Coba jelasin Representasi hukum dari Mukhtaran Mai dong

Mukhtaran diwakili oleh sebuah panel pengacara. Salah satu dari tim itu dipimpin oleh Jaksa Agung Pakistan, Makhdoom Ali Khan. Panel lainnya dipimpin oleh Aitzaz Ahsan, seorang pengacara dan politikus terkemuka yang juga anggota Partai Rakyat Pakistan yang telah mewakili Mukhtaran pro bono. Sepupu Mukhtaran dan sahabat dekatnya, mahasiswa hukum Naseem Ghazlani, disebut sebagai pendamping tetapnya dalam berurusan dengan para pengacara.

Garis waktu dari perkembangan berikutnya

Pengadilan Tinggi Lahore memutuskan pada 6 Juni 2005 bahwa para tertuduh dapat dilepaskan dengan membayar uang jaminan sebesar 50.000 rupee ($840). Namun, para lelaki itu tidak sanggup menyediakan uang itu, dan tetap dipenjarakan sementara permohonan banding diproses. Hanay dua minggu kemudian, Mahkamah Agung ikut campur dan menunda pembebasan kelima lelaki ini serta delapan orang yang dibebaskan pada pengadilan sebelumnya pada 2002. Ke-14 orang ini akan diadili kembali di Mahkamah Agung.

Juga pada 10 Juni 2005, tak lama sebelum ia dijadwalkan terbang ke London atas undangan Amnesty International, Mukhtaran dimasukkan dalam Daftar Kontrol Exit (ECL), sebuah daftar orang-orang yang dicekal bepergian ke luar negeri, sebuah langkah yang menimbulkan protes di Pakistan dan di seluruh dunia. Presiden Musharraf sedang tidak ada di dalam negeri karena sedang berkunjung ke Australia dan Selandia Baru, dan tidak segera dapat diketahui siapa yang memasukkan nama Mukhtaran dalam daftar cekal itu.

Pada 12 Juni 2005 Muktharan secara mendadak diminta oleh pemerintah untuk pergi ke Lahore untuk menemui seorang perempuan anggota parlemen provinsi Shagufta Anwar, dan kemudian pergi ke Islamabad untuk menemui penasihat Presiden Nilofer Bakhtiar.

Pada 13 Juni 2005, di Lahore, Mukhtaran ditemukan oleh para wartawan di tempat kediaman resmi Ketua Menteri Punjab, setelah sebelumnya ia makan siang di sana, tetapi mereka tidak dapat mewawancarai atau menghubunginya karena "telepon genggamnya tidak menjawab selama berjam-jam." Mukhtaran berangkat sore itu ke Islamabad.

Tanggal 14 Juni 2005, pada sebuah konferensi pers di Islamabad, Mukhtaran meminta namanya dihapus dari Daftar Kontrol Exit, dan juga mengeluh bahwa ia "praktis mengalami tahanan rumah" karena sejumlah besar polisi diperintahkan melindunginya.

Pada hari yang sama, kolomnis, New York Times Nicholas Kristof mengklaim bahwa ia "dikenai tahanan rumah" dan bahwa polisi telah "memotong garis komunikasinya" untuk "membungkamnya". Namun, pelayanan telepon local terganggu oleh pemogokan serikat buruh telepon minggu itu, dan pelayanan baru pulih setelah Angkatan DArat mengambil alih hubungan telepon di distrik Muzaffargarh. Dalam artikel yang sama, Kristof mengklaim bahwa Mukhtaran telah "dibawa sambil menangis ke tempat penahanan yang dirahasiakan" dan "dilarang menghubungi siapapun". Dalam konferensi persnya minggu itu di Islamabad, Mukhtaran menjelaskan bahwa sesungguhnya ia tidak dikenai tahanan rumah, tetapi merasakan demikian karena perlindungan polisi yang sangat ketat.

Pada 15 Juni 2005, Perdana Menteri Shaukat Aziz memerintahkan nama Mukhtaran dicabut dari daftar cekal.

Pada 17 Juni 2005, Presiden Musharraf mengungkapkan pada sebuah konferensi pers di Auckland, Selandia Baru bahwa ia telah melarang Mukhtaran pergi ke New York karena ia ingin melindungi citra Pakistan di luar negeri.

Sebuah situs berita India, Rediff, melaporkan bahwa Musharraf mengatakan Mukhtaran Mai sedang dibawa ke Amerika Serikat oleh sejumlah LSM "untuk menjelek-jelekkan Pakistan" atas "keadaan yang menyedihkan" dari kaum perempuan di negara itu. Ia konon mengatakan bahwa sejumlah LSM adalah "unsur-unsur pinggiran Barat" yang "sama jeleknya dengan kaum ekstremis Islam".

Musharraf menjelaskan dalam situsnya bahwa ia telah melarang Mukhtaran pergi menghadiri konferensi ANAA di New York karena ia yakin bahwa maksud penyelenggaranya adalah "menjelek-jelekkan Pakistan dengan motif tersembunyi, dan bukan dengan tulus ingin menolong Mai."

Pada 17 Juni 2005 BBC News menggambarkan reaksi media internasional sebagai sebuah bencana hubungan masyarakat.

Pada 19 Juni 2005, kolomnis New York Times Nicholas Kristof melaporkan bahwa sementara Mai kembali dari kedutaan besar AS di Islamabad, setelah memperoleh cap visa AS di paspornya, paspornya itu "disita" sekali lagi, dan membuatnya tidak mampu bepergian meninggalkan Pakistan. Sebuah kolom oleh Khalid Hasan dalam surat kabar Pakistan Daily Times menyebut tindakan pemerintah "bodoh" dan "kasar", dan mengatakan bahwa pemerintah telah "gagal dengan sangat menyedihkan" untuk mendukung liberal "keyakinan-keyakinan" liberal "yang konon dimilikinya" dengan tindakan nyata.

Pada 27 Juni 2005 paspor Mukhtaran dikembalikan kepadanya.

Pada 29 Juni 2005, dalam situs pribadinya  Musharraf menulis bahwa "Mukhtaran Mai bebas pergi ke mana saja ia mau, menjumpai siapapun yang ia kehendaki dan mengatakan apapun juga yang ia sukai."

Pada 2 Agustus 2005, pemerintah Pakistan menganugerahi Mukhtaran medali emas Fatima Jinnah atas keberaniannya.

Pada kunjungannya selama bulan September 2005 ke Amerika Serikat, Washington Post melaporkan bahwa Presiden Musharraf, dalam suatu wawancara panjang, mengatakan bahwa pengakuan pemerkosaan telah menjadi suatu "keprihatinan tentang upaya mencari uang" di Pakistan. Musharraf menyangkal bahwa itu adalah pandangan nya, sehingga Post kemudian memasang sebagian dari wawancara Musharraf itu secara online. Dalam pita rekaman, Musharraf dapat didengar mengatakan, "Anda harus mengerti keadaan di Pakistan juga. Ada sejumlah pihak oposisi yang tidak mengutamakan kepentingan nasional dan karenanya demi agenda-agenda politik mereka sendiri mmm.. mereka ingin menggerogoti saya melalui hal ini.. dan juga hal ini telah menjadi …. keprihatinan tentang mencari … mencari uang."

Pada 2 November 2005, majlaah AS Glamour memilih Mukhtaran sebagai Tokoh Perempuan Tahun Ini.

Pada 12 Januari 2006, Mukhtaran Mai menerbitkan memoarnya dengan bekerja sama dengan Marie-Thérèse Cuny dengan judul "Déshonorée". Penerbit asli buku ini adalah OH ! Editions di Prancis dan bukunya diterbitkan berbarengan dalam bahasa Jerman oleh Droemer Verlag dengan judul "Die Schuld, eine Frau zu sein".

Pada 16 Januari 2006, bersamaan dengan penerbitan memoarnya, Mukhtaran Mai pergi ke Paris (Prancis) dan diterima oleh Menteri Luar Negeri Philippe Douste-Blazy.

Pada Januari 2006, Mukhtaran direncanakan untuk berbicara di PBB pada 20 Januari 2006, tetapi PBB menunda kunjungannya pada menit-menit terakhir setelah Pakistan mengeluh bahwa penampilannya dijadwalkan pada hari yang sama dengan kunjungan oleh Perdana Menteri Shaukat Aziz. PBB ingin memindahkannya ke tanggal setelah 24 Januari, tetapi karena Mukhtaran harus meninggalkan New York pada 21 Januari, keluhan Islamabad praktis membatalkan kunjungan itu. Aziz mengklaim bahwa ia tidak tahu bahwa Mukhtaran dijadwalkan tampil sementara Mukhtaran mengatakan kepada surat-surat kabar bahwa "Perdana Menteri Aziz selalu anggun dan tanggap kepadanya dan telah mendorongnya untuk berbicara."

Pada 2 Mei 2006, Mukhtaran berbicara di markas besar PBB di New York. Dalam sebuah wawancara dengan TV PBB, Mai mengatakan bahwa "ia ingin menyampaikan pesan ke seluruh dunia bahwa orang harus berjuang demi hak-haknya dan demi hak-hak dari generasi yang akan datang." Ia disambut oleh Wakil Sekjen PBB Shashi Tharoor, yang berkata, "Saya pikir tepat dikatakan bahwa siapapun yang memiliki keberanian moral dan kekuatan batin untuk mengubah serangan brutal seperti itu menjadi sebuah senjata untuk membela orang lain dalam posisi yang serupa, memang benar-benar seorang pahlawan, dan layak memperoleh penghormataan dan penghargaan kita yang terdalam".

Pada 31 Oktober 2006, memoar Mukhtaran diterbitkan untuk pertama kalinya di Amerika Serikat dengan judul "In the Name of Honor: A Memoir."

Pada 15 November 2006, majelis rendah parlemen Pakistan memutuskan untuk mengubah undang-undang pemerkosaannya dan menugubahnya dari hukum agama ke hukum pidana, dan dengan demikiran praktis memisahkan antara pemerkosaan dengan zina. Majelis rendah juga memodifikasikan hukum sehingga tidak lagi mengharuskan si korban mengajukan empat orang saksi tentang penyerangan itu, dan memungkinkan bukti-bukti keadaan dan forensik digunakan untuk penyelidikan. Perubahan ini membutuhkan persetujuan dari majelis tinggi Parlemen sebelum bisa disahkan sebagai hukum. Perubahan-perubahan ini disambut oleh kelompok-kelompok hak-hak sipil sebagai langkah positif.

Pada Maret 2007, Mukhtaran secara resmi menerima Penghargaan Utara-Selatan 2006 dari of Dewan Eropa atas kontribusinya kepada hak-hak asasi manusia.

Surat kepada surat kabar Pakistan Dawn tentang liputan mengenai kasus Mukhtaran Mai pada awal upaya pembungkaman atas gerakannya oleh Jenderal Musharraf (Letter No. 3) Dawn, 14 Juli 2005

Pernyataan dukungan dari para tuan rumah Muslim Amerika terhadap Mukhtaran Mai , altmuslim.com, 31 Oktober 2005