Jabarkan Dasar Hukum dari Stadion Menteng

Dasar hukum yang digunakan pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan pembongkaran adalah:

Surat persetujuan 55 warga Menteng kepada Gubernur, pada 11 Juni 2005

Surat Perintah Gubernur DKI No 50/2006 tentang "Penertiban Stadion Menteng"

Undang-undang No 80/2005 tentang "Tata Kota"

Pembongkaran dan pengalihan fungsi stadion oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dianggap telah melanggar berbagai peraturan, yaitu:

SK Gubernur No D.IV-6098/d/33/1975 yang menetapkan Menteng, termasuk Stadion Menteng sebagai kawasan pemugaran, yang berarti kawasan yang harus dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan hati-hati sebagai lanskap cagar budaya

UU No 5/1992 tentang Benda Cagar Budaya

UU No 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yang menyatakan penggusuran dan pengalihan fungsi bangunan olahraga harus disertai rekomendasi Menteri Pemuda dan Olahraga

Perda No 9/1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan Bangunan Benda Cagar Budaya

Instruksi Menteri Dalam Negeri No 14/1988 tentang Penataan Ruang Hijau Perkotaan, yang mensyaratkan pentingnya lapangan olahraga publik.