Jelaskan Sejarah dari Yukon

Pada abad ke-19, Yukon bagian dari segmen Wilayah Barat Laut yang dikelola oleh Perusahaan Teluk Hudson, yang kemudian diambil alih oleh pemerintah federal Kanada. Yukon memperoleh pemerintah lokal yang jelas pada tahun 1895 ketika menjadi distrik terpisah di Wilayah Barat Laut. Pada tahun 1898, wilayah tersebut dijadikan wilayah terpisah dengan komisaris dan Dewan Teritorialnya.

Sebelum 1979, wilayah tersebut dikelola oleh komisaris yang ditunjuk oleh Menteri Federal Urusan India dan Pembangunan Utara. Komisaris memiliki peran dalam menunjuk Dewan Eksekutif wilayah, menjabat sebagai ketua, dan memiliki peran sehari-hari dalam mengatur wilayah. Dewan Teritorial terpilih hanya memiliki peran sebagai penasihat. Pada tahun 1979, tingkat kekuasaan yang signifikan dilimpahkan dari komisaris dan pemerintah federal ke legislatif teritorial yang pada tahun itu, mengadopsi sistem Pemerintahan Responsible kepartaian. Perubahan ini dicapai melalui surat dari Jake Epp, Menteri Urusan India dan Pembangunan Utara, bukan melalui undang-undang formal.

Dalam persiapan untuk Pemerintahan Responsible, partai-partai politik diorganisir dan mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Legislatif Yukon untuk pertama kalinya pada tahun 1978. Konservatif Progresif memenangkan pemilihan ini dan membentuk pemerintahan partai pertama Yukon pada Januari 1979. Partai Demokratik Baru Yukon (NDP) membentuk pemerintahan dari 1985 hingga 1992 di bawah Tony Penikett dan lagi dari 1996 di bawah Piers McDonald hingga dikalahkan pada 2000. Kaum konservatif kembali berkuasa pada 1992 di bawah John Ostashek setelah menamai diri mereka Partai Yukon. Pemerintah Liberal Pat Duncan dikalahkan dalam pemilihan pada November 2002, dengan Dennis Fentie sebagai perdana menteri dari Partai Yukon membentuk pemerintahan.

Undang-Undang Yukon, disahkan pada tanggal 1 April 2003, meresmikan kekuasaan Pemerintah Yukon dan menyerahkan kekuasaan tambahan kepada pemerintah teritorial (misalnya, kontrol atas tanah dan sumber daya alam). Pada tahun 2003, selain penuntutan pidana, Pemerintah Yukon memiliki banyak kekuasaan yang sama dengan pemerintah provinsi, dan dua wilayah lainnya sedang mencari untuk mendapatkan kekuasaan yang sama.