Jelaskan Pengembangan infrastruktur dari Sungai Brantas

Pengembangan infrastruktur di Sungai Brantas telah dimulai pada saat Raja Airlangga memimpin Kerajaan Kahuripan, sebagaimana dijelaskan pada Prasasti Kamalagyan yang berangka tahun 1037. Prasasti tersebut menjelaskan bahwa Raja Airlangga memerintahkan warga untuk membangun bendungan di Waringin Sapta untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kamalagyan dan sekitarnya. Pada dekade 1840-an, pada masa pendudukan Belanda, pengembangan infrastruktur di Sungai Brantas difokuskan untuk mengendalikan banjir dan memanfaatkan derasnya aliran sungai ini. Pada tahun 1843, pemerintah Hindia Belanda membangun Pintu Air Mlirip untuk mengendalikan air Sungai Brantas yang mengalir ke Kali Surabaya. Pada tahun 1857, pemerintah Hindia Belanda membangun Bendung Lengkong untuk mengairi lahan pertanian seluas 30.000 hektar di delta Sungai Brantas. Pada tahun 1865 dan 1870, pemerintah Hindia Belanda membangun Kali Jagir dan Pintu Air Jagir untuk mengurangi jumlah air Kali Surabaya yang mengalir ke Kali Mas. Pada tahun 1882, pemerintah Hindia Belanda juga membangun Kali Porong untuk mengurangi jumlah air Sungai Brantas yang mengalir ke Kali Surabaya.

Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda juga membangun Pintu Air Gubeng untuk mengendalikan air Kali Mas yang mengalir ke pusat kota Surabaya. Sekitar tahun 1910, saluran-saluran irigasi pun mulai dikembangkan di bagian hulu dan bagian tengah Sungai Brantas. Pada tahun 1926 dan 1932, mulai dioperasikan PLTA Siman dan PLTA Mendalan di hulu Kali Konto untuk membangkitkan listrik. Infrastruktur lain yang juga dibangun pada masa pendudukan Belanda di Indonesia meliputi Pintu Air Gunungsari dan Bozem Morokrembangan untuk mengendalikan air yang masuk ke pusat kota Surabaya. Pada tahun 1943, di bawah arahan tentara Jepang, masyarakat juga mulai membangun Terowongan Neyama tanpa bantuan mesin, sehingga baru dapat diselesaikan setahun kemudian.