Jabarkan Bab VI: Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 18: ciri-ciri wilayah admistratif di Indonesia beserta pemerintahan daerahnya.

Pasal 18A: hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Pasal 18B: satuan pememerintahan daerah khusus dan kesatuan masyarakat hukum adat.

Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat

Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 19: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPR.

Pasal 20: wewenang DPR dalam membuat UU.

Pasal 20A: fungsi, hak, dan hak anggota DPR.

Pasal 21: pengajuan UU oleh DPR.

Pasal 22: peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu).

Pasal 22A: tata cara pembentukan UU.

Pasal 22B: pemberhentian anggota DPR.

Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah

Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 22C: pemilihan anggota, susunan, dan sidang DPD.

Pasal 22D: wewenang dan pemberhentian anggota DPD.