Coba jelasin Monarki Skotlandia dari Monarki Britania Raya dong

Di Skotlandia, seperti halnya Inggris, para penguasanya berkuasa setelah penarikan diri kekaisaran Romawi dari Inggris pada awal abad kelima. Tiga kelompok yang tinggal di Skotlandia pada masa itu adalah Pict di timur laut, Briton Keltik di selatan, termasuk Kerajaan Strathclyde, dan Gael atau Scotti (yang kemudian diberi nama Skotlandia), dari kerajaan kecil Irlandia Dál Riata di barat. Kenneth MacAlpin biasanya dipandang sebagai raja pertama Skotlandia bersatu (dikenal sebagai Scotia oleh para penulis berbahasa Latin, atau Alba bagi orang Scot). Perluasan dominion-dominion Skotlandia berlanjut sepanjang dua abad berikutnya, dimana kawasan-kawasan lainnya seperti Strathclyde dicaplok.

Para penguasa Skotlandia awal tak mewariskan Mahkota secara langsung; sehingga adat tanistri diterapkan, dimana monarki memilih antara cabang-cabang berbeda dari Wangsa Alpin. Akibatnya, persaingan garis dinasti terjadi, sering kali berujung kekerasan. Dari tahun 942 sampai tahun 1005, tujuh penguasa monarki berturut-turut dibunuh atau tewas dalam pertempuran. Pada 1005, Malcolm II yang naik tahta membunuh beberapa pesaing. Ia melanjutkan penyingkiran para lawan, dan saat ia wafat pada tahun 1034, ia digantikan oleh cucunya, Duncan I. Pada 1040, Duncan kalah dalam pertempuran di tangan Macbeth, yang dirinya sendiri dibunuh pada 1057 oleh putra Duncan Malcolm. Pada tahun berikutnya, setelah membunuh putra tiri Macbeth, Lulach, Malcolm naik tahta dengan sebutan Malcolm III.

Dengan serangkaian pertempuran dan pelengseran pada masa berikutnya, lima putra Malcolm serta salah satu saudaranya secara bergantian menjadi raja. Kemudian, Mahkota jatuh ke tangan putra bungsunya, David I. David digantikan oleh cucunya Malcolm IV, dan kemudian William si Singa, Raja Skotlandia yang paling lama memerintah sebelum masa Uni Mahkota. William ikut dalam pemberontakan melawan Raja Henry II dari Inggris namun saat pemberontakan tersebut gagal, William ditangkap oleh Inggris. Dalam tawar menawar demi pembebasannya, Willian dipaksa untuk mengakui Henry sebagai kepala feodalnya. Raja Inggris Richard I setuju untuk mengurus aransemen tersebut pada 1189, dengan mengembalikan ganti rugi uang yang besar yang dibutuhkan untuk Perang Salib. William wafat pada 1214, dan digantikan oleh putranya Alexander II. Alexander II, serta penerusnya Alexander III, berupaya untuk mengambil alih Western Isles, yang masih berada di bawah kekuasaan Norwegia. Pada masa pemerintahan Alexander III, Norwegia meluncurkan sebuah invasi gagal terhadap Skotlandia; Traktat Perth membuat Skotlandia berkuasa di Western Isles dan kawasan-kawasan yang dipersengketakan lainnya.

Kematian mendadak Alexander III akibat kecelakaan berkuda pada 1286 berujung pada krisis suksesi besar. Para pemimpin Skotlandia meminta Raja Edward I dari Inggris untuk membantu menentukan siapa yang menjadi pewaris sah. Edward memilih cucu Norwegia Alexander yang baru berusia tiga tahun, Margaret. Namun, saat ia sedang dalam perjalanan menuju Skotlandia pada 1290, Margaret meninggal di laut, dan Edward diminta lagi untuk menentukan antara 13 pengklaim tahta. Keputusan diambil setelah dua tahun dirundingkan, dan diputuskan bahwa John Balliol yang menjadi rajanya. Namun, Edward menuntut Balliol agar menjadi vasal, dan berupaya untuk meluaskan pengaruh terhadap Skotlandia. Pada 1295, saat Balliol menarik persekutuannya dengan Inggris, Edward I menginvasi. Pada sepuluh tahun pertama Perang Kemerdekaan Skotlandia, Skotlandia tidak mempunyai penguasa, sampai Robert the Bruce mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai raja pada 1306.

Upaya Robert untuk menguasai Skotlandia berbuah kesuksesan, dan Skotlandia merdeka pada 1328. Namun, baru satu tahun kemudian, Robert wafat dan digantikan oleh putranya yang masih berusia lima tahun, David II. Dalam upaya merestorasi pewaris sah John Balliol, Edward Balliol, Inggris kembali menginvasi pada 1332. Pada empat tahun berikutnya, Balliol dimahkotai, dilengserkan, direstorasikan lagi, dilengserkan lagi, dan direstorasi lagi, dan dilengserkan lagi sampai ia kemudian menetap di Inggris, dan David menjadi raja selama 35 tahun berikutnya.

David II wafat tanpa meninggalkan anak pada 1371 dan digantikan oleh keponakannya Robert II dari Wangsa Stuart. Masa pemerintahan Robert II dan penerusnya, Robert III, ditandai dengan berkurangnya kekuasaan kerajaan. Saat Robert III wafat pada 1406, para pemangku raja memerintah negara tersebut; penguasa monarkinya, putra Robert III James I, telah dibuang oleh Inggris. Membayar ransum besar, James kembali ke Skotlandia pada 1424; untuk mengembalikan otoritasnya, ia menggunakan tindakan tak semestinya, termasuk pengeksekusian beberapa musuhnya. Ia dibunuh oleh sekelompok bangsawan. James II melanjutkan kebijakan ayahnya dengan mempengaruhi kaum bangsawan namun ia tewas dalam sebuah kecelakaan pada usia tiga puluh tahun, dan dewan pemangku raja kembali berkuasa. James III dikalahkan dalam pertempuran melawan para earl Skotlandia yang memberontak pada 1488, yang berujung pada pengangkatan putranya yang lain: James IV.

Pada 1513, James IV meluncurkan sebuah invasi ke Inggris dalam upaya mengambil kesempatan atas absennya Raja Inggris Henry VIII. Pasukannya menghadapi bencana di Lapangan Flodden; Raja, beberapa bangsawan senior, dan ratusan prajurit tewas. Karena putra dan penggantinya, James V, masih bayi, pemerintahan kembali diambil alih oleh para pemangku raja. James V memimpin perang lainnya dengan Inggris pada 1542, dan kematiannya pada tahun yang sama membuat Mahkota jatuh ke tangan putrinya yang masih berusia enam hari, Mary I. Dan sekali lagi, kekuasaan pemangku raja didirikan.

Mary, seorang Katolik Roma, memerintah pada masa kebangkitan keagamaan besar di Skotlandia. Akibat upaya-upaya dari para reformator seperti John Knox, kebangkitan Protestan terjadi. Mary memberikan sirene dengan menikahi sepupu Katolik-nya, Lord Darnley, pada 1565. Setelah Lord Darnley dibunuh pada 1567, Mary mengkontrak sebuah pernikahan yang bahkan lebih tak populer dengan Earl of Bothwell, yang banyak didakwa atas pembunuhan Darnley. Kaum bangsawan memberontak melawan Ratu, yang memaksanya untuk abdikasi. Ia kabur ke Inggris, dan Mahkota jatuh ke tangan putranya yang masih bayi James VI, yang dibesarkan sebagai seorang Protestan. Mary ditahan dan kemudian dieksekusi oleh ratu Inggris, Elizabeth I.

Uni personal dan fase republikan

Kematian Elizabeth I pada 1603 mengakhiri pemerintahan Tudor di Inggris. Karena ia tak memiliki anak, ia digantikan oleh penguasa Skotlandia James VI, yang merupakan cicit dari kakak Henry VIII dan sepupu pertama Elizabeth yang dua kali dilengserkan. James VI memerintah di Inggris dengan sebutan James I setelah apa yang dikenal sebagai "Uni Mahkota". Meskipun Inggris dan Skotlandia ada dalam uni personal di bawah satu penguasa – James I menjadi penguasa pertama yang menggelari dirinya sendiri dengan sebutan "Raja Britania Raya" pada 1604 – mereka masih menjadi dua kerajaan terpisah. Penerus James I, Charles I, menghadapi konflik-konflik lanjutan dengan Parlemen Inggris terkait masalah kekuasaan kerajaan dan parlementer, khususnya kuasa untuk menerapkan perpajakan. Ia mendapatkan penentangan karena memerintah tanpa Parlemen dari 1629 sampai 1640, menerapkan perpajakan secara sepihak dan mengadopsi kebijakan keagamaan yang kontroversial (beberapa diantaranya menyerang Presbiterian Skotlandia dan Puritan Inggris). Upayanya untuk menegakkan Anglikanisme berujung pada pemberontakan terorganisir di Skotlandia ("Peperangan Uskup-uskup") dan disusul Peperangan Tiga Kerajaan. Pada 1642, konflik antara Raja dan Parlemen Inggris mencapai puncaknya dan Perang Saudara Inggris pun terjadi.

Perang Saudara tersebut berpuncak pada eksekusi raja pada 1649, lengsernya monarki Inggris, dan pendirian Persemakmuran Inggris. Putra Charles I, Charles II, diangkat menjadi Raja Britania Raya di Skotlandia, tetapi ia terpaksa kabur ke luar negeri setelah ia menginvasi Inggris dan kalah pada Pertempuran Worcester. Pada 1653, Oliver Cromwell, pemimpin politik dan militer paling berpengaruh di negara tersebut, merebut kekuasaan dan mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Lord Protector (secara efektif menjadikannya diktator militer, tetapi menolak gelar raja). Cromwell berkuasa sampai ia meninggal pada 1658, dimana ia digantikan oleh putranya Richard. Lord Protector baru tersebut hanya memiliki sedikit pemahaman dalam pemerintahan; ia kemudian mengundurkan diri. Kurangnya pemimpin yang bersih berujung pada ketegangan sipil dan militer, dan tuntutan populer untuk merestorasi monarki. Pada 1660, monarki direstorasi dan Charles II kembali ke Inggris.

Masa pemerintahan Charles II ditandai dengan berkembangnya partai-partai politik modern pertama di Inggris. Charles tak memiliki anak kandung, dan akan diteruskan oleh saudaranya yang Katolik Roma, James, Adipati York. Upaya parlemen untuk mengeluarkan/mengeksklusi James dari garis suksesi berkembang; "Para Petisioner", yang mendukung eksklusi, menjadi Partai Whig, sementara "Para Penentang", yang menentang eksklusi, menjadi Partai Tory. Undang-Undang Eksklusi gagal; pada beberapa kali, Charles II membubarkan Parlemen karena ia khawatir undang-undang tersebut disahkan. Setelah Parlemen dibubarkan pada 1681, Charles memerintah tanpa Parlemen sampai ia meninggal pada 1685. Saat James menggantikan Charles, ia mengeluarkan kebijakan yang memberikan toleransi keagamaan bagi umat Katolik Roma, meskipun ditentang beberapa kalangan Protestan. Beberapa orang menentang keputusan-keputusan James yang mendirikan sebuah tentara berjumlah besar, melantik orang-orang Katolik Roma pada jabatan-jabatan militer dan politik yang tinggi, dan menahan para rohaniwan Gereja Inggris yang menentang kebijakan-kebijakannya. Akibatnya, sekelompok Protestan yang dikenal sebagai Immortal Seven mengundang putri James II, Mary dan suaminya William III dari Orange untuk melengserkan raja. William merestuinya dan datang ke Inggris pada 5 November 1688 untuk dukungan publik besar. Menghadapi perlawanan dari beberapa pejabat Protestannya, James kabur dari kerajaan tersebut dan William dan Mary (ketimbang putra Katolik James II) dideklarasikan menjadi Penguasa bersama Inggris, Skotlandia dan Irlandia.

Pelengseran James, yang dikenal sebagai Revolusi Glorious, adalah salah satu peristiwa paling penting dalam evolusi panjang kekuasaan parlementer. Undang-Undang Hak Asasi 1689 memberikan supremasi parlementer, dan mendeklarasikan bahwa rakyat Inggris memegang hak-hak tertentu, yang meliputi bebas dari perpajakan yang dicanangkan tanpa persetujuan parlementer. UU Hak Asasi mewajibkan penguasa monarki haruslah orang Protestan, dan menyatakan bahwa, setelah William dan Mary, saudari Mary, Anne akan mewarisi Mahkota. Mary meninggal tanpa meninggalkan anak pada 1694, meninggalkan Wiliiam sebagai penguasa tunggal. Pada 1700, sebuah krisis politik berkembang, karena seluruh anak Anne meninggal, meninggalkannya sebagai satu-satunya orang yang berada dalam garis suksesi. Parlemen khawatir jika James II atau para pendukungnya, yang dikenal sebagai Jacobit, berupaya untuk mengklaim lagi tahta tersebut. Parlemen mengesahkan Undang-Undang Pemukiman 1701, yang menghindarkan James dan para kerabat Katolik-nya dari suksesi dan menjadikan para kerabat Protestan terdekat William, keluarga Sophia, Electress of Hanover, meneruskan garis tahta setelah saudari iparnya Anne. Setelah pengesahan UU tersebut, William III wafat, dan Mahkota jatuh ke tangan Anne.