Saya mau tau Perjalanan Karier dari Djoko Suyanto

Djoko Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara) tahun 1973, sama dengan Laksamana Slamet Soebijanto (Kepala Staf Angkatan Laut), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Pangkalan Udara Iswahyudi, Magetan.

Suyanto pernah mengikuti kursus di USAF Fighter Weapon Instructor School di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI. Selama berada di Skadud 14, itulah Djoko menjadi salah satu penerbang pesawat tempurnya dengan call sign “Beetle” dan “Thunder-35.”

Dipilihnya nama Djoko Suyanto sebagai Kepala Staf TNI AU (KSAU) yang baru cukup mengejutkan. Pasalnya, saat itu Djoko masih perwira tinggi bintang dua. Pangkat bintang tiga baru disandangnya seiring penetapan dirinya sebagai KSAU pada Kamis 17 Februari 2005. Jabatan terakhir Djoko adalah sebagai Asisten Operasi KSAU.

Ia mengatakan dirinya tetap akan meneruskan sejumlah konsep yang telah dirintis oleh pendahulunya, yang termuat dalam cetak biru program pembangunan kekuatan TNI-AU. "Tapi, itu semua tentunya mempertimbangkan besarnya anggaran dari pemerintah. Program yang paling realistis untuk lima tahun adalah tidak menambah jumlah skuadron, melainkan meningkatkan kesiapannya." Saat itu TNI-AU memiliki 7 skuadron tempur, 5 skuadron angkut, 3 skuadron helikopter, dan 3 skuadron latih. Di masa kepemimpinan Chappy Hakim, kesiapan skuadron TNI-AU berada di posisi 30%-50%. "Mulai tahapan program 2005 sampai 2010, kami akan mengupayakan peningkatan kesiapan sampai pada titik 70%-80%. Baru pada tahapan berikutnya, kami berkeinginan untuk mengembangkan kekuatan pesawat karena memang di saat itu sudah banyak pesawat yang berusia tua," kata Djoko Suyanto.

Tahun 2006 saat pengajuannya sebagai Panglima TNI, selain menjadi kejutan karena merupakan pertama dari Angkatan Udara, sempat tidak diterima oleh Fraksi PDIP. Hal itu disebabkan sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri diakhir periode Kepresidenannya mengajukan Jenderal Ryamizard Ryacudu (KSAD), akan tetapi Presiden SBY menarik surat pengajuannya dan mengajukan nama baru yaitu Djoko Suyanto. Tahapan di DPR itu adalah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Saat itu, bukan saja nyali dan ketangguhan Djoko diuji, tetapi juga kredibilitas visi dan misinya. Para anggota Komisi I membombardir Djoko dengan berbagai pertanyaan hingga 13 jam. Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengomentari ‘ujian’ yang dijalani Djoko ini sebagai ujian fit and proper test terlama di dunia. “Jadi layak masuk “Guiness Book,” ujarnya berkelakar. Setelah lulus proses fit & proper test, Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006. Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnis-nya kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum tahun 2009.

Djoko sempat menjadi Komisaris Independen di PT Adaro pasca menjadi purnawirawan (2007). Sampai saat dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tahun 2009, barulah Djoko mundur dari perusahaan batu bara tersebut. Djoko juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT Lestari Asri Jaya, perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri. Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009, Djoko merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono yang diketuai oleh Hatta Rajasa.

Menko Polhukam membawahi institusi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, menjalankan politik dalam dan luar negeri, menjaga stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur negara. Bidang ini pada zaman SBY di periode ke-2 banyak diwarnai dinamika, seperti kasus-kasus korupsi menteri dan petinggi Partai Demokrat, kasus Century, ketegangan antar penegak hukum (Konfrontasi Cicak dan Buaya), ketegangan politik dengan Australia, terorisme global, keamanan Indonesia timur dan lainnya. Sejumlah kemajuan pun diraihnya seperti stabilitas politik nasional dalam negeri, penguatan KPK, modernisasi TNI melalui kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF), kehidupan Indonesia yang semakin demokratis, melejitnya nama Indonesia di percaturan global melalui kebijakan luar negeri, dan Pemilu 2014 yang dilewati dengan aman, kondusif dan demokratis.

Sikapnya kepada Demokrasi dapat dilihat dari pernyataannya "Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan civil society kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada local wisdom. Bukan 'orang kuat' yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan," ujar Djoko.

Meski mengaku tidak tertarik dengan dunia politik, namun, dua partai besar sekelas Demokrat dan PKS bahkan sempat melirik Djoko sebagai capres yang akan diusung pada tahun 2014. Hal itu terkait pendapat Wakil Ketua DPP PKS, Zulkiefliansyah, yang menyatakan bahwa Djoko ahli di bidang politik dan keamanan. Meski mulai dilirik, namun, saat itu ketika dikonfirmasi, Djoko bahkan bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan politik. Tak hanya PKS, Djoko pun juga disebut-sebut kemungkinan kuat akan dicalonkan oleh Demokrat mengingat kinerja Djoko dinilai bagus selama ini.

Usai tak lagi menjadi pejabat negara, Djoko kembali ke dunia usaha. Dia, sebagaimana tercatat pada situs PT Bursa Efek Indonesia, pada 17 Maret 2015 membuat surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical.