Saya mau tau Kebijakan dan strategi dari Risiko hukum

Bank Indonesia pada tahun 2003 menerbitkan peraturan tentang penerapan manajemen risiko Bank Umum. Di dalamnya berisi mengenai kebijakan bank untuk mengaplikasikan manajemen risiko hukum, yang memuat tentang:

Bank harus mempunyai kebijakan untuk mengendalikan risiko hukum seara tertulis, dan dapat disesuaikan dengan strategi usaha bank. Kebijakan yang telah dibuat, harus disetujui oleh Direksi, setelah itu harus sebarluaskan kepada setiap organisasi di perusahaan perbankan tersebut agar kebijakan dan aturan hukum tersebut dijalankan secara prosedural.

Bank harus memiliki legal watch, yang berfungsi untuk menganalisis dan memberikan saran mengenai hukum kepada seluruh pegawai/organisasi yang berada di perusahaan perbankan tersebut.

Kebijakan yang dibuat, bertujuan untuk pemenuhan undang-undang dan regulasi yang berpengaruh terhadap transaksi dan pelaksanaan kontrak. Oleh karena itu setiap perusahaan perbankan harus memiliki strategi dalam pengendalian risiko hukum. Perbankan harus membuat kebijakannya sendiri karena untuk nasabah atau pihak lain sudah dilindungi oleh undang-undang, sedangkan perbankan harus mengatur manajemennya sendiri. Salah satu contohnya, nasabah dilindungi dalam pembuatan perjanjian kredit. Perlindungan tersebut ada dalam Pasal 18 UUPK tentang pengaduan konsumen, yang didukung oleh kebijakan otoritas jasa keuangan yang tertuang dalam pasal 29. Contoh nyata risiko hukum dalam aktivitas perbankan yaitu, pada saat permohonan kredit, dalam kegiatan analisis kredit, risiko hukum dalam memberikan tinjauan untuk menyepakati kredit, risiko hukum yang terjadi ketika proses persetujuan kredit, risiko yang terjadi dalam perjanjian, pencairan, hingga pengawasan kredit.

Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi agar mendapatkan perlindugan hukum. Stategi itu di antaranya:

Membuat prosedur dan aturan tertulis, yang berisi mengenai kebijakan perusahaan perbankan.

Produk dan aktivitas baru harus dianalisis sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

Perusahaan perbankan harus memiliki penasihat hukum.

Perusahaan harus mampu menilai apakah risiko hukum masih terjadi terhadap pemberlakuan perubahan peraturan yang sudah dianalisis.

Perusahaan harus tegas terhadap pelanggaran peraturan hukum dengan pemberian sanksi.

Kajian terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank, harus dilakukan secara berkala agar diketahui dampak dan efektivitasnya dari sebuah kebijakan yang dibuat.

Selain itu, ada beberapa strategi untuk menangani pembayaran yang bermasalah kepada perbankan. Strategi pertama, tetap menjaga komunikasi dengan nasabah, dengan persayaratan nasabah tersebut mampu untuk bekerja sama untuk melakukan langkah restruktur. Perusahaan perbankan bisa menyiapkan dan menetapkan langkah restruktur. Pihak bank akan mengumpulkan data nasabah secara lengkap, setelah itu mulai melakukan litigasi berupa jaminan dan gugatan perdata. Strategi kedua yaitu, memutuskan hubungan komunikasi dengan nasabah sebagai penanganan dalam pembiayaan. Hal ini dilakukan karena nasabah sudah tidak bisa bekerja sama dengan perbankan. Penyelesaian akhir dilakukan dengan cara menyerahkan jaminan nasabah dan gugatan perdata.