Jelaskan Penindasan gereja dari Jerman Nazi

Ketika Nazi merebut kekuasaan pada tahun 1933, sekitar 67 persen penduduk Jerman menganut agama Kristen Protestan, 33 persen Katolik Roma, sedangkan Yahudi hanya kurang dari 1 persen. Menurut sensus 1939, 54 persen warga Jerman menganut agama Protestan, 40 persen Katolik Roma, 3,5 persen Gottgläubig ("percaya pada Tuhan"; sebuah gerakan keagamaan Nazi), dan 1,5 persen tidak beragama.

Di bawah proses Gleichschaltung, Hitler berupaya menciptakan Gereja Reich Protestan dengan meleburkan 28 gereja negara bagian yang berhaluan Protestan di Jerman. Tujuan akhirnya adalah menghilangkan seluruh gereja di Jerman. Ludwig Müller yang pro-Nazi diangkat sebagai Uskup Reich dan kelompok lobi pro-Nazi bernama "Kristen Jerman" memperoleh kendali atas gereja baru ini. Kelompok ini menolak Perjanjian Lama karena dianggap berasal dari kaum Yahudi, dan mereka menuntut agar orang Yahudi yang sudah memeluk agama Kristen dilarang memasuki gereja. Pastor Martin Niemöller menanggapi hal tersebut dengan membentuk Bekennende Kirche ("Gereja yang Mengaku"), tempat sejumlah pemuka Kristen menentang rezim Nazi. Ketika sinode Bekennende Kirche memprotes kebijakan Nazi mengenai agama pada tahun 1935, 700 pendeta ditangkap. Müller kemudian mengundurkan diri dan Hitler menunjuk Hanns Kerrl sebagai Menteri Urusan Gereja sebagai kelanjutan dari upaya untuk mengendalikan agama Protestan. Pada tahun 1936, seorang utusan Bekennende Kirche memprotes Hitler terkait penindasan agama dan pelanggaran hak asasi manusia. Ratusan pendeta lalu ditangkap. Meskipun demikian, gereja terus melakukan perlawanan, dan pada awal 1937, Hitler mengakhiri upayanya untuk menyatukan gereja-gereja Protestan. Namun, Niemöller ditangkap pada 1 Juli 1937 dan dipenjara selama tujuh tahun di kamp konsentrasi Sachsenhausen dan Dachau. Universitas-universitas teologi ditutup dan para pendeta dan teolog denominasi Protestan lainnya juga ditangkap.

Penindasan terhadap Gereja Katolik di Jerman berlangsung setelah Nazi berkuasa. Hitler bergerak cepat dalam membungkam gerakan politik Katolik. Di bawah kekuasaannya, para fungsionaris Partai Pusat Katolik dan Partai Rakyat Bayern ditangkap; partai-partai ini kemudian bubar bersama dengan semua partai politik non-Nazi lainnya pada Juli 1933. Perjanjian Reichskonkordat (Konkordat Reich) dengan Vatikan ditandatangani pada tahun 1933 di tengah maraknya rongrongan terhadap gereja di Jerman. Perjanjian tersebut mewajibkan rezim Nazi untuk menghormati independensi lembaga-lembaga Katolik dan melarang rohaniwan terlibat dalam politik. Hitler sering mengabaikan Konkordat ini dan menutup semua lembaga Katolik yang fungsinya tidak murni berkaitan agama. Rohaniwan, biarawati, dan pemimpin awam menjadi sasaran; ribuan ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat seperti penyelundupan uang atau amoralitas. Beberapa pemimpin Katolik menjadi sasaran pembunuhan selama tragedi Malam Pisau Panjang 1934. Kebanyakan persatuan pemuda Katolik menolak membubarkan perkumpulan mereka, dan pemimpin Pemuda Hitler Baldur von Schirach mengimbau anggotanya untuk menyerang remaja Katolik di jalanan. Kampanye-kampanye propaganda menuduh bahwa Gereja Katolik korup, sementara pertemuan publik untuk kaum Katolik dibatasi dan penerbit-penerbit Katolik disensor. Sekolah-sekolah Katolik diwajibkan mengurangi jam pelajaran agama dan salib disingkirkan dari gedung-gedung pemerintah.

Paus Pius XI menerbitkan ensiklik "Mit brennender Sorge" ("Dengan Keprihatinan Mendalam") yang diselundupkan ke Jerman untuk Minggu Palma 1937 dan dibacakan di setiap mimbar, yang mengutuk sikap bermusuhan rezim Nazi terhadap gereja. Sebagai tanggapan, Goebbels menindak keras dan meningkatkan propaganda terhadap umat Katolik. Pendaftaran di sekolah-sekolah agama menurun tajam, dan pada tahun 1939, seluruh sekolah Katolik dibubarkan atau diubah menjadi fasilitas umum. Gereja Katolik kemudian kembali melayangkan protes lewat surat pastoral "Perjuangan menentang Kekristenan dan Gereja" yang ditulis oleh para uskup Jerman tanggal 22 Maret 1942. Sekitar 30 persen imam Katolik pernah ditindak polisi dengan berbagai cara selama era Nazi, termasuk sebagian yang sampai dipenjara. Terdapat banyak mata-mata yang mengawasi kegiatan para rohaniwan, sementara pastor-pastor yang dianggap membahayakan ditangkap atau dikirim ke kamp konsentrasi—terutama ke barak khusus rohaniwan di Dachau. Di wilayah Polandia yang diduduki pada tahun 1939, Nazi melancarkan penumpasan dan pembubaran Gereja Katolik secara sistematis.

Alfred Rosenberg, kepala Kantor Luar Negeri NSDAP dan pemimpin budaya dan pendidikan yang ditunjuk Hitler untuk Jerman Nazi, menganggap Gereja Katolik sebagai salah satu musuh besar Nazi. Ia merencanakan "pemusnahan kepercayaan Kristen asing yang diimpor ke Jerman", dan agar Alkitab dan salib Kristen di semua gereja, katedral, dan kapel diganti dengan buku Mein Kampf dan simbol swastika. Sekte Kristen lainnya juga dijadikan target; Ketua NSDAP-Kanzlei Martin Bormann secara terbuka menyatakan pada tahun 1941, "Sosialis Nasional dan Kekristenan tidak bisa disatukan." Shirer menulis bahwa penentangan terhadap Kristen di dalam tubuh NSDAP begitu mengakar sehingga "Rezim Nazi berniat memberantas Agama Kristen di Jerman jika memungkinkan, dan menggantinya dengan paganisme lama dewa-dewa Jermanik serta paganisme baru para ekstremis Nazi."