Saya mau tau Intervensi di Suriah dari Vladimir Putin

Pada 30 September 2015, Presiden Putin mengizinkan intervensi militer Rusia dalam perang saudara Suriah, menyusul permintaan resmi pemerintah Suriah untuk bantuan militer melawan kelompok pemberontak dan jihadis.

Aktivitas militer Rusia terdiri dari serangan udara, serangan rudal jelajah, serta penyebaran penasihat garis depan dan pasukan khusus Rusia terhadap kelompok-kelompok militan yang menentang pemerintah Suriah, termasuk oposisi Suriah, serta Negara Islam Irak dan Syam (ISIS), Front al-Nusra (al-Qaeda di Syam), Tahrir al-Sham, Ahrar al-Sham, dan Tentara Penakluk. Pada 14 Maret 2016, Putin mengumumkan bahwa misi militer Rusia di Suriah sebagian besar "telah tercapai" dan memerintahkan penarikan pasukan utama militer Rusia dari Suriah, sementara pasukan Rusia yang tetap di Suriah terus aktif beroperasi dalam mendukung pemerintah Suriah.

Masa jabatan presiden keempat (2018-sekarang)

Putin memenangkan pemilihan presiden 2018 dengan lebih dari 76% suara. Masa jabatan keempatnya dimulai pada 7 Mei 2018, yang akan berlangsung hingga 2024. Pada hari yang sama, Putin mengundang Dmitry Medvedev untuk membentuk pemerintahan baru. Pada 15 Mei 2018, Putin ikut serta dalam pembukaan gerakan di sepanjang ruas jalan raya jembatan Krimea. Pada 18 Mei 2018, Putin menandatangani dekrit tentang komposisi Pemerintahan baru. Pada 25 Mei 2018, Putin mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada 2024, membenarkan hal ini sesuai dengan Konstitusi Rusia. Pada 14 Juni 2018, Putin membuka Piala Dunia FIFA ke-21, yang berlangsung di Rusia untuk pertama kalinya.

Pada 15 Januari 2020, Dmitry Medvedev dan seluruh pemerintahannya mengundurkan diri setelah Pidato Vladimir Putin kepada Majelis Federal. Putin menyarankan amandemen konstitusi besar yang dapat memperluas kekuasaan politiknya setelah menjadi presiden. Pada saat yang sama, atas nama Putin, ia terus menggunakan kekuasaannya hingga terbentuknya pemerintahan baru. Presiden menyarankan agar Medvedev mengambil alih jabatan Wakil Ketua Dewan Keamanan yang baru dibentuk.

Pada hari yang sama, Putin menominasikan Mikhail Mishustin, kepala Layanan Pajak Federal negara itu untuk jabatan Perdana Menteri. Keesokan harinya, ia dikukuhkan oleh Duma Negara untuk jabatan tersebut dan diangkat sebagai Perdana Menteri dengan keputusan Putin. Ini adalah pertama kalinya seorang PM dikukuhkan tanpa ada suara yang menentang. Pada 21 Januari 2020, Mishustin memberikan kepada Vladimir Putin rancangan struktur Kabinetnya. Pada hari yang sama, Presiden menandatangani keputusan tentang susunan Kabinet dan mengangkat nama-nama calon menteri.

Invasi skala penuh ke Ukraina (2022–sekarang)

Pada 24 Februari, Putin dalam pidatonya di televisi mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina dengan melancarkan invasi besar-besaran ke negara itu. Mengutip tujuan "denazifikasi", Putin mengaku melakukan ini untuk melindungi orang-orang di wilayah Donbas yang mayoritas berbahasa Rusia, yang menurut Putin, mengalami "penghinaan dan genosida" dari Ukraina selama delapan tahun. Beberapa menit setelah pidatonya, dia melancarkan perang untuk menguasai sisa negara dan menggulingkan pemerintah terpilih dengan dalih dijalankan oleh Nazi.

Invasi Rusia disambut dengan kecaman internasional. Sanksi internasional dijatuhkan secara luas terhadap Rusia, termasuk terhadap Putin secara pribadi. Invasi juga menyebabkan banyak seruan agar Putin dituntut atas kejahatan perang. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menyatakan akan menyelidiki kemungkinan kejahatan perang di Ukraina sejak akhir 2013, dan Amerika Serikat berjanji membantu ICC untuk mengadili Putin dan lainnya atas kejahatan perang yang dilakukan selama invasi Ukraina. Menanggapi kecaman ini, Putin menempatkan unit pencegahan nuklir Pasukan Roket Strategis dalam siaga tinggi. Pada awal Maret, badan-badan intelijen AS menentukan bahwa Putin "frustrasi" oleh lambatnya kemajuan karena pertahanan Ukraina yang kuat secara tak terduga.

Pada tanggal 4 Maret, Putin menandatangani undang-undang tentang hukuman hingga 15 tahun penjara bagi mereka yang menerbitkan "informasi palsu" tentang militer Rusia dan operasinya, akibatnya beberapa media di Rusia berhenti melaporkan tentang Ukraina. Pada tanggal 7 Maret, sebagai syarat untuk mengakhiri invasi, Kremlin menuntut kenetralan Ukraina, pengakuan Krimea sebagai wilayah Rusia, dan pengakuan republik Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka. Pada 16 Maret, Putin mengeluarkan peringatan kepada "pengkhianat" Rusia yang menurutnya ingin digunakan Barat sebagai "kolom kelima" untuk menghancurkan Rusia. Akibat invasi ini, krisis demografis di Rusia semakin dalam karena emigrasi, tingkat kesuburan yang semakin rendah, dan korban akibat perang.

Pada tanggal 25 Maret, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melaporkan bahwa Putin memerintahkan "penculikan", di mana warga negara Ukraina yang tidak mau bekerja sama dengan pasukan pendudukan Rusia akan menjadi korban agen FSB. Pada 28 Maret, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan dia "99,9 persen yakin" bahwa Putin mengira Ukraina akan menyambut pasukan Rusia dengan "bunga dan senyuman", sementara dia membuka pintu untuk negosiasi tentang menawarkan Ukraina selanjutnya akan menjadi negara non-blok.

Pada 21 September, Putin mengumumkan mobilisasi parsial, menyusul keberhasilan serangan balasan Ukraina di Kharkiv dan pengumuman referendum aneksasi di wilayah Ukraina yang diduduki Rusia.

Pada 30 September, Putin menandatangani dekret yang menganeksasi Oblast Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson ke dalam Federasi Rusia. Aneksasi tersebut tidak diakui oleh komunitas internasional, dan ilegal menurut hukum internasional.