Jelaskan Pemerintahan dari Dinasti Ayyubiyah

Salahuddin membentuk struktur pemerintahan yang berasaskan kedaulatan kolektif: ia membentuk sebuah konfederasi yang terdiri dari berbagai wilayah yang disatukan oleh gagasan pemerintahan keluarga. Berdasarkan sistem ini, terdapat sejumlah "sultan kecil", sementara salah satu anggota keluarga Ayyubiyah akan menjadi as-Sultan al-Mu'azzam, yaitu pemegang jabatan tertinggi. Setelah kematian Salahuddin, jabatan yang amat didambakan tersebut diperebutkan oleh anggota keluarga Ayyubiyah. Persaingan yang terjadi di antara anggota Bani Ayyubiyah di Mesir dan Syam menjadi begitu sengit sampai-sampai salah satu dari antara mereka kadang-kadang akan bekerja sama dengan Tentara Salib. Kedua wilayah itu sendiri memiliki gaya pemerintahan yang berbeda. Di Syam, setiap kota besar diperintah oleh seorang anggota keluarga Ayyubiyah yang relatif independen, sementara di Mesir, terdapat tradisi pemerintahan tersentralisasi yang memungkinkan kendali langsung atas provinsi-provinsi lain dari ibu kota di Kairo. Namun, Kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad masih memegang hegemoni di wilayah Ayyubiyah, terutama di Asia Barat Daya. Contohnya, hakim kepala Damaskus masih diangkat oleh Abbasiyah pada masa kekuasaan Ayyubiyah.

Kekuasaan politik terpusat di rumah tangga Ayyubiyah yang tidak hanya terikat oleh hubungan darah; budak dan orang-orang terdekat dapat memperoleh kekuasaan yang besar atau bahkan yang tertinggi. Seringkali ibu kandung seorang penguasa Ayyubiyah yang masih muda bertindak secara independen atau bahkan sebagai penguasa. Para kasim juga memiliki kekuasaan yang besar di Ayyubiyah. Mereka berperan sebagai pengiring dan atabeg di dalam rumah tangga atau sebagai amir dan panglima pasukan di luar rumah tangga. Salah satu pendukung Salahuddin yang paling penting adalah kasim Bahauddin bin Syaddad yang membantunya melengserkan Fatimiyah, merampas harta benda mereka, dan membangun tembok benteng Kairo. Sepeninggalan al-Aziz Utsman, Bahauddin menjadi wali anak laki-laki Utsman, al-Mansur, sehingga ia sempat menguasai Mesir hingga al-Adil naik ke tampuk kekuasaan. Sultan-sultan berikutnya mengangkat kasim sebagai wali sultan dan bahkan menganugerahi mereka dengan kedaulatan atas kota-kota tertentu, seperti Syamsuddin Sawab yang dianugerahi kota Amid dan Diyar Bakr pada tahun 1239.

Dalam sistem pemerintahan dinasti Ayyubiyah, terdapat tiga cara utama dalam merekrut elit-elit terdidik yang diperlukan untuk memerintah kota-kota. Cara pertama adalah dengan memberikan dukungan ekonomi dan politik kepada para syekh yang mengabdi kepada keluarga penguasa Ayyubiyah di tingkatan daerah. Cara lainnya adalah dengan memberikan kepada para syekh pendapatan yang diperoleh diwan, yakni badan pemerintahan negara. Metode ketiga adalah dengan memberikan wakaf kepada para syekh. Seperti negara-negara pendahulunya, Dinasti Ayyubiyah hanya memiliki segelintir lembaga negara. Untuk membentuk ikatan dengan elit-elit terdidik di kota-kota Ayyubiyah, mereka menjalankan praktik patronase. Praktik pemberian wakaf kepada golongan elit mirip dengan pemberian fief (iqta'at) kepada para panglima. Dengan ini, Dinasti Ayyubiyah dapat merekrut elit yang bergantung kepada mereka, tetapi tidak terhitung sebagai bawahan secara administratif.

Setelah berhasil menaklukkan Yerusalem pada tahun 1187, Dinasti Ayyubiyah di bawah pemerintahan Salahuddin mungkin merupakan negara pertama yang menciptakan jabatan amir al-hajj (panglima peziarahan) untuk melindungi karavan Haji tahunan yang bertolak dari Damaskus ke Mekkah, dan Salahuddin menganugerahkan jabatan tersebut kepada Tughtakin bin Ayyub.