Saya mau tau Bergabung dengan Republik Indonesia. dari Hamparan Perak, Deli Serdang

Berita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 telat datang di Medan. Lagi pula, di wilayah yang dimaksud Soekarno sebagai wilayah yang belum merdeka, Kesultanan Deli, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang dan beberapa kesultanan lain di daerah Simalungun masih eksis dan bisa berdiri kembali sebagai sebuah kerajaan yang merdeka sebagaimana sejarah yang telah lewat. Lagi pula para sultan pun merasa tidak perlu bergabung dengan negara baru yang digagas oleh Soekarno tersebut. Namun euphoria rakyat atas proklamasi tersebut tidak terbendung lagi. Di Tanah Deli hingga Simalungun, rakyat (yang sudah didominasi oleh pendatang dari Tanah Jawa) mengobarkan genderang perang. Mereka mendirikan laskar-laskar rakyat kemudian menyerang dan merampok istana-istana yang ada. Kerusuhan yang bisa disebut genosida tersebut kini dialamatkan terhadap komunis. Revolusi melibatkan mobilisasi rakyat yang berujung pada pembunuhan anggota keluarga kesultanan Melayu yang dikenal pro-Belanda namun juga golongan menegah pro-Republik dan pimpinan lokal administrasi Republik.

Puncaknya, pada 04 Maret 1946 yang disebut sebagai Revolusi Sosial tersebut, beberapa Kesultanan yang ada di Langkat, Deli hingga Simalungun dihabisi oleh laskar-laskar rakyat tersebut. Alasan penyerangan tak lain dan tak bukan adalah tuduhan bahwa pihak kerajaan merupakan kaki tangan feodal menyusul berkembangnya ide Van Mook dalam mendirikan Negara yang dianggap Soekarno sebagai Negara boneka, yakni Negara Sumatera Timur. Akibat kejadian tersebut banyak tokoh-tokoh terpelajar dari pihak kesultanan yang tewas, seperti pujangga Amir Hamzah di Kesultanan Langkat dan Datuk Hafiz Haberham di Kesultanan Deli. Sementara untuk kesultanan yang buru-buru menyatakan bergabung dengan NKRI seperti kesultanan Serdang, misalnya. Nasibnya lebih baik dari kesultanan-kesultanan yang dibinasakan oleh laskar-laskar tersebut.

Pada akhirnya kesultanan Deli menyatakan bergabung dengan negara baru yang berbentuk republik ini dengan kerelaan melepaskan kekuasaan politiknya yang demikian besar dan mewah. Kesultanan Deli benar-benar mengikhlaskan dirinya bergabung tanpa syarat apa pun. Hal ini tentu berbeda jauh dengan Kesultanan Jogja yang melakukan ijab kabul dengan Soekarno agar Kesultanan Jogja diberi status Daerah Istimewa. Hal ini diterima Soekarno dengan alasan, Sultan HB IX turut memberikan andil dalam kemerdekaan RI (berbeda dengan sultan-sultan lain di pesisir timur). Dengan adanya status keistimewaan tsb, Sultan Jokja masih mempunyai hegemoni politik terhadap rakyatnya, sampai dengan hari ini.

Akan halnya dengan Hamparan Perak, pasca penyerangan 04 Maret 1946 yang turut memusnahkan dokumen asli Riwayat Hamparan Perak dan beberapa pusaka raja yang disikat para laskar tersebut, daerah ini pun nyaris hilang dalam peta peradaban.