Saya mau tau Masa kepemimpinan OTPBBK dari Norodom Sihanouk

Perjanjian perdamaian Paris dan kembali ke Kamboja

Pada tanggal 23 Oktober 1991, Sihanouk memimpin FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan RRK dalam penandatanganan Perjanjian Perdamaian Paris. Perjanjian tersebut mengakui DNTK sebagai "perwakilan sah dari kedaulatan Kamboja" dan membentuk Otoritas Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) untuk bertindak sebagai pemerintahan transisi antara tahun 1992 dan 1993. Sehingga, OTPBBK diberikan mandat untuk menempatkan pasukan penjaga perdamaian di Kamboja dalam mengawasi pelucutan senjata dari empat faksi di Kamboja yang berperang dan kemudian melaksanakan pemilihan umum pada tahun 1993. Sihanouk kemudian kembali ke Phnom Penh pada tanggal 14November 1991. Bersama dengan Hun Sen, Sihanouk menaiki sebuah limousine beratap terbuka dari Bandar Udara Pochentong menuju istana kerajaan, sepanjang perjalannya ia menyapa para warga yang berbaris di pinggiran jalan untuk menyambut kepulangannya. Pemerintahan OTPBBK dibentuk pada bulan Februari 1992, namun mengalami rintangan dalam melaksanakan operasi penjagaan perdamaiannya karena Khmer Merah menolak bekerjasama untuk melucuti senjata tentaranya. Sebagai tanggapannya, Sihanouk meminta OTPBBK untuk mengabaikan Khmer Merah dari proses penjagaan perdamaian yang dilaksanakan sebanyak dua kali, pada bulan Juli dan September 1992. Pada bulan-bulan tersebut, Sihanouk menjalani sebagian besar waktunya dengan tinggal di Siem Reap dan melakukan perjalanan menggunakan helikopter untuk memantau persiapan pemilihan di daerah-daerah basis KPNLF, FUNCINPEC, dan Khmer Merah.

Sihanouk pergi ke Beijing pada bulan November 1992 untuk mendapatkan perawatan medis untuk dirawat selama enam bulan berikutnya sampai ia kembali ke Kamboja pada Mei 1993, pada malam sebelum pemilu. Saat di Beijing, Sihanouk mengusulkan bentuk pemerintahan sistem presidensial untuk Kamboja kepada Sekretaris Jenderal PBB saat itu Boutros Boutros-Ghali, namun ia kemudian mengurungkan idenya tersebut setelah ditentang Khmer Merah.

Pemilu tahun 1993 dan masa-masa sebelum restorasi kerajaan

Saat pemilihan umum diadakan, FUNCINPEC, yang diketuai oleh putra Sihanouk Norodom Ranariddh, meraih kemenangan, sementara Partai Rakyat Kamboja (PRK) yang diketuai oleh Hun Sen menempati urutan kedua. PRK merasa tidak puas dengan hasil pemilu tersebut, dan pada tanggal 3Juni 1993 Hun Sen dan Chea Sim meminta Sihanouk untuk memimpin pemerintahan. Sihanouk mengiyakannya, dan mengumumkan pembentukan Pemerintahan Nasional Sementara yang dipimpin olehnya, dengan Hun Sen dan Ranariddh sebagai deputinya. Ranariddh dikagetkan dengan pengumuman Sihanouk tersebut, karena ia tidak diberitahu tentang rencana ayahnya tersebut dan bergabung dengan Australia, Tiongkok, Britania Raya, dan Amerika Serikat untuk menentang rencana tersebut. Keesokan harinya, Sihanouk meyampaikan pengumumannya tersebut melalui siaran radio nasional.

Pada tanggal 14 Juni 1993, Sihanouk diangkat kembali menjadi kepala negara dalam sidang majelis konstituante yang dipimpin oleh Ranariddh, yang justru mengambil kesempatan tersebut untuk mendeklarasikan kudeta pada tahun 1970 yang menggulingkan Sihanouk sebagai tindakan "ilegal". Sebagai Kepala Negara, Sihanouk mengganti nama resmi militer Kamboja dengan nama yang dipakai pada masa sebelum tahun 1970, yaitu Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja. Sihanouk juga mengeluarkan perintah untuk mengganti nama resmi negara tersebut dari Negara Kamboja menjadi  "Kamboja" saja, lalu menetapkan kembali Nokor Reach sebagai Lagu Kebangsaan Kamboja dengan sedikit perubahan pada bagian liriknya, dan kembali menetapkan bendera resmi negara  sesuai dengan desain bendera Kamboja pra-1970. Pada masa yang sama, Sihanouk melantik Ranariddh dan Hun Sen menjadi perdana menteri, dengan kekuasaan yang setara. Pengaturan tersebut bersifat sementara dan diratifikasi oleh Majelis Konstituen pada tanggal 2Juli 1993. Pada tanggal 30 Agustus 1993, Ranariddh dan Hun Sen bertemu dengan Sihanouk dan mengusulkan dua rancangan konstitusi, yang satu mempertahankan bentuk negara monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja, atau berubah bentuk menjadi sebuah negara republik yang dipimpin oleh seorang kepala negara. Sihanouk memilih rancangan yang mempertahankan Kamboja sebagai monarki konstitusional, dan kemudian diratifikasi oleh majelis konstituante pada tanggal 21September 1993.

Naik takhta untuk kedua kalinya

Restorasi monarki dan pengaruh politik

Konstitusi yang baru dikeluarkan pada tanggal 24 September 1993, dan Sihanouk diangkat kembali menjadi Raja Kamboja. Sebuah pemerintahan koalisi permanen dibentuk antara FUNCINPEC, PKRK dan sebuah partai politik ketiga, Partai Demokratik Liberal Buddhis (PDLB). Sihanouk juga menjadikan Ranariddh dan Hun Sen masing-masing sebagai Perdana Menteri Pertama dan Kedua. Tak lama setelah itu, Sihanouk pergi ke Beijing untuk menghabiskan waktu beberapa bulan untuk pengobatan kankernya. Pada bulan April 1994, Sihanouk kembali, dan bulan berikutnya memanggil pemerintah untuk mengadakan pemilu baru sehingga Khmer Merah bisa bekerja sama dalam pemerintahan. Ranariddh dan Hun Sen menolak usulan tersebut, namun Sihanouk menekan mereka berdua, dan merencanakan lebih lanjut pemerintahan persatuan nasional yang terdiri dari FUNCINPEC, PRK, dan Khmer Merah yang akan ia kepalai sendiri. Lagi-lagi, Rannaridh dan Hun Sen  menolak usulan Sihanouk, dengan menyatakan bahwa tindakan Khmer Merah pada masa lalu membuat usulan itu menjadi tidak realistis. Sihanouk akhirnya mengalah, dan menyatakan rasa frustasinya terhadap Hun Sen dan Ranariddh yang telah mengabaikannya. Norodom Sirivudh dan Julio Jeldres, yang merupakan adik tirinya dan biografet resminya, melihat peristiwa tersebut sebagai pertanda yang jelas bahwa kemampuan monarki untuk mengendalikan urusan-urusan nasional telah berkurang, sampai pada tahap membutuhkan persetujuan dari para perdana menterinya.

Pada bulan Juli 1994, salah satu putranya, Norodom Chakrapong, memimpin sebuah upaya kudeta untuk menggulingkan pemerintah. Setelah upaya kudeta tersebut gagal, Chakrapong bersembunyi di sebuah hotel di Phnom Penh, namun pasukan pemerintah berhasil menemukan persembunyiannya dan mengepung hotel tersebut. Chakrapong meminta Sihanouk, yang bernegosiasi dengan para perwakilan pemerintah untuk mengijinkan Chakrapong mengasingkan diri ke Malaysia. Pada bulan November, Sirivudh dituduh berencana membunuh Hun Sen dan ditahan. Sihanouk kemudiannya mengintervensi kasus Sirivudh dengan tujuan untuk mengamankan Sirivudh ke markas besar kementerian dalam negeri, dengan menyatakan bahwa rencana pembunuhan rahasia tersebut akan berlanjut bila ia mendekam di penjara. Setelah Sirivudh dipindahkan ke tempat yang lebih aman, Sihanouk mengajukan banding kepada Hun Sen supaya Sirivudh diasingkan ke Prancis bersama dengan keluarganya, dan Hun Sen menerima usulan banding tersebut.

Hubungan antara dua perdana menteri, Ranariddh dan Hun Sen, meretak pada bulan Maret 1996, ketika Ranariddh menuduh PRK menghalangi proses pembagian jabatan pemerintahan tingkat rendah kepada para anggota FUNCINPEC. Ranariddh mengancam akan keluar dari pemerintahan koalisi dan mengadakan pemilu pada tahun yang sama jika permintaannya tidak diwujudkan, mempersulit Hun Sen dan para pejabat PRK lainnya. Pada bulan berikutnya, Sihanouk memimpin sebuah pertemuan antara beberapa anggota keluarga kerajaan dan pejabat FUNCINPEC senior di Paris. Sihanouk berupaya untuk meredam ketegangan antara FUNCINPEC dan PRK dengan jaminan FUNCINPEC tidak akan meninggalkan pemerintahan koalisi dan tak ada perencanaan unsur-unsur balas dendam untuk melengserkan Hun Sen atau PRK.

Pada bulan Maret 1997, Sihanouk menyampaikan keinginannya untuk turun takhta, mengklaim bahwa meningkatnya sentimen anti-loyalis pada masyarakat akan mengancam keberadaan monarki. Hun Sen menanggapi keinginan Sihanouk tersebut dengan memperingatkannnya bahwa ia akan mengeluarkan amendemen konstitusional yang melarang para anggota keluarga kerajaan ikut campur dalam politik jika Sihanouk tetap ngotot melaksanakan keinginannya itu. Seperti yang Widyono katakan, Sihanouk masih populer diantara para pemilih, dan Hun Sen khawatir bila ia turun takhta dan masuk ke ranah politik, ia akan memenangkan pemilu-pemilu apapun pada masa mendatang, yang bisa melemahkan pengaruh politik PRK.

Pada bulan Juli 1997, pertikaian memuncak di Phnom Penh antara pasukan infanteri yang secara terpisah bersekutu dengan PRK dan FUNCINPEC, yang berujung pada pelengseran Ranariddh setelah pasukan FUNCINPEC dikalahkan. Sihanouk tidak menganggap Hun Sen mendalangi pertikaian tersebut, namun tetap menyebut pelengseran Ranariddh sebagai sebuah "kudeta", sebuah istilah yang sering digunakan para anggota FUNCINPEC. Saat Majelis Nasional memilih Ung Huot sebagai Perdana Menteri Pertama untuk menggantikan Ranariddh pada tanggal 6 Agustus 1997, Sihanouk menyatakan bahwa pelengseran Ranariddh adalah ilegal dan menyampaikan kembali tawarannya untuk turun takhta namun tidak dia lakukan. Pada bulan September 1998, Sihanouk mengadakan pembicaraan politik di Siem Reap setelah FUNCINPEC dan Partai Sam Rainsy (PSR) mengadakan unjuk rasa melawan pemerintahan yang dipimpin PRK karena melakukan kecurangan pada pemilihan umum 1998. Pembicaraan tersebut menjadi berantakan pada akhir bulan setelah Hun Sen selamat dari upaya pembunuhan, yang membuatnya menuduh Sam Rainsy sebagai dalangnya. Dua bulan kemudian, pada bulan November 1998, Sihanouk mengadakan pembicaraan politik untuk kedua kalinya antara PRK dan FUNCINPEC dalam rangka membuat sebuah perjanjian untuk pemerintahan koalisi lainnya antara PRK dan FUNCINPEC.