Jelaskan Peran Irlandia dari Kerajaan Britania Raya (1707–1800)

Sebagai hasil dari Undang-Undang Poynings tahun 1495, Parlemen Irlandia berada di bawah Parlemen Inggris, dan setelah tahun 1707 di bawah Parlemen Britania Raya. Undang-Undang Deklarasi parlemen Westminster 1719 (juga disebut Undang-Undang Dependensi Irlandia pada Britania Raya 1719) mencatat bahwa House of Lords Irlandia baru-baru ini "mengasumsikan kepada diri mereka sendiri sebuah Kekuasaan dan Yurisdiksi untuk memeriksa, mengoreksi, dan mengubah" keputusan pengadilan Irlandia dan menyatakan bahwa karena Kerajaan Irlandia berada di bawah dan bergantung pada mahkota Britania Raya, Raja, melalui Parlemen Britania Raya, memiliki "kekuasaan dan otoritas penuh untuk membuat hukum dan undang-undang yang cukup valid untuk mengikat Kerajaan dan rakyat Irlandia".

Penyatuan Parlemen Skotlandia dan Inggris

Integrasi politik yang lebih dalam dari kerajaan-kerajaannya merupakan kebijakan utama Ratu Anne, Monarki Stuart terakhir Inggris dan Skotlandia dan sekaligus Monarki pertama Britania Raya. Perjanjian Penyatuan disepakati pada tahun 1706, setelah negosiasi antara perwakilan parlemen Inggris dan Skotlandia, dan masing-masing parlemen kemudian mengesahkan Undang-Undang Penyatuan yang terpisah untuk meratifikasinya. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1707, menyatukan Parlemen yang terpisah dan menyatukan kedua kerajaan menjadi sebuah kerajaan yang disebut Britania Raya. Anne menjadi monarki pertama yang menduduki takhta Britania Raya, dan sesuai dengan Pasal 22 Perjanjian Persatuan, Skotlandia dan Inggris masing-masing mengirimkan anggota ke Majelis Rendah Britania Raya yang baru.