Jelaskan Pengakuan negara dari Negara berdaulat

Praktik negara yang berkaitan dengan pengakuan dari negara-negara biasanya jatuh di suatu tempat antara pendekatan deklarator dan konstitutif. Hukum Internasional tidak mengharuskan suatu negara untuk mengakui negara-negara lain. Pengakuan ini sering dipotong ketika negara baru dipandang sebagai tidak sah atau telah terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Tidak diakuinya oleh hampr seluruh masyarakat internasional dunia terhadap Rhodesia dan Siprus Utara adalah contoh yang baik dari ini, mantan Rhodesia hanya telah diakui oleh Afrika Selatan, dan Siprus Utara hanya diakui oleh Turki. Dalam kasus Rhodesia, pengakuan itu banyak dipotong ketika minoritas kulit putih merebut kekuasaan dan berusaha untuk membentuk negara di sepanjang garis Apartheid Afrika Selatan, sebuah gerakan yang menjelaskan Dewan Keamanan PBB sebagai penciptaan "rezim minoritas rasis tak sah". Dalam kasus Siprus Utara, pengakuan itu dipotong dari negara yang dibuat di Siprus Utara. Hukum Internasional tidak mengandung larangan deklarasi kemerdekaan dan pengakuan suatu negara adalah masalah politik. Sebagai hasilnya, Siprus Turki memperoleh "status pengamat" dalam KECEPATAN, dan wakil-wakil mereka yang terpilih di Majelis Siprus Utara; dan Siprus Utara menjadi pengamat anggota OKI dan OKSE.

Formosa atau Taiwan juga bersituasi yang sama. Hanya 21 negara di dunia mengakui Republik Tiongkok (nama resmi dari Formosa). Republik Rakyat China menyatakan bahwa Formosa adalah bagian darinya.

Negara de facto dan de jure

Sebagian besar negara-negara berdaulat adalah negara de jure dan de facto (yaitu, mereka yang ada baik dalam hukum maupun dalam kenyataan). Namun, suatu negara dapat diakui hanya sebagai negara de jure yangdalam hal ini diakui sebagai pemerintah yang sah dari sebuah wilayah di mana ia tidak memiliki kontrol sebenarnya. Sebagai contoh, selama Perang Dunia Kedua, pemerintah dalam pengasingan dari sejumlah negara-negara Eropa kontinental terus menikmati hubungan diplomatik dengan Sekutu, terlepas bahwa negara mereka berada di bawah pendudukan Nazi. OPP dan Otoritas Palestina mengklaim bahwa Negara Palestina adalah sebuah negara berdaulat, klaim yang telah diakui oleh sebagian besar negara, meskipun wilayah yang diklaim tersebut secara de facto berada di bawah kendali Israel.[./Sovereign_state#cite_note-israel-36 [36]] Kesatuan lain mungkin memiliki kontrol de facto atas suatu wilayah tetapi tidak memiliki pengakuan internasional; ini mungkin dianggap oleh masyarakat internasional untuk menjadi hanya negara de facto. Mereka dianggap secara de jure negara hanya sesuai dengan hukum mereka sendiri dan oleh negara-negara yang mengenali mereka. Misalnya, Somaliland ini umumnya dianggap sebagai keadaan seperti itu. Untuk daftar kesatuan yang ingin secara universal diakui sebagai negara berdaulat, tetapi tidak memiliki pengakuan diplomatik lengkap seluruh dunia, lihat daftar negara dengan pengakuan terbatas.

Hubungan antara negara dan pemerintah

Meskipun istilah "negara" dan "pemerintah" sering digunakan secara bergantian, hukum internasional membedakan antara negara nonfisik dan pemerintahnya; dan pada kenyataannya, konsep "pemerintah dalam pengasingan" didasarkan atas perbedaan itu. Negara adalah kesatuan yuridis nonfisik, dan bukan organisasi apapun. Namun, biasanya, hanya pemerintah suatu negara dapat mewajibkan atau mengikat negara, misalnya dengan perjanjian.