Jelaskan Perdana Menteri dari Soekiman Wirjosandjojo

Soekiman masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Partai Masyumi sampai tahun 1949 ketika ia digantikan oleh Mohammad Natsir. Soekiman tetap memegang jabatan Ketua Umum Partai sampai ia dijadikan Wakil Ketua Umum pada tahun 1951. Begitu Kabinet Natsir diumumkan, Soekiman mengkritik susunan kabinet tersebut yang dianggapnya terlalu mengikuti tekanan dari TNI Angkatan Darat. Ia juga menganggap bahwa kabinet tersebut rawan secara politik karena keputusan Natsir untuk tidak merangkul PNI. Selama periode Natsir, Soekiman pernah ditunjuk menjadi ketua delegasi internasional untuk mencari dukungan tentang Irian Barat, tetapi delegasi tersebut ditarik pulang setelah kurang dari sebulan. Pada awal tahun 1951, kabinet Natsir mulai goyah karena tekanan dari oposisi yang dipimpin PNI dan perpecahan internal Masyumi antara pendukung Natsir dan Soekiman. Natsir sempat mencoba mencari kompromi dengan PNI, tetapi kabinet tersebut akhirnya jatuh pada tanggal 21 Maret 1951 setelah Partai Indonesia Raya menarik dukungan.

Setelah Sartono dari PNI gagal membentuk kabinet pengganti Natsir, Soekiman beserta Sidik Djojosukarto (dari PNI) ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai formatur untuk membentuk kabinet baru. Soekiman berhasil mencapai titik temu dengan PNI mengenai pembagian kekuasaan di dalam kabinet, dan PNI dapat menerima Soekiman sebagai Perdana Menteri. Namun, PNI tidak menginginkan adanya pengaruh dari Natsir dalam kabinet tersebut. Proses perundingan ini memperburuk perpecahan internal dalam Masyumi, sampai dewan pimpinan partai Masyumi di bawah Natsir menyatakan bahwa tindakan-tindakan Soekiman selaku formatur tidak mewakili Masyumi. Meskipun begitu, Soekiman mulai menjabat sebagai Perdana Menteri setelah Kabinet Soekiman-Suwirjo diumumkan pada tanggal 26 April 1951. Meskipun ada lima anggota Masyumi dalam kabinet tersebut, kubu Natsir tidak terwakili. Kabinet tersebut juga dikritisi karena keputusan Soekiman untuk menambahkan jumlah menteri meskipun banyak usulan untuk menyederhanakan kabinet sepanjang masa Natsir. Meskipun begitu, kubu Natsir memutuskan untuk "memberi kesempatan" bagi Kabinet Soekiman, sehingga ada ruang gerak untuk pemerintah. Karena pada awalnya kabinet Soekiman memegang mayoritas yang cukup besar dalam DPRS, Soekiman lebih leluasa dalam membentuk kebijakan pemerintah dibandingkan dengan Natsir. Tidak seperti Natsir, Soekiman juga menjaga hubungan baik dengan Soekarno.