Jabarkan Integrasi politik dan otonomi dari Sejarah Amerika Serikat

Dari tahun 1754 hingga 1763, Inggris dan Prancis terlibat dalam perang yang disebut Perang Tujuh Tahun. Inggris berhasil memenangkan perang. Prancis menyerahkan koloninya di Kanada kepada Inggris, dan menyerahkan Louisiana ke Spanyol; Spanyol menyerahkan Florida kepada Inggris. Perang ini adalah titik balik dalam perkembangan politik koloni. Pengaruh para pesaing utama Tahta inggris di koloni dan Kanada, Prancis dan suku Indian Amerika Utara, amat berkurang. Selain itu, upaya perang berakibat pada integrasi politik koloni yang lebih besar, seperti ditunjukkan dalam Kongres Albany dan disimbolkan oleh seruan Benjamin Franklin supaya semua koloni "Bersatu atau Mati."

Menyusul penguasaan Inggris atas wilayah Prancis di Amerika Utara, Raja George III mengeluarkan Proklamasi Kerajaan 1763, yang menyatakan bahwa orang yang tinggal di tiga belas koloni tidak dapat menetap di sebelah barat Pegunungan Appalachia. Tujuan dari proklamasi ini adalah untuk mengorganisir kekaisaran Amerika Utara baru dan melindungi suku Indian dari perluasan kolonial ke kawasan barat. Pada masa selanjutnya, terjadi ketegangan antara para kolonis dengan Kerajaan. Parlemen Inggris mengeluarkan Undang-Undang Materai 1765, menerapkan pajak terhadap koloni tanpa melalui legislatif kolonial. Pajak-pajak tambahan juga ditetapkan melalui Undang-Undang Gula (1764), Undang-Undang Perangko (1765), Undang-Undang Townsend (1767), dan Undang-Undang Teh (1773).Para kolonis melakukan protes karena tidak memiliki perwakilan di Parlemen Inggris dan merasa bahwa mereka tidak memperoleh hak-hak mereka. Mereka mengeluarkan seruan "Tolak pajak tanpa perwakilan rakyat," yang berarti mereka meminta agar mereka memiliki suara di Parlemen Britania. Mereka terus menolak membayar pajak seiring ketegangan yang semakin meningkat pada akhir 1760-an dan awal 1770-an.

Pesta Teh Boston pada 1773 adalah aksi langsung oleh para aktivis di kota Boston untuk memprotes pajak baru untuk teh. Para kolonis di Boston membuang ratusan kotak berisi teh dari kapal di Pelabuhan Boston, sebagai tanggapan terhadap Undang-Undang Teh. Parlemen merespon cepat setahun kemudian. Pasukan Inggris mengambil alih Boston, serta mengeluarkan Undang-Undang Paksaan, yang mencabut hak pemerintahan mandiri Massachusetts dan menempatkan wilayah itu di bawah kekuasaan pasukan. Tindakan ini memicu kemarahan dan perlawanan di semua koloni. Para pemimpin patriot dari tiga belas koloni mengadakan Kongres Kontinental Pertama untuk mengkoordinasikan perlawanan mereka terhadap Undang-Undang Paksaan. Tokoh-tokoh penting dalam kongres tersebut adalah Benjamin Franklin, John Adams, Thomas Jefferson, John Hancock, Roger Sherman, dan John Jay. Kongres menyerukan boikot terhadap perdagangan Inggris, menerbitkan daftar hak dan keluhan, serta mempetisi raja untuk mengatasi semua keluhan itu. Semua tindakan ini tidak terlalu berpengaruh, sehingga Kongres Kontinental Kedua pun digelar pada 1775 untuk mengorganisir pertahanan koloni melawan Pasukan Inggris.