Jelaskan Succession dari Monarki Denmark

Denmark telah melaksanakan hukum pengaturan suksesi primogeniture absolute. Undang-undang Suksesi Monarki telah ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1953 membatasi bahwa tahta kerajaan hanya dapat diberikan untuk keturunan Raja Christian X dan istrinya, Alexandrine Mecklenburg-Schwerin, melalui pernikahan yang disetujui.

Anggota keluarga kerajaa akan kehilangan haknya atas tahta apabila menikah tanpa izin dari Ratu yang diberikan pada sidang Dewan Negara. Individu dan keturunan yang lahir dari mantan anggota keluarga kerajaan tidak berhak atas tahta. Lebih lanjutnya ketika memberikan persetujuan untuk suatu pernikahan, ratu/raja dapat memaksakan kondisi yang harus dipenuhi agar setiap keturunan yang dihasilkan memiliki hak suksesi. Bagian II, Bagian 9 konstitusi Denmark tanggal 5 Juni 1953 menetapkan bahwa parlemen akan memilih seorang raja dan menentukan garis suksesi baru jika situasi muncul di mana tidak ada keturunan Raja Christian X dan Ratu Alexandrine yang memenuhi syarat.

Raja/ratu Denmark juga harus beragama Gereja Denmark, atau Gereja Lutheran Evangelis. Gereja Nasional secara hukum adalah Gereja Negara. Meskipun raja bukan kepala Gereja, raja, bersama dengan Folketing, merupakan otoritas tertinggi sekuler Gereja. Dalam peran itu, raja diminta untuk memenuhi tugas-tugas tertentu yang berkaitan dengan Gereja, seperti menunjuk uskup baru dan mewenangkan teks-teks untuk digunakan dalam Gereja.