Jelaskan Kelompok-kelompok hak-hak asasi manusia dari Kudeta Thailand 2006

Komisi Hak-hak asasi Manusia Asia yang berbasis di Bangkok bersikap kritis terhadap kudeta ini. "Komisi hak-hak asasi manusia Asia merasa sangat terganggu oleh perebutan kekuasaan ini. Praktik ini tidak mempunyai tempat di Thailand pada masa ketika demokrasi parlementer, meskipun dengan berbagai kesulitan, sedang menjadi dewasa dan mulai berakar." Komisi menyerukan kepada militer agar dengan segera menunjuk seorang penjabat pemerintahan sipil dan meminta kepada Sidang Umum PBB agar mengutuk kudeta ini. Human Rights Watch (Pengamat Hak-hak asasi Manusia Asia) yang berbasis di New York juga mengeluarkan pernyataan kritis terhadap kudeta ini. "Pemerintahan Thaksin telah mengikis penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia di Thailand, tetapi membatalkan hak-hak asasi di bawah Konstitusi bukanlah jawabannya," kata Brad Adams, direktur Asia dari Human Rights Watch. "Thailand perlu memecahkan masalah-masalahnya melalui penegakan hukum dan rakyat yang melaksanakan hak-haknya untuk memilih para pemimpin mereka sendiri."

Asosiasi untuk Hak-hak Rakyat juga kritis terhadap kudeta ini. Dalam sebuah pernyataan resminya, Asosiasi ini mencatat bahwa kudeta bersifat merusak terhadap sistem demokrasi dan akan menghasilkan pelanggaran yang serius terhadap hak-hak asasi manusia. Perhimpunan ini juga menuntut agar junta menghormati hak-hak asasi manusia, melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rancangan Konstitusi yang melindungi hak-hak asasi manusia serta Konstitusi 1997 yang dibatalkan, dan segera menyelenggarakan pemilu.