Jelaskan Negara polisi dari Benito Mussolini

Antara tahun 1925 dan 1927, Mussolini secara bertahap menghapuskan semua pembatasan konstitusional maupun biasa terhadap kekuasaannya dan membangun sebuah negara polisi. Sebuah hukum yang dicanangkan pada 24 Desember 1925 (hari malam Natal bagi negara Italia yang mayoritas beragama Katolik Roma) mengubah jabatan formal Mussolini dari "Presiden Dewan Menteri" menjadi "Kepala Pemerintahan", meskipun ia masih dipanggil "Perdana Menteri" oleh kebanyakan sumber berita di luar Italia. Ia tidak lagi bertanggung jawab kepada Parlemen dan hanya dapat dipecat oleh Raja. Meskipun konstitusi Italia menyatakan bahwa menteri hanya bertanggung jawab kepada raja, dalam praktiknya hampir tidak mungkin terjadi pencanangan hukum yang melawan keinginan langsung Parlemen. Hukum malam Natal tersebut menghentikan praktik ini dan menempatkan jabatan Mussolini sebagai jabatan satu-satunya yang mampu menentukan agenda Parlemen. Hukum ini mengubah pemerintahan ini secara de facto menjadi sebuah kediktatoran legal. Otonomi daerah dihentikan dan podesta yang dinobatkan oleh Senat Italia menggantikan walikota dan dewan perwakilan terpilih.

Pada 7 April 1926, Mussolini selamat dari percobaan pembunuhan oleh Violet Gibson, seorang perempuan Irlandia, anak dari Lord Ashbourne, yang dideportasi setelah penangkapan anaknya. Pada 31 Oktober 1926, Anteo Zamboni, seorang anak lelaki berumur 15 tahun, mencoba menembak Mussolini di Bologna. Zamboni kemudian dibunuh di tempat. Ia juga selamat dari percobaan pembunuhan di Roma oleh seorang anarkis bernama Gino Lucetti, serta percobaan lain lagi oleh seorang anarkis Italia bernama Michele Schirru, yang berujung pada penangkapan dan eksekusi Schirru. Setelah percobaan pembunuhan Sambut, semua partai lain dibuat ilegal di Italia. Hukum ini dicanangkan pada tahun 1926, meskipun Italia pada dasarnya sudah menjadi negara satu partai sejak 1925 (tergantung sumber, berdasarkan pidatonya kepada DPR di bulan Januari atau pencanangan hukum malam Natal). Pada tahun 198, sebuah hukum elektoral membatalkan semua pemilihan parlementer. Dewan Besar Fasisme kemudian memilih satu daftar kandidat yang akan disetujui melalui plebisit. Dewan Besar ini diciptakan lima tahun sebelumnya sebagai badan partai, tetapi kemudian "dibuat konstitusional" dan diberikan otoritas konstitusional tertinggi di negara. Di atas kertas, Dewan Besar ini memiliki kekuasaan untuk merekomendasikan pemecatan Mussolini dari jabatannya, dan dengan demikian merupakan satu-satunya cek kekuasaan yang dihadapi Mussolini. Akan tetapi, hanya Mussolini yang dapat menggelar Dewan Besar dan menentukan agendanya. Untuk mengendalikan daerah Selatan, terutama Sisilia, Mussolini menobatkan Cesare Mori sebagai prefek kota Palermo, yang ditugaskan untuk menghabisi Mafia Sisilia dengan cara apa pun. Dalam sebuah telegram kepada Mori, ia menulis:

Mori tanpa tedeng aling-aling langsung memblokir berbagai kota, menggunakan penyiksaan, dan menculik perempuan dan anak-anak agar orang-orang yang dituduh mau menyerah. Berbagai metode ini membuatnya dijuluki "Prefek Besi". Pada tahun 1927, penelitian Mori mendapatkan bukti bahwa terjadi kolusi antara mafia dan pemerintahan fasis. Pada tahun 1929, ia dibebastugaskan atas alasan durasi kerja; pada tahun itu, jumlah pembunuhan di provinsi Palermo telah berkurang dari 200 menjadi 23. Mussolini kemudian menominasi Mori sebagai seorang senator, dan propaganda fasis mengklaim bahwa mafia telah dikalahkan.

Sesuai dengan hukum pemilihan umum yang baru, pemilihan umum berbentuk plebisit. Para pemilih diberikan sebuah daftar yang anggotanya terdominasi Partai Fasis Nasional. Menurut angka resmi, daftar tersebut disetujui 98,43% pemilih.