Jelaskan Status komune dari Komune di Prancis

Karena perbedaan yang besar dalam jumlah penduduk, setiap komune di Republik Prancis mengangkat seorang wali kota (maire) dan dewan kotamadya (conseil municipal) yang mengatur komune dari mairie (balai kota), dengan kekuasaan yang sama apa pun besar komunenya (dengan kota Paris sebagai pengecualian; di sana polisi kota dijalankan pemerintah pusat, bukan wali kota Paris). Keseragaman status ini adalah hasil jelas dari Revolusi Prancis, yang melanjutkan kebiasaan lokal yang tercipta di kerajaan Prancis.

Luas komune masih dipermasalahkan, tetapi, dalam dua alasan: hukum Prancis menetapkan ukuran dewan kotamadya menurut jumlah penduduk komune, dan ukuran jumlah penduduk berarti proses pemilihan digunakan untuk pemilihan dewan kotamadya setempat.

Sejak Hukum PML tahun 1982 disahkan, tiga komune Prancis juga memiliki status istimewa; mereka terbagi menjadi arondisemen kotamadya: yaitu Paris, Marseille, dan Lyon. Arondisemen kotamadya adalah satu-satunya unit administratif di bawah komune di Republik Prancis, tetapi hanya ditetapkan untuk ketiga komune tersebut. Arondisemen kotamadya itu tidak menyinggung arondisemen yang merupakan subdivisi dari departemen Prancis.

Komune Prancis memiliki "kepribadian" hukum sejak 1837: dianggap badan hukum, dan memiliki kapasitas hukum. Arondisemen kotamadya tidak memiliki kepribadian hukum, dan tanpa pendapatan pribadi.

Hukum dan obligasi komune diatur oleh Code général de collectivités territoriales (CGCT) yang menggantikan Code des communes (kecuali untuk masalah perorangan) dengan pengesahan hukum tanggal 21 Februari 1996 untuk legislasi dan keputusan nomor 2000-318 tanggal 7 April 2000 untuk regulasi.