Tolong jelaskan mengenai Jamahiriyah Arab Libya dari Muammar Khadafi

Pada tanggal 2 Maret 1977, Muktamar Umum Rakyat menetapkan "Deklarasi Pendirian Wewenang Rakyat" atas desakan dari Khadafi. Mereka membubarkan Republik Arab Libya dan menggantikannya dengan Jamahiriyah Arab Libya (, ), yang merupakan pengejawantahan "negara rakyat" yang dicetuskan oleh Khadafi. Panji baru yang berwarna hijau dijadikan bendera negara yang baru. Secara resmi, Jamahiriyah merupakan sebuah negara demokrasi langsung dan rakyat memerintah melalui 187 Muktamar Asasi Rakyat yang melibatkan semua orang dewasa di Libya dalam pengambilan keputusan nasional. Muktamar ini lalu mengirim perwakilan ke Muktamar Umum Rakyat yang diadakan setiap tahun dan disiarkan langsung di televisi. Pada dasarnya, Muktamar Rakyat memiliki wewenang tertinggi di Libya, dan kebijakan-kebijakan penting yang diusulkan oleh pejabat pemerintah atau oleh Khadafi sendiri harus disetujui oleh Muktamar. Khadafi menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, walaupun ia lalu mundur dari jabatan ini pada awal tahun 1979 dan mengangkat dirinya sebagai "Pemimpin Revolusi".

Walaupun secara resmi kendali politik berada di tangan Muktamar Rakyat, kenyataannya kekuasaan masih dipegang oleh kepemimpinan politik yang sudah ada sebelumnya di Libya. Perdebatan masih menjadi hal yang langka, dan keputusan-keputusan besar yang terkait dengan ekonomi dan pertahanan dihindari atau dibahas secara sepintas; peran Muktamar Umum Rakyat lebih seperti "stempel" untuk kebijakan-kebijakan Khadafi. Jarang-jarang Muktamar Umum Rakyat menentang kebijakan Khadafi, dan adakalanya mereka berhasil; contohnya, ketika Khadafi menyerukan agar sekolah dasar dibubarkan, karena ia merasa bahwa pendidikan di rumah lebih baik untuk anak-anak, Muktamar Umum Rakyat menentang gagasan ini. Kadang-kadang Khadafi menetapkan undang-undang tanpa persetujuan Muktamar, contohnya adalah ketika ia ingin mengizinkan perempuan masuk militer. Terkadang pula ia memerintahkan pengadaan pemilu setelah ia menyadari bahwa Muktamar akan menetapkan undang-undang yang ia tentang. Khadafi menyatakan bahwa Muktamar memenuhi semua kebutuhan politik Libya, sehingga organisasi politik lain dianggap tidak diperlukan; semua kelompok yang tidak mendapatkan izin (termasuk partai politik, asosiasi profesional, serikat buruh, dan kelompok wanita dilarang). Walaupun begitu, Ronald Bruce St. John yang merupakan seorang pakar mengenai Libya mengamati bahwa sistem Jamahiriyah masih tetap "memperkenalkan sistem perwakilan dan partisipasi dengan tingkatan yang sebelumnya tidak pernah ada di Libya."

Setelah menghapuskan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya, Khadafi ingin agar Jamahiriyah mengikuti Alquran sebagai landasan hukum; ia menyatakan bahwa hukum "buatan manusia" tidak alami dan bersifat diktator, dan ia hanya mengizinkan hukum Allah. Ia mengubah pendiriannya dalam waktu setahun dengan mengumumkan bahwa hukum syariah tidak cocok untuk Jamahiriyah karena hukum tersebut menjamin perlindungan hak milik pribadi, sehingga bertentangan dengan sosialisme yang dikemukakan dalam Buku Hijau. Akibat pendekatannya yang seolah menyetarakan posisi Buku Hijau dengan Alquran, para ulama konservatif menuduhnya syirik, sehingga semakin memperkuat perlawanan terhadap rezimnya. Pada Juli 1977, meletus perang perbatasan dengan Mesir, dan Mesir berhasil mengalahkan Libya walaupun mereka kalah teknologi. Konflik ini berlangsung satu minggu sebelum akhirnya kedua belah pihak bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh beberapa negara Arab. Mesir dan Sudan telah berhaluan dengan Amerika Serikat, sehingga Libya terdorong untuk berhaluan secara strategis (tetapi bukan secara politik) dengan Uni Soviet. Sebagai pengakuan atas peningkatan hubungan dagang antara Libya dengan Uni Soviet, Khadafi diundang ke Moskwa pada Desember 1976; di situ, ia berbicara dengan Leonid Brezhnev. Pada Agustus 1977, ia mengunjungi Yugoslavia, dan di situ ia bertemu dengan Josip Broz Tito yang memiliki hubungan yang lebih hangat dengannya.

Komite-Komite Revolusioner dan upaya memajukan sosialisme: 1978–1980

Pada Desember 1978, Khadafi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, dan ia mengumumkan bahwa ia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan revolusioner daripada pemerintahan; ini merupakan bagian dari pendekatan barunya yang memisahkan aparat revolusi dari pemerintahan. Walaupun ia tidak lagi memiliki jabatan resmi di pemerintahan, ia mengambil gelar "Pemimpin Revolusi" dan tetap menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sejarawan Dirk Vandewalle menyatakan bahwa meskipun Jamahariya dinyatakan sebagai sistem demokrasi langsung, Libya tetap memiliki "sistem politik yang eksklusif dengan proses pengambilan keputusan" yang "terbatas pada beberapa penasihat dan orang-orang kepercayaan" Khadafi.

Libya juga mulai berupaya mewujudkan sosialisme. Pada Maret 1978, pemerintah mengeluarkan panduan untuk melakukan redistribusi perumahan, dan mereka berusaha memastikan agar semua orang dewasa di Libya memiliki hak milik atas rumah mereka dan tidak ada yang diperbudak hanya untuk membayar sewa. Sebagian besar keluarga dilarang memiliki lebih dari satu rumah, sementara hak-hak milik yang sebelumnya disewakan disita oleh negara dan dijual kepada penyewa dengan harga yang rendah berkat subsidi besar dari pemerintah. Pada bulan September, Khadafi menyerukan kepada Komite-Komite Rakyat untuk menghapuskan "birokrasi di sektor publik" dan "kediktatoran sektor swasta"; Komite-Komite Rakyat lalu mengambil alih kendali atas ratusan perusahaan dan mengubahnya menjadi koperasi pekerja yang dikelola oleh anggota perwakilan terpilih.

Pada tanggal 2 Maret 1979, Muktamar Umum Rakyat mengumumkan pemisahan pemerintahan dari revolusi, dan setelah itu revolusi akan "diwakilkan" oleh Komite-Komite Revolusioner yang baru, yang bekerja sama dengan Komite-Komite Rakyat di sekolah-sekolah, universitas-universitas, serikat-serikat pekerja, lembaga kepolisian, dan militer. Komite-Komite Revolusioner didominasi oleh para pengikut fanatik revolusi, yang kebanyakan adalah pemuda; komite tersebut dikepalai oleh Mohammad Maghgoub dan sebuah Kantor Koordinasi Pusat yang berbasis di Tripoli, dan mereka bertemu dengan Khadafi setiap tahunnya. Anggota Komite-Komite Revolusioner diambil dari Muktamar Asasi Rakyat. Menurut Bearman, sistem komite revolusioner menjadi "mekanisme penting (jika bukan mekanisme utama) yang digunakan [Khadafi] untuk mengendalikan politik Libya." Komite-Komite Revolusioner juga mengambil alih kendali pers pada Oktober 1980, dan mereka menerbitkan majalah mingguan yang berjudul Pawai Hijau (al-Zahf al-Akhdar). Mereka bertanggung jawab menggalakkan semangat revolusi. Mereka juga melakukan pengawasan secara ideologis dan memiliki peranan untuk menjaga keamanan dan menangkap dan mengadili mereka sesuai dengan "hukum revolusi" (qanun al-thawra). Tidak ada undang-undang tertulis ataupun jaminan hukum dalam sistem ini, sehingga sistem pengadilan revolusioner cenderung dilakukan secara sembarangan dan mengakibatkan penyalahgunaan dan penindasan kebebasan sipil yang disebut "Teror Hijau."

Pada tahun 1979, komite-komite ini mulai meredistribusikan lahan di dataran Jefara, dan program ini berlangsung hingga tahun 1981. Pada Mei 1980, mereka memberlakukan kebijakan yang meredistribusikan dan menyamaratakan kekayaan; apabila seseorang memiliki uang dengan jumlah yang melebihi 1000 dinar di rekening bank mereka, maka kelebihannya akan disita oleh negara. Pada tahun berikutnya, Muktamar Umum Rakyat mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih kendali atas impor, ekspor, dan distribusi, dan pasar negara akan menggantikan usaha-usaha swasta; akibatnya, jumlah barang konsumen yang tersedia mengalami penurunan, dan pasar gelap malah berkembang pesat. Khadafi juga merasa putus asa dengan lambatnya perkembangan reformasi yang terkait dengan perempuan, dan pada tahun 1979, ia meluncurkan Formasi Perempuan Revolusioner sebagai pengganti Federasi Perempuan Libya yang memiliki pendekatan bertahap. Pada tahun 1978, ia mendirikan Akademi Militer Perempuan di Tripoli dan mengajak para wanita untuk bergabung. Tindakan ini sangat kontroversial dan ditolak oleh Muktamar Umum Rakyat pada Februari 1983. Khadafi tetap kukuh, dan ketika upaya ini lagi-lagi ditolak oleh Muktamar pada Maret 1984, ia menolak mengikuti keputusan tersebut dan menyatakan bahwa "dia yang menolak pelatihan dan pemberdayaan perempuan adalah agen imperialisme."

Akibat tindakan Jamahiriyah yang radikal, pemerintah Khadafi dimusuhi oleh banyak orang. Perlawanan paling sering muncul dari kaum fundamentalis Islam yang terilhami oleh Revolusi Iran 1979. Pada Februari 1978, Khadafi mendapati bahwa kepala intelijen militer berencana membunuhnya, sehingga ia mulai memercayakan keamanan kepada suku Qadhadhfa yang merupakan sukunya. Orang-orang yang kehilangan kekayaannya atau yang hartanya disita juga berbalik melawan pemerintahan Khadafi, dan sejumlah kelompok oposisi yang didanai oleh Barat didirikan di pengasingan. Salah satunya yang paling penting adalah Barisan Nasional untuk Keselamatan Libya yang didirikan pada tahun 1981 oleh Mohammed Magariaf, yang mengadakan serangan-serangan terhadap pemerintahan Libya. Kelompok lain yang disebut al-Borkan mulai membunuh diplomat-diplomat Libya di luar negeri. Khadafi memerintahkan agar "anjing-anjing liar" tersebut dibunuh, dan di bawah kepemimpinan Kolonel Younis Bilgasim, Komite-Komite Revolusioner mendirikan cabang-cabang di luar negeri untuk menindas kegiatan anti-revolusi dan menghabisi tokoh-tokoh pembangkang. Walaupun negara-negara seperti Suriah dan Israel juga memiliki regu yang menyasar tokoh-tokoh tertentu, Khadafi adalah sosok yang tidak biasa karena ia berani sesumbar di muka umum bahwa pemerintahannya melakukan hal tersebut; pada tahun 1980, ia memerintahkan agar semua pembangkang kembali ke tanah air jika mereka tidak ingin "dimusnahkan di manapun kalian berada."

Libya mencoba memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter pada masa itu, salah satunya dengan mencoba menarik hati saudaranya, usahawan Billy Carter, tetapi pada tahun 1979, Amerika Serikat malah memasukkan Libya ke dalam daftar "Negara Pendukung Terorisme". Hubungan mereka semakin memburuk pada akhir tahun tersebut ketika para demonstran membakar kedutaan besar Amerika Serikat di Tripoli sebagai lambang solidaritas dengan para penyandera diplomat Amerika Serikat di Iran. Pada tahun berikutnya, pesawat tempur Libya mulai mencegat pesawat tempur Amerika Serikat yang terbang di Laut Tengah, sehingga menjadi pertanda hancurnya hubungan di antara kedua negara. Hubungan Libya dengan Lebanon dan kelompok-kelompok Syiah di berbagai belahan dunia juga memburuk akibat hilangnya imam Musa al-Sadr pada Agustus 1978 saat ia sedang mengunjungi Libya; Lebanon menuduh Khadafi telah membunuhnya atau memenjarakannya, tetapi ia menampik tuduhan tersebut. Sementara itu, hubungan dengan Suriah membaik, karena Khadafi dan Hafez al-Assad memiliki musuh bersama, yaitu Israel dan Mesir di bawah kepemimpinan Sadat. Pada tahun 1980, mereka menggagas penyatuan Libya dan Suriah, dan Libya berjanji akan melunasi utang Suriah sebesar £1 miliar kepada Uni Soviet; walaupun Assad akhirnya membatalkan rencana penyatuan tersebut akibat tekanan yang ia hadapi, mereka berdua tetap menjadi sekutu. Sekutu Libya lainnya adalah Uganda, dan pada tahun 1979, Khadafi mengirim 2.500 tentara untuk membantu Uganda mempertahankan rezim Presiden Idi Amin dari serangan balasan Tanzania. Misi tersebut gagal; 400 tentara Libya tewas dan sisanya terpaksa mundur. Khadafi kelak menyesali persekutuannya dengan Amin, dan ia secara terbuka mengkritiknya sebagai seorang yang "fasis" dan "pamer".

Konflik dengan Amerika Serikat dan sekutunya: 1981–1986

Pada awal dan pertengahan dasawarsa 1980-an, Libya menghadapi kemelut ekonomi; dari tahun 1982 hingga 1986, pendapatan tahunan Libya yang didapat dari hasil minyak turun dari $21 miliar menjadi $5,4 miliar. Khadafi memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek irigasi, dan pada tahun 1983, dimulai pembangunan proyek infrastruktur terbesar dan termahal dalam sejarah Libya, yakni Sungai Buatan Raya; walaupun proyek ini rencananya akan dituntaskan pada akhir dasawarsa tersebut, proyek ini masih belum selesai pada awal abad ke-21. Belanja militer ditingkatkan, sementara anggaran pemerintahan lainnya dipotong. Utang luar negeri Libya naik, dan pemerintah mulai melakukan tindakan penghematan untuk mendorong kemandirian; pada Agustus 1985, Libya melakukan deportasi massal terhadap pekerja-pekerja asing, dan sebagian besar dari antara mereka berasal dari Mesir dan Tunisia. Ancaman dalam negeri terus menghantui Khadafi; pada Mei 1984, sekelompok milisi gagal menyerang rumah Khadafi di Bab al-Azizia (entah milisi tersebut berkaitan dengan Barisan Nasional untuk Keselamatan Libya atau Ikhwanul Muslimin), dan sesudah peristiwa tersebut 5.000 pembangkang ditangkap.

Libya telah lama mendukung milisi FROLINAT di Chad, dan pada Desember 1980, Libya kembali menyerang Chad atas permintaan dari pemerintahan GUNT yang dikendalikan oleh FROLINAT untuk membantu mereka dalam perang saudara; pada Januari 1981, Khadafi mengusulkan penyatuan Chad dengan Libya. Organisasi Kesatuan Afrika menentang hal ini dan menyerukan agar pasukan Libya ditarik dari Chad, dan Libya melakukan hal tersebut pada November 1981. Perang saudara pun berlanjut, sehingga Libya kembali mengirim pasukannya ke Chad dan bentrok dengan pasukan Prancis yang mendukung pasukan Chad di selatan. Banyak negara Afrika yang sudah tidak tahan lagi dengan campur tangan Libya dalam urusan dalam negeri mereka, sehingga pada tahun 1980, sembilan negara Afrika memutus hubungan diplomatik mereka dengan Libya, sementara pada tahun 1982, Organisasi Kesatuan Afrika membatalkan rencana konferensi di Tripoli agar Khadafi tidak dapat menjadi ketua. Khadafi lalu mengusulkan penyatuan dengan Maroko, dan pada Agustus 1984, Khadafi dan Raja Maroko Hassan II menandatangani Perjanjian Oujda yang membentuk Persatuan Arab-Afrika; persatuan tersebut mengejutkan banyak pengamat karena kedua pemerintahan tersebut tidak hanya sudah lama bermusuhan, tetapi juga memiliki perbedaan sistem politik yang besar. Namun, hubungan di antara kedua negara tersebut tetap buruk, khususnya akibat hubungan baik Maroko dengan Amerika Serikat dan Israel; pada Agustus 1986, Hassan membubarkan persatuan tersebut.

Pada tahun 1981, Presiden Amerika Serikat yang baru, Ronald Reagan, memutuskan untuk mengambil pendekatan keras terhadap Libya, dan ia membuat klaim yang salah bahwa Libya adalah boneka Uni Soviet. Sebagai gantinya, Khadafi meningkatkan hubungan dagangnya dengan Uni Soviet, dan ia kembali mengunjungi Moskwa pada April 1981 dan 1985. Walaupun begitu, Uni Soviet waspada dengan Khadafi karena ia dianggap sebagai seorang ekstremis yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, Amerika Serikat memulai latihan militer di Teluk Sirte (kawasan laut yang diklaim sebagai laut teritorial Libya), dan pada Agustus 1981, mereka menembak jatuh dua pesawat Su-22 milik Libya. Reagan menutup kedutaan besar Libya di Washington, D.C. dan ia memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Libya untuk mengurangi jumlah personil Amerika yang ditugaskan di sana. Pada Maret 1982, Amerika Serikat mulai memberlakukan embargo minyak Libya, dan pada Januari 1986, mereka memerintahkan agar semua perusahaan Amerika berhenti beroperasi di Libya, walaupun ratusan pekerja masih menetap di Libya setelah pemerintahan negara tersebut melipatgandakan gaji mereka. Hubungan diplomatik dengan Britania juga rusak setelah diplomat-diplomat Libya dituduh membunuh Yvonne Fletcher, seorang polwan Britania Raya yang sedang bertugas di luar kedubes Libya di London, pada April 1984. Pada musim semi tahun 1986, Angkatan Laut Amerika Serikat kembali melakukan latihan di Teluk Sirte; militer Libya mengambil tindakan balasan, tetapi mereka gagal karena Amerika Serikat berhasil menenggelamkan beberapa kapal Libya.

Setelah Amerika Serikat menuduh Libya sebagai dalang pengeboman diskotik Berlin 1986 yang merenggut nyawa dua tentara Amerika, Reagan memutuskan untuk melakukan pembalasan secara militer. CIA sangat mengkritik tindakan ini, karena mereka merasa bahwa Suriah adalah ancaman yang lebih besar dan serangan tersebut akan memperkuat reputasi Khadafi. Namun, Libya dianggap sebagai "sasaran yang lunak." Reagan didukung oleh Britania Raya, tetapi ditentang oleh sekutu-sekutu Amerika di Eropa, yang merasa bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Dalam Operasi El Dorado Canyon yang dilancarkan pada 15 April 1986, pesawat-pesawat militer AS melancarkan sejumlah serangan udara di Libya. Mereka mengebom instalasi-instalasi militer di berbagai tempat dan menewaskan sekitar 100 orang Libya, termasuk beberapa warga sipil. Salah satu sasarannya adalah rumah Khadafi. Khadafi sendiri selamat, tetapi dua putranya mengalami luka-luka, dan ia mengklaim bahwa putri adopsinya yang berumur empat tahun, Hanna, tewas akibat serangan tersebut, walaupun keberadaan anak tersebut telah diragukan. Sesudah peristiwa tersebut, Khadafi mundur ke wilayah gurun untuk sembahyang, sementara terjadi bentrok antara pendukung Khadafi dengan perwira angkatan darat yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Walaupun tindakan Amerika Serikat menuai kecaman dari dunia internasional, popularitas Reagan melejit di dalam negeri. Khadafi sendiri mencerca imperialisme Amerika di muka umum, dan reputasinya sebagai tokoh anti-imperialis semakin menguat di dalam negeri maupun di negara-negara Arab.

"Revolusi di dalam Revolusi": 1987–1998

Pada akhir dasawarsa 1980-an, Libya mulai melancarkan reformasi ekonomi liberal untuk menanggulangi penurunan pendapatan dari minyak. Pada Mei 1987, Khadafi mengumumkan permulaan "Revolusi di dalam Revolusi", yang diawali dengan reformasi terhadap industri dan pertanian dan pembukaan kembali usaha-usaha kecil. Kegiatan Komite-Komite Revolusioner juga mulai dibatasi; pada Maret 1988, didirikan Kementerian Mobilisasi Massal dan Kepemimpinan Revolusioner yang membatasi penggunaan kekerasan dan peran kehakiman komite-komite tersebut, sementara pada Agustus 1988, Khadafi secara terang-terangan mengkritik komite-komite ini.

Pada bulan Maret, ratusan tawanan politik dibebaskan, dan Khadafi membuat klaim yang sebenarnya salah bahwa di Libya sudah tidak ada lagi tawanan politik. Pada bulan Juni, pemerintah Libya mengeluarkan Piagam Hijau Agung tentang Hak Asasi Manusia pada Zaman Rakyat, dengan 27 pasal yang menjabarkan tujuan, hak, dan jaminan yang dimaksudkan untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia di Libya, membatasi pengganjaran hukuman mati, dan menyerukan agar hukuman semacam itu pada akhirnya dihapuskan. Banyak tindakan yang diusulkan oleh piagam ini yang kemudian diberlakukan pada tahun berikutnya, tetapi yang lainnya tetap tidak diwujudkan. Selain itu, pada tahun 1989, pemerintah Libya mulai menganugerahkan Penghargaan Internasional Al-Khadafi untuk Hak Asasi Manusia kepada tokoh-tokoh dari Dunia Ketiga yang telah berjuang melawan kolonialisme dan imperialisme; pemenang pertamanya pada tahun tersebut adalah pegiat anti-apartheid asal Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dari tahun 1994 hingga 1997, pemerintah mulai memprakarsai komite-komite untuk memberantas korupsi, khususnya di sektor ekonomi.

Seusai serangan Amerika Serikat pada tahun 1986, angkatan darat dibersihkan dari orang-orang yang diduga tidak setia, dan pada tahun 1988, Khadafi mengumumkan pendirian milisi rakyat untuk menggantikan angkatan darat dan polisi. Pada tahun 1987, Libya mulai memproduksi gas mustard di sebuah fasilitas di Rabta, meskipun mereka menampik bahwa mereka sedang menimbun senjata kimia. Libya juga mencoba mengembangkan senjata nuklir, tetapi mereka tidak berhasil. Pada masa ini, perlawanan dari kelompok Islam di dalam negeri juga semakin menguat, khususnya dari Ikhwanul Muslimin dan Kelompok Tempur Islam Libya. Sejumlah upaya untuk membunuh Khadafi berhasil digagalkan, dan kemudian pada tahun 1989, petugas keamanan menyerbu masjid-masjid yang dianggap sebagai pusat dakwah anti-revolusi. Pada Oktober 1993, beberapa anggota angkatan darat melancarkan kudeta yang gagal di Misratah, sementara pada September 1995, kelompok Islamis mengobarkan pemberontakan di Benghazi, dan pada Juli 1996, kerusuhan sepak bola anti-Khadafi meletus di Tripoli. Komite-Komite Revolusioner pun bangkit lagi untuk menghadapi kaum Islamis.

Pada tahun 1989, Khadafi merasa bahagia setelah mendengar berita pembentukan Persatuan Maghrib Arab yang merupakan sebuah pakta ekonomi antara Libya dengan Mauritania, Maroko, Tunisia, dan Aljazair. Khadafi sendiri menganggapnya sebagai langkah awal menuju pendirian Persatuan Pan-Arab yang baru. Sementara itu, Libya terus menambah dukungannya kepada militan-militan anti Barat seperti Tentara Republik Irlandia Sementara, dan pada tahun 1988, Pan Am Penerbangan 103 meledak di atas Lockerbie di Skotlandia, sehingga menewaskan 243 penumpang dan 16 kru, ditambah dengan 11 orang di darat. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian Britania Raya, dua orang Libya yang bernama Abdelbaset al-Megrahi dan Lamin Khalifah Fhimah ditetapkan sebagai tersangka utama, dan pada November 1991, mereka meminta agar Libya menyerahkan kedua orang tersebut. Setelah Khadafi menolak dengan menggunakan Konvensi Montreal sebagai dalih, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Resolusi 748 pada Maret 1992 yang memulai sanksi ekonomi terhadap Libya. Akibatnya, Libya diperkirakan mengalami kerugian sebesar $900 juta. Libya kembali berseteru dengan Barat pada Januari 1989, setelah dua pesawat perang Libya ditembak jatuh oleh Amerika Serikat di lepas pantai Libya. Banyak negara Afrika yang mengkritik sanksi yang ditetapkan oleh PBB, termasuk Mandela saat ia sedang mengunjungi Khadafi pada Oktober 1997; selama kunjungan tersebut, ia juga memuji Libya karena telah turut berjuang melawan apartheid, dan ia menganugerahkan kepada Khadafi Ordo Harapan. Sanksi dari PBB sendiri baru ditangguhkan pada tahun 1998 setelah Libya menyatakan kesediannya untuk menyerahkan kedua tersangka kepada Pengadilan Skotlandia di Belanda, dan proses ini diawasi oleh Mandela.

Pan-Afrikanisme, perukunan kembali, dan privatisasi: 1999–2011

Pada akhir abad ke-20, Khadafi merasa putus asa dengan kegagalan gagasan Pan-Arabisme, dan ia pun mulai berbalik menjadi pendukung Pan-Afrikanisme. Dari tahun 1997 hingga 2000, Libya memprakarsai perjanjian-perjanjian kerja sama atau pemberian bantuan bilateral kepada 10 negara Afrika, dan pada tahun 1999, Libya bergabung dengan Komunitas Negara-Negara Sahel-Sahara. Pada Juni 1999, Khadafi mengunjungi Mandela di Afrika Selatan. Satu bulan sesudahnya, ia menghadiri pertemuan puncak Organisasi Kesatuan Afrika di Aljir, dan di situ ia menyerukan peningkatan integrasi ekonomi dan politik di Afrika dan menganjurkan pendirian Perserikatan Negara-Negara Afrika. Ia menjadi salah satu pendiri Uni Afrika yang diprakarsai pada Juli 2002 untuk menggantikan Organisasi Kesatuan Afrika; pada upacara pembukaannya, ia mengajak negara-negara Afrika untuk menolak bantuan bersyarat yang diberikan oleh negara-negara maju, walaupun pesan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki.

Pada pertemuan puncak ketiga Uni Afrika yang diadakan di Libya pada Juli 2005, Khadafi tidak hanya menyerukan peningkatan integrasi, tetapi juga menganjurkan pembuatan paspor Uni Afrika, pembentukan sistem pertahanan bersama, serta pengeluaran mata uang tunggal, dan ia menggunakan slogan "Perserikatan Negara-Negara Afrika adalah harapan." Namun, usulannya untuk membentuk Perserikatan Negara-Negara Afrika (proyek yang awalnya dicetuskan oleh Kwame Nkrumah dari Ghana pada dasawarsa 1960-an) ditolak di pertemuan puncak Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan di Lusaka (2001) oleh pemimpin-pemimpin Afrika yang merasa bahwa hal tersebut "tidak realistis" dan "utopis". Pada Juni 2005, Libya bergabung dengan kawasan perdagangan bebas COMESA, dan pada Agustus 2008, Khadafi dinyatakan sebagai "Raja Diraja" oleh sebuah komite yang terdiri dari pemimpin-pemimpin tradisional Afrika. Mereka memahkotainya dalam sebuah upacara di Addis Ababa, Etiopia, pada Februari 2009; pada tahun yang sama, Khadafi juga terpilih sebagai ketua Uni Afrika untuk masa jabatan selama setahun.

Pada masa ini pula Libya kembali ke kancah internasional. Pada tahun 1999, Libya mulai melakukan perundingan rahasia dengan pemerintahan Britania Raya untuk menormalisasi hubungan. Pada tahun 2001, Khadafi mengutuk serangan 11 September yang dilancarkan oleh al-Qaeda terhadap Amerika Serikat, dan ia mengungkapkan rasa simpatinya kepada para korban dan menyerukan agar Libya turut terlibat dalam Perang melawan Teror untuk memberantas Islamisme militan. Pemerintahannya juga terus berupaya meredam Islamisme di dalam negeri, dan pada saat yang sama Khadafi menyerukan agar hukum syariah semakin ditegakkan di negaranya. Libya juga memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Korea Utara, dan Presiden Tiongkok Jiang Zemin mengunjungi Khadafi pada April 2002. Kemudian, akibat meletusnya Perang Irak, pada Desember 2003, Libya melucuti senjata pemusnah massalnya dan menghentikan program senjata nuklir dan kimianya. Berkat tindakan ini, hubungan Libya dengan Amerika Serikat membaik, sementara Perdana Menteri Britania Raya Tony Blair mengunjungi Khadafi pada Maret 2004; mereka berdua membina hubungan yang erat. Satu bulan sesudahnya, Khadafi mendatangi markas besar Uni Eropa di Brussel, dan Uni Eropa mengakhiri sanksinya terhadap Libya pada bulan Oktober.

Libya memiliki peranan strategis dalam upaya Eropa untuk membendung imigrasi ilegal dari Afrika. Pada Oktober 2010, Uni Eropa memberikan €50 juta kepada Libya untuk menghentikan upaya para pendatang dari Afrika untuk melakukan perjalanan ke Eropa; Khadafi mendukung tindakan ini, karena ia merasa hal tersebut diperlukan agar Eropa tidak kehilangan jati dirinya menjadi "Eropa Hitam". Khadafi juga membuat perjanjian dengan pemerintah Italia yang menyatakan bahwa Italia akan menanamkan modal dalam berbagai proyek infrastruktur di Libya sebagai ganti rugi atas penjajahan yang pernah dilakukan Italia di Libya. Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Libya pada tahun 2006. Selain itu, pada tanggal 30 Agustus 2008, Khadafi dan Berlusconi menandatangani perjanjian kerja sama di Benghazi; berdasarkan isi perjanjian tersebut, Italia akan membayar $5 miliar kepada Libya sebagai ganti rugi atas pendudukan militer yang pernah dilakukan Italia. Sebagai gantinya, Libya akan mengambil tindakan untuk menghentikan imigrasi ilegal dari pesisir Libya dan juga mereka akan menambah investasi di perusahaan-perusahaan Italia. Pada masa jabatan mereka, Berlusconi dan Khadafi membina hubungan yang erat.

Setelah Libya dikeluarkan dari daftar negara pendukung terorisme oleh Amerika Serikat pada tahun 2006, Khadafi masih meneruskan retorika anti-Baratnya, dan pada Pertemuan Puncak Afrika-Amerika Selatan Kedua yang digelar di Venezuela pada September 2009, ia menyerukan pembentukan persekutuan militer di Afrika dan Amerika Latin untuk menyaingi NATO. Pada bulan yang sama, ia menyampaikan pidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk pertama kalinya, dan ia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengutuk "agresi Barat". Pada musim semi tahun 2010, Khadafi mengumandangkan jihad melawan Swiss setelah polisi Swiss menuduh dua anggota keluarganya terlibat dalam kegiatan kriminal, sehingga hubungan di antara kedua negara tersebut pun rusak.

Pada masa ini pula ekonomi Libya terus mengalami privatisasi; walaupun tokoh-tokoh pemerintahan menolak kebijakan-kebijakan sosialis yang menasionalisasi industri seperti yang dianjurkan dalam Buku Hijau, mereka menegaskan bahwa mereka sedang menciptakan "sosialisme rakyat" dan bukan kapitalisme. Khadafi menyambut reformasi ini, dan menyerukan privatisasi besar-besaran dalam pidatonya pada Maret 2003. Pada tahun 2003, banyak industri minyak yang dijual kepada perusahaan swasta, dan pada tahun 2004, jumlah investasi asing langsung di Libya tercatat sebesar $40 miliar, peningkatan sebesar enam kali lipat dari tahun 2003. Terdapat beberapa golongan yang menentang reformasi ini dan melakukan unjuk rasa, dan pada Maret 2006, kelompok revolusioner garis keras menguasai kabinet Muktamar; walaupun mereka memperlambat laju perubahan, mereka tidak menghentikannya. Pada tahun 2010, mulai digodok rencana yang hendak melakukan privatisasi terhadap setengah ekonomi Libya dalam kurun waktu satu dasawarsa.

Meskipun Khadafi tidak mengiringi perubahan ini dengan liberalisasi politik dan ia masih mengendalikan pemerintahan Libya, pada Maret 2010, pemerintah mulai memberikan kekuasaan kepada dewan-dewan munisipal. Semakin banyak tenaga ahli berhaluan reformis yang mendapatkan jabatan di pemerintahan; salah satunya adalah anak Khadafi sendiri dan calon penerusnya, Saif al-Islam Khadafi, yang kritis terhadap rekam jejak hak asasi manusia di Libya. Ia memimpin kelompok yang mengusulkan perumusan konstitusi baru, tetapi hal ini tidak pernah terwujud. Saif ingin menggalakkan industri pariwisata, sehingga ia mendirikan beberapa media yang dikelola swasta pada tahun 2008, tetapi media-media tersebut dinasionalisasi pada tahun 2009 setelah berani mengkritik pemerintah. Pada Oktober 2010, Khadafi meminta maaf kepada para pemimpin Afrika atas perbudakan yang pernah dilakukan oleh puak Arab terhadap orang-orang Afrika.