Jelaskan Penyatuan Italia dari Negara Gereja

Semangat kebangsaan Italia sudah mulai berkobar pada zaman Napoleon, tetapi dipadamkan oleh keputusan Kongres Wina (1814–1815), yang hendak memulihkan kembali keadaan sebelum zaman Napoleon, manakala sebagian besar kawasan utara semenanjung masih dikuasai oleh salah satu cabang nasab wangsa Habsburg dan wangsa Bourbon, serta daulat wangsa Savoia di Kerajaan Sardegna-Piemonte merupakan satu-satunya negara Italia yang merdeka. Negara Gereja di kawasan tengah semenanjung maupun Kerajaan Dua Sisilia yang diperintah oleh wangsa Bourbon di kawasan selatan semenanjung dipulihkan keberadaannya seperti sediakala. Ketidaksukaan rakyat pada pemerintahan kaum rohaniwan yang korup menimbulkan pemberontakan di mana-mana. Pemberontakan-pemberontakan ini dapat dipadamkan melalui campur tangan angkatan bersenjata Kekaisaran Austria.

Revolusi kebangsaan dan liberal tahun 848 berkobar di banyak negara Eropa, dan Negara Republik Romawi diproklamasikan pada bulan Februari 1849, sehingga Paus Pius IX yang kala itu masih berhaluan liberal terpaksa mengungsi dari Roma. Revolusi dapat dipadamkan berkat bantuan Prancis pada tahun 1850, dan Paus Pius IX pun beralih ke sistem pemerintahan yang berhaluan konservatif.

Akibat meletusnya Perang Austria-Sardegna tahun 1859, Kerajaan Sardegna-Piemonte menganeksasi Lombardia, sementara Giuseppe Garibaldi menumbangkan monarki wangsa Bourbon di kawasan selatan semenanjung. Karena khawatir Garibaldi akan membentuk pemerintahan republik, pemerintah Piemonte minta izin dari Kaisar Prancis, Napoleon III, untuk mengerahkan bala tentara melintasi wilayah Negara Gereja guna merebut kendali atas kawasan selatan semenanjung. Kaisar Prancis memberi izin dengan syarat kota Roma tidak diusik. Pada tahun 1860, dengan maraknya pemberontakan melawan pemerintahan Sri Paus di banyak daerah, Kerajaan Sardegna-Piemonte merebut dua pertiga wilayah Negara Gereja yang terletak di sebelah timur dan mengekalkan cengkeramannya di kawasan selatan semenanjung. Bologna, Ferrara, Umbria, Marche, Benevento, dan Pontecorvo secara resmi dianeksasi pada bulan November tahun yang sama. Meskipun wilayahnya sudah sangat menyusut, Negara Gereja masih menguasai Latium dan daerah-daerah luas di sebelah barat laut kota Roma.

Negara Kesatuan Kerajaan Italia dinyatakan berdiri, dan pada bulan Maret 1861, Parlemen Italia yang pertama, dalam sidangnya di Turin, ibu kota lama Piemonte, menetapkan Roma sebagai ibu kota Kerajaan Italia. Kendati demikian, pemerintah Kerajaan Italia tidak dapat mengambil alih Roma, karena Paus Pius IX dilindungi oleh sepasukan tentara Prancis yang ditempatkan di kota itu. Peluang bagi Kerajaan Italia untuk mengakhiri keberadaan Negara Gereja muncul pada tahun 1870; Perang Prancis-Prusia yang meletus pada bulan Juli memaksa Napoleon III untuk menarik bala tentaranya dari Roma, dan kekalahan Kekaisaran Prancis Kedua dalam Pertempuran Sedan menjadikan Roma kehilangan perlindungan Prancis. Raja Victor Emmanuel II mula-mula berusaha menaklukkan Roma lewat jalan damai, dan berpura-pura menawarkan perlindungan kepada Sri Paus dengan maksud meloloskan bala tentaranya ke dalam kota Roma. Sri Paus menolak perlindungan yang ditawarkan sang raja, dan akibatnya Italia menyatakan perang pada tanggal 10 September 1870. Angkatan Bersenjata Italia, di bawah komando Jenderal Raffaele Cadorna, menerobos tapal batas Negara Gereja pada tanggal 11 September lalu beringsut ke Roma. Angkatan bersenjata Kerajaan Italia sampai ke Tembok Aurelius pada tanggal 19 September, dan langsung mengepung kota Roma. Sekalipun tidak berdaya mempertahankan kota Roma, angkatan bersenjata Negara Gereja yang tidak seberapa besar itu diperintahkan Paus Pius IX untuk menunjukkan usaha perlawanan sebagai bukti bahwa Roma dikusai Italia secara paksa, bukan atas kerelaan warganya. Lagak perlawanan ini justru bermanfaat bagi pihak Italia dan memunculkan mitos Pembobolan Porta Pia, yang sesungguhnya bukan sebuah aksi laga yang seru melainkan cuma tindakan membobol sebidang tembok ringkih setua 1600 tahun dengan tembakan meriam jarak dekat. Paus Pius IX memerintahkan panglima angkatan bersenjatanya untuk membatasi pertahanan kota demi menghindari pertumpahan darah. Angkatan bersenjata Kerajaan Italia akhirnya berhasil menguasai kota pada tanggal 20 September 1870. Roma beserta daerah-daerah Negara Gereja yang tersisa dianeksasi Kerajaan Italia sebagai hasil dari sebuah jajak pendapat yang digelar pada bulan Oktober tahun yang sama. Peristiwa ini menandai akhir riwayat keberadaan Negara Gereja.

Sekalipun tidak mendapatkan bantuan dari negara-negara Katolik, lembaga kepausan menampik segala macam tawaran perlindungan yang diajukan Kerajaan Italia, terutama tawaran perlindungan dengan syarat Sri Paus menjadi kawula Kerajaan Italia. Lembaga kepausan justru mengurung diri (baca tawanan di dalam Vatikan) di dalam Istana Apostolik dan gugus bangunan dalam lingkungan tembok kuno yang disebut Kota Leo di Bukit Vatikan. Dari Kota Leo, lembaga kepausan memastikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kedaulatannya tetap berlanjut, misalnya hubungan diplomatik, karena pelaksanaan kegiatan-kegiatan semacam ini sudah menjadi fitrah lembaga kepausan berdasarkan hukum kanon. Pada kurun waktu 1920-an, lembaga kepausan, yang kala itu dipimpin oleh Paus Pius XI, akhirnya merelakan kedaulatannya atas seluruh wilayah Negara Gereja, dan menandatangani Perjanjian Lateran dengan pemerintah Kerajaan Italia (kala itu dikuasai Partai Fasis Nasional pimpinan Benito Mussolini) pada tanggal 11 Februari 1929, yang mengakui keberadaan Negara Kota Vatikan sebagai wilayah kedaulatan Takhta Suci sekaligus sebagai semacam ganti rugi atas hilangnya wilayah Negara Gereja.