Jabarkan Perjuangan menjadi Kotamadya dari Sejarah Kota Banjarbaru

Perjuangan dan persiapan menjadikan Banjarbaru sebagai kotamadia, seolah telah menjadi bagian terlekad setiap Wali Kota Administratif Banjarbaru. Berdasarkan apa-apa yang telah dilakukan wali kota terdahulu.

Persiapan fisik dan nonfisik dilakukan bersamaan dengan tugas rutin pemerintahan dalam usaha dan upaya meraih status kotamadia. Persiapan dan “pembenahan” aparat pemerintahan dilakukan serempak dengan upaya “meyakinkan” Pemerintah Atas (Pemda Banjar, Kalsel dan Pemerintah Pusat). Penggalian dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), juga dilakukan lobi-lobi ke Pusat (Jakarta).

Dirjen PUOD Depdagri pun melakukan pengamatan dengan hasil rekomendasi Banjarbaru patut menjadi kotamadia. Hasil kunjungan anggota DPR RI pun berkesimpulan menguatkan hasil pengamatan Dirjen PUOD.

Sampai Hamidhan B. mengakhiri jabatannya sebagai Wali Kota Administratif Banjarbaru, Banjarbaru masih berstatus kota administratif.

Ketika Akhmad Fakhrulli dilantik menggantikan Hamidhan B., sebagai Wali Kota Administratif Banjarbaru, 26 Desember 1998, Gubernur Hasan Aman mengamanatkan, agar status kotamadia segera terwujud. Tentu saja hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat bagi Akhmad Fakhrulli. Fakhrulli memfokuskan perhatiannya terhadap perjuangan itu. Pada akhirnya Fakhrulli berhasil.

Sebagai Kepala Perwakilan Pemda Kalsel di Jakarta, Fakhrulli selalu memonitor perkembangan Banjarbaru. Ketika tanpa diduga dipercaya (menurut pengakuannya) sebagai wali kota, bekalnya dirasa cukup. (Sebagai catatan: Akhmad Fakhrulli, sesuai “berita” yang beredar di masyarakat, tidak disebut-sebut sebagai calon wali kota).

Jaringan persahabatannya semasa bertugas di Jakarta, dimanfaatkan maksimal. Ia melakukan lobi-lobi intensif. Kantor Depdagri sampai Gedung DPR, menjadi sasarannya dalam memperjuangkan status Banjarbaru.

Alhasil, 11 anggota Komisi II DPR RI pada tanggal 27 Februari 1999, melakukan kunjungan kerja meninjau kesiapan Banjarbaru dalam rangka menyahuti usulan peningkatan status Banjarbaru, dalam rangkaian proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Kotamadia Banjarbaru.

Undang-undang tentang Banjarbaru menjadi Daerah Tingkat II, UU RI nomor 9 Tahun 1999,

Seluruh komponen masyarakat penuntut kotamadia Banjarbaru, dipadukan dalam rangkaian renungan dan bersyukur ria, . Di mesjid, surau, dan musholla se-antero Banjarbaru dilakukan salat syukur. Dalam pertemuan seusai salat syukur di kediaman wali kota, Fakhrulli berujar:

Berhasilnya Banjarbaru sebagai kotamadia bukanlah karena saya. Tetapi, karena pian-pian. Inilah hasil perjuangan panjang kita semua. Inilah hadiah buat pian-pian (para tokoh penuntut kotamadia Banjarbaru. Pen.).