Prasasti Sangguran itu apa sih?

Prasasti Sangguran merupakan prasasti pada batu berangka tahun 850 Syaka (928 Masehi) yang ditemukan di daerah Batu, Malang, dan menyebut nama penguasa daerah pada masa itu, Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sri Wijayalokanamottungga (Dyah Wawa).

Prasasti berbentuk tablet ini disebut juga Prasasti Minto (Minto Stone) karena dihadiahkan oleh Raffles kepada atasannya, Lord Minto, yang menjadi wakil raja Inggris di India. Keduanya pernah memimpin Hindia Belanda ketika Britania Raya menguasai Belanda (sebagai taklukan Prancis di era Napoleon) pada dasawarsa kedua abad ke-19. Raffles sendiri memperolehnya sebagai hadiah dari Kolonel Colin Mackenzie, yang mengambilnya setelah melihat batu bertulis ini.

Pada awalnya tidak diketahui di mana asal dari prasasti ini, karena Colin Mackenzie melihat batu ini di Surabaya. Penyelidikan arkeologi akhirnya mengetahui asal prasasti ini, yaitu di Ngandat, sekarang berada di Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu; oleh sebab ini nama lain dari prasasti ini adalah prasasti Ngandat. Penemuan Candi Pendem di Junrejo, Batu, pada tahun 2019 memunculkan spekulasi bahwa bangunan suci terkait dengan isi dari prasasti ini adalah candi tersebut.

Prasasti bertinggi 2 meter dengan bobot 3,8 ton ini dianggap penting karena menyebut raja Medang, yang berpusat di Jawa Tengah, sebagai penguasa daerah Malang, di Jawa Timur, meskipun angka tahunnya tidak bersepakat dengan prasasti lainnya. Isinya dianggap dapat membantu memecahkan misteri pindahnya pusat kekuasaan dari Jawa Tengah ke wilayah timur Pulau Jawa. Prasasti ini menyebut Mpu Sindok sebagai "mapatih" bukan sebagai "maharaja". Setahun kemudian nampaknya terjadi peralihan kekuasaan, karena prasasti Gemekan (930 Masehi) sudah menyebut Mpu Sindok sebagai penguasa wilayah.

Setelah berpuluh-puluh tahun berada di tangan pewaris keluarga Lord Minto di Roxburghshire, Skotlandia, benda bersejarah ini akan dikembalikan ke Indonesia dan disimpan di Museum Nasional. Proses negosiasi pemindahan ini telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 2004 dan kemudian dibantu oleh Hashim Djojohadikusumo, seorang pengusaha nasional.