Jelaskan Kasus hukum dari Kasus SMP Negeri 56 Melawai

Sementara itu, guru Nurlaila bersama Ketua Komisi Sekolah Jonni Rimon Elian dikenai tiga dakwaan yang disusun secara kumulatif. Pada dakwaan pertama, mereka didakwa menyelenggarakan satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 71 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada dakwaan kedua, mereka didakwa bersama-sama memasuki perkarangan tertutup secara melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Terakhir, mereka juga didakwa bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 KUHP. Namun pada tanggal 28 Maret 2006, majelis hakim PN Jakarta Selatan (Jaksel) menjatuhkan putusan sela yang mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh tim penasihat hukum terdakwa yang berasal dari Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia (APHI) dan menyatakan surat dakwaan JPU secara keseluruhan batal demi hukum. Nurlaila bahkan kemudian menerima penghargaan dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan pada tanggal 1 Februari 2007 karena dianggap memiliki tekad dan semangat tinggi dalam melawan sistem yang korup yang berniat menggusur sekolahnya di kawasan perniagaan Blok M Jakarta untuk kepentingan bisnis. Namun sampai tahun 2014, Nurlaila belum mendapatkan kembali haknya berupa status sebagai guru Pegawai Negeri Sipil, walaupun ia sudah mencoba mengadukannya kepada Gubernur DKI saat ini, Basuki Tjahaja Purnama. Demikian juga kasus korupsi yang coba ia bongkar seret di tingkat Mahkamah Agung.

Dalam kasus hukum lain, Direktur Utama PT Tata Disantara Usman Ismail pada tanggal 2 Januari 2005 dijadikan tersangka korupsi dalam proses tukar guling tanah dan bangunan SMPN 56 Melawai. Penyimpangan yang dilakukannya antara lain tidak ditemukannya izin prinsip dari presiden. Padahal, untuk proses tukar guling dengan harga tanah lebih dari Rp 10 miliar, seharusnya ada izin prinsip dari presiden.