Tolong jelaskan mengenai Proses migrasi dari Televisi digital di Indonesia

Migrasi siaran digital diatur dalam tahapan-tahapan dalam jangka waktu tertentu, dengan umumnya di banyak negara melalui tahapan simulcast atau siaran bersama dengan siaran analog sebagai masa transisi, sampai waktu penghentian siaran analog atau dikenal dengan analog switch-off (ASO). Di Indonesia, tahapan migrasi ini ditandai dengan aneka perubahan waktu seiring dengan naik-turunnya dan sempat belum pastinya kebijakan pemerintah mengenai siaran digital itu sendiri. Di awal kemunculan siaran digital pada 2009, awalnya pemerintah sempat menargetkan siaran digital dapat berlangsung di seluruh Indonesia pada 2011-2012, setelah beroperasinya infrastruktur penyelenggara televisi digital dalam kurun waktu 2009 hingga 2012. Rencana tersebut kemudian diubah dengan dikeluarkannya Permenkominfo No. 39/2009 pada 6 Oktober 2009, yang menargetkan selesainya masa simulcast di akhir 2017 dan pemberian izin siaran baru setelah penyelenggara mux ditetapkan. Setelah aturan ini digantikan oleh Permenkominfo No. 22/2011, pemerintah menyusun rancangan baru yang lebih spesifik, dengan target proses migrasi secara resmi akan dimulai pada 2012 dan proses ASO akan tuntas pada 2018. Secara garis besar, tahapan cakupan migrasi televisi digital saat itu direncanakan sebagai berikut:

Pada 2012, diperkirakan seluruh daerah di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau sudah bisa menerima siaran digital.

Pada 2013, siaran digital akan diperluas ke Sumatra Utara dan sebagian Kalimantan Timur.

Pada 2014, siaran digital akan diperluas ke seluruh Pulau Sumatra dan seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Pada 2015, siaran digital akan diperluas ke Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan seluruh Pulau Kalimantan (kecuali Kalimantan Selatan)

Pada 2016, siaran digital akan diperluas ke Kalimantan Selatan dan seluruh Sulawesi.

Pada 2017, siaran digital akan diperluas ke Maluku dan Papua, sehingga diharapkan seluruh wilayah Indonesia sudah siap melakukan ASO di awal 2018.

Permenkominfo tersebut juga mengatur tentang masa simulcast yang berlangsung kurang lebih selama 3 tahun (dengan jadwal yang berbeda-beda menurut provinsi) dan mencantumkan klausul yang mewajibkan televisi swasta untuk bermigrasi ke siaran digital dalam waktu setahun jika sudah ada mux yang beroperasi di wilayah siarnya. Selain cakupan wilayah, pemerintah menargetkan peningkatan cakupan (coverage) siaran digital menurut penduduk saat itu.

Pada 2010-2011 direncanakan 10% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pada 2011-2012 direncanakan 20% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pada 2012-2013 direncanakan 35% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pada 2013-2014 direncanakan 50% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pada 2015-2016 direncanakan 75% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pada 2017-2018 direncanakan 100% penduduk sudah tercakup siaran digital.

Pasca pembatalan Permenkominfo No. 22/2011 yang memberi landasan bagi ASO di Mahkamah Agung, maka dikeluarkan penggantinya berupa Permenkominfo No. 32/2013 yang menghapuskan target waktu ASO seperti telah disebutkan di atas. Sebagai penggantinya, aturan baru ini hanya mengatur tentang kapan siaran digital akan dimulai di berbagai daerah, dari awal 2013-awal 2015 tergantung status daerahnya (ekonomi maju/ekonomi kurang maju). Ditambah dengan kemandekan siaran digital pasca 2015, membuat pemerintah tidak lagi menetapkan tahapan-tahapan ASO secara rinci sejak itu dan lebih mengandalkan "ASO alami" tanpa batas waktu dan sesuai selera pasar/konsumen. Baru pasca pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja pada 2 November 2020, pemerintah menerbitkan aturan turunannya (yaitu Permenkominfo No. 6/2021) yang menetapkan waktu migrasi siaran digital di berbagai daerah (sebelumnya, beberapa daerah sempat merencanakan bahwa migrasi akan dilakukan secepatnya, seperti Kalimantan Timur pada 30 Juni 2021 dan Jakarta pada 2 November 2021, walaupun semuanya tidak terealisasi). Dalam percobaan migrasi kedua ini, waktu yang diberikan cenderung lebih singkat, hanya selama 2 tahun hingga 2022. Setelah dua tahun periode ASO selesai, mulai tanggal 3 November 2022 hingga 30 Juni 2023, ditargetkan akan dilakukan penataan kembali frekuensi baik untuk layanan seluler atau penyiaran televisi.

Pada awalnya, waktu ASO akan dibagi menjadi lima tahap, yaitu pada 17 Agustus 2021 (6 wilayah layanan), 31 Desember 2021 (20 wilayah layanan), 31 Maret 2022 (30 wilayah layanan), 17 Agustus 2022 (31 wilayah layanan) dan terakhir pada 2 November 2022 (24 wilayah layanan). Namun, kemudian waktunya dijadwal ulang kembali dengan penetapan Permenkominfo No. 11/2021 (yang dikeluarkan pada 10 Agustus 2021) seiring dengan masukan dari berbagai pihak dan juga dikarenakan pandemi Covid-19 yang terus berlangsung, sehingga waktu migrasi menjadi sepenuhnya pada 2022 dalam tiga tahap dan dimulai waktunya dari 30 April 2022 (56 wilayah siar 30 April, 31 wilayah siar 25 Agustus, dan 25 wilayah siar 2 November). Meskipun awalnya pemerintah cukup optimis dalam ASO tahap pertama di 30 April, kemudian sehari menjelang ASO pertama, pada 29 April, pemerintah memutuskan menunda kembali ASO di mayoritas wilayah ke batas waktu yang belum ditentukan, menyisakan 4 wilayah siaran di 3 provinsi saja yang akan dilakukan ASO pertama. Pemerintah beralasan karena set-top-box belum selesai dibagikan di 52 wilayah siar ditambah belum tuntasnya perizinan MUX swasta maupun belum dibangunnya infrastruktur mux, maka ASO akan ditunda sambil menunggu selesainya pembagian STB, penuntasan infrastruktur dan evaluasi. Meskipun demikian, proses sosialisasi televisi digital akan tetap dilakukan di daerah yang mengalami penundaan ASO. Meskipun akhirnya hanya mematikan siaran analog di beberapa daerah saja, pemerintah tetap mengklaim bahwa ASO tahap pertama "sukses" dilakukan dan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Saat penundaan ASO pertama diumumkan, pemerintah menyatakan, ASO tahap pertama akan diadakan tidak serentak, melainkan bertahap, sedangkan untuk tahap kedua dan ketiga akan diadakan serentak pada jadwal yang ditentukan sebelumnya. Belakangan, setelah mengklaim "perlu melakukan readjustment agar tepat sasaran dan efektif terhadap masyarakat", pemerintah kembali berubah sikap: menyatakan sistem baru yang bernama multiple ASO. ASO dapat dilakukan tanpa memerhatikan batasan waktu, jika daerah-daerah sudah memenuhi syarat. Syarat itu adalah terdapat siaran TV analog yang akan dihentikan siarannya; telah beroperasi siaran TV digital sebagai penggantinya, dan sudah dilakukan pembagian bantuan set top box gratis bagi rumah tangga miskin di wilayah tersebut. Artinya, kali ini daerah dibebaskan melakukan ASO jika sudah siap, dengan batas akhir pada 2 November 2022. Kebijakan ini diambil terutama karena keluhan mengenai penyediaan dekoder, ditambah adanya gugatan pada kebijakan digitalisasi televisi.

Belakangan, lagi-lagi pemerintah mengubah pernyataannya dengan menyatakan "tidak ada ASO serentak", dan awalnya direncanakan akan terjadi di 222 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pada realisasinya lagi pada 2 November 2022, pematian televisi analog pun terbatas hanya di Jabodetabek dan sekitarnya. Lebih parahnya lagi, pasca seremoni "ASO" tersebut, justru masih ada sejumlah stasiun televisi yang bersiaran di Jabodetabek. Hal ini membuat sejumlah pihak mengkritik pemerintah akibat sikap inkonsistensi, ketidaktegasan dan ketidakpatuhan pemerintah kepada klausul UU Cipta Kerja. Pemerintah dinilai selalu membuat kebijakan yang tidak matang dan justru membiarkan penyimpangan/pelanggaran oleh pihak swasta sempat terjadi. (Menurut Menkominfo, "pembiaran" tersebut bisa terjadi karena pemerintah berada dalam sisi yang dilematis: bisa mencabut izin frekuensinya,  yang berarti membuat masyarakat sulit mendapat informasi). Maka, bisa dikatakan saat ini tidak jelas kapan siaran televisi analog terakhir di Indonesia akan dimatikan akibat kekacauan pelaksanaan rencana yang sudah disusun sebelumnya.

Namun, diklaim saat ASO 2 November 2022 pemerintah tengah menyusun rencana baru terkait pelaksanaan ASO. Muncul dorongan juga seperti dari Komisi Penyiaran Indonesia yang mendorong ASO dituntaskan di akhir tahun. Beberapa wilayah yang disebutkan tengah dipertimbangkan untuk ASO setelah 230 kota/kabupaten adalah Gerbangkertosusila, Bali, Makassar, Palembang, Medan, Banjarmasin, Bandung, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, dan Batam. Kelima daerah terakhir tercatat sudah dipadamkan siarannya mulai 2 Desember 2022, atau sebulan setelah ASO 2 November di Jabodetabek. Saat ini, waktu/tahapan ASO tidak lagi ditetapkan secara tegas seperti sebelumnya. ASO dapat dilakukan setelah dilakukan koordinasi bersama pihak terkait, khususnya TV swasta. Selain itu, ASO dapat dilakukan sendiri oleh lembaga penyiaran swasta; dan akan diterapkan pemerintah jika pembagian STB di suatu daerah layanan sudah tuntas dilakukan.

Secara rinci, dapat dideskripsikan tahapan ASO yang telah berjalan (bukan direncanakan), meliputi:

30 April 2022: 8 kabupaten/kota atau 4 wilayah layanan siaran

5 Oktober 2022: 35 kabupaten/kota atau 14 wilayah layanan siaran

2 November 2022: 14 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran

2 Desember 2022: 25 kabupaten/kota atau 4 wilayah layanan siaran

20 Desember 2022: 10 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran

20 Maret 2023: 5 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran

31 Maret 2023: 13 kabupaten/kota atau 2 wilayah layanan siaran

20 Mei 2023: 5 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran

30 Juli 2023: 6 kabupaten/kota atau 1 wilayah layanan siaran

173 kabupaten/kota atau 113 wilayah layanan siaran: tidak ada ASO karena termasuk daerah blank spot analog, langsung menerima siaran digital, namun ada yang beranggapan bahwa wilayah tersebut telah ASO.