Jelaskan Kewenangan Hakim dari Pengadilan Agama

Putusan yang mencantumkan kata-kata “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Ynag Maha Esa”, mengisyaratakan bahwa hakim memiliki tanggung jawab berat. Komisi Yudisial Republik Indonesia berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Qadi (Hakim) adalah sosok “filsuf/orang bijak” yang secara normatik ditegaskan bahwa hakim dalam meutuskan perkara wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat/rakyat. Hukum jangan dipandang sebagai kaidah formal semata, karena hukum adalah ciptaan manusia yang sangat terbatas wawasan, pengetahuan dan jangkauannya sehingga pada suatu saat kaidah hukum formal akan berkonfrontasi dengan kenyataan riil dalam kehidupan masyarakatnya sendiri. Ketika hakim diibaratkan sebagai corong undang-undang, maka penerapan hukum “progresif” dapat dijadikan suatu pilihan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Hukum progresif menurut satjipto (2000; 3) adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum, yang berbeda dengan cara berhukum positif-legalistis, yaitu menerapkan undang-undang atau mengeja undang-undang. Dimana orang hanya membaca teks dan logika penerapannya, ibarat menarik garis lurus antara 2 titik, titik yang satu adalah pasal, titik yang lain adalah fakta yang terjadi,

Meskipun terkesan terlalu berani dalam paradigma hukum, berhukum secara progresif sudah seharusnya mulai dikembangkan ketika permasalahan yang ada tersebut memang tidak ditemukan jawaban dalam aturan hukum normatif. Adalah suatu kekeliruan apabila seorang hakim tetap memaksakan memberi putusan yang tidak pas, apalagi menyimpang dari hakekat permasalahannya.