Jelaskan Hubungan luar negeri Prancis dari Daftar topik dasar Prancis

Hak asasi manusia di Prancis

Kepala negara: Presiden Republik Prancis

Kepala pemerintahan: Perdana Menteri Prancis

Menteri Ekonomi, Keuangan dan Industri

Menteri Pendidikan Tinggi dan Penelitian

Menteri Pendapatan, Akuntansi Publik dan Pelayan Sipil

Menteri Imigrasi, Integrasi, Identitas Nasional dan Pembangunan

Parlemen Prancis (Parlement) (lihat pula: Kongres Prancis)

Majelis Nasional Prancis (Assemblée Nationale)

Dewan Ekonomi dan Sosial Prancis (majelis konsultatif)

Prancis adalah sebuah kekuatan nuklir

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bandsa (permanen)

Artikel utama: Hukum di Prancis

Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara

Police municipale (Polisi kotamadya) - dikelola pemerintah lokal (komune), tapi memiliki kekuatan menegakkan hukum yang sangat terbatas di luar masalah lalu lintas dan penegak hukum lokal

Garde champetre atau Police Rurale (Polisi wilayah) - dibentuk oleh komune Pedesaan, dan bertanggungjawab atas patroli lokal terbatas dan penjagaan lingkungan

Équipes régionales d’intervention et de sécurité (tim SWAT) - dioperasikan Departemen Penahanan (sistem penjara atau Administration pénitentiaire)

Di Wallis dan Futuna, terdapat penjaga teritorial juga polisi kerajaan.