Jelaskan Kekuasaan Legislatif dari Presiden Filipina

Sesuai Pasal 6, Bagian 1 Konstitusi, kekuasaan pembuatan undang-undang berada di tangan Kongres bikameral, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, presiden memiliki beberapa kekuatan legislatif. Presiden memiliki kekuatan untuk memveto setiap RUU yang disahkan oleh Kongres. Pasal 6, Bagian 27 mensyaratkan bahwa setiap undang-undang yang disahkan oleh Kongres harus diajukan kepada presiden, setelah itu presiden dapat menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang dalam waktu tiga puluh hari, memveto undang-undang tersebut, atau tidak mengambil tindakan dalam jangka waktu, di mana undang-undang tersebut akan berlalu seolah-olah telah ditandatangani. Sementara Kongres dapat mengesampingkan veto presiden, itu membutuhkan dua pertiga suara dari kedua majelis. Presiden juga dapat memveto barang atau barang tertentu dalam tagihan apropriasi, pendapatan, atau tarif, tetapi veto tidak akan mempengaruhi barang atau barang yang tidak dia keberatan. Dengan mengerahkan pengaruhnya di Kongres, presiden dapat membentuk undang-undang dan terlibat dalam proses legislatif. Pidato Kenegaraan juga memberi presiden kesempatan untuk menguraikan agenda legislatif prioritas mereka.