Jelaskan Undang-Undang dari Komisi Eropa untuk Bantuan Kemanusiaan

Sejak Perjanjian Lisabon diberlakukan, aksi bantuan kemanusiaan Uni Eropa diatur menurut Pasal 214 dalam Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa. Bantuan kemanusiaan adalah kompetensi paralel bersama: ini artinya Uni Eropa menjalankan kebijakan otonom, yang tidak mencegah Negara Anggota untuk melaksanakan kompetensinya atau tidak membuat kebijakan Uni Eropa hanya sebagai “pelengkap” bagi Negara Anggota.

Sebelumnya, bantuan didasarkan secara default pada Pasal 179 dalam Perjanjian EC (kebijakan pengembangan). Semula kebijakan ini merupakan bagian dari portofolio Komisioner Pengembangan, yang pertama adalah Louis Michel dan berikutnya Karel de Gucht selama Komisi Barroso I. Sejak Perjanjian Lisabon diperkenalkan, untuk pertama kalinya bantuan kemanusiaan menjadi kebijakan tersendiri dalam Perjanjian Uni Eropa.

Seperti dijelaskan dalam pasal 214, operasi UE di bidang bantuan kemanusiaan ditujukan untuk menyediakan bantuan dan dukungan khusus bagi warga di negara pihak ketiga yang menjadi korban bencana alam atau bencana akibat manusia. Pasal 214 juga menegaskan kembali prinsip-prinsip bantuan kemanusiaan, dengan mengacu pada hukum internasional, dan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, netralitas, serta nondiskriminasi.

Komisi mengesahkan undang-undang baru pada tahun 2013 tentang Mekanisme Perlindungan Sipil UE yang memberikan koordinasi dan dukungan lebih baik untuk meningkatkan efektivitas pencegahan, persiapan, dan sistem respons pada saat terjadinya bencana. Undang-undang ini menetapkan gabungan materi dan kapasitas respons relawan yang telah didedikasikan, jaringan pelatihan untuk personel cepat tanggap, dan pendekatan baru untuk manajemen risiko bencana dari 31 negara partisipan.

Perjanjian Lisabon juga memperkenalkan Korps Relawan Bantuan Kemanusiaan Eropa (Pasal 214 dalam Perjanjian tentang fungsi Uni Eropa), yang memungkinkan warga Eropa yang ingin terlibat langsung dalam aksi kemanusiaan untuk bergabung.