Jelaskan Republik Kedua dari Daftar presiden Brasil

Pada tahun 1945, Vargas digulingkan oleh kudeta militer yang dipimpin oleh dua mantan pendukung. Namun, ia akan terpilih sebagai presiden sekali lagi dan pengaruhnya dalam politik Brasil akan tetap sampai akhir republik kedua. Pada periode ini, tiga partai mendominasi politik nasional. Dua pro-Vargas - di sebelah kiri, PTB dan di kanan-tengah, PSD - dan satu lagi anti-Vargas, UDN kanan.

Periode ini sangat tidak stabil. Pada tahun 1954, Vargas bunuh diri selama krisis yang mengancam pemerintahannya dan ia diikuti oleh serangkaian presiden jangka pendek. Pada tahun 1961, UDN memenangkan pemilihan nasional untuk pertama kalinya, mendukung Janio Quadros, yang dirinya adalah anggota dari partai kecil bersekutu dengan UDN. Quadros, yang sebelum pemilu, naik meteor dalam politik dengan sikap anti-korupsi, tiba-tiba mengundurkan diri presiden tujuh bulan kemudian. Beberapa sejarawan menyatakan bahwa Quadros adalah sangat mabuk ketika ia menandatangani surat pengunduran dirinya, sementara yang lain menunjukkan bahwa Quadros merasa bahwa Kongres tidak akan menerima nya wakil presiden sebagai presiden, dan akan meminta untuk kembali. Mereka sejarawan, oleh karena itu, melihat pengunduran diri Quadros 'sebagai upaya untuk kembali ke kantor dengan peningkatan kekuatan dan dukungan politik yang lebih. Ada kemungkinan bahwa keduanya terjadi: Quadros mabuk ketika ia mengundurkan diri, dan dalam keadaan itu, ia menciptakan rencana untuk kembali ke kekuasaan oleh permintaan Kongres. Plot gagal: Kongres hanya menerima surat Quadros ', dan di tengah shock politisi dan Bangsa, surat itu entred ke catatan Kongres dan presiden dinyatakan kosong. Presiden Kongres, Senator Auro de Moura Andrade, mengambil pandangan bahwa akta pengunduran diri adalah provinsi dari presiden terpilih, bahwa itu tidak tunduk pada keputusan Kongres, perlu ada konfirmasi, dan bahwa pernyataan presiden pengunduran diri sudah final .

Pada waktu itu, presiden dan wakil presiden yang terpilih secara terpisah. Wakil presiden adalah musuh politik Janio Quadros, sayap kiri João Goulart. Goulart berada di luar negeri, dan Kongres dikendalikan oleh politisi sayap kanan. Selama absennya Goulart itu, presiden Kamar Deputi, Ranieri Mazzilli, menjabat sebagai penjabat presiden. Ada kemudian plot untuk memblokir pelantikan wakil presiden sebagai presiden, tetapi perlawanan Kongres ke peresmian Goulart menyebabkan reaksi oleh Gubernur Rio Grande do Sul, yang memimpin sebuah "kampanye legalitas", dan perpecahan di militer (yang, selama Republik kedua, sangat mengintervensi dalam politik). Di tengah krisis politik, solusinya adalah adopsi oleh Kongres dari Amendemen Konstitusi menghapuskan Eksekutif presiden dan menggantikannya dengan sistem parlementer Pemerintah. Di bawah itu solusi yang dirundingkan, pelantikan Goulart yang diizinkan untuk melanjutkan, tetapi Goulart akan Kepala Negara hanya, dan perdana menteri disetujui oleh Kongres akan memimpin pemerintahan. Sistem baru terus ada pemerintah tunduk pada persetujuan populer dalam referendum yang dijadwalkan untuk 1963. Hasil referedum ini dikembalikan Eksekutif presiden dan kudeta militer menggulingkan Goulart pada tahun 1964, mulai kediktatoran militer.

Diktatur Militer pemerintah militer Brasil' adalah otoriter kediktatoran militer yang memerintah Brasil dari 31 Maret 1964 hingga 15 Maret 1985. Ini dimulai dengan 1964 kudeta dipimpin oleh Angkatan Bersenjata terhadap pemerintah terpilih secara demokratis Presiden sayap kiri João Goulart dan berakhir ketika José Sarney menjabat sebagai Presiden. Pemberontakan militer digerakkan oleh Magalhães Pinto, Adhemar de Barros, dan Carlos Lacerda, Gubernur Minas Gerais, São Paulo, dan Rio de Janeiro, masing-masing. Rezim militer Brasil merupakan contoh tentang rezim militer lain dan kediktatoran di seluruh Amerika Latin, sistematisasi "Doktrin Keamanan Nasional" yang membenarkan tindakan militer sebagai operasi untuk kepentingan Keamanan Nasional dalam saat krisis, menciptakan landasan intelektual di mana rezim militer lainnya mengandalkan.

Angkatan Bersenjata Brasil memperoleh pengaruh politik yang besar setelah Perang Paraguay. Politisasi Angkatan Bersenjata itu dibuktikan oleh Proklamasi Republik, yang menggulingkan Empire, atau dalam Tenentismo ( Letnan 'gerakan'') dan Revolusi 1930. Ketegangan meningkat lagi pada tahun 1950, sebagai kalangan militer penting bergabung aktivis sayap kanan dalam upaya untuk menghentikan Presiden Juscelino Kubitschek dan João Goulart dari mengambil kantor, karena keselarasan persepsi mereka dengan Komunis ideologi . Sementara Kubitschek terbukti ramah kepada lembaga-lembaga kapitalis, Goulart menjanjikan reformasi yang luas, kepentingan bisnis diambil alih dan terbuka yang dianut simpati dengan Komunis Bloc.

Pada tahun 1961, Goulart diizinkan untuk mengambil kantor, di bawah pengaturan yang menurun kekuasaannya sebagai Presiden dengan instalasi parlementerisme. Negara ini kembali ke Presiden pemerintah dalam satu tahun, dan sebagai kekuatan Goulart tumbuh, menjadi jelas bahwa ia akan berusaha untuk menerapkan kebijakan kiri seperti land reform dan nasionalisasi perusahaan di berbagai sektor ekonomi, terlepas dari persetujuan dari lembaga mapan seperti Kongres. Masyarakat menjadi sangat terpolarisasi, dengan banyak ketakutan Brasil akan bergabung Kuba sebagai pihak dalam Blok Komunis di Amerika Latin di bawah Goulart. Politisi berpengaruh, seperti Carlos Lacerda dan bahkan Kubitschek, raja media (Roberto Marinho, Octavio Frias, Júlio de Mesquita Filho), yang Gereja, pemilik tanah, pengusaha dan kelas menengah menyerukan "kontra-revolusi" oleh Angkatan Bersenjata untuk menghapus pemerintah.

Pada tanggal 31 Maret 1964, operasi pasukan pemberontak pergi berlangsung. Goulart melarikan diri ke Uruguay pada tanggal 1 April. Kediktatoran militer berlangsung selama lima belas tahun, meskipun janji awal untuk sebaliknya, pemerintahan militer segera diundangkan baru, membatasi Konstitusi, dan tertahan kebebasan berbicara dan oposisi politik . Rezim mengadopsi nasionalisme, pembangunan ekonomi dan oposisi terhadap komunisme sebagai pedoman. Kediktatoran mencapai puncak popularitasnya pada tahun 1970-an, dengan Keajaiban Brasil, bahkan ketika rezim menyensor semua media, disiksa dan dibuang pembangkang. Pada 1980-an, sebagai rezim militer di Amerika Latin jatuh, dan pemerintah gagal untuk merangsang ekonomi dan abate inflasi kronis, gerakan pro-demokrasi mendapatkan momentum. Pemerintah melewati Hukum Amnesty untuk kejahatan politik yang dilakukan untuk dan terhadap rezim, pembatasan santai kebebasan sipil, maka diadakan Pemilihan Presiden tahun 1984 dengan calon sipil. Sejak 1988 Konstitusi disahkan dan Brasil kembali ke demokrasi, militer telah berdiri di bawah kontrol institusi sipil, dengan tidak ada peran politik yang relevan.