Jelaskan Sejarah terkini dari Parlemen Eropa

Perjanjian Lisboa akhirnya diberlakukan pada 1 Desember 2009, memberikan kekuasaan kepada Parlemen atas keseluruhan anggaran Uni Eropa, membuat kekuasaan legislatif Parlemen setara dengan kekuasaan legislatif Dewan hampir dalam semua bidang dan menghubungkan penunjukan Presiden Komisi dengan pemilihan umum Parlemen. Walaupun terdapat beberapa panggilan partai untuk mengajukan calon sebelumnya, hanya EPP (yang kembali mendapatkan posisinya sebagai partai terbesar) yang kembali mendukung Barroso.

Barroso mendapatkan dukungan Majelis Eropa untuk masa jabatan kedua dan mendapatkan dukungan mayoritas dari Parlemen pada September 2009. Parlemen memilih 382 suara mendukung dan 219 suara tidak mendukung (117 abstain) dengan dukungan Partai Rakyat Eropa, Reformis dan Konservatif Eropa, dan Kelompok Aliansi Liberal dan Demokrat untuk Eropa. Kelompok liberal memberikan dukungan setelah Barroso memberikan sejumlah konsesi; kelompok liberal sebelumnya bergabung dengan panggilan kelompok sosialis untuk menunda pemberian suara (EPP ingin menyetujui Barroso pada Juli tahun tersebut).

Begitu Barroso mengajukan diri menjadi kandidat untuk Komisi berikutnya, kesempatan lain untuk mendapatkan konsesi muncul. Kandidat dariparpppppp Bulgaria, Rumiana Jeleva, dipaksa mundur oleh Parlemen menyangkut pengalaman dan kepentingan finansialnya. Ia hanya didukung oleh EPP yang mulai membalas kandidat sayap kiri sebelum Jeleva menyerah dan digantikan (mengatur kembali pemunguran suara lebih lanjut).

Sebelum pemungutan suara akhir, Parlemen menuntut sejumlah konsesi sebagai bagian dari perjanjian kerja ke depan di bawah Perjanjian Lisboa baru. Kesepakatan termasuk bahwa Presiden Parlemen akan menghadiri pertemuan Komisi tingkat tinggi. Parlemen akan memiliki kursi dalam perundingan internasional yang dipimpin Komisi Uni Eropa dan memiliki hak memperoleh informasi perjanjian. Akan tetapi, Parlemen hanya mendapatkan kursi pengamat. Parlemen juga tidak mendapatkan suara atas penunjukkan kepala delegasi dan perwakilan khusus untuk kebijakan luar negeri meskipun mereka akan tampil di hadapan Parlemen setelah mereka ditunjuk oleh Perwakilan Tinggi. Salah satu kekuasaan internal utama adalah Parlemen menginginkan janji dari Komisi bahwa Komisi akan mengajukan legislasi ketika Parlemen meminta. Barroso memandang hal ini sebagai pelanggaran terhadap kekuasaan Komisi, tetapi ia menyetujui untuk menanggapinya dalam waktu tiga bulan. Sebagian besar permintaan telah ditanggapi secara positif.

Selama pengaturan Dinas Luar Negeri Eropa (EEAS), Parlemen menggunakan kontrolnya terhadap anggaran Uni Eropa untuk memengaruhi bentuk EEAS. MEP memiliki tujuan untuk mendapatkan pengawasan yang lebih besar atas EEAS dengan menghubungkannya dengan Komisi dan memiliki wakil politik untuk Perwakilan Tinggi. MEP tidak berhasil mendapatkan semua yang mereka minta. Akan tetapi, mereka mendapatkan kontrol keuangan yang lebih luas terhadap badan baru tersebut.