Saya mau tau Pembentukan Malaysia dari Ketuanan Melayu

Pada tahun 1961, ketika pemerintah Malaya mulai mendiskusikan kemungkinan penggabungan dengan Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei, permasalahan hubungan antar etnis mulai mencuat kembali. Proposal pembentukan "Malaysia" tanpa Sabah dan Sarawak telah bergulir lebih dari satu dasawarsa, namun negosiasi sebelumnya gagal. Warga Singapura sendiri tidak begitu tertarik untuk diperintah oleh pemerintah Melayu. Namun, pada tahun 1961, Singapura mulai menerima gagasan untuk bergabung dengan Malaysia karena terdapat anggapan pada saat itu bahwa industri Singapura tidak dapat bertahan tanpa akses ke pasar Malaya.

Pemerintah Malaya tidak bergitu suka menerima warga Tionghoa Singapura yang akan menekan populasi Melayu menjadi minoritas dalam negara Malaysia yang baru. Banyak kaum Melayu merasa bahwa mengubah dominasi Melayu dalam militer dan kepolisian akan membuat posisi Melayu dalam keadaan bahaya. Ada juga yang berargumen bahwa posisi ekonomi Melayu yang inferior akan semakin kentara apabila kaum Tionghoa Singapura yang lebih kaya masuk dan menimbulkan ketidakpuasan publik. Pemerintah Malaya memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan bergabung dengan Sabah dan Sarawak. Kedua koloni Britania ini memiliki populasi penduduk asli yang besar, yang oleh pemerintah Malaya dianggap sebagai "Melayu". Di bawah pasal 160 Konstitusi Malaya, kebanyakan penduduk asli Sabah dan Sarawak bukanlah Melayu karena mereka kebanyakan merupakan animis ataupun beragama Kristen, sehingganya tidak sesuai dengan konstitusi yang mengharuskan Melayu beragama Islam. Untuk mengatasinya, pemerintah Malaya memperluas definisi informal "Melayu" agar dapat melingkupi penduduk-penduduk asli Sabah dan Sarawak.

Warga Sabah dan Sarawak tidak melihat keuntungan apapun dari penggabungan ini. Banyak yang menganggap Malaya hanyalah untuk orang Melayu, manakala mereka tidak menganggap diri mereka sebagai Melayu. Istilah "Malaysia" dengan frasa "Malay" (Melayu) juga dianggap menakutkan. Adanya agama resmi Islam dan bahasa nasional Melayu juga meperparah ketakutan akan "dominasi Melayu". Agar penggabungan dapat terjadi, Sabah dan Sarawak menuntut bahwa penduduk asli Sabah dan Sarawak juga diberikan hak khusus yang sama dengan kaum Melayu. Dua puluh butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sabah dan 18 butir perjanjian antara pemerintah Malaya dengan Sarawak kemudian ditandatangani. Setelah negosiasi yang berlarut-larut dan dukungan dari Britania, berbagai masalah akhirnya berhasil diselesaikan. Penggabungan ini secara efektif berlaku tanggal 16 September 1963.

"Malaysian Malaysia!" (Malaysia-nya orang Malaysia)

Dalam Pemilihan Umum Singapura tahun 1963, aliansi UMNO menantang pemerintahan Partai Aksi Rakyat (PAP) melalui Partai Aliansi Singapura. Politikus-politikus UMNO secara aktif berkampanye di Singapura mendukung Aliansi Singapura, melontarkan pendapat bahwa kaum Melayu Singapura diperlakukan sebagai warga negara kelas dua oleh pemerintah PAP yang multirasial. Walaupun demikian, semua kandidat Melayu yang didukung oleh UMNO kalah dalam pemilu ini. Politikus-politikus PAP, yang melihat hal ini sebagai pelanggaran perjanjian oleh aliansi UMNO untuk tidak mengikuti pemilu di Singapura, memutuskan untuk sebaliknya mengikuti pemilihan umum di Malaya dalam Pemilihan Umum Malaysia tahun 1964. Walaupun PAP menarik banyak orang dalam pawai politiknya, partai ini hanya memenangi satu suara. Beberapa sejarahwan menganggap bahwa permintaan Presiden MCA yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan kepada kaum Tionghoa untuk tidak menantang hak khusus Melayu agar Malaysia tidak berisiko bergabung dengan Indonesia membantu MCA mengamankan statusnya sebagai "pemimpin kaum Tionghoa di semenanjung Malaya". Akibat keikutsertaan PAP dalam pemilu Malaysia, pemimpin-pemimpin UMNO sangat marah kepada PAP.

Permasalahan-permasalahan baru terus bermunculan. Lee Kuan Yew, pemimpin pemerintahan Singapura dan PAP, mendeklarasikan penolakannya atas ketuanan Melayu, dan sebaliknya menyerukan "Malaysian Malaysia" (Malaysia-nya orang Malaysia). Ia berargumen bahwa "bangsa Melayu mulai bermigrasi ke Malaysia dalam jumlah besar hanya sekitar 700 tahun yang lalu. Dari 39% kaum Melayu di Malaysia, sepertiganya adalah imigran baru yang datang ke Malaya dari Indonesia. Oleh karena itu adalah salah dan tidak logis bagi kelompok rasial tertentu untuk berpikir bahwa merekalah yang paling dibenarkan disebut sebagai bangsa Malaysia dan yang lainnya hanyalah menjadi warga Malaysia melalui belas kasihan mereka."

Lee kemudian berkeluh: "Malaysia — kepada siapa ia berpunya? Kepada bangsa Malaysia. Namun siapakah bangsa Malaysia? Saya berharap saya adalah bangsa Malaysia, Tuan Pembicara. Namun kadang-kadang, duduk di ruangan ini, saya ragu apakah saya diizinkan menjadi bangsa Malaysia. Keraguan inilah yang menyangkut di pikiran saya, dan ... [seketika] emosi dilepaskan, dan manusia dengan manusia saling berseberangan dibatasi oleh garis tak terucapkan ini, anda akan mempunyai sejenis peperangan yang akan memecah belah negara ini dari atas ke bawah dan menghancurkan Malaysia." Kadang-kadang, Lee memperparah situasi dengan membuat komentar-komentar rasial. Banyak pidato-pidatonya yang terus mendengung-dengungkan komposisi etnis Malaysia, mengingatkan kepada para pendengar bahwa kaum non-Melayu yang sekarang telah menjadi mayoritas, dengan 61% populasi berbanding 39% Melayu, "Mengapa kita harus kembali ke Singapura yang dulu dan sekali lagi menurunkan derajat non-Melayu di Malaya menjadi minoritas?" Lee memperparah hubungan PAP-UMNO dengan secara konstan menuntut pemerintah federal memerangi kelompok ultra yang banyak menduduki jabatan penting UMNO seperti Syed Jaafar Albar dan Syed Nasir Ismail.

Pernyataan-pernyataan Lee mengundang kemarahan banyak pihak, utamanya politikus-politikus Perikatan. Tan Siew Sin menyebut Lee "Kekuatan perusak terbesar dalam seluruh sejarah Malaysia dan Malaya." Tunku Abdul Rahman menganggap Lee terlalu ekstremis dalam pandangannya, manakala politikus-politikus UMNO berpendapat bahwa Lee hanyalah berusaha menarik dukungan kaum Tionghoa Malaysia dengan retorikanya. Pernyataan Lee mengenai migrasi Melayu mendapatkan bantahan keras. Albar menyerukan: "Mengatakan bahwa orang Melayu berada dalam kategori yang sama dengan ras lain adalah sebuah hinaan..." Surat kabar UMNO Malaya Merdeka memperingatkan: "Jika kaum Melayu ditekan dengan keras dan kepentingannya tidak dilindungi," kaum Melayu akan menggabungkan Malaysia dengan Indonesia. Adalah hal ini yang Tunku Abdul Rahman takuti. Baginya, golongan ultra bukanlah ekstremis sebenarnya. Adalah orang-orang yang menginginkan terbentuknya "Indonesia Raya" untuk menekan populasi Tionghoalah yang dia anggap sebagai ancaman utama.

Hubungan antar kaum yang buruk berakhir pada kerusuhan rasial 1964 Singapura, yang secara tidak langsung oleh politikus Melayu PAP Othman Wok tuduh telah direncanakan oleh kelompok Ultra. Ketegangan antar kaum terus bertambah tahun-tahun setelah kerusuhan itu. Deklarasi Syed Jaafar Albar "Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Melayu" mendapatkan tanggapan keras dari Lee Kuan Yew yang menyatakan dalam Parlemen: "Jika saya telah berpindah dan mengatakan apa yang [dia] telah katakan (Di mana pun saya berada, saya adalah seorang Tionghoa), di manakah kita ini? Tetapi saya terus mengingatkan orang-orang bahwa saya adalah seorang Malaysia. Saya belajar "Bahasa Kebangsaan" (Bahasa Melayu) dan saya menerima Pasal 153 Konstitusi."

Lee bersikeras bahwa dia tidak menolak hak-hak khusus Melayu ataupun Pasal 153, berkata: "jika komunitas imigran ... tidak melihat permasalahannya, jika mereka tidak bisa merasa seperti apa menjadi seorang Melayu yang miskin, dan tidak merasakannya untuk orang Melayu, maka saya dapat mengatakan dengan segera dia (orang Melayu) akan mewujudkan ketidakpuasannya dengan kepastian dan seluruh negeri akan jatuh ke dalam kekacauan." Beberapa anggota Perikatan tidak menerima klaim ini dengan serius. Politikus-politikus UMNO bersikeras bahwa konsep "Malaysian Malaysia" menyiratkan kesetaraaan total, menghilangkan hak-hak istimewa Melayu. Senu Abdul Rahman, salah seorang Menteri Federal, merasa advokasi kesetaraan Lee akan membuat kaum Melayu tidak mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam bidang ekonomi: "Apa yang kami mau adalah kesempatan, kesempatan untuk mendapatkan kekayaan ekonomi bagi orang-orang kami." Seraya mengutuk pernyataan Lee bahwa dia adalah seorang Malaysia atas hak dia sendiri, Senu bertanya: "Hak yang Lee sekarang nikmati tidaklah jatuh dari langit begitu saja. Hak ini diberikan kepadanya. Tidakkah ia memiliki rasa terima kasih kepada penduduk asli negara ini?" Lee menjawab: "Tidak, saya tidak menikmati keramahan siapapun. Saya di sini karena ini hak saya sendiri. Dan 61 persen rakyat Malaysia haruslah mempertahankan hak ini atau ia akan menghilang. Tanpa hak ini, mereka tidak memiliki masa depan." Beberapa politikus, seperti Syed Jaafar Albar, berpendapat lebih jauh lagi merujuk orang Melayu sebagai Bumiputera, "tuan rumah", yang keramahannya telah disalahgunakan oleh bangsa asing atau orang tumpangan seperti Lee. Hal ini memprovokasi anggota kabinet Lim Swee Aun yang menuntut "kita adalah pemilik bersama, bukan orang tumpangan, bukan pula tamu."

Beberapa politikus Melayu memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas UMNO. Ismail Abdul Rahman memberitahukan parlemen bahwa "... baik Perikatan dan PAP menjunjung konsep Malaysian Malaysia," namun hanya berbeda dalam metode penerapannya saja. Ismail mengkarakterisasikan pendekatan PAP sebagai "jalan lurus non-komunalisme" sedangkan Perikatan memerlukan "dua langkah. Pertama, keharmonisan antar ras; kedua, keadaan non-komunalisme." Pernyataan ini ditolak Lee sebagai "lip service" yang tidak dapat dianggap serius kecuali segala tindak tanduk golongan Ultra dikontrol dan dihentikan.