Jelaskan Pemerintahan dari Perlis

Perlis dipimpin oleh Raja Perlis. Berbeda monarki negara bagian Malaysia lainnya, di mana penguasanya adalah "Sultan", penguasa Perlis disebut "Raja".

Kekuasaan legislatif di negara bagian dijalankan oleh Majelis Legislatif Negara Bagian Perlis, sebuah kamar unikameral di mana semua 15 kursi dipilih dari daerah pemilihan beranggota tunggal.  Setelah pemilihan negara bagian 2018, koalisi Barisan Nasional, yang dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu, memegang 10 dari 15 kursi majelis.

Raja menunjuk Menteri Besar (Ketua Menteri) dan Dewan Eksekutif (mirip dengan Kabinet).  Secara umum, ketua menteri adalah anggota dewan yang dapat memimpin mayoritas di majelis.  Kekuasaan pengangkatan Raja berada di tengah krisis konstitusional singkat di negara bagian itu setelah pemilihan umum 2008.  Raja berusaha menunjuk seorang anggota dewan Barisan Nasional, Md Isa Sabu, sebagai menteri utama meskipun Perdana Menteri Abdullah Badawi, yang memimpin koalisi nasional, mencalonkan Shahidan Kassim yang sedang menjabat untuk tetap menjabat.  Raja menang, dan bersumpah pada Md Isa, yang melanjutkan untuk melayani masa jabatan penuh sebagai menteri utama.

Perlis memilih tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat federal, untuk daerah pemilihan Arau, Kangar, dan Padang Besar.  Setelah pemilihan umum 2018, dua kursi diduduki oleh UMNO dan satu oleh Partai Keadilan Rakyat (PKR) dalam koalisi pemenang Pakatan Harapan.

Perlis juga memiliki dua senator federal;  seperti semua negara bagian lainnya, para senator tidak dipilih secara langsung tetapi diangkat melalui pemungutan suara dari dewan legislatif negara bagian.