Jelaskan Negara bagian kekaisaran dari Penyatuan Jerman

Walaupun sering dikategorikan sebagai federasi monarki, Kekaisaran Jerman sesungguhnya merupakan federasi 25 negara, dengan tiga di antaranya merupakan republik.

Konstitusi Jerman Utara pada tahun 1866 menjadi Konstitusi Kekaisaran Jerman pada tahun 1871 (dengan beberapa penyesuaian makna). Dengan konstitusi baru ini, Jerman memperoleh beberapa karakteristik demokratik: salah satunya adalah keberadaan Reichstag yang - berlawanan dengan Parlemen Prusia - merupakan dewan perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh laki-laki yang telah mencapai usia 25 tahun. Selain itu, pemilihan umum pada umumnya bebas dari kecurangan, sehingga menimbulkan rasa bangga akan parlemen nasional. Namun, pengesahan undang-undang memerlukan persetujuan dari Bundesrat, dewan federal yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian, yang sangat dipengaruhi oleh Prusia. Akibatnya, Prusia memiliki pengaruh yang kuat di kedua badan, dan kekuatan eksekutif berada di tangan Raja Prusia sebagai Kaiser, yang kemudian mengangkat kanselir federal. Kanselir bertanggang jawab hanya kepada kaisar. Secara resmi, kanselir berfungsi sebagai kabinet yang terdiri dari satu orang dan bertanggung jawab atas segala urusan negara; pada praktiknya, Sekretaris Negara (pejabat tinggi birokrasi yang mengatur keuangan, perang, urusan luar negeri, dll) bertindak sebagai menteri tidak resmi. Kecuali pada tahun 1872–1873 dan 1892–1894, kanselir kekaisaran juga menjabat sebagai perdana menteri di Prusia. Dewan Kekaisaran memiliki wewenang untuk menyetujui, mengamendemen, atau menolak rancangan undang-undang, tetapi tidak memiliki hak inisiatif undang-undang (wewenang ini ada di tangan kanselir). Negara-negara bagian tetap memiliki pemerintahannya sendiri, tetapi angkatan bersenjata mereka berada di bawah kendali Prusia. Militer negara-negara yang lebih besar (seperti Bayern dan Sachsen) memiliki otonomi tertentu, tetapi kemudian direformasi agar dapat dikoordinasikan dengan asas militer Prusia. Selain itu, militer negara-negara tersebut berada di bawah kendali pemerintahan federal pada masa perang.

Argumen sejarah dan anatomi sosial kekaisaran

Hipotesis Sonderweg mengaitkan keadaan Jerman pada abad ke-20 yang sulit dengan dasar politik, hukum, dan ekonomi kekaisaran baru yang lemah. Kaum elit Prusia yang disebut Junker masih memiliki kekuatan politik di Jerman yang baru dibentuk. Hipotesis Sonderweg mengaitkan kekuatan mereka dengan ketiadaan revolusi yang dikobarkan oleh kelas menengah atau petani bersamaan dengan pekerja kota pada tahun 1848 dan 1871. Penelitian terkini mengenai peran Borjuis Agung - yang meliputi bankir, pedagang, industrialis, dan wiraswasta - dalam pembentukan negara Jerman yang baru telah membantah klaim dominasi politik dan ekonomi Junker sebagai kelompok sosial. Ilmu yang baru ini menunjukkan pentingnya kelas pedagang dari kota-kota Hanza dan pemimpin industri (terutama di Rheinland) dalam pembangunan Kekaisaran Jerman.

Penelitian tambahan mengenai Jerman pada masa Kaisar Wilhelm juga menambah sudut pandang baru. Meskipun kaum Junker masih mengendalikan korps perwira, mereka tidak mendominasi bidang sosial, politik, dan ekonomi seperti yang dihipotesiskan oleh pengusul teori Sonderweg. Kekuatan Junker timur diseimbangkan di provinsi-provinsi barat oleh kaum Borjuis Agung dan oleh kelas profesional yang berkembang seperti birokrat, guru, profesor, dokter, pengacara, ilmuwan, dll.

Di luar mekanisme politik: pembentukan bangsa

Apabila reli Wartburg dan Hambach tidak memiliki konstitusi dan aparatur administratif, masalah tersebut diselesaikan pada tahun 1867 dan 1871. Namun, pidato besar, bendera, penonton yang antusias, konstitusi, reorganisasi pollitik, superstruktur kekaisaran, dan perubahan pada uni pabean pada tahun 1867-68 masih belum menghasilkan suatu bangsa.

Salah satu unsur penting dalam suatu negara-bangsa adalah budaya nasional, yang sering kali - walaupun tidak harus - dibuat melalui kebijakan nasional. Dalam bangsa Jerman yang baru, kebijakan Kulturkampf (1872–78) dilancarkan untuk membereskan beberapa perbedaan dalam masyarakat Jerman, walaupun pada akhirnya tidak berhasil. Khususnya, kebijakan ini berusaha mengatur masalah bahasa, pendidikan, dan agama. Kebijakan Jermanisasi orang-orang non-Jerman (seperti orang Polandia dan Denmark) dimulai dengan pengajaran bahasa Jerman, wajib belajar, dan pembuatan kurikulum standar yang mempromosikan dan merayakan gagasan masa lalu bersama. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga mengatur urusan agama.