Tolong jelaskan mengenai Sejarah dari Kerajaan Wajo

Para ahli menghubungkan kemunculan Wajo dan negeri-negeri pedalaman lainnya di Sulawesi Selatan dengan intensifikasi pertanian dan pemusatan politis pada sekitar abad ke-14, yang didukung oleh naiknya permintaan luar bagi beras Sulawesi Selatan. Populasi naik dengan pesat, dan pertanian berbasis peladangan pun digantikan dengan budidaya padi lahan basah intensif. Di sepanjang Sulawesi Selatan yang secara geografis berbentuk semenanjung ini, hutan-hutan dibuka dan permukiman-permukiman baru didirikan. Orang-orang Wajo sendiri mengaitkan asal usul negeri mereka dengan migrasi dan pendirian permukiman-permukiman baru. Naskah Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ (Sejarah Lengkap Wajo), misalnya, meriwayatkan kisah seorang bangsawan Bugis yang menemukan wilayah dengan tanah terbuka, hutan yang berisikan banyak hewan buruan, serta danau-danau dengan ikan yang berlimpah. Ia lalu memutuskan untuk menetap di sana dan mendirikan negeri Cinnotabiʼ, yang bertransformasi menjadi Wajo pada awal abad ke-15.

Menurut tradisi, nama "Wajo" merujuk pada pohon bajoʼ tempat penguasa Cinnotabiʼ La Tenribali mengadakan kontrak sosial dengan ketiga pemimpin di daerah yang disebut Boliʼ, yang kemudian menjadi wilayah inti Wajo. La Tenribali ditunjuk untuk memimpin Boliʼ dengan gelar batara ('langit'). Menurut riwayat lontara, Batara Wajo ketiga, La Pateddungi To Samallangiʼ, dipaksa turun takhta oleh rakyatnya karena kelakuannya yang tidak bermoral. Ia lalu diusir keluar dari Wajo, dan dibunuh dalam perjalanannya oleh seorang bangsawan Wajo. Atas prakarsa seorang tokoh Wajo yang bernama La Tiringeng To Taba, tata negara Wajo kemudian direformasi dengan pendirian sebuah dewan perwakilan. Dewan ini dimpimpin oleh seorang penguasa utama yang diangkat melalui pemilihan, bergelar arung matoa ('raja yang dituakan'). La Paléwo To Palippu dari Béttémpola dipilih oleh dewan sebagai arung matoa pertama Wajo.

Pada masa pemerintahan arung matoa keempat, La Tadampareʼ Puang ri Maggalatung (menjabat sekitar 1491–1521), Wajo menjadi salah satu negeri Bugis yang utama. Memasuki abad ke-16, Wajo telah mampu mencapai posisi yang relatif lebih tinggi dalam hubungannya dengan Luwu, salah satu kekuatan utama di Sulawesi Selatan yang mendominasi tanah Wajo pada abad ke-15. Bersama Luwu, Wajo memenangkan perang melawan Sidenreng di Ajatappareng, hingga memaksa Sidenreng untuk memberikan sebagian wilayahnya di sebelah utara Danau Tempe kepada Wajo. Di bawah kepemimpinan La Tadampareʼ, Wajo juga menyerap sisa-sisa wilayah Cina, salah satu negeri Bugis awal yang cukup berpengaruh. Keseimbangan kekuasaan di kawasan timur Sulawesi Selatan bergeser kembali pada awal abad ke-16 ketika Bone, negeri Bugis di selatan Wajo, memenangkan perang melawan Luwu dan menjadi kekuatan paling utama di kawasan tersebut. Pada saat yang sama Gowa dan Tallo, kerajaan kembar bersuku Makassar di sebelah barat semenanjung, mulai mengembangkan kekuasaannya. Pada awal abad ke-16, Gowa bersekutu dengan Bone dalam perang melawan Luwu dan Wajo, tetapi pada pertengahan abad ke-16 Gowa dan Bone menjadi lawan dalam perebutan hegemoni Sulawesi Selatan. Saat itu, Wajo telah jatuh ke dalam lingkup pengaruh Gowa, dan mendukung Gowa dalam perangnya melawan Bone pada tahun 1560-an.

Persekutuan Tellumpoccoé dan Gowa-Tallo (1582–1660)

Kemajuan Gowa disertai perlakuan keras terhadap negeri Bugis bawahannya, yaitu Wajo dan Soppeng. Karena itu, dalam sebuah pertemuan yang diprakarsai oleh Bone pada tahun 1582, Wajo dan Soppeng turut menyepakati pakta pertahanan bersama yang dikenal sebagai Perjanjian Timurung. Persekutuan ketiga negeri Bugis ini juga dikenal sebagai Tellumpoccoé ('Tiga Puncak'). Hubungan antara negeri-negeri anggota persekutuan digambarkan serupa kakak-beradik; Bone sebagai si sulung, Wajo sebagai saudara tengah, dan Soppeng sebagai bungsunya. Persekutuan ini bertujuan untuk meraih kembali kedaulatan tanah Bugis, dan menghentikan laju ekspansionisme Gowa. Persekutuan ini berhasil mematahkan serangan Gowa ke Wajo pada tahun 1582 serta serangan ke Bone pada 1585 dan 1588. Satu lagi serangan Gowa pada tahun 1590 batal di tengah jalan menyusul terbunuhnya penguasa Gowa Tunijalloʼ.

Terlepas dari hambatan ini, pada awal abad ke-17, Gowa dan Tallo berhasil menjadi kekuatan paling utama di semenanjung Sulawesi Selatan dengan menyokong perdagangan internasional serta membantu penyebaran agama Islam. Antara tahun 1608 dan 1611, pasukan Gowa berhasil menaklukkan negeri-negeri di Sulawesi Selatan, mengislamkan Soppeng pada 1609, Wajo pada 1610, dan Bone pada 1611. Setelahnya, Tellumpoccoé menyerahkan kendali atas urusan hubungan luar mereka kepada Gowa, walaupun mereka diperbolehkan mempertahankan persekutuan tersebut dan masih diberi kebebasan untuk mengatur urusan dalam negeri mereka. Kebijakan ini ternyata cukup berhasil mengambil hati orang-orang Bugis, khususnya Wajo yang menjadi semakin setia kepada Gowa. Arung Matoa To Mappassaungngé (menjabat 1627–1628) bahkan menawarkan untuk menjaga ibu kota Gowa ketika penguasanya sedang pergi berperang, walaupun ia tidak diharuskan untuk melakukannya. Pada masa ini pula orang-orang Wajo mulai merantau ke Makassar untuk berdagang, bersamaan dengan bertumbuhnya jalur pelayaran dari Danau Tempe ke Teluk Bone melalui muara Sungai Cenrana.

Wajo kembali terlibat dalam konflik ketika penguasa Bone La Maddaremmeng (memerintah 1626–1643), entah dengan alasan politis atau agama, menyerang dan menjarah Pénéki, salah satu daerah bawahan Wajo. Karena La Maddaremmeng menolak untuk memberi ganti rugi akibat penjarahannya di Pénéki, Wajo pun menyatakan perang terhadap Bone. Gowa dan Soppeng memihak Wajo dalam konflik ini, dan pasukan gabungan mereka berhasil mengalahkan Bone pada akhir 1643. Bone dihukum keras dengan dijadikan negeri bawahan Gowa, dan penguasanya digantikan oleh wali negeri dari kalangan Bone yang memerintah atas nama bangsawan Makassar. Sebuah pemberontakan lanjutan dari saudara La Maddaremmeng juga berhasil dipadamkan. Status Bone kembali diturunkan menjadi "budak" (jajahan) Gowa, sementara keluarga bangsawannya ditawan serta dibawa paksa ke Gowa. Beberapa wilayah sengketa yang dikuasai Bone diambil alih oleh Wajo, dan sejumlah besar rakyat Bone dibawa untuk melakukan kerja paksa di Wajo. Kejadian ini menumbuhkan rasa dendam pada rakyat Bone terhadap Gowa dan Wajo.

Perang Makassar dan migrasi orang-orang Wajo (1660–1730)

Memasuki perempat kedua abad ke-17, Gowa-Tallo menjadi negeri terkuat di Nusantara bagian timur baik secara politik maupun ekonomi. Akibat upaya kerajaan kembar ini untuk mempertahankan hegemoni, mereka berselisih dengan Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC), yang ingin memonopoli perdagangan rempah di Kepulauan Maluku. Pada tahun 1660, VOC menyerang Gowa dan berhasil mengambil alih kendali atas benteng di Paʼnakkukang. Gowa lalu memaksa rakyat dari negeri-negeri bawahannya untuk bekerja membangun konstruksi militer sebagai antisipasi terhadap konflik lanjutan. Kerja paksa ini pada akhirnya menjadi pemicu pemberontakan yang dipimpin oleh bangsawan Bone Arung Palakka. Namun, usaha Arung Palakka untuk menghidupkan kembali persekutuan Tellumpoccoé gagal, karena Wajo menolak untuk memutuskan perjanjiannya dengan Gowa. Terlebih lagi, Arung Matoa Wajo kala itu, La Tenrilai To Sengngeng (menjabat 1658–1670), merupakan menantu dari Sultan Gowa Hasanuddin.  Karena tiadanya dukungan yang cukup, pemberontakan ini pun berhasil ditumpas oleh pasukan gabungan Gowa dan Wajo, sehingga memaksa Arung Palakka melarikan diri ke Buton, sebelum kemudian pergi ke Batavia untuk meminta bantuan dari VOC.

Selama Perang Makassar (1666–1669), Wajo memberi dukungan penuh bagi Gowa untuk menghadapi VOC serta pasukan pimpinan Arung Palakka dari Bone dan sekutu-sekutunya. Bahkan ketika istana Gowa di Somba Opu jatuh ke tangan musuh dan Gowa-Tallo menyerah secara resmi, Arung Matoa La Tenrilai To Sengngeng tetap menolak untuk tunduk kepada Perjanjian Bungaya dan terus memberikan perlawanan kepada pasukan Belanda dan Bone. Pada pertengahan tahun 1670, Arung Palakka pun melancarkan invasi besar-besaran ke tanah Wajo. Meski pasukan Arung Palakka mendapati perlawanan yang gigih dari orang-orang Wajo, benteng ibu kota Wajo di Tosora akhirnya jatuh ke pihak Bone pada Desember 1670. La Tenrilai gugur di medan pertempuran, dan penerusnya La Paliliʼ To Malu (menjabat 1670–1679) terpaksa menandatangani perjanjian yang membatasi kekuatan politik, niaga, serta militer Wajo, ditambah dengan Perjanjian Bungaya. Terlepas dari kekalahannya, Wajo masih mendapati pembalasan yang keras dari Arung Palakka dan orang-orang Bone. Banyak orang Wajo yang diculik, dirampas barangnya, atau dilecehkan; seorang Wajo dapat ditampar atau bahkan dibunuh jika tidak menuruti keinginan orang-orang Bone. Bone juga mencaplok wilayah pesisir di muara Sungai Cenrana, yang merupakan satu-satunya jalur sungai yang menghubungkan pusat Wajo ke laut. Pengaduan Wajo kepada VOC di Makassar mengenai perlakuan semena-mena Bone juga tidak digubris.

Kesulitan yang dihadapi rakyat Wajo di tanah air menjadi pemicu migrasi keluar. Walaupun tradisi merantau telah menjadi bagian utama dari budaya Wajo sejak masa pendiriannya, tradisi ini semakin menonjol setelah Perang Makassar, ketika sejumlah besar orang Wajo bermigrasi ke luar negeri dan menetap di berbagai wilayah seperti Makassar, Kalimantan bagian timur, Nusa Tenggara, dan kawasan sekitar Selat Malaka. Komunitas-komunitas rantau ini terhubung baik dengan tanah air mereka maupun kepada sesama komunitas melalui ikatan kekerabatan, niaga, dan hukum. Memasuki abad ke-18, penguasa-penguasa Wajo secara berturut-turut mulai memanfaatkan jaringan ini untuk membangkitkan negeri mereka kembali. Beberapa penguasa, misalnya, memerintahkan rakyat-rakyat Wajo di perantauan untuk membeli senjata demi memperkuat pertahanan Wajo. Perhatian yang signifikan juga diberikan kepada perniagaan; Arung Matoa La Tenriwerrung Puanna Sangngaji (menjabat 1711–1713) bahkan menyatakan bahwa hanya dengan mengejar kekayaan-lah orang-orang Wajo dapat "berdiri tegak". Penerusnya, La Saléwangeng To Tenrirua (menjabat 1713–1736), mendukung perdagangan internasional dengan cara-cara yang lebih praktis. Ia mengeruk aliran sungai yang menuju ibu kota Tosora untuk memperlancar akses bagi kapal-kapal besar, memperkuat industri pertanian dan perikanan dengan meminta mereka menunjuk wakil dalam pemerintahan yang disebut sebagai akkajenangngeng, mengadakan jabatan birokrasi baru yang bertugas secara khusus untuk mempromosikan perdagangan, serta mendirikan sebuah institusi yang berperan sebagai bank peminjam modal untuk perniagaan dan pertanian sekaligus sebagai badan jaminan sosial.

La Maddukelleng dan kemelut di Wajo (1730–1795)

Semenjak kematian Arung Palakka pada 1696, tidak ada penerusnya yang mampu mempertahankan hegemoni Bone di kawasan Sulawesi Selatan sebaik dirinya. Kekosongan kekuasaan ini membuat perdagangan Wajo dapat tumbuh dengan pesat tanpa halangan yang berarti. Interaksi antara komunitas rantau Wajo dan tanah air mereka semakin erat, dan memuncak pada tahun 1730-an ketika petualang Wajo La Maddukelleng kembali ke Sulawesi Selatan. Awalnya, ia dan pengikutnya menyerang permukiman-permukiman di bagian barat semenanjung dan pulau-pulau sekitar Makassar. Pada tahun 1736, ia dinobatkan sebagai penguasa Pénéki, dan terlibat dalam sebuah konfrontasi dengan Bone. Serangan balasan yang dilakukan Bone ke Pénéki menyebabkan banyak rakyat Wajo yang menjadi pendukung La Maddukelleng. Tak lama kemudian ia pun ditunjuk menjadi arung matoa (menjabat 1736–1754). Dengan dukungan luas dari rakyatnya baik di dalam maupun di luar negeri, ia membawa Wajo memenangkan perang melawan Bone. Pada pertengahan tahun 1737 keduanya menandatangani perjanjian damai, dan Bone diharuskan untuk menebus segala kerugian yang diderita Wajo akibat penindasan penguasa-penguasa Bone sejak Perang Makassar.

Setelah terbebas dari dominasi Bone, Wajo kini menjadi negeri paling utama di Sulawesi Selatan. Lontaraʼ Sukkuʼna Wajoʼ bahkan menyebut bahwa Wajo kala itu diakui sebagai pemimpin Tellumpoccoé. Begitu kuatnya Wajo kala itu, sehingga pada tahun 1739, La Maddukelleng berani menyerukan agar Tellumpoccoé dan Gowa bersatu untuk mengusir Belanda dari Makassar. Akan tetapi, ekspedisi ini berakhir dengan kegagalan akibat desersi yang dilakukan oleh sekutu-sekutu Wajo. Bone bahkan berbalik memihak Belanda. Pada awal tahun 1741, Belanda bersama Bone dan sekutunya membalas menyerang Wajo dan mengepung ibu kota Tosora. Hanya saja, cuaca yang tidak mendukung serta keadaan finansial dan moral yang kurang baik menyebabkan Belanda memilih untuk mundur pada bulan Maret 1741.

Pada tahun 1740-an, sebuah konflik baru muncul. La Gau, Datu Pammana (negeri bawahan Wajo), berselisih paham dengan La Maddukkelleng perihal siapa yang berhak mewarisi takhta Sidenreng, yang kala itu dikuasai oleh saudara La Gau. Perang saudara kemudian pecah selama berbulan-bulan antara pihak yang mendukung La Maddukelleng dan pihak yang mendukung La Gau. Walaupun keduanya sempat berdamai, La Maddukelleng kembali menyulut peperangan ketika ia secara sepihak memutuskan bahwa wilayah Mojong yang disengketakan oleh Bélawa (daerah bawahan Wajo) dan Sidenreng merupakan milik Bélawa. Akibat perang berkepanjangan serta kebijakan-kebijakan yang sering kali diputuskan sesuka hati tanpa mengindahkan adat, La Maddukkelleng pun mulai kehilangan dukungan dari rakyatnya, hingga akhirnya ia meletakkan jabatannya pada tahun 1754.

La Maddanaca terpilih untuk menggantikan La Maddukelleng, tetapi ia mengundurkan diri satu tahun kemudian, sebelum kemudian terbunuh akibat diamuk di Makassar. Posisinya digantikan oleh La Passaung. Pada masa pemerintahannya Wajo lagi-lagi mengalami konflik. La Maddukelleng yang sudah tak lagi berkuasa berusaha untuk memengaruhi politik Wajo dengan menulis surat ke dewan pemerintahan untuk memperingatkan mereka agar mewaspadai La Gau, yang kala itu masih menjabat sebagai Pilla (salah satu dari tiga panglima besar Wajo).  Perpecahan akibat debat antara La Maddukelleng dan La Passaung mengakibatkan keresahan di Wajo sehingga banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. La Gau sendiri ditengarai ingin memperkuat negerinya Pammana dan menjadikannya sejajar dengan Wajo. Akibat kejadian-kejadian ini, La Passaung pun mundur dari jabatannya setelah dua tahun memerintah.

La Passaung digantikan oleh La Mappajung Puanna Salowo. Belum lama ia dilantik, Bone menyatakan perang terhadap Pénéki, karena La Maddukelleng menolak untuk menyerahkan putranya yang mencuri kuda Arumpone La Temmassongé (memerintah 1749–1775). Pemerintah pusat Wajo memilih untuk tidak terlibat dalam perang ini, dan baru mengirimkan pasukan ke Pénéki ketika La Maddukelleng sudah dalam keadaan terpojok. La Maddukelleng kemudian diadili oleh Tellumpoccoé pada sekitar tahun 1763, tetapi para utusan dari tiap negara anggota tidak bersepakat mengenai hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepadanya untuk segala kesalahan yang telah ia lakukan, dan La Maddukelleng pun meninggal sebelum ia sempat mendapatkan hukuman apapun. La Mappajung mengundurkan diri setelah tujuh tahun memimpin; posisinya digantikan oleh La Malliungeng To Alléong, yang juga mengundurkan diri pada tahun 1770 setelah dua tahun memimpin. Selama bertahun-tahun berikutnya, dewan pemerintahan Wajo tidak dapat bersepakat untuk memilih arung matoa yang baru, sehingga posisi tersebut dibiarkan lowong hingga tahun 1795.

Masa akhir dan kemunduran (1795–1905)

Memasuki abad ke-19, agama Islam semakin kuat mengakar di Wajo. Arung Matoa La Mallalengeng (menjabat 1795–1817) memerintahkan agar para pemimpin di pelosok memperbaiki masjid dan surau di daerah masing-masing, serta meramaikannya dengan kajian-kajian Al-Qur'an dan pembacaan barzanji tiap malam Jumat. Di bawah pengaruh ulama yang terinspirasi gerakan pembaharuan Islam di Arab Saudi, La Memmang (atau La Manang) To Appamadeng (menjabat 1821–1825) memerangi adat-adat yang dianggap takhayul, menghancurkan tempat-tempat yang disucikan oleh masyarakat pra-Islam, dan berusaha untuk menerapkan syariat Islam dengan tegas (semisal menerapkan hukum cambuk dan potong tangan, serta mewajibkan penggunaan hijab), walaupun usahanya ini tidak bertahan lama karena penentangan dari rakyatnya.

Sejak awal 1830-an, takhta Sidenreng diperebutkan oleh La Pangnguriseng dan saudara tirinya La Patongi. Sebagian besar bangsawan Wajo memihak La Patongi yang merupakan cucu dari seorang Ranreng (penguasa wilayah) Talotenreng, tetapi sebagian kecil faksi memihak La Pangnguriseng yang juga didukung oleh Bone, Soppeng, dan Belanda. Meski pada awalnya La Patongi kalah dan tersingkir, ia tidak juga melepaskan klaimnya atas takhta Sidenreng. Perselisihan ini menjadikan pemerintahan Wajo tidak stabil, dan selama bertahun-tahun para anggota dewan tidak dapat bersepakat untuk memilih arung matoa yang baru. Pengangkatan La Paddengngeng (menjabat 1839–1845) sebagai arung matoa tidak banyak mengubah keadaan; malah, ia memilih pergi ke luar Wajo akibat perselisihannya dengan para Petta Ennengngé (enam anggota dewan tertinggi Wajo selain arung matoa) dan tidak lagi terlibat dalam politik Wajo hingga akhir hayatnya.

Perang perebutan takhta Sidenreng berlanjut pada masa pemerintahan Arung Matoa La Pawellangi Pajumpéroé. Ia kemudian digantikan oleh La Cincing Akil Ali, saudara kandung La Pangnguriseng. Sebagaimana La Paddengngeng, La Cincing lebih banyak mengabaikan tugasnya dan menetap di luar Wajo, sehingga perselisihan dalam pemerintahan Wajo semakin meningkat, bahkan pecah menjadi perang saudara. Akibatnya, pemerintahan dan penegakan hukum tidak lagi berfungsi dengan baik, sehingga aksi kejahatan merajalela di seluruh Wajo. Barulah pada masa pemerintahan La Koro (1885–1891), hukuman keras ditegakkan bagi para pelaku kejahatan, sehingga orang-orang menjadi segan kepadanya. Ia juga melakukan reformasi pada bidang militer dengan mengangkat jenderal, kolonel, serta mayor yang memiliki pasukan tetap.

Pertikaian yang berlarut-larut selama abad ke-19 melemahkan Wajo dan negeri-negeri Bugis lainnya, sehingga posisi Belanda di Sulawesi Selatan semakin kuat. Sepanjang abad ke-19 pula, Belanda beberapa kali memerangi Bone untuk membatasi kekuatan sekutu lamanya tersebut. Puncaknya pada tahun 1860, Bone terpaksa menandatangani perjanjian yang menurunkan statusnya dari sekutu menjadi negara vasal. Mendekati akhir abad ke-19, Belanda mulai melakukan ekspansi untuk menundukkan secara penuh negeri-negeri Nusantara yang masih belum berada di bawah naungan Hindia Belanda, termasuk di antaranya negeri-negeri Sulawesi Selatan. Menyusul takluknya Gowa dan Bone pada tahun 1905, Wajo dan Soppeng pun menuruti keinginan Belanda dan menandatangani Korte Verklaring, yaitu pernyataan pendek yang intinya mengakui bahwa mereka merupakan negara bawahan yang setia kepada Belanda, berjanji untuk menyerahkan segala urusan luar negeri mereka dan menuruti peraturan serta perintah yang diberikan oleh Kerajaan Belanda dan pemerintahan kolonial.

Sebagai swapraja di bawah Hindia Belanda dan Indonesia (1905–1960)

Setelah kematian Arung Matoa Ishak Manggabarani (menjabat 1900–1916), Wajo tidak memiliki arung matoa selama satu dekade penuh. Selama masa itu, terjadi beberapa pertikaian yang melibatkan Arung Pénéki sekaligus Datu Larompong La Oddang. Dalam salah satu pertempurannya melawan pasukan Bone, ibu kota Wajo di Sengkang bahkan sempat dibakar oleh musuh. La Oddang naik sebagai arung matoa pada akhir 1926. Pada masa kepemimpinannya, dibuatlah pembagian tugas yang jelas serta kantor-kantor khusus bagi para Petta Ennengngé, sementara jabatan-jabatan dewan perwakilan dihapuskan. Kepala-kepala wanua juga diserahi tugas yang lebih besar untuk mengurus masalah keuangan dan hukum di daerah masing-masing. Untuk memajukan kesehatan, ia juga menempatkan seorang dokter di ibu kota serta pembantu klinik di beberapa wanua. Pada masa ini pula Belanda mulai membangun jalan darat menuju Wajo, karena jalur perairan dari muara Cenrana sudah tidak lagi kondusif untuk dilalui perahu besar akibat pendangkalan.

Pasukan Jepang mendarat di Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1942. Selama Perang Pasifik, tenaga Jepang dipusatkan pada usaha untuk memenangkan perang, sehingga Jepang tidak memedulikan pembangunan di Wajo atau negeri Sulawesi Selatan lainnya. Meski begitu, pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan tidak separah di Jawa; penduduk setempat tidak harus menjadi romusha, walaupun mereka dipaksa untuk menyediakan beras bagi pasukan Jepang. Tidak lama setelah Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan bersama dengan tentara Sekutu. Opini di kalangan aristokrat Sulsel pun terbelah; sebagian di antaranya mengikuti Arumpone Andi Mappanyukki dengan mendukung pihak pro-republik, sementara sebagian lagi bersedia bekerja sama dengan Belanda terlebih dahulu. Di Wajo, Arung Matoa Andi Mangkonaʼ dan sebagian besar pejabat tinggi Wajo memilih untuk bekerja sama. Sebagian kecil petinggi Wajo, seperti Cakkuridi Andi Makkulau (menantu Andi Mappanyukki) dan Ranreng Tua Andi Ninnong, menentang posisi ini. Andi Makkulau mundur ke hutan dan menjadi gerilyawan hingga tertangkap dan dipenjara. Suami Andi Ninnong terbunuh dalam kampanye pasifikasi Westerling, sementara putranya tewas di Jawa saat membantu perjuangan di sana.

Pada Desember 1946, Wajo bergabung ke dalam Negara Indonesia Timur sebagai swapraja di bawah Daerah Sulawesi Selatan, yang kemudian menjadi bagian dari Republik Indonesia Serikat setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Arung matoa terakhir, Andi Mangkonaʼ, meletakkan jabatannya pada 21 November 1949, walaupun Wajo masih terus bertahan sebagai swapraja selama beberapa tahun berikutnya. Akibat pemberontakan DI/TII yang diprakarsai Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan pada awal 1950-an, banyak orang Wajo yang mengungsi dan merantau ke luar. Daerah pesisir dan pegunungan yang jauh dari Sengkang menerima dampak paling parah dalam konflik ini. Tatanan masyarakat lama Sulawesi Selatan berubah drastis setelah kemerdekaan Indonesia, terutama setelah pemberontakan Kahar Muzakkar. Pada tahun 1957, swapraja Wajo (yang tadinya merupakan bagian dari Daerah Otonom Bone di bawah Provinsi Sulawesi) diubah menjadi daerah otonom tingkat II (setingkat kabupaten), dan Andi Tanjong diangkat sebagai kepala daerah pertamanya. Sistem swapraja baru benar-benar dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Setahun kemudian, seluruh 20 wanua bagian Wajo pun dilebur menjadi sepuluh kecamatan, mengikuti sistem pembagian administratif di wilayah Indonesia lainnya.