Jelaskan Kudeta militer dari Sonthi Boonyaratkalin

Pada 19 September 2006, Sonthi memimpin kudeta militer tak berdarah terhadap PM Thaksin Shinawatra, yang saat itu sedang menghadiri Sidang Umum PBB di New York City, Amerika Serikat. Kudeta ini dilancarkan karena Thaksin dianggap tidak kunjung menyelesaikan konflik dan ketegangan yang berlarut-larut dan korupsi di negara itu. Selain itu, Thaksin juga berbenturan dengan Sonthi dalam masalah penanganan pergolakan di selatan Thailand. Sonthi lebih menyukai penyelesaian damai lewat perundingan dengan pihak pemberontak, sementara Thaksin lebih menyukai pendekatan kekerasan. Sonthi berjanji akan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang demokratis, tetapi tidak mengatakan kapan hal itu akan terjadi.

Sonthi membentuk Dewan Pembaruan Administrasi yang terdiri atas seluruh pimpinan angkatan Thailand:

Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Thailand, Jenderal Ruangroj Mahasaranon yang diangkat sebagai penasihat utama Dewan

Panglima Angkatan Darat Jenderal Sonthi Boonyaratkalin sebagai Ketua Dewan.

Panglima Angkatan Laut Admiral Sathiraphan Keyanon sebagai Wakil Pertama Ketua Dewan.

Panglima Angkatan Udara ACM Chalit Pookpasuk sebagai Wakil Kedua Ketua Dewan.

Kepala Kepolisian (Komisaris Jenderal) Letjen Pol. Kowit Wattana sebagai Wakil Ketiga Ketua Dewan.

Sekjen Dewan Keamanan Nasional Jen. Winai Phatthiyakul sebagai Sekretaris Jenderal Dewan.

Dewan juga menetapkan diberlakukannya Undang-undang Keadaan Darurat dan mengumumkan kesetiaannya kepada raja. Stasiun-stasiun televisi dan radio disita, kantor-kantor pemerintah, bank, sekolah, dan bursa saham ditutup selama satu hari.

Raja Bhumibol Adulyadej yang sangat dihormati rakyat Thailand, menyatakan dukungannya terhadap Sonthi, dan menunjuknya sebagai ketua Dewan "Demi menciptakan kedamaian di seluruh negeri," demikian diberitakan oleh televisi pemerintah.

Selama dua minggu Sonthi akan bertindak sebagai perdana menteri, sampai pemimpin yang baru dipilih oleh Dewan Pembaruan Administratif.

Sementara itu diumumkan pula bahwa Thaksin Shinawatra dapat dikenai tuntutan atas tindakan-tindakannya yang melanggar hukum.

Kudeta yang dipimpin Sonthi banyak mendapat kecaman dari sejumlah pemimpin negara lain seperti Presiden George W. Bush dari Amerika Serikat dan kelompok-kelompok pembela hak-hak asasi manusia. Namun, berbeda dengan kudeta militer pada masa-masa sebelumnya di Thailand, rakyat Thailand sendiri tampaknya mendukung langkah militer kali ini. Apalagi tindakan Sonthi sendiri didukung oleh Raja.