Jelaskan Proses pergantian dari Bangsamoro

Dengan disahkannya Hukum Organik Bangsamoro setelah plebisit pada 21 Januari 2019, proses penghapusan Daerah Otonom Mindanao dimulai, membuka jalan bagi pembentukan Daerah Otonom Bangsamoro. Di bawah Hukum Organik Bangsamoro, sebuah badan transisi, Otoritas Transisi Bangsamoro diorganisir sambil menunggu pemilihan pejabat pemerintah wilayah baru pada 2022.

Bagian kedua dari plebisit yang diadakan pada 6 Februari 2019, memperluas cakupan wilayah Bangsamoro di masa depan untuk mencakup 63 barangay di Cotabato Utara. Para anggota Otoritas Transisi Bangsamoro diambil sumpahnya pada 22 Februari 2019, bersamaan dengan pengukuhan hasil plebisit kedua 21 Januari 2019 secara seremonial dan pada tanggal 6 Februari 2019 hasil pemungutan suara. Pergantian resmi dari Daerah Otonom Mindanao ke Daerah Otonom Bangsamoro terjadi pada 26 Februari 2019, yang berarti penghapusan penuh yang pertama.

Pelantikan pemimpin Daerah Otonom Bangsamoro dan sidang pengukuhan Parlemen Bangsamoro berlangsung pada 29 Maret 2019. Murad Ebrahim menjabat sebagai menteri utama pertama di kawasan itu. Pada tahun 2020, parlemen Bangsamoro meminta agar Otoritas Transisi Bangsamoro diperpanjang selama tiga tahun setelah 2022, untuk memberikan waktu lebih lanjut untuk transisi.

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Duterte menandatangani Undang-Undang Republik №11593, menunda pemilihan parlemen reguler pertama Daerah Otonom Bangsamoro dari tahun 2022 menjadi 2025. Undang-undang tersebut juga memperpanjang masa transisi Bangsamoro. Setelah plebisit pada 17 September 2022, Maguindanao dipecah menjadi dua provinsi; Maguindanao Selatan dan Maguindanao Utara.