Jelaskan Reformasi dari Korupsi di Indonesia

Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi dengan Hukum Pidana

Upaya Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa dikenal dengan Politik kriminal atau criminal policy oleh G. Peter Hoefnagels kebijakan penerapan hukum pidana (criminal law application) (Nawawi Arif : 2008), Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu melalui jalur penal (dengan menggunakan hukum pidana) dan jalur non-penal (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana-sarana non-penal), upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberi penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi, salah satu cara untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk lembaga yang independen yang khusus menangani korupsi, menyediakan sarana bagi masyarakat yang hendak mengkomplain apa yang dilakukan oleh lembaga Pemerintah baik dari eksekutif, legislatif, yudikatif, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia serta deretan pegawainya dan lain sebagainya, lembaga tersebut harus memberikan edukasi kepada pemerintah dan masyarakat, lembaga independen Ombudsman patut mengembangkan kepedulian serta pengetahuan masyarakat mengenai hak mereka untuk mendapat perlakuan yang baik, jujur dan efisien dari pegawai pemerintah (UNODC : 2004)

Upaya penanggulangan korupsi selain dengan hukum pidana juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada tanggal 20 Juli 2018.