Jelaskan Political Liberalism dari John Rawls

Dalam Political Liberalism (1993), Rawls beralih ke pertanyaan legitimasi politik dalam konteks ketidaksepakatan filosofis, agama, dan moral yang tajam di antara warga negara mengenai kebaikan manusia. Ketidaksepakatan seperti itu, menurutnya, masuk akal – hasil dari penggunaan rasionalitas manusia secara bebas dalam kondisi terbuka dan berdasarakan hati nurani yang bebas dalam negara demokrasi. Pertanyaan tentang legitimasi dalam menghadapi ketidaksepakatan ini sangat mendesak bagi Rawls karena justifikasi tentang Justice as Fairness bersandar pada konsepsi Kantian tentang kebaikan manusia yang dapat ditolak secara wajar oleh orang-orang yang tidak mengikuti pandangan Kant. Jika konsepsi politik yang ditawarkan dalam A Theory of Justice hanya dapat dijustifikasi dengan menerapkan konsepsi yang mungkin kontroversial tentang kebaikan manusia, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebuah negara liberal yang tertata itu bisa mempunyai legitimasi.

Bagi Rawls, intuisi yang menjiwai isu ini sebenarnya tidak berbeda dengan gagasan dalam A Theory of Justice, yaitu bahwa hukum fundamental suatu masyarakat hanya boleh bersandar pada prinsip, argumen, dan alasan yang tidak dapat ditolak secara wajar oleh warga negara yang hidupnya akan dipertaruhkan, dibatasi oleh batasan sosial, hukum, dan politiknya. Dengan kata lain, legitimasi suatu hukum bergantung pada justifikasi yang tidak mungkin ditolak secara wajar. Perspektif ini mengambil bentuk baru ketika Rawls menyadari bahwa penerapannya harus meluas ke pemberian justifikasi mengenai konsep Justice as Fairness itu sendiri, yang telah ia sajikan dalam konsepsi Kantian, yang mana dapat ditolak secara wajar karena manusia diakui sebagai agen moral yang otonom.

Inti dari Political Liberalism, karenanya, adalah bahwa untuk mempertahankan legitimasinya, negara liberal harus berkomitmen pada "alasan publik yang ideal." Ini secara kasar berarti bahwa warga negara dalam kapasitas publik mereka harus melibatkan diri hanya dengan menggunakan alasan yang dimengerti satu sama lain. Dengan demikian, penalaran politik dilakukan dengan murni dengan menggunakan "alasan publik", bukan berdasarkan alasan yang didasarkan pada doktrin komprenhensif baik itu yang bersifat religius maupun sekuler.

Rawls juga memodifikasi prinsip-prinsip keadilan sebagai berikut:

Setiap orang memiliki klaim yang sama atas hak dan kebebasan dasar yang memadai sepenuhnya, yang sesuai dan sama untuk semua; dan dalam skema ini kebebasan politik yang setara, dan hanya kebebasan itu, yang harus dijamin nilai wajarnya.

Ketimpangan sosial dan ekonomi harus memenuhi dua syarat: pertama, mereka harus melekat pada posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil; dan kedua, ketimpangan itu harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung.