Saya mau tau Riwayat awal karier dari Mohammad Noer

Dari pegawai magang hingga Gubernur Jawa Timur

Mohammad Noer mengawali kariernya sebagai pegawai magang di kantor Kabupaten Sumenep pada 1 Juli 1939. Setelah setahun magang, ia kemudian diangkat menjadi Pegawai Pangreh Praja Penuh pada 1 Agustus 1941 dan menjabat sebagai Mantri Kabupaten Bangkalan.

Namun di akhir tahun 1941, Jepang mulai memasuki wilayah Indonesia. Jepang yang tengah dalam peperangan besar melawan sekutu di Pasifik Selatan kemudian membentuk satuan Tentara Pembela Tanah Air (PETA) yang dimaksudkan untuk membantu pasukan Jepang melawan musuh perangnya. Seiring dibentuknya PETA, masing-masing kabupaten diwajibkan untuk mengirimkan beberapa pemuda untuk dilatih militer di Bogor. Mohammad Noer ditunjuk Bupati Bangkalan R.A. Cakraningrat untuk mengikuti pelatihan ketentaraan tersebut. Setelah menyelesaikan pelatihan di Bogor, Mohammad Noer kemudian diangkat sebagai chudancho (perwira setingkat kapten) dan diserahi tugas untuk memimpin sebuah kompi. Dengan terpaksa Mohammad Noer harus meninggalkan posisi sebelumnya sebagai mantri dan konsentrasi memimpin satuannya di pantai utara Madura.

Setelah PETA dibubarkan pada 15 Agustus 1945 diikuti dengan proklamasi kemerdekaan, Mohamad Noer kembali menjadi seorang pamong praja dan menjabat sebagai Asisten Wedana atau setara Camat Kabupaten Bangkalan pada 1 September 1945. Tugas ini ia rasa cukup berat, karena Mohammad Noer harus menyampaikan pengertian kepada masyarakat akan kemerdekaan Indonesia, serta memperbaiki kembali segala perangkat kepamongprajaan yang rusak akibat diporakporandakan penjajahan Jepang.

Kariernya terus meningkat, setelah mengemban tugas sebagai Asisten Wedana, ia kemudian diangkat menjadi Pembantu Bupati Bangkalan. Di jabatan barunya ini, Mohammad Noer aktif merintis pembangunan sekolah-sekolah dasar dengan mengajak masyarakat bergotong-royong. Ia sering terjun ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Bangkalan dengan sepeda untuk meninjau langsung kegiatan di lapangan. Jabatan ini dijalaninya selama 10 tahun. Ada dugaan bahwa stagnansi jabatan ini karena prinsipnya yang tidak ingin bergabung dengan partai politik yang berkuasa saat itu. Sebagaimana diketahui dalam periode demokrasi liberal menjelang diberlakukannya kembali UUD 1945 itu, politik adalah panglima. Namun Mohammad Noer tidak pernah risau akan hal itu, ia menganggap bahwa hal ini mengandung hikmah yang mendalam dan memberikannya banyak pengalaman dan pengetahuan akan kepemerintahan.

Pada tahun 1959, dalam sidang lengkap Dewan Perwakilan Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan mengangkat Mohammad Noer yang tidak berpartai itu terpilih menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan. Sebagai Bupati, Mohammad Noer menjalankan Program 3P yaitu Pendidikan menuju Tauhid agar melek huruf; Percaya kepada Allah supaya hatinya bersih; dan Perhubungan agar tidak ada lagi daerah terpencil. Mohammad noer kemudian melakukan program perbaikan dan pelebaran jalan di dalam Kabupaten Bangkalan serta melakukan program peningkatan pendidikan dengan membangun SMA Negeri Bangkalan dimana ia langsung bertindak sebagai ketua panitianya. Mohammad Noer dikenal sebagai orang yang tepat waktu. Pernah ada suatu kesempatan, Mohammad Noer mendapat undangan rapat paripurna DPRD Tingkat II Kabupaten Bangkalan. Ia yang datang sesuai waktu undangan kemudian mendapati bahwa rapat terlambat dimulai tanpa penjelasan. Menanggapi hal tersebut, Mohammad Noer kemudian keluar ruangan dan pergi meninggalkan gedung. Hal itu membuat aparatnya untuk berhati-hati dan berusaha selalu tepat waktu.

Setelah selesai menjalani tugas sebagai Bupati, Mohammad Noer pada 1 Mei 1965 diangkat menjadi Pembantu Gubernur Jawa Timur untuk wilayah Madura yang berkantor di Pamekasan, Madura. Menurutnya ini adalah jabatan yang bersifat koordinatif, ia bukan lagi penguasa suatu daerah seperti bupati. Sebagau residen, Mohammad Noer menggalakkan program penghijauan Madura yang kemudian mengajak masyarakat sepanjang pantai Sampang sampai Pamekasan untuk menanam jambu air dan jambu monyet. Serta diikuti dengan pembangunan irigasi baru dengan menggalang dana masyarakat. Hal ini dilakukannya untuk mencapai mimpinya mengubah Madura yang kering tandus menjadi daerah yang produktif.

Pada masa transisi dari orde lama ke orde baru, keadaan Jawa Timur sangatlah rawan. Beberapa pimpinan G30S/PKI yang masih belum tertangkap melarikan diri ke hutan-hutan di Jawa Timur bagian Selatan. Pada bulan Februari tahun 1967, Gubernur Jawa Timur, Mayor Jenderal Wiyono ditugasi pemerintah pusat untuk mengikuti SESKOAD di Bandung selama 4 bulan. Hal ini menyebabkan adanya kekosongan posisi gubernur di provinsi Jawa Timur. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Letnan Jenderal Basuki Rachmat, menunjuk Mohammad Noer untuk mengisi posisi ini atas dasar prestasinya selama menjabat sebagai Pembantu Gubernur Jawa Timur. Selain itu memang Let. Jend. Basuki Rachmat terkesan akan kegesitan Mohammad Noer saat bersama-sama gerilya saat masa Perang Kemerdekaan.

Tugas pertama yang diemban oleh Mohammad Noer sebagai Pejabat Sementara Gubernur adalah menumpas sisa-sisa G30S/PKI yang dilakukan di daerah Blitar Selatan dan Malang Selatan. PKI yang menebar teror dengan program 3P-nya (Perampokan, Penculikan, dan Pembunuhan), Mohammad Noer pun melaksanakan program yang juga bernama 3P, yang terdiri dari Pendidikan, Pangan, dan Perhubungan. Program ini dilaksanakan untuk menetralkan isolasi mental dan geografi daerah-daerah yang dulunya didominasi PKI, serta menghidupkan kembali dasar pembangunan masyarakat Pancasila.

Sesuai dengan REPELITA I, Mohammad Noer merasa perlu untuk mengadakan kegiatan massal yang sederhana namun bermanfaat untuk membiasakan rakyat berpartisipasi membangun. Yaitu dengan program pemagaran halaman rumah. Program ini ternya dilaksanakan untuk mendidik rakyat Jawa Timur untuk memahami hak dan kewajiban masing-masing, serta untuk mengontrol aparat desa, apakah perintah dan petunjuknya dipatuhi rakyatnya atau tidak.

Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Timur

Pengadaan Cadangan Pangan Nasional Tahun 1972-1973

Sebagai Gubernur, Mohammad Noer menggalakkan pertanian di provinsi yang dipimpinnya ini. Ia kemudian membentuk Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang ditujukan untuk meningkatkan ekonomi para petani sebagai produsen pangan. Program intensifikasi dilakukannya dengan menyalurkan bibit-bibit unggul dan pupuk kepada petani melalui BUUD tersebut. Hasilnya sungguh luar biasa, kenaikan produksi beras naik 36,36% dari masa pemerintahan sebelumnya. Pencapaian ini berada diatas target REPELITA I yang menargetkan produksi beras di angka 141,77 kg/kapita/tahun, Jawa Timur berhasil memproduksi 182,85/kg/kapita/tahun. Produksi beras Jawa Timur sebesar 200.000 ton pada tahun 1972 menyumbangkan 50 hingga 60% dari hasil seluruh Indonesia.

Hasil kerja keras Mohammad Noer dan rakyat Jawa Timur tersebut membuahkan hasil. Rakyat Jawa Timur dianugerahi Pemerintah Republik Indonesia penghargaan Parasamya Punakarya Nugraha sebagai simbol keberhasilan rakyat Jawa Timur dalam melaksanakan REPELITA I. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Presiden Soeharto pada 21 Agustus 1974 di stadion Tambaksari, Surabaya. Mohammad Noer juga memperoleh penghargaan sipil tertinggi dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu Bintang Mahaputra Utama III atas jasanya terhadap bangsa dan negara Indonesia.

“Agawe wong cilik melu gumuyu” (membuat rakyat kecil ikut tertawa)

Ungkapan itu disampaian dalam pidato Mohammad Noer dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Maret 1973, sebagai Ketua Fraksi Utusan Daerah. Dalam pidato ini Mohammad Noer menuturkan bahwa ia mempunyai cita-cita dimana rakyat kecil bisa turut menikmati hasil pembangunan. Pidato tersebut mendapat perhatian serius dari semua golongan dan juga media, yang kemudian menyebut Mohammad Noer sebagai “Bapak Wong Cilik Jawa Timur”.

Penyelesaian masalah dengan pendekatan religius

Mohammad Noer juga kerap melakukan penyelesaian masalah dengan pendekatan religius. Contohnya saat melerai pertikaian antara masyarakat Bangkalan dengan Sampang dan yang lain adalah penanganan musibah penerbangan haji di Sri Lanka.

Konflik carok antar warga Madura tersebut terjadi pada 17 Mei 1974. Mohammad Noer tahu betul bahwa masyarakat Madura sangat menyanjungi Sunan Ampel mengingat pada bulan puasa mereka sering melakukan ziarah makam dan melakukan khatam Al-Qur’an disana. Oleh karena itu, Mohammad Noer kemudian mengundang kedua pihak yang diradang konflik ke Masjid Sunan Ampel, Surabaya untuk melakukan ikrar damai yang kemudian berhasil meredam perselisihan.

Kemudian saat penanganan musibah perjalanan haji dari Jawa Timur yang terjadi pada 4 Desember 1974. Mohammad Noer mendapat perintah dari Presiden Soeharto untuk menangani jenazah korban kecelakaan tersebut. Seluruh keluarga korban menginginkan jenazah segera dikembalikan ke keluarga masing-masing, padahal kondisi sangat sulit untuk mengidentifikasi 184 jenazah. Kemudian Mohammad Noer memutuskan untuk memakamkan seluruh jenazah di halaman Masjid Sunan Ampel dengan terlebih dahulu memohon maaf kepada pihak keluarga korban dan menyampaikan bahwa seluruh korban adalah syuhada haji yang gugur dalam perjalanan suci.

Pemimpin yang mau mendengar kritik publik

Di saat banyak pemimpin Indonesia enggan mendengarkan teriakan oposisi, Mohammad Noer justru mengundang seorang seniman Rendra, yang terkenal lantang mengkritik dan melawan pemerintah. Rendra diundang tampil di Gedung Gelora Pancasila Surabaya dan Mohammad Noer duduk di baris paling depan bersama sang istri. Menurutnya ini bukanlah sikap pembangkangan terhadap atasan ataupun rezim Orde Baru yang berkuasa, namun menempatkan sesuatu pada posisi dan proporsi yang wajar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sosialisasi Program KB dengan kentongan

Mengingat tingginya tingkat kelahiran bayi di Provinsi Jawa Timur yang mencapai 2,4% per tahunnya, Mohammad Noer kemudian menggalakkan Program Keluarga Berencana di wilayah yang dipimpinnya itu. Cara unik namun efektif digelarnya. Yaitu dengan mengingatkan para ibu di pedesaan untuk meminum pil KB melalui penabuhan kentongan secara serentak di saat senja.

Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Prancis

Mohammad Noer diangkat menjadi Duta Besar Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Prancis pada Oktober 1976. Mohammad Noer tahu bahwa rakyat Prancis sangat menjunjung tinggi bahasa nasionalnya, yaitu bahasa Prancis. Oleh karena itu, Mohammad Noer menyampaikan pidato pertamanya sebagai Duta Besar dalam bahasa Prancis, hasil belajar singkatnya memahami bahasa asing tersebut. Hal ini direspon sangat positif bagi publik dan pemerintah Prancis saat itu. Sebagai Duta Besar, Mohammad Noer berperan aktif dalam mengembangkan potensi pariwisata Indonesia di mata dunia yang didukung oleh Menteri Luar Negeri Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Salah satunya adalah Candi Borobudur yang kala itu baru selesai menjalani pemugaran. Kesuksesan Mohammad Noer mempromosikan objek pariwisata tersebut adalah dengan diterbitkannya perangko Republik Prancis yang bergambarkan Candi Borobudur.

Atas jasanya dalam menjalin hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Prancis, Mohammad Noer mendapatkan penghargaan Grand Officer d’Ordre National du Mérite dari Pemerintah Republik Prancis di akhir masa jabatannya.