Saya mau tau Setelah perang dari Federasi Bosnia dan Herzegovina

Berdasarkan Perjanjian Dayton tahun 1995 yang mengakhiri perang empat tahun, Federasi Bosnia dan Herzegovina didefinisikan sebagai salah satu dari dua entitas Bosnia dan Herzegovina, meliputi 51% wilayah negara, di samping Republika Srpska. Struktur kanton-kanton dan federal disusun agak lamban setelah perang usai. Kelompok-kelompok separatis Kroasia Herzeg-Bosnia bermunculan dan berfungsi berdampingan dengan Federasi hingga tahun 1996–97, ketika mereka ditumpas. Pada tanggal 8 Maret 2000, Distrik Brčko dibentuk sebagai distrik otonom di dalam Bosnia dan Herzegovina, yang wilayahnya berasal dari bagian-bagian kecil dari kedua-dua entitas. Distrik Brčko kini merupakan kondominium yang dimiliki oleh kedua-dua entitas.

Pada tahun 2001–2002, Perwakilan Tinggi untuk Bosnia dan Herzegovina (Office of the High Representative, disingkat OHR) memberlakukan perubahan atas Konstitusi Federasi dan undang-undang pemilihan umumnya, untuk mematuhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina mengenai kesetaraan politik bagi ketiga-tiga etnis yang ada (U-5/98). Ini memicu keluhan dari etnis Kroasia, yang menyatakan bahwa mereka kehilangan hak perwakilan karena etnis Bosnia menjadi pihak mayoritas di dalam majelis tinggi juga.

Politisi etnis Kroasia yang kecewa segera membentuk Majelis Nasional Kroasia, mengadakan referendum yang berbarengan dengan pemilihan umum dan mengumumkan pemerintahan sendiri mereka di dalam wilayah-wilayah mayoritas etnis Kroasia di dalam Federasi. Upaya-upaya mereka segera berakhir setelah dilakukannya tindakan keras oleh pasukan penata stabilitas dan ditempuhnya proses-proses hukum.

Kecewa dengan perwakilan etnis Kroasia di dalam Federasi, partai-partai politik dari etnis Kroasia memaksa diri membentuk unit federal mayoritas Kroasia di dalam Bosnia dan Herzegovina, dan bukan berupa kanton-kanton. SDA dan partai-partai etnis Bosnia lainnya sangat menentang ini. Pada bulan September 2010, International Crisis Group memperingatkan bahwa "silang sengketa di antara para pemimpin etnis Bosnia dan Kroasia dan sistem administratif yang tidak berfungsi telah melumpuhkan pengambilan putusan, menempatkan entitas di ambang kepailitan dan memicu kerusuhan sosial". Pada bulan Januari 2017, Majelis Nasional Kroasia menyatakan bahwa "jika Bosnia dan Herzegovina ingin berkelanjutan, maka harus dilakukan penataan ulang wilayah administratif, yang akan melibatkan satu unit federal bagi wilayah mayoritas etnis Kroasia. Ini masih menjadi tuntutan permanen dari etnis Kroasia di negara Bosnia dan Herzegovina."

Pemilihan umum Bosnia tahun 2010 menghasilkan pemerintahan federasi yang dibentuk oleh Partai Demokratik Sosial (disingkat SDP) tanpa persetujuan partai-partai politik etnis Kroasia. Ini mengarah pada sebuah krisis politik.

Sejalan dengan pembicaraan yang difasilitasi oleh Uni Eropa mengenai perkara Sejdić dan Finci melawan pemerintah Bosnia dan Herzegovina, pada bulan Februari 2013 kedutaan besar Amerika Serikat mendukung sebuah kelompok kerja ahli yang menyodorkan 188 sarannya kepada Dewan Perwakilan Bosnia dan Herzegovina pada tahun 2013, untuk mengatasi struktur pemerintahan yang rumit dan mahal dengan pembagian tanggung jawab yang tumpang tindih dengan Federasi, kanton-kanton dan munisipalitas sebagaimana diatur dalam Konstitusi Federasi. Saran-saran itu pada akhirnya tidak dijalankan oleh Parlemen.

Menyusul upaya banding yang dilakukan oleh Božo Ljubić dari HDZ BiH, pada bulan Desember 2016 Mahkamah Konstitusi Bosnia dan Herzegovina menghapus rumus elektoral bagi pemilihan tidak langsung untuk membentuk Dewan Rakyat Federasi, ini berarti bahwa tidak ada jaminan terbentuknya perwakilan yang sah dari rakyat suatu daerah pemilihan. Terlebih, putusan tersebut tidak sesuai dengan pendapat "amicus curiae" dari Komisi Venesia tentang perkara serupa. Menindaklanjuti minimnya perubahan produk hukum untuk memperbaiki Undang-Undang Pemilihan Umum, pada Musim Panas 2018 Komisi Pemilihan Umum Bosnia dan Herzegovina untuk sementara waktu memberlakukan rumus baru untuk membentuk komposisi Dewan Rakyat, menurut rumus perwakilan minimal (satu wakil untuk tiap-tiap rakyat per daerah pemilihan per kanton) dan memperhatikan hasil sensus penduduk tahun 2013.

Kecewa dengan hilangnya posisi etnis Kroasia di dalam Kepresidenan Bosnia dan Herzegovina kepada Željko Komšić pada pemilihan umum 2018, pemimpin HDZ BiH Dragan Čović segera menolak membentuk pemerintahan entitas Federasi baru dengan SDA. Kabinet tahun 2014–2018 yang dipimpin oleh Fadil Novalić dari SDA tetap bertindak sebagai pemerintah pengemban. Presiden Federasi, Marinko Čavara dari HDZ BiH, juga menolak untuk memilih hakim-hakim baru bagi Mahkamah Konstitusi Federasi, yang hingga kini hanya terdiri dari 5 orang hakim yang seharusnya 9 (jumlah minimum untuk tercapainya kuorum); panelnya atas veto-veto ‘kepentingan nasional yang vital’ tidaklah dapat berfungsi jika hanya ada 3 hakim dari yang seharusnya 7 orang.