Jabarkan 1990-an dari Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur

Mengubah kampanye perlawanan dan integrasi

Investasi besar oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan Timor Timur sejak tahun 1975 tidak mengakhiri perlawanan orang Timor Timur terhadap pemerintahan Indonesia. Meskipun pada tahun 1980-an pasukan Fretilin telah berkurang menjadi beberapa ratus orang bersenjata, Fretilin meningkatkan kontaknya dengan pemuda Timor khususnya di Dili, dan perlawanan sipil tak bersenjata yang mencari penentuan nasib sendiri mulai terbentuk. Banyak dari mereka yang berada dalam gerakan protes adalah anak-anak kecil pada saat invasi dan telah dididik di bawah sistem Indonesia. Mereka membenci penindasan dan penggantian kehidupan budaya dan politik Timor, yang ambivalen pembangunan ekonomi Indonesia, dan berbicara bahasa Portugis di antara mereka sendiri, menekankan warisan Portugis mereka. Mencari bantuan dari Portugal untuk penentuan nasib sendiri, mereka menganggap Indonesia sebagai kekuatan pendudukan. Di luar negeri, anggota Fretilin—terutama mantan jurnalis José Ramos Horta (kemudian menjadi perdana menteri dan presiden)—mendorong perjuangan mereka di forum-forum diplomatik.

Berkurangnya perlawanan bersenjata mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 1988 untuk membuka Timor Timur guna meningkatkan prospek komersialnya, termasuk pencabutan larangan bepergian bagi wartawan. Kebijakan baru datang dari Menteri Luar Negeri Ali Alatas. dan diplomat lainnya mempengaruhi Suharto untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran internasional meskipun ada kekhawatiran di antara para pemimpin militer bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya kendali. Pada akhir tahun 1989, komandan militer garis keras Brigadir Jenderal Mulyadi digantikan oleh Brigadir Jenderal Rudolph Warouw yang menjanjikan pendekatan yang lebih "persuasif" terhadap anti-integrasi. Pembatasan perjalanan di dalam wilayah dikurangi, kelompok tahanan politik dibebaskan, dan penggunaan penyiksaan dalam interogasi menjadi lebih jarang. Warouw berusaha meningkatkan disiplin militer; pada bulan Februari 1990 seorang tentara Indonesia diadili atas perbuatan melawan hukum di Timor Timur, tindakan tersebut merupakan yang pertama sejak invasi berlangsung.

Berkurangnya ketakutan akan penganiayaan mendorong gerakan perlawanan; protes anti-integrasi disertai kunjungan profil tinggi ke Timor Timur, termasuk kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin menghilangkan banyak pembenaran untuk dukungan Barat terhadap pendudukan Indonesia. Meningkatnya perhatian internasional terhadap penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia memberikan tekanan lebih lanjut bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa berikutnya di Timor Timur pada 1990-an membantu meningkatkan profil internasional Timor Timur secara dramatis, yang pada gilirannya secara signifikan meningkatkan momentum kelompok-kelompok perlawanan.