Jabarkan Republik Demokratik Afganistan dari Perdana Menteri Afganistan

Pada bulan April 1978, Mohammed Daoud Khan terbunuh dalam kudeta yang memulai Revolusi Saur. Partai Demokratik Rakyat Afghanistan (PDPA) menghidupkan kembali kantor perdana menteri tahun itu, dan tetap selama tahun 1980-an.

Presiden bertanggung jawab atas penunjukan perdana menteri, yang kemudian mengangkat Dewan Menteri. Tujuan Dewan adalah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam dan luar negeri, untuk merumuskan rencana pembangunan ekonomi dan anggaran negara, dan untuk menjamin ketertiban umum.

Di bawah Konstitusi 1987, presiden diharuskan mengangkat perdana menteri untuk membentuk pemerintahan. Perdana menteri memiliki kekuasaan untuk membubarkan pemerintah. Beberapa presiden Afghanistan selama era Republik Demokratik juga ditunjuk sebagai perdana menteri. Dengan invasi Soviet ke Afghanistan, perdana menteri tidak lagi bertanggung jawab atas pemerintahan. Sekjen PDPA atau direktur Khalq menjalankan kekuasaan yang lebih besar.