Jelaskan Keterkaitan dari Konflik kepentingan

Pembuat kebijakan harus dipisah disesuaikan dengan tingkatan jabatan yang linier. Pemisahan tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan pembuatan kebijakan di setiap jabatan. Tugas pokok dan fungsi yang melekat disetiap jabatan harus mampu diawasi dan dikendalikan, agar tidak terjadi pembuatan kebijakan yang merugikan masyarakat, dan memicu konflik kepentingan terhadap suatu golongan atau kelompok tertentu.

Penyelenggara Negara harus melaksanakan tugas sesuai jabatannya. Hal yang menjadikan penilaian kinerja di antaranya profesional, kemampuan, kewenangan, dan tanggung jawab terhadap jabatannya. Pejabat publik yang profesional dapat dilihat dari bidang keahliannya yang sesuai dengan jabatan yang diampu serta, keahlian dalam mengelola tugas pokok dan fungsi yang dibebankan kepada pejabat tersebut. Apabila seluruh pebajat melaksanakan tugas sesuai dengan aturan maka tidak akan ada konflik kepentingan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja.

Konflik kepentingan dengan Good Corporate Governance

Good corporate governance atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan cara melaksanakan pengawasan dan memantau seluruh aktivitas kinerja berdasarkan aturan yang berlaku. Good corporate governance diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, sistem pelaksanaan Good corporate governance juga diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Praktik Good Corporate Governance. Hal yang memicu kepentingan konflik dalam penyelenggaraan pemerintah di antaranya adalah permasalahan birokrasi. Oleh karena itu perlu pengelolaan yang baik di instansi pemerintah. Good corporate governance sangat menjungjung tinggi penerapan etika dalam bekerja, agar menghidari konflik kepentingan dan bekerja sesuai dengan aturan.