Jabarkan 7. Komisi Pembagunan Perdamaian dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Komisi Pembangunan Perdamaian adalah satu-satunya badan penasehat Dewan Keamanan PBB. Komisi ini adalah sebuah badan penasehat antar pemerintah yang mendukung upaya perdamaian di negara-negara berkembang yang berdada dalam konflik, dan merupakan tambahan kunci untuk kapasitas Masyarakat Internasional dalam agenda perdamaian yang luas. Komisi Pembangunan Perdamaian berperan dalam (1) menyatukan semua aktor yang relevan, termasuk lembaga donor internasional, lembaga keuangan internasional, pemerintah nasional, dan negara yang menyumbang pasukan, (2) sumber daya militer dan (3) memberi saran dan mengusulkan strategi terpadu untuk pembangunan perdamaian pasca-konflik dan pemulihan dan jika perlu, menyoroti setiap celah yang mengancam untuk merusak perdamaian. Burundi, Sierra Leone, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, dan Republik Afrika Tengah adalah negara-negara yang saat ini dalam agenda Komisi Pembangunan Perdamaian.

Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sanksi

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah teks resmi yang dibentuk oleh Dewan Keamanan. Semua anggota PBB, sesuai dengan Piagam PBB, "setuju untuk melaksanakan dan menerima keputusan Dewan Keamanan".

Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut dapat berupa sanksi ekonomi dan/atau sanksi lain yang tidak melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata untuk aksi militer internasional. Namun, jika Dewan Keamanan menganggap bahwa langkah-langkah itu tidak memadai atau telah terbukti tidak memadai, Dewan Keamanan akan mengambil tindakan lain yang lebih tegas yang dapat dilaksanakan oleh angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat yang mungkin diperlukan untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.