Saya mau tau Pemerintahan dari Polinesia Prancis

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 konstitusi Prancis dan Hukum Organik 2014-192 tentang undang-undang otonomi Polinesia Prancis, politik Polinesia Prancis berlangsung dalam kerangka parlemen demokrasi perwakilan kolektivitas luar negeri Prancis, di mana Presiden Polinesia Prancis adalah kepala pemerintahan, dan dari sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Polinesia Prancis (majelis teritorial).

Kehidupan politik di Polinesia Prancis ditandai dengan ketidakstabilan besar dari pertengahan 2000-an hingga pertengahan 2010-an. Presiden sayap kanan anti-kemerdekaan Polinesia Prancis, Gaston Flosse, yang telah berkuasa sejak 1991, telah mendukung dimulainya kembali uji coba senjata nuklir Prancis di 1995, dan telah memperoleh dari teman lama dan sekutu politiknya Jacques Chirac, presiden Prancis saat itu, status otonomi yang diperluas untuk Polinesia Prancis pada tahun 2004, gagal mengamankan mayoritas absolut dalam pemilihan legislatif Polinesia Prancis 2004, mengakibatkan kebuntuan di Majelis Polinesia Prancis. Lawan lama Flosse, pemimpin pro-kemerdekaan Oscar Temaru, yang koalisi pro-kemerdekaannya telah memenangkan satu kursi lebih sedikit daripada partai Flosse di Majelis, tetap terpilih sebagai presiden Polinesia Prancis oleh Majelis pada Juni 2004 berkat suara dari dua anggota Majelis nonblok. Hal ini mengakibatkan beberapa tahun ketidakstabilan politik, karena baik kubu pro maupun anti-kemerdekaan tidak dijamin mayoritas, tergantung pada suara partai non-blok yang lebih kecil yang mewakili kepentingan pulau-pulau jauh Polinesia Prancis (sebagai lawan dari Tahiti). Temaru digulingkan dari kursi kepresidenan Polinesia Prancis pada Oktober 2004, digantikan oleh Flosse yang digulingkan pada Maret 2005, digantikan oleh Temaru lagi yang digulingkan pada Desember 2006, digantikan oleh Gaston Tong Sang, sekutu dekat Flosse.

Pada tanggal 14 September 2007, pemimpin pro-kemerdekaan Oscar Temaru terpilih sebagai presiden Polinesia Prancis untuk ketiga kalinya dalam tiga tahun (dengan 27 dari 44 suara diberikan di majelis teritorial). Dia menggantikan mantan presiden Gaston Tong Sang, menentang kemerdekaan, yang kalah Mosi tidak percaya di Majelis Polinesia Prancis pada 31 Agustus setelah mantan presiden lama dari Polinesia Prancis, Gaston Flosse, yang sampai sekarang menentang kemerdekaan, memihak musuh lamanya Oscar Temaru untuk menggulingkan pemerintahan Gaston Tong Sang. Oscar Temaru, bagaimanapun, tidak memiliki mayoritas yang stabil di Majelis Polinesia Prancis, dan pemilihan teritorial baru diadakan pada Februari 2008 untuk menyelesaikan krisis politik.

Partai Gaston Tong Sang memenangkan pemilihan teritorial, tetapi itu tidak menyelesaikan krisis politik: dua partai minoritas Oscar Temaru dan Gaston Flosse, yang bersama-sama memiliki satu anggota lebih banyak di majelis teritorial daripada partai politik Gaston Tong Sang, bersekutu untuk mencegah Gaston Tong Sang menjadi presiden Polinesia Prancis. Gaston Flosse kemudian terpilih sebagai presiden Polinesia Prancis oleh majelis teritorial pada 23 Februari 2008 dengan dukungan partai pro-kemerdekaan yang dipimpin oleh Oscar Temaru, sedangkan Oscar Temaru terpilih sebagai ketua majelis teritorial dengan dukungan partai anti-kemerdekaan dipimpin oleh Gaston Flosse. Keduanya membentuk kabinet koalisi. Banyak pengamat meragukan bahwa aliansi antara Gaston Flosse yang anti-kemerdekaan dan Oscar Temaru yang pro-kemerdekaan, yang dirancang untuk mencegah Gaston Tong Sang menjadi presiden Polinesia Prancis, dapat bertahan lama.

Pada Pemilihan kotamadya Prancis yang diadakan pada Maret 2008, beberapa walikota terkemuka yang menjadi anggota koalisi Flosse-Temaru kehilangan jabatan mereka di kotamadya utama Polinesia Prancis, yang ditafsirkan sebagai ketidaksetujuan atas cara tersebut. Gaston Tong Sang, yang partainya pemilih Polinesia Prancis telah ditempatkan pertama dalam pemilihan teritorial bulan sebelumnya, telah dicegah dari menjadi presiden Polinesia Prancis oleh aliansi menit terakhir antara Flosse dan partai Temaru. Akhirnya, pada tanggal 15 April 2008 pemerintah Gaston Flosse digulingkan oleh mosi tidak percaya konstruktif di majelis teritorial ketika dua anggota koalisi Flosse-Temaru meninggalkan koalisi dan memihak partai Tong Sang. Mayoritas Tong Sang di majelis teritorial sangat sempit, dan dia digulingkan pada Februari 2009, digantikan oleh Temaru (didukung lagi oleh Flosse).

Kembalinya Oscar Temaru ke tampuk kekuasaan berlangsung singkat saat ia berselisih dengan Gaston Flosse dan digulingkan pada November 2009, digantikan oleh Gaston Tong Sang. Tong Sang tetap berkuasa selama satu setengah tahun sebelum digulingkan dalam mosi tidak percaya pada April 2011, dan digantikan oleh Temaru. Tugas kelima Oscar Temaru sebagai presiden Polinesia Prancis berlangsung dua tahun, di mana ia berkampanye untuk pencantuman kembali Polinesia Prancis pada daftar Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri PBB. Temaru kalah dalam pemilihan legislatif Polinesia Prancis 2013 dengan selisih yang lebar, hanya dua minggu sebelum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendaftarkan ulang Polinesia Prancis dalam daftar wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Ini ditafsirkan oleh para analis politik sebagai penolakan oleh pemilih Polinesia Prancis atas dorongan Temaru untuk kemerdekaan serta konsekuensi dari krisis sosial ekonomi yang mempengaruhi Polinesia Prancis setelah bertahun-tahun ketidakstabilan politik dan skandal korupsi.