Jabarkan "type": "FeatureCollection", dari Waduk Gajah Mungkur

"coordinates": [ 110.894966, -7.900791 ]

Ide pembangunan waduk ini sebenarnya telah dikemukakan pada tahun 1941 oleh Ir. R.M. Sarsito Mangunkusumo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Pekerjaan Umum Mangkunegaran di Surakarta, tetapi pembangunan waduk ini belum dapat dilaksanakan, karena kondisi dan situasi saat itu yang belum memadai.

Hingga pertengahan dekade 1970-an, Bengawan Solo pun selalu meluap di musim hujan, sehingga menyebabkan banjir seluas sekitar 93.600 hektar. Tetapi, di musim kemarau, debit air Bengawan Solo tidak terlalu besar, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan air dari masyarakat sekitar. Pada tahun 1975, JICA pun mulai mengadakan studi kelayakan mengenai pembangunan waduk ini, dan JICA kemudian menunjuk Nippon Koei untuk merancang waduk ini. Waduk ini lalu dibangun sendiri oleh Kementerian Pekerjaan Umum mulai tahun 1976 melalui Proyek Bengawan Solo (PBS). Selain pembangunan waduk, juga dilakukan pembangunan saluran listrik udara dari Wonogiri hingga Wuryantoro, serta pemindahan kabel telepon sepanjang 44 kilometer dan jalan raya sepanjang 43,4 kilometer dari Wonogiri hingga Talunombo.

Untuk memungkinkan pembangunan waduk ini, sekitar 41.369 orang warga yang tinggal di 45 desa di 6 kecamatan di Wonogiri pun harus dipindah. Sebagian besar kemudian mengikuti program transmigrasi ke Sumatera. Selain itu, untuk memungkinkan pemindahan jalan raya, tanah seluas 10.156 hektar juga harus dibebaskan. Ganti rugi atas tanah-tanah tersebut pun diberikan secara bertahap untuk menghindari terjadinya fenomena "kaya mendadak". Bendungan dari waduk ini kemudian dibangun di dekat pertemuan antara Bengawan Solo dengan Sungai Keduang. Waduk ini lalu mulai diisi pada bulan Juli 1981, dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 November 1981. Pembangunan waduk ini menghabiskan biaya sebesar US$ 111,056 juta atau sekitar Rp 69,5 milyar saat itu.

Pada tahun 1987, terjadi musim kemarau panjang, sehingga pola operasi PLTA dari waduk ini harus disesuaikan atas izin dari Gubernur Jawa Tengah, agar kebutuhan air irigasi tetap dapat terpenuhi. Musim kemarau panjang juga kembali terjadi sepuluh tahun kemudian.