Saya mau tau Bidang Pendidikan dari Wilopo

Bidang pendidikan menjadi salah satu sektor yang dikerjakan Kabinet Wilopo. Pemerintah sadar bahwa pendidikan menjadi pondasi terpenting dalam pembangunan bangsa ke depannya. Usaha-usaha yang dilakukan Wilopo adalah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pengajar di sekolah. Kemendikbud memperjuangkan kedudukan para guru sekolah daerah agar setingkat dengan pegawai negeri dalam tingkatan yang sama. Di samping itu, guru partikelir (swasta) juga diberi kesempatan dikirim ke luar negeri untuk mengikuti program "visitorship", "fellowship" dan “scholarship". Pendirian sekolah-sekolah partikelir juga dilegalkan dalam pasal 13 UU No. 4 Tahun 1950. Sedangkan mengenai jaminan pemerintah terhadap hak-hak sekolah partikelir tersebut ditetapkan dalam pasal 14. Hal ini menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung inisiatif masyarakat dalam memberikan sumbangan langsung terhadap pendidkan. Semua UU menyangkut pendidikan masih menggunakan UUD Sementara tahun 1950 sehingga bantuan dana terhadap institusi pendidikan baik milik negara atau swasta masih sangat minim.

Masalah besar lain yang dihadapi adalah tingginya angka buta huruf di Indonesia. Pemerintah bersama masyarakat ikut melakukan program dalam upaya meningkatkan angka melek huruf di Indonesia. Salah satunya dengan program Pemberantasan Buta Huruf (PBH). PBH dilakukan di setiap daerah sampai ke tingkat desa. Program PBH yang diberikan tidak hanya berkutat pada urusan baca tulis, namun juga memberikan pengetahuan umum lainnya. Standar Perguruan Tinggi juga diperhatikan. Pemerintah mengeluarkan

pedoman yang menetapkan bahwa mulai tahun ajaran baru, proses perkuliahan diberikan dalam bahasa Indonesia, sedangkan dosen-dosen asing menggunakan bahasa Inggris.