Jelaskan Pasca kemerdekaan dari Transportasi rel di Indonesia

Operator perkeretaapian Indonesia pada masa kemerdekaan (1945-1949) adalah Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI) dan Staatsspoorwegen Verenigd Spoorwegbedjrift (SS/VS). Pada awal tahun 1950—menyusul pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949, DKARI dan SS/VS dilebur menjadi satu dalam wadah baru bernama Djawatan Kereta Api (DKA). Jawatan ini berubah nama menjadi Perusahaan Negara Kereta Api (1963-1971), Perusahaan Jawatan Kereta Api (1971-1991), Perusahaan Umum Kereta Api (1991-1999), dan PT Kereta Api (1999-2010), PT Kereta Api Indonesia (2010-sekarang).

Sejak 1950 hingga 2007, KAI memegang monopoli sebagai operator tunggal perkeretaapian Indonesia. Namun, seiring ditetapkannya regulasi terbaru, yakni Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian, pemerintah membuka keran lebar bagi seluruh sektor supaya turut mengembangkan perkeretaapian. Hingga saat ini telah hadir pula beberapa entitas anak PT KAI yang turut menjadi operator, seperti PT Kereta Commuterline Indonesia (mengoperasikan KRL dan sebagian KA komuter), PT Kereta Api Logistik (mengoperasikan KA Logistik), PT Kereta Api Pariwisata (mengoperasikan KA Wisata), dan PT Railink (patungan dengan PT Angkasa Pura II mengoperasikan KA Bandara). Adapun operator non-KAI, antara lain PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda) (mengoperasikan MRT Jakarta), dan PT Jakarta Propertindo (mengoperasikan LRT Jakarta).