Jelaskan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sembilan pasal UU ITE mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah:

Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat 2);

Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 ayat 2);

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat 6);

Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat 2);

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat 3);

Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 ayat 2);

Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4);

Peran Pemerintah dalam Pemanfaaatan TIK (Pasal 40);

Dalam perjalanannya, poin no. 1-7 dijadikan satu peraturan pemerintah, dan juga sudah disahkan yaitu Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik ('PP PSTE'). Peraturan Pemerintah ini disusun sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham awal tahun 2010. Kemudian dilakukan harmonisasi pertama, dan Menkumham menyerahkan hasilnya ke Menkominfo pada 30 April 2012. Menkominfo menyerahkan Naskah Akhir RPP ini ke Presiden pada 6 Juli 2012 dan ditetapkan menjadi PP 82 tahun 2012 pada 15 Oktober 2012. PP ini mengatur sistem elektronik untuk pelayanan publik dan nonpelayanan publik, sanksi administratif, tanggungjawab pidana serta perdata penyelenggara, sertifikasi, kontrak, dan tanda tangan elektronis, serta penawaran produk melalui sistem elektronik. (Aspek Hukum Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Ronny, 2013)