Jelaskan Peristiwa Sebelum Pemberontakan dari Pemberontakan PKI 1948

Jatuhnya Kabinet Amir Sjarifoeddin dan Pembentukan Kabinet Hatta

Pendapat mengenai pemicu konflik berbeda-beda. Menurut Kreutzer, jatuhnya kabinet Amir Sjarifoeddin pada Januari 1948 merupakan cikal bakal Peristiwa Madiun. Sebelumnya, pada pertengahan tahun 1947, Partai Sosialis terpecah menjadi dua faksi; satu faksi dipimpin oleh Amir Sjarifoeddin dan faksi yang lebih kecil dipimpin oleh Sutan Sjahrir. Oposisi kelompok Sjarir semakin besar karena Sjarifoeddin sangat menekankan keselarasan mereka dengan Rusia dan kesejahteraan kelas. Sjahrir percaya bahwa doktrin Marxis tentang kesejahteraan kelas tidak dapat diterapkan di masyarakat Indonesia karena tidak ada borjuasi Indonesia seperti itu, dan bahwa Indonesia harus mempertahankan netralitas positif, sehingga Indonesia dapat berkontribusi pada perdamaian dunia. Mereka benar-benar berpisah segera setelah pembentukan kabinet presidensial Hatta.

Masa jabatan perdana menteri Sjarifoeddin berakhir pada 28 Januari 1948. Sebelumnya, Sjahrir, Dr. Leimena, dan beberapa aktivis politik mendekati Hatta dan memintanya menjadi perdana menteri berikutnya. Hatta setuju dengan syarat mendapat dukungan PNI dan Masyumi. Didorong oleh kebutuhan untuk membentuk kabinet dengan dukungan nasional (baik sayap kanan maupun sayap kiri), Hatta menawarkan kepada fraksi Sjarifoeddin beberapa posisi di kabinet. Mereka menolak tawaran Hatta dan menuntut posisi kunci, termasuk posisi Sjarifoeddin sebagai Menteri Pertahanan (Dalam kabinet sebelumnya, Sjarifoeddin adalah Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan) sebagai imbalan atas dukungan mereka terhadap pemerintahan Hatta. Perundingan gagal, dan pada 31 Januari 1948, Hatta akhirnya membentuk kabinet tanpa golongan sayap kiri. Dua orang anggota Partai Sosialis dimasukkan ke dalam kabinet atas permintaan kuat Sjahrir. Sjahrir dan kedua anggota kabinet itu dikeluarkan dari Partai Sosialis dan membentuk partai mereka sendiri yang disebut Partai Sosialis Indonesia (PSI). Partai baru ini segera memberikan dukungannya kepada pemerintahan Hatta. Program pemerintahan Hatta didasarkan pada dua prioritas; pelaksanaan Perjanjian Renville, dan rasionalisasi tentara Indonesia.