Jelaskan Catatan: dari Televisi digital di Indonesia

Adapun, sebelum peraturan tersebut disahkan, sebelumnya dalam Permenkominfo No. 22/2011 dan Permenkominfo No. 23/2011 sempat diatur juga sistem berbasis wilayah layanan, dengan total jumlahnya mencapai 216 dan berbeda dengan yang diterapkan saat ini. Antara tahun 2009/2011-2013, di samping wilayah layanan, juga muncul pembagian zona, yang dimaksudkan untuk ditenderkan kepada calon penyelenggara mux. Pembagian berbasis zona pertama kali muncul dalam Permenkominfo No. 39/2009, meskipun tidak dijelaskan lebih jauh skemanya sebelum digantikan Permenkominfo No. 22/2011. Terdapat 15 zona dalam kedua Permenkominfo tersebut, dimana satu zona bisa terdiri dari 1 hingga 4 provinsi dan banyak wilayah layanan. Zona dihapuskan seiring dibatalkannya Permenkominfo No. 22/2011 di Mahkamah Agung, dan dalam aturan penggantinya (Permenkominfo No. 32/2013) tidak lagi menyebutkan zona, yang diganti dengan provinsi. Namun, Permenkominfo No. 23/2011 masih berlaku (yang berarti pembagian wilayah layanan di bawah ini tetap bertahan), hingga akhirnya dicabut lewat Permenkominfo No. 6/2019. Berikut skema pembagian wilayah siaran digital di Indonesia yang berlaku pada 2011-2019:

Catatan: Provinsi yang tercatat adalah yang ada ketika dua Permenkominfo tersebut diberlakukan (33 provinsi).