Tolong jelaskan mengenai Masalah kesehatan dari Muhyiddin Yassin

Pada 22 Mei 2020, Muhyiddin masuk ke karantina 14 hari setelah seorang perwira yang menghadiri pertemuan anggota kabinet di Departemen Perdana Menteri pada 21 Mei dinyatakan positif COVID-19. Setelah menyelesaikan masa karantina 14 hari dan dinyatakan negatif COVID-19 pada 4 Juni 2020. Kemudian ia diizinkan kembali ke tempat kerja untuk menjalankan tugas resminya sebagai perdana menteri. Pada 30 Juni 2021, Departemen Perdana Menteri mengumumkan dan membenarkan bahwa Muhyiddin dibawa ke rumah sakit akibat diare.

Pandemi COVID-19 dan perintah pengendalian gerakan Malaysia

Selama pemerintahannya, COVID-19 menyebar ke seluruh negara bagian. Sebagai tanggapan, Muhyiddin mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan perintah kendali pergerakan (PKP) Malaysia 2020 pada 16 Maret 2020 untuk mencegah penyakit itu menjangkiti lebih banyak rakyat Malaysia. PKP dimulai secara nasional dari 18 Maret dan diperpanjang secara bersyarat hingga 9 Juni 2020. Menanggapi dampak ekonomi akibat COVID-19, ia memperkenalkan paket stimulus ekonomi senilai RM 250 miliar pada 27 Maret 2020 untuk meredakan ketegangan ekonomi selama PKP diberlakukan.

Untuk mengendalikan ekonomi, Muhyiddin dan kabinetnya bersedia memotong gajinya 5-10 persen untuk mengurangi beban anggaran negara. Pemotongan gaji tersebut bertujuan untuk memastikan anggaran bantuan untuk COVID-19 cukup. Hal itu diumumkan saat rapat kabinet pada 11 Maret 2020. Selain itu, ia membentuk Dewan Tindakan Ekonomi (EAC) untuk menghadapi masalah ekonomi negara.

Pada 1 Mei 2020, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, Muhyiddin mengumumkan Perintah Kendali Pergerakan Bersyarat (PKPB). Sektor ekonomi tertentu diperbolehkan beroperasi secara bertahap selama SOP atau protokol kesehatan dipatuhi. Pembatasan perjalanan dicabut sebagian untuk memungkinkan mahasiswa yang merantau di kampus mereka dan orang-orang yang terjebak di negara bagian lain untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Olahraga, rekreasi, dan pertemuan besar masih dilarang selama PKPB berlaku.

Pada 10 Mei 2020, diumumkan bahwa PKPB akan berlangsung selama empat minggu hingga 9 Juni. Lebih banyak sektor akan diizinkan untuk beroperasi dan lebih sedikit pembatasan yang akan diterapkan. Pusat perbelanjaan, makan di tempat, dan olahraga non-kontak diizinkan selama menjaga jarak sosial.

PKPB diubah menjadi Perintah Kendali Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang dijalankan sejak 10 Juni hingga 31 Agustus 2020. Di bawah PKPP, lebih banyak pembatasan akan dilonggarkan agar masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-hari sambil mematuhi prosedur operasi standar. Hampir semua kegiatan sosial, agama, bisnis, dan pendidikan diizinkan untuk dilanjutkan. Salon rambut, pasar pagi dan malam, dan bisnis terkait olahraga seperti gimnasium akan dibuka secara terhuyung-huyung, serta jemaah religius seperti salat asalkan mengikuti SOP yang ketat. Pusat refleksi, klub malam, taman hiburan, pusat karaoke, dan pertemuan seperti pesta masih dilarang selama PKPP berlangsung.

Rakyat Malaysia secara serentak mengibarkan bendera putih akibat kehabisan bahan makanan di rumah juga menandakan bahwa mereka sedang membutuhkan bantuan sosial untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Awalnya, kampanye ini digaungkan oleh warganet di media sosial Facebook, Twitter, dan Instagram. Aksi demonstrasi juga dilakukan oleh ratusan pengunjuk rasa yang berkumpul di Kuala Lumpur pada 31 Juli 2021 untuk menyerukan pengunduran diri Muhyiddin atas tanggapan pemerintahannya terhadap penanganan pandemi. Tagar #Lawan menjadi simbol ketidakpercayaan rakyat kepadanya.