Jelaskan Pemangku Adat Jawa Surakarta dari Keraton Surakarta Hadiningrat

Semula Keraton Surakarta merupakan Lembaga Istana (Royal House) yang mengurusi Sri Sunan dan keluarga kerajaan disamping menjadi pusat pemerintahan Kesunanan Surakarta. Setelah tahun 1946, peran Keraton Surakarta berpusat sebagai monarki seremonial Pemangku Adat Jawa khususnya budaya Jawa gagrag (gaya) Surakarta. Begitu pula Sri Sunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik melainkan sebagai Baginda Yang Dipertuan Pemangku Takhta Adat, simbol dan pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan penjaga identitas budaya Jawa khususnya gaya Surakarta.

Walaupun dengan fungsi yang terbatas pada sektor informal namun Keraton Surakarta tetap memiliki kharisma dan wibawa tersendiri di lingkungan masyarakat Jawa khususnya di bekas wilayah Kesunanan Surakarta (Kota Surakarta, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo); bahkan termasuk di wilayah Kadipaten Mangkunegaran (Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri), serta di bekas wilayah Karesidenan Semarang dan Karesidenan Madiun. Selain itu, Keraton Surakarta juga aktif memberikan gelar kebangsawanan kehormatan (honoriscausa) pada masyarakat umum yang mempunyai perhatian kepada budaya Jawa, khususnya budaya Jawa gaya Surakarta, maupun perhatian dan sumbangsih mereka terhadap eksistensi Keraton Surakarta, di samping mereka yang berhak karena hubungan darah maupun karena posisi mereka sebagai pegawai (abdi dalem) keraton.

Sebagai kawasan pusat pelestarian dan pengembangan budaya Jawa, Keraton Surakarta menjadi rujukan bagi para pelajar dan peneliti, bahkan yang berasal dari luar negeri, untuk belajar dan meneliti berbagai macam warisan budaya baik benda maupun tak benda yang dimiliki oleh keraton, seperti arsitektur, naskah dan kitab kuno, wayang kulit, tari, gamelan, dan sebagainya. Keraton Surakarta juga menjadi salah satu elemen penting dalam penasehat pembangunan di kota dan kabupaten-kabupaten wilayah Surakarta Raya (yang dikenal dengan akronim Subosukawonosraten). Sebagai contoh yang paling besar adalah sebagai penasehat pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Surakarta dan KRL Jogja-Solo.

Filosofi dan Mitologi seputar Keraton

Setiap nama bangunan maupun upacara, bentuk bangunan maupun benda-benda upacara, letak bangunan, begitu juga prosesi suatu upacara dalam keraton memiliki makna atau arti filosofi masing-masing. Namun, sungguh disayangkan makna-makna tersebut sudah tidak banyak yang mengetahui dan kurang begitu mendapat perhatian.

Cermin besar di kanan dan kiri Kori Kamadungan Lor mengadung makna introspeksi diri. Nama Kamandungan sendiri berasal dari kata mandung yang memiliki arti berhenti. Nama Marcukundha berasal dari kata marcu yang berarti api dan kundha yang berarti wadah atau tempat, sehingga kata Marcukundha berarti melambangkan suatu doa/harapan. Menara Panggung Sangga Buwana adalah simbol lingga dan Kori Sri Manganti di sebelah baratnya adalah simbol yoni. Simbol Lingga-Yoni dalam masyarakat Jawa dipercaya sebagai suatu simbol kesuburan. Dalam upacara garebeg dikenal dengan adanya sedekah Sri Sunan yang berupa gunungan. Gunungan tersebut melambangkan sedekah yang bergunung-gunung. Selain itu Keraton Surakarta juga memiliki mistik dan mitos serta legenda yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contoh adalah kepercayaan sebagian masyarakat dalam memperebutkan gunungan saat garebeg. Mereka mempercayai bagian-bagian gunungan itu dapat mendatangkan tuah berupa keuangan yang baik maupun yang lainnya.

Selain itu ada legenda mengenai usia Nagari Surakarta Hadiningrat. Ketika istana selesai dibangun, muncul sebuah ramalan bahwa Kesunanan Surakarta hanya akan berjaya selama dua ratus tahun. Setelah dua ratus tahun maka kekuasaan Sri Sunan hanya akan selebar mekarnya sebuah payung (kari sak megare payung). Legenda ini pun seakan mendapat pengesahan dengan kenyataan yang terjadi. Apabila dihitung dari pembangunan dan penempatan istana secara resmi pada 1745, maka dua ratus tahun kemudian tepatnya pada tahun 1945 negara Indonesia berdiri, dan selanjutnya kekuasaan Kesunanan benar-benar merosot. Setahun kemudian, pada 1946, Daerah Istimewa Surakarta (yang di dalamnya terdapat pemerintahan dan wilayah administratif Kesunanan Surakarta) dibekukan oleh pemerintah Indonesia karena saat itu terjadi kekacauan politik, dan pada akhirnya kekuasaan Sri Sunan hanya tinggal atas tanah adat serta masyarakat adat kerabat dekatnya saja.