Saya mau tau Pokok-pokok penting dari Deklarasi Balfour

Versi yang telah disetujui dari Deklarasi Balfour terdiri dari sebuah paragraf yang berisikan 67 kata, yang kemudian dikirim dari Arthur Balfour kepada Walter Rothschild pada tanggal 2 November 1917 dalam sebuah surat pendek untuk diteruskan kepada Federasi Zionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi tersebut mengandung empat klausa. Dimana pada bagian dua pertamanya adalah memberikan janji untuk mendukung "pembentukan Palestina sebagai rumah nasional bangsa Yahudi", kemudian diikuti dengan dua bagian klausa yang terakhir yang berisikan tentang kehormatan untuk "hak-hak sipil dan beragama yang ditujukan kepada komunitas non-Yahudi di Palestina" dan "hak-hak dan status politik yang akan didapatkan oleh para Yahudi di negara manapun".

"Rumah Nasional Orang-orang Yahudi" vs Negara Yahudi

Istilah "tanah air" sengaja dibuat ambigu, tidak memiliki nilai hukum atau preseden dalam hukum internasional, sehingga maknanya menjadi tidak jelas jika dibandingkan dengan istilah lain seperti "negara". Istilah ini sengaja digunakan sebagai kata ganti "negara" karena adanya penentangan terhadap program Zionis di dalam Kabinet Inggris. Menurut sejarawan Norman Rose, ketua perancang dari deklarasi tersebut merenungkan bahwa Negara Yahudi akan muncul pada waktunya, sementara Komisi Kerajaan Palestina menyimpulkan bahwa kata-kata tersebut adalah "hasil dari kompromi antara para Menteri yang mempertimbangkan pembentukan akhir dari Negara Yahudi dan mereka yang tidak mendukungnya."

Penafsiran kata-kata tersebut telah dicari dalam korespondensi yang mengarah kepada versi final dari deklarasi. Sebuah laporan resmi kepada Kabinet Perang yang dikirim oleh Sykes pada tanggal 22 September mengatakan bahwa Zionis tidak ingin "mendirikan Republik Yahudi atau bentuk negara lain di Palestina atau di bagian mana pun dari Palestina" tetapi lebih memilih beberapa bentuk protektorat sebagaimana bentuk Mandat Palestina. Sebulan kemudian, Curzon mengeluarkan sebuah memorandum yang diedarkan pada tanggal 26 Oktober 1917 di mana ia menjawab dua pertanyaan, yang pertama mengenai kekhawatiran mengenai arti dari frasa "Rumah Nasional untuk ras Yahudi di Palestina"; dia mencatat bahwa ada perbedaan pendapat mulai dari negara yang sepenuhnya matang hingga pusat spiritual semata bagi orang Yahudi.

Bagian pers Inggris berasumsi bahwa negara Yahudi dimaksudkan bahkan sebelum Deklarasi difinalisasi. Di Amerika Serikat pers mulai menggunakan istilah "Rumah Nasional Yahudi", "Negara Yahudi", "republik Yahudi" dan "Persemakmuran Yahudi" secara bergantian.

Ahli perjanjian internasional, David Hunter Miller yang hadir pada konferensi dan kemudian mengkompilasikan sebuah dokumen ringkasan 22 volume, menyediakan sebuah laporan kepada Seksi Intelijen dari Delegasi Amerika untuk Konferensi Perdamaian Paris Tahun 1919 yang memberikan rekomendasi "bahwa akan dibentuk sebuah negara terpisah di Palestina", dan "itu akan menjadi kebijakan dari Liga Bangsa-Bangsa untuk mengakui bahwa Palestina sebagai sebuah Negara Yahudi sesegera mungkin, setelah pada faktanya itu merupakan sebuah Negara Yahudi".  Laporan ini lebih lanjutnya menyarankan bahwa sebuah Negara Palestina Independen dibawah Mandat Liga Bangsa-Bangsa melalui Inggris dapat dibentuk. Pemukiman yahudi dapat diizinkan dan didukung di negaranya dan tempat-tempat suci di negara ini akan berada dibawah kendali Liga Bangsa-Bangsa. Memang the Inquiry, kemudiannya memberikan keterangan positif tentang kemungkinan dibentuknya negara Yahudi yang nantinya akan dibuat di Palestina jika kebutuhan data demografinya telah ada.

Sejarawan Matthew Jacobs kemudian menuliskan bahwa pendekatan AS terhambat dikarenkan oleh "kurangnya pengetahuan khusus tentang wilayah tersebut" dan "seperti pekerjaan Inquiry di Timur Tengah, laporannya atas Palestina sangatlah cacat" dan " diperkirakan merupakan hasil tertentu dari konflik". Dia kemudian mengutip Miller, menuliskan tentang sebuah laporan atas sejarah dan pengaruh dari Zionis, " sangat tidak memadai dari sisi manapun dan harus dianggap tidak lebih dari sebagai bahan untuk laporan-laporan di masa depan".

Lord Robert Cecil pada tanggal 2 Desember 1918, memastikan dalam sebuah pertemuan bahwa pemerintah sepenuhnya memaksudkan bahwa "Judea adalah untuk Yahudi." Yair Auron berpendapat bahwa Cecil, yang dulunya merupakan Wakil Sekretaris Untuk Urusan Luar Negeri yang mewakili Pemerintah Inggris pada perayaan Federasi Zionis Inggris, menyatakan "kemungkinan telah melampaui arahannya" dan berkata (dia mengutip Stein) "harapan kami adalah Negara-negara Arab untuk bangsa Arab, Armenia untuk bangsa Armenia dan Yudea adalah untuk bangsa Yahudi".

Pada bulan Oktober, Neville Chamberlain ketika memimpin sebuah pertemuan Zionis mendiskusikan sebuah "Negara Zionis Baru". Pada waktu itu, Chamberlain merupakan Anggota Parlemen daerah pemilihan Ladywood, Birmingham; memanggil kembali peristiwa tersebut pada Tahun 1939, setelah Chamberlain menyetujui Buku Putih 1939, Badan Telegraf Yahudi mencatat bahwa perdana menteri telah memiliki "mengalami perubahan pikiran yang nyata dalam 21 tahun intervensi", setahun kemudian pada perayaan Deklarasi yang kedua kalinya, Jenderal Jan Smuts mengatakan bahwa "akan menebus janjinya ... dan negara Yahudi yang besar pada akhirnya akan bangkit." Dalam nada yang sama, Churchill beberapa bulan kemudian menyatakan:Jika memungkinkan, akan dibentuk dalam kehidupan kita sebuah Negara Yahudi yang terletak di tepi Negara Yordania dibawah perlindungan Inggris yang mungkin terdiri dari tiga atau empat juta orang yahudi, sebuah peristiwa yang akan menjadi sejarah dunia yang dari setiap sudut pandang akan bermanfaat.

Pada tanggal 22 Juni 1921 saat pertemuan dengan Kabinet Imperial, Churchill ditanya oleh Perdana Menteri Arthur Meighen tentang makna dari rumah nasional. Churchill menjawab "Jika dalam perjalanan bertahun-tahun mereka(para Yahudi) menjadi mayoritas di negara ini, mereka secara alami akan mengambil alih ... pro rata dengan Arab. Kami membuat permintaan yang sama bahwa kami tidak akan membuat orang Arab meninggalkan tanahnya atau menyerang hak-hak politik dan sosialnya".Merespon Curzon pada bulan Januari 1919, Balfour menulis "Weizmann tidak pernah mengajukan sebuah klaim kepada Pemerintahan Palestina Yahudi. Seperti sebuah klaim yang dalam pendapat saya jelas tidak dapat diterima dan secara pribadi saya tidak berfikir kita seharusnya melangkah lebih jauh dari deklarasi aslinya yang saya buat untuk Tuan Rothschild."

Dalam bulan Februari 1919, Prancis mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa tidak akan menjadi sebuah penentangan dalam menempatkan Palestina dibawah Perwalian Inggris dan Pembentukan sebuah Negara Yahudi. Freidman lebih lanjut mencatat bahwa sikap Prancis terus berubah; Yehuda Blum, ketika mendiskusikan "perilaku tidak bersahabat Prancis terhadap pergerakan nasional Yahudi" mencatat bahwa isi dari laporan yang dibuat oleh Robert Vansittart (seorang pemimpin dari Delegasi Inggris dalam Konfrensi Perdamaian Paris) terhadap Curzon pada bulan November 1920 yang berbunyi :(Prancis) telah menyetujui Rumah Nasional Yahudi (menggunakan huruf kapital dalam sumbernya), bukan sebuah Negara Yahudi. Mereka meyakini bahwa kami mengarahkan langsung menuju yang terakhir (maksudnya mengarahkan pada Negara Yahudi), dan hal yang paling terakhir yang mereka lakukan adalah memperluas negara disebabkan mereka menolak kebijakan kami .Menteri Luar Negeri Yunani mengatakan kepada editor organisasi Pro-Israel Salonica Jewish bahwa " dalam upaya pembentukan Negara Yahudi, telah dilakukan pertemuan di Yunani dengan rasa simpati yang tulus.... Sebuah Palestina Yahudi akan menjadi sekutu Yunani". Di Swiss, dalam sejumlah catatan para sejarawan termasuk Prof. Tobler, Forel-Yvorne dan Rogaz, mendukung ide untuk membentuk negara Yahudi dengan salah satu dari mereka menyebut bahwa pembentukan itu sebagai "sebuah hak suci dari orang yahudi". Ketika di Jerman, para pejabat dan banyak jurnalis mengambil makna dari Deklarasi tersebut bahwa Inggris mendukung pembentukan sebuah negara untuk para orang yahudi.

Pejabat pemerintah Inggris, termasuk Churchill, memperjelas bahwa Deklarasi ini tidak bermaksud untuk mengubah keseluruhan daerah Palestina menjadi sebuah Rumah Nasional Yahudi, "tetapi seperti sebuah rumah yang harus dibentuk di Palestina". Amir Faisal, Raja Suriah dan Irak, membuat sebuah pernyataan perjanjian resmi tertulis bersama Pemimpin Zionis Chaim Weizmann, yang dirancang oleh T.E. Lawrence, dimana mereka akan mencoba untuk membangun sebuah hubungan damai dengan bangsa Arab dan Yahudi di Palestina. Perjanjian antara Faisal dan Weizmann 3 Januari 1919 tersebut berumur pendek untuk kerja sama Arab-Yahudi dalam pengembangan tanah air Yahudi di Palestina. Faisal memang memperlakukan Palestina secara berbeda dalam perwakilannya di Konferensi Perdamaian pada 6 Februari 1919 dengan mengatakan "Palestina, karena sifatnya yang universal, (harus) dibiarkan di satu sisi untuk pertimbangan bersama semua pihak yang terkait" . Perjanjian itu tidak pernah dilaksanakan. Dalam surat berikutnya yang ditulis dalam bahasa Inggris oleh Lawrence untuk tanda tangan Faisal, dia menjelaskan: Kami merasa bahwa bangsa Arab dan Yahudi adalah saudara se-ras, telah menderita akibat penindasan serupa di tangan kekuatan yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan secara kebetulan bahagia telah mampu mengambil langkah pertama menuju pencapaian cita-cita nasional mereka bersama. Kami orang Arab, terutama yang terpelajar di antara kami, dengan simpati terdalam melihat gerakan Zionis ... Kami akan melakukan yang terbaik, sejauh yang kami ketahui, untuk membantu mereka melalui hal tersebut. Kami akan mengucapkan selamat datang kepada orang-orang Yahudi.Ketika surat tersebut diajukan kepada Komisi Shaw di tahun 1929, Rustam Haidar berbicara kepada Amir Faisal di Baghdad dan membalas "bahwa ia tidak ingat kalau sudah pernah menulis hal semacam itu" . Pada bulan Januari 1930, Haidar menulis pada sebuah koran di Baghdad bahwa Amir Faisal "menemukan bahwa itu lebih aneh daripada menjadikan itu sebuah masalah yang dikaitkan kepadanya karena ia tidak ada waktu untuk mempertimbangkan dalam mengizinkan bangsa lain untuk berbagi tanah air di sebuah negara arab".

Lingkup rumah nasional "di Palestina"

Pernyataan bahwa tanah air seperti itu akan ditemukan "di Palestina" daripada "dari Palestina" juga disengaja.  Usulan draf deklarasi yang terkandung dalam surat Rothschild tanggal 12 Juli kepada Balfour mengacu pada prinsip "bahwa Palestina harus dibentuk kembali sebagai Rumah Nasional orang-orang Yahudi."  Dalam teks terakhir, setelah amandemen Lord Milner, kata "dibentuk kembali" dihapus dan kata "itu" diganti dengan "dalam".

Dengan demikian, teks ini menghindari penetapan keseluruhan Palestina sebagai Rumah Nasional orang-orang Yahudi, yang mengakibatkan kontroversi di tahun-tahun mendatang mengenai ruang lingkup yang dimaksud, khususnya sektor Zionisme Revisionis , yang mengklaim keseluruhan Palestina Wajib dan Emirat Transyordania sebagai Tanah Air Yahudi   Hal ini diklarifikasi oleh Buku Putih Churchill tahun 1922, yang menulis bahwa "ketentuan deklarasi yang dimaksud tidak mempertimbangkan bahwa Palestina secara keseluruhan harus diubah menjadi Rumah Nasional Yahudi, tetapi bahwa Rumah tersebut harus didirikan 'di Palestina."

Deklarasi tersebut tidak memasukkan batas geografis apapun untuk Palestina.  Setelah perang berakhir, tiga dokumen – deklarasi, Korespondensi Hussein-McMahon dan Perjanjian Sykes-Picot – menjadi dasar negosiasi untuk menetapkan batas-batas Palestina.

Hak-hak sipil dan keagamaan komunitas non-Yahudi di Palestina

Klausul pengamanan pertama deklarasi tersebut merujuk pada perlindungan hak-hak sipil dan agama non-Yahudi di Palestina. Klausul tersebut telah disusun bersama dengan perlindungan kedua oleh Leo Amery dalam konsultasi dengan Lord Milner, dengan maksud untuk "melakukan langkah yang wajar untuk menemui para penentang, baik Yahudi maupun pro-Arab, tanpa merusak substansi dari deklarasi yang diusulkan".

Kaum "non-Yahudi" merupakan 90% dari populasi Palestina;  dalam kata-kata Ronald Storrs , Gubernur Militer Inggris di Yerusalem antara tahun 1917 dan 1920, komunitas mengamati bahwa mereka "tidak begitu banyak disebut, baik sebagai orang Arab, Muslim atau Kristen, tetapi disatukan di bawah kategori negatif dan definisi yang memalukan tentang 'Komunitas Non-Yahudi' dan diturunkan ke ketentuan yang lebih rendah".   Komunitas juga mencatat bahwa tidak ada referensi untuk melindungi "status politik" atau hak politik mereka, seperti yang ada dalam perlindungan selanjutnya terkait dengan orang Yahudi di negara lain.  Perlindungan ini sering dikontraskan dengan komitmen terhadap komunitas Yahudi, dan selama bertahun-tahun berbagai istilah digunakan untuk menyebut kedua kewajiban ini sebagai pasangan;   pertanyaan yang sangat panas adalah apakah kedua kewajiban ini memiliki "bobot yang sama", dan pada tahun 1930 status yang sama ini dikonfirmasi oleh Komisi Mandat Permanen dan oleh pemerintah Inggris dalam kertas putih Passfield .

Balfour menyatakan pada Februari 1919 bahwa Palestina dianggap sebagai kasus pengecualian di mana, mengacu pada penduduk setempat, "kami dengan sengaja dan berhak menolak untuk menerima prinsip penentuan nasib sendiri ,"  meskipun ia menganggap bahwa kebijakan tersebut memberikan penentuan nasib sendiri kepada orang Yahudi.  Avi Shlaim menganggap deklarasi ini sebagai "kontradiksi terbesar".  Prinsip penentuan nasib sendiri ini telah dideklarasikan dalam berbagai kesempatan setelah deklarasi – Empat Belas Poin Januari 1918 dari Presiden Wilson , Deklarasi McMahon ke Tujuh pada bulan Juni 1918, Deklarasi Anglo-Prancis November 1918 ,yang telah membentuk sistem mandat . , Frederic Maugham  Dalam memo Agustus 1919, Balfour mengakui ketidakkonsistenan di antara pernyataan-pernyataan ini, dan selanjutnya menjelaskan bahwa Inggris tidak berniat berkonsultasi dengan penduduk Palestina yang ada.  Hasil dari konsultasi Komisi Penyelidikan Raja-Bangau Amerika yang sedang berlangsung tentang penduduk setempat – yang telah ditarik oleh Inggris – dirahasiakan selama tiga tahun hingga laporan tersebut bocor pada tahun 1922.  Pemerintah Inggris selanjutnya telah mengakui hal ini kekurangan, khususnya komite tahun 1939 yang dipimpin oleh Lord Chancellor , yang menyimpulkan bahwa pemerintah tidak "bebas mengatur Palestina tanpa memperhatikan keinginan dan kepentingan penduduk Palestina",  dan pernyataan bulan April 2017 oleh Menteri Luar Negeri Inggris Baroness Anelay yang diakui pemerintah bahwa "Deklarasi seharusnya menyerukan perlindungan hak politik komunitas non-Yahudi di Palestina, khususnya hak mereka untuk menentukan nasib sendiri."

Hak dan status politik orang Yahudi di negara lain

Klausul pengamanan kedua adalah komitmen bahwa tidak ada yang boleh dilakukan yang dapat merugikan hak-hak komunitas Yahudi di negara lain di luar Palestina.  Rancangan asli Rothschild, Balfour, dan Milner tidak menyertakan kerangka pengaman ini, yang disusun bersama dengan kerangka pengaman sebelumnya pada awal Oktober,  untuk mencerminkan tentangan dari anggota komunitas Anglo-Yahudi yang berpengaruh.  Lord Rothschild mengambil pengecualian atas ketentuan tersebut atas dasar bahwa hal itu mengandaikan kemungkinan bahaya bagi non-Zionis, yang dia bantah.

The Conjoint Foreign Committee of the Board of Deputies of British Jewish and the Anglo-Jewish Association menerbitkan surat di The Times pada 24 Mei 1917 berjudul Views of Anglo-Jewry , ditandatangani oleh presiden kedua organisasi tersebut, David Lindo Alexander dan Claude Montefiore , yang menyatakan pandangan mereka bahwa: "pendirian kewarganegaraan Yahudi di Palestina, yang didasarkan pada teori tunawisma ini, pasti memiliki efek di seluruh dunia yang mencap orang Yahudi sebagai orang asing di tanah air mereka, dan merongrong posisi mereka yang diperoleh dengan susah payah sebagai warga negara dan warga negara dari tanah ini."  Ini diikuti pada akhir Agustus oleh Edwin Montagu, seorang Yahudi anti-Zionis yang berpengaruh dan Sekretaris Negara untuk India , dan satu-satunya anggota Yahudi dari Kabinet Inggris, yang menulis dalam memorandum Kabinet bahwa: "Kebijakan Pemerintah Yang Mulia adalah anti-Semit dan akan membuktikan dasar bagi anti-Semit di setiap negara di dunia.