Jelaskan Nasionalisme dari Partai Fasis Nasional

Fasisme Itaila berakar pada nasionalisme Italia dan berdasar pada keinginan untuk menyelesaikan proyek Risorgimento yang dianggap belum selesai, dengan cara memasukkan Italia Irredenta ("Italia yang belum suci") ke dalam negara Italia. Partai Fasis Nasional, yang didirikan tahun 1921, menyatakan bahwa partai tersebut bertujuan untuk menjadi "milisi revolusioner yang melayani negara. Kebijakan-kebijakannya akan diarahkan oleh tiga prinsip: keteraturan, disiplin, dan hierarki."

Italia modern dianggap sebagai pewaris Kerajaan Romawi dan Italia Renaissance, sambil mempromosikan identitas budaya Romanitas ("ke-Romawi-an"). Dalam sejarahnya, fasisme Italia mencoba untuk menciptakan Imperium Italia yang kuat sebagai "Romawi Ketiga". "Romawi Pertama" adalah kerajaan Romawi Kuno, dan "Romawi Kedua" adalah Italia di zaman Renaissance. Fasisme Italia meniru gaya Romawi Kuno, dan Mussolini meniru pemimpin Romawi kuno, misalnya Julius Caesar, sebagai model pengambilan kekuasaan kaum fasis; serta Augustus sebagai tauladan pembangunan imperium. Fasisme Italia juga mendukung imperialisme, sebagaimana dikatakan dalam Doktrin Fasisme (1932) yang ditulis secara rahasia oleh Giovanni Gentile, di bawah perintah Mussolini:Negara Fasis adalah sebuah keinginan akan kekuasaan dan imperium. Dalam mencapai tujuan ini, tradisi Romawi adalah kekuatan yang besar. Menurut Doktrin Fasisme, sebuah imperium bukanlah semata konsep teritorial, atau militer, atau dagang, melainkan sebuah konsep spiritual dan moral. Pikirkanlah sebuah imperium sebagai sebuah negara yang secara langsung maupun tidak langsung memimpin negara lain, tanpa perlu menaklukkan satu kilometer persegi pun wilayah negara itu.—Benito Mussolini, Giovanni Gentile, Doctrine of Fascism (1932)

Fasisme menekankan pentingnya restorasi tradisi Risorgimento dari Giuseppe Mazzini, sebuah usaha penyatuan kembali Italia. Tradisi ini, menurut kaum fasis, telah diabaikan dalam kondisi belum selesai di bawah pemerintahan Giovanni Giolitti. Fasisme menghendaki penyatuan kembali wilayah-wilayah "belum tersucikan" yang diklaim oleh Italia.

Di sebelah timur Italia, kaum fasis mengklaim bahwa Dalmatia adalah tanah berbudaya Italia yang orang etnis Italia-nya, termasuk orang dari turunan Slav Selatan yang telah diitalinisasi, diusir dari tanah itu dan dipaksa kembali ke Italia. Mereka mendukung pengembalian orang Italia dengan asal-usul Dalmatia ke daerah itu. Mussolini mengklaim bahwa Dalmatia memiliki akar budaya Italia yang kuat selama berabad-abad, melalui Kerajaan Romawi dan Republik Venesia. Kaum fasis memfokuskan klaim mereka berdasarkan pada peninggalan budaya Venesia di Dalmatia dan mengatakan bahwa pemerintahan Venesia bersifat baik bagi orang Dalmatia dan didukung oleh semua warga Dalmatia. Mereka marah ketika terjadi pembatalan perjanjian yang mengembalikan Dalmatia kepada Italia, yaitu Perjanjian London. Rezim fasis mendukung aneksasi daerah Yugoslavia, yaitu Slovenia, ke dalam Italia yang telah memiliki sejumlah warga Slovenia. Dengan demikian, Slovenia akan menjadi provinsi Italia, dan seperempat wilayah etnis Slovenia dan sekitar 327.000 warga Slovenia dari total 1,3 juta warga akan mengalami Italianisasi. Rezim fasis mendukung aneksasi Albania, menganggap Albania adalah warga etnis Italia berdasarkan pada koneksi mereka dengan suku-suku prasejarah Italiote, Iliria, dan Romawi; dan mereka juga mengatakan bahwa pengaruh besar Kerajaan Romawi dan Venesia atas Albania menunjukkan hak Italia untuk memiliki wilayah Albania. Rezim fasis juga menjustifikasi aneksasi Albania berdasarkan pada anggapan bahwa penyatuan Albania ke dalam Italia akan menguntungkan Albania dengan memberikan mereka satu negara (pada saat itu, ada beberapa ratus ribu warga etnis Albania yang masuk di masyarakat Italia Selatan). Rezim fasis mengedepankan konsep irredentisme Albania kepada warga Albania yang tinggal di Kosovo dan Epirus, terutama di Kameria. Setelah aneksasi Albania pada tahun 1939, rezim fasis kemudian mencoba mengasimilasi orang Albania dengan orang Italia, lalu memindahkan orang-orang Italia dari Peninsula Italia ke Albania, untuk mengubahnya menjadi tanah Italia. Rezim fasis mengklaim Kepulauan Ionia sebagai wilayah Italia, berdasarkan fakta bahwa kepulauan tersebut pernah dimiliki Republik Venesia dari pertengahan abad ke-14, hingga abad ke-18.

Di sisi barat Italia, kaum fasis mengklaim bahwa wilayah Korsika, Nicea dan Savoy yang berada di bawah kekuasaan Prancis adalah tanah Italia. Pada masa unifikasi Italia pada tahun 1860 hingga 1861, perdana menteri Piedmont-Sardinia, Camillo Benso, yang memimpin usaha untuk unifikasi, dihadang oleh Kaisar Prancis Napoleon III yang menyatakan bahwa Prancis akan melawan usaha unifikasi Italia, kecuali apabila Prancis diberikan wilayah Nicea dan Savoy yang berada di Piedmont-Sardinia. Hal ini dinyatakan karena Prancis tidak ingin ada sebuah negara kuat yang memegang seluruh jalur lewat di Pegunungan Alpen. Dengan demikian, Piedmont-Sardinia ditekan untuk memberikan Nicea dan Savoy kepada Prancis, dan Prancis menerima unifikasi Italia sebagai gantinya. Rezim fasis menciptakan tulisan tentang Korsika, yang menyampaikan bukti bahwa pulau itu berbudaya Italia. Rezim fasis juga menyertakan tulisan tentang Nicea yang menyatakan bahwa Nicea adalah tanah Italia, berdasarkan pada bukti-bukti sejarah, etnis, dan linguistik. Kaum fasis juga mengutip seorang ilmuwan Italia Abad Pertengahan, Petrarca, yang menyatakan bahwa "Batas Italia adalah Var, dengan demikian Nicea adalah bagian dari Italia." Selain itu, ada juga kutipan mereka terhadap seorang pahlawan nasional italia, Giuseppe Garibaldi, yang mengatakan bahwa "Korsika dan Nicea tidak boleh jatuh ke tangan Prancis. Suatu hari, Italia yang menyadari nilai sebenarnya akan mengambil kembali provinsi-provinsinya yang sekarang sedang menderita di bawah dominasi asing. Mussolini pada awalnya menginginkan aneksasi Korsika dengan jalur politik dan diplomatik karena ia percaya bahwa Korsika dapat dimasukkan ke Italia dengan cara menggelorakan tendensi otonomi di Korsika, kemerdekaan Korsika dari Prancis, lalu aneksasi Korsika ke dalam Italia.

Di sebelah utara Italia, rezim fasis pada tahun 1930-an membidik daerah Ticino, yang memiliki jumlah warga etnis Italia yang besar, serta daerah Graubünden di Swiss, yang memiliki jumlah warga etnis Romansch (kaum Romansch ini memiliki bahasa yang berbasis Latin). Pada bulan November 1938, Mussolini mendeklarasikan kepada Majelis Besar Fasis: "Kita akan memajukan perbatasan hingga Ngarai Gotthard." Rezim fasis menuduh bahwa pemerintah Swiss memperlakukan warga etnis Romansch di Graubünden dengan buruk. Mussolini mengatakan bahwa Bahasa Romansch adalah sebuah dialek Italia, dan dengan demikian Graubünden harus dimasukkan ke dalam Italia. Ticino diklaim karena daerah ini masuk ke dalam Duchy of Milan sejak pertengahan abad ke-14 hingga tahun 1515. Klaim ini juga didasarkan pada anggapan bahwa daerah yang kini menjadi bagian Graubünden, di Lembah Mesolcina dan distrik Hinterrhein, dipegang oleh keluarga Trivulzio dari Milan, yang memimpin dari Kastil Mesocco pada akhir abad ke-15. Selain itu, pada musim panas tahun 1940, Galeazzo Ciano bertemu dengan Adolf Hitler dan Joachim von Ribbentrop dan menghimbau kepada mereka bahwa Swiss harus dibagi dua di pertengahan Pegunungan Alpen. Dengan demikian, Italia akan mendapatkan juga kanton Valais di atas semua yang sudah dibahas sebelumnya.

Di arah selatan, rezim fasis mengklaim kepulauan Malta, yang berada di bawah kepemimpinan Britania sejak tahun 1800. Mussolini mengklaim bahwa bahasa Malta adalah dialek bahasa Italia, sambil menyiarkan teori bahwa Malta adalah asal-usul peradaban Latin. Bahasa Italia digunakan secara luas di Malta dalam bidang sastra, sains, dan hukum; digunakan pula sebagai salah satu bahasa resmi di Malta hingga tahun 1937 saat kepulauan ini terpaksa melepaskan status tersebut atas perintah Britania, sebagai respons atas invasi Italia ke Etiopia. Kaum irredentis Italia mengklaim bahwa wilayah-wilayah di sepanjang pantai Afrika Utara adalah Pantai Keempat dan menggunakan rezim Romawi Kuno di Afrika Utara sebagai preseden untuk memasukkan daerah-daerah tersebut ke dalam wilayah Italia. Hal ini mereka klaim sebagai "kembalinya" Italia ke Afrika Utara. Pada bulan Januari 1939, Italia menganeksasi beberapa wilayah Libya yang dianggap masuk ke dalam Pantai Keempat Italia. Empat provinsi pantai Libya, yaitu Tripoli, Misurata, Benghazi dan Derna dianggap sebagai bagian Italia metropolitan yang integral. Pada waktu yang sama, orang asli Libya diberikan kesempatan untuk mendaftar "Kewarganegaraan Spesial Italia". Untuk mendapatkan kewarganegaraan ini, seseorang harus faseh dalam bahasa Italia dan tipe kewarganegaraan ini hanya sah di dalam Libya. Tunisia, yang diambil oleh Prancis sebagai protektorat tahun 1881, memiliki jumlah warga Italia terbesar di Afrika Utara. Penaklukannya oleh Prancis dianggap sebagai sebuah penghinaan terhadap kebanggaan nasional di Italia. Mereka menganggap bahwa mereka "kehilangan" Tunisia dari rencana mereka. Ketika Italia masuk dalam Perang Dunia II, mereka menyatakan niat untuk menaklukkan Tunisia dan departemen Konstantina (Algeria) dari Prancis.

Di selatan Italia, rezim fasis merencanakan ekspansi koloni Italia di Afrika. Pada tahun 1920-an, Italia memandang Portugal sebagai sebuah negara lemah yang tidak cocok memiliki koloni karena pegangannya yang lemah pada koloni-koloninya, serta manajemen yang buruk. Berdasarkan pandangan ini, Italia hendak mengambil koloni-koloni Portugal. Hubungan Italia dengan Portugal dipengaruhi oleh naiknya rezim nasionalis konservatif yang otoriter, dipimpin oleh António de Oliveira Salazar. Ia banyak meminjam metode-metode fasis. Namun demikian, Salazar tetap mempertahankan persekutuan tradisional Portugal dengan Britania.