Jelaskan Latar belakang dari Operasi Trikora

Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda, termasuk wilayah barat Pulau Papua. Namun pemerintah Belanda menentang hal ini dan Papua menjadi daerah yang diperebutkan antara Indonesia dan Belanda. Hal ini kemudian dibicarakan dalam beberapa pertemuan dan dalam berbagai forum internasional. Dalam Konferensi Malino perwakilan Irian Barat berupa Frans Kaisiepo menyatakan dukungannya agar wilayahnya merdeka bersama wilayah Indonesia lainnya dan mempromosikan nama Irian yang berasal dari kata biak dan juga akronim Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Sedangkan sejak Konferensi Denpasar, perwakilan Irian Barat sudah tidak disertakan karena direncanakan tidak lagi menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur bagian dari Republik Indonesia Serikat atas desakan dari Partai Katolik Belanda, walau Van Mook mengklaim didasari masalah keuangan dan perbedaan suku. Pengucilan tokoh-tokoh Papua dari konferensi ini diprotes oleh Nicolaas Jouwe, Corinus Krey, dan Marthen Indey dalam telegram kepada Van Mook tertanggal 12 Desember 1946, walau tidak digubris sehingga melahirkan pemberontakan PIDRIS (Partai Irian Dalam Republik Indonesia Serikat).

Dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia tidak berhasil mencapai keputusan mengenai Irian Barat, tetapi setuju bahwa hal ini akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Pada bulan Desember 1950, PBB memutuskan bahwa Irian Barat memiliki hak merdeka sesuai dengan pasal 73e Piagam PBB. Sejak tahun 1950 hingga 1953, terjadi perundingan antara Indonesia dan Belanda tentang status wilayah tersebut. Namun pada akhir tahun 1950, ketika struktur federasi RIS berubah menjadi kesatuan, menyebabkan Belanda tidak lagi memiliki andil dalam pemerintahan Indonesia. Lalu pemerintah Belanda menggunakan hal ini sebagai dasar untuk tidak menjalankan perjanjian tentang Irian Barat seperti dalam KMB. Pada tanggal 15 Februari 1952, parlemen Belanda memasukan wilayah Papua menjadi wilayahnya secara resmi dan tidak mau melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Pemerintah Belanda kemudian memulai persiapan untuk menjadikan Papua negara merdeka selambat-lambatnya pada tahun 1970-an. Setelah Indonesia beberapa kali melakukan infiltrasi ke wilayah Irian Barat, Belanda mempercepat program pendidikan di Irian Barat untuk persiapan kemerdekaan. Hasilnya antara lain adalah sebuah akademi angkatan laut yang berdiri pada 1956 dan tentara Papua pada 1957. Sebagai kelanjutan, pada 17 Agustus 1956 Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota di Soasiu yang berada di Pulau Tidore, dengan gubernur pertamanya, Zainal Abidin Syah yang dilantik pada tanggal 23 September 1956.

Pada tanggal 6 Maret 1959, harian New York Times melaporkan penemuan emas oleh pemerintah Belanda di dekat laut Arafura. Pada tahun 1960, Freeport Sulphur menandatangani perjanjian dengan Perserikatan Perusahaan Borneo Timur untuk mendirikan tambang tembaga di Timika, tetapi tidak menyebut kandungan emas ataupun tembaga.