Jelaskan Perjanjian Oslo dari Yasser Arafat

Pada awal 1990-an, Arafat dan para pemimpin Fatah lainnya mulai terlibat dalam serangkaian perundingan rahasia dengan Israel, yang membuahkan Perjanjian Oslo pada 1993. Persetujuan ini menyetujui implementasi pemerintahan Palestina yang berdaulat di Tepi Barat dan Jalur Gaza selama lima tahun, diikuti pembatalan dan pemindahan secara bertahap seluruh permukiman Israel di sana. Perjanjian ini mengamanatkan pendirian sebuah pasukan keamanan Palestina yang beranggotakan warga lokal dan perantauan, untuk menjaga keamanan Palestina. Pemerintahan sementara Palestina bertanggungjawab atas pendidikan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, pajak, dan pariwisata. Kedua belah pihak juga menyetujui pendirian komite kerja sama dan koordinasi dalam bidang ekonomi, termasuk infrastruktur, industri, perdagangan, dan komunikasi.

Sebelum penandatangan perjanjian, Arafat sebagai Ketua PLO dan perwakilan resminya, menandatangani dua surat yang secara resmi menanggalkan perjuangan dengan kekerasan dan mengakui Israel secara resmi. Perdana Menteri Yitzhak Rabin, mewakili Israel, juga secara resmi mengakui PLO.

Tahun berikutnya, Arafat dan Rabin dianugerahkan Hadiah Nobel Perdamaian, bersama Shimon Peres.

Reaksi rakyat Palestina umumnya campur aduk. Front Penolak di PLO yang bersekutu dengan kaum Islamis mengambil sikap menentang. Perjanjian itu juga ditolak oleh sebagian besar pengungsi Palestina di Lebanon, Suriah, dan Yordania, dan juga oleh banyak intelektual Palestina dan pemimpin setempat di wilayah Palestina. Tetapi, warga Palestina sendiri secara umum menerima perjanjian ini, terutama karena janji Arafat untuk perdamaian dan kesejahteraan ekonomi.