Tolong jelaskan mengenai Tanggapan dari Jakarta dari Permesta

Pada tanggal 14 Maret 1957, sebuah delegasi yang diketuai Henk Rondonuwu datang ke Jakarta dengan maksud untuk bertemu dengan Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta secara terpisah dan memberi penjelasan kepada mereka tentang tujuan Permesta. Menurut laporan delegasi, dalam pertemuan Sukarno tampak lega setelah mendengar jaminan bahwa Permesta tidak bermaksud untuk pecah dari negara Republik Indonesia. Sedangkan dalam pertemuan dengan Hatta, ia terkesan dengan isi piagam Permesta setelah membacanya. Pada hari yang sama Perdana Menteri Sastroamidjojo menyerahkan mandatnya kembali kepada Soekarno yang kemudian menyatakan negara dalam keadaan darurat perang atas usulan Nasution. Sukarno menunjuk Ir. Juanda sebagai perdana menteri baru.

Juanda membentuk sebuah tim untuk mengadakan pendekatan dengan Sumual. Ia memilih empat pejabat tinggi yang berasal dari daerah Minahasa karena Sumual juga berasal dari Minahasa. Keempat pejabat adalah Menteri Industri Freddy Jaques (F. J.) Inkiriwang, Menteri Kehakiman Gustaaf Adolf (G. A.) Maengkom, mantan Menteri Penerangan dan Duta Besar Indonesia untuk Tiongkok Arnold Mononutu, dan Duta Besar Indonesia untuk Kanada Lambertus Nicodemus (L. N.) Palar. Pada bulan Juli 1957, tim ini berangkat ke Sulawesi Utara dengan maksud untuk bertemu dengan Sumual, Somba, dan pejabat Permesta lainnya. Pada saat itu, markas Permesta telah pindah ke Sulawesi Utara.  Setelah pertemuan dengan Sumual pada tanggal 23 Juli 1957, delegasi mengumumkan hal-hal yang telah disepakati, termasuk pengakuan provinsi-provinsi berotonomi di Indonesia timur yang salah satu di antaranya adalah Provinsi Sulawesi Utara. Juga disepakati pembentukan sebuah universitas di Sulawesi Utara.

Satu lagi hal yang disepakati adalah penyelengaraan Musyawarah Nasional (MUNAS) untuk meredakan ketegangan di daerah-daerah. MUNAS ini akhirnya diselenggarakan pada 10 sampai 14 September 1957 dan membahas permasalahan di dalam pemerintahan, perekonomian, angkatan bersenjata, dan juga dwi tunggal Soekarno-Hatta. Untuk kelanjutan usaha MUNAS, sebuah komite beranggotakan tujuh orang dibentuk. Pada tanggal 27 September 1957, Sukarno mengadakan kunjungan ke Sulawesi Utara selama dua hari dan berpidato tentang kesatuan bangsa dan negara di Manado, Tomohon, dan Tondano. Pidatonya diterima dengan baik oleh masyarakat, tetapi masyarakat juga membawa spanduk-spanduk yang mendukung Sumual dan Permesta. Pada bulan November 1957, diselenggarakan Musyawarah Nasional Pembangunan sebagai tindak kelanjutan MUNAS beberapa bulan sebelumnya. Sayangnya, pertemuan-pertemuan ini yang pada awalnya memberi kemungkinan penyelesaian permasalahan, tapi pada akhirnya tidak bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disetujui semua pihak.