Jelaskan Perpajakan dan kepemilikan dari Dinasti Han

Pemilik lahan diwajibkan memberikan sebagian dari hasil panennya untuk melunasi pajak bumi, dan besarannya disesuaikan dengan jumlah yang didapat. Sementara itu, pajak perseorangan dan pajak properti dibayarkan dalam bentuk koin. Pajak perseorangan tahunan untuk laki-laki dan wanita dewasa adalah 120 koin, sementara untuk anak-anak hanya 20 koin. Pedagang harus membayar pajak yang lebih tinggi, yaitu 240 koin.

Dengan beredarnya koin di Dinasti Han, pedagang-pedagang dapat menanamkan modalnya dalam bidang pertanahan, sehingga malah memperkuat golongan sosial yang hendak ditindas oleh pemerintah melalui pajak yang tinggi. Kaisar Wu bahkan menegakkan hukum yang menyatakan bahwa pedagang yang terdaftar oleh pemerintah dilarang memiliki lahan, tetapi pedagang-pedagang yang kuat dapat menghindari pendaftaran dan tetap memiliki lahan yang luas.

Pembayar pajak yang paling besar adalah pemilik lahan kecil. Pendapatan dari mereka sempat terancam pada paruh akhir masa Han Timur karena banyak petani yang berutang, sehingga mereka mau tidak mau harus bekerja untuk tuan tanah yang kaya raya. Pemerintah Han melancarkan reformasi agar pemilik lahan kecil tidak terlilit utang, contohnya dengan penurunan pajak, pengampunan pajak untuk sementara waktu, dan pemberian pinjaman. Para petani yang tidak memiliki lahan juga diberikan tempat tinggal sementara dan pekerjaan di koloni pertanian Tuntian sampai mereka bisa melunasi utang mereka.

Pada tahun 168 SM, besaran pajak bumi dikurangi dari 1/15 hasil panen menjadi 1/30, dan kemudian menjadi seperseratus hasil panen pada dasawarsa-dasawarsa terakhir Dinasti Han. Pendapatan negara yang hilang akibat pengurangan pajak ini ditanggung oleh peningkatan pajak properti.

Pajak tenaga kerja dikenakan dalam bentuk wajib kerja selama satu bulan setiap tahun, dan kewajiban ini dibebankan kepada laki-laki yang tergolong sebagai rakyat jelata dan berumur antara lima belas hingga lima puluh enam tahun. Kewajiban ini dapat dihindari pada masa Han Timur dengan membayar pajak, dan tenaga kerja yang mendapatkan upah sendiri menjadi lebih lazim pada masa ini.

Produksi perseorangan dan monopoli pemerintah

Pada awal masa Han Barat, pengusaha garam dan besi yang kaya (baik itu raja ataupun pedagang kaya) dapat memiliki dana yang menyaingi perbendaharaan kekaisaran, dan mereka juga dapat mengerahkan lebih dari seribu tenaga petani. Hal ini menjauhkan para petani dari lahan mereka, sehingga pemerintah pun mengalami kerugian akibat berkurangnya pendapatan dari pajak bumi. Untuk menanggulangi permasalahan ini, Kaisar Wu mengambil alih (menasionalisasi) industri garam dan besi menjadi milik negara pada tahun 117 SM dan mengizinkan mantan usahawan ini menjadi pejabat yang mengelola monopoli negara dalam sektor tersebut. Pada masa Han Timur, monopoli pemerintah pusat dicabut dan digantikan oleh produksi di tingkat jun dan xian, serta oleh pihak perseorangan.

Minuman keras juga merupakan industri yang menguntungkan pihak swasta, dan pemerintah Han menasionalisasi industri ini pada tahun 98 SM. Namun, nasionalisasi ini dibatalkan pada tahun 81 SM, dan kemudian mereka yang memperdagangkan barang ini dipungut pajak sebesar dua koin untuk setiap 0,2 L minuman. Pada tahun 110 SM, Kaisar Wu juga melakukan campur tangan terhadap perdagangan biji padi-padian yang sebelumnya menguntungkan pihak perseorangan. Ia menghentikan para spekulan dengan menjual biji padi-padian yang disimpan pemerintah dengan harga yang lebih rendah daripada yang diminta oleh para pedagang. Sementara itu, pemerintah pusat tidak mengendalikan harga pada masa Han Timur, kecuali pada masa Kaisar Ming ketika Kantor Penyesuaian dan Stabilisasi Harga dibentuk, tetapi kantor ini tidak bertahan lama dan dibubarkan pada tahun 68 M.