Jabarkan Layanan keuangan dari Kepulauan Virgin Britania Raya

Jasa keuangan menyumbang lebih dari setengah pendapatan wilayah. Sebagian besar pendapatan ini dihasilkan dari pemberian lisensi perusahaan lepas pantai dan layanan terkait. British Virgin Islands adalah pemain global yang signifikan di industri jasa keuangan lepas pantai. Sejak tahun 2001, layanan keuangan di British Virgin Islands telah diatur oleh Komisi Jasa Keuangan independen.

BVI diandalkan untuk divisi Pengadilan Niaga yang canggih dari Mahkamah Agung Karibia Timur, serta Pusat Arbitrase Kepulauan Virgin Britania Raya yang lebih baru. KC Karibia dan KC Inggris memimpin sebagian besar kasus penting dan undang-undang Kepulauan Virgin didasarkan pada undang-undang Inggris, yang berarti yurisdiksi memberikan kejelasan dan konsistensi jika para pihak meminta penyelesaian sengketa komersial. Karena sifat internasional dari operasi dan kepemilikan aset perusahaan Kepulauan Virgin Britania Raya, Pengadilan Niaga BVI secara rutin menyidangkan masalah-masalah yang sangat canggih di ujung tombak litigasi dan penegakan hukum lintas batas, di mana miliaran dolar dipermasalahkan.

Undang-Undang Kepatuhan Pajak Rekening Asing

Pada 30 Juni 2014, Kepulauan Virgin Britania Raya dianggap memiliki Inter- Governmental Agreement (IGA) dengan Amerika Serikat sehubungan dengan "Foreign Account Tax Compliance Act" Amerika Serikat.

Perjanjian Model 1 (14 Halaman) mengakui bahwa: Pemerintah Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara memberikan salinan Surat Penganugerahan yang dikirim ke Pemerintah Kepulauan Virgin Britania Raya, kepada Pemerintah Amerika Serikat "melalui nota diplomatik tanggal 28 Mei 2014".

Undang-Undang Sanksi dan Anti Pencucian Uang

Di bawah Sanksi Inggris dan Undang-Undang Anti Pencucian Uang tahun 2018, kepemilikan manfaat perusahaan di wilayah luar negeri Inggris seperti Kepulauan Virgin Britania Raya harus terdaftar secara publik untuk pengungkapan paling lambat 31 Desember 2020. Pemerintah Kepulauan Virgin Britania Raya belum secara resmi menggugat undang-undang ini, namun telah mengkritiknya, menyatakan bahwa undang-undang tersebut melanggar kedaulatan konstitusional yang diberikan kepada pulau-pulau tersebut, dan dalam praktiknya akan relatif tidak efektif dalam anti pencucian uang dan pendanaan kontra-terorisme, sambil mengangkat masalah privasi dan hak asasi manusia yang serius. Selanjutnya, ini akan menempatkan Kepulauan Virgin Britania Raya pada posisi yang sangat tidak menguntungkan karena Pusat Keuangan Internasional lainnya tidak memiliki ini, dan dalam kasus AS dan Inggris, ada sangat sedikit investasi jangka pendek. prospek yang sama.