Jabarkan Hukum tingkat nasional dari Keanekaragaman hayati

Keanekaragaman hayati dipertimbangkan dalam beberapa keputusan politik dan hukum:

Hubungan antara hukum dan ekosistem telah ada sejak zaman kuno dan berpengaruh terhadap keanekaragaman hayati. Hal ini terkait dengan hak milik pribadi dan publik. Hukum dapat menentukan perlindungan bagi ekosistem yang terancam, serta berbagai hak dan kewajiban masyarakat (misalnya hak memancing dan berburu).

Hukum yang mengatur spesies muncul belakangan. Hukum ini mengatur spesies apa saja yang harus dilindungi karena mereka mungkin terancam punah. Undang-Undang Spesies Terancam AS adalah contoh dari usaha untuk mengatasi permasalahan "hukum dan spesies".

Hukum yang mengatur lungkang gen baru muncul sekitar seabad terakhir. Domestikasi dan pemuliaan tanaman bukanlah hal baru, tetapi kemajuan dalam rekayasa genetik menyebabkan diciptakannya hukum yang lebih ketat yang di antaranya mengatur distribusi organisme termodifikasi secara genetik, paten gen, dan paten proses. Pemerintah masih belum memutuskan dengan pasti apakah akan berfokus pada, misalnya, gen, genom, atau organisme dan spesies.

Akan tetapi, keseragaman standar hukum yang mengatur penggunaan keanekaragaman hayati belum tercapai. Bosselman berpendapat bahwa keanekaragaman hayati tidak boleh digunakan sebagai standar hukum dan mengklaim bahwa masih ada area ketidakpastian ilmiah yang menyebabkan tidak efisiennya administrasi dan meningkatkan litigasi meningkat tanpa mempromosikan tujuan pelestarian.

India meloloskan Undang-Undang Keanekaragaman Hayati pada tahun 2002 untuk mengonservasi keanekaragaman hayati di India. Undang-undang ini juga mencakup mekanisme pembagian manfaat secara adil dari penggunaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional.