Jelaskan Politik dari Etiopia

Ethiopia adalah republik parlementer federal, di mana Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan, dan Presiden adalah kepala negara tetapi sebagian besar kekuasaan berupa seremonial. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah dan kekuasaan legislatif federal berada di tangan pemerintah dan dua kamar parlemen. Dewan Federasi adalah majelis tinggi legislatif bikameral dengan 108 kursi, dan majelis rendah adalah Dewan Perwakilan Rakyat (HoPR) dengan 547 kursi. Dewan Federasi dipilih oleh dewan daerah sedangkan anggota parlemen dari HoPR dipilih secara langsung, pada gilirannya, mereka memilih presiden untuk masa jabatan enam tahun dan perdana menteri untuk masa jabatan 5 tahun.

Peradilan Ethiopia terdiri dari sistem ganda dengan dua struktur pengadilan: pengadilan federal dan negara bagian. Konstitusi FDRE memberikan otoritas yudisial federal kepada Mahkamah Agung Federal yang dapat membatalkan dan meninjau kembali keputusan pengadilan federal yang lebih rendah; namun ia memiliki divisi reguler yang ditugaskan untuk kesalahan hukum mendasar. Selain itu, Mahkamah Agung dapat melakukan sidang keliling di lima negara bagian pada tingkat federal atau "area yang ditunjuk untuk yurisdiksinya" jika dianggap "diperlukan untuk memberikan keadilan yang efisien".

Menurut Indeks Demokrasi yang diterbitkan oleh Economist Intelligence Unit yang berbasis di Inggris pada akhir 2010, Ethiopia adalah "rezim otoriter", peringkat ke-118 paling demokratis dari 167 negara. Ethiopia telah turun 13 peringkat sejak 2008, dan laporan tahun 2010 mengaitkan penurunan tersebut dengan tindakan keras pemerintah terhadap kegiatan oposisi, media, dan masyarakat sipil sebelum pemilihan parlemen 2010, yang menurut laporan itu telah menjadikan Ethiopia de facto negara satu partai.