Saya mau tau Sejarah dari Jerman Nazi

Meskipun Nazi memenangkan dua pemilihan umum Reichstag tahun 1932, partai ini tidak berhasil memperoleh suara mayoritas. Oleh sebab itu, Hitler memimpin pemerintahan koalisi bersama Partai Rakyat Nasional Jerman yang berhaluan konservatif, walaupun koalisi ini akhirnya berumur pendek. Pemerintahan koalisi ini terbentuk saat Presiden Paul von Hindenburg mengangkat Hitler sebagai Kanselir Jerman yang baru pada 30 Januari 1933, setelah gagalnya Kanselir Kurt von Schleicher membentuk kabinet yang didukung mayoritas Reichstag. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Machtergreifung ("pengambilalihan kekuasaan").

Pada malam 27 Februari 1933, gedung Reichstag dibakar. Marinus van der Lubbe, seorang komunis Belanda, dinyatakan bersalah karena menyulut kebakaran. Hitler menyatakan bahwa pembakaran tersebut menandai dimulainya pemberontakan komunis. Maklumat Kebakaran Reichstag (yang diberlakukan pada 28 Februari 1933) meniadakan sebagian besar kebebasan sipil, termasuk hak untuk berkumpul dan kebebasan pers. Maklumat tersebut juga memperbolehkan polisi untuk menahan seseorang tanpa tuntutan pidana. Undang-undang tersebut disertai dengan kampanye propaganda yang membuat masyarakat mendukung tindakan tersebut. Penindasan dan kekerasan terhadap kaum komunis oleh SA diberlakukan secara nasional dan 4.000 anggota Partai Komunis Jerman ditangkap.

Pada bulan Maret 1933, Undang-Undang Pemberian Kuasa disahkan di Reichstag sebagai amandemen terhadap Konstitusi Weimar dengan suara 444-94. Amandemen ini memungkinkan Hitler dan kabinetnya untuk mengesahkan undang-undang (bahkan undang-undang yang melanggar konstitusi) tanpa persetujuan presiden atau Reichstag. Undang-undang ini membutuhkan dua pertiga suara agar bisa disahkan, sehingga Nazi menggunakan taktik intimidasi serta menggunakan ketentuan Maklumat Kebakaran Reichstag untuk mencegah partisipasi anggota Partai Demokrat Sosial, sedangkan Partai Komunis telah dilarang. Pada tanggal 10 Mei, pemerintah menyita aset Partai Demokrat Sosial, dan partai tersebut kemudian dilarang pada 22 Juni. Pada 21 Juni, SA menggeledah kantor Partai Rakyat Nasional Jerman (bekas rekan koalisi NSDAP) dan membubarkannya pada tanggal 29 Juni. Partai-partai politik besar yang tersisa kemudian juga dibubarkan. Pada tanggal 14 Juli 1933, Jerman menjadi negara satu partai dengan disahkannya undang-undang yang menetapkan NSDAP sebagai satu-satunya partai resmi di Jerman. Pendirian partai-partai baru juga dinyatakan ilegal, dan semua partai politik lainnya yang belum bubar juga dilarang. Undang-Undang Pemberian Kuasa kelak berfungsi sebagai landasan hukum kediktatoran yang diciptakan NSDAP. Pemilu lanjutan pada November 1933, 1936, dan 1938 dikendalikan oleh Nazi; hanya anggota NSDAP dan segelintir kandidat independen yang terpilih.