Saya mau tau Perang dan revolusi dari Republik Otonom Nakhchivan

Pada tahun terakhir Perang Dunia I, Nakhchivan menjadi tempat pertumpahan darah lebih banyak antara orang-orang Armenia dan Azerbaijan, yang sama-sama mengklaim wilayah tersebut. Pada tahun 1914, populasi Armenia sedikit berkurang hingga 40% sementara populasi Azeri meningkat menjadi kira-kira 60%. Setelah Revolusi Februari, wilayah itu berada di bawah wewenang Komite Khusus Transkaukasia, Pemerintahan Sementara Rusia, dan kemudian Republik Federasi Demokratik Transkaukasia (RFDT) yang berumur per pendek.

Ketika RFDT dibubarkan pada Mei 1918, Nakhchivan, Nagorno-Karabakh, Zangezur (sekarang provinsi Armenia Syunik), dan Qazakh sangat diperebutkan antara negara-negara Republik Demokratik Armenia (RDA) yang baru dibentuk dan Republik Demokratik Azerbaijan (RDA). Pada Juni 1918, wilayah itu berada di bawah pendudukan Ottoman. Ottoman melanjutkan untuk membantai 10.000 orang Armenia dan meruntuhkan 45 desa mereka. Di bawah ketentuan Gencatan Senjata Mudros, Ottoman setuju untuk menarik pasukan mereka keluar dari Transkaukasus untuk memberi jalan bagi kehadiran militer Inggris yang akan datang.

Di bawah pendudukan Inggris, Sir Oliver Wardrop, Komisaris Utama Inggris di Kaukasus Selatan, membuat proposal perbatasan untuk menyelesaikan konflik. Menurut Wardrop, klaim Armenia terhadap Azerbaijan tidak boleh melampaui batas administratif bekas Kegubernuran Erivan (yang di bawah pemerintahan Kekaisaran Rusia sebelumnya meliputi Nakhchivan), sedangkan Azerbaijan terbatas pada kegubernuran Baku dan Elizavetpol.

Usulan ini ditolak oleh kedua orang Armenia (yang tidak ingin melepaskan klaim mereka atas Qazakh, Zangezur, dan Nagorno–Karabakh) dan orang Azeri (yang merasa tidak dapat diterima untuk menyerahkan klaim mereka kepada Nakhchivan). Ketika perselisihan antara kedua negara berlanjut, segera menjadi jelas bahwa perdamaian yang rapuh di bawah pendudukan Inggris tidak akan bertahan lama.

Pada bulan Desember 1918, dengan dukungan dari Partai Musavat Azerbaijan, Jafargulu Khan mendeklarasikan Republik Aras di Nakhchivan dari bekas Kegubernuran Erivan. Pemerintah Armenia tidak mengakui negara baru tersebut dan mengirim pasukannya ke wilayah tersebut untuk mengambil alihnya. Konflik segera meletus menjadi Perang Aras yang kejam. Jurnalis Inggris C. E. Bechhofer Roberts menggambarkan situasi pada April 1920:

Namun pada pertengahan Juni 1919, Armenia berhasil membangun kendali atas Nakhchivan dan seluruh wilayah republik yang memproklamirkan diri itu. Jatuhnya Republik Aras memicu invasi oleh tentara reguler Azerbaijan dan pada akhir Juli, pemerintah Armenia digulingkan dari Nakhchivan. Sekali lagi, lebih banyak kekerasan meletus yang menyebabkan sekitar 10.000 orang Armenia tewas dan 45 desa di Armenia hancur. Sementara itu, karena merasa situasinya tidak ada harapan dan tidak mampu mempertahankan kendali atas wilayah tersebut, Inggris memutuskan untuk menarik diri dari wilayah tersebut pada pertengahan tahun 1919.

Namun, pertempuran antara orang-orang Armenia dan Azeri terus berlanjut dan setelah serangkaian pertempuran kecil yang terjadi di seluruh distrik di Nakhchivan, kesepakatan gencatan senjata dibuat. Namun gencatan senjata hanya berlangsung sebentar dan pada awal Maret 1920, lebih banyak pertempuran terutama di Nagorno–Karabakh antara orang-orang Armenia Karabakh dan tentara reguler Azerbaijan. Hal ini memicu konflik di daerah lain dengan populasi campuran, termasuk Nakhchivan.

Setelah adopsi nama Azerbaijan oleh Republik Demokratik Azerbaijan yang baru didirikan, perselisihan penamaan muncul dengan Qajar Iran, dengan yang terakhir memprotes keputusan ini. Seiring dengan kontroversi penamaan ini, Republik Azerbaijan muda juga menghadapi ancaman dari Soviet yang baru lahir di Moskwa dan Armenia. Untuk menghindari kemungkinan invasi Soviet dan ancaman yang lebih besar dari invasi Armenia, Muslim Nakhchivan mengusulkan aneksasi ke Iran.

Pemerintah pro-Inggris saat itu di Teheran yang dipimpin oleh Vossug ed Dowleh berusaha keras di antara para pemimpin Baku untuk bergabung dengan Iran. Untuk mempromosikan ide ini, Vosugh ed Dowleh mengirim dua delegasi Iran yang terpisah; satu ke Baku dan satu lagi ke Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919. Delegasi di Baku, atas perintah Zia ol Din Tabatabaee, mengadakan negosiasi intensif dengan pimpinan partai Musavat selama meningkatnya kekacauan dan ketidakstabilan di kota.

Selama tahap penutupan, kesepakatan dicapai di antara mereka; namun sebelum gagasan itu dipresentasikan kepada Vossug ed Dowleh di Teheran, komunis mengambil alih Baku dan mengakhiri pemerintahan Musavat-Ottoman. Delegasi Iran di Paris, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Firouz Nosrat-ed-Dowleh III, mencapai negosiasi kesatuan dengan delegasi dari Baku dan menandatangani perjanjian konfederasi. Pada akhirnya, upaya ini terbukti tidak berhasil, dengan Soviet mengambil alih seluruh Transkaukasia.