Jabarkan Ideologi Revolusi Iran 1979 dari Sejarah Iran

Ideologi pemerintahan revolusioner ini bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan terutama Syi'ah. Konstitusinya yang unik dilandaskan pada konsep Wilayat-i faqih, gagasan yang dicetuskan Khomeini bahwasanya umat Muslim – nyatanya setiap orang – memerlukan "tuntunan", dalam bentuk aturan atau pengawasan dari ulama atau sekumpulan ulama Islam sebagai penuntun. Khomeini menjalankan tugas sebagai ulama penuntun, atau pemimpin besar, sampai tutup usia pada 1989.

Perekonomian kapitalis Iran yang tumbuh pesat ditukar dengan sistem ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat dan bersifat islami. Banyak industri dinasionalisasi, aturan-aturan hukum dan sekolah-sekolah diislamisasi, dan pengaruh-pengaruh dari Barat dilarang.

Revolusi Islam juga berdampak besar bagi dunia. Di negara-negara non-Muslim, revolusi ini telah mengubah citra Islam, menggugah ketertarikan orang ramai pada politik dan spiritualitas Islam, sekaligus menimbulkan "kekhawatiran dan ketidakpercayaan terhadap Islam" khususnya terhadap Republik Islam beserta pendirinya.

Pemerintahan Khomeini (1979 – 1989)

Khomeini menjabat sebagai pemimpin revolusi atau sebagai Pemimpin Besar Iran sejak 1979 hingga mangkat pada 3 Juni 1989. Era ini didominasi konsolidasi revolusi menjadi republik teokratis di bawah kepemimpinan Khomeini, dan perang dengan Irak yang banyak makan biaya dan korban jiwa.

Konsolidasi berlangsung sampai 1982–1983, begitu Iran terbiasa menanggulangi kehancuran ekonomi, militer, serta aparat pemerintahnya, dan protes-protes serta pemberontakan-pemberontakan golongan sekuler, golongan kiri, juga golongan muslim yang lebih tradisional—tokoh-tokoh revolusi yang sebelumnya merupakan sekutu tetapi kini menjadi saingan—secara efektif ditekan. Banyak lawan politik dihukum mati oleh rezim baru ini. Menyusul rentetan peristiwa revolusi, para gerilyawan Marksis dan golongan-golongan federalis memberontak di beberapa daerah yang termasuk dalam wilayah Khuzistan, Kurdistan dan Gonbad-e Kavus, yang menimbulkan pertempuran sengit antara para pemberontak dan angkatan bersenjata revolusioner. Pemberontakan-pemberontakan ini bermula pada April 1979 dan berlangsung hingga beberapa bulan bahkan ada yang lebih dari setahun lamanya, berbeda-beda menurut daerahnya. pemberontakan suku Kurdi, dipimpin Partai Demokrasi Kurdistan Iran, adalah yang paling beringas, berlangsung hingga 1983 dan mengakibatkan 10.000 korban berjatuhan.

Pada musim panas 1979 sebuah konstitusi baru yang memberikan kedudukan dengan kekuasaan besar kepada Khomeini sebagai ulama penuntun atau pemimpin besar serta kekuasaan atas penyusunan undang-undang dan pemilihan umum kepada sebuah Mejelis Penuntun yang beranggotakan para ulama, disusun oleh sebuah Sidang para pakar untuk Konstitusi. Konstitusi baru ini disetujui melalui referendum pada Desember 1979.

Krisis sandera Iran (1979 – 1981)

Salah satu peristiwa awal dalam sejarah republik Islam Iran yang berdampak panjang adalah krisis sandera Iran. Menyusul diterimanya mantan Syah Iran masuk ke Amerika Serikat untuk menjalani pengobatan kanker, pada 4 November 1979, para pelajar Iran menyandera para personil kedutaan AS, dan melabeli kedutaan tersebut sebagai "sarang mata-mata." Lima puluh dua orang sandera ditawan selama 444 hari sampai pada Januari 1981. Sebuah upaya penyelamatan sandera oleh militer Amerika berakhir dengan kegagalan.

Peristiwa penyanderaan itu sangat populer di Iran, ribuan orang berkumpul mendukung para penyandera, dan diduga peristiwa itu telah memperkokoh ketenaran Ayatollah Khomeini dan menghimpun barisan anti-Amerikanisme. Kala itulah Khomeini mulai menjuluki Amerika sebagai "si setan besar." Di Amerika, tempat peristiwa itu dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip lama hukum internasional bahwasanya para diplomat boleh saja diusir tetapi pantang disandera, peristiwa itu menciptakan gerakan arus balik anti-Iran yang besar. Hubungan antara kedua negara itu masih tetap diwarnai permusuhan dan sanksi internasional Amerika telah menyulitkan perekonomian Iran.

Perang Iran–Irak (1980 – 1988)

Kala krisis politik dan sosial tengah melanda Iran, pemimpin Irak, Saddam Hussein, mencoba mengail untung dari kekacauan akibat Revolusi Islam, kelemahan militer Iran, dan penentangan revolusi terhadap pemerintah Barat. Militer Iran yang pernah begitu kuat telah bubar selama revolusi, dan dengan lengsernya Syah, Hussein berambisi untuk menempatkan dirinya pada kedudukan sebagai orang kuat baru di Timur Tengah, dan berupaya memperluas akses Irak ke Teluk Persia dengan merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dituntut Irak dari Iran pada masa pemerintahan Syah.

Wilayah terpenting bagi Irak adalah Khuzestan yang tidak saja membangga-banggakan populasi Arabnya yang substansial, melainkan juga ladang-ladang minyaknya yang kaya. Dengan mengatasnamakan kepentingan Uni Emirat Arab secara sepihak, pulau Abu Musa dan pulau-pulau Tunb pun turut disasarnya. Dengan ambisi-ambisi sedemikian dalam benaknya, Hussein merancang sebuah penyerbuan berskala besar atas Iran, membual bahwa angkatan bersenjatanya mampu mencapai ibu kota Iran dalam tiga hari. Pada 22 September 1980, angkatan darat Irak menginvasi wilayah Iran di Khuzestan, memicu pecahnya Perang Iran–Irak. Serangan mendadak itu benar-benar mengejutkan Iran yang tengah dilanda revolusi.

Sekalipun angkatan bersenjata Saddam Hussein beberapa kali berjaya di awal, angkatan bersenjata Iran mampu menghalau angkatan darat Irak mundur kembali ke Irak menjelang 1982. Khomeini berupaya mengekspor revolusi Islamnya ke arah barat menuju Irak, khususnya bagi mayoritas kaum Arab Syiah yang tinggal di negara itu. Perang terus berlanjut enam tahun lagi sampai pada 1988, tatkala Khomeini, dengan kata-katanya sendiri, "menelan racun" dan menyepakati sebuah gencatan senjata yang diperantarai Perserikatan Bangsa Bangsa.

Berlaksa-laksa warga sipil dan personil militer Iran yang tewas tatkala Irak menggunakan senjata kimia dalam peperangan. Irak didukung secara finansial oleh Mesir, negara-negara Arab di Teluk Persia, Uni Soviet dan negara-negara anggota Pakta Warsawa, Amerika Serikat (sejak 1983), Prancis, Inggris, Jerman, Brazil, serta Republik Rakyat Tiongkok (yang juga menjual persenjataan kepada Iran).

Ada lebih dari 100.000 korban yang jatuh di pihak Iran akibat senjata kimia yang dipergunakan Irak selama perang delapan tahun itu. Total korban perang di pihak Iran diperkirakan mencapai jumlah antara 500.000 sampai 1.000.000. Hampir semua perwakilan internasional terkait membenarkan bahwa Saddam mempergunakan perang kimia untuk melumpuhkan serbuan lautan manusia dari Iran; perwakilan-perwakilan ini satu suara membenarkan bahwa Iran tidak pernah mempergunakan persenjataan kimia selama perang.

Mulai dari 19 Juli 1988 dan bertahan sekitar lima bulan pemerintah secara sistematis menghukum mati ribuan tahanan politik di seluruh Iran. Peristiwa ini umumnya dikenal sebagai eksekusi tahanan politik Iran 1988 atau Pembantaian Iran 1988. Yang menjadi target utama adalah anggota-anggota Organisasi Mujahidin Rakyat Iran, walaupun sejumlah kecil tahanan politik dari kelompok-kelompok kiri lainnya semisal Partai Tudeh Iran (Partai Komunis) juga turut menjadi korban. Perkiraan jumlah korban tereksekusi berkisar dari 1.400 hingga 30.000 jiwa.

Pemerintahan Khamenei (1989 – sekarang)

Delapan tahun pertama (1989 – 1997)

Menjelang ajalnya pada 1989, Khomeini menunjuk 25 orang sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi Pemimpin Besar Iran berikutnya, dan membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Alih kekuasaan berjalan mulus menyusul kematian Khomeini pada 3 Juni 1989. Meskipun Khamenei tidak memiliki "karisma dan kewibawaan" Khomeini, ia memiliki jaringan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat. Di bawah pemerintahannya rezim Iran dikhabarkan – oleh sekurang-kurangnya satu orang pengamat – lebih tampak sebagai "sebuah oligarki ulama ... dari pada sebuah otokrasi."

Yang menggantikan Khamenei sebagai presiden adalah tokoh konservatif yang pragmatis, Ali-Akbar Hashemi Rafsanjani, yang menjabat selama dua kali masa jabatan atau dua kali empat tahun dan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pembangunan kembali perekonomian serta infrastruktur Iran yang hancur akibat perang sekalipun dipersulit oleh rendahnya harga minyak. Rezimnya juga berjaya mempromosikan pengendalian kelahiran, memotong pengeluaran militer, dan menormalisasi hubungan dengan negara-negara tetangga semisal Arab Saudi. Selama Perang Teluk Persia pada 1991 negara ini tetap netral, membatasi aksi-aksi pengutukannya terhadap Amerika Serikat, serta mengizinkan kapal-kapal terbang dan pengungsi Irak memasuki wilayahnya.