Saya mau tau Pengakhiran, penangguhan, dan penarikan dari Traktat

Konvensi Wina 1969 juga mengatur prosedur pengakhiran (termination), penangguhan (suspension), atau penarikan (withdrawal) dari suatu perjanjian. Pada dasarnya "pengakhiran" digunakan dalam konteks perjanjian bilateral karena keputusan salah satu pihak untuk mengakhiri keterlibatannya dalam perjanjian semacam itu juga akan mengakhiri perjanjiannya. Di sisi lain, "penarikan" dipakai dalam konteks perjanjian multilateral sebab penarikan salah satu pihak tidak akan mengakhiri perjanjiannya. Pasal 54 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa salah satu pihak dapat mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian: a) sesuai dengan ketentuan perjanjian tersebut, atau b) kapanpun dengan persetujuan dari negara pihak lainnya. Contoh perjanjian yang memiliki pasal yang memperbolehkan penarikan adalah Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman 1997, seperti yang diatur dalam Pasal 23.

Namun, beberapa perjanjian tidak memiliki ketentuan mengenai pengakhiran ataupun penarikan diri, contohnya adalah Konvensi Genosida. Dalam keadaan seperti ini, Pasal 56(1) Konvensi Wina 1969 melarang pengakhiran atau penarikan dari suatu perjanjian kecuali jika pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut sejak awal mempunyai iktikad untuk menerima kemungkinan pengakhiran atau penarikan, atau jika hak pengakhiran atau penarikan tersirat dalam perjanjiannya. Sebagai contoh, pada Agustus 1997, Korea Utara mencoba menarik diri dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (, disingkat ICCPR), sebuah perjanjian hak asasi manusia. Perjanjian ini sama sekali tidak menyebutkan soal kemungkinan untuk menarik diri. Badan traktat untuk perjanjian ini, Komite Hak Asasi Manusia, menegaskan dalam General Comment No. 26 bahwa sedari awal pihak-pihak yang terlibat dalam ICCPR memang tidak mengakui kemungkinan penarikan, sehingga negara-negara anggota ICCPR tidak dapat menyatakan keluar dari perjanjian ini. Selain itu, Komite Hak Asasi Manusia menambahkan bahwa ICCPR merupakan perjanjian yang berisikan hak-hak universal yang berlaku untuk semua, sehingga perjanjian ini tidak bersifat sementara layaknya perjanjian-perjanjian lain yang memungkinkan negara untuk menarik diri. Sementara itu, Pasal 59(1) Konvensi Wina 1969 mengatur mekanisme pengakhiran dan penangguhan melalui perjanjian yang baru. Hal ini diperbolehkan asalkan perjanjian yang baru memang dimaksudkan untuk mengatur hal yang sama dengan perjanjian yang lama, atau jika isi perjanjian yang baru bertentangan dengan isi perjanjian lama dan keduanya tidak bisa diterapkan pada saat yang sama.

Terdapat pula hal-hal lain yang memungkinkan pengakhiran, penangguhan, atau penarikan. Pasal 60 Konvensi Wina 1969 memungkinkan pengakhiran atau penangguhan suatu perjanjian apabila salah satu pihak telah melanggar isi dari perjanjian tersebut. Apabila perjanjiannya adalah perjanjian multilateral, pihak-pihak lain harus membuat kesepakatan secara bulat untuk menangguhkan atau mengakhiri perjanjiannya ataupun keterlibatan pelanggar dengan perjanjian tersebut. Pelanggaran sendiri tidak hanya memberikan hak pengakhiran ataupun penarikan; jika pelanggaran menimbulkan kerugian, negara yang dirugikan punya hak untuk mengambil tindakan balasan atau menuntut kompensasi di pengadilan internasional. Pasal 61 Konvensi Wina 1969 memperbolehkan pengakhiran atau penarikan apabila kewajiban dari suatu perjanjian sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan karena objek yang penting untuk pelaksanaan tersebut sudah hilang atau hancur. Contoh yang disebutkan oleh Komisi Hukum Internasional dalam hal ini adalah tenggelamnya suatu pulau atau mengeringnya suatu sungai. Sementara itu, Pasal 62 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa perubahan keadaan yang mendasar (rebus sic stantibus) hanya dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari suatu perjanjian apabila keadaan tersebut memang melandasi iktikad negara untuk terikat dengan perjanjian, dan jika dampak dari perubahannya besar sehingga mengubah kewajiban yang masih harus ditunaikan. Contohnya dapat dilihat dalam perkara Racke di Mahkamah Eropa. Mahkamah ini membenarkan Keputusan Dewan Menteri tahun 1991 yang mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Komunitas Eropa-Yugoslavia 1980 akibat Perpecahan Yugoslavia yang dianggap sebagai perubahan keadaan yang mendasar. Secara keseluruhan, Mahkamah Internasional dalam perkara Gabčíkovo–Nagymaros mengakui bahwa Pasal 60-62 Konvensi Wina 1969 melambangkan kebiasaan internasional.