Jelaskan Penyelesaian keagamaan dari Elizabeth I dari Inggris

Keyakinan agama Elizabeth telah diperdebatkan oleh para ahli. Ia adalah seorang Protestan, tetapi tetap menyimpan simbol-simbol Katolik (seperti salib) dan mengecilkan peranan khotbah (yang bertentangan dengan keyakinan utama Protestan).

Terkait dengan kebijakan publik, ia cenderung pragmatis dalam masalah-masalah agama. Pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai penguasa menjadi perhatian utama: walaupun secara teknis berdasarkan hukum Protestan dan Katolik ia dianggap tidak absah, ketidakabsahannya yang dinyatakan secara retroaktif oleh gereja Inggris tidak menjadi hambatan yang serius bila dibandingkan dengan ketidakabsahannya dari awal menurut klaim orang-orang Katolik. Maka dari itu, tidak diragukan lagi bahwa Elizabeth menganut iman Protestan.

Elizabeth dan penasihat-penasihatnya melihat adanya ancaman perang suci Katolik terhadap Inggris yang dianggap bidaah. Maka Elizabeth mencoba mencari solusi Protestan yang tidak akan terlalu menyinggung orang Katolik, tetapi pada saat yang sama juga memenuhi keinginan orang-orang Protestan Inggris. Namun, ia tidak menoleransi orang-orang Puritan yang lebih radikal dan meminta reformasi yang lebih besar pengaruhnya. Maka dari itu, parlemen pada tahun 1559 mulai membuat undang-undang mengenai gereja berdasarkan penyelesaian Protestan Edward VI, dengan sang penguasa monarki sebagai kepalanya, tetapi dengan banyak unsur Katolik seperti jubah keimaman.

House of Commons sangat mendukung usulan ini, tetapi undang-undang supremasi tersebut ditentang House of Lords, terutama dari golongan para uskup. Elizabeth beruntung karena banyak jabatan uskup yang sedang lowong saat itu, termasuk jabatan Uskup Agung Canterbury. Akibatnya, pendukung undang-undang tersebut dapat mengalahkan suara para uskup dan kaum konservatif. Namun, Elizabeth terpaksa menerima gelar Gubernur Tertinggi Gereja Inggris dan tidak dapat memperoleh gelar Kepala Tertinggi, karena gelar tersebut dianggap tidak dapat dijabat oleh seorang perempuan. Undang-Undang Supremasi ditetapkan sebagai hukum pada tanggal 8 Mei 1559. Semua pejabat publik harus melakukan sumpah kesetiaan kepada gubernur tertinggi dan bila tidak berisiko diberhentikan dari jabatan. Undang-undang mengenai bidaah juga dicabut untuk menghindari terulangnya peristiwa penganiayaan yang dilancarkan oleh pendahulu Elizabeth, Mary. Pada saat yang sama, Undang-Undang Keseragaman diberlakukan, yang mewajibkan kehadiran di gereja dan penggunaan Book of Common Prayer versi 1552, walaupun sanksi untuk yang melanggar tidak berat.