Jelaskan Pasca 17 Agustus 1950 dari Martinus Putuhena

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri ke-6 Negara Indonesia Timur, Martinus Putuhena kembali ke Jakarta, dan ditunjuk menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga, hingga pensiun pada tahun 1956. Ia diberi tugas untuk menangani proyek pengembangan permukiman baru di Jakarta di wilayah Kebayoran Baru, yang sebelumnya merupakan proyek milik Pemerintah Hindia Belanda (NICA). Proyek ini dikerjakan oleh perusahaan Belanda bernama Centrale Stichting Wederopbouw atau biasa dikenal dengan singkatannya, CSW, yang didirikan tahun 1948. Pada awalnya, wilayah Kebayoran Baru dibagi ke dalam blok-blok, mulai dari Blok A hingga Blok S, tetapi kini tinggal beberapa Blok yang masih digunakan, antara lain Blok A, Blok B, Blok M yang paling populer, lalu Blok P dan Blok S. Ia juga dilibatkan dalam proyek penyediaan air bersih di Jakarta, termasuk pembangunan bendungan besar di Jatiluhur.

Suatu wilayah baru yang juga dibuka di bawah pimpinan Martinus Putuhena yakni kampus Universitas Indonesia di Rawamangun. Ketika itu, Universitas Indonesia mengalami kekurangan ruang kuliah bagi beberapa fakultas. Untuk mengawasi pembangunan kampus Universitas Indonesia di Rawamangun, maka dibentuklah panitia yang terdiri dari Ir. Martinus Putuhena mewakili Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga, Prof. Ir. Roosseno dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia (waktu itu di Bandung, sekarang ITB) sebagai unsur yang mewakili Universitas Indonesia, dan Mr. R. Sugiarto mewakili Kementerian Keuangan.

Pada tahun 1956 itu pula, Martinus Putuhena ditugaskan ke Belanda untuk melaksanakan pengambilalihan Perusahaan Tambang Timah "Billiton" (NV Gemeenschappelijk Mijnbouw Maatschappij "Billiton"). Pada saat itu, Martinus Putuhena menginjak usianya yang ke-55, batas usia pensiun bagi pegawai negeri, tetapi ternyata pemerintah masih membutuhkan tenaganya. Presiden Soekarno meminta dia menangani Perusahaan Tambang Timah "Billiton". Perusahaan ini pada mulanya dibangun pada masa Hindia Belanda untuk memproduksi timah di Bangka Belitung. Perusahaan patungan ini mendapatkan konsesi produksi timah sampai tahun 1958. Hal itu telah ditetapkan dalam undang-undang. Menjelang akhir masa konsesi itu, perlu dirundingkan kembali bagaimana kelanjutannya. Tugas itu kemudian diserahkan kepada Martinus Putuhena yang dikenal jujur dan lurus.

Pada tahun 1949, perusahaan patungan ini telah mengalami perubahan besar dalam struktur sahamnya. Saham milik Pemerintah Hindia Belanda sebesar 50 persen, sejak pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 diputuskan akan dialihkan kepada Pemerintah Indonesia saat konsesinya berakhir pada tahun 1958. Sisanya, 50 persen, adalah milik swasta Belanda. Pusat administrasinya ketika itu berada di Belanda.

Dalam susunan direksinya terdapat unsur-unsur dari kedua belah pihak. Dengan surat keputusan No. 2293/M tertanggal 2 Maret 1956, Martinus Putuhena diangkat oleh pemerintah menjadi vertegenwoordiger (perwakilan) dalam Raand van Beheer (Dewan Direktur), dan sekaligus menjadi ketuanya. Untuk menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Direktur NV Billiton itu ia diperintahkan berangkat ke Belanda.

Ia menjalankan tugasnya di Belanda hingga Raand van Beheer dihapuskan pada 28 Februari 1958, saat konsesi perusahaan itu habis. Namun, Martinus Putuhena tetap diminta untuk meneruskan perundingan-perundingan untuk membeli modal swasta Belanda yang sahamnya 50 persen itu dan mengalihkannya kepada Pemerintah Indonesia. Hasilnya adalah terbentuklah PT Tambang Timah. Sebagai pernyataan terima kasih, pemerintah meminta PT Tambang Timah memberikan emolument (honor tambahan) bulanan kepada Martinus Putuhena pada tahun 1976.

Pada tahun 1960, ia kembali ke Jakarta dan menjadi konsultan/penasehat teknis swasta.