Jelaskan Sejarah dari DAMRI

Pada tahun 1943, terdapat dua usaha angkutan pada zaman pendudukan Jepang yaitu  yang mengkhususkan diri pada angkutan barang dengan truk, gerobak atau cikar, dan juga terdapat  yang melayani angkutan penumpang dengan kendaraan bermotor atau bus. Pada tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, di bawah pengelolaan Departemen Perhubungan RI, Jawa Unyuu Jidousha berubah nama menjadi Djawatan Pengangkoetan untuk angkutan barang, sementara Jidousha Sokyoku beralih menjadi Djawatan Angkoetan Darat untuk angkutan penumpang.

Pada tanggal 25 November 1946, kedua jawatan itu digabungkan berdasarkan Maklumat Menteri Perhubungan RI No.01/DAM/46 sehingga dibentuklah "Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia", disingkat DAMRI, dengan tugas utama menyelenggarakan pengangkutan darat dengan bus, truk, dan angkutan bermotor lainnya.

Tugas tersebut menjadikan semangat kesejarahan DAMRI yang telah memainkan peranan aktif dalam kiprah perjuangan mempertahankan kemerdekaan melawan agresi Belanda di Jawa.

Pada tahun 1961, terjadi peralihan status DAMRI menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara (BPUPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 233 Tahun 1961, yang kemudian pada tahun 1965, BPUPN dihapus dan DAMRI ditetapkan menjadi sebuah Perusahaan Negara (PN).

Pada tahun 1982, DAMRI beralih status menjadi Perusahaan Umum (PERUM) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1984, serta dengan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2002 dan berkelanjutan hingga saat ini, di mana PERUM DAMRI diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan atau barang di atas jalan dengan kendaraan bermotor. Pada tanggal 8 Juni 2023, pemerintah resmi menggabungkan Perum PPD ke dalam perusahaan ini.

Saat ini, DAMRI merupakan salah satu perusahaan umum yang dimiliki pemerintah pusat yang dibawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.