Jabarkan Bentuk alternatif dari Kekayaan intelektual

Di beberapa yurisdiksi civil law, KI sering disebut sebagai hak intelektual, dan secara tradisional konsepnya lebih luas dan memasukkan hak moral dan perlindungan pribadi yang tak dapat ditransfer, dibeli, atau dijual. Penggunaannya menyusut pada awal 1980-an mengingat istilah kekayaan intelektual digunakan.

Istilah lainnya seperti monopoli informasi dan monopoli intelektual, juga muncul di antara orang-orang yang menentang asumsi "kekayaan", "hak", atau "intelek", seperti Richard Stallman. Keratabasa terhadap IP seperti intellectual protectionism dan intellectual poverty, juga didukung oleh mereka termasuk keratabasa untuk DRM, digital restrictions management.

Argumen bahwa HaKI harus (dalam hal menyeimbangkan minat publik dan pribadi) disebut sebagai intellectual monopoly privilege (IMP, hak istimewa monopoli intelektual) juga didukung akademikus seperti Birgitte Andersen dan Thomas Alured Faunce.

Tentangan terhadap cakupan HaKI yang luas

Sejumlah kritikus HaKI, seperti yang ada dalam gerakan budaya bebas, menganggap bahwa monopoli intelektual dapat mengancam kesehatan (seperti pada paten obat), menghambat kemajuan, menguntungkan golongan tertentu, dan merugikan masyarakat, dan beranggapan bahwa minat publik menjadi terancam karena adanya bentuk monopoli seperti perpanjangan hak cipta, paten perangkat lunak, dan paten metode bisnis. Lebih baru lagi, ilmuwan dan rekayasawan mengkhawatirkan penumpukan paten menghambat kemajuan teknologi bahkan di bidang teknologi tinggi seperti nanoteknologi .

Petra Moser telah menegaskan bahwa analisis historis menunjukkan bahwa undang-undang kekayaan intelektual dapat membahayakan inovasi:Secara keseluruhan, bukti-bukti sejarah yang ada menunjukkan bahwa kebijakan paten, yang memberikan hak kekayaan intelektual yang kuat kepada penemu generasi awal, dapat menghambat inovasi. Sebaliknya, kebijakan yang mendorong difusi gagasan dan memodifikasi UU paten untuk memfasilitasi masuknya dan dorongan persaingan mungkin merupakan mekanisme yang terbaik untuk mendorong inovasi.Mendukung argumentasi ini, Jörg Baten, Nicola Bianchi, dan Petra Moser menemukan bukti sejarah bahwa khususnya lisensi wajib – yang memungkinkan pemerintah untuk melisensikan paten tanpa seizin pemilik paten – mendorong penemuan di Jerman pada awal abad ke-20 dengan meningkatkan ancaman persaingan di bidang-bidang dengan tingkat persaingan yang mulanya rendah.

Peter Drahos mencatat, "Hak milik mengotorisasi sumber daya. Ketika otoritas diberikan kepada segelintir orang atas sumber daya yang menjadi sandaran banyak orang, beberapa orang memperoleh kekuasaan atas tujuan banyak orang. Ini memiliki konsekuensi bagi kebebasan politik dan ekonomi dalam masyarakat."

Organisasi HaKI Dunia (WIPO) mengakui bahwa ada konflik antara penghormatan dan implementasi HaKI terhadap hak-hak asasi manusia lainnya. Pada 2001 Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB menerbitkan dokumen berjudul Human rights and intellectual property yang berpendapat bahwa HaKI cenderung diatur oleh tujuan ekonomi ketika harus dipandang sebagai sebuah produk sosial; sehingga untuk melayani kesejahteraan manusia, sistem HaKI harus menghormati dan mematuhi undang-undang hak asasi manusia. Menurut Komite, bila sistem ini gagal, HaKI dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia atas pangan dan kesehatan, serta partisipasi budaya dan manfaat ilmiah. Pada 2004 Majelis Umum WIPO mengadopsi Deklarasi Jenewa tentang Masa Depan Organisasi HaKI Dunia yang berpendapat bahwa WIPO harus "lebih fokus pada kebutuhan negara-negara berkembang, dan untuk melihat HaKI sebagai salah satu dari banyak alat untuk pembangunan—bukan sebagai akhir pembangunan".

Masalah etis yang cukup relevan ketika barang-barang bernilai sosial seperti obat-obatan yang menyelamatkan jiwa diberikan perlindungan HaKI. Sementara penerapan HaKI dapat memungkinkan perusahaan untuk membebankan biaya produksi marginal yang lebih mahal untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, sehingga harga akan menghambat pasar terhadap siapa pun yang tidak mampu membayar biaya produk, dalam hal ini suatu obat yang menyelamatkan nyawa. "Rezim HaKI bukanlah rezim yang yang konduktif untuk investasi litbang produk yang bernilai sosial bagi populasi yang didominasi masyarakat miskin".

Libertarian memiliki pandangan berbeda. Stephan Kinsella, sosok anarkokapitalis libertarianisme sayap kanan, menentang kekayaan intelektual karena menetapkan hak milik dalam gagasan dan informasi menciptakan kelangkaan buatan dan melanggar hak untuk memiliki kekayaan berwujud. Kinsella menggunakan skenario berikut untuk memperdebatkan hal ini:Bayangkan saat ketika manusia hidup di gua. Seorang pria cerdas—sebutlah ia Galt-Magnon—memutuskan untuk membangun gubuk kayu di lapangan terbuka, dekat ladangnya. Pastiya ini gagasan bagus, dan orang lain menyadarinya. Mereka secara alami meniru Galt-Magnon, dan mereka mulai membangun gubuk mereka sendiri. Kalau menurut pendukung HaKI, manusia pertama yang membuat rumah berhak untuk mencegah orang lain membangun rumah di tanahnya sendiri, dengan kayu gelondongannya sendiri, atau membebankan biaya kepada mereka jika mereka membangun rumah. Jelas bahwa inovator dalam contoh-contoh ini menjadi pemilik sebagian dari kekayaan berwujud (misalnya, tanah dan kayu), bukan karena pendudukan pertama dan penggunaan properti itu (karena sudah dimiliki), melainkan karena adanya ide. Jelas, aturan ini bertentangan dengan aturan rumah tangga pengguna pertama, secara sewenang-wenang dan tanpa dasar mengesampingkan aturan rumah tangga yang merupakan dasar dari semua hak milik.Thomas Jefferson juga menyurati Isaac McPherson pada 13 Agustus 1813:Bila alam telah menciptakan suatu hal yang tidak begitu rawan daripada semua yang lain daripada kepemilikan eksklusif, itulah daya pikir yang disebut gagasan (akal pikir), yang secara eksklusif dapat dimiliki seseorang selama dia menyimpannya untuk dirinya sendiri; tetapi begitu diungkapkan, itu memaksa dirinya menjadi milik setiap orang, dan penerima tidak dapat melepaskan dirinya darinya. Ciri khasnya juga adalah bahwa tidak ada yang memiliki sedikit, karena setiap orang memiliki keseluruhan. Dialah yang menerima gagasan itu dari saya, menerima petunjuknya sendiri tanpa mengurangi saya; ibarat ia menancapkan pelita di tambang, lalu ia menerima cahayanya tanpa menggelapkan saya.Pada 2005, Royal Society of Arts meluncurkan Piagam Adelphi, bertujuan untuk membuat kebijakan internasional yang memungkinkan bagaimana pemerintah harus membuat UU HaKI secara berimbang.

Aspek lain dari UU HaKI Amerika Serikat saat ini adalah fokusnya pada karya individu dan bersama; sehingga perlindungan hak cipta hanya dapat diperoleh dalam karya 'orisinal' dari kepengarangan. Kritikus seperti Philip Bennet berpendapat bahwa ini tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan adat istiadat dan ekspresi budaya tradisional, yang membutuhkan rezim IP kolektif.

Hukum HaKI telah dikritik karena tidak mengakui bentuk seni baru seperti budaya remix, yang masyarakatnya sering melakukan apa yang secara teknis merupakan pelanggaran UU tersebut, menciptakan video musik anime dan sejenisnya, atau tunduk pada beban dan batasan yang tidak penting. sehingga menghambat ekspresi mereka sepenuhnya.

Tentangan terhadap perluasan sifat dan ruang lingkup HaKI

Sejumlah pengkritik HaKI menentang perluasan sistem HaKI, baik lingkup dan jangka waktunya.

Karena pengetahuan ilmiah terus berkembang dan kebangkitan bidang-bidang sains baru seperti bioteknologi dan nanoteknologi, para penggagas bidang sains menuntut HaKI untuk teknologi baru. Paten pun bahkan diberikan kepada makhluk hidup, dan di Amerika Serikat varietas tanaman baru dapat dipatenkan selama berabad-abad.

Banyaknya ciptaan baru menjadi salah satu alasan mengapa ada penguatan sekaligus perpanjangan jangka waktu pelindungan ciptaan di Amerika Serikat dan Eropa. Karena pelindungan ciptaan bersifat otomatis tanpa pencatatan, maka banyak pula ciptaan yatim (dibuat oleh orang yang tidak dikenal atau penciptanya tidak bisa dihubungi), sebuah masalah yang terus diperhatikan oleh lembaga pemerintahan di seluruh dunia.

Juga berkaitan dengan hak cipta, industri film Amerika membantu mengubah konstruksi sosial kekayaan intelektual melalui organisasi perdagangannya, Motion Picture Association of America (MPAA). Dalam berbagai keterlibatannya pada kasus-kasus penting, dalam lobi di hadapan Kongres, dan dalam pernyataannya kepada publik, MPAA telah menganjurkan perlindungan yang kuat atas HaKI. Dalam presentasinya, MPAA mengeklaim bahwa setiap orang berhak atas properti yang dihasilkan oleh tenaga mereka. Selain itu, kesadaran Kongres akan posisi Amerika Serikat sebagai produsen film terbesar di dunia telah memudahkan untuk memperluas konsepsi HaKI. Reformasi doktrinal ini semakin memperkuat industri film, memberi MPAA lebih banyak kekuatan dan otoritas.

Bertumbuhnya Internet, serta mesin pencari seperti Kazaa dan Gnutella, menjadi tantangan baru terhadap hak cipta. Recording Industry Association of America, merupakan garda terdepan melawan pembajakan. Industri ini berkali-kali menang melawan beberapa layanan internet, termasuk kasus yang dipublikasikan secara luas terhadap perusahaan berbagi berkas Napster, dan beberapa orang telah dituntut karena berbagi berkas buah pelanggaran hak cipta. Zaman elektronik telah menjadi tonggak upaya menggunakan digital rights management (DRM) berbasis perangkat lunak untuk membatasi penggandaan dan penggunaan karya digital. Undang-undang seperti Digital Millennium Copyright Act telah diberlakukan dan menuntut hukum pidana bagi setiap orang yang mencoba menghilangkan kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Ketentuan yang setara, untuk mencegah pengelakan hak cipta telah ada di UE untuk beberapa waktu, dan sedang diperluas, misalnya, Pasal 6 dan 7 Copyright Directive. Contoh lainnya adalah Pasal 7 Software Directive tahun 1991 (91/250/EEC), dan Conditional Access Directive tahun 1998 (98/84/EEC). Hal ini dapat menghambat penggunaan legal, mempengaruhi karya domain publik, pembatasan/pengecualian hak cipta, serta penggunaan yang diizinkan oleh pemegang hak cipta. Beberapa lisensi copyleft, seperti GNU GPL 3, dirancang untuk melawan ini. Peraturan perundang-undangan dapat mengizinkan pengelakan dalam kondisi tertentu, seperti saat diperlukan untuk mencapai interoperabilitas dengan program pengelak, atau untuk alasan aksesibilitas; tetapi, distribusi alat atau instruksi pengelakan mungkin ilegal.

Dalam konteks merek, perluasan ini didorong oleh upaya internasional untuk menyelaraskan pengertian "merek dagang", seperti yang dicontohkan oleh TRIPS yang diratifikasi 1994, yang mengatur pelindungan hak kekayaan intelektual yang selama ini ditangani oleh common law, atau tidak sama sekali, di negara-negara anggota. Menurut TRIPS, setiap tanda yang “mampu membedakan” produk atau jasa suatu usaha dengan produk atau jasa usaha lain dapat dianggap sebagai merek dagang.