Jelaskan Politik dan pemerintahan dari Kepulauan Cook

Kepulauan Cook merupakan negara demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer dalam hubungan negara dengan Selandia Baru. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah, dengan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Kepulauan Cook. Meskipun negara ini secara de jure unikameral, ada dua badan legislatif dengan House of Ariki yang bertindak sebagai majelis tinggi de facto.

Politik kepulauan menggunakan sistem multi-partai. Yudikatif merupakan lembaga independen dari eksekutif dan legislatif. Kepala negara adalah Raja Selandia Baru, yang diwakili di Kepulauan Cook oleh Perwakilan Raja.

Pulau-pulau itu memiliki pemerintahan sendiri dalam "asosiasi bebas" dengan Selandia Baru. Di bawah konstitusi Kepulauan Cook, Selandia Baru tidak dapat mengesahkan undang-undang untuk Kepulauan Cook. Rarotonga memiliki layanan luar negeri dan jaringan diplomatik sendiri. Warga negara Kepulauan Cook memiliki hak untuk menjadi warga negara Selandia Baru dan dapat menerima layanan pemerintah Selandia Baru saat berada di Selandia Baru, tetapi tidak berlaku sebaliknya; Warga negara Selandia Baru bukan warga negara Kepulauan Cook. Meskipun demikian, pada 2018, Kepulauan Cook memiliki hubungan diplomatik atas namanya sendiri dengan 52 negara lain. Kepulauan Cook bukan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi, bersama dengan Niue, telah memiliki "kapasitas pembuatan perjanjian penuh" yang diakui oleh Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan merupakan anggota penuh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNESCO, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, Organisasi Maritim Internasional dan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, semua badan khusus PBB, dan merupakan anggota asosiasi dari Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) dan Anggota Majelis Negara-Negara Pengadilan Kriminal Internasional.

Pada 11 Juni 1980, Amerika Serikat menandatangani perjanjian dengan Kepulauan Cook yang menetapkan perbatasan laut antara Kepulauan Cook dan Samoa Amerika dan juga melepaskan klaim Amerika atas Penrhyn, Pukapuka, Manihiki, dan Rakahanga. Pada tahun 1990 Kepulauan Cook dan Prancis menandatangani perjanjian yang membatasi batas antara Kepulauan Cook dan Polinesia Prancis. Pada akhir Agustus 2012, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, mengunjungi pulau-pulau tersebut. Pada tahun 2017, Kepulauan Cook menandatangani Perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir.