Jabarkan Sejarah awal dari Diaspora Jepang

Pada 1640-an, Keshogunan Tokugawa mengenakan peraturan pembatasan maritim yang melarang warga Jepang meninggalkan negerinya, dan melarang kembali bila mereka sudah berada di luar negeri. Kebijakan ini kemudian tidak dicabut selama lebih dari dua ratus tahun. Pembatasan perjalanan mulai berkurang setelah Jepang membuka hubungan diplomatik dengan negara-negara Barat. Pada tahun 1867, pemerintahan bakufu mulai mengeluarkan dokumen perjalanan untuk perjalanan ke luar negeri dan emigrasi.

Sebelum tahun 1885, relatif sedikit orang yang beremigrasi dari Jepang; sebagian karena pemerintah Meiji enggan mengizinkan emigrasi, sebagian karena tidak memiliki kekuatan politik untuk cukup melindungi emigran Jepang, ssebagian lagi karena kehadiran orang Jepang sebagai buruh kasar di luar negeri akan menghambat kemampuan pemerintah untuk merevisi perjanjian yang tidak adil. Sebuah pengecualian akan kecendrungan ini adalah imigrasi 153 buruh kontrak - tanpa paspor resmi - ke Hawaii pada tahun 1868. Sebagian dari kelompok ini tetap tinggal setelah berakhirnya kontrak kerja pertama, mereka kemudian membentuk inti masyarakat nikkei di Hawaii. Pada 1885, pemerintah Meiji mulai beralih kepada program emigrasi yang disponsori secara resmi, untuk mengurangi tekanan kelebihan penduduk dan efek deflasi Matsukata di daerah pedesaan. Selama dekade berikutnya, pemerintah terlibat erat dalam seleksi dan instruksi pra-keberangkatan bagi emigran. Pemerintah Jepang sangat berkeinginan agar para emigran Jepang bersikap baik selama di luar negeri, untuk menunjukkan kepada Barat bahwa Jepang adalah masyarakat yang bermartabat dan patut dihormati. Pada pertengahan 1890-an, perusahaan imigrasi (imin-Kaisha 移民会社) yang tidak disponsori oleh pemerintah, mulai mendominasi proses perekrutan emigran; namun ideologi dari pemerintah tetap memengaruhi pola emigrasi.