Jelaskan Partai Komunis El Salvador dari Front Pembebasan Nasional Farabundo Martí

Partai Komunis El Salvador terbentuk pada 1930-an. Salah satu pemimpin utamanya adalah Farabundo Martí. Beberapa pemimpinnya di kemudian hari antara lain adalah Cayetano Carpio dan Schafik Handal. Dari 1950-an hingga 1970-an, Partai Komunis El Salvador menentang perjuangan bersenjata dan terutama terlibat dalam pemilihan umum yang legal dan pengorganisasian serikat buruh. Setelah revolusi Kuba pada 1959, dan dengan meningkatnya radikalisasi pada 1960-an, beberapa orang di lingkungan Partai Komunis El Salvador mulai menganjurkan perjuangan bersenjata untuk menggulingkan diktatur militer El Salvador. Akhirnya mereka harus meninggalkan Partai Komunis untuk memulai perjuangan bersenjata.

Pasukan Pembebasan Rakyat "Farabundo Marti"

Pada 1970, Sekretaris Jenderal Partai Komunis El Salvador, Cayetano Carpio, keluar dari Partai Komunis untuk membentuk sebuah organisasi baru untuk melakukan perjuangan bersenjata untuk menggulingkan diktatur militer. Organisasi baru ini menjadi Pasukan Pembebasan Rakyat "Farabundo Marti" (bahasa Spanyol: Fuerzas Populares de Liberación "Farabundo Martí", juga dikenal dengan singkatannya, FPL). Sepanjang tahun 1970-an FPL bertumbuh dan menjadi organisasi terbesar dan paling berpengaruh dari kelompok kiri El Salvador. Pada 1970-an banyak organisasi revolusioner lainnya juga dibentuk. Tiga lainnya akhirnya menjadi bagian dari FMLN pada 1980 bersama-sama dengan FPL dan Partai Komunis. Mereka adalah Ejército Revolucionario del Pueblo (Pasukan Revolusioner Rakyat - ERP), Resistencia Nacional (Angkatan Bersenjata Perlawanan Nasional - RN), dan Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos (Partai Buruh Revolusioner Amerika Tengah - PRTC).

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)

ERP terbentuk pada 1972. Pemimpin utama ERP adalah Joaquín Villalobos. Mereka berbasis terutama di Morazán dengan perspektif yang hampir seluruhnya terpusat pada aspek militer dari perjuangan ini, dan kurang memperhatikan aspek pengorganisasian politik.