Saya mau tau Kronologi peristiwa dari Peristiwa 17 Oktober

Pada tanggal 17 Oktober 1952 terjadi demonstrasi di Jakarta. Semula, massa mendatangi gedung parlemen, kemudian mereka menuju Istana Presiden untuk mengajukan tuntutan pembubaran parlemen dan menggantinya dengan parlemen baru serta tuntutan segera dilaksanakan pemilihan umum. Penyebab utama dari peristiwa ini adalah terlalu jauhnya campur tangan kaum politisi terhadap masalah intern Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu kota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden. Peristiwa 17 Oktober 1952 ini diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal 25 Februari 1955 yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat.

Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat. Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijaksanaan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi soal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Manai Sophiaan selaku anggota Parlemen mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk mempelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dalam lingkungan AD. Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka. Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, tetapi berusaha mempercepat pemilu. Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.