Jelaskan Sejarah dari Mayotte

Untuk sejarah Mayotte sebelum 1974, lihat Sejarah Komoro.

Tahun 1500, kesultanan Maore atau Mawuti (berdasarkan جزيرة الموت dalam Bahasa Arab (berarti pulau para orang mati/kematian) dan berubah menjadi Mayotte dalam Bahasa Prancis) didirikan di pulau itu.

Tahun 1503, Mayotte ditemukan oleh penjelajah Portugis, tetapi tidak dijadikan koloni.

Tahun 1832, pulau ini dikuasai oleh Andriantsoly, bekas raja Iboina di Madagaskar; tahun 1833 dikuasai kesultanan tetangganya, Mwali (Mohéli dalam Bahasa Prancis); tanggal 19 November 1935 dikuasai kembali oleh kesultanan Ndzuwani (Anjouan dalam Bahasa Prancis; pemerintahan ditetapkan dalam bentuk Qadi (dari bahasa Arab قاض yang berarti hakim), sejenis 'Magistrat Penghuni' dalam sebutan Britania), tetapi tahun 1836 kemerdekaan diraih dibawah Sultan setempat terakhir.

Mayotte bersama dengan Kepulauan Komoro lainnya dibeli oleh Prancis tahun 1843. Saat Kepulauan Komoro memasuki pemilihan referendum tahun 1974 dan 1976 untuk memerdekakan diri dari Prancis, Mayotte menjadi satu-satunya bagian konstituensi yang menolak kemerdekaan dan memilih untuk tetap bergabung dengan Prancis (masing-masing 63,8% dan 99,4%). Walau begitu, Komoro tetap mengklaim Mayotte sebagai bagian dari negara mereka. Draf resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1976 yang didukung oleh 11 dari 15 anggota Dewan mengakui kedaulatan Komoro atas Mayotte, tetapi Prancis melakukan veto atas resolusi itu (sampai 2011, penolakan resolusi itu menjadi satu-satunya kejadian di mana Prancis memberikan veto tunggal atas suatu resolusi PBB). Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan berbagai resolusi mengenai masalah itu, yang diangkat dari judul: "Pertanyaan Pulau Mayotte di Komoro" tahun 1995. Sejak 1995, Mayotte tidak lagi dibicarakan oleh Majelis Umum.

Setelah 10 tahun menjadi jajahan seberang laut Prancis, Mayotte resmi menjadi departemen seberang laut Prancis pada Maret 2011 berdasarkan hasil dari referendum 29 Maret 2009. Dalam hasil referendum tersebut, 95,5 persen pemilih memilih untuk mengubah status pulau tersebut dari "jajahan seberang laut" menjadi departemen ke-101 Prancis. Hukum Islam tradisional tidak resmi yang diterapkan di dalam beberapa aspek dalam kehidupan masyarakat Mayotte sehari-hari akan dihapuskan secara bertahap dan digantikan oleh hukum Prancis yang menjanjikan kebebasan beragama, melarangkan poligami, dan menyetarakan hak-hak laki-laki dan perempuan. Selain sistem perpajakan Prancis yang akan diterapkan di Mayotte sebagai syarat menjadi departemen, kesejahteraan sosial Mayotte akan dinaikkan secara bertahap selama 20 tahun supaya setara dengan departemen-departemen Prancis Metropolitan.