Jelaskan Pemerintahan Mahathir dari Ketuanan Melayu

Aksi afirmatif dan protes kaum Tionghoa

Kebijakan-kebijakan afirmatif Kebijakan Ekonomi Baru dilanjutkan di bawah pemerintahan Mahathir. Para ahli politik menganggap pemerintahannya sebagai kelanjutan "kontrol hegemoni" politik Malaysia oleh kaum Melayu dan UMNO secara khususnya. Pada masa ini, Mahathir berfokus pada konsolidasi kekuasaanya dalam UMNO dan pemerintahan. Akibatnya, hanya ada sedikit konfrontasi langsung antara kaum Melayu dengan non-Melayu mengenai Ketuanan Melayu.

Pada tahun 1981, MCA melakukan evaluasi terhadap Kebijakan Ekonomi Baru dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya melalui sudut pandang kaum Tionghoa. Hasil evaluasi ini menunjukkan beberapa masalah, yaitu kecurigaan bahwa status kewarganegaraan kaum Tionghoa Malaysia tidak dihargai, dan mengklaim bahwa tujuan Kebijakan Ekonomi Baru untuk menghapuskan identifikasi ras berdasarkan fungsi ekonomi telah dihapuskan. Selain itu, diargumenkan bahwa kaum non-Melayu tidak diwakili secara proporsional dalam Parlemen dan kabinet karena manipulasi pembatasan daerah pemilihan (gerrymandering). Kebanyakan wilayah pemilihan pedesaan yang didominasi Melayu melebihi wilayah pemilihan perkotaan yang heterogen, walaupun jumlah populasi wilayah pemilihan perkotaan melebihi populasi wilayah pemilihan pedesaan. Walaupun MCA mengeluarkan laporan ini, UMNO menghindari kontroversi langsung dengan MCA mengenai masalah ini.

Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, Abdullah Ahmad Badawi, secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu (Hak Keistimewaan Orang Melayu). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen (Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat) diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut. Hal ini membuat DAP menuduh bahwa sasaran Kebijakan Ekonomi Baru telah tercapai agar dapat dibuat kadaluwarsa pada tahun 1990.

Beberapa orang, seperti Richard Yeoh, meyakini bahwa Abdullah, pembantu Mahathir, adalah orang pertama yang menggunakan istilah "Ketuanan Melayu". Yeoh mendeskripsikan konteks yang digunakan Ahmad sebagai "pidato yang cukup ramah dan sebagian besar dari kita tidak bermasalah akan itu, tetapi, but it has been taken to mean Malay supremacy by some Umno leaders who don't necessarily know what it means."

Meninjau dan menyusun ulang kebijakan ekonomi

Sebelum berakhirnya DEB pada tahun 1990, terdapat banyak perdebatan mengenai kepastian kebijakan tersebut harus diperbarui, diganti, atau dibatalkan sama sekali. Pemerintah mengadakan tinjauan resmi terhadap NEP pada tahun-tahun menjelang berakhirnya DEB. DEB telah dihadapkan pada sejumlah kritik sepanjang hidup kebijakan itu, kebanyakan di antaranya terkait dengan korupsi politik dan ketakefisienan lainnya. Salah satu poin perselisihan adalah perhitungan ekuitas Melayu. Meskipun secara resmi orang Melayu menguasai 18% dari pangsa ekonomi pada tahun 1992, beberapa orang menganggap angka ini menyesatkan. Dikatakan bahwa dalam kenyataannya, sebagian besar dari jumlah ini merupakan ekuitas yang dipegang oleh badan-badan pemerintah, oleh karena itu menjadi milik Malaysia secara keseluruhan. Praktik pemberian kontrak pekerjaan umum terutama kepada Bumiputra dianggap menghambat kompetensi Melayu dengan memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan. Banyak kontraktor Bumiputra yang kemudian mensubkontrakkan pekerjaan mereka kepada orang lain, yang dalam beberapa kasus adalah orang Tionghoa; Perjanjian "Ali Baba" dengan "orang Melayu [Ali] menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh lisensi dan izin ditolak orang non-Melayu, kemudian menerima bayaran untuk menjadi pemimpin sementara [Baba] non-Melayu menjalankan bisnis," adalah lazim. Beberapa orang berpendapat bahwa NEP "mungkin berhasil, jika orang Melayu benar-benar ingin mempelajari seluk-beluknya. Tetapi lebih sering daripada tidak, dia hanya ingin menjadi kaya."

Beberapa orang mengatakan pencairan saham menguntungkan pihak yang memiliki hubungan politik, ketika kebanyakan dari mereka langsung menjual sahamnya dengan harga pasar sehingga menuai arbitrase alih-alih menahan dan meningkatkan saham Melayu sebagaimana yang dimaksudkan kebijakan itu. Meskipun DEB berhasil menciptakan kelas jutawan Melayu tetapi dituduh terutama karena kronisme karena hanya menguntungkan mereka yang memiliki hubungan politik. Beberapa orang di antaranya setuju, tetapi membantah mengambil tindakan. Seorang politikus PAS menyatakan: "Orang Melayu tidak ingin keadilan memengaruhi kepentingan mereka." Para komentator lain telah menyarankan bahwa meskipun sebagian besar manfaat di bawah DEB diperoleh kepada mereka yang memiliki hubungan politik, pemerintah bermaksud agar mereka "menetes ke bawah rakyat Melayu", dan juga bagi orang kaya baru Melayu untuk memberikan teladan kewirausahaan "bagi orang Melayu lainnya.

Selama tahun 1980-an, perhatian tentang diskriminasi di pendidikan tinggi terus bertumbuh. Pada titik ini, Menteri Pendidikan mengatakan kepada parlemen tentang ketidakpuasan dan kekecewaan di antara orang non-Melayu tentang berkurangnya kesempatan bagi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi.<ref name="trindade_lee_50"> Kemudian pada tahun 1997, Menteri Pendidikan Najib Razak mempertahankan kuota sebagaimana diperlukan dengan mengklaim bahwa hanya 5% dari semua sarjana lokal akan menjadi orang Melayu jika kuota dihapuskan.

Kritik lain adalah bahwa DEB dan tindakan afirmatif lainnya telah benar-benar mengurangi kepercayaan diri orang Melayu, meskipun Mahathir berniat membangun kelas bisnis orang Melayu untuk menjadi panutan bagi orang Melayu yang miskin. Seorang wartawan Melayu berpendapat: "[Di bawah Kebijakan Ekonomi Baru ini, tidak ada bumiputra yang dapat yakin bahwa 'kemenangan' seperti yang dia terima pantas diterima sepenuhnya." DEB juga dikritik karena berusaha memperbaiki saham ekonomi orang Melayu secara keseluruhan, bahkan jika bagian ini dipegang oleh sejumlah kecil orang Melayu. Beberapa kalangan menuduh DEB terlalu berat dalam pendekatannya terhadap tindakan afirmatif, sehingga mempertahankan DEB berarti telah menghilangkan kesempatan non-Melayu yang memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan promosi pekerjaan serta memaksa banyak non-Melayu untuk berpindah sebagai gantinya. Hal ini, dipadukan dengan kesan NEP sebagai korup dan terkait dengan ketuanan Melayu, menimbulkan "kebencian yang dalam", khususnya di antara orang Tionghoa. DEB dikritik sebagai "menempatkan orang Malaysia begitu dihormati dengan itu di atas yang lain, memberi mereka perlakuan preferensial NEP," sementara "membagi Malaysia menjadi warga negara kelas satu dan dua".

Pada tahun 1990, DEB digantikan oleh Kebijakan Pembangunan Nasional (DPN) yang melanjutkan sebagian besar kebijakan zaman DEB. Meskipun secara substansial lebih besar, pangsa ekonomi Melayu tidak mendekati sasaran 30% berdasarkan angka pemerintah. Dalam tinjauannya terhadap DEB, pemerintah menemukan bahwa meskipun ketimpangan pendapatan telah berkurang, beberapa sasaran penting yang terkait dengan kepemilikan perusahaan Melayu secara keseluruhan belum terpenuhi. Baik Mahathir maupun Abdul Rahman telah menyatakan keprihatinan bahwa orang Melayu tetap terlalu bergantung pada orang Tionghoa secara ekonomi.

Klaim bahwa DEB telah memperlambat pertumbuhan ekonomi ditolak; ada anggapan bahwa DEB telah berhasil mencegah kerusuhan rasial lebih lanjut yang akan lebih merugikan pertumbuhan ekonomi daripada DEB. DEB juga dibela karena telah menciptakan kelas menengah Melayu dan meningkatkan taraf hidup tanpa mengorbankan bagian ekonomi non-Bumiputra secara mutlak; statistik menunjukkan bahwa kelas menengah Cina dan India juga tumbuh di bawah DEB, meskipun tidak sebanyak orang Melayu. Tingkat kemiskinan Malaysia secara keseluruhan telah menyusut dari 50% pada saat kemerdekaan menjadi 7%. Juga dikatakan bahwa stereotipe rasial sebagian besar telah dihilangkan karena DEB berhasil menciptakan kelas atas Melayu. Meskipun banyak dari tujuan NEP yang dinyatakan kembali oleh DPN, kebijakan baru tersebut tampaknya lebih diarahkan pada retensi kekayaan dan penciptaan, dibandingkan dengan penyaluran ulang sederhana. Namun demikian, banyak dari kebijakan dari era DEB tetap dipertahankan di bawah NDP, yang berakhir pada tahun 2020.

Bangsa Malaysia dan liberalisasi politik

Selama dasawarsa 1990-an, Mahathir dan UMNO menyampaikan gagasan tentang kebijakan budaya pemerintah dengan pembentukan rencana Wawasan 2020 dan Bangsa Malaysia. Mahathir menyebut salah satu hambatan untuk membangun Malaysia sebagai negara maju pada tahun 2020 adalah tantangan membangun masyarakat yang dewasa, liberal, dan toleran ketika orang Malaysia tak mengira semua warna kulit dan keyakinan bebas untuk mempraktikkan dan menganut adat-istiadat, budaya, dan kepercayaan agama mereka, tetapi merasa bahwa mereka adalah milik satu bangsa. Mahathir mengusulkan pembentukan satu Bangsa Malaysia dengan kesetiaan politik dan dedikasi kepada bangsa. Setelah kemenangan pemilihan umum tahun 1995, Mahathir menguraikan: "Bangsa Malaysia berarti orang yang dapat mengidentifikasi diri mereka sendiri dengan negara, berbicara Bahasa Malaysia (bahasa Malaysia atau bahasa Melayu) dan menerima Konstitusi."

Mahathir kemudian menjelaskan bahwa gagasan sebelumnya adalah orang-orang harus menjadi 100 persen Melayu agar menjadi orang Malaysia dan ia menerima bahwa Maalaysia adalah negara multi-rasial, serta ia mengatakan harus membangun jembatan daripada mencoba menghilangkan sepenuhnya penghalang yang memisahkan rakyat berbilang kaum. Perubahan dramatik seperti itu dianggap oleh komunitas non-Melayu sebagai pencabutan total dari kebijakan sebelumnya yang menekankan asimilasi non-Melayu. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menekankan perubahan ini, dengan mengurangi penekanan pada bahasa Melayu sebagai satu-satunya bahasa nasional dengan mengizinkan universitas lokal menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata pelajaran tertentu. Ijazah dari Tunku Abdul Rahman College (TARC) yang disponsori MCA dan mayoritas Cina secara resmi diakui oleh pemerintah untuk pekerjaan di layanan sipil. Untuk pertama kalinya, agama selain Islam ditayangkan di radio dan televisi pemerintah, meskipun mereka tidak diizinkan untuk dakwah. Barongsai yang telah dilarang selama beberapa dasawarsa tidak hanya diizinkan tetapi bahkan dihadiri oleh Mahathir dan pejabat tinggi pemerintah lainnya.

Meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang nyata pada awal dasawarsa 1990-an, para komentator berpendapat bahwa kebijakan liberal Mahathir telah memainkan peran kunci dalam popularitasnya dan kemenangan besar Barisan Nasional pada pemilu 1995. Seorang pakar menulis bahwa kebanyakan orang Malaysia tidak dapat mengingat saat kemakmuran yang lebih besar atau tuduhan antar-etnis yang lebih sedikit, menambahkan ndikator ekonomi saja tidak akan menangkap kebanggaan yang ditemukan orang Malaysia, mungkin untuk pertama kalinya untuk menjadi orang Malaysia.

Lim Kit Siang mengaitkan kekalahan oposisi dengan liberalisme Mahathir dan adopsi pemerintah atas sikap DAP pada masalah-masalah seperti bahasa, budaya dan pendidikan. Namun, beberapa meragukan ketulusan Mahathir. Seorang pejabat Pemuda UMNO mengemukakan bahwa "Langkah fleksibel pemerintah Barisan ... hanya menunjukkan bahwa kami menikmati tingkat toleransi tertinggi semata-mata berdasarkan tingkat kepercayaan dalam hal posisi politik dan ekonomi orang Melayu. Kami berbagi kekuatan politik dengan orang Tionghoa. Ketika mereka perlu meningkatkan dukungan politik mereka dari komunitas mereka, sangat penting bagi mereka untuk melayani kepentingan utama orang Tionghoa. Jadi, mengapa kita tidak mengizinkannya? Kita dapat ... mencapai situasi win-win Ini murni gerakan politik .... Begitu pula kita Pemuda UMNO harus sering dilihat sebagai kelompok politik yang sangat rasial yang memperjuangkan kepentingan Melayu .... Namun demikian, itu adalah agenda-agenda yang sudah kita lakukan, seperti Islam, bahasa Melayu, dan status khusus orang Melayu, tidak boleh dipertanyakan dalam keadaan apa pun karena ini adalah masalah yang sangat sensitif.