Jelaskan Isi Buku Putih 1939 dari Buku Putih 1939

Buku Putih 1939 diterbitkan pada 17 Mei 1939, dan pokok-pokok utamanya adalah:

Bagian I. Konstitusi: Dinyatakan bahwa karena lebih dari 450.000 orang Yahudi kini telah bermukim di wilayah mandat itu, Deklarasi Balfour tentang "sebuah tanah air nasional untuk bangsa Yahudi" telah terpenuhi dan diserukanlah pembentukan sebuah negara Palestina yang independen dalam waktu 10 tahun, yang diperintah bersama-sama oleh orang Arab dan Yahudi:"Pemerintah Sri Baginda percaya bahwa para penyusun Mandat yang di dalamnya Deklarasi Balfour terkandung tidak mungkin memaksudkan bahwa Palestina harus diubah menjadi sebuah Negara Yahudi berlawanan dengan kehendak penduduk Arab negara itu. [...] Karena itu Pemerintah Sri Baginda kini menyatakan dengan tegas bahwa bukanlah kebijakannya bahwa Palestina harus menjadi sebuah Negara Yahudi. Bahkan Pemerintah akan menganggap hal itu berlawanan dengan kewajibannya terhadap orang-orang Arab di bawah Mandat ini, dan juga dengan jaminan-jaminan yang telah diberikan kepada bangsa Arab pada masa lampau, bahwa penduduk Arab di Palestina harus dijadikan kawula dari sebuah Negara Yahudi, yang berlawanan dengan kehenadk mereka.""Tujuan dari Pemerintahan Sri Baginda adalah pembentukan dalam waktu 10 tahun sebuah Negara Palestina yang merdeka dalam hubungan-hubungan perjanjian dengan Britania Raya sehingga akan memberikan kebutuhan-kebutuhan komersial dan strategis dari kedua negara itu dengan memuaskan pada masa depan. [...] Negara yang merdeka itu haruslah satu saja, di mana orang Arab dan Yahudi bersama-sama memerintah dengan cara yang demikian rupa sehingga memastikan perlindungan kepentingan-kepentingan yang hakiki dari masing-masing komunitas."

Bagian II. Imigrasi: Imigrasi Yahudi ke Palestina di bawah Mandat Britania akan dibatasi hingga 75.000 orang saja untuk lima tahun pertama, dan kelak akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Arab:<blockquote>"Pemerintah Sri Baginda tidak menemukan [..] apapun di dalam Mandat ini ataupun di dalam Pernyataan-pernyataan Kebijakan yang sesudahnya yang mendukung pandangan bahwa pembentukan sebuah Tanah Air Nasional Yahudi di Palestina tidak adpat dilakukan kecuali apabila imigrasi diizinkan berlanjut tanpa batas. Bila imigrasi menimbulkan akibat-akibat yang tidak dikehenadki terhadap posisi ekonomi negara ini, imigrasi harus dengan tegas dibatasi; demikian pula bila hal itu menimbulkan akibat yang merugikan secara serius terhadap posisi politik di negara ini, maka itu adalah faktor yang tidak boleh diabaikan. Meskipun tidak sulit orang berdebat bahwa imigran Yahudi dalam jumlah besar yang akan diterima sejauh ini telah diserap secara ekonomi, rasa takut orang-orang Arab bahwa arus masuk ini akan berlanjut tanpa batas hingga populasi Yahudi mendominasi mereka telah menghasilkan akibat-akibat yang sangat parah bagi orang-orang Yahudi maupun Arab, dan bagi perdamaian dan kemakmuran Palestina.