Jelaskan Kekuasaan dan Kewajiban dari Presiden Filipina

Presiden Filipina bertindak sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan di Filipina. Konstitusi memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden selaku pemimpin cabang eksekutif termasuk kabinet dan semua kementerian. Selain itu terdapat beberapa badan yang tercatat tidak berada di bawah kementerian tertentu, tetapi berada langsung di bawah Sekretariat Presiden Filipina. Presiden juga menjalankan pengawasan atas pemerintah daerah.

Presiden diberikan kekuasaan untuk memberikan perintah eksekutif yang bermakna sebagai garis arus kebijakan dan program dalam pemerintahannya. Ada 6 jenis perintah eksekutif yang dapat dikeluarkan oleh presiden sebagai mana yang dijelaskan dalam Kode Administratif 1987: Perintah Eksekutif, Perintah Administratif, Proklamasi, Perintah Memorandum, Surat Edaran Memorandum, dan perintah umum atau khusus.

Presiden memiliki kekuasaan untuk memberikan penangguhan hukuman, keringanan dan pengampunan, dan melaksanakan denda dan penyitaan setelah putusan akhir, kecuali dalam kasus pemakzulan. Presiden dapat memberikan amnesti dengan persetujuan mayoritas dari semua anggota Kongres. Presiden memiliki wewenang untuk mengontrak atau menjamin pinjaman luar negeri atas nama negara tetapi hanya dengan persetujuan sebelumnya dari Dewan Moneter dan tunduk pada batasan yang ditentukan oleh undang-undang.

presiden memiliki kewenangan untuk menjalankan kekuasaan eminent domain. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk mengarahkan proses escheat atau pengembalian dan kekuasaan untuk cadangan tanah domain publik dan swasta dari pemerintah. Namun, ada dua ketentuan konstitusional yang membatasi pelaksanaan kekuasaan tersebut: Pasal 3, Bagian 9 Konstitusi menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas nyawanya, kebebasannya, atau harta miliknya tanpa proses hukum yang semestinya dan bahwa hak milik pribadi tidak boleh dirampas. tidak diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil.

Dengan persetujuan Komisi Pengangkatan, presiden juga mengangkat kepala departemen eksekutif, dewan anggota dan pemimpinnya dari lembaga terkait pemerintah nasional, duta besar, menteri dan konsul publik lainnya, perwira tinggi angkatan bersenjata. , dan pejabat lainnya. Anggota Mahkamah Agung dan pengadilan yang lebih rendah juga ditunjuk oleh presiden, tetapi hanya dari daftar calon yang disiapkan oleh Dewan Yudisial dan Pengacara. Penunjukan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Komisi Pengangkatan.