Coba jelasin Masa Kemerdekaan dari Panji Surachman Cokroadisuryo dong

Menurut keputusan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soerachman menduduki posisi Menteri Kemakmuran dalam Kabinet Presidensial. Pada akhir pemerintahan Jepang dan awal pemerintahan Republik Indonesia, keadaan ekonomi kacau balau. Inflasi meningkat dengan hebat, adapun yang menjadi sumber inflasi adalah mata uang Jepang yang tidak terkendalikan. Peredaran mata uang Jepang diperkirakan sejumlah 4 Miliar. Sampai dengan bulan Agustus 1945 mata uang Jepang yang beredar di Jawa berjumlah 1,6 Miliar. Jumlah ini kemudian bertambah lagi ketika pasukan Serikat berhasil menduduki kota besar di Indonesia dan segera menguasai bank-bank. Dari bank-bank itu diedarkan uang cadangan sebesar 2,3 Miliar untuk tujuan operasi dan membiayai pembantu-pembantunya, menggaji pegawai dalam rangka mengembalikan pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia tidak dapat menyatakan bahwa uang pendudukan Jepang tidak berlaku karena Negara Indonesia belum memiliki uang untuk menggantikannya. Kas pemerintah kosong, pajak-pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang, sebaliknya pengeluaran negara semakin bertambah besar. Untuk sementara waktu, kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengeluarkan penetapan berlakunya mata uang sebagai tanda pembayaran yang sah di wilayah RI. Untuk itu, ditetapkan tiga macam mata uang: mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang.

Kedudukan dan situasi yang dialami pemerintah ini masih ditambah lagi dengan adanya blokade laut, pintu keluar masuk perdagangan Republik, oleh Angkatan Laut Belanda. Tindakan blokade laut ini dimulai pada November 1945. Adapun alasan blokade ini adalah:

Mencegah dimasukannya senjata dan alat-alat militer ke Indonesia;

Mencegah dikeluarkannya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya; dan

Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh bukan bangsa Indonesia.

Alasan yang dikemukakan oleh Belanda itu adalah suatu usaha untuk melikuidasi Republik dengan senjata ekonomi. Terutama timbulnya keadaan sosial yang buruk, kekurangan bahan impor yang sangat dibutuhkan. Barang-barang milik Republik dihancurkan atau dibumihanguskan. Keadaan inflasi yang semakin besar menimbulkan kebencian terhadap pemerintah Republik. Saat itu, perbendaharaan Republik dalam keadaan kosong dan pengeluaran negara semakin membesar. Pihak Belanda mengira bahwa Republik secara ekonomi akan segera hancur.

Soerachman sebagai Menteri Kemakmuran berusaha keras untuk mengimbangi usaha penghancuran dari pihak Belanda. Pemerintah segera mengambil alih semua milik asing yang dilakukan oleh rakyat dengan menghadapi segala konsekuensinya. Perusahaan-perusahaan itu segera diproklamasikan sebagai milik Republik. Untuk pemindahan perusahaan-perusahaan itu, pada tanggal 4 Oktober 1945, Soerachman, atas nama pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat no. 2. Pemerintah Republik Indonesia merasa berkewajiban mengawasi perusahaan dan kekayaan tersebut. Guna keperluan itu, Departemen Kemakmuran membentuk jawatan yang mengurus perusahaan dan kekayaan tersebut. Tindakan ini diselenggarakan agar keamanan dan kemanfaatan dari perusahaan-perusahaan tersebut terjamin.

Presiden Pertama Universitas Indonesia (UI)

Jasa Soerachman pada zaman kemerdekaan tidaklah dapat dilepaskan dengan berdirinya Universitas Indonesia. Menjelang pengakuan kedaulatan Indonesia Serikat, Pemerintah Indonesia membentuk Panitia Persiapan negara (PPN) yang bertugas antara lain mempersiapkan pengambilalihan lembaga perguruan tinggi yang diselenggarakan NICA. Undang-undang Darurat No.7 tahun 1950 mewajibkan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan mengambil tindakan secepat-cepatnya terhadap Universiteit van Indonesie beserta semua fakultasnya, agar universitas tersebut dapat memenuhi aliran nasional Republik Indonesia Serikat. Pada tanggal 2 Februari 1950 terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universiteit Indonesia (kemudian menjadi Universitas Indonesia).

Universitas ini merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesie milik NICA dan "Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia". Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dan "Fakultas Hukum" milik "Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia", dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan: Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera: Prof. Mr. Dr. Hazairin).

Ir. R. M. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo merupakan presiden (saat ini disebut rektor) pertama Universiteit Indonesia (UI) yang secara resmi memulai kegiatannya pada tanggal 2 Februari 1950. Kantor Presiden Universiteit Indonesia mula-mula berkedudukan di Jakarta, tepatnya di gedung Fakultas Kedokteran di Jl Salemba Raya no. 6, kemudian dipindahkan ke salah satu bangunan bekas pabrik madat di Jl. Salemba Raya no. 4, Jakarta. Tanggal 2 Februari 1950 kemudian dijadikan hari kelahiran Universitas Indonesia.

Nama Soerachman terpilih menjadi salah satu dari 19 nama tokoh yang dianggap berjasa oleh Universitas Indonesia yang diabadikan menjadi nama jalan di dalam lingkup Universitas Indonesia. Peresmian 19 nama jalan akses sepanjang 15 kilometer ini ditandai dengan penyerahan pin emas dan sertifikat kepada ahli waris di Gedung Balai Sidang kampus UI, Rabu 10 Juni 2009.