Jelaskan Perubahan dari Komisi Penanggulangan AIDS

Struktur khusus Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dihapus melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 yang juga mensyaratkan KPAN menyelesaikan tugasnya paling lambat akhir tahun 2017.  Hal ini menimbulkan kritik dari beberapa pihak yang menilai bahwa peraturan tersebut tidak mengikutsertakan pandangan pegawai dan mitra KPAN dan KPA Daerah serta dikhawatirkan penanganan HIV/AIDS di Indonesia akan lebih buruk dengan tidak adanya lembaga khusus seperti KPAN. LSM yang selama ini bekerja sama dengan KPAN juga harus mencari kemitraan secara langsung dengan pemerintah pusat atau daerah atau dengan lembaga lain yang dapat menyulitkan upaya penanggulangan HIV/AIDS terutama bagi masyarakat lelaki seks lelaki (LSL). Namun demikian keberadaan KPA di daerah (provinsi dan Kabupaten/kota) tidak dilakukan perubahan melalui peraturan presiden tersebut, artinya keberadaan KPA di daerah masih ada mengacu pada Perpres no 75 tahun 2006 dan  Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2007 (pedoman pembentukan KPA di daerah).