Jelaskan Hubungan luar dari Perjanjian Lisboa (2007)

Menurut Perjanjian Lisboa, dasar hubungan luar negeri memerlukan persetujuan dari semua negara anggota. Jabatan Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Umum dan Komisaris Hubungan Luar Negeri dan Kebijakan Ketetanggaan Eropa akan disatukan. Jabatan baru ini juga akan dijadikan Wakil Presiden Komite Eropa dan mendapar korps diplomatik. Dalam Perjanjian Reformasi, jabatan ini dinamakan "Perwakilan Tinggi Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Uni Eropa".

Parlemen Eropa dan Parlemen Nasional

Bidang kuasa Parlemen Eropa yang dipilih langsung oleh rakyat akan diperluas. Kini, kebanyakan kebijakan perlu disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 institusi utama UE. Setelah Perjanjian Reformasi disahkan, prosedur ini akan digunakan untuk hampir semua keputusan yang diambil. Parlemen Eropa juga lebih berpengaruh dalam menentukan anggaran belanja UE, dan bukan saja dalam perkara bukan wajib.

Parlemen negara anggota juga akan lebih berkuasa dalam menerima permohonan menjadi anggota UE oleh negara-negara lain. Parlemen negara anggota juga akan diberi kuasa memveto keputusan meningkatkan kerjasama dalam perkara sipil.

Pemungutan suara di dalam Dewan

Perjanjian Reformasi akan memperkenalkan prosedur pemungutan suara baru dalam Dewan Uni Eropa yang tidak memerlukan keputusan suara bulat. Dalam perjanjian, "mayoritas layak" dicapai apabila mayoritas negara anggota (55%) yang mewakili mayoritas jumlah rakyat (65%) menyatakan "setuju". Apabila dewan tidak bertindak pada proposal komite, mayoritas negara anggota yang diperlukan bertambah menjadi 72% sedangkan mayoritas rakyat sama. Untuk menolak proposal, sekurang-kurangnya 4 negara mesti membantah.