Jelaskan Pelarangan dari Penyiksaan

Di dunia modern, penyiksaan hampir secara universal dianggap sebagai hal yang menjijikkan. Penyiksaan dikritik berdasarkan pandangan-pandangan etika normatif utama, seperti deontologi, konsekuensialisme, dan etika kebajikan. Beberapa filsuf kontemporer berpendapat bahwa penyiksaan tidak pernah dapat diterima secara moral, sedangkan filsuf yang lain mengusulkan pengecualian terhadap aturan umum dalam kehidupan nyata yang setara dengan skenario bom waktu. Salah satu hal yang tabu tentang penyiksaan adalah mengklasifikasikannya sebagai barbar dan kejam. Hal ini berkembang dari perdebatan tentang penghapusannya. Pada akhir abad kesembilan belas, negara-negara mulai dipersalahkan secara internasional karena mereka menggunakan penyiksaan. Karena penyiksaan menjadi tanda pembeda antara negara-negara beradab dan negara-negara barbar, norma-norma internasional mengharuskan penyiksaan untuk dicegah dan dihukum—termasuk jika dilakukan terhadap orang-orang terjajah. Hal yang tabu ini diperkuat selama abad kedua puluh sebagai reaksi terhadap penggunaan penyiksaan oleh Nazi Jerman dan Uni Soviet, yang secara luas dikutuk meskipun rezim ini menyangkalnya. Karena kekejaman Nazi selama Perang Dunia II, PBB menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang melarang penyiksaan.

Penyiksaan adalah isu utama yang mendorong lahirnya gerakan hak asasi manusia. Pada tahun 1969, kasus Yunani adalah kasus pertama ketika sebuah badan internasional (Komisi Hak Asasi Manusia Eropa) memutuskan bahwa sebuah negara melakukan penyiksaan. Pada awal 1970-an, Amnesty International memulai kampanye global melawan penyiksaan, mengungkap penggunaan penyiksaan secara luas meskipun terdapat larangan internasional. Hal ini kemudian mendorong diadopsinya Konvensi PBB Menentang Penyiksaan (CAT) pada tahun 1984. Mobilisasi masyarakat sipil yang berhasil melawan penyiksaan dapat mencegah penggunaan penyiksaan oleh pemerintah yang memiliki motif dan kesempatan untuk menggunakan penyiksaan. Isu-isu penyiksaan tetap menjadi fokus gerakan hak asasi manusia di abad kedua puluh satu.

Larangan penyiksaan adalah norma jus cogens yang harus ditaati dalam hukum internasional, artinya dilarang untuk semua negara dalam segala keadaan. Sebagian besar ahli hukum setuju dengan larangan hukum mutlak atas penyiksaan karena melanggar martabat manusia (human dignity). Konvensi Anti Penyiksaan dan Protokol Opsionalnya berfokus pada pencegahan penyiksaan, yang sudah dilarang dalam hukum hak asasi manusia internasional dalam perjanjian lain seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Konvensi Anti Penyiksaan menetapkan bahwa penyiksaan harus dinyatakan sebagai sebuah tindak pidana, bukti yang diperoleh di bawah penyiksaan tidak boleh diterima di pengadilan, dan mendeportasi seseorang ke negara lain dengan kemungkinan besar seseorang itu akan mengalami penyiksaan adalah dilarang. Meskipun telah dinyatakan ilegal menurut hukum nasional, hakim di banyak negara terus mengakui bukti yang diperoleh dari penyiksaan atau perlakuan buruk. Sebuah studi tahun 2009 menemukan bahwa 42 persen negara pihak Konvensi Anti Penyiksaan terus menggunakan penyiksaan secara sistematis.

Dalam hukum humaniter internasional yang berlaku selama konflik bersenjata, penyiksaan pertama kali dilarang oleh Kode Lieber 1863. Penyiksaan juga termasuk tindak pidana yang dituntut selama pengadilan Nuremberg sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyiksaan diakui oleh Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 tentang Pengadilan Kriminal Internasional sebagai kejahatan perang. Menurut Statuta Roma, penyiksaan juga bisa menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika dilakukan sebagai bagian dari serangan sistematis terhadap penduduk sipil.