Jelaskan Diskusi tentang penggunaan Milisi dari Milisi pro-Indonesia di Timor Leste

Ahli militer Indonesia Kusnanto Anggoro dari Pusat Studi Strategis dan Internasional menekankan milisi Pro-Indonesia tidak boleh digunakan untuk konflik internal, tetapi hanya sebagai dukungan TNI dalam memerangi ancaman eksternal. Di sini, UU Pertahanan harus secara jelas mengecualikan penggunaan Wanra dalam konflik internal.

Yusron Ihza Mahendra, wakil juru bicara Komisi I untuk Pertahanan Rumah, tidak setuju dan mendukung penggunaan Wanra di dalam.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Jenderal Edy Butar-Butar mengatakan hukum saat ini memimpin istilah "Milisi Pro-Indonesia" dan "Sishankamrata" (dari  untuk membela sistem populasi dan keamanan) tidak terjadi. Akta Pertahanan tahun 2002'', hanya melihat TNI sebelum sebagai komponen utama dari sistem pertahanan. Kelompok sipil hanya akan terdaftar sebagai komponen cadangan. Keberadaan unit sipil yang ada sekarang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. TNI hanya bertanggung jawab atas pelatihan militer mereka.