Jelaskan Politik dari Mongolia

Mongolia adalah republik demokratis perwakilan semi-presidensial dengan Presiden yang dipilih langsung. Orang-orang juga memilih para deputi di majelis nasional, Khural Agung Negara. Presiden menunjuk perdana menteri, dan mencalonkan kabinet atas usul perdana menteri. Konstitusi Mongolia menjamin sejumlah kebebasan, termasuk kebebasan penuh berekspresi dan beragama. Mongolia mengamandemen konstitusinya paling akhir pada tahun 2019 dengan mengalihkan sebagian kekuasaan dari presiden ke perdana menteri.

Mongolia memiliki sejumlah partai politik; yang terbesar adalah Partai Rakyat Mongolia dan Partai Demokrat. Organisasi non-pemerintah Freedom House menganggap Mongolia bebas.

Presiden Mongolia dapat memveto undang-undang yang dibuat oleh parlemen, mengangkat hakim dan hakim pengadilan, dan menunjuk duta besar. Parlemen dapat mengesampingkan veto itu dengan suara mayoritas dua pertiga. Konstitusi Mongolia memberikan tiga persyaratan untuk menjabat sebagai presiden; kandidat harus orang Mongolia kelahiran asli, berusia minimal 45 tahun, dan telah tinggal di Mongolia selama lima tahun sebelum menjabat. Presiden juga harus menangguhkan keanggotaan partai mereka. Setelah mengalahkan petahana Nambaryn Enkhbayar, Tsakhiagiin Elbegdorj, dua kali mantan perdana menteri dan anggota Partai Demokrat, terpilih sebagai presiden pada 24 Mei 2009 dan dilantik pada 18 Juni tahun itu. Partai Revolusi Rakyat Mongolia (2010) (MPRP) yang berkuasa mencalonkan Sükhbaataryn Batbold sebagai Perdana Menteri baru pada Oktober 2009. Elbegdorj terpilih kembali pada 26 Juni 2013 dan dilantik pada 10 Juli 2013 untuk masa jabatan keduanya sebagai presiden. Pada bulan Juni 2017, calon oposisi Partai Demokrat Khaltmaagiin Battulga memenangkan pemilihan presiden. Ia dilantik pada 10 Juli 2017.

Pada bulan Juni 2021, mantan Perdana Menteri Ukhnaagiin Khürelsükh, calon dari Partai Rakyat Mongolia (MPP) yang berkuasa, menjadi presiden keenam negara yang terpilih secara demokratis setelah memenangkan pemilihan presiden.

Mongolia menggunakan badan legislatif unikameral, Khural Agung Negara Bagian, dengan 76 kursi, yang diketuai oleh Ketua DPR. Anggotanya dipilih langsung setiap empat tahun dengan suara terbanyak.