Jelaskan Suksesi dari Monarki Britania Raya

Hubungan antara kerajaan-kerajaan Persemakmuran memegang hukum suksesi pemerintahan untuk membagi tahta terhadap seluruh kerajaan tersebut. Suksesi diatur oleh statuta-statuta seperti Undang-Undang Hak Asasi 1689, Undang-Undang Pemukiman 1701 dan Undang-Undang Uni 1707. Aturan-aturan suksesi hanya dapat diubah oleh sebuah Undang-Undang Parlemen; hal ini tidak memungkinkan seseorang untuk menarik hak suksesinya. Undang-Undang Pemukiman menolak suksesi terhadap para keturunan Protestan sah dari Sophia dari Hanover (1630–1714), seorang cucu dari James I.

Setelah kematian seorang penguasa berdaulat, pewarisnya secara otomatis menggantikannya (dengan frase "Raja telah mati, panjang umur raja!"/"The king is dead, long live the king!"), dan pelantikan penguasa berdaulat baru secara terbuka diproklamasikan oleh Dewan Aksesi yang bertemu di Istana St James. Setelah pengangkatan, seorang penguasa berdaulat baru diminta oleh hukum untuk membuat dan menuliskan beberapa sumpah Deklarasi Aksesi mula-mula diminta oleh Undang-Undang Hak Asasi, dan sebuah sumpah yang akan mereka "utamakan dan tujukan" kepada Gereja Skotlandia diminta oleh Undang-Undang Uni. Penguasa monarki biasanya dimahkotai di Biara Westminster, biasanya oleh Uskup Agung Canterbury. Koronasi tak menandakan bahwa penguasa berdaulat tersebut berkuasa; upacara tersebut biasanya dilakukan beberapa bulan setelah pengangkatan untuk memberikan waktu persiapan dan masa berkabung.

Setelah seseorang naik tahta, ia berkuasa sampai mati. Satu-satunya abdikasi sukarela, yang dilakukan oleh Edward VIII, telah diatur oleh sebuah Undang-Undang Parlemen Khusus, Undang-Undang Deklarasi Abdikasi Yang Mulia 1936/His Majesty's Declaration of Abdication Act 1936. Penguasa monarki terakhir yang tidak secara sukarela dilengserkan dari kekuasaannya adalah James VII dan II, yang kabur ke pengasingan pada tahun 1688 saat Revolusi Glorious.

Penolakan menurut gender dan agama

Suksesi kebanyakan diatur menurut primogenitur kognatik preferensi laki-laki, dimana para putra yang lebih dulu mewarisi ketimbang para putri, dan anak sulung mewarisi ketimbang adik-adiknya walau gendernya sama. Perdana Menteri Britania Raya, David Cameron, mengumumkan di Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran 2011 bahwa seluruh 16 kerajaan Persemakmuran, termasuk Britania Raya, telah sepakat untuk meniadakan aturan pengutamaan gender bagi siapapun yang lahir setelah tanggal pertemuan tersebut, 28 Oktober 2011. Mereka juga sepakat bahwa penguasa monarki mendatang tak dilarang untuk menikahi orang Katolik Roma – sebuah hukum yang bermula dari Undang-Undang Pemukiman 1701. Namun, semenjak penguasa monarki juga menjadi Gubernur Tertinggi Gereja Inggris, hukum tersebut melarang orang Katolik Roma naik tahta. Bujukan legislasi Inggris membuat perubahan yang memberikan kelonggaran pada 25 April 2013 dan direstui pada Maret 2015 setelah legislasi setara disetujui di seluruh kerajaan Persemakmuran lainnya.

Hanya orang yang beragama Protestan yang bisa mewarisi Mahkota. Orang Katolik Roma dilarang naik tahta. Orang yang kurang mampu mewarisi Mahkota dianggap "mati alamiah" untuk keperluan suksesi, dan diskualifikasi tidak dapat diberikan kepada para keturunan sah orang tersebut.