Jelaskan Politik dari Saint Pierre dan Miquelon

Sejak Maret 2003, Saint Pierre dan Miquelon menjadi kolektivitas luar negeri dengan status khusus. Kepulauan ini menjadi wilayah seberang laut pada tahun 1946, kemudian departemen luar negeri pada 19 Juli 1976, sebelum memperoleh status kolektivitas teritorial pada 11 Juni 1985. Kepulauan ini memiliki dua communes: Saint-Pierre dan Miquelon-Langlade. Komune ketiga, Isle-aux-Marins , ada sampai tahun 1945, ketika itu diserap oleh kotamadya Saint-Pierre. Penduduknya memiliki kewarganegaraan Prancis dan hak pilih. Saint Pierre dan Miquelon mengirim seorang senator dan deputi ke Majelis Nasional Prancis di Paris dan menikmati tingkat otonomi mengenai pajak, bea cukai, dan cukai.

Prancis menunjuk Prefek Saint Pierre dan Miquelon, yang mewakili pemerintah nasional di wilayah tersebut. Prefek bertanggung jawab atas kepentingan nasional, penegakan hukum, ketertiban umum, dan , di bawah kondisi yang ditetapkan oleh undang-undang tahun 1985, kontrol administratif. Sejak Januari 2021, prefek saat ini adalah Christian Pouget.

Badan legislatif lokal, Dewan Wilayah (), memiliki 19 anggota: empat anggota dewan dari Miquelon-Langlade dan 15 dari Saint-Pierre. Presiden Dewan Teritorial adalah kepala delegasi "Prancis atas nama Saint Pierre dan Miquelon" untuk internasional acara seperti pertemuan tahunan NAFO dan ICCAT.