Jelaskan Pemberontakan PRRI dari Soemitro Djojohadikoesoemo

Selama masa Kabinet Djuanda, Presiden Soekarno secara terbuka bertentangan dengan ekonom-ekonom yang belajar di institusi "barat", termasuk Soemitro. Soekarno dalam hal ini didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang dipimpin D.N. Aidit. Aidit menuduh bahwa Soemitro memihak "imperialisme dan feodalisme", sembari memegang pandangan bahwa kebijakan ekonomi pro-investor Soemitro tidak sesuai dengan masyarakat Indonesia yang pada masa itu kebanyakan masyarakat desa. Aidit menyalahkan kemiskinan di Indonesia kepada asing, kapitalis dan tuan tanah yang memburu rente, dan bukan karena rendahnya investasi domestik seperti pendapat Soemitro.  Soemitro sendiri disalahkan karena membiarkan pihak-pihak kapitalis asing masuk ke Indonesia. Sepanjang bulan Mei 1957, Soemitro dipanggil dua kali oleh pihak kepolisian karena tuduhan korupsi (terkait penggalangan dana PSI untuk Pemilu 1955) dan karena hubungan Soemitro dengan seorang pengusaha yang dipenjara karena kasus suap. Ia dipanggil untuk ketiga kalinya pada tanggal 8 Mei 1957, tetapi ia memutuskan untuk tidak datang dan bersembunyi. Awalnya, Soemitro bersembunyi di rumah kawannya di Tanah Abang, sebelum berpindah ke Pulau Sumatra dengan bantuan Sjahrir.

Selama Soemitro di Sumatra, ia dikunjungi sejumlah politisi PSI yang mencoba membujuknya untuk tidak bergabung dengan gerakan anti-pemerintah di sana, sampai akhirnya Soemitro memutuskan untuk tidak bertemu lagi dengan utusan-utusan PSI tersebut. Pada tanggal 13 Mei 1957, Soemitro tiba di Sumatra Tengah dan mulai menjalin hubungan dengan Dewan Banteng. Dalam bulan-bulan berikutnya, hubungan antara pemimpin-pemimpin Dewan Banteng dan pemerintah pusat semakin memanas, dan tawaran kompromi yang mencakup kembalinya sejumlah tokoh "moderat" seperti Hatta ke pemerintah ditolak. Sejumlah tokoh partai Masyumi, seperti Syafruddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir, belakangan bergabung dengan Soemitro di Sumatra. Soemitro mulai berpergian ke luar negeri untuk menggalang dukungan sembari menjalin hubungan dengan wartawan dan pemerintah asing, termasuk dengan pihak Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) di Singapura. Pada bulan September 1957, setelah pertemuan dengan sejumlah kolonel-kolonel anti pemerintah, Soemitro mengirimkan tuntutannya ke pemerintah pusat: desentralisasi, pencopotan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, kembalinya Hatta dalam struktur pemerintahan, dan pelarangan "komunisme internasional". Hubungan Soemitro dengan pihak Amerika Serikat kemungkinan meningkatkan kepercayaan diri pihak anti-pemerintah dalam membentuk tuntutan mereka. Setelah pertemuan berikutnya di Padang, Soemitro mengirimkan laporan hasil pertemuan tersebut ke pihak Amerika Serikat yang menggambarkan Dewan Banteng sebagai barisan anti-komunisme. Soemitro berencana untuk membiayai pergerakan tersebut dari pendapatan ekspor hasil bumi dari Sumatra.