Jelaskan Sejarah dari Universitas Sintuwu Maroso

Pada awal tahun 1986, sebuah organisasi Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso mempersiapkan proposal pendirian perguruan tinggi. Para pengurus melakukan penjajakan dengan cara mencari dukungan kepada Universitas Tadulako di Palu, sebagai perguruan tinggi negeri terbesar di Sulawesi Tengah, yang diharapkan dapat menjadi pembina dan sekaligus dapat membantu penyediaan tenaga kerja dosen senior. Rektor Universitas Tadulako pada waktu itu Prof. Mattulada memberikan dukungan dalam bentuk surat rekomendasi. Proposal disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator Kopertis Wilayah IX, yang disampaikan langsung oleh Drs. J. Santo sebagai salah satu pengurus Yayasan Pendidikan Sintuwu Maroso. J. Santo berkonsultasi dengan koordinator kopertis Wilayah IX. Pada tanggal 14 September 1986, Koordinator Kopertis Wilayah IX, Moh. Ridwan Matayang, bersama tim evaluasi tiba di Poso untuk melakukan evaluasi kelayakan terhadap pendirian perguruan tinggi. Mereka memutuskan bahwa Universitas Sintuwu Maroso memenuhi syarat untuk memperoleh izin operasional.

Pada tanggal 15 September 1986, Koordinator Kopertis Wilayah IX melantik Marto Herlan Koeswandi sebagai Rektor Universitas Sintuwu Maroso yang pertama. Selain itu, digelar pula pelantikan pejabat-pejabat Pembantu Rektor, masing-masing J. Tadanugi Sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik, Abdul Karim sebagai Pembantu Rektor Bidang Administrasi dan M. Siombo sebagai Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan. Pada saat yang sama, juga dilantik para pejabat Dekan masing-masing T. Malaka sebagai Dekan Fakultas Pertanian, S.P Santo sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, dan HG. Taroreh sebagai Dekan Fakultas Ekonomi.

Pada tanggal 16 Oktober 2017, ratusan mahasiswa menggelar aksi demo di depan halaman kampus, membakar ban mobil bekas dan kursi di halaman kampus, menutup semua pintu keluar masuk ke universitas, dan tidak mengizinkan kehadiran petugas kepolisian dari Polres Poso. Mereka menuntut dan mendesak Rektor untuk memberikan kejelasan dan transparan terhadap sejumlah dana, seperti beasiswa, SPP yang terus naik, fasilitas kampus, dana pembangunan, dan biaya pungutan koperasi mahasiswa. Aksi ini berlangsung selama sekitar dua jam dan melumpuhkan aktivitas perkuliahan di UNSIMAR.

UNSIMAR berencana untuk membuka kampus kedua di Kecamatan Poso Pesisir.