Jabarkan Bafatá dari Guinea-Bissau

PDB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia Guinea-Bissau adalah salah satu yang terendah di dunia. Lebih dari dua pertiga penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Perekonomian terutama bergantung pada pertanian; ikan, kacang mete, dan kacang tanah adalah ekspor utamanya.

Ketidakstabilan politik yang berkepanjangan telah mengakibatkan aktivitas ekonomi tertekan, memburuknya kondisi sosial, dan meningkatnya ketidakseimbangan ekonomi makro. Rata-rata dibutuhkan waktu lebih lama untuk mendaftarkan bisnis baru di Guinea-Bissau (233 hari atau sekitar 33 minggu) daripada di negara lain mana pun di dunia kecuali Suriname.

Guinea-Bissau mulai menunjukkan beberapa kemajuan ekonomi setelah pakta stabilitas ditandatangani oleh partai-partai politik utama negara itu, yang mengarah ke program reformasi struktural yang didukung IMF.

Setelah beberapa tahun penurunan ekonomi dan ketidakstabilan politik, pada tahun 1997, Guinea-Bissau memasuki sistem moneter franc CFA, menghasilkan stabilitas moneter internal. Perang saudara yang terjadi pada tahun 1998 dan 1999, dan kudeta militer pada bulan September 2003 kembali mengganggu kegiatan ekonomi, membuat sebagian besar infrastruktur ekonomi dan sosial hancur dan meningkatkan kemiskinan yang sudah meluas. Menyusul pemilihan parlemen pada bulan Maret 2004 dan pemilihan presiden pada bulan Juli 2005, negara ini mencoba untuk pulih dari ketidakstabilan jangka panjang, meskipun situasi politik masih rapuh.

Dimulai sekitar tahun 2005, pengedar narkoba yang berbasis di Amerika Latin mulai menggunakan Guinea-Bissau, bersama dengan beberapa negara tetangga Afrika Barat, sebagai titik pengiriman kokain ke Eropa. Bangsa ini dijelaskan oleh seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai negara yang berisiko menjadi "negara narko". Pemerintah dan militer tidak berbuat banyak untuk menghentikan perdagangan narkoba, yang meningkat setelah kudeta tahun 2012. Pemerintah Guinea-Bissau terus dirusak oleh distribusi obat-obatan terlarang, menurut majalah The Week. Guinea-Bissau adalah anggota Organisasi untuk Harmonisasi Hukum Bisnis di Afrika (OHADA).