Jelaskan Penguasaan Hindia Belanda dari Kalimantan (provinsi)

Berikut adalah daftar nama-nama residen dan gubernur yang berkedudukan di Tatas/Banjarmasin:

Jan van Suchtelen (1747-1752), residen Belanda di Banjarmasin

Bernard te Lintelo (1752-1757), residen Belanda di Banjarmasin

R. Ringholm (1757-1764), residen Belanda di Banjarmasin

L.W. de Lile (1760-1764), residen Belanda di Banjarmasin

Willem Adriaan Palm (1764-1777), residen Belanda di Banjarmasin

Piter Waalbek (1777-1784), residen Belanda di Banjarmasin

Barend van der Worm (1784-1787), residen Belanda, Banjarmasin

Alexander Hare (1811), komisioner residen Inggris di Banjarmasin

C. L. Hartmann (1832). Resident ter Zuid en Oostkust Borneo (BANJERMASSING).

A. M. E. Ondaatje. (1842-1846) Resident van de Zuid en Oostkust van Borneo (BANJERMASSING).

GOUVERNEMENT VAN BORNEo EN ONDERHOORIGHEDEN

A. L. WEDDIK, (28 Februari 1846-1849), gouvernur Borneo

J. G. A. Gallois (Jacobus Gerardus Arnoldus Gallois), waarnemend resident.

I.N. Nieuwen Huyzen (1860), residen Belanda di Banjarmasin

G. M. Verspijck (1861), residen Belanda di Banjarmasin.

K. W. Tiedtke (mulai 13 Maret 1866), residen Belanda di Banjarmasin

C.A. Kroesen (1898), residen Belanda di Banjarmasin

C.J. Van Kempen (1924), residen Belanda di Banjarmasin

J. De Haan (1924-1929), residen Belanda di Banjarmasin

R. Koppenel (1929-1931), residen Belanda di Banjarmasin

W.G. Morggeustrom (1933-1937), residen Belanda di Banjarmasin

Sejak tahun 1938, Borneo-Belanda (Kalimantan) merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin:

Dr. A. Haga (1938-1942), gubernur Borneo berkedudukan di Banjarmasin

Wakil Borneo-Belanda (Kalimantan) di Volksrad:

Pangeran Muhammad Ali (sebelum 1935) digantikan anaknya,

Pangeran Muhammad Noor (1935-1939) digantikan oleh,

Pangeran Musa Ardi Kesuma (1942-1945), Ridzie di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Penguasaan NICA dan Masa Republik Indonesia Serikat

Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja.

Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.

Gubernur Borneo (dinamakan Kalimantan tahun 1950) dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa "Daerah Kalimantan Selatan" (daerah-daerah di luar Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Kalimantan Timur) tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda.

Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa daerah yaitu: