Saya mau tau Dampak terhadap radikalisasi antisemitisme dari Kristallnacht

Pada tanggal 12 November 1938, atas permintaan dari Hitler, diselenggarakan sebuah rapat tingkat tinggi untuk membahas dampak dari Kristallnacht. Rapat ini dikepalai oleh Göring. Rapat tersebut dihadiri sekitar 100 orang, termasuk Goebbels, Heydrich, Menteri Ekonomi Walther Funk, Menteri Keuangan Lutz Schwerin von Krosigk, Menteri Kehakiman Franz Gürtner, para perwakilan dari Reichsbank, serta para pemimpin Partai Nazi di Austria dan Sudetenland. Mula-mula mereka membahas pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan selama Kristallnacht; jendela-jendela yang dirusak saja secara keseluruhan telah diasuransikan sebesar enam juta dolar. Setelah perbincangan yang panjang, terutama antara Göring, Heydrich, dan para perwakilan dari perusahaan asuransi Jerman, Göring mengumumkan perintah rahasia yang dikeluarkan Hitler dua hari sebelumnya. Orang Yahudi harus menanggung sendiri biaya perbaikan tempat usaha mereka yang dirusak. Negara juga akan menyita ganti rugi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada penanggung. Selain itu, orang Yahudi Jerman secara keseluruhan dipaksa untuk membayar "tebusan" sebesar satu miliar Reichsmark sebagai ganti rugi atas pembunuhan Ernst vom Rath. Lebih lagi, Göring memaklumkan penghentian segala kegiatan usaha orang Yahudi efektif tanggal 1 Januari 1939. Orang Yahudi harus menjual usaha, lahan, saham, perhiasan, dan karya seni mereka.

Pada rapat yang sama, Goebbels menggagas pelarangan orang Yahudi memasuki tempat hiburan umum, hutan, atau taman, serta pengeluaran anak-anak Yahudi dari sekolah Jerman. Heydrich kemudian mengingatkan yang lain bahwa masalah utama yang mereka hadapi adalah bagaimana mempercepat keluarnya orang Yahudi. Walaupun terdapat usulan untuk membentuk sebuah lembaga emigrasi pusat seperti yang sudah dilakukan di Wina oleh Adolf Eichmann, Heydrich merasa solusi ini bisa memakan waktu delapan hingga sepuluh tahun. Sembari menunggu, untuk memisahkan orang Yahudi dari orang Jerman, Heydrich menggagas penetapan kewajiban bagi orang yang ditetapkan sebagai Yahudi menurut Hukum Nürnberg untuk mengenakan sebuah penanda khusus. Göring sendiri meragukan usulan Heydrich dan menggagas pembentukan sebuah ghetto atau kawasan perkotaan khusus orang Yahudi. Tiga minggu kemudian, Hitler menolak usulan Heydrich maupun Göring. Walaupun begitu, Kristallnacht telah berhasil mempercepat keluarnya orang Yahudi: 80.000 orang Yahudi orang Yahudi meninggalkan Jerman dari akhir tahun 1938 hingga permulaan Perang Dunia II di Eropa.

Selepas Kristallnacht, diskriminasi yang dialami orang Yahudi semakin memburuk. Pada 15 November 1938, semua murid Yahudi dikeluarkan dari sekolah-sekolah Jerman. Pada 19 November, orang Yahudi tidak lagi bisa menikmati sistem jaminan sosial. Kemudian, pada 28 November, Menteri Dalam Negeri Wilhelm Frick memberitahu semua presiden negara bagian bahwa mereka diperbolehkan melarang orang Yahudi memasuki berbagai tempat umum, sementara pada 29 November, Frick melarang orang Yahudi memiliki merpati pos. Pada Desember 1938 dan Januari 1939, semakin banyak kebijakan yang ditetapkan untuk mengeluarkan orang Yahudi dari sektor publik, profesional, dan budaya, dan kebijakan-kebijakan tersebut juga semakin keras.

"Pengusutan" dan "penyelidikan" oleh Nazi

Walaupun Goebbels sudah berusaha menjustifikasi Kristallnacht, tindakan-tindakan pada malam tersebut tetap saja melanggar hukum positif. Dari tanggal 10 November 1938, Kementerian Kehakiman sudah memberikan izin kepada Gestapo dan Partai Nazi untuk memimpin penyelidikan terhadap tindak kekerasan yang berlangsung pada saat Kristallnacht. Jaksa penuntut umum (yang tunduk kepada Kementerian Kehakiman) diperbolehkan melanjutkan penyelidikan apabila perkara terkait sudah ditinjau oleh Gestapo setempat. Dengan ini Gestapo dapat menyingkirkan perkara yang dapat merugikan Partai Nazi secara politik. Kebanyakan perkara yang diusut terkait dengan penjarahan. Gestapo dan polisi setempat melacak lokasi ratusan penjarah dan memberikan pengampunan kepada mereka yang bersedia mengembalikan barang jarahan kepada polisi. Namun, tawaran pengampunan ini kurang berhasil mencapai tujuannya, karena beberapa minggu setelah Kristallnacht, polisi masih meminta kepada para penjarah untuk mengembalikan barang curian.

Pada 7 Desember 1938, Rudolf Hess memerintahkan agar semua perkara yang menjerat anggota Partai Nazi hanya diproses oleh Gestapo dan Pengadilan Partai Nazi, sehingga tidak lagi melibatkan jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan setelah Partai Nazi menyadari bahwa perkara "kecil" pun bisa mempermalukan mereka. Pada 10 Desember, Heydrich memberikan arahan kepada kantor-kantor Gestapo sehubungan dengan hal ini. Semua perkara terkait pembunuhan, kekerasan serius, pemerasan, penjarahan, penggelapan, dan kekerasan seksual akan diselidiki oleh kantor Gestapo setempat. Gestapo diminta untuk tidak menarik perhatian saat melakukan penyelidikan, dan mereka juga harus berkonsultasi dengan kantor Pengadilan Partai Nazi setempat di setiap tahap penyelidikan. Heydrich juga menegaskan pentingnya menetapkan niat dari suatu tindak pidana. Apabila tersangka diyakini memiliki niat "idealistik" (dalam kata lain, untuk mewujudkan cita-cita gerakan Nazi), Gestapo diminta untuk tidak terlalu tegas dengan mereka. Di sisi lain, tersangka dengan niat yang tidak "idealistik" (seperti ketamakan, kesadisan, dan berahi) akan diselidiki secara lebih mendalam. Pada saat yang sama, Heydrich memerintahkan agar Gestapo tidak mengusut tindakan pembakaran, perusakan properti, dan penghancuran sinagoge dan kuburan Yahudi.

Dari Desember 1938 hingga Februari 1939, hanya tiga puluh tindak pembunuhan yang diselidiki oleh Pengadilan Tertinggi Partai Nazi. Para pelakunya tidak dihukum atau hanya memperoleh sanksi disiplin ringan, dan tidak ada satu pun dari mereka yang dikeluarkan dari partai. Pengadilan lalu meminta Hitler untuk memberikan pengampunan agar mereka juga tidak diadili di pengadilan negara. Hitler memenuhi permintaan ini. Terdapat empat anggota Sturmabteilung yang diadili oleh pengadilan negara karena telah melecehkan atau memperkosa gadis-gadis Yahudi, tetapi yang dianggap sebagai tindak pidana bukan pelecehan seksual atau pemerkosaan yang dilakukan, tetapi Rassenschande atau "pengotoran ras" karena telah berhubungan seks dengan orang Yahudi. Mereka pun dikeluarkan dari partai. Mengingat sistem hukum telah dimanipulasi oleh Partai Nazi, seorang hakim di negara bagian Bayern memberitahukan kepada Kementerian Kehakiman bahwa pengecualian anggota Partai Nazi dari proses hukum negara telah membuat orang-orang di daerahnya mempertanyakan apakah mereka masih tinggal di Rechtsstaat (negara hukum).

Pengusutan dan penyelidikan seusai Perang Dunia II

Selepas tumbangnya rezim Nazi dan berakhirnya Perang Dunia II, kejahatan-kejahatan yang berlangsung pada saat Kristallnacht disidang di pengadilan Jerman. Mengingat Jerman diduduki oleh Sekutu seusai perang, pelaksanaan tugas pengadilan ini diawasi oleh aparat pendudukan. Penangkapan-penangkapan pertama berlangsung pada musim panas tahun 1945. Pada September 1945, pengadilan Jerman di Mosbach menjatuhi hukuman lima tahun penjara kepada Alfred G. atas perannya dalam menghancurkan sinagoge dan properti Yahudi di Strümpfelbrunn. Dari akhir tahun 1946 hingga awal 1947, banyak dari perkara yang dibawa ke pengadilan Jerman di zona pendudukan Amerika yang terkait Kristallnacht. Secara keseluruhan, lebih dari 7.000 orang Jerman didakwa atas kejahatan yang terkait dengan Kristallnacht di pengadilan Jerman Barat. Di Jerman Timur, meskipun para penjahat Nazi ditindak tegas, jumlah perkara terkait Kristallnacht tidak sebanyak di Jerman Barat. Sementara itu, ratusan orang dijerat perkara terkait Kristallnacht di Austria pascaperang; hampir semuanya merupakan perkara di Wina.

Salah satu argumen yang sering dikemukakan oleh terdakwa adalah bahwa mereka hanya mengikuti "perintah atasan", sehingga mereka hanya dimanfaatkan oleh rezim Nazi. Dalam perkara yang melibatkan mantan anggota Sturmabteilung, jaksa penuntut umum menjawab argumen ini dengan menunjukkan regulasi Sturmabteilung dari tahun 1930-an yang menyatakan bahwa anggota harus menolak mematuhi perintah yang jelas-jelas melawan hukum. Walaupun terdakwa menyatakan bahwa perintah tersebut sesuai hukum karena dikeluarkan oleh Partai Nazi, para hakim tidak menerima argumen ini. Sebuah pengadilan di Hanau menegaskan bahwa, "ketidaksahan perintah untuk melancarkan pogrom terhadap Yahudi secara objektif sudah jelas." Walaupun begitu, pengadilan-pengadilan cenderung menerima argumen "perintah atasan" yang dikemukakan oleh polisi yang menangkap orang Yahudi atau gagal menghentikan kekerasan, dan pemadam kebakaran yang mematuhi perintah untuk membiarkan sinagoge terbakar.

Tidak diketahui secara pasti jumlah orang yang akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman oleh pengadilan di Jerman Barat. Di Wina, pengadilan menjatuhi vonis bersalah kepada 200 dari 304 terdakwa. Rata-rata hukuman penjara yang diganjar tercatat sekitar 17 bulan. Pengadilan di Innsbruck juga menyatakan bersalah 33 dari 34 terdakwa, sementara pengadilan di Linz menjatuhi vonis bersalah kepada 2 dari 18 terdakwa dan pengadilan di Graz 10 dari 14 terdakwa.

Setelah meraih kembali kemerdekaannya pada tahun 1949, Jerman Barat mengesahkan "Undang-Undang tentang Pemberian Pengecualian dari Hukuman" yang mulai berlaku pada 31 Desember 1949. Undang-undang amnesti ini menyatakan bahwa mereka yang divonis hukuman kurang dari enam bulan penjara atas perkara yang terkait dengan periode Nazi tidak harus menjalani hukuman tersebut. Meskipun undang-undang ini tidak mengakhiri pengusutan perkara yang terkait dengan Kristallnacht, jaksa penuntut umum menjadi kehilangan insentif untuk memproses perkara terkait perusakan harta benda, penjarahan, atau hasutan melakukan vandalisme.