Jelaskan Masalah reorganisasi dari Penyatuan Jerman

Meskipun disebut "Dewan", institusi ini tidak sama dengan perwakilan umum dalam konsep modern. Banyak negara-negara Jerman yang tidak memiliki konstitusi, dan negara dengan konstitusi (seperti Kadipaten Baden) mendasarkan hak suara pada kepemilikan, sehingga membatasi hak suara pada sejumlah laki-laki. Selain itu, solusi ini tidak melambangkan status baru Prusia. Meskipun angkatan bersenjata Prusia dikalahkan dalam Pertempuran Jena-Auerstedt pada tahun 1806, Prusia kembali menunjukkan kemampuan tentaranya di Waterloo. Akibatnya, pemimpin Prusia berharap akan memainkan peran penting dalam politik Jerman.

Kebangkitan nasionalisme Jerman, yang didorong oleh pengalaman bersama pada periode dominasi Napoleon, mengubah hubungan politik, sosial, dan budaya negara-negara Jerman. Organisasi siswa Burschenschaft dan demonstrasi umum (seperti yang diadakan di Istana Wartburg pada Oktober 1817) membantu menimbulkan rasa kesatuan di antara penutur bahasa Jerman di Eropa Tengah. Selain itu, janji implisit (dan kadang-kadang eksplisit) selama Perang Pembebasan memunculkan harapan akan kedaulatan rakyat dan partisipasi publik dalam proses politik, meskipun janji ini tidak dipenuhi setelah perang dimenangkan. Pergolakan organisasi siswa menimbulkan ketakutan di antara pemimpin konservatif (seperti Klemens Wenzel, Pangeran von Metternich) akan kemunculan sentimen nasional; pembunuhan penulis drama Jerman August von Kotzebue pada Maret 1819 oleh siswa radikal yang menginginkan penyatuan diikuti oleh proklamasi Dekret Carlsbad pada 20 September 1819 yang menghambat kepemimpinan intelektual pergerakan nasionalis Jerman.

Metternich berhasil menggunakan amarah konservatif terhadap pembunuhan tersebut untuk mengeluarkan undang-undang yang semakin membatasi media dan pergerakan liberal dan nasionalis. Akibatnya, dekret tersebut membuat Burschenschaften bergerak di bawah tanah, membatasi penerbitan karya-karya nasionalis, menyensor media dan korespondensi pribadi, dan membatasi pidato akademik oleh profesor universitas tertentu untuk menghambat diskusi nasionalis. Dekret tersebut kemudian menjadi subjek pamflet Johann Joseph von Görres Teutschland [archaic: Deutschland] und die Revolution (Jerman dan Revolusi) (1820), yang menyatakan bahwa pemerintah tidak akan bisa dan sebaiknya tidak membungkam opini publik dengan tindakan-tindakan reaksioner.