Saya mau tau Latar belakang dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia

PRRI dilatarbelakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatra Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20–25 November 1956. Dihadiri oleh 612 veteran, reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banteng.

Lewat Piagam Banteng, para peserta reuni menuntut pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional dan Angkatan Darat. Mereka juga menuntut komando pertahanan daerah dan menghidupkan kembali Divisi Banteng. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem pemerintahan yang terpusat yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan daerah, dan hilangnya inisiatif daerah. Untuk memperjuangkan Piagam Banteng, maka dibentuk Dewan Banteng yang di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng beranggotakan 17 orang, delapan di antaranya dari perwira aktif atau pensiun, dua dari polisi, dan tujuh lainnya dari kalangan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.

Pembentukan Dewan Banteng diikuti dengan dewan serupa di berbagai daerah yakni: Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon; Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol Barlian; dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual. Dewan-dewan ini kelak bergabung menjadi Dewan Perjuangan pada September 1957.

Dalam menghadapi berbagai pergolakan daerah, Presiden Soekarno semula masih mengutamakan diplomasi. Perdana Menteri Djuanda mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) pada 10–14 September 1957 di Jakarta. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution mengusulkan masalah di daerah dengan penggunaan kekerasan. Namun, usaha Nasution tersebut tidak berhasil dan Presiden Soekarno menyetujui pelaksanaan Munas. Nasution menyiasati pelaksanaan Munas tidak mengarah pada masalah yang mengancam posisinya. Ia mengadakan larangan pertemuan komandan-komandan militer tanpa seizin KSAD.

Larangan KSAD justru membuat pimpinan militer di daerah melakukan pertemuan yang tidak direncanakan. Pada 7–8 September 1957, menjelang dilaksanakannya Munas, beberapa pimpinan militer di daerah terlebih dulu mengadakan musyawarah di Palembang. Mereka menghasilkan apa yang dikenal dengan sebutan Piagam Palembang, yakni tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan dwitunggal Soekarno-Hatta sesuai dengan kedudukan semula; mengganti KSAD Nasution dengan stafnya; membentuk senat; otonomi daerah; dan melarang aktivitas komunis. Namun, tuntutan pimpinan militer di daerah yang disampaikan di Munas tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nasution berhasil meyakinkan kabinet dan Presiden Soekarno tentang adanya kepentingan terselubung dari para pimpinan militer tersebut.