Jelaskan Inggris dari Sejarah Gereja Katolik

keinginan Raja Henry VIII untuk menganulir perkawinannya dengan Catalina de Aragón, dan mula-mula lebih bersifat politik meskipun kemudian hari menjadi perkara teologi. Undang-Undang Supremasi menjadikan kepala monarki Inggris sebagai kepala Gereja Inggris dan oleh karena itu membentuk Gereja Inggris. Kemudian sejak tahun 1536, sekitar 825 biara di seluruh Inggris, Wales, dan Irlandia disegel dan gereja-gereja Katolik disita negara. Ketika Raja Henry VIII mangkat pada tahun 1547, seluruh biara, frateran, susteran, dan tempat-tempat suci dihancurkan atau disegel.Gonzalez, The Story of Christianity, Jilid 2 (1985), hlm. 75, quote: "Di Inggris, ia mengambil langkah-langkah yang bertujuan sedapat mungkin menyesuaikan gereja di negeri itu dengan agama Kristen Katolik Roma, kecuali dalam urusan ketaatan kepada Sri Paus. Ia juga menolak memulihkan biara-biara, yang sudah ia segel dan sita dengan alasan reformasi, dan yang harta bendanya tidak ingin ia kembalikan." Ratu Mary I memulihkan kesatuan Gereja Inggris dengan Roma, dan (bertentangan dengan saran dari duta besar Spanyol) menganiaya umat Protestan pada masa pemerintahannya.Haigh, The English Reformation Revised (1987), hlm. 159, quote: "Mary ingin secepat mungkin mengubah Inggris menjadi negara Katolik: menegakkan kembali kewibawaan Sri Paus, membatalkan statuta-statuta parlemen yang telah mengubah hubungan antara Gereja dan negara dengan begitu radikal, serta memulihkan kembali doktrin dan peribadatan Katolik di dalam gereja Inggris. Tidak ada yang boleh menghalangi langkahnya. Baik gerutu, kerusuhan, maupun pemberontakan rakyat, bahkan saran duta besar Spanyol agar tidak bertindak buru-buru, mampu menghentikan usaha sang ratu untuk mewujudkan niatnya. ... Tewas dibakar hidup-hidup di tangan sheriff menjadi hukuman bagi siapa saja yang terbukti menganut ajaran bidah di hadapan mahkamah Gereja dan tidak bersedia mengingkarinya." Sesudah beberapa kali diprovokasi, Ratu Elizabeth I, pengganti Ratu Mary I, memberlakukan Undang-Undang Supremasi. Undang-undang ini mengharamkan pemeluk agama Katolik menjadi anggota asosiasi-asosiasi profesional, menjadi pejabat publik, memiliki hak suara, maupun mendidik anak-anak mereka.Solt, Church and State in Early Modern England, 1509–1640, (1990), hlm. 149 Ratu Elizabeth I jauh lebih lama memerintah dibanding Ratu Mary I, dan jumlah umat Katolik maupun umat Protestan aliran lain yang dihukum mati pada masa pemerintahannya melampaui jumlah korban penganiayaan pada masa pemerintahan pendahulunya. Aniaya yang bermula pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth diteruskan

para penggantinya. Ratu Elizabeth I juga memberlakukan Undang-Undang Hukum Pidana di Irlandia kendati tidak seefektif di Inggris.Norman, The Roman Catholic Church an Illustrated History (2007), hlmn. 131–132 Karena agama Kristen Katolik sudah mengakar dalam kehidupan berbangsa dan dianggap sebagai salah satu unsur identitas bangsa di Irlandia, rakyat Irlandia terus bertahan melawan usaha gencar Inggris untuk melenyapkan Gereja Katolik.