Tolong jelaskan mengenai Kemudian kehidupan politik dari Michael Somare

Selama tujuh belas tahun antara istilah kedua dan ketiga sebagai Perdana Menteri, Somare diangkat ke posting politik oleh Perdana Menteri lainnya. Somare menjabat sebagai Menteri Luar Negeri 1988-1992 dalam pemerintahan Rabbie Namaliu, yang kemudian menjadi Menteri Luar Negeri dalam pemerintahan sendiri selanjutnya. Somare kemudian menjabat sebagai Menteri Luar Negeri selama beberapa bulan pada tahun 1999 dan mengambil posisi ini lagi pada bulan Juli 2006. Somare saat ini Perdana Menteri. Kejujuran Nya telah seringdipertanyakan. Profesor James Chin dari Universitas Monash menulis:

Pada isu korupsi dan penggelapan pajak, ada bukti yang jelas dari 1980s.The terkenal Thomas [Barnett] Komisi pada tahun 1989 ditata secara mendetail bagaimana [Rimbunan Hijau] dan agen-agennya sistematis lunas politisi PNG yang mengancam penebangan operasi mereka. Bahkan saat ini Perdana Menteri Michael Somare itu terlibat dalam laporan. Dia dirujuk ke Komisi Ombudsman karena diduga berbohong di bawah sumpah tentang konsesi penebangan dipegang oleh Sungai Sepik Development Corporation (SRDC) di Provinsi Sepik Timur. Laporan Komisi juga memberikan rincian transfer pricing untuk menghindari pajak senilai jutaan Kina.

Pada bulan Juni 2007, Weekend Australian melaporkan bahwa Somare memiliki hubungan pribadi untuk penebangan hutan hujan di provinsi rumahnya, Sepik Timur, dengan industri kehutanan terkemuka Sungai Sepik Development Corporation (SRDC). PNG Perusahaan Umum Menteri Informasi dan putra Perdana Menteri Arthur, pemegang saham terkemuka, menegosiasikan kesepakatan logging dengan Hei Bridge Pty Ltd

Somare pengacara membantah hubungan pribadi dengan industri dan menuntut permintaan maaf oleh Weekend Australia untuk artikel publisihed, meskipun tidak ada permintaan maaf diterbitkan oleh koran.

Dalam sebuah wawancara selama waktu dengan PNG radio, Sir Michael mengakui ia menjadi ketua SRDC dan diklaim perusahaan adalah "proyek peliharaan" anaknya Arthur. Somare juga mengatakan ia memiliki konsesi kehutanan di distrik Angoram mana delapan daerah sedang login untuk menghasilkan pendapatan bagi masyarakat untuk memungkinkan mereka untuk berinvestasi di bidang pertanian dan klinik kesehatan. Area Keluarga Somare penebangan termasuk Bawah Sepik Konsesi, yang Area Mojirau Manajemen Margasatwa merupakan bagian dari.

"Ada proses yang kita ikuti dan beberapa dari kita memberlakukan hukum-hukum dan beberapa dari kami membuat hukum-hukum," kata Sir Michael.

Surat kabar itu diminta untuk menjelaskan inkonsistensi dengan huruf dan komentar radionya, putri Sir Michael dan kantor perdana menteri sekretaris pers, Betha Somare, mengatakan dalam sebuah email kepada The Australian: "Pergilah ke neraka!"

Sampai sekarang rekomendasi oleh pensiunan hakim Thomas Barnett Australia belum ditindaklanjuti.

Sebuah laporan oleh Dewan Kayu Tropis Internasional, yang ditugaskan oleh Pemerintah Sir Michael, menunjukkan bahwa undang-undang untuk mencegah pembalakan liar di PNG tidak diawasi. Pemerintah Australia yang ditargetkan industri kehutanan PNG di bawah inisiatif USD $ 200million dalam upaya untuk memerangi pembalakan liar.

Axel Wilhelm, lingkungan manajer perusahaan Malaysia Rimbunan Hijau, operator penebangan terbesar di PNG, mengklaim Universitas Yale Sekolah Kehutanan dinilai PNG kehutanan sebagaimana yang berkelanjutan dalam surat yang diterbitkan oleh The Australia. Rimbunan Hijau telah membuat iklan di televisi PNG menyatakan sama. Namun, Melissa Goodall, Yale Direktur Pusat Hukum Lingkungan asosiasi di Yale universitas, dalam surat kepada PNG Kehutanan Eco-Forum menolak klaim dengan 'cemas' oleh industri penebangan PNG bahwa universitas telah disetujui bagaimana dioperasikan.

"Ini adalah sumber sejati dari keprihatinan bahwa setiap pekerjaan yang terkait dengan Yale mungkin disalahgunakan dengan cara ini," kata Ms Goodall.

Dia juga mengatakan Universitas memiliki "derajat kepercayaan yang adil" dalam laporan Bank Dunia memperkirakan 70 persen dari PNG penebangan adalah ilegal, yang dibantah oleh otoritas PNG.