Jabarkan Latar belakang dari Revolusi Xinhai

Setelah menderita kekalahan pertamanya dari negara Barat dalam Perang Candu Pertama tahun 1842, para pejabat kekaisaran Qing mulai berjuang untuk menahan gelombang masuk pihak asing ke Tiongkok. Upaya-upaya untuk menyesuaikan dan mereformasi sistem-sistem pemerintahan yang tradisional terkendala oleh budaya pejabat kekaisaran yang sangat konservatif dan tidak ingin direformasi. Menyusul kekalahan dalam Perang Candu Kedua tahun 1860, kekaisaran Qing berusaha memodernisasi dengan mengadopsi teknologi tertentu dari negara Barat melalui gerakan Westernisasi mulai tahun 1861. Dalam perang melawan berbagai Pemberontakan seperti: Pemberontakan Taiping, Pemberontakan Nien, Pemberontakan Panthay dan Pemberontakan Dungan, pasukan kekaisaran tradisional Qing terbukti tidak kompeten dan para pejabat kekaisaran mulai beralih mengandalkan pasukan lokal Tiongkok. Tahun 1895, Tiongkok kembali mengalami kekalahan dalam Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat feodal Tiongkok tradisional juga perlu dimodernisasi jika ingin mencapai kemajuan dalam bidang teknologi dan perdagangan.

Tahun 1898, Kaisar Guangxu yang dibimbing oleh para reformis seperti Kang Youwei dan Liang Qichao melakukan reformasi secara drastis di bidang pendidikan, militer dan ekonomi dengan melakukan gerakan Reformasi Seratus Hari. Namun, reformasi itu dibatalkan secara mendadak oleh aksi kudeta konservatif yang dipimpin oleh Janda Permaisuri Cixi. Kaisar Guangxu merupakan seorang kaisar boneka yang selalu bergantung pada Janda Permaisuri Cixi, sang kaisar kemudian dijadikan tahanan rumah pada Juni 1898. Sedangkan para tokoh reformis seperti Kang dan Liang dibuang ke pengasingan. Sewaktu di Kanada, pada Juni 1899, mereka mencoba mendirikan Perhimpunan Perlindungan Kaisar dalam upaya memulihkan kedudukan kaisar. Sejak saat itu, Cixi menjadi tokoh utama yang mengendalikan dinasti Qing. Pemberontakan Boxer memicu invasi asing ke Beijing tahun 1900 yang berakibat diberlakuannya ketentuan dari kesapakatan yang disebut oleh pihak Tiongkok sebagai "Perjanjian Tidak Adil", yang memecah belah wilayah, menciptakan konsesi ekstrateritorial dan memberikan hak istimewa perdagangan kepada pihak asing. Di bawah tekanan internal dan eksternal, para pejabat Qing akhirnya mau mengadopsi reformasi di beberapa bidang. Para pejabat Qing berhasil mempertahankan monopolinya atas kekuasaan politik dengan cara menekan, yang sering kali dengan cara yang sangat brutal terhadap semua pemberontakan domestik. Para pembangkang hanya bisa beroperasi di perkumpulan rahasia dan organisasi bawah tanah serta di daerah-daerah konsesi asing atau dari tempat pengasingan di luar negeri.