Jelaskan Konstitusi dari Kepulauan Virgin Amerika Serikat

Pada tanggal 21 Oktober 1976, Presiden Gerald Ford menandatangani  mengizinkan rakyat Kepulauan Virgin Amerika Serikat untuk mengatur pemerintahan berdasarkan konstitusi, yang akan disetujui secara otomatis jika Kongres tidak bertindak dalam waktu 60 hari.

Pada tahun 2004, sebuah undang-undang disahkan oleh badan legislatif Kepulauan Virgin yang menyerukan konvensi konstitusional kelima, dan 30 delegasi konvensi dipilih pada tahun 2007. Pada 26 Mei 2009, konvensi tersebut mengadopsi usulan Konstitusi Kepulauan Virgin. Namun, pada bulan Juni 2009, Gubernur John de Jongh, Jr. menolak rancangan konstitusional yang dihasilkan, dengan mengatakan ketentuan dokumen tersebut akan "melanggar undang-undang federal, gagal tunduk pada kedaulatan federal dan mengabaikan hak-hak sipil dasar.". Gugatan yang diajukan oleh anggota konvensi untuk memaksa Gubernur de Jongh meneruskan dokumen tersebut kepada Presiden Barack Obama akhirnya berhasil. Presiden Obama meneruskan proposal tersebut ke Kongres pada Mei 2010, bersama dengan laporan yang mencatat kekhawatiran yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat bahwa kekuatan yang dicari melebihi apa yang dianggap diperbolehkan berdasarkan status teritorial dan menyatakan kembali masalah yang dicatat oleh Gubernur de Jongh. Resolusi Kongres AS yang tidak menyetujui konstitusi yang diusulkan dan meminta agar Konvensi Konstitusional Kelima bersidang kembali untuk mempertimbangkan perubahan untuk mengatasi masalah ini ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Obama pada 30 Juni 2010.

Beberapa bulan kemudian, gugatan federal diajukan di federal Pengadilan Distrik Kepulauan Virgin. Gugatan itu mengklaim bahwa Amerika Serikat harus memberi penduduk Kepulauan Virgin AS kemampuan untuk diwakili di Kongres dan memilih presiden AS. Itu menuduh bahwa diskriminasi rasial yang hadir di Kongres AS tahun 1917 yang serba putih dan terpisah adalah dorongan untuk menolak hak untuk memilih konstituen mayoritas nonkulit putih. Kasus tersebut akhirnya dibatalkan pada 16 Agustus 2012.

Pada 3 November 2020, Kepulauan Virgin mengadakan referendum apakah akan mengadakan konvensi konstitusional keenam. Proposal tersebut disetujui dengan hampir 72% suara mendukung.