Jelaskan Pohala'a Gorontalo dari Gorontalo

Pohala'a Bolango kemudian menjadi Pohala'a Boalemo

Pemerintahan di daerah Gorontalo pada masa perkembangan kerajaan-kerajaan adalah bersifat monarki konstitusional, yang pada awal mula pembentukan kerajaan-kerajaan tersebut berakar pada kekuasaan rakyat yang menjelmakan diri dalam kekuasaan Linula, yang sesungguhnya menurutkan asas demokrasi. Organisasi pemerintahan dalam kerajaan terbagi atas tiga bagian dalam suasana kerjasama yang disebut "Buatula Totolu", yaitu:

Buatula Bantayo; dikepalai oleh Bate yang bertugas menciptakan peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan.

Buatula Bubato; dikepalai oleh Raja (Olongia) dan bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat.

Buatula Bala; yang pada mulanya dikepalai oleh Pulubala, bertugas dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Olongia Lo Lipu (Raja atau Sultan) adalah kepala pemerintahan tertinggi dalam kerajaan tetapi tidak berkuasa mutlak. Seorang Raja atau Sultan dipilih oleh Bantayo Poboide dan dapat diberhentikan oleh Bantayo Poboide. Masa jabatannya tidak ditentukan, tergantung dari penilaian Bantayo Poboide. Hal ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi dalam kerajaan berada pada Bantayo Poboide sebagai penjelmaan dari kekuasaan rakyat.

Terdapat pula jabatan tinggi lainnya yaitu:

"Patila" (Mangku Bumi) selanjutnya disebut Jogugu.

"Wulea Lo Lipu" (Marsaoleh) setingkat dengan camat.

"Bate", merupakan pemimpin dari Badan Musyawarah Rakyat (Bantayo Poboide). Setiap kerajaan mempunyai suatu Bantayo Poboide yang berarti ruang tempat bermusyawarah. Di dalam ruang inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri. Adapun tugas dari Bantayo Poboide adalah sebagai berikut:

Menetapkan adat dan hukum adat.