Jabarkan Zaman Republik Ketiga (1870–1940) dari Sejarah Gereja Katolik

Pada zaman Republik Ketiga, timbul sengketa seputar status Gereja Katolik. Para rohaniwan dan uskup-uskup Prancis dipandang sebagai sekutu golongan monarkis, mengingat ada banyak rohaniwan yang berasal dari kalangan ningrat. Golongan republikan adalah golongan berbasis kalangan menengah Prancis yang antirohaniwan. Di mata mereka, persekutuan Gereja dengan golongan monarkis adalah ancaman politik terhadap ideologi republikanisme sekaligus bahaya yang mengintai semangat kemajuan modern. Golongan republikan merasa tidak senang terhadap Gereja karena afiliasi politik dan afiliasi kelas sosialnya. Bagi mereka, Gereja mewakili tradisi-tradisi, takhayul-takhayul, dan ideologi monarkisme yang sudah ketinggalan zaman. Golongan republikan didukung umat Protestan dan umat Yahudi. Berbagai aturan hukum diundangkan demi melemahkan Gereja Katolik. Pada tahun 1879, para padri dikeluarkan dari panitia-panitia pengelola rumah sakit dan badan-badan pengurus lembaga amal. Pada tahun 1880, dilancarkan upaya-upaya baru untuk menyingkirkan kongregasi-kongregasi religius. Dari tahun 1880 sampai 1890, tenaga perawat perempuan dari kalangan awam dijadikan pengganti para biarawati di banyak rumah sakit. Konkordat 1801 masih tetap berlaku, tetapi pada tahub 1881, pemerintah menghentikan pembayaran gaji kepada padri-padri yang tidak disenanginya.

Undang-undang sekolah tahun 1882 yang diajukan Jules Ferry, perdana menteri dari golongan republikan, mengatur sistem nasional sekolah-sekolah negeri yang mengajarkan moralitas puritan yang tegas tetapi tidak mengajarkan agama. Untuk sementara waktu, sekolah-sekolah swasta katolik ditoleransi. Nikah sipil diwajibkan, perceraian diizinkan, dan pastor-pastor tentara dibebastugaskan dari angkatan bersenjata.

Ketika terpilih pada tahun 1878, Paus Leo XIII berusaha menenangkan kisruh hubungan Gereja-negara di Prancis. Pada tahun 1884, ia mengimbau uskup-uskup Prancis untuk tidak menunjukkan sikap bermusuhan kepada negara. Pada tahun 1892, ia menerbitkan sebuah ensiklik yang berisi anjuran kepada umat Katolik Prancis untuk mendukung pemerintah Republik Prancis dan membela Gereja dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan politik golongan republikan. Usaha perbaikan hubungan ini gagal. Rasa saling curiga kedua belah pihak sudah telanjur mendarah daging, bahkan kian tajam akibat skandal Dreyfus. Sebagian besar umat Katolik tergolong dalam kubu anti-Dreyfus. Serikat Asumsionis mempublikasikan artikel-artikel anti-Semit dan antirepublikan dalam jurnal mereka, La Croix. Tindakan tersebut membuat para politikus republikan kebakaran jenggot dan bernafsu membalas dendam. Merekas sering kali bekerja bahu membahu dengan loji-loji Tarekat Mason Bebas. Pemerintah Prancis pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Pierre Waldeck-Rousseau (1899–1902) dan Perdana Menteri Émile Combes (1902–1905) bertikai dengan Vatikan dalam soal pengangkatan uskup-uskup. Para pastor tentara dikeluarkan dari rumah-rumah sakit angkatan laut dan rumah-rumah sakit militer (1903–1904), dan tentara diperintahkan untuk tidak berhubungan dengan klub-klub Katolik (1904). Ketika menjadi perdana menteri pada tahun 1902, Émile Combes bertekad mengalahkan agama Katolik dengan telak. Ia menyegel semua sekolah paroki di Prancis, kemudian mengusahakan agar parlemen menolak keabsahan semua tarekat religius. Kelima puluh empat tarekat religius yang ada di Prancis dengan demikian dinyatakan bubar, dan sekitar 20.000 anggota tarekat religius langsung angkat kaki dari Prancis, sebagian besar pindah ke Spanyol. Pada tahun 1905, Konkordat 1801 dinyatakan batal, sehingga Gereja dan negara akhirnya terpisahkan. Seluruh harta benda Gereja disita. Penyelenggaraan ibadat berjemaah diserahkan kepada serikat-serikat awam Katolik yang mengendalikan akses ke gereja-gereja. Pada praktinya, perayaan Misa dan ibadat-ibadat lain terus berjalan. Gereja Katolik di Prancis menderita kerugian besar dan kehilangan setengah imam-imamnya. Meskipun demikian, Gereja memetik keuntungan jangka panjang, yakni kebebasan mengatur diri sendiri, karena negara tidak lagi campur tangan dalam urusan pemilihan uskup dan ideologi Galikanisme pun akhirnya mati.