Jelaskan Kedudukan dan kekuasaan dari Perdana Menteri Malaysia

Seorang perdana menteri harus patuh terhadap konstitusi. Apabila telah diberhentikan sebagai pemimpin partai atau pemerintahannya yang kehilangan suara dan dukungan di Dewan Rakyat, maka perdana menteri perlu mengajukan pemilihan umum kepada Raja atau mengundurkan diri dari jabatan. Kurangnya dukungan terkait perencanaan anggaran maupun gagal dalam mengesahkan suatu undang-undang tentunya perdana menteri bersama anggota kabinet dengan bijaksana meletakkan jabatan dan menyatakan pembubaran parlemen.

Pada umumnya, partai dari perdana menteri memiliki dukungan mayoritas di Dewan Rakyat dan perlunya solidaritas sesama rekan partai politik pro-pemerintah dalam mempertahankan kestabilan politik di parlemen, sehingga dapat memudahkan pengesahan undang-undang yang telah dirancang oleh pemerintah melalui rapat paripurna di Dewan Rakyat.

Menurut asas konstitusi, Perdana Menteri Malaysia memiliki peran dalam mengajukan suatu usulan atau laporan kepada Yang di-Pertuan Agong terkait:

Penunjukan menteri-menteri persekutuan atau federal (anggota kabinet);

Penunjukan wakil menteri persekutuan dan sekretaris parlemen (tidak wajib);

Pengangkatan 44 dari 70 Senator di Dewan Negara;

Penyelenggaraan dan penundaan sidang di Dewan Rakyat;

Penunjukan hakim pengadilan tinggi, mahkamah konstitusi, dan pengadilan persekutuan atau federal;

Penunjukan jaksa agung dan hakim agung; dan

Penunjukan ketua dan anggota Komisi Layanan Hukum dan Peradilan, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kepolisian, Komisi Layanan Pendidikan, Dewan Keuangan Nasional, dan Dewan Angkatan Bersenjata;

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Perserikatan Malaysia, otoritas eksekutif berada di tangan Yang di-Pertuan Agong. Namun, pada Pasal 40 (1) menyatakan bahwa seorang Yang di-Pertuan Agong sangat terikat oleh laporan pertanggungjawaban dari kabinet. Dengan demikian, seorang perdana menteri bersama kabinetnya menjalankan tugas pemerintahan dengan bertanggung jawab kepada Raja.