Saya mau tau Politik dari Tokelau

Kepala negara berasal dari Monarki Selandia Baru yang juga menguasai wilayah Persemakmuran lainnya. Monarki ini diwakili di wilayah oleh Administrator – saat ini Don Higgins. Kepala pemerintahan saat ini adalah Kerisiano Kalolo, yang memimpin Dewan Pemerintahan Tokelau yang Berkelanjutan, yang berfungsi sebagai kabinet. Dewan terdiri dari "faipule" (pemimpin) dan "pulenuku" (walikota desa) dari masing-masing tiga atol. Administrator ditunjuk oleh menteri Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru, dan peran kepala pemerintahan bergilir antara tiga faipule untuk jangka waktu satu tahun.

Akta Amandemen Tokelau tahun 1996 memberikan kekuasaan legislatif kepada General Fono, sebuah badan unikameral. Jumlah kursi yang diterima setiap atol di Fono ditentukan oleh populasi – saat ini, Fakaofo dan Atafu masing-masing tujuh dan Nukunonu enam. Faipule dan pulenuku juga duduk di Fono.

Pada tanggal 11 November 2004, Tokelau dan Selandia Baru mengambil langkah untuk merumuskan perjanjian yang akan mengubah Tokelau dari wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri menjadi negara berpemerintahan sendiri di asosiasi bebas dengan Selandia Baru. Selain perjanjian tersebut, referendum penentuan nasib sendiri yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan tiga pulau memberikan suara yang di mulai pada 13 Februari 2006. (Tokelau di Apia, Samoa yang memberikan suara pada 11 Februari.) Dari 581 suara yang diberikan, 349 adalah untuk Asosiasi Bebas, kurang dari dua pertiga mayoritas yang diperlukan agar undang-undang tersebut disahkan. Referendum itu diprofilkan (agak ringan) dalam edisi 1 Mei 2006 di majalah The New Yorker. Pengulangan referendum berlangsung pada 20–24 Oktober 2007, sekali lagi gagal menyetujui pemerintahan sendiri. Kali ini votingnya singkat dengan hanya 16 suara atau 3%.

Pada bulan Mei 2008, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon mendesak kekuatan kolonial "untuk menyelesaikan proses dekolonisasi di setiap 16 wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri", termasuk Tokelau. Hal ini menyebabkan The New Zealand Herald berkomentar bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa "tampaknya dibuat frustrasi oleh dua upaya yang gagal untuk membuat Tokelau memilih kemerdekaan". Pada bulan April 2008, berbicara sebagai pemimpin Partai Nasional, calon Perdana Menteri Selandia Baru John Key menyatakan bahwa Selandia Baru telah "memaksakan dua referendum pada rakyat Kepulauan Tokelau", dan mempertanyakan "kebijaksanaan yang diterima bahwa negara-negara kecil harus menjalani proses dekolonisasi".