Jabarkan Lain-lain dari Pemerintah Aceh

Nama Aceh sebagai Daerah Provinsi dalam sistem NKRI berdasarkan UUD 1945 dan gelar pejabat pemerintahan yang dipilih akan ditentukan oleh DPRA setelah pemilihan umum tahun 2009 dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan usul dari DPRA dan Gubernur Aceh. Sebelum hal tersebut dilaksanakan, Provinsi Aceh tetap digunakan sebagai nama Provinsi.

Dalam hal adanya rencana perubahan UU 11/2006 dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapatkan pertimbangan DPRA.

Kewenangan Pemerintah Aceh tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun Aceh. Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota tentang pelaksanaan UU 11/2006 diatur dengan Qanun'' Kabupaten/Kota.

Perjanjian antara Pemerintah Pusat dengan negara asing atau pihak lain, yang antara lain berkenaan dengan perjanjian bagi hasil minyak dan gas bumi yang berlokasi di Aceh, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. Perjanjian bagi hasil dapat ditinjau kembali dan/atau diperpendek masa berlakunya jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.