Jelaskan Anggota Volksraad dari Sam Ratulangi

Ratulangi diangkat menjadi anggota Dewan Rakyat (Volksraad) pada tahun 1927 untuk mewakili rakyat di Minahasa. Ia terus mengusik hak-hak rakyat dan mendukung nasionalisme Indonesia dengan menjadi anggota Fraksi Kebangsaan yang dimulai oleh Mohammad Husni Thamrin. Dia adalah salah satu sponsor dari Petisi Soetardjo yang menyatakan keinginan untuk sebuah negara merdeka melalui reformasi bertahap dalam waktu sepuluh tahun. Petisi ini melewati Volksraad, tetapi tidak diterima oleh pemerintah kolonial. Tanggapan terhadap petisi inilah yang memprakarsai pembentukan GAPI (yang telah dijelaskan sebelumnya). Ratulangi tidak ragu untuk mengkritik pemerintah kolonial dan akhirnya dianggap sebagai risiko bagi mereka. Dia terus melayani di Volksraad sampai 1937, ketika dia ditangkap karena pandangan politiknya. Dia dipenjarakan selama beberapa bulan di Sukamiskin di Bandung.

Pada tahun 1932, Ratulangi adalah salah satu pendiri Persatuan Cendekiwan Indonesia (Vereniging van Indonesische Academici). Ia juga termasuk dalam kelompok pemimpin gereja dan nasionalis (termasuk di antaranya BW Lapian dan AA Maramis) yang menginginkan sebuah denominasi gereja yang bebas dan terpisah dari lembaga gereja resmi Hindia Belanda yang disebut Protestantsche Kerk di Nederlandsch-Indie atau Indische Kerk. Pada bulan Maret 1933, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) didirikan.

Pada bulan Juni 1937, buku Ratulangi "Indonesia in de Pacific" diterbitkan. Buku itu dianggap visioner dalam isinya, di mana Sam Ratulangi memperingatkan terhadap militerisasi Jepang dan meramalkan kemungkinan bahwa Jepang mungkin menyerang kepulauan Indonesia karena sumber daya alamnya yang tidak dimiliki Jepang. Dia menggambarkan peran utama Indonesia dan negara-negara lain di Asia Tenggara di sekitar Lingkar Pasifik dapat bermain di mana Samudra Pasifik bisa menyamai pentingnya Samudra Atlantik.

Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1938, Ratulangi menjadi editor Nationale Commentaren, sebuah majalah berita berbahasa Belanda. Ia menggunakan majalah ini untuk menulis pendapat-pendapat yang menentang tindakan tidak adil pemerintah kolonial dan juga untuk membuat sesama orang Indonesia sadar akan keadaan pada saat itu. Pelanggan majalah itu termasuk kantor Perdana Menteri Belanda, Kementerian Kolonial Belanda, dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.