Jelaskan "Petisi 13" untuk Kapolri dari Mohamad Hasan (polisi)

Semua prestasi dan kegemilangan yang diraih oleh Kepolisian Republik Indonesia akan sia-sia apabila kinerja aparatnya tidak dilandasi dengan sikap mental yang baik. Prestasi yang baik ternyata tidak dibarengi dengan tumbuhnya sikap mental di kalangan anggota Polri, khususnya yang bertindak di lapangan. Di bawah kepemimpinan Jencieral Polisi Drs. Mohamad Hasan, ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum Polri di lapangan, yang semua itu terjadi karena tindakan di luar kewenangannya sebagai anggota Polri. "Bermoral rendah seorang polisi yang melakukan praktik lempar batu sembunyi tangan", kata Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan, mengomentari masih terjadinya tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh jajarannya, khususnya dalam penanganan/pemeriksaan terhadap tahanan. Karena tanpa disadari, tindakan-tindakan atau pelanggaran-pelanggaran mereka akan menimbulkan imagelkesan negatif serta akan menjatuhkan kredibilitas Polri di mata masyarakat.

Akhir dari semua itu adalah keluarnya "Petisi 13", yang merupakan tuntutan dari pihak keluarga yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang telah dilakukan oleh oknum kepolisian.6T Keluarnya petisi tersebut dapat dikatakan sebagai akumulasi/puncak kegerahan masyarakat, khususnya keluarga korban terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan beberapa anggota kepolisian. Tiga belas orang/individu yang mewakiii keluarga korban mengajukan petisi yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan. Dinyatakan dalam petisi itu bahwa mereka sebagai manusia biasa yang tak luput dari rasa haru menundukkan kepala untuk almarhum Marta Wibawa yang merupakan salah satu korban yang meninggal dunia akibat tindakan kekerasan terhadap para tahanan yang dilakukan oleh personel Polri. Ini bukan berarti sudah dilupakan peristiwa penyetruman terhadap Tjetjep, kekerasan terhadap Si Boyeh dalam hubungan dengan persitiwa Tony Kartajaya, atau penyiksaan atas pemuda Medan, Azqar Walad. Peristiwa-peristiwa tersebut menurut mereka, dengan kasus Marta Wibawa sebagai

puncak merupakan akibat tindakan di luar hukum dan perikemanusiaan yang tidak memeriukan alasan apa pun tidak dapat ditolerir.

Kepada Kapolri mereka berharap agar Polri segera melakukan pengusutan, pemeriksaan, dan membawa para pelaku ke sidang pengadilan terbuka. Polri diharapkan juga untuk mengeluarkan kebijakan berikut sanksinya secara dan mampu memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa perisiliwa serupa tidak akan terulang kembali. Tuntutan lain agar Polri mencari jalan yang terbaik dengan maksud perlakuan serta akomodasi terhadap para tahanan kepolisian dapat disesuaikan dengan prinsip yang berlaku, yaitu presumption of innocence. Selanjutnya, petisi 13 tersebut ditutup dengan harapan Kapoiri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan mewujudkan tanggung jawabnya sebagai Kapolri terhadap korban-korban tindakan kekerasan anak buahnya. Ke-13 individu yang ikut menandatangani petisi tersebut adalah Bunyamin W, Waluya Ds, Asmara Nababan, DA Peransi, Farida Syuman, Juwono Sudarsono, Taufiq Ismail, Ras Siregar, Deddy Sutomo, Syahril Latif, Henk Tombokan, Jopie Lasut, dan Boellie Londa. Atas dasar kondisi tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran. Polri tidak mau gara-gara ulah segelintir oknum, nama baik dan prestasi Polri jatuh. Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan akhirnya memerintahkan seluruh Kepala Daerah Kepolisian (Kadapol) di seluruh Indonesia untuk mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum terhadap oknum/petugas-petugas polisi yang terlibat dalam tindak kekerasan terhadap tahanan atau yang bertindak di luar kewenangan mereka.

Tindakan Kapolri berikutnya adalah menginstruksikan kepada Kadapol agar dalam melaksanakan tugasnya para Kadapol melakukan upaya peningkatan dan menyempurnakan pengawasan atas jalannya penangkapan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan. Seiain itu, segala tindakan yang berhubungan dengan suatu pemeriksaan tindak pidana, khususnya pemeriksaan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran/tindak kekerasan terhadap para tahanan agar diberlakukan hukuman berupa tindakan skors atau pemberhentian sementara. Di samping mengambil tindakan terhadap anggotanya yang melakukan tindakan pelanggaran, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan melakukan upaya preventif terhadap penyalahgunaan dalam pemeriksaan suatu tindak pidana, dengan tujuan agar tindakan-tindakan yang memalukan serta mencoreng institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak terulang lagi itu.