Jabarkan Kelangsungan Spesies Cetacea dari Perburuan paus

WWF mengatakan bahwa 90% Paus Sikat Atlantik Utara terbunuh oleh aktivitas manusia yang diakibatkan oleh tabrakan kapal. Organisasi ini telah menyerukan larangan pelayaran dan penangkapan ikan di daerah-daerah tertentu. Polusi suara menjadi ancaman bagi keberadaan spesies paus. Kapal besar dan perahu bermotor menghasilkan suara yang sangat bising dengan rentang frekuensi yang cukup mengganggu bagi paus. Penangkapan yang tidak disengaja (bycatch) juga membunuh lebih banyak hewan daripada aktivitas perburuan itu sendiri. Beberapa ilmuwan meyakini polusi suara adalah faktor utamanya.

Sejak penetapan moratorium oleh IWC, terjadi beberapa kasus penangkapan paus ilegal oleh negara-negara anggota IWC. Pada tahun 1994, IWC melaporkan bukti dari pengujian genetik daging dan lemak paus yang dijual di pasar terbuka di Jepang pada tahun 1993. Selain paus minke yang legal secara hukum untuk ditangkap, analisis menunjukkan bahwa sampel jaringan 10-25% berasal dari non minke, paus baleen, yang tidak diizinkan untuk ditangkap berdasarkan peraturan IWC. Penelitian lebih lanjut pada tahun 1995 dan 1996 menunjukkan penurunan jumlah yang signifikan bagi paus baleen non-minke menjadi 2,5%. Dalam sebuah makalah, secara terpisah Baker menyatakan bahwa banyak dari hewan-hewan ini menjadi gambaran bagaimana mereka tertangkap secara tidak sengaja oleh jebakan nelayan. Ia juga menyatakan bahwa pemantauan DNA daging paus diperlukan untuk melacak produk-produk dari paus secara memadai.

Pada tahun 1994 terungkap bahwa Uni Soviet telah menghitung secara sistematis hasil tangkapannya. Misalnya, dari tahun 1948 sampai 1973, Uni Soviet menangkap 48.477 paus bungkuk, tetapi yang dilaporkan secara resmi ke IWC hanya 2.710. Atas dasar informasi ini, IWC menyatakan bahwa mereka harus menulis ulang angka tangkapannya selama empat puluh tahun terakhir. Menurut Ray Gambell, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris IWC, organisasi telah meningkatkan kewaspadaannya dengan eks Uni Soviet, tetapi hal tersebut tidak ditindak lebih lanjut karena tidak berpotensi mengancam kedaulatan negara.