Coba jelasin Jaksa Agung dari Kejaksaan Republik Indonesia dong

Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan

Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan

Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik Kejaksaan Agung

Staf Ahli Bidang Politik, Keamanan, dan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung

Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Kejaksaan Agung

Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Kejaksaan Agung

Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kejaksaan Agung dan ;

Susuan Organisasi Pimpinan Kejaksaan Tinggi (Kejati)

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati)

Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun)

Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus (Aspidsus)

Asisten Bidang Tindak Pidana Militer (Aspidmil)

Asisten Bidang Tindak Pidana Umum (Aspidum)

Susuan Organisasi Pimpinan Kejaksaan Negeri (Kejari)

Kepala  Sub Bagian Pembinaan (Kasubbag Bin)

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel)

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum)

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus)

Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun)

Kepala Seksi Pengolahan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa Sanskerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara pada zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan Officier van Justitie di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Justisi ) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung ) dibawah perintah langsung dari Residen / Asisten Residen.

Hanya saja, pada praktiknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain: