Saya mau tau Sejarah dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Berpijak pada ide bahwa ekspor memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan merujuk pada keberadaan lembaga/ institusi khusus untuk pembiayaan ekspor di banyak negara, maka pada tahun 1999 Pemerintah mendirikan PT Bank Ekspor Indonesia (BEI). Mengingat begitu pentingnya keberadaan lembaga ini, proses pendiriannya pun melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, Kantor Menko EKUIN, BAPPENAS, Bank Indonesia dan dengan bantuan penuh dari Export Import Bank of Japan (Jexim). Dari sudut pandang strategis dan situasional saat itu, BEI sangat diperlukan dalam mendukung usaha pengembangan ekspor nasional, salah satunya adalah dalam bentuk melanjutkan tugas-tugas developmental Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekspor, seperti penyediaan Kredit Likuiditas Ekspor, Rediskonto Wesel Ekspor, FX Swaps, dll. Tugas-tugas tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam UU Bank Indonesia yang baru.

BEI sejak semula memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi yang akan didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri. Beroperasinya BEI dengan status hukum Bank Umum tidak lain dimaksudkan hanya untuk mempercepat terlaksananya fungsi tersebut sebelum diajukannya dan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seiring dengan proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam batas-batas keberadaannya BEI pun mulai menjalankan fungsi-fungsi sebuah lembaga pembiayaan ekspor layaknya ECA atau Eximbank.

Selama periode 1999 sampai dengan 2008, BEI telah menyalurkan berbagai bentuk produk pembiayaan untuk aktivitas yang berkaitan dengan ekspor, seperti Refinancing L/C Impor, Refinancing Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Refinancing Kredit Investasi Ekspor (KIE) atau secara umum dapat dikategorikan ke dalam produk Bank Risk. Produk tersebut disediakan untuk meningkatkan kapasitas perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada para eksportir. Akan tetapi, pasca kesulitan likuiditas yang terjadi akibat krisis, produk-produk yang disediakan oleh BEI mulai beralih ke dalam produk yang berkategori Corporate Risk, seperti KMKE, KIE, Pembiayaan L/C, Project Financing, dan banyak lagi.

Pada 31 Agustus 2009, tanggal penutupan neraca BEI, tercatat BEI telah menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp. 9,58 triliun. Betapapun kerasnya upaya yang dilakukan oleh BEI, pembiayaan yang disediakan tetaplah belum optimal sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku ekspor. Statusnya sebagai bank membuat BEI menghadapi banyak keterbatasan. Oleh sebab itulah, proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia didorong untuk segera mencapai tahap akhir. Pemerintah Republik Indonesia memprakarsai pembentukan Indonesia Eximbank yang diawali dengan penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang LPEI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2007. Selanjutnya, RUU tersebut disampaikan Presiden kepada DPR melalui surat Presiden tanggal 11 Juni 2007. DPR kemudian memberikan persetujuan pada tanggal 25 September 2007 untuk memprioritaskan pembahasan RUU tentang LPEI pada tahun 2007. Pada tanggal 21 November 2007, DPR membentuk Panitia Khusus Pembahas RUU tentang LPEI, kemudian diikuti pembentukan Tim Panitia Kerja (Panja), RUU tentang LPEI.

Selesai pembahasan pada tingkat Tim Panitia Kerja (Panja), tahap berikutnya adalah pembahasan pada tingkat Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus yang berakhir pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2008 yang menyetujui UU tentang LPEI. Pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden RI menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank, sesuai Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya, Indonesia Eximbank resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 336/KMK.06/2009 pada tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Terkait dengan keberadaan BEI berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU tersebut, maka PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Untuk mendukung operasionalisasi Indonesia Eximbank, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana terkait Indonesia Eximbank. Peraturan-peraturan tersebut antara lain:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI;

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi LPEI;

KMK No.346/KMK.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur LPEI;

PMK No.139/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI;

PMK No.140/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI;

PMK No.141/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI;

PMK No.142/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI; dan

PMK No.143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI;

PMK No.222/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

Berdasarakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di atas, terdapat beberapa hal mendasar mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank yang diatur di dalam UU No.2 Tahun 2009, antara lain:

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank adalah lembaga yang berfungsi mendukung Program Ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Pasal 12);

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank beroperasi secara independen berdasarkan UU No.2 Tahun 2009 (lex specialist) dan merupakan lembaga khusus (sui generis) yang secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundangan tentang perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian (Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut) serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia- Indonesia Eximbank hanya dapat dibubarkan dengan Undang-undang (Pasal 39);

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank memiliki sovereign status yang tercermin dari ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi berkurang dari Rp. 4 trilliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku (Pasal 19 ayat3);

Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam beberapa bentuk, seperti Pembiayaan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah, Penjaminan, dan/atau Asuransi (Pasal 12 juncto pasal 5 ayat 1).

Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (Pasal 13 ayat 2);

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah (National Interest Account) (Pasal 18).

Berbekal semua karakter khusus tersebut, pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dimaksudkan dan ditujukan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong Program Ekspor Nasional, melalui:

Penyediaan jasa keuangan berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor dan asuransi ekspor dengan prinsip konvensional maupun syariah bagi para eksportir, importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri dan industri pendukung ekspor dalam negeri untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global.

Penyediaan pembiayaan bagi transaksitransaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional.

Penyediaan jasa bimbingan dan konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir atau produsen barang ekspor khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi lndonesia.