Jelaskan Pusat pemerintahan dari Dinasti Ayyubiyah

Pusat pemerintahan Ayyubiyah dari masa pemerintahan Salahuddin pada dasawarsa 1170-an hingga akhir masa pemerintahan al-Adil pada tahun 1218 terletak di kota Damaskus. Kota tersebut lebih strategis dalam upaya untuk mengalahkan Tentara Salib, dan juga memungkinkan sultan mengawasi bawahan-bawahannya yang cukup ambisius di Syam dan al-Jazira. Kairo terlalu jauh untuk dijadikan pangkalan operasi, tetapi kota tersebut merupakan landasan ekonomi Dinasti Ayyubiyah. Maka dari itu, kota ini merupakan wilayah yang sangat penting. Ketika Salahuddin dinyatakan sebagai sultan di Kairo pada tahun 1171, ia memilih Istana Barat Kecil yang dibangun oleh Fatimiyah (bagian dari kompleks istana yang lebih besar di Kairo yang terpisah dari perkotaan) sebagai pusat pemerintahan. Salahuddin sendiri tinggal di bekas istana wazir Fatimiyah, Turansyah menetap di bekas tempat tinggal pangeran Fatimiyah, dan ayah mereka menduduki Anjungan Mutiara yang berada di luar Kairo dan menghadap ke terusan kota. Sultan-sultan Ayyubiyah berikutnya di Mesir tinggal di Istana Barat Kecil.

Setelah al-Adil I memperoleh kekuasaan di Kairo, dimulailah persaingan antara kota Damaskus dan Kairo untuk menjadi ibu kota Dinasti Ayyubiyah. Pada masa kekuasaan al-Adil dan al-Kamil, Damaskus masih menjadi provinsi otonom dan penguasanya berhak memilih penerus mereka sendiri, tetapi pada masa kepemimpinan as-Salih Ayyub, kampanye-kampanye militer melawan Syam mengakibatkan penurunan status Damaskus menjadi vasal Kairo. Selain itu, Ayyub menetapkan aturan-aturan pemerintahan yang baru untuk melakukan sentralisasi terhadap rezimnya; ia memberikan jabatan-jabatan terpenting kepada orang-orang terdekatnya dan bukan kepada kerabat-kerabat Ayyubiyahnya. Sebagai contoh, istrinya yang bernama Syajaruddur mengurus pemerintahan di Mesir ketika Ayyub sedang berada di Syam. Ayyub mendelegasikan kekuasaannya kepada anaknya yang sudah meninggal, Khalil, dan Syajaruddur secara resmi bertindak atas nama Khalil.