Coba jelasin Tabel 11. Rekonstruksi dari Petambakan, Madukara, Banjarnegara dong

Sumber : Priyadi, 2010 : 772, dengan modifikasi.

Tabel 11, lajur pertama menjelaskan realitas sejarah dari turun-temurun dengan pejabat sisipan akibat bupati keturunan Banyumas dipandang mempunyai masalah sehingga harus diganti dengan pejabat dari pusat. Namun, pejabat dari pusat juga membuat masalah baru sehingga mereka digantikan dengan pejabat dari keturunan Banyumas. Pejabat pusat yang meliputi Tumenggung Suradipura (1715-1727), Tumenggung Reksapraja (1743-1749), dan Tumenggung Toyakusuma atau Tumenggung Kemong (1780-1788) terbilang tidak sukses. Hanya Wedana Bupati Kasepuhan, Tumenggung Cakrawedana yang masih bertahan hingga berakhir masa jabatannya dan penerusnya setelah memasuki masa Hindia Belanda tetap berkuasa di Banyumas.

Lajur kedua menyangkut Pamerden yang menjadi cikal-bakal Purbalingga. Ngabehi Merden diisi oleh Wirakusuma atau Ki Gede Senon I sebagai keturunan Adipati Warga Utama I. Tampaknya, Ki Gede Senon I digantikan oleh anaknya yang disebut Ki Gede Senon II, yang oleh Versi ISSB disebut Ngabehi Mretadipura atau Ngabeni Mertasura menurut versi lainnya. Dua keturunan ini tidak berlanjut, tetapi muncul tokoh Nyi Dipayuda di Pamerden. Ia adalah seorang anak perempuan Ngabehi Jariah I yang kawin dengan Kiai Dipayuda, tetapi tokoh ini tidak jelas identitasnya karena belum ditemukan sumber yang lain. Lalu, ada dua masa kekosongan yang tidak bisa diisi karena tidak ada sumber. Kemudian, sumber lokal yang berjudul Babad Onje menyebut empat orang pejabat Ngabehi Pamerden, yaitu Ngabehi Dipayuda Denok, Ngabehi Denok, Dipayuda Gabug, dan Cakrayuda (Priyadi. 2006). Sayang sekali tidak ada sumber yang menyebut dua pejabat Ngabehi Pamerden sebelum Dipayuda Denok. Kemungkinan, Ngabehi Dipayuda Denok adalah keturunan Nyi Dipayuda. Tokoh kedua disebut Ngabehi Denok karena ia menggantikan Ngabehi Dipayuda Denok. Ngabehi Denok disebut Bagus Demang karena ia membagi Onje menjadi tiga daerah perdikan. Ngabehi Denok yang aslinya adalah anak Yudanegara II, yang ditanam sebagai Ngabehi Pamerden oleh ayahnya dengan nama Ngabehi Dipayuda I. Ada dua perlakukan orang Purbalingga kepada Dipayuda I. Ia dianggap keturunan Banyumas atau orang luar sehingga dalam babad-babad di Purbalingga, yang diakui keberadaannya adalah Ngabehi Dipayuda III. Orang Purbalingga menyebut Ngabehi Dipayuda III dengan pangkat raden tumenggung. Penguasa Pamerden adalah bupati anom bawahan Tumenggung Banyumas. Di satu sisi, dalam tradisi kecil, Ngabehi Dipayuda I diakui sebagai orang keturunan Purbalingga yang juga diraden-tumenggungkan (Sasono & Tri Atmo, 1993: 53). Namun, pengakuan ini tidak berhasil sehingga tradisi besar Purbalingga menyingkirkan Ngabehi Dipayuda I. Tokoh ketiga, Dipayuda II termasuk yang tidak disukai sehingga disebut Ngabebi Seda Banda dan Dipayuda Gabug. Dua nama sebutan yang tidak mengenakan. Padahal, istri Dipayuda sedang hamil ketika suaminya meninggal sehingga sebutan Dipayuda Gabug tidak cocok. Tokoh keempat, yang bernama Cakrayuda yang disebut trah Banyumas ini tampaknya dihilangkan dalam daftar sehingga para penulis babad sukar dalam memberikan angka tahun. Cakrayudą oleh penulis babad di Purbalingga dihapus. Dengan adanya Cakrayuda, maka angka-angka tahun menjadi lebih mudah, yaitu Ngabehi Denok (1749-1751), Ngabehi Dipayuda Gabug (1751-1754), dan Ngabehi Cakrayuda (1754-1759). Dengan demikian, para penulis babad di Purbalingga tidak mengakui empat tokoh dan dua tokoh yang hilang. Untunglah Babad Onje masih mencatat nama keempat orang itu. Dua orang lagi keturunan Nyi Dipayuda (anak Ngabehi Janah I) perlu dicari lagi dari sumber lokal.

Para penulis babad Di Purbalingga mendudukkan Ngabehi Dipayuda III sebagai bupati Purbalingga setelah pindah dari Pamerden dengan pangkat raden tumenggung. Pangkat raden tumenggung hanya dipakai oleh bupati Banyumas, bukan ngabebi bawahan Banyumas. Dipayuda III sekali-kali bukan bupati Purbalingga, tetapi Ngabehi Purbalingga. Dipayuda III disebutkan menjabat pada periode 1759-1787 dan pejabat berikutnya disebut menjabat 1792-1811. Berarti ada kekosongan pada periode 1787-1792. Ternyata pada periode itu ada pejabat Ngabehi Purbalingga yang bernama Yudakusuma I. Ia adalah anak Raden Tumenggung Yudanegara IV. Nama Yudakusuma I juga tidak disukai, bahkan disitnah pergi dari Purbalingga karena gila dan membunuh orang. Setelah Ngabehi Yudakusuma 1, Purbalingga dibagi dua, Pejabat pertama adalah Ngabehi Dipakusuma I (bukan raden tumenggung) dan pejabat yang lain adalah Ngabehi Yudakusuma II (anak Raden Tumenggung Yudanegara V). Mereka menjabat pada periode 1792-1811. Pada periode 1811-1816, ada pejabat Ngabehi Purbalingga yang bernama Dipayuda IV (cucu Dipayuda I). Dipayuda IV sebagai cucu Dipayuda IV magang di keraton dan ditempatkan di Purbalingga. Rupanya, pihak keraton bisa membaca bahwa penempatan ipayuda IV di Purbalingga bisa menimbulkan masalah dan berpeluang ada gesekan dengan keturunan Dipayuda III sehingga ada babad, yaitu Babad Wirasaba Kejawar atau Serat Soedjarah Banjoemas menyatakan pantangan bahwa keturunan Dipayuda Banjarnegara tidak boleh berbesanan dengan keturunan Dipayuda Purbalingga. Setelah pembagian Kasepuhan dan Kanoman, Ngabehi Dipayuda IV dipindahkan ke Adireja dengan pangkat tumenggung kliwon (bukan raden tumenggung). Purbalingga diserahkan kembali kepada Bratasudira (anak Dipakusuma I) juga dengan pangkat tumenggung kliwon (bukan raden tumenggung) (lihat Tabel 11 dan Tabel 12).

Lajur ketiga berkaitan dengan Banjarpetambakan, yang diberikan kepada Wirayuda menurut babad-babad yang baru, sedangkan babad tertua, yaitu teks Kalibening disebut Wargadirana. Wirayuda berarti tokoh yang kuat di medan perang. Wargadirana juga berarti sama, yaitu keluarga (warga) yang unggul (adi) di medan perang (rana). Tidak ada catatan yang bisa mengisi tiga keturunan yang kosong sejak Wirayuda atau Wargadirana. Ada kemungkinan bahwa budaya literasi tidak berkembang di Banjarpetambakan atau tidak ada tradisi lisan yang dicatat oleh orang-orang lokal. Kalau di Purbalingga pada generasi ketiga sudah masuk keturunan Adipati Mrapat (Banyumas) melalui Nyi Dipayuda. Di Banjarpetambakan, keturunan Adipati Mrapat yang keempat, yaitu Banyak Widhe. Banyak Widhe, Mangunyuda Seda Loji (Mangunyuda I), Mangunyuda Mukti (Mangunyuda II), Mangunyuda III (Mangunbroto), dan Mangunsubroto mengisi sejarah hingga masa pembagian Kasepuhan dan Kanoman. Pada Tabel 12, Banjarnegara dibagi dua, yaitu Ngabeni Mangunyuda III sebagai bawahan wedana bupati Kanoman, sedangkan Ngabehi Ranudireja (anak. Tumenggung Yudanegara IV) menjadi bawaha wedana bupati Kasepuhan. Setelah Perang Jawa, trah Banyak Widhe digantikan oleh Tumenggung Kliwon Dipayuda IV, yang tadinya menjabat di Adireja (lihat Tabel 12).

Lajur keempat adalah Wirasaba yang menempatkan Wargawijaya menjadi penerima daerah yang sebenarnya ayahnya berharap banyak. Wargawijaya adalah anak yang dipersiapkan sebagai pengganti, tetapi rencana itu menjadi tidak terlaksana karena Adipati Warga Utama I terbunuh di desa Bener karena persoalan akan perempuannya yang diserahkan kepada Sultan Pajang. Ibaratnya, Wargawijaya memperoleh bagian yang memang berhak, tetapi Wirasaba bukanlah pusat kekuasaan lagi karena sudah berpindah ke Banyumas. Sebagian besar babad-babad yang berbentuk tembang, anak Wargawijaya yang bernama nunggak semi, Wargawijaya telah pergi ke Krawang dan kawin di sana, serta tidak kembali ke tanah tumpah darabnya sehingga Wirasaba mengalami kekosongan. Ada kekosongan sepanjang empat generasi. Kemudian, teks Versi Sejarah Wirasaba menyebut silsilah tambahan, yang berawal dari anak perempuan Yudanegara II, yang bernama Nyi Wiramantri yang kawin di Wirasaba. Kiai Wiramantri belum bisa ditemukan dari keturunannya. Mungkin, Kiai Wiramantri adalah orang Wirasaba asli yang kawin dengan anak perempuan Tumenggung Yudanegara II sehingga ia bisa menjadi Ngabehi Wirasaba. Anak laki-laki Wiramantri menggantikan ayahnya dengan nama nunggak semi Kiai Wiramantri II. Kiai Wiramantri diteruskan oleh anaknya (Wirapada) dan cucunya (Wiracandra), sedangkan buyutnya (Wiratirtani) dan canggahnya (Mulyadikrama) pada zaman Hindia Belanda menjadi lurah-lurah Wirasaba. Anak Mulyadikrana yang bornama Mulyareja menjadi penyalin teks Sejarah Wirasaba. Mulyareja yang menambahkan silssilah pejabat di Wirasaba. Pada masa pembagian Kasepuhan dan Kanoman sudah tidak ada lagi pejabat ngabehi di Wirasaba (lihat Tabel 12).

Tabel 12 menunjukkan bahwa Banyumas dipecah-belah menjadi dua, yaitu Kasepuhan dan Kanoman yang masing-masing di bawah pejabat wedana bupati. Wedana bupati yang berpangkat raden tumenggung mengkoordinasi para bupati anom yang berpangkat raden ngabehi, tetapi ada dua orang yang berpangkat raden tumenggung kliwon, yaitu Dipayuda IV dan Bratasudira. Adireja berdampingan dengan Adipala, Purwokerto berdampingan dengan Sokaraja (lanjutan dari pembagian dua Pasir Kertawibawa), Panjer dan Banjarnegara dibagi dua. Ternyata, hanya Purbalingg yang tidak terbagi. Mungkin Purbalingga sudah berada pada posisi aman karena sudah ditanam Ngabehi Yudakusuma I dan dibagi dua dengan dua pejabat yang berdampingan, yaitu Ngabehi Yudakusuma II dan Ngabehi Dipakusuma I. Lalu, diselingi oleh Ngabehi Dipayuda IV.

Tabel 12. Pembagian Kasepuhan/Kanoman hingga Hindia Belanda

Tabel 12 bagian bawah menunjukkan proses peralihan dari masa Kasepuhan dan Kanoman menuju masa pembagian pada masa Hindia Belanda melalui Resolutie 22 Agustus 1831 diangkat lima orang bupati, yaitu Tumenggung Cakranegara I (Banyumas), Tumenggung Mertadiredja II (Ajibarang), Tumenggungg Dipakusuma II (Purbalingga), Tumenggung Prawiranegara (Majenang), dan Tumenggung Dipayuda IV (Banjarnegara). Dayeuhluhur atau Majenang adalah wilayah tambahan dalam Karesidenan Banyumas karena sebelum Perang Jawa, wilayah itu tidak termasuk wilayah Banyumas, baik Kasepuhan dan Kanoman. Masa kolonial Belanda berarti tidak ada lagi Banjarnegara yang dipecah-belah antara versi Kasepuhan dan versi Kanoman. Begitu juga dengan Panjer, yang akhirnya masuk ke Kabupaten Kebumen. Tidak a Ngabehi Purwokerto dan Ngabehi Sokaraja meskipun beralih Banyumas berhadapan dengan Purwokerto (pengganti Ajibarang). Ajibarang termasuk kabupaten yang berumur pendek karena berpindah ke Purwokerto pada tahun 1832, tetapi masih beruntung karena Kabupaten Majenang pada tahun yang sama dihapuskan karena bupatinya diklaim gila dan dibuang ke Padang. Bekas wilayah Kabupaten Majenang digabungkan dengan Kabupaten Purwokerto. Mungkin alasan yang rasional adalah Dayeuhluhur sejak zaman Surakarta adalah kabupaten yang sangat miskin karena hanya mampu membayar pajak 85% kepada Belanda (Priyadi, 2018: 119).