Jelaskan Hukum terbuang dari Korupsi Bibit & Chandra

Setelah Mahkamah Agung (MA) menyatakan Peninjauan Kembali (PK) jaksa atas Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) Bibit dan Chandra tidak dapat diterima. Alasan MA, tidak terpenuhinya syarat formil dalam Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan jaksa setelah itu, lalu timbul wancana untuk penghentian pekara tersebut dengan menerbitkan deponering yang kemudian menimbulkan pro dan kontral antara lain dari advokat senior Adnan Buyung Nasution bahwa "Tidak usah lagi deponering. Malah memalukan. Merusak nama negara hukum kita," dan "Bibit-Chandra jangan ragu menghadapi proses persidangan. Di sidang kan kita bisa buktikan ini. Kalau memang tidak ada bukti," serta "deponering lebih tepat dikeluarkan dulu, ketika Bibit dan Chandra mendapat dukungan satu juta masyarakat, kalau presiden tanya saya, saya bilang jangan keluarkan deponering,"" demikian kata Buyung. akan tetapi, pada akhirnya Kejaksaan Agung, pada hari Senin (25/10/2010) mengumumkan telah mengambil sikap untuk melakukan deponering (menghentikan perkara demi kepentingan umum) kasus dua pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah. sesuai dengan keinginan presiden  dan Mahkamah Agung namun kemudian dibantah oleh Jaksa Agung Basrief Arief dan dikatakan bahwa keputusan deponering belum berlaku secara formal sebelum dimintakan pertimbangan lembaga negara lainnya.