Jelaskan Hubungan luar negeri dari Komoro

Pada November 1975, Komoro menjadi anggota ke-143 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara baru itu didefinisikan sebagai terdiri dari seluruh kepulauan, meskipun warga Mayotte memilih untuk menjadi warga negara Prancis dan mempertahankan pulau mereka sebagai wilayah Prancis.

Komoro telah berulang kali mengajukan klaimnya atas Mayotte di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang mengadopsi serangkaian resolusi dengan judul "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro", berpendapat bahwa Mayotte adalah milik Komoro berdasarkan prinsip bahwa integritas teritorial dari wilayah jajahan harus dipertahankan setelah kemerdekaan. Namun, sebagai masalah praktis, resolusi ini memiliki pengaruh yang kecil dan tidak ada kemungkinan Mayotte akan menjadi bagian de facto dari Komoro tanpa persetujuan rakyatnya. Baru-baru ini, Majelis mempertahankan item ini dalam agendanya tetapi menundanya dari tahun ke tahun tanpa mengambil tindakan. Badan-badan lain, termasuk Organisasi Kesatuan Afrika, Gerakan Non-Blok, dan Organisasi Kerjasama Islam, juga mempertanyakan kedaulatan Prancis atas Mayotte. Untuk menutup perdebatan dan untuk menghindari integrasi paksa ke dalam Persatuan Komoro, penduduk Mayotte memilih untuk menjadi departemen luar negeri dan wilayah Prancis dalam referendum tahun 2009. Status baru berlaku efektif pada 31 Maret 2011 dan Mayotte telah diakui sebagai wilayah terluar oleh Uni Eropa pada 1 Januari 2014. Keputusan ini secara hukum mengintegrasikan Mayotte bagian dari Republik Perancis.

Komoro adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Uni Afrika, Liga Arab, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional, Komisi Samudra Hindia, dan Bank Pembangunan Afrika. Pada 10 April 2008, Komoro menjadi negara ke-179 yang menerima Protokol Kyoto untuk Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. Komoro menandatangani perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir.

Pada Mei 2013, Persatuan Komoro dikenal karena mengajukan rujukan ke Kantor Kejaksaan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengenai peristiwa "serangan 31 Mei 2010 Israel terhadap Armada Bantuan Kemanusiaan menuju Jalur Gaza". Pada bulan November 2014, Jaksa Penuntut ICC akhirnya memutuskan bahwa peristiwa tersebut merupakan kejahatan perang tetapi tidak memenuhi standar berat untuk membawa kasus tersebut ke hadapan ICC.

Tingkat emigrasi pekerja terampil adalah sekitar 21,2% pada tahun 2000.