Jelaskan Hubungan luar negeri dari Somaliland

Somaliland memiliki kontak politik dengan tetangganya Ethiopia dan Djibouti, negara non-anggota PBB Republik Tiongkok, serta dengan Afrika Selatan, Swedia, Britania Raya dan negara mikro Liberland. Pada 17 Januari 2007, Uni Eropa (UE) mengirim delegasi urusan luar negeri untuk membahas kerja sama di masa depan. Uni Afrika (AU) juga telah mengirimkan menteri luar negeri untuk membahas pengakuan internasional, dan pada tanggal 29 dan 30 Januari 2007, para menteri menyatakan bahwa mereka akan membahas pengakuan dengan negara-negara anggota organisasi tersebut. Pada awal tahun 2006, Majelis Nasional Wales menyampaikan undangan resmi kepada pemerintah Somaliland untuk menghadiri pembukaan gedung Senedd di Cardiff. Langkah itu dipandang sebagai tindakan pengakuan oleh Majelis Welsh atas legitimasi pemerintah yang memisahkan diri. Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran tidak mengomentari undangan tersebut. Wales adalah rumah bagi komunitas ekspatriat Somalia yang signifikan dari Somaliland.

Pada tahun 2007, sebuah delegasi yang dipimpin oleh Presiden Kahin hadir pada Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran di Kampala, Uganda. Meskipun Somaliland telah mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Persemakmuran dengan status pengamat, permohonannya masih tertunda.

Menteri Afrika Inggris saat itu, Henry Bellingham MP, bertemu dengan Presiden Silanyo dari Somaliland pada November 2010 untuk membahas cara-cara untuk meningkatkan keterlibatan Inggris dengan Somaliland. Presiden Silanyo mengatakan selama kunjungannya ke London: "Kami telah bekerja dengan komunitas internasional dan komunitas internasional telah terlibat dengan kami, memberi kami bantuan dan bekerja dengan kami dalam program demokratisasi dan pembangunan kami. Dan kami sangat senang dengan caranya masyarakat internasional telah berurusan dengan kami, khususnya Inggris, Amerika Serikat, negara-negara Eropa lainnya, dan tetangga kami yang terus mencari pengakuan".

Pada tanggal 24 September 2010, Johnnie Carson, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Afrika, menyatakan bahwa Amerika Serikat akan memodifikasi strateginya di Somalia dan akan menjalin hubungan lebih dalam dengan pemerintah Somaliland dan Puntland sambil terus mendukung Pemerintah Transisi Somalia. Carson mengatakan AS akan mengirim pekerja bantuan dan diplomat ke Puntland dan Somaliland dan menyinggung kemungkinan proyek pembangunan di masa depan. Namun, Carson menekankan bahwa AS tidak akan memperluas pengakuan resmi ke salah satu wilayah.

Pengakuan Somaliland oleh Inggris juga telah didukung oleh Partai Kemerdekaan Inggris, yang menempati posisi ke-3 dalam pemilihan umum pada Pemilihan Umum 2015. Pemimpin UKIP, Nigel Farage, bertemu dengan Ali Aden Awale, Kepala Misi Somaliland UK pada hari nasional Somaliland, 18 Mei 2015, untuk menyatakan dukungan UKIP terhadap Somaliland. Nigel Farage mengatakan bahwa "Somaliland telah menjadi mercusuar perdamaian, demokrasi dan Supremasi Hukum, di Tanduk Afrika selama 24 tahun terakhir. Sudah saatnya Inggris dan komunitas internasional lainnya mengakui kasus Somaliland untuk pengakuan. Sudah waktunya perdamaian dihargai. Bagi Inggris untuk menolak tuntutan sahnya akan kedaulatan, itu salah. Sungguh luar biasa bahwa kami belum melobi untuk masuknya mereka ke Persemakmuran. Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah mendukung pengakuan negara-negara seperti Mozambik, yang tidak memiliki kaitan sejarah dengan Inggris, tetapi Somaliland, bekas protektorat, ditinggalkan begitu saja. Hal ini harus diubah".

Pada tahun 2011, Somaliland dan wilayah tetangga Puntland masing-masing menandatangani nota kesepahaman terkait keamanan dengan Seychelles. Mengikuti kerangka kesepakatan sebelumnya yang ditandatangani antara Pemerintah Federal Transisi dan Seychelles, memorandum tersebut adalah "untuk pemindahan narapidana ke penjara di 'Puntland' dan 'Somaliland'".

Pada 1 Juli 2020, Somaliland dan Taiwan menandatangani perjanjian untuk mendirikan kantor perwakilan untuk mempromosikan kerja sama antara kedua negara. Kerja sama antara kedua politik dalam bidang pendidikan, keamanan maritim, dan kedokteran dimulai pada 2009, dan staf Taiwan memasuki Somaliland pada Februari 2020 untuk mempersiapkan kantor perwakilan.