Jelaskan Keuangan Aceh dari Pemerintah Aceh

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota terdiri atas:

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan milik Aceh/Kabupaten/Kota dan hasil penyertaan modal Aceh/Kabupaten/ Kota;

lain-lain pendapatan asli Aceh dan pendapatan asli Kabupaten/Kota yang sah.

bagian dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 90% (sembilan puluh persen);

bagian dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 80% (delapan puluh persen);

bagian dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21) sebesar 20% (dua puluh persen).

bagian dari kehutanan sebesar 80% (delapan puluh persen);

bagian dari perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen);

bagian dari pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh persen);

bagian dari pertambangan panas bumi sebesar 80% (delapan puluh persen);

bagian dari pertambangan minyak sebesar 15% (lima belas persen); dan

bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 30% (tiga puluh persen).

tambahan dana bagi hasil bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen); dan

tambahan dana bagi hasil bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen).

Pemerintah Aceh berwenang mengelola tambahan Dana Bagi Hasil minyak dan gas yang merupakan pendapatan dalam APBA. Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh. Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan tersebut dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.