Saya mau tau Adipati disingkat Ad. dari Gelar kebangsawanan Jawa

Tradisi Jawa biasa menyebut nama seseorang dengan didahului awalan atau sebutan yang disesuaikan dengan status sosial (e.g. pada zaman dahulu Kyai Anu, Nyai Anu, Ki Anu, Nyi Anu) atau hubungan kekerabatan dalam keluarga (e.g. pada zaman sekarang Pakdhe Anu, Budhe Anu, Mas Anu, Bak Anu). Bersamaan dengan kebiasaan ini berkembang pula gelar kebangsawanan yang selalu diletakkan di depan nama, dari yang sederhana hanya satu kata (e.g. Harya / Haryo / Arya / Aryo) hingga akhirnya menjadi rumit mencapai maksimal enam kata (i.e. Kangjeng Raden Mas Riya Harya Panji). Karena kebiasaan ini pula, maka ada juga padanan gelar bagi rakyat biasa (e.g. Mas adalah sebutan dasar untuk keturunan rakyat biasa, sedangkan Raden adalah gelar dasar untuk keturunan bangsawan).

Setelah dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu setelah disunat atau sekira usia 15 tahun atau sesaat sebelum menikah biasanya para putra raja dilantik menjadi pangeran untuk memegang jabatan tertentu di kerajaan. Namun di kemudian hari bukan hanya putra raja yang dilantik menjadi pangeran. Atas kehendak pribadi raja, maka keturunan dekat raja, keturunan jauh raja, bahkan rakyat biasa dapat diberi gelar pangeran.

Ada empat jenis pangeran berdasarkan variasi dekat jauhnya hubungan keluarga dengan raja, yaitu :

Pangeran putra, yaitu status pangeran untuk para putra raja.

Pangeran wayah, yaitu status pangeran untuk para cucu raja.

Pangeran santana, yaitu status pangeran untuk para cicit raja, piut raja, anggas raja, dan menantu raja.

Pangeran sengkan, yaitu status pangeran untuk para keturunan jauh raja atau rakyat biasa.

Perpecahan dalam Kerajaan Mataram Islam menghasilkan dua jenis status untuk pangeran berdaulat, yaitu :

Pangeran miji, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting masih tunduk kepada kerajaan induknya (e.g. tidak bisa menjatuhkan hukuman mati dan tidak bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran miji dalam Kerajaan Surakarta sejak disepakatinya perdamaian antara Nicolaas Hartingh sebagai Gubernur Pantai Timur Laut Jawa, R.Ad. Danureja I sebagai perdana menteri Kerajaan Yogyakarta, dan Mangkunagara I sebagai pemimpin pemberontakan pada tanggal 17 Maret 1757 sampai ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896.

Pangeran mardika, yaitu status pangeran berdaulat yang dalam banyak hal penting sudah bebas dari kerajaan induknya (e.g. bisa menjatuhkan hukuman mati dan bisa melantik pangeran berdaulat tanpa sepengetahuan kerajaan induk). Pangeran Adipati Mangkunagara adalah pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sejak ditandatanganinya kontrak politik antara Mangkunagara VI sebagai Adipati Mangkunagaran dan Louis Thomas Hora Siccama sebagai Residen Surakarta pada tanggal 4 November 1896 yang kemudian diteguhkan oleh Carel Herman Aart van der Wijck sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 November 1896.

Sejak tanggal 4 November 1896 itulah Pangeran Adipati Mangkunagara menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Surakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan Pangeran Adipati Pakualam yang sejak berdaulat pada tanggal 17 Maret 1813 menjadi pangeran mardika dari Kerajaan Yogyakarta sekaligus menjadi pangeran miji dalam pemerintah kolonial Hindia Inggris yang kemudian menjadi pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Perubahan gelar akibat usia atau status pernikahan juga berlaku untuk keturunan jauh raja. Gelar Raden Bagus (R.Bg.) seorang laki-laki akan berubah menjadi Raden (R.) jika dia dianggap sudah mencapai usia dewasa yaitu sekira usia 15 tahun atau sudah menikah. Gelar Raden Rara (R.Rr.) seorang perempuan akan berubah menjadi Raden Nganten (R.Ngt.) jika dia sudah menikah. Di beberapa daerah gelar Raden Nganten (R.Ngt.) hanya diperuntukkan bagi seorang Raden Rara (R.Rr.) yang baru menikah, sedangkan jika pernikahannya sudah lama berlalu atau sudah melahirkan anak maka gelarnya berubah menjadi Raden (R.). Namun hal seperti ini hanya pengecualian lokal karena secara umum tradisi Jawa membedakan gelar atau sebutan antara laki-laki dengan perempuan.

Nama diri seorang perempuan dipakai hanya selama perempuan tersebut belum menikah. Jika seorang perempuan sudah menikah maka nama yang dipakai adalah nama suaminya dengan gelar perempuan sebagai pembeda. Contoh : Seorang perempuan bernama Tina menikah dengan seorang laki-laki bernama Budi, maka Tina disebut Ibu Budi atau Bu Budi sedangkan Budi disebut Bapak Budi atau Pak Budi. Tradisi ini berlaku juga dalam konteks gelar kebangsawanan Jawa. Seorang perempuan yang sudah menikah bukan hanya memakai nama suaminya tetapi juga gelar suaminya, dengan catatan bahwa perempuan tersebut berstatus sebagai istri permaisuri yang dipandang setara atau pantas untuk memakai nama suaminya dan gelar jabatan suaminya atau gelar kehormatan suaminya. Gelar jabatan atau gelar kehormatan pihak suami boleh dipakai pihak istri hanya jika nama suami juga dipakai. Contoh : Raden Ajeng Kartini (R.A. Kartini) menikah dengan Raden Mas Adipati Harya Singgih Jayaadiningrat (R.M.Ad.H. Singgih Jayaadiningrat), maka gelarnya dan atau namanya berubah menjadi Raden Ayu Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Jayaadiningrat atau Raden Ayu Kartini atau Raden Ayu Kartini Jayaadiningrat atau Raden Ayu Adipati Harya Kartini Jayaadiningrat.

Usaha standarisasi gelar pertama kali dilakukan oleh Panembahan Senapati yang menentukan bahwa gelar Raden (R.) hanya diperuntukkan bagi keturunan raja. Sunan Amangkurat IV sebagimana dikutip dalam Angger Awisan dari Sunan Pakubuwana IV menentukan bahwa piut raja yang bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) hanya piut raja yang adalah cucu atau cicit pangeran, sedangkan piut raja yang bukan cucu atau cicit pangeran hanya memakai gelar Raden Bagus (R.Bg.) atau Raden Rara (R.Rr.). Peraturan ini diubah pada tahun 1852 oleh Sunan Pakubuwana VII sehingga semua piut raja dan semua cicit Adipati Mangkunagara bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.).

Sunan Pakubuwana IV (1788 - 1820) memberikan gelar Kangjeng (K.) kepada R.Ad. Sasradiningrat II (1812 - 1846) yang menjabat sebagai patih kerajaan, maka sejak saat itu gelar patih kerajaan yang semula adalah Raden Adipati (R.Ad.) berubah menjadi Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.). Perubahan gelar patih kerajaan ini diikuti pula oleh Kerajaan Yogyakarta sehingga patihnya pun memiliki gelar Kangjeng Raden Adipati (K.R.Ad.).

Kerajaan Yogyakarta mengeluarkan peraturan yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 18 tahun 1927 yang menentukan bahwa semua piut raja bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.). Peraturan ini sempat dibahas dalam surat kabar Kajawen tanggal 27 September 1930 yang membandingkan bahwa gelar Raden (R.) di Kerajaan Surakarta berhenti sampai di anggas raja sesuai peraturan tradisional dalam Serat Raja Kapakapa sedangkan gelar Raden (R.) di Kerajaan Yogyakarta bisa diwariskan tanpa henti asalkan masih keturunan raja.

Kadipaten Mangkunagaran mengeluarkan peraturan nomor 5 tanggal 15 Oktober 1935 yang menentukan bahwa semua piut adipati bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.). Peraturan ini diperkuat oleh Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 31 tanggal 30 September 1936 dalam Lembaran Negara nomor 13711 yang menentukan bahwa gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) dibatasi sampai piut Raja Surakarta, Raja Yogyakarta, Adipati Mangkunagara, dan Adipati Pakualam. Dekrit ini membatalkan Dekrit Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 1840/AI tanggal 9 Agustus 1929 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12082 mengenai pewarisan gelar Raden (R.) di Pulau Jawa dan Pulau Madura, dan Surat Sekretaris Negara Hindia Belanda nomor 1856/AI tanggal 18 Agustus 1930 yang dimuat dalam Lembaran Negara nomor 12375 mengenai gelar Harya (H.) dan Panji (Pj.) untuk bangsawan Madura.

Di kemudian hari peraturan yang berbeda-beda dari instansi yang berbeda-beda pula ini menimbulkan perdebatan bahkan pertikaian karena Kerajaan Surakarta berpandangan bahwa Raja Surakarta satu tingkat lebih tinggi daripada Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam. Oleh karena itu jika piut Adipati Mangkunagara dan Adipati Pakualam bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) maka sudah seharusnya anggas Raja Surakarta bisa memakai gelar yang sama. Maka pada tanggal 25 Januari 1938 Sunan Pakubuwana X melalui patih kerajaan yaitu K.P.H.Ad. Jayanagara dalam peraturan nomor 1C/4/I yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 3 tanggal 1 Februari 1938 menetapkan bahwa semua anggas raja bisa memakai gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.).

Secara teknis perubahan gelar ini terjadi dengan sendirinya pada saat peraturan terbaru ditetapkan. Tetapi secara administrasi perubahan gelar harus dimohonkan kepada pejabat yang berwenang. Maka kepatihan Kerajaan Surakarta menetapkan peraturan nomor 3 C/3/II tanggal 19 Februari 1938 yang menentukan bahwa proses permohonan gelar Raden Mas (R.M.) atau Raden Ajeng (R.A.) mengikuti peraturan nomor 35C/1/I tanggal 12 Agustus 1931 yang dimuat dalam Lembaran Kerajaan nomor 16 tanggal 15 Agustus 1931 yang berlaku untuk proses permohonan gelar Raden (R.) atau Raden Rara (R.Rr.).

Tinggi rendahnya status seorang bangsawan ditentukan dari kata kunci gelar, bukan berdasarkan panjang atau pendeknya gelar. Kata kunci urutan keturunan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah adalah Gusti (G.), Bandara (B.), Raden (R.), dan Mas (M.). Selain berdasarkan urutan keturunan, pangkat dalam jabatan pemerintah juga menentukan pangkat bangsawan. Contoh : pangkat seorang Tumenggung (T.) lebih tinggi daripada seorang Ngabehi (Ng.) dan pangkat seorang Ngabehi (Ng.) lebih tinggi daripada seorang Rongga (Rg.).