Jelaskan Kepresidenan: 1964–1978 dari Jomo Kenyatta

Pada Desember 1964, Kenya secara resmi dinyatakan sebagai sebuah republik. Kenyatta menjadi presidennya, dan ia memiliki peranan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pada tahun 1965 dan 1966, ditetapkan berbagai amendemen konstitusi yang memperkuat wewenang presiden. Sebagai contoh, amendemen pada Mei 1966 memberikan wewenang kepada presiden untuk memerintahkan penahanan seseorang tanpa melalui pengadilan terlebih dahulu apabila ia merasa bahwa keamanan negara sedang terancam. Kenyatta berupaya mendapatkan dukungan dari kelompok etnis terbesar kedua di Kenya, yaitu suku Luo, sehingga ia mengangkat Oginga Odinga yang bersuku Luo sebagai wakil presiden. Suku Kikuyu (yang mewakili sekitar 20% populasi Kenya) masih menjadi kelompok yang paling banyak memegang jabatan pemerintahan. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa kemerdekaan Kenya sama dengan penggantian kekuasaan elit Britania menjadi elit Kikuyu.

Seruan untuk melupakan dan memaafkan masa lalu menjadi dasar pemerintahannya. Ia masih mempertahankan beberapa unsur dari zaman kolonial, khususnya yang terkait dengan hukum dan ketertiban. Struktur kepolisian dan militer dibiarkan utuh. Orang kulit putih masih memegang jabatan senior di lembaga kehakiman, kepegawaian negeri, dan parlemen, sementara tokoh kulit putih Bruce Mackenzie dan Humphrey Slade menjadi salah satu pejabat tinggi Kenyatta. Walaupun begitu, pemerintahan Kenyatta menolak gagasan yang hendak mengizinkan orang kulit putih dan India memiliki kewarganegaraan ganda, karena ia ingin agar mereka benar-benar setia kepada negara Kenya. Pemerintahannya menekan klub-klub khusus orang kulit putih agar mereka melaksanakan kebijakan multirasial. Kemudian, pada tahun 1964, sekolah-sekolah khusus orang Eropa juga menerima siswa Afrika dan India.

Pemerintah Kenyatta meyakini bahwa mereka perlu menumbuhkembangkan budaya nasional Kenya. Maka dari itu, mereka mencoba meningkatkan martabat budaya asli Afrika yang sebelumya dianggap "primitif" oleh para misionaris dan pejabat kolonial. East African Literature Bureau dibentuk untuk menerbitkan karya-karya penulis dengan latar belakang penduduk asli. Kenya Cultural Centre mendukung seni dan musik karya penduduk asli, sementara ratusan grup musik dan tarian tradisional dibentuk; Kenyatta secara pribadi bersikeras agar pertunjukan-pertunjukan semacam ini digelar di semua perayaan nasional. Pemerintahannya berupaya melestarikan monumen sejarah dan budaya. Nama-nama jalan dari zaman kolonial juga diganti, sementara simbol-simbol kolonialisme (seperti patung pemukim Britania Hugh Cholmondeley di pusat kota Nairobi) diturunkan. Pemerintah berupaya menggalakkan penggunaan bahasa Swahili sebagai bahasa nasional, walaupun bahasa Inggris tetap menjadi bahasa utama dalam debat parlemen dan juga di sekolah dan universitas. Walaupun begitu, sejarawan Robert M. Maxon mengatakan bahwa "tidak ada budaya nasional yang muncul pada zaman Kenyatta"; kebanyakan karya seni dan budaya yang ada lebih menunjukkan ciri khas dari kelompok etnis tertentu, sementara budaya Barat sangat memengaruhi kelompok elit di Kenya.