Jelaskan Ekonomi dari Etiopia

Ethiopia mencatatkan pertumbuhan ekonomi tercepat di bawah pemerintahan Meles Zenawi. Menurut IMF, Ethiopia adalah salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, mencatat pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% dari tahun 2004 hingga 2009. Itu adalah ekonomi Afrika non-minyak yang tumbuh paling cepat pada tahun 2007 dan 2008. Pada tahun 2015, Bank Dunia menyoroti bahwa Ethiopia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pertumbuhan produk domestik riil (PDB) rata-rata 10,9% antara tahun 2004 dan 2014.

Pada tahun 2008 dan 2011, kinerja pertumbuhan Ethiopia dan perolehan pembangunan yang cukup besar ditantang oleh inflasi yang tinggi dan situasi neraca pembayaran yang sulit. Inflasi melonjak hingga 40% pada Agustus 2011 karena kebijakan moneter yang longgar, kenaikan gaji pegawai negeri yang besar pada awal 2011, dan harga pangan yang tinggi. Untuk tahun 2011–12, inflasi akhir tahun diproyeksikan sekitar 22%, dan inflasi satu digit diproyeksikan pada tahun 2012–13 dengan penerapan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

Terlepas dari pertumbuhan yang cepat dalam beberapa tahun terakhir, PDB per kapita adalah salah satu yang terendah di dunia, dan perekonomian menghadapi sejumlah masalah struktural yang serius. Namun, dengan investasi terfokus pada infrastruktur publik dan kawasan industri, perekonomian Ethiopia mengatasi masalah strukturalnya untuk menjadi pusat manufaktur ringan di Afrika. Pada tahun 2019, sebuah undang-undang disahkan yang mengizinkan ekspatriat Etiopia untuk berinvestasi di industri jasa keuangan Etiopia.

Konstitusi Ethiopia menetapkan bahwa hak untuk memiliki tanah hanya milik "negara dan rakyat", tetapi warga negara dapat menyewa tanah hingga 99 tahun, tetapi tidak dapat menggadaikan atau menjualnya. Menyewakan tanah selama maksimal dua puluh tahun diperbolehkan dan ini diharapkan untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan untuk pengguna yang paling produktif. Distribusi dan administrasi tanah dianggap sebagai area di mana korupsi dilembagakan, dan uang pelicin serta suap sering dituntut ketika berhadapan dengan masalah yang berkaitan dengan tanah. Karena tidak ada kepemilikan tanah, proyek infrastruktur paling sering dilakukan begitu saja tanpa meminta izin kepada pengguna tanah, yang akhirnya terlantar dan tanpa rumah atau tanah. Banyak kemarahan dan ketidakpercayaan terkadang menghasilkan protes publik. Selain itu, produktivitas pertanian tetap rendah, dan kekeringan yang sering terjadi masih melanda negeri ini, yang juga menyebabkan pengungsian internal.