Jabarkan Meritokrasi dari Ketuanan Melayu

Sebelum meninggalkan jabatannya, Mahathir mengutuk orang Melayu yang mengandalkan hak istimewa mereka. Abdullah melanjutkan, memperingatkan orang Melayu untuk belajar hidup tanpa tongkat penyangga atau berakhir di kursi roda. Semasa pemerintahannya, ia memulai praktik meritokrasi sebagaimana yang sempat diusulkan Matahir dan kuota penerimaan universitas dihapuskan. Namun, ada yang menuduh hal itu tidak menghapus diskriminasi dalam pendidikan. Jurusan pra-universitas dibagi menjadi dua; satu kursus mempersiapkan siswa untuk ujian standar Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM), yang berlangsung selama dua tahun, sementara yang lainnya terdiri dari berbagai kursus matrikulasi yang dinilai oleh dosen perorangan, biasanya berlangsung selama satu tahun.

Pengkritik menolak meritokrasi sebagai tipuan dengan alasan bahwa tidak adil untuk menganggap kedua jurusan itu setara untuk tujuan penerimaan. Meskipun tampaknya terbuka untuk warga bukan bumiputra, pengkritik menuduh bahwa kebanyakan yang mengambil matrikulasi adalah orang Melayu.

Sebelumnya, konstitusionalitas mata kuliah matrikulasi khusus Bahasa Melayu atau Bumiputra telah dipertanyakan, karena Pasal 153 yang diamandemen melarang penolakan penerimaan siswa atas dasar ras saja. Alhasil, mata kuliah matrikulasi dibuka untuk warga bukan bumiputra. Namun, beberapa anggota UMNO menganggap meritokrasi terlalu keras kepada siswa Melayu pedesaan sehingga merugikan mereka dibandingkan dengan siswa perkotaan dan menyerukan pemulihan kuota untuk menghindari kesempatan belajar yang tidak merata".

Pada Sidang Umum UMNO 2004, Wakil Ketua Tetap Badruddin Amiruldin membacakan buku tentang Peristiwa 13 Mei, dengan memperingatkan: "58 tahun yang lalu kita memiliki kesepakatan dengan ras lain, ketika kita mengizinkan mereka untuk menumpang di tanah ini. ... Janganlah ada ras lain yang mempertanyakan hak-hak orang Melayu di tanah ini. Jangan mempertanyakan agamanya karena ini adalah hak saya atas tanah ini." Kemudian Menteri Pendidikan Tinggi Shafie Salleh juga menyatakan di sidang bahwa warga bukan bumiputra tidak akan pernah diizinkan masuk ke Universiti Teknologi MARA (UiTM), yang hanya boleh bagi bumiputra, seraya berkata "Saya tidak akan pandang bulu dalam masalah ini."

Kemudian pada Sidang Umum tahun berikutnya, Menteri Pendidikan dan Ketua Pemuda UMNO Hishammuddin Hussein, putra Tun Hussein Onn, mengacungkan keris seraya menyerukan restorasi DEB sebagai bagian dari Kebijakan Pembangunan Nasional (DPN) yang digagas Mahathir. Menurut Hishammuddin, keris melambangkan peran pemuda UMNO dalam memperjuangkan ras Melayu. Sementara itu, wakilnya Khairy Jamaluddin, menantu Abdullah, membahas kebangkitan DEB dalam bentuk entitas terpisah yang diberi nama Agenda Nasional Baru (ANB). Hishammuddin would later describe the keris as a "unifying symbol", stating that "The young people today no longer see it as a symbol to uphold ketuanan Melayu."