Jelaskan Perkembangan dari Hukum Jim Crow

Upaya awal penentangan hukum Jim Crow

Undang-Undang Hak Sipil tahun 1875, yang ditetapkan oleh Charles Sumner dan Benjamin F. Butler, menetapkan jaminan bahwa setiap orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau kondisi perbudakan sebelumnya, berhak atas perlakuan yang sama dalam fasilitas-fasilitas publik, seperti penginapan, transportasi umum, teater, dan tempat rekreasi lainnya. Dalam prakteknya, Undang-Undang ini hanya memiliki dampak yang kecil. Putusan Mahkamah Agung tahun 1883 menyatakan bahwa Undang-Undang itu tidak konstitusional dalam beberapa hal dan menyatakan bahwa Kongres tidak mempunyai kewenangan untuk mengontrol orang pribadi atau perusahaan. Setelah Undang-Undang ini, Partai Demokrat kulit putih di kawasan Selatan membentuk blok suara yang solid di Kongres, karena memiliki kekuatan yang sangat besar untuk menjaga perolehan kursi mereka berdasarkan total penduduk di kawasan Selatan (meskipun ratusan ribu orang tidak mempunyai hak suara). Karena itu, Kongres tidak mengesahkan undang-undang hak-hak sipil lain sampai tahun 1957.

Pada tahun 1887, Pdt. WH Heard mengajukan pengaduan kepada Komisi Perdagangan Antar Negara Bagian terhadap perusahaan Kereta Api Georgia atas diskriminasi karena penyediaan akomodasi gerbong kereta api yang berbeda untuk penumpang kulit putih dan penumpang kulit hitam/berwarna. Dalam bandingnya, Perusahaan itu berhasil memenangkan perkara itu karena perusahaan itu telah memberikan akomodasi yang "terpisah tetapi setara".

Pada tahun 1890, Negara bagian Louisiana mengesahkan undang-undang yang mewajibkan akomodasi terpisah untuk penumpang kulit berwarna dan kulit putih di kereta api. Hukum Louisiana membedakan antara kulit "putih", "hitam" dan "berwarna" (orang-orang keturunan campuran Eropa dan Afrika). Undang-Undang ini menetapkan bahwa orang kulit hitam dan berwarna tidak boleh naik ke dalam gerbong kereta yang sama dengan orang kulit putih, meski sebelum tahun 1890 orang kulit berwarna dapat masuk ke dalam gerbong kereta orang kulit putih. Terdapat kelompok warga kulit hitam, kulit berwarna dan kulit putih yang peduli dan membentuk sebuah asosiasi yang didedikasikan untuk membatalkan undang-undang tersebut di New Orleans. Kelompok itu meminta Homer Plessy untuk mengujinya; dia adalah seorang pria kulit berwarna dengan kombinasi tujuhperdelapan kulit putih dan seperdelapan keturunan Afrika-Amerika.

Pada tahun 1892, Plessy membeli tiket kereta kelas satu dari New Orleans di Stasiun East Louisiana. Begitu dia naik kereta, dia memberi tahu kondektur kereta tentang garis keturunan rasnya. Dia duduk di gerbong kereta khusus untuk orang kulit putih. Dia kemudian diminta untuk meninggalkan gerbong itu dan duduk di gerbong "hanya orang kulit berwarna". Plessy menolak. Akibatnya, dia langsung ditangkap. Komite Warga New Orleans memperjuangkan kasus ini sampai ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mahkamah Agung memutuskan dalam Plessy v. Ferguson (1896) bahwa fasilitas "terpisah tetapi setara" adalah konstitusional. Putusan ini melegitimasi diskriminasi terhadap orang kulit hitam dan kulit berwarna selama lebih dari 58 tahun di Amerika Serikat.

Pada tahun 1908, Kongres menggagalkan upaya untuk mengadopsi transportasi publik trem yang tersegregasi ke ibu kota.

Rasisme di Amerika Serikat dan pembelaan atas Hukum Jim Crow

Orang-orang kulit putih di Selatan menghadapi masalah tidak ada tenaga kerja yang gratis setelah berakhirnya perbudakan. Mereka membenci orang Afrika-Amerika dan menyalahkan mereka atas kekalahan dalam Perang Saudara Konfederasi: "Dengan supremasi kulit putih yang ditentang di seluruh negara-negara bagian di Selatan, banyak orang kulit putih berusaha untuk mempertahankan status mereka dengan mengancam orang Afrika-Amerika yang menggunakan hak-hak mereka." Orang-orang kulit putih di Selatan menggunakan kekuatan mereka untuk membuat segregasi rasial di ruang publik dan fasilitas yang terlembagakan dalam hukum dan membangun kembali dominasi sosial atas orang kulit hitam.

Salah satu alasan mereka tentang perlunya penolakan sistematis orang Afrika-Amerika dari masyarakat di Selatan adalah bahwa hal itu untuk memberikan perlindungan kepada orang Afrika-Amerika. Seorang sarjana awal abad ke-20 menyatakan bahwa mengizinkan orang kulit hitam untuk bersekolah bersama orang kulit putih berarti "terus-menerus membuat mereka terpapar dengan perasaan dan pendapat yang merugikan", yang akan membuat mereka mempunyai "kesadaran ras yang tidak wajar". Perspektif ini tidak mempertimbangkan sentimen anti-kulit hitam, yang menjadi sebuah kefanatikan dan tersebar luas di Selatan setelah perbudakan menjadi sistem kasta rasial.

Pembenaran untuk supremasi kulit putih diberikan oleh rasisme ilmiah dan stereotip negatif terhadap orang Afrika-Amerika. Segregasi sosial, dari perumahan hingga undang-undang yang melarang permainan catur antar ras, dijustifikasi sebagai cara untuk mencegah pria kulit hitam berhubungan seks dengan wanita kulit putih.

Perang Dunia II dan era pascaperang

Pada tahun 1944, Hakim Agung Frank Murphy memperkenalkan kata "rasisme" ke dalam opini Mahkamah Agung AS dalam perkara penting Korematsu v. United States (1944). Dalam pendapatnya yang berbeda (dissenting opinion), Murphy menyatakan bahwa dengan membenarkan relokasi paksa orang Jepang-Amerika selama Perang Dunia II, Pengadilan telah tenggelam ke dalam "jurang rasisme yang buruk". Ini adalah pertama kalinya istilah "rasisme" digunakan dalam putusan Mahkamah Agung (Murphy juga menggunakannya istilah rasisme dalam pendapatnya yang setuju (concurring opinion) dalam Steele v Louisville & Nashville Railway Co (1944) yang juga dikeluarkan pada hari yang sama. Murphy menggunakan kata rasisme dalam lima opini yang terpisah, tetapi setelah dia menyelesaikan tugasnya di pengadilan, "rasisme" tidak digunakan lagi dalam putusan Mahkamah Agung AS selama dua dekade. Istilah ini kemudian muncul lagi dalam putusan penting Loving v. Virginia (1967).

Telah banyak terjadi boikot dan demonstrasi menentang segregasi sepanjang tahun 1930-an dan 1940-an. NAACP terlibat dalam serangkaian kasus litigasi sejak awal abad ke-20 sebagai upaya untuk memerangi undang-undang yang mencabut hak pemilih orang kulit hitam di kawasan Selatan. Beberapa demonstrasi awal menunjukkan hasil positif danmemperkuat aktivisme politik, terutama di tahun-tahun pasca Perang Dunia II. Veteran orang kulit hitam tidak puas dengan penindasan sosial setelah berjuang untuk Amerika Serikat dan kebebasan di seluruh dunia. Pada tahun 1947 K. Leroy Irvis dari Liga Perkotaan Pittsburgh, misalnya, memimpin demonstrasi menentang diskriminasi pekerjaan oleh department store di kota itu. Peristiwa itu adalah awal dari karir politiknya yang berpengaruh.

Setelah Perang Dunia II, orang kulit berwarna semakin menentang segregasi karena mereka percaya bahwa mereka memiliki lebih dari sekadar mendapatkan hak untuk diperlakukan sebagai warga negara secara penuh atas dasar pengabdian dan pengorbanan militer mereka. Gerakan Hak Sipil semakin menguat dengan adanya beberapa peristiwa besar, termasuk pemukulan oleh polisi tahun 1946 dan pembutaan veteran Perang Dunia II Isaac Woodard saat dia mengenakan seragam Angkatan Darat AS. Pada tahun 1948 Presiden Harry S. Truman mengeluarkan Instruksi Eksekutif 9981, yang melarang segregasi rasial dalam angkatan bersenjata.

Ketika Gerakan Hak Sipil mulai memperoleh momentum dan menggunakan pengadilan federal untuk menentang hukum-hukum Jim Crow, pemerintah-pemerintah di negara bagian selatan yang didominasi orang kulit putih membalasnya dengan mengeluarkan beberapa bentuk pembatasan alternatif.