Saya mau tau Pengabdian Sebagai Pegawai Negeri dari Achmad Bastari

Dimulai sebagai pegawai sementara di kantor Asisten Residen Baturaja bulan Juni 1935 dan kemudian akibat kegiatan politik, Bastari dimutasi kedaerah Banyuasin (daerah lapangan terbang Talang Betutu). Di akhir tahun 1941 ketika Jepang menginvasi Palembang melalui Talang Betutu, Bastari dipindahkan ke Muara Enim dan setelah Jepang mulai menduduki Palembang bulan Februari 1942, Bastari ditugaskan kembali di lapangan terbang Talang Betutu, Banyuasin.

Kemudian karier Bastari sebagai Polisi dimulai dengan mendaftarkan diri dan mendapat pangkat Keibu dan menjadi Kepala Polisi di Lahat yang selanjutnya mengikuti Dikoto Keisatsu Gakko (Sekolah Tinggi Kepolisian) untuk seluruh Sumatra di Padang.

Setelah Jepang kalah, dari Lahat Bastari kemudian menjadi Kepala Polisi seluruh Palembang Hulu sampai Lubuklinggau sampai periode sebelum perjanjian Linggarjati. Berdasarkan perintah Dokter A.K. Gani, Bastari ditunjuk sebagai Kepala Polisi Negara di Sumatra Utara dan Timur termasuk Medan guna mempersiapkan hasil perjanjian Linggarjati. Belanda ternyata melanggar perjanjian tersebut dan Bastari ditahan beserta seluruh anak buahnya dan kemudian diusir ke Palembang.

Akibat didudukinya Palembang dan desa Campang Tiga oleh NICA, Bastari terpaksa bergabung dengan perjuangan republik di Lampung dan menjalankan fungsi sebagai Kepala Polisi Negara di Lampung dan turut berjuang dengan kesatuan tentara di front depan untuk berjuang menghadapi NICA.

Dari Lampung, Bastari ditunjuk sebagai Kepala Polisi Keresidenan Jambi sampai periode Belanda merebut Yogyakarta yang menahan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Bastari segera bergabung dengan Kolonel Abundjani mundur ke hulu Batanghari atau Muara Tebo. Di dalam pengungsian, Bastari menjadi pembantu Residen dalam upaya membangun kembali Pemerintahan Keresidenan Jambi di daerah gerilya. Disanalah muncul usaha percetakan uang darurat yang sangat dikenal dengan istilah Uang Hitam dari Jambi. Bastari diangkat menjadi Administratur Keuangan dan Percetakan Negara. Usaha tersebut dilakukan sampai bulan Juli 1949 dan terpaksa dihentikan ketika Belanda menyerbu Muara Tebo. Dari Muara Tebo, perjuangan terpaksa dipindahkan ke Muara Bungo (2 bulan) dan kemudian pindah ke dusun Tantau Ikil di hulu sungai Jujuhan dekat dengan Sumatra Barat.

Perjuangan di Jambi dilakukan sampai tahun 1950. Bulan April 1950, Bastari mendapat jabatan sebagai Kepala Polisi Provinsi Sumatra Tengah yang terdiri dari daerah Sumatra Barat, Jambi, dan Riau. Tahun 1952 Bastari dipindahkan ke Pusat Kepolisian Negara di Jakarta dan memimpin bagian Hukum. Dilanjutkan pendidikan kepolisian di Hendon Police College London di Inggris, diteruskan studi banding ke Italia, Belanda, dan Skotlandia. 7 bulan kemudian pulang ke tanah air, Bastari kembali ke Palembang untuk menjabat Kepala Polisi Provinsi Sumatra bagian Selatan (mencakup Sumsel, Bengkulu, Lampung, dan Babel) sampai tahun 1954. Selanjutnya Bastari dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Polisi Jawa Tengah termasuk Yogyakarta selama hampir 5 tahun.

Di awal masa jabatan sebagai Kapolda Jawa Tengah & Yogyakarta tersebut, Bastari sudah mendapatkan tugas membantu menumpas pemberontakan komunis yang berpusat di Merapi-Merbabu Complex (MMC), kemudian juga gerakan Kartosuwiryo dan Angkatan Umat Islam (AUI) yang fanatik, serta gerakan pengacauan oleh eks Tentara Pelajar (Ex TP). Dengan latihan-latihan yang intensif, Polda Jawa Tengah dapat membentuk kesatuan Mobile Brigade yang tangkas untuk menumpas kekacauan, bahkan kelak tenaga-tenaga tangkas yang dihasilkan tersebut dapat bertugas menghadapi pengacau di seluruh Indonesia. Bastari juga dalam masa jabatan ini turut memfasilitasi pembangunan Koperasi Primer & Perkreditan untuk pegawai polisi Jawa Tengah, paviliun rehabilitasi penyakit paru-paru di Ngawen, balai-balai peristirahatan polisi di Tawangmangu, Bandungan, dan Kaliurang, Gedung Pertemuan PPPRI "Gajah Mada", tempat-tempat peribadatan untuk kesejahteraan rohani kepolisian, dan tak lupa mendorong prestasi kepolisian dalam bidang sepak bola nasional (tim dari Kepolisian Jawa Tengah bahkan sempat bertanding ke Melbourne saat Olympic Games).

Tahun 1959, Bastari terpilih secara mutlak oleh DPRD Sumatra Selatan untuk menjabat sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sumatra Selatan. Di periode kegubernuran ini Bastari telah melakukan hal-hal seperti turut memfasilitasi pembangunan Pupuk Sriwijaya dengan membantu Ir. Ibrahim Zahir, arsitek PUSRI, menimbun seluruh areal rawa Pusri dengan mengeruk pasir sungai Musi, serta menyediakan infrastrukur pembangunan bersama dengan Harun Sohar untuk membangun Universitas Sriwijaya. Mengusahakan dana untuk pembangunan jembatan di sungai Musi dengan mendesak Presiden Sukarno untuk memberikan US$ 25 juta hasil bantuan rampasan perang dari Pemerintah Jepang guna dibangunkan jembatan penghubung, yang kemudian dikenal sebagai Jembatan Ampera. Serta turut membangun IAIN Raden Patah di Palembang.