Jabarkan Kerugian dari Pemberontakan Petinju

Pada tanggal 7 September 1901, pengadilan kekaisaran Qing setuju untuk menandatangani "Protokol Petinju" yang juga dikenal sebagai Perjanjian Damai antara Aliansi Delapan Negara dan Tiongkok. Protokol memerintahkan eksekusi 10 pejabat tinggi yang terkait dengan wabah dan pejabat lain yang dinyatakan bersalah atas pembantaian orang asing di Tiongkok. Alfons Mumm (Freiherr von Schwarzenstein), Ernest Satow dan Komura Jutaro masing-masing menandatangani atas nama Jerman, Inggris dan Jepang.

Tiongkok didenda perang sebesar 450.000.000 tael perak murni (≈540.000.000 troy ons (17.000 t) @ 1,2 ozt/tael) atas kerugian yang ditimbulkannya. Perbaikan harus dibayar pada tahun 1940, dalam waktu 39 tahun, dan akan menjadi 982.238.150 tael termasuk bunga (4 persen per tahun). Untuk membantu memenuhi pembayaran, disepakati untuk menaikkan tarif yang ada dari 3,18 menjadi 5 persen, dan mengenakan pajak atas barang bebas bea sampai sekarang. Jumlah ganti rugi diperkirakan oleh penduduk Tionghoa (kira-kira 450 juta pada tahun 1900), agar setiap orang Tionghoa membayar satu tael. Pendapatan bea cukai Cina dan pajak garam menjamin reparasi. Tiongkok membayar 668.661.220 tael perak dari tahun 1901 hingga 1939, setara dengan tahun 2010 hingga ≈US$61 miliar berdasarkan paritas daya beli.

Vikaris Apostolik Ordos Belgia, Mgr. Alfons Bermyn menginginkan pasukan asing ditempatkan di Mongolia Dalam, tetapi Gubernur setempat menolak. Bermyn mengajukan petisi kepada Enming Manchu untuk mengirim pasukan ke Hetao di mana pasukan Mongol Pangeran Duan dan pasukan Muslim Jenderal Dong Fuxiang diduga mengancam umat Katolik. Ternyata Bermyn mengarang kejadian tersebut sebagai hoax. Misionaris Katolik Barat memaksa bangsa Mongol untuk menyerahkan tanah mereka kepada umat Katolik Cina Han sebagai bagian dari ganti rugi kelompok Petinju menurut sejarawan Mongol Shirnut Sodbilig. Bangsa Mongol telah berpartisipasi dalam serangan terhadap misi Katolik dalam pemberontakan kelompok Petinju.

Pemerintah Qing tidak menyerah pada semua tuntutan asing. Gubernur Manchu Yuxian, dieksekusi, tetapi pengadilan kekaisaran menolak untuk mengeksekusi Jenderal Han China Dong Fuxiang, meskipun dia juga mendorong pembunuhan orang asing selama pemberontakan. Janda Permaisuri Cixi campur tangan ketika Aliansi menuntut dia dieksekusi dan Dong hanya diuangkan dan dikirim kembali ke rumah. Sebaliknya, Dong menjalani kehidupan mewah dan pengasingan kekuasaan di provinsi asalnya Gansu. Setelah kematian Dong pada tahun 1908, semua gelar kehormatan yang telah dilucuti darinya dikembalikan dan dia dimakamkan secara militer penuh.