Jelaskan Pangeran Dipati Tuha (1660-1700) dari Afdeling Paser dan Tanah Bumbu

Selanjutnya menjadi kerajaan Bangkalaan sejak 1780

Pada tahun 1780, kerajaan Tanah Bumbu dibagi dua wilayah. Bagian utara diserahkan kepada Pangeran Prabu, disebut Kerajaan Bangkalaan yang merupakan pusat kerajaan Tanah Bumbu sebelumnya. Sedangkan bagian selatan diserahkan kepada Ratu Intan I menjadi Ratu Tjangtoeng I dan Batoe Litjin I. Ia menikah dengan Sultan III dari Kesultanan Pasir yaitu Sultan Dipati Anom Alamsyah Aji Dipati (1768-1799). Di wilayah kerajaan selatan ini terdapat daerah Kusan, yang kemudian diserahkan oleh Ratu Intan I kepada keponakannya Pangeran Amir sebagai Raja Kusan I. Ratu Intan I mendukung perjuangan Pangeran Amir untuk menuntut tahta Kesultanan Banjar peninggalan ayahnya, Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah. Tentu saja penunjukkan Pangeran Amir sebagai Raja Kusan ini ditentang oleh rivalnya yaitu pemerintahan pusat keraton Banjar di Kayu Tangi (Martapura) yang segera juga menunjuk Puwana Deke sebagai penguasa Kerajaan Pagatan pada kawasan yang sama. Pangeran Amir akhirnya terusir dari wilayah Kusan. Kelak sebagai penguasa baru kerajaan Kusan ini ditunjuk Pangeran Muhammad Nafis. Di wilayah selatan ini kemudian pada tahun 1861 didirikan juga Kerajaan Sabamban dan Kerajaan Poelau Laoet.

Kerajaan Bangkalaan yang terletak di wilayah utara kemudian dibagi menjadi beberapa kerajaan kecil kepada anak-anak Pangeran Prabu:

Pangeran Nata sebagai Raja Bangkalaan II.

Pangeran Seria sebagai Raja Tjingal I, Tjangtoeng II dan Batoe Litjin II, Bangkalaan III.

Ratu Agung Gusti Besar sebagai Ratu Manoenggoel, Sampanahan I, Bangkalaan IV.

Pangeran Mangku Gusti Ali sebagai Raja Sampanahan III.

Sebelum tahun 1841 Ratu Agung Gusti Besar sebagai penguasa Bangkalaan, Sampanahan dan Manoenggoel dan Pangeran Seria penguasa Tjingal, Tjangtoeng and Batoe Litjin kemudian menggantikan abangnya, Pangeran Nata menjadi Raja Bangkalaan III. Saudaranya yang lain, Pangeran Mangku Gusti Ali, menjabat kepala pemerintahan Sampanahan. Ratu Agung Gusti Besar menikahi Aji Raden dari Pasir, kemudian Ratu Agung Gusti Besar digantikan anaknya, Pangeran Aji Jawi sampai 1841.

Sekitar tahun 1846 merupakan pemerintahan Ratu Intan II sebagai Ratu Bangkalaan IX, Manoenggoel dan Tjingal II. Ratu Intan II menikahi Pangeran Agung Aji Pati dari Pasir, yang mendampinginya menjabat kepala pemerintahan sampai meninggalnya, yaitu pada tahun 1846. Aji Pati juga dianggap sebagai Raja Bangkalaan IX. Ratu Intan II kemudian menikahi Pangeran Abdul Kadir dari Kusan, yang kelak pada tahun 1861 menjadi Raja Poelau Laoet.

Dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, yang secara tegas disebut sebagai kerajaan adalah Kerajaan Kota Waringin di Kalimantan Tengah sekarang, tetapi distrik-distrik di atas memang sering disebut sebagai raja misalnya misalnya Raja-raja Kotabaru (Poelau Laoet).

Pemerintah sipil di wilayah Kalimantan Timur-Kalimantan Tenggara di bawah kekuasaan asisten Residen GH Dahmen yang berkedudukan di Kutai (Samarinda). Pemerintah swapraja dikuasakan kepada beberapa kepala.

Kepala di Poelau Laoet yang baru dibentuk dijabat oleh Pangeran Abdul Kadir. Kepala di Pulau Batoe Litjin [dan Tjangtoeng?] dijabat oleh Pangeran Syarif Hamid. Kepala Pulau Sampanahan dijabat oleh Pangeran Mangku Gusti Ali. Kepala di Pulau Bangkalaan, Tjingal. Manoenggel dijabat oleh Pangeran Muda Muhammad Arifbillah Aji Samarang putra dari Pangeran Agung Aji Pati. Kepala di Pulau Sabamban yang baru dibentuk dijabat oleh Pangeran Syarif Ali Alaydrus. Bangkalaan merupakan pusat dari wilayah ini sejak masih bernama Kerajaan Tanah Bumbu. Pemerintah sipil dibentuk sekitar 1860-1863, pasca dihapuskannya kesultanan Banjar oleh penguasa kolonial Belanda pada 1860.

Di Kalimantan Tenggara yang secara aktual bagian dari Kesultanan Banjar menjadi lebih atau lebih semi-independen. Belanda mendaftarkan penguasa lokal tersebut sebagai Raja dan Sultan Bawahan Hindia Belanda.