Jelaskan Masa Pemerintahan Indonesia dari Kota Sorong

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh oleh Penguasa Sementara PBB atau UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) kepada pemerintah Republik Indonesia, maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan kemudian diangkat seorang wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong, dengan tugas:

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan dan Ayamaru.

2. Mempersiapkan pemecahan Kota Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kota.

Pada tahun 1969, dengan selesainya pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) maka perkembangan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom ini tidak ada perubahan dalam pembagian wilayah dan keadaan sampai dengan akhir tahun 1972 adalah sebagai berikut:

Wilayah Pemerintahan Setempat Sorong dengan ibu kota Sorong;

Wilayah Pemerintahan Setempat Raja Ampat dengan ibu kota Sorong Doom;

Wilayah Pemerintahan Setempat Teminabuan dengan ibu kota Teminabuan;

Wilayah Pemerintahan Setempat Ayamaru dengan ibu kota Ayamaru.

Pembagian wilayah di Sorong seperti tersebut di atas berlaku sampai tahun 1973 saat dilakukannya penghapusan wilayah-wilayah Kepala Daerah Setempat dan sejumlah distrik dan dibentuknya Pemerintahan Wilayah Kecamatan Tahap Pertama Tahun 1973-1974.

Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Namun dalam perkembangannya telah mengalami perubahan sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 menjadi Kota Administratif Sorong. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang no. 45 Tahun 1999 Kota Administratif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong