Jabarkan Mengabdi Republik dari Poncke Princen

Indonesia melalui proklamasi mendeklarasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, namun pemerintah Belanda tidak mengakui deklarasi tersebut. Tanggal 26 September 1948, Poncke yang muak menyaksikan sikap dan berbagai kebrutalan yang terjadi terhadap pribumi memilih untuk membelot dan meninggalkan KNIL di Jakarta menyeberangi garis demarkasi dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia. Pada tahun 1949 Poncke telah tergabung dengan divisi Siliwangi dengan nomor pokok prajurit 251121085, Kompi staf brigade infanteri 2, Grup Purwakarta. Mengikuti long march ke Jawa Barat dan terus aktif dalam perang gerilya. Istrinya, seorang peranakan Republikan Sunda terbunuh oleh tentara Belanda dalam sebuah penyergapan. Pada tahun 1949, Poncke menerima penghargaan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno.

Pada tahun 1956, Princen menjadi politikus Indonesia dan menjadi anggota parlemen nasional mewakili Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Poncke keluar dari parlemen dan mulai bersikap vokal terhadap pemerintahan yang mulai otoriter saat itu dengan pihak militer yang bertindak sewenang-wenang. Poncke ditahan dan dipenjara dari 1957 hingga 1958. setelah bebas pada awal tahun 1960an, Poncke mulai lebih terfokus aktif dalam kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan demokrasi di Indonesia dengan mendirikan Liga Demokrasi. Akibat aktivitasnya yang kritis Poncke dipenjarakan oleh pemerintah Soekarno (1962-1966).

Semenjak akhir tahun 1965, kekuasaan Partai Komunis Indonesia (yang saat itu menjadi massa utama pendukung Presiden Sukarno dan rival dari kekuatan militer), mulai merosot akibat operasi pembersihan kalangan politik sayap kiri oleh Angkatan Darat. Degradasi kekuasaan ini kemudian dimanfaatkan oleh sekelompok faksi militer dukungan CIA untuk melakukan "kudeta merayap" yang mengantarkan Suharto menjadi presiden dan berdirilah rezim baru Orde Baru menggantikan rezim yang lama - Orde Lama. Poncke dibebaskan setelah dipenjara selama 4 tahun. Pengalaman hidup Poncke di penjara semakin mempertebal keyakinannya untuk mendesak negara memberikan perlindungan dan penegakan HAM dengan mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia (LPHAM) dan sekaligus memimpin lembaga pembela HAM pertama di Indonesia tersebut.