Jelaskan Deportasi sistematis dari Genosida Armenia

Pada Perang Dunia I, Komite Persatuan dan Kemajuan (yang tujuan utamanya adalah melanggengkan daulat Kesultanan Utsmaniyah) mengidentifikasi warga sipil Armenia sebagai suatu ancaman terhadap keberadaan negara. Para petinggi Komite Persatuan dan Kemajuan mengecap seluruh warga Armenia, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai "para pengkhianat" negara. Anggapan semacam inilah yang melandasi pengambilan keputusan Komite Persatuan dan Kemajuan untuk melakukan genosida pada awal tahun 1915. Pada waktu yang sama, perang memberi kesempatan untuk bertindak, atau kata Talat Pasya, memberi "solusi definitif bagi Permasalahan Armenia". Komite Persatuan dan Kemajuan keliru menyangka Kekaisaran Rusia berusaha menganeksasi kawasan timur Anatolia, sehingga memerintahkan pelaksanaan genosida tersebut demi mencegahnya. Genosida Armenia dimaksudkan untuk mengeliminasi secara permanen segala peluang bagi warga Armenia untuk mencapai otonomi maupun kemerdekaan di provinsi-provinsi timur Kesultanan Utsmaniyah. Dokumen-dokumen Utsmaniyah menunjukkan bahwa pemerintah bertujuan mengurangi jumlah warga Armenia sampai tidak lebih dari lima persen dari populasi di tempat-tempat asal deportasi dan sepuluh persen di tempat-tempat tujuan deportasi. Tujuan ini tidak dapat dicapai tanpa pembunuhan massal.

Deportasi warga Armenia dan pemukiman warga Muslim di tempat yang mereka tinggalkan merupakan bagian dari suatu proyek lebih besar yang dimaksudkan untuk merestrukturisasi demografi Anatolia secara permanen. Rumah-rumah tinggal, usaha, dan tanah warga Armenia dialokasikan kepada para pendatang Muslim dari luar wilayah Kesultanan Utsmaniyah, suku-suku pengelana, dan sekitar 800.000 warga Utsmaniyah (sebagian besar orang Kurdi) yang harus dipindahkan lantaran perang dengan Rusia. Warga Muslim yang dimukimkan kembali disebar (biasanya dibatasi sampai 10 persen di suatu daerah) di tengah-tengah populasi warga Turki yang lebih besar supaya lambat laun kehilangan keistimewaan-keistimewaan yang menjadi ciri khas mereka, misalnya bahasa-bahasa non-Turki dan cara hidup berpindah-pindah. Kaum pendatang tersebut dihadapkan dengan kondisi hidup yang keras, dan dalam kasus-kasus tertentu dengan tindakan keras atau larangan untuk meninggalkan desa-desa mereka yang baru. Pembersihan etnis di Anatolia, yakni genosida Armenia, genosida Asyur, dan pengusiran warga Yunani seusai Perang Dunia I, melapangkan jalan bagi pembentukan sebuah negara bangsa Turki. Pada bulan September 1918, Talat Pasya menegaskan bahwa sekalipun kalah dalam perang, ia harus berhasil "mentransformasi Turki menjadi sebuah negara bangsa di Anatolia".

Deportasi memuncak menjadi hukuman mati. Pemerintah menyusun rencana bahkan menghendaki agar warga yang dideportasi kehilangan nyawanya. Deportasi hanya dilaksanakan di daerah-daerah yang jauh dari garis depan pertempuran, yang tidak ada pemberontakan aktif, dan hanya mungkin dilaksanakan di tengah-tengah ketiadaan perlawanan yang meluas. Warga Armenia yang berdiam di zona peranglah yang justru dibunuh dalam aksi-aksi pembantaian. Kendati tampaknya dilancarkan demi kepentingan militer, deportasi dan pembunuhan warga Armenia tidak mendatangkan keuntungan militer apapun bagi Kesultanan Utsmaniyah, dan sesungguhnya justru menggerus daya juang negara itu. Kesultanan Utsmaniyah menghadapi suatu dilema di antara tujuannya untuk mengeliminasi warga Armenia dan kebutuhan praktisnya akan tenaga kerja Armenia. Orang-orang Armenia yang dibiarkan hidup agar dapat dimanfaatkan keahliannya, teristimewa untuk kegiatan manufaktur di bidang industri perang, menjadi tenaga-tenaga kerja yang penting artinya di bidang urusan logistik Angkatan Darat Utsmaniyah. Pada akhir tahun 1915, Komite Persatuan dan Kemajuan sudah meniadakan keberadaan bangsa Armenia dari kawasan timur Anatolia.