Jelaskan Susunan organisasi dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020, Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas:

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;

Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing; dan

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerja sama antarindividu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industrial di Eropa pada akhir abad 18 dan selama abad 19, sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Koperasi Modern didirikan pada akhir abad 18, terutama sebagai jawaban atas masalah-masalah sosial yang timbul selama tahap awal Revolusi Industri.

Di Indonesia, ide-ide perkoperasian diperkenalkan pertama kali oleh Patih di Purwokerto, Jawa Tengah, R. Aria Wiraatmadja yang pada tahun 1896 mendirikan sebuah Bank untuk Pegawai Negeri. Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolffvan Westerrode. Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan Verordening op de Cooperatieve Vereeniging, dan pada tahun 1927 Regeling Inlandschhe Cooperatiev. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusaha-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebarluasan semangat koperasi. Hingga saat ini kepedulian pemerintah terhadap keberadaan koperasi tampak jelas dengan membentuk lembaga yang secara khusus menangani pembinaan dan pengembangan koperasi.

Kronologi lembaga yang menangani pembinaan koperasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

Tahun 1930: Pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan Koperasi yang keberadaannya di bawah Departemen Dalam Negeri, dan diberi tugas untuk melakukan pendaftaran dan pengesahan koperasi, tugas ini sebelumnya dilakukan oleh Notaris.

Tahun 1935: Jawatan Koperasi dipindahkan ke Departemen Economische Zaken, dimasukkan dalam usaha hukum (Bafdeeling Algemeene Economische Aanglegenheden). Pimpinan Jawatan Koperasi diangkat menjadi Penasihat.

Tahun 1939: Jawatan Koperasi dipisahkan dari Afdeeling Algemeene Aanglegenheden ke Departemen Perdagangan Dalam Negeri menjadi Afdeeling Coperatie en Binnenlandsche Handel. Tugasnya tidak hanya memberi bimbingan dan penerangan tentang koperasi tetapi juga meliputi perdagangan untuk Bumi Putra.

Tahun 1942: Pendudukan Jepang berpengaruh pula terhadap keberadaan jawatan koperasi. Saat ini jawatan koperasi diubah menjadi Syomin Kumiai Tyuo Djimusyo () dan Kantor di daerah diberi nama Syomin Kumiai Djimusyo ().

Tahun 1944: Didirikan  Urusan Koperasi menjadi bagiannya dengan nama KUMAIKA (), tugasnya adalah mengurus segala aspek yang bersangkutan dengan Koperasi.