Jelaskan Tugas dan Kewenangan KPU dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Tugas KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal

menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPSLN, dan KPPSLN

menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu

mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu

menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi

memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih

membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu

mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya

menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat

melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu

melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selanjutnya pada Pasal 13, KPU memiliki kewenangan sebagai berikut:

menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN

menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu