Jelaskan Karier politik dari Rieke Diah Pitaloka

Rieke aktif dalam kegiatan politik, bahkan pernah menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar. Rieke kemudian mengundurkan diri dari partai berbasis massa Islam tersebut untuk bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Rieke adalah anggota DPR periode 2009–2014 dari PDI-P untuk daerah pemilihan Jawa Barat II. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke merupakan salah satu anggota dari Komisi IX. Bidang yang sangat Ia perhatikan adalah bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia merupakan salah satu anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Rieke Dyah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama "Yayasan Pitaloka" yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan.

Pada awal tahun 2013, Rieke memutuskan untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat dengan didampingi Teten Masduki, mereka menamakan dirinya sebagai PATEN dan diusung oleh PDI-P dengan nomor urut 5.

Pada tanggal 3 Maret 2013 dalam pengumuman hasil Pilkada Gubernur–Wagub Jawa Barat, pasangan Cagub–Cawagub nomor 5 Rieke-Teten memperoleh peringkat ke 2 dari 5 pasangan calon dengan perolehan suara 5.714.997 suara atau 28,41 persen dari suara sah.

Pada pemilu legislatif 2014, Rieke maju sebagai calon legislatif DPR dapil Jawa Barat VII, ia pun lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPR periode 2014–2019 dengan perolehan suara 255.044 suara.

Gebrakan Rieke selama menjabat sebagai Anggota Legislatif DPR-RI 2019–2024, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Rieke bersama Fraksi Partai PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PPP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PKB, dan Fraksi Partai lainnya mengusulkan RUU Inisiatif Dewan, hasil kerja PANJA Harmonisasi RUU pada Rapat Pleno Badan Legislasi.

Serta menjadi salah seorang pimpinan PANJA Rancangan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang melahirkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).