Jabarkan Pasca-kemerdekaan dari Kereta Api Indonesia

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945, pekerja perusahaan kereta api yang tergabung dalam Angkatan Moeda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari Jepang. Pada tanggal 28 September 1945, pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya menegaskan bahwa mulai hari itu kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia sehingga Jepang sudah tidak berhak untuk mencampuri urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya tanggal 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Repoeblik Indonesia (DKARI) sebagai operator kereta api di wilayah Republik Indonesia saat itu. Sementara itu, pemerintah Belanda lalu juga membentuk sebuah konsorsium antara perusahaan kereta api milik pemerintah dan swasta dengan nama Staatsspoorwegen/Verenigde Spoorwegbedjrif (SS/VS).

Hingga tanggal 31 Desember 1949, DKARI dan SS/VS pun sama-sama berbisnis sebagai operator kereta api di Indonesia, tetapi sesuai hasil Konferensi Meja Bundar, pemerintah Indonesia kemudian resmi mengambil alih aset milik pemerintah Hindia Belanda, termasuk SS/VS, sehingga pada tanggal 1 Januari 1950, pemerintah menggabungkan DKARI dan SS/VS untuk membentuk Djawatan Kereta Api (DKA). Pada tahun 1963, pemerintah mengubah jawatan tersebut menjadi sebuah perusahaan negara (PN) dengan nama PN Kereta Api (PNKA). Pada tanggal 15 September 1971, pemerintah kembali mengubah perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan jawatan (Perjan) dengan nama Perjan Kereta Api (PJKA). Pada tanggal 2 Januari 1991, pemerintah kembali mengubah perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Kereta Api (Perumka). Pada tanggal 1 Juni 1999, pemerintah kembali mengubah perusahaan ini menjadi sebuah persero dengan nama PT Kereta Api (Persero) atau biasa disingkat menjadi PTKA.

Pada akhir Maret 2007, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007, yang menegaskan bahwa investor swasta maupun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menyelenggarakan angkutan kereta api di Indonesia. Dengan demikian, pemberlakuan undang-undang tersebut secara hukum mengakhiri monopoli perusahaan ini dalam mengoperasikan kereta api di Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 2008, perusahaan ini memisahkan Divisi Angkutan Perkotaan Jabotabek menjadi PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ) agar dapat lebih fokus dalam mengelola kereta api komuter di daerah Jakarta dan sekitarnya. Pada tahun 2009, perusahaan ini resmi menjadi anggota dari Uni Kereta Api Internasional (UIC). Pada bulan Mei 2010, perusahaan ini mengubah namanya seperti sekarang.

Pada tahun 2012, perusahaan ini mulai memberlakukan pemesanan tiket H-90 untuk kereta api komersial dan sistem boarding pass di stasiun. Setahun kemudian, perusahaan ini juga mulai memberlakukan sistem tiket elektronik untuk KRL. Pada tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan kereta api bandara pertama di Indonesia, yakni di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Pada tahun 2014 juga, perusahaan ini meluncurkan aplikasi KAI Access. Pada bulan Maret 2015, perusahaan ini meluncurkan vending machine untuk mempermudah penumpang dalam membeli tiket di stasiun. Pada bulan Desember 2015, perusahaan ini mulai mengoperasikan Kereta api Kertajaya dengan membawa 14 unit kereta penumpang sekali jalan. Pada bulan Desember 2015 juga, perusahaan ini meluncurkan kereta khusus yang dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan nama RailClinic. Selama tahun 2015, jumlah penumpang kereta api mencapai 325,94 juta.

Pada tahun 2016, perusahaan ini mulai mengoperasikan Stasiun JICT di Tanjung Priok. Pada tahun 2017, PT KAI Commuter Jabodetabek mengubah namanya menjadi PT Kereta Commuter Indonesia  Pada akhir tahun 2017, perusahaan ini mulai menguji coba pengoperasian Kereta api Bandara Soekarno-Hatta. Pada bulan Mei 2018, perusahaan ini meluncurkan Kereta api Bandara Minangkabau. Pada bulan Juni 2018, perusahaan ini meluncurkan kereta kelas sleeper. Pada bulan Agustus 2018, perusahaan ini mulai mengoperasikan LRT Sumatera Selatan. Pada bulan April 2019, perusahaan ini meresmikan fasilitas ruang kerja bersama di sejumlah stasiun besar dan mulai memasang pendingin udara di lokomotif. Pada bulan Mei 2019, perusahaan ini mulai mengoperasikan Kereta api Bandara YIA. Pada bulan Desember 2019, perusahaan ini mulai mengoperasikan Kereta api Bandara Adi Soemarmo.

Pada tanggal 8 Mei 2020, Didiek Hartantyo ditunjuk sebagai Direktur Utama perusahaan ini menggantikan Edi Sukmoro yang menjabat sebelumnya. Pada bulan Juni 2020, melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan MRT Jakarta, perusahaan ini meluncurkan empat stasiun terpadu, yakni Stasiun Tanah Abang, Stasiun Sudirman, Stasiun Pasar Senen, dan Stasiun Juanda. Pada bulan September 2020, perusahaan ini berkolaborasi dengan Blue Bird untuk memudahkan penumpangnya dalam memesan angkutan lanjutan di stasiun. Perusahaan ini juga meresmikan skybridge di Stasiun Bandung. Pada bulan November 2020, perusahaan ini menjadi BUMN pertama yang mendapat investasi dari pemerintah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) secara utuh sebesar Rp 3,5 triliun.

Pada bulan September 2021, perusahaan ini mempersingkat waktu tempuh Kereta api Argo Bromo Anggrek, Kereta api Argo Wilis, Kereta api Argo Lawu, dan Kereta api Argo Dwipangga, dan Kereta api Taksaka. Perusahaan ini juga meluncurkan layanan Wi-Fi gratis di Kereta api Argo Bromo Anggrek, Kereta api Argo Lawu, Kereta api Argo Dwipangga, Kereta api Argo Wilis, Kereta api Taksaka, dan Kereta api Argo Parahyangan. Pada bulan September 2021 juga, perusahaan ini meluncurkan layanan live cooking di atas Kereta api Argo Bromo Anggrek, Kereta api Argo Lawu, Kereta api Argo Dwipangga, Kereta api Taksaka, dan Kereta api Argo Wilis.