Jelaskan Perekonomian dari Kerajaan Wajo

Sebagian besar rakyat Wajo tinggal di kawasan subur tepi danau di pedalaman semenanjung. Sama sebagaimana masyarakat Bugis lainnya, kebanyakan dari mereka mencari penghidupan dengan bercocok tanam; beras dan jagung adalah dua jenis tumbuhan utama yang dibudidayakan oleh orang Wajo. Selain menjadi petani, banyak pula orang Wajo yang menjadi nelayan, dengan wilayah operasi di perairan air tawar di pedalaman atau di sekitar wilayah pantai.

Wajo juga memiliki tradisi berniaga yang paling kuat di antara orang-orang Bugis. Wilayah pedalaman subur di pusat Wajo terhubung dengan laut melalui Sungai Cenrana yang dapat dilalui kapal besar (walaupun sejak abad ke-19 sungai ini berangsur-angsur mendangkal). Keadaan geografis ini mendukung keterlibatan aktif orang Wajo dalam perdagangan maritim. Sebagian besar pedagang Bugis rantau sejak akhir abad ke-17 hingga akhir abad ke-19 berasal dari Wajo. Pada masa ini, perantau-perantau Bugis bertindak sebagai perantara bagi pedagang dari negeri-negeri besar dan kecil di kawasan Asia Tenggara Maritim. Perniagaan orang-orang Wajo menjangkau hampir seluruh pusat perdagangan di kawasan ini, baik yang dekat di Sulawesi (seperti Makassar, Mandar, dan Buton) serta Kalimantan (seperti Paser, Banjarmasin, dan Berau), maupun yang jauh di Papua, Sumatra, Semenanjung Malaya, bahkan Kamboja. Barang yang diperdagangkan oleh orang-orang Wajo mencakup beras, kain, rempah, intan, emas, hingga tembakau. Selain barang, terdapat pula bukti perdagangan hewan ternak terutama dengan Kalimantan Timur, dan perdagangan budak juga tampaknya cukup signifikan.

Praktik-praktik perniagaan Wajo, menurut sejarawan Hans Hägerdal, dapat dianggap sebagai paralel dari konsep "kapitalisme dagang" yang berkembang di Eropa. Jaringan perdagangan Wajo berkembang pesat selama abad ke-18 dan 19 hingga mampu menyaingi perdagangan Belanda; perniagaan tekstil VOC bahkan mengalami penurunan tajam akibat "penyelundupan" tekstil India oleh pedagang-pedagang Wajo yang mampu menghindari monopoli Belanda. Pedagang-pedagang Wajo juga sering kali berkolaborasi dengan Inggris yang merupakan saingan Belanda. Pada tahun 1824, bandar Inggris di Singapura disinggahi oleh 90 kapal dagang dari Wajo, dan jumlah ini bertambah menjadi 120 pada tahun berikutnya. Menurut laporan John Crawfurd, pada tahun 1820-an saja jumlah perantau Wajo di Singapura telah mencapai sekitar 2.000 hingga 3.000 jiwa. Kehadiran pedagang-pedagang Wajo merupakan salah satu kunci utama keberhasilan komersial Singapura sebagai bandar persinggahan. Ekspansi perdagangan Wajo pada abad ke-18 dan 19 juga berdampak pada meningkatnya kemakmuran di tanah Wajo, serta menyokong pertumbuhan penduduk pada permukiman berbasis niaga di sepanjang jalur pelayaran menuju laut; Lagosi (bandar utama Wajo di pedalaman), misalnya, diperkirakan memiliki lebih dari 15.000 penduduk pada sekitar tahun 1840.

Perniagaan Wajo dapat berkembang dengan baik karena dukungan dari pemerintah di Wajo serta komunitas-komunitas Wajo di perantauan. Pemimpin-pemimpin dari komunitas Wajo di perantauan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mendiskusikan kepentingan mereka. Salah satu konferensi pemimpin rantau pada sekitar awal abad ke-18 menghasilkan kodifikasi hukum yang mengatur perdagangan dan pelayaran orang-orang Wajo, atau yang lazim dikenal sebagai Undang-Undang Amanna Gappa. Hukum ini utamanya ditujukan untuk menetapkan praktik bisnis yang adil: bahasannya mencakup masalah seperti peminjaman modal (uang maupun barang), pembagian untung-rugi, warisan, hak-hak penumpang kapal dagang, hingga perlindungan properti. Aturan-aturan ini menjadi kerangka dasar bagi penyelesaian konflik antar pedagang-pedagang Wajo. Menurut sejarawan Kathryn Anderson Wellen, hukum semacam ini "sangat tidak lazim, kalau tidak dapat dikatakan unik, untuk kawasan kepulauan Asia Tenggara pada masa modern awal". Catatan Wajo dari abad ke-18 menyebutkan bahwa para pelanggar hukum ini mendapatkan hukuman yang keras, sehingga tampaknya hukum ini berlaku dengan efektif kala itu.

Pemerintah Wajo memberi dukungan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendorong kemajuan ekonomi. Pada awal abad ke-18, misalnya, Arung Matoa La Saléwangeng memerintahkan para petani untuk menyisihkan sebagian beras hasil panen mereka untuk disimpan di dalam lumbung yang dikelola pemerintah. Beras ini kemudian digunakan untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan serta sebagai cadangan pangan dalam masa paceklik. Sebagian pendapatan pajak dalam bentuk uang juga disisihkan sebagai dana yang dimiliki secara bersama. Dana ini dapat digunakan untuk keperluan investasi dalam bidang pertanian dan perdagangan, atau untuk keperluan jaminan sosial. Pemerintah dapat meminjamkan dana tersebut kepada rakyat yang ingin memulai usaha, dengan syarat, pinjaman tersebut dikembalikan berikut sepertiga dari keuntungan mereka. Hasil keuntungan ini kemudian digunakan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan gudang senjata serta renovasi masjid negara. Sistem ini memungkinkan rakyat Wajo dengan sumber daya terbatas untuk ikut terlibat dalam perniagaan, sekaligus memanfaatkan kekuatan ekonomi mereka untuk kemaslahatan masyarakat Wajo secara keseluruhan.