Jabarkan Fretilin, UDT, dan APODETI dari Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur

Ketika partai politik Timor Leste pertama kali disahkan pada April 1974, tiga kelompok muncul sebagai pemain penting dalam lanskap pascakolonial. União Democrática Timorense (Uni Demokrasi Timor, atau UDT), dibentuk pada bulan Mei oleh sekelompok pemilik tanah yang kaya. Awalnya didedikasikan untuk melestarikan Timor Timur sebagai protektorat Portugal, pada bulan September UDT mengumumkan dukungannya untuk kemerdekaan. Seminggu kemudian, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka, atau Fretilin) muncul. Awalnya diorganisir sebagai ASDT (Associacão Social Democrata Timorense), kelompok ini mendukung "doktrin universal sosialisme", serta "hak untuk merdeka". Namun, ketika proses politik menjadi lebih tegang, kelompok tersebut mengubah namanya dan menyatakan dirinya sebagai "satu-satunya wakil rakyat yang sah". Pada akhir Mei, terbentuklah partai ketiga, Associacão Popular Democratica Timorense (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor, atau APODETI).

Menganjurkan integrasi Timor Leste dengan Indonesia dan awalnya bernama Associacão Integraciacao de Timor Indonesia (Asosiasi Integrasi Timor ke Indonesia), APODETI menyatakan keprihatinannya jika Timor Timur yang merdeka akan menjadi lemah dan rentan secara ekonomi di kemudian hari.

Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan unit operasi khusus, Kopassus, melihat kudeta Portugis sebagai peluang untuk integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah pusat dan militer khawatir bahwa Timor Lorosa'e yang diperintah oleh kaum kiri dapat digunakan sebagai basis serangan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan juga bahwa Timor Lorosa'e yang merdeka di dalam kepulauan dapat mengilhami sentimen pemisahan diri di provinsi-provinsi Indonesia.

Ketakutan akan disintegrasi nasional diperlihatkan oleh para pemimpin militer yang dekat dengan Suharto dan tetap menjadi salah satu pembenaran terkuat Indonesia untuk menolak kemungkinan kemerdekaan Timor Timur atau bahkan otonomi sampai akhir 1990-an. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi pencaplokan non-militer, berniat menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasinya.

Pada bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi tentatif yang didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Pada saat yang sama, pemerintah Australia melaporkan bahwa militer Indonesia telah melakukan latihan "pra-invasi" di Lampung. Selama berbulan-bulan, Komando Operasi Khusus Indonesia, Kopassus, diam-diam mendukung APODETI melalui Operasi Komodo (dinamai dari kadal dengan nama yang sama). Dengan menyebarkan tuduhan komunisme di antara para pemimpin Fretilin dan menabur perselisihan dalam koalisi UDT, pemerintah Indonesia mendorong ketidakstabilan di Timor Timur, dan menurut pengamat, Indonesia menciptakan sebuah dalih untuk dapat menyerang Timor Timur. Pada bulan Mei, ketegangan antara kedua kelompok menyebabkan UDT menarik diri dari koalisi.

Dalam upaya untuk merundingkan penyelesaian perselisihan mengenai masa depan Timor Timur, Komisi Dekolonisasi Portugis mengadakan konferensi pada bulan Juni 1975 di Makau. Fretilin memboikot pertemuan itu sebagai protes atas kehadiran APODETI; perwakilan UDT dan APODETI mengeluh bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk menghalangi proses dekolonisasi. Dalam memoarnya tahun 1987, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, pemimpin Fretilin José Ramos Horta mengenang "protes kerasnya" terhadap penolakan partainya untuk menghadiri pertemuan tersebut. "Ini", tulisnya, "adalah salah satu kesalahan politik taktis kami yang saya tidak pernah dapat menemukan penjelasan yang cerdas."

Kudeta, perang saudara, dan deklarasi kemerdekaan

Ketegangan mencapai titik didih pada pertengahan tahun 1975 ketika rumor tentang kemungkinan perebutan kekuasaan dari kedua pihak kemerdekaan mulai beredar. Pada bulan Agustus 1975, UDT melakukan kudeta di ibu kota Dili, dan perang saudara skala kecil pecah. Ramos-Horta menggambarkan pertempuran itu sebagai "berdarah", dan merinci kekerasan yang dilakukan oleh UDT dan Fretilin. Dia mengutip Komite Internasional Palang Merah, yang menghitung 2.000–3.000 orang tewas setelah perang. Pertempuran memaksa pemerintah Portugis pindah ke pulau Atauro. Fretilin mengalahkan pasukan UDT setelah dua minggu, yang sangat mengejutkan Portugal dan Indonesia. Para pemimpin UDT melarikan diri ke Timor Barat yang dikuasai Indonesia. Di sana mereka menandatangani petisi pada 7 September yang menyerukan integrasi Timor Timur dengan Indonesia; sebagian besar laporan menunjukkan bahwa dukungan UDT untuk posisi ini dipaksakan oleh Indonesia.

Begitu mereka menguasai Timor Timur, Fretilin menghadapi serangan dari barat, oleh pasukan militer Indonesia—yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—dan oleh sekelompok kecil pasukan UDT. Indonesia merebut kota perbatasan Batugadé pada 8 Oktober 1975; Balibó dan Maliana di dekatnya direbut delapan hari kemudian. Selama penyerbuan Balibó, anggota kru berita televisi Australia—yang kemudian dijuluki sebagai "Balibo Five"—dibunuh oleh tentara Indonesia. Para pejabat militer Indonesia mengatakan kematian itu tidak disengaja, sementara saksi mata dari Timor Timur mengatakan para wartawan itu sengaja dibunuh. Kematian, dan kampanye serta investigasi selanjutnya, menarik perhatian internasional dan menggalang dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur.

Pada awal November, para menteri luar negeri dari Indonesia dan Portugal bertemu di Roma untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin Timor yang diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerjasama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua belah pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pembicaraan tidak pernah terjadi. Pada pertengahan November, pasukan Indonesia mulai menembaki kota Atabae dari laut dan merebutnya pada akhir bulan.

Frustrasi karena kelambanan Portugal, para pemimpin Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Komisaris Politik Nasional Mari Alkatiri melakukan tur diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain.

Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara—termasuk Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Mozambik, Swedia, dan Kuba—untuk mengakui negara baru itu. Kuba saat ini memiliki hubungan dekat dengan Timor Timur. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Indonesia mengumumkan bahwa pemimpin UDT dan APODETI di dan sekitar Balibó akan merespon keesokan harinya dengan mendeklarasikan wilayah merdeka itu untuk secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Bagaimanapun Deklarasi Balibo, dirancang oleh intelijen Indonesia dan ditandatangani di Bali. Hal ini kemudian digambarkan sebagai 'Deklarasi Balibohong', sebuah permainan kata dalam bahasa Indonesia untuk 'kebohongan'. Portugal menolak kedua deklarasi tersebut, dan pemerintah Indonesia menyetujui tindakan militer untuk memulai aneksasinya atas Timor Timur.