Jabarkan Pemberontakan dan penghilangan Soeprijadi dari Soeprijadi

Pemberontakan yang terjadi pada tanggal 14 Februari 1945 adalah yang terbesar dari semua pemberontakan anti-Jepang oleh PETA yang terjadi di Indonesia pada tahap akhir Perang Dunia II. Sebagian besar batalion Blitar mengambil bagian di dalamnya yaitu setidaknya 360 orang.

Jam setengah empat pagi para pemberontak mengibarkan bendera merah-putih di atas barak dan mulai menyita semua senjata dan amunisi yang ada di lokasi unit. Sebelum meninggalkan unit, mereka menembakkan mortir dan senapan mesin ke gedung markas Kempeitai yang terletak di sekitar barak, serta Hotel Sakura, yang menampung sebagian besar perwira dan pejabat sipil Jepang yang berada di Blitar pada waktu itu. Namun setelah penembakan, ternyata kedua bangunan itu kosong: sehingga akhirnya dipastikan bahwa Jepang telah mengetahui persiapan pemberontakan sebelumnya. Setelah itu, para pemberontak yang terbagi menjadi 4 kelompok, mulai bergerak keluar kota ke berbagai arah. Soeprijadi tidak memimpin salah satu kelompok, tetapi bertanggung jawab juga untuk mengkoordinasikan tindakan diantara dua dari empat kelompok itu yang masing-masing maju ke arah utara dan timur. Berbeda dengan semua rekan-rekannya yang meninggalkan barak dengan berseragam, Soeprijadi hanya mengenakan pakaian sipil dengan sarung khas Jawa.

Salah satu kelompok masuk ke gedung penjara kota di sepanjang jalan dan membebaskan semua tahanan yang ditahan disana sekitar 285 orang, yang sebagian besar dihukum berdasarkan pasal pidana. Tak ada bentrokan di kota, tetapi para pemberontak membunuh beberapa orang tentara Jepang yang mereka temui di pagi hari di berbagai bagian kota serta beberapa orang Indonesia yang mereka tuduh menjadi mata-mata Jepang. Maka dengan demikian larangan Soeprijadi atas kekerasan terhadap rekan senegaranya dilanggar oleh beberapa rekannya.

Pada sore hari tanggal 14 Februari, pada saat pasukan utama pemberontak telah meninggalkan Blitar, pasukan Jepang dan unit PETA, yang dikerahkan untuk menekan pemberontakan, sudah mendekati kota dari beberapa arah. Di antara pasukan PETA yang dimobilisasi komando Jepang, ada juga personel batalion Blitar yang menolak untuk berpartisipasi dalam pemberontakan. Dalam upaya untuk menghindari kerugian militer dan untuk menstabilkan situasi sesegera mungkin, komando Jepang lebih suka melakukan negosiasi dengan kelompok pemberontak masing-masing. Selama dua hari berikutnya, sebagian besar dari mereka dibujuk untuk kembali ke barak. Beberapa orang milisi melawan dan terbunuh. Kelompok yang dipimpin oleh komandan peleton Moeradi, salah satu rekan utama Soeprijadi, yang meninggalkan kota ke arah barat laut dan bercokol di lereng gunung Kelud semula menghindari negosiasi.

Pada saat yang sama, pasukan Muradi juga hengkang dari bentrokan. Fakta bahwa sebagian besar pasukan yang menentang mereka bukanlah orang Jepang, tetapi pejuang PETA memiliki efek yang sangat negatif pada moral para pemberontak: mereka yakin akan kurangnya dukungan dari rekan-rekan mereka di milisi. Terlebih lagi, sesuai dengan pesan Soeprijadi, sebagian besarnya tidak menganggapnya mungkin untuk bertarung dengan rekan senegaranya. Akibatnya, Muradi akhirnya setuju untuk melakukan negosiasi dengan Kolonel Katagiri (), yang memerintahkan operasi untuk menekan pemberontakan.

Setelah Kolonel Katagiri setuju dengan tuntutan Muradi untuk pengampunan semua peserta pemberontakan dan membiarkan mereka kembali ke barak tanpa pengawalan dengan senjata di tangan mereka, kelompok terakhir batalion PETA Blitar meninggalkan posisi mereka. Diketahui bahwa sebelum pindah ke barak, beberapa pejuang yang tidak setuju untuk menyerah kepada Jepang, dengan izin Muradi memisahkan diri dari pasukan dan bersembunyi di hutan. Persyaratan menyerah dipenuhi oleh Katagiri sendiri, tetapi pada hari yang sama persyaratan itu diingkari oleh komando Angkatan Darat ke-16 Jepang, yang wilayah pendudukannya meliputi Pulau Jawa. Akibatnya, para pejuang pasukan Muradi seperti sebagian besar peserta pemberontakan lainnya ditangkap dan diinterogasi secara intensif selama beberapa minggu. Setelah itu, menurut berbagai sumber, dari 68 hingga 78 pemberontak dipindahkan ke Jakarta. Pada 14-16 April 1945, mereka dihadapkan ke pengadilan militer tingkat tertinggi.

55 orang dinyatakan bersalah atas kejahatan dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda, 8 diantaranya dijatuhi hukuman mati. Dua dari mereka yang dihukum kemudian diringankan menjadi penjara seumur hidup, sementara 6 lainnya ditembak di wilayah lapangan terbang militer di kawasan Ancol pinggiran Jakarta pada 16 Mei 1946 serta 47 sisanya dijatuhi hukuman penjara mulai dari beberapa bulan hingga seumur hidup.

Pemberontakan Soeprijadi, meskipun durasinya singkat dan keberhasilannya sedikit dari sudut pandang militer, memiliki dampak psikologis yang cukup signifikan baik pada personel PETA di bagian lain negara itu maupun pada Jepang. Setelah peristiwa itu, kepercayaan administrasi pendudukan pada milisi pribumi dirusak secara signifikan sehingga rencana penggunaannya dalam permusuhan disesuaikan secara signifikan dan staf perwiranya menjalani pembersihan yang serius. Batalion PETA Blitar dibubarkan dan prajuritnya yang tak dihukum akan dipindahkan ke unit lain. Kebanyakan dari mereka mengikuti pelatihan ulang yang dipimpin oleh Soeharto, yang kelak menjadi presiden kedua Indonesia dan pada waktu itu menjabat sebagai perwira senior dalam formasi PETA di Jawa Timur.

Soeprijadi sendiri menghilang pada siang hari 14 Februari 1945. Menurut kesaksian beberapa pasukan pemberontakan Blitar, ia terakhir kali terlihat dalam keadaan hidup di lereng selatan Gunung Kelud di antara pasukan Muradi. Tidak ada bukti kematiannya atau penangkapannya oleh Jepang serta bukti yang dapat diandalkan tentang keberhasilannya keluar dari pengepungan Jepang. Diketahui secara pasti Soeprijadi tak muncul dalam daftar terdakwa dalam sidang pengadilan militer Jepang di Jakarta.

Pengangkatan kemiliteran ke posisi senior

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno yang menjabat sebagai presiden mulai membentuk otoritas dan lembaga dasar negara baru. Pada 19 Agustus, komposisi pemerintahan pertama Republik diumumkan. Dalam kabinet itu Soeprijadi diberi jabatan Menteri Keamanan Nasional. Pada tanggal 5 Oktober, setelah pembentukan angkatan bersenjata reguler di Indonesia, yang pada awalnya disebut Tentara Keamanan Rakyat, ia juga diangkat menjadi panglima tertinggi TKR.

Para peneliti sepakat bahwa alasan pengangkatan perwira yang begitu muda pada jabatan yang begitu tinggi karena ia merupakan kenalan pribadi Soekarno selama tinggal di Blitar pada awal 1945. Diusulkan pula bahwa dengan penunjukan ini, Presiden Indonesia ingin memaksa Soeprijadi yang hilang untuk tampil di khalayak umum. Namun ini tak terjadi: Soeprijadi tidak pernah muncul dan tak menduduki posisi menteri dan panglima. Akibatnya setelah beberapa minggu absen, jabatan menteri secara resmi dinyatakan kosong (jabatan itu sendiri diubah namanya dari Menteri Keamanan Rakyat menjadi Menteri Pertahanan). Pada 20 Oktober 1945, Mohammad Suliyoadikusumo diangkat sebagai kepala sementara departemen militer dan pada 14 November, Amir Syarifudin diangkat menjadi menteri pertahanan. Sedangkan Ketua Staf Umum Angkatan Darat, Urip Sumohardjo menjadi panglima sementara Tentara Keamanan Rakyat sejak hari pertama ketidakhadiran Soeprijadi. Pada tanggal 12 November, Soedirman resmi ditunjuk untuk posisi ini.

Meskipun Soeprijadi tak hadir untuk menduduki jabatan-jabatan militer senior dan hanya bersifat formal untuk waktu yang singkat, ia terdaftar sebagai kepala departemen pertahanan pertama dan sebagai panglima tertinggi pertama angkatan bersenjata Indonesia dalam sumber-sumber resmi Indonesia.