Jelaskan Peran Politik sebagai Sultan dari Hassanal Bolkiah

Untuk informasi lebih lanjut mengenai politik Brunei lihat artikel, Politik Brunei.

Di bawah konstitusi 1959 Brunei, Sultan adalah kepala negara dengan kekuasaan eksekutif penuh, termasuk kekuasaan darurat sejak tahun 1962. Pada tanggal 9 Maret 2006, Sultan dilaporkan telah mengubah konstitusi Brunei untuk membuat dirinya sempurna di bawah hukum Brunei. Bolkiah juga Perdana Menteri serta memegang portofolio Menteri Pertahanan dan Keuangan.

Sebagai Menteri Pertahanan, dia juga Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Brunei, Jenderal Kehormatan di angkatan bersenjata Inggris dan Indonesia dan Laksamana Kehormatan Armada di Angkatan Laut Inggris. Dia menunjuk dirinya sebagai Inspektur Jenderal Polisi (IGP) dari Royal Brunei Police Force.

Dia membahas Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa tentang penerimaan Brunei Darussalam untuk Perserikatan Bangsa-bangsa pada bulan September 1984. Pada tahun 1991, ia memperkenalkan ideologi konservatif ke Brunei disebut Melayu Islam Beraja (MIB) (atau Melayu Islam Monarki), yang menyajikan monarki sebagai pembela iman. Dia baru-baru ini disukai pemerintah Brunei demokratisasi dan menyatakan dirinya Perdana Menteri dan Presiden. Pada tahun 2004, Dewan Legislatif, yang telah dibubarkan sejak tahun 1962, dibuka kembali.

Penggantinya ditunjuk adalah putra sulungnya, Al-Muhtadee Billah.