Gw mau tau Mahasiswa di Jakarta dari Asmara Nababan

Setelah lulus SMA tahun 1964, Asmara Nababan bertolak ke Jakarta, di sana ia tinggal bersama Panda Nababan, kakaknya. Selama menjadi mahasiswa, Asmara berpindah-pindah jurusan, pertama ia berkuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI), ia hanya bertahan selama tiga semester, kemudian pindah ke Sastra Inggris, di sana ia juga tidak melanjutkan kuliahnya. Kemudian ia pindah ke Lembaga Kesenian Jakarta (LKJ), sekarang menjadi Institut Kesenian Jakarta (IKJ), kendati suka dan berbakat dalam bidang seni, ternyata Asmara pun tak betah. Pada tahun 1967, Asmara memutuskan pindah ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di sana ia mendalami ilmu hukum.

Pada tahun 1970 harga minyak di pasar internasional melonjak, penyebabnya adalah perang di Timur Tengah, Negara–negara Arab mulai enggan menjual minyak ke Barat yang menjadi pendukung Israel. Sebagai eksportir, Indonesia menikmati betul keadaan tersebut, negara memperoleh penghasilan sangat besar dari sektor perminyakan, tapi hal ini justru menjadi bencana, para pejabat tinggi negara mulai giat korupsi. Aksi protes menolak korupsi pun marak dilakukan oleh berbagai kalangan, kelompok Mahasiswa Menggugat bersama Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) membentuk Komite Anti Korupsi (KAK). Asmara Nababan bersama Akbar Tanjung, Thoby Mutis, Arief Budiman, Marsillam Simanjuntak, Sjahrir, dan yang lain menjadi aktornya.

Berbagai aksi protes dan advokasi lainnya pun pernah dilakukan oleh Asmara Nababan semasa hidupnya, termasuk menolak proyek Taman Miniatur Indonesia Indah (TMII), Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Tapanuli Utara (1983), Pembantaian Santa Cruz (1991), dan lainnya. Asmara Nababan menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1975, kendati tamat ia tak pernah mengambil ijazah Sarjana Hukum (SH).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)

Pada 7 juni 1993, Presiden Soeharto membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), melalui mantan Jaksa Agung Ali Said SH memilih sejumlah orang untuk diangkat menjadi anggota Komnas HAM, salah satunya Asmara Nababan. Tahun 1994 Asmara Nababan medapat tugas ke Aceh untuk membebaskan 11 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditahan, kemudian pada 1998 Asmara kembali mendatangi aceh, di sana Asmara dan kawan-kawan mengungkap dan membongkar sebuah kuburan massal yang diyakini sebagai korban selama Aceh menjadi Daerah Operasi Militer (DOM, 1989-1998). Hal tersebut memicu ketegangan antara Komnas HAM denga Pemerintah saat itu.

Mulanya Komnas HAM dianggap tidak akan mampu menjalankan tugasnya, dan hanya menjadi alat kepentingan pemerintah saja, tetapi berkat peran Asmara Nababan dan Kawan-kawan termasuk Baharudin Lopa, Kepercayaan publik terhadap Komnas HAM saat itu terus meningkat. Hal itu terlihat dari upaya pengungkapan berbagai kasus pelanggaran HAM yang dilakukan Komnas HAM, Misal Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia (KPP HAM) dalam menuntaskan kasus di Timor Timur. Asmara menjadi Sekretaris Jenderal Komnas HAM untuk periode 1993-1998.