Jelaskan Kebijakan dari Anies Baswedan

Anies tidak melanjutkan sejumlah kebijakan Basuki, beberapanya seperti: rutin merekam rapat lalu mengunggahnya, yang tidak dilanjutkan oleh Anies karena menilai hal itu banyak mudharatnya; rumah susun sistem sewa di zaman Basuki untuk rakyat kurang mampu dengan biaya hanya Rp 5–15 ribu per hari yang dana tersebut untuk pemeliharaan dan kebersihan rusun, dirubah oleh Anies menjadi sistem beli dengan DP Rp 0 dan cicilan bunga flat 5% dengan harga Rp 200 jutaan untuk ukuran 23,8 m2 dan Rp 400 jutaan untuk ukuran 34,3 m2, yang sampai penghujung masa jabatannya Anies hanya sekitar 1% dari target awalnya yang rampung dibangun; dan reklamasi sejumlah pulau buatan yang dibatalkan pula oleh Anies.

Selama berkampanye, Anies dikenal mengusung gagasan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya". Ia mengusung berbagai program dan kebijakan, seperti pembangunan Kampung Akuarium, revitalisasi pasar tradisional, penutupan Hotel Alexis terkait bisnis prostitusi, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, pembangunan Stadion Internasional Jakarta, dan lain-lain. Termasuk pula peningkatan pelayanan terhadap Kartu Jakarta Pintar, sehingga berubah namanya menjadi KJP Plus. Perizinan terhadap proyek reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta juga dilakukannya pada 26 September 2018.

Anies memberikan program untuk masyarakat Jakarta dalam memiliki rumah dengan uang muka (; DP) ringan, bahkan bernilai nol. Program ini diklaim menarik bagi warga karena sulitnya mendapatkan rumah terjangkau di Jakarta. Namun, program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidakkonsistenan. Anies awalnya mengajukan nama "DP Nol Persen", akan tetapi dianggap melanggar aturan Bank Indonesia. Ia kemudian mengubahnya menjadi "DP Nol Rupiah", dan kemudian "DP Nol", dengan membuat klaim bahwa masyarakat menyalahartikan idenya dan bahwa "DP Nol Rupiah" tidak sama dengan larangan Bank Indonesia mengenai cicilan "DP Nol Persen". Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkan tersebut rumah tapak atau rumah susun. Ia berkelit bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya tidak akan membangunkan rumah, namun hanya memfasilitasi berbagai transaksi perumahan, sehingga tidak masalah apakah rumahnya rumah tapak atau rumah susun. Oleh Sandi, pernyataan ini diralat kembali bahwa program ini mirip dengan program rumah susun di Singapura, di mana program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.

Ide "DP Nol" Anies dianggap tidak masuk akal karena cicilan uang mukanya sendiri dianggap berat untuk dipenuhi oleh rakyat kecil, dengan besar cicilan Rp2.300.000 per bulan. Setelahnya Anies-Sandi dianggap tidak sanggup menunjukkan di wilayah mana program tersebut diwujudkan, dengan pertimbangan adanya lahan kosong cukup luas untuk memfasilitasi program mengatasi backlog 1,3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati "DP Nol", namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang akan membantu program ini. Hingga September 2022, hanya 2.322 unit dari target 9.081 unit yang telah terwujud.