Jabarkan Pasca perang dari Mitsubishi

Mitsubishi adalah salah satu dari sejumlah konglomerat besar asal Jepang yang ditargetkan untuk dibubarkan selama pendudukan Sekutu atas Jepang. Mitsubishi akhirnya dipecah menjadi sejumlah perusahaan yang lebih kecil dan sahamnya ditawarkan ke masyarakat umum. Selama beberapa tahun, perusahaan-perusahaan tersebut dilarang untuk saling berkoordinasi dan menggunakan nama Mitsubishi. Larangan tersebut lalu dicabut pada tahun 1952, karena Perang Korea menimbulkan kebutuhan untuk industri yang lebih kuat di Jepang. Mitsubishi Corporation dan Mitsubishi Heavy Industries, yang telah dipecah menjadi sejumlah perusahaan, pun kembali bersatu pada pertengahan dekade 1950-an.

Mitsubishi juga berpartisipasi dalam pertumbuhan pesat ekonomi Jepang pada dekade 1950-an dan 1960-an. Contohnya, dengan makin modernnya industri energi dan bahan di Jepang, Mitsubishi membentuk Mitsubishi Petrochemical, Mitsubishi Atomic Power Industries, Mitsubishi Liquefied Petroleum Gas, dan Mitsubishi Petroleum Development. Fokus tradisional Mitsubishi pada pengembangan teknologi adalah di bisnis baru seperti pengembangan antariksa, aviasi, pengembangan kelautan, komunikasi data, komputer, dan semikonduktor. Mitsubishi juga aktif di bisnis barang konsumen dan layanan ritel.

Pada tahun 1970, Mitsubishi mendirikan Mitsubishi Foundation bersamaan dengan hari jadinya yang ke-100. Masing-masing anggota Mitsubishi Group juga memiliki yayasan amal. Paviliun Mitsubishi juga menjadi inti dari pameran di Jepang sejak EXPO'70 di Osaka pada dekade 1970-an dan 1980-an.

Pada tahun 2017, Mitsubishi, bersama sejumlah perusahaan lain, terdampak oleh skandal Kobe Steel, yang melibatkan pemalsuan data untuk produk yang dipasok ke industri dirgantara, otomotif, dan ketenagalistrikan.

Pada tanggal 28 November 2018, Mahkamah Agung Korea Selatan memerintahkan Mitsubishi Heavy Industries, yang merupakan salah satu perusahaan inti dari Mitsubishi, untuk membayar 10 warga negara Korea sebesar 150 juta won ($133.000; £104.000) sebagai bentuk kompensasi, karena telah dijadikan tenaga kerja paksa selama pendudukan Jepang di Korea. Sebanyak 18 orang anggota keluarga dari tenaga kerja paksa lain yang digunakan oleh Mitsubishi Heavy Industries dan menuntut sebelum tahun 2008 juga akan mendapat kompensasi. Mereka sebelumnya telah mengajukan tuntutan di Jepang, tetapi tuntutannya ditolak oleh Mahkamah Agung Jepang pada tahun 2008. Pemerintah Jepang lalu menyatakan bahwa putusan tersebut melanggar Perjanjian Hubungan Dasar antara Jepang dan Republik Korea.