Jelaskan Pemerintahan dari Istanbul

Sejak tahun 2004, Istanbul telah menjadi suatu kota dengan batas-batas munisipal yang merangkap batas-batas provinsinya. Kota ini, yang dianggap sebagai ibukota Provinsi Istanbul, dikelola oleh Munisipalitas Metropolitan Istanbul (MMI) yang membawahi 39 distrik dari provinsi-kota ini.

Struktur kota yang sekarang dapat ditelusuri kembali ke masa reformasi Tanzimat pada abad ke-19, dengan para imam dan hakim Islam yang sebelumnya memimpin kota ini di bawah pengawasan Wazir Agung. Mengikuti model kota-kota di Prancis, sistem keagamaan ini lalu digantikan dengan seorang wali kota dan suatu dewan kota yang terdiri dari perwakilan kelompok-kelompok konfesional (millet) di Istanbul. Beyoğlu adalah area pertama di kota ini yang memiliki pemimpin dan dewan sendiri yang para anggotanya bukan penghuni lama di lingkungan tersebut. Hukum yang diberlakukan setelah konstitusi Utsmaniyah tahun 1876 bertujuan untuk memperluas struktur ini di seluruh kota, dengan meniru dua puluh arondisemen di Paris, tetapi penerapan sepenuhnya baru dilakukan pada tahun 1908 ketika Istanbul dinyatakan sebagai sebuah provinsi dengan sembilan distrik konstituen. Sistem ini terus dilanjutkan setelah pendirian Republik Turki, bersama dengan penggantian nama provinsi menjadi belediye (munisipalitas), tetapi munisipalitas tersebut dibubarkan pada tahun 1957.

Berbagai permukiman kecil yang berdekatan dengan pusat-pusat penduduk yang utama di Turki, termasuk Istanbul, digabungkan ke dalam kota utamanya masing-masing selama awal tahun 1980-an, sehingga menghasilkan munisipalitas-munisipalitas metropolitan. Badan pengambil keputusan di Munisipalitas Metropolitan Istanbul adalah Dewan Munisipal yang para anggotanya berasal dari dewan-dewan distrik.

Dewan Munisipal bertanggung jawab untuk isu-isu di seluruh kota, misalnya mengelola anggaran, memelihara infrastruktur sipil, juga mengawasi berbagai pusat kebudayaan utama dan museum. Karena pemerintahan ini beroperasi berdasarkan suatu pendekatan "wali kota yang kuat, dewan yang lemah", sang pemimpin dewan—yakni wali kota metropolitan—memiliki kewenangan untuk membuat keputusan secara cepat, yang sering kali mengorbankan transparansi. Dewan Munisipal menerima saran atau pertimbangan dari Komite Eksekutif Metropolitan, kendati Komite juga memiliki keterbatasan wewenang untuk membuat keputusan sendiri. Semua perwakilan di Komite ditunjuk oleh wali kota metropolitan dan Dewan, dengan sang wali kota—atau orang yang dipilihnya—berperan sebagai kepala.

Dewan-dewan distrik utamanya bertanggung jawab atas pengelolaan limbah dan proyek-proyek konstruksi di masing-masing distrik. Mereka masing-masing mengurus anggaran mereka sendiri, kendati wali kota metropolitan berhak untuk meninjau pengambilan keputusan dalam distrik. Seperlima dari seluruh anggota dewan distrik, termasuk para wali kota distrik, juga mewakili distrik mereka di Dewan Munisipal. Semua anggota dewan distrik dan Dewan Munisipal, termasuk wali kota metropolitan, dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Kadir Topbaş, mewakili Partai Keadilan dan Pembangunan, telah menjadi Wali kota Istanbul sejak bulan Maret 2004.

Karena Munisipalitas Metropolitan Istanbul dan Provinsi Istanbul memiliki kesetaraan yurisdiksi, hanya sedikit tanggung jawab yang tersisa untuk pemerintah provinsi. Serupa dengan MMI, Pemerintah Provinsi Khusus Istanbul memiliki seorang gubernur, suatu badan pengambil keputusan—yaitu Parlemen Provinsi—yang dipilih secara demokratis, dan suatu Komite Eksekutif hasil penunjukan. Sebagai cerminan komite eksekutif di tingkat munisipal, Komite Eksekutif Provinsi terdiri dari seorang sekretaris jenderal dan para pemimpin departemen yang memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Parlemen Provinsi. Tugas Pemerintah Provinsi umumnya terbatas pada bangunan dan pemeliharaan bangunan pemerintah, hunian, sekolah, dan jalan, juga mempromosikan seni, budaya, dan konservasi alam. Hüseyin Avni Mutlu telah menjadi Gubernur Provinsi Istanbul sejak bulan Mei 2010.