Jelaskan Ketua Otorita Batam dari Ibnu Sutowo

Mayor (5 Desember 1946-21 Februari 1947).

Letnan Kolonel (21 Februari 1947-18 Februari 1948).

Mayor (18 Februari 1948-9 Desember 1949), diturunkan pangkat karena adanya kebijakan Re-Ra (Reorganisasi dan Rasionalisasi) dalam TNI.

Letnan Kolonel (9 Desember 1949-29 Desember 1956).

Kolonel (29 Desember 1956-18 Oktober 1960).

Brigadir Jenderal (18 Oktober 1960-1964).

Mayor Jenderal (1964-1 November 1969).

Letnan Jenderal (1 November 1969-Maret 1976).

Pada tahun 1957, A.H. Nasution (saat itu KSAD) menunjuk Sutowo untuk mengelola PT Tambang Minyak Sumatra Utara (PT Permina). Pada tahun 1968, perusahaan ini digabung dengan perusahaan minyak milik negara lainnya menjadi PT Pertamina.

Harian Indonesia Raya pimpinan Mochtar Lubis pada tanggal 30 Januari 1970 memberitakan bahwa simpanan Ibnu Sutowo pada saat itu mencapai Rp 90,48 miliar (kurs rupiah saat itu Rp 400/dolar), dan melaporkan kerugian negara akibat kongkalikong Ibnu dan pihak Jepang mencapai US$1.554.590,28. Saat itu, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soeharto membentuk tim yang bernama Komisi Empat untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pertamina. Tim ini menghasilkan laporan yang menyimpulkan terjadinya beberapa penyimpangan-penyimpangan, tetapi tanpa tindakan hukum apa pun terhadap pelaku korupsi.

Pada tahun 1975, Pertamina jatuh krisis. Pada tahun 1976, Ibnu mengundurkan diri sebagai Dirut Pertamina, dan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang sebesar US$ 10,5 miliar. Ibnu lalu masuk ke PT Golden Mississippi.

Selain menjadi Direktur Utama Pertamina, Ibnu juga dipercaya oleh Presiden Soeharto dalam sejumlah proyek-proyek besar yang terkait pemerintah maupun Keluarga Soeharto seperti Pembangunan Gedung Bina Graha Istana Merdeka, Proyek Laboratorium USAID di Jonggol, Proyek Rumah Sakit Pertamina di Jakarta Selatan dan Pembangunan Lapangan Golf di sejumlah tempat.