Jabarkan Munculnya gerakan masyarakat dari Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi

Pendirian CICAK yang saat itu bertepatan sedang adanya pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang memutuskan agar Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menyusun secara tersendiri Undang Undang Pengadilan Tipikor selambat-lambatnya dalam waktu tiga tahun dan tenggat waktu jatuh pada 19 Desember 2009 oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah hasil pemilu tahun 2004 didesak harus segera menyelesaikannya dalam masa persidangan tahun 2009 karena Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa bakti 2004 - 2009 akan berakhir pada tanggal 1 Oktober 2009 sedangkan nasib RUU Pengadilan Tipikor masih dalam bahasan oleh Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang terdiri dari limapuluh anggota setelah pemilu 2009 anggota pansus yang tersisa menjadi duapuluh orang yang terpilih kembali melalui pemilu 2009 dengan masa sidang yang tersisa adalah dari 14 Agustus 2009 sampai dengan 30 September 2009 atau secara otomatis pengadilan tipikor bubar setelah 19 Desember 2009 karena ada anggapan berupa kekhawatiran bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah hasil pemilu tahun 2009 tidak cukup waktu untuk menyelesaikan pembahasan RUU Tipikor atau karena terdapat kemungkinan akan dapat dilakukan pembahasan ulang dari awal oleh para anggota pansus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berasal dari hasil pemilu 2009 walaupun terdapat usulan dapat diselesaikan dengan dikeluarkan perppu oleh presiden.

Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor) terjadi perdebatan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai syarat filosofis perancangan undang-undang RUU Pengadilan Tipikor yang berlarut-larut dan tak kunjung selesai bahkan dalam masa persidangan tersebut malah muncul adanya wancana untuk pembubaran lembaga Pengadilan Tipikor sampai dengan pemisahan antara penyidikan dengan penuntutan dan bagi pelapor korupsi bisa ikut dipidana bahkan Indonesia Corruption Watch (ICW) melalui Koordinator Divisi Hukum ICW membuat press release mengenai poin-poin kekhawatiran atas pasal-pasal krusial yang justru mengancam pemberantasan korupsi dan kemudian bermunculan isu-isu mengenai adanya dugaan pelemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam hal ini kepada KPK.

Hendarman Supadji, Jaksa Agung memastikan bahwa persidangan kasus korupsi di daerah tetap akan dilakukan di pengadilan umum sebelum dibangunnya tujuh pengadilan korupsi di ibu kota provinsi yang mendapat tanggapan dari Tumpak Hatorangan Panggabean, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa UU Pengadilan Tipikor akan dapat menghambat proses peradilan korupsi disebabkan tidak semua perkara korupsi bisa di sidang di Jakarta

Undang Undang Pengadilan Tipikor akhirnya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 September 2009 pukul 16.30 WIB dengan beberapa pasal yang masih dinilai masih kontroversial bagi tindakan pemberantasan korupsi antara lain pada pasal 1 (4), pasal 26 (3) tentang Komposisi Hakim Pengadilan Tipikor, pasal 28 (1) tentang Penyadapan dan pasal 35 (4) tentang Pembentukan Pengadilan Tipikor