Jelaskan Kebijakan fiskal dari Kekhalifahan Rasyidin

Ali menghadapi situasi yang berbeda dengan masa pemerintahan Abu Bakar dan Umar. Pada masa kedua khalifah sebelumnya, umat Islam masih bersatu. Mereka juga memiliki banyak permasalahan yang harus diselesaikan seperti perluasan wilayah Islam, pembangunan negara, dan penunjukan para pejabat. Selain itu, kehidupan sosial mereka masih sangat sederhana dan belum banyak terpengaruh oleh kekayaan dan kedudukan. Ali menghadapi kelompok penentang yang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakan pemecatan pada pejabat-pejabat. Hal ini dianggap sebagai penyebab munculnya pemberontakan.

Ali menentang kontrol terpusat atas pendapatan provinsi. Dia juga membagikan pajak dan harta rampasan secara merata di antara umat Islam, mengikuti preseden Muhammad dan Abu Bakar. Praktek ini mungkin menunjukkan pandangan egaliter Ali, yang dengan demikian berusaha untuk mengurai tatanan sosial yang didirikan di bawah pendahulunya, Umar dan Utsman. Kebijakan Ali yang egaliter membuatnya mendapatkan dukungan dari hampir semua kelompok yang kurang mampu, termasuk Anshar, dan para imigran akhir ke Irak. Sebaliknya, Thalhah dan Zubair, keduanya adalah sahabat Quraisy Muhammad yang telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar di bawah Utsman. Mereka berdua memberontak melawan Ali setelah khalifah menolak memberi mereka bantuan. Beberapa tokoh lain di kalangan Quraisy juga menentang Ali karena alasan yang sama.

Disebutkan bahwa Ali bahkan menolak permintaan dana publik dari saudaranya, Aqil.  Mengenai perpajakan, Ali menginstruksikan pejabatnya untuk memungut pembayaran secara sukarela, tanpa pelecehan, dan memprioritaskan orang miskin saat mendistribusikan dana. Dia mengarahkan Malik al-Asytar dalam sebuah surat untuk lebih memperhatikan pengembangan tanah daripada perpajakan jangka pendek.