Jelaskan Negosiasi dan hasilnya dari Norodom Sihanouk

Setelah beberapa kali pelaksanaan negosiasi yang dimediasi oleh Deng dan perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew, FUNCINPEC, KPNLF, dan Khmer Merah sepakat untuk membentuk Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD) pada bulan Juni 1982. KPKD dikepalai oleh Sihanouk, dan bertindak sebagai pemerintahan dalam pengasingan. Perserikatan Bangsa Bangsa menolak resolusi untuk mengakui RRK sebagai pemerintah Kamboja yang sah dan secara otomatis mengakui Norodom Sihanouk selaku Pemimpin Kamboja yang sah di mata dunia internasional.

Sebagai ketua KPKD, Sihanouk gagal bernegosiasi bersama dengan pemerintah Tiongkok selama lebih dari lima tahun berikutnya, untuk menengahi penyelesaian politik dalam rangka mengakhiri pendudukan Vietnam di Kamboja. Pada masa-masa tersebut, Sihanouk melantik dua putranya, Norodom Chakrapong dan Norodom Ranariddh, untuk memimpin ANS. Chakrapong dilantik sebagai wakil ketua staf untuk ANS pada Maret 1985, sementara Ranariddh memegang dua jabatan sekaligus yakni sebagai Panglima dan Kepala Staf ANS pada bulan Januari 1986, menggantikan Tam.

Pada Desember 1987, Perdana Menteri pemerintahan RRK, Hun Sen, bertemu pertama kalinya dengan Sihanouk untuk membicarakan akhir Perang Kamboja-Vietnam. Pada bulan Juli 1988, Menteri Luar Negeri Indonesia pada waktu itu, Ali Alatas, menjadi mediator pembicaraan pertama antara empat faksi Kamboja yang berperang yang terdiri dari FUNCINPEC, Khmer Merah, KPNLF, dan pemerintah RRK terkait masa depan Kamboja. Dua pertemuan berikutnya diadakan di Februari dan Mei 1989; karena seluruh kegiatan tersebut diadakan di Istana Bogor, sekitaran Jakarta, pertemuan tersebut dikenal sebagai Jakarta Informal Meetings (JIM).

Pada bulan Juli 1989, Ali Alatas bergabung dengan Menteri Luar Negeri Prancis Roland Dumas dalam pembukaan Konferensi Perdamaian Paris. Konferensi tersebut ditujukan terkait rencana penarikan pasukan Vietnam dan rencana pembagian kekuasaan dalam pemerintahan Kamboja pada masa mendatang. Pada bulan berikutnya, Sihanouk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden FUNCINPEC namun masih tetap menjabat di organisasi tersebut sebagai anggota biasa. Pada bulan September 1990, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendukung pendirian Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNTK), sebuah badan administratif yang bertugas untuk mengurusi urusan kedaulatan Kamboja untuk sementara waktu sampai pemilihan yang didukung PBB diadakan. Pembentukan DNTK kemudian diratifikasi dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 668. Pada bulan Juli 1991, Sihanouk keluar dari FUNCINPEC dan terpilih sebagai ketua DNTK.