Jelaskan Karier Politik dari Mahinda Rajapaksa

Ia telah mewakili distrik Hambantota di parlemen pada tahun 1970 dan kehilangan keanggotan parlemennya pada tahun 1977 karena SLFP kalah mutlak. Pada tahun 1980, ia menjadi Ketua Panitia Sri Lanka untuk Solidaritas Palestina hingga terpilih kembali ke parlemen pada tahun 1989. Ia mewakili Distrik Hambantota di bawah Perwakilan Proporsional dan menjadi seorang pemimpin menonjol bersama Manorani Saravanamuttu dari Mothers Front yang mengorganisasikan para ibu terhilang dalam teror putih pada periode 1988-1990.

Ia diangkat menjadi Profesor Emeritus oleh Universitas Visva Bharati (Calcutta, India) karena catatan keberhasilannya dalam hak-hak asasi manusia. Pada awal 1990-an, ia terpilih masuk ke Komite Sentral SLFP dan ikut berkampanye re-organisasi yang dipimpin oleh Anura Bandaranaike, Anil Moonesinghe, DM Jayaratne, dan Berty Premalal Dissanayake. Ia juga memimpin barisan Pada Yatra dari Colombo ke Kataragama untuk memprotes pemerintahan Partai Nasional Serikat (United National Party) hingga pemerintahan itu terjatuh.

Periode 1994-2001, ia menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Perikanan dalam Kabinet Presiden Chandrika Kumaratunga. Ia menimbulkan kontroversi ketika memperkenalkan Undang-undang Perburuhan. Sebenarnya, ia mengupayakan terwujudnya hak-hak serikat kerja, komisi perupahan, perlindungan kesejahteraan sosial, sebuah Lembaga Pelatihan Serikat Pekerja Nasional serta fasilitas bagi penyelesaian perselisihan perburuhan.

Reformasi perburuhannya dihambat oleh para pengusaha lewat permohonan kepada Presiden Chandrika Kumaratunga. Seketika, ia langsung dipecat dari jabatan itu, sehingga Undang-undang Perburuhan yang digagasnya tidak pernah terlaksana. Sebagai Menteri Perikanan, ia menciptakan desa-desa percontohan bagi nelayan dan memulai pembangunan rumah susun bagi mereka, karena selama itu para nelayan tinggal di gubuk-gubuk yang beratap daun kelapa.

Ia memulai suatu universitas bagi Kelautan dan mendirikan sebuah Unit Pengawal Pantai. Selain itu ia memegang jabatan untuk Pelabuhan dan Pelayaran serta Perikanan selama tiga bulan. Selama jangka waktu itu, ia mengagendakan pembangunan sebuah pelabuhan baru di Hambantota.