Tolong jelaskan mengenai Kemandirian GKPS dari Gereja Kristen Protestan Simalungun

Pada tahun 1929 dibentuk badan pengurus sinode HKBP yang anggotanya berasal dari wakil tiap distrik HKBP yang mewakili etnis penghuni distrik tersebut. Namun karena hingga tahun 1933 Simalungun tidak memiliki wakil dalam badan ini, Sinode Distrik Simalungun-Pesisir Timur mengajukan tuntutan agar suku Simalungun memiliki wakil dalam badan pengurus sinode HKBP agar dapat lebih mengetahui dan mewakili daerah asalnya. Selanjutnya Djaoedin Saragih (Pangulubalei -pejabat kerajaan, kakak dari Dj. Wismar Saragih) juga mengirimkan surat pada Ephorus HKBP, Landgrebe, yang menekankan perlunya terpelihara identitas etnis dan budaya Simalungun dalam lingkungan gereja. Tuntutan ini tidak dipenuhi dengan dipilihnya J. Hutapea dari HKBP Pematang Siantar sebagai wakil Distrik Simalungun-Pesisir Timur.

Seiring semakin tingginya populasi Kristen-Simalungun di Pematang Siantar, Djaoedin Saragih juga menuntut agar diadakan kebaktian khusus berbahasa Simalungun, yang dikabulkan RMG dengan diadakannya kebaktian tersendiri di gedung sekolah Jl. Toba No. 35, dilayani oleh Gr. Djahia Simandjuntak atau Pasman Panggabean yang memahami bahasa Simalungun. Ibadah ini berlangsung hingga terhenti pada tahun 1941 karena kedatangan tentara penjajahan Jepang.