Coba ceritain soal Japan Post

adalah sebuah badan usaha milik negara Jepang yang eksis mulai tahun 2003 hingga 2007. Perusahaan ini menawarkan layanan pengantaran surat dan paket, layanan perbankan, dan asuransi jiwa. Perusahaan ini adalah perusahaan dengan jumlah pegawai terbanyak di Jepang, yakni lebih dari 400.000 orang, sehingga sepertiga pegawai pemerintah Jepang adalah pegawai Japan Post. Perusahaan ini menjalankan 24.700 kantor pos di seantero Jepang. Hingga tahun 2005, presiden perusahaan ini adalah Masaharu Ikuta, yang sebelumnya menjabat sebagai chairman Mitsui O.S.K. Lines.

Japan Post menjalankan sistem tabungan pos terbesar di dunia dan kerap dikatakan sebagai perusahaan dengan jumlah dana pihak ketiga terbesar di dunia, yakni ¥224 triliun ($2,1 triliun) dalam bentuk tabungan yū-cho dan ¥126 triliun ($1,2 triliun) dalam bentuk asuransi jiwa kampo. Jumlah dana pihak ketiga dari perusahaan ini menyumbang 25% dari total dana pihak ketiga di Jepang. Japan Post juga memegang sekitar ¥140 triliun atau seperlima dari total utang pemerintah Jepang dalam bentuk obligasi.

Pada tanggal 1 Oktober 2007, Japan Post resmi diprivatisasi pasca debat politik sengit yang akhirnya diselesaikan dengan pemilu tahun 2005. Hal yang paling menjadi pendorong privatisasi tersebut adalah bahwa Japan Post, yang mendapat dukungan dari pemerintah, dikhawatirkan akan menghalangi persaingan dan mendanai para politisi untuk mengerjakan proyek pribadinya. Japan Post pun dipisah menjadi tiga perusahaan pada tahun 2007, dan direncanakan dapat diprivatisasi penuh pada tahun 2017. Pasca privatisasi, Japan Post Holdings mengoperasikan bisnis pos.

Pada tahun 2010, privatisasi Japan Post ditunda, dengan Kementerian Keuangan Jepang tetap memegang 100% saham. Namun, pada tanggal 26 Oktober 2012, pemerintah Jepang mengungkapkan rencananya untuk memperdagangkan saham Japan Post Holdings di bursa saham paling lambat tahun 2015, antara lain agar dapat mengumpulkan uang untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami tahun 2011. Hingga tahun 2020, pemerintah Jepang masih memegang 57% saham Japan Post Holdings, dan pemerintah Jepang menargetkan dapat menjual seluruh saham yang masih mereka pegang paling lambat pada bulan Maret 2028. Pada bulan Oktober 2021, pemerintah Jepang tidak lagi menjadi pemegang mayoritas saham Japan Post Holdings, tetapi masih menjadi pemegang saham terbesar di Japan Post Holdings.