Saya mau tau Ekonomi dari Republik Demokratik Afganistan

Pada awal tahun 1979 pemerintahan Taraki meluncurkan program reformasi pertanahan sebagai alat untuk membatasi tanah yang dapat dimiliki seseorang. Jika pemilik tanah tersebut memiliki tanah lebih dari batas yang ditetapkan maka tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah tanpa ganti rugi. Pemerintah percaya program ini akan mendapat dukungan masyarakat yang tinggal di pedesaan serta mengurangi pengaruh kaum borjuis. Reformasi tanah tersebut dinyatakan tuntas pada pertengahan tahun 1979, dengan hasil 665,000 hektar tanah telah didistribusikan kepada masyarakat. Juga menurut pemerintah, hanya 40,000 keluarga atau 4% penduduk yang terdampak negatif dari program ini.

Namun yang terjadi di lapangan, berlawanan dari apa yang diharapkan pemerintah. Program reformasi tersebut tidak populer serta produktif, malah justru menyebabkan hasil pertanian menurun dan meningkatkan ketidaksukaan publik terhadap pemerintah.  Mengetahui penolakan publik yang semakin meluas, Taraki menghentikan program ini. Beberapa tahun kemudian dibawah rezim Babrak Karmal, program ini kembali dilanjutkan secara bertahap (meskipun luas tanah yang terpengaruh oleh program ini tidak diketahui).

Perang yang berlangsung membuat infrastruktur yang ada hancur, serta aktivitas ekonomi menjadi terhambat. Produk nasional bruto (PNB) semakin menurun pada masa pemerintahan Karmal karena perang tersebut, dan perdagangan dan transportasi terganggu seiring dengan hilangnya tenaga kerja dan modal. Pada tahun 1981 PNB Afganistan sebanyak 154.3 miliyar afghani, menurun dari tahun 1978 sebesar 159,7 miliar. PNB per kapita menurun dari 7.370 pada tahun 1978 menjadi 6.852 pada tahun 1981. Bentuk aktivitas ekonomi yang paling dominan adalah sektor pertanian. Pertanian menyumbang 63% produk domestik bruto (PDB) pada tahun 1981 dan 56% angkatan kerja bekerja di bidang pertanian pada tahun 1982. Industri menyumbang 21% PDB pada tahun 1982, dan mempekerjakan 10% dari angkatan kerja. Semua perusahaan industri adalah milik pemerintah. Sektor jasa (terkecil dibandingkan keduanya) menyumbang 10% PDB pada tahun 1981 dan mempekerjakan sekitar 1/3 angkatan kerja yang ada. Neraca pembayaran yang sebelumnya surplus pada masa pemerintahan Mohammad Daoud Khan semakin menurun bahkan menjadi defisit pada tahun 1982 sebesar minus $70,3 juta. Satu-satunya aktivitas ekonomi yang tumbuh secara substansial selama pemerintahan Karmal adalah ekspor dan impor

Najibullah melanjutkan kebijakan ekonomi Karmal. Penguatan hubungan ekonomi dengan negara Blok Timur dan Uni Soviet berlanjut, seperti halnya dalam perdagangan bilateral. Program ekonomi Najibullah lain seperti pengembangan sektor swasta di industri, perancangan Rencana Ekonomi dan Pembangunan Lima Tahun, yang diperkenalkan pada publik di bulan Januari 1986. Program pembangunan lima tahun tersebut berlanjut sampai Maret 1991, satu bulan sebelum jatuhnya pemerintah. Menurut rencana, ekonomi yang saat itu tumbuh kurang dari 2% per tahun sampai tahun 1985, akan tumbuh menjadi 25% sesuai rencana. Industri akan tumbuh 28%, pertanian 14-16%, perdagangan dalam negeri sebesar 150% dan perdagangan luar negeri sebesar 15%. Namun sayangnya, tidak satu pun rencana dalam program ini dan yang diprediksikannya berhasil, sebaliknya pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 2% seperti sebelumnya.  Dalam konstitusi baru pada tahun 1990 ditekankan pentingnya pihak swasta dalam ekonomi negara. Pasal 20 berisikan tata cara pendirian perusahaan swasta, dan Pasal 25 menekankan investasi asing di sektor swasta.