Jelaskan Status hukum dari Keanekaragaman hayati

Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (1992) dan Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati;

Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Langka (CITES);

Konvensi Bonn tentang Spesies yang Bermigrasi;

Konvensi Warisan Dunia (secara tidak langsung dengan melindungi habitat keanekaragaman hayati)

Konvensi regional, misalnya Konvensi Apia

Perjanjian bilateral, misalnya Perjanjian Burung Migrasi Jepang-Australia.

Kesepakatan global seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati, memberikan "hak nasional yang berdaulat atas sumber daya hayati" (bukan properti). Perjanjian tersebut mengikat suatu negara untuk "melestarikan keanekaragaman hayati", "mengembangkan sumber daya untuk keberlanjutan", dan "berbagi manfaat" yang dihasilkan dari penggunaannya. Negara dengan keanekaragaman hayati yang memungkinkan untuk melakukan pencarian hayati atau mengumpulkan produk alami, mengharapkan untuk mendapat sebagian manfaat alih-alih membiarkan individu atau lembaga yang menemukan sumber daya tersebut hanya untuk keperluan pribadi mereka. Pencarian hayati dapat menjadi salah satu jenis pembajakan hayati ketika prinsip-prinsip tersebut tidak dihormati.

Prinsip kedaulatan dapat mengandalkan pada apa yang dikenal sebagai Perjanjian Berbagi Akses dan Perjanjian (ABAs). Konvensi Keanekaragaman Hayati menyiratkan persetujuan antara negara sumber dan kolektor, untuk menentukan sumber daya mana yang akan digunakan dan untuk apa, serta untuk menciptakan perjanjian yang adil mengenai pembagian keuntungan.