Jabarkan Parlemen terpilih dari Parlemen Eropa

Pada 1979, anggota parlemen dipilih secara langsung untuk pertama kalinya. Pemilihan ini membedakan Parlemen dengan lembaga serupa seperti Majelis Parlementer Dewan Eropa atau Parlemen Pan-Afrika yang anggotanya ditunjuk. Setelah pemilahan umum pertama tersebut, Parlemen mengadakan sidang pertamanya pada 11 Juli 1979, memilih Simone Veil (MEP) sebagai presidennya. Veil juga merupakan presiden Parlemen wanita pertama sejak pembentukannya sebagai Majelis Umum.

Sebagai badan yang dipilih, Parlemen mulai menyusun proposal yang membahas mengenai fungsi Uni Eropa. Sebagai contoh, pada 1984, terinspirasi oleh pekerjaan sebelumnya pada Masyarakat Politik Eropa, Parlemen menyusun "naskah perjanjian pembentukan Uni Eropa" (dikenal juga sebagai 'Rencana Spinelli' mengikuti nama seorang pelapor, Altiero Spinelli MEP). Walaupun tidak dipakai, banyak ide tersebut kemudian diimplementasikan pada perjanjian lainnya. Lebih lanjut, Parlemen mulai memegang hak pilih pada pengusulan Presiden Komisi sejak 1980-an, sebelum Parlemen diberikan hak formal untuk memveto.

Sejak menjadi badan yang dipilih secara langsung, keanggotaan Parlemen Eropa dengan mudah berkembang ketika negara baru bergabung (keanggotaan juga disesuaikan ke atas pada 1994 setelah Reunifikasi Jerman). Mengikuti hal ini, Perjanjian Nice memberlakukan batasan pada jumlah anggota yang dipilih, yaitu sebanyak 732 anggota.

Seperti lembaga lainnya, kantor pusat Parlemen belum ditetapkan. Pengaturan sementara menempatkan Parlemen di Strasbourg, sedangkan Komisi dan Dewan memiliki kantor pusatnya di Brussel. Pada 1985, Parlemen, berharap lebih dekat dengan lembaga tersebut, membangun ruangan kedua di Brussel dan memindahkan beberapa pekerjaannya meskipun diprotes oleh beberapa negara. Kesepakatan final akhirnya dicapai oleh Majelis Eropa pada 1992. Kesepakatan ini menetapkan bahwa Parlemen akan mempertahankan kantor pusat resminya di Strasbourg, tempat diadakannya dua belas sidang dalam setahun, tetapi semua aktivitas parlemen lainnya dilakukan di Brussel. Pengaturan dua kantor pusat ini ditentang oleh Parlemen, tetapi kemudian diabadikan di dalam Perjanjian Amsterdam. Hingga saat ini, lokasi lembaga menjadi sumber pertentangan.

Parlemen memperoleh lebih banyak kekuasaan melalui perjanjian yang berturutan, yaitu melalui perluasaan prosedur legislatif biasa (kemudian disebut sebagai prosedur keputusan bersama), dan pada 1999, Parlemen memaksa pengunduran diri Komisi Santer. Parlemen menolak menyetujui anggaran Masyarakat atas dugaan kecurangan dan kesalahan pengelolaan Komisi. Dua partai utama mengambil alih dinamika oposis pemerintahan untuk pertama kalinya selama krisis yang berakhir pada pengunduran diri Komisi secara massal, pengunduran diri secara paksa pertama, dalam menghadapi kecaman yang akan datang dari Parlemen.