Jelaskan Legalitas dari Serangan kegagalan layanan

Banyak yurisdiksi memiliki undang-undang yang melarang serangan penolakan layanan.

Di AS, serangan denial-of-service dapat dianggap sebagai kejahatan federal berdasarkan Computer Fraud and Abuse Act dengan hukuman yang mencakup hukuman penjara selama bertahun-tahun. Computer Crime and Intellectual Property Section Departemen Kehakiman AS menangani kasus DoS dan DDoS. Dalam satu contoh, pada Juli 2019, Austin Thompson, alias DerpTrolling, dijatuhi hukuman 27 bulan penjara dan restitusi $95.000 oleh pengadilan federal karena melakukan beberapa serangan DDoS pada perusahaan permainan video besar, mengganggu sistem mereka dari jam ke hari.

Di negara-negara Eropa, melakukan serangan pidana penolakan layanan dapat, setidaknya, mengarah pada penangkapan. Kerajaan Inggris tidak biasa karena secara khusus melarang serangan penolakan layanan dan menetapkan hukuman maksimum 10 tahun penjara dengan Undang-Undang Polisi dan Kehakiman 2006, yang mengubah Bagian 3 dari Computer Misuse Act 1990.

Pada Januari 2019, Europol mengumumkan bahwa "tindakan sedang dilakukan di seluruh dunia untuk melacak pengguna" Webstresser.org, sebuah bekas pasar DDoS yang ditutup pada April 2018 sebagai bagian dari Operation Power Off. Europol mengatakan polisi Inggris sedang melakukan sejumlah "operasi langsung" yang menargetkan lebih dari 250 pengguna Webstresser dan layanan DDoS lainnya.

Pada 7 Januari 2013, Anonymous memposting petisi di situs whitehouse.gov yang meminta agar DDoS diakui sebagai bentuk protes legal yang mirip dengan protes Occupy, klaim bahwa kesamaan tujuan keduanya sama.