Jelaskan Karier diplomat dari Abdurrahman Mohammad Fachir

Pada bulan November 1983, Fachir diterima sebagai PNS di Kementerian Luar Negeri. Ia memulai karier di kementerian yang saat itu dipimpin oleh Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja, SH sebagai Pjs. Kepala Seksi Dewan Keamanan PBB Direktorat Organisasi Internasional pada tahun 1985.

Tahun 1988 Fachir ditugaskan di KBRI Baghdad sampai tahun 1992, saat-saat terjadinya invasi Irak terhadap Kuwait yang kemudian menyulut Perang Teluk I. Dalam peperangan yang berkecamuk, Fachir bersama para staf KBRI Baghdad harus mengungsikan ratusan WNI, sebagian besar TKW, keluar dari Baghdad menuju Yordania. "Itulah kali pertama saya sebagai diplomat harus menyelamatkan para WNI ke Tanah Air. Tidak saja di Baghdad, namun juga mereka yang berada di Kuwait City. Perjalanan harus lewat darat sejauh ratusan kilometer untuk setiap kali misi dan ini berlangsung dalam beberapa kali misi. Bahkan, mobil kami pernah kena tembak. Tapi Alhamdulillah selamat," kenang Fachir.

Sepulang dari negeri Saddam Hussein, Fachir lalu diperbantukan pada Badan Pelaksana Ketua Gerakan Non Blok (GNB) saat Indonesia memimpin GNB (1992–1995) dan kemudian menempati pos di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York sebagai Penanggung jawab Satuan Tugas GNB pada tahun 1995–1999. Fachir kemudian ditunjuk sebagai Kepala Subdit Politik dan Keamanan, Direktorat Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri, sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Panitia Kerja Tetap Antar Departemen pada tahun 1999–2002 . Setelah itu, ia dipercaya sebagai Kepala Biro Naskah dan Penerjemahan Sekretariat Negara sekaligus sebagai Penerjemah Resmi Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2002–2004.

Tahun 2004 Fachir diangkat menjadi Wakil Kepala Perwakilan di Malaysia, dan menjadi Kuasa Usaha Ad Interim semenjak berakhirnya masa jabatan Duta Besar Rusdiharjo, pada Februari 2007. Meskipun hanya kurang satu tahun menjabat Kuasa Usaha Ad Interim di Malaysia, ia telah banyak melakukan perubahan. Antara lain, pengurusan paspor tidak bisa lagi melalui agen. Yang bersangkutan harus mengurus langsung. Peran Satgas Perlindungan dan Pelayanan WNI di KBRI Kuala Lumpur juga sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Begitu banyak kasus yang berhasil ditangani, walaupun masih ada yang sedikit tercecer.