Jelaskan Saksi korupsi dari Ahmad Heryawan

Pada 9 Januari 2019, Aher memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas kasus dugaan suap pembangunan proyek Meikarta di Bekasi. Kasus ini menyeret Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka. Aher dimintai keterangan karena saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat ia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 648/Kep.1069-DPMPTSP/2017 tentang Delegasi Pelayanan dan Penandatanganan Rekomendasi Pembangunan Komersial Area Proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi tertanggal 23 November 2017. SK tersebut berisi pendelegasian atas pelayanan dan penandatanganan rekomendasi untuk pembangunan komersial area proyek Meikarta di Bekasi kepada Kepala Dinas PMPTSP Jawa Barat.

Dalam keterangannya di KPK, Aher menjelaskan soal keputusannya mengenai rekomendasi penanaman modal proyek Meikarta di Cikarang. Ia mengeluarkan SK pendelegasian karena berdasarkan Perpres No 97 Tahun 2014, rekomendasi yang dikeluarkan pemerintah provinsi tidak boleh ditandatangani gubernur. Isi Pepres No. 97 tahun 2014 itu adalah pendelegasian kepada kepala dinas penanaman modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk menandatangani rekomendasi penanaman modal. Namun, Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketika itu hanya mengeluarkan rekomendasi lahan yang sudah clean and clear yakni sekitar 86,4 hektare.

Tercatat telah dua kali Aher dipanggil oleh KPK sebagai saksi, yaitu pada tanggal 20 Desember 2018 dan 7 Januari 2019. Ia mengaku tidak memenuhi dua panggilan KPK sebelumnya karena surat dari KPK salah alamat. Ramainya pemberitaan yang mengatakan dirinya mangkir membuat Aher berinisiatif menelepon call center KPK menyatakan kesiapan dirinya diperiksa sebagai saksi kasus suap Meikarta.