Jelaskan Otoritas Adat dari Kaledonia Baru

Masyarakat Kanak memiliki beberapa lapisan otoritas adat, dari 4.000-5.000 klan berbasis keluarga dengan delapan wilayah adat ( aires coutumières ) yang membentuk wilayah. Setiap kaln dipimpin oleh kepala marga dan terdiri dari 341 suku, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku. Suku-suku yang lebih dikelompokkan menjadi 57 kumpulan adat ( chefferies ), masing-masing dipimpin oleh seorang kepala kepala, dan membentuk subdivisi administratif daerah adat.

Perwakilan Adat terdiri dari 16 anggota yang ditunjuk oleh masing-masing dewan tradisional, dengan dua wakil per masing-masing wilayah adat. Dalam perannya sebagai penasihat, Perwakilan Adat harus berkonsultasi pada proposal hukum "tentang identitas Kanak "sebagaimana didefinisikan dalam Nouméa Accord. Ini juga memiliki peran musyawarah pada proposal hukum yang akan mempengaruhi identitas, undang-undang adat sipil, dan sistem pertanahan. Seorang presiden baru ditunjuk setiap tahun pada bulan Agustus atau September, dan presiden bergilir antara delapan wilayah adat.

Orang Kanak meminta bantuan kepada otoritas adat mengenai hal-hal sipil seperti perkawinan, adopsi, warisan, dan beberapa masalah tanah. Pemerintahan Prancis biasanya menghormati keputusan yang dibuat dalam sistem adat. Namun, yurisdiksi mereka tajam dalam hal pidana, karena beberapa hal yang berkaitan dengan sistem peradilan adat, termasuk penggunaan hukuman fisik, dipandang sebagai bentrok dengan kewajiban hak asasi manusia dari Prancis.