Jelaskan Pengukuhan kekuasaan dari Jerman Nazi

Pimpinan SA berusaha menekan Hitler untuk meraih kekuasaan politik dan militer yang lebih besar. Sebagai tanggapan, Hitler memanfaatkan Schutzstaffel (SS) dan Gestapo untuk membersihkan kepemimpinan di SA secara menyeluruh. Hitler menyasar Stabschef (Kepala Staf) SA Ernst Röhm dan pemimpin SA lainnya, yang ditangkap dan ditembak, bersama dengan sejumlah musuh politik Hitler (seperti Gregor Strasser dan mantan kanselir Kurt von Schleicher). Sebanyak 200 orang dibunuh dari tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 1934 dalam peristiwa yang kemudian dikenal dengan Malam Pisau Panjang.

Pada 2 Agustus 1934, Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, kabinet telah mengesahkan "Undang-Undang Pejabat Negara Tertinggi Reich", yang menyatakan bahwa setelah kematian Hindenburg, jabatan presiden akan dihapuskan dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Dengan demikian, Hitler menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan secara resmi bergelar Führer und Reichskanzler ("Pemimpin dan Kanselir"), meskipun akhirnya gelar Reichskanzler dihapuskan. Jerman menjadi negara totaliter dengan Hitler sebagai pemimpinnya. Sebagai kepala negara, Hitler menjadi Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Undang-undang baru mengubah sumpah kesetiaan bagi para prajurit sehingga diharuskan bersumpah setia kepada diri Hitler, bukannya kepada panglima atau negara. Pada 19 Agustus 1934, penggabungan kekuasaan presiden dengan kanselir disetujui oleh 90 persen pemilih dalam sebuah referendum.

Kebanyakan warga Jerman merasa lega karena konflik dan perkelahian jalanan pada era Weimar telah berakhir. Mereka dibanjiri propaganda yang disusun oleh Menteri Penerangan Umum dan Propaganda, Joseph Goebbels, yang menjanjikan perdamaian dan banyak hal lainnya bagi warga Jerman di negara bersatu yang bebas Marxis tanpa terhalang Perjanjian Versailles. NSDAP memperoleh dan mengesahkan kekuasaannya mula-mula melalui kegiatan revolusioner, kemudian melalui manipulasi mekanisme hukum, pemanfaatan wewenang kepolisian, serta dengan mengambil alih institusi pemerintah dan negara bagian. Kamp konsentrasi Nazi besar pertama (yang awalnya untuk tahanan politik) dibuka di Dachau pada tahun 1933. Menjelang akhir Perang Dunia II, terdapat ratusan kamp konsentrasi dengan berbagai ukuran dan fungsi yang telah didirikan oleh rezim Nazi.

Mulai bulan April 1933, sejumlah kebijakan yang menentukan status dan hak-hak Yahudi mulai dilembagakan. Langkah-langkah ini memuncak dengan pengesahan Undang-Undang Nürnberg pada tahun 1935 yang melucuti hak-hak dasar Yahudi. Nazi menyita harta benda Yahudi dan melarang mereka menikah dengan non-Yahudi. Orang Yahudi juga tidak diperbolehkan bekerja di berbagai bidang, termasuk hukum, kedokteran, dan pendidikan. Pada akhirnya rezim Nazi menyatakan kaum Yahudi sebagai puak-puak yang "tidak dikehendaki" untuk berada di antara warga negara dan bangsa Jerman.