Jabarkan Upaya integrasi dari Invasi Indonesia ke Timor Timur

Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga menjalankan pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain, dengan struktur pemerintahan yang identik. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa. Dengan memberikan posisi pemimpin suku adat tradisional dalam struktur baru ini, Indonesia berusaha untuk mengasimilasi Timor melalui patronase.

Meskipun status provinsi yang sama diberikan, dalam praktik Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia. Pemerintahan baru membangun infrastruktur baru dan tingkat produktivitas dibesarkan untuk usaha pertanian komersial. Produktivitas dalam hal kopi dan cengkih naik menjadi dua kali lipat, meskipun petani Timor Timur dipaksa untuk menjual kopi mereka dengan harga rendah untuk koperasi desa.

Pemerintahan Sementara Timor Timur didirikan pada pertengahan Desember 1975, yang terdiri dari pemimpin APODETI dan UDT. Upaya oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi untuk mengunjungi daerah -daerah Fretilin- yang diadakan dari Darwin, Australia terhalang oleh militer Indonesia, yang memblokade Timor Leste. Pada tanggal 31 Mei 1976, sebuah 'Majelis Rakyat' di Dili, dipilih oleh intelijen Indonesia, secara bulat mendukung 'Tindakan Integrasi', dan pada tanggal 17 Juli, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya.