Jelaskan Ultimatum dan deklarasi PRRI dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Pada Januari 1958, berlangsung pertemuan di Sungai Dareh yang dihadiri pimpinan setiap militer di daerah dan tokoh sipil, di antaranya Ahmad Husein, Maludin Simbolon, Barlian, Ventje Sumual, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Sjarif Usman, Boerhanoedin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo. Pertemuan hari pertama menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan "gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional"  yang "bukan tindakan disintegrasi" dan mengangkat Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan.

Pada 10 Februari 1958, sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sungai Dareh, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 x 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.

Ultimatum PRRI tidak digubris oleh pemerintah pusat, sementara Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan di Padang.

PRRI membuat kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Adapun susunan kabinet yakni Sjafruddin Prawiranegara merangkap Menteri Keuangan; Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri (Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Assaat sampai di Padang); Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri; Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran; Muhammad Sjafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan; Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan; Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama; Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan; Abdul Gani Usman sebagai Menteri Sosial; serta Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi (setelah Assaat sampai di Padang).

Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI (gerakannya dikenal sebagai Permesta). Namun, pemerintah pusat melihat PRRI sebagai gerakan separatis dan KSAD Abdul Haris Nasution memberikan perintah operasi militer untuk menumpas PRRI.

Di Sumatra Barat, hampir semua partai politik yang ada, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), mendukung gagasan yang diperjuangkan PRRI. Namun, ketika pemerintah pusat merespons PRRI dengan tindakan represif dan perjuangan daerah mulai kalah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Adat Rakyat mulai membelot dan akhirnya bergabung dengan partai yang berbasis nasional. Bila dibandingkan dengan partai-partai nasional itu lainnya, sikap mereka terhadap PRRI lebih kasar daripada PKI.