Tolong jelaskan mengenai Pelaksanaannya di Indonesia dari Pemerintahan elektronik

Di lihat dari pelaksanaan aplikasi e-government, data dari Depkominfo (2005) menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2005 lalu Indonesia memiliki:

295 situs pemerintah pusat dan pemda;

226 situs telah mulai memberikan layanan publik melalui website;

198 situs pemda masih dikelola secara aktif.

Beberapa pemerintah daerah (pemda) memperlihatkan kemajuan cukup berarti. Bahkan Pemkot Surabaya sudah mulai memanfaatkan egov untuk proses pengadaan barang dan jasa (e-procurement). Beberapa pemda lain juga berprestasi baik dalam pelaksanaan egov seperti: Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DI Yogyakarta, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Utara, Pemkot Yogyakarta,Pemkab Banyuasin, Pemkot Bogor, Pemkot Tarakan, Pemkab Kebumen, Pemkab. Kutai Timur, Pemkab. Kutai Kartanegara, Pemkab Bantul, Pemkab Malang.

Memperhatikan berbagai kondisi pelaksanaan program e-gov seperti dibahas dalam di atas, maka langkah untuk merevitalisasi e-gov Indonesia sudah tidak bisa ditunda lagi. Banyaknya dana yang sudah dihabiskan tidak sebanding dengan hasil yang di peroleh. Namun pelaksanaan proses revitalisasi juga tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa konsep yang jelas.

Perkembangan Pedoman dan Regulasi di Indonesia

Sistem Manajemen Informasi Nasional yang disusun Lemhanas tahun 1989

Kerangka Konseptual Nusantara-21 yang disusun oleh Yayasan Lembaga Telekomunikasi Indonesia, Mei 1998

Undang Undang no. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Instruksi Presiden no. 1 tahun 2001 tentang Pusat Informasi Berbasis Informatika di Komplek Kemayoran

Instruksi Presiden no. 2 tahun 2001 tentang Penggunaan Komputer dengan Aplikasi Komputer Berbahasa Indonesia

Instruksi Presiden no. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Kerangka Teknologi Informasi Nasional yang disusun oleh Tim Koordinasi Telematika Indonesia & Bappenas, Februari 2001

E-Government Online in Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi & Information Infrastructure Development Project, Bank Dunia Februari 2002

Sistem Informasi Nasional - Kerangka Konseptual (November 2002), Kementerian Komunikasi dan Informasi & Universitas Indonesia

Keputusan Presiden no. 9 tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

Instruksi Presiden no. 3 tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga

Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah

Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik

Peraturan Pemerintah no. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Undang Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (memulai KTP Elektronik)

Cetak Biru Sistem Aplikasi E-Government bagi Pemerintah Pusat dan Daerah (Departemen Komunikasi dan Informatika, 2006)

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Menkominfo selaku Ketua Harian Dewan TIK Nasional)

Peraturan Presiden no. 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia National Single Window

Undang Undang no. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang Undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang Undang no. 39 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia no. 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis dan Sistem Informasi Kearsipan Statis

Peraturan Presiden no. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. 2 tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah no. 18 tahun 2012 tentang E-Tendering

Undang Undang no. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial

Peraturan Menteri Pertahanan no. 38 tahun 2011 tentang Kebijakan Sistem Informasi Pertahanan

Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012)

Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara no. 2 tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 23 tahun 2013 tentang Penyelenggara Nama Domain

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional

Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan

Peraturan Presiden no. 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019

Undang Undang no. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (salah satunya mengatur tentang Keputusan Pejabat/Badan Pemerintah dalam bentuk Elektronik)

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika no. 5 tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara

Softlaunching Portal Data Terbuka Indonesia (data.id) (2014)