Jabarkan Aljazair. dari Dunia Islam

Berikut ini merupakan negara mayoritas Muslim, namun tidak meresmikan Islam sebagai agama negara, yaitu

Negara-negara sekuler di dunia Muslim telah mendeklarasikan pemisahan antara urusan sipil/pemerintahan dan agama.

Persentase umat Muslim di banyak negara menginginkan hukum Islam menjadi hukum resmi negara menurut survei di seluruh dunia oleh Pew Research Center. Namun, banyak pendukung syariah mengatakan itu harus berlaku hanya untuk populasi Muslim di negara mereka.

Selain itu, umat Islam tidak sama nyamannya dengan semua aspek syariah dan sebagian besar mendukung penggunaan hukum agama dalam perselisihan keluarga dan properti, lebih sedikit yang mendukung penerapan hukuman berat seperti cambuk atau potong tangan dalam kasus pidana. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa umat Islam sangat berbeda dalam menafsirkan aspek-aspek tertentu dari syariah, termasuk apakah perceraian dan keluarga berencana dapat diterima secara moral.

Sikap terhadap hukum Islam sangat bervariasi menurut wilayah. Dukungan untuk menjadikan syariah sebagai hukum negara tertinggi di Asia Selatan (median 84%). Median dari setidaknya enam dari sepuluh Muslim di sub-Sahara Afrika (64%), kawasan Timur Tengah-Afrika Utara (74%) dan Asia Tenggara (77%) juga mendukung penerapan syariah sebagai hukum resmi. Namun di dua wilayah, jauh lebih sedikit Muslim yang mengatakan hukum Islam harus didukung oleh pemerintah mereka, yaitu Eropa Selatan dan Timur (18%) dan Asia Tengah (12%).

Di dalam kawasan, dukungan untuk menerapkan syariah sebagai hukum resmi sangat tinggi di beberapa negara dengan populasi mayoritas Muslim, seperti Afghanistan dan Irak. Namun dukungan untuk syariah tidak terbatas pada negara-negara di mana Muslim merupakan mayoritas penduduknya. Di Afrika sub-Sahara misalnya, Muslim merupakan kurang dari seperlima populasi di Kamerun, Republik Demokratik Kongo, Ghana, Kenya, Liberia, Mozambik, dan Uganda. Namun di masing-masing negara ini, setidaknya setengah dari Muslim (52%-74%) mengatakan mereka ingin syariah menjadi hukum resmi negara tersebut.

Sebaliknya, di beberapa negara di mana Muslim membentuk lebih dari 90% dari populasi, relatif sedikit yang menginginkan pemerintah mereka untuk mengkodifikasikan hukum Islam dan hal ini terjadi di Tajikistan (27%), Turki (12%) dan Azerbaijan (8%).