Jelaskan UUD 1945 sebelum perubahan dari Presiden Indonesia

Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga kepresidenan Indonesia terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Republik Indonesia. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan syarat-syarat tertentu menurut UUD 1945 dan undang-undang yang mengaturnya, serta memiliki masa jabatan selama 5 tahun (dan setelahnya dapat dipilih kembali dengan jabatan yang sama tanpa batas). Dalam pelantikannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Tugas, wewenang, dan kedudukan lembaga kepresidenan, terutama Presiden, menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, dengan dibantu oleh Wakil Presiden. [Pasal 4 Ayat (1) dan (2)]

Wakil Presiden menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya. [Pasal 8]

Presiden menetapkan peraturan pemerintah. [Pasal 5 Ayat (2)]

Presiden dibantu oleh menteri-menteri. [Pasal 17 Ayat (1)]

Presiden dapat meminta pertimbangan kepada Dewan Pertimbangan Agung (DPA). [Pasal 16 Ayat (2)]

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Tentara Nasional Indonesia (TNI). [Pasal 10]

Presiden menyatakan perang dan membuat perdamaian serta perjanjian dengan negara lain atas persetujuan DPR. [Pasal 11]

Presiden menyatakan keadaan bahaya.[Pasal 12]

Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik. [Pasal 13 Ayat (1) dan (2)]

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. [Pasal 14]

Presiden memberi gelar dan tanda kehormatan. [Pasal 15]

Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. [Pasal 5]

Presiden berhak memveto rancangan undang-undang (RUU) dari DPR [Pasal 21 Ayat (2)]

Presiden berhak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) dalam keadaan mendesak. [Pasal 22 Ayat (1)]