Jabarkan Pemerintah Federal terdiri dari dari Kanselir Jerman

sebuah dewan federal (Bundesrat), yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian dan dipimpin oleh Raja Prusia,

parlemen, yang disebut Reichstag, dan

eksekutif federal tak sempurna yang dipimpin oleh Otto, Fürst von Bismarck, Presiden Menteri Prussia, sebagai Kanselir Kekaisaran dalam uni personal.

Secara teknis, para menteri luar negeri dari negara-negara bagian kekaisaran memerintahkan wakil-wakil mereka di Dewan Federal (Bundesrat) dan oleh karena itu, mereka mengungguli Kanselir. Untuk alasan ini, Fürst von Bismarck (karena ia dari tahun 1871 dan seterusnya) terus melayani sebagai perdana menteri dan menteri luar negeri Prusia untuk hampir seluruh masa jabatannya sebagai Kanselir kerajaan karena ia ingin terus melanjutkan kekuatan ini. Karena Prusia mengendalikan 17 suara di Bundesrat, Bismarck dapat secara efektif mengontrol proses dengan membuat kesepakatan dengan negara-negara bagian lainnya yang lebih kecil.

Istilah Kanselir mengisyaratkan tampaknya prioritas rendah dari lembaga ini dibandingkan dengan pemerintah negara-negara bagian karena Kanselir baru Federasi tidak boleh sepenuhnya matang dalam jabatan perdana menteri, berbeda dengan kepala negara federal. Gelar Kanselir selain itu melambangkan birokrasi monarki yang kuat dan akhirnya komponen anti parlementer, seperti di tradisi Prusia, misalnya von Hardenberg.

Dalam kedua aspek ini, masing eksekutif Federasi Kekaisaran, seperti yang terbentuk pada 1867/71, sengaja berbeda dari Kementerian Kekaisaran revolusioner tahun 1848/49 yang telah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional.

Pada tahun 1871, konsep kanselir federal dipindahkan ke eksekutif negara yang baru terbentuk, Kekaisaran Jerman yang saat itu juga sudah mengandung selatan negara Jerman. Di sini juga, ketentuan Kanselir dan Badan Federal (sebagai lawan untuk Kementerian atau Pemerintah) disarankan prioritas yang lebih rendah (yang jelas) dari eksekutif federal dibandingkan dengan pemerintah negara bagian. Untuk alasan ini, baik Kanselir maupun pemimpin departemen kekaisaran di bawah perintahnya digunakan gelar Menteri sampai tahun 1918.

Konstitusi Jerman telah diamendemen pada 29 Oktober 1918, ketika Parlemen diberi hak untuk memberhentikan Kanselir. Namun, perubahan tidak bisa mencegah pecahnya revolusi beberapa hari kemudian.