Gw mau tau Pengaturan dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Agung tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan MA untuk mengeluarkan yurisprudensi. Pada Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diatur bahwa "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya."

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan yurisprudensi di lingkungan MA adalah Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1972 yang dikeluarkan oleh Ketua MA Soebekti. Surat Edaran/Instruksi ini mengatur bahwa hanya MA yang berwenang untuk melakukan pengumpulan yurisprudensi, oleh karena fungsinya sebagai lembaga konstitusionil yang menyelenggarakan eenheid in de recht-spraak (keutuhan atau keselarasan yurisprudensi), dan pengumpulan yurisprudensi berupakan wujud tanggungjawab MA. Perkara yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah yurisprudensi disebut bersifat richt-lijn, yaitu biasanya perkara yang dalam kasasi telah diteguhkan hukumnya dengan diadili sendiri oleh MA ataupun dengan penolakan upaya kasasinya. Perkara ini harus diikuti oleh hakim dalam lingkungan MA dalam mengadili perkara.

Dalam perkembangannya, suatu putusan dikatakan sebagai yurisprudensi apabila sekurang-kurangnya memiliki 6 unsur, yaitu:

Putusan atau perkara yang belum ada aturan hukumnya atau hukumnya kurang jelas;

Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Putusan memiliki muatan kebenaran dan keadilan;

Putusan telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang mempunyai kesamaan fakta, peristiwa, dan dasar hukum;

Putusan tersebut dibenarkan oleh MA melalui Putusan maupun uji eksaminasi atau notasi oleh Tim Yurisprudensi MA; dan

Putusan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi yurisprudensi tetap.