Tolong jelaskan mengenai Abdul Mukthie Fadjar

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. () adalah salah satu hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi Indonesia. Pria ini senantiasa berada pada dunia pendidikan dalam masa kariernya. Setelah menamatkan pendidikannya di FH Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1970, ia menjadi Dosen Biasa (Tetap) di Universitas Brawijaya (Unbraw) sejak 1971.

Pengalaman mengajar pria yang kemudian mengambil gelar master di Universitas Airlangga (Unair) ini sangatlah banyak, antara lain sebagai Dosen Luar Biasa FH Unbra (1971-sekarang), Dosen Luar Biasa FH Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sejak 1972-sekarang, dan Dosen Luar Biasa Universitas Widyagama, Malang (1972-sekarang). Ia juga menjadi Dosen Program Pasca Sarjana di Unbraw (1997-sekarang), Universitas 17 Agustus 1945, Malang (1999-sekarang), dan Universitas Widyagama (2001-sekarang).

Beberapa pendidikan tambahan yang diperolehnya antara lain Post Graduate Study on International Law, Universitas Padjajaran (1975), Pendidikan Lanjutan I dan II Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi di Universitas Airlangga (1975-1976), Penataran Ketahanan Nasional kerja sama Unbrawdan Lemhanas (1975), dan Comparative Study on University Management and Administration, di beberapa universitas di Australia (1992) dan di Eropa (1996).

Segudang pengalaman dalam memegang jabatan di lembaga pendidikan maupun pemerintahan dimiliki pria yang dua kali terpilih sebagai Dosen Teladan di FH Unbraw (1976 dan 1983). Jabatan-jabatan tersebut antara lain menjabat sebagai Kepala Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum FH Unbraw (1974-1978), Ketua Jurusan HTN FH Unbraw (1983-1989), Dekan FH Unbraw (1988-1992), Pemimpin Redaksi Jurnal Arena Hukum FH Unbraw (1974-1994), Pembantu Rektor III/Pjs. Dekan FH Universitas Widyagama, Malang (1995-1999 dan 1999-2003).

Selain itu ia juga menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003), Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur, Ketua Dewan Etik Malang Corruption Watch (MCW), Dewan Penyantun Malang Lawyers Club, Ketua Dewan Pakar Institute for Strengthening Transition Society Studies (In-TRANS), dan anggota Experts Meeting Koalisi untuk Konstitusi Baru.