Jelaskan Penggunaan sebagai propaganda dari Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI

Dimulai pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru menggunakan Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI sebagai kendaraan propaganda, menayangkan film ini setiap tanggal 30 September. Film ini disiarkan oleh TVRI (yang saat itu di bawah Departemen Penerangan), dan kemudian juga stasiun televisi swasta setelah mereka didirikan. Film ini juga ditayangkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah; para siswa akan dibawa ke lapangan terbuka untuk melihat film ini dalam kelompok. Karena penggunaan ini, Sen dan Hill berpendapat bahwa Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI adalah film Indonesia yang paling-disiarkan dan paling banyak ditonton sepanjang masa. Sebuah survei tahun 2000 yang dilakukan oleh majalah TEMPO Indonesia menemukan bahwa 97 persen dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikan film ini; bahkan 87 persen dari mereka telah menyaksikan lebih dari sekali.

Selama sisa era 1980-an dan awal 1990-an, akurasi sejarah Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI hanya sedikit diperdebatkan, dan film ini menjadi wakil kanun sejarah; versi kejadian tahun 1965 dalam film ini adalah satu-satunya yang diperbolehkan dalam wacana terbuka kala itu. Namun pada pertengahan 1990-an, komunitas internet anonim dan publikasi-publikasi kecil mulai mempertanyakan isi film tersebut; satu pesan yang dikirim melalui milis bertanya "Jika hanya sebagian kecil dari kepemimpinan PKI dan agen militer mengetahui [kudeta, seperti di film ini], bagaimana bisa lebih dari satu juta orang tewas dan ribuan orang yang tidak tahu harus dipenjarakan, diasingkan, dan kehilangan hak-hak sipil mereka?" Heryanto berpendapat bahwa hal ini dihasilkan dari polifoni yang tidak disengaja dalam film ini, sementara Sen dan Hill berpendapat bahwa Noer mungkin telah menyadari maksud pemerintah untuk berpropaganda dan dengan demikian membuat pesan politik dalam film ini "jelas-jelas bertentangan".

Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. TEMPO melaporkan pada 2012 bahwa Saleh Basarah dari Angkatan Udara telah mempengaruhi dikeluarkannya keputusan ini. Majalah ini menyatakan bahwa Basarah telah menghubungi Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan memintanya untuk tidak menayangkan Pengkhianatan G 30 S PKI, karena film ini telah merusak citra Angkatan Udara Republik Indonesia. Dua film lainnya, Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar, kemudian juga dipengaruhi oleh keputusan tersebut; Janur Kuning menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara Serangan Fajar menunjukkan dia sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia. Pada saat itu TVRI tampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Soeharto. Hal ini terjadi semasa periode penurunan status simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa G30S, dan pada dekade 2000-an awal, versi non-pemerintah dari peristiwa kudeta G30S mudah didapatkan di Indonesia.