Jelaskan Korea dari Perbudakan

Selama periode Joseon, populasi nobi diperkirakan berfluktuasi hingga mencapai sekitar sepertiga dari jumlah populasi, tetapi rata-rata jumlah nobi mencapai sekitar 10% dari total populasi. Sistem perbudakan nobi mulai mengalami penurunan pada abad ke-18. Sejak awal masa dinasti Joseon dan terutama pada abad ke-17, terdapat kritik keras dari para pemikir terkemuka di Korea tentang sistem nobi. Bahkan di dalam pemerintahan Joseon, terdapat indikasi perubahan sikap terhadap kaum bangsawan. Raja Yeongjo menerapkan kebijakan emansipasi bertahap pada tahun 1775, dan dia serta penggantinya Raja Jeongjo membuat banyak proposal dan perkembangan yang mengurangi beban nobi, yang mengarah pada emansipasi sebagian besar sistem nobi pada tahun 1801. Selain itu, adanya pertumbuhan populasi, banyaknya budak yang melarikan diri, komersialisasi pertanian yang berkembang, dan munculnya kelas petani kecil yang mandiri berkontribusi pada penurunan jumlah nobi menjadi sekitar 1,5% dari total populasi pada tahun 1858. Sistem nobi turun temurun secara resmi dihapuskan sekitar tahun 1886-1887, dan sistem nobi lainnya dihapuskan dengan Reformasi Gabo pada tahun 1894. Namun, perbudakan tidak sepenuhnya hilang di Korea sampai tahun 1930 dan kembali terjadi selama masa pendudukan Kekaisaran Jepang.

Selama pendudukan Kekaisaran Jepang di Korea sekitar Perang Dunia II, sebagian orang-orang Korea diharuskan melakukan kerja paksa dalam kondisi yang disamakan dengan perbudakan. Kerja paksa ini termasuk wanita yang dipaksa menjadi budak seks oleh Tentara Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II, yang dikenal sebagai "lanfu".