Gw mau tau Kebijakan luar negeri dari Mikhail Gorbachev

Bulan Mei 1985, dalam sebuah pidato kepada Kementerian Luar Negeri Soviet—pertama kalinya pemimpin Soviet menyampaikan pesan secara langsung kepada para diplomatnya—Gorbachev mengemukakan "restrukturisasi radikal" kebijakan luar negeri. Masalah utama dalam kepemimpinannya adalah keikutsertaan Soviet dalam perang sipil di Afganistan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun. Bertahun-tahun lamanya, tentara Soviet banyak memakan korban jiwa dan banyak menuai kritik di masyarakat dan militer. Keluar dari perang ini adalah prioritas utama Gorbachev. Bulan Oktober 1985, Gorbachev menemui pemimpin Marxis Afganistan Babrak Karmal, memintanya untuk menyadari rendahnya dukungan publik kepada pemerintahannya dan mencoba bekerja sama dengan oposisi. Bulan itu juga, Politbiro menyetujui keputusan Gorbachev untuk menarik tentara dari Afganistan, meskipun tentara terakhir baru keluar bulan Februari 1989.

Gorbachev juga mewarisi ketegangan tinggi pada era Perang Dingin. Ia percaya bahwa sangat butuh memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat; ia terkejut dengan kemungkinan perang nuklir dan sadar bahwa Soviet tidak akan memenangkan perlombaan senjata. Kebutuhan untuk belanja militer yang tinggi juga merugikan keinginannya untuk reformasi dalam negeri. Walaupun secara pribadi juga takut akan terjadinya perang nuklir, Presiden AS Ronald Reagan secara publik tidak menginginkan adanya penurunan tegangan antara kedua negara, menghapuskan détente dan kontrol senjata, memulai pengembangan militer, dan menyebut Uni Soviet sebagai "kekaisaran kejahatan".

Gorbachev dan Reagan menginginkan sebuah pertemuan untuk mendiskusikan Perang Dingin, tetapi mereka mendapat banyak tentangan terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk ini. Mereka setuju untuk mengadakan pertemuan di Jenewa, Swiss bulan November 1985. Gorbachev juga memperbaiki hubungan dengan anggota NATO lainnya, ia berkunjung ke Prancis bulan Oktober 1985 untuk bertemu Presiden François Mitterrand. Di Pertemuan Jenewa, diskusi antara Gorbachev dan Reagan terkadang memanas, Gorbachev pada awalnya frustasi karena pihak Amerika Serikat "tidak mau mendengar apa yang saya katakan". Selain mendiskusikan perang proksi di Afghanistan dan Nikaragua serta isu hak asasi manusia, mereka juga mendiskusikan kebijakan Strategic Defense Initiative (SDI) AS yang sangat ditentang Gorbachev. Istri-istri mereka juga bertemu dan menghabiskan waktu bersama di pertemuan tersebut. Pertemuan ini berakhir dengan komitmen bersama menghindari perang nuklir dan bertemu pada 2 pertemuan berikutnya di Washington D.C. (1986) dan di Moskwa (1987). Setelah pertemuan ini, Gorbachev menuju Praha untuk bertemu dengan pemimpin Pakta Warsawa lainnya.

Bulan Januari 1986, Gorbachev mengusulkan 3 tahap program perlucutan senjata nuklir dunia pada akhir abad ke-20. Sebuah kesepakatan kemudian dicapai untuk bertemu dengan Reagan di Reykjavík, Islandia bulan Oktober 1986. Gorbachev menginginkan jaminan keamanan bahwa SDI tidak akan diimplementasikan, dan sebagai gantinya ia mau mengurangi jumlah misil jarak jauh Uni Soviet hingga 50%. Kedua pemimpin setuju dengan tujuan bersama melucuti senjata nuklir, tetapi Reagan menolak untuk menghapus program SDI dan tidak ada kesepakatan yang dicapai. Setelah pertemuan itu, banyak sekutu Reagan mengkritisinya karena ketidaksetujuannya terhadap ide perlucutan senjata nuklir. Gorbachev juga mengatakan pada Politbiro bahwa Reagan "luar biasa primitif, hidup di gua, dan lemah secara intelektual".

Untuk hubungannya dengan negara berkembang, Gorbachev menemukan bahwa banyak negara sosialis atau pro-Soviet—seperti Muammar Khadafi (Libya) dan Hafez al-Assad (Suriah)—menjadi frustasi. Hubungan paling baik Gorbachev secara pribadi adalah dengan Perdana Menteri India Rajiv Gandhi. Ia berpikir bahwa "kamp sosialis" yang berisi negara-negara dengan pemimpin Maxis–Leninis—negara-negara Blok Timur, Korea Utara, Vietnam, dan Kuba—merusak ekonomi Soviet karena mereka menerima barang jauh lebih banyak dari Uni Soviet ketimbang seluruh yang mereka berikan ke Uni Soviet. Ia juga berusaha memperbaiki hubungan dengan Tiongkok, negara yang hubungannya sangat buruk dengan Soviet akibat Perpecahan Tiongkok-Soviet dan mengalami reformasi strukturalnya sendiri. Bulan Juni 1985, Gorbachev menandatangani perjanjian dagang sebesar US$14 miliar selama 5 tahun dan pada bulan Juli 1986, ia mengusulkan pengurangan tentara di sepanjang perbatasan Tiongkok-Soviet, menyebut Tiongkok sebagai "negara sosialis yang hebat". Gorbachev menginginkan keanggotaan Soviet di Bank Pembangunan Asia dan menjalin hubungan lebih erat dengan negara-negara Pasifik, terutama Tiongkok dan Jepang.