Tolong jelaskan mengenai Spionase industri dari Boeing

Pada bulan Juni 2003, Lockheed Martin menggugat Boeing, menyatakan bahwa perusahaan itu telah melakukan spionase industri pada tahun 1998 untuk memenangkan kompetisi Evolved Expendable Launch Vehicle (EELV). Lockheed Martin mengklaim bahwa mantan karyawan Kenneth Branch, yang bekerja untuk McDonnell Douglas dan Boeing, memberikan hampir 30.000 halaman dokumen paten kepada para atasan barunya. Lockheed Martin menyatakan bahwa dokumen-dokumen ini memungkinkan Boeing untuk memenangkan 19 dari 28 peluncuran satelit militer yang ditenderkan.

Pada Juli 2003, Boeing dihukum, dengan Pentagon melucuti tujuh peluncuran dari perusahaan ini dan menghadiahkannya untuk Lockheed Martin. Selain itu, perusahaan ini dilarang untuk mengajukan tawaran untuk kontrak roket untuk jangka waktu dua puluh bulan, yang berakhir pada Maret 2005. Pada awal September 2005, dilaporkan bahwa Boeing juga bernegosiasi untuk suatu penyelesaian dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat di mana perusahaan ini akan membayar hingga $500 juta untuk menutupi masalah ini serta skandal Darleen Druyun.

Catatan Perjanjian Uni Eropa-AS 1992

Sampai akhir tahun 1970, Amerika Serikat hampir memonopoli sektor Pesawat Sipil Besar (Large Civil Aircraft atau LCA). Konsorsium Airbus (yang dibentuk pada tahun 1969) mulai bersaing secara efektif pada tahun 1980-an. Pada tahap itu  menjadi khawatir tentang kompetisi Eropa dan menduga subsidi dibayar oleh pemerintah Eropa untuk pengembangan model awal dari keluarga Airbus. Ini menjadi isu utama pertentangan, sebagaimana pihak Eropa sama-sama prihatin dengan subsidi yang diperoleh produsen LCA Amerika Serikat melalui program NASA dan Pertahanan.

Uni Eropa dan AS memulai negosiasi bilateral untuk pembatasan subsidi pemerintah di sektor LCA pada akhir 1980-an. Negosiasi disimpulkan pada tahun 1992 dengan ditandatanganinya Perjanjian EC-AS dalam Perdagangan Pesawat Sipil Besar yang menetapkan disiplin pada dukungan pemerintah di kedua sisi Atlantik yang secara signifikan lebih ketat daripada peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang relevan: Khususnya, perjanjian ini mengatur secara rinci bentuk dan batas-batas dukungan pemerintah, mengatur kewajiban transparansi dan mengomitmenkan pihak-pihak itu untuk menghindari sengketa perdagangan.