Tolong jelaskan mengenai Distrik Lalabata dari Marioriawa, Soppeng

Dalam penataan ini Kerajaan Marioriawa ikut mengalami perubahan. Kerajaan Marioriawa yang dahulu merupakan anggota Kofedarasi / Persekutuan Kedatuan Soppeng berubah menjadi Wilayah Kesatuan Kerajaan dengan status Distrik.

Wilayah daerah yang diperintah langsung oleh kerajaan Marioriawa juga mengalami perubahan. Kekuasaan ke tiga Pabbicara yang sebelumnya merupakan institusi Peradilan di Wilayah Kerajaan Marioriawa berubah fungsi menjadi  lembaga struktur wilayah kekuasaan dengan status Onderdistrik/Kepala Desa dan kepalai oleh seorang Petta Pabbicara.

Wilayah daerah yang diperintah langsung oleh kerajaan Marioriawa juga mengalami perubahan dan bearalih dibawah kekuasaan para Pabbicara dengan status kepala Kampung. Berikut wilayah kekuasaan Pabbicara:

Wilayah Kekuasaan Pabbicara Attang Salo meliputi Kampung Padali di pimpin oleh Arung Paddali, Kampung Penre di pimpin oleh seorang Matoa Penre, Kampung Lompoe di pimpin oleh Matoa Lompoe, Kampung Taluma Kaca di pimpin oleh Matoa Kaca, (Kampung Tampaning tidak dimasukkan ke wilayah Pabbicara Attang salo melainkan  dimasukkan  ke dalam kedatuan Panincong)  dan Kampung Bunne di tiadakan dan dimasukkan kedalam Kampung Penre)

Wilayah Kekuasaan Pabbicara Manorang Salo meliputi Kampung Tanete di pimpin oleh Matoa Tanété dipimpin oleh Matoa Tanete, Kampung Batu-Batu di pimpin oleh Sulle Watang Batu-batu, Kampung Malumpe (ng) (q) / Mallimpoe / Limpomajang di pimpin oleh Matoa Malumpe (ng) (q) / Mallimpoe / Limpomajang, Kampung Welonge didimpin oleh Matoa Welonge, dan Kampung Bera di pimpin oleh Matoa Bera

Wilayah Kekuasaan Pabbicara  Bulu (e) meliputi Kampung Poro/Mario di pimpin oleh Matoa Poro/Mario dan Kampung Kajuara di pimpin oleh Datu Kajuara

Wilayah Kekuasaan Kerajaan Panincong yang diperintah langsung adalah Kampung Panincong dan Kampung Kawerang, Pada tahun 1923 Kampung Tampaning dimasukkan kedalam Wilayah Kerajaan Panincong dulunya merupakan wilayah kerja Pabbicara Attang Salo.

Datu terakhir di Mario Riawa adalah Datu Mappejanci sedangkan Pabbicara terakhir di Attang Salo adalah La Pariwusi (Andi Pariwusi Daeng Mapadeng Pabbicara Attang Salo). Pabbicara terakhir di Manorang Salo adalah Andi Langkaco ( Andi Langkaco Pabbicara Manorang Salo ). Matoa terakhir di Lompoe adalah Andi Wakka Daeng Mawakka. Matoa terakhir dikaca adalah La Ma'gangka putra sullewatang padali terakhir La Cammu. Sullewatang Batu Batu terahir adalah Andi Meru dan Matoa terakhir di Welongnge La Makkarella

Dalam penataan ini Kedatuan Marioriawa ikut mengalami perubahan. Kedatuan Marioriawa yang dahulu merupakan anggota Kofedarasi / Persekutuan Kedatuan Soppeng berubah menjadi Wilayah Kesatuan Kedatuan Soppeng dengan status Distrik.

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan pemerintah dilaksanakan oleh Gubernur Sulawesi, struktur pemerintahan di Kedatuan Soppeng tidak mengalami perubahan dan baru pada tahun 1951 Gubernur I Sulawesi Sudiro, mengeluarkan Keputusan Gubernur No. 618 Tahun 1951 tentang diubahnya status onderafdeling menjadi kewedanan yang terdiri dari beberapa distrik. Dengan adanya keptusan ini maka Kedatuan Soppeng yang tadinya berstatus dengan Onderafdeling Soppeng berubah nama menjadi Kewedanan Soppeng. Status Kedatuan Marioriawa dan Pabbicara Attang Salo tetap statusnya tidak berubah.

Pemerintah Indonesia berusaha meredam gerakan yang mengancam kemerdekaan Indonesia dengan melakukan perubahan pada sistem pemerintahan. Pada tangal 12 Agustus Tahun 1952, pemerintah mengeluarkan peraturan No. 34 Tahun 1952 tentang Pembubaran Wilayah Dalam Daerah Swantantra yang terdiri atas tujuh daerah swantanra termasuk Swantara Bone.

Pada tanggal 13 Maret 1957, daerah Soppeng akhirnya melepas diri dari daerah Swatantra Bone menjadi daereh otonom Tingkat II Kabupaten Soppeng sekaligus pelantikan kepala daerah yang pertama yaitu Datu Haji Andi Wana dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. P.7/2/24 Tanggal 8 Februari 1957. Dengan demikian berakhirlah untuk selama-lamanya pemerintah Swapraja Soppeng baik secara de facto maupun secara de jure, dan dari tanggal pelantikan Andi Wana sebagai Kepala Daerah Soppeng inilah yang kemudian dianggap sebagai “Hari Lahir” Kabupaten Soppeng yang selalu diperingati setiap tahunnya hingga tahun 2000.

Memasuki tahun 1959,  setelah Andi Wana memasuki masa pensiun sebagai Wedana maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, dan digantikan oleh Wedana Andi Mahmud. Pada fase ini, dimulainya beberapa perubahan administrasi yang membuat kebijakan baru pasca berakhirnya masa jabatan Andi Wana, dimana secara administrasi setelah setahun berakhir masa jabatannya, ketujuh persekutuan adat diubah menjadi lima buah Kecamatan yang bersifat administrasi di Soppeng, yakni:

Kecamatan Marioriwawo ibu kotanya Takkalala dan dikepalai seorang Camat

Kecamatan Lilirilau ibu kotanya Cabbenge dan dikepalai seorang Camat

Kecamatan Liliriaja, Ibu kotanya Cangadi dan dikepalai seorang Camat

Kecamatan Lalabata ibu kotanya Watan Soppeng dan dikepalai seorang Camat

Kecamatan Marioriawa ibu kotanya BatuBatu dan dikepalai seorang Camat

Adapun Kedatuan Pattojo dan Kedatuan Citta dimasukkan  dalam wilayah Kecamatan Liliriaja dengan status Kepala Desa.

Dengan perubahan tersebut Kedatuan Marioriawa dibekukan dan berubah nama menjadi Kecamatan Marioriawa, begitu juga Pabbicara Attang Salo di bekukan dan berubah nama menjadi Desa Attang Salo, sama halnya dengan Matoa Lompo’e, Matoa Kaca, Matoa Penree dan Sullewatang Padali berubah nama menjadi Dusun yang dikepalai seorang kepala Dusun.  Dan pada era reformasi Desa Attang Salo di mekarkan  menjadi tiga desa yaitu :