Jabarkan Landasan Hukum dari Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan pada pasal 1 ayat (2) UU nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, anggota bursa efek perantara pedagang efek yang mempunyai ijin usaha dari OJK dimana kewenangan ini dahulu berada di tangan Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dan memiliki hak untuk menggunakan system dan /atau sarana di bursa efek sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut disebutkan pada  Angka 1 Peraturan III.A Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep- 00184/BEI/12-2018 tentang Keanggotaan Bursa (selanjutnya disebut Peraturan BEI III.A) jo. Angka 1.1 Peraturan Nomor III.I Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00022/BEI/02-2017 tentang Keanggotaan Margin dan Short Selling.

Selain itu, karakteristik unik yang hanya dimiliki dari Bursa Efek adalah dapat bertindak sebagai anggota bursa juga sekaligus berposisi sebagai pemegang saham atau yang disebut dengan investor.[16]

Bursa efek Indonesia bukan Badan Usaha Milik Negara karena para pihak pemegang saham di bursa efek adalah para anggota bursa. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMN merupakan badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modal dimiliki oleh negara yang berasal dari kekayaan negara. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur suatu perseroan dapat disebut sebagai BUMN apabila modal seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara dari kekayaan yang dipisahkan.