Jelaskan Perjuangan Kerajaan Nusantara dari Merdeka

Dalam rentang waktu yang lama hingga proklamasi para raja, sultan, dan bangsawan diseluruh kerajaan terus berjuang melawan penjajah di Indonesia kita mengenal nama-nama pahlawan Pangeran Diponogoro, Ki. Akmal Dalom Raja Kapitan, Pangeran Suhaimi, Pangeran Maulana Balyan, Hasanudin, Ageng Tirtayasa, Iskandar Muda, Muhammad Badarudin, Hamongkubuwono IX, Radin Intan dan masih banyak lagi yang lainnya. Pada saat proklamasi kemerdekaan kerajaan Nusantara raja dan sultannya menyatakan bergabung dengan negara Indonesia yang diproklamasikan.

Meskipun hingga proklamasi tahun 1945 kerajaan-kerajaan Nusantara masih eksistensi namun secara sukarela menyatakan bergabung, ada yang bersifat legal formal seperti Yogyakarta-Solo serta beberapa kerajaan lainnya, ada pula yang langsung menyesuaikan diri dengan republik. Dengan bergabungnya kerajaan Nusantara maka terbangun Indonesia sebagai negara yang utuh hingga sekarang.

Setelah proklamasi Indonesian membentuk pemerintahan sendiri dan memiliki Undang-undang Dasar. Dalam UUD 1945 yang disusun oleh para founding fathers terbaca jelas bahwa keinginan bangsa Indonesia untuk mendirikan negara Indonesia modern, namun dengan meresepsi nilai-nilai budaya Nusantara yang bersumber dari kerajaan-kerajaan Nusantara

. Bahkan bangunan politik Indonesia yang memiliki wilayah dari sabang hingga Merauke merupakan hasil dialog antara negara Republik Indonesia dengan kerajaan-kerajaan Nusantara.

Hasil dialog tersebut dapat dilihat dari dalam penjelasan UUD 1945, Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturend landchappen dan volksgemenschappen, seperti desa Jawa dan Bali negeri Minangkabau, dusun dan Marga di Sumatra dan sebagainya. Daerahnya memiliki susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap daerah yang bersifat Istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah Istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak daerah tersebut.

Yang dimaksud dengan zelfbesturend adalah daerah swapraja yang berhak mengatur pemerintahan nya sendiri. Daerah swapraja dalam pada kolonial yang dimaksud dalam penjelasan UUD negara republik Indonesia dengan mengacu pada kerajaan Nusantara. Oleh sebab itu yang dimaksud dalam zelfbesturend dalam UUD 1945 adalah kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih eksistensi.

Kemudian dijabarkan dalam Undang-undang No 22 tahun 1948, dan dalam UU nomor 1 tahun 1957 pasal 1 ayat (2): Daerah-Daerah yang memiliki hak asal-usul dan di jaman sebelum kemerdekaan RI memiliki pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa yang setingkat dengan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pasal 18 ayat (5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa didaerah itu di jaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai Daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu, pengaturan sejenis juga dapat ditemui dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 1 tahun 1957.