Tolong jelaskan mengenai Status politik dari Ossetia Selatan

Setelah perang Ossetia Selatan 2008, Rusia mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Pengakuan sepihak oleh Rusia ini disambut dengan kecaman dari Blok Barat, seperti NATO, OSCE, dan Dewan Eropa karena pelanggaran integritas teritorial Georgia. Tanggapan diplomatik Uni Eropa terhadap berita itu tertunda oleh ketidaksepakatan antara negara-negara Eropa timur, Inggris menginginkan tanggapan yang lebih keras dan keinginan Jerman, Prancis, dan negara-negara lain untuk tidak mengisolasi Rusia.

Mantan utusan AS Richard Holbrooke mengatakan konflik itu dapat mendorong gerakan separatis di negara-negara bekas Soviet lainnya di sepanjang perbatasan barat Rusia. Beberapa hari kemudian, Nikaragua menjadi negara kedua yang mengakui Ossetia Selatan. Venezuela mengakui Ossetia Selatan pada 10 September 2009, menjadi negara anggota PBB ketiga yang melakukannya.

Uni Eropa, Dewan Eropa, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), dan sebagian besar negara anggota PBB tidak mengakui Ossetia Selatan sebagai negara merdeka. Republik de facto yang diperintah oleh pemerintah yang memisahkan diri mengadakan referendum kemerdekaan kedua pada 12 November 2006, setelah referendum pertamanya pada tahun 1992 tidak diakui oleh sebagian besar pemerintah sebagai sah. Menurut otoritas pemilihan Tskhinvali, referendum ternyata mayoritas untuk kemerdekaan dari Georgia di mana 99% pemilih Ossetia Selatan mendukung kemerdekaan dan jumlah pemilih untuk pemungutan suara adalah 95%.

Referendum dipantau oleh tim yang terdiri dari 34 pengamat internasional dari Jerman, Austria, Polandia, Swedia, dan 78 negara-negara lain. Namun, itu tidak diakui secara internasional oleh PBB, Uni Eropa, OSCE, NATO, dan Federasi Rusia, mengingat kurangnya partisipasi etnis Georgia dan ilegalitas referendum semacam itu tanpa pengakuan dari pemerintah Georgia di Tbilisi. Uni Eropa, OSCE dan NATO mengutuk referendum tersebut.

Sejajar dengan separatis mengadakan referendum dan pemilihan untuk Eduard Kokoity, Presiden Ossetia Selatan saat itu, gerakan oposisi Ossetia menyelenggarakan pemilihan mereka sendiri secara serentak di daerah-daerah yang dikuasai Georgia di Ossetia Selatan, di mana Georgia dan beberapa penduduk Ossetia di wilayah tersebut memilih Dmitry Sanakoyev sebagai presiden alternatif Ossetia Selatan. Pemilihan alternatif Sanakoyev mengklaim dukungan penuh dari penduduk etnis Georgia.

Pada April 2007, Georgia membentuk Entitas Administratif Sementara Ossetia Selatan, dikelola oleh anggota etnis Ossetia dari gerakan separatis. Dmitry Sanakoyev ditugaskan sebagai pemimpin entitas. Dimaksudkan bahwa pemerintahan sementara ini akan bernegosiasi dengan otoritas Georgia tengah mengenai status akhir dan resolusi konfliknya. Pada 10 Mei 2007, Sanakoyev diangkat oleh Presiden Georgia sebagai Kepala Badan Administrasi Sementara Ossetia Selatan.

Pada 13 Juli 2007, Georgia membentuk komisi negara bagian, diketuai oleh Perdana Menteri Zurab Nogaideli, untuk mengembangkan status otonomi Ossetia Selatan di negara bagian Georgia. Menurut pejabat Georgia, status itu harus dijabarkan dalam kerangka dialog menyeluruh dengan semua kekuatan dan komunitas dalam masyarakat Ossetia.

Ossetia Selatan, Transnistria, Artsakh, dan Abkhazia kadang-kadang disebut sebagai zona konflik beku pasca-Soviet.

Rencana integrasi dengan Federasi Rusia

Pada tanggal 30 Agustus 2008, Tarzan Kokoity, Wakil Ketua parlemen Ossetia Selatan, mengumumkan bahwa wilayah tersebut akan segera diserap ke dalam Federasi Rusia, sehingga Ossetia Selatan dan Ossetia Utara dapat hidup bersama dalam satu negara Rusia yang bersatu. Pasukan Rusia dan Ossetia Selatan mulai memberikan penduduk di Akhalgori, kota terbesar di bagian timur Ossetia Selatan yang didominasi etnis Georgia, pilihan untuk menerima kewarganegaraan Rusia atau pergi.

Namun, Eduard Kokoity, presiden Ossetia Selatan saat itu, kemudian menyatakan bahwa Ossetia Selatan tidak akan melepaskan kemerdekaannya dengan bergabung dengan Rusia: "Kami tidak akan mengatakan tidak pada kemerdekaan kami, yang telah dicapai dengan mengorbankan banyak nyawa; Ossetia Selatan tidak memiliki rencana untuk bergabung dengan Rusia." Warga sipil Georgia telah mengatakan bahwa pernyataan ini bertentangan dengan yang sebelumnya dibuat oleh Tarzan Kokoity sebelumnya hari itu, ketika dia mengindikasikan bahwa Ossetia Selatan akan bergabung dengan Ossetia Utara di Federasi Rusia.

Presiden Ossetia Selatan dan Presiden Rusia menandatangani perjanjian aliansi dan integrasi pada 18 Maret 2015. Perjanjian tersebut mencakup ketentuan untuk memasukkan militer Ossetia Selatan ke dalam angkatan bersenjata Rusia, mengintegrasikan layanan bea cukai Ossetia Selatan ke dalam layanan Rusia, dan mengikat Rusia untuk membayar gaji pekerja negara di Ossetia Selatan dengan tarif yang sama dengan yang ada di Distrik Federal Kaukasus Utara.

Associated Press menggambarkan perjanjian itu sebagai menyerukan integrasi hampir penuh dan membandingkannya dengan perjanjian 2014 antara Rusia dan Abkhazia. Kementerian Luar Negeri Georgia menggambarkan penandatanganan perjanjian itu sebagai "aneksasi sebenarnya" dari wilayah yang disengketakan oleh Rusia, dan Amerika Serikat dan Uni Eropa mengatakan mereka tidak akan mengakuinya.

Dalam langkah lain menuju integrasi dengan Federasi Rusia, Presiden Ossetia Selatan Leonid Tibilov mengusulkan pada bulan Desember 2015 perubahan nama menjadi "Ossetia Selatan–Alania" yang dalam analogi sama dengan "Ossetia Utara–Alania", subjek federal Rusia.  Tibilov selanjutnya menyarankan mengadakan referendum untuk bergabung dengan Federasi Rusia sebelum April 2017, yang akan mengarah pada persatuan "Ossetia–Alania".

Pada April 2016, Tibilov mengatakan dia bermaksud mengadakan referendum sebelum Agustus tahun itu. Namun, pada 30 Mei, Tibilov menunda referendum hingga setelah pemilihan presiden yang dijadwalkan pada April 2017. Pada referendum perubahan nama, hampir 80% dari mereka yang memilih mendukung perubahan nama, sementara pemilihan presiden dimenangkan oleh Anatoliy Bibilov yang sebelumnya melawan petahana, Tibilov, yang telah didukung oleh Moskwa dan tidak seperti Bibilov, siap mengindahkan keinginan Moskwa agar referendum integrasi tidak diadakan dalam waktu dekat.

Pada 30 Maret 2022, Presiden Anatoly Bibilov mengumumkan niatnya untuk memulai proses hukum dalam waktu dekat untuk integrasi dengan Federasi Rusia, meskipun ia kemudian kehilangan kursi kepresidenan dalam pemilihan presiden Ossetia Selatan 2022.

Hukum tentang Wilayah Pendudukan Georgia

Pada akhir Oktober 2008, Presiden Saakashvili menandatangani undang-undang undang-undang tentang wilayah pendudukan yang disahkan oleh Parlemen Georgia. Hukum mencakup wilayah yang memisahkan diri dari Abkhazia dan Tskhinvali (wilayah bekas Oblast Otonom Ossetia Selatan). Undang-undang tersebut merinci pembatasan pergerakan bebas, aktivitas ekonomi, dan penyelesaian transaksi real estat di wilayah ini. Secara khusus, menurut undang-undang, warga negara asing harus memasuki dua wilayah yang memisahkan diri hanya melalui Georgia. Masuk ke Abkhazia harus dilakukan dari kota Zugdidi dan ke Ossetia Selatan dari kota Gori.

Jalan utama menuju Ossetia Selatan dari seluruh Georgia melewati kota Gori. Namun, jalan ini ditutup di kedua arah di Ergneti sejak 2008. Titik penyeberangan utama yang tetap terbuka untuk Georgia dan Ossetia Selatan, ke distrik Akhalgori, telah ditutup oleh Ossetia Selatan sejak 2019. Selain itu, otoritas Ossetia Selatan hanya mengizinkan masuknya orang asing melalui wilayah Federasi Rusia.

Namun, undang-undang Georgia juga mencantumkan kasus-kasus khusus di mana masuk ke wilayah yang memisahkan diri tidak akan dianggap ilegal. Ini menetapkan bahwa izin khusus untuk masuk ke wilayah yang memisahkan diri dapat dikeluarkan jika perjalanan ke sana "melayani kepentingan negara Georgia; penyelesaian konflik seunara damai; tidak melakukan okupasi untuk tujuan kemanusiaan."

Hukum Undang-undang juga melarang semua jenis kegiatan ekonomi seperti kewirausahaan atau non-kewirausahaan, jika kegiatan tersebut memerlukan izin, lisensi, atau pendaftaran sesuai dengan undang-undang Georgia. Ini juga melarang komunikasi udara, laut dan kereta api dan transit internasional melalui wilayah, eksplorasi mineral dan transfer uang. Ketentuan yang mencakup kegiatan ekonomi berlaku surut, kembali ke tahun 1990.

Undang-undang tersebut mengatakan bahwa Federasi Rusia, negara yang telah melakukan pendudukan militer, bertanggung jawab penuh atas pelanggaran hak asasi manusia di Abkhazia dan Ossetia Selatan. Federasi Rusia, menurut dokumen itu, juga bertanggung jawab atas kompensasi kerusakan material dan moral yang diderita warga Georgia, orang tanpa kewarganegaraan dan warga negara asing, yang berada di Georgia dan memasuki wilayah pendudukan dengan izin yang sesuai.

Undang-undang tersebut juga mengatakan bahwa lembaga dan pejabat negara de facto yang beroperasi di wilayah pendudukan dianggap oleh Georgia sebagai ilegal. Hukum akan tetap berlaku sampai pemulihan penuh yurisdiksi Georgia atas wilayah yang memisahkan diri terwujud.

Pada bulan November 2009, saat upacara pembukaan gedung Kedutaan Besar Georgia yang baru di Kyiv, Ukraina, Presiden Georgia Mikheil Saakashvili  menyatakan bahwa penduduk Ossetia Selatan dan Abkhazia juga dapat menggunakan fasilitasnya "Saya ingin meyakinkan Anda, teman-teman terkasih, bahwa ini adalah rumah Anda, dan juga di sini Anda akan selalu dapat menemukan dukungan serta pengertian".