Kamu bisa jelasin ke aku soal KPH Sukabumi?

1.	Sejarah Pembentukan KPH Sukabumi

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi pada periode 1952 -1957 merupakan bagian dari pengelolaan kawasan hutan provinsi Jawa Barat yang saat itu di bawah pengelolaan Jawatan Kahutanan Jawa Barat, meliputi Kawasan Hutan Cianjur Barat.

Berdasarkan PP No. 64 Tahun 1957 Pasal 8 Ayat 1 Pemangkuan Hutan diserahkan Kepada Pemerintah Daerah Suwantantra TK. I sejaka tahun 1957 - 1978, daerah hutan diubah menjadi Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH), sedangkan Kepala Sub Daerah Hutan (KSDH) diubah menjadi Kepala Sub Kesatuan Pemangkuan Hutan (KSKPH). Wilayah hutan Cianjur Barat dimasukan kedalam kawasan Pemangkuan Hutan Cianjur.

Berdasarkan PP No.2 Tahun 1978, maka seluruh wilayah Dinas Kehutanan DT.I Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Produksi Perum Perhutani Jawa Barat, sedangkan sebutan Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) berubah menjadi Administratur Perum Perhutani/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara keberadaanya diatur oleh peraturan pemerintah No.53/1999 (perubahan dari PP 36/1986), diberi tugas untuk mengelola kawasan hutan negara (Hutan Lindung dan Hutan Produksi) di Jawa Tengan (Unit I), Jawa Timur (Unit II), dan Jawa Barat (Unit III). Pada tahun 2001 berdasarkan PP No.14 Tahun 2001 status Perum Perhutani berubah menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Terakhir status Perhutani berubah lagi menjadi Perum Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2003 Tentang Perum Perhutani.

Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi sebagai satu unit pengelolaan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat wilayah kerjanya meliputi hutan lindung dan hutan produksi yang ada di Kabupaten Sukabumi.

B.	Keadaan Umum KPH Sukabumi

1.	Kawasan Hutan KPH Sukabumi

KPH Sukabumi sebagai salah satu satuan kerja pada Badan Usaha Milik Negara diberi wewenang untuk mengelola hutan di Kabupaten Sukabumi sebagaimana diamanatkan dalam PP. No. 30 Tahun 2003, Tentang Perum Perhutani dengan luas kawasan hutan berdasarkan SK. Menhut No.195 seluas 78,125,18 Ha, dengan perincian luas kawasan hutan berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

Hutan Produksi		= 18.462,53 Ha

Hutan Produksi Terbatas	= 39.261,21 Ha

Hutan Konservasi		= 20.401,44 Ha

Dengan adanya SK. Menhut Nomor 174 dan 175 Tahun 2003, Tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango di BKPH Cicurug seluas 9.490,55 Ha, BKPH Gede Barat seluas 3.807.53 Ha, dan BKPH Palabuhanratu seluas 7.103,36 Ha masuk rencana Perluasan Taman Nasional tersebut.

Sehingga luas kawasan yang efektif dikelola Perum Perhutani KPH Sukabumi nantinya seluas 58.385.26 Ha. Pengurangan luas Definitif wilayah tersebut masih menunggu pengukuran batas dan serah terima fisik.

Berdasarkan kesesuaian lahan kawasan hutan KPH Sukabumi dibagi dalam 2 (dua) kelas Perusahaan, yaitu:

Sedangkan bedasarkan wilayah pengelolaan, dibagi menjadi 2 (dua) Sub KPH (SKPH), dengan perincian sebagai berikut: