Jelaskan Karier politik dari Amir Machmud

Ketika Suharto menggantikan Sukarno dari kekuasaannya sebagai Presiden pada tahun 1967, Amir Machmud masih terus menjadi Panglima Kodam V/Jaya. Pada awal 1969, Basuki Rahmat, yang menjadi Menteri Dalam Negeri meninggal mendadak. Amir Machmud kemudian dipindahkan dari jabatannya sebagai Panglima Kodam V/Jaya untuk mengambil tempat Basuki sebagai Menteri Dalam Negeri.

Selama masa jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud mengembangkan reputasi sebagai orang yang "menyapu" oposisi dan pembangkang pemerintah. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan "Buldoser". Amir Machmud juga menangani dengan keras orang-orang yang masuk penjara karena diduga menjadi terlibat dengan PKI. Pada tahun 1981, ia memerintahkan bahwa mantan narapidana mesti diberi pengawasan khusus.

Amir Machmud juga membantu memperkuat kontrol Suharto di Indonesia. Pada tahun 1969, ia melarang PNS untuk terlibat dalam politik, tetapi mendorong mereka untuk memilih Golkar pada Pemilu Legislatif sebagai tanda kesetiaan kepada pemerintah. Pada tahun 1971, Amir Machmud berpengaruh dalam pembentukan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

Ketua Lembaga Pemilihan Umum (LPU)

Selain menjadi Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud juga Ketua LPU. Pemilihan legislatif 1971, 1977, dan 1982 diselenggarakan di bawah pengawasannya.