Jabarkan Latar belakang dari Pemberontakan Petinju

Akhir abad ke-19 muncul ketegangan yang menyebabkan orang Tionghoa berbalik melawan "kekuatan asing" yang berebut kekuasaan di Tiongkok. Kesuksesan Barat dalam menguasai Tiongkok, tumbuhnya sentimen anti-imperialis, dan kondisi cuaca yang ekstrim, memicu pergerakan tersebut. Kekeringan yang diikuti banjir di provinsi Shandong pada tahun 1897–1898 memaksa para petani mengungsi ke kota dan mencari makanan.

Bangkitnya perkumpulan rahasia untuk melawan Dinasti Qing yang terinspirasi dari gerakan Seroja Putih seperti: Sanhehui (Perhimpunan Tiga Harmoni), Gelaohui (Perkumpulan Saudara Tua), Dadao Hui (Perhimpunan Golok Besar) dan Yihequan (Kepalan Tangan Keselarasan dan Keadilan) atau lebih dikenal oleh Barat sebagai Boxer atau Petinju.

Perjanjian Tientsin (Tianjin) dan Konvensi Peking, yang ditandatangani pada tahun 1860 setelah Perang Candu Kedua, telah memberikan kebebasan kepada misionaris asing untuk berkhotbah di mana pun di Tiongkok dan membeli tanah untuk membangun gereja. Pada tanggal 1 November 1897, sekelompok pria bersenjata yang mungkin adalah anggota Perkumpulan Pedang Besar menyerbu kediaman seorang misionaris Jerman dari Perhimpunan Sabda Ilahi dan membunuh dua pendeta. Serangan ini dikenal sebagai Insiden Juye. Ketika Kaisar Wilhelm II menerima berita tentang pembunuhan ini, dia mengirim Skuadron Asia Timur Jerman untuk menduduki Teluk Jiaozhou di pantai selatan semenanjung Shandong.

Pada bulan Desember 1897, Wilhelm II menyatakan niatnya untuk merebut wilayah di Tiongkok, yang memicu "perebutan konsesi" di mana Britania, Prancis, Rusia, dan Jepang juga mengamankan lingkup pengaruh mereka sendiri di Tiongkok. Jerman memperoleh kendali eksklusif atas pinjaman pembangunan, pertambangan, dan kepemilikan kereta api di provinsi Shandong. Rusia memperoleh pengaruh atas semua wilayah di utara Tembok Besar, ditambah pembebasan pajak sebelumnya untuk perdagangan di Mongolia dan Xinjiang, pengaruh ekonomi Jerman atas provinsi Fengtian, Jilin, dan Heilongjiang. Prancis memperoleh pengaruh Yunnan, sebagian besar provinsi Guangxi dan Guangdong, Jepang atas provinsi Fujian. Britania memperoleh pengaruh dari seluruh Lembah Sungai Yangtze (didefinisikan sebagai semua provinsi yang berbatasan dengan sungai Yangtze serta provinsi Henan dan Zhejiang), sebagian provinsi Guangdong dan Guangxi dan sebagian Tibet.

Hanya permintaan Italia untuk provinsi Zhejiang yang ditolak oleh pemerintah Tiongkok. Ini tidak termasuk wilayah sewa dan konsesi di mana kekuatan asing memiliki otoritas penuh. Pemerintah Rusia secara militer menduduki zona mereka, memberlakukan hukum dan sekolah mereka, menyita hak pertambangan dan penebangan, menempatkan warganya, dan bahkan mendirikan administrasi kota mereka di beberapa kota.

Pada Oktober 1898, sekelompok Yìhéquán (Petinju) menyerang komunitas Kristen di desa Liyuantun di mana sebuah kuil Kaisar Giok telah diubah menjadi gereja Katolik. Perselisihan dengan gereja sejak 1869, ketika kuil itu diberikan kepada penduduk desa yang beragama Kristen. Kejadian ini menandai pertama kalinya Yìhéquán menggunakan slogan "Dukung Qing, hancurkan orang asing" ("扶清滅洋 : fu Qing mie yang ") yang kemudian menjadi ciri khas mereka.

Agresi terhadap misionaris dan orang Kristen mendapat tanggapan tajam dari para diplomat yang melindungi warga negara mereka. Pada tahun 1899, menteri Prancis di Beijing membantu para misionaris untuk mendapatkan dekrit yang memberikan status resmi untuk setiap ordo dalam hierarki Katolik Roma, yang memungkinkan pendeta lokal untuk mendukung umat mereka dalam perselisihan hukum atau keluarga dan melewati pejabat setempat. Setelah pemerintah Jerman mengambil alih Shandong, banyak orang Tionghoa khawatir bahwa para misionaris asing dan mungkin semua aktivitas Kristen adalah upaya imperialis untuk "mengukir melon", yaitu menjajah Tiongkok sepotong demi sepotong. Seorang pejabat Tiongkok mengungkapkan permusuhan terhadap orang asing secara singkat, "Singkirkan misionaris dan opium Anda dan Anda akan diterima."

Awal gerakan kelompok Petinju bertepatan dengan Reformasi Seratus Hari (11 Juni – 21 September 1898), di mana pejabat Tiongkok yang progresif, dengan dukungan dari misionaris Protestan, membujuk Kaisar Guangxu untuk melembagakan reformasi besar-besaran. Ini mengasingkan banyak pejabat konservatif, yang penentangannya membuat Ibu Suri Cixi campur tangan dan membatalkan reformasi. Kegagalan gerakan reformasi mengecewakan banyak orang Tionghoa terpelajar dan dengan demikian semakin melemahkan pemerintahan Qing. Ibu Suri merebut kekuasaan dan menempatkan kaisar reformis di bawah tahanan rumah.

Krisis nasional secara luas dianggap disebabkan oleh "agresi aliansi asing" di dalam negara berdaulat. Meskipun kemudian mayoritas orang Tionghoa sangat berterima kasih atas tindakan aliansi tersebut. Pada saat itu, pemerintah Qing sangat korup, rakyat jelata sering menghadapi pemerasan dari pejabat pemerintah dan pemerintah tidak memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan kelompok Petinju.