Jelaskan Langkah awal dari Holokaus

Di Polandia yang diduduki Jerman

Permasalahan mengenai perlakuan terhadap orang-orang Yahudi menjadi salah satu urusan yang mendesak bagi Nazi setelah mereka menyerbu bagian barat Polandia pada bulan September 1939, yang merupakan kediaman bagi sekitar dua juta orang Yahudi. Republik Polandia Kedua dibagi antara Jerman Nazi dan Uni Soviet melalui Pakta Molotov-Ribbentrop. Jerman menganeksasi Polandia bagian tenggara, sedangkan bagian timur laut dikuasai oleh Pemerintahan Umum yang dikelola oleh Hans Frank. Invasi ini menyebabkan Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Afrika Selatan, dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman yang kemudian memicu meletusnya Perang Dunia II.

Tangan kanan Himmler, Reinhard Heydrich, menganjurkan untuk mengumpulkan semua orang Yahudi Polandia di ghetto-ghetto yang dibangun di kota-kota besar. Di tempat ini, mereka akan dipekerjakan untuk kepentingan industri perang Jerman. Ghetto ini dibangun di kota-kota yang terletak di persimpangan kereta api untuk memberikan "kemungkinan kontrol yang lebih baik dan kemudahan deportasi di kemudian hari." Saat diinterogasi pada tahun 1961, Adolf Eichmann mengungkapkan bahwa kalimat "deportasi di kemudian hari" itu merujuk kepada "pemusnahan fisik".

Pada bulan September, Himmler mengangkat Heydrich menjadi kepala Kantor Keamanan Utama Reich (Reichssicherheitshauptamt atau RSHA). Badan ini bertugas untuk mengawasi pekerjaan SS, Polisi Keamanan (SD), dan Gestapo di Polandia yang diduduki Jerman, dan melaksanakan kebijakan terhadap orang-orang Yahudi yang dijelaskan dalam laporan Heydrich. Pembunuhan terorganisir pertama Yahudi oleh pasukan Jerman terjadi selama Operasi Tannenberg. Kemudian, orang-orang Yahudi digiring ke ghetto, terutama yang berada di daerah Pemerintah Umum di Polandia tengah. Di sana, mereka dipaksa untuk bekerja di bawah pengawasan dari Kantor Tenaga Kerja Reich yang dipimpin oleh Fritz Sauckel. Di ghetto tersebut, ribuan Yahudi meninggal akibat penganiayaan, kelaparan, penyakit, dan kelelahan, meskipun saat itu masih belum ada kebijakan mengenai program pembunuhan massal sistematis. Bagaimanapun juga, Nazi menganggap bahwa kerja paksa merupakan salah satu bentuk pemusnahan massal. Istilah Vernichtung durch Arbeit ("memusnahkan melalui kerja paksa") sering digunakan untuk menggambarkan peristiwa ini.

Meskipun tekad SS untuk memulai kebijakan pembunuhan terhadap semua orang Yahudi di bawah kendali Jerman sudah jelas, masih ada penentangan terhadap kebijakan ini dalam rezim Nazi, meskipun motifnya adalah ekonomi, bukan kemanusiaan. Hermann Göring, orang yang memiliki kontrol keseluruhan terhadap industri perang dan Departemen Ekonomi tentara Jerman, berpendapat bahwa angkatan kerja Yahudi yang tersedia begitu banyak (lebih dari satu juta tenaga kerja berbadan sehat) adalah aset yang terlalu berharga untuk dimusnahkan disaat Jerman sedang bersiap untuk menyerang Uni Soviet.