Jelaskan Reaksi PBB dari Invasi Indonesia ke Timor Timur

Pada tanggal 12 Desember 1975, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang "sangat menyesalkan" terhadap invasi Indonesia ke Timor Timur, menuntut agar Jakarta menarik pasukan "tanpa penundaan" dan memungkinkan penduduk di pulau tersebut untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi itu juga meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan segera untuk melindungi integritas teritorial Timor Leste.

Pada tanggal 22 Desember 1975, Dewan Keamanan PBB bertemu dan mengeluarkan resolusi yang sama dengan Majelis. Resolusi Dewan menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB "untuk mengirim darurat perwakilan khusus ke Timor Timur dengan tujuan membuat penilaian situasi di lapangan yang sedang terjadi dan membangun kontak dengan semua pihak di wilayah tersebut dan semua negara yang bersangkutan untuk memastikan pelaksanaan resolusi saat ini.

Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS untuk PBB pada saat itu, menulis dalam otobiografinya bahwa "Amerika Serikat berharap hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan, dan bekerja untuk membawa persoalan ini. Departemen Luar Negeri menginginkan bahwa PBB ternyata sama sekali tidak efektif dalam tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan [berkaitan dengan invasi Timor Timur]. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya membawanya ke depan dengan tidak berarti tanpa sukses". Kemudian, Moynihan mengakui bahwa, sebagai duta besar AS untuk PBB, ia telah membela dengan "tidak tahu malu" mengenai kebijakan Perang Dingin terhadap Timor Timur.