Tolong jelaskan mengenai Struktur dari Peradilan tata usaha negara di Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas:

Pengadilan Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, berkedudukan di ibu kota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi;

Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Pajak yang berkedudukan pada ibu kota negara.

Pada Masa Hindia Belanda, Pengadilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sistem administratief beroep. Kemudian, setelah Indonesia merdeka, yaitu pada masa UUDS 1950, dikenal tiga cara penyelesaian sengketa administrasi, yaitu: