Jabarkan Reformasi sistem pajak dari Thomas Stamford Raffles

Setelah melakukan serangkaian penelitian, Raffles menemukan gambaran tentang kondisi sosial orang Jawa yang mirip dengan orang Benggala di India yang dijadikan sebagai alasan untuk melakukan reformasi sistem pajak berdasarkan sistem pajak yang dilakukan oleh Perusahaan Hindia Timur Inggris di India. Berdasarkan penelitian tersebut, ia mengeluarkan dekrit yang menyatakan bahwa semua hak milik tanah di seluruh negeri menjadi milik penguasa berdaulat, yakni pemerintah di Batavia. Hal inilah yang menjadi latar belakang Raffles menerapkan sistem pajak dengan menggunakan sewa tanah. Pajak tanah dilakukan dengan cara pemerintah menguasai semua tana di Jawa dan para petani harus membayar sejumlah uang tertentu senilai seperempat dari hasil panennya.

Reformasi sistem pajak ini  dilakukan dengan tujuan untuk membebaskan para petani dari cengkraman elit priyayi. Pada masa itu, hal ini merupakan sebuah ide yang revolusioner. Namun, pelaksanaan reformasi sistem pajak menemui beberapa hambatan. Sistem pajak sewa tanah yang mengadopsi hukum pajak di Benggala ini menimbulkan konsekuensi yang serius. Misalnya bahwa semua tanah yang tidak dibudidayakan berada langsung di bawah pemerintah dan bebas digunakan untuk apa saja. Suatu ketidakadilan bagi orang Jawa yang menganggap wilayah tanah yang tak diolah sebagai tanah cadangan yang akan diolah bila jumlah penduduk meningkat. Kalau pemerintah memutuskan menjual tanah ini kepada petanam Eropa atau Cina akan timbul suatu kaum tak bertanah dan berbagai permasalahan yang menyertainya. Selain itu, pemerintahan Raffles juga terhambat oleh tidak adanya pengetahuan yang akurat tentang sistem penguasaan tanah dan jumlah tanah subur yang tersedia sehingga pemerintah mau tak mau mengandalkan informasi dari dari para pejabat Jawa yang terbiasa menggunakan sistem pengukuran tanah yang berbeda-beda di setiap wilayah.