Jelaskan Perjanjian 1 Agustus 1812 dari Penyerbuan Jawa (1811)

Perjanjian 1 Agustus 1812 mengesahkan revolusi politik yang dilakukan oleh Inggris. Pasal dua perjanjian ini yang berisi kewajiban bagi penguasa lokal untuk membubarkan pasukan militer mereka. Pasal ini ditujukan terutama kepada Yogyakarta di mana Hamengkubuwana II berhasil membangun kekuatan militer dengan jumlah yang cukup besar (sekitar 9.000 prajurit), yang kemudian dibubarkan dan oleh Raffles sebagian prajurit ini dikirim ke Kalimantan Timur untuk bekerja di perkebunan milik temannya, Alexander Hare.

Selain itu, ada salah satu pasal dalam perjanjian ini yang lebih memberatkan bagi masyarakat setempat, yaitu pasal delapan. Pasal ini mengharuskan semua orang asing dan orang Jawa yang lahir di luar daerah kerajaan harus tunduk pada peraturan pemerintah. Dibuat untuk melindungi orang Tionghoa, pasal ini menimbulkan banyak masalah. Setelah bulan Februari 1814, ketika Raffles meresmikan pengadilan residen, semua perkara yang melibatkan orang keturunan Tionghoa, asing, dan warga negara yang lahir di luar daerah kekuasaan keraton-keraton di Jawa Tengah bagian selatan, dikenai "hukum pemerintah", sebuah campuran hukum Romawi dan hukum sipil Belanda bersama dengan undang-undang yang diresmikan oleh Dewan Negara di Belanda yang berhubungan dengan koloni. Sejak saat itu, orang Jawa yang terlibat dalam perkara pengadilan dengan orang non-Jawa atau orang Jawa yang terlahir di daerah kekuasaan pemerintah harus membawa kasus mereka ke pengadilan-pengadilan ini, yang mengakibatkan rasa tidak puas yang meluas di masyarakat.