Jabarkan Pengawasan secara terbuka dari Konflik kepentingan

Pemerintah harus menjalankan tugasnya secara terbuka, dengan arti selama memberikan pelayanan publik tidak boleh berpihak terhadap suatu kepentingan. Terbuka dalam melaksanakan tugas mencerminkan sikap integritas suatu lembaga pemerintahan. Pengendalian lembaga pemerintah agar tidak melakukan konflik kepentingan dalam melaksanakan pelayanan publik bisa dilakukan dengan cara pengaduan. Oleh karena itu lembaga pemerintah harus menyiapkan prosedur mengenai pengaduan masyarakat apabila terjadi konflik kepentingan. Pengaduan yang diberikan oleh masyarakat merupakan bagian dari usaha dalam pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan kebijakan publik. Pengaduan masyarakat harus disampaikan dengan penuh rasa tanggung jawab, dan bertujuan untuk memberikan masukan atau saran bukan untuk menjatuhkan satu instansi dengan asas konflik kepentingan.