Jabarkan Instrumen Nasional dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;

UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

Peraturan perundang-undangan nasional lain yang terkait.

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik;

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya;

Pada tanggal 7 Juni 1993 Presiden Republik Indonesia saat itu, Soeharto, lewat Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan pada saat yang sama menunjuk pensiunan Ketua Mahkamah Agung RI, Ali Said, untuk menyusun Komisi tersebut dan memilih para anggotanya. Keputusan Presiden ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Lokakarya tentang Hak Asasi Manusia yang diprakarsai Departemen Luar Negeri RI dan PBB yang diadakan di Jakarta pada 22 Januari 1991.