Saya mau tau Pengayauan dari Penduduk asli Taiwan

Para anggota suku-suku tanah tinggi terkenal akan kemampuan dalam pengayauan, yang sering kali dipandang sebagai liar dan tak beradab. Mereka yang menolak fenomena ini mengatakannya tanpa melihat fungsinya dalam konteks sosialnya di dalam beberapa masyarakat di Taiwan.

Di Taiwan, pengayauan dianggap merupakan simbol keberanian dan kejantanan. Hampir semua suku pribumi, kecuali Yami (Tao) melakukannya. Seringkali kepala-kepala yang telah dipenggal diundang sebagai anggota suku untuk menjaga dan melindungi mereka. Para penghuni dan penduduk Taiwan menerima peraturan pengayauan sebagai risiko kehidupan persukuan yang telah diperhitungkan. Kepala-kepala yang telah dipenggal direbus dan dikeringkan, sering kali bergantungan dari pohon atau rak-rak kepala. Sebuah kelompok yang pulang membawa sebuah kepala diterima dengan meriah karena hal ini dianggap akan membawa keberuntungan.

Suku Bunun sering kali akan mengambil tawanan dan menuliskan doa-doa atau pesan pada para sahabat dan sanak saudara yang telah meninggal dunia pada panah-panah mereka. Lalu panah-panah mereka tembakkan pada tawanan mereka dengan harapan doa mereka akan dibawakan kepada kenalan mereka di dunia baka. Para pendatang Han sering kali merupakan korban serangan pengayauan karena mereka diangkap pembohong dan musuh oleh para suku pribumi. Sebuah serangan pengayauan biasanya terjadi di ladang atau dengan membakar sebuah rumah dan memenggal semua penghuninya ketika mereka melarikan diri. Selain itu juga dianggap kebiasaan untuk memelihara anak-anak korban pengayauan mereka sebagai anggota penuh suku mereka. Suku-suku terakhir yang melakukan pengayauan adalah Paiwan, Bunun, dan Atayal. Pemerintahan Jepang mengakhiri praktik ini pada tahun 1930, namun beberapa orang Taiwan yang sudah lanjut usia masih bisa mengingat kebiasan pengayauan tersebut.

Kehidupan di antara suku-suku pribumi setelah datangnya pemerintahan Jepang menjadi berubah secara drastis, karena banyak struktur-struktur tradisional mereka diganti dengan kekuasaan militer. Suku-suku pribumi yang ingin memperbaiki status sosial mereka menggunakan pendidikan sebagai sarana yang baru dan bukan pengayauan. Para anggota suku-suku pribumi yang telah belajar bekerja sama dengan orang-orang Jepang lebih pantas untuk menjadi kepala desa. Mendekati akhir Perang Dunia II, kaum pribumi yang mana ayah-ayah mereka tewas dalam kampanye pasifikasi merelakan diri untuk mati bagi sang Kaisar Jepang. Banyak kaum pribumi yang telah tua merasakan rasa identifikasi yang kuat terhadap orang Jepang dan lebih banyak atau lebih suka menggunakan bahasa Jepang daripada bahasa Mandarin.

Kaum pribumi di bawah pemerintahan kaum Nasionalis

Ketika pemerintahan Nasionalis China mendarat di Taiwan, mereka ketakutan bahwa daerah-daerah pegunungan yang dilanda kemiskinan akan menjadi basis komunisme. Partai KMT mengasosiasikan kaum pribumi Taiwan dengan pemerintahan Jepang dan mereka dianggap sebagai 'shan bao' atau penduduk gunung. Pada tahun 1946, sekolah-sekolah desa yang didirikan Jepang diubah menjadi pusat-pusat ideology KMT. Dokumen-dokumen Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa kurikulum kala tersebut sarat dengan proganda dengan penekanan pada bahasa Mandarin, sejarah, dan kewarganegaraan. Sebuah laporan pemerintahan mengenai daerah-daerah pegunungan dari tahun 1953 menunjukkan bahwa tujuan mereka terutama mulai dari tahun ini ialah mempromosikan bahasa Mandarin demi memperkuat posisi nasional dan menciptakan tatakrama yang baik. Hal ini dimasukkan pada kebijakan 'Shandi Ping di hua' supaya membuat "daerah pegunungan menjadi lebih mirip dengan tanah datar". Kekurangannya para guru pada tahun-tahun pertama pemerintahan KMT menciptakan jurang-jurang yang dalam pada pendidikan kaum pribumi karena hanya sedikit guru-guru Tionghoa yang tinggal di Taiwan dan lebih sedikit lagi yang ingin mengajar di daerah pegunungan. Banyak pekerjaan berat mengajari kaum pribumi dilakukan oleh guru-guru yang kurang cakap namun bisa berbahasa Mandarin dan mampu mengajarkan ideologi dasar.

Pada tahun 1951 sebuah kampanye besar diluncurkan untuk mengubah adat-istiadat kaum pribumi supaya lebih mirip sukubangsa Han. Pada waktu yang sama, anggota suku-suku pribumi yang pernah bergabung dengan Tentara Dai Nippon ditugaskan untuk berperang pada peperangan yang sangat berdarah dalam mempertahankan pulau Kinmen dan Matsu, kedua pulau ini berada di bawah kekuasaan Republik Tiongkok namun posisinya paling dekat dengan daratan. Kemudian para prajurit KMT yang mengungsi dari Daratan Tiongkok sering kali menikahi wanita-wanita pribumi karena mereka berasal dari daerah-daerah miskin dan bisa lebih mudah dibeli sebagai istri. Kebijakan resmi pada identitas kaum pribumi ada pada rasio 1.1, di mana setiap pernikahan antarsuku menghasilkan seorang anak Tionghoa. Kemudian kebijakan ini diubah di mana status kesukuan sang bapak menentukan status si anak.

Medan penelitian budaya pribumi Taiwan hampir saja dihilangkan dari kurikulum pendidikan Taiwan dengan memberikan perhatian lebih khusus pada hal-hal yang lebih bernapaskan Tionghoa demi menolong memperkokoh kedudukan KMT di Taiwan. Hasilnya ialah punahnya beberapa bahasa Austronesia di Taiwan dan pengekalan rasa malu bagi mereka yang merupakan keturunan penduduk pribumi Taiwan. Hanya sedikit orang Taiwan saja yang bersedia mengemukakan bahwa mereka memiliki darah pribumi Taiwan meskipun studi-studi modern menunjukkan bahwa di Taiwan terjadi perkawinan campur dan pembauran secara luas. Pada sebuah studi tahun 1994, menunjukkan bahwa 71% dari semua keluarga Taiwan menolak gagasan jika putri mereka menikahi seorang pria pribumi Taiwan.

Semenjak pertengahan tahun 1990-an, pemerintahan Republik China sudah mengambil beberapa langkah untuk mengangkat derajat dan kesadaran kaum pribumi serta memberikan hak-hak khusus kepada mereka sebagai bagian dari gerakan lokalisasi Taiwan. Anggota suku-suku pribumi memainkan peran yang penting pada agenda pendidikan lokal dan lingkungan hidup dan pengajaran bahasa-bahasa pribumi Taiwan. Semenjak tahun 1998, kurikulum resmi pendidikan di sekolah-sekolah Taiwan sudah diganti dan sekarang lebih banyak memuat informasi mengenai kaum pribumi. Sementara itu mereka juga digambarkan lebih positif. Pemerintah Taiwan juga telah mengeluarkan banyak biaya pada museum dan pusat-pusat kebudayaan yang secara khusus memperhatikan suku-suku tanah datar dan warisan leluhur Taiwan.

Sementara itu semakin banyak penelitian menunjukkan bahwa kompositas etnik warga Taiwan tidak bisa dikategorikan secara mudah begitu saja seperti pada masa dahulu. Lee Teng hui misalnya secara terkenal telah menjalani sebuah penelitian darah di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa ia juga memiliki darah pribumi Taiwan selain juga memiliki darah Hakka dan Hokkien.

Para pendukung kemerdekaan Taiwan melihat kepentingan dalam urusan kaum pribumi sebagai sebuah langkah ke depan dalam proses pembentukan bangsa (nation building) dan ciptaan sebuah alternatif pada identitas Tionghoa. Di sisi lain para pendukung persatuan Tiongkok secara umum tidak menolak kepentingan-kepentingan kaum pribumi dan berpendapat bahwa hal ini menggaris bawahi keluasan dan keanekaragaman suku bangsa di Tiongkok dan menekankan bahwa perhatian pada bangsa-bangsa pribumi juga ada di Daratan Tiongkok sebagai bagian daripada Gerakan Xungen.

Kaum pribumi dan masyarakat modern

Kaum pribumi Taiwan jumlah secara relatif menurut pemerintah Taiwan hanyalah 2% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Di sisi lain 34% dari seluruh penduduk pribumi Taiwan telah berhijrah ke kota. Pertumbuhan ekonomi di Taiwan yang pesat pada dasawarsa-dasawarsa terakhir abad ke-20 menghasilkan fenomena urbanisasi. Pekerjaan pada proyek-proyek bangunan biasanya terbuka bagi kaum-kaum pribumi yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang cukup pada tempat-tempat reservasi mereka dan dengan begitu tidak memiliki kepandaian apa-apa. Mereka dengan cepat membentuk kelompok-kelompok dengan suku-suku lain karena mereka memiliki motif-motif politik yang sama untuk melindungi kepentingan mereka bersama sebagai tenaga kerja. Orang-orang pribumi ini menjadi pekerja besi yang terampil dan tim-tim pembangun di pulau ini dan sering kali dipilih untuk mengerjakan proyek-proyek yang sulit. Hasilnya ialah eksodus besar-besaran kaum pribumi dari desa-desa tempat mereka tinggal dan alienasi para pemuda pribumi yang tidak bisa mempelajari budaya mereka jika bekerja. Seringkali, para pemuda pribumi di daerah perkotaan terjerumus menjadi anggota gang proyek bangunan. Kebudayaan-kebudayaan pribumi di Taiwan menghadapi krisis besar.

Kemudian undang-undang baru yang mengizinkan masuknya tenaga kerja asing dari Indonesia, Vietnam dan Filipina mengikis kesempatan kerja kaum pribumi lebih jauh lagi. Sementara itu kelompok-kelompok pribumi lainnya berpaling kepada sektor pariwisata supaya bisa bersaing pada ekonomi lokal. Berkat keterdekatan kaum-kaum pribumi dengan pegunungan, banyak anggota kelompok ini lalu berharap bisa mendapatkan keuntungan pada usaha-usaha pemandian air panas dan hotel-hotel di mana mereka bisa menyanyi dan menari untuk memberikan dan menambahkan nuansa. Namun para kritikus sering menyebut usaha-usaha seperti ini kurang menghormati mereka atau hanya menggaris bawahi stereotipe kaum pribumi.

Kaum pribumi di Taiwan sudah menjadi simbol mawas diri terhadap lingkungan hidup di pulau ini, karena banyak masalah-masalah yang berhubungan dengan lingkungan hidup dipelopori oleh orang-orang pribumi yang secara klasik sebelumnya merupakan korban-korban kebijakan pemerintahan.

Kasus dengan profil tertinggi adalah fasilitas tempat penimbunan sampah nuklir di pulau Anggrek (Orchid Island). Pulau Anggrek ini merupakan sebuah pulau tropis kecil 60 kilometer sebelah tenggara lepas pantai Taiwan. Penghuni pulau ini berjumlah 4.000 jiwa dan merupakan anggota suku Tao yahng telah hidup selama lebih dari 1.000 tahun di pulau ini dengan menjadi nelayan dan bercocok tanam ubi manis. Pada tahun 1970-an, pulau ini ditunjuk sebagai situs tempat penimbunan sampah nuklir dengan faktor risiko rendah dan menengah. Pulau ini, meski dihuni dipilih dengan alasan bahwa biaya untuk membangun fasilitas penimbunan sampah di sini akan menjadi lebih rendah dan penduduk setempat dianggap tidak berbuat macam-macam. Suku Tao mengklaim bahwa pejabat-pejabat KMT menawarkan mereka untuk membangun sebuah pabrik pengalengan ikan dan menolak 98.000 barel sampah nuklir yang disimpan di pulau mereka, 100 meter dari tempat penjalaan ikan Immorod. Suku Tao sejak saat itu menjadi pelopor pada gerakan anti nuklir dan meluncurkan beberapa aksi ‘eksorsisme’ dan protes untuk menyingkirkan sampah nuklir dari pulau mereka yang menurut mereka telah menghasilkan kematian dan penyakit. Penyewaan tanah di pulau tersebut sudah habis dan sebuah situs alternatif masih harus ditemukan. Komisi di kecamatan Taitung telah menawarkan diri untuk menimbun sampah di Taimali (Timmuri), di wilayah reservasi Puyuma, namun gagasan ini belum diterima oleh penduduk setempat.

Dewasa ini ada sebuah gerakan yang dilakukan oleh kaum pribumi Taiwan untuk kembali ke daerah asal mereka dan mencari-cari cara untuk tetap tinggal di tanah mereka, melestarikan budaya mereka dan bahasa-bahasa mereka sementara juga mencari uang. Pariwisata ramah lingkungan (eco tourism), menjahit, dan menjual ukiran gaya etnik, perhiasan, dan musik sudah menjadi ekonomi baru kaum pribumi. Lalu pemerintah pusat juga sudah memperbolehkan para anggota suku-suku pribumi untuk menggunakan nama-nama asli mereka menggunakan huruf Latin pada surat-surat resmi dan dengan ini menghentikan kebijakan lama yang memaksakan nama-nama Tionghoa pada mereka. Sebuah kebijakan baru juga memperbolehkan seorang anak dari pernikahan campur boleh memilih jatidiri mereka sendiri secara bebas.

Dari segi politik, kaum pribumi Taiwan cenderung memilih partai Kuomintang. Meskipun hal ini terlihat agak paradoksal melihat koalisi pan-hijau yang mempromosikan budaya pribumi, gejala pemilihan bisa dijelaskan dengan alasan ekonomi. Kaum pribumi biasanya berasal dari daerah-daerah miskin dan dengan ini tergantung pada jaringan koneksi yang telah dirintis oleh Kuomintang. Salah satu fenomena yang aneh dalam pemilihan umum di Taiwan ialah bahwa para calon legislatif koalisi pan-biru biasa menggunakan nama-nama Tionghoa sementara para caleg koalisi pan-hijau menggunakan nama-nama pribumi mereka.