Saya mau tau Sejarah dari Sandakan

Seperti sebagian besar Borneo, kawasan tersebut sempat berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Brunei pada abad ke-15 sebelum diberikan kepada Kesultanan Sulu antara 1600-an dan 1700-an sebagai hadiah karena telah membantu pasukan Brunei pada masa Perang Saudara Brunei. Pada 1855, ketika Spanyol mulai menguasai kepulauan Filipina, mereka mulai melirik perdagangan negara-negara asing dengan Sulu dengan mendirikan sebuah pelabuhan di Zamboanga dan mengeluarkan sebuah peraturan yang mengharuskan kapal-kapal yang melakukan perdagangan pada Kepulauan Sulu mula-mula harus melewati pelabuhan Spanyol. Pada 1860, Kesultanan Sulu menjadi tempat berpengaruh pada Inggris karena kepulauan tersebut memperbolehkan Inggris untuk mendominasi rute dagang dari Singapura menuju China daratan. Namun pada 1864, William Frederick Schuck, seorang mantan anggota Jerman untuk layanan konsuler Jerman datang ke Sulu dan bertemu dengan Sultan Jamal ul-Azam, yang mempebolehkannya untuk menetap di Jolo. Schuck mengasosiasikan dirinya sendiri dengan firma perdagangan Singapura-Jerman Schomburg dan mulai bekerja untuk kepentingan Sultan dan Datu Majenji, yang merupakan penguasa di pulau Tawi-Tawi. Ketika ia melanjutkan perjalanannya ke Sulawesi, ia memutuskan untuk membuka markas besar pertamanya di Jolo. Sejumlah besar senjata, candu, tekstil dan tembakau dari Singapura dibawa ke Tawi-Tawi untuk ditukar dengan para budak dari Kesultanan tersebut.

Pada November 1871, kapal-kapal meriam Spanyol membombardir desa-desa Samal di kepulauan Tawi-Tawi dan memblokade Jolo. Karena perang di perairan Sulu meningkat, pihak Kesultanan mulai pergi ke pasar Singapura untuk meminta bantuan. Ketika Kesultanan meningkatkan hubungan dagang mereka dengan pelabuhan dagang Inggris Labuan dam Singapura, hal ini memaksa Spanyol untuk mengambil langkah besar lainnya untuk menaklukan Kepulauan Sulu. Kedatangan kapal perang Jerman Nymph di Laut Sulu pada 1872 untuk menyelidiki konflik Sulu-Spanyol membuat Kesultanan percaya bahwa Schuck memiliki hubungan dengan pemerintah Jerman, kemudian pihak Kesultanan memberikan Schuck sebuah lahan di Teluk Sandakan untuk mendirikan sebuah pelabuhan dagang untuk memonopoli perdagangan rotan di pesisir timur laut dimana Schuck bebas beroperasi tanpa blokade Spanyol. Keterlibatan Jerman terhadap masalah Sulu terendus Inggris dan membuat mereka khawatir, khsuusnya ketika pihak Kesultanan memerintahkan perlindungan dari mereka. Schuck kemudian mendirikan gudang-gudang dan pemukiman di Teluk Sandakan, bersama dengan kedatangan dua kapal uap berbendera Jerman dan bertugas sebagai basis untuk menjalankan bubuk meriam dan senjata api. Ketika kapal perang Jerman lainnya Hertha mendatangi Teluk Sandakan, komandannya mendeskripsikan aktivitas di Kampung Jerman:

Pada 1878, Kesultanan Sulu menjual lahan mereka di timur laut Borneo kepada seorang konsul Austria-Hungaria yang bernama Baron von Overbeck. Setelah upaya oleh Overbeck untuk menjual utara Borneo kepada Kekaisaran Jerman, Austria-Hungaria dan Kerajaan Italia untuk digunakan sebagai koloni tahanan gagal, ia mengundurkan diri pada 1880. Lahan tersebut ditinggalkan kepada Alfred Dent untuk mengurus dan mendirikan Perusahaan Borneo Utara Britania, sebagai Sandakan menjadi ibu kota Borneo Utara pada 1884.

Sebagai ibu kota Borneo Utara, Sandakan menjadi sebuah pusat komersial dan perdagangan aktif. Mitra dagang utamanya adalah Hong Kong dan Singapura. Beberapa pedagang Hong Kong kemudian bermukim di Sandakan dan oleh karena itu kota tersebut juga disebut 'Hong Kong Kecil dari Borneo Utara'. Pemukiman Cowie secara tak sengaja terbakar habis pada 15 Juni 1879 dan setelah itu tidak pernah dibangun kembali. Residen Inggris pertama, William B. Pryer kemudian memindahkan administrasi ke sebuah pemukiman baru pada 21 Juni 1879 pada sebuah tempat tinggal yang sekarang dikenal sebagai Buli Sim Sim di dekat Teluk Sandakan.

Pada masa Pryer menjabat sebagai residen pertama Sandakan, salah satu tugas utamanya adalah mendirikan hukum dan perintah. Namun bagi penduduk lokal,meskipun dilindungi oleh meriam-meriam Angkatan Laut Britania Raya, menganggap Inggris sebagai perampas tanah mereka, sehingga mereka memberontak kepada otoritas Perusahaan Borneo Utara Britania. Akibatnya, Pryer mengimpor polisinya dari India dan Singapura. Satuan polisi pertamanya terdiri dari orang Sikh India berbadan besar. Polisi India diyakini berasal dari Perusahaan Sepoy di India dan umumnya disebut 'Sipai' oleh penduduk lokal.

Sementara itu, Spanyol masih memperkuat blokade aktivitas dagang mereka di Kepulauan Sulu, yang menyebabkan perlawanan blokade dari Jerman setelah beberapa kapal dagang mereka disita oleh Spanyol. Baik Berlin maupun London menyatakan bahwa kepulauan tersebut masih terbuka untuk rute dagang dunia. Kemudian, Inggris mulai bekerja sama dengan Jerman ketika rumor tentang penyitaan kapal dagang mereka oleh Spanyol mulai datang ke Britania Raya yang membuat Inggris menentang tindakan Spanyol tersebut. Inggris dan Jerman kemudian menolak untuk mengakui kedaulatan Spanyol atas Sulu. Namun dengan perlawanan kuat dari Jerman atas penyitaan ilegal dari kapal-kapal mereka dan ketakutan Inggris terhadpa kehadiran Jerman (yang lebih kuat ketimbang Spanyol pada waktu itu), sebuah protokol yang dikenal sebagai Protokol Madrid ditandatangani di Madrid untuk menjaga kedaulatan Spanyol atas kepulauan tersebut, membuat Spanyol terbebas dari perang manapun dengan Kesultanan Sulu tanpa takut akan keterlibatan kekuatan barat asing lainnya, dan ketika berpulang, Spanyol tidak akan ikut campur dalam urusan Inggris di utara Borneo.

Namun, kejayaan Sandakan sebagai ibu kota Borneo Utara berakhir ketika Jepang menduduki kota tersebut pada 19 Januari 1942. Pada masa pendudukan mereka, Jepang merestorasi nama sebelumnya dari kota tersebut, Elopura dan mendirikan sebuah kamp tahanan perang untuk menahan para musuh mereka. Sekutu berencana memulai serangan ke Sandakan pada September 1944. Ketika Jepang takut akan serangan dari pasukan Sekutu, mereka mulai memindahkan seluruh tahanan dan memaksa mereka untuk berpawai ke Ranau. Ribuan prajurit Inggris dan Australia kehilangan nyawa mereka saat pawai paksa tersebut selain para buruh Jawa dari Hindia Belanda. Hanya enam prajurit Australia yang selamat dari kaml tersebut, semuanya setelah melarikan diri. Sandakan hancur secara keseluruban baik oleh pengeboman dari pasukan Sekutu maupun oleh pendudukan Jepang.

Pada akhir perang, Perusahaan Borneo Utara Britania kembali mengurus kota tersebut namun tak dapat mendanai biaya pembangunan kembali. Mereka menyerahkan kendali Borneo Utara kepada Mahkota Britania pada 15 Juli 1946. Pemerintah kolonial yang baru memiliki untuk memindahkan ibu kota Borneo Utara ke Jesselton ketimbang membangunnya kembali karena biaya pembangunan kembalinya sangat tinggi akibat kerusakan-kerusakan yang ada. Meskipun Sandakan tidak lama menjadi ibu kota administratif, kota tersebut masih menjadi "ibu kota ekonomi" dengan aktivitas pelabuhannya terkait dengan ekspor kayu dan produk agribudaya lainnya di pesisir timur. Untuk menyediakan fasilitas, pemerintahan Koloni Mahkota merancang sebuah rencana, yang kemudian dikenal sebagai "Rencana Pengembangan dan Pembangunan Ulang Kantor Pemerintah untuk Borneo Utara: 1948–1955”. Rencana tersebut mendirikan Departemen Perikanan Sandakan pada April 1948. Sebagai langkap pertama menuju pengembangan industri perikanan Sandakan, Koloni Mahkota mencanangkan "Rencana Kerja Muda" melalui "Skema Pengembangan dan Kesejahteraan Kolonial". Melalui rencana tersebut, pemerintah Inggris diberi tanggung jawab untuk mengimpor bahan-bahan dasar dari Hong Kong untuk nelayan dan mendistribusikan bahan-bahan dengan harga yang lebih rendah ketimbang yang ditawarkan oleh kalangan kapitalis. Akibatnya, para towkay (bos) Hong Kong terlibat dalam industri perikanan di Sandakan.