Jelaskan Pemakzulan dari Jabatan dari Presiden Korea Selatan

Prosedur pemakzulan diatur dalam Konstitusi Kesepuluh tahun 1987. Dan berdasarkan Pasal 65 ayat 1, Jika Presiden, Perdana Menteri atau anggota dewan negara lain melanggar Konstitusi atau undang-undang, maka Majelis Nasional dapat memakzulkan mereka.

Ayat 2 menjelaskan ruu pemakzulan harus diajukan oleh sepertiga anggota Majelis Nasional dan disetujui oleh mayoritas anggota Majelis Nasional untuk dapat diluluskan. Dalam kasus pemakzulan presiden, mosi pemakzulan harus diajukan oleh mayoritas dan disetujui oleh dua pertiga atau lebih anggota Majelis Nasional, yang berarti bahwa 200 dari 300 anggota Majelis Nasioonal harus menyetujui ruu pemakzulan presiden. Ayat 2 tersebut juga menjelaskan bahwa setiap person yang akan dimakzulkan harus di gantung dari jabatannya sampai muncul keputusan yang tetap berkaitan dengan pemakzulannya, dan keputusan atas pemakzulan  tidak akan diperpanjang lebih jauh dari penghapusan dari jabatan publik. Namun, pemakzulan tidak akan membebaskan orang yang dimakzulkan dari tanggung jawab perdata atau pidana atas pelanggaran tersebut.

Dengan undang-undang mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi harus membuat keputusan final dalam 180 haru setelah menerima segala bentuk ajudikasi, termasuk kasus pemakzulan. Jika yang dimakzulkan mengundurkan diri dari jabatan sebelum keputusan final pemakzulan diumumkan secara resmi, maka proses pemakzulan akan dihentikan dengan sendirinya.

Dua presiden telah dimakzulkan sejak didirikannya Republik Korea tahun 1948, Roh Moo-hyun pada tahun 2004 dimakzulkan oleh Majelis Nasional tetapi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Park Geun-hye dimakzulkan oleh Majelis Nasional tahun 2016, dan pemakzulannya telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Maret 2017.