Saya mau tau Sejarah dari Warok

Pada akhir era Majapahit, warok turut terlibat dalam situasi politik ketika perpindahan kekuasaan dan teritorial dari daerah Wengker yang dikuasai oleh Ki Ageng Kutu jatuh ke tangan Raden Bathara Katong. Para warok yang saat itu setia kepada penguasa Wengker mulai memindahkan loyalitasnya kepada Raden Bathara Katong, putra Brawijaya V dan penguasa baru di Ponorogo. Ki Ageng Kutu atau Demang Suryongalam merupakan kerabat dari Kerajaan Majapahit dan ia memiliki tiga orang anak, yaitu Niken Gandini, Suryolono (Warok Suromenggolo), dan Suryodoko (Warok Surohandoko). Dalam masa pemerintahan Ki Ageng Kutu, Wengker dibagi menjadi tiga bagian: Ki Ageng Hanggolono diberi tugas untuk memimpin daerah bagian barat, Warok Surogentho dan Warok Singokobro memimpin daerah bagian timur, dan Warok Suromenggolo memimpin daerah bagian selatan.

Seiring terjadinya konflik yang berkepanjangan dan pertempuran antara Ki Ageng Kutu dan Raden Bathara Katong, kekuatan pasukan Ki Ageng Kutu mulai melemah. Kemenangan Raden Bathara Katong dan pasukannya atas Ki Ageng Kutu dan pasukan warok membuat para pasukan warok tidak lagi melakukan perlawanan, serta menyambut dan menyatakan dukungan terhadap pemerintahan baru. Dalam masa peralihan ke pemerintahan Raden Bathara Katong, Warok Suromenggolo ditetapkan sebagai Demang Kertosari dan menjadi pengawal pribadi Raden Bathara Katong ketika menjadi adipati, sedangkan Warok Surohandoko menggantikan Ki Ageng Kutu menjadi Demang Surukubeng (sekarang menjadi Desa Kutu di Jetis, Ponorogo), Warok Guno Seco menjadi Kepala Desa Siman, Warok Tromejo di Gunung Loreng, Slahung. Akan tetapi, ada dua warok yang tidak patuh terhadap pemerintahan yang baru, yaitu Warok Surogentho dan Warok Singokobro di sekitar Bukit Klotok, mereka berdua menjadi berandal yang menentang pemerintahan Raden Bathara Katong.

Selain mempunyai pengaruh dalam kesenian dan budaya, peran warok dalam dunia politik tampak sebagai stabilisator dengan melakukan afiliasi penguasa dan mengikuti siapa yang sedang berkuasa. Pada masa selanjutnya, khususnya pada pasca-kemerdekaan, peran warok masih dapat ditemui karena memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam kesenian, sosial, vote-getter, dan pengerahan massa di komunitas atau lingkungannya. Pada tahun 1950-an, muncul banyak grup-grup kesenian Reog yang bernaung di LEKRA, sebuah organisasi kebudayaan di bawah Partai Komunis Indonesia. Untuk mencegah grup-grup kesenian Reog dipakai sebagai propaganda oleh PKI, para tokoh Islam mendirikan KRIS (Kesenian Reog Islam) dan CAKRA (Cabang Kesenian Reog Islam), sedangkan para tokoh Nasionalis mendirikan BREN (Barisan Reog Nasional) dan BRP (Barisan Reog Ponorogo). Setelah terjadinya peristiwa G30S/PKI, para warok yang bernaung di organisasi di bawah PKI dibunuh.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, para warok yang berasal dari kelompok Islam dan nasionalis masih mempunyai pengaruh karena merupakan tokoh seni, tokoh masyarakat, dan sebagai vote-getter. Golkar yang berkuasa pada saat itu, didukung oleh warok dan konco Reog dari belakang. Pemerintah daerah saat itu mengakomodasi banyak warok untuk menduduki jabatan seperti menjadi kepala desa dan lurah. Menurut Tobroni Turejo (Dewan Pembina Partai Golkar Ponorogo), penempatan warok pada jabatan kepala desa dan lurah merupakan upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Pada awal-awal era reformasi, warok dapat mencapai posisi di anggota dewan, sedangkan pada tahun 2000-an tidak ada lagi warok dalam anggota dewan. Menurut seorang pengamat politik Fajar Pramono dalam bukunya Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah, meskipun para warok kini tidak memiliki pengaruh secara langsung dalam dunia politik di Ponorogo, para warok yang mendirikan organisasi yang struktural alih-alih budaya dan kultural, mereka secara institusional berhasil mengantarkan seorang kader menuju pemerintahan Ponorogo.