Saya mau tau Kontrol eksekutif dari Parlemen Eropa

Presiden Komisi Eropa diusulkan oleh Majelis Eropa kepada Parlemen berdasarkan pemilihan umum Eropa. Usulan tersebut harus disetujui oleh Parlemen (berdasarkan mayoritas kecil) yang “memilih” Presiden sesuai dengan perjanjian. Setelah Presiden Komisi disetujui, anggota Komisi diusulkan oleh Presiden dengan persetujuan negara anggota. Setiap Komisaris hadir di hadapan dengar pendapat komite parlemen terkait yang membahas portofolio yang diusulkan. Mereka kemudian, sebagai sebuah badan, disetujui atau ditolak oleh Parlemen.

Dalam praktiknya, Parlemen tidak pernah memberikan suara menentang Presiden atau Komisinya, tetapi tampaknya dilakukan ketika Komisi Barroso diajukan. Tekanan yang dihasilkan memaksa usulan untuk menarik dan mengubah anggota Komisi agar lebih diterima Parlemen. Tekanan tersebut dipandang sebagai tanda penting dengan beberapa sifat Parlemen yang berkembang dan kemampuannya untuk membuat Komisi yang akuntabel, daripada menjadi tukang stempel bagi para kandidat. Lebih lanjut, dalam pemungutan suara Komisi, MEP juga memberikan suara bersama lini partai, bukan lini nasional, meskipun tekanan sering muncul dari pemerintah nasional kepada MEP mereka. Hubungan yang erat dan kerelaan untuk menggunakan kekuasaan Parlemen ini memastikan perhatian yang lebih besar dari para pemimpin nasional, lembaga-lembaga lain, dan masyarakat–yang sebelumnya memberikan jumlah suara terendah untuk pemilihan Parlemen.

Parlemen juga memiliki kekuasaan untuk mengecam Komisi jika memiliki suara mayoritas dua pertiga yang akan memaksa pengunduran diri Komisi secara keseluruhan dari kantor. Karena dengan persetujuan, kekuasaan ini tidak pernah digunakan, tetapi pernah dipakai untuk mengancam Komisi Santer, yang kemudian mengundurkan diri atas keinginannya sendiri. Terdapat beberapa kontrol lainnya, seperti: keharusan Komisi untuk mengirimkan laporan kepada Parlemen dan menjawab pertanyaan dari MEP; keharusan Presiden Dewan untuk menyampaikan programnya di awal kepresidenan; kewajiban Presiden Majelis Eropa melaporkan kepada Parlemen setiap setelah pertemuan dilaksanakan; hak MEP mengajukan permintaan legislasi dan kebijakan kepada Komisi; dan hak untuk mengajukan pertanyaan ke anggota lembaga-lembaga tersebut (seperti "Waktu Pertanyaan Komisi" setiap hari Selasa). Saat ini, MEP dapat mengajukan pertanyaan mengenai topik apa pun, tetapi pada Juli 2008, MEP memilih untuk membatasi pertanyaan kepada mereka yang berada dalam mandat Uni Eropa dan melarang pertanyaan bersifat ofensif atau pribadi.