Jelaskan Budaya Lebak Lebung Digerogoti dari Lebak lebung

Melalui program Revolusi Hijau, pemerintah mempromosikan input produksi dari luar seperti benih

hibrida, pupuk kimia, pestisida, serta alat/mesin pertanian. Akibatnya petani menjadi tergantung

pada pupuk dan pestisida kimia. Petani juga mulai meninggalkan tradisi menggunakan input lokal,

khususnya benih. Selain itu, pemerintah tidak mengakui hak tanah (lebak) warga setempat yang diakui secara adat. Padahal secara adat petani memiliki lahan lebak seluas 1—2 ha. Pemerintah daerah (pemda) mengklaim kawasan lebak sebagai milik pemda. Maka, pemda pun menguasai sumber ikan alami yang ada di Lebak Lebung. Di Kabupaten OKI dan Ogan Ilir, pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait penangkapan ikan di Lebak Lebung. Pemda OKI menerapkan sistem lelang, sedangkan Pemda Ogan Ilir menerapkan retribusi. Perda tersebut menghilangkan akses petani pada sumber daya alam di atas lahan yang sebenarnya menjadi hak mereka secara adat. Umumnya, pemenang lelang di OKI dan yang membiayai kelompok masyarakat di Ogan Ilir adalah para pemilik modal.

Investasi Sawit dan HTI Mengancam Kedaulatan Petani

Kawasan Lebak, terutama di Kabupaten OKI, juga menjadi sasaran investasi perusahaan perkebunan sawit dan hutan tanaman industri (HTI). Tak kurang dari 350.000 hektare kawasan ini telah dibuka oleh perusahaan tersebut. Pembuatan kanal-kanal besar untuk drainase merusak tata air di kawasan budi daya padi. Permukaan air tanah turun dan rentan kekeringan. Sebagian kawasan yang dibuka, sebelumnya merupakan padang pengembalaan kerbau dan tempat berkembang biak ikan. Bahkan sebagian lahan merupakan lahan gambut yang seharusnya dikonservasi. Hal ini menurunkan produksi usaha tani padi, ikan, dan ternak. Aktivitas pembangunan—melalui Revolusi Hijau, sistem lelang Lebak Lebung, maupun perusahaan perkebunan dan HTI— seharusnya bertanggung jawab terhadap rusaknya budaya petani Lebak Lebung. Selain pencemaran lingkungan, petani juga kehilangan

kemandirian usaha taninya. Saat ini petani tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan konsumsi dari usaha tani saja. Hanya 30 persen kebutuhan konsumsi yang mampu dipenuhi dari hasil bertani. Petani harus mencari pekerjaan tambahan, seperti menjadi buruh harian di perkebunan,

atau pergi ke kota untuk bekerja di sektor informal.

Perubahan Iklim, Ancaman Baru Bagi Petani

Posisi petani kini makin terjepit oleh dampak perubahan iklim atau pemanasan global. Sekitar sepuluh tahun belakangan ini petani merasakan perubahan pola cuaca di kawasan Lebak Lebung. Antara lain, curah hujan berlebihan pada tahun tertentu dan tahun berikutnya curah hujan sangat kurang. Tidak ada batasan jelas antara musim hujan dan kemarau. Dalam periode musim hujan antara September—April, kadang-kadang tidak turun hujan berminggu-minggu. Sedangkan pada musim kemarau selama April—September, malah sering terjadi hujan berlebihan. Perubahan pola cuaca ini sangat berdampak pada usaha tani padi sawah di kawasan lebak. Terutama pada lebak pematang karena zona ini membutuhkan hujan untuk memenuhi kecukupan air saat padi akan berbunga. Apalagi muka air tanah sudah menurun karena kerusakan lingkungan akibat pembangunan kanal perkebunan sawit dan HTI. Selain

itu, penggunaan benih padi hibrida yang diikuti dengan penggunaan pupuk kimia mempertinggi kerusakan, karena rentan kekeringan. Pada periode kekeringan ini, petani miskin mengalami

gagal panen karena mereka tidak punya modal untuk mengatasinya. Sementara petani kaya dapat membeli pompa air untuk mengairi lahan yang kekeringan, dengan menyedot air dari sungai yang tidak begitu jauh dari lahan. Kegagalan usaha tani lebak juga sangat berdampak pada

kaum perempuan. Perempuanlah yang banyak terlibat dalam usaha tani padi lebak, khususnya saat menanam dan menyiangi. Curahan tenaga perempuan mencapai 60 persen. Sedangkan, curahan tenaga kerja pria dan anak-anak hanya 40 persen.