Jelaskan Sejarah dari Keresidenan Banyumas

Berdasarkan Resolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1 dibentuklah Keresidenan Banyumas yang pada mula wilayahnya terbatas atas lima kadipaten, yaitu: Kadipaten Banyumas, Kadipaten Ajibarang (Banyumas), Kadipaten Purbalingga, Kadipaten Banjarnegara, dan Kadipaten Majenang (Cilacap). Pasca undang-undang desentralisasi tahun 1903, wilayah Keresidenan Banyumas ditetapkan dalam Staatsblad  No. 136 tahun 1907.

Semenjak krisis pada tahun 1950-an, sudah tidak ada keresidenan lagi dan yang muncul faktor kekuasaannya adalah kabupaten. Keresidenan kemudian dikenal dengan istilah "Pembantu Gubernur". Istilah ini sudah tidak digunakan lagi, akan tetapi sebutan "eks-keresidenan" masih dipakai secara informal. Setelah itu, muncul nomenklatur baru yaitu Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Kepala Bakorwil tidak memiliki kewenangan otonom dan administatif karena hanya bertugas mengkoordinasikan hal-hal tertentu kepada wali kota atau bupati. Cakupan Bakorwil tidak sama dengan keresidenan. Semisal Jawa Tengah, eks keresidenan Kedu, Banyumas, dan Pekalongan masuk dalam satu Bakorwil.