Jabarkan Periode 1946-1950 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Pada periode ini, terjadi pengintegrasian wilayah ke dalam Republik Indonesia. wilayah Kesultanan Yogyakarta meliputi daerah-daerah sebagai berikut:

Kabupaten Kota Yogyakarta dengan bupatinya KRT Hardjodiningrat,

Kabupaten Sleman dengan bupatinya KRT Pringgodiningrat,

Kabupaten Bantul dengan bupatinya KRT Joyodiningrat,

Kabupaten Gunung Kidul dengan bupatinya KRT Suryodiningrat,

Kabupaten Kulon Progo dengan bupatinya KRT Secodiningrat.

Kabupaten-kabupaten tersebut tidak memiliki otonomi melainkan hanya wilayah administratif. Bupati-bupati yang mengepalai masing-masing kabupatennya disebut dengan Bupati Pamong Praja. Mereka juga mengepalai birokrasi kerajaan yang disebut dengan Abdi Dalem Keprajan. Birokrasi kerajaan inilah yang akan menjadi tulang punggung utama Kabupaten dan Kota  sampai tahun 1950.

Tahun 1950, diterbitkan  (BN 1950 No. 3) yang diubah dengan  (BN 1950 No. 48). Tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua UU tersebut diberlakukan mulai 15 Agustus 1950 dengan  (BN 1950 No. 58).

Berlakunya undang-undang tersebut membuat birokrasi pemerintahan harus dipisahkan dengan monarki. Alhasil, posisi Kesultanan Yogyakarta hanya menjadi pemangku adat budaya Jawa, khususnya Gaya Yogyakarta. Sedangkan di pemerintahan, Sultan tetap menjadi pemimpin daerah istimewa tingkat I dibawah Presiden.