Jelaskan Permasalahan politik dari Ketuanan Melayu

Pada pemilihan umum 2008, BN kembali berkuasa untuk pertama kalinya tanpa mayoritas mutlak di Dewan Rakyat, yang berarti BN tidak bisa lagi mengesahkan amendemen konstitusi tanpa dukungan partai oposisi. Hasil pemilu secara luas dipandang sebagai cerminan ketidakpuasan tentang keadaan ekonomi negara dan meningkatnya ketegangan etnis di dalam negeri; tiga partai oposisi utama telah berkampanye pada platform yang mengutuk NEP dan tanggapan pemerintah terhadap kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Sebulan setelahnya, Putra Mahkota Kelantan Tengku Faris Petra mengatakan dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Front Aksi Persatuan Melayu yang baru dibentuk bahwa sejak orang Melayu menyerah pada pemberian kewarganegaraan non-Melayu, yang terakhir tidak boleh mencari persamaan atau perlakuan khusus. Dalam pidatonya, pangeran juga menyerukan persatuan Melayu untuk memastikan bahwa kedaulatan dan supremasi Melayu tetap terjaga.

Anwar Ibrahim, mantan Wakil Presiden UMNO dan mantan Wakil Perdana Menteri, yang Parti Keadilan Rakyatnya menjadi partai terbesar kedua di Parlemen setelah pemilu, dan pemimpin de facto dari koalisi oposisi Pakatan Rakyat, memilih untuk menolak ketuanan Melayu demi "ketuanan rakyat" (supremasi rakyat). Merayakan berakhirnya larangan lima tahun dari aktivitas politik pada 15 April 2008, ia mengatakan kepada wartawan: "Kami di sini untuk melawan kampanye propaganda besar-besaran oleh para pemimpin Umno, yang berbicara tentang supremasi Melayu. Dan memberikan jawaban pasti yang jelas sebagai jawaban atas ini, untuk mengatakan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita inginkan adalah Malaysia baru, adalah supremasi bagi semua orang Malaysia. " Seminggu kemudian, istrinya Wan Azizah Wan Ismail, presiden PKR, mengatakan kepada pers bahwa" kita harus tidak terus-menerus berbicara tentang supremasi Melayu atau meminggirkan ras tertentu, yang tidak ingin dilihat orang, "malah mendorong adopsi ketuanan rakyat.

Tak lama kemudian, Hishammuddin sendiri meminta maaf atas pengangkatan kerisnya di tiga majelis umum tahunan UMNO sebelumnya, sambil mengatakan bahwa ia menyesal "jika itu menimpa orang non-Melayu". Dia menolak berkomentar apakah dia akan mengulangi tindakan itu di masa depan. Permintaan maaf bersyaratnya mendapat kritik pedas dari dalam UMNO; Salah satu outlet media menggambarkan reaksi tersebut sebagai berikut: "Sentimen di antara banyak orang di partai ini adalah bahwa orang Tionghoa dan India mengkhianati BN ketika mereka memilih Pakatan Rakyat. Ada sakit hati. Ada kemarahan. Jadi mengapa Hishammuddin harus terlalu khawatir tentang apa orang non-Melayu memikirkan aksi keris? " Banyak yang merasa bahwa permintaan maaf itu sendiri mengancam ketuanan Melayu. Abdullah menyambut baik permintaan maaf tersebut, dengan mengatakan itu berani dan "menjelaskan kepada orang non-Melayu peran penting keris dalam komunitas Melayu". Menanggapi pertanyaan tentang berkurangnya supremasi Melayu pasca pemilu, ia mengatakan bahwa ini lebih pada paritas bagi komunitas Bumiputra, menolak gagasan dominasi politik:

Shortly thereafter, Information Minister Ahmad Shabery Cheek insisted that ketuanan Melayu did not imply a master-slave relationship in any sense between the Malays and non-Malays. Instead, he suggested, it referred to the institution of the Malay monarchs, who had once been the "masters", but gave up their primacy when the Federal Constitution was adopted at independence. Shabery cited Article 182 of the Constitution, which grants the royalty certain legal immunities, as an example of Malay supremacy. However, some prominent members of the royalty such as the Raja of Perlis and former Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Sirajuddin Putra Syed Jamalullail have themselves been critical of ketuanan Melayu; in early 2009, the Raja stated that "In Malaysia, every race is tuan [master]... I believe that if everyone understands that every individual of any race, should not be deprived of their rights, then the efforts of certain parties who think that the supremacy or rights should only be given to a particular race can be stopped."

In late 2009, the Cabinet decided to change the curriculum of Biro Tata Negara (National Civics Bureau, or BTN) programmes, which are mandatory for public servants and students studying on public funds. Many, especially politicians from Pakatan Rakyat, had previously criticised BTN programmes as propaganda for ketuanan Melayu; citing this, the Selangor state government banned its civil servants and students from attending BTN courses. Some Ministers and former Prime Minister Mahathir defended BTN as necessary to imbue participants with the values of discipline and honesty, denying they had anything to do with ketuanan Melayu. Minister in the Prime Minister's Department Nazri Aziz insisted the Cabinet was right to demand a change in BTN, calling Mahathir a racist and saying: