Jelaskan Sejarah dari Waduk Jatiluhur

Pembangunan waduk ini telah digagas sejak masa pendudukan Belanda di Indonesia oleh W.J. van Blommestein, seorang ahli pengairan asal Belanda, guna memanfaatkan derasnya aliran Sungai Citarum untuk mengairi lahan pertanian. Pada saat itu, di musim hujan, Sungai Citarum kerap meluap dan menyebabkan banjir di Bekasi dan Karawang, sehingga menyulitkan kegiatan pertanian. Selain itu, banjir juga kerap menggenangi jalan raya Jakarta - Cirebon, sehingga terkadang membuat para pelintas harus berhenti dan menginap di Karawang atau Cikampek.

Setelah Indonesia merdeka, pada tahun 1957, pemerintah pun menugaskan PLN untuk membangun bendungan dari waduk ini. PLN kemudian menunjuk Coyne et Bellier asal Prancis untuk merancang bendungan. Karena dibangun oleh PLN, maka waduk ini awalnya dirancang untuk membangkitkan listrik melalui PLTA. Pembangunan PLTA tersebut pun awalnya mendapat banyak kritik, karena kapasitas terpasangnya direncanakan mencapai 125 MW, padahal kebutuhan listrik di Jakarta saat itu sebenarnya sudah dapat dipenuhi hanya dengan kapasitas terpasang sebesar 50 MW.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pengairan kemudian juga ingin memanfaatkan air yang tertampung di waduk ini untuk mengairi lahan pertanian yang ada di hilir waduk dengan cara membangun Bendung Curug untuk membagi air yang keluar dari waduk ini ke tiga saluran irigasi, yakni Tarum Timur, Tarum Barat, dan Tarum Utara, yang masing-masing dapat difungsikan untuk mengairi lahan pertanian seluas sekitar 80.000 hektar.

Departemen Pekerjaan Umum akhirnya menetapkan bahwa waduk ini terutama akan difungsikan untuk mengairi lahan pertanian, karena berdasarkan perhitungan yang dilakukan saat itu, air yang tertampung di waduk ini akan lebih ekonomis jika digunakan untuk mengairi lahan pertanian daripada untuk membangkitkan listrik, sebab kepala hidraulik dari waduk ini tidak terlalu besar.

Waduk ini kemudian mulai dibangun pada tahun 1957 dengan batu pertamanya diletakkan oleh Presiden Ir Soekarno. Waduk ini lalu diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 26 Agustus 1967. Pembangunan waduk ini menelan biaya sebesar US$ 230 juta. Waduk ini membuat 4 desa tergenang penuh dan 11 desa lainnya tergenang sebagian, sehingga 5.004 orang penduduk harus dipindahkan ke lokasi lain. Sebagian dipindahkan ke sekitar bendungan dan sebagian lainnya dipindahkan ke Kabupaten Karawang. Sebagian besar penduduk yang dipindahkan saat itu bekerja sebagai petani.

Waduk ini dirancang berumur layanan sampai 200 tahun, tetapi dengan selesainya pembangunan Waduk Cirata dan Waduk Saguling, umur layanan waduk ini diperkirakan mencapai 276 tahun dari tahun 1987.

Setelah selesai dibangun, waduk ini dikelola oleh sebuah perusahaan negara (PN) yang diberi nama PN Jatiluhur, yang kemudian diubah statusnya menjadi sebuah perusahaan umum (Perum) dengan nama Perum Otorita Jatiluhur pada tahun 1970, dan kemudian diubah namanya menjadi Perum Jasa Tirta II pada tahun 1999.