Jabarkan Pengendalian dari Konflik kepentingan

Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat. Contoh nyatanya, mampu memberikan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Apablia kebijakan tersebut didasarkan kepada kepentingan pribadi, maka hasil putusannya tidak menjadi objektif. Lembaga pemerintahan yang membuat kebijakan publik di antaranya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan tersebut sudah melalui proses pengkajian dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu sifatnya mengikat. Nilai-nilai Pancasila yang ada dalam masyarakat Indonesia sangat mementingkan kepentingan publik, dibandingkan dengan kepentingan individu yang sempit.