Jabarkan " dari Kerajaan Pulau Laut

Perkara lima dan kontrak lama dibuang tiada boleh pakai lagi melainkan dipakai bagaimana ganti dibawah ini. Paduka Sri Sultan salinkan kepada radja Holanda jang masjhur antero Pulau Tatas dan Kween sampai disubarang kiri Antasan Ketjil lagi tanah Lawai dan Djelai dan Sintang dan Tabonio dan Pagatan dan Pulau Laut dan Kota Waringin dan Pasir dan Kutai dan Berau dengan semuanja dia punja rantauan2 adanja. Dan lagi Tuan Sultan salinkan begitu djuga separo dari Tanah Pembuang dan Mendawai dan Sampit dan Dajak-besar dan Dajak ketjil dan Bakumpai dan Dusun adanja. Tetapi lagi geburmin salinkan kepada tuan Sultan separo dari tanah semuanja jang geburmin sudah ambil dengan paduka Sri Sultan punja bermintaan dari tangan tuan Hire jang punja dahulu namanja Maluka dan Laut Kuru dan Liang Anggang dengan dia punja rantauan semuanja sampai di Tandjung Selatan dan disebelah timur sampai antara pegangan Pagatan dan Pasir adanja."<p style="text-align: right;">— CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN Sultan Sulaiman al-Mu'tamid 'Alâ Allâh, pasal dua, Kontrak Perjanjian Karang Intan II  tanggal 13 September 1823 M (7 Muharam 1239 H).

Dalam Kontrak Perjanjian per tanggal 13 September 1823 M bertepatan 7 Muharam 1239 Hijriyah, pada masa kekuasaan Raja Banjar Paduka Sri Sultan Sulaiman al-Mu'tamid 'Alâ Allâh menyerahkan wilayah Pulau Laut kepada Hindia Belanda yang diwakili Residen Mr. Tobias.

Perjanjian ini disahkan 21 Oktober 1823 oleh Godert Alexander Gerard Philip baron van der Capellen, penguasa Hindia Belanda pertama yang memerintah di Hindia setelah dikuasai oleh Kerajaan Inggris selama beberapa tahun. Ia memerintah antara tanggal 19 Agustus 1816 – 1 Januari 1826. G.A.G.Ph. van der Capellen merupakan Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-41.

Kontrak Perjanjian Tanggal 4 Mei 1826 (26 Ramadan 1241 H)