Jelaskan Politik dari Montenegro

Politik Montenegro terjadi dalam kerangka republik demokrasi perwakilan parlementer, di mana Perdana Menteri Montenegro adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Montenegro. Yudikatif independen dari eksekutif dan legislatif. The Economist Intelligence Unit menilai Montenegro sebagai "demokrasi yang cacat" pada tahun 2022.

Presiden Montenegro adalah kepala negara, dipilih untuk jangka waktu lima tahun melalui pemilihan langsung. Presiden mewakili negara di luar negeri, mengumumkan undang-undang dengan peraturan, menyerukan pemilihan Parlemen, dan mengusulkan calon Perdana Menteri, presiden dan hakim Mahkamah Konstitusi kepada Parlemen. Presiden juga mengusulkan pemanggilan referendum ke Parlemen, memberikan amnesti untuk tindak pidana yang ditentukan oleh hukum nasional, menganugerahkan tanda jasa dan penghargaan serta melakukan tugas konstitusional lainnya, dan merupakan anggota Dewan Pertahanan Tertinggi. Kediaman resmi Presiden berada di Cetinje.

Pemerintah Montenegro adalah cabang eksekutif otoritas pemerintah Montenegro. Pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari wakil perdana menteri dan menteri.

Parlemen Montenegro adalah badan legislatif unikameral. Itu mengesahkan undang-undang, meratifikasi perjanjian, menunjuk Perdana Menteri, menteri, dan hakim dari semua pengadilan, mengadopsi anggaran dan melakukan tugas lain sebagaimana ditetapkan oleh Konstitusi. Parlemen dapat mengeluarkan mosi tidak percaya pada Pemerintah dengan mayoritas sederhana. Satu wakil dipilih per 6.000 pemilih.