Jabarkan Rangkap jabatan dari Konflik kepentingan

Rangkap jabatan adalah keadaan seseorang yang memiliki dua jabatan atau lebih, yang mengakibatkan kinerja pejabat tersebut tidak maksimal dan tidak profesional. Hal ini Undang-Undang No. 25 tahun 2008 tentang pelayanan publik, disebutkan bahwa pelaksana pelayanan publik dilarang untuk rangkap jabatan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintahan No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa PNS dilarang untung merangkap dua jabatan. Dilihat dari berbagai aspek, seperti etika dan moral, rangkap jabatan tetap dilarang. Rangkap jabatan dengan alasan apapun pada akhirnya akan berujung kepada potensi terjadinya kepentingan konflik, dan membuka peluang terjadinya korupsi.