Gw mau tau Membentuk Otoritas Nasional dari Yasser Arafat

Sebagai implementasi dari perjanjian Oslo, Arafat diminta untuk mendirikan otoritas PLO di Tepi Barat di Jalur Gaza. Arafat bersikeras bahwa dukungan finansial untuk otoritas baru ini adalah sangat penting, dan dia memerlukannya untuk mengamankan dukungan atas perjanjian itu dari warga Palestina yang tinggal di daerah-daerah yang akan diperintah oleh otoritas. Namun, negara-negara Arab di Teluk (yang biasanya mendukung Arafat dan menyediakannya dana) tetap menolak untuk memberi PLO dana dalam bentuk apapun karena dukungan Arafat kepada Iraq dalam Perang Teluk pada 1991. Ahmed Qurei, salah satu negosiator PLO di Oslo, mengumumkan bahwa PLO telah bangkrut.

Pada 1994, Arafat pindah ke Kota Gaza, salah satu wilayah yang dikendalikan oleh Otoritas Nasional Palestina (PNA), entitas pemerintahan sementara yang terbentuk hasil Perjanjian Oslo. Arafat menjadi Presiden dan Perdana Menteri PNA, Panglima Tentara Pembebasan Palestina, dan Ketua Dewan Legislatif Palestina. Pada bulan Juli, setelah PNA dideklarasikan sebagai pemerintahan resmi Palestina, Basic Laws of the Palestinian National Authority dipublikasikan dalam tiga versi yang berbeda oleh PLO. Arafat bergerak terus dengan menciptakan struktur pemerintahan PNA. Ia mendirikan Komite Eksekutif PLO, sebuah kabinet yang beranggotakan dua puluh orang. Arafat juga memanfaatkan kekuasaan barunya ini untuk mengganti dan menunjuk para wali kota dan anggota dewan kota untuk kota-kota besar seperti Gaza dan Nablus. Dia mulai mengatur organisasi-organisasi nonpemerintah yang bekerja di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial di bawah otoritasnya dengan mengganti pemimpin dan direktur mereka dengan pejabat-pejabat PNA. Arafat kemudian mengangkat dirinya sendiri sebagai ketua organisasi keuangan Palestina yang didirikan oleh Bank Dunia untuk mengendalikan dana bantuan untuk entitas baru Palestina ini.

Arafat mendirikan sebuah kepolisian Palestina, dinamai Preventive Security Service (PSS), yang mulai bertugas pada 13 Mei. Kepolisian ini kebanyakan beranggotakan tentara-tentara Palestina dan sukarelawan asing di Palestina. Arafat menunjuk Mohammed Dahlan dan Jibril Rajoub untuk mengetuai kepolisian ini.

Selama November hingga Desember 1995, Arafat berkeliling di beberapa kota Palestina yang telah dibebaskan dari pasukan Israel, seperti Jenin, Ramallah, al-Bireh, Nablus, Qalqilyah, and Tulkarm, dan mendeklarasikan bahwa kota-kota tersebut telah dibebaskan. Pada saat yang sama, Otoritas Nasional juga merebut kendali atas layanan pos di Tepi Barat.

Pada 20 Januari 1996, Arafat terpilih sebagai Presiden Otoritas Nasional, dengan meraih suara mayoritas 88,2% (kandidat lainnya adalah pengorganisir acara amal Samiha Khalil). Namun, karena Hamas, DFLP, dan pergerakan oposisi lainnya memilih untuk memboikot pemilihan ini, pilihan kandidat presiden menjadi terbatas. Kemenangan mutlak Arafat ini memastikan pula dominasi Fatah di Dewan Legislatif, di mana mereka menguasai 51 dari 88 kursi. Setelah Arafat terpilih, dia mulai kerap dipanggil "Ra'is', (secara harfiah berarti "presiden" dalam bahasa Arab), meskipun dia sendiri menyebut dirinya sebagai "jenderal". Pada 1997, Dewan Legislatif menuduh cabang eksekutif PNA telah melakukan salah urus keuangan negara, sehingga menyebabkan pengunduran diri empat anggota kabinet Arafat, meski dia sendiri menolak mengundurkan diri dari posisinya.