Jabarkan Pasal 3: wewenang MPR. dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara

Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:

Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara, dengan dibantu oleh Wakil Presiden.

Pasal 5: wewenang Presiden mengenai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6: syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 6A: tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7: periode jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7A: alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7B: tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7C: Presiden yang tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR.

Pasal 8: prosedur bila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 9: sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden dalam pelantikan.

Pasal 10: kekuasaan tertinggi kemiliteran di tangan Presiden.

Pasal 11: hubungan internasional yang dibuat Presiden Indonesia.

Pasal 12: wewenang Presiden dalam menyatakan keadaan bahaya

Pasal 13: pengangkatan dan penerimaan duta dan konsul oleh Presiden.

Pasal 14: pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi oleh Presiden.

Pasal 15: pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain oleh Presiden.

Pasal 16: pembentukan dewan pertimbangan.

Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung

Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.