Kamu bisa jelasin ke aku soal Komisi Pengawas Persaingan Usaha?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden. Komisioner KPPU berjumlah 9 orang, yang diangkat oleh Presiden Indonesia berdasarkan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saat ini KPPU diketuai oleh Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, SH., M.Hum., dengan Wakil Ketua Yudi Hidayat, SE., M.Si.

KPPU melaksanakan pengawasan atas 2 (dua) Undang-undang, yakni pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/99) dan pengawasan kemitraan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 (UU No.20/2008).

Tugas dan fungsi KPPU secara lengkap adalah:

a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

KPPU, sebagai satu-satunya otoritas persaingan usaha di Indonesia, memiliki kewenangan untuk menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan dugaan pelanggaraan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan aturan Undang-Undang, hingga memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Pemberian Saran dan Pertimbangan atas Kebijakan Pemerintah

Sebagaimana diatur oleh UU No. 5/99, KPPU dapat memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah yang berpotensi menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Pengendalian Merger dan Akuisisi

Diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, KPPU melakukan penilaian terhadap penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan, termasuk perpindahan aset produktif. Pelaku usaha yang melakukan transaksi tersebut dan memenuhi batasan ambang nilai, wajib melakukan notifikasi ke KPPU maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja setelah transaksi efektif secara yuridis.

d. Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan UMKM

Melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, KPPU memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum atas pelaksanaan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM. Penegakan hukum KPPU atas kemitraan meliputi penegakan atas upaya menguasai dan upaya memiliki yang dilakukan pelaku usaha besar dan menengah atas usaha mikro, kecil, dan menengah.