Saya mau tau Kemerosotan (1648–1764) dari Sejarah Polandia

Pada masa pemerintahan Raja Jan II Kazimierz Waza (1648–1668), raja ketiga sekaligus yang terakhir dari wangsa Waza, demokrasi kaum ningrat mengalami kemerosotan sebagai akibat dari invasi-invasi asing dan kekacauan di dalam negeri. Segala malapetaka ini menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat dan menandai akhir dari Zaman Keemasan Polandia, dan membuat Persemakmuran Polandia-Lituania yang pernah sangat berkuasa itu lambat laun menjadi rentan terhadap intervensi asing.

Pemberontakan Kazaki Chmielnicki (1648–1657) mengungkung kawasan tenggara tanah jajahan Mahkota Polandia. Pemberontakan ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Hak liberum veto (hak setiap anggota Sejm untuk serta-merta membubarkan sidang yang sementara berlangsung) untuk pertama kalinya dipakai oleh seorang deputi pada tahun 1652. Praktik ini pada akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Polandia secara kritis. Dalam Perjanjian Pereyaslav (1654), kaum pemberontak Ukraina menyatakan diri sebagai kawula Tsar Rusia. Perang Utara kedua berkecamuk di kawasan pusat negeri Polandia selama kurun waktu 1655–1660. Perang ini juga meliputi aksi invasi terhadap Polandia yang sedemikian brutal dan menghancurkannya sampai-sampai disebut sebagai Air Bah Swedia. Perang ini diakhiri pada tahun 1660 dengan Perjanjian Oliva, yang mengakibatkan Polandia harus melepas beberapa daerah yang terletak di kawasan utara wilayahnya. Pada tahun 1657, Perjanjian Wehlau-Bromberg menetapkan kemerdekaan Kadipaten Prusia. Angkatan Bersenjata Persemakmuran Polandia-Lituania mampu mengimbangi kekuatan tempur lawan dalam Perang Rusia-Polandia 1654–1667, tetapi perang ini berakhir dengan pembagian wilayah Ukraina secara permanen antara Polandia dan Rusia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Andrusovo (1667). Menjelang perang berakhir, Rokosz Lubomirski, salah seorang pembesar utama, memberontak melawan raja. Aksi pemberontakan ini benar-benar menggoyahkan kekuatan negara. Perampasan budak belian yang dilakukan secara besar-besaran oleh orang Tatar Krimea juga berdampak sangat buruk bagi ekonomi Polandia. Merkuriusz Polski, surat kabar Polandia yang pertama, terbit pada tahun 1661.

Pada tahun 1668, Raja Jan Kazimierz Waza, yang sangat terpukul akibat ditinggal mati istrinya dan kecewa melihat kemerosotan politik selama masa pemerintahannya, menyatakan diri turun takhta dan hengkang ke Prancis.

Jan III Sobieski dan kemenangan-kemenangan militer terakhir

Raja Michał Korybut Wiśniowiecki, seorang Polandia tulen, terpilih menggantikan Raja Jan II Casimir pada tahun 1669. Perang Polandia-Utsmaniyah (1672–1676) meletus pada masa pemerintahannya, berlangsung sampai tahun 1673, dan berlanjut pada masa pemerintahan penggantinya, Jan III Sobieski (memerintah 1674–1696). Raja Jan Sobieski hendak melaksanakan rencana perluasan wilayah ke kawasan Baltik (dan untuk maksud ini ia diam-diam menandatangani Perjanjian Jaworów dengan Prancis pada tahun 1675), tetapi terpaksa menunda rencananya ini karena dihadapkan dengan perang berlarut-larut dengan Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Dengan bertindak demikian, Raja Jan Sobieski memulihkan kekuatan militer negara Persemakmuran Polandia-Lituania selama jangka waktu yang singkat. Ia membendung usaha perluasan wilayah yang dilakukan kaum Muslim dalam Pertempuran Khotyn pada tahun 1673, dan berjaya meluputkan Wina dari serbuan bangsa Turki dalam Pertempuran Wina pada tahun 1683. Masa pemerintahan Raja Jan Sobieski merupakan lembaran emas terakhir dalam sejarah negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada paruh pertama abad ke-18, keterlibatan aktif Polandia dalam kancah perpolitikan internasional akhirnya terhenti. Perjanjian Perdamaian Abadi (1686) merupakan penyelesaian penetapan garis perbatasan terakhir antara Polandia dan Rusia sebelum terjadinya peristiwa Pemisahan Polandia yang pertama pada tahun 1772.

Negara Persemakmuran Polandia-Lituania, yang nyaris tak henti-hentinya dilanda peperangan sampai dengan tahun 1720, harus kehilangan sejumlah besar warganya dan mengalami kehancuran struktur ekonomi dan sosial yang luar biasa. Pemerintah menjadi tidak efektif akibat konflik-konflik dalam negeri yang berskala besar, proses legislasi yang korup, dan manipulasi pihak asing. Kaum ningrat tunduk di bawah kendali segelintir keluarga pembesar feodal yang memiliki daerah kekuasaan. Populasi dan prasarana perkotaan runtuh berkeping-keping, demikian pula lahan-lahan usaha tani rakyat jelata, yang terjerat dalam perhambaan yang kian lama kian berat. Perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan mengalami kemandekan bahkan kemunduran.