Jelaskan Perjalanan Politik dari Sofyan Djalil

Sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (2004–2007)

Sofyan pertama kali menduduki kursi kabinet pada 21 Oktober 2004 sebagai Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, dilantik oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan kabinet bernama Kabinet Indonesia Bersatu.

Pada tahun 2005, Sofyan Djalil bersama Hamid Awaluddin, Farid Husain, Usman Basyah dan I Gusti Wesaka Pudja menjadi delegasi Indonesia dalam Kesepakatan Helsinki. Delegasi ini bertujuan menyelesaikan konflik pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) secara damai. Perundingan dimulai dari 27 Januari 2005 dan berakhir pada 15 Agustus 2005.

Pada Maret 2006, Sofyan Djalil melalukan ujicoba telivisi digital pada kanal frekuensi 27 UHF. Sofyan mencabut izin penyiaran pada frekuensi tesebut yang  pada saat itu dipakai oleh SpaceToon, sebuah televisi yang baru mengudara beberapa bulan.

Sebagai Menteri Negara BUMN (2007–2009)

Setelah kurang dari 3 tahun menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Sofyan dirombak posisinya sebagai Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara menggantikan Soegiharto pada 9 Mei 2007.

Pada September 2007, Menneg BUMN Sofyan Djalil melakuan pemancangan tiang pancang PLTU Pelabuhan Ratu. Pengadaan PLTU ini dilakukan untuk mengatasi krisis listrik dalam sistem Jawa dan Bali dan termasuk dalam Program Percepatan Proyek 10.000 MW. Investasi proyek ini mencapai sebesar 566,9 dollar Amerika Serikat dan 2,2 triliun rupiah.

Di tahun 2008, Sofyan meminta BUMN untuk memverifikasi aset-aset perusahaannya dan kemudian melaporkannya kepada kuasa pemegang saham. Hal ini dipicu dengan ditemukannya fakta belum lama sebelum Desember 2007 bahwa ada 21 rumah dinas PT Kereta Api (PT KA) yang sudah dialihfungsikan oleh para mantan pejabat PT KA.

Di masa kampanye di Pemilihan Umum 2009, Sofyan menyampaikan penegasan larangan penggunaan aset negara baik kendaraan bus PPD, bus karyawan maupun aset negara lainnya untuk kampanye politik.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri Negara BUMN, Sofyan meresmikan pembangunan pabrik Semen Gresik Tuban IV (anak perusahaan Semen Indonesia), di lokasi Pabrik Semen Gresik, Tuban pada 20 Agustus 2009. Pabrik ini mempunyai kapasitas produksi 2,5 juta ton per tahun dan pembangunannya diperkirakan menelan biaya 3,5 triliun rupiah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2014–2015)

Sofyan kembali dipercaya untuk menduduki posisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian oleh presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014 di Kabinet Kerja.

Pada Desember 2014, Sofyan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Kepala BKPM menggelar rapat perizinan investasi yang dimana mulai tahun 2015 mulai menerapkan perizinan terintegrasi yang prosesnya akan dilimpahkan seluruhnya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Akhir tahun 2014 Sofyan bersama Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN mengeluarkan kebijakan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Kebijakan ini diputuskan untuk mengurangi alokasi anggaran subsidi sebanyak 280 triliun rupiah.

Bersama Menteri Pariwisata Arief Yahya, Sofyan pada 2 Maret 2015 mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang salah satunya memberi bebas visa kunjungan kepada 30 negara baru. Hal ini bertujuan meningkatkan wisatawan mancanegara.

Pada Juli 2015, pemerintah menambah modal BPJS Kesehatan sebanyak 3,46 triliun. Sofyan mengatakan bahwa hal ini dikarenakan potensi defisit anggaran.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (2015–2016)

Presiden Joko Widodo merombak Kabinet Kerja pada 12 Agustus 2015, yang dimana Sofyan digeser pada posisi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Pertengahan Maret 2016 diadakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang), Sofyan meminta daerah menyusun nomenklatur yang jelas dalam perencanaan program pembangunan untuk penyusunan RKP tahun 2017 dan memangkas program yang kurang bermanfaat atau yang bisa ditunda.

Pada 18 Juli 2016, Sofyan mengarahkan susunan peta jalan untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga listrik Nuklir (PLTN) dalam program Reaktor Daya Eksperimental (RDE). Penyusunan peta ini dibuat bersama Bappenas, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

Menteri Agraria dan Tata Ruang (2016–2022)

Posisi Sofyan Djalil pada 27 Juli 2016 kembali dirombak ke posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Awal tahun 2017 pada 2 Februari, Sofyan Djalil mengingatkan kewajiban pengusaha sawit untuk membangun kebun plasma sebanyak 20% sesuai dengan amanat Undang Undang (UU) No. 18 tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 tahun 2013.

Pada 11 Oktober 2017, Sofyan Djalil bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sepakat melakukan perlindungan optimalisasi fungsi situ, danau, embung dan waduk (SDEW) sebagai sistem daerah aliran sungai. Berbagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, yakni dilakukannya pencatatanterhadap 543 danau dan 840 situ dan pendaftaran bagi 1.922 danau dan 184 situ.

Sepekan setelahnya pada 20 Oktober 2017, Presiden Joko Widodo sempat menegur Sofyan mengenai pelaksanaan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat yang belum mencapai target, yang dimana di tahun 2017 targetnya sebanyak 5 juta sertifikat tanah.

Pada Desember 2017 sampai Januari 2018, terjadi kisruh mengenai pulau reklamasi di DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayangkan surat kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk membatalkan seluruh Hak Guna Bangunan di pulau C, D dan G yang tertuang dalam Surat Nomor 2373/-1.794.2. Sofyan menanggapinya dengan penolakan pembatalan pada 12 Januari 2018, karena keputusan yang telah diterbitkan, jika dibatalkan akan menciptakan ketidakpastian hukum.