Jabarkan Cina dari Nama-nama Tiongkok

Dokumen tertua yang mencatat istilah "cina" di Nusantara adalah inskripsi (tulisan) pada lempeng tembaga Bungur A berangka tahun 860 M. Prasasti ini menyebut tentang juru cina sebagai orang yang bertugas mengurus pedagang/pemukim dari Tiongkok. Dapat diduga, istilah ini dipinjam dari kata bahasa Sanskerta, Cīna (चीन), yang sudah dipakai untuk daerah Tiongkok paling tidak sejak 150 M. Teori Martin Martini menyebutkan bahwa nama Sanskerta ini mengambil dari dinasti Qin (秦, dibaca seperti tchin, IPA: tɕʰǐn) yang berkuasa (221 – 206 SM) atau dari nama salah satu kerajaan Tiongkok pada era dinasti Zhou bernama sama.

Menurut hasil riset Leo Suryadinata, istilah "cina" telah digunakan di Hindia Belanda sejak sejak kedatangan perantau awal abad ke-17. Para perantau yang datang dari Tiongkok ke Nusantara kemudian membentuk perkampungan mereka sendiri. Dalam perbauran dengan budaya lokal dikenal wayang 'Po Te Hi' dimana salah satu tokohnya disebut sebagai 'Puteri Cina'.

Makna kata "Cina" berubah pada akhir tahun 1960-an menyusul diterbitkannya sebuah Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67 yang mengklaim bahwa "istilah 'Tionghoa/Tiongkok' "mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia", sedang istilah 'Cina' tidak lain hanya "mengandung arti nama dari suatu dynasti dari mana ras Cina tersebut datang", sedangkan sesungguhnya kata "cina" tersebut berkonotasi dengan kebencian yang ditujukan untuk menghina dan merendahkan orang Tionghoa.

Pada tanggal 12 Maret 2014, Surat Edaran tersebut akhirnya resmi dicabut dengan diterbitkannya Keppres No. 12/2014 yang menyatakan bahwa 'istilah "Tjina" ... telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatif dalam relasi sosial yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa;' dan 'sebutan yang tepat bagi Negara People's Republic of China [adalah] Negara Republik Rakyat Tiongkok;', karena sejak awal kemerdekaan Indonesia, 'para perumus Undang-Undang Dasar tidak menggunakan sebutan Cina, melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa'

Keberatan akan istilah "Cina" di Tiongkok

Pada tahun 1850 terjadi pemberontakan Taiping (1850) dan Bokser (1900) yang merintis revolusi pada tahun 1913. Ini mengakibatkan sikap antipati yang besar kepada bangsa Barat, sehingga dengan meningkatnya harga diri seluruh bangsa, mereka kemudian menolak sebutan China dan kembali pada premordialisme kebangsaan dan menyebut negeri mereka sebagai 'Chung-Kuo' atau 'Negara/Kerajaan Tengah/Pusat'

Setelah Restorasi Meiji 1868, Jepang muncul sebagai salah satu adikuasa. Para pemimpin Jepang menjelang abad ke-20 sadar akan akar kebudayaan mereka yang berasal dari daratan Tiongkok, namun di sisi lain mereka melihat akan kebobrokan masyarakat dan pemerintahan kekaisaran Qing itu yang tengah berada di bawah penjajahan bangsa asing. Salah satu tujuan awal mereka menginvasi Manchuria adalah untuk mengusir bangsa Barat tersebut, namun akhirnya berubah menjadi misi kolonialisme dan imperialisme. Istilah Shina yang dipakai orang Jepang digunakan untuk menghina.

Keberatan akan istilah "Cina" di Indonesia

Di Indonesia, pedagang dari selatan daratan Tiongkok yang sudah lebih dahulu menguasai perdagangan di Indonesia selama beberapa ratus tahun pun bentrok dengan pendatang baru bangsa Barat khususnya Belanda sehingga pada tahun 1740 di Batavia, kemudian disusul kota-kota lain, mereka berontak terhadap dominasi VOC, akibatnya VOC dan kemudian pemerintah Belanda memberikan beberapa konsesi kepada bangsa perantau ini berupa pemberian hak-hak istimewa, bahkan kemudian mereka dianggap sebagai penduduk Timur Asing yang dianggap setingkat lebih tinggi dari warga penduduk asli.

Status istimewa ini mengakibatkan pandangan buruk penduduk pribumi terhadap para perantau tersebut. Pertama karena kolaborasi mereka dengan penjajah dan praktik dagang yang bercorak Quanxi (koneksi/kolusi) dan merugikan masyarakat pribumi, serta banyak perilaku negatif mereka.

Penggunaan istilah Tiongkok dan Tionghoa

Sekitar akhir abad ke-19 diambilah jalan tengah penggunaan istilah Tiongkok yang diambil dari terjemahan Chung Kuo (pinyin: Zhong Guo). Pada tahun 1901 didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (pinyin: Zhong Hua Hui Guan) terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi ini dipimpin oleh Kang Yu Wei, Liang Chi Chao, dan Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Khonghucu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa. Penggunaan kata Tionghoa juga terpengaruh gerakan Dr. Sun Yat Sen untuk meruntuhkan Dinasti Qing dan menggantinya dengan Chung Hwa Ming Kuo (pinyin: Zhong Hua Min Guo) atau "Republik Tiongkok". Sejak saat itu mereka menyebut dirinya orang Tionghoa, yaitu dialek Hokkian dari kata bahasa Mandarin Chung Hwa (pinyin: Zhong Hua), dan menolak disebut Cina.

Pada 1928, tokoh pergerakan Indonesia yang merasa "berutang budi" kepada masyarakat Tionghoa karena koran-korannya banyak memuat tulisan pemimpin pergerakan tersebut ─ koran Sin Po adalah koran pertama yang mengganti sebutan Hindia Belanda dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan WR Soepratman ─, sepakat mengganti sebutan Cina dengan Tionghoa. Dalam teks penjelasan UUD 1945 kata yang digunakan adalah Tionghoa pula. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru.

Sejak itu istilah "Tionghoa" dipakai bersama sebagai padanan istilah "Cina" yang sudah populer lebih dahulu.

Pada tahun 1948 dimasa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami debat panjang menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Adanya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis di RRT, beberapa orang etnis Tionghoa atau Tionghoapun mendukungnya. Akibatnya pada masa itu secara umum etnis Tionghoa atau Tionghoa dicurigai secara politik. Warisan politik tersebut terus diturunkan tanpa ada yang berani menentang hingga berakhirnya Orde Baru pada 1998. Sejak saat itu banyak dialog-dialog diadakan untuk mencari solusi nama yang netral

Pelarangan penggunaan istilah Tiongkok dan Tionghoa

Karena perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tionghoa dikarenakan istilah ini digunakan oleh partai dan komunisme.

Pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yaitu larangan dagang bagi semua orang yang masih memiliki "kewarganegaraan Cina" di Daerah Tingkat II. Pada tahun 1959 orang Tiongkok dipersilahkan memilih menjadi warga negara tanah leluhur (menjadi Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia) atau menjadi Warga Negara Indonesia. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada Peristiwa 10 Mei 1963 di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya.

Terjadinya pemberontakan PKI (G30S PKI)pada tahun 1965 dan kecurigaan akan dukungan RRT (yang kala itu disebut sebagai Republik Rakyat Tiongkok (RRT)) membuat pemerintahan Orde Baru pada tahun 1967 mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Cina dilakukan di Indonesia, pengubahan sebutan kata Tionghoa-Tiongkok kembali menggunakan kata Cina dan mengubah singkatan RRT menjadi RRT (Republik Rakyat Tiongkok), serta Taiwan yang dengan nama Republik Tiongkok. Tahun itu pula dikeluarkan Surat Edaran Nomor 06/Preskab/6/67  dan Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 286/KP/XII/1978  yang isinya menganjurkan bahwa WNI keturunan (yaitu istilah yang digunakan secara khusus untuk menunjuk pada orang Tionghoa-Indonesia dan berkonotasi negatif) yang masih menggunakan tiga nama untuk menggantinya dengan nama Indonesia sebagai upaya asimilasi. Bakin pun mengawasi gerak-gerik para "WNI keturunan" tersebut melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) terpaut dengan masalah komunisme.

Kompromi diplomatik dan penggunaan di media

Pada awal 1990-an Pemerintah RRT dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) melakukan perundingan. Saat perundingan ini terjadi untuk membuka kembali hubungan diplomatik antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terputus karena politik Soeharto pada masa itu, ada ganjalan dalam penyebutan nama negara. Pemerintah RI ingin mempertahankan sebutan "Republik Rakyat Cina" dan sebaliknya pemerintah RRT ingin menggunakan istilah Indonesia "Republik Rakyat Tiongkok". Setelah perundingan mencapai kebuntuan, diambil jalan tengah dengan memperkenalkan penggunaan kata China (baca: Chaina) dari bahasa Inggris. Kompromi diplomatik ini menyebabkan kerancuan bahasa Indonesia hingga saat ini; dalam kosakata bahasa Indonesia pengucapan "China" oleh masyarakat umum tetap adalah "ci-na". Pengucapaan menggunakan ejaan bahasa Inggris oleh sebagian kalangan dianggap melanggar asas berbahasa Indonesia (dan juga ratusan kata pinjaman dari bahasa Inggris lainnya). Pengucapan ini antara lain digunakan oleh Metro TV, stasiun TV nasional Indonesia. Penulisannya sendiri digunakan oleh surat kabar Kompas dan seluruh jajaran penerbitan Kompas-Gramedia. Surat kabar JawaPos merupakan salah satu koran nasional terbesar yang menggunakan istilah Tionghoa-Tiongkok.