Jelaskan Atas nama bangsa Indonesia dari Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Naskah proklamasi tersebut pada pagi harinya yaitu tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Pegangsaan Timur 56 jakarta dengan didampingi oleh Bung Hatta, dengan didahului pidato. Dalam pidato singkatnya Bung Karno menyatakan bahwa perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka telah beratus-ratus tahun diperjuangkan maka sekarang telah tiba saatnya sehingga bangsa Indonesia telah berani mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangannya sendiri. Pidato Proklamasi tersebut didengarkan dan dihadiri oleh rakyat Indonesia umumnya, golongan pemuda termasuk pelaut dari sekolah Pelayaran di Jakarta khususnya.

Berita proklamasi itu kemudian disiarkan secara luas dan cepat oleh para pemuda pejuang yang aktif mengusahakan lahirnya proklamasi. Dengan semangat dan tidak mengenal lelah mereka menyebarkan pamflet-pamflet, mengadakan berita proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia itu mewajibkan bangsa Indonesia umumnya dan Kaigun beserta pemuda-pemuda bahariwan khususnya untuk terus memperjuangkan tegaknya proklamasi itu dalam membukan lembaran baru sejarahnya agar bangsa Indonesia dapat sampai kepada saat yang berbahagia yaitu mengenyam Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, bardaulat, adil dan makmur.

Peranan Pemuda Bahariwan dalam Proklamasi Kemerdekaan.

Seperti telah diuraikan terdahulu Pemerintah pendudukan Jepang memberi kesempatan yang agak luas kepada pemuda-pemuda Indonesia untuk mengembankan bakatnya di bidang kemaritiman. Walaupun tindakan tersebut semata-mata didasarkan kepentingan Jepang dalam rangka mendirikan kekuasaan Asia Timur Raya dan khusus menghadapi Perang Pasifik namun peristiwa tersebut bagi bangsa Indonesia merupakan suatu hal yang positif sekali dan merupakan keuntungan besar karena pemuda-pemuda Indonesia hasil didikan Jepang itu nantinya merupakan kader-kader bahariwan yang akan mempelopori perjuangan bangsa Indonesia di bidang maritim, terutama dalam pembentukan ALRI, di samping beberapa puluh putra Indonesia yang telah terjun dalam bidang kelautan dalam masa penjajahan Belanda. Beratus-ratus pemuda Indonesia telah mengikuti lembaga pendidikan kelautan yakni Sekolah Pelayaran Tinggi Jakarta, Semarang, Tegal, Cilacap, Pasuruan dan Makasar; Sekolah Pelayaran Rendah di Jakarta, Tegal, Pasuruan, Probolinggo, Padang, Tanjung Balai, Makasar dan Banjarmasin; Sekolah Bangunan Kapal di Jakarta; Sekolah Penerbangan Angkatan Laut di Juanda.

Tamaatan dari sekolah tersebut kemudian aktif dalam tugas di laut yakni pada Gunseikanbu Kaiji Sjokyoku, perusahaan-perusahaan pelayaran Jawa Unko Kaisja, Nampo Unko Kaisja, Akatsuki Butai dan ada pula yang menjadi anggota Kaigun Heiho. Di samping pemuda-pemuda Indonesia hasil didikan Jepang juga sebagian besar pelaut Indonesia dari zaman Belanda yakni bekas anggota KM, GM dan KPM pada zaman Jepang meneruskan kariernya di bidang bahari di salah satu dinas atau perusahaan yang dibentuk Jepang.

Walaupun jumlah kaum bahariwan pada zaman pendudukan Jepang cukup besar dan sebagian besar adalah memiliki pengetahuan profesi kelautan namun mereka tidak dapat secara aktif atau legal mengikuti perjuangan pemuda-pemuda menentang Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena Pemerintah Pendudukan Jepang melarang segala kegiatan yang bersifat politik apalagi bagi kaum pelaut. Walaupun mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak pemerintah Jepang kaum bahariwan Indonesia tidak dapat bertindak seperti pada zaman Belanda yaki mengadakan aksi-aksi melalui organisasi serperti Inlandsche Marine Bond (IMB), Chirstelijke Inlandsche Marine Bond (CHIMB) dan Anti Belanda Club (ABC). Melalui organisasi-organsasi tersebut kaum bahariwan pada zaman Belanda berhasil mengadakan hubungan secara harmonis dengan organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu sehinga setiap perkembangan perjuangan bangsa Indonesia baik secara politik maupun secaar fisik selalu diikuti oleh kaum bahaiwan. Hal tersebut terbukti dengan adnya pemogokan pelaut-pelaut Indonesia di Pangkalan Ujung dan Pemberontakan Kapal Tujuh pada tanggal 5 Pebruari 1933.

Akibat adanya pelanggaran kegiatan politik dan penekanan-penekanan oleh pemerintah Jepang maka pemuda-pemuda Indonesia ada yang memiliih taktik secara ilegal dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, demikian pula pemuda bahariwan secara diam-diam menyusun organisasi ilegal di kota-kota pelabuhan di Indonesia maupun di Singapura. Kegiatan-kegiatan tersebut pada m ulanya tidak ada hubungan satu sama lain tetapi dengan adanya komunikasi secara fisik antar pelaut perkembangan situasi di Jakarta dapat diikuti oleh pemuda bahariwan di kota-kota pelabuhan. Dalam mengadakan kegiatan-kegiatan ilegal pemuda-pemuda Bahariwan yang bekerja pada Kaigun di Jakarta dan Surabaya lebih bebas bergerak karena mereka secara tidak resmi mendapat kelonggaran dan tidak jarang secra langsung diberi informasi-informasi penting yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dalam Perang pasifik maupun persoalan-persoalan yang timbul dari Indonesia oleh perwira-perwira Kaigun. Kelompok pemuda bahariwan dari kalangan Jawa Unko Kaisja, Kaiji Sokyoku, SPT dan lain-lain yang berada di bawah kekuasaan Riukugun sulit mengadakan kegiatan-kegiatan karna Rikugun yang berkuasa atas Jawa dan Sumatera bersikap lebih berani dalam menanggapi aspirasi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Tindakan perwira tersebut dilakukan untuk mencapai pengaruh di kalanagn bangsa Indonesia terutama di Jawea dan Sumatera yang dikuasai Rikugun.

Pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh pemerintahan Jepang menimbulkan aktivitas kelompok-kelompok pemuda pelaut berdasarkan lokasi dan bidang tugas. Pada masa pendudukan Jepang kita mengenal kelompok-kelompok pemuda Kaigun di Jakarta, kelompok Kaiji Sokyoku, Jawa Unko Kaisya, SPT di kota-kota pelabuhan di Jawa dan Sumatera, kelompok Singapura, kelompok PAL dan lain-lainnya. Melalui kelompok-kelompok tersebut pemuda-pemuda bahariwan ikut aktif menyongsong Proklamasi Kemerdekaan.

a. Kelompok Pemuda Kaigun di Jakarta. Pada zaman Jepang di Jakarta terdapat perwakilan Kaigun di bawah piminan Laksamana Muda Maeda. Untuk mencukupi kebutuhan akan tenaga staf pembantu maka Perwakilan Kaigun Jepang menerima pemuda-pemuda Indonesia yang sebelumnya adalah tokoh-tokoh pergerakan misalnya Mr. Subardjo, Sudiro (Mbah), Wikana, E. Chaerudin, Djojopranoto dan lain-lain. Mereka memilih kerja sama dengan Jepang untuk dapat meneruskan kegiatan-kegiatan di bidang politik. Di samping sebagai pegawai staf juga ada yang menjadi informan polisi rahasia Jepang. INformasi yang mereka peroleh dalam dinas kemudian disalurkan melalui gerakan ilegal, apalagi sikap Kaigun di Jakarta mempunyai pendirian yang berbeda dengan Rikugun yang banyak membantu kelompok pemuda dalam mengumpulkan informasi-informasi, yang sangat penting dalam menentukan siasat perjuangan.

Perwira-perwira Kaigun tidak segan mengemukakan dan menerangkan kepada pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja langsung di bawah kekuasaannya tentang hal-hal yang bersifat rahasia militer. Hal inilah yang menjadi penarik dan pemikat politisi Indonesia untuk dekat dan bergandengan dengan Angkatan Laut Jepang di Jawa. Dengan didapatnya informasi yang bersift rahasia telah menimbulkan inspirasi kepada kelompok pemuda Kaigun untuk menyusun kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan berita rahasia yang mereka peroleh. Oleh kelompok Kaigun kemudian dibentuk suatu organisasi pemuda yakni Pemuda Angkatan Laut dipimpin oleh Subardjo. Anggota dari organisasi tersebut terdiri dari pemuda yang pada zaman sebelum kedatangan Jepang telah aktif dalam pergerakan, sedangkan pimpinannya terdiri dari tokoh-tokoh pegawai Kaigun. Untuk mematangkan pemuda Angkatan Laut maka dibentkklah suatu asrama dipimpin oleh Wikana, dan memberikan kepada pemuda-pemuda tersebut secara teratur ceramah serta kursus mengenai politik dan pengetahuan umum yang kesemuanya sangat penting bagi anggota-anggota pergerakan. Di antara tokoh pergerakan yang sering memberikan pelajaran atau ceramah di asrama Pemuda Angkan Laut adalah Syahrir, Sukarno, Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Subardjo, Suwandhi dan lain-lain. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya kelompok Kaigun pada detik-detik Proklamasi mempunyai pengaruh yang penting terhadap penentuan sikap para konseptor Prolamasi dengan informasi-informasi mengenai suatu masalah yang sangat penting dari tangan pertama yaitu Kaigun dan ceramah yang diberikan oleh tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia, maka kelompok pemuda Angkatan Laut dengan cepat dapat berbuat tepat dalam memanfaatkan berita-berita tersebut, sehingga setiap tindakan pemerintah Jepang akan dapat diimbangi oleh aktivitas pemuda-pemuda dalam menyongson proklamasi Kemerdekaan.

Sebagai contoh ketika pihak Rikugun melalui Gunseikanbu membuat langkah-langkah baru menyesuaikan diri dengan politik kemerdekaan hadiah, maka pihak Kaigun membuka jalan yang lebih maju dari apa yang diberikan oleh Rikugun. Perbedaan pendirian dari kedua unsur bersenjata dari kedua Angkatan Perang Jepang ini terus berlangsung. Ketika terjadi Pemberontakan PETA di Blitar, pihak Rikugun menganggap adalah suatu penghianatan, sebaliknya Kaigun berpendapat bahwa peristiwa itu adalah akibat kesalahan Gunsikanbu dalam menenentukan garis politiknya. Akibat dari pengaruh politik Kaigun, yang bersifat oposisi terhadap kebijakan kebijakan Gunseikanbu maka pemuda kelompok Kaigun yang menurut statusnya sebagai pegawai Pemerintah pendudukan Jepang seharusnya banyak berafiliasi dengan gerakan Kebaktian Kohokai tetapi kenyataannya malah turut aktif dalam Angkatan Muda dan Angkatan Baru serta turut beraksi dalam insiden "politieke conflict." Gerakan Angkatan Baru. Dengan demikian kelompok pemuda Kaigun walaupun dalam tuga sehari-hari bekerja sama dengan Jepang, tetapi dalam kegiatan politik justru bersifat oposisi ilegal bersama-sama dengan Kelompok Pemuda lainnya.

Ketika Sukarno-Hatta pada tanggal 6 Agustus dipanggil oleh Jenderal Terautji ke Saigon dan kemudian kembali dengan membawa oleh-oleh janji kemerdekaan, "maka Kelompok Pemuda Kaigun menghendaki supaya jangan terlalu menggantungkan kepada Kemerdekaan "Hadiah" tetapi kemerdekaan y ang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri supaya segera dipersiapkan. Sehubungan dengan "janji Kemerdekaan" maka pada rapat tanggal 10-12 Agustus 1945 di jalan Kebon Sirih dan di jalan Defensielijn van den Bosch (Sekarang jalan bungur besar) yang dihadiri oleh pimpinan Kaigun berjanji akan membantu pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia dan bersedia untuk mendesak Saiko Sikikan di Jawa supaya secepatnya melaksanaan "Janji Kemerdekaan" itu.

Beberapa hari menjelang proklamasi kemerdekaan karena situasi yang cepat berubah sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka timbulkan kontradiksi di kalangan pemuda Kaigun dalam menentukan sikap. Sebagian dari kelompok tersebut tetap bersikap radikal dan tidak yakin bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia masih perlu mengadakan hubungan dengan Jepang dan sebagian lagi mempercayai hal tersebut kepada beberapa pemimpin Indonesia dengan asumsi bahwa pimpinan AL Jepang di Jakarta akan membantu dengan sungguh-sungguh usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelompok yang terakhir ini antara lain dipimpin oleh Mr. Subardjo yang kemudian dalam menentukan pendapat dengan cara perjuangan lebih banyak persamaannya dengan kelompok Sukarno-Hatta.

Secara keseluruhan kelompok pemuda Kaigun lebih banyak berhubungan dengan kelompok pemuda dan mahasiswa lainnya yaitu kelompok Sukarno dan kelompok Pelajar. Setelah proklamasi kemerdekaan maka kelompok Kaigun mengambil peranan penting dalam menyebarkan proklamasi di daerah-daerah. Karena kelompok tersebut mempunyai hubungan yang luas dengan kota-kota pelabuhan di Indonesia dan dengan menggunakan fasilitas-faslitias perwakilan Kaigun di Jakarta tugas tersebut dapat berjalan dengan lancar. pada pertumbuhan selanjutnya setelah negara RI diproklamasikan maka pada periode menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelompok Kaigun sebgai pemuda-pemuda bahariwan tidak saja meneruskan perjuangannya dalam bidang bersenjata yakni mempelopori pembentukan BKR Laut, TKR Laut atau ALRI tetapi juga berkecimpung dalam bidang politik dan banyak yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.

Kelompok SPT Jawa Unko Kaisya dan Kaiji Sjokyoku Jakarta. Selain terdapat perwakilan AL Jakarta merupakan kota pusat jawatan-jawatan dan perusahaan yang beraspek kelautan misalnya Kaiji Sjokyoku atau Jawatan Pelayaran, Jawa Unko Kaisya yang dapat disamakan dengan Perusaaan Pelayaran Pantai, PELNI, Akatsuki Butai dan lembaga-lembaga pendidikan seperti SPT, SPR, Sekolah Teknik Bangunan Kapal. Jadi dengan demikian di Kota Jakarta terdapat banyak pemuda-pemuda Indonesia bekerja di bidang kelautan. Mereka mulanya tidak dapat mengadakan aktivitas-aktivitas yang sejajar dengan pemuda dan mahasiswa serta pemimpin rakyat lainnya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, karena terikat dengan peraturan-peraturan yang berlaku, bagi para pelaut dan adanya larangan dan penekanan kegiatan politik.

Sebagai pemuda pelaut mereka sering mendapat tugas berlayar ke kota-kota pelabuhan baik di dalam maupun di luar negeri. Walaupun demikian mereka pada mulanya tidak banyak mengetahui situasi perkembangan politik di Indonesia di samping perkembangan situasi Perang Pasifik, karena alat-alat komunikasi di kalap seperti radio tidak ada, yang ada hanya kompas, sedangkan komunikasi fisik dengan pelaut-pelaut di pelabuhan yang dikunjungi sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak boleh sama sekali. Kapal-kapal Jawa Unko Kaisya yang berlayar ke Padang, SIngapura dan Bangkook tidak mengizinkan anak buahnya turun dari kapal atau pesiar. Karena adanya hambatan-hambatan tersebut maka satu-satunya sumber berita tentang situasi perang Pasifik adalah kejadian yang langsung dialami baik di laut maupun di darat. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami itu maka timbullah keinginan untuk menceritakan pengalamannya kepada sesama pelaut ataupun teman lainnya sehingga terbukalah komunikasi fisik baik sesama pemuda pelaut maupun pemuda lainnya.

Pada masa akhir pendudukan Jepang pemuda-pemuda bahariwan di Jakarta mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi kemungkinan berakhirnya pendudukan Jepang dan menyongsong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka di lingkungan masing-masing selalu mengikuti dengan penuh perhatian segala peristiwa yang telah dialami yang kesemuanya menunjukkan bahwa kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Kejadian-kejadian tersebut antara lain berupa peristiwa tenggelamnya Jawa Unko Kaisya pada tahun 1944 di Selat Sunda karena diserang oleh kapal Belanda HMS "Tijgerhaai" dan penembakan atas kapal Jawa Unko Kaisya di Tanjung Priok di dermaga Kolenkade (sekarang pelabuhan II) oleh kapal terbang sekutu. Sejak terjadinya peristiwa tersebut maka untuk menjaga keamanan diadakan pengawalan yang kuat pada setiap konvoi kapal-kapal transport dari Jakarta ke Sumatera. Peristiwa lain yang menggugah pemuda-pemuda di Jakarta yaitu nasib teman-temannya yang bertugas di kapal Akatsuki Butai yang pada setiap pelayaran ke front depan (Maluku) dapat dipastikan kembali dengan tidak lengkap.

Segala kejadian tersebut di atas ditambah lagi dengan adanya informasi dari pelaut-pelaut yang datang dari Singapura dan kemudian dihubungkan dengan janji kemerdekaan hadiah dari pemerintah Jepang telah menimbulkan suatu problema yang harus dipecahkan yaitu peranan apakah yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemuda bahariwan. Merka tidak bebas bergerak seperti rekan-rekannya dari pemuda dan pelajar yang mengadakan rapat-rapat dan diskusi-diskusi karena mereka terikat oleh peraturan-peraturan pemerintah Jepang yang dikenakan kepada pelaut-pelaut Indonesia yaitu antara lain tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat politis. Walaupun demikia pemuda-pemuda di Jakarta khususnya dari kelompok SPT secara insidentil menghubungi pemuda-pemuda dan pelajar di Menteng Raya 31 untuk tukar menukar informasi atau ikut membahas problema yang timbul dalam hubungan menyongsong proklamasi kemerdekaa atau dalam menghadapi Jepang.

Para permulaan bulan Agustus 1945 telah datang seorang tokoh pemuda pelaut dari Singapura R. Surjadi, yang kemudian menghubungi kelompok pemuda pelaut di Jakarta Darjaatmaka, Matadinata, Suparlan, Ahmad Hadi dan Oentoro Koesmardjo. Hasil tukar pikiran dari pemuda-pemuda pelaut di Jakarta dan pemuda pelaut dari Singapura ialah menimbulkan suatu tekad baru bagi pemuda bahariwan untuk secara langsung terjun ke dalam kegiatan - kegiatan pada detik-detik sekitar proklamasi. Karena masalah-masalah yang dibawa oleh R. Surjadi tidak dapat dipecahkan oleh lingkungan pemuda-pemuda tersebut maka diputuskan untuk mengirim delegasi menghadap pemimpin rakyat Sukarno-Hatta. Delegasi tersebut antara lain terdiri dari R. Surjadi, Darjaatmaka, Martadinata yang mula-mula menemui Moh. Hatta. Dalam pertemuan tersebut pemuda bahariwan lebih banyak mendapat penjelasan-penjelasan sekitar persiapan kemerdekaan Indonesia. Karena pemuda-pemuda pelaut mungkin dianggap belum banyak mengetahui tantang hal-hal yang menyangkut ketatanegaraan, politik dan pemerintah maka oleh Mh. Hatta pada kesempatan itu telah diuraikan secara gambang sehingga pemuda-pemuda pelaut menjadi lebih luas pengetahuannya. Ketika masyarakat di Singapura dan Malaya yang menghendaki supaya dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dimasukkan pula wilayah Singapura dan Malaya, dijawab oleh Moh. Hatta bahwa yang harus kita pikirkan sekarang hanya mengenai Indonesia.

Pada hari berikutnya pemuda-pemuda pelaut tersebut menghadap Sukarno Hatta dalam pertemuan tersebut sesuai dengan maksud kedatangan pemuda dengan panjang lebar oleh Sukarno dijelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia, tentang bentuk tata negara dan beberapa anjuran kepada para pemuda pelaut. Mengenai bentuk negara dijelaskan tentang mengapa negara Indonesia yang akan dibentuk itu harus merupakan negara Kesatuan. Dalam kesempatan tersbut delegasi pemuda-pemuda pelaut juga mengajukan usul dari pemuka-pemuka masyarakat, di Singapura dan Malaya yang di bawa oleh R. Surjadi yang dijawab oleh Sukarno sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Moh. Hatta.

Berkat adanya komunikasi fisik dengan kelompok pemuda pelajar dan hasil utusan pemuda pelaut kepada pemimpin rakyat Sukarno - Hatta maka pemuda pelaut di Jakarta khususnya kelompok SPT/Jawa Unko Kaisya telah menebalkan tekadnya untuk bersama-sama dengan pemuda pergerakan dan pemimpin-pemimpin rakyat memperuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun dengan risiko yang sangat berat yaitu dapat dikeluarkan dan ditangkap oleh Kempetai. pada hari-hari menjelang proklamasi yaitu setelah berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersiar di kalangan pemimpin pergerakan, maka pemuda-pemuda palautpun segera menyesuaikan dengan situasi terakhir dengan lebih banyak lagi mengadakan komunikasi.

Suatu kejadian penting menjelang proklamasi kemerdekaan adalah mengenai pimpinan SPT Jakarta yagn semula dipegang oleh seorang Jepang kemudian diserahkan kepada Bangsa Indonesia yaitu Adam. Pergantian pimpinan sekolah ini penting karena sampai saat proklamasi kemerdekaan SPT di Jakarta tidak pernah dibubarkan sehingga baik siswa-siswa maupun guru-gurunya masih tetap kompak di asrama yang terletak di Kali Besar Barat, sedangkan SPT dna SPR di kota-kota lain sudah ditutup atas perintah pimpinan sedang para siswanya disuruh kembali ke kampungnya masing-masing dengan mendapat uang jalan. Tindakan tersebut dilakukan oleh Jepang dengan maksud untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yaitu perlawanan terhadap Jepang. Inilah sebabnya mengapa di kota-kota lain eks guru SPT dan perwira Jawa Unko Kaisya ketika akan membentuk BKR Laut mengalami beberapa kesulitan.

Kegiatan-kegiatan daripada kelompok Sukarno-Hatta dan kelompok pemuda pada tanggal 15, 16 dengan cermat diikuti oleh pemuda-pemuda pelaut SPT Jakarta sehingga mereka siap untuk setiap saat melaksanakan suatu tugas yang dibebankan. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 pemuda-pemuda Pelaut di Jakarta telah mengetahui akan adanya upacara proklamasi kemerdekaan. Untuk menyambut hari yang keramat itu pemuda-pemuda pelaut berabaris dengan seragam SPT yaitu celana, baju dan topi biru, dari asrama Kali Besar Barat menuju lapangan Banteng. Ketika tiba di lapangan Banteng ternyata sudah dijaga ketat oleh barisan tentara Jepang sehingga barisan terus menuju lapangan Gambir. Di lapangan Gambir sudah datang barisan-barisan lain yang makin lama main bertambah banyak. Pada kira-kira jam 09.00 ada perintah bahwa semua barisan menuju ke Pegangsaan Timur 56. Sesuai dengan perintah tersebut maka barisan pemuda pelaut bersama dengan barisan-barisan lainnya bergerak menuju ke Pegangsaan Timur no 56. Suasana diliputi oleh gelora semangat juang yang tinggi, di sepanjang jalan mereka mendengungkan pekik merdeka.

Sekembalinya dari Pegangsaan Timur 56 barisan pemuda pelaut tidak kembali ke asrama Kali Besar tetapi kemudian membentuk Markas di gedung Wakaba yang sekarang digunakan untuk SKKP/SKKA di jalan Dr. Sutomo. Pada minggu pertama setelah proklamasi kemerdekaan pemuda pelaut mengadakan kegiatan bersama dengan pemuda Menteng Raya 31 menjaga di tempat-tempat yang strategis dan mengadakan aksi-aksi yang terkenal dengan "siap". Pada akhir bulan Agustus lahirlah badan-badan perjuangan bersenjata di kota Jakarta dan pemuda-pemuda di Asrama Menteng 31 kemudian membentuk barisan Banteng.

Untuk meningkatkan gerak juangnya perlu disusun suatu badan perjuangan dan karena selama ini banyak berafiliasi dengan pemuda asrama Menteng Raya 31 yang telah menjelama menjadi Barisan Banteng maka pemuda pelaut kemudian menjadi Barisan Banteng Laut. Markas Barisan Banteng Laut tetap berada di Gedung Wakaba dan dipimpin oleh seorang bekas guru SPT yakni Abdul Latif dan sebagai wakil ditunjuk S. Bagio siswa SPT tertua, sedangkan Oentoro Koesmardjo sebagai penasihat. Barisan Banteng Laut di samping bertugas di daerah Jakarta pusat juga menadakan pos-pos penjagaan di daerah Penjaringan Pasar Ikan. Dilihat dair kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Barisan Banteng Laut yaitu menjaga keamanan di kampung maka mirip dengan fungsi Hansip sekarang ini, hanya organisasinya tidak serupa Hansip.

Di samping mengadakan kegiatan-kegiatan di darat bersama-sama kelompok pemuda lainnya, pemuda pelaut di Jakart juga mengadakan kegiatan-kegiatan di laut untuk membantu Pemerintah Pusat. Pada akhir bulan Agustus 1945 pemuda-pemuda pelaut berhasil menguasai beberapa kapal yaitu Jawa Unko Kaisya di Pasar Ikan yang kemudian dipergunakan untuk membawa anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan pemimpin-pemimpin lainnya kembali ke Sumatera dalam rangka penyiaran Proklamasi dan pembentukan Pemerintah. Di antara pemuda pemuda pelaut yang membawa kapal tersebut ialah Kusnaedi Bagdja dan Sutedjo Ismail yang berlayar ke daerah Sumatera Timur.

Melihat para siswa SPT tidak lagi muncul di sekolah, bahkan membentuk Badan Perjuangan sedangkan sekolah-sekolah lain telah dibukan kembali maka oleh Adam dan M. Pardi sebagai eks pimpinan SPT dan Jawa Unko Kaisya menganjurkan kepada eks siswa-siswa SPT untuk kembali ke bangku sekolah. Anjuran dari kedua tokoh tersebut tidak mendapat perhatian para pemuda pelaut karena jiwa mereka telah dipenuhi oleh semangat kemerdekaan.

Pada tanggal 22 Agustus 1945 sesuai dengan keputusan sidang PPKI maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kaum bahariwan di Jakarta kemudian berhasil membentuk BKR Laut yang disahkan oleh KNIP pada tanggal 10 September 1945. M. Pardi seorang perwira GM dan selama pendudukan Jepang menjabat sebagai pegawai tinggi pada Jawa Unko Kaisya, ditunjuk sebagai Pemimpin Umum BKR Laut Pusat, Adam, Martadinata, R. Surjadi, Oentoro Koesmardjo sebagai anggota staf. Dengan dibentuknya BKR Laut maka pemuda-pemuda pelaut yang tergabung dalam Barisan Banteng Laut dijadikan ini dari pasukan BKR Laut.

Kelompok Pemuda Pelaut dari Singapura. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Singapura (Syonanto) merupakan kota penting karena pertama merupakan Markas Besar Tentara Wilayah (Homen Gun) ke VII yang meliputi Indonesia Barat (Jawa dan Sumatera), Malaya dan Kalimantan (Inggris). Kedua tempat pendidikan Latihan Pembantu Kaigun dan Butai serta Latihan Pelaut (Sen In Kurensjo) sehingga banyak pemuda-pemdua bangsa Indonesia mengikuti pendidikan di Singapura. Ketika, karena Singapura menjadi Markas Armada ke X, yaitu sebagian dari Armada Barat Daya yang telah dibentuk kembali setelah kekalahan Jepang dalam perang di Filipina pada bulan Oktober 1944, pimpinan Armada ke X itu adalah Laksamana Madya Fukudume.

Pemuda-pemuda pelaut Indonesia di Singapura dengan teliti mengikuti perkembangan situasi Perang Pasifik. Dengan diam-diam mereka mengumpulkan informasi-informasi yang masuk. Timbullah kelompok-kelompok pemuda Indonesia yang bertujuan untuk membantu perjuangan Kemerdekaan Indonesia yang sedang aktif diperjuangkan oleh pimpinan rakyt di Jakarta. Dalam kegiatan kelompok-kelompok tersebut tidak ada koordinasi yang baik mereka bergerak secara ilegal dan satu sama lain tidak ada hubungan organisasi. Walaupun demikian mereka mempunyai tujuan yang satu yaitu Indonesia Merdeka. Di antara kelompok pemuda pejuang Singapura terdapat kelompok Bibit Ismono/Albert Warokka. Kelompok tersebut telah berhasil membentuk suatu organisasi yang bentuk luarnya kelihatan sebagai organisasi sosial tetapi yang sesungguhnya organisasi yang mereka dirikan itu merupakan gerakan ilegal yang menentang kekuasaan Jepang.

Induk organisasi itu dipusatkan di Singapura dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketia I : Bibit Ismono

Ketua II : Albert Warokka