Jelaskan Perkembangan 1997-2002 dari Bank Central Asia

Kepemilikan Salim Group dalam banknya ini harus berakhir pada akhir 1990-an akibat sejumlah krisis. Sebenarnya, tanda-tanda itu sudah muncul di akhir 1997. Di saat krisis finansial Asia 1997 mulai menimpa Indonesia, di tanggal 14 November 1997 (dua minggu setelah likuidasi 16 bank), tersiar kabar burung dari Medan bahwa Liem sebagai pengendali BCA wafat dan cabangnya di Singapura ditutup. Sontak saja, masyarakat yang baru trauma atas likuidasi bank, menyerbu kantor cabangnya dan menarik dananya (bank run/rush) yang mencapai Rp 500 miliar. Untuk menepis kabar tersebut, Liem yang saat itu ada di Singapura, kembali ke Jakarta dan hadir di peluncuran produk baru Indomobil untuk meyakinkan masyarakat lewat siaran televisi bahwa ia sehat-sehat saja.

Setelah rumor itu pergi, Salim Group mulai menjajaki rencana konsolidasi bank dalam menghadapi krisis moneter. Pada tanggal yang sama saat rumor palsu tentang kematian Liem beredar, anaknya Anthony menyepakati pembelian 19% saham Bank Danamon yang direncanakan akan ditingkatkan bagi menyehatkan keuangan bank swasta tersebut. Tidak hanya itu, juga muncul wacana akan adanya merger antara BCA dengan sejumlah anak usahanya di bidang perbankan, seperti Bank Windu Kentjana, Bank Multicor, Bank Risjad Salim Internasional dan Bank Yama. Meskipun demikian, rencana tersebut kemudian hanya menjadi wacana, dan ide meningkatkan kepemilikan saham di Bank Danamon sendiri harus dibatalkan akibat bank tersebut menderita kesulitan likuiditas dan harus diambilalih Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada April 1998.

Akhirnya, citra BCA sebagai bank kuat pun runtuh bersama dengan kejatuhan rekan Liem, Presiden Soeharto pada Mei 1998. Keterkaitan Liem dengan sang Presiden, membuat banyak cabang BCA dirusak, dibakar dan dijarah pada Kerusuhan Mei 1998 - diperkirakan mencapai 122 cabang dan 150 ATM di berbagai wilayah yang terdampak kerusuhan dengan kerugian Rp 3 miliar. Tidak lama setelah itu, BCA terdampak rush keduanya yang lebih dahsyat dibanding pada November 1997, yang berlangsung sejak 18 Mei dan makin besar sejak 21 Mei 1998. Hanya dalam beberapa hari, 12% simpanan BCA sudah ditarik massal oleh nasabahnya. Entah disengaja atau tidak, yang pasti menurut Anthony Salim, hal tersebut wajar mengingat keterkaitan BCA dengan rezim Orde Baru yang baru saja tumbang dan dibenci publik. Bukannya mereda, penarikan massal pun makin menggila ketika pada 25 Mei 1998, kabar burung lain beredar bahwa Liem meninggal.

Meskipun Anthony dan Abdullah Ali berusaha menepis kabar kebangkrutan BCA dengan rencana menyuntikkan Rp 1 triliun ke bank tersebut, dan upaya bantuan dari sejumlah bank untuk membantu BCA, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambilalih pengendalian BCA sebagai Bank Take Over (BTO) di tanggal 28 Mei 1998. Sebelumnya, sejak 25 Mei, BCA sudah diletakkan di bawah pengawasan BPPN sebagai bank dalam penyehatan. Menurut Liem, pengambilalihan itu tidak adil karena mereka tidak diberi kesempatan lagi untuk menyelamatkan asetnya yang berharga tersebut. Belakangan, pemegang saham dari keluarga Cendana (Sigit dan Tutut) juga menyerahkan seluruh sahamnya ke pemerintah sejak Juni 1998. Sebagai ganti manajemen Salim Group, pemerintah menempatkan orang-orang BRI dan BNI sebagai pengelola baru bank ini. Beralihnya pengendalian BCA ke tangan pemerintah berhasil mengembalikan kepercayaan nasabahnya akan bank ini, dimana di bulan Desember 1998, dana pihak ketiga telah kembali ke tingkat sebelum krisis dan asetnya mencapai Rp 67,93 triliun, lebih tinggi dari Desember 1997 yang sebesar Rp 53,36 triliun.

Rupanya, BCA kemudian telah menyedot Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam jumlah yang amat besar - mencapai Rp 26,5 triliun pada rush tersebut yang diberikan pada 25 Mei, 28 Mei dan 26 Juni 1998. Hutang tersebut masih belum ditambah suntikan modal pemerintah ke BCA dan denda yang diberikan setelah BCA diambilalih pemerintah ketika terbongkar bahwa BCA melanggar batas peminjaman (lending limit) ke perusahaan-perusahaan milik Grup Salim sendiri (diperkirakan mencapai 90% dari pinjamannya), dengan total semuanya mencapai US$ 5 miliar. Untuk menyelesaikannya, Salim kemudian menyerahkan banyak asetnya (108 buah) ke BPPN yang ditampung oleh PT Holdiko Perkasa, mencapai Rp 52,7 triliun. Meskipun penyelesaian utang BCA ke pemerintah ini dalam perkembangannya menuai kontroversi, karena adanya dugaan penggelembungan harga aset dan permainan harga, yang diduga menguntungkan Salim, yang pasti sejak 11 Maret 2004, Anthony Salim sudah mendapatkan Surat Keterangan Lunas (SKL) dari BPPN yang melepaskannya dari masalah hutangnya diatas. Menurut Anthony, kehilangan BCA merupakan suatu pengalaman menyedihkan bagi dirinya. Belakangan, baru pada Januari 2017, Grup Salim baru memasuki dunia perbankan kembali dengan membeli Bank Ina Perdana.

Sementara Salim Group menyelesaikan masalahnya di BCA, pemerintah kemudian hadir sebagai pemegang saham 92,8% PT Bank Central Asia lewat skema rekapitalisasi, menjadikannya pemegang saham mayoritas dari sebelumnya hanya mengendalikan operasionalnya sejak akhir Mei 1998. Diperkirakan, pada tahun 1999, sekitar Rp 58 triliun disuntikkan ke BCA dalam bentuk obligasi untuk menyehatkan bank swasta terbesar di Indonesia ini. Kemudian, pada 31 Mei 2000, setelah sempat tertunda beberapa kali, pemerintah melepas 22% sahamnya BCA di Bursa Efek Jakarta, menjadikannya perusahaan publik sampai sekarang dengan harga penawaran Rp 1.400/lembar (kode emiten BBCA). Belakangan, dengan secondary offering, 10% saham BCA juga dilepas ke publik di Juni-Juli 2001, membuat saham pemerintah menjadi 60,3%. BPPN kemudian juga berusaha menyehatkan keuangan BCA, yang hasilnya cukup baik sehingga sejak 27 April 2000 pengendalian BCA sudah dikembalikan dari BPPN ke tangan Bank Indonesia sebagai bank pertama yang sehat.

Kemudian, meskipun sempat menjadi polemik, atas tekanan IMF yang memaksa pemerintah melepas sahamnya di BCA selambat-lambatnya akhir 2001, pemerintah terpaksa membuka rencana penjualan BCA ke investor. Dari yang awalnya hendak melepas 40%, kemudian 30%, akhirnya pemerintah dan DPR menyepakati divestasi 51% sahamnya di BCA pada Agustus-September 2001. Pada pertengahan 2001, BPPN membuka tender untuk membeli saham BCA yang diminati 98 calon investor. Belakangan, jumlah ini menyusut menjadi 9 dan terakhir menjadi dua, yaitu konsorsium Standard Chartered (sebuah bank Inggris) dan Farallon Capital (sebuah manajer investasi Amerika Serikat) di tanggal 26 Februari 2002. Hal ini terjadi setelah dari 4 peminat terakhir (28 Januari 2002), dua konsorsium lain (dari GKBI dan Bank Mega) gagal lulus seleksi tender ini.

Akhirnya, pada 15 Maret 2002, Farindo Investment (Mauritius) Limited, konsorsium bentukan Farallon Capital resmi ditetapkan pemerintah sebagai pemenang tender 51% saham BCA dengan harga Rp 5,3 triliun, yang kemudian dilunasi pada April 2002. Dalam Farindo, rupanya tergabung juga salah satu raksasa kretek di Indonesia, Djarum lewat Alaerka Investment Ltd. sebanyak 10%. Bagaimanapun, tender BCA ini pun juga tidak lepas dari kontroversi. Tender dan penjualan ini tercatat sempat ditolak sejumlah karyawan BCA yang melakukan demo, ditolak oleh salah satu menteri saat itu, Kwik Kian Gie, adanya anggapan Salim berusaha menggunakan "proksi" untuk merebut kembali bank miliknya (seperti lewat Bank Mega dan Farindo/Djarum), dan dugaan banyak pihak bahwa divestasi itu dilakukan dengan harga yang terlalu rendah, di saat BCA yang memiliki aset, keuntungan dan obligasi rekapitalisasi yang jauh lebih tinggi dibanding harga Rp 5,3 triliun.