Jabarkan Perjanjian damai lainnya dari Yasser Arafat

Pada pertengahan 1996, Benjamin Netanyahu terpilih menjadi Perdana Menteri Israel dengan selisih suara hanya satu persen. Hubungan Palestine-Israel semakin memanas, buah dari konflik yang berlanjut. Meskipun adanya perjanjian antara Israel dan PLO, Netanyahu menolak status negara Palestine. Pada 1998, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton berusaha membujuk kedua pemimpin ini untuk bertemu. Hasil pertemuan tersebut adalah Memorandum Wye River, yang merinci langkah-langkah yang akan diambil oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan proses perdamaian.

Arafat melanjutkan negosiasi dengan pengganti Netanyahu, Ehud Barak, pada pertemuan di Camp David, bulan Juli 2000. Dipengaruhi oleh ideologi politik (Barak berasal dari Partai Buruh yang berideologi kiri, sedang Netanyahu berasal dari partai sayap kanan Likud) dan karena desakan kompromi oleh Presiden Clinton, Barak menawarkan Arafat sebuah negara Palestina yang terdiri atas 73 persen dari Tepi Barat dan seluruh Jalur Gaza. Persentase kedaulatan Palestina atas Tepi Barat akan bertambah sampai 90 persen dalam jangka waktu sepuluh hingga dua puluh lima tahun. Barak turut menawarkan pemulangan pengungsi dalam jumlah kecil dan kompensasi untuk mereka yang tidak diperbolehkan kembali. Otoritas Palestina juga akan mempunyai hak "penjagaan" atas Al-Haram asy-Syarif, kedaulatan atas seluruh situs suci umat Islam dan Kristen, serta tiga perempat atas Old Quarter di Yerusalem. Arafat menolak tawaran ini, dan tidak memberikan tawaran balasan dengan segera. Dia memberitahu Presiden Clinton bahwa "seorang pemimpin Arab yang bersedia menyerahkan Yerusalem belumlah lahir."

Setelah pecahnya Intifadhah al-Aqsha pada bulan September 2000, negosiasi berlanjut di Pertemuan Taba pada Januari 2001; kali ini Ehud Barak tak menghadiri pertemuan untuk berkampanye di pemilihan umum Israel. Pada Oktober dan Desember 2001, pengeboman buuh diri oleh kelompok militan Palestina mulai intensif, disusul serangan balasan dari Israel. Setelah terpilihnya Ariel Sharon pada bulan Februrari, negosiasi damai mulai melangkah mundur. Pemilihan umum Palestina yang dijadwalkan pada bulan Januari 2002 ditunda, dan alasan yang diberikan adalah keadaan darurat yang disebabkan oleh Intifadha, sehingga tidak memungkinkan adanya kampanye terbuka dan pemilihan umum. Pada bulan yang sama, Sharon memerintahkan pengepungan Arafat di markas Mukata'a-nya di Ramallah, setelah sebuah serangan atas kota Hadera di Israel; Presiden Amerika Serikat George W. Bush mendukung langkah Sharon, seraya menyebut Arafat sebagai "pengganggu perdamaian".