Jelaskan Pendidikan dari Hendarman Supandji

SMA Negeri 1 Magelang (1965)

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (1972)

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, 1979-1981

Pusat Operasi Intelijen Kejaksaan Agung, 1982-1983

Diperbantukan di Badan Koordinasi Instruksi Presiden untuk masalah narkotika dan diperbantukan di Botasupal Bakin, 1984-1985.

Kepala seksi penanggulangan tindak pidana umum intelijen Kejaksaan Agung, 1985-1990

Atase Kejaksaan di KBRI Bangkok, 1990-1995

Kepala Pusdiklat Kejaksaan Agung, 1995-1996

Asisten Perdata dan TUN di Kejati Palembang, 1996-1997

Staf khusus Jaksa Agung, 1998

Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung, 1998-2002

Jaksa tinggi di Yogyakarta dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus 25 April, 2002-2004

Menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 September 2010 yang mengabulkan sebagian gugatan Yusril Ihza Mahendra terhadap masa jabatan jaksa agung dalam UU No. 16 Tahun 2004, keabsahan jabatan Hendarman menjadi diperdebatkan. Menurut Ketua MK Mahfud MD, berdasarkan keputusan tersebut, sejak 22 September 2010 pukul 14.35 WIB, Hendarman tidak lagi menjadi Jaksa Agung yang sah. Sementara pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana, tetap berkeyakinan bahwa jabatan Hendarman sah karena tidak ada bagian dalam keputusan MK yang menyatakan apa yang dikemukakan oleh Mahfud tersebut.

Pada tanggal 24 September 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakhiri perdebatan dengan mengeluarkan keputusan presiden yang memberhentikan Hendarman. Sejak dikeluarkannya keppres tersebut, Hendarman resmi diberhentikan dan tugas serta wewenangnya dilaksanakan oleh Wakil Jaksa Agung Darmono sebagai pejabat sementara.