Jabarkan Zaman Nara dari Shinto

Zaman ini menjadi tuan rumah dari banyak perubahan pada negara, pemerintahan, dan agama. Ibukota dipindahkan kembali ke Heijō-kyō (sekarang Nara), pada tahun 710 M oleh Maharani Genmei karena kematian kaisar. Praktek ini diperlukan karena kepercayaan Shinto pada ketidaksucian dalam kematian dan kebutuhan untuk menghindari kotoran tersebut. Namun, praktik pemindahan ibu kota karena "ketidakmurnian dalam kematian" ini kemudian dihapuskan oleh Kode Taihō dan peningkatan pengaruh Buddhis. Pembentukan kota kekaisaran dalam hubungannya dengan Kode Taihō penting bagi Shinto karena kantor ritus Shinto menjadi lebih kuat dalam mengasimilasi kuil klan lokal ke dalam lipatan kekaisaran. Kuil-kuil baru dibangun dan berasimilasi setiap kali kota dipindahkan. Seluruh kuil agung diatur di bawah Taihō dan diwajibkan untuk memperhitungkan pendapatan, pendeta, dan praktik karena kontribusi nasional mereka.

Zaman Meiji dan Kekaisaran Jepang

Breen dan Teeuwen mencirikan periode antara tahun 1868 dan 1915, selama zaman Meiji, sebagai "tahun-tahun pembentukan" Shinto modern. Berbagai cendekiawan berpendapat bahwa Shinto pada dasarnya "diciptakan" pada zaman tersebut.

Fridell berpendapat bahwa para cendekiawan menyebut periode dari tahun 1868 hingga 1945 sebagai "periode Shinto Negara" karena, "selama beberapa dekade ini, unsur-unsur Shinto berada di bawah banyak pengaruh dan kontrol negara yang terbuka karena pemerintah Jepang secara sistematis menggunakan pemujaan kuil sebagai kekuatan utama untuk memobilisasi loyalitas kekaisaran atas nama pembangunan bangsa modern." Namun, pemerintah telah memperlakukan kuil sebagai perpanjangan dari pemerintah sebelum Meiji; misalnya Reformasi Tenpō. Selain itu, menurut cendekiawan Jason Ānanda Josephson, tidak akurat untuk menggambarkan kuil sebagai "agama negara" atau "teokrasi" selama periode ini karena mereka tidak memiliki organisasi, atau doktrin, dan tidak tertarik pada konversi.

Restorasi Meiji pada tahun 1868 didorong oleh pembaruan etika Konfusianisme dan patriotisme kekaisaran di antara kelas penguasa Jepang. Di antara para reformis ini, agama Buddha dipandang sebagai pengaruh yang merusak yang telah merusak apa yang mereka bayangkan sebagai kemurnian dan keagungan asli Jepang. Mereka ingin menempatkan penekanan baru pada pemujaan  sebagai bentuk ritual adat, suatu sikap yang juga didorong oleh kecemasan mengenai ekspansionisme Barat dan ketakutan bahwa Kekristenan akan berkembang di Jepang.

Pada tahun 1868, semua pendeta kuil ditempatkan di bawah otoritas Jingikan yang baru, atau Dewan Urusan Kami. Sebuah proyek pemisahan paksa pemujaan  dari agama Buddha dilaksanakan, dengan biksu, dewa, bangunan, dan ritual Buddha dilarang dari kuil . Citra Buddhis, kitab suci, dan peralatan ritual dibakar, ditutupi kotoran, atau dihancurkan. Pada tahun 1871, hierarki kuil yang baru diperkenalkan, dengan kuil nasional dan kekaisaran berada di puncak. Kependataan secara turun-temurun dihapuskan dan sistem baru yang disetujui negara untuk mengangkat pendeta diperkenalkan.

Pada tahun 1872, Jingikan ditutup dan diganti dengan Kyobusho, atau Kementerian Pendidikan. Kyobusho mengoordinasikan kampanye dengan  dikirim ke seluruh negeri untuk mempromosikan "ajaran agung" di Jepang, yang mencakup penghormatan terhadap  dan kepatuhan kepada kaisar. Kampanye ini dihentikan pada tahun 1884. Pada tahun 1906, ribuan kuil desa digabungkan sehingga sebagian besar komunitas kecil hanya memiliki satu kuil, yang dapat mengadakan ritus untuk menghormati kaisar. Shinto secara efektif menjadi kultus negara, yang dipromosikan dengan semangat yang meningkat menjelang Perang Dunia II.

Pada tahun 1882, pemerintah Meiji menetapkan 13 gerakan keagamaan yang bukan Buddha maupun Kristen sebagai bentuk "Sekte Shinto". Jumlah dan nama sekte yang diberi sebutan formal ini bervariasi; sering kali mereka menggabungkan ide-ide  dari tradisi Buddhisme, Kristen, Konfusianisme, Taois, dan esoterik Barat dengan Shinto. Pada zaman Meiji, banyak tradisi lokal telah melesap dan digantikan oleh praktik standar nasional yang didorong dari Tokyo.

Meskipun dukungan pemerintah terhadap kuil menurun, nasionalisme Jepang tetap terkait erat dengan legenda dari yayasan dan kaisar, seperti yang dikembangkan oleh para cendekiawan . Pada tahun 1890, Reskrip Kekaisaran tentang Pendidikan dikeluarkan, dan para pelajar secara ritual diminta untuk mengucapkan sumpahnya untuk "menawarkan dirimu dengan berani kepada Negara" serta untuk melindungi keluarga Kekaisaran. Proses seperti itu terus berlanjut selama awal zaman Shōwa, dan berakhir tiba-tiba pada Agustus 1945 ketika Jepang kalah perang di Pasifik. Pada 1 Januari 1946, Kaisar Shōwa mengeluarkan Ningen-sengen, dengan mengutip Sumpah dalam Lima Pasal dari Kaisar Meiji dan menyatakan bahwa ia bukan seorang  (dewa dalam bentuk manusia).