Gw mau tau Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dari Ellen Johnson Sirleaf

Pada tahun 2006, mendirikan Sirleaf Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan mandat untuk "mempromosikan perdamaian nasional, keamanan, persatuan dan rekonsiliasi" dengan menyelidiki lebih dari 20 tahun konflik sipil di negara ini.

Dalam laporan akhir mereka, yang diterbitkan pada bulan Juni 2009, KKR termasuk Sirleaf dalam daftar 50 nama orang yang harus "khusus dilarang memegang jabatan publik; dipilih atau ditunjuk untuk jangka waktu tiga puluh (30) tahun" untuk "dikaitkan dengan faksi bertikai mantan." Larangan yang diusulkan berasal dari dukungan finansial dari mantan Presiden Taylor pada bulan-bulan awal dari Perang Saudara Liberia Pertama.

Pada tanggal 26 Juli 2009, Sirleaf meminta maaf ke Liberia untuk mendukung Charles Taylor, menambahkan bahwa "ketika sifat sejati dari niat Mr Taylor dikenal, tidak ada kritikus lebih bersemangat atau lawan yang kuat untuk dia dalam proses demokrasi" daripada dia. Pada tanggal 28 Agustus, Legislatif mengumumkan mereka harus "berkonsultasi konstituen kami selama sekitar satu tahun" sebelum memutuskan apakah atau tidak untuk melaksanakan rekomendasi Komisi.

Selama penampilan di Dewan Hubungan Luar Negeri pada tahun 2010, Sirleaf berpendapat bahwa pelaksanaan larangan dianjurkan KKR tidak konstitusional akan melanggar haknya untuk proses karena. Pada bulan Oktober 2010, Ketua Partai Persatuan Sirleaf itu, Varney Sherman, berpendapat bahwa pelaksanaan rekomendasi akan inkonstitusional, karena Pasal 21 (a) Konstitusi melarangex post factohukum, dan Sirleaf telah melanggar hukum tidak oleh pendukung finansial Taylor bahwa memberlakukan larangan dari jabatan publik sebagai penalti.

Pada bulan Januari 2011, Mahkamah Agung memerintah di Williams v. Tah, kasus yang dibawa oleh orang lain direkomendasikan untuk dilarang dari jabatan publik dalam laporan KKR, bahwa rekomendasi KKR menjadi pelanggaran hak konstitusional individu yang tercantum 'untuk proses karena prosedural, dan bahwa akan tidak konstitusional bagi pemerintah untuk melaksanakan larangan yang diusulkan.