Jelaskan Politik dari Mayotte

Politik Mayotte berlaku dalam perkumpulan seberang laut Prancis demokrasi perwakilan parlementer, di mana Presiden Dewan Umum adalah kepala pemerintahan, dan pada sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh pemerintah.

Mayotte juga mengirim seorang deputi ke Majelis Nasional Prancis dan dua senator ke Senat Prancis.

Situasi Mayotte sangat tidak menentu bagi Prancis: sementara penduduk lokal tidak ingin merdeka dari Prancis dan bergabung dengan Komoro, beberapa rezim sayap kiri bekas koloni mengkritik pelanjutan hubungan Mayotte dengan Prancis. Lebih jauh, administrasi lokal Mayotte yang diatur oleh hukum Islam akan cukup sulit digabungkan dengan struktur hukum Prancis yang berbasis sekularisme (pemisahan urusan politik dan agama), belum lagi biaya yang diperlukan untuk menyamakan kesejahteraan hidup Mayotte agar sama dengan Prancis Metropolitan. Dalam hal ini, hukum yang disahkan parlemen nasional Prancis harus menyatakan bahwa hukum tersebut berlaku di Mayotte supaya dapat diberlakukan di Mayotte.

Status Mayotte berubah tahun 2001 menjadi sangat dekat dengan status departemen di Prancis Metropolitan, dengan pembentukan jajahan departemen yang khusus diberlakukan di Mayotte, meskipun pulau ini masih diklaim oleh Kepulauan Komoro. Perubahan ini disetujui 73% pada referendum di Mayotte. Setelah reformasi konstitusional tahun 2003, statusnya diubah menjadi jajahan seberang laut sementara masih memegang status sebagai jajahan departemen.

Berdasarkan referendum tahun 2009 yang disetujui oleh 95,5% pemilih dan ditetapkan tahun 2011, Mayotte diintegrasikan sebagai region dan departemen terbaru Prancis, departemen ke-101, menyusul departemen-departemen seberang laut lainnya, seperti Réunion dan Guiana Prancis. Dengan ini, Mayotte akan menggunakan sistem hukum dan sosial yang sama dengan departemen-departemen Prancis lainnya. Hal ini akan menggantikan sistem hukum tradisional dengan hukum perdata Prancis yang mengubah sistem pengadilan, pendidikan, sosial, dan keuangan. Proses ini diharapkan akan selesai dalam jangka waktu 20 tahun.

Walau status Mayotte telah berkembang dari jajahan seberang laut menjadi departemen seberang laut yang membuatnya menjadi bagian penuh Republik Prancis, selama 3 tahun setelah referendum 2009, Mayotte masih menjadi negara dan teritori seberang laut dalam hubungan dengan Uni Eropa dan bukan unsur komponen Uni Eropa seperti halnya keempat departemen seberang laut lainnya. Hal ini berubah pada tanggal 1 Januari 2014 berdasarkan instruksi Dewan Eropa pada Desember 2013 setelah persetujuan 27 anggota Uni Eropa yang mengikuti petisi Prancis yang menjadikan Mayotte menjadi region paling luar Uni Eropa. Dengan ini, Mayotte resmi menjadi unsur komponen Uni Eropa.