Jabarkan Geografi dari Kotagede, Yogyakarta

Kemantren Kotagede berbatasan dengan satu kemantren di Yogyakarta dan 1 kapanewon di Kabupaten Bantul. Kemantren  memiliki batas-batas sebagai berikut.

Wilayah Kemantren Kotagede sebagian dulu merupakan bagian dari bekas kota Kotagede ditambah dengan daerah sekitarnya. Sedangkan bagian lain dari bekas kota Kotagede berada di wilayah Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul.

Kondisi seperti itu kadang-kadang menyulitkan untuk membangun Kotagede dalam konteks sebagai bekas kota yang masyarakatnya mempunyai kesatuan sosiologis dan antropologis. Sampai sekarang masyarakat bekas kota Kotagede dalam kegiatan sosial sehari-hari masih sangat solid dalam kesatuan itu.

Kesulitan pembangunan oleh pemerintah muncul ketika penanganan dilakukan oleh stake-holder pemerintah di tingkat kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Pemerintah Kota Yogyakarta hanya mampu menyentuh wilayah bekas kota Kotagede yang masuk wilayah kota Yogyakarta. Demikian juga Pemerintah Kabupaten Bantul hanya bisa meneyentuh wilayah yang masuk Kabupaten Bantul.

Soliditas masyarakat tersebut mewujudkan sebuah kesatuan wilayah yang tak terpisahkan sebagaimana dulu batas wilayah kota Kotagede ini masih eksis. Wilayah bekas kota Kotagede harus ditangani oleh dua unit pemerintah yang berbeda. Dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, ketika kewenangan tingkat kabupaten dan kota relatif besar, makin terasakan betapa mereka harus menghadapi 2 kebijakan yang berbeda untuk satu kesatuan wilayah tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang segera dapat dilihat atau dirasakan masyarakat adalah bila menyangkut penanganan kawasan heritage. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul mempunyai perbedaan prioritas. Maka masyarakat Kotagede harus atau lebih sering berinteraksi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kota tua bekas ibu kota kerajaan, kota Kotagede merupakan kota warisan (heritage) yang amat berpotensi bagi kemakmuran masyarakatnya. Namun hambatan pembagian wilayah pemerintahan akan terus menjadi permasalahan yang tak pernah dibahas dalam tingkat kemauan politik, kecuali masyarakatnya menghendaki.