Jelaskan Reformasi dari Nederlandse Spoorwegen

Pada awal dekade 1990-an, Pemerintah Belanda mulai mempertanyakan subsidi yang diberikan ke NS. Tidak hanya mengenai penggunaan subsidi, namun setelah adanya reformasi neoliberal pada dekade 1980-an, dianggap tidak adil untuk memberi subsidi kepada perusahaan. Otoritas pun memutuskan untuk mengkorporatisasi NS, dengan cara mencabut subsidi, karena transportasi rel sebenarnya dapat menghasilkan laba.

Korporatisasi tersebut dapat terjadi karena ada dua dukungan eksternal. Pertama, Uni Eropa menerbitkan Pedoman 91/440, yang antara lain mewajibkan pemisahan perusahaan perkeretaapian nasional menjadi dua perusahaan terpisah, masing-masing untuk menangani sarana dan prasarana perkeretaapian. Kedua, CEO lama NS, Leo Ploeger, pensiun, sehingga memungkinkan otoritas untuk menunjuk CEO baru guna menjalankan rencana dari pemerintah. CEO baru yang ditunjuk adalah Rob den Besten. Rencana tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Belanda akan tetap bertanggung jawab atas infrastruktur rel, sementara NS akan menyediakan layanan angkutan penumpang secara komersial. Jika layanan angkutan penumpang di suatu rute terbukti tidak menguntungkan, maka pemerintah akan mensubsidi layanan di rute tersebut. Divisi yang bertanggung jawab atas infrastruktur rel kemudian menjadi NS Railinfratrust.

Untuk memfasilitasi rencana pemerintah, Den Besten pun berencana memisahkan NS menjadi sejumlah divisi independen agar dapat merespon dinamika pasar dengan lebih cepat. Namun rencana tersebut mendapat penolakan dari serikat pekerja NS, sehingga akhirnya hanya dua divisi yang dibentuk, yakni NS Reiziger dan NedTrain. Perubahan juga diterapkan di internal NS, di mana manajer rute mendapat kendali de facto atas operasi, namun tetap bertanggung jawab ke bagian lain di internal NS.

NS Cargo kemudian menjadi bagian dari Deutsche Bahn setelah digabung dengan Railion pada tahun 2000 (kemudian ke dalam DB Cargo). Serangkaian reformasi tersebut kurang sukses dan justru membuat NS kurang stabil. Laba perusahaan inipun menurun drastis, dan pekerjanya mulai mengadakan mogok kerja. Seluruh anggota dewan direksi NS akhirnya mengundurkan diri pada akhir tahun 2001.

Pada tahun 2002, Karel Noordzij ditunjuk sebagai CEO baru NS dengan misi untuk mengembalikan kepercayaan terhadap NS. Ia kemudian membatalkan hampir semua reformasi yang diterapkan pada akhir dekade 1990-an dan mengembalikan NS ke kondisi sebelum direformasi. Sementara itu, Pemerintah Belanda juga mengubah pendapatnya tentang perkeretaapian, yakni bahwa kompetisi di bidang pengangkutan penumpang sulit tercapai. Sehingga pemerintah mulai memberi konsesi kepada operator perkeretaapian untuk menjalankan kereta api di rute tertentu. NS mendapat konsesi untuk menjalankan kereta api di jalur utama, sementara perusahaan lain mendapat sejumlah konsesi di jalur-jalur cabang. Tujuan dari pemberian konsesi tersebut adalah untuk memastikan bahwa tiap jalur rel hanya dilayani oleh satu operator perkeretaapian setidaknya hingga tahun 2025.