Jelaskan Kolonel dari Luhut Binsar Pandjaitan

Dangroup 3/Sandhi Yudha Kopassus, (1990-1992)

Danrem 081/Dhirotsaha Jaya, Meraih Prestasi Sebagai Komandan Korem Terbaik Di Indonesia (1993-1995)

Duta Besar RI Berkuasa Penuh Untuk Singapura (1999–2000)

Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI pada Kabinet Persatuan Nasional (2000–2001)

Kepala Staf Kepresidenan RI (2014–2015)

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan RI (2015–2016)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (2016–2019)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kabinet Indonesia Maju (2019–Sekarang)

Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (2018-Sekarang)

Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (2020-Sekarang)

Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional (2021-Sekarang)

Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (2021-Sekarang)

Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung (2021-Sekarang)

Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional (2022- )

Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali (2021-Sekarang)

Pada tahun 1999, Presiden B.J. Habibie mengangkatnya menjadi Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Singapura pada awal era Reformasi. Kepiawaian Luhut dalam diplomasi dianggap mampu mengatasi hubungan kedua negara yang sempat terganggu dan kurang selarasnya komunikasi antar pemimpin negara sepeninggal Presiden Soeharto. Dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, ia mampu memulihkan hubungan kedua negara ke tingkatan semula.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia. Presiden pada era pemerintahan selanjutnya pun bermaksud untuk mempercayakannya kembali sebagai menteri, tetapi Luhut menolaknya karena ia menjaga etika terhadap Gus Dur.

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Joko Widodo.

Pada 12 Agustus 2015, Luhut ditetapkan oleh Presiden menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada tanggal 27 Juli 2016.

Ia juga dikenal dengan beberapa komentarnya yang kontroversial dan terkesan partisan seperti pada Desember 2022 saat mengkritik terlalu banyaknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK dan kemudian diklarifikasi bahwa yang perlu dilakukan perbaikan adalah sistem pencegahan korupsi yang dilakukan oleh KPK.