Saya mau tau Pembentukan FDR dari Pemberontakan PKI 1948

Golongan sayap kiri (tanpa faksi Sjahrir) secara bertahap masuk ke oposisi. Pada awalnya mereka mencoba untuk mendapatkan tempat di pemerintahan dengan menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama. Namun, upaya mereka gagal ketika menghadapi kenyataan pahit bahwa tidak ada anggota fraksi yang masuk dalam kabinet. Pada rapat massa di Surakarta pada tanggal 26 Februari 1948, Golongan sayap kiri mengalami reorganisasi dan muncul sebagai Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin yang terdiri dari Partai Sosialis, PKI, PBI, Pesindo, dan federasi serikat buruh SOBSI. Beberapa minggu kemudian setelah pertemuan itu, program FDR berubah secara radikal. Program baru tersebut antara lain memerintahkan (1) penentangan Perjanjian Renville; (2) penghentian perundingan dengan Belanda; dan (3) nasionalisasi semua perusahaan asing. Penentangan kuat mereka terhadap kabinet Hatta jelas terlihat dari tujuan pertama program tersebut. Sementara tujuan utama kabinet Hatta adalah untuk melaksanakan perjanjian Renville, FDR adalah untuk menolaknya.

FDR memiliki dua basis kekuatan utama: di dalam tentara dan di antara buruh. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan dari 3 Juli 1947 hingga 28 Januari 1948, Sjarifoeddin telah berhasil membangun oposisi pribadi yang kuat di dalam tubuh Angkatan Darat. Ia mampu mengamankan loyalitas perwira di angkatan darat TNI. Perwira-perwira militer yang setia itu sering kali mengetahui lokasi sejumlah senjata dan amunisi yang disimpan di daerah pegunungan untuk mengantisipasi aksi militer Belanda selanjutnya. Yang lebih penting lagi adalah posisi kuat yang dibangun Sjarifoeddin sendiri di dalam organisasi pelengkap Angkatan Darat yang dinamakan TNI-Masjarakat. Didirikan pada awal Agustus 1947 (ketika Sjarifoeddin menjadi Perdana Menteri), organisasi ini bertujuan untuk menyelenggarakan pertahanan rakyat secara lokal untuk mendukung tentara. Meskipun TNI adalah organisasi nasional, TNI-Masjarakat yang dipimpin oleh Kolonel Djoko Sujono adalah organisasi militer berbasis lokal. Jelas bahwa selama kepemimpinannya, Sjarifoeddin berhasil membangun organisasi militer nasional dan lokal yang kuat yang siap menghadapi Belanda.

Selain itu, FDR jelas memiliki posisi dominan di dalam SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), yang sejauh ini merupakan organisasi buruh terbesar di Indonesia. Anggota organisasi ini sebagian besar adalah buruh perkotaan dan perkebunan dengan Republik, dan anggotanya diperkirakan antara 200.000 dan 300.000.

Program rasionalisasi Hatta dan dampaknya terhadap kekuatan militer FDR

Dari sudut pandang pemerintah Indonesia, rasionalisasi merupakan solusi dari masalah ekonomi dengan mengurangi jumlah kekuatan militer. Sebulan setelah pembentukan kabinetnya, Hatta memulai program rasionalisasi berdasarkan Keputusan Presiden No.9 tahun 1948. Tujuan utama dari rasionalisasi tersebut adalah untuk menata kembali organisasi-organisasi militer dan untuk memobilisasi tenaga kerja produktif dari sektor pertahanan ke sektor produksi. Menurut Hatta, ada tiga cara untuk mencapai tujuan tersebut; 1) demobilisasi perwira militer yang ingin kembali ke pekerjaan sebelumnya (guru, pegawai swasta), 2) mengirim perwira militer kembali ke kementerian pembangunan dan pemuda, dan 3) demobilisasi ratusan perwira militer untuk kembali ke masyarakat desa.

Pada tahun 1948, Republik Indonesia menghadapi situasi kritis di mana terjadi pasokan tenaga kerja yang berlebihan karena pengungsi yang sangat besar melarikan diri ke Republik dari daerah-daerah yang dikuasai Belanda seperti Surabaya (berdekatan dengan Madiun, Surabaya saat itu masih di bawah penjajahan Belanda). Selain itu, setidaknya ada 200.000 tentara berlebih di Republik sementara jumlah senjata dan amunisi mereka tidak mencukupi. Untuk mengantisipasi masalah-masalah kritis ekonomi, militer, dan politik yang muncul dari situasi ini, Hatta dan kabinetnya segera memutuskan untuk memulai program rasionalisasi. Pada tahap awal reorganisasi, ada 160.000 tentara yang tersisa. Program ini diharapkan hanya menyisakan 57.000 tentara reguler pada akhirnya.

Pada tanggal 15 Mei 1948, TNI-Masjarakat salah satu basis utama kekuatan FDR didemobilisasi. Perwira militer yang berorientasi Barat dan pro-pemerintah menginginkan tentara yang lebih kecil, lebih disiplin, dan lebih dapat dipercaya di bawah kepemimpinan mereka. Mereka memandang TNI-Masjarakat sebagai organisasi militer yang kurang terlatih dan tidak berpendidikan yang sangat terkait dengan organisasi komunis. Pemerintah menginginkan Angkatan Darat dipimpin oleh perwira profesional yang telah menjalani pelatihan militer yang serius. Dua organisasi militer pro-pemerintah, Divisi Siliwangi Jawa Barat dan Korps Polisi Militer secara resmi diakui dan diberi status hukum. Demobilisasi TNI-Masjarakat berarti pengaruh FDR di pemerintahan semakin melemah dan ini memperdalam kebencian FDR terhadap pemerintah. Dari sudut pandang FDR, rasionalisasi merupakan upaya untuk menghancurkan kekuasaan FDR.

FDR bukan satu-satunya kelompok yang menentang rasionalisasi Hatta. Di antara satuan militer yang mulai menentang pemerintahan Hatta adalah Divisi IV, yang lebih dikenal dengan Divisi Senopati, yang ditempatkan di Solo dan ditempatkan di bawah komando Kolonel Sutarto. Seperti FDR, Divisi IV juga kecewa dengan rasionalisasi Hatta dan memprotes program tersebut pada tanggal 20 Mei 1948. Keputusan Hatta untuk memasukkan Divisi IV ke dalam Divisi I akan menempatkan Kolonel Sutarto pada posisi perwira cadangan. Sutarto dan prajuritnya mengabaikan instruksi itu dan mulai mengatur kembali divisi mereka sendiri. Mereka mengubah Divisi IV menjadi satuan militer siap tempur yang mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Solo dan pengikut FDR. Mereka menamakan unit ini Divisi Pertempuran Panembahan Senopati. Sutarto dibunuh secara misterius pada 2 Juli 1948. Bagi mereka yang pro-FDR, pembunuhan ini dianggap sebagai bagian dari program rasionalisasi Hatta.