Saya mau tau Pemerintahan dari Romawi Kuno

Pada mulanya, Roma diperintah oleh raja-raja, yang silih berganti dipilih dari suku-suku utama di kota Roma. Hakikat kewenangan Raja Roma tidak diketahui secara pasti. Mungkin saja nyaris mutlak, dan mungkin pula setaraf kewenangan eksekutif kemanunggalan sesepuh dan rakyat. Setidaknya dalam urusan militer, kewenangan memerintah (Imperium) raja mungkin sekali bersifat mutlak. Raja juga merupakan panatagama negara. Di samping kewenangan raja, masih ada tiga lembaga tata usaha negara, yakni senatus, comitia curiata, dan comitia calata. Senatus (majelis sesepuh) bertindak selaku dewan penasihat raja, comitia curiata (sidang majelis perkauman) berwenang mengajukan dan mengesahkan undang-undang yang dicetuskan raja, sementara comitia calata (sidang majelis pengimbauan) adalah sidang majelis para pendeta yang berwenang mengumpulkan rakyat untuk menyaksikan tindakan tertentu, mendengarkan pengumuman, dan menetapkan perayaan-perayaan serta hari-hari besar keagamaan untuk bulan berikutnya.

Pertentangan antargolongan di negara Republik Romawi memunculkan suatu tatanan campuran antara demokrasi dan oligarki. Istilah "republik" berasal dari kata Latin res publica, yang makna harfiahnya adalah "urusan kemasyarakatan". Menurut tradisi, rancangan undang-undang hanya boleh diloloskan melalui pemungutan suara dalam sidang rakyat (comitia tributa, sidang majelis warga suku). Calon-calon pejabat publik pun ditetapkan oleh rakyat. Kendati demikian, senatus menjadi semacam lembaga oligarki, yang bertindak selaku dewan penasihat.

Pada zaman republik, senatus sungguh-sungguh memiliki kewenangan (auctoritas), tetapi tidak memiliki kuasa legislatif yang nyata. Pada dasarnya senatus hanyalah sebuah dewan penasihat. Kendati demikian, karena tiap-tiap senator adalah tokoh yang sangat berpengaruh, maka sukar sekali mengambil tindakan apa pun yang bertentangan dengan mufakat senatus. Senator-senator baru dipilih dari antara tokoh-tokoh patricius yang paling cendekia oleh jawatan cacah jiwa (), yang juga berwenang memakzulkan seorang senator jika kedapatan "bobrok akhlaknya", misalnya menerima suap, atau memeluk istri orang di muka umum seperti pada zaman Cato Tua. Diktator Sulla pernah mengatur agar orang-orang yang terpilih menjadi quaestor (penyidik) serta merta juga menjadi anggota senatus, tetapi praktik semacam ini tidak bertahan lama.

Republik Romawi tidak memiliki birokrasi yang bersifat tetap, dan mengumpulkan pajak dengan cara menjual hak memungut cukai kepada pemborong. Jawatan quaestor, aedilis, atau praefect didanai oleh si penyandang jabatan. Agar tak seorang pun warga negara memiliki wewenang berlebih, para magistratus baru dipilih tiap-tiap tahun dan harus berbagi kewenangan kekuasaan dengan seorang rekan sejawatnya. Sebagai contoh, dalam keadaan normal, kewenangan tertinggi dipegang oleh dua orang consul. Dalam keadaan darurat, dapat ditunjuk seorang dictator (pengarah) untuk memegang kewenangan tertinggi untuk sementara waktu. Sepanjang zaman republik, sistem tata usaha negara berulang kali diperbaiki agar selaras dengan keperluan-keperluan yang baru muncul. Pada akhirnya, sistem tata usaha negara Republik Romawi terbukti tidak efisien untuk digunakan mengatur wilayah kekuasaan Roma yang terus-menerus bertambah luas, dan menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya Kekaisaran Romawi.

Pada permulaan zaman kekaisaran, pemerintah tetap saja berlagak seakan-akan negara masih berbentuk republik. Kaisar Romawi hanya dicitrakan sebagai seorang princeps, "warga negara nomor satu", sementara senatus mengambil alih kuasa legislatif dan seluruh kewenangan hukum yang sebelumnya dikuasai oleh sidang-sidang rakyat. Kendati demikian, pemerintahan para kaisar kian lama kian autokratis, dan senatus akhirnya menjadi sekadar dewan penasihat yang diangkat oleh kaisar. Kekaisaran Romawi tidak mewarisi perangkat birokrasi dari zaman republik, karena Republik Romawi tidak memiliki struktur-struktur pemerintahan yang permanen selain senatus. Kaisar mengangkat para pembantu dan penasihat, tetapi Kekaisaran Romawi tetap saja kekurangan banyak lembaga negara, misalnya lembaga penyusun anggaran belanja negara yang terpusat. Beberapa sejarawan mengedepankan hal ini sebagai salah satu faktor penting yang menjadi biang keladi kemerosotan Kekaisaran Romawi.