Jelaskan Karier dari Budiman Sudjatmiko

Budiman aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), namun Budiman tidak dapat menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut  Ia kemudian menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini pula, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya.

Pendirian PRD dan pemenjaraan oleh Orde Baru

Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang kemudian menyebabkannya dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara, dan hanya dijalani selama tiga tahun, karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jl. Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang telah pecah untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jl. Diponegoro 58 Jakarta Pusat.

Setelah ada perlawanan dari pendukung PDI dan juga dari rakyat Jakarta yang mengakibatkan kota Jakarta terbakar pada 27 Juli. Akibatnya Budiman dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.

Bergabung ke PDIP dan pendirian Repdem

Setelah kembali ke Indonesia, pada akhir 2004 bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap partai.

Pada periode 2009—2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.