Saya mau tau Awal karier dari Burhanuddin Harahap

Selama masa pendudukan Jepang dan sepanjang perang kemerdekaan sampai 1948, Burhanuddin bekerja sebagai jaksa. Semula, ia ditempatkan di Pengadilan Tinggi Jakarta, sebelum berpindah ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta. Untuk menyalurkan pandangan politiknya, ia bergabung dengan Partai Masyumi. Semula, ia berstatus anggota biasa. Terjadinya konflik kepemimpinan dalam partai tersebut memberikan peluang bagi Burhanuddin untuk mengambil peranan lebih dalam struktur internal partai. Pada 1949, ia sudah menjadi anggota dewan pimpinan partai. Sebelumnya, ia sudah ditunjuk menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat oleh Sutan Sjahrir pada tahun 1946. Selama perang kemerdekaan, Burhanuddin beserta Kasman Singodimedjo, politikus Masyumi lainnya, mencoba meyakinkan pihak Angkatan Darat untuk bekerja sama dengan kelompok militan Darul Islam melawan Belanda.

Setelah penyerahan kedaulatan, Burhanuddin ditunjuk menjadi Ketua Fraksi Masyumi di Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS). Meskipun saat itu perdana menteri dijabat oleh Mohammad Natsir dari Masyumi, Burhanuddin beserta sejumlah anggota Masyumi lainnya sering berseberangan dengan Natsir dan Burhanuddin sendiri memutuskan untuk abstain dalam mosi tidak percaya Natsir pada Oktober 1950. Burhanuddin menjadi anggota Komite Eksekutif Masyumi pada tahun 1952. Pada masa Kabinet Wilopo, Burhanuddin sempat ditunjuk menjadi anggota Panitia Pusat Pemilihan pada bulan April 1953, tetapi karena ketidaksetujuan Partai Nasional Indonesia (PNI), pembentukan panitia tersebut dibatalkan. Pada akhir 1953, Burhanuddin beserta Masyumi berseberangan dengan Kabinet Wilopo dan PNI dalam hal pembukaan hubungan diplomatis dengan Uni Soviet, hingga Burhanuddin mengancam untuk menarik Masyumi dari koalisi pemerintahan. Burhanuddin memberikan ancaman ini karena kekhawatiran dalam Masyumi bahwa Kedutaan Besar Uni Soviet di Jakarta dapat dijadikan "kuda troya" untuk paham komunisme.

Setelah jatuhnya Wilopo, tokoh-tokoh politik dari PNI dan Masyumi dua kali gagal mencoba membentuk pemerintahan baru. Pada tanggal 8 Juli 1953, Burhanuddin ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk membentuk kabinet. Meskipun awalnya PNI bisa berkompromi dengan Burhanuddin, keputusan Burhanuddin untuk memilih Soemitro Djojohadikoesoemo dari Partai Sosialis Indonesia (PSI) tidak bisa diterima oleh PNI. Di sisi lain, PNI ingin menempatkan kader partai sebagai perdana menteri. Burhanuddin sempat mencoba untuk membentuk koalisi dengan Parkindo dan Partai Katolik, tetapi kedua partai tersebut menolak bergabung apabila PNI tidak ikut dalam koalisi. Akibat kegagalan tersebut, Burhanuddin mengembalikan mandat formatur ke Soekarno sebelum batas waktu mandatnya. Formatur berikutnya, Wongsonegoro, berhasil menyusun Kabinet Ali Sastroamidjojo I tanpa mengikutsertakan Masyumi dalam koalisi pemerintah.