Jelaskan Kompromi Politik dari Sultan Agung dari Banjar

Pangeran Suryanata II ini mengangkut 10 pucuk meriam dan 600 prajurit dari keraton Kayu Tangi, Martapura. Ia mengangkat adik kandungnya, Raden Kasuma Wijaya (= Raden Huju) menjadi Raja Muda dengan gelar Pangeran Purbanagara. Setelah dikudeta Pangeran Suryanata II, Sultan Amrullah Bagus Kasuma (Raden bagus) kemudian lari ke daerah Alay dan mengumpulkan kekuatan di sana.

Pangeran Suryanata II berkompromi politik dengan pamannya yaitu Dipati Halit (Pangeran Ratu) bin Sultan Mustain Billah, untuk memegang kembali kekuasaan pemerintahan di Martapura sampai mangkatnya pada tahun 1666. Pangeran Aria Wiraraja putera Pangeran Ratu diangkat sebagai mangkubumi (kepala pemerintahan) mendampingi Sultan Agung (kepala negara).

Sebelumnya Adipati Halit (Rakyatullah) sempat menjabat Sultan Banjar (kepala negara) sebagai temporary king dengan gelar Pangeran Ratu, tetapi atas desakan golongan suku Biaju, dia menyerahkan tahta kepada keponakannya Raden Bagus Kasuma (Amrullah) yang merupakan Putra Mahkota, anak almarhum Sultan Saidullah (= Ratu Anom).

Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung banyak memiliki perkebunan lada di daerah pedalaman sehingga Dijk menyebut Pangeran Anom atau Pangeran Surya-Nata II sebagai Koning yan het pepergebergte (raja dari pegunungan lada). Pada masa itu Kesultanan Banjar sedang mengalami zaman keemasannya sebagai penghasil komoditas lada yang diekspor ke luar negeri. Pada masa itu para bangsawan yang juga sebagai saudagar dan pedagang lada mempunyai pasukan sendiri dan budak-budak yang dipersenjatai.

Tahun 1666 Adipati Halit (Pangeran Tapasena) meninggal, menyebabkan golongan legitimitas bertambah kuat, sehingga Amrullah Bagus Kasuma mendapat dukungan yang kuat pula. Pada tahun 1679, Amrullah Bagus Kasuma menyerang Banjarmasin dan ia dan adiknya (Raden Basus) berhasil membinasakan Sultan Agung dan putera sulungnya dan sejak itulah Amrullah kembali dapat mengambil haknya sebagai Sultan di Banjarmasin (1680-1700) sampai akhir abad ke-17. Amrullah keluar sebagai pemenang dalam perebutan tahta Banjar melawan pamannya Sultan Agung (Ratu Lamak) dan anaknya Pangeran Dipati (Ratu Agung).

Sikap Anti VOC pada Masa Sultan Agung

Perebutan kekuasaan di Kesultanan Banjar pada abad ke-17 menghasilkan kompromi politik, Pangeran Ratu/Sultan Rakyatullah/Raden Halit tetap berkuasa di Martapura, sedangkan Sultan Agung/Pangeran Surya Nata II/Raden Kasuma Lalana berkuasa di Banjarmasin. Martapura yang merupakan daerah tambang emas dan hasil kebun lada terletak di sebelah hulu dari Banjarmasin, sehingga cara ini dapat mematikan perdagangan Pangeran Ratu/Sultan Rakyatullah saingannya.

Sehubungan dengan ini Pangeran Suryanata II/Sultan Agung mengirim dutanya ke Betawi yaitu Souta Nella dan Nala tahun 1665. Kepada VOC disampaikan surat Pangeran Suryanata II yang isinya:

Supaya VOC memanggil kembali orang orangnya yang berada di Martapura dan menutup lojinya.

Mengenai lada VOC tidak perlu khawatir, karena akan dikirim Sultan sendiri dengan kapal ke Batavia.

Meminta agar isi kapal Sultan yang dirampas VOC sekembalinya dari Aceh diberikan kembali dengan perantaraan dutanya.

Surat ini menyebutkan pula pemberian Sultan Agung/Pangeran Suryanata kepada VOC sebanyak 2.000 gantang lada dan dua lembar tikar rotan.

Utusan yang membawa surat Pangeran Suryanata ini terjadi pada tahun 1665, dan hal ini berarti perjanjian sebelumnya yang dibuat tahun 1664 hanya merupakan kertas kosong belaka.

Sikap Sultan Agung ini (Pangeran Suryanata) yang meminta VOC-Belanda keluar dari Banjarmasin, diduga atas motivasi dari Kesultanan Mataram, agar Banjarmasin membuka front terbuka sikap anti-VOC. Sikap ini diperlukan sebab kerajaan lainnya terutama Kesultanan Mataram mengalami kemunduran dalam bidang perdagangan akibat sepak terjang Belanda yang selalu memegang monopoli perdagangan.

Pada bulan Juli 1665 menurut laporan Residen Gerret Lemmes, tiba-tiba Pangeran Suryanata II pergi ke daerah Negara untuk membeli lada secara monopoli dari rakyat penghasil lada dan menjualnya kepada pedagang-pedagang Makassar, Inggris, Portugis dan Cina, sedangkan utusan VOC-Belanda sama sekali tidak diberinya kesempatan memperoleh lada. Bahkan pelabuhan Banjarmasin dipenuhi dengan pedagang-pedagang dari segala bangsa dan perdagangan dilakukan secara bebas. Untuk mempertahankan perdagangan bebas ini dan menghapus keinginan VOC-Belanda untuk memperoleh monopoli, Pangeran Suryanata II mengirim utusan ke Kesultanan Banten (Sultan Ageng Tirtayasa), meminta bantuan dan mengakui kekuasan Banten atas Kesultanan Banjarmasin.

Sekitar tahun 1670-an terjadi perubahan besar di Indonesia Timur yang membahayakan bagi perdagangan bebas Banjarmasin, yaitu jatuhnya bandar internasional Makassar dibawah kontrol sesuai Perjanjian Bungaya (18 November 1667), ancaman inilah yang menyebabkan Sultan Agung/Pangeran Suryanata II mengirimkan utusan-utusan ke Batavia untuk memperoleh monopoli senjata dan mesiu. Kemunduran perdagangan di Indonesia Timur ini sebagai akibat dari taktik dan strategi VOC-Belanda yang selalu berusaha memperoleh monopoli perdagangan dengan menerapkan politik divide et impera-nya.

Sikap Sultan Banjar yang anti VOC-Belanda pada masa tersebut karena beberapa pertimbangan:

Hubungan dagang dengan Belanda, selalu diakhiri dengan peristiwa pembantaian dan permusuhan di kedua belah pihak.

Dalam setiap perjanjian kontrak dagang, VOC-Belanda selalu ingin monopoli, dan tidak memberi peluang terciptanya perdagangan bebas.

Adat istiadat orang-orang Belanda, bertentangan dengan adat istiadat orang Banjar, sehingga lambat laun akan timbul konflik budaya.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, didasarkan atas kemungkinan dukungan dan kemufakatan Dewan Mahkota, khususnya yang anti VOC. Walau demikian, VOC-Belanda terus menerus mencari peluang dan dukungan untuk bercokol di Banjarmasin, karena perdagangan VOC-Belanda di Kesultanan Banjarmasin tidak macet.