Jelaskan Pemerintah dari Kepulauan Falkland

Kepulauan Falkland adalah koloni yang berpemerintahan sendiri di Wilayah Seberang Laut Britania Raya. Di bawah konstitusi tahun 2009, pulau-pulau tersebut memiliki pemerintahan internal penuh; Inggris bertanggung jawab atas urusan luar negeri, mempertahankan kekuasaan "untuk melindungi kepentingan Inggris dan memastikan tata kelola wilayah yang baik secara keseluruhan". Raja Britania Raya berperan sebagai kepala negara, dan otoritas eksekutif yang dijalankan atas nama raja oleh gubernur, yang mengangkat Kepala Eksekutif Kerajaan Inggris Kepulauan Falkland|kepala eksekutif atas saran anggota Majelis Legislatif.

Gubernur Alison Blake diangkat pada Juli 2022 dan Pejabat tertinggi Eksklusif Andy Keeling diangkat pada April 2021. Menteri Britania Raya yang bertanggung jawab atas Kepulauan Falkland sejak 2022, Zac Goldsmith, mengelola kebijakan luar negeri Britania Raya terkait kepulauan tersebut.

Gubernur bertindak atas saran Dewan Eksekutif kepulauan, yang terdiri dari kepala eksekutif, Direktur Keuangan dan tiga anggota terpilih Dewan Perwakilan Rakyat (dengan gubernur sebagai ketua). Majelis Legislatif, sebuah unicameral legislature, terdiri dari kepala eksekutif, direktur keuangan dan delapan anggota (lima dari Stanley dan tiga dari Camp) yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh hak pilih universal. Semua politisi di Kepulauan Falkland adalah independen; tidak ada partai politik di pulau-pulau itu. Sejak Pemilihan umum 2013, anggota Dewan Legislatif telah menerima gaji dan diharapkan untuk bekerja penuh waktu dan melepaskan semua pekerjaan atau kepentingan bisnis yang dipegang sebelumnya.