Jelaskan Garis waktu penting dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Pada tahun 1974, dengan surat keputusan Nomor 76/M/1974 tanggal 5 Januari 1974, B. J. Habibie diangkat sebagai penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat dan teknologi tinggi. Untuk mewadahi Habibie dan sekitar 20 anggota timnya, pemerintah membentuk Divisi Advance Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina.

Tanggal 1 April 1976, melalui Surat keputusan Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina Nomor 04/Kpts/DR/DU/1975 Advance Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) diubah menjadi Divisi Advance Teknologi (ATP) Pertamina. ATP merupakan cikal bakal berdirinya BPPT

Pada April 1978, B. J. Habibie dilantik sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pada Agustus 1978, Divisi Advance Teknologi Pertamina diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Keputusan Presiden No 25/1978. BPPT dibentuk sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertanggungjawab kepada presiden.

Pada tahun 1979, dibangun laboraturium pertama Uji Konstruksi BPPT yang berfungsi melakukan pengujian berbagai jenis dan bentuk konstruksi/komponen konstruksi yang terbuat dari logam, beton, plastik atau bahan lainnya yang digunakan dalam konstruksi kendaraan, kereta api, kapal, pesawat terbang, bangunan, jalan, jembatan dan sebagainya.

Pada tahun 1981, Laboratorium Uji Konstruksi (LUK) mulai beroperasi sebagai penunjang pengujian dan penelitian material, komponen, dan konstruksi.

Pada 28 Agustus 1982, terbit Keputusan Presiden Nomor 31/1982 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Keppres itu meninjau kembali dan menyempurnakan organisasi BPPT sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 25/1978.

Pada 18 Desember 1984, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Konstruksi (LUK) diresmikan Presiden Soeharto.

Pada tahun 1985, BPPT menyelenggarakan OFP (overseas fellowship program) yakni program beasiswa kader teknologi ke luar negeri. Program ini dikenal dengan Program Beasiswa Habibie.

Pada tahun 1985, UPT Hujan Buatan diresmikan untuk melakukan kaji terap modifikasi cuaca.

Pada Februari 1985, BPPT dan Arteliers et Chantiers de la Manche (ACM), Prancis menyepakati pengadaan Kapal Riset Baruna Jaya I, II dan III untuk inventarisasi potensi sumber daya laut Indonesia secara mandiri.

Pada tahun 1986, Habibie merintis jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan seluruh Indonesia. Rintisan ini kelak dikenal dengan IPTEKnet.

Pada tahun 1987, UPT Laboratorium Sumber Daya dan Energi (LSDE) beroperasi untuk penelitian dan pengujian bidang teknologi konservasi dan konservasi energi. Selain itu, UPT Ethanol, Protein Sel Tunggal, dan Gula (EPG) didirikan di Lampung.

Pada tahun 1990, UPT Laboratorium Aero Gas Dinamika dan Getaran (LAGG) diresmikan untuk menunjang industri pesawat terbang dan industri maritim.

Pada 8 Oktober 1991, Terbit Keppres Nomor 47/1991 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Pada tahun 1994, IPTEKnet terbentuk sebagai organisasi pertama di Indonesia yang berhasil terkoneksi ke internet.

Pada 10 Agustus 1995, pesawat penumpang N-250 yang diberi nama Gatotkaca terbang perdana. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional melalui Keppres 71/1995.

Pada tahun 1995, UPT Pengembangan Seni dan Teknologi Keramik dan Porselin (PSTKP) diresmikan untuk mengembangkan seni lukis dan ukir Bali.

Pada tahun 1996, BPPT memprakarsai SMA Insan Cendekia di Serpong, Tangerang.

Pada tahun 1996, Kapal Riset Baruna Jaya ikut pencarian KM Gurita di Sabang.

Pada tahun 1997, Rahardi Ramelan diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT pada Kabinet Pembangunan VII menggantikan Habibie yang diangkat sebagai Wakil Presiden.

Pada 21 Mei 1998, Muhammad Zuhal diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT pada Kabinet Reformasi Pembangunan.

Pada 31 Juli 1998, Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika didirikan di Surabaya.

Pada 4 Agustus 1998, Presiden menerbitkan Keppres Nomor 117/1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ini merupakan penyempurnaan atas Keputusan Presiden No 47 Tahun 1991. BPPT tidak lagi memiliki kewenangan clearing house of technology.

Pada tahun 1999, Muhammad A. S. Hikam dilantik sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT pada Kabinet Persatuan Nasional.

Pada 21 Februari 2001, BPPT mengembangkan aplikasi sumber terbuka, seperti Kantaya (Kantor Maya) dan WinBI (Windows Bahasa Indonesia) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001.

Pada 4 April 2001, Wakil Presiden Megawati meresmikan sekaligus delapan laboratorium BPPT; antara lain Balai Termodinamika, Motor, dan Propulsi (MEPPO), Balai Pengkajian Dinamika Pantai (BPDP), Balai Teknologi Lingkungan (BTL), Balai Pengkajian Bioteknologi (Biotek). IPTEKnet juga diresmikan sebagai Balai Jaringan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Balai IPTEKnet).

Pada 31 Juli 2001, Hatta Rajasa dilantik sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi merangkap Kepala BPPT pada Kabinet Gotong Royong.

Pada 23 Januari 2001, LPND (kini LPNK) dikoordinasikan oleh Menteri: BPPT dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi.

Pada 13 September 2001, terbit Keppres No. 103 Tahun 2001 yang memberikan kewenangan BPPT melakukan audit teknologi di Indonesia dengan pembentukan Pusat Audit Teknologi. Objek audit pertama BPPT adalah Texmaco.

Pada tahun 2001, BPPT membangun Balai Inkubasi Teknologi (BIT) untuk perusahaan rintisan bidang teknologi.

Pada 29 Juli 2002, Undang-Undang Sistem Nasional Litbang dan Iptek disahkan. UU ini sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia.

Pada tahun 2002, dengan prototipe dari BPPT, PT Pindad memproduksi panser APR 4×4 yang menggunakan rangka dan mesin Isuzu 120PS.

Pada 21 Oktober 2004, Kusmayanto Kadiman dilantik sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Indonesia Bersatu. Kusmayanto merangkap sebagai Kepala BPPT sampai tahun 2006.

Pada tahun 2004, PT Pindad dan BPPT mengembangkan prototipe panser 6×6 beroda ban menggunakan undercarriage truk Perkasa, termasuk engine 220 PS dan transmisi produksi PT Texmaco.

Pada Juni 2005, BPPT mulai mengembangkan Buoy TEWS.

Pada tahun 2006, BPPT dan PT Pindad mengembangkan prototipe panser amfibi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mampu bermanuver bukan hanya di darat, tapi bisa menyeberangi sungai dan danau.

Pada tahun 2006, dibentuk BPPT Engineering (kini Pusat Pelayanan Teknologi) sebagai pintu gerbang BPPT dalam pelayanan teknologi sekaligus menjadi mitra terpercaya bagi para pengguna jasa teknologi.

Pada tahun 2006, BPPT mempopulerkan IGOS Open Source.

Pada tahun 2006, Said Djauharsjah Djenie diangkat sebagai Kepala BPPT Ia menjabat selama periode 2006-2008.

Pada tahun 2007, berdasarkan inisiatif BPPT, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan program pengembangan bahan bakar nabati (BBN), yang menjadi cikal bakal produk biodiesel B30.

Pada tahun 2007, BPPT pertama kali menganugrahkan gelar Perekayasa Utama Kehormatan.

Pada tahun 2007, BPPT bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia memulai kembali rancangan bangun industri pesawat yang dimulai dengan membuat model uji aerodinamika pesawat N-219.

Pada tahun 2007, KR Baruna Jaya IV terlibat dalam Operasi SAR pencarian jatuhnya pesawat Adam Air di Selat Makassar.

Pada tahun 2008, BPPT pertama kali menganugerahkan Bacharuddin Jusuf Habibie Technology Award (BJHTA).

Pada tahun 2008, Marzan Aziz Iskandar diangkat sebagai Kepala BPPT

Pada tahun 2009, BPPT mengeluarkan kebijakan proporsional bagi para ahli yang tertarik menjadi tenaga perekayasa sesuai dengan Keputusan Kepala BPPT Nomor 02/Kp/BPPT/I/2009 tentang tata cara penyetaraan jabatan fungsional perekayasa.

Pada tahun 2009, BPPT menggelar pemungutan suara elektronik (e-voting) pertama di Indonesia dalam pemilihan kepala dusun di Jembrana.

Pada tahun 2013, KR Baruna Jaya terlibat dalam operasi SAR pencarian karamnya Kapal Feri Bahuga Jaya.

Pada tahun 2014, Unggul K. Yudoyono   diangkat sebagai Kepala BPPT dari 2014 hingga 2018.

Pada 11 Januari 2015, KR Baruna Jaya I menemukan kotak hitam AirAsia QZ8501 di perairan Selat Karimata.

Pada tahun 2016, BPPT menyelenggarakan Kongres Teknologi Nasional sebagai wadah pertemuan para stakeholder teknologi untuk memberikan solusi terhadap permasalahan teknologi yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2016, BPPT melaksanakan revitalisasi peralatan yang sudah tua dan memperbarui peralatan yang ada.

Pada Oktober 2016, BPPT meresmikan pabrik garam farmasi pertama di Indonesia kapasitas 2000 ton/tahun bekerja sama dengan Kimia Farma. Pabrik ini berlokasi di Watudakon, Jombang, Jawa Timur.

Pada 14 Maret 2017, Automatic Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B) Ground Station tipe AGS-216 menerima Sertifikat Tipe Peralatan ADS-B dari Kementerian Perhubungan.

Pada Oktober 2017, inovasi implan tulang traumatik berbahan SS 316 L diproduksi massal oleh PT Zenith Allmart Precisindo, dan telah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan.

Pada tahun 2018, BPPT dipercaya melakukan audit teknologi dan peninjauan desain Lintas Rel Terpadu Jabodebek yang dibuat oleh PT INKA.

Pada 1 November 2018, KR Baruna Jaya I temukan titik koordinat kotak hitam Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat.

Pada Desember 2018, BPPT membangun dua stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) pertama di Indonesia.

Pada Desember 2018, BPPT gelar road trip kendaraan listrik dari Jakarta menuju Serpong untuk melakukan sosialisasi SPKLU dan penggunaan kendaraan berbasis listrik.

Pada 30 Januari 2019, Hammam Riza dilantik sebagai Kepala BPPT hingga sekarang.

Pada 25 Maret 2019, PLTSa Merah Putih Bantar Gebang, pembangkit listrik tenaga sampah pertama di Indonesia, resmi beroperasi.

Pada 10 April 2019, BPPT melakukan deploy buoy tsunami Merah Putih di kawasan Gunung Anak Krakatau.

Pada Juni 2019, BPPT lakukan uji jalan bahan bakar biodiesel B30.

Pada 13 Agustus 2019, UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS IPTEK) disahkan oleh Presiden RI. Untuk pertama kalinya IPTEK menjadi landasan ilmiah pembangunan nasional.

Pada Agustus 2019, BPPT terbitkan sertifikat digital kepada seluruh pegawai melalui program i-OTENTIK-3000.

Pada Agustus 2019, BPPT melaksanakan transformasi digital dengan meluncurkan 41 aplikasi untuk mempercepat proses bisnis di BPPT

Pada September 2019, BPPT menggelar Indonesia Electric Motor Show, pameran kendaraan berbasis listrik pertama di Indonesia.

Pada September 2019, Gedung 2 BPPT Jakarta resmi dinamakan Gedung B.J. Habibie, dan Gedung 1 BPPT Jakarta menjadi Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro.

Pada September 2019, Teknologi Modifikasi Cuaca untuk penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.

Pada Desember 2019, BPPT bersama PT LEN bangun SPKLU ketiga di Kantor PT Len Industri, Bandung, Jawa Barat.

Pada 20 Desember 2019, BPPT bersama PT Garam meresmikan Pilot Project Pabrik Garam Terintegrasi. Pabrik ini dilengkapi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas produk garam lokal dari NaCl 88 persen menjadi garam industri dengan NaCl 98 persen.

Pada 30 Desember 2019, BPPT meluncurkan pesawat tanpa awak (PUNA) tipe Medium Altitude Long Endurance (MALE) Elang Hitam di hangar PT DI.

Pada Januari 2020, Teknologi Modifikasi Cuaca mendukung penanggulangan bencana banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo meluncurkan secara virtual lima produk kesehatan penanganan virus corona hasil inovasi BPPT bersama Task Force Riset dan Inovasi Teknologi untuk Penanganan Covid-19 (TFRIC-19).

Pada Juni 2020, BPPT melaksanakan Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang langkah strategis dan konkret penyederhanaan birokrasi.

Pada 10 Agustus 2020, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meluncurkan Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial 2020-2045 yang berfokus pada lima bidang prioritas yaitu kesehatan, reformasi birokrasi, pendidikan dan riset, ketahanan pangan, serta mobilitas/smart city.