Saya mau tau Sejarah dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin

Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin didirikan pada tanggal 25 November 1985 dalam suatu keputusan hasil Konperda Tingkat I PGRI dari 23 - 25 November 1985 di Barabai. Drs. Syamsi selaku Ketua PGRI Tingkat I Kalimantan Selatan yang terpilih kembali untuk kedua kalinya memang untuk mengemban tugas pendirian Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin, karena posisi dia sebagai Kepala Dinas Pendidikan Dasar Tingkat I Kalimantan Selatan akan lebih berkomunikasi dengan berbagai pihak.

Pada bulan Januari 1985, dibentuklah panitia kecil Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) PGRI yang kemudian berubah namanya menjadi Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan PGRI Banjarmasin dengan susunan:

Dengan dukungan dari Gubernur, DPRD Tingkat I, Rektor Unlam, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Tingkat I Kalimantan Selatan serta izin operasional Kopertis Wilayah VII (sekarang, Kopertis Wilayah IX) di Surabaya. Kamudian STKIP PGRI Banjarmasin menerima mahasiswa baru sebanyak 137 orang pada tanggal 22 September 1986 dan menyelenggarakan kuliah perdana yang dilakukan oleh Drs. Syamsi selaku Ketua Daerah Tingkat I PGRI Kalimantan Selatan dan juga selaku panitia kecil pendidikan STKIP PGRI Banjarmasin di Aula Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan.

Untuk pertama kalinya lembaga yang mengurusi STKIP PGRI Banjarmasin dilakukan oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Tingkat I Kalimantan Selatan yang didirikan pada 27 November 1989 dengan pimpinan:

Dengan Pimpinan pertama STKIP PGRI Banjarmasin:

Sedangkan Badan Pengelola yang mengurusi operasional direkrut dari Pengurus Daerah Tk II PGRI Banjarmasin antara lain: Drs. Anang Kamberani, Drs. Asmail Hasan, Drs. M. Husni Thamrin, Darmansyah, Drs. M. Syarkawi, dan Dra. Hj. Erliani.

Pada tahun 1987 STKIP-PGRI Banjarmasin mengalami masa kritis dengan ketentuan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bahwa bagi Perguruan Tinggi Swasta yang belum mendapatkan status dinyatakan statusquo. Dengan perjuangan dan bantuan serta arahan dari PB-PGRI agar STKIP-PGRI Banjarmasin berafiliasi dengan Perguruan Tinggi PGRI yang terdekat dan memungkinkan untuk menampung semua jurusan yang ada di STKIP-PGRI Banjarmasin yaitu berafiliasi dengan IKIP-PGRI Surabaya (sekarang Universitas PGRI Adi Buana disingkat UNIPA).

Pilihan afiliasi tersebut di samping pertimbangan di atas juga dikarenakan ada kemudahan dengan adanya hubungan emosional antara pimpinan STKIP-PGRI Banjarmasin, H.M. Ismail Abdullah (Bupati Tabalong dan Ketua Golongan Karya Tingkat I Kalimantan Selatan), dengan pimpinan IKIP-PGRI Surabaya, H. Hudan Dardiri (Wali kota Pasuruan dan Ketua Golongan Karya Tingkat I Jawa Timur).

Dalam usaha pembaharuan sistem tenaga kependidikan Indonesia, pemerintah telah menetapkan seperangkat kebijakan, antara lain dituangkan ke dalam pola pembaharuan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0124/U/1979, kemudian disempurnakan dengan Surat Keputusan Nomor 0211/U/1982 dan dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999.

Sejalan dengan usaha tersebut dan sekaligus untuk memantapkan penyelenggaraan proses pendidikan atas dasar Sistem Satuan Kredit Semester maka perlu disusun kebijakan akademik dan pengembangan STKIP PGRI Banjarmasin. Kebijakan ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan dan keputusan yang telah dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, serta petunjuk-petunjuk Kopertis Wilayah XI Kalimantan. dan diharapkan dapat dipedomani oleh dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan STKIP PGRI Banjarmasin.