Jelaskan Kontroversi di Malaysia dari Allah

Pada tahun 2007, Pemerintah Malaysia melarang pemakaian kata "Allah" di luar konteks Islam. Larangan ini dibatalkan Mahkamah Tinggi Malaysia pada tahun 2009 karena dinilai inkonstitusional. Meskipun sudah lebih dari empat abad umat Kristen Malaysia menggunakan kata "Allah" untuk menyebut Sang Sembahan dalam bahasa Melayu, kontroversi baru muncul sesudah kata "Allah" dipakai di dalam The Herald, koran Katolik Malaysia. Pemerintah mengajukan banding, dan Mahkamah Agung menangguhkan implementasi pembatalan tahun 2009 sampai sidang gelar perkara dilaksanakan. Pada bulan Oktober 2013, Mahkamah Tinggi mengesahkan larangan pemerintah tahun 2007. Pada awal tahun 2014, Pemerintah Malaysia menyita lebih dari 300 Alkitab yang menggunakan kata "Allah" sebagai sebutan bagi Sembahan Kristen di Semenanjung Malaka. Kebijakan ini tidak berlaku di Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, baik karena kata "Allah" sudah lama dipakai umat Kristen di kedua negara bagian tersebut, maupun karena Alkitab yang menggunakan kata "Allah" sudah bertahun-tahun beredar bebas tanpa pembatasan di Malaysia Timur. Menanggapi kritik-kritik yang disuarakan sejumlah media massa, Pemerintah Malaysia mengeluarkan "10 butir solusi" demi mencegah timbulnya informasi yang simpang-siur dan menyesatkan. Sepuluh butir solusi tersebut sejalan dengan semangat Perjanjian 18 Perkara Sarawak dan Perjanjian 20 Perkara Sabah.