Saya mau tau Masa Republik Indonesia Serikat dari Martinus Putuhena

Christiaan R.S. Soumokil, Wakil Perdana Militer Negara Indonesia Timur (pada Kabinet J.E. Tatengkeng 27 Desember 1949 – 14 Maret 1950), menolak militer Republik Indonesia Serikat diwakili oleh Gubernur Militer. Lewat perundingan di Makassar antara Sri Sultan Hamengkubuwana IX, Kolonel Abdul Haris Nasution, Presiden NIT Soekawati, dan Wakil Perdana Menteri NIT Soumokil disepakati :

Penjagaan keamanan tetap menjadi tugas Negara Indonesia Timur.

Di Negara Indonesia Timur tidak ditempatkan seorang Gubernur Militer.

Kalau keadaan di Negara Indonesia Timur tidak bisa ditangani pemerintah, diizinkan untuk mencari bantuan dari tentara Republik Indonesia Serikat.

Berhubung di Negara Indonesia Timur belum ada tentara Republik Indonesia Serikat, soal keamanan dan ketertiban dibebankan pada suatu komisi yang terdiri atas: Ir. M. Putuhena sebagai Ketua, Letnan Kolonel Mokoginta sebagai anggota, dan Mayor Nanlohy sebagai anggota.

Penempatan Ir. Martinus Putuhena sebagai Ketua Komisi Militer Negara Indonesia Timur itu diputuskan melalui Surat Perintah Koordinator Keamanan No. 02/KK/1949 yang dikeluarkan pada 25 Desember 1949, dan ditandatangani oleh Koordinator Keamanan Sri Sultan Hamengkubuwana IX.

Komisi militer tiba di Makassar pada 27 Desember 1949. Kebetulan pada hari itu di Belanda dan di Jakarta dilangsungkan serah terima kekuasaan dari Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat.

Jabatan Ketua Komisi Militer Negara Indonesia Timur dipegang Martinus Putuhena hingga awal Februari 1950, ketka Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat mengangkat Letnan Kolonel Mokoginta sebagai Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil (Nusa Tenggara). Pada 11 Februari 1950, Martinus Putuhena diangkat menjadi penasehat Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Jabatan itu hanya dipegangnya selama beberapa pekan, sebelum ia kembali ke Jakarta.

Surat penunjukkan Ir. Martinus Putuhena sebagai penasehat Komandan Teritorium dan Tentara Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil dilaksanakan melalui Surat Keputusan Menteri Pertahanan No: 64/MP/50 yang ditandatangani oleh Menteri Pertahanan Letjen Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada 11 Februari 1950.

Condongnya tokoh-tokoh Negara Indonesia Timur ke Republik Indonesia membuat beberapa tokoh Maluku gerah. Oleh karena itu, tidak seperti di negara bagian/daerah otonom lain, sebagian elite di Negara Indonesia Timur mempunyai kecurigaan tersendiri terhadap Republik Indonesia, khususnya TNI. Mereka mencurigai TNI yang didominasi oleh orang-orang Jawa berniat untuk mendominasi di Negara Indonesia Timur. Itu sebabnya, mantan Wakil Perdana Menteri dan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur Soumokil dan rekan-rekannya secara diam-diam pergi meninggalkan Makassar menuju Ambon dan mendirikan Republik Maluku Selatan.

Langkah yang dilakukan oleh Soumokil dan rekan-rekannya mendapatkan dukungan dari eks anggota KNIL di Maluku, yang enggan bergabung dengan APRIS yang berintikan TNI. Pada 25 April 1950, berdirilah Republik Maluku Selatan yang wilayahnya mencakup Seram, Ambon, dan Buru.

Untuk mengatasi pemberontakan itu, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Serikat menetapkan beberapa langkah. Pertama, melakukan perundingan. Kedua, apabila perundingan itu tidak berhasil, maka akan dilakukan blokade atas Pulau Ambon tempat konsentrasi pasukan KNIL. Blokade itu dimaksudkan untuk memaksa diadakannya perundingan. Ketiga, jika blokade itu tidak berhasil, maka akan dilakukan pendaratan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat.

Republik Indonesia Serikat kemudian mengirimkan delegasi untuk mengadakan perundingan dengan pemberontak yang menamakan diri Republik Maluku Selatan. Delegasi Republik Indonesia Serikat itu dipimpin oleh Menteri Kesehatan RIS Johannes Leimena. Johannes Leimena mengajak beberapa tokoh putra daerah asal Ambon untuk turut bergabung, yakni Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Martinus Putuhena dan Ketua Senat Republik Indonesia Serikat A.M. Pellaupessy. Sewaktu delegasi singgah di Surabaya, ikut bergabung pula dr. Gustaf Rehatta, tokoh Jong Ambon.

Ketika delegasi singgah di Makassar sebelum meneruskan perjalanan ke Ambon, kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Pupella untuk bertemu dengan Martinus Putuhena, yang dicalonkannya menggantikan Perdana Menteri NIT Diapari. Pencalonan sebagai Perdana Menteri NIT, menjadikan Martinus Putuhena harus tinggal di Makassar untuk menyiapkan pembentukan kabinet baru. Setelah melakukan surat-menyurat dengan Menteri Pertahanan RIS Sri Sultan Hamengkubuwana IX dan Presiden RIS Soekarno, Johannes Leimena menyetujui Martinus Putuhena menjadi Perdana Menteri ke-6 NIT.

Tugas Perdana Menteri NIT Martinus Putuhena dan kabinet yang dibentuknya sangat jelas, yakni menggabungkan NIT dengan Republik Indonesia itu bukanlah hal yang mudah karena Martinus Putuhena dan anggota kabinetnya yang pro Republik Indonesia harus membina kerja sama erat dengan Parlemen NIT serta menggalang hubungan baik dengan para Raja dan tokoh di wilayah NIT.

Semua itu sejalan dengan apa yang digariskan Konferensi Segi Tiga, yang dibuka di Jakarta oleh Perdana Menteri RIS Mohammad Hatta, 9 April 1950. Dari Republik Indonesia Serikat hadir Menteri Dalam Negeri Ida Anak Agung Gde Agung dan Menteri Kesehatan Johannes Leimena, dari Republik Indonesia (Yogyakarta) hadir Wakil Perdana Menteri Abdul Hakim Harahap dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perhubungan Mananti Sitompoel, serta dari NIT hadir dr. W.J. Ratulangi, Kapten Julius Tahija, dr. S. Binol, Burhanuddin, dr. Teng Tjing Leng, dan Sahetapy Engel. Keesokan harinya, 10 April 1950, Konferensi Segi Tiga itu menghasilkan tiga kesepakatan :

Persoalan ketatanegaraan Negara Indonesia Timur harus diselesaikan berdasarkan semangat persatuan bangsa.

Republik Indonesia tidak mempunyai niat untuk meleburkan suatu pemerintah daerah/negara bagian tanpa persetujuan rakyat daerah itu.

Persoalan Negara Indonesia Timur akan ditentukan rakyatnya secara demokratis.

Sementara itu, delegasi yang dipimpin oleh Johannes Leimena yang berunding dengan Republik Maluku Selatan melanjutkan perjalanan ke Ambon, tanpa Martinus Putuhena yang menetap di Makassar. Pada 30 April 1950, mereka tiba di Teluk Ambon dengan kapal perang korvet Hang Tuah. Di sana, mereka hanya bertemu dengan syahbandar Ambon yang ditugaskan pemberontak untuk menyerahkan sepucuk surat. Isi surat itu adalah Pemerintah Republik Indonesia Serikat sebelum berunding, harus lebih dulu mengakui eksistensi Republik Maluku Selatan. Oleh karena Johannes Leimena menolak, permohonan bertemu untuk mengadakan perundingan pun ditolak.

Penolakan Republik Maluku Selatan untuk berunding, membuat Republik Indonesia Serikat mengerahkan APRIS untuk melakukan blokade terhadap Pulau Ambon. Tokoh-tokoh putra daerah asal Ambon berupaya untuk melakukan perundingan dengan pimpinan Republik Maluku Selatan, agar rakyat Maluku yang tidak bersalah tidak menjadi korban. Namun, upaya itu tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. Pertempuran antara APRIS dan personel militer Republik Maluku Selatan pun tidak dapat dihindari. Itu merupakan pertempuran terberat APRIS yang berintikan TNI. Hal itu terjadi karena pada awal 1950 kesatuan-kesatuan KNIL dari suku Ambon yang jumlahnya sekitar 2.000 orang dipindahkan ke Ambon. Mereka ini berasal dari kesatuan-kesatuan pasukan khusus, "baret merah" dan "baret hijau". Republik Maluku Selatan di Ambon berhasil dikalahkan pada bulan November 1950. Pemerintah Republik Maluku Selatan menyingkir ke Pulau Seram, dan melanjutkan perang gerilya hingga tahun 1962. Pemimpin Republik Maluku Selatan Soumokil ditangkap TNI pada tahun 1966, dan dijatuhi hukuman mati pada tahun itu juga di Jakarta.

Membujuk Negara Indonesia Timur Bergabung dengan Republik Indonesia

Martinus Putuhena memulai tugasnya sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur pada 10 Mei 1950. Seperti disebutkan di depan, tugas Martinus Putuhena sangat jelas, yakni membubarkan Negara Indonesia Timur dan menggabungkannya dengan Republik Indonesia. Selintas tugas itu terlihat mudah, mengingat dorongan untuk membubarkan Negara Indonesia Timur pun semakin besar. Namun, dalam kenyataannya tugas itu tidak semudah seperti yang diperkirakan. Masih cukup banyak orang di Indonesia Timur yang tidak ingin bergabung dengan Republik Indonesia. Belum lagi, di Makassar masih banyak terdapat tentara KNIL yang mengganggap Republik Indonesia dan TNI sebagai musuh yang harus diperangi, terutama karena sentimen anti Jawa.

Itu sebabnya, Martinus Putuhena memilih untuk tidak terburu-buru. Ia menyesuaikan langkahnya dengan langkah-langkah yang diambil di Jakarta. Sejak Maret 1950, di Jakarta mulai dilakukan persiapan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyusun Undang-Undang Dasar Sementara. Kabinet Republik Indonesia Serikat sangat aktif mengupayakan terwujudnya hal itu.

Pada saat yang sama, negara bagian/daerah otonom yang lain pun mulau menunjukkan keinginan untuk bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1950 melalui pasal 43 dan pasal 44 memungkinkan hal itu dilakukan.

Pada intinya, kedua pasal itu menetapkan, keinginan suatu negara bagian/daerah otonom untuk menggabungkan diri dengan negara/daerah lain, asalkan didasarkan atas keinginan rakyat di negara bagian/daerah otonom yang bersangkutan dan dinyatakan secara merdeka (tanpa tekanan) menurut jalan demokrasi, serta diatur oleh Undang-Undang Federal Indonesia.

Dalam kaitan itulah, pada 8 Maret 1950, Pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya undang-undang itu, satu per satu negara bagian/daerah otonom yang ada bergabung dengan Negara Republik Indonesia, kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Dengan demikian, Republik Indonesia Serikat praktis hanya terdiri dari Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatra Timur.

Baru pada 9 April 1950 di Jakarta diselenggarakan Konferensi Segi Tiga antara Republik Indonesia Serikat, Negara Republik Indonesia, dan Negara Indonesia Timur, yang menghasilkan tiga kesepakatan, seperti yang tertulis di depan.

Mohammad Hatta tidak berhenti di sana. Sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat, pada 19 Mei 1950, ia mengadakan pertemuan dengan Soekawati dari Negara Indonesia Timur dan Mansur dari Negara Sumatra Timur. Dari pertemuan itu dihasilkan piagam kesepakatan yang intinya berisi :

Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945.

Penyempurnaan Konstitusi Republik Indonesia Serikat dengan memasukkan bagian penting dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun Rancangan Undang-Undang Negara Kesatuan.

Jika diperhatikan, piagam kesepakatan yang pertama, menyebutkan negara kesatuan sebagai penjelmaan dari Negara Republik Indonesia Serikat yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945. Sengaja digunakan kata "Republik Indonesia Serikat" dan bukan "Republik Indonesia". Itu untuk mengakomoasi permintaan dari Parlemen Negara Sumatra Timur, yang menginginkan, proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak melalui penggabungan dengan Republik Indonesia melainkan penggabungan dengan Republik Indonesia Serikat. Secara politik kata-kata itu sangat penting. Oleh karena dengan bergabung dengan Republik Indonesia Serikat maka Negara Sumatra Timur dengan Republik Indonesia berada dalam posisi yang setara, sedangkan jika disebutkan bergabung dengan "Republik Indonesia yang berdasarkan pada Proklamasi 17 Agustus 1945" maka seakan-akan posisi Republik Indonesia lebih tinggi.

Di Negara Indonesia Timur, di satu sisi, Martinus Putuhena membujuk pihak-pihak yang sudah tidak sabar lagi ingin segera membubarkan Negara Indonesia Timur untuk menahan diri agar tidak muncul komplikasi yang tidak perlu. Di sisi lain, ia juga harus melakukan perjalanan dinas ke berbagai wilayah di Negara Indonesia Timur guna bertemu dengan para Raja untuk menjelaskan tentang proses pembubaran Negara Indonesia Timur.

Tugas Martinus Putuhena sebagai Perdana Menteri Negara Indonesia Timur itu diperberat oleh situasi keamanan di Makassar yang belum sepenuhnya terkendali, mengingat sesekali masih terjadi aksi tembak-menembak antara kelompok bersenjata pro Republik Indonesia dan tentara KNIL. Namun, pembawaan Martinus Putuhena yang tenang dan sikapnya yang sabar sangat membantu menjaga proses bergabungnya Negara Indonesia Timur dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan dengan mulus.

Dengan diselesaikannya penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara pada 25 Juli 1950, bisa dikatakan pembubaran Negara Indonesia Timur hanya tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 itu pada intinya mengesahkan perubahan dari Republik Indonesia Serikat menjadi Republik Indonesia, dan menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia mencakup seluruh daerah Indonesia, atau mencakup semua wilayah Hindia Belanda, minus Papua.

Pada prinsipnya, memasuki Agustus 1950, bisa dikatakan Negara Indonesia Timur sudah siap bergabung dengan Negara Republik Indonesia. Dalam kaitan itulah, pada 1 Agustus 1950, Kabinet Putuhena diubah menjadi Panitia Penyelenggara Tatanegara. Putuhena pun kemudian berangkat ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Dalam Negeri RIS Anak Agung Gde Agung.

Pada 5 Agustus 1950, pada saat Martinus Putuhena berada di Jakarta, di Makassar terjadi bentrokan senjata yang cukup besar antara pasukan KNIL dengan kelompok bersenjata pro Republik Indonesia. Sesungguhnya, KNIL secara resmi sudah dibubarkan pada 26 Juli 1950, dan bagi anggota KNIL yang belum bergabung dengan APRIS, atau belum pensiun, akan mendapat status Koninklijke Leger, atau tentara Belanda, dan akan diberangkatkan ke Belanda.

Oleh karena, bentrokan itu terus berlanjut, Kolonel A.E. Kawilarang, kemudian berangkat ke Jakarta untuk menemui pimpinan tentara Belanda Mayor Jenderal J. Scheffelaar. Bersama Mayor Jenderal Scheffelaar, pada 7 Agustus 1950, ia kembali ke Makassar. Oleh karena tidak dapat memasuki Kota Makassar, keduanya berunding di Maros, 35 kilometer dari Makassar. Bentrokan itu dapat diatasi setelah Mayor Jenderal Scheffelaar mengancam anggota KNIL yang tidak kembali ke markas, akan kehilangan statusnya sebagai tentara Belanda.

Saat Martinus Putuhena tiba kembali di Makassar bentrokan itu sudah berakhir. Dengan demikian, ia dapat dengan leluasa melanjutkan tugas pembubaran Negara Indonesia Timur yang dibebankan kepadanya, termasuk mempersiapkan pemerintahan provinsi.

Pada 12 Agustus 1950, KNIP Republik Indonesia menyetujui Rancangan Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950. Dua hari kemudian, 14 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara Nomor 7 Tahun 1950 itu diajukan dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat.

Keesokan harinya, 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat. Dalam rapat gabungan itu, Presiden RIS Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi mulai berlaku pada 17 Agustus 1950. Pada 15 Agustus 1950 itu pula, Soekarno berangkat ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Republik Indonesia dari Penjabat Presiden Republik Indonesia Assaat Datuk Mudo.

Pada 17 Agustus 1950, secara resmi Republik Indonesia Serikat berakhir, dan digantikan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu juga, untuk pertama kalinya, cita-cita yang diperjuangkan sejak Proklamasi 17 Agustus 1945, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia yang wilayahnya mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda akhirnya terwujud. Tepat 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan.