Jelasin soal Perang Kotor dong

Istilah perang kotor pada umumnya mengacu pada program terorisme negara dalam menanggapi apa yang dipahami sebagai subversi sayap kiri yang dituduh mengancam kestabilan negara. Para penentang langkah-langkah ini sebaliknya menganggapnya sebagai strategi ketegangan yang sengaja dikembangkan untuk membenarkan suatu program rezim otoriter yang menindas.

Nama Perang Kotor (dalam bahasa Spanyol: Guerra Sucia) sering kali digunakan khususnya untuk mengacu pada pembersihan terhadap warga negara pembangkang yang dilakukan antara 1976 dan 1983 oleh pemerintahan militer Jorge Rafael Videla di Argentina (pada apa yang disebut Proses Reorganisasi Nasional). Pada masa ini, pemerintahan junta yang dipimpin oleh Videla hingga 1981, kemudian oleh Roberto Viola dan Leopoldo Galtieri, bertanggung jawab atas penangkapan ilegal, penyiksaan, pembunuhan, atau penghilangan paksa atas sekitar 10.000 hingga 3.000 orang Argentina. Kejahatan-kejahatan ini adalah bagian dari suatu rencana terorisme negara yang lebih luas — hingga mencakup seluruh Amerika Selatan — yang disebut Operasi Burung Kondor, yang keberadaannya sekurang-kurangnya diketahui oleh Departemen Luar Negeri AS, yang dipimpin oleh Henry Kissinger di bawah Presiden Richard Nixon.

Perdebatan telah berlangsung lama di Argentina menyangkut masalah amnesti untuk para perwira yang tersangkut dalam Perang Kotor ini. Suatu bentuk amnesti secara kontroversial disahkan sebagai hukum setelah pemerintahan demokratis dipulihkan dan proses peradilan dilakukan terhadap para pemimpin tertinggi junta militer pada 1984, pada masa kepresidenan Raúl Alfonsín (1983–1989), tetapi hal ini tetap tidak populer. Pada Juni 2005, Mahkamah Agung Argentina membatalkan undang-undang Amnesti yang disebut Ley de Punto Final Undang-undang "Titik" dan Ley de Obediencia Debida ("Undang-undang Ketaatan"), sehingga membuka pintu bagi tuntutan terhadap para bekas perwira Junta . Undang-undang Punto Final disahkan pada 24 Desember 1986, di bawah kepresidenan Raúl Alfonsín dan menghapuskan segala tuntutan terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang dilakukan sebelum 10 Desember 1983.