Jelaskan Kontroversi dari Nederlandse Spoorwegen

NS pernah terlibat dalam sejumlah kontroversi, antara lain:

Masalah teknis pada kereta cepat V250, yang mulai dioperasikan pada tanggal 29 Juli 2012, dan akhirnya dihentikan pada tanggal 17 Januari 2013, sehingga menyebabkan CEO Bert Meerstadt mengundurkan diri pada bulan Juni 2013 dan diadakannya investigasi dari parlemen pada tahun 2015. High Speed Alliance (HSA), sebuah joint venture antara NS (90%) dan KLM (10%) pun hampir bangkrut, karena V250 terlambat diluncurkan dan biaya konsesi yang harus dibayar ke Pemerintah Belanda terlalu mahal. HSA akhirnya dilikuidasi pada tahun 2015.

Pada tahun 2013, diungkapkan bahwa NS telah menggunakan anak usahanya di Irlandia, yakni NS Financial Services Company (NSFSC), untuk mengurangi liabilitas pajaknya di Belanda. Tindakan tersebut sebenarnya tidak melanggar hukum, namun status NS sebagai sebuah BUMN membuat tindakan tersebut kurang pantas, karena pajak adalah untuk keperluan negara. Mulai tahun 1998, NS memanfaatkan iklim pajak Irlandia yang menguntungkan, sehingga pada tahun 2012 saja, NS dapat mencetak laba lebih dari €270 juta, namun merugikan Pemerintah Belanda sebesar €21 juta. Pada saat itu, besaran pajak perusahaan di Irlandia hanya 12,5%, sementara di Belanda mencapai 25%. NS menggunakan anak usahanya di Irlandia untuk membeli sejumlah kereta api baru, salah satunya kereta cepat V250 dari Ansaldo Breda asal Italia. Menteri Keuangan Belanda, Jeroen Dijsselbloem, menulis kepada parlemen bahwa NS akan menghentikan penghindaran pajaknya. Sebagian besar bakal pelanting kemudian diserahkan oleh NSFSC ke NS Lease yang berkantor pusat di Belanda pada bulan Desember 2017. NSFSC akhirnya dibubarkan pada bulan April 2019.

Pada tahun 2015, ditemukan bahwa anak usaha NS, Abellio, telah berperilaku tidak adil dalam proses lelang transportasi publik di Provinsi Limburg. Abellio mendapat informasi rahasia dari kompetitornya, Veolia, melalui mantan pegawai Veolia yang dipekerjakan oleh anak usahanya, Qbuzz. Pada bulan 5 Juni 2015, ditemukan bahwa CEO Timo Huges tidak memberi informasi yang lengkap dan benar mengenai prosedur lelang tersebut. Menurut Menteri Dijsselbloem, Huges telah bertindak "ceroboh, tidak akurat, dan melanggar hukum." Huges akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya.