Jelaskan Pendudukan pascaperang dari Revolusi Hungaria 1956

Menjelang akhir dari Perang Dunia II, Angkatan Darat Soviet menduduki Hungaria, dengan negara tersebut jatuh ke dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Segera setelah Perang Dunia II, Hungaria menganut sistem demokrasi multipartai, dan pemilu pada tahun 1945 menghasilkan pemerintahan koalisi dengan Perdana Menteri Zoltán Tildy. Namun, Partai Komunis Hungaria yang merupakan partai Marxis–Leninis dengan ideologi yang sama dengan pemerintah Uni Soviet, terus-menerus menggerus pemerintahan dengan taktik salami, yang sedikit demi sedikit menyingkirkan pengaruh pemerintahan yang dipilih secara demokratis, walau Partai Komunis Hungaria hanya mendapat 17% suara.

Setelah pemilu tahun 1945, posisi menteri dalam negeri, yang membawahi Otoritas Perlindungan Negara (Államvédelmi Hatóság, ÁVH), diambil alih dari kader Partai Petani Kecil Mandiri ke kader Partai Komunis. ÁVH menggunakan berbagai metode dari intimidasi, tuduhan palsu, pemenjaraan, dan penyiksaan untuk menekan pihak oposisi. Periode demokrasi multi partai harus berakhir dalam waktu yang singkat setelah Partai Komunis bergabung dengan Partai Demokrat Sosial untuk membentuk Partai Rakyat Buruh Hungaria dan tidak ada lawan pada pemilu 1949. Republik Rakyat Hungaria kemudian dideklarasikan.

Partai Rakyat Buruh Hungaria memutuskan untuk mengubah sistem perekonomian negara menjadi berlandaskan sosialisme dengan melakukan nasionalisasi secara radikal sesuai dengan model Soviet. Penulis dan jurnalis merupakan golongan pertama yang menyatakan kritik terhadap pemerintah dan kebijakannya, dengan menerbitkan artikel yang mengkritik pemerintah pada tahun 1955. Pada tanggal 22 Oktober 1956, mahasiswa Universitas Teknologi dan Ekonomi Budapest mendirikan kembali Perhimpunan Federasi Mahasiswa dan Pelajar Hungaria yang dilarang oleh pemerintah, dan melakukan demonstrasi pada tanggal 23 Oktober. Kejadian ini yang nantinya akan mengawali sebuah revolusi.

Penindasan politik dan penurunan kondisi perekonomian

Hungaria menjadi negara komunis dibawah kepemimpinan otoriter Mátyás Rákosi. Di bawah rezim Rákosi, polisi rahasia (ÁVH) memulai serangkaian pembersihan, awalnya dalam internal partai kemudian menyebar ke seluruh oposisi pada rezim Rákosi. Para korban dicap sebagai "Titois," "agen barat," atau "Trotskyis" karena tindakan sepele seperti menghabiskan waktu di negara barat untuk ikut serta dalam Perang Saudara Spanyol. Keseluruhan, sekitar setengah dari pejabat partai tingkat menengah dan bawah—paling sedikit 7.000 orang—telah dibantai.

Pada tahun 1950 hingga 1952, ÁVH secara paksa merelokasi ribuan orang untuk memperoleh properti dan rumah untuk anggota Partai Rakyat Buruh, dan untuk menyingkirkan ancaman dari kaum intelektual dan kelas borjuis. Ribuan orang ditangkap, disiksa, diadili, dan dipenjarakan di kamp konsentrasi, dideportasi ke timur, atau dieksekusi mati, termasuk pendiri ÁVH László Rajk. Dalam waktu satu tahun, lebih dari 26.000 orang dipindahkan secara paksa dari Budapest. Akibatnya, pekerjaan dan rumah sangat sulit didapatkan. Para korban pengusiran mengalami kesulitan dalam hidup dan banyak dari mereka yang ditahan dijadikan buruh paksa pada lahan kolektif. Banyak yang meninggal karena kondisi kehidupan yang buruk dan malnutrisi.

Pemerintahan Rákosi dengan saksama mempolitisasi sistem pendidikan Hungaria untuk menggantikan kaum berpendidikan dengan intelektual kiri. Pelajaran bahasa Rusia dan politik komunis menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah dan universitas di seluruh Hungaria. Sekolah agama diambil alih oleh negara dan para pemimpin gereja diganti dengan mereka yang loyal dengan pemerintah. Pada tahun 1949, pemimpin dari Gereja Katolik Hungaria, Kardinal József Mindszenty, ditangkap dan dihukum penjara seumur hidup dengan dakwaan pengkhianatan tingkat tinggi terhadap negara. Di bawah Rákosi, pemerintahan Hungaria merupakan salah satu pemerintahan paling represif di Eropa.

Perekonomian Hungaria pascaperang mengalami berbagai kesulitan. Hungaria setuju untuk membayar pampasan perang sekitar US$300 juta kepada Uni Soviet, Cekoslowakia, dan Yugoslavia dan membantu garnisun tentara Soviet. Pada tahun 1946, Bank Nasional Hungaria memperkirakan biaya pampasan perang sebesar "19 sampai 22 persen dari pendapatan negara tahunan." Pada tahun yang sama, mata uang Hungaria mengalami depresiasi, mengakibatkan hiperinflasi terbesar sepanjang sejarah. Keikutsertaan Hungaria dalam Comecon (Dewan Bantuan Ekonomi Bersama/Council Of Mutual Economic Assistance) yang didukung Uni Soviet membuat Hungaria tidak dapat melakukan perdagangan dengan negara barat atau menerima bantuan Rencana Marshall .

Selain itu, Rákosi memulai Rencana Lima Tahun pertama pada tahun 1950. Rencana ini berlandaskan pada program yang telah diterapkan lebih dulu oleh Joseph Stalin yang bertujuan untuk meningkatkan hasil industri hingga 380 persen. Sama seperti di Uni Soviet, Rencana Lima Tahun tersebut tidak mencapai target yang tinggi karena ekspor bahan mentah dan teknologi yang berlebihan ke Uni Soviet dan pembersihan yang dilakukan oleh Rákosi terhadap kelas profesional. Rencana Lima Tahun ini justru melemahkan perindustrian yang ada dan menyebabkan upah buruh riil menurun hingga 18 persen antara 1949 hingga 1952.

Walau pendapatan negara per kapita meningkat pada tiga tahun pertama tahun 1950-an, standar hidup mengalami penurunan. Pemotongan pendapatan untuk investasi industri membuat pendapatan siap pakai menurun; mismanajemen membuat kelangkaan bahan pangan yang parah, sehingga pemerintah harus memberlakukan penjatahan terhadap roti, gula, tepung, dan daging. Kewajiban untuk membeli obligasi negara juga mengurangi pendapatan pribadi. Hasilnya pendapatan siap pakai dari buruh dan pekerja pada tahun 1952 hanya dua per tiga dari pendapatan siap pakai pada tahun 1938. Kebijakan tersebut memicu ketidakpuasan dari warga, dengan membengkaknya utang luar negeri dan kelangkaan barang.