Jelaskan Era Pemerintahan Indonesia dari Bandar Udara Internasional Kemayoran

Setelah Jakarta kembali menjadi Ibu Kota Indonesia, pengelolaan penerbangan sipil dan pelabuhan udara langsung dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Baru pada tahun 1958 dikelola oleh Djawatan Penerbangan Sipil, yang sekarang lebih dikenal sebagai Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Pada tahun 1950-an, Era penerbangan sipil modern dimulai dengan beroperasinya pesawat-pesawat bermesin jet. Pada masa itu juga pesawat-pesawat turboprop berdatangan ke Kemayoran. Di antaranya Saab 91 Safir, Grumman HU-16 Albatross, Ilyushin Il-14, dan Cessna. Begitu pula dengan pesawat-pesawat buatan Nurtanio Pringgoadisuryo seperti NU-200 Si Kumbang, Belalang, dan Kunang. Berbagai Kepala Negara dunia juga pernah menginjakkan kakinya di Kemayoran dengan diselenggarakannya event tingkat internasional seperti Konferensi Asia–Afrika pada tahun 1955.

Angkatan Udara Republik Indonesia juga memanfaatkan Kemayoran sebagai pangkalan udara disamping Lanud Halim Perdanakusuma. Akhir tahun 1950-an sampai awal tahun 1960-an berdatangan pesawat tempur MiG-17, MiG-15 UTI, MiG-19, MiG-21, dan Pesawat pembom Ilyushin Il-28.

Antara tahun 1960, pengelolaan Kemayoran diserahkan kepada BUMN yang diberi nama Perusahaan Negara Angkasa Pura Kemayoran. Untuk ini, pemerintah menanam modal awal sebesar Rp 15 Juta Rupiah pada masa itu. Selanjutnya pemerintah menambah modal dengan mengalihkan bangunan terminal, bangunan penunjang lain, runway, taxiway, apron, hanggar dan peralatan operasional. Sampai akhir beroperasi pada tahun 1985 pengelolaan dilakukan oleh Perum Angkasa Pura setelah berganti nama sesuai perkembangan.

Memasuki tahun 1970-an, era pesawat jet badan lebar berteknologi canggih muncul, yakni Boeing 747, Lockheed L-1011 TriStar, McDonnell Douglas DC-10, dan Airbus A300. Pada 29 Oktober 1973, pesawat McDonnell Douglas DC-10-30 milik KLM yang disewa Garuda Indonesian Airways untuk angkutan jemaah haji, tercatat sebagai pesawat terbesar dan terberat yang pernah singgah di bandara Kemayoran. Kesibukan Kemayoran pada saat itu memaksa pemerintah memindahkan penerbangan internasional ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma pada 10 Januari 1974. Namun penerbangan domestik seluruhnya masih bertahan di Kemayoran.

Rencana pemindahan lokasi dan penutupan bandar udara

Menjelang pertengahan tahun 1970-an, Kemayoran dianggap terlalu dekat dengan basis militer Indonesia, Bandar Udara Halim Perdanakusuma. Penerbangan sipil di area tersebut menjadi sempit, sementara lalu lintas udara meningkat cepat, yang mengancam lalu lintas internasional. Hal itu yang kemudian pemerintah berencana untuk memindahkan aktivitas bandar udara ini ke bandar udara yang baru.

Rencana tersebut mendapat dukungan dari Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) seperti kucuran dana serta kajian konsep hingga pemilihan lokasi. Awalnya USAID mengkaji sebuah dataran berkontur datar (200-230 Mdpl) yang masih sangat sepi diantara Ci Kahuripan-Klapanunggal hingga Jonggol seluas 2.300 ha sebagai lokasi yang cocok untuk berdirinya Bandara Internasional pengganti Bandar Udara Kemayoran tersebut. Lokasi tersebut berjarak sekitar 50 km arah tenggara dari Bandar Udara Kemayoran. Alasan dipilihnya wilayah Jonggol adalah perlunya memperhatikan aspek masa depan dalam pembangunan Jakarta Raya melalui perluasan jangkauan pembangunan Jakarta ke arah luar kota guna mempersiapkan pesatnya pertumbuhan fisik dan ekonomi Jakarta yang tentunya akan berdampak kepada lonjakan populasi di masa yang akan datang.

Namun Bappenas tidak dapat menyanggupi usulan lokasi USAID, yakni Jonggol untuk dijadikan pengganti dari Bandar Udara Kemayoran dengan alasan belum terkoneksinya daerah tersebut dengan moda transportasi lain, ditambah jaraknya yang lumayan jauh, akhirnya dipilihlah wilayah perbatasan antara Cengkareng dan Tangerang Utara sebagai lokasi bandar udara yang baru dengan luas lahan 1.800 ha, lebih kecil 500 ha dari lokasi lahan usulan USAID di Jonggol, Bogor.

Pada 1 Oktober 1984, Perum Angkasa Pura menutup semua penerbangan domestik di Kemayoran. Saat itu, penumpang yang sudah melakukan check-in di Kemayoran langsung boarding menuju Cengkareng dengan bus untuk menaiki pesawat. Perum Angkasa Pura akhirnya resmi menghentikan seluruh kegiatan operasional Bandar Udara Kemayoran pada 31 Maret 1985, sehari sebelum beroperasinya Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat-pesawat yang menghuni bandar udara ini ikut dipindahkan. Sebagian besar dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, sebagian lagi dipindahkan ke Bandar Udara Halim Perdanakusuma.

Setelah dihentikan kegiatan operasionalnya, Kemayoran dijadikan lokasi test flight pesawat buatan Industri Pesawat Terbang Nusantara, CN-235 dan sempat menjadi tuan rumah ajang dirgantara bergengsi Indonesian Air Show pada tahun 1986.

Perkembangan setelah bandar udara tidak dioperasikan

Pengembangan kawasan Kota Baru Bandar Kemayoran

Untuk menghindarkan perebutan kewenangan antar instansi terhadap areal bekas bandar udara ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1985, dimana kekayaan negara yang merupakan sebagian modal Perum Angkasa Pura ditarik kembali sebagai kekayaan negara. Setelah itu, dibentuklah Badan Pengelola Komplek Kemayoran (BPKK) berdasarkan Keputusan Presiden RI no. 53 Tahun 1985 jo Keppres No. 73 tahun 1999. Sebagai pelaksana, diunjuklah DP3KK yang melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan pihak swasta di Indonesia.

Pembangunan dimulai pada 1990-an dengan rumah susun sederhana di bekas Apron bandar udara dengan nama jalan-jalan yang mengambil nama pesawat seperti Jl. Dakota. Kemudian pembangunan kondominium dan proyek kotabaru Kemayoran yang sempat menuai masalah. Juga sempat diselenggarakan proyek Menara Jakarta (Jakarta Tower) dengan ketinggian 558 meter di depan gedung perkantoran PT Jakarta International Trade Fair Corporation. Namun rencana ini kandas karena badai Krisis Asia pada tahun 1990. Bahkan ironisnya, pada saat krisis ekonomi tersebut, menara ini dijuluki masyarakat sebagai Menara Kesenjangan.

Selain itu, di bekas Bandar Udara Kemayoran juga diselenggarakan Jakarta Fairground Kemayoran (JFK) yang dulu dikenal sebagai Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang sebelumnya diselenggarakan di taman Monumen Nasional (Monas) Jakarta yang diselenggarakan setiap hari ulang tahun DKI Jakarta setiap 22 Juni.

Sementara dua landasan pacu tetap dipertahankan sebagai jalan utama dengan median (pembatas jalan) yang tidak permanen untuk sewaktu waktu digunakan sebagai landasan pacu guna kepentingan militer karena struktur landasannya yang menggunakan konstruksi standar landas pacu bandar udara internasional yang kuat. Pada bekas landas pacu utara-selatan diberi nama Jalan Benyamin Sueb, nama seorang tokoh dan artis serbabisa kelahiran Jakarta yang merupakan warga asli Kemayoran, oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sesuai dengan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 475 Tahun 1993, bekas menara Air Traffic Controller Kemayoran dijadikan Bangunan Cagar Budaya yang harus dilestarikan. Surat Keputusan tersebut langsung ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta Soerjadi Soedirja.

Karena Bandar Udara Kemayoran dinilai bersejarah dalam perkembangan kedirgantaraan Indonesia, maka banyak komunitas-komunitas pencinta kedirgantaraan Indonesia yang menginginkan agar bekas bandar udara ini segera dilestarikan, serta dimuseumkan. Mereka adalah Komunitas Tintin Indonesia, Komunitas Save Ex Airport Kemajoran-Kemayoran (KMO), IndoFlyer, dan Komunitas ATCO Indonesia yang bersama-sama membuat petisi lalu akan segera diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan Gubernur DKI Jakarta.

Pada 31 Mei 2016, PT Angkasa Pura I, Komunitas Save Ex Airport Kemajoran-Kemayoran (KMO), dan Komunitas Tintin Indonesia mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan sebuah Museum Bandar Udara Kemayoran Indonesia di bekas terminal Bandar udara. Gagasan ini rupanya disambut positif oleh Pusat Pengelola Kawasan (PPK) Kemayoran, yang ditindak lanjuti dengan napak tilas ke lokasi pada 5 Juni 2016.