Jelaskan Latar Belakang dari Korea di bawah Pemerintahan Kekaisaran Jepang

Pada tanggal 27 Februari 1876, Perjanjian Jepang–Korea 1876, juga dikenal di Jepang sebagai Perjanjian Persahabatan Jepang–Korea (bahasa Jepang: 日朝修好条規 ; Nitchō-shūkōjōki yang artinya perjanjian hubungan persahabatan Jepang-Chosun, (bahasa Korea: 강화도조약; Hanja: 江華島條約 ; RR: Ganghwado joyak) yang artinya Perjanjian pulau Ganghwa) ditandatangani. Ini dirancang untuk membuka Korea untuk perdagangan dengan Jepang, dan hak-hak yang diberikan kepada Jepang di bawah perjanjian serupa dengan yang diberikan kekuatan Barat di Jepang setelah kunjungan Komodor Perry pada tahun 1854. Perjanjian tersebut mengakhiri status Korea sebagai protektorat Tiongkok, dan memaksa untuk membuka tiga pelabuhan Korea untuk dijadikan pelabuhan untuk perdagangan Jepang, memberikan hak ekstrateritorial kepada warga negara Jepang, dan merupakan perjanjian yang secara hukum tidak setara dan ditandatangani di bawah paksaan (Diplomasi kapal perang) dari insiden Pulau Ganghwa tahun 1875.

Akibat perjanjian itu, para saudagar Jepang datang ke Busan, yang menjadi pusat perdagangan lokal dan perdagangan luar negeri di Korea. Pejabat Jepang kemudian menerbitkan surat kabar pertama Korea, Chōsen shinpō (朝鮮新報), pada tahun 1881. Artikel berbahasa Mandarin ditujukan untuk elit terpelajar Korea, yang mengadvokasi pemerintahan konstitusional, kebebasan berbicara, aturan hukum dan hak hukum yang kuat, dan industrialisasi yang di prakarsai oleh Korea. Beberapa dari tujuan ini terjadi. Artikel berbahasa Jepang berfokus pada berita tentang bisnis, khususnya "perdagangan Pusan yang stagnan" dalam beras dan barang-barang pertanian lainnya, yang berfluktuasi secara liar karena kondisi cuaca dan keinginan kelas elit pemungut pajak. Chōsen shinpō berhenti publikasi beberapa saat setelah Mei 1882.