Jelaskan Pemerintahan dari Dinasti Han

Di Dinasti Han, kaisar adalah hakim dan pembuat undang-undang tertinggi. Ia juga berperan sebagai panglima tertinggi dan orang yang berwenang mengangkat pejabat-pejabat tinggi di tingkat pusat dan daerah (pejabat dengan tataran upah 600 dan). Pada dasarnya kekuasaan kaisar tidak terbatas. Namun, badan-badan pemerintahan dengan kepentingannya sendiri (seperti tingyi atau 廷議, yaitu konferensi yang dihadiri para menteri untuk mencapai konsensus dalam permasalahan tertentu) dapat menekan kaisar untuk menerima nasihat menteri-menterinya dalam proses pengambilan keputusan. Apabila kaisar menolak menerima keputusan dari tingyi, ia dapat kehilangan dukungan dari menteri-menterinya. Walaupun begitu, kadang-kadang kaisar menolak pendapat mayoritas di tingyi.

Di bawah kaisar terdapat anggota kabinetnya yang dikenal dengan sebutan Tiga Bangsawan (San gong 三公), yang terdiri dari Kanselir atau Menteri Rakyat (Chengxiang 丞相 atau Da situ 大司徒), Penasihat Kekaisaran atau Menteri Pekerjaan Umum (Yushi dafu 御史大夫 atau Da sikong 大司空), dan Perwira Utama atau Perwira Agung (Taiwei 太尉 atau Da sima 大司馬).

Kanselir (yang diganti gelarnya menjadi Menteri Rakyat pada tahun 8 SM) bertanggung jawab menyusun anggaran negara. Tugasnya yang lain adalah mengurus catatan lahan dan populasi di tingkat provinsi, memimpin tingyi, bertindak sebagai hakim, dan menyarankan calon pejabat tinggi. Ia dapat mengangkat pejabat dengan tataran upah di bawah 600 dan.

Sementara itu, tugas Penasihat Kekaisaran adalah melaksanakan prosedur kedisiplinan terhadap para pejabat. Ia memiliki kewajiban yang serupa dengan Kanselir, contohnya adalah menerima laporan tahunan dari provinsi. Namun, setelah gelar Penasihat Kekaisaran diubah menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada tahun 8 SM, tugas utamanya berubah menjadi pengawasan proyek-proyek pekerjaan umum.

Perwira Utama (yang sempat berganti gelar menjadi Perwira Agung pada 119 SM sebelum akhirnya kembali menjadi Perwira Utama pada 51 M) adalah panglima militer yang hanya diangkat pada saat tertentu, dan kemudian ia menjadi wali penguasa pada masa Han Barat. Pada masa Han Timur, ia hanya bertugas sebagai pejabat sipil dengan berbagai wewenang yang sama dengan anggota San gong lainnya.

Di bawah San gong terdapat Sembilan Menteri (Jiu qing 九卿), dan masing-masing dari mereka mengepalai kementeriannya tersendiri. Menteri Upacara (Taichang 太常) adalah menteri yang mengurus upacara keagamaan, kegiatan sembahyang, dan pemeliharaan kuil nenek moyang. Menteri Rumah Tangga (Guang lu xun 光祿勳) ditugaskan mengatur keamanan di istana kaisar dan taman kekaisaran serta menjaga kaisar saat ia keluar dari istana dengan mengendarai kereta kuda. Menteri Penjaga (Weiwei 衛尉) mengurus petugas yang berpatroli di tembok, menara, dan gerbang istana. Menteri Kusir (Taipu 太僕) bertugas memelihara kandang kuda kekaisaran beserta kuda, kereta, dan gedung menyimpanan kereta untuk kaisar dan pengiringnya. Selain itu, ia juga memasok kuda untuk pasukan kekaisaran. Sementara itu, Menteri Kehakiman (Tingwei 廷尉) adalah pejabat yang menegakkan, melaksanakan, dan menafsirkan hukum. Menteri Bentara (Da honglu 大鴻臚) menerima tamu-tamu terhormat di istana, misalnya bangsawan dan utusan-utusan dari luar negeri. Menteri Marga Kekaisaran (Zongzheng 宗正) mengawasi interaksi dengan bangsawan Han dan keluarga jauh kekaisaran, dan ia juga dapat memberikan gelar dan wilayah feodal. Menteri Keuangan (Da sinong 大司農) berperan sebagai bendahara birokrasi dan angkatan bersenjata, dan ia pulalah yang mengurus pendapatan dari pajak dan menetapkan standar satuan. Menteri Pelayan (Shaofu 少府) hanya mengabdi kepada kaisar dan bertugas menghiburnya, menyediakan makanan dan pakaian yang layak, memberinya perawatan fisik dan obat, serta menyediakan perlengkapan dan barang berharga.