Jelaskan Pembubaran dari Partai Sosialis Indonesia

Pada tahun 1950-an, PSI melalui salah seorang anggotanya, Soemitro Djojohadikusumo, memberi penekanan pada program pembangunan daerah, industri kecil, dan koperasi. Akan tetapi, karena Soemitro mendukung PRRI, PSI dianggap turut serta melawan pemerintah. Menurut Rosihan Anwar, awal mulanya saat itu muncul isu Soemitro melakukan korupsi, ketika duduk sebagai menteri pada kabinet Burhanuddin Harahap; Soemitro memberikan dana kepada PSI dalam pemilihan umum. Lawan politik PSI, seperti PNI dan terutama PKI (melalui korannya; Harian Rakjat dan Bintang Timur) terus memberitakan kasus dugaan korupsi tersebut. Soemitro sempat diperiksa dua kali (pertama pada tanggal 26 Maret 1957; kedua tanggal 6-7 Mei 1957) oleh Corps Polisi Militer (CPM), dan hasilnya tidak ada dasar dan alasan untuk menahan dirinya. Selain itu, Soemitro sebenarnya akan dipanggil lagi untuk diperiksa ketiga kalinya pada 8 Mei 1957, namun ia tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan karena menurut Nasution, pemanggilan terakhir ini baginya berarti akan ditahan.

Berdasarkan undang-undang darurat perang, Nasution memerintahkan dilakukannya pembersihan. Akibatnya, beberapa orang politisi yang diduga telah melakukan korupsi ditangkap dan beberapa lainnya melarikan diri. Pada bulan Mei 1957, ahli ekonomi dan mantan menteri dari PSI, Soemitro Djojohadikusumo, merupakan salah seorang yang kabur dari Jakarta ke Sumatra. Pada Januari 1958, tersiar kabar telah terjadi pertemuan penting di Sungai Dareh, Sumatra Barat. Para petinggi militer daerah yang memberontak terhadap Jakarta, berkumpul disana dan Soemitro Djojohadikusumo juga ikut bergabung. Pada tanggal 15 Februari 1958, PRRI dideklarasikan di Padang, dan Soemitro didaulat menjadi Menteri Perhubungan dan Pelayaran Kabinet PRRI.

Sebelum deklarasi PRRI, Sjahrir bersama sejumlah petinggi pengurus pusat PSI di Jakarta berusaha mengingatkan Soemitro. Beberapa kader PSI diutus menemui Soemitro untuk membujuk kembali ke Jakarta dan untuk berusaha mencegah terjadinya pemberontakan, tetapi sia-sia. PSI menjatuhkan skors padanya dan mengeluarkan pernyataan ketidaksepahamannya dengan PRRI. Pada 21 Juli 1960, pimpinan Partai Sosialis Indonesia dipanggil menghadap Presiden Soekarno di Istana Merdeka, Jakarta. Sjahrir datang, didampingi pengurus pusat partai; Djohan Sjahroezah, Soebadio Sastrosatomo, T.A. Murad dan Djoeir Moehamad. Mereka diminta menjelaskan posisi Partai Sosialis Indonesia terkait dengan pemberontakan PRRI/Permesta. Sepekan kemudian, Sjahrir mengirim surat jawaban ke Istana. "Sekalipun kami paham dan membenarkan perjuangan daerah, pembentukan pemerintahan pusat yang baru di samping pemerintahan yang ada kami anggap sebagai malapetaka," tulis Sjahrir.

Namun jawaban Sjahrir tidak bisa mengubah pendirian Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI (beserta organisasi sayap partai) bersama Masyumi dibubarkan oleh Presiden Soekarno atas pertimbangan Mahkamah Agung melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 201 tahun 1960 mengacu pada Penetapan Presiden No. 7/1959. Menurut Ricklefs, kedua partai tersebut dilarang sebagai akibat permusuhan para pemimpin mereka terhadap Soekarno selama bertahun-tahun, oposisi mereka terhadap demokrasi terpimpin, dan keterlibatan mereka dalam PRRI. Pengurus partai diberi waktu satu bulan untuk membubarkan organ-organnya sampai tingkat bawah. Tak lama setelah pembubaran PSI, Sjahrir ditangkap dan dijadikan tahanan politik pada 16 Januari 1962.

Kahin, George McTurnan (2003) Nationalism and Revolution in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Itacha, New York: SEAP Publications, Cornell University. ISBN 9780877277347.

Ricklefs, M. C. (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta. ISBN 9791600120.

Simanjuntak, P.H.H (2003) Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (Cabinets of the Republic of Indonesia: From the Start of Independence to the Reform Era), Jakarta: Penerbit Djambatan.