Saya mau tau Akhir dari hukum segregasi dari Hukum Jim Crow

Tindakan tegas untuk mengakhiri segregasi rasial terjadi ketika Kongres sepakat untuk mengesahkkanUndang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Kombinasi faktor-faktor yang kompleks terjadi secara bersamaan dan secara tak terduga pada periode 1954–1965 yang memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan penting. Mahkamah Agung telah mengambil inisiatif pertama dalam putusannya Brown v. Board of Education (1954), yang menyatakan bahwa segregasi rasial di sekolah-sekolah publik adalah tidak konstitusional. Implementasi putusan ini berlangsung cepat di kawasan Utara dan negara-negara perbatasan, tetapi sengaja dihentikan di Selatan oleh gerakan yang disebut Perlawanan Massif, yang disponsori oleh orang-orang pedesaan pendukung segregasi yang sebagian besar mengendalikan badan legislatif negara bagian. Kaum liberal selatan yang mengadvokasi moderasi dihentikan oleh kedua belah pihak dan memiliki dampak yang terbatas. Yang mempunyai peran jauh lebih signifikan adalah Gerakan Hak Sipil, terutama Konferensi Kepemimpinan Kristen Selatan (SCLC) yang dipimpin oleh Martin Luther King, Jr. Gerakan ini menggantikan NAACP lama yang jauh lebih moderat dalam mengambil peran kepemimpinan. King mengorganisir demonstrasi besar-besaran, yang menyita perhatian media besar-besaran di era ketika berita jaringan televisi adalah fenomena yang inovatif dan ditonton secara universal.

SCLC, aktivis mahasiswa dan organisasi lokal yang lebih kecil menggelar demonstrasi di seluruh kawasan Selatan. Perhatian nasional terfokus pada Birmingham, Alabama, tempat pengunjuk rasa dengan sengaja memprovokasi Bull Connor dan pasukan polisinya dengan menggunakan remaja muda sebagai demonstran – dan Connor menangkap 900 orang dalam satu hari saja. Keesokan harinya Connor melepaskan tongkat biliar, anjing polisi, dan selang air bertekanan tinggi untuk membubarkan dan menghukum para demonstran muda dengan kebrutalan yang dirasakan di seluruh negeri. Hal itu adalah sangat buruk untuk bisnis, dan untuk citra kota di kawasan Selatan yang progresif dan modern. Presiden John F. Kennedy, yang sebelumnya telah menyerukan moderasi, mengancam akan menggunakan pasukan federal untuk memulihkan ketertiban di Birmingham. Hasilnya di Birmingham adalah kompromi dengan walikota baru membuka perpustakaan, lapangan golf, dan fasilitas kota lainnya untuk orang-orang kulit putih dan kulit hitam setelah adanya pengeboman gereja dan pembunuhan.

Pada musim panas 1963, terdapat 800 demonstrasi di 200 kota besar dan kecil di kawasan selatan, dengan lebih dari 100.000 peserta, dan terjadi 15.000 penangkapan. Di Alabama pada bulan Juni 1963 Gubernur George Wallace meningkatkan krisis dengan menentang perintah pengadilan untuk menerima dua mahasiswa kulit hitam pertama ke Universitas Alabama. Kennedy menanggapinya dengan mengirimkan Kongres RUU hak-hak sipil yang komprehensif, dan memerintahkan Jaksa Agung Robert Kennedy untuk mengajukan tuntutan hukum federal terhadap sekolah yang masih tersegregasi, dan menolak untuk memberikan bantuan dana pendidikan untuk program-program yang diskriminatif. Doktor King memulai demonstrasi besar-besaran di Washington pada Agustus 1963 dengan membawa 200.000 demonstran di depan Lincoln Memorial, majelis politik terbesar dalam sejarah negara itu. Pemerintahan Kennedy kemudian memberikan dukungan penuh kepada gerakan hak-hak sipil, tetapi anggota kongres yang berasal dari kawasan selatan memblokir rancangan undang-undang hak-hak sipil.

Setelah Kennedy dibunuh, Presiden Lyndon Johnson menyerukan pengesahan segera undang-undang hak-hak sipil Kennedy sebagai penghormatan untuk presiden yang telah meninggal. Johnson membentuk koalisi dengan Partai Republik Utara di Kongres, dan dengan bantuan pemimpin Senat Republik Everett Dirksen dengan bagian di Senat awal tahun 1964. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, filibuster selatan dipatahkan dan Senat akhirnya meloloskan RUU versinya pada 19 Juni dengan suara 73-27.

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 adalah bentuk penegasan paling kuat tentang persamaan hak yang pernah dibuat oleh Kongres. Undang-Undang ini menjamin persamaan akses ke akomodasi-akomodasi umum seperti restoran dan tempat hiburan, memberi wewenang kepada Departemen Kehakiman untuk menuntut sekolah-sekolah yang tersegregasi, memberikan kekuasaan baru kepada Komisi Hak Sipil; dan mengizinkan dana federal untuk dipotong dalam kasus-kasus diskriminasi. Selain itu, diskriminasi ras, agama, dan gender dilarang dalam kegiatan bisnis dengan 25 karyawan atau lebih, serta dalam hal perumahan dan apartemen. Kawasan Selatan menolak RUU itu sampai saat-saat terakhir. Akan tetapi, setelah undang-undang baru ini ditandatangani oleh Presiden Johnson pada 2 Juli 1964, undang-undang itu diterima secara luas di seluruh negeri. Hanya ada sedikit oposisi keras, yang dilambangkan oleh pemilik restoran Lester Maddox di Georgia.