Jelaskan Populasi non-Jerman dari Prusia

Pada tahun 1871, sekitar 2.4 juta orang Polandia hidup di Prusia, membuat mereka berstatus minoritas dengan jumlah terbanyak. Minoritas lain ialah Yahudi, orang Denmark, Orang Frisia, Kashubia (72,500 jiwa pada tahun 1905), Masuria (248,000 jiwa pada tahun 1905), Orang Lithuania (101,500 jiwa pada tahun 1905), Wallonia, Orang Ceko, Kursenieki dan orang Sorbs.

Wilayah Polandia Raya, dimana negara Polandia berasal, menjadi Propinsi Posen setelah terjadinya Pemisahan Polandia. Orang Polandia di provinsi yang mayoritas orang Polandia ini (62% orang Polandia, 38% orang Jerman) memberontak terhadap pemerintahan orang Jerman. Selain itu, bagian Tenggara dari Silesia (Silesia Atas) memiliki penduduk mayoritas orang Polandia. Tetapi orang Katolik, etnis Polandia, orang Slav lain beserta orang Yahudi tidak memiliki status yang setara dengan Protestan.

Akibat dari Perjanjian Versailles pada tahun 1919, Republik Polandia Kedua tidak hanya diberikan dua daerah ini, tetapi juga daerah dengan mayoritas Jerman di Provinsi yang ada di Prusia Barat. Setelah Perang Dunia II, Prusia Timur, Silesia, sebagian besar Pomerania dan bagian timur Brandenburg dianeksasi oleh Uni Soviet atau diberikan kepada Polandia, dan populasi orang berbahasa Jerman dikeluarkan dari daerah-daerah tersebut.

Rangka kerja Administratif dan Konstitusional

Pada pertengahan abad ke-16, Magraviasi Brandenburg amatlah bergantung kepada kaum Negarawan, atau Penguasa (yaitu Adipati, Tuan tanah, Kesatrian dan Pemerintah Kota-Kota - tetapi tidak ada biarawan yang termasuk kaum ini, disebabkan oleh terjadinya Reformasi Protestan pada tahun 1538). Hutang-hutang dan aset-aset milik magraviasi-magraviasi tersebut, sekaligus juga pembiayaan-pembiayaan finansial mereka ada ditangan Kreditwerk, sebuah institusi yang tidak berada di bawah wewenang sang Elektor, dan Großer Ausschuß ("Komite Agung") kaum Negarawan/Penguasa. Hal ini terjadi karena adanya konsesi yang dibuat oleh Elektor Joachim II pada tahun 1541 dengan imbalan yaitu pembiayaan dan upeti dari kaum Negarawan kepada dirinya; tetapi, Kreditwerk akhirnya bangkrut dan gulung tikar di antara tahun 1618 sampai tahun 1625. Lebih lagi, Magraviasi ini harus menyerahkan hak veto mereka kepada kaum Negarawan mengenai isu-isu yang "berkaitan dengan keadaan baik atau buruknya nasib negara", dalam semua urusan dan komitmen resmi kenegaraan, dan semua hal mengenai penggadaian tanah dan bangunan sang Elektor.

Untuk mengurangi pengaruh dan kekuasaan kaum negarawan, pada tahun 1604 Joachim Frederick, Elektor dari Brandenburg membuat sebuah dewan bernama Geheimer Rat für die Kurmark ("Badan Pengawas untuk Elektorat"), yang berfungsi sebagai dewan penasihat agung kepada sang elektor dan bukanlah kaum negarawan. Meskipun dewan tersebut sudah dipermanenkan semenjak tahun 1613, hal ini tidak berpengaruh banyak hingga akhirnya pada taun 1651 keadaan tersebut berubah dengan terjadinya Perang Tigapuluh Tahun (1618-1648).

Hingga masa setelah Perang Tigapuluh Tahun, berbagai daerah Brandenburg-Prusia tetap berstatus bebas secara politik antara satu daerah dengan daerah lainnya, mereka terhubung secara politis hanya melalui penguasa feodal yang ada di atas mereka. Friedrick William I, Elektor dari Brandenburg (berkuasa dari tahun 1640-1688), yang mewujudkan transformasi serikat pribadi menjadi serikat nyata, memulai sentralisasi pemerintahan Brandenburg-Prusia dengan usaha untuk mewujudkan Geheimer Rat sebagai otoritas pusat untuk seluruh daerah kekuasaannya pada tahun 1651, tetapi proyek ini terbukti tidak mungkin diwujudkan. Sebagai gantinya, sang elektor terus melantik seorang Gubernur (Kurfürstlicher Rat) untuk setiap daerah kekuasaan, yang biasanya merupakan anggota dari Geheimer Rat. Institusi terkuat di daerah sendiri masih ditangan pemerintahan negara bagian (Landständische Regierung, dinamakan Oberratsstube di Prusia dan Geheime Landesregierung di Mark dan Cleves), yang merupakan agen pemerintah tertinggi menyangkut hukum, keuangan dan administrasi. Sang elektor berusaha untuk menyeimbangkanpemerintahan Negarawan dengan cara membuat kamar Amtskammer untuk mengatur dan mengkoordinasi kekuasaan, perpajakan dan hak sang elektor.Amtskammer Kamar ini diadakan di Brandenburg pada tahun 1652, di Cleves dan Mark pada tahun 1653, di Pomerania pada tahun 1654, di Prusia pada tahun 1661 dan di Magdeburg pada tahun 1680. Selain itu pada tahun 1680, Kreditwerk juga berada di bawah perlindungan sang Elektor..

Cukai (Akzise) yang dikeluarkan oleh Frederick William I (yang dimulai dari tahun 1667 menggantikan pajak properti di Brandenburg untuk memelihara angkatan bersenjata Brandenburg-Prusia yang disetujui oleh para negarawan) diresmikan tanpa adanya permusyawarahan dengan para penguasa negara tersebut. Berakhirnya Perang Utara Kedua pada tahun 1655-1660 telah menguatkan posisi politis sang Elektor, memungkinkan sang ELektor untuk membentuk ulang isi konstitusi dari Cleves dan Mark pada tahun 1660 dan 1661 untuk memberi jalan masuk kepada para pejabat yang setia kepadanya dan tidak terpengaruh oleh para penguasa lokal. Di Kadipaten Prusia sendiri dia mengakui hak-hak tradisional dari para penguasa lokal pada tahun 1633, Tetapi para penguasa lokal sendiri menerima bahwa hak-hak ini tidaklah untuk digunakan untuk mengintervensi kedaulatan sang Elektor. Di Brandenburg sendiri, Friedreich William mengabaikan hak-hak dari penguasa Prusia untuk menyetujui atau memveto pengumpulan pajak yang diajukan oleh sang Elektor: sementara pada tahun 1656, sebuah Akzise telah dikeluarkan tanpa persetujuan penguasa lokal, sang Elektor sendiri dengan paksa mengumpulkan hasil pajak di Kadipaten Prusia tanpa adanya persetujuan dari Penguasa Prusia pertamakalinya pada tahun 1674. Pada tahun 1704 para penguasa Prusia secara de facto telah menghapuskan hak mereka untuk meresmikan pajak-pajak yang diusulkan oleh sang Elektor, meskipun secara formal mereka masih memiliki hak tersebut. Pada tahun 1682 sang Elektor memunculkan sebuah Akzise ke Pomerania dan pada tahun 1688 ke Magdeburg, sedangkan di Cleves dan Mark sebuah Akzise diperkenalkan hanya pada tahun 1716 sampai tahun 1720. Akibat dari reformasi-reformasi yang dilakukan oleh Friedreich William I, penerimaan negara naik hingga tiga kali lipat dimasa pemerintahannya, dan beban pajak naik hingga duakali lipat per penduduk dibandingkan dengan di Prancis.

Kerajaan Prusia berbentuk sebagai negara Monarki Absolut sampai dengan terjadinya Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman, dimana Prusia menjadi negara Monarki Konstitusional dan Adolf Heinrich von Arnim-Boitzenburg terpilih sebagai Perdana Menteri Prusia yang pertama (Ministerpräsident). Undang-Undang Dasar pertama Prusia dicanangkan pada tahun 1848. Revisi Undang-Undang Prusia tahun 1850 menetapkan adanya parlemen dua kamar. Dewan rendah, atau yang dalam Bahasa Jerman disebut Landtag mewakili semua pembayar pajak, yang dibagi menjadi tiga kelas tergantung dari jumlah pajak yang dibayarkan. Mekanisme ini memungkinkan untuk membuat 25% pemilih memiliki 85% suara di dalam legislatur, mematenkan dominasi politik oleh kaum pemilik uang di Prusia. Dewan Tinggi (Kamar Pertama atau Erste Kammer), yang nantinya dinamai Dewan Tuan-tuan Prusia (Herrenhaus), ditunjuk langsung oleh sang Raja. Raja memiliki kekuatan eksekutif penuh dan para Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Raja. Maka dari itu, ikatan dari kaum pemilik lahan yaitu Junker, tetaplah kuat, terutama di Provinsi-Provinsi bagian Timur. Polisi Rahasia Prusia yang ditugaskan untuk membantu Pemerintahan yang Konservatif, dibentuk sebagai reaksi dari terjadinya Revolusi tahun 1848 di Negara-Negara Jerman .

Tidak seperti pendahulu pemerintahan Prusia sebelum era 1918, pemerintahan Prusia pada tahun 1918 sampai 1932 merupakan pemerintahan demokrasi yang menjanjikan di Jerman. Penghapusan kekuatan poliyik dair kaum aristokrat mengubah wajah Prusia menjadi wilayah yang amatlah didominasi oleh sayap kiri dari spektrum politik saat itu, dengan "Berlin Merah" dan sentra industri di Wilayah Ruhr menyebarkan pengaruhnya kesegala penjuru. Selama periode ini, sebuah koalisi kiri-tengah berkuasa, seringnya di bawah kepemimpinan Partai Sosial Demokrat Jerman di Prusia Timur binaan Otto Braun. Selama menjabat Braun mengimplementasikan beberapa reformasi (bersama dengan Mentri Dalam Negrinya, Carl Severing) yang menjadi model untuk pemerintahan Republik Federal Jerman nantinya. Contohnya, seorang Perdana Mentri Prusia hanya bisa diturunkan jabatannya apabila adanya "mayoritas positif" untuk pewaris jabatannya . Konsep ini yang dikenal sebagai mosi tidak percaya, menjadi bagian dari Hukum Dasar Republik Federal Jerman.

Serupa dengan Negara-Negara Jerman baik Jerman sekarang maupun Republik Weimar, kekuatan eksekutif tetaplah dipegang oleh Mentri-Presiden Prusia dan dalam hukum yang ditetapkan oleh Landtag yang dipilih langsung oleh rakyat Jerman.