Jelaskan Pandangan dari Amartya Sen

Sen mengkritik politisi India Narendra Modi ketika Modi diumumkan sebagai calon perdana menteri oleh BJP. Pada April 2014, dia mengatakan bahwa Modi tidak akan menjadi Perdana Menteri yang baik. Dia kemudian mengakui pada bulan Desember 2014 bahwa Modi memang memberi orang rasa kepercayaan bahwa hal-hal bisa menjadi berhasil. Pada bulan Februari 2015, Sen memilih keluar dari pencalonan kedua untuk jabatan rektor Universitas Nalanda. Dia mengatakan bahwa Pemerintah India tidak terlalu suka dia melanjutkan jabatan tersebut.

Pada bulan Agustus 2019, selama tindakan keras dan jam malam di Kashmir selama lebih dari dua minggu setelah pencabutan status khusus Jammu dan Kashmir oleh India, Sen mengkritik pemerintah India dan berkata, "Sebagai orang India, saya tidak bangga dengan kenyataan bahwa India, setelah melakukan begitu banyak untuk norma demokrasi di dunia - India adalah negara non-Barat pertama yang menganut demokrasi - sehingga kita kehilangan reputasi itu karena tindakan yang telah diambil". Dia menganggap penahanan para pemimpin politik Kashmir sebagai "alasan kolonial klasik" untuk mencegah reaksi balik terhadap keputusan pemerintah India dan menyerukan solusi demokratis dengan melibatkan rakyat Kashmir.

Sen menghabiskan sebagian hidupnya sebagai penulis dan aktivis politik. Dia pernah menyampaikan pendapatnya secara blak-blakan tentang kepemimpinan Narendra Modi di India. Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, dia mengklaim bahwa sikap Modi yang menakut-nakuti di antara orang-orang India adalah anti-demokrasi. "Hal besar yang kita pelajari dari John Stuart Mill adalah bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang dijalankan melalui diskusi publik, dan, jika Anda membuat diskusi menjadi menakutkan, Anda tidak akan mendapatkan demokrasi, tidak peduli bagaimana Anda menghitung suara." Dia tidak setuju dengan ideologi nasionalisme Hindu Modi, dan menganjurkan ideologi yang lebih terintegrasi dan beragam yang mencerminkan heterogenitas India.

Sen juga menulis artikel untuk New York Times yang mendokumentasikan alasan mengapa India tertinggal di belakang Tiongkok dalam pembangunan ekonomi. Dia menganjurkan reformasi pelayanan kesehatan, karena orang-orang yang berpenghasilan rendah di India harus mengakses pelayanan kesehatan swasta yang eksploitatif dan tidak memadai. Dia merekomendasikan India untuk menerapkan kebijakan pendidikan yang sama seperti yang dilakukan Jepang pada akhir abad ke-19. Namun, dia menyadari bahwa ada tradeoff antara demokrasi dan kemajuan di Asia karena demokrasi hampir menjadi kenyataan di India dan bukan di Tiongkok.

Dalam sebuah artikel tahun 1999 di The Atlantic, Sen merekomendasikan untuk India jalan tengah antara kebijakan pembangunan "keras" yang menciptakan kekayaan dengan mengorbankan kebebasan sipil, dan progresivisme radikal yang hanya berusaha melindungi kebebasan sipil dengan mengorbankan pembangunan. Alih-alih menciptakan teori yang sama sekali baru untuk perkembangan etis di Asia, Sen berusaha mereformasi model pembangunan saat ini.