Jabarkan Pengukuran dari Risiko hukum

Bank harus melakukan pengukuran risiko hukum dengan menggunakan alat ukur yang terhubung dengan kerangka Manajemen Risiko Bank. Metode yang digunakan dalam pengukuran risiko hukum dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Hal yang dilakukan dalam pengukuran risiko hukum di antaranya dengan menganalisis indikator beberapa potensi kerugian akibat litigasi. Selain itu, indikator lainnya berupa perjanjian kontrak yang dibatalkan. Indikator lainnya yaitu, peraturan perundang-undangan yang berubah dan berdampak terhadap produk bank yang tidak selaras dengan aturan.

Tahap pertama dalam kegiatan pengukuran yaitu memisahkan aktivitas perbankan menjadi tujuh kegiatan. Kegiatan itu, yaitu: 1) kegiatan kredit; 2) treasury dan  investasi; 3) aktivitas operasional  dan  jasa; 4) kegiatan perdagangan dan pembiayaan; 5) pemberian dana dan instrumen utang; 6) teknologi sistem informasi (TSI) dan sistim informasi manajemen; dan 7) pengelolaan Sumber Daya Manusia. Tahap kedua, melakukan input data inheren sesuai dengan ketentuan manajemen risiko hukum. Tahapan ketiga yaitu, memberikan skor terhadap pelanggaran yang dilakukan. Skala skor yang diberikan 0-4. Skor "0" menandakan pelanggaran paling buruk, sedangkan skor "4", menandakan perusahaan perbankan tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran. Tahapan keempat, memberikan predikat terhadap skor yang sudah diberikan.