Jelaskan Politik dari Makedonia Utara

Republik Makedonia adalah negara dengan sistem parlementer yang di mana pemerintahannya terdiri dari koalisi partai-partai dari lembaga parlemen satu kamar (Собрание, Sobranie) dan sebuah lembaga peradilan independen dengan sebuah mahkamah konstitusi. Sebuah parlemen (dewan rakyat) di Republik Makedonia terdiri dari 120 anggota dan dipilih setiap 4 tahun sekali. Kedudukan Presiden di Republik Makedonia sangatlah penting dan presiden tersebut memegang peranan yang cukup besar dalam pemerintahan. Presiden Republik Makedonia memegang jabatan sebagai Panglima Angakatan Bersenjata Makedonia dan Komite Keamanan Makedonia. Presiden Republik Makedonia dipilih setiap 5 tahun sekali dan dapat menjabat dalam 2 kali masa jabatan.

Setelah munculnya hukum baru pada tahun 2005, pemerintahan lokal dibagi menjadi 78 daerah. Ibu kota Skopje sendiri terdiri dari 10 daerah administratif yang digabung dalam sebuah daerah bernama "Greater Skopje". Daerah administratif di Makedonia mengontrol pemerintahannya sendiri-sendiri. Beberapa daerah administratif dapat membuat kerja sama dalam berbagai bidang. Partai politik di Makedonia kebanyakan berdasarkan asal etnis, mewakili etnik mayoritas Makedonia dan minoritas Albania. Isu ketidaksetimbangan kekuasaan antara etnik mayoritas Makedonia dan Albania membawa kepada konflik sipil tahun 2001, dan perselisihan ini diselesaikan dengan Perjanjian Ohrid pada tahun 2004 yang memberikan tempat lebih kepada etnik Albania. Pada tahun 2004, Parlemen memberikan otonomi yang lebih besar di daerah yang penduduknya sebagian besar adalah etnik Albania.

Setelah pemilihan umum yang sedikit bermasalah pada tahun 2006, keadaan politik di negeri ini kembali stabil. Pemilihan ini dimenangkan oleh partai berideologi kanan-tengah, VMRO-DPMNE yang dipimpin oleh Nikola Gruevski. Pilihan Gruevski untuk berkoalisi dengan Partai Demokratik Albania ketimbang berkoalisi dengan Partai Demokratik Sejahtera dan Persatuan Demokrat untuk Integrasi membuat partai VMRO-DPMNE memenangi suara mayoritas dari etnik Albania, walaupun kemenangan ini diprotes oleh beberapa elemen. Baru-baru ini, diadakan dialog antara partai VMRO-DPMNE dengan Persatuan Demokrat untuk Integrasi sebagai usaha untuk kembali menghapuskan perselisihan antar dua partai dan membicarakan tentang dukungan rakyat untuk bergabungnya Makedonia di Uni Eropa dan NATO.