Jelaskan Hubungan luar negeri dari Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Interpol, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, Forum Kepulauan Pasifik, Komunitas Pasifik, Dana Moneter Internasional , dan negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) (Konvensi Lomé).

Hingga September 2019, itu adalah salah satu dari sedikit negara yang mengakui Republic of China (Taiwan) dan mempertahankan hubungan diplomatik formal dengannya. Hubungan dengan Papua Nugini, yang sempat tegang karena masuknya pengungsi dari [ [Pulau Bougainville|Bougainville]] pemberontakan dan serangan di pulau utara Kepulauan Solomon oleh elemen-elemen yang mengejar pemberontak Bougainville, telah diperbaiki. Perjanjian damai tahun 1998 di Bougainville menghapus ancaman bersenjata, dan kedua negara mengatur operasi perbatasan dalam perjanjian tahun 2004.

Pada bulan Maret 2017, pada sesi reguler ke-34 Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Vanuatu membuat pernyataan bersama atas nama Kepulauan Solomon dan beberapa negara Pasifik lainnya yang mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di Western New Guinea, yang diklaim oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) bahwa West Papua telah diduduki oleh Indonesia sejak tahun 1963, dan meminta agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia membuat laporan. Indonesia menolak tuduhan Vanuatu, dengan menjawab bahwa Vanuatu tidak mewakili rakyat Papua dan seharusnya "berhenti berfantasi". Lebih dari 100.000 orang Papua tewas selama 50 tahun Konflik Papua. Pada bulan September 2017, di Sesi ke-72 PBB Majelis Umum, Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Tuvalu dan Vanuatu sekali lagi mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat yang diduduki Indonesia.