Jelaskan Peran dan Kekuasaan dari Perdana Menteri Australia

Banyak kekuasaan perdana menteri berasal dari menjadi seorang kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaannya Dewan Eksekutif Federal bertindak untuk meratifikasi semua keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan membutuhkan dukungan dari perdana menteri. Kekuasaan dari perdana menteri adalah langsung kepada gubernur jenderal melalui saran untuk memberikan persetujuan kerajaan terhadap undang-undang, untuk membubarkan parlemen, memerintahkan pemilu, dan mengangkat pribadi-pribadi untuk menjabat dalam suatu jabatan, yang mana gubernur jenderal akan mengikutinya sesuai dengan konvensi.

Konstitusi membagi kekuasaan antara pemerintahan federal dan negara-negara bagian, dan perdana menteri akan dibatasi dalam hal ini.

Kekuasaan resmi untuk mengangkat gubernur jenderal terletak bersama antara perdana menteri dan gubernur jenderal, yang mana berdasarkan konvensi ratu akan terikat pada saran resmi perdana menteri. Perdana menteri juga dapat menyarankan kepada ratu untuk memberhentikan gubernur jenderal, walaupun itu menjadi jelas bahwa bagaimana sikap cepat dari ratu untuk dapat bertindak atas saran tersebut dalam krisis konstitusional. Ini yang menjadi ketidakjelasan dan akan ada kemungkinan terjadinya perlombaan untuk saling memberhentikan satu sama lainnya dimana hal tersebut menjadi pertanyaan kunci pada saat krisis konstitusional tahun 1975. Pemerintahan perdana menteri yang koalisinya atau partainya mendapat mosi tidak percaya dari Dewan Perwakilan akan menyarankan gubernur jenderal untuk membubarkan parlemen dan melaksanakan pemilu, jika pemerintahan alternatif tidak dapat dibentuk,. Jika gagal, maka gubernur jenderal akan membubarkan parlemen.

Perdana menteri juga bertanggungjawab di Departemen Perdana Menteri dan kabinet, dimana akan diberikan tugas dengan dukungan dari agenda kebijakan perdana menteri dan kabinet melalui saran kebijakan dan koordinasi dalam pengimplementasian program-program kunci pemerintah. Untuk mengelola kebijakan dan program Aborigin dan Torres Strait Islander dan untuk mempromosikan rekonsiliasi, untuk memberikan kepemimpinan bagi Layanan Publik Australia bersama Komisi Layanan Publik Australia, untuk mengawasi kehormatan dan simbol Persemakmuran, untuk memberikan dukungan pada upacara dan kunjungan resmi, untuk mengatur seluruh kebijakan pemberian layanan pemerintah, dan untuk mengoordinasikan keamanan nasional, dunia maya, kontra-terorisme, reformasi peraturan, kota, kependudukan, data, dan kebijakan perempuan. Sejak 1992, perdana menteri juga bertindak sebagai ketua Council of Australian Governments (COAG), sebuah forum antar pemerintah antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian di mana perdana menteri, perdana menteri negara bagian dan kepala menteri, dan perwakilan lokal pemerintah bertemu setiap tahun.