Jelaskan Aceh dari Pemilihan kepala daerah di Indonesia

Kota Banda Aceh (masa jabatan berakhir 26-07-2017),

Kabupaten Aceh Barat Daya (13-08-2017),

Kabupaten Tulang Bawang Barat (14-11-2016),

Kabupaten Hulu Sungai Utara (09-10-2017),

Kabupaten Seram Bagian Barat (13-09-2016),

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (16-04-2017),

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

Pilkada tingkat kabupaten dan kota

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.

Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya: