Jelaskan Konflik dan reformasi agraria dari Genosida Armenia

Warga Armenia di provinsi-provinsi timur hidup dalam suasana semi-feodal. Kerja paksa, pungutan pajak liar, dan berbagai tindak kejahatan yang dibiarkan merajalela, seperti perampokan, pembunuhan, maupun kekerasan seksual, sudah bukan barang baru bagi mereka. Semenjak tahun 1839, pemerintah Utsmaniyah mengeluarkan serangkaian kebijakan pembaharuan demi memusatkan kewenangan dan menyetarakan kedudukan warga negara Kesultanan Utsmaniyah tanpa pandang agama. Kebijakan-kebijakan untuk mengentaskan kedudukan warga non-Muslim mendapat tentangan keras dari para ulama dan warga Muslim pada umumnya, dan sebagian besar dari kebijakan-kebijakan tersebut pada akhirnya mandek di tataran teori. Dengan dibubarkannya negara-negara emirat bangsa Kurdi pada pertengahan abad ke-19, pemerintah Utsmaniyah mulai memungut pajak secara langsung dari para petani Armenia, yang sebelumnya membayar pajak kepada tuan-tuan tanah Kurdi. Meskipun demikian, tuan-tuan tanah Kurdi terus menarik pungutan dari para petani Armenia secara tidak sah.

Mulai pertengahan abad ke-19, warga Armenia dihadapkan dengan masalah penyerobotan tanah secara besar-besaran sebagai konsekuensi dari sedentarisasi suku-suku Kurdi, maupun arus masuk pengungsi dan imigran Muslim (sebagian besar asal Sirkasia) menyusul Perang Rusia-Sirkasia. Sesudah Sultan Abdul Hamid II naik takhta pada tahun 1876, pemerintah Utmaniyah mulai menyita tanah warga Armenia di provinsi-provinsi timur untuk diserahkan kepada para imigran Muslim sebagai bagian dari kebijakan sistematis untuk menyurutkan populasi Armenia di daerah-daerah tersebut. Kebijakan ini terus berjalan sampai pecah Perang Dunia I. Populasi daerah pegunungan Armenia pada akhirnya menurun drastis. Tiga ratus ribu warga Armenia hengkang ke luar negeri, dan selebihnya pindah ke kota-kota. Beberapa warga Armenia bergabung membentuk partai-partai politik revolusioner, yang paling berpengaruh di antaranya adalah Federasi Revolusioner Armenia yang didirikan pada tahun 1890. Partai-partai politik tersebut lebih mementingkan pengupayaan reformasi di dalam negeri Kesultanan Utsmaniyah, dan hanya mampu menuai dukungan terbatas dari warga Armenia di negara itu.

Kemenangan mutlak Rusia pada perang tahun 1877–1878 memaksa Kesultanan Utsmaniyah untuk melepas kedaulatannya atas beberapa daerah di Anatolia Timur, Balkan, dan Siprus. Tekanan internasional pada Kongres Berlin tahun 1878 membuat pemerintah Utsmaniyah terpaksa melaksanakan usaha-usaha pembaharuan dan menjamin keamanan rakyatnya yang berkebangsaan Armenia, tetapi tidak ada mekanisme penegakannya. Keadaan pun terus memburuk. Di Kongres Berlinlah permasalahan Armenia memasuki gelanggang diplomasi internasional, lantaran untuk pertama kalinya bangsa Armenia dimanfaatkan negara-negara Adidaya sebagai alasan untuk campur tangan dalam urusan politik Utsmaniyah. Sekalipun bangsa Armenia disebut-sebut sebagai "milet yang setia", kontras dengan bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lain yang pernah menentang kedaulatan Utsmaniyah, pemerintah Utsmaniyah mulai menganggap warga Armenia sebagai ancaman selepas tahun 1878. Pada tahun 1891, Sultan Abdul Hamid II membentuk resimen-resimen Hamidiye yang beranggotakan warga suku-suku Kurdi, dan mengizinkan mereka untuk berlaku sewenang-sewenang terhadap warga Armenia. Dari tahun 1895 sampai 1896, terjadi pembantaian besar-besaran di Kesultanan Utsmaniyah yang merenggut nyawa setidaknya 100.000 warga Armenia, dibunuh prajurit-prajurit Utsmaniyah atau para perusuh saat berlangsungnya kerusuhan-kerusuhan yang sengaja dibiarkan pemerintah. Banyak warga desa Armenia dipaksa masuk Islam. Negara Utsmaniyah adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pembunuhan-pembunuhan tersebut, yang dilakukan demi memulihkan tatanan kemasyarakatan terdahulu, yang di dalamnya warga Kristen harus menelan mentah-mentah supremasi warga Muslim, dan untuk memaksa warga Armenia beremigrasi sehingga populasi mereka dengan sendirinya menyusut.