Coba jelasin Sejarah dari Moyudan, Sleman dong

Wilayah Kapanewon Moyudan menurut Rijksblad Kasultanan Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1916 (Rijksblaad Van Djogyakarta No.11 bestuur Mataraman, Reorganisatie Vanhet Indlandsch der regenttschappen Sleman, Bantoel en Kalasan Pranatan Ven den Rijksbestuur der van 15 Mei 1916) sebagian wilayahnya terbagi dalam wilayah Distrik Godean dan Distrik Djoemeneng, di bawah Kabupaten Sleman. Wilayah yang masuk dalam Distrik Godean adalah Onderdistrik Moyudan (Mojoedan) yang membawahi 11 Kelurahan, sedangkan Onderdistrik Ngijon yang membawahi 10 kelurahan masuk dalam Distrik Djoemeneng.

Berdasar Rijksblad Kasultanan Nomor 1/1927 Kabupaten Sleman dihilangkan, sehingga wilayah onderdistrik Moyudan yang termasuk dalam wilayah Kawedanan Godean menjadi bagian dari Kabupaten Yogyakarta. Pada tahun 1942, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengadakan reorganisasi dengan mengeluarkan Jogjakarta Kooti, yang menjadikan wilayah Onderdistrik Moyudan berubah menjadi wilayah Kabupaten Bantul.

Pada 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali melakukan reorganisasi pemerintahan dengan mengeluarkan Jogjakarta Koorei No.2, yang menjadikan wilayah Kapanewon Pangreh Projo Moyudan yang merupakan bagian Kawedanan Godean berubah dari wilayah Kabupaten Bantul kembali menjadi wilayah Kabupaten Sleman.

Kapanewon Moyudan saat itu dikepalai oleh seorang Panewu (Camat), membawahi 14 kelurahan yakni, Kelurahan Kruwet, Pucanganom, Puluhan, Jitardukuh, Sremo, Sejatipasar, Semingin, Nglahar, Tumut, Gamplong, Moyudan, Kembangan, Kaliduren, dan Nulisan. Melalui Maklumat Kasultanan Yogyakarta No.5 Tahun 1948, maka 14 kelurahan saling bergabung menjadi 4 kelurahan definitif sampai seperti sekarang.

Moyudan memiliki peran penting dalam perkembangan awal Gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan dakwah Muhammadiyah di Moyudan dibawa oleh Kiai Amir pada tahun 1924. Ia seorang ulama sekaligus pedagang kain di Pasar Ngijon yang berasal dari Karangkajen, Kota Yogyakarta. Moyudan juga termasuk wilayah prioritas pendirian Bagian Penoeloeng Kesengsaraan Oemoem/ PKO (sekarang dikenal dengan PKU) selain Kotagede, Brosot dan Srandakan atas instruksi Muhammad Syuja', beberapa tahun setelah pembangunan PKO di Notoprajan Yogyakarta tahun 1923.