Jelaskan Peranan dalam PDRI dari Hidajat Martaatmadja

Kolonel Hidayat Martaatmaja dipindahkan ke Sumatra menjadi Panglima Komando Teritorium Sumatra, dimana Panglima Komando Teritorium Jawa dijabat oleh Kolonel A.H Nasution dengan ajudan Kapten Islam Salim, putera Haji Agus Salim.

Dalam kegiatannya sebagai panglima, ia selalu menginspeksi atas kondisi unit-unit tentara, dimana mengingat situasi waktu itu, dia harus berjalan kaki hingga daerah-daerah yang masih dikuasai Pemerintah Indonesia yang saat itu sulit untuk dijangkau kendaraan, bahkan hingga di Kotaraja (Banda Aceh), Aceh.

Ketika pecah aksi militer Belanda ke-2 atau Agresi Militer Belanda II, 19 Desember 1948, Hidayat berada di Sumatra Tengah. Akibat Agresi tersebut, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim serta para menteri kabinet di Yogyakarta sudah ditawan oleh militer Belanda, diasingkan ke Rantauprapat dan Bangka. Namun presiden Soekarno sempat mengirimkan telegram untuk mendirikan pemerintahan darurat di Sumatra kepada Syafruddin Prawiranegara, untuk mendirikan pemerintahan darurat dan serta Mr. A.A. Maramis di India untuk mendirikan pemerintahan pelarian apabila pemerintahan darurat gagal didirikan.

Telegram yang dikirim dari Yogya oleh kabinet tak pernah sampai kepada Syafrudin Prawiranegara, menteri yang saat itu bertugas di Bukittinggi. Namun, Syafrudin mengambil langkah untuk membentuk sebuah pemerintah darurat yang juga didukung serta bahkan didesak oleh Kolonel Hidayat, dengan alasan politis menjaga kelangsungan Republik Indonesia. Sejak itu dibentuklah PDRI (Pemerintah Darurat Republik Indonesia) yang diketuai oleh Syafrudin untuk melanjutkan kelangsungan Republik Indonesia dalam revolusi perjuangan melawan Belanda.