaan melakukan pemberontakan dengan alasan "pemimpin wanita tidak dapat memimpin negara" (女主不能善理). Di Tiongkok, hanya ada satu Maharani yang pernah memerintah sepanjang sejarah Tiongkok, Wu Zetian.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa maharani yang pernah memerintah, seperti Tribhuwana Tunggadewi dari Majapahit dan Sima dari Kalingga.

Gelar maharani dalam berbagai bahasa

Ini adalah beberapa gelar asing yang dapat disepadankan dengan maharani dalam konteksnya sebagai penguasa monarki. Gelar untuk istri kaisar dan istri maharaja, lihat halaman permaisuri.