Jelaskan Darurat Malaysia 2021 dari Muhyiddin Yassin

Pada 19 Oktober 2020, Raja Malaysia Al-Sultan Abdullah menolak permintaan PM Muhyiddin agar dia mengumumkan keadaan darurat sebagai tanggapan atas lonjakan kasus COVID-19 di seluruh negara bagian. Akhirnya pada 21 Januari 2021, permintaan untuk mengumumkan keadaan darurat baru dikabulkan oleh Raja Malaysia dan diperkirakan akan berlangsung hingga 1 Agustus.

Tagar #KerajaanGagal dan #MuhyiddinOut menjadi trending di Twitter Malaysia setelah darurat diterapkan. Mereka menggunakan tagar #KerajaanGagal atau pemerintah gagal adalah bentuk ketidakpuasan mereka terhadap koalisi pemerintahan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin. Darurat telah menggantung sistem demokrasi negara dengan alasan membendung COVID-19, namun kenyataannya kasus pasien positif COVID-19 terus meningkat. Keadaan ekonomi juga yang disebut-sebut stabil, padahal harga pangan mengalami kenaikan adalah bukti ketidakpuasan mereka terhadap Perdana Menteri Muhyiddin Yassin.

Mantan perdana menteri sekaligus anggota parlemen daerah pemilihan Langkawi Mahathir Mohamad mengusulkan kepada Yang di-Pertuan Agong agar Majelis Gerakan Negara dibentuk untuk menstabilkan politik di masa darurat berlaku. Mahathir juga menawarkan dirinya untuk memimpin majelis tersebut untuk menggantikan sementara pemerintahan Muhyiddin. Dibentuknya MAGERAN ini sendiri dianggap berhasil menyelesaikan krisis politik pada 1969.

Setelah enam bulan pelaksanaan darurat, Muhyiddin mengadakan sidang parlemen pada 26 Juli 2021. Pada saat pelaksanaan sidang, oposisi justru menyuarakan protes kepada pemerintah dan diputuskan oleh Menteri di Departemen Perdana Menteri Takiyuddin Hassan bahwa ordonansi darurat dihapuskan berdasarkan Pasal 150 (3) (Konstitusi Federal). Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah merasa kecewa dengan Muhyiddin dan pemerintahannya.