Jelasin soal Perdana Menteri Australia dong

Perdana Menteri Persemakmuran Australia adalah kepala pemerintahan di Australia. Orang yang memegang jabatan tersebut adalah Menteri Mahkota paling senior, pemimpin Kabinet dan ketua Komunitas Keamanan Nasional. Jabatan tersebut tidak disebutkan dalam Konstitusi Australia dan hanya terdapat pada tradisi dan konvensi politik tak tertulis. Di samping itu, dalam praktiknya, jabatan tersebut merupakan jabatan politik paling berpengaruh di Australia. Orang yang memegang jabatan tersebut ditunjuk oleh Gubernur-Jenderal Australia. Jabatan Perdana Menteri Australia menggunakan sistem konvensi Westminster yang tidak dituliskan dalam konstitusi Australia. Untuk menjadi Perdana Menteri, seorang politisi harus bisa memegang mayoritas dalam Dewan Perwakilan, sehingganya seorang perdana menteri pasti merupakan pemimpin dari suatu partai politik. Perdana menteri tidak mempunyai masa jabatan yang tetap, tetapi bisa berakhir karena kalah dalam pemilu atau diberhentikan dari partai politiknya.

Kekuasaan eksekutif secara resminya berada dibawah Raja/Ratu Australia dan dijalan oleh Gubernur Jenderal Australia atas saran dari menteri-menteri kabinet, yang dicalonkan oleh perdana menteri dan membentuk Dewan Eksekutif Federal yang diketuai oleh perdana menteri. Perdana menteri juga mengetuai kabinet dan Komite Keamanan Nasional. Dukungan administratif juga diberikan oleh Departemen Perdana Menteri dan Kabinet. Perdana menteri diberikan dua rumah dinas resmi : The Lodge yang berada di Canberra dan Kirribilli House yang berada di Sydney dan juga sebuah kantor di Gedung Parlemen

Terdapat tiga puluh satu orang yang menjabat sebagai Perdana Menteri, dijabat pertama kali oleh Edmund Barton pada tanggal 1 Januari 1901. Perdana menteri dengan masa menjabat terlama adalah Robert Menzies, yang menjabat selama 18 tahun. Sedangkan yang tersingkat adalah Frank Forde, yang menjabat selama satu minggu. Suksesi jabatan perdana menteri tidak dijelaskan dalam undang-undang, bagaimanapun konvensi menjelaskan bahwa gubernur jenderal mungkin memerintahkan Wakil Perdana Menteri Australia untuk menjadi pejabat interim jika terjadi kekosongan jabatan.