Jelaskan Operator non-KAI dari Transportasi rel di Indonesia

Sebelum Indonesia membuat undang-undang sendiri, regulasi perkeretaapian Indonesia masih menggunakan warisan Belanda, antara lain:

Algemeene Regelen betreffende den Aanleg en de Exploitatie van Spoor en Tramwegen, bestemd voor Algemeen Verkeer in Nederlandsch-Indië

Algemeene Bepalingen betreffendede Spoor en Tramwegen

Bepalingen betreffende den Aanleg en het Bedrijf der Spoorwegen

Bepalingen betreffende het Vervoer over Spoorwegen

Pada 1992, Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1992 menggantikan regulasi-regulasi di atas. Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Dalam undang-undang ini, investor swasta dan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola angkutan berbasis rel di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut menghapuskan dominasi dan monopoli Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian secara umum membahas mengenai kereta api dan sarananya. Pada Bab I Ketentuan Umum disebutkan bahwa kereta api adalah sarana perkeretaapian yang memiliki tenaga gerak. Tenaga gerak pada kereta api dapat secara mandiri atau terhubung dengan sarana penggerak lainnya. Kereta api bergerak pada rel yang digunakan khusus untuk perjalanan kereta api. Kondisi yang berlaku padanya adalah akan bergerak atau sedang bergerak. Sementara itu, saran perkeretaapian diartikan sebagai kendaraan yang bergerak di atas rel kereta api. Sarana perkeretaapian dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 dibahas pada Bab VIII Sarana Perkeretaapian. Jenisnya meliputi lokomotif, kereta, gerbong, dan peralatan khusus.