Saya mau tau Sebagai presiden dari Pieter Willem Botha

Pada 1983 Botha mengusulkan sebuah konstitusi baru, yang kemudian diajukan kepada warga kulit putih untuk menentukan sikap mereka. Meskipun tidak memberlakukan sistem federal seperti sebelumnya, konstitusi ini menciptakan dua kamar di parlemen, satu untuk masyarakat kulit berwarna Dewan Perwakilan) dan satu lagi untuk orang-orang India (Dewan Utusan), di samping dewan yang telah ada untuk warga kulit putih (Dewan Deputi). Parlemen baru yang tiga kamar ini secara teoretis mempunyai kekuasaan legislatif yang setara, tetapi hukum masing-masing dewan hanya berlaku dalam komunitasnya masing-masing. Namun, konstitusi ini juga mengubah cabang eksekutif, menghapuskan jabatan perdana menteri dan sebaliknya menciptakan jabatan eksekutif kepresidenan yang kuat dengan kekuasaan yang diperluas. Jabatan kepresidenan dan kabinet mempunyai yurisdiksi satu-satunya terhadap daerah-daerah kekuasaan lain yang dianggap sebagai tanggung jawab “nasional”, seperti misalnya kebijakan luar negeri dan hubungan antar-ras. Meskipun konstitusi yang baru ini dikritik oleh mayoritas kulit hitam karena gagal memberikan mereka peranan formal apapun dalam pemerintahan, banyak komentator internasional yang memujinya sebagai “langkah pertama” dalam apa yang dianggap sebagai serangkaian pembaruan. Pada 1984, Botha dipilih sebagai Presiden Afrika Selatan yang pertama dalam konstitusi yang baru saja disetujui.

Menerapkan sistem kepresidenan dipandang sebagai sebuah langkah penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan pribadi Botha. Pada tahun-tahun sebelumnya, ia telah berhasil memberlakukan sejumlah undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara melalui parlemen, dan dengan demikian menekan kritik-kritik terhadap keputusan-keputusan pemerintah.

Gaya kepemimpinan Botha yang otoritar membuat ia tidak populer di antara beberapa negara barat dan banyak pihak yang mengecamnya sebagai diktator yang kejam dan rasialis. Di banyak negara barat, seperti misalnya Amerika Serikat, Britania Raya (yang merupakan basis Gerakan Anti Apartheid, dan negara-negara Persemakmuran Bersama terjadi banyak perdebetan tentang pemberlakuan sanksi-sanksi ekonomi untuk memperlemah Botha dan menggangsir rezim minoritas kulit putih. Pada akhir 1980-an – ketika invetasi asing di Afrika Selatan menurun – penarikan investasi mulai menimbulkan dampak yang hebat terhadap ekonomi negara itu.