Jelaskan Peran Resmi dan Konstitusional dari Monarki Denmark

Berdasarkan konstitusi Denmark, Monarki Denmark bertindak sebagai Kepala Negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Denmark, adalah pemegang eksekutif dan bersama dengan Folketing memegang kekuasaan legislatif. Raja/ratu memiliki kekuasaan untuk menolak memberikan persetujuan atas ruu serta dapat mengangkat dan memberhentikan perdana menteri atau menteri-menteri kabinet dengan atau tanpa alasan resmi. Bagaimanapun tidak ada raja/ratu yang menggunakan kekuasaan ini setelah Raja Christian X membubarkan pemerintahan pada tanggal 28 Maret 1920, memicu Krisis Paskah 1920.

Ketika membaca Konstitusi Denmark tahun 1953 penting untuk diingat bahwa penggunaan kata raja, dalam konteks melakukan tindakan negara, dipahami oleh ahli hukum Denmark untuk dibaca sebagai Pemerintah (terdiri dari Perdana Menteri dan menteri lainnya). Ini adalah konsekuensi logis dari pasal 12, 13 dan 14, yang semuanya pada dasarnya menetapkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada raja hanya dapat dilakukan melalui menteri, yang bertanggung jawab atas semua tindakan, sehingga menghilangkan tanggung jawab politik atau hukum dari Raja.

Saat ini Ratu mendelegasikan banyak wewenang kerajaan melalui menteri-menteri kabinet, mengizinkan ratu untuk terlibat dalam peran seremonial yang telah diatur dalam konstitusi. Perdana Menteri dan kabinet menghadiri pertemuan rutin dengan Dewan Negara, yang dipimpin oleh ratu dan memberikan persetujuan kerajaan untuk undang-undang yang dibuat. Perdana menteri dan Menteri Luar Negeri secara rutin akan melaporkan kondisi politik saat itu. Ratu menjadi tuan rumah dalam setiap kunjungan kenegaran pemimpin negara lain, melakukan kunjungan kenegaraan, menerima surat kepercayaan para duta besar negara sahabat, dan menandatangani penunjukan duta besar Denmark untuk negara sahabat. Konvensi mengatur pengangkatan perdana menteri setelah pemilu dapat dilakukan setelah berkonsultasi dengan perwakilan dari partai politik dimana ratu mengundang pemimpin suatu partai dengan dukungan sejumlah suara mayoritas di Folketing untuk membentuk sebuat pemerintahan. Jika sudah terbentuk maka ratu akan melantiknya secara resmi.