Jelaskan Periode pertama dari Irwan Prayitno

Irwan dilantik sebagai gubernur pada 15 Agustus 2010, kurang dari sebelas bulan setelah gempa bumi mengguncang Sumatra Barat. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih berlangsung di ruang garasi DPRD Sumatra Barat. Menjalani periode pertama, Irwan memimpin penataan provinsi yang porak-poranda pasca-bencana. Melalui kebijakan Irwan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap rumah penduduk dan fasilitas publik mendapat prioritas dari pembangunan gedung pemerintahan. Pada 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penghargaan "terbaik" atas pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan pemerintah provinsi. Tiga tahun setelah bencana, sebanyak 197.636 rumah penduduk yang rusak telah direhabilitasi dan direkonstruksi sehingga, BNPB pada 2013 memberikan penghargaan rehabilitasi dan rekonstruksi "tercepat" kepada pemerintah provinsi.

Selama periode pertama kepemimpinannya, Irwan menjadikan rumah dinasnya sebagai kantor. Irwan mengaku, pasca-gempa banyak SKPD berkantor sementara di ruang darurat dan bertumpuk pada satu ruangan. Saat kantor baru untuk gubernur siap ditempati pada akhir 2013, Irwan mengalihkan penggunaannya untuk SKPD yang masih berdesak-desakan berkantor di aula Gubernuran. Pembangunan gedung pemerintahan baru dimulai pada 2013, sementara perbaikan kantor gubernur lama menyusul pada akhir 2014. Saat memasuki periode kedua menjabat gubernur, Irwan masih belum menempati kantor resmi, menunggu retrofit kantor gubernur lama selesai.

Harian lokal Padang Ekspres dalam edisinya 15 Agustus 2014 mendaftarkan sedikitnya 137 penghargaan yang diraih atas nama pemerintah provinsi Sumatra Barat empat tahun terakhir. Sejumlah penghargaan untuk tahun 2013 diserahkan terpisah sepanjang semester pertama 2014. Pada 13 Mei 2014, Sumatra Barat menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Sumatra Barat 2013. Ini adalah untuk kali kedua setelah LKPD tahun sebelumnya mendapat opini serupa. Pada 24 Februari 2014, pemerintah menyerahkan penghargaan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran. Dengan predikat memuaskan tiga, capaian realisasi keuangan Sumatra Barat menduduki peringkat ke-6 nasional. Dalam pelaksanaan APBD 2013, realisasi anggaran mencapai 98,92% dari target Rp3,182 triliun, sementara serapan PAD melebihi target, 102,42% yaitu Rp1,366 triliun dari target Rp1,334 triliun.

Dalam bidang infrastruktur, Menteri PU Djoko Kirmanto pernah mengatakan infrastuktur di Sumatra Barat terbaik dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Data tahun 2013 mengungkapkan kemantapan jalan nasional menyentuh angka 95,32%, capaian layanan air minum mencapai 62,52%, dan jangkauan layanan sanitasi permukiman 45,58%. Dari Kementerian Sosial, Sumatra Barat menerima penghargaan Piagam Kesetiakawanan Sosial atas implementasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada 7 Maret 2014. Presentase angka kemiskinan terus terun sejak 2010 dari angka 9,5% menjadi 7,5% pada 2013. Angka Indeks Pembangunan Manusia provinsi adalah 74,70 atau menduduki peringkat ke-9 nasional. Dari Kementerian Perindustrian, pemerintah menyerahkan penghargaan peringkat kedua nasional dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri pada Oktober 2014.

Pada 18 Juli 2014, Sumatra Barat mendapat predikat terbaik nasional dengan nilai tertinggi dalam kepatuhan terhadap UU Nomor 25 tahun 2009 tentang "Pelayanan Publik" dari Ombudsman RI. Penghargaan diterima Gubernur Irwan Prayitno dari Menko Polhukam Djoko Suyanto di Jakarta. Ketua Ombudsman Danang Girindrawardana telah menyampaikan hasil penilaian saat menemui Irwan di Gubernuran pada 15 Mei 2014. Irwan selaku kepala daerah dinilai memiliki respon dan komitmen mewujudkan kebutuhan dan sistem pelayanan publik sesuai UU. Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara memasukkan Sumatra Barat sebagai provinsi terbaik dalam pelaksanaan penerimaan CPNS 2013 dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Dari Kementerian Pariwisata, Sumatra Barat menerima penghargaan tertinggi di bidang kepariwisataan The Most Improved Travel Culb Tourism Award pada 20 November 2014. Sebelumnya, Sumatra Barat meraih salah satu kategori penghargaan National Procurement Award 2014 dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atas peran LPSE provinsi. Pada 8 Desember 2014, Menteri Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan memberikan penghargaan Inklusif Award 2014 atas implementasi pendidikan inklusif di daerah-daerah Sumatra Barat. Pada 10 Desember, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyerahkan piagam penghargaan atas peran serta Smatera Barat dalam mendukung kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur.

Selaku gubernur, Irwan berperan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan melobi pemerintah pusat untuk mendapatkan dukungan anggaran. Dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Sumatra Barat pada 3 Maret 2014, mengapung permintaan anggaran Rp8,8 triliun kepada pemerintah pusat untuk pelaksanaan pembangunan prioritas di Sumatra Barat. Setelah rapat ber­sama Kementerian PU pada 6 Mei 2014, Menteri PU Djoko Kirmanto menyetujui alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Melalui Kementerian PU, pemerintah mengucurkan sebesar Rp3 triliun selama tiga tahun anggaran 2014–2016 untuk percepatan pembangunan infrastruktur di Sumatra Barat.

Selain menerima sejumlah penghargaan penghargaan untuk provinsi, Irwan mendapatkan penghargaan oleh negara selaku kepala daerah. Pada 12 Oktober 2012, Irwan menerima penghargaan Prabawa dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas perhatian dan komitmennya dalam pengembangan potensi EBT. Pernah menangani masalah energi dan sumber daya mineral saat di DPR, Irwan menaruh perhatian terhadap pengembangan energi baru terbarukan sebagai sumber energi alternatif bagi pembangunan listrik di Sumatra Barat. Dalam upaya percepatan pemberdayaan energi panas bumi, ia selaku kepala daerah menjalin kerja sama dengan beberapa negara untuk mendatangkan investor, memfasilitasi inventarisasi potensi EBT, penelitian, dan promosi. Selain mengantar kebijakan pemanfaatan EBT kepada legislatif Sumatra Barat, ia mendorong kepala daerah mengembangkan EBT secara otonom. Saat ini, Sumatra Barat memiliki unit pelayanan terpadu satu pintu untuk mempermudah perizinan investasi. Berkaitan dengan pengelolaan panas bumi, Sumatra Barat memiliki Perda Nomor 7 Tahun 2012, diikuti payung hukum penyediaan tenaga listrik dalam Perda Nomor 2 tahun 2013.

Pada 29 November 2013, Irwan menerima Penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara, penghargaan tertinggi dari Dewan Ketahanan Pangan Nasional. Dalam mencapai ketahanan pangan, beberapa program-program yang dijalankan Irwan di antaranya peningkatkan jam kerja petani dengan menambah cabang usaha. Keberagaman pangan Sumatra Barat mencatatkan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 77,50. Dari Perpustakaan Nasional, Irwan meraih penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka pada 29 Oktober 2013. Ia dianggap memberikan porsi lebih terhadap minat baca, melalui upayanya mencarikan gedung pengganti perpustakaan daerah yang hancur pascagempa. Pada 27 November 2013, Irwan menerima penghargaan dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan selaku kepala daerah atas perhatian dan kepedulian terhadap perlindungan konsumen. Pada pengujung tahun 2014, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan menetapkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2014 kepada Gubernur Sumatra Barat.