Jelaskan Pemakzulan dari Presiden Filipina

Pemakzulan jabatan di Filipina mengikuti prosedur pemakzulan jabatan yang ada di Amerika Serikat. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kewenangan ekslusif untuk memulai proses pemakzulan presiden, wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman. Proses pemakzulan harus diusulkan oleh setidaknya sepertiga dari anggota DPR. Usul tersebut kemudian dibawa ke hadapan Senat yang akan menyidangkan dan memutuskan kasus pemakzulan yang telah diajukan. Selama proses persidangan di dalam Senat, sejumlah anggota DPR akan bertindak sebagai jaksa dan sejumlah senator akan bertindak sebagai hakim dengan catatan sidang akan diketuai secara bersama oleh Presiden Senat dan Ketua Mahkamah Agung. Sama halnya dengan pelaksanaan pemakzulan di AS, dibutuhkan persetujuan minimal dua pertiga suara dari Senator. Jika upaya pemakzulan gagal atau pejabat tersebut dibebaskan dari dakwaan pemakzulan, tmaka dibutuhkan waktu satu tahun penuh untuk dapat mengajukan pemakzulan terhadap pejabat tersebut.

Konstitusi menjelaskan tindakan-tindakan yang dianggap bertentangan dengan konstitusi seperti, pengkhianatan, penyuapan, gratifikasi, korupsi dan kasus kejahatan tingkat tinggi sebagai dasar untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden. Hal yang sama dapat diterapkan kepada wakil presiden, hakim mahkamah agung, hakim mahkamah konstitusi dan anggota ombudsman.