Saya mau tau Pengawal dari Makedonia (kerajaan kuno)

Pengawal merupakan orang-orang terdekat raja di istana maupun di medan tempur. Mereka terbagi menjadi dua kategori: agema dari hipaspistai, yaitu sejenis pasukan khusus pada zaman kuno yang biasanya berjumlah ratusan, dan kelompok pasukan yang lebih kecil dan dipilih langsung oleh raja, baik itu karena bakat mereka maupun untuk menghormati keluarga mereka. Maka dari itu, para pengawal (yang terbatas jumlahnya) tidak selalu bertanggung jawab melindungi nyawa raja di medan tempur maupun dalam keadaan damai; gelar dan jabatan mereka lebih menjadi tanda kekhasan, yang mungkin dimaksudkan untuk menghentikan persaingan di antara keluarga-keluarga ningrat.

Sahabat, teman, dewan, dan majelis

Para sahabat (termasuk kavaleri elit dan infanteri pezhetairoi) mewakili sebuah kelompok yang lebih besar jumlahnya ketimbang para pengawal raja. Para sahabat dengan pangkat paling tinggi dan yang paling dipercayai oleh raja membentuk sebuah dewan yang berperan sebagai badan penasihat untuk raja. Namun, hanya ada sedikit bukti yang menunjukkan keberadaan sebuah majelis tentara pada masa-masa perang dan majelis rakyat pada masa-masa damai.

Para anggota dewan memiliki hak untuk berbicara; meskipun tak ada bukti langsung yang menunjukkan bahwa mereka dapat memberikan suara terkait dengan urusan negara, paling tidak raja kadang-kadang terpaksa memenuhi tuntutan-tuntutan mereka. Majelis tampaknya diberi hak untuk menghakimi perkara pengkhianatan terhadap negara dan menjatuhkan hukuman kepada mereka, seperti saat Aleksander Agung bertindak sebagai jaksa penuntut dalam sidang tiga orang yang didakwa bersekongkol membunuh ayahnya (sementara banyak orang lainnya yang dibebaskan dari segala tuduhan). Namun, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa lembaga dewan dan majelis terus dipertahankan atau dilandaskan pada konstitusi, dan keputusan mereka mungkin juga tidak selalu diterima oleh raja. Sepeninggalan Aleksander Agung, para sahabatnya langsung membentuk sebuah dewan untuk mengambil alih pemerintahan, tetapi kemudian terkendala oleh konflik bersenjata di antara para anggotanya. Sementara itu, militer sendiri sering kali memberontak untuk mencapai tujuan politik mereka.

Magistrat, persemakmuran, pemerintahan setempat, dan negara sekutu

Raja-raja Makedonia dari Dinasti Antigonidai dibantu oleh para pejabat regional dalam mengatur urusan negara, termasuk pejabat-pejabat kota berpangkat tinggi, seperti strategos militer dan politarkh atau gubernur yang dipilih (arkhon) dari sebuah kota besar (polis), serta pejabat politik-keagamaan yang disebut epistates. Tak ada bukti yang menjelaskan latar belakang pribadi para pejabat tersebut, meskipun mereka mungkin juga berasal dari golongan ningrat filoi dan hetairoi.

Di Atena Kuno, sistem demokrasi pernah didirikan kembali sebanyak tiga kali setelah kota tersebut ditaklukkan oleh Antipatros pada 322SM. Saat berada di bawah kekuasaan Makedonia, Atena diperintah oleh sebuah oligarki yang diangkat oleh Makedonia dan terdiri dari orang-orang terkaya di kota tersebut. Negara kota lainnya diperlakukan secara berbeda dan dianugerahi otonomi yang lebih besar. Setelah FiliposII menaklukkan Amfipolis pada 357SM, kota tersebut diperbolehkan mempertahankan sistem demokrasi, termasuk konstitusi, majelis rakyat, dewan kota (boule), dan pemilihan tahunan pejabat baru, tetapi garnisun Makedonia ditempatkan di dalam tembok kota bersama dengan seorang komisioner kerajaan Makedonia (epistates) untuk memantau urusan politik di kota tersebut. Filipi, sebuah kota yang didirikan oleh FiliposII, merupakan satu-satunya kota lainnya di persemakmuran Makedonia yang memiliki sistem pemerintahan demokratis dengan keberadaan majelis rakyat, sementara majelis (eklesia) di Tesaloniki tampaknya hanya memiliki peranan yang bersifat pasif. Beberapa kota juga diperbolehkan menyimpan pendapatannya sendiri. Raja Makedonia dan pemerintah pusat sendiri mengelola pendapatan yang dikumpulkan oleh kuil-kuil dan para imam.

Terdapat beberapa bukti dari abad ke-3SM yang menunjukkan bahwa di dalam persemakmuran Makedonia, hubungan luar negeri diurus oleh pemerintah pusat. Meskipun kota-kota Makedonia turut serta dalam ajang-ajang Panhelenik sebagai entitas-entitas independen, pada kenyataannya pemberian asilia (kekebalan diplomatik dan hak suaka di tempat suci) kepada kota-kota tertentu diurus secara langsung oleh raja. Sementara itu, negara kota yang tergabung ke dalam koina (dalam kata lain federasi kota negara, simpoliteia) Yunani yang sezaman dengan Makedonia mematuhi dekret-dekret federal yang disetujui secara kolektif oleh anggota-anggota liga. Di negara kota yang tergabung ke dalam liga atau persemakmuran, hak untuk memberikan proxenia (dalam kata lain, penerimaan duta besar asing) biasanya merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah setempat sekaligus pusat. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa penganugerahan proxenia adalah prerogatif eksklusif pemerintah pusat di Liga Epiros, dan beberapa bukti juga mengindikasikan bahwa hal serupa berlaku untuk persemakmuran Makedonia, sementara negara kota yang bersekutu dengan Makedonia mengeluarkan dekret-dekret mereka sendiri yang terkait dengan proxenia.

Liga-liga asing juga pernah membentuk persekutuan dengan raja-raja Makedonia, seperti saat Liga Kreta menandatangani perjanjian dengan Demetrios II Aitolikos dan Antigonos III Doson yang memastikan perekrutan tentara bayaran Kreta ke dalam militer Makedonia, dan memilih Filipos V dari Makedonia sebagai pelindung kehormatan (prostates) liga tersebut.