Jelaskan Hukum internasional dari Senjata kimia

Hukum internasional telah melarang penggunaan senjata kimia sejak 1899, di bawah Konvensi Den Haag: Pasal 23 Regulasi Menghormati Hukum dan Kebiasaan Perang di Tanah yang diadopsi oleh Konferensi Den Haag Pertama "khususnya" dilarang menggunakan "senjata beracun dan racun". Sebuah deklarasi terpisah menyatakan bahwa dalam perang apa pun antara negara-negara penandatangan, para pihak akan menjauhkan diri dari menggunakan proyektil berisi "objek yang merupakan difusi dari gas asfiksasi atau gas yang merusak".

Traktat Angkatan Laut Washington, ditandatangani 6 Februari 1922, juga dikenal sebagai Traktat Lima Kekuatan, yang bertujuan melarang senjata kimia tetapi tidak berhasil karena Prancis menolaknya. Kegagalan berikutnya untuk memasukkan senjata kimia telah berkontribusi pada peningkatan stok senjata kimia.

Protokol Jenewa, secara resmi dikenal sebagai Protokol untuk Larangan Penggunaan dalam Perang Asfiksia, Gas Beracun atau lainnya, dan Metode Bakteriologis Peperangan (bahasa Inggris: Protocol for the Prohibition of the Use in War of Asphyxiating, Poisonous or other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare), adalah perjanjian internasional yang melarang penggunaan senjata kimia dan biologi. Protokol tersebut ditandatangani di Jenewa 17 Juni 1925, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Februari 1928. 133 negara terdaftar sebagai negara pihak  dalam perjanjian. Ukraina adalah penandatangan terbaru; mengakses 7 Agustus 2003.

Protokol ini menyatakan bahwa senjata kimia dan biologi "secara adil dikutuk oleh pendapat umum dunia yang beradab". Dan sementara perjanjian itu melarang penggunaan senjata kimia dan biologi, perjanjian itu tidak membahas produksi, penyimpanan, atau pemindahan senjata-senjata ini. Perjanjian yang ada setelah Protokol Jenewa memang membahas kelalaian tersebut dan telah diberlakukan.