Jelaskan Kepanduan dari Moewardi

Organisasi pandu yang dimulai oleh adanya cabang Nederlandse sPadvinders Organisatie (NPO) pada tahun 1912, yang pada saat pecahnya Perang Dunia I memiliki kwartir besar tersendiri kemudian berganti nama menjadiNederlands Indische Padvinders Vereeniging (NIPV) pada tahun 1916. Keanggotaan NIPV terdiri dari anak-anak Belanda dan Bumi Putera. Dalam organisasi tersebut juga terdapat NIPC (Nederlands Indische Padvinders Club) organisasi kepanduan untuk usia anak-anak, tercatat Sri Sultan Hamengkubuwana IX pada saat kelas 3 Eerste Europese Lagere Schoolpernah bergabung dengan organisasi ini.

Muwardi adalah seorang pandu yang aktif dan disiplin. Karena kecakapannya, Muwardi sampai dipilih menjadi Assistant Troep atau Ploeg-leider atau Kepala Pasukan Pandu. Tingkat tersebut pada NIPV adalah tingkatan Pandu kelas I. Padahal tingkatan tersebut adalah tingkatan yang jarang dicapai oleh seorang pandu bumi putera yang bernaung di bawah panji-panji NIPV. Namun, Muwardi tak lama menjadi anggota NIPV, rasa nasionalisme lah yang membuat Muwardi memilih untuk pergi meninggalkan NIPV untuk selama-lamanya.

Pada waktu dia hendak diangkat menjadi kepala pasukan kepanduan dia menolak mengucapkan sumpah setia terhadap Raja Belanda. Peristiwa keluar dari NIPV itu terjadi tahun 1925. Selain aktif di gerakan kepanduan Muwardi juga aktif dalam Jong Java, karena kecerdasannya dan kecintaanya pada dunia jurnalistik pada tahun 1922 Muwardi mendapat kepercayaan untuk memimpin Redaksi Majalah Jong-Java bersama adiknya, yaitu Sutojo. Kemudian tahun 1925 Muwardi dipercaya sebagai Ketua Jong-Java Cabang Jakarta. Dan terpilih sebagai salah satu utusan Jong Java pada Kongres Pemuda Nasional di Jakarta. Muwardi termasuk yang ikut mengikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Karena sumpah itu maka Jong Java dalam kongresnya pada bulan Desember 1928 dapat menerima fusi atau peleburan dengan organisasi kepemudaan lainnya. Peleburan Jong Java bersama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain di Indonesia, seperti Jong Sumatra, Jong Ambon, Jong Minahasa, Sekar Rukun (Sunda), Sangkoro Mudo (Jawa) menjadi Indonesia Muda (I.M) yang berdasarkan kebangsaan.

Jong Java mempunyai organisasi kepanduan yang bernama Jong Java Padvinderij (JJP), Muwardi adalah pemimpin dari JJP dan memimpin Redaksi Majalah Pandu, hingga akhirnya pada tahun 1925 Muwardi berinisiatif untuk mengubah nama Jong Java Padvinderij menjadi Pandu Kebangsaan. Yang sangat membuat kagum adalah inisiatif pribadi Muwardi untuk mengubah nama Padvinderij menjadi Kepanduan adalah jauh sebelum Bapak Haji Agus Salim menganjurkan pemakaian istilah “Pandu” dan “Kepanduan” untuk menggantikan kata “Padvinder” dan “Padvinderij”, sebab istilah tersebut dilarang oleh N.I.P.V. yang merasa sebagai organisasi resmi kepanduan pada masa itu. Pada tahun 1926

Muwardi menjabat sebagai Komisaris Besar, memimpin Kwartir Besar Kepanduan-kepanduan Jong Java Padvinderij. Didorong oleh semangat persatuan yang memuncak di kalangan pemuda waktu itu, maka pada 23 Mei 1928 dilangsungkan pertemuan antara wakil kepanduan se-Indonesia di Jakarta, yang dihadiri oleh Pandu Kebangsaan, NATIPIJ (Nationale Islamietishe Padvinderij) dari Jong Islamieten Bond, INPO (Indonesische Nationaal Padvinders Organisatie) dari Pemuda Indonesia, sedangkan S.I.A.P. (Syarikat Islam Afdeling Padvinderij) dari Syarikat Islam, dan “Padvinder Muhammadiyah” yang pada 1920 berganti nama menjadi H.W (Hizbullah Wathon) dari Muhammadiah yang tidak hadir karena berhalangan. Pertemuan itu menghasilkan terbentuknya PAPI (Persatuan Antara Pandu Indonesia).

Di lain tempat misalnya di Yogyakarta, Surabaya, Semarang, di mana terdapat lebih dari satu kepanduan didirikan PAPI setempat. Di Solo badan itu bernama Badan Persatuan Kepanduan Surakarta, di Yogyakarta bernama: Badan Persatuan Kepanduan Mataram, namun dengan maksud dan tujuan yang sama. Setahun kemudian pada 15 Desember 1929 PAPI mengadakan pertemuan ke II di Jakarta, dalam pertemuan Pandu Kebangsaan (PK) melalui Muwardi mengusulkan supaya diadakan peleburan (fusi) bagi semua organisasi kepanduan untuk dibentuk menjadi Satu Organisasi Kepanduan Indonesia (SOKI). Dalam konfrensi itu tak terdapat kata sepakat yang bulat dari kepanduan yang berbeda asasnya khususnya kepanduan yang berasaskan agama untuk bersatu bersama-sama sesuai usul Muwardi.

Untuk menjaga keutuhan persaudaraan maka diambil jalan tengah dengan membentuk dua panitia, dengan tugas mempelajari penyelenggaraan dan rencana pelaksanaannya, bagi kepanduan yang berdasar pada asas kebangsaan semata-mata dan lainnya dengan yang mengutamakan dasar-dasar agama. Muwardi sebagai pimpinan Pandu Kebangsaan atau Jong Java Padvinderij saat berkemah dan berkongres di Solo (1929) menghendaki agar Pandu Kebangsaan dapat berfusi dengan organisasi kepanduan lainnya.

Gagasan itu berdasarkan prinsip Muwardi bahwa “pandu yang satu adalah saudara pandu yang lainnya. Oleh karena itu, seluruh pandu harus menjadi satu.”. Setelah diadakan perundingan, dicapailah kesepakatan bahwa Pandu Kebangsaan, Pandu Sumatra (PPS), dan Indoneisch Nationale Padvinders Organisatie (INPO) untuk melebur menjadi satu organisasi kepanduan dengan nama Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 13 September 1930. Di organisasi tersebut Muwardi duduk sebagai Komisaris Besar Kepanduan Bangsa Indonesia.

Patut dicatat adalah Umar Wirahadikusuma adalah anggota KBI semasa sekolah di tingkat ELS, dan kebetulan pada 18 September 1948 menjabat sebagai Pimpinan Batalyon IV Divisi Siliwangi dari Brigade Sadikin bermarkas di Colomandu dan turut memberantas PKI saat itu. Setelah mengadakan kongresnya yang pertama di Ambarwinangun, Yogyakarta pada akhir Desember 1930. Pucuk pimpinan dijabat oleh Soewardjo Tirtosoepono dan Muwardi, masing-masing sebagai Ketua Pengurus Besar dan Komisaris Besar. Kongres itu juga terkenal sebagai Jambore Nasional KBI I dikunjungi oleh 2/3 dari 57 cabang yang tersebar di Jawa, Bali, Madura dan Sumatra.

Pembicaraan dalam kongres itu dititik beratkan pada perumusan yang sudah ada berasal dari ketiga kepanduan yang telah menjadi satu untuk dipakai pedoman kerja KBI sampai ada ketetapan dari kongres. Menjelang berakhirnya Jambore tiba-tiba pada waktu itu, di sekitar daerah Muntilan dekat Yogyakarta ditimpa bencana alam dengan meletusnya Gunung Merapi.

Pandu KBI yang sedang berjambore dikerahkan serentak untuk ikut serta membaktikan tenaganya untuk mengurangi penderitaan para korban bencana alam. Dalam kepercayaan Jawa, jika pada suatu keadaan penting terjadi peristiwa besar maka keadaan penting tersebut akan menjadi besar dan abadi.

Sepertinya, alam pun turut memberikan tanda bahwa KBI akan menjadi organisasi yang besar dan dikenang. Pada bulan Juni 1931 KBI melangsungkan Pertemuan Pemimpin I di Purworejo. Pertemuan ini besar sekali artinya bagi jalannya sejarah KBI selanjutnya. Sebab di situlah permulaan dasar-dasar KBI bahkan Pramuka antara lain: Menetapkan warna “merah-putih” sebagi warna setangan-leher dan bendera KBI sesuai dengan asas kebangsaan Indonesia.

Selain menghasilkan keputusan penting bagi sejarah kepanduan Indonesia juga mensinyalir berdirinya satu kepanduan baru yang memakai nama singkatan: KDI (Kepanduan Di Indonesia) bentukan NIPV. Setahun kemudian (1932), KBI mengadakan Jambore Nasional II di Banyak, Malang. Perkemahan itu dipimpin langsung oleh Komisaris Besar Muwardi sendiri sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Di samping perkemahan biasa juga diadakan pertemuan tersendiri bagi para pemimpin untuk merundingkan soal organisasi dan pemimpin teknis mengenai kepanduannya. Hasil pertemuan Pemimpin di Banyak itu menunjukkan langkah kearah konsolidasi kedalam dan keluar.

Jambore yang dilangsungkan 19-21 Juli 1932 dikunjungi oleh wakil dari 69 cabang KBI, putusan terpenting antara lain mengenai: Upacara Pelantikan Pandu dan Upacara Pengibaran Bendera. Jambore Nasional ke III diadakan di Solo pada 20-24 Juni 1934. Dalam pertemuan Pemimpin itu diambil putusan seperti: Mencetak Buku AD/ART, Petunjuk Permainan, Peraturan Mendirikan Cabang dan sebagainya.

Sementara Pertemuan itu menetapkan Soeratno Sastroamijodjo menjadi Ketua Pengurus Besar menggantikan Soewarjo Tirtosoepomo yang sejak pertengahan tahun 1932 pindah ke Cilacap. Tak lama kemudian Muwardi meminta cuti karena harus menghadapai ujian akhir sebagai dokter dan keperluan persiapan menikah dengan istri pertamanya. Sebagai penggantinya dipilih Abdulrachim dari Bandung. Dengan sendirinya kedudukan Kwartir Besarpun ikut berpindah ke Bandung, Jawa Barat.

Jambore nasional pertama Pada waktu Chief-Scout Lord Baden Powell singgah di Jawa dalam perjalanan ke Australia pada awal 1934, pandu Indonesia di luar NIPV dilarang ikut menyambutnya. Muwardi sudah menduga kemungkinan kejadian seperti itu. Maka dalam putusan pertemuan di Solo pertengahan tahun 1934,

KBI mulai menyelenggarakan Jambore Daerah. Hampir bersamaan waktunya di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat diadakan Jambore Daerah masing-masing bertempat di Kali Urang, Gresik dan Sukabumi di bawah Komisaris Daerah Hertog, Mursito dan Dadi Cokrodipo dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Jambore Daerah sangat menarik perhatian masyarakat, terbukti di Jawa Timur misalnya, Dr. Sutomo, Mr. Susanto Tirtoprodjo, Dr. Maas dan lain-lain ikut berjambore dan merasakan suka-duka hidup dalam perkemahan: tidur di atas kasur tanah berbantal saku-punggung (rugtas), mandi di sungai dengan WC model “plung-lap”. (begitu nyemplung-langsung hilang terbawa arus) Tahun 1935, pada perkemahan per-sa-mi (Perkemahan-Sabtu-Minggu) di Pasar Minggu (di Karang Teruna sekarang) di mana ikut para anggota Pengurus Besar dan Komisaris Besar.

Diadakan diskusi tentang bagaimana cara KBI untuk mengadakan “ALL INDONESIAN JAMBORE”. Satu Jambore untuk seluruh pandu Indonesia tanpa memandang pada golongan dan agama, asal bukan anggota NIPV (Nederlands Indische Padvinders Vereneging). Ide ternyata sambutan dari masyarakat, khususnya dari kalangan kepanduan lain Periode 1936-1940 dimulai dengan penyelenggaraan Jambore Nasional KBI ke IV di Kali Urang, Yogyakarta.

Perkemahan itu diadakan di lapangan Diponegoro, milik KBI Cabang Mataram (Yogyakarta) dan berlangsung dengan serba memuaskan di bawah pimpinan Komisaris Besar Muwarni. Pada pembukaan jambore di Kali Urang tahun 1936 Komisaris Besar Muwardi menyampaikan pidato yang sangat terkenal berjudul Jambore. Atas inisiatif Komisaris Besar KBI Muwardi pada 26 April 1938 di Solo diadakan pertemuan antara anggota Persatuan Antar Pandu Indonesia dengan mengudang beberapa Kwartir Besar Kepanduan lainnya untuk menjelaskan tentang cita-cita diadakannya All Indonesian Jambore.

Cita-cita ini dapat diterima oleh rapat. Kemudian diputuskan mendirikan Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) yang berkedudukan di Solo. Susunan Pengurusnya terdiri dari wakil-wakil: KBI-Ketua, Kepanduan Asas Katholik Indonesia (KAKI)-Notulen, Nationale Islamietishe Padvinderij(NATIPIJ)-Bendahara, Syarikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP)-Urusan Bagian Teknik. Konfrensi BPPKI di Bandung pada pertengahan tahun 1939 memutuskan: Mengganti nama All Indonesian Jambore menjadi Perkemahan Kepanduan Indonesia Oemoem disingkat: PERKINO, dengan alasan supaya nama itu sesuai dengan cita-cita kebangsaan dan diselenggarakan di Solo pada Juli 1940

Akan tetapi putusan itu kemudian terpaksa ditunda sampai 1941 sehubunganan gentingnya suasana internasional akibat Perang Dunia I dan II karena itu Perkino ke I dipindah ke Mataram (Yogyakarta). Setelah diberikan jaminan bantuan dari para ketua Cabang dan Pengurus dari B.P.K.M (Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram) segeralah dibentuk Panitia Perkindo yang diketuai oleh Dr. Martosoehodo.

Ternyata dari pihak masyarakat dan Sultan Hamengkubuwana IX juga sangat mendukung dan memperhatikan acara tersebut, dengan memberikan bantuan berupa moril maupun materil. Menurut rencana Perkino itu berlangsung 19-23 Juli 1941 bertempat di lapangan Gampingan. Dari berita 12 surat kabar Indonesia, Tionghoa, dan Belanda pada zaman itu menunjukkan bahwa Perkino ke I berhasil dengan memuaskan.

Sebagai bukti adalah kutipan berita dari Pemandangan (21 Juli 1941), Mata-Hari (22 Juli 1941), Djokja-Bode (21 Juli 1941) dan Majalah Mingguan “Gelanggang” (24 Juli 1941) Dari sini terlihat bahwa kepanduan Indonesia di bawah pimpinan Muwardi waktu itu sudah sampai pada taraf perkembangannya yang tinggi hingga akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Sesudah berlangsungnya Perkindo ke II di Jakarta 2-12 Februari 1943 organisasi KBI dibekukan pada tanggal 4, bulan 4, tahun 4 (2640 atau 1944), jam 4 sore, di lapangan KBI Gang Tengah Jakarta.

Setelah Proklamasi Indonesia Merdeka tanggal 17 Agustus 1945, mulailah pintu terbuka kembali bagi pandu untuk bergerak. Kesempatan ini segera digunakan oleh Muwardi (setelah memimpin Barisan Pelopor di Jakarta untuk mengawal Proklamasi dan telah pindah ke Solo) bersama-sama kawan-kawan di KBI untuk menyusun pergerakan kepanduan Indonesia kembali. Pada bulan September 1945, Muwardi bersama kawan pandu yang lain berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia (PKPI) sebagai suatu panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Muwardi sadar keadaan di tanah air tidak mengizinkan organisasi pandu bekerja berpisah-pisah. Seluruh pandu harus bersatu untuk menghadapi musuh yang mengganggu kemerdekaan Indonesia. Sesuai dengan hasrat bangsa Indonesia pada waktu itu. Kongres yang dimaksud, dilaksanakan pada 27-29 Desember 1945 di Solo. Muwardi mengajak seluruh pandu dari berbagai organisasi menyatukan tekadnya.

Tujuh belas kepanduan menghentikan serentak organisasinya masing-masing untuk bersatu dalam Pandu Rakyat Indonesia (PRI) di kota Solo pada tanggal 28 Desember 1945. Ketua sementara PRI dijabat oleh Muwardi dan Komisaris Besarnya Hertog. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan “Janji Ikatan Sakti”, lalu pemerintah RI mengakui PRI sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No.93/Bag. A, tertanggal 1 Februari 1947.