Jelaskan Penyusunan Konstitusi dari Brunei Darussalam

Pada Juli 1953, Sultan Omar Ali Saifuddien III membentuk komite dengan anggota tujuh orang yang bernama Tujuh Serangkai, untuk mengetahui pandangan warga mengenai konstitusi tertulis untuk Brunei Darussalam. Pada Mei 1954, Sultan, para residen, dan Komisaris Tinggi bertemu untuk membahas temuan-temuan komite. Mereka setuju untuk mengesahkan penyusunan konstitusi. Pada Maret 1959, Sultan Omar Ali Saifuddien III memimpin sebuah delegasi ke London untuk membahas Konstitusi yang diusulkan. Delegasi Britania Raya dipimpin oleh Sir Alan Lennox-Boyd, Menteri Negara Koloni. Pemerintah Britania Raya kemudian menerima rancangan konstitusi.

Pada tanggal 29 September 1959, Perjanjian Konstitusi ditandatangani di Bandar Seri Begawan. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sultan Omar Ali Saifuddien III dan Sir Robert Scott, Komisaris Jenderal untuk Asia Tenggara. Isi Konstitusi tersebut adalah:

Sultan Brunei menjadi kepala negara tertinggi.

Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.

Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.

Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.