Jelaskan Keterbukaan dari Partai Keadilan Sejahtera

PKS menggelar musyawarah kerja nasional 2008 mereka di Hotel Inna Grand Beach, Sanur, Denpasar, Bali, pada 1 Februari 2008. Sebagian elite partai mendeklarasikan PKS sebagai partai terbuka, yang berarti PKS akan menerima calon non-Muslim bertanding atas tiket partai tersebut. Namun, pernyataan tersebut memicu konflik internal antara kalangan petinggi partai. Ketua Dewan Syariah Pusat, Surahman Hidayat menyatakan mendukung langkah tersebut.

Keputusan ini ditentang habis-habisan oleh salah satu pendiri PK, Yusuf Supendi. Ia menuding Ketua Majelis Syura, Hilmi Aminuddin, dan sekretaris jenderal saat itu, Anis Matta (kemudian menjadi presiden) sebagai kalangan yang menginginkan PKS sebagai sebuah partai terbuka.

Dalam Mukernas ke-2 di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 16 Juni 2010, dibahas pula kemungkinan non-Muslim duduk di kepengurusan partai. Namun, sampai saat ini masih belum ada realisasi dari kemungkinan tersebut, selain adanya beberapa calon legislatif non-Muslim yang bertanding menggunakan tiket PKS untuk pemilihan umum legislatif Indonesia 2014 di daerah pemilihan Indonesia Timur, seperti Nusa Tenggara Timur Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua, dan Papua Barat.