Jelaskan Penayangan dari Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI

Sebelum penayangan komersialnya, Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI disajikan pra-tayang untuk para perwira militer Indonesia berpangkat tinggi yang telah terlibat dalam operasi menghentikan kudeta G30S, termasuk Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Film ini dirilis secara komersial pada tahun 1984, sebagai film domestik pertama yang dirilis secara komersial tentang peristiwa 1965 tersebut. Film ini ditonton oleh 699.282 orang di Jakarta pada akhir tahun 1984, sebuah rekor nasional yang tetap tak terlampaui selama lebih dari satu dekade. Namun, tidak semua pemirsanya hadir atas kemauan mereka sendiri. Sosiolog Ariel Heryanto mencatat bahwa murid sekolah Indonesia "diminta untuk membayar" untuk melihat film ini selama jam sekolah, sebuah fakta yang tidak ditulis dalam catatan kontemporer kala itu. Sebuah novelisasi oleh penulis fiksi populer Arswendo Atmowiloto juga telah membantu mempromosikan film ini.

Pengaruh produser Dwipayana memastikan bahwa ulasan dan tinjauan kontemporer kala itu, terutama sinopsis, mengulangi posisi pemerintah tentang kudeta G30S. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa semua ulasan kritis tentang film ini haruslah positif. Marselli dari harian KOMPAS misalnya, menemukan bahwa film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI adalah sangat rinci, dengan pengerjaan yang luas dan kualitas akting akan mewakili peristiwa secara akurat. Namun dia merasa, bahwa film ini terasa terlalu panjang, dan karena pemirsa langsung tahu siapa karakter yang baik dan buruk, film ini menjadi "...hanyalah lukisan hitam-putih tanpa persoalan kompleks.", yang mengabaikan masalah mendasar yang telah memicu gerakan G30S.

Setelah melihat penayangan awal film ini, Soeharto menyatakan bahwa cerita film ini belum selesai dan menyarankan bahwa sebuah sekuel diperlukan. Dua sekuel oleh PPFN, Operasi Trisula (1987) dan Djakarta 1966 (1988) kemudian mengikuti. Operasi Trisula disutradarai oleh BZ Kadaryono, menceritakan tentang pemberantasan G30S dan anggota PKI di Blitar, Jawa Timur. Sementara Djakarta 1966 disutradarai kembali oleh Noer dan menunjukkan peristiwa menjelang penandatanganan Supersemar pada 11 Maret 1966, di mana Soekarno memberikan wewenang pada Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang "dianggap perlu"; Kayam dan Katamsi kembali mengambil peran mereka dalam film sekuel ini, yang memenangkan tujuh penghargaan di Festival Film Bandung 1989.