Gw mau tau Kebijakan luar negeri dari Jomo Kenyatta

Akibat usianya yang sudah tua, Kenyatta jarang pergi ke luar Afrika Timur. Pada masa pemerintahan Kenyatta, Kenya tidak banyak terlibat dalam urusan negara lain, termasuk negara yang tergabung dalam Komunitas Afrika Timur. Walaupun ia tidak sepakat dengan pendirian Federasi Afrika Timur, pada Juni 1967 ia menandatangani Perjanjian Kerja Sama Afrika Timur. Pada bulan Desember, ia menghadiri pertemuan dengan perwakilan dari Tanzania dan Uganda untuk membentuk Komunitas Ekonomi Afrika Timur. Ia juga berperan sebagai mediator selama Krisis Kongo dan mengepalai Komisi Konsiliasi Kongo yang dibentuk oleh Organisasi Kesatuan Afrika.

Di tengah tekanan Perang Dingin, Kenyatta secara resmi melaksanakan kebijakan positive non-alignment. Kenyataannya, kebijakannya pro-Barat dan khususnya pro-Britania. Kenya menjadi anggota Persemakmuran, dan ia menjadikannya sebagai alat untuk menekan rezim apartheid di Afrika Selatan dan Rhodesia. Britania tetap menjadi mitra dagang terdepan bagi Kenya, dan bantuan dari Britania kepada Kenya juga merupakan salah satu yang tertinggi di Afrika. Pada tahun 1964, Kenya dan Britania Raya menandatangani nota kesepahaman, sementara Special Air Service Britania secara khusus melatih pengawal pribadi Kenyatta. Para komentator berpendapat bahwa hubungan Britania dengan Kenya pada masa Kenyatta merupakan bentuk neokolonialisme. Walaupun begitu, Poppy Cullen menyatakan bahwa tidak terdapat "kendali neo-kolonial yang diktatorial" di Kenya pada masa Kenyatta.

Walaupun ada banyak orang kulit putih di Kenya yang menerima kekuasaan Kenyatta, kelompok kanan jauh tetap menentangnya. Saat ia berada di London untuk menghadiri Konferensi Perdana Menteri Persemakmuran 1964, ia diserang secara fisik oleh Martin Webster, seorang neo-Nazi dari Britania. Sementara itu, hubungan Kenyatta dengan Amerika Serikat terbilang hangat; United States Agency for International Development (USAID) berperan penting dalam menanggulangi kekurangan jagung di Kambaland pada tahun 1965. Kenyatta juga membina hubungan baik dengan Israel meskipun negara-negara Afrika Timur lainnya bermusuhan dengan negara Yahudi tersebut; sebagai contoh, Kenyatta mengizinkan pesawat-pesawat Israel mengisi bahan bakar di Kenya dalam perjalanan kembali dari Operasi Entebbe. Di sisi lain, pada tahun 1976, Israel memperingatkan Kenyatta bahwa Tentara Pembebasan Palestina berencana membunuhnya, dan Kenyatta menganggap serius ancaman ini.

Kenyatta dan pemerintahannya menentang komunisme. Pada Juni 1965, ia memperingatkan: "Naif untuk berpikir bahwa tidak ada bahaya imperialisme dari Timur. Dalam perpolitikan dunia[,] Timur memiliki banyak rencana untuk memanfaatkan kita seperti halnya Barat dan [mereka] ingin memenuhi kepentingan mereka sendiri. Itulah kenapa kami menolak komunisme." Pemerintahannya sering dikritik oleh kaum komunis dan tokoh-tokoh kiri lainnya, dan beberapa bahkan mengecapnya sebagai seorang fasis. Saat pejabat tinggi Tiongkok Zhou Enlai mengunjungi Dar es Salaam, Tanzania, pernyataannya bahwa "Afrika siap untuk revolusi" jelas-jelas diarahkan kepada Kenya. Pada tahun 1964, Kenyatta menyita persenjataan Tiongkok yang dikirim secara rahasia melalui wilayah Kenya ke Uganda. Obote secara pribadi mengunjungi Kenyatta untuk meminta maaf. Pada Juni 1967, Kenyatta menyatakan Kuasa Usaha Tiongkok di Kenya sebagai persona non grata dan ia juga menarik duta besar Kenya di Beijing. Hubungannya dengan Uni Soviet juga buruk; Kenyatta menutup Lembaga Lumumba (sebuah organisasi pendidikan yang mengambil nama dari pejuang kemerdekaan Kongo, Patrice Lumumba) karena lembaga tersebut dianggap sebagai cara Soviet untuk memengaruhi Kenya.

Perlawanan dan negara satu partai

Kenyatta dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Kenya sebagai negara satu partai, karena menurutnya hal ini lebih baik untuk mempertahankan persatuan nasional bila dibandingkan dengan sistem multipartai. Selama lima tahun pertama kemerdekaan Kenya, Kenyatta memperkuat kekuasaan pemerintah pusat, dan ia menghilangkan otonomi provinsi-provinsi Kenya untuk mencegah terbentuknya basis kekuatan etnis tertentu. Ia berpendapat bahwa kendali dari pusat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan daerah yang semakin tinggi dan juga membantu mendorong pembangunan ekonomi. Pada tahun 1966, pemerintahan Kenyatta mendirikan sebuah komisi untuk mengkaji reformasi pemerintah daerah. Pada tahun 1969, pemerintah mengesahkan Transfer of Functions Act, yang mengakhiri pemberian hibah kepada pemerintah daerah dan menyerahkan tanggung jawab atas penyediaan berbagai pelayanan utama dari provinsi ke pusat.

Fokus utama Kenyatta selama tiga setengah tahun pertama kemerdekaan Kenya adalah perpecahan di dalam tubuh KANU. Mulai muncul perlawanan terhadap pemerintahan Kenyatta, terutama setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Pio Pinto pada Februari 1965. Kenyatta mengutuk pembunuhan politikus sayap kiri tersebut, walaupun badan intelijen Britania Raya meyakini bahwa pengawal pribadi Kenyatta adalah dalang pembunuhan ini. Hubungan antara Kenyatta dengan Odinga memburuk; ketika konferensi partai digelar pada Maret 1966, jabatan wakil ketua partai yang dipegang oleh Odinga dibagi kepada delapan politikus yang berbeda, sehingga kekuasaan Odinga pun dibatasi dan ia tidak lagi menjadi orang yang akan langsung menggantikan Kenyatta. Antara tahun 1964 hingga 1966, Kenyatta dan tokoh-tokoh konservatif KANU lainnya dengan sengaja mencoba menekan Odinga agar ia mundur dari partai. Akibat tekanan yang semakin menguat, pada tahun 1966 Odinga mengundurkan diri dari jabatan sebagai wakil presiden. Ia mengklaim bahwa Kenya telah gagal mewujudkan kemandirian ekonomi dan perlu menerapkan kebijakan sosialis. Dengan dukungan dari tokoh-tokoh senior KANU lainnya dan para anggota serikat buruh, ia menjadi ketua Kenya People's Union (KPU). KPU mengumandangkan bahwa mereka akan mewujudkan "kebijakan sosialis yang sesungguhnya", seperti nasionalisasi terhadap utilitas publik; mereka mengklaim bahwa pemerintahan Kenya "ingin mendirikan sistem kapitalis seperti kapitalisme Barat tetapi terlalu malu atau tidak jujur untuk dapat menyebutnya begitu." KPU diakui sebagai oposisi yang resmi, sehingga Kenya kembali menjadi negara dua partai.

Partai baru ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kekuasaan Kenyatta, dan ia sendiri menganggapnya sebagai rencana komunis untuk melengserkannya. Tak lama setelah KPU didirikan, Parlemen Kenya mengamandemen konstitusi untuk memastikan bahwa anggota parlemen dari partai KANU yang telah membelot tidak boleh mempertahankan kursi mereka dan harus mengikuti pemilu lagi. Hasilnya adalah pemilu yang digelar pada Juni 1966. Suku Luo semakin banyak yang mendukung KPU. KPU sendiri menghadapi kesulitan dalam melakukan kampanye akibat kekerasan di tingkat daerah, walaupun pemerintah Kenyatta secara resmi menentang penggunaan kekerasan. KANU didukung oleh semua koran nasional dan radio dan stasiun televisi milik pemerintah. Dari 29 orang yang membelot, hanya 9 yang terpilih kembali sebagai perwakilan dari KPU; Odinga adalah salah satu orang yang terpilih setelah ia berhasil mempertahankan kursinya di Nyanza Tengah dengan selisih suara yang besar. Jabatan wakil presiden sendiri diserahkan kepada Joseph Murumbi, yang kemudian akan digantikan oleh Daniel arap Moi.

Pada Juli 1969, Thomas Mboya (politikus KANU berlatar belakang Luo yang populer) dibunuh oleh seorang Kikuyu. Kenyatta konon merasa khawatir bahwa Mboya (jika didukung oleh Amerika Serikat) dapat menyingkirkannya dari tampuk kekuasaan. Maka muncul kecurigaan bahwa pemerintah Kenyatta adalah dalang dari peristiwa pembunuhan ini. Peristiwa ini pun memicu ketegangan antara suku Kikuyu dengan kelompok etnis lainnya di Kenya, dan kerusuhan juga merebak di kota Nairobi. Pada Oktober 1969, Kenyatta mengunjungi Kisumu (yang terletak di wilayah Luo) untuk membuka sebuah rumah sakit. Begitu ia disambut oleh kerumunan yang meneriakkan semboyan-semboyan KPU, Kenyatta kehilangan kesabarannya. Saat kerumunan melempari batu ke arah Kenyatta, penjaga pribadinya mulai menembakkan peluru yang akhirnya menewaskan dan melukai beberapa orang. Untuk meredam kebangkitan KPU, Kenyatta mulai memberlakukan "penyumpahan", yaitu tradisi budaya Kikuyu ketika orang-orang datang ke Gatundu untuk bersumpah setia kepadanya. Jurnalis diminta untuk tidak melaporkan soal sistem ini, dan beberapa dari mereka dideportasi setelah mencoba melakukan hal tersebut. Banyak orang Kenya yang ditekan atau dipaksa untuk bersumpah, dan hal ini dikutuk oleh gereja. Akibat penolakan yang semakin menguat, sistem penyumpahan dihapuskan pada September 1969, dan Kenyatta mengundang pemimpin-pemimpin dari kelompok etnis lainnya untuk menghadiri pertemuan di Gatundu.

Pemerintah Kenyatta mengambil tindakan-tindakan yang tidak demokratik untuk meredam oposisi. Mereka menggunakan undang-undang mengenai penahanan dan deportasi untuk memperkuat kekuasaan. Pada tahun 1966, pemerintah Kenyatta mengesahkan Public Security (Detained and Restricted Persons) Regulations, yang mengizinkan aparat menangkap dan menahan siapapun "demi pemeliharaan keamanan umum" tanpa perlu melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Pada Oktober 1969, pemerintah Kenya melarang KPU, dan kemudian aparat menangkap dan menahan Odinga. Setelah berhasil menyingkirkan KPU, Kenya kembali menjadi negara satu partai secara de facto dari tahun 1969. Pemilu yang digelar pada Desember 1969 hanya menyajikan calon-calon dari KANU, dan hasilnya Kenyatta tetap memegang tampuk kekuasaan, tetapi banyak anggota pemerintahannya yang dikalahkan oleh pesaing di dalam partai. Seiring berjalannya waktu, aparat Kenya menahan atau memenjarakan banyak tokoh politik dan intelektual yang dianggap berbahaya bagi kekuasaan Kenyatta, seperti Seroney, Chelagat Mutai, George Anyona, Martin Shikuku, dan Ngũgĩ wa Thiong'o. Tokoh-tokoh politik lainnya yang mengkritik pemerintahan Kenyatta (seperti Ronald Ngala dan Josiah Mwangi Kariuki) tewas dalam insiden-insiden yang diduga didalangi oleh pemerintah.