Tolong jelaskan mengenai Miangas, Kepulauan Talaud

Miangas atau (Tinonda) adalah nama sebuah kecamatan Khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Miangas juga merupakan nama pulau, serta nama desa yakni desa Miangas. Kecamatan ini menjadi satu-satunya kecamatan di Indonesia yang hanya memiliki 1 wilayah desa. Miangas adalah pulau terdepan Indonesia di wilayah Utara, Sulawesi Utara. Pulau yang masuk Kabupaten Kepulauan Talaud, sebelumnya bagian dari kecamatan Nanusa. Dengan kata lain, kecamatan Miangas berada di pulau Miangas, dan kecamatan Miangas hanya memiliki satu wilayah administratif yakni desa Miangas. Kecamatan Miangas berbatasan langsung dengan negara Filipina.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, pulau seluas 2,39 km2 berpenduduk 820 jiwa, dengan kepadatan 343 jiwa/km². Penduduk di pulau ini memiliki televisi sebanyak 155 unit dan 150 parabola. Bandara Miangas diresmikan oleh presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada 19 Oktober 2016. Sejak tahun 2010, jaringan telekomunikasi baru mulai hadir di Miangas. Telkomsel telah menghabiskan lebih dari Rp 3 miliar untuk menancapkan menara Base Transceiver Station (BTS) di pulau ini.

Sejarah dan Pengakuan Kedaulatan Indonesia di Miangas

Pulau Miangas atau Las Palmas (Palmas Island) memiliki keunikan dalam persoalan tapal-batas dua negara, yaitu antara Indonesia-Filipina. Miangas, pernah dipersengketakan antara dua negara besar yakni Amerika Serikat (yang kala itu masih menjajah Filipina) dengan Kerajaan Belanda (yang juga menjajah kepulauan Nusantara atau Hindia Belanda).

Tak kunjung mendapat kata mufakat, sengketa tentang status kepemilikan Pulau Miangas ini berakhir di Mahkamah Arbitrase Internasional. Pada tanggal 4 april 1928, Hakim Dr. Max Hubert, arbitrator tunggal Mahkamah Arbitrase Internasional, menyatakan bahwa Miangas adalah bagian dari wilayah Hindia Belanda. Oleh karena itu, Pulau Miangas berarti menjadi milik kerajaan Belanda.

Pasca kemerdekaan masing-masing kedua negara (Republik Indonesia dan Filipina), keputusan Arbitrase Internasional tentang pulau Miangas tetap dipegang teguh, baik oleh Indonesia maupun Filipina. Pengakuan ini diperjelas lebih lanjut di dalam perjanjian Lintas Batas (Border Crossing Agreement) antara Indonesia dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1956.

Di dalam perjanjian ini, kedua negara mengakui bahwa Pulau Miangas merupakan pos lintas batas di pihak Indonesia. Keputusan Arbitrasi Internasional ini diperkuat oleh hasil penelitian dari 2 orang pakar hukum internasional, yaitu Willem Johan Bernard Versfelt dan Daniel-Eramus Khan.