Jelaskan Republik Tiongkok dari Beijing

Revolusi Xinhai 1911 berusaha untuk mengganti pemerintahan Dinasti Qing menjadi negara republik dan para pemimpinnya seperti Sun Yat-sen pada awalnya bermaksud mengembalikan ibu kota ke Nanjing. Setelah Jenderal Qing Yuan Shikai berhasil memastikan keberhasilan revolusi dengan memaksakan pengunduran diri kaisar terakhir Qing Puyi, kaum revolusioner menerima Yuan menjadi presiden Republik Tiongkok yang baru. Yuan tetap mempertahankan Beijing sebagai ibu kota Tiongkok dan dengan cepat mengonsolidasikan kekuasaan, ia juga mengangkat dirinya sendiri menjadi kaisar pada 1915, tetapi kematiannya yang kurang dari setahun setelah menjadi "kaisar", menyebabkan Tiongkok berada di bawah kendali para panglima perang yang memimpin pasukan regionalnya masing-masing. Menyusul keberhasilan Ekspedisi Utara yang diluncurkan oleh partai nasionalis Kuomintang, ibu kota secara resmi dipindahkan ke Nanjing pada 1928, kemudian pada 28 Juni tahun yang sama, nama Beijing diganti menjadi Beiping (saat itu ditulis "Peiping").

Pada 7 Juli 1937, Angkatan Darat ke-29 saling baku tembak di Jembatan Marco Polo dekat Benteng Wanping dengan Tentara Kekaisaran Jepang yang ada di Tiongkok. Peristiwa ini disebut Insiden Jembatan Marco Polo yang memicu Perang Tiongkok-Jepang Kedua disusul dengan meletusnya Perang Dunia II. Selama masa perang, Beijing jatuh ke tangan Jepang pada 29 Juli 1937 dan dijadikan ibu kota Pemerintahan Sementara Republik Tiongkok, sebuah pemerintahan boneka yang memerintah etnik Han di wilayah Tiongkok Utara yang diduduki Jepang. Pemerintahan ini kemudian bergabung dengan pemerintahan Wang Jingwei yang lebih besar dan berbasis di Nanjing.