Jelaskan Kritik terhadap Locke dari John Locke

Kritik terhadap model negara Locke

Menurut Simon Petrus L. Tjahjadi, gagasan Locke tentang model negara terlalu mengedepankan kepentingan kaum bangsawan dan kaum pemodal dibandingkan kepentingan seluruh rakyat. Hal itu terlihat dari model pembatasan kekuasaan negara yang menggunakan pembagian kekuasaan antara legislatif dan eksekutif, yang mana golongan eksekutif dan federatif diduduki oleh raja dan para menteri, sedangkan golongan legislatif diisi golongan bangsawan dan orang-orang kaya. Tidak ada tempat bagi rakyat biasa di dalam model pembagian kekuasaan ini. Jikalau tidak ada tempat bagi rakyat biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan, maka pembuatan Undang-Undang dan pelaksanaannya dapat saja disalahgunakan bagi kepentingan pemerintah dan kaum bangsawan saja. Bila ini terjadi, rakyat tidak dapat memperjuangkan kepentingannya melalui sistem negara yang ada, dan akhirnya hanya akan membuat negara kembali ke "keadaan perang" karena terjadi ketidakadilan. Padahal situasi "keadaan perang" itulah yang ingin diatasi Locke.

Kritik terhadap pemisahan negara dan agama

Locke merumuskan wewenang negara dan agama dengan amat ketat sehingga keduanya menjadi terpisah dan tidak boleh saling mencampuri wewenang yang lain. Urusan agama adalah keselamatan akhirat sedang urusan negara adalah keselamatan di dunia saat ini, ketika manusia masih hidup. Persoalannya, menurut Simon Petrus L. Tjahjadi, apakah pemisahan itu sesuai dengan pandangan agama itu sendiri? Kebanyakan agama memiliki pandangan bahwa agama harus ikut campur dalam soal-soal publik, seperti keadilan sosial, wewenang pemerintahan, dan tuntutan moral umum. Perwujudan iman setiap pemeluk agama sering kali harus berfungsi juga di dalam persoalan-persoalan umum, sehingga pemisahan antara agama dan agama seperti yang diusulkan Locke dapat melanggar keyakinan agama-agama tertentu dan tidak dapat diterima.