Tolong jelaskan mengenai Pendidikan dari Djoko Suyanto

Sekolah Penerbang XX (1975) - Lulusan Terbaik

Royal Australian Air Force (RAAF) Flying Instructor Course (Australia) (1980)

Sekolah Komando dan Kesatuan TNI AU (Sekkau) (1982)

US Air Force F-5 Fighter Weapon Instructor School, Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada (1983)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Seskoau) (1989) - Ketua Senat

Sarjana FISIP, Universitas Terbuka (1990)

Australian Joint Services Staff Colleges (1994)

KRA XXXII Lembaga Ketahanan Nasional (1999)

Instruktur penerbang F-5 Lanud Iswahyudi (1981-1982)

Instructor advanced fighter training course (1983-1990)

Komandan Skadron Udara 14 Lanud Iswahyudi) (1990-1992)

Asisten Operasi Kosekhanudnas I Halim Perdanakusumah (1994-1997)

Komandan Lanud Iswahyudi, Magetan (1997-1999)

Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I (Pangkosekhanudnas) (1999-2001)

Panglima Komando Operasi TNI AU II (Pangkoopsau II) (2001)

Komandan Komando Pendidikan TNI AU (Dankodikau) (2001-2002)

Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara (2002-2004)

Kepala Staf TNI Angkatan Udara (2005-2006)

Panglima Tentara Nasional Indonesia (2006-2007)

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tercatat sebagai purnawirawan tentara paling kaya di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II yang pada Jumat (5/3/2010) mengumumkan harta kekayaannya. Per 9 Desember 2009, total kekayaan Djoko Suyanto mencapai Rp 17.217.559.614 dan 40.000 dollar AS. Dalam empat tahun, harta kekayaan Djoko meningkat sekitar Rp 12 miliar. Sebelumnya, pada 31 Desember 2005, Djoko mencatatkan bahwa jumlah kekayaannya sebesar Rp 5.899.551.791 dan 33.942 dollar AS.

Tersangka korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, menuding banyak penyumbang dana kampanye SBY pada pemilu presiden 2009 fiktif belaka. Dugaan itu, menurut Anas, berasal dari hasil audit akuntan independen terhadap dana kampanye SBY pada 2009. Djoko mengatakan tim sukses pemenangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 tugasnya hanya satu dan tidak ada tim khusus. Oleh karena itu, lanjut Djoko, apabila ada pernyataan yang seolah-olah ada tim khusus dengan tugas khusus pada seseorang, itu tidak benar.Lebih jauh terkait tudingan dana, Djoko mengatakan mengenai itu sudah ada aturan-aturannya dalam Undang-undang (UU) Pilpres.

LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pernah merilis data-data penerima aliran dana bailout Bank Century. Orang-orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi deretan nama-nama yang diduga menerima dana Rp6,7 triliun itu. Salah satu nama yang disebut-sebut menerima dana tersebut adalah Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI itu dituding menerima Rp10 miliar. "Soal kabar Rp10 miliar yang saya terima itu. Hal ini menimbulkan trust dan distrust di keluarga saya. Karena istri saya complain, kok terima 10 miliar diam-diam saja? Pantas sekarang pulangnya malam terus?" kata Djoko Suyanto. Selain Djoko yang kini menjabat Sebagai Menko Polhukam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga dituding menerima duit Rp10 miliar. Mereka pun telah melaporkan Bendera ke Mapolda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Hakim menjatuhkan vonis kepada Aktivis Bendera tersebut, yaitu hukuman tujuh bulan penjara atas dakwaan pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dua aktivis Bendera tersebut tidak mampu dan gagal untuk menunjukkan bukti tentang adanya aliran dana Century yang masuk ke rekening sejumlah anggota Tim Sukses SBY- Boediono, sebagaimana mereka telah ungkapkan kepada sejumlah wartawan di Jakarta akhir November 2009. Hukuman terhadap dua aktivis Bendera ini 5 bulan lebih dari tuntutan jaksa.