Tolong jelaskan mengenai G-5 Koti (1965-1966) dari Ginandjar Kartasasmita

Staf Direktorat Jenderal Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara TNI AU (1967)

Kepala Bagian Penelitian Biro Analisis dan Perundang-undangan Sekretariat Kabinet (1968-1971)

Kepala Bagian Evaluasi Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1971-1972)

Kepala bagian Antarnegara Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Sekretariat Kabinet (1972-1976)

Anggota Dewan Komisaris PT Nurtanio (sekarang IPTN) (1976-)

Asisten Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan (1976-1978)

Asisten Menteri/Sekretaris Negara Urusan Administrasi Pemerintahan dan Administrasi Lembaga Pemerintahan Non-departemen (1978-1983)

Sekretaris Sub Team GBHN, Team Pembina Penatar dan Bahan Penataran Pegawai RI (1978-)

Sekretaris Tim GBHN, Manggala GBHN

Anggota Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (1983-1988)

Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (1987-1991)

Menteri Pertambangan dan Energi (1988-1993)

Anggota MPR/Badan Pekerja MPR (1982-1987, 1987-1992, 1993-1988) dengan catatan:

Ketua Panitia Ad Hoc I GBHN, BP MPR Tahun 1987/1988, 1992/1993

Ketua Komisi A, GBHN, Sidang Umum MPR Tahun 1988, 1993/Badan Pekerja MPR/RI (1982)

Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Anggota Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina (1993-)

Penasihat Pimpinan Paripurna Dewan Koperasi Indonesia 1993-1998

Marsekal Madya TNI-AU (Purn.) (26 Januari 1994)

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998)

Wakil Ketua Dewan Pembina Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Ketua Kehormatan Dewan Pengurus Yayasan Angkatan Udara (YASAU)

Ketua Dewan Pembina Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI)

Ketua Kehormatan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI)

Anggota Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka

Anggota dan Pj. Ketua Dewan Penyantun Universitas Pancasila

Anggota Dewan Kurator Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (STTD)

Ketua Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran

Ketua Dewan Penyantun Universitas Darma Persada

Anggota Dewan Penyantun Universitas Siliwangi

Sekretaris Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila

Ketua Fraksi ABRI di MPR (1997-2002)

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Pembangunan VII, merangkap Kepala Bappenas (16 Maret 1998-21 Mei 1998)

Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999)

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (1999-2004)

Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI (2004-2009)

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden R.I. (2010-2014)

Pada akhir Maret 2001, jaksa penuntut negara mengeluarkan surat perintah penangkapan Ginandjar atas dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar $24,8 juta. Penangkapannya tertunda karena dia dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan perutnya. Ia ditangkap pada tanggal 6 April 2001 di sebuah rumah sakit di Jakarta dan ditahan di pusat penahanan di kompleks Kejaksaan Agung. Dia membantah melakukan kesalahan dan mengatakan penangkapannya bermotif politik dan diperintahkan oleh presiden saat itu, Abdurrahman Wahid. Ginandjar menentang surat perintah penangkapan dan mencoba menuntut Kejaksaan Agung atas kesalahan penangkapan.

Ia menjadi tersangka kasus yang melibatkan PT Ustraindo Petro Gas, perusahaan milik putra tengah Soeharto, Bambang Trihatmodjo, dan perusahaan minyak dan gas milik negara, Pertamina. Ginandjar menjabat sebagai Menteri Pertambangan dan Energi ketika Pertamina membayar biaya pengembangan empat ladang minyak yang dilakukan Ustraindo, sedangkan Ustraindo secara kontrak diharuskan menanggung biaya tersebut. Pengaturan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar $18 juta. Jaksa penuntut mengatakan syarat-syarat kontrak bagi hasil antara pemerintah dan perusahaan diubah demi keuntungan Ustraindo sehingga menambah kerugian negara.

Ginandjar dibebaskan setelah sebulan. Ia mengakui sulit menghilangkan tuduhan korupsi karena ia merupakan bagian dari rezim Soeharto. “Mengatakan saya tidak korupsi sama seperti pepatah: 'Saya tidak memukuli istri saya.' Tidak ada seorang pun yang mempercayai Anda", katanya pada tahun 2001.