Jelaskan Hukum dari Somaliland

Sistem peradilan dibagi menjadi pengadilan distrik, (yang menangani masalah hukum keluarga dan suksesi, tuntutan hukum hingga 3 juta SLSH, kasus pidana yang dapat dihukum hingga 3 tahun penjara atau denda 3 juta SL, dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja), pengadilan daerah (yang menangani tuntutan hukum dan kasus pidana yang tidak berada dalam yurisdiksi pengadilan negeri, tuntutan perburuhan dan ketenagakerjaan, dan pemilihan pemerintah daerah), pengadilan banding daerah (yang menangani semua banding dari pengadilan distrik dan daerah), dan Pengadilan Mahkamah Agung  (yang menangani masalah antara pengadilan dan pemerintah, dan meninjau keputusannya sendiri), yang merupakan pengadilan tertinggi dan juga berfungsi sebagai Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang kewarganegaraan Somaliland mendefinisikan siapa yang merupakan warga negara Somaliland, serta prosedur di mana seseorang dapat dinaturalisasi menjadi kewarganegaraan Somaliland atau melepaskannya.

Pemerintah Somaliland terus menerapkan hukum pidana Republik Somalia tahun 1962. Dengan demikian, tindakan homoseksual adalah ilegal di wilayah tersebut.