Gw mau tau Pemblokiran media sosial dari Donald Trump

Setelah menjadi pengguna yang produktif, Trump telah diblokir dari memposting konten baru ke Facebook dan Instagram sejak 6 Januari 2021. Hari itu, di tengah kerusuhan di Capitol saat Kongres sedang menghitung suara elektoral, Trump memposting video pendek. Facebook menghapusnya dan memblokir kemampuan Trump untuk memposting konten baru ke kedua platform. Wakil presiden integritas Facebook, Guy Rosen, menjelaskan bahwa video tersebut "berkontribusi daripada mengurangi risiko kekerasan yang sedang berlangsung." (YouTube juga menghapus video yang sama. Twitter pada awalnya menonaktifkan komentar; kemudian, Tweet dihapus.) Keesokan harinya, Facebook mengatakan pemblokiran akan tetap setidaknya sampai akhir masa jabatan Trump pada 20 Januari. Pada 5 Mei 2021, setelah mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan kembali akun Trump, Dewan Pengawas Facebook menguatkan penangguhan Trump di Facebook dan Instagram tetapi menginstruksikan Facebook, Inc. untuk menilai kembali larangan tanpa batas dalam waktu enam bulan, dengan menyatakan bahwa "tidak diperbolehkan bagi Facebook untuk menjauhkan pengguna dari platform untuk waktu yang lama. periode yang tidak ditentukan, tanpa kriteria kapan atau apakah akun akan dipulihkan." Sebulan kemudian, Facebook memutuskan untuk memperpanjang larangan Trump, karena tindakannya "pantas mendapatkan hukuman tertinggi yang tersedia di bawah protokol penegakan baru," dan mempertimbangkan kembali kasusnya tidak lebih awal dari Januari 2023. Pada 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan class action terhadap Facebook, Google dan Twitter, menyatakan bahwa mereka telah terlibat dalam "penyensoran ilegal dan memalukan terhadap rakyat Amerika." Pakar hukum mengatakan gugatan itu memiliki sedikit peluang untuk berhasil.

Sebuah grup Facebook besar bernama "Stop the Steal" didedikasikan untuk gagasan bahwa pemilihan November 2020 "dicuri" dari Trump oleh beberapa jenis penipuan. Dua hari setelah pemilihan, Facebook melarang grup dan tagarnya.

Trump awalnya menggunakan akun pribadinya di Instagram (@realDonaldTrump) terutama untuk berbagi foto pribadi, termasuk foto dirinya dengan cucu-cucunya. Pada September 2015 – saat itu dengan sekitar 377 ribu pengikut – ia menggunakan platform tersebut untuk merilis iklan politik. Iklan ini, "Act of Love", menyerang lawan utama Jeb Bush tentang topik imigrasi. Bersamaan dengan tanggapan Bush, itu menunjukkan bahwa Instagram bisa menjadi alat politik daripada sekadar aplikasi berbagi foto pribadi. Trump juga menggunakan platform tersebut untuk berkontribusi pada kontroversial mengenai film Ghostbusters 2016 dengan memposting video yang mengkritik pemeran yang semuanya perempuan. Sebagai tanggapan, sutradara Paul Feig mengklaim bahwa "pendukung Trump" bertanggung jawab atas beberapa "kebencian internet" yang diarahkan pada film tersebut.

Ketika Trump menjadi presiden, akun pribadinya telah berkembang menjadi lebih dari 5 juta pengikut. Dia juga mengambil alih akun resmi (@whitehouse), di mana dia memposting gambar dari pelantikannya. Pada saat itu, diharapkan akun resmi tersebut terutama akan menampilkan karya Kepala Fotografer Resmi Gedung Putih setelah salah satunya dipilih; namun, kontribusi Shealah Craighead relatif kecil, terutama jika dibandingkan dengan karya Pete Souza pada masa pemerintahan Obama.

Akun YouTube Trump ditangguhkan karena pelanggaran kebijakan selama setidaknya tujuh hari pada 13 Januari 2021, setelah kerusuhan di Gedung Kongres Amerika Serikat; untuk periode ini tidak mungkin lagi mengupload video baru ke situs. Pada tanggal 26 Januari 2021, YouTube memperpanjang larangan dengan menyatakan, "Mengingat kekhawatiran tentang potensi kekerasan yang sedang berlangsung, saluran Donald J. Trump akan tetap diblokir. Tim kami tetap waspada dan memantau dengan cermat setiap perkembangan baru." Pada 4 Maret 2021, CEO YouTube Susan Wojcicki menyatakan bahwa YouTube akan mencabut penangguhan saluran Donald Trump ketika "risiko kekerasan telah berkurang." Pada 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan class action terhadap YouTube dan CEO-nya.

Pada 6 Januari 2021, menyusul kerusuhan di Capitol Amerika Serikat, Snapchat mengunci akun Trump. Perusahaan mengumumkan pada 13 Januari 2021 bahwa akunnya akan diblokir secara permanen.

Pada 7 Januari 2021, akun Twitch Trump dinonaktifkan tanpa batas waktu. Ini dilakukan sebagai tanggapan atas dugaan hasutan Trump untuk menyerbu Gedung Kongres Amerika Serikat. Meskipun profil dan video yang diarsipkan masih dapat dilihat, dia tidak akan dapat melakukan streaming selama akunnya dinonaktifkan.

Pada 13 Januari 2021, CNN melaporkan bahwa menantu Trump Jared Kushner telah mencegah pejabat Trump memberikan Trump kehadiran di Parler and Gab setelah Trump ditangguhkan di Twitter dan platform media sosial utama lainnya.

Twitter tanpa batas waktu melarang Trump dari Twitter pada 8 Januari 2021 pukul 18:21. Menurut Twitter, Trump ditangguhkan "karena risiko hasutan kekerasan lebih lanjut" dari tweetnya, menulis tweet spesifik oleh Trump yang "kemungkinan akan menginspirasi orang lain untuk meniru tindakan kekerasan yang terjadi pada 6 Januari 2021, dan bahwa ada banyak indikator bahwa mereka diterima dan dipahami sebagai dorongan untuk melakukannya." Perusahaan juga mencatat bahwa "Rencana untuk unjuk rasa bersenjata di masa depan telah mulai berkembang biak di dalam dan di luar Twitter, termasuk serangan sekunder yang diusulkan ke Gedung Capitol AS dan gedung DPR negara bagian pada 17 Januari 2021." Keputusan Twitter muncul setelah akunnya dikunci selama interval 12 jam dua kali dan setelah tiga tweetnya dihapus selama penyerbuan gedung Capitol. Penangguhan itu menyebabkan Trump kehilangan lebih dari 88 juta pengikut. Dalam tweet terakhirnya sebelum larangan permanen, Trump mengumumkan bahwa dia tidak akan menghadiri pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021. Pada 14 Januari, CEO Twitter Jack Dorsey membela pelarangan Trump, tetapi juga mengatakan itu "menjadi presiden yang saya rasa berbahaya." Pada 10 Februari 2021, CFO Twitter Ned Segal mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa larangan akun Twitter bersifat permanen, bahkan jika Trump mencalonkan diri lagi. Pada 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan class action terhadap Twitter dan CEO-nya.

Pada Maret 2021, CEO Alphabet, Twitter, dan Facebook diumumkan hadir di hadapan panel DPR untuk ditanyai tentang keterlibatan platform media sosial dalam penyerbuan US Capitol dan keputusan mereka selanjutnya untuk menghapus atau melarang Trump dari platform mereka. Sidang akan mempertanyakan Bagian 230, sebuah undang-undang yang ingin diubah oleh beberapa pembuat kebijakan, baik Demokrat maupun Republik, karena khawatir hal itu memberi perusahaan teknologi besar terlalu banyak kekuatan dalam menentukan informasi apa yang diizinkan di platform mereka.

Pada 21 Maret 2021, Trump memposting pernyataan tentang perbatasan AS-Meksiko ke situs webnya yang "disukai dan dibagikan lebih dari 661.000 kali" di Facebook dan Twitter, meskipun dia sendiri sudah dilarang dari platform tersebut. Pada hari yang sama, dilaporkan bahwa dia merencanakan jaringan media sosialnya sendiri.

Media sosial sendiri telah ditutup secara permanen

Situs web 45office.com diluncurkan pada 29 Maret. Di dalamnya terdapat biografi dan foto Trump dan istrinya. Trump berencana untuk berpartisipasi dalam “dua hingga tiga bulan”, menurut penasihat Trump Jason Miller yang juga menyatakan bahwa situs tersebut akan “sepenuhnya mendefinisikan ulang permainan” dan bahwa ia mengharapkan “puluhan juta” untuk menggunakannya. Pengunjung dapat membuat permintaan untuk salam pribadi atau kehadiran di suatu acara. Situs tersebut berpusat di sekitar sejarah kepresidenan Donald Trump yang tidak menyebutkan dua pemakzulan, korban tewas COVID-19, kehancuran ekonomi setelah pandemi, atau penyerbuan Gedung Kongres Amerika Serikat yang menandai akhir masa jabatannya.

Pada 4 Mei 2021, Trump meluncurkan halaman web baru, "From the Desk of Donald J. Trump," di situs komite aksi politik Save America DonaldJTrump.com, di mana ia memposting pesan di bawah 280 karakter yang dapat dibagikan oleh pengunjung ke Facebook atau Twitter (platform yang melarang Trump memiliki akun sendiri di sana). Meskipun situs tersebut mengklaim sebagai "platform komunikasi" di mana para pendukungnya dapat berbicara "dengan bebas dan aman", tidak ada cara bagi pengguna untuk memposting konten mereka sendiri atau untuk membalas posting Trump. Pada hari blog diluncurkan, ada 159.000 interaksi media sosial; pada hari kedua, kurang dari seperlima jumlah itu; dan pada hari-hari berikutnya, setidaknya selama dua minggu ke depan, tidak pernah mencapai 10% dari interaksi hari pertama. Menurut perkiraan oleh Washington Post, pada pertengahan Mei, "Situs web Trump - termasuk blog barunya, halaman penggalangan dana, dan etalase online - menarik lebih sedikit pengunjung yang diperkirakan daripada layanan adopsi hewan peliharaan Petfinder dan situs resep Delish." Situs ini ditutup secara permanen kurang dari sebulan setelah diluncurkan.

Platform baru bernama Gettr diluncurkan pada 4 Juli 2021 dengan penasihat Trump Miller sebagai CEO. Trump dilaporkan tidak terlibat dalam Gettr, meskipun Miller berharap dia akan bergabung dengan platform tersebut.

Pada 20 Oktober 2021, diumumkan bahwa Trump akan meluncurkan situs media sosial baru bernama Truth Social. Ini akan dijalankan oleh Trump Media & Technology Group, sebuah perusahaan yang didirikan pada Februari 2021 dan yang pada 20 Oktober 2021 membuat kesepakatan untuk bergabung dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus, Digital World Acquisition, yang akan mendanainya. Komite Nasional Partai Republik mengirim email keesokan harinya meminta para pendukung untuk bergabung dengan Truth Social. Platform ini dijadwalkan untuk memasuki beta terbatas pada November 2021 di iOS melalui Apple App Store sebelum peluncuran publik penuh pada 2022.

Tanggapan kritikus pemblokiran akun media sosial

Kelompok hak-hak sipil mengatakan bahwa larangan Twitter dan Facebook Trump "sudah lama tertunda" dan bahwa perusahaan media sosial telah menunda secara berlebihan dalam mengambil langkah-langkah untuk melawan kekerasan politik. Co-CEO kelompok hak-hak sipil dan advokasi Free Press mengatakan larangan itu "terlambat sehari dan kekurangan satu dolar" tetapi menyambut baik langkah itu. Banyak pejabat Demokrat menyambut baik larangan tersebut. Yaël Eisenstat, mantan petugas CIA yang sebelumnya bekerja pada kebijakan pemilu di Facebook, mengatakan: "Saya tidak akan memuji langkah itu sekarang ketika secara politis itu adalah keputusan yang paling jelas, mudah dan – jujur saja – bisnis yang bagus. Menghasut Anda pengikut untuk terlibat dalam pemberontakan adalah bentuk pengkhianatan yang tinggi dan membiarkan platform Anda digunakan untuk tujuan itu membuat Anda terlibat." Larangan itu juga dikritik oleh banyak pejabat AS yang mendukung Trump, dengan senator Republik Ted Cruz menyatakan larangan itu "tidak masuk akal dan sangat berbahaya", dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyamakan larangan itu dengan sensor politik di Tiongkok.

Sebuah survei terhadap rakyat Amerika yang diambil setelah penyerbuan Capitol dan penangguhan permanen akun Trump di Twitter menunjukkan bahwa 61% setuju dengan keputusan untuk melarang Trump, sementara 39% menentang. Dukungan dibagi secara tajam oleh partai: 80% Demokrat, 59% independen, dan 36% Republik mendukung larangan tersebut. Dari mereka yang disurvei, 58% setuju dengan pernyataan "Tindakan Presiden Trump minggu ini berbahaya dan menghapusnya dari Twitter adalah hal yang benar untuk dilakukan", sementara 42% setuju dengan pernyataan "Saya khawatir bahwa Twitter secara permanen menangguhkan Presiden Trump menetapkan seorang presiden berbahaya dengan perusahaan teknologi menyensor kebebasan berbicara dan pejabat pemerintah."

Beberapa pemimpin asing mengkritik larangan Twitter terhadap Trump. Seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa Twitter benar untuk menandai pernyataan palsu dalam posting Trump, tetapi dia memandang penangguhan permanen sebagai "bermasalah" karena pandangannya bahwa pembatasan "hak atas kebebasan berpendapat" harus diputuskan oleh pemerintah daripada perusahaan swasta. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengecam keputusan untuk melarang Trump, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka melarang perusahaan swasta untuk melarang pejabat pemerintah dan telah mengarahkan pejabat untuk mengeksplorasi kemungkinan membuat jaringan sosial yang dikelola negara Meksiko; López Obrador membandingkan tindakan semacam itu oleh situs web dengan "Inkuisisi Spanyol", sementara Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan bahwa pemerintah konservatif Polandia berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk membatasi bagaimana perusahaan media sosial dapat memoderasi konten. Namun, Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Eropa yang Cocok untuk Era Digital, menyarankan bahwa larangan itu dapat dibenarkan, dengan mengatakan: "Ini, tentu saja, situasi yang paling ekstrem, bahwa presiden Amerika Serikat menghasut orang untuk pergi ke Kongres. Jadi saya sepenuhnya menerima bahwa ini adalah situasi ekstrem, dan batas telah dilanggar."

Dalam analisis Februari 2021, Michael Humphrey, seorang profesor jurnalisme dan komunikasi di Universitas Negeri Colorado, menulis bahwa tweet Trump ditandai dengan penekanan pada penceritaan dan "penulisan ulang" dunia, dan didasarkan pada lima tema: "Versi sebenarnya Amerika Serikat dilanda penjajah"; "Orang Amerika sejati bisa melihat ini"; "Saya (Trump) secara unik memenuhi syarat untuk menghentikan invasi ini"; "Kemapanan dan agen-agennya menghalangi saya"; dan "AS berada dalam bahaya besar karena ini." Karena elemen-elemen ini fleksibel, "pembentukan" dan "penjajah" bisa siapa saja. Tweet Trump juga ditandai dengan kontradiksi: misalnya, ia menggambarkan Tiongkok secara beragam sebagai mitra dan kemudian musuh.

Menurut South China Morning Post, media pemerintah Republik Rakyat Tiongkok, komentator dan akademisi juga mengkritik Trump yang dilarang dari platform media sosial, menyebut larangan itu "sebuah kisah peringatan dari platform media sosial yang menggunakan terlalu banyak kekuatan" dan juga mengklaim "bahwa larangan itu munafik bertentangan dengan advokasi kebebasan berbicara AS."

Penasihat Trump ditahan dan diinterogasi di Brasil

Pada September 2021, Miller dan tokoh media sayap kanan Amerika lainnya dalam rombongan perjalanannya, ditahan dan diinterogasi selama tiga jam di bandara internasional di Brasília, Brasil menyusul partisipasi dalam Pertemuan CPAC Brasil 2021. Investigasi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan oleh Hakim Agung Brasil Alexandre de Moraes atas informasi yang salah yang diduga dilakukan oleh pemerintahan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Miller memuji para pendukung Bolsonaro sebagai "patriot yang bangga" dan mengklaim bahwa mereka telah dideplatform dan dilarang oleh otoritas Brasil.

Trump tidak akan hadir pelantikan Biden

Ia hanya presiden Amerika Serikat kelima yang keluar yang tidak menghadiri pelantikan penggantinya, setelah John Adams pada tahun 1801, John Quincy Adams pada tahun 1829, Martin Van Buren pada tahun 1841, dan Andrew Johnson pada tahun 1869.