Jabarkan Ekonomi dari Jerman Nazi

Saat meraih kekuasaan, permasalahan ekonomi paling mendesak yang dihadapi Nazi adalah angka pengangguran nasional yang mencapai 30 persen. Hitler menunjuk ekonom Hjalmar Schacht, seorang teknokrat yang bukan anggota Partai Nazi, sebagai Presiden Reichsbank dan Menteri Perekonomian. Ia menciptakan skema pendanaan melalui defisit pada bulan Mei 1933, memodali proyek-proyek dengan penerbitan surat sanggup bayar yang disebut surat Mefo. Ketika surat Mefo dipakai sebagai alat bayar, Reichsbank mencetak uang. Hitler dan tim ekonominya mengharapkan perluasan wilayah akan menyediakan dana untuk membayar utang nasional yang melonjak. Kebijakan Schacht mendongkrak lapangan pekerjaan melalui proyek-proyek pekerjaan umum dan berhasil mengurangi angka pengangguran dengan cepat, yang tercepat dari negara mana pun pada masa Depresi Hebat. Namun, pemulihan ekonomi yang terjadi tidak merata; pengurangan jam kerja dan terganggunya ketersediaan kebutuhan pokok menyebabkan kekecewaan terhadap pemerintahan Nazi pada awal 1934.

Pada Oktober 1933, pabrik pesawat Junkers diambil alih pemerintah. Setelah bekerja sama dengan produsen pesawat lain dan di bawah arahan Menteri Penerbangan Göring, produksinya meningkat. Dari 3.200 pekerja yang memproduksi 100 unit pesawat per tahun pada 1932, industri ini berkembang dengan mempekerjakan 250 ribu orang dan memproduksi lebih dari 10.000 pesawat sepuluh tahun kemudian.

Birokrasi yang rumit diciptakan untuk mengatur impor bahan baku dan barang jadi dengan tujuan meniadakan persaingan asing di pasar Jerman dan dengan demikian meningkatkan neraca pembayaran negara. Nazi mendorong pengembangan industri bahan sintetis untuk menggantikan bahan seperti minyak dan tekstil. Ketika pasar mengalami keberlimpahan dan harga minyak rendah, pada 1933 pemerintah Nazi menyepakati perjanjian bagi hasil dengan IG Farben, menjamin bahwa mereka memperoleh pengembalian modal 5 persen yang diinvestasikan di pabrik pengolahan minyak di Leuna. Perolehan laba yang melebihi jumlah tersebut akan disetorkan kepada Reich. Pada 1936, Farben menyesali kesepakatan tersebut karena investasi tersebut menghasilkan banyak kelebihan laba. Dalam upayanya mengamankan pasokan minyak bumi yang memadai pada masa perang, Jerman menekan Rumania untuk menandatangani perjanjian dagang pada bulan Maret 1939.

Proyek pekerjaan umum besar yang dibiayai dengan pengeluaran defisit meliputi pembangunan jaringan Autobahnen (jalan bebas hambatan) dan penyediaan dana bagi program yang diprakarsai pemerintah sebelumnya untuk perbaikan perumahan dan pertanian. Untuk merangsang pertumbuhan industri konstruksi, kredit ditawarkan kepada bisnis swasta dan subsidi disediakan untuk pembelian dan perbaikan rumah. Dengan persyaratan bahwa istri akan berhenti bekerja, pinjaman hingga 1.000 Reichsmark diberikan bagi pasangan muda keturunan Arya yang ingin menikah, dan jumlah yang harus dilunasi dipotong sebesar 25 persen untuk setiap anak yang dilahirkan. Aturan wanita hanya boleh bekerja di rumah dicabut pada tahun 1937 karena terjadi kekurangan pekerja terampil.

Hitler menginginkan kepemilikan mobil yang meluas sebagai bagian dari Jerman baru dan memerintahkan Ferdinand Porsche merancang KdF-wagen (mobil "Kuat dengan Sukacita"), dimaksudkan sebagai mobil yang bisa dibeli oleh semua kalangan. Sebuah prototipe ditampilkan dalam Pameran Motor Internasional di Berlin pada 17 Februari 1939. Dengan pecahnya Perang Dunia II, pabrik beralih fungsi memproduksi kendaraan militer. Tidak ada unit yang terjual hingga perang selesai, dan kelak mobil ini dinamai Volkswagen (mobil rakyat).

Angka pengangguran mencapai enam juta orang saat Nazi mengambil alih kekuasaan pada tahun 1933 turun menjadi satu juta pada 1937. Sebagian pengurangan ini diakibatkan dikeluarkannya wanita dari angkatan kerja. Upah riil turun 25 persen antara tahun 1933 dan 1938. Setelah pembubaran serikat buruh pada bulan Mei 1933, anggarannya disita dan para pemimpinnya ditangkap, termasuk mereka yang mencoba bekerja sama dengan NSDAP. Organisasi baru, Serikat Buruh Jerman, didirikan dan berada di bawah naungan fungsionaris NSDAP Robert Ley. Rata-rata jam kerja mingguan adalah 43 jam pada tahun 1933, dan meningkat menjadi 47 jam pada 1939.

Pada awal 1934, tujuan ekonomi bergeser ke arah mempersenjatai negara. Pada 1935, pengeluaran militer menghabiskan 73 persen dari total pengeluaran pemerintah. Pada 18 Oktober 1936, Hitler menunjuk Göring sebagai Kepala Rencana Empat Tahun, yang bertujuan mempercepat proses persenjataan negara. Selain mencanangkan pembangunan kilat pabrik baja, pabrik karet sintetis, dan pabrik lainnya, Göring menerapkan pengendalian harga dan upah serta membatasi penerbitan dividen saham. Pengeluaran besar dianggarkan untuk persenjataan meskipun menimbulkan defisit. Rencana yang diumumkan pada akhir 1938 untuk membangun angkatan laut dan angkatan udara secara besar-besaran tidak dapat diwujudkan karena Jerman kekurangan anggaran dan sumber daya material untuk membangun satuan militer yang direncanakan, serta akibat terbatasnya bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikannya. Dengan diperkenalkannya wajib militer pada tahun 1935, Reichswehr, yang dibatasi sampai 100.000 prajurit sesuai ketentuan Perjanjian Versailles, dikembangkan menjadi 750.000 prajurit yang aktif berdinas pada awal Perang Dunia II, dan satu juta lebih menjadi prajurit cadangan. Pada Januari 1939, angka pengangguran turun menjadi 301.800 dan turun lagi menjadi 77.500 pada bulan September.

Ekonomi masa perang dan kerja paksa

Ekonomi perang Nazi adalah ekonomi campuran yang menggabungkan pasar bebas dengan perencanaan terpusat. Menurut sejarawan Richard Overy, ekonomi Jerman Nazi berada di tengah-tengah ekonomi terencana ala Uni Soviet dan sistem kapitalis ala Amerika Serikat.

Pada tahun 1942, setelah kematian Menteri Persenjataan Fritz Todt, Hitler menunjuk Albert Speer sebagai penggantinya. Penjatahan barang-barang konsumsi pada masa perang menyebabkan meningkatnya tabungan individu, dan dananya kemudian dipinjamkan kepada pemerintah untuk membiayai perang. Pada 1944, peperangan menguras 75 persen produk domestik bruto Jerman, lebih tinggi jika dibandingkan dengan 60 persen di Uni Soviet dan 55 persen di Britania Raya. Speer meningkatkan produksi kebutuhan perang dengan meningkatkan perencanaan dan kendali terpusat, mengurangi produksi barang-barang konsumsi, dan memanfaatkan kerja paksa dan perbudakan. Ekonomi masa perang Jerman pada akhirnya sangat bergantung pada pekerja paksa. Jerman mengimpor dan memperbudak sekitar 12 juta orang dari 20 negara Eropa untuk bekerja di pabrik dan ladang. Sekitar 75 persen di antaranya berasal dari Eropa Timur. Pekerja ini banyak yang menjadi korban pengeboman Sekutu karena tidak menerima perlindungan memadai dari serangan udara. Kondisi hidup yang buruk menyebabkan tingginya angka penyakit, luka-luka, dan kematian, serta maraknya sabotase dan aksi kriminal. Ekonomi masa perang juga bergantung pada perampasan besar-besaran, awalnya melalui penyitaan harta benda Yahudi oleh negara dan kemudian dengan menjarah sumber daya di wilayah yang diduduki.

Pekerja asing yang dibawa ke Jerman digolongkan ke dalam empat klasifikasi: pekerja tamu, internir militer, pekerja sipil, dan pekerja Timur. Setiap kelompok tunduk pada peraturan yang berbeda. Nazi mengeluarkan larangan hubungan seksual antara warga Jerman dan pekerja asing.

Pada tahun 1944, lebih dari setengah juta wanita bertugas sebagai regu penolong di angkatan bersenjata Jerman. Jumlah wanita Jerman yang bekerja hanya meningkat sebanyak 271.000 (1,8 persen) dari 1939 sampai 1944. Akibat dikuranginya produksi barang-barang konsumsi, para wanita hengkang dari industri tersebut dan kemudian bekerja di sektor ekonomi perang. Mereka juga melakukan pekerjaan yang sebelumnya dipegang oleh laki-laki, terutama di sektor pertanian dan di toko-toko milik keluarga.

Pengeboman strategis besar-besaran oleh Sekutu menyasar kilang pengolahan minyak dan bensin, serta sistem transportasi Jerman, terutama jaringan rel dan terusan. Industri persenjataan mulai lumpuh pada September 1944. Pada bulan November, bahan bakar batu bara tidak bisa lagi didistribusikan dan produksi persenjataan baru tak mungkin lagi dilakukan. Menurut Overy, pengeboman Sekutu meningkatkan beban ekonomi perang Jerman dan memaksa mengalihkan seperempat tenaga kerja dan sektor industrinya untuk membangun pertahanan udara; menurut Overy pengalihan ini kemungkinan besar telah mempercepat berakhirnya perang.

Eksploitasi keuangan di wilayah taklukan

Selama perang, Nazi melakukan banyak penjarahan di daerah Eropa yang diduduki. Sejarawan dan wartawan perang William L. Shirer menulis: "Jumlah total jarahan [Nazi] tidak akan pernah diketahui; terbukti melampaui yang dapat dihitung manusia secara akurat." Cadangan emas dan harta asing lainnya disita dari bank nasional di negara yang diduduki, sedangkan "biaya pendudukan" yang besar dibebankan pada negara yang bersangkutan. Pada masa perang, Nazi menghitung biaya pendudukan yang diterimanya sebesar 60 miliar Reichsmark, dengan Prancis membayar sebesar 31,5 miliar. Banque de France terpaksa memberikan kredit sebesar 4,5 miliar Reichsmark kepada Jerman, sedangkan 500.000 Reichsmark dibebankan kepada Prancis Vichy oleh Nazi dalam bentuk "imbalan" dan biaya lain-lain. Nazi mengeksploitasi negara-negara taklukan lainnya dengan cara yang sama. Setelah perang, Survei Pengeboman Strategis Amerika Serikat menyimpulkan Jerman telah meraup 104 miliar Reichsmark dalam bentuk biaya pendudukan dan pemindahan kekayaan lainnya dari negara-negara Eropa yang diduduki, termasuk dua pertiga produk domestik bruto Belgia dan Belanda.

Penjarahan Nazi juga meliputi koleksi seni pribadi dan publik, artefak, logam mulia, buku, dan barang pribadi. Hitler dan Göring secara khusus berhasrat menguasai karya seni rampasan dari negara Eropa yang diduduki Jerman: Hitler berencana menyimpan karya seni curian tersebut di galeri Führermuseum (Museum Pemimpin) yang direncanakan dibangun, sedangkan Göring ingin melengkapi koleksi pribadinya. Göring, yang menjarah hampir seluruh peninggalan karya seni Polandia dalam kurun enam bulan setelah invasi Jerman, berhasil mengumpulkan koleksi seni bernilai lebih dari 50 juta Reichsmark. Pada tahun 1940, Gugus Tugas Reichsleiter Rosenberg dibentuk untuk menjarah karya seni dan peninggalan budaya dari koleksi publik dan pribadi, perpustakaan, dan museum di seluruh Eropa. Prancis mengalami penjarahan paling parah. Sekitar 26.000 gerbong kereta berisi harta karun seni, perabotan, dan barang jarahan lainnya dikirim ke Jerman dari Prancis. Pada Januari 1941, Rosenberg memperkirakan harta yang dijarah dari Prancis bernilai lebih dari satu miliar Reichsmark. Selain itu, tentara Jerman menjarah atau membeli hasil bumi dan pakaian (barang-barang yang semakin sulit didapatkan di Jerman) untuk dikirim pulang.

Barang dan bahan baku juga dirampas. Di Prancis, sekitar 9.000.000 ton biji-bijian disita selama perang, termasuk 75 persen persediaan gandum. Selain itu, 80 persen cadangan minyak negara dan 74 persen produksi baja Prancis diangkut ke Jerman. Nilai hasil rampasan ini diperkirakan 184,5 miliar franc. Di Polandia, penjarahan bahan baku oleh Nazi telah dimulai sebelum invasi Jerman.

Setelah Operasi Barbarossa, Uni Soviet juga dijarah. Pada tahun 1943 saja, 9.000.000 ton biji-bijian, 2.000.000 ton pakan, 3.000.000 ton kentang, dan 662.000 ton daging dikirim ke Jerman. Selama pendudukan Jerman, sekitar 12 juta babi dan 13 juta domba diambil. Nilai penjarahan ini diperkirakan mencapai 4 miliar Reichsmark. Nilai ini relatif rendah dibanding negara-negara yang diduduki di Eropa Barat, kemungkinan karena pertempuran sengit di Front Timur.