Jelaskan Statuta konstitusional dari Kerajaan Italia (Napoleon)

Kerajaan Italia berdiri pada 17 Maret 1805 yang merupakan perubahan bentuk dari Republik Italia. Presiden Republik Italia saat itu, Napoleon Bonaparte, menjadi Raja dan putra tirinya yang berusia 24 tahun, Eugène de Beauharnais, sebagai viceroy-nya. Napoleon I dinobatkan di Duomo di Milano, Milan pada tanggal 26 Mei, dengan mengenakan Mahkota Besi Langobardi. Gelarnya adalah "Kaisar Prancis dan Raja Italia" (), yang menunjukkan pentingnya Kerajaan Italia baginya.

Meskipun konstitusi republik tidak pernah dihapuskan secara resmi, serangkaian Statuta Konstitusional benar-benar telah menggantikannya. Yang pertama diumumkan dua hari setelah berdirinya kerajaan, yaitu pada 19 Maret, ketika Konsulat mendeklarasikan Napoleon sebagai raja dan menetapkan putra-putranya menjadi penggantinya, bahkan meskipun kekuasaan Prancis dan Italia dipisahkan setelah Kaisar mangkat. Yang kedua, tertanggal 29 Maret, mengatur wilayah administrasi, Pejabat Agung kerajaan, dan sumpah-sumpah resmi.

Statuta paling penting adalah yang ketiga, diundangkan tanggal 5 Juni, yang menjadi konstitusi kerajaan yang sesungguhnya: Napoleon adalah kepala negara, dan memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan; dalam hal ia tidak hadir, ia diwakili oleh Sang Viceroy, Eugène de Beauharnais. Konsulat, Dewan Legislatif, dan Perwakilan Rakyat, semua disatukan dalam Dewan Negara, yang pendapatnya hanya menjadi opsional dan tidak mengikat bagi raja.

Badan Legislatif, parlemen yang lama, secara teori masih ada, tetapi tidak pernah dipanggil setelah tahun 1805, tahun ketika Undang-undang Napoleon diperkenalkan.

Statuta keempat diputuskan pada 16 Februari 1806, yang menunjuk Beauharnais sebagai putra mahkota.

Statuta kelima dan keenam, tanggal 21 Maret 1808, memisahkan Konsulat dari Dewan Negara, dan menamakannya Senat, dengan tugas memberitahu raja mengenai hal-hal paling penting yang diharapkan.

Statuta ketujuh, tanggal 21 September, menciptakan tingkat kebangsawanan baru dari duke (adipati), count (pangeran), dan baron. Statuta kedelapan dan kesembilan, tanggal 15 Maret 1810, menetapkan pembayaran tunjangan bagi anggota keluarga kerajaan. Pada 1812, dibentuk Pengadilan Akun.