Jabarkan menyusun rencana kerja pimpinan; dari Daftar Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPD;

mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan keputusan DPD;

melaksanakan keputusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran DPD; dan

menyampaikan laporan kinerja dalam sidang paripurna DPD yang khusus diadakan untuk itu.

DPD merupakan lembaga legislatif yang dibentuk pada 2004 dan berfungsi sebagai majelis tinggi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang anggotanya merupakan masing-masing empat perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih dalam pemilu legislatif setiap lima tahun sekali dengan sistem distrik perwakilan banyak.