Jelaskan Kisruh Menteri dengan Blackberry dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada tahun 2011, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring mengancam akan memblokir layanan akses BlackBerry di Indonesia karena adanya akses porno. Rencana pemblokiran layanan BlackBerry di Indonesia itu kembali memanaskan suasana di Internet, khususnya jejaring sosial dan situs microblogging populer seperti Twitter. Pelanggan BlackBerry ramai-ramai memprotes rencana  Tifatul memblokir layanan itu.

Berikut delapan tuntutan yang disodorkan kepada Research In Motion (RIM), perusahaan induk BlackBerry:

Menghormati & mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkait UU 36/1999, UU 11/2008 dan UU 44/2008

Membuka perwakilan di Indonesia, karena pelanggan RIM di Indonesia untuk Blackberry sudah lebih dari 2 juta.

Membuka pusat layanan (service center) di Indonesia untuk melayani & memudahkan pelanggan mereka yang WNI.

Merekrut dan menyerap tenaga kerja Indonesia secara layak dan proporsional.

Sebanyak mungkin menggunakan konten lokal Indonesia, khususnya mengenai perangkat lunak.

Memasang perangkat lunak pemblokiran (software blocking) terhadap situs-situs porno, sebagaimana operator lain sudah mematuhinya.

Membangun server/repeater di Indonesia, agar aparat hukum dapat melakukan penyelidikan terhadap pelaku kejahatan, termasuk koruptor.

Hanya saja, menurut Ramadhan Pohan, anggota Komisi I DPR (Demokrat), masyarakat "malah menangkap lain, yaitu BBM bakal diblokir". Hal ini mengakibatkan miskomunikasi kepada masyarakat yang belum mendapat penjelasan komprehensif tentang kebijakan atau tuntutan menteri itu."Hanya saja, yang jadi persoalan adalah penerimaan publik, Blackberry itu mau diblokir gara-gara ada konten porno yang tidak bisa dibendung. Padahal itu kan hanya salah satu poin tuntutan saja," kata Ramadhan.

Dari sejumlah tuntutan kepada RIM, ada sejumlah kesepakatan yang akan dijalankan. Namun ada beberapa poin, yang menurut Tifatul, tidak sesuai kesepakatan, seperti penanggungjawab kantor Indonesia yang masih berkantor di Kanada. "Kami telah menyurati RIM. Intinya, mereka beroperasi di Indonesia tapi belum membangun infrastruktur atau server di Indonesia," kata Tifatul. "Sesuai UU ITE No.11/2008, penyelenggara telekomunikasi baik lokal maupun asing harus mendirikan server di Indonesia. Sama halnya dengan institusi internasional, bank Internasional. Posisinya sama dengan RIM. Bank internasional saja diwajibkan untuk membangun data center di sini," tandasnya.

Saat Menkominfo mengungkapkan rencana untuk memblokir layanan BlackBerry, 7 Januari lalu, pemerintah menyediakan waktu 2 minggu bagi Research In Motion untuk menyesuaikan diri dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Apabila setelah batas waktu yang ditentukan sudah terlewati dan konten pornografi masih bisa diakses lewat BlackBerry, maka pemerintah akan melarang RIM untuk menyediakan layanan browsing.“Hanya layanan browsing internet saja yang dilarang. Layanan seperti telepon, SMS, email, dan BlackBerry Messenger (BBM) tidak dilarang,” kata Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo.

Meski awalnya tindakan Tifatul dianggap mengancam keberadaan RIM di dalam negeri, nyatanya pihak RIM malah menyetujui persyaratan yang diajukan Tifatul. Tifatul berharap dengan adanya kantor RIM di Indonesia maka pemerintah bisa meminta social budget atau pajak dari perusahaan Kanada tersebut. Ini lantaran pengguna Blackberry telah mencapai 3 juta pelanggan saat ini. Dengan jumlah pelanggan sebesar itu, Tifatul menghitung, RIM bisa meraup keuntungan Rp 189 miliar per bulan dari pasar Indonesia tanpa membayar pajak.