Jelaskan Jenis dari Traktat

Traktat dapat digolongkan berdasarkan jumlah pihak yang ikut serta. Secara harfiah, "perjanjian bilateral" dibuat antara dua negara, sementara "perjanjian multilateral" adalah perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Namun, terdapat pula perjanjian bilateral yang melibatkan lebih dua negara apabila perjanjian tersebut memiliki struktur bilateral; dalam kata lain, perjanjian tersebut disepakati oleh sejumlah negara di satu pihak dan sejumlah negara lainnya di pihak lain. Contohnya adalah Perjanjian Kemitraan Cotonou antara negara-negara anggota Kelompok Daerah Afrika, Karibia, dan Pasifik di satu pihak, dan Komunitas Eropa dan negara anggotanya di pihak lain. Sementara itu, "perjanjian plurilateral" mengacu kepada perjanjian yang hanya diikuti oleh sejumlah negara karena subjeknya spesifik atau cakupan geografinya terbatas di wilayah tertentu. Contohnya adalah Perjanjian Antarktika 1959. Istilah "perjanjian trilateral" juga dapat digunakan untuk perjanjian yang melibatkan tiga negara, seperti perjanjian antara Estonia, Latvia, dan Lituania mengenai pendidikan tinggi (2268 UNTS 224).

Dari segi cakupan wilayah, traktat dapat dibagi menjadi "perjanjian regional" dan "universal". Perjanjian regional memiliki cakupan wilayah yang spesifik, sementara perjanjian universal boleh diikuti oleh negara manapun. Terdapat pula klasifikasi lain yang kurang umum digunakan, yaitu "perjanjian umum" dan "khusus". Kedua istilah ini disebutkan dalam Pasal 38(1) Statuta Mahkamah Internasional, dan Mahkamah Internasional pada praktiknya menyamakan "perjanjian umum" dengan "perjanjian multilateral". Sementara itu, dari segi cakupan tema, "perjanjian konstituen" (constituent treaty) adalah perjanjian yang membentuk dan mengatur jalannya suatu organisasi internasional.

Traktat juga dapat digolongkan berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, yaitu "perjanjian yang membentuk hukum" (law-making treaties, juga disebut "perjanjian normatif" atau normative treaties) dan "perjanjian kontraktual" (contractual treaties). Pada dasarnya perjanjian yang membentuk hukum menetapkan asas-asas dan aturan-aturan dasar yang berlaku secara umum (semacam "undang-undang internasional"). Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia dalam perkara Loizidou v. Turkey menyebutkan bahwa Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia merupakan contoh perjanjian yang membentuk hukum. Sebaliknya, perjanjian kontraktual hanya berurusan dengan transaksi hukum biasa antara pihak-pihak tertentu seperti penyerahan kedaulatan atas suatu wilayah. Namun, penggolongan semacam ini telah menuai kritikan karena ada banyak perjanjian yang mengandung unsur keduanya, contohnya adalah perjanjian perdamaian antarnegara.