Jelaskan Bahasa dari Pulau Norfolk

Semua informasi di bawah ini berasal dari Sensus Penduduk 2016.

Penduduk yang berbicara bahasa non-Inggris di rumah (51,7%)

Penduduk yang hanya berbicara bahasa Inggris di rumah (45,5%)

Pulau Norfolk adalah satu-satunya wilayah Australia non-daratan yang memiliki pemerintahan sendiri. Undang-Undang Pulau Norfolk 1979 yang disahkan oleh Parlemen Australia pada tahun 1979, adalah Undang-undang yang mengatur pulau ini hingga disahkannya Undang-Undang Amendemen Legislasi Pulau Norfolk'' 2015 (Kt). Pemerintah Australia mempertahankan otoritas di pulau itu melalui Administrator, yang saat ini dijabat oleh George Plant. Dari tahun 1979 hingga 2015, Majelis Legislatif dipilih melalui pemungutan suara untuk masa jabatan tidak lebih dari tiga tahun, meskipun undang-undang yang disahkan oleh Parlemen Australia dapat memperluas undang-undangnya ke wilayah tersebut sesuka hati, termasuk kekuasaan untuk mengesampingkan undang-undang yang dibuat oleh majelis.

Majelis terdiri dari sembilan kursi, dengan para pemilih memberikan sembilan suara yang setara, di mana tidak lebih dari dua kursi dapat diberikan kepada setiap calon. Ini adalah metode pemungutan suara yang disebut "sistem berbobot pemenang undi terbanyak". Empat anggota Majelis membentuk Dewan Eksekutif, yang menyusun kebijakan dan bertindak sebagai badan penasehat Administrator. Ketua Menteri Pulau Norfolk terakhir adalah Lisle Snell. Menteri lainnya termasuk: Menteri Pariwisata, Industri dan Pembangunan; Menteri Keuangan; Menteri Cagar Budaya dan Pelayanan Masyarakat; dan Menteri Lingkungan Hidup.

Semua kursi diduduki oleh calon independen. Pulau Norfolk tidak menganut politik partai. Pada tahun 2007, sebuah cabang dari Partai Buruh Australia dibentuk di Pulau Norfolk, dengan tujuan mereformasi sistem pemerintahan.

Sejak 2018, penduduk Pulau Norfolk diwajibkan untuk mendaftar di Divisi Bean. Seperti halnya semua warga negara Australia, pendaftaran dan pemungutan suara untuk Penduduk Kepulauan Norfolk adalah wajib.

Ketidaksepakatan atas hubungan pulau itu dengan Australia diperparah oleh tinjauan tahun 2006 yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Di bawah dua model yang lebih radikal yang diusulkan dalam tinjauan, majelis legislatif pulau itu akan direduksi menjadi status dewan lokal. Namun, pada bulan Desember 2006, mengutip "gangguan signifikan" yang akan ditimbulkan oleh perubahan tata kelola pada ekonomi pulau itu, pemerintah Australia mengakhiri peninjauan dengan membiarkan pengaturan tata kelola yang ada tidak berubah.

Diumumkan pada 19 Maret 2015, bahwa pemerintahan sendiri untuk pulau tersebut akan dicabut oleh Persemakmuran dan digantikan oleh dewan lokal dengan negara bagian New South Wales yang menyediakan layanan ke pulau tersebut. Alasan yang diberikan adalah, pulau itu tidak pernah mencapai swasembada dan disubsidi secara besar-besaran oleh Persemakmuran, pada tahun 2015 saja pulau itu telah menerima $12,5 juta. Ini berarti bahwa penduduknya harus mulai membayar pajak penghasilan ke Australia, tetapi mereka juga akan ditanggung oleh skema kesejahteraan Australia seperti Centrelink dan Medicare.