Jabarkan Menandatangani dan Memveto RUU dari Presiden Amerika Serikat

Kewenangan legislasi presiden diturunkan dari Klausa Presentment yang memberikan presiden kewenangan untuk memveto RUU yang telah diloloskan oleh Kongres. Namun Kongres juga dapat membatalkan keputusan presiden yang memveto RUU tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan setidak-tidaknya dari dukungan suara dua per tiga anggota Kongres yang biasanya sangat sulit dicapai kecuali untuk legislasi bipartisan yang didukung secara luas. Para perancang konstitusi khawatir jika Kongres akan meningkatkan kewenangannya dan mencoba menghidupkan "tirani mayoritas" sehingga memberikan hak veto kepada presiden dipandang sebagai pemeriksaan penting terhadap kekuasaan legislatif. George Washington percaya bahwa hak memveto ini hanya dapat digunakan dalam kasus dimana RUU tersebut bersifat inkonstitusionil, dimasa sekarang hak memveto ini sering dipakai jika presiden merasa jika RUU yang diloloskan itu bertentangan dengan kebijakan-kebijakannya. Hak memveto – atau ancaman veto – telah berkembang untuk menjadikan kepresidenan modern sebagai bagian pusat dari proses legislatif Amerika.

Lebih khusus, dibawah Klausa Presentment pada saat RUU telah diloloskan oleh Kongres maka presiden dapat :

Menandatangani RUU tersebut dalam jangka waktu 10 hari (hari minggu tidak dihitung) dan RUU tersebut menjadi UU.

Memveto RUU dalam jangka waktu 10 hari dan mengembalikan RUU tersebut kepada Kongres dan menyatakan keberatan— RUU itu tidak menjadi undang-undang, kecuali jika kedua majelis Kongres memberikan suara setidaknya dua pertiga anggota Kongres untuk membatalkan veto presiden tersebut.

Tidak mengambil tindakan terhadap RUU dalam jangka waktu di atas—RUU menjadi undang-undang, seolah-olah presiden telah menandatanganinya, kecuali Kongres ditunda pada saat itu, dalam hal ini RUU tersebut tidak menjadi undang-undang.