Jelaskan Politik dari Republik Demokratik Afganistan

Partai Demokrasi Rakyat Afganistan menyebut Revolusi Saur sebegai revolusi demokratis yang menandai "kemenangan pekerja Afganistan yang terpuji" serta "manifestasi dari keinginan sesungguhnya para pekerja dan petani." Pemerintah kemudian menyatakan rencana Aganistan menuju negara sosialis. Namun kemudian diketahui bahwa rencana itu bakal sulit dilaksanakan. Menteri Luar Negeri bekomentar "Afganistan adalah negara demokratis yang belum menjadi sosialis", dan anggota Politburo PDRA memprediksi "Afganistan tidak akan berideologikan sosialisme di masa hidup saya" dalam wawancara dengan wartawan Inggris pada tahun 1981.

Uni Soviet menanggap Afganistan sebagai negara dengan orientasi sosialis.  Pihak Soviet pada pertengahan 1979 awalnya menproklamirkan Afghanistan bukan hanya sebagai sekutu progresif, tapi juga anggota masyarakat sosialis yang telah sepenuhnya matang. Beberapa tahun berikutnya, sebaliknya retorika Soviet selalu menganggap Revolusi Saur sebagai sebuah perubahan demokratis, tetapi berhenti menjadi sosialis.

Di bawah Hafizullah Amin, sebuah komisi yang bekerja untuk membentuk konstitusi baru didirikan. Komisi ini beranggotakan 65 orang, dan mereka berasal dari semua lapisan masyarakat.  Namun penyusunan konstitusi ini tidak selesai karena kematian Amin. Penggantinya, Babrak Karmal menjadikan "Prinsip-prinsip Dasar Republik Demokratik Afganistan" sebagai UU pada tahun 1980.  Di peraturan yang mirip seperti konstitusi ini, unsur komunisme-sosialisme dihilangkan dan lebih menekankan aspek kemerdekaan, Islam dan demokrasi liberal. Agama harus dihormati, kecuali saat agama mengancam keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip Dasar, dalam banyak hal, mirip dengan konstitusi yang berlaku pada masa Mohammad Daoud Khan. Namun perubahan-perubahan tersebut tidak diiringi perubahan lain, seperti PDRA masih memonopoli kekuasaan, contohnya parlemennya, Dewan Revolusi (yang masih menjadi semacam tukang stempel kebijakan pemerintah) diketuai oleh sebuah Presidium yang banyak anggotanya berasal dari PDRA. Karmal menganggap rezimnya sendiri adalah "fase evolusioner baru dari Revolusi Saur yang hebat"  . Namun dalam praktiknya Prinsip-prinsip Fundamental tidak diterapkan, dan pada akhirnya digantikan oleh konstitusi 1987 di bawah Mohammad Najibullah.

Prinsip-prinsip Islam tertanam dalam konstitusi 1987. Misalnya, Pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara, dan Pasal 73 menyatakan bahwa kepala negara harus dilahirkan dari keluarga muslim Afganistan. Pada tahun 1990, UUD tersebut diamendemen yang menyatakan bahwa Afganistan adalah sebuah republik Islam, dan unsur terakhir tentang komunisme dihapus.  Pasal 1 dari UUD yang telah diamendemen tersebut menyatakan bahwa Afganistan adalah negara kesatuan Islam independen.

Konstitusi 1987 meliberalisasi kehidupan politik di daerah yang berada di bawah kendali pemerintah. Partai politik dapat dibentuk selama mereka menentang kolonialisme, imperialisme, neo-kolonialisme, Zionisme, diskriminasi rasial, apartheid dan fasisme. Pemerintah juga mengumumkan kesediaannya untuk berbagi kekuasaan dan membentuk pemerintahan koalisi. Dewan Revolusi dihapuskan, sebuah lembaga legislatif baru, Majelis Nasional Afganistan dibentuk, yang anggotanya dipilih lewat pemilu yang demokratis. Parlemen bikameral ini terdiri dari Senat (Sena) dan sebuah Dewan Perwakilan Rakyat (Wolesi Jirga). Presiden secara tidak langsung dipilih oleh parlemen untuk masa jabatan 7 tahun.   Di pemilu pertama yang dilangsungkan pada 1988, PDRA memenangkan 46 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan memimpin pemerintahan dengan dukungan dari Front Nasional, yang memenangkan 45 kursi, dan dari berbagai partai sayap kiri yang baru didirikan, yang semuanya meraih total 24 kursi. Meskipun pemilu ini diboikot oleh mujahidin, pemerintah meninggalkan 50 kursi kosong dari 234 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, serta sejumlah kecil kursi kosong di Senat, dengan harapan gerilyawan akan mengakhiri konflik mereka dengan pemerintah serta berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun, usaha ini tetap tidak berhasil, dan satu-satunya pihak oposisi bersenjata yang berdamai dengan pemerintah adalah Hizbullah, sebuah partai kecil Syiah.

Dewan Menteri adalah kabinet Afganistan, dan diketuai oleh seorang perdana menteri. Dewan Menteri sering dianggap sebagai salah satu badan terpenting di RDA. Dewan Menteri bertanggung jawab kepada Presidium Dewan Revolusi, dan setelah pembentukan konstitusi 1987, bertanggung jawab kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tampaknya ada pembagian kekuasaan di antara kedua lembaga tersebut; beberapa anggota Presidium adalah menteri.  Keanggotannya dipilih oleh PDRA (dan kemungkinan juga oleh pihak Soviet)   Seorang pihak oposisi pemerintah yang sebelumnya pernah bekerja di kantor Ketua Dewan Menteri melaporkan bahwa semua masalah yang akan dibicarakan di Dewan Menteri harus disetujui oleh pihak Soviet.  Di bawah kepemimpinan Karmal, anggotanya dari faksi Khalq disingkirkan dan digantikan oleh anggota faksi Parcham (selanjutnya menjadi mayoritas anggota). Dari 24 anggota Dewan Menteri di bawah kepemimpinan Karmal, hanya empat yang berasal dari faksi Khalq.