Jelaskan Masa Jabatan dari Presiden Prancis

Sejak Referendum Kepresiden 1962, Presiden Prancis dipilih langsung menggunakan hak pilih universal. Sebelumnya pernah ada sebuah Kolese Elektoral yang memilih kepala negara Prancis. Masa jabatan Presiden Prancis juga dikurangi dari 7 tahun menjadi 5 tahun setelah referendum 2000; Pemilihan pertama untuk masa jabatan yang telah dikurangi tersebut berlangsung di tahun 2002. Presiden saat itu Jacques Chirac pertama kali terpilih pada tahun 1995 dan sekali lagi pada tahun 2002, dan akan dapat mencalonkan diri lagi pada tahun 2007 jika dia memilihnya, mengingat kurangnya batasan masa jabatan.

Menyusul perubahan lebih lanjut, undang-undang konstitusi tahun 2008 tentang modernisasi institusi Republik Kelima, seorang presiden tidak dapat menjabat lebih dari dua periode berturut-turut. François Mitterrand dan Jacques Chirac sebelumnya adalah satu-satunya presiden sampai saat ini yang telah menjabat dua periode penuh (14 tahun untuk yang pertama, 12 tahun untuk yang terakhir). Presiden Petahana Emmanuel Macron adalah presiden keempat (setelah de Gaulle, Mitterrand, dan Chirac) yang memenangkan pemilihan ulang, setelah terpilih kembali pada tahun 2022.

Pemakzulan dan Tanggung Jawab Pidana

Pasal 67 dan 68 Konstitusi Prancis menyatakan bahwa terdapat pengaturan dalam rezim tanggung jawab pidana presiden. Hal ini kemudian direformasi oleh sebuah Undang Undang Konstitusional dalam rangka memberikan klarifikasi terhadap sebuah situasi yang sebelumnya dihasilkan oleh kontroversi hukum. Presiden Prancis memiliki hak imunitas selama menjabat. Presiden Prancis tidak dapat diminta memberikan kesaksian dihadapan sidang apapun, tidak dapat didakwa, dll. Statuta pembatasan ditangguhkan, dan segala bentuk penyelidikan dan pendakwaan dapat dilaksanakan kembali, setidaknya sebulan setelah Presiden tersebut meninggalkan jabatannya. Presiden tidak dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan mereka dalam kapasitas resmi mereka, kecuali apabila segala tindak tanduk Presiden itu diajukan dihadapan persidangan Mahkamah Pidana Internasional atau dimana sebuah upaya pemakzulan diajukan kepada Presidenitu. Pemakzulan dapat disebut dalam Mahkamah Agung Republik yang merupakan sebuah mahkamah khusus yang terdiri dari gabungan kedua majelis Parlemen Prancis (Majelis Nasional dan Senat Prancis) atas pengajuan dari salah satu majelis parlemen tersebut. Jika presiden gagal menjalankan tugasnya maka hal tersebut akan dengan cara yang jelas menghalangi kelanjutan masa jabatan mereka.