Gw mau tau Pasca-PRRI dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

Sejarawan Asia Tenggara Audrey Kahin menulis tindakan PRRI malah melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara yang hendak dicapai. Pasca-PRRI, demokrasi parlementer runtuh dan berganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter. Tiga kekuatan yang menghantam PRRI, yakni Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan tentara tampil ke permukaan menjadi kekuatan utama dalam perpolitikan di Indonesia.

Kekalahan PRRI mengakibatkan berakhirnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai itu dibubarkan oleh Soekarno karena sebagian pemimpin dan pengikutnya terlibat dalam PRRI. Sementara itu, pengaruh PKI justru menguat. Di Sumatra Barat, PKI menguasai posisi strategis di birokrasi, kepala daerah, hingga jabatan wali nagari di penjuru Sumatra Barat. Boer Yusuf, yang berasal dari PKI dan menjadi Sekretaris Daerah Sumatra Barat, mengangkat simpatisan PKI untuk mengisi jabatan penting meskipun pendidikan mereka rendah dan pengalaman kerjanya minim.

PRRI menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengirim satuan tempur dalam jumlah yang besar dan menetapkan Sumatra Barat di bawah kontrol penguasa militer. Hadirnya penguasa militer mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi sentralistis dan dominan dikontrol oleh pihak militer.

Bagi masyarakat Minangkabau, PRRI menimbulkan efek psikologis yang besar, yaitu melekatnya stigma pemberontak, padahal Minangkabau sejak zaman Hindia Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonialisme serta banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Sampai hari ini, para pelaku PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Sementara itu, perlakuan tentara pusat seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI telah mengguncang harga diri dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Minangkabau.

Harun Zain, yang kelak menjadi Gubernur Sumatra Barat, menggambarkan kondisi Sumatra Barat pasca-PRRI seperti "nagari dialahkan garudo". Saat tiba di Padang pada 1961, ia menangkap suasana mencekam dan membisu. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara karena sebagian besar mereka adalah eks-PRRI. Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar.

PRRI menyebabkan timbulnya eksodus besar-besaran orang Minangkabau ke daerah lain. Mochtar Naim dalam bukunya, Merantau (1984) mencontohkan, jumlah orang Minang di Jakarta sebelum terjadinya peristiwa PRRI diperkirakan kurang dari seratus ribu orang. Setelah PRRI, jumlah itu meningkat menjadi beberapa ratus ribu. Pada 1971, Gubernur Jakarta Ali Sadikin memperkirakan sudah terdapat sekitar setengah juta orang Minang di Jakarta.

Menurut sejarawan Gusti Asnan, kekalahan PRRI juga menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan "nama yang aneh". Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan Padang sebagai ganti Minang menjadi marak sebagai bentuk pengaburan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca-PRRI.