Jelaskan Kritik terhadap Budi Utomo dari Budi Utomo

Firdaus AN, salah satu pelaku dan penulis sejarah sekaligus mantan ketua Majelis Syuro Syarikat Islam, menolak peran Budi Utomo sebagai gerakan pelopor kebangkitan nasional. Beliau  mengungkapkan “…Budi Utomo adalah organsasi sempit, lokal dan etnis, dimana hanya orang Jawa dan Madura elit yang boleh menjadi anggotanya. Orang betawi saja tidak boleh menjadi anggotanya”. Selain itu dalam rapat-rapat perkumpulan, Budi Utomo menggunakan bahasa Belanda, bukan bahasa Indonesia. “Tidak pernah sekalipun rapat Budi Utomo membahas tentang kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka. Mereka ini hanya membahas bagaimana memperbaiki taraf hidup orang-orang Jawa dan Madura di bawah pemerintahan Ratu Belanda, memperbaiki nasib golongannya sendiri” papar KH. Firdaus AN. Karena itu, lanjut Firdaus, Budi Utomo tidak memiliki andil sedikit pun untuk perjuangan kemerdekaan, karena mereka para pegawai negeri yang digaji Belanda untuk mempertahankan penjajahan yang dilakukan tuannya atas Indonesia, dan Budi Utomo tidak pula turut serta mengantarkan bangsa ini ke pintu gerbang kemerdekaan, karena telah bubar pada tahun 1935, tegas KH. Firdaus AN.

Mengenai hubungan Budi Utomo dengan Islam, KH Firdaus AN mengungapkan adanya indikasi kebencian terhadap Islam dikalangan tokoh-tokoh Budi Utomo. Noto Soeroto, salah seorang tokoh Budi Utomo, di dalam satu pidatonya tentang Gedachten van Kartini alsrichtsnoer voor de Indische Vereninging berkata: “Agama islam merupakan batu karang yang sangat berbahaya…sebab itu soal agama harus disingkirkan, agar perahu kita tidak karam dalam gelombang kesulitan.”

Ada fakta lain yang lebih mencengangkan, dalam sebuah artikel di “Suara Umum”, sebuah media massa milik Budi Utomo di bawah asuhan Dr. Soetomo terbitan Surabaya, dikutip oleh A. Hassan di dalam Majalah “Al-Lisan” terdapat tulisan yang antara lain berbunyi, “Digul lebih utama daripada Makkah”, “Buanglah ka’bah dan jadikanlah Demak itu Kamu Punya Kiblat!” (Al-Lisan nomor 24, 1938). Bukan itu saja, dibelakang Budi Utomo pun terdapat fakta yang mencengangkan. Ketua pertama Budi Utomo yakni Raden Adipati Tirtokusumo, Bupati Karanganyar,ternyata adalah seorang anggota Freemasonry. Dia aktif di Loge Mataram sejak tahun 1895. Sekretaris Budi Utomo (1916), Boedihardjo, juga seorang Mason yang mendirikan cabangnya sendiri yang dinamakan Mason Boedihardjo. Hal ini dikemukakan dalam buku “Tarekat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962” (Dr. Th. Stevens), dalam sebuah buku yang dicetak terbatas dan hanya diperuntukan bagi anggota Mason Indonesia.

Sarekat Islam (SI) Pelopor Nasionalisme Pertama di Indonesia

Tiga tahun sebelum lahirnya Budi Utomo, telah lahir sebuah gerakan nasionalis yang dipelopori oleh cerdik cendekia dan para pedagang Islam. Gerakan yang didirikan oleh Haji Samanhudi di Surakarta pada tanggal 16 Oktober 1905 ini bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). SDI merupakan organisasi ekonomi yang berdasarkan pada agama Islam dan perekonomian rakyat sebagai dasar penggeraknya. Di bawah pimpinan H. Samanhudi, perkumpulan ini berkembang pesat hingga menjadi perkumpulan yang berpengaruh. R.M. Tirtoadisuryo pada tahun 1909 mendirikan Sarekat Dagang Islamiah di Batavia. Pada tahun 1910, Tirtoadisuryo mendirikan lagi organisasi semacam itu di Buitenzorg. Demikian pula, di Surabaya H.O.S. Tjokroaminoto mendirikan organisasi serupa tahun 1912. Tjokroaminoto masuk SI bersama Hasan Ali Surati, seorang keturunan India, yang kelak kemudian memegang keuangan surat kabar SI, Utusan Hindia. Tjokroaminoto kemudian dipilih menjadi pemimpin, dan mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam (SI).

SI tidak membatasi keanggotaannya hanya untuk masyarakat Jawa dan Madura saja. Hal ini terlihat pada susunan para pemimpinnya, Haji Samanhudi dan HOS Tjokroaminoto berasal dari Jawa Tengah dan Timur, Agus Salim dan Abdoel Moeis dari Sumater Barat, dan AM. Sangaji dari Maluku. Tujuan SI adalah membangun persaudaraan, persahabatan dan tolong-menolong di antara muslim dan mengembangkan perekonomian rakyat. Keanggotaan SI terbuka untuk semua lapisan masyarakat muslim. Walaupun organisasi ini berlabel agama, dimana selain kaum muslimin tidak boleh menjadi anggota, bukan berarti SI tidak peka terhadap perbedaan. Alasan menggunakan label Islam, karena hanya itulah harta yang tersisa, selebihnya telah dirampas Belanda. Islam juga diyakini bisa menjadi sarana pemersatu bangsa. bagaimanapun juga Islam mengakui plularitas. Islam mensejahterakan semua rakyat. Islam senantisa berpihak kepada yang lemah. Adanya faktor Islam inilah yang membuat SI lebih progresif, tidak terbatas pada kelompok tertentu, dan menginginkan adanya kemajuan bagi seluruh rakyat.

Pada waktu SI mengajukan diri sebagai Badan Hukum, awalnya Gubernur Jendral Idenburg menolak. Badan Hukum hanya diberikan pada SI lokal. Walaupun dalam anggaran dasarnya tidak terlihat adanya unsur politik, tapi dalam kegiatannya SI menaruh perhatian besar terhadap unsur-unsur politik dan menentang ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Artinya SI memiliki jumlah anggota yang banyak sehingga menimbulkan kekhawatiran pemerintah Belanda.

Seiring dengan perubahan waktu, akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum pada bulan Maret tahun 1916. Di tahun yang sama, SI berhasil membuka 181 cabang di seluruh Indonesia. Jumlah anggota kurang lebih 700.000 orang. Tahun 1919 melonjak drastis hingga mencapai 2 juta orang. Sebuah angka yang fantastis kala itu. Jika dibandingkan dengan Budi Utomo pada masa keemasannya saja hanya beranggotan tak lebih dari 10.000 orang. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya ke Volksraad tahun 1917.

Menanyakan Ulang Penetapan Kebangkitan Nasional

Penetapan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional, sesungguhnya merupakan suatu penghinaan terhadap esensi perjuangan merebut kemerdekaan yang diawali oleh tokoh-tokoh Islam yang dilakukan oleh para penguasa sekular. Karena organisasi Syarikat Islam (SI) yang lahir terlebih dahulu dari Budi Utomo, yakni pada tahun 1905, yang jelas-jelas bersifat nasionalis, menentang penjajah Belanda, dan mencita-citakan Indonesia merdeka, tidak dijadikan tonggak kebangkitan nasional.

Asvi Marwan Adam, sejarawan LIPI menilai penetapan tanggal lahir Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional tidak layak. Hal ini karena Budi Utomo tidak bisa disebut sebagai pelopor kebangkitan nasional. Menurutnya, organisasi Budi Utomo bersifat kedaerahan sempit. “Hanya meliputi Jawa dan Madura saja” katanya. Dalam buku yang ditulisnya, “Seabad Kontroversi Sejarah“ Asvi sendiri menulis bahwa Budi Utomo yang oleh banyak orang dipercaya sebagai simbol kebangkitan nasional, pada dasarnya merupakan lembaga yang mengutamakan kebudayaan dan pendidikan, dan jarang memainkan peran politik yang aktif. Padahal politik adalah pilar utama sebuah kebangkitan.

Sarekat Islam (SI) merupakan kawah candradimuka berbagai pemikir Indonesia kelas dunia. Sebutlah H.O.S Tjokroaminoto, Agus Salim, Soekarno sampai dengan Tan Malaka, Muso dan Semaun. Tokoh-tokoh ini memiliki andil besar dalam kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka, menafikan peran SI dan menggantinya dengan organisasi yang bersifat kedaerahan merupakan hal yang sangat naïf. Dengan lahirnya Sarekat Dagang Islam yang kemudian berganti nama dengan Sarekat Islam, persatuan bangsa ini mulai dirajut. Tanpa membatasi kesukuan dan batas-batas daerah, tanpa pula membedakan pangkat, golongan maupun strata sosial.

Dengan membandingkan Budi Utomo dengan Sarekat Islam, maka sewajarnya gerakan seperti Sarekat Islamlah yang dijadikan sebagai pelopor kebangkitan nasional. Tapi mengapa justru para pemegang kekuasaan lebih suka menempatkan Budi Utomo sebagai pelopor? Terlihat kecenderungan peminggiran Islam atau bahkan menghilangkan peran Islam dalam sejarah Indonesia. Berdirinya Sarekat Dagang Islam pada 16 Oktober 1905 yang kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam pada tahun 1912 merupakan pelopor kebangkitan nasional.