Jelaskan Kronologi dari Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi

Pada 1 Januari 1933, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Bonifacius Cornelis De Jonge mengumumkan kebijakan akan memotong gaji pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda (tentara dan pegawai negeri) sebesar 17%. Penurunan gaji pegawai tersebut merupakan upaya pemerintah Hindia Belanda untuk mengurangi defisit anggaran belanja akibat depresi ekonomi yang melanda dunia pada saat itu.

Pada 30 Januari 1933, di Surabaya yang merupakan pangkalan utama Angkatan Laut Belanda (Koninlijke Marine, KM) berlangsung unjuk rasa besar-besaran para pelaut Indonesia terhadap pemerintah kolonial, termasuk jajaran komando Angkatan Laut Kerajaan Belanda di sana. Mereka menolak keputusan pemerintah kolonial Hindia Belanda tersebut. Jajaran komando KM sebenarnya sudah memblokir semua pemberitaan unjuk rasa tersebut agar tidak menimbulkan kekacauan yang lebih besar.

Namun berita itu dibocorkan melalui radio kepada semua pelaut yang bertugas di luar Surabaya. Dan akhirnya kabar itu pun didengar juga oleh Maud Boshart, pelaut Belanda yang bertugas di atas kapal perang Belanda Hr.Ms De Zeven Provincien yang sedang melakukan patroli di sebelah barat Aceh, pada 30 Januari 1933. Merespon gerakan pemogokan itu, para pelaut di kapal tujuh melakukan rapat. Di antara yang ikut rapat adalah Rumambi, Paraja, Hendrik dan Gosal.

Mengetahui bahwa kabar ini sudah tersiar, komandan kapal memerintahkan para awak kapal berkumpul. “Saya harap jangan sampai kalian meniru contoh yang jelek untuk mengadakan pemogokan juga di kapal ini dengan alasan bahwa kalian tidak dapat menyetujui penurunan gaji,” kata Eikenboom, komandan kapal Hr.Ms. De Zeven Provincien. Pidato bernada ancaman itu tidak menurunkan semangat perlawanan para awak kapal. Paraja dan Rumambi, dua awak kapal berdarah Indonesia, memimpin sebuah gerakan untuk pemberontakan di atas kapal tujuh itu. Diputuskan pula bahwa mereka akan membawa kapal perang milik Belanda ini ke Surabaya. Paraja dan Rumambi mendorong sebuah pertemuan di darat. Hadir dalam pertemuan itu, antara lain Gosal, Kawilarang, Kaunang, Posuma, Hendrik, Sudiana, Supusepa, Luhulima, Abas, Tuanakotta, Pelupessy, Delakrus, Suparjan, Achmad, Tuhumena, J Parinusa dan Manuputi. Hadir pula Maud Boshart dan pelaut-pelaut Belanda yang setuju dengan rencana pemberontakan.