Jelaskan Karier publik dari Anies Baswedan

Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus suap yang menimpanya. Namun, terdapat dugaan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan konflik. Oleh karena itu, pada 2 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga sebagai "Tim 8" dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi mereka yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan didampingi oleh dua wakilnya, Koesparmono Irsan dan Denny Indrayana, serta lima anggotanya, yaitu Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat, dan Amir Syarifuddin. Nama Bibit dan Chandra sering pula dikaitkan dengan perseteruan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantas Korupsi atau lebih dikenal dengan Konfrontasi Cicak dan Buaya.

Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Abraham Samad membentuk Komite Etik terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, yang beranggotakan lima orang, diantaranya dua anggota internal, yakni Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, serta tiga anggota eksternal, yaitu Abdul Mukhtie Fajar, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan dirinya. Tujuan pembentukannya adalah untuk menginvestigasi pembocor draf surat perintah penyelidikan Anas Urbaningrum yang berasal dari dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perihal ini, Anies ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin komite ini dan Tumpak Panggabean sebagai wakilnya. Kemudian, pada 3 April 2013, komite etik ini melakukan sidang terbuka dengan hasil bahwa asisten dari Abraham Samad, Wiwin Suwandi terbukti memberitahukan perihal penyelidikan kepada Anas Urbaningrum. Ia menyalin surat perintah penyelidikan yang belum diberi nomor kepada publik yang beredar di masyarakat sejak 9 Februari 2013.