Jabarkan Kasus Pulau Palmas dari Pulau Miangas

Menurut Perjanjian Paris, wilayah Filipina adalah semua wilayah dalam kotak geografis yang luas. Miangas terletak di dalam batas selatan kotak. Pada 21 Januari 1906, Jenderal Leonard Wood, Gubernur Jenderal Moro, secara resmi mengunjungi pulau itu untuk pertama kalinya. Ia menemukan bendera Belanda berkibar di sana dan pulau itu diklaim sebagai bagian dari Hindia Belanda. Ketika Wood kembali ke Zamboanga, dia melaporkannya ke Sekretaris Militer Amerika Serikat, pada 26 Januari 1906. Pemerintah Amerika Serikat menyerahkan masalah tersebut ke Belanda melalui kedutaan mereka di Den Haag pada 31 Maret 1906. Pada 17 Oktober 1906 Kementerian Luar Negeri Belanda menjawab dengan alasan mengapa pulau itu dimasukkan ke dalam Hindia Belanda. Pada tanggal 23 Januari 1925, Belanda dan Amerika Serikat membawa kasus tersebut ke Pengadilan Arbitrase Permanen, di bawah arbiter tunggal Max Huber dari Swiss. Pada 4 April 1928 Huber memutuskan bahwa pulau itu "secara keseluruhan merupakan bagian dari wilayah Belanda".

Dilaporkan pada tahun 2003 bahwa anggota kongres Filipina Harry Roque berpendapat bahwa Spanyol tidak dapat secara legal menyerahkan Palmas atau bagian mana pun dari Filipina ke Amerika Serikat karena orang Filipina telah mendirikan Republik Filipina pada 12 Juni 1898 sebelum Perjanjian Paris ditandatangani pada 10 Desember 1898.