Jabarkan Pasca kemerdekaan dari Sungai Brantas

Pada dekade 1950-an, infrastruktur yang telah dibangun di Sungai Brantas mulai menua dan kurang terawat, karena kurangnya dana yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia pada saat itu. Banjir besar yang terjadi pada tahun 1954 dan 1955 juga makin memperburuk kondisi infrastruktur yang telah ada. Pengamatan lebih teliti terhadap sifat dan perilaku Sungai Brantas kemudian dilaksanakan oleh White Engineering asal Amerika Serikat mulai tahun 1954, dan empat tahun kemudian, White Engineering pun menghasilkan sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang diberi judul Brantas Plan. Pengamatan tersebut lalu diperdalam dengan survei yang dilaksanakan oleh Sogreah asal Prancis dan Nippon Koei asal Jepang, yang kemudian menghasilkan Overall Development Plan bagi Sungai Brantas pada tahun 1961. Rencana induk tersebut menyimpulkan bahwa pengendalian banjir di Sungai Brantas akan dilakukan dengan cara membangun bendungan di bagian hulu, mengendalikan banjir di anak Sungai Brantas, mengendalikan pasir di lereng Gunung Kelud, meningkatkan daya gelontor pasir di bagian hilir, serta mengelola pemanfaatan air Sungai Brantas secara menyeluruh dan terpadu.

Dengan rencana induk tersebut, pengembangan Sungai Brantas pun mulai dilakukan dengan prinsip "satu sungai, satu rencana, dan satu manajemen terpadu" yang dilaksanakan secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijakan pemerintah dari waktu ke waktu. Pengembangan pun menghasilkan sejumlah prasarana pengairan. Manfaat pembangunan antara lain pengendalian banjir 50 tahunan di sungai utama yang mengurangi luas genangan seluas 80.000 hektar; irigasi untuk sawah seluas 345.000 hektar, yang mana 83.000 hektar di antaranya berupa irigasi teknis langsung dari sungai induk (2,5 miliar m³ per tahun); energi listrik sebanyak 1.000 GWh per tahun; serta suplai air baku untuk industri sebanyak 130 juta m³ per tahun dan air baku untuk rumah tangga sebanyak 240 juta m³ per tahun. Pengembangan dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai berikut:

Tahap pertama (1959 - 1972)

Tahap pertama bertujuan untuk mengendalikan banjir, karena jika banjir belum dapat dikendalikan, maka pengembangan yang lain tidak dapat dilakukan. Pengendalian banjir dilakukan dengan membangun sejumlah bendungan untuk menampung kelebihan air, perbaikan alur sungai di bagian tengah Sungai Brantas, dan pembuatan jalur pelepas banjir (flood way). Selain itu, disiapkan pula sistem peringatan dini banjir dan jejaring pemantauan hidrologi.

Di bagian hulu, dilakukan pembangunan Bendungan Karangkates, Bendungan Selorejo, dan Bendungan Lahor, sementara di bagian tengah, dilakukan pembangunan kembali Terowongan Neyama, sedangkan di bagian hilir, dilakukan pembangunan Bendung Lengkong Baru, perbaikan delta Sungai Brantas, dan perbaikan saluran irigasi di delta Sungai Brantas.

Tahap ini bertujuan untuk mengurangi pasir yang mengendap di Sungai Brantas dengan cara "push the top and pull the toe" (mendorong di hulu dan menarik di hilir). Dengan adanya Bendungan Karangkates dan Bendungan Selorejo, tersedia air yang cukup banyak sepanjang tahun untuk menggelontor pasir yang mengendap di sepanjang Sungai Brantas. Selain berfungsi sebagai pengendali banjir di bagian hulu, kedua bendungan tersebut juga dapat difungsikan sebagai sumber air irigasi, pembangkit listrik, dan obyek pariwisata. Untuk menambah jumlah air yang terbendung di Bendungan Karangkates, Bendungan Lahor lalu dibangun beserta sebuah terowongan untuk menghubungkan genangan dari kedua bendungan tersebut.

Sementara itu, Bendung Lengkong Baru dibangun di bagian hilir untuk menggantikan Bendung Lengkong yang sudah sangat tua dan menghambat penggelontoran pasir yang mengendap di Sungai Brantas. Sedangkan perbaikan delta Sungai Brantas dan saluran irigasi di delta Sungai Brantas dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan air Sungai Brantas, sehingga selain meningkatkan hasil pertanian, diharapkan juga dapat mengurangi banjir di bagian hilir.

Tahap kedua (1973 - 1984)

Tahap kedua bertujuan untuk menyediakan air irigasi, seiring dengan kebijakan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan beras nasional dengan memperluas lahan pertanian beririgasi teknis. Sejumlah bendung dan bangunan pengambilan air pun dibangun pada tahap ini. Di bagian hulu, dilakukan pembangunan Bendungan Wlingi, Bendung Gerak Lodoyo, Saluran Irigasi Lodagung, dan Bendungan Sengguruh, sementara di bagian tengah, dilakukan pembangunan Bendungan Widas, Bendung Gerak Waruturi, Saluran Irigasi Mrican, Terowongan Neyama 2, dan perbaikan alur Sungai Brantas di dekat Kota Kediri (tahap 1), sedangkan di bagian hilir, dilakukan perbaikan alur Kali Surabaya dan rekonstruksi Pintu Air Gunungsari.

Bendungan Wlingi awalnya dirancang sebagai bagian dari upaya untuk "central load relieving" (mengurangi beban di tengah), yakni membuang pasir yang mengendap di Sungai Brantas ke Samudra Hindia. Namun pada perkembangannya, pembangunan saluran pembuang endapan ke Samudera Hindia akhirnya ditunda, dan digantikan dengan pembangunan Terowongan Neyama 2 di Tulungagung untuk difungsikan sebagai pengendali banjir. Sementara Saluran Irigasi Lodagung dibangun untuk memanfaatkan air yang terbendung oleh Bendungan Wlingi guna mengairi lahan pertanian baru seluas sekitar 7.400 hektar. Perbaikan alur Sungai Brantas di dekat Kota Kediri dilakukan dengan cara membangun dinding penahan dengan total panjang sekitar 10 kilometer.

Tahap ketiga (1985 - 1997)

Tahap ini bertujuan untuk menyediakan air baku, terutama bagi masyarakat dan industri yang ada di bagian tengah dan hilir Sungai Brantas. Sejumlah bendung, sistem suplesi (penambah debit), dan infrastruktur lain yang dapat dipakai untuk menyediakan air baku pun dibangun pada tahap ini. Di bagian tengah, dilakukan pembangunan Bendungan Wonorejo, PLTA Tulungagung, Bendung Karet Menturus, dan Bendung Karet Jatimlerek, serta perbaikan alur Sungai Brantas di dekat Kota Kediri (tahap 2). Sementara di bagian hilir, dilakukan rekonstruksi Bendung Gubeng, perbaikan Pintu Air Wonokromo, perbaikan Kali Kedurus,  dan rehabilitasi Kali Porong. Pada tahap ini pula, dilakukan pengembangan jaringan irigasi air tanah di Kediri dan Nganjuk.

Tahap keempat (1998 - 2006)

Tahap ini ditekankan pada konservasi dan pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan air tidak saja mencakup aspek kuantitas, tetapi juga ke arah pengendalian kualitas, walaupun masih bersifat terbatas. Di bagian tengah, dilakukan perbaikan terhadap Kali Widas. Sementara di bagian hilir, dilakukan perbaikan terhadap Kali Perbatasan, Kali Pelayaran, Kali Kebonagung, dan Bozem Morokrembangan. Pada tahap ini pula, dikembangkan sistem pengelolaan informasi hidrologi.