Jelaskan Kebijakan dari Gyanendra dari Nepal

Sebagai raja Gyanendra berusaha melakukan pengendalian aktif terhadap pemerintahan. Dua kali dalam tiga tahun, ia memecat Perdana Menteri dan kemudian mengangkat pemerintahan yang dipilihnya sendiri. Birendra (saudaranya) telah merundingkan kemungkinan dibentuknya monarki konstitusional pada 1990 yang menempatkan dirinya sebagai raja, dalam posisi yang kecil dalam pemerintahan. Perubahan-perubahan yang dilakukan Gyanendra terhadap penyelesaian konstitusional telah dikecam keras oleh para kritikus pemerintahannya. Pada 1 Februari 2005, Gyanendra mengambil alih pemerintahan lagi. Ia menuduh pemerintahan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba gagal mengambil tindakan untuk menyelenggarakan pemilihan anggota parlemen dan tidak mampu memulihkan keamanan di negara, yang saat ini dilanda terorisme dan pemberontakan yang meluas dari kaum Maois.

Gyanendra berjanji bahwa perdamaian dan lembaga-lembaga demokratis akan dipulihkan dalam tempo tiga tahun, tetapi ancaman kaum pemberontak untuk melakukan "banjir darah besar-besaran" bila pemilu diumumkan membuat Deuba membatalkannya. Pihak pembangkang tampaknya akan melanjutkan oposisi terhadap siapapun yang memimpin pemerintahan di bawah Gyanendra

(yang saat ini tampaknya mengambil alih jabatan perdana menteri). Masa pemerintahan langsung telah disertai oleh apa yang disebut oleh para pengkritik sebagai penindasan terhadap mereka yang membangkang  . Organisasi-organisasi internasional telah mengungkapkan keprihatinan yang mendalam mengenai keamanan para wartawan dan aktivis hak-hak asasi manusia, setelah raja memutuskan untuk membatasi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, perlindungan konstitutional terhadap sensor dan hak untuk tidak dikenai penahanan preventif  , yang dianggap oleh Gyanendra, yang menyatakan bahwa "demokrasi dan kemajuan saling berkontradiksi", sebagai langkah yang perlu untuk memulihkan keamanan negara.