Jelaskan Manajemen dari Trans TV

Perselisihan dengan TPI di Purwokerto

Trans TV pernah mengajukan permohonan untuk mengudara di Purwokerto menggunakan kanal 43 UHF (647,25 MHz) karena sejak hampir sekitar setahun masyarakat di sekitar Purwokerto tidak dapat menikmati layanan Trans TV, tetapi kanal tersebut digunakan untuk TPI (sekarang MNCTV) berdasarkan surat izin No. 00781311-000SU/202006 yang berlaku sampai 31 Januari 2007.

Sebelumnya, Trans TV berani menyediakan layanan televisi bagi masyarakat di sekitar Purwokerto setelah memperoleh izin dari Gubernur Jawa Tengah tentang perluasan jangkauan siaran Trans TV di Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Tegal (6 Januari 2003). Surat persetujuan serupa sebelumnya juga telah diberikan secara berturut-turut oleh Bupati Banyumas (20 November 2002) dan Bupati Purbalingga (27 November 2002).

Pada tahun 2005, Kepala Balai Monitoring Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Semarang mendapati bahwa kanal 43 UHF di Purwokerto ternyata digunakan oleh Trans TV berdasarkan hasil monitoring langsung yang diadakan di Purwokerto pada tanggal 20 September 2005.

Hal tersebut membuat Trans TV mendapat peringatan dari Dirjen Postel pada 21 April 2006 karena Trans TV tidak memiliki izin resmi untuk mengudara di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Namun, pada waktu itu Trans TV masih mengudara di Purwokerto menggunakan kanal yang sama (43 UHF), sehingga masyarakat di sana tidak dapat menerima Trans TV dan TPI dengan gambar yang jelas.

Kemudian pada September 2007, Dirjen Postel memberi peringatan final untuk Trans TV karena Trans TV masih bersiaran di Purwokerto menggunakan kanal yang sama yang sebelumnya telah diberikan kepada TPI oleh Ditjen Postel. Hal tersebut dapat diselesaikan dengan penertiban frekuensi secara nasional.