Saya mau tau Penghargaan yang diraih dari Achmad Amins

Bintang Jasa Pratama, Keppres No.055/TK/2006

E-Gov Award dari Majalah Warta Ekonomi

Di masa pemerintahan Achmad Amins, izin usaha pertambangan begitu marak. Sebanyak 63 izin usaha pertambangan (IUP) diduga dikeluarkan pada 2007-2008 saat ia maju mencalonkan diri sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Anehnya, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 18/LHP/XVII/02/2009 tanggal 23 Februari 2009, hampir keseluruhan izin yang diberikan itu tidak ada kajian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).

Namun, pemerintah kota yang diwakili oleh Kepala Kantor Pertambangan dan Energi Kota Samarinda pada saat itu, Rusdi AR mengatakan bahwa penerbitan izin pertambangan batu bara oleh pemerintah kota lebih kecil daripada yang dikeluarkan oleh provinsi dan pusat. Achmad Amins telah menerbitkan 30 izin dengan total konsesi sekitar 13.000 hektar. Itu setara dengan 18 persen dari 72.000 hektare luas kota. Dari jumlah itu yang sudah ditambang hampir 900 hektare.

Pada 15 Mei 2013, Rusdi AR dan Achmad Amins dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) atas dugaan menerima gratifikasi atas pemberian izin usaha pertambangan sebuah perusahaan. Laporan dilengkapi sejumlah bukti berupa dua lembar cek Rp2 miliar yang ditandatangani pihak perusahaan.