Jelaskan Birokrat dari Ahmad Heryawan

Ahmad Heryawan mengubah sistem tender proyek di pemerintahan di Jawa Barat dari yang semula manual menjadi elektronik. Sistem ini disebut dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik dan diyakini paling aman untuk menghindari kemungkinan korupsi pada proses tender. Jawa Barat merupakan satu dari lima provinsi di Indonesia yang menerapkan sistem ini; provinsi lainnya yaitu Sumatra Barat, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

Selain itu, Ahmad Heryawan juga menata ulang tugas pokok, fungsi, dan rincian unit dan tata kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat melalui pembentukan peraturan Gubernur Jawa Barat no 63 tahun 2009.

Untuk mencegah korupsi dana bantuan sosial menjelang pemilu Presiden Republik Indonesia 2014, Ahmad Heryawan menandatangani kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hal ini juga mencegah penyerapan dana bantuan sosial yang menurun di saat daerah lain berusaha mencegah penggunaan dana bantuan sosial agar tidak disalahgunakan partai politik tertentu.

Pada masa pemerintahan Ahmad Heryawan, pemerintah daerah Jawa Barat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk tahun anggaran 2011, 2012, dan 2013.