Tolong jelaskan mengenai Orde Baru dari Peraturan terhadap orang Tionghoa di Indonesia

Ketetapan MPRS Nomor 32 Tahun 1966 Tentang Pembinaan Pers

Ketetapan ini melarang penggunaan aksara dan bahasa Tionghoa untuk media massa dan nama toko/perusahaan, kecuali surat kabar Harian Indonesia.

Keputusan Presidium Kabinet Ampera Nomor 127 Tahun 1966

Presidium Kabinet Ampera Jenderal Soeharto mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang proses penggantian "nama-nama perseorangan dan nama keluarga Tjina" bagi orang-orang Tionghoa. Penggantian nama dilakukan sampai tanggal 31 Maret 1968, sebelum diperpanjang oleh Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1968 sampai bulan Desember 1968.

Kebijakan penggantian nama ini diikuti sebagian orang-orang Tionghoa (seperti keluarga Wanandi, Salim, dan Soerjadjaja), namun ditolak beberapa tokoh lain (seperti Yap Thiam Hien dan Kwik Kian Gie).

Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 6 Tahun 1967

Surat edaran ini dikeluarkan pada bulan Juni 1967 dan menetapkan penggunaan istilah "Cina" sebagai pengganti "Tionghoa" dan "Tiongkok", dengan alasan "mengandung nilai-nilai yang memberi assosiasi-psykopolitis yang negatif bagi rakyat Indonesia". Pramoedya Ananta Toer mengajukan bahwa hal ini disebabkan istilah "Tionghoa" dan "Tiongkok" sudah mulai digunakan oleh Partai Komunis Indonesia sejak tahun 1948, sehingga pemerintah Soeharto merasa perlu untuk menggantikannya.

Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 37/U/IN/6/1967

Instruksi tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina ini dirumuskan dari laporan Ketua Panitia Negara Perumus Kebijaksanaan Penyelesaian Masalah Cina. Peraturan ini melarang "warga negara asing Cina pendatang baru" untuk tinggal di Indonesia dengan tujuan bekerja dan berusaha, dengan perkecualian bagi anggota-anggota Korps Diplomatik dan Konsuler beserta keluarganya selama masa penugasannya di Indonesia, dan tenaga-tenaga ahli beserta istri dan anak sah di bawah umur, yang masih menjadi tanggungannya. Pasal 5 pada instruksi ini juga memungkinkan pemerintah untuk mengambil alih aset milik warga negara Indonesia yang berhijrah ke RRT sebagai "modal domestic asing" yang dianggap sebagai "kekayaan nasional yang berada di tangan penduduk asing; dan oleh karena itu harus dikerahkan, dibina dan dimanfaatkan untuk kepentingan rehabilitasi dan pembangunan."

Soeharto sebelumnya telah memutuskan hubungan diplomatik Indonesia dengan RRT. Instruksi ini menegaskan bahwa hubungan dengan RRT dapat dipertimbangkan lagi dengan "pertimbangan pantas tidaknya negara itu diperlakukan sebagai negara yang berdaulat dan bersahabat".

Keputusan Presiden Nomor 240 Tahun 1967

Pada bulan Desember 1967, Soeharto (kini Pejabat Presiden) menetapkan Keputusan tentang "Kebidjaksanaan Pokok jang Menjangkut Warga Negara Indonesia Keturunan Asing". Keputusan ini menetapkan bahwa mereka adalah "Bangsa Indonesia jang tidak berbeda dalam hak dan kewadjiban dengan Bangsa Indonesia lainnja" dan menjamin "adalah sama kedudukannja di dalam Hukum Pemerintahan dengan Bangsa Indonesia lainnja".

Keputusan Presiden ini menegaskan bahwa orang-orang Tionghoa yang telah berkewarganegaraan Indonesia harus "melalui proses assimilasi terutama untuk mentjegah terdjadinya kehidupan seksklusif rasial" dan menganjurkan agar "nama-nama Cina" diganti sesuai peraturan sebelumnya.

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967

Pada bulan yang sama, Pejabat Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi pada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri agar "tata-cara ibadah Cina yang memiliki aspek affinitas culturil yang berpusat pada negeri leluhurnya, pelaksanaannya harus dilakukan secara intern dalam hubungan keluarga atau perorangan." Instruksi ini melarang perayaan Imlek di muka umum dan membatasi kegiatan adat istiadat orang-orang Tionghoa yang dianggap "dapat menimbulkan pengaruh psychologis, mental dan moril yang kurang wajar terhadap warganegara Indonesia sehingga merupakan hambatan terhadap proses asimilasi, perlu diatur serta ditempatkan fungsinya pada proporsi yang wajar."

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1969

Pada bulan April 1969, Perjanjian Mengenai Kewarganegaraan Ganda dengan RRT dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga orang-orang Tionghoa yang memiliki surat kewargenegaraan ganda sesuai ketentuan Undang-Undang Kewarganegaraan 1958 dinyatakan tidak berkewarganegaraan jika tidak menyatakan keinginan untuk menjadi warga negara Indonesia.

Instruksi Wakil Gubernur Yogyakarta Nomor K.898/I/A Tahun 1975

Instruksi ini dikeluarkan oleh Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Paku Alam VIII pada bulan Maret 1975, yang isinya melarang orang-orang non-pribumi Eropa dan Vreemde Oosterlingen (Tionghoa, Arab, India) untuk memiliki hak milik tanah di Yogyakarta.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor X01 Tahun 1977

Instruksi rahasia yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud ini memerintahkan agar Kartu Tanda Penduduk orang-orang Tionghoa diberikan tanda khusus sebagai warga negara Indonesia berketurunan asing. Tanda ini adalah "A01".

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor JB 3/4/12 Tahun 1978

Pada bulan Maret 1978, Menteri Kehakiman Mochtar Kusumaatmadja mengeluarkan peraturan yang mewajibkan "setiap warganegara yang perlu membuktikan kewarganegaraannya" untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pada prakteknya, hampir seluruh orang Tionghoa di Indonesia diwajibkan untuk mengajukan permohonan SBKRI.

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 455.2-360 Tahun 1988

Peraturan ini melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui kelenteng.

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996

Keputusan tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia ini menghapuskan kewajiban untuk memiliki SBKRI.