Jelaskan Hak Asasi Manusia dari Aceh Monitoring Mission

Dalam Nota Kesepahaman, AMM ditugaskan memonitor hak-hak asasi para anggota GAM yang telah berintegrasi dan memberikan bantuannya dilapangan. Pengawasan terbatas pada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah 15 Agustus 2005 dengan memfokuskan pada GAM. AMM menangani persoalan-persoalan melalui kasus-kasus individu maupun dalam bentuk investigasi dan diskusi dengan pihak-pihak terkait. Ini juga bertujuan untuk menguatkan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga nasional dalam bidang hak asasi manusia. Pertemuan Komisi Pengaturan Keamanan (COSA) baik dalam tingkatan distrik ataupun tingkat pusat (Kantor Pusat) telah terbukti menjadi forum yang berguna untuk mengangkat persoalan yang terkait bersama para pimpinan kedua belah pihak. Kantor-kantor distrik secara rutin menginvestigasi insiden-insiden seperti penggunaan kekuasaan yang berlebihan, pemerasan, dan intimidasi. AMM mengikuti perkembangan lebih lanjut mengenai hak asasi manusia dan pelaksanaannya.

Nota Kesepahaman mengenai Hak Asasi Manusia:

Pemerintah RI akan mematuhi Kovenan Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai hak-hak sipil dan politik dan mengenai hak-hak ekonomi, social, dan budaya. Pada 30 September 2005, Pemerintah Indonesia secara resmi mengesahkan dua undang-undang yang meratifikasi kovenan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 dari nota kesepakatan.

Sebuah pengadilan Hak asasi Manusia akan dibentuk untuk Aceh.

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akan dibentuk di Aceh oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Indonesia dengan tugas merumuskan dan menentukan upaya rekonsiliasi.

Pelucutan Senjata dan Relokasi Pasukan

AMM memantau pembubaran GAM dan melucuti persenjataannya, yang dilakukan dalam empat tahap. Sesuai dengan Nota Kesepakatan keempat tahap tersebut diselesaikan sebelum akhir bulan Desember 2005. Pada September 2005 senjata-senjata milik GAM untuk tahap pertama mulai dilucuti diseluruh penjuru Aceh dan pasukan TNI serta Polisi non organik direlokasi sebagai bagian dari pengaturan-pengaturan keamanan yang dideskripsikan dalam Nota Kesepakatan pasal 4. Upacara pemotongan senjata terakhir dilaksanakan di Banda Aceh pada 21 Desember 2005. GAM menyerahkan total sebanyak 840 senjata yang diterima oleh AMM untuk dilucuti selama empat tahap.

AMM juga memantau penarikan pasukan militer dan polisi non organik yang dilaksanakan secara paralel dengan perlucutan senjata. Upacara-upacara penarikan pasukan ini dilakukan di pelabuhan Lhokseumawe dan untuk menandakan penyelesaian penarikan pasukan militer non organik dilaksanakan pada 29 Desember serta upacara penarikan polisi non organik terakhir diselenggarakan pada 31 Desember. Jumlah keseluruhan TNI non organik yang direlokasi dalam empat tahap adalah 25.890 dan Polisi non organik berjumlah 5.791.