Jelaskan Sejarah dari Timor (mobil)

Perusahaan ini didirikan sebagai tanggapan atas Instruksi Presiden (Inpres) No.2/1996 tanggal 28 Februari 1996 tentang Pembangunan Industri Mobil Nasional, yang menginstruksikan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi untuk segera mewujudkan industri mobil nasional. Keppres tersebut menyebutkan bahwa perusahaan dapat diberikan status 'perintis mobil nasional' jika produknya menggunakan merek sendiri, merek milik Indonesia, diproduksi di dalam negeri, dan menggunakan komponen buatan dalam negeri. Kandungan lokal harus mencapai minimal 20%, 40% dan 60% masing-masing pada tahun pertama, kedua dan ketiga operasi. Fasilitas produksi yang digunakan untuk pembuatan mobil-mobil ini harus sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan Indonesia dan perjanjian kerjasama dengan produsen mobil asing tidak boleh mencakup perjanjian yang membatasi ekspor. Perusahaan 'pionir' dibebaskan dari bea atas komponen impor (sebesar 65%) dan produk mereka dibebaskan dari pajak barang mewah (35% untuk kendaraan sedan) untuk jangka waktu empat tahun. Belakangan, terungkap bahwa pemerintah Indonesia telah menyetujui produksi mobil TPN di Indonesia lebih dari tiga bulan sebelum pengumuman Inpres pada Februari 1996.

Status 'pionir' kemudian diberikan kepada TPN, karena perusahaan itu 99 persen dimiliki dan dikendalikan oleh Tommy Soeharto, putra bungsu presiden Soeharto. TPN diberikan status 'pionir' dan dukungan keuangan dari pemerintah jika perusahaan memenuhi persyaratan yang diminta oleh Menteri Perekonomian untuk memproduksi 15.000 mobil pada September 1996. Tommy kemudian menjajaki opsi untuk memulai usaha patungan dengan pabrikan asing. Lada dan Iran Khodro sempat dipertimbangkan, tapi akhirnya Tommy memilih Kia Motors sebagai mitra TPN.

Pada tanggal 8 Juli 1996, TPN memperkenalkan Timor S515 sebagai produk pertama mereka. Mobil itu berbasis sedan Kia Sephia yang diganti nama dan logonya, dan awalnya diimpor dari Korea Selatan karena pabrik lokalnya belum dibangun. Untuk memuluskan rencana impor, Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 yang mengizinkan PT TPN mengimpor mobil nasional tanpa dikenakan bea masuk. Saat masyarakat mempertanyakan praktik tersebut, Tommy mengklaim mobil tersebut dirakit di Korea Selatan oleh pekerja migran Indonesia. Antara Juni 1996 dan Juli 1997, sebanyak 39.715 mobil diimpor oleh TPN dari Kia Motors. Mobil-mobil tersebut kemudian didistribusikan secara nasional melalui PT Timor Distributor Nasional.

Pada saat yang sama, TPN juga berencana membangun pabrik di Kawasan Industri Mandala Putra, Cikampek, Jawa Barat. Pabrik senilai US$ 1 miliar itu direncanakan akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Kia Timor Motors, perusahaan patungan yang dimiliki 70% oleh TPN dan 30% oleh Kia Motors dan akan memiliki kapasitas untuk memproduksi 50.000 mobil per tahun.

TPN berencana untuk mengimpor 45.000 mobil per tahun, namun krisis finansial Asia pada tahun 1997 berdampak pada Timor dan Kia Motors. Pada awal tahun 1998, 15.000 unit dari hampir 40.000 unit yang telah diimpor masih belum terjual di Jakarta, hanya 2.493 unit yang terjual pada tahun 1998 dibandingkan dengan 19.471 unit pada tahun sebelumnya. Penurunan penjualan ini sejalan dengan penjualan mobil secara keseluruhan di Indonesia yang turun dari hampir 400.000 pada tahun 1997 menjadi sekitar 53.000 pada tahun 1998. Selama kerusuhan Mei 1998 di pulau Jawa, banyak pemilik Timor yang melepas logo 'T' agar tidak menjadi sasaran pengunjuk rasa yang mengaitkan Timor dengan Soeharto. Dealer yang masih memiliki ribuan mobil Timor yang belum terjual setelah krisis harus melakukan rebranding termasuk mengubah warna tema dealer sebagai upaya untuk menjauhkan anggapan kedekatan dengan Soeharto dan keluarga Cendana.

Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa memprotes program mobil nasional dan keistimewaan mobil Timor. Gugatan kemudian dibawa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Program tersebut dinyatakan tidak sesuai dengan aturan WTO oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada tahun 1998 karena program mobil nasional ini melanggar perjanjian WTO tentang Subsidi dan Bea Imbalan yang menyebutkan bahwa pembebasan pajak merupakan subsidi harus bergantung pada penggunaan barang dalam negeri. Akibatnya, Timor harus berhenti beroperasi berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 20 1998 yang dikeluarkan pada 21 Januari 1998. TPN juga diperintahkan untuk membayar kembali pajak barang mewah yang belum dibayar dari saat mereka mengimpor mobil bebas pajak sebesar US$ 1,3 miliar. Meskipun tidak aktif, TPN tidak dibubarkan atau pailit karena masih ada hingga saat ini dan kerap menghadapi berbagai tuntutan hukum, sebagian besar dengan pemerintah Indonesia.

Pada tahun 2000, Kia Motors mempertimbangkan untuk menghidupkan kembali Timor dengan merestrukturisasi Timor Putra Nasional. Kia berencana menanamkan modalnya ke TPN dan menyelesaikan pabrik Cikampek, dengan syarat dari Menteri Perdagangan Korea Selatan Han Duck-soo bahwa TPN harus bersih dari pengaruh Tommy Soeharto. Investasi tersebut tidak terealisasi karena Kia menggunakan pabrik National Assemblers milik Indomobil untuk merakit mobil secara lokal.