Jelaskan Daftar komisioner dari Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Pertama (2003-2006, diperpanjang 1 tahun hingga 2007), terdiri atas:

Dr. Victor W. Menayang, M.A., Ph.D. (Ketua)

Dr. S. Sinansari Ecip (Wakil Ketua)

Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si. (Anggota)

Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Anggota)

Ilya Revianti Sudjono Sunarwinadi, M.Si. (Anggota)

Dr. Andrik Purwasito, DEA (Anggota)

Drs. Dedi Iskandar Muda (Anggota)

2. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Kedua (2007-2010) terdiri atas:

Prof. Dr. Sasa Djuarsa Sendjaja (Ketua)

Fetty Fajriati Miftach, M.A. (Wakil Ketua)

Prof. Dr. S. Sinansari Ecip (Anggota)

Mochamad Riyanto, S.H., M.Si. (Anggota)

M. Izzul Muslimin, S.IP. (Anggota)

Dr. Amar Achmad, M.Si (Anggota)

Bimo Sekundatmo Nugroho, M.Si (Anggota)

Drs. Selamun Yoanes Bosko (Anggota)

3. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Ketiga (2010-2013) terdiri atas:

Dr. Dadang Rahmat Hidayat, S.H., M.Si. (Ketua)

Dr. Nina Mutmainnah Armando, M.Si. (Wakil Ketua)

Ezki Tri Rejeki Widianti, S.H,, M.A. (Anggota)

Dr. Muchamad Riyanto, S,H, M.Si. (Anggota)

Drs. Iswandi Syahputra, M.Si. (Anggota)

Dr. Judhariksawan, S.H, M.H. (Anggota)

4. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Keempat (2013-2016) terdiri atas:

Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. (Ketua)

Idy Muzayyad, M.Si. (Wakil Ketua)

Agatha Lily, S.Sos, M.Si (Anggota)

Sujarwanto Rahmat Muhammad Arifin, S.Si (Anggota)

Fajar Arifianto Isnugroho, S.Sos, M.Si (Anggota)

Danang Sangga Buwana, M.Si. (Anggota)

5. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Kelima (2016-2019) terdiri atas:

Yuliandre Darwis (Ketua KPI Pusat)

Sujarwanto Rahmat Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat)

Prof. H. Obsatar Sinaga (Anggota)

Hardly Stefano Fenelon Pariela (Anggota)

6. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Keenam (2019-2022) terdiri atas:

Agung Suprio (Ketua KPI Pusat)

Mulyo Hadi Purnomo (Wakil Ketua KPI Pusat)

Hardly Stefano Fenelon Pariela (Anggota)

7. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Periode Ketujuh (2022-2025) terdiri atas:

Mohamad Reza (Wakil Ketua KPI Pusat)

I Made Sunarsa (Koordinator Bidang Kelembagaan)

Tulus Santoso (Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran)

Aliyah (Anggota Bidang Pengawasan Isi Siaran)

Muhammad Hasrul Hasan (Koordinator Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran)

Amin Shabana (Anggota Bidang Kelembagaan)

Mimah Susanti (Anggota Bidang Kelembagaan)

Evri Rizqi Monarshi (Anggota Bidang Kelembagaan)

Selama ini, cukup banyak pihak yang mengkritik KPI, karena kinerjanya dianggap tidak maksimal dalam pengawasan penyiaran di Indonesia. Menurut Remotivi, terdapat tiga masalah yang menghantui KPI, yaitu kurang berhasil mengawasi konten penyiaran, gagal menyusun Pedoman Perilaku dan Penyiaran Standar Program Siaran (P3SPS) yang berpihak kepada publik, dan kurang gesit menanggapi keluhan masyarakat.Kinerja KPI Buruk, Ini Faktor-Faktornya Pada beberapa kasus, KPI bertindak justru setelah banyak diperbincangkan (viral) atau menjadi polemik di dunia maya. KPI juga dinilai banyak diintervensi kepentingan politik-ekonomi dan banyak anggotanya yang kurang kompeten.Defisit Ahli dalam Seleksi KPI Ada yang berpendapat, KPI kini kehilangan arah utamanya yang digariskan undang-undang dengan lebih banyak mengeluarkan kontroversi di masyarakat.KPI Kehilangan Roh, Rajin Bikin Kontroversi

Pada awal kemunculnya, KPI memang dimaksudkan memiliki wewenang yang besar, khususnya dalam kontrol atas industri penyiaran dengan kewenangannya yang kuat di bidang perizinan, kepemilikan, teknik dan persyaratan, dll bersama pemerintah. Namun, hasil gugatan sejumlah pihak ke Mahkamah Konstitusi pada 2004 lalu memangkas kebanyakan klausul mengenai wewenang tersebut, dengan menyerahkannya secara penuh ke pemerintah. KPI kini tercatat hanya bisa memberikan sanksi administratif yang tidak bergigi, khususnya ketika menghadapi penyimpangan yang dilakukan industri penyiaran.4 Permasalahan Krusial dalam Pelaksanaan UU Penyiaran

Dipangkasnya kewenangan di bidang-bidang tersebut juga membuat posisi KPI hanya sebagai "pengawas isi siaran" acara-acara di televisi yang sayangnya tidak efektif. Aspek yang lebih dikedepankan selama ini dalam pengawasan siaran tersebut adalah "moralitas", yang sayangnya tidak jelas (abstrak) dan cenderung bersifat klise semata; hal ini membuat publik saat ini banyak yang memandang KPI dengan kacamata yang negatif. Misalnya, ketika sibuk menegakkan aspek seperti larangan "pria berpenampilan kewanitaan", menertibkan 42 lagu yang dianggap berbahasa kasar, dan lainnya, KPI justru sempat tersandung kasus pelecehan seksual di institusinya dan membiarkan saat pelaku pelecehan seksual artis Saiful Jamil ditampilkan di layar televisi.5 Kontroversi KPI, Larang Putar 42 Lagu sebelum Jam 10 Malam hingga Tegur Iklan Blackpink Lembaga ini juga dianggap tebang-pilih ketika melakukan sensor, seperti pernah memberi sanksi pada program SpongeBob SquarePants namun nampak "masa bodoh" akan sinetron di Indonesia yang selama ini dirasa tidak mendidik.KPI Sanksi Spongebob, Netizen Bandingkan dengan Sinetron KPI pun kemudian juga banyak digunjingkan pada hal yang sebenarnya bukan kewenangannya, seperti dianggap ada di belakang sensor dan blur yang berlebihan (khususnya di acara serial animasi dan beberapa acara seperti lomba renang maupun film asing).Bukan KPI yang Menyensor Kartun di TV, Begini Penjelasan Agung Suprio