Tolong jelaskan mengenai Aksi Cepat Tanggap

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah lembaga yang berasal dari Indonesia yang berfokus dalam mengumpulkan dana untuk menyalurkannya kepada umat Muslim di daerah-daerah yang tertimpa bencana, konflik maupun kemiskinan. Lembaga ini merupakan salah satu pengumpul donasi terbesar dari masyarakat. Sejak 5 Juli 2022, ACT telah dicabut izinnya oleh Kementerian Sosial atas dugaan penyelewengan dana donasi.

Laporan investigasi yang diterbitkan oleh majalah Tempo menyebutkan bahwa ACT memotong setidaknya 23% dari total donasi dan telah berbohong dan mengada-ngada dalam promosi yang mereka lakukan untuk menarik hati masyarakat agar menyumbang kepada mereka. Pada salah satu kasus, ACT mengajak orang-orang untuk menyumbang kepada mereka demi pembangunan surau pertama di Sydney, padahal pada saat itu sudah terdapat ratusan tempat ibadah umat Islam di sana.

Ditemukan bahwa petinggi dan pendiri dari ACT menggaji diri mereka dengan nominal hingga ratusan juta rupiah per bulannya, dan menggunakan sejumlah uang donasi untuk membeli mobil-mobil mewah serta untuk membangun rumah pribadi untuk diri mereka sendiri dengan nilai yang fantastis.

Pada 25 Juli 2022, Kepolisian menetapkan 4 petinggi ACT sebagai tersangka, dengan Presiden dan eks-Presiden ACT masing-masing terancam 20 tahun penjara atas kasus penggelapan dana donasi. Pada saat yang bersamaan Kepolisian juga melaporkan bahwa ACT telah menyelewengkan sejumlah kurang lebih Rp 34 Miliar dana dari Boeing, yang seharusnya ditujukan untuk membantu keluarga korban dari kecelakaan pesawat Lion Air, JT-610. ACT menggunakan dana tersebut untuk hal-hal yang tidak diperuntukan seperti untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar, dana talangan CV CUN Rp 3 miliar, dana talangan untuk PT MBGS Rp 7,8 miliar, dan pembangunan pesantren di Tasikmalaya sejumlah kurang lebih Rp 8,7 miliar. Polri juga menyebutkan bahwa Presiden dan eks-Presiden ACT membuat kebijakan pemotongan 30% dana dari donasi untuk kepentingan operasional Yayasan ACT.

Dalam temuannya, PPATK pada 4 Agustus 2022 menyebutkan bahwa dari Rp 1,7 Triliun dana yang masuk ke ACT, lebih dari separuhnya mengalir ke kantong pribadi pemiliknya.