Jabarkan Pendapatan Pajak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia

pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah

pendapatan pajak bumi dan bangunan

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas)

penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas)

pendapatan laba BUMN non perbankan

pendapatan kejaksaan dan peradilan dan hasil tindak pidana korupsi

pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi

pendapatan hibah badan layanan umum

pendapatan hasil kerja sama BLU

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

risiko (bencana alam, dampak krisis global)

Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta target volume BBM bersubsidi.

Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah:

fungsi perumahan dan fasilitas umum

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis adalah

Rincian anggaran transfer ke daerah adalah:

Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

Pembiayaan Dalam Negeri meliputi: rtrttr

Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek

Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN

Asumsi dasar ekonomi makro sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah:

rata-rata tingkat bunga SPN 3 bulan,

nilai tukar rupiah terhadap dollar AS,

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang. Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 (kedua) dan ke-5 (kelima) dilaksanakan bukan oleh pemerintah, yaitu masing-masing tahap kedua penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (lembaga legislatif), dan tahap kelima pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah. Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut: