Gw mau tau Pelaksanaan kekuasaan (1987–1990) dari Mahathir Mohamad

Bayangan dominasi politik Mahathir usai pemilu 1986 tidak berlangsung lama. Pada tahun 1987, Tengku Razaleigh Hamzah menantang Mahathir dalam perebutan kursi presiden UMNO dan perdana menteri. Karier Razaleigh semakin memburuk pada era Mahathir. Ia diturunkan dari Menteri Keuangan menjadi Menteri Perdagangan dan Industri. Razaleigh didukung oleh Musa yang setahun sebelumnya mundur dari jabatan wakil perdana menteri. Meski Musa dan Mahathir awalnya sekutu dekat, keduanya berselisih pada masa pemerintahan Mahathir. Musa mengklaim bahwa Mahathir tidak lagi memercayainya. Razaleigh dan Musa bertarung merebut jabatan presiden dan wakil presiden UMNO melawan Mahathir dan wakilnya yang baru, Ghafar Baba. Kedua pasangan ini masing-masing dikenal dengan sebutan Tim B dan Tim A. Tim A Mahathir didukung pers, sebagian besar pejabat tinggi partai, dan bahkan Iskandar, kini Raja Malaysia. Dalam pemilu tanggal 24 April 1987, Tim A menang. Mahathir terpilih lagi dengan selisih kecil. Ia mendapat 761 suara delegasi partai, sedangkan Razaleigh mendapat 718. Ghafar Baba mengalahkan Musa dengan selisih yang agak besar. Mahathir kemudian memecat tujuh pendukung Tim B dari kementeriannya, sedangkan Tim B menolak mengakui kekalahan dan mengajukan gugatan hukum. Pada Februari 1988, Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa UMNO adalah organisasi ilegal karena sebagian cabangnya tidak terdaftar secara resmi. Setiap faksi berlomba mendaftarkan partai baru dengan nama UMNO. Kubu Mahathir berhasil mendaftarkan nama "UMNO Baru", sedangkan permohonan pendaftaran "UMNO Malaysia" oleh Tim B ditolak. UMNO Malaysia, di bawah kepemimpinan Tengku Razaleigh Hamzah dan didukung mantan PM Abdul Rahman dan Hussein, memutuskan mendirikan partai Semangat 46.

Setelah selamat dari krisis politik, setidaknya sementara, Mahathir mulai menantang cabang yudisial. Ia khawatir putusan pendaftaran UMNO Baru akan dibatalkan oleh banding Tim B. Ia merumuskan amendemen konstitusi lewat parlemen yang menghapus kekuasaan Pengadilan Tinggi untuk melakukan peninjauan hukum. Kini, Pengadilan Tinggi hanya bisa memproses peninjauan hukum sesuai undang-undang khusus yang mengatur kekuasaan tersebut.Presiden Mahkamah Agung, Salleh Abas, menanggapinya dengan mengirim nota protes ke Raja. Mahathir kemudian membebastugaskan Salleh atas "penyalahgunaan kekuasaan parah" karena surat tersebut merupakan pelanggaran protokol. Pengadilan yang dibentuk Mahathir menyatakan Salleh bersalah dan menyarankan kepada Raja agar Salleh dipecat. Lima hakim lain mendukung Salleh dan juga dibebastugaskan oleh Mahathir. Pengadilan baru menolak banding Tim B sehingga faksi Mahathir bisa mempertahankan nama UMNO.

Mahathir mengalami serangan jantung pada awal 1989, tetapi segera pulih dan memimpin Barisan Nasional menuju kemenangan pada pemilu 1990. Semangat 46 gagal merebut kursi di luar negara bagian Kelantan, kampung Razaleigh. Sejak itu, Musa bergabung lagi dengan UMNO.

Pembangunan ekonomi dan krisis keuangan (1990–1998)

Berakhirnya Dasar Ekonomi Baru (DEB) tahun 1990 membuka kesempatan bagi Mahathir untuk menetapkan visi ekonomi Malaysia. Pada tahun 1991, ia meresmikan Wawasan 2020 yang menggariskan rencana Malaysia menjadi negara maju dalam kurun 30 tahun. Pencapaian sasaran ini memerlukan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar tujuh persen produk domestik bruto per tahun. Salah satu rencana Wawasan 2020 adalah melenyapkan batas kesukuan secara bertahap. Wawasan 2020 dilengkapi oleh pengganti DEB, Dasar Pembangunan Nasional (DPN). Menurut DPN, program-program pemerintah yang sebelumnya dirancang untuk mengutamakan bumiputera akan dibuka bagi suku-suku lain. DPN berhasil mencapai salah satu sasaran utamanya, yaitu pengentasan kemiskinan. Tahun 1995, kurang dari sembilan persen penduduk Malaysia hidup miskin dan kesenjangan upah semakin menyusut. Pemerintahan Mahathir memangkas pajak perusahaan dan membebaskan aturan keuangan demi menarik investasi asing. Ekonomi tumbuh lebih dari sembilan persen per tahun sampai 1997. Negara berkembang lainnya pun mencoba meniru kebijakan Mahathir. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 1990-an adalah hasil kebijakan Anwar Ibrahim; ia diangkat sebagai menteri keuangan tahun 1991. Pemerintah menikmati pertumbuhan ekonomi ini dan memenangi pemilu 1995 dengan penambahan suara mayoritas.

Mahathir merintis sejumlah proyek infrastruktur besar pada tahun 1990-an. Salah satunya adalah Multimedia Super Corridor, sebuah kawasan di selatan Kuala Lumpur yang dirancang untuk industri teknologi informasi. Namun, proyek ini gagal menggaet investasi yang diharapkan. Proyek lainnya adalah pembangunan Putrajaya sebagai pusat pelayanan publik Malaysia dan memboyong Formula One Grand Prix ke Sepang. Salah satu pembangunan paling kontroversial era Mahathir adalah Bendungan Bakun di Sarawak. Proyek hidroelektrik ini bertujuan mengalirkan listrik melintasi Laut Cina Selatan untuk memenuhi kebutuhan listrik di Semenanjung Malaysia. Pembangunan dihentikan akibat krisis keuangan Asia.

Krisis keuangan mengancam Malaysia. Nilai ringgit terjun bebas akibat spekulasi mata uang, investasi asing keluar, dan indeks bursa efek utama jatuh lebih dari 75 persen. Atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF), pemerintah memangkas belanja pemerintah dan menaikkan suku bunga, tetapi malah memperparah situasi ekonomi. Pada tahun 1998, Mahathir membatalkan kebijakan tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap IMF dan wakilnya sendiri, Anwar. Ia menaikkan belanja pemerintah dan memperbaiki nilai ringgit terhadap dolar AS. Hasilnya mengejutkan para kritikusnya dan IMF. Malaysia pulih dari krisis keuangan lebih cepat daripada negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Di dalam negeri, ini merupakan kemenangan politik. Di tengah krisis ekonomi 1998, Mahathir memecat Anwar dari jabatan menteri keuangan dan wakil perdana menteri. Mahathir kini dapat mengklaim bahwa ia menyelamatkan ekonomi negara dari kebijakan-kebijakan Anwar.

Dalam dasawarsa kedua masa pemerintahannya, Mahathir kembali berselisih dengan kerajaan Malaysia. Pada tahun 1992, putra Sultan Iskandar, pemain hoki, dilarang mengikuti kejuaraan selama lima tahun karena menyerang lawan. Iskandar kemudian menarik semua tim hoki Johor dari kejuaraan nasional. Ketika keputusannya dikritik oleh seorang pelatih setempat, Iskandar memintanya datang ke istana dan memukulnya. Parlemen federal dengan suara bulat memprotes kelakuan Iskandar. Mahathir memanfaatkan kesempatan ini untuk menghapus kekebalan konstitusional sultan dari gugatan pidana dan perdata. Pers pun mendukung Mahathir dan mulai menerbitkan berbagai keburukan anggota keluarga kerajaan Malaysia. Setelah pers mengungkapkan kekayaan kerajaan yang sangat mewah, Mahathir memutuskan memotong pasokan keuangan kerajaan. Karena pers dan pemerintah bersatu melawan kerajaan, para sultan tunduk pada tuntutan pemerintah. Hak kerajaan untuk menolak menyetujui undang-undang dibatasi oleh amendemen konstitusi tahun 1994. Dengan lenyapnya status dan kekuasaan kerajaan Malaysia, Wain menulis bahwa pada pertengahan 1990-an Mahathir telah menjelma menjadi "raja Malaysia tanpa mahkota".

Mengundurkan diri sebagai perdana menteri dan pensiun dari politik

Pada musyawarah nasional UMNO tahun 2002, Mahathir mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri, tetapi para pendukungnya segera naik panggung dan memintanya tetap menjabat. Ia memastikan akan pensiun pada Oktober 2003 agar bisa mempersiapkan peralihan kekuasaan ke penggantinya, Abdullah Ahmad Badawi. Dengan masa jabatan 22 tahun, Mahathir merupakan pemimpin terpilih dengan masa jabatan terlama di dunia. Ia masih menjadi perdana menteri dengan masa jabatan terlama di Malaysia.