Jelaskan Pemerintahan umum dari Kadipaten Pakualaman

Negeri Paku Alaman, Daerah Pakualaman, Praja Pakualaman, atau Kadipaten Pakualaman didirikan pada tahun 1813, berbentuk Monarki kepangeranan (Principality) dan kadipaten (Duchy). Pemerintahan dijalankan oleh Pepatih Pakualaman bersama-sama Residen/Gubernur Hindia Belanda untuk Yogyakarta.

Status Pakualaman berganti-ganti seiring dengan perjalanan waktu. Pada 1813-1816 merupakan negara dependen di bawah Pemerintah Kerajaan Inggris India Timur (East Indian). Selanjutnya tahun 1816-1942 merupakan negara dependen Kerajaan Nederland, dengan status Zelfbestuurende Landschappen Hindia Belanda. Dari 1942 sampai 1945 merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang dengan status Kooti di bawah pengawasan Penguasa Militer Tentara XVI Angkatan Darat.

Sebagai kadipaten di bawah Kasultanan maupun Kasunanan, penguasa Pakualaman tidak berhak dimakamkan di Astana Imogiri. Pakualaman memiliki tempat pemakaman khusus yakni Astana Giriganda yang berada di kaki bukit Menoreh, di Kalurahan Kaligintung, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulon Progo. Meski begitu, Giriganda baru dibangun pada masa pemerintahan Paku Alam V, dan baru digunakan sebagai tempat pemakaman Paku Alam V hingga IX. Sedangkam pemimpin sebelumnya dimakamkan di Pasarean Kotagede.

Mulai tahun 1945, negeri kecil ini bergabung dan menjadi daerah Indonesia. Kemudian dengan Kasultanan Yogyakarta membentuk pemerintahan bersama sampai tahun 1950 saat secara resmi keduanya dijadikan sebuah daerah istimewa, bukan lagi sebagai sebuah negara.

Adipati Paku Alam VIII menjadi tokoh penting dalam bergabungnya Kadipaten Pakualaman ke dalam Republik Indonesia. Ia juga menjadi pemimpin Pakualaman sekaligus pemimpin dalam trah Mataram Islam dengan masa kekuasaan terlama sepanjang sejarahnya, yakni 61 tahun (1937-1998).