Jabarkan Latar belakang dari Deklarasi Balfour

Dukungan politik yang mula-mula diberikan pemerintah Inggris terhadap pertambahan jumlah pemukim Yahudi di Palestina didasarkan atas beberapa kalkulasi geopolitik. Dukungan awal ini dipelopori Lord Palmerston, dan pertama kali disuarakan pada tahun-tahun permulaan era 1840-an, sesudah pemerintahan Suriah dan Palestina diserobot Muhammad Ali Pasya, Gubernur Mesir yang ingin lepas dari Kesultanan Utsmaniyah. Prancis kian meluaskan pengaruhnya di Palestina maupun negeri-negeri lain di Timur Tengah, dan perannya selaku pelindung komunitas-komunitas Kristen Katolik mulai menguat, sementara Rusia sudah disegani sebagai pelindung komunitas-komunitas Kristen Ortodoks Timur di kawasan yang sama. Situasi seperti ini membuat Inggris tidak punya ruang lingkup pengaruh di Timur Tengah, dan oleh karena itu perlu menemukan atau menciptakan suatu kaum yang dapat mereka "ayomi" di kawasan itu. Pertimbangan-pertimbangan politik tersebut didukung oleh sentimen Kristen Injili yang bersimpati terhadap "kepulangan orang Yahudi" ke Palestina, yakni sentimen yang diusung anasir-anasir kalangan elit politik Inggris pada pertengahan abad ke-19, teristimewa Lord Shaftesbury. Kementerian Luar Negeri Inggris secara aktif mendorong orang Yahudi untuk beremigrasi ke Palestina, misalnya melalui imbauan-imbauan Charles Henry Churchill, yang disampaikan lewat surat dalam rentang waktu 1841-1842, kepada Moses Montefiore, pemimpin komunitas Yahudi Inggris.

Ikhtiar-ikhtiar semacam ini bersifat pradini, dan tidak membuahkan hasil. Hanya 24.000 orang Yahudi yang bermukim di Palestina menjelang kemunculan Zionisme di kalangan komunitas Yahudi sedunia pada dua dasawarsa terakhir abad ke-19. Perubahan mendadak geopolitik akibat meletusnya Perang Dunia I membuat kalkulasi-kalkulasi awal, yang sempat dibiarkan terbengkalai, menjadi titik tolak pembaharuan taksiran-taksiran stategis maupun tawar-menawar politik atas kawasan Timur Tengah dan Timur Jauh.