Jelaskan Isu-isu kebebasan beragama dari Patriark Ekumenis Konstantinopel

Negara Turki modern saat ini memberlakukan hukum yang menyatakan bahwa Patriark Konstantinopel haruslah seorang warga negara Turki (meskipun hampir seluruh warga Ortodoks Yunani telah meninggalkan Turki). Namun, Turki mengizinkan Sinode Para Uskup Metropolitan untuk memilih Patriark Konstantinopel. Oleh karena itu, sejak berdirinya negara Turki modern, jabatan Patriark Ekumenis diduduki oleh warga etnis Yunani, yang merupakan warga negara Turki sejak lahir.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah-pemerintah negara lain sudah lama memprotes syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah Turki atas Patriark Ekumenis tersebut. Sebagai contoh, status ekumenis yang dikenakan padanya dalam Ortodoksi Timur, dan diakui oleh pemerintah Ottoman, kerap menjadi sumber kontroversi di Republik Turki yang, menurut undang-undang kaum minoritas keagamaan, secara resmi mengakui dia hanya sebagai "Patriark Fener" (Fener adalah distrik di Istanbul tempat kantor pusat patriarkat). Penyitaan properti Gereja dan penutupan Sekolah Teologi Ortodoks di Halki juga disinggung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia. Meskipun demikian, pada tahun 2004, setelah usaha selama 80 tahun, Patriark Bartolomeus berhasil mengganti komposisi keanggotaan Sinode Tetap Para Uskup Metropolitan di Konstantinopel yang berjumlah 12 orang itu sehingga dapat pula mencakup enam orang uskup dari luar Turki. Dia juga menggelar pertemuan seluruh uskup dalam wilayah yurisdiksinya dua kali setahun di Konstantinopel.

Patriarkat Ekumenis Konstantinopel telah menjadi target serangan bom (pada tahun 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 2004), penajisan kompleks pemakaman, dan serangan perorangan terhadap Patriark Ekumenis.