Saya mau tau Hegemoni Indonesia dari Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur

Pada 17 Desember, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araújo dari APODETI sebagai presiden dan Lopez da Cruz dari UDT. Sebagian besar sumber menggambarkan lembaga ini sebagai ciptaan militer Indonesia. Salah satu kegiatan pertama PSTT adalah pembentukan "Majelis Rakyat" yang terdiri dari perwakilan dan pemimpin terpilih "dari berbagai lapisan masyarakat Timor". Seperti PSTT itu sendiri, majelis rakyat biasanya dicirikan sebagai alat propaganda yang diciptakan oleh militer Indonesia; meskipun wartawan internasional diundang untuk menyaksikan pertemuan kelompok itu pada Mei 1976, walaupun gerakan mereka dibatasi secara ketat. Majelis menyusun permintaan untuk integrasi formal ke Indonesia, yang digambarkan sebagai "tindakan penentuan nasib sendiri" di Timor Timur.

Indonesia membuat Timor Timur tertutup dari dunia luar, kecuali selama beberapa tahun di akhir 1980-an dan awal 1990-an, dengan mengklaim bahwa sebagian besar orang Timor Timur mendukung integrasi. Hal ini diikuti dengan cermat oleh media Indonesia sehingga penerimaan orang Timor Timur atas integrasi mereka dengan Indonesia diterima begitu saja, dan tidak menjadi masalah bagi mayoritas orang Indonesia. Timor Timur dilihat sebagai tempat pelatihan bagi korps perwira dalam taktik penindasan untuk Aceh dan Irian Jaya dan sangat penting dalam memastikan dominasi sektor militer Indonesia.

Kampanye Indonesia dalan melawan perlawanan

Para pemimpin intelijen Indonesia yang berpengaruh dengan Suharto pada awalnya membayangkan bahwa invasi, penundukan perlawanan Fretilin, dan integrasi dengan Indonesia akan berlangsung cepat dan relatif tidak menyakitkan. Kampanye-kampanye Indonesia berikutnya hingga tahun 1976 sangat menghancurkan bagi orang Timor Timur, menguras sumber daya Indonesia secara besar-besaran, sangat merusak Indonesia secara internasional, dan akhirnya gagal. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan ABRI di dekat daerah pesisir selama bulan-bulan awal invasi telah mendorong sebagian besar penduduk dan sebagian besar Falintil yang tersisa ke daerah-daerah pusat. Ini terbukti kontraproduktif karena membiarkan pasukan Indonesia berperang melawan musuh yang diperlengkapi dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya pertanian dan penduduk. Penduduk sipil mulai melihat Falintil sebagai penyangga terhadap ekses pasukan Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya dukungan untuk perlawanan. Dari tahun 1975 hingga 1977, Fretilin melindungi setidaknya 40% dari populasi yang telah meninggalkan daerah pesisir, dalam kondisi yang tidak ramah, dengan dukungan aktif dari komunitas yang berkumpul. Schwarz memberi fakta bahwa basis kekuatan militer Indonesia tetap hampir tidak penyok oleh kesalahan perhitungan intelijen pada pertengahan 1970-an dan kegagalan yang terus berlanjut adalah ukuran dominasi militer dalam urusan Indonesia.

Pada akhir tahun 1976, terjadi kebuntuan antara Falintil dan tentara Indonesia. Tidak dapat mengatasi perlawanan besar-besaran dan menguras sumber dayanya, ABRI mulai mempersenjatai diri. Angkatan Laut Indonesia membeli kapal patroli penembak rudal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima tiga belas pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation dengan bantuan kredit penjualan bantuan militer asing resmi pemerintah AS. Bronco sangat ideal untuk invasi Timor Timur, karena dirancang khusus untuk operasi kontra-pemberontakan di medan yang curam. Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Bronco beroperasi di Timor Timur dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. OV-10 Bronco memberikan pukulan berat bagi Falintil ketika pesawat itu menyerang pasukan mereka dengan senjata konvensional dan Napalm yang dipasok Soviet yang dikenal sebagai 'Opalm.' Bersamaan dengan persenjataan baru, 10.000 tentara tambahan dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.

Ahli strategi TNI menerapkan strategi atrisi melawan Falintil mulai September 1977. Hal ini dilakukan dengan membuat wilayah tengah Timor Timur tidak mampu menopang kehidupan manusia melalui serangan napalm, perang kimia dan perusakan tanaman. Hal ini dilakukan untuk memaksa penduduk agar menyerahkan diri ke dalam penjagaan pasukan Indonesia dan merampas makanan dan penduduk Falintil. Pejabat Katolik di Timor Timur menyebut strategi ini sebagai kampanye "pengepungan dan pemusnahan". 35.000 tentara ABRI mengepung daerah-daerah yang didukung Fretilin dan membunuh pria, wanita, dan anak-anak. Pengeboman udara dan laut diikuti oleh pasukan darat, yang menghancurkan desa-desa dan infrastruktur pertanian. Ribuan orang mungkin telah terbunuh selama periode ini. Pada awal 1978, seluruh penduduk sipil desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan kelaparan. Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan pemusnahan' mengarah pada 'kampanye pembersihan akhir', di mana anak-anak dan laki-laki akan dipaksa untuk berpegangan tangan dan berbaris di depan unit-unit Indonesia mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembaki rakyatnya sendiri.

Selama periode ini, tuduhan penggunaan senjata kimia di Indonesia muncul, karena penduduk desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Radio Fretilin mengklaim pesawat Indonesia menjatuhkan bahan kimia, dan beberapa pengamat—termasuk Uskup Dili—melaporkan bahwa mereka melihat napalm dijatuhkan di pedesaan. Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste, berdasarkan wawancara dengan lebih dari 8.000 saksi, serta dokumen militer Indonesia dan intelijen dari sumber-sumber internasional, menegaskan bahwa Indonesia menggunakan senjata kimia dan napalm untuk meracuni persediaan makanan dan air di wilayah yang dikendalikan Fretilin selama kampanye "pengepungan dan pemusnahan".

Meskipun brutal, kampanye 'pengepungan dan pemusnahan' Indonesia tahun 1977–1978 terbilang efektif karena berhasil mematahkan punggung milisi utama Fretilin. Presiden dan komandan militer Timor yang cakap, Nicolau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan Indonesia yang menggunakan helikopter pada tanggal 31 Desember 1978.

Pemindahan penduduk dan kelaparan yang dipaksakan

Akibat rusaknya tanaman pangan, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan perbukitan dan menyerah kepada ABRI. Seringkali, ketika penduduk desa yang selamat turun ke daerah dataran rendah untuk menyerah, militer akan mengeksekusi mereka. Mereka yang tidak langsung dibunuh oleh pasukan ABRI dikirim ke posko penerima untuk pemeriksaan, yang telah dipersiapkan sebelumnya di sekitar pangkalan ABRI setempat. Di kamp-kamp transit ini, warga sipil yang menyerah didaftarkan dan diinterogasi. Mereka yang dicurigai sebagai anggota perlawanan akan dibunuh.

Kamp-kamp tersebut sering dibangun dari gubuk jerami tanpa toilet. Selain itu, militer Indonesia melarang Palang Merah membagikan bantuan kemanusiaan, dan tidak ada perawatan medis yang diberikan kepada para tahanan. Akibatnya, banyak orang Timor – yang dilemahkan karena kelaparan dan hanya bertahan hidup dengan jatah kecil yang diberikan oleh penculiknya – meninggal karena kekurangan gizi, kolera, diare, dan TBC. Pada akhir 1979, antara 300.000 dan 370.000 orang Timor telah melewati kamp-kamp ini. Setelah tiga bulan, para tahanan dipindahkan kembali di "dusun strategis" di mana mereka dipenjara dan mengalami kelaparan yang dipaksakan. Mereka yang berada di kamp-kamp tersebut dilarang bepergian dan mengolah lahan pertanian dan dikenakan jam malam. Laporan komisi kebenaran PBB mengkonfirmasi penggunaan kelaparan paksa oleh militer Indonesia sebagai senjata untuk memusnahkan penduduk sipil Timor, dan bahwa sejumlah besar orang "secara positif ditolak aksesnya ke makanan dan sumber-sumbernya". Laporan tersebut mengutip kesaksian dari orang-orang yang tidak diberi makan dan penghancuran rinci tanaman dan ternak oleh tentara Indonesia. Disimpulkan bahwa kebijakan kelaparan yang disengaja ini mengakibatkan kematian 84.200 hingga 183.000 orang Timor. Seorang anggota gereja melaporkan bahwa lima ratus orang Timor Timur meninggal karena kelaparan setiap bulan di suatu distrik.

World Vision Indonesia mengunjungi Timor Timur pada bulan Oktober 1978 dan mengklaim bahwa 70.000 orang Timor Timur terancam kelaparan. Seorang utusan dari Komite Internasional Palang Merah melaporkan bahwa pada tahun 1979, 80% dari populasi satu kamp kekurangan gizi, dalam situasi yang "seburuk Biafra". ICRC memperingatkan bahwa "puluhan ribu orang" terancam kelaparan. Indonesia mengumumkan bahwa mereka bekerja melalui Palang Merah Indonesia yang dikelola pemerintah untuk meringankan krisis, tetapi LSM Action for World Development menuduh organisasi tersebut menjual pasokan bantuan yang disumbangkan.

Perbudakan seksual dan kekerasan sistematis terhadap perempuan

Pelecehan Indonesia terhadap wanita di Timor Timur yang diketahui sangat banyak dan terdokumentasi dengan baik, though meskipun cakupan sebenarnya dari masalah sulit dipastikan, karena kontrol militer yang ketat yang diberlakukan selama pendudukan, ditambah dengan rasa malu yang dirasakan oleh para korban. Dalam laporan tahun 1995 tentang kekerasan terhadap wanita di Indonesia dan Timor Leste, Amnesty International AS menulis: "Perempuan enggan menyampaikan informasi kepada organisasi non-pemerintah tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, apalagi melaporkan pelanggaran kepada otoritas militer atau polisi."

Perbudakan seksual secara institusional ditoleransi dan didukung oleh ABRI dan wanita dapat dipanggil untuk dilecehkan secara seksual oleh prajurit ABRI. Menurut sebuah investigasi yang kredibel, ABRI menyimpan file yang menunjukkan wanita Timor yang akan disediakan untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh tentara Indonesia. Daftar-daftar ini dapat diteruskan di antara batalyon-batalyon militer, yang membuat wanita cenderung berulang kali menjadi korban seksual. Kawin paksa juga merupakan komponen kebijakan TNI di Timor Timur. Laporan Amnesty mengutip kasus seorang wanita yang dipaksa tinggal dengan seorang komandan di Baucau, kemudian dilecehkan setiap hari oleh tentara setelah dia dibebaskan. "Perkawinan" semacam itu terjadi secara teratur selama masa pendudukan.

Wanita di wilayah kekuasaan Indonesia juga dipaksa untuk menerima prosedur sterilisasi, dan beberapa yang lain ditekan atau dipaksa langsung untuk menggunakan alat kontrasepsi Depo Provera. Para pemimpin desa sering didesak untuk bekerja sama dengan kebijakan ABRI, dan klinik-klinik lokal yang bertanggung jawab untuk memberikan kontrasepsi suntik didirikan di bawah kendali ABRI di pedesaan. Dalam satu kasus khusus, sekelompok gadis sekolah menengah disuntik dengan kontrasepsi tanpa sepengetahuan mereka. Bentuk-bentuk lain dari pengendalian kelahiran terdiri dari pembunuhan anak-anak yang baru lahir dari perempuan yang dicurigai terkait dengan Fretilin.

Selain mengalami perbudakan seksual sistematis, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum, wanita juga menghadapi pemerkosaan dan pelecehan seksual selama interogasi oleh pihak berwenang Indonesia. Wanita-wanita ini termasuk istri anggota perlawanan, aktivis perlawanan dan tersangka kolaborator Fretilin. Seringkali, wanita menjadi sasaran dan mengalami penyiksaan sebagai bentuk kekerasan proksi ketika kerabat laki-laki yang dicurigai sebagai Fretilin tidak hadir. Pada tahun 1999, seorang peneliti Rebecca Winters merilis sebuah buku berjudul Buibere: Voice of East Timorese Women, yang mencatat banyak kisah pribadi tentang kekerasan dan pelecehan yang berasal dari masa-masa awal pendudukan. Seorang wanita bercerita tentang diinterogasi sambil ditelanjangi, disiksa, dianiaya, dan diancam akan dibunuh. Yang lain menceritakan tentang saat dirantai di tangan dan kaki, diperkosa berulang kali, dan diinterogasi selama berminggu-minggu. Seorang wanita yang telah menyiapkan makanan untuk gerilyawan Fretilin ditangkap, disundut, disiksa dengan listrik, dan dipaksa berjalan telanjang melewati barisan tentara ke dalam tangki berisi air seni dan kotoran.

Adopsi paksa dan pemindahan anak-anak

Selama pendudukan, sekitar 4.000 anak-anak diusir secara paksa dari keluarga mereka oleh tentara Indonesia serta oleh organisasi negara dan agama. Meskipun beberapa diperlakukan dengan baik, yang lain menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Ada yang masuk Islam. Sejumlah tentara yang menculik anak-anak ini masih memegang posisi senior dalam militer Indonesia.