Jabarkan Kerajaan tersebut adalah: dari Damanik

1. Siantar (menandatangani surat tunduk pada belanda tanggal 23 Oktober 1889, SK No.25)

2. Panei (Januari 1904, SK No.6)

4. Tanoh Djawa (8 Juni 1891, SK No.21)

Sedangkan Partuanan (dipimpin oleh seseorang yang bergelar "tuan") tersebut terdiri atas:

1. Raya (Januari 1904, SK No.6)

Kerajaan-kerajaan tersebut memerintah secara swaparaja. Setelah Belanda datang maka ketiga Partuanan tersebut dijadikan sebagai Kerajaan yang berdiri sendiri secara sah dan dipersatukan dalam Onderafdeeling Simalungun.

Dengan Beslit tanggal 24 April 1906 nomor 1 kemudian diperkuat lagi dengan Besluit tanggal 22 Januari 1908 nomor 57, Raja Siantar Sang Nahualu dinyatakan dijatuhkan dari tahtanya selaku Raja Siantar oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintahan kerajaan Siantar, menunggu akil baligh Tuan Kodim dipimpin oleh suatu Dewan Kerajaan terdiri dari Tuan Marihat, Tuan Sidamanik dan diketuai oleh Kontelir Simalungun.

Setelah dibuangnya Raja Siantar Sang Naualuh dan Perdana Menterinya Bah Bolak oleh Belanda dalam tahun 1906 ke Bengkalis, maka sudah ratalah kini jalan untuk memaksakan Dewan Kerajaan Siantar yang diketuai Kontelir Belanda itu dan dibentuklah Besluit tanggal 29-7-1907 nomor 254 untuk membuat Pernyataan Pendek (Korte Verklaring) takluknya Siantar kepada Pemerintah Hindia Belanda. Dari isi surat-surat dokumen Belanda dapatlah direka yang tersirat bahwa dimakzulkannya dari tahta Siantar Tuan Sang Nahualu dan dibuangnya ia bersama perdana menterinya Bah Bollak ke Bengkalis 1906, adalah terutama karena background: Ia bersama hampir seluruh Orang-orang Besar Kerajaan Siantar adalah anti penjajahan Belanda; bahwa merembesnya propaganda Islam ke Simalungun khususnya dan Tanah Batak umumnya tidaklah disenangi oleh penjajah Belanda.

Pada 16 Oktober 1907 oleh Tuan Torialam (Tuan Marihat) dan Tuan Riah Hata (Tuan Sidamanik), melalui Verklaring (Surat Ikrar), dinyatakan tunduk kepada Belanda.

Dalam butir satu dari Verklaring yang memakai aksara Arab Melayu dengan Bahasa Melayu dan aksara Latin dengan Bahasa Belanda itu, tertulis, “

Ten eerste: dat het landschap Siantar een gedeelte uitmaakt van Nederlandsch Indie en derhalve staat onder de heerschappij van Nederland..” (Pertama: bahwa wilayah Siantar merupakan bagian dari Hindia Belanda dan karena itu berada di bawah kerajaan Belanda…). Masih ditambahkan bahwa akan setia kepada Ratu Belanda dan Gubernur Jenderal.

Sejak Surat Ikrar Torialam dari Marihat dan Riah Hata dari Sidamanik itu, Kerajaan Siantar akhirnya di bawah pengawasan Belanda. Belanda kemudian menobatkan putra Sang Naualuh bukan dari permaisuri, yang masih teramat muda, Tuan Riah Kadim menjadi raja pengganti. Tuan Riah Kadim yang masih polos itu kemudian diserahkan Belanda kepada Pendeta Zending Guillaume di Purba. Pada Tahun 1916, Tuan Riah Kadim diubah namanya menjadi Waldemar Tuan Naga Huta dan diakui Belanda sebagai Raja.( Suntingan dari Muhar Omtatok, Erond Damanik dan Juandaha Raya Purba Dasuha).

Berdasarkan buku Jahutar Damanik halaman 46 s/d 49, Setelah Korte Verklaring 16 Oktober 1907, Kerajaan Siantar digantikan dengan 2 orang Mangkubumi yaitu:

1 Tuan Torialam Damanik gelar Tuan Marihat ( 1906 – 1912 ).

2. Tuan Riahata Damanik / Nai Tukkup merangkap Tuan Sidamanik ( 1906 – 1916 ).

Setelah kedua Mangkubumi meninggal dunia oleh Pemerintah Belanda kembali mengangkat Putra tertua Raja Riahkadim Waldemar Damanik menjadi Raja Siattar ke XV ( tahun 1916 – 1824 ). Raja Riahkadim Damanik pada tahun 1923 dibujuk Belanda untuk menyerahkan berupa Hibah Anugrah tanah miliknya menjadi wilayah kota Pematang Siattar kepada Tuan Hermanus Evert Karel Ezerman ketua dewan kota praja pematang Siantar dan Tuan Louis Constant Wester Nerk, Gubernur Sumatra Timur bertindak sebagai kuasa pemerintah Hindia Belanda. Sekarang tanah yang di anugrahkan itu;ah Tanah wilayah Kota Madya Pamatang Siantar.

Dalam pelaksanaan hibah – Anugrah – Pemberian tanggal 18 Desember 1923 tersebut, pemerintah Belanda banyak berbuat sewenang – wenang, merampas, menggusur bangunan milik rakyat penduduk Kerajaan Siattar oleh Dewan Kotapraja P. Siattar selaku pelaksanaan Pemerintah Belanda. Raja Riakadim Waldemar berusaha mempertahankan hak hak rakyat sehingga Pemerintah Belanda dan Maskapy – Maskapy Asing mengalami kesulitan untuk mengembangkan usahanya. Oleh karna perlawanan Raja Siattar, pemerintah Belanda berusaha menyingkirkan Raja Riakadim Waldemar Damanik dari Tahtanya dengan alasan yang di buat buat. Pemerintah Belanda sengaja melontarkan berita bahwa Sang Raja menghabiskan uang Kerajaan. Akhirnya Raja Waldemar dijatuhkan dari tahta Kerajaan Siattar.

Kontroleur Simalungun mengangkat Tuan Sauwadin Damanik Gelar Tuan Bandar menjadi Warnemen ( Pejabat sementara Raja Siattar sampai Pemerintah Belanda berakhir dan Militerisme Jepang menyerah tahun 1945. (tahun 1924 – 1942 / 1945 ).

( dalam Tulisan, Jahutar Damanik, NPV: 2.029.293, Raja Sang Naualuh, Sejarah Perjuangan Kebangkitan Bangsa Indonesia, Medan medio 1981 cetak ulang tahun 1987 )