Saya mau tau Visi 2045 dari Aburizal Bakrie

Di bawah pimpinan Aburizal Bakrie, partai Golkar menghasilkan cetak biru yang disebut "Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan", yang dimaksudkan sebagai aksi partai menuju tahun 2045. Visi ini memprioritaskan reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, industri, pertanian, kelautan, infrastruktur, usaha mikro kecil menengah, dan koperasi. Keseluruhan prioritas ini dilaksanakan dan diintegrasikan melalui "Catur Sukses Pembangunan Nasional", yaitu pertumbuhan, pemerintahan, stabilitas, dan nasionalisme baru. Sementara itu, pokok-pokok strategi yang dikembangkan dalam visi ini meliputi pembangunan Indonesia dari desa, penguatan peran negara, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerataan pendapatan di antara masyarakat, pemerataan pembangunan antar daerah dan antar wilayah, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, penguatan komunitas dalam kerangka program pemberdayaan, pembangunan berkelanjutan yang berbasis "ekonomi biru" dan "ekonomi hijau", penegakkan hukum dan hak asasi manusia, pengembangan industri berbasis IPTEK dan inovasi berdaya saing tinggi, dan revitalisasi pertanian pangan dan niaga.

Rencana dalam visi ini sendiri dibagi menjadi tiga tahap. Pada dasawarsa pertama, akan dibangun landasan menuju negara maju, sementara pada dasawarsa kedua akan dilakukan percepatan pembangunan. Pada dasawarsa ketiga, Indonesia akan dimantapkan sebagai negara maju. Beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan tahapan-tahapan tersebut, seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, harapan hidup, koefisien Gini, dan Indeks Pembangunan Manusia.

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014

Pertengahan tahun 2010, hasil liputan media mengindikasikan bahwa Aburizal Bakrie mengincar untuk menjadi kandidat presiden dari Partai Golkar dalam pemilihan umum Presiden Indonesia 2014. Setelah itu, Bakrie berulang kali menyatakan keinginannya untuk pencalonan presiden Media juga melaporkan bahwa Partai Golkar sudah memulai pencarian pasangan Bakrie sebagai wakil presiden, mengenalkan nama-nama seperti Sri Sultan Hamengkubuwana X, Gubernur D.I. Yogyakarta saat ini, Pramono Anung, sekretaris jendral DPP PDIP, Dahlan Iskan, Menteri Badan Usaha Milik Negara saat ini, dan juga Edhie Baskoro Yudhoyono, putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tanjung, mengkritik keputusan di awal Oktober 2011 ketika kongres partai memilih Bakrie sebagai kandidat pilihan tanpa memperkenankan orang lain untuk mengikuti pemilihan kandidat. Akbar Tanjung menyebutkan proses tersebut sebagai tindakan tidak demokratis. Kritik tersebut juga disuarakan oleh beberapa anggota partai lainnya, termasuk beberapa anggota dalam tingkatan regional. Bakrie merespon kritik tersebut dengan mengatakan bahwa itu adalah "serangan politik" dan The Jakarta Post menjelaskan pernyataan Bakrie tersebut sebagai sikap tak acuh.

Pada tanggal 29 Juni 2012 dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar di Bogor, Bakrie ditetapkan sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Dalam usaha untuk mengakhiri spekulasi tentang kemungkinan pasangan Bakrie sebagai calon wakil presiden, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono mengesampingkan pemilihan kandidat calon wakil presiden hingga tahun 2013. Namun, jajak pendapat memperlihatkan bahwa urutan Bakrie berada di bawah calon presiden lainnya. Misalnya, menurut survei yang dilakukan oleh Soegeng Sarjadi Syndicate pada tanggal 3-22 Juli 2013, elektabilitas Bakrie tercatat hanya 4,23% dibandingkan elektabilitas Joko Widodo sebesar 25,48%, Prabowo Subianto sebesar 10,52%, dan Jusuf Kalla sebesar 5,69%. Selain itu, pada 14-25 Februari 2014, menurut survei Indobarometer yang didasarkan pada simulasi 13 nama calon presiden, Aburizal Bakrie menempati peringkat ketiga dengan persentase sebesar 12,5 persen, sementara Joko Widodo menempati peringkat pertama dengan persentase 34,8% dan Prabowo pada peringkat kedua dengan persentase 17,4%. Survei Indobarometer juga menunjukkan bahwa dalam skala penilaian dari 1 hingga 10, integritas moral Aburizal Bakrie dianggap rendah dengan skor 6,00, sementara keterampilan politiknya mendapatkan skor 6,58, penampilan 6,56, komunikasi politik 6,51, ketegasan, kepemimpinan, dan intelektualitas 6,47, stabilitas emosi 6,45, visioner 6,29, dan empati sosial 6,04. Akan tetapi, menurut survei Indobarometer pada Desember 2013, elektabilitas Bakrie masih mengungguli calon dari partai Golkar lainnya, seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Theo L. Sambuaga, Fadel Muhammad, dan Syarif Cicip Sutardjo.

Akibat elektabilitas Bakrie yang rendah, muncul pergolakan di internal Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso sendiri menyatakan bahwa evaluasi dapat terjadi dan semua tergantung perolehan saat pemilihan umum legislatif. Bahkan muncul isu bahwa bila Golkar tidak mendapatkan cukup suara dalam pemilu legislatif pada tanggal 9 April 2014, kelompok yang tidak puas dengan Bakrie berencana menjatuhkan Bakrie.

Setelah pemilihan umum legislatif 2014, Bakrie sempat menjalin komunikasi dengan Prabowo Subianto, calon presiden dari partai Gerindra. Mereka menjajaki kemungkinan koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Bakrie sendiri telah memberi sinyal bahwa ia siap menjadi cawapres Prabowo. Namun, perbincangan tersebut tidak membuahkan hasil. Kemudian, pada tanggal 13 Mei 2014, Bakrie mengumumkan di Pasar Gembrong, Johar Baru, Jakarta, bahwa partai Golkar siap mendukung pencalonan Joko Widodo. Namun, keadaan kembali berubah setelah Menteri Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat menyatakan bahwa Golkar dan Demokrat akan membentuk poros baru dengan mencalonkan pasangan Bakrie-Pramono Edhie Wibowo. Akhirnya, pada tanggal 19 Mei 2014, Golkar memutuskan akan mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Sebagai gantinya, Prabowo menjanjikan jabatan "Menteri Utama" kepada Bakrie, yang kemudian dikritik karena dianggap bertentangan dengan sistem presidensial.