Saya mau tau Menteri Dalam Negeri dari Ipik Gandamana

Di dalam buku karangan Rosihan Anwar, ketika menjadi Menteri Dalam Negeri pada akhir tahun 1959, ia bersama dengan Roeslan Abdulgani (PNI) (saat itu menjabat sebagai Menteri Pembina Jiwa Revolusi) dan Jenderal A.H. Nasution (Menteri Keamanan Nasional sekaligus Kepala Staf Angkatan Darat) membentuk Panitia Tiga Menteri yang berfungsi sebagai salah satu screening kepartaian setelah terjadi Peristiwa PRRI Permesta. Laporan Panitia Tiga Menteri dirangkum dalam laporan final Perpres 7/1959 mengenai kepartaian. Ketika ditanyakan oleh pers apakah ke-14 partai yang telah mendaftarkan dalam rangka pelaksanaan Penpres No. 7 itu memenuhi syarat, Menteri Dalam Negeri Ipik Gandamana tidak bersedia memberikan jawaban.

Pada saat itu, Panitia Tiga Menteri telah mengadakan empat macam kategori mengenai partai-partai politik. Yang secara teknis dan ideologis lulus dari ujian ialah PNI, NU, Parkindo dan Murba. Yang secara teknis lulus, tetapi secara ideologis belum adalah PSII-Arudji dan PKI. Yang pertama karena ia masih mempunyai tujuan negara Islam sedangkan PKI karena ia tidak mencantumkan penerimaan Pancasila dalam anggaran dasarnya. PKI hanya menyatakan persetujuannya terhadap Pancasila dalam suatu statement yang terpisah sedangkan hal itu rupanya belum dianggap cukup.

Selain itu, pada tahun 1963, Ia sempat mengajukan RUU mengenai Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Desa Praja (pejabat desa) ke hadapan DPR-GR (DPR Gotong Royong).

Ketika terjadi kericuhan pasca Gerakan 30 September, ia termasuk salah satu menteri yang terkena reshuffle oleh Presiden Soekarno pada saat itu bersama dengan A.H. Nasution dan R.E. Martadinata karena dianggap anti komunisme (dalam hal ini PKI) (Crouch, 2019).