Jelaskan Peran konstitusional dari Monarki Britania Raya

Dalam Konstitusi Britania Raya tak tertulis, penguasa monarki (juga disebut sebagai Penguasa Berdaulat atau Yang Mulia (, disingkat H.M.)) adalah Kepala Negara. Sumpah kesetiaan dibuat kepada penguasa monarki dan para penerus sahnya. "Tuhan Lindungi Ratu" () atau "Tuhan Lindungi Raja" () adalah lagu kebangsaan Inggris, dan penguasa monarki muncul pada perangko-perangko, koin-koin dan uang-uang kertas.

Penguasa Monarki mengambil sedikit bagian langsung dalam pemerintahan. Keputusan-keputusan untuk memberikan kekuasaan berdaulat didelegasikan dari Penguasa Monarki, baik oleh statuta atau oleh konvensi, kepada para Menteri atau para pejabat Mahkota, atau badan-badan masyarakat lainnya, yang secara eksklusif dari pribadi Penguasa Monarki. Segala tindakan negara dilakukan atas nama Mahkota, seperti Pelantikan Mahkota, bahkan jika secara pribadi ditampilkan oleh Penguasa Monarki, seperti Pidato Penguasa Monarki dan Pernyataan Pembuka Parlemen, tergantung pada keputusan yang dibuat:

Kekuasaan legislatif ditangani oleh Raja dalam Parlemen, oleh dan dengan nasihat dan perhatian dari Parlemen, Dewan Bangsawan dan Dewan Rakyat.

Kekuasaan eksekutif ditangani oleh Pemerintah Yang Mulia, yang terdiri dari para Menteri, terutama Perdana Menteri dan Kabinet, yang secara teknis menjadi komite Dewan Penasihat. Mereka memegang pengarahan terhadap Angkatan Bersenjata Mahkota, Layanan Sipil, dan Layanan Mahkota lainnya seperti Diplomatik dan Layanan Rahasia (Penguasa Monarki menerima laporan intelijensi luar negeri tertentu sebelum Perdana Menteri juga menerimanya).

Kekuasaan yudisial dipegang oleh Yudisier, yang menurut konstitusi dan statuta memiliki kemerdekaan yudisial dari Pemerintah.

Gereja Inggris, dimana Penguasa Monarki merupakan kepalanya, memiliki struktur legislatif, yudisial dan eksekutifnya sendiri.

Kekuasaan independen pemerintah secara sah diberikan kepada badan-badan masyarakat lainnya menurut statua atau Statutory Instrument seperti Order in Council, Royal Commission dan lain-lain.

Peran penguasa berdaulat sebagai penguasa monarki konstitusional kebanyakan terbatas pada fungsi-fungsi nonpartisan, seperti memberikan penghargaan. Peran tersebut telah diakui sejak abad ke-19. Pada 1867, penulis konstitusional Walter Bagehot mengidentifikasikan monarki tersebut sebagai "bagian terdignifikasi" ketimbang "bagian efisien" dari pemerintah.