Jelaskan Pemerintahan bersama dari Austria-Hungaria

Pemerintahan bersama (secara resmi disebut Dewan Menteri untuk Urusan Umum, atau Ministerrat für gemeinsame Angelegenheiten dalam bahasa Jerman) muncul pada tahun 1867 sebagai hasil dari Kompromi Austro-Hungaria . Pemerintah Austria yang memerintah monarki hingga saat itu menjadi pemerintahan bagian Austria dan pemerintahan lain dibentuk untuk bagian Hungaria. Pemerintahan bersama juga dibentuk untuk beberapa masalah keamanan nasional bersama - Tentara Bersama , angkatan laut , kebijakan luar negeri dan rumah tangga kekaisaran, dan serikat pabean. Ini terdiri dari tiga Kementerian Gabungan Kerajaan dan Kerajaan ( kuk gemeinsame Ministerien  [ de ] ):

Kementerian Rumah Tangga Kekaisaran dan Kerajaan dan Urusan Luar Negeri , yang dikenal sebagai Kanselir Kekaisaran sebelum tahun 1869;

Kementerian Perang Kekaisaran dan Kerajaan , dikenal sebagai Kementerian Perang Kekaisaran sebelum 1911;

Kementerian Keuangan Kekaisaran dan Kerajaan, dikenal sebagai Kementerian Keuangan Kekaisaran sebelum tahun 1908, hanya bertanggung jawab atas keuangan dua kementerian bersama lainnya.

Menteri Rumah Tangga Kerajaan dan Luar Negeri dan Urusan Luar Negeri adalah ketuanya (kecuali ketika Raja hadir dan memimpin sendiri pertemuan) dan dengan demikian dia secara de facto adalah perdana menteri umum. Sejak 1869, perdana menteri bagian monarki Austria dan Hungaria juga menjadi anggota pemerintahan umum. Kepala Staf Umum biasanya menghadiri rapat (tanpa hak suara) karena dia memiliki dinas intelijen ( Evidenzbureau) di bawah subordinasinya. Jika diperlukan, para menteri dan pejabat tinggi dari pemerintah Austria dan Hungaria juga dapat menghadiri pertemuan tersebut, tetapi juga tanpa hak suara. Selain dewan, parlemen Austria dan Hungaria masing-masing memilih delegasi yang terdiri dari 60 anggota, yang bertemu secara terpisah dan memberikan suara pada pengeluaran Dewan Menteri, memberikan pengaruh kepada kedua pemerintah dalam administrasi bersama. Namun, para menteri akhirnya hanya menjawab raja, yang memiliki keputusan akhir tentang masalah kebijakan luar negeri dan militer.

Tumpang tindih tanggung jawab antara kementerian bersama dan kementerian dari dua bagian menyebabkan gesekan dan inefisiensi. Angkatan bersenjata sangat menderita karena tumpang tindih. Meskipun pemerintah bersatu menentukan arah militer secara keseluruhan, pemerintah Austria dan Hungaria masing-masing tetap bertanggung jawab atas perekrutan, perbekalan, dan pelatihan. Setiap pemerintah dapat memiliki pengaruh yang kuat atas tanggung jawab pemerintah bersama. Setiap setengah dari Monarki Ganda terbukti cukup siap untuk mengganggu operasi bersama untuk memajukan kepentingannya sendiri.

Hubungan selama setengah abad setelah 1867 antara dua bagian dari monarki ganda menampilkan perselisihan berulang atas pengaturan tarif eksternal bersama dan atas kontribusi keuangan dari masing-masing pemerintah ke perbendaharaan bersama. Hal-hal ini ditentukan oleh Kompromi Austro-Hungaria tahun 1867, di mana pengeluaran umum dialokasikan 70% ke Austria dan 30% ke Hungaria. Divisi ini harus dinegosiasi ulang setiap sepuluh tahun. Ada gejolak politik selama pembuatan setiap pembaruan perjanjian. Pada tahun 1907, pangsa Hungaria telah meningkat menjadi 36,4%. Perselisihan memuncak pada awal 1900-an dalam krisis konstitusional yang berkepanjangan . Itu dipicu oleh ketidaksepakatan tentang bahasa mana yang akan digunakan untuk komando tentara Hungariaunit dan diperdalam dengan munculnya kekuasaan di Budapest pada bulan April 1906 dari koalisi nasionalis Hungaria. Pembaharuan sementara pengaturan umum terjadi pada Oktober 1907 dan November 1917 atas dasar status quo . Negosiasi pada tahun 1917 berakhir dengan pembubaran Monarki Ganda.

Pada tahun 1878, Kongres Berlin menempatkan Vilayet Bosnia dari Kekaisaran Ottoman di bawah pendudukan Austria-Hungaria. Wilayah ini secara resmi dianeksasi pada tahun 1908 dan diperintah oleh Austria dan Hungaria bersama (sebuah Kondominium ). Gubernur Jenderal Bosnia dan Herzegovina selalu merupakan seorang perwira militer, tetapi ia pertama-tama adalah kepala administrasi sipil di provinsi tersebut (Kantor Bosnia , bahasa Jerman : Bosnische Amt ) dan berada di bawah Kementerian Keuangan bersama (sebagai pemerintah umum tidak memiliki kementerian dalam negeri). Bosnia menerima Statuta Teritorial ( Landesstatut) dengan pembentukan Dewan Teritorial, peraturan untuk pemilihan dan prosedur Dewan, undang-undang asosiasi, undang-undang pertemuan publik, dan undang-undang yang berhubungan dengan dewan distrik. Menurut undang-undang ini, Bosnia-Herzegovina membentuk satu wilayah administrasi di bawah arahan dan pengawasan yang bertanggung jawab dari Kementerian Keuangan Kerajaan Ganda di Wina.