Jelaskan Politik dari Kepulauan Solomon

Kepulauan Solomon adalah sebuah negara monarki konstitusional dan memiliki sistem parlementer pemerintahan. Sebagai Raja Kepulauan Solomon, Charles III adalah kepala negara; dia diwakili oleh Gubernur Jenderal yang dipilih oleh Parlemen untuk masa jabatan lima tahun. Ada parlemen unikameral yang terdiri dari 50 anggota, dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, Parlemen dapat dibubarkan dengan suara mayoritas anggotanya sebelum masa jabatannya selesai.

Perwakilan parlemen didasarkan pada konstituen anggota tunggal. Hak pilih bersifat universal bagi warga negara yang berusia di atas 21 tahun. kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dipilih oleh Parlemen dan memilih kabinet. Setiap kementerian dipimpin oleh seorang anggota kabinet, yang dibantu oleh seorang sekretaris tetap, seorang pegawai negeri karir yang memimpin staf kementerian.

Pemerintah Kepulauan Solomon dicirikan oleh partai politik yang lemah (lihat Daftar partai politik di Kepulauan Solomon) dan koalisi parlemen yang sangat tidak stabil. Mereka sering mengalami Mosi tidak percaya, yang menyebabkan seringnya terjadi perubahan dalam kepemimpinan pemerintah dan penunjukan kabinet.

Kepemilikan tanah dicadangkan untuk Kepulauan Solomon. Undang-undang menetapkan bahwa penduduk ekspatriat, seperti Tiongkok dan Kiribati, dapat memperoleh kewarganegaraan melalui naturalisasi. Tanah pada umumnya masih dipegang secara kekeluargaan atau desa dan dapat diwariskan dari ibu atau ayah menurut adat setempat. Penduduk pulau enggan untuk menyediakan tanah untuk usaha ekonomi non-tradisional, dan ini telah mengakibatkan perselisihan terus-menerus atas kepemilikan tanah.

Tidak ada pasukan militer yang dikelola oleh Kepulauan Solomon meskipun pasukan polisi yang berjumlah hampir 500 orang termasuk unit perlindungan perbatasan. Polisi juga bertanggung jawab atas pemadam kebakaran, bantuan bencana, dan pengawasan maritim. Kepolisian dipimpin oleh seorang komisaris, yang ditunjuk oleh gubernur jenderal dan bertanggung jawab kepada perdana menteri. Pada tanggal 27 Desember 2006, pemerintah Kepulauan Solomon mengambil langkah-langkah untuk mencegah kepala polisi Australia negara itu kembali ke negara Pasifik. Pada 12 Januari 2007, Australia menggantikan diplomat puncaknya yang diusir dari Kepulauan Solomon karena campur tangan politik dalam sebuah langkah damai yang bertujuan meredakan perselisihan empat bulan antara kedua negara.

Pada 13 Desember 2007, Perdana Menteri Manasseh Sogavare digulingkan oleh mosi tidak percaya di Parlemen, menyusul pembelotan lima menteri ke oposisi. Ini adalah pertama kalinya seorang perdana menteri kehilangan jabatan dengan cara ini di Kepulauan Solomon. Pada tanggal 20 Desember, parlemen memilih kandidat oposisi (dan mantan Menteri Pendidikan) Derek Sikua sebagai Perdana Menteri, dengan suara 32 banding 15.