Jelaskan Privatisasi pos dari Japan Post

Perusahaan ini didirikan pada tanggal 2 April 2003 sebagai sebuah badan usaha milik negara Jepang, untuk menggantikan . Pembentukan Japan Post merupakan bagian dari rencana reformasi jangka panjang dari Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang pada akhirnya ditujukan untuk memprivatisasi layanan pos secara penuh. Rencana privatisasi pun mendapat dukungan maupun penolakan dari partai-partai yang ada di Jepang, termasuk dari dua partai terbesar di Jepang, yakni LDP dan DPJ. Penolak rencana tersebut mengklaim bahwa rencana tersebut akan menyebabkan penutupan sejumlah kantor pos dan pengurangan jumlah pegawai. Namun, pendukung rencana tersebut yakin bahwa privatisasi akan membuat dana yang ada di Japan Post Holdings dapat dikelola dengan lebih efisien dan fleksibel, sehingga dapat membantu merevitalisasi ekonomi Jepang. Pendukung rencana tersebut juga mengklaim bahwa Japan Post Holdings telah menjadi sumber korupsi. Perdana Menteri Koizumi pun menyatakan bahwa privatisasi adalah bagian besar dari upayanya untuk mengendalikan pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan utang nasional. Sebagian besar partai yang menolak sebenarnya mendukung privatisasi, tetapi mengkritik aturan yang disusun oleh Koizumi. Sejumlah partai menganggap bahwa aturan tersebut sangat cacat, karena menyediakan periode pelaksanaan privatisasi yang terlalu lama dan meliputi terlalu banyak celah yang dapat menyebabkan privatisasi tidak berjalan.

Pada bulan September 2003, kabinet Koizumi mengajukan pemisahan Japan Post menjadi empat perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang perbankan, asuransi, layanan pos, dan pengelolaan kantor pos. Empat perusahaan tersebut akan diprivatisasi pada bulan April 2007. Pada tahun 2005, majelis rendah dari Parlemen Jepang menyetujui aturan untuk melaksanakan privatisasi tersebut. Tetapi aturan tersebut tidak disetujui di majelis tinggi, sehingga Koizumi kemudian membubarkan majelis rendah dan mengadakan sebuah pemilu pada tanggal 11 September 2005. Ia menyatakan bahwa pemilu tersebut juga akan menjadi referendum mengenai privatisasi pos. Koizumi lalu berhasil memenangkan pemilu tersebut, sehingga mendapat supermayoritas yang dibutuhkan di majelis rendah, yang ia ambil sebagai mandat untuk melakukan privatisasi.

Versi terakhir dari aturan untuk memprivatisasi Japan Post pada tahun 2007 akhirnya diterbitkan pada bulan Oktober 2005. Aturan tersebut resmi membubarkan Japan Post, serta membaginya menjadi satu perusahaan induk dan empat perusahaan yang masing-masing bergerak di bidang layanan pos, tabungan pos, asuransi jiwa pos, dan pengelolaan kantor pos. Aturan tersebut menyediakan periode transisi selama 10 tahun, di mana perusahaan yang bergerak di bidang tabungan pos dan asuransi jiwa akan diprivatisasi penuh, sementara pemerintah akan tetap memegang sejumlah saham dari tiga perusahaan lainnya. Aturan tersebut juga menyatakan bahwa Japan Post Bank dan Japan Post Insurance akan menjadi perusahaan publik pada tahun 2010 dan sahamnya akan diperdagangkan di bursa saham mulai tahun 2012. Namun, mayoritas proses privatisasi, di mana pemerintah Jepang hanya memegang sepertiga dari total saham Japan Post Holdings, baru dapat terealisasi pada bulan Oktober 2021. Pemerintah Jepang pun masih menjadi pemegang saham terbesar di Japan Post Holdings.