Saya mau tau Raja-raja Brunei dari Brunei Darussalam

Raja-raja Brunei Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:

Sultan Muhammad Shah (1383 - 1402)

Sultan Ahmad (1408 - 1425)

sultan Syarif Ali (1425 - 1432)

Sultan Sulaiman (1432 - 1485)

Sultan Bolkiah (1485 - 1524)

Sultan Abdul Kahar (1524 - 1530)

Sultan Saiful Rizal (1533 - 1581)

Sultan Shah Brunei (1581 - 1582)

Sultan Muhammad Hasan (1582 - 1598)

Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 - 1659)

Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 - 1660)

Sultan Haji Muhammad Ali (1660 - 1661)

Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 - 1673)

Sultan Muhyiddin (1673 - 1690)

Sultan Nasruddin (1690 - 1710)

Sultan Husin Kamaluddin (1710 - 1730) (1737 - 1740)

Sultan Muhammad Alauddin (1730 - 1737)

Sultan Omar Ali Saifuddien I (1740-1795)

Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)

Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)

Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)

Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)

Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)

Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)

Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967)

Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini)

Brunei dibagi atas empat distrik:

Distrik-distrik Brunei dibagi lagi menjadi 38 mukim.

Hingga tahun 1979, hubungan luar negeri Brunei dikelola oleh pemerintah Inggris. Setelah itu, mereka ditangani oleh Dinas Diplomatik Brunei. Setelah kemerdekaan pada tahun 1984, Dinas ini ditingkatkan ke tingkat menteri dan sekarang dikenal sebagai Kementerian Luar Negeri.

Secara resmi, kebijakan luar negeri Brunei adalah sebagai berikut:

Saling menghormati kedaulatan, integritas, dan kemerdekaan teritorial negara lain;

Pemeliharaan hubungan persahabatan antar bangsa;

Tidak campur tangan dalam urusan internal negara lain; dan

Pemeliharaan dan peningkatan perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan.

Dengan ikatan tradisionalnya dengan Britania Raya, Brunei menjadi anggota ke-49 Persemakmuran segera pada hari kemerdekaannya pada 1 Januari 1984. Sebagai salah satu prakarsa pertamanya menuju peningkatan hubungan regional, Brunei bergabung dengan ASEAN pada 7 Januari 1984, menjadi anggota keenam. Untuk mencapai pengakuan atas kedaulatan dan kemerdekaannya, ia bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota penuh pada tanggal 21 September tahun yang sama.

Sebagai negara Islam, Brunei menjadi anggota penuh Organisasi Konferensi Islam (sekarang Organisasi Kerjasama Islam) pada Januari 1984 pada KTT Islam Keempat yang diadakan di Maroko.

Setelah menjadi anggota forum Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada tahun 1989, Brunei menjadi tuan rumah Pertemuan Pemimpin Ekonomi APEC pada November 2000 dan Forum Regional ASEAN (ARF) pada Juli 2002. Brunei menjadi anggota pendiri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995, dan merupakan pemain utama dalam BIMP-EAGA, yang dibentuk selama Pertemuan Menteri Pengukuhan di Davao, Filipina, pada tanggal 24 Maret 1994.

Brunei berbagi hubungan dekat dengan Singapura dan Filipina. Pada bulan April 2009, Brunei dan Filipina menandatangani Nota Kesepahaman (MOU) yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral kedua negara di bidang pertanian dan perdagangan serta investasi terkait pertanian.

Brunei adalah salah satu dari banyak negara yang mengklaim beberapa Kepulauan Spratly yang disengketakan. Status Limbang sebagai bagian dari Sarawak telah dipersengketakan oleh Brunei sejak wilayah tersebut pertama kali dianeksasi pada tahun 1890. Masalah tersebut dilaporkan diselesaikan pada tahun 2009, dengan Brunei setuju untuk menerima perbatasan sebagai ganti Malaysia menyerahkan klaim atas ladang minyak di perairan Brunei. Pemerintah Brunei membantahnya dan mengatakan bahwa klaim mereka atas Limbang tidak pernah dicabut.

Brunei menjadi ketua ASEAN pada tahun 2013. Itu juga menjadi tuan rumah KTT ASEAN pada tahun yang sama.