Jelaskan Arbitrase 2016 dari Kepulauan Spratly

Pada Januari 2013, Filipina memulai proses arbitrase terhadap Tiongkok di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) di berbagai masalah, termasuk klaim hak bersejarah atas sebagian atau seluruh Kepulauan Spratly di dalam sembilan garis putus-putus. Sebuah pengadilan arbiter dibentuk berdasarkan Lampiran VII UNCLOS menunjuk Pengadilan Tetap Arbitrase (PCA) sebagai registri untuk proses.

Pada 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase memutuskan mendukung Filipina pada sebagian besar pengajuannya. Meskipun tidak akan "mengatur masalah kedaulatan atas wilayah darat dan tidak akan membatasi batas maritim antara Para Pihak", pengadilan menyimpulkan bahwa Tiongkok secara historis tidak melakukan kontrol eksklusif dalam garis sembilan putus-putus, karenanya "tidak memiliki dasar hukum" untuk mengklaim "hak bersejarah" atas sumber daya. Pengadilan juga menyimpulkan bahwa klaim hak historis Tiongkok atas wilayah maritim (sebagai lawan dari daratan dan perairan teritorial) di dalam garis sembilan putus tidak akan memiliki efek hukum di luar apa yang menjadi haknya berdasarkan UNCLOS. Hal ini mengkritik proyek reklamasi tanah Tiongkok dan pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly, dengan mengatakan bahwa mereka telah menyebabkan "kerusakan parah pada lingkungan terumbu karang".

Pada akhirnya, Pulau Taiping dan lainnya dari Kepulauan Spratly ditetapkan sebagai "batuan" di bawah UNCLOS, dan karena itu tidak berhak atas zona ekonomi eksklusif 200 mil laut. Keputusan tersebut merupakan keputusan final dan tidak dapat diajukan banding oleh kedua negara. Tiongkok menolak keputusan itu dengan menyebutnya "tidak berdasar". Taiwan, yang saat ini mengelola Pulau Taiping, juga menolak keputusan tersebut. Delapan pemerintah secara terbuka menyerukan agar putusan itu dihormati, 35 telah mengeluarkan pernyataan yang umumnya positif tanpa meminta pihak-pihak untuk mematuhinya, dan delapan secara terbuka menolaknya. Delapan pemerintah yang mendukung adalah Australia, Kanada, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Inggris, dan Amerika Serikat; delapan oposisi adalah Tiongkok, Montenegro, Pakistan, Rusia, Sudan, Suriah, Taiwan, dan Vanuatu. Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri tidak memiliki posisi atas dasar hukum dan prosedural dari kasus atau pada klaim yang disengketakan, dan Sekretaris Jenderal menyatakan harapannya bahwa konsultasi lanjutan tentang Kode Etik antara ASEAN dan Tiongkok di bawah kerangka kerja Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut Tiongkok Selatan akan mengarah pada peningkatan saling pengertian di antara semua pihak.