Jabarkan Suami atau istri. dari Upacara pernikahan

Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.

Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.

Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum yang terdapat pada Pasal 27 UU No. 1/1974.

Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). Identitas palsu misalnya tentang status, usia dan agama.

Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan perkawinan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU No. 01 tahun 1974).

Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan).

Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama.

Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud (hilang).

Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain.

Perkawinan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.