Jelaskan 2015-2020 dari Televisi digital di Indonesia

Dengan ketiadaan hukum bagi siaran digital, maka proyek besar pemerintah ini pun seperti "hidup segan, mati tak mau". Hal ini semakin diperparah oleh mandeknya revisi UU Penyiaran di DPR, akibat pertentangan siapa pengelola multipleksing: apakah ia single mux (TVRI saja), multi mux (bersama seluruh televisi swasta), ataupun campuran/hybrid mux. Tampak bahwa stasiun televisi swasta seperti menjadi penghalang utama dari proses migrasi ini, meskipun mereka sering kali berkilah bahwa mereka sudah siap dan "tidak bisa menolak teknologi", hanya saja butuh kepastian tentang skema penyelenggaraannya. Sesungguhnya, sejumlah stasiun TV swasta tetap menjalankan siaran digital, seperti SCTV dan MetroTV (walaupun kini hanya di Jabodetabek saja) dan TVRI masih tetap mempertahankan 4 kanalnya, menjadi satu-satunya TV yang tidak mematikan siaran digitalnya maupun 4 kanal mereka di berbagai daerah secara konsisten. Pada stasiun TV tertentu, misalnya yang ada di bawah grup Media Nusantara Citra (MNC), mereka langsung mematikan seluruh kanalnya dengan alasan ketiadaan hukum.

Selagi menunggu pembahasan RUU Penyiaran yang terkatung-katung, pemerintah tetap berusaha memulai kembali program migrasi televisi digital nasional. Kali ini, pemerintah menempatkan TVRI sebagai pemain utama dalam proses digitalisasi siaran, bekerja sama dengan industri elektronika dan KPI. Pada 15 Juni 2016, pemerintah memulai kembali uji coba siaran digital dengan menggandeng 36 LPS/TV swasta (mayoritas baru), yaitu:

Badar TV (PT Badar Televisi Media Persada)

CNN Indonesia (PT Detik TV Indonesia)

DAAI TV (PT Duta Anugerah Indah, PT Daya Angkasa Andalas Indah)

Eka TV (PT Eka Televisi Bandung)

Gramedia TV (PT Gramedia Media Nusantara, PT Digital Inspirasi Indonesia)

Indonesia TV (PT Indonesia Visual Televisi Serang)

Inspira TV (PT Inspira Televisi Indonesia, PT Inspira Media Televisi, PT Inspira Medan Mulia, PT Inspira Multi Talenta)

JMTV (PT Media Kreatif Sumedang)

Kemuning TV (PT Kemuning Televisi)

Kompas TV (PT Cipta Megaswara Televisi, PT Oxcy Media Televisi, PT Televisi Semarang Indonesia, PT Reksa Birama Media, PT Pasundan Utama Televisi, PT Mediantara Televisi Bali, PT Makassar Lintas Visual Cemerlang, PT Borneo Television, PT Kompas TV Media Informasi, dan PT Pratama Cipta Digital)

NET. (PT Net Mediatama Televisi, PT Televisi Anak Bandung, PT Industri Televisi Semarang, PT Mitra Televisi Yogyakarta)

Nusantara TV (PT Nusantara Media Mandiri, PT Nusantara Media Mandiri Parahyangan, PT Nusantara Media Mandiri Tapanuli, PT Nusantara Media Mandiri Batam, PT Nusantara Media Mandiri Yogyakarta)

Opus TV (PT Merah Putih Satu Visi)

Persada TV (PT Bandung Persada Tivi Digital)

RIM TV (PT Reka Indah Media)

Stara TV (PT Televisi Mutiara Elok Digital)

Tempo TV (PT Media Inti Televisi Nusantara)

tvMu (PT TVMu Surya Utama)

Ujicoba ini selain diadakan di Jabodetabek, juga dilakukan di 20 kota besar lain seperti Bandung, Yogyakarta dan Medan menggunakan kanal-kanal (multipleks/mux) TVRI yang ada di kota-kota tersebut. Kerjasama ini diformalkan lewat nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) stasiun televisi swasta diatas bersama TVRI pada 9 Juni 2016.

Siaran ujicoba yang awalnya direncanakan selesai pada 15 Desember 2016 ini kemudian diperpanjang hingga 9 Juni 2017. Sebagai landasannya, Kemenkominfo menerbitkan aturan baru yaitu Kepmenkominfo No. 1052/2016 (kemudian diganti menjadi 2053/2016). Pada Februari 2017, dari 36 pentandatangan MoU, menurut Menkominfo Rudiantara sudah ada 26 stasiun televisi yang bersiaran di berbagai daerah (meliputi NTV, NET., CNN Indonesia, Inspira TV, Kompas TV, Gramedia TV, tvMu, DAAI TV, Tempo TV, Badar TV, Persada TV dan jaringannya). Perlu diketahui bahwa siaran ujicoba ini benar-benar bersifat percobaan saja (tidak mengarah ke ASO), untuk menguji hal-hal seperti konfigurasi jaringan; perangkat dan sistem mux; layanan tambahan pada siaran digital, misalnya data dan informasi cuaca; dan skema sosialisasi siaran digital ke depan.

Hingga 2019, pemerintah tak kunjung mendapatkan kabar baik dari pembahasan RUU Penyiaran, sementara itu Indonesia tampak tertinggal dari beberapa negara tetangga (seperti Brunei Darussalam, Singapura dan Malaysia) dalam proses transisi ke siaran digital. Meskipun beberapa kali pemerintah mendorong agar migrasi segera dilakukan, ​namun tampak lebih dianggap sebagai "angin lalu" semata, terbukti dari minimnya minat sejumlah televisi swasta besar dalam mempromosikan migrasi siaran digital. Walaupun demikian, pada tahun ini pemerintah dengan "berani" mencanangkan bahwa 2024 merupakan waktu terakhir stasiun TV di Indonesia bersiaran analog. Rencana ini jelas meleset dari target awal pada 2010 lalu yang menargetkan ASO (penghentian siaran analog) pada 2018. Pemerintah kemudian juga mendapatkan angin segar dengan munculnya dukungan dari dua grup media besar, yaitu Trans Media dan Media Group yang menyatakan bahwa mereka akan melakukan siaran digital di 12 daerah yaitu Aceh, Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara setelah memperbaharui izin multipleks-nya. Menurut mereka, digitalisasi TV adalah sebuah keniscayaan. Uniknya (kemungkinan mencerminkan sikap pemiliknya), dua reaksi berbeda justru muncul dari pimpinan asosiasi TV swasta nasional, ATVSI akan langkah kedua grup tersebut. Dari sang ketua, Ishadi S.K. (Trans Media) tampak mendorong ide tersebut, namun wakilnya (saat itu) Syafril Nasution (MNC) menolaknya dengan alasan "ketiadaan regulasi". Pada 31 Agustus 2019, dua TV swasta yang berasal dari grup yang disebutkan sebelumnya (Trans7 dan MetroTV), juga terlibat dalam peluncuran siaran digital di perbatasan di Nunukan, Kalimantan Utara.