Jelaskan Sejarah dari Vietnam Selatan

Sebelum Perang Dunia II, sepertiga selatan Vietnam adalah konsesi (nhượng địa) Cochinchina, yang dikelola sebagai bagian dari Indochina Prancis. Seorang gubernur jenderal Prancis (toàn quyền) di Hanoi mengatur kelima bagian Indochina (Tonkin, Annam, Cochinchina, Laos, dan Kamboja) sementara Cochinchina (Nam Kỳ) berada di bawah gubernur Prancis (thống đốc), tetapi perbedaannya dari bagian lain dengan sebagian besar intelektual pribumi dan kaya adalah orang Prancis yang dinaturalisasi (Tourane yang sekarang merupakan Đà Nẵng di sepertiga tengah Vietnam juga menikmati hak istimewa ini karena kota ini juga merupakan konsesi.) Sepertiga bagian utara Vietnam (saat itu koloni (thuộc địa) dari Tonkin (Bắc Kỳ) berada di bawah seorang jenderal residen Prancis (thống sứ). Antara Tonkin di utara dan Cochinchina di selatan adalah protektorat (xứ bảo hộ) Annam (Trung Kỳ), di bawah seorang atasan residen Prancis (khâm sứ), Seorang kaisar Vietnam, Bảo Đại, yang tinggal di Huế, adalah penguasa nominal Annam dan Tonkin, yang memiliki sistem administrasi paralel antara Prancis dan Vietnam, tetapi pengaruh Kaisar Bảo Đại lebih sedikit di Tonkin daripada di Annam. Cochinchina telah dianeksasi oleh Prancis pada tahun 1862 dan bahkan terpilih seorang deputi Majelis Nasional Prancis. Ini lebih "berkembang", dan kepentingan Prancis lebih kuat disini daripada di bagian lain Indocina, terutama dalam bentuk perkebunan karet milik Prancis. Selama Perang Dunia II, Indochina diperintah oleh Prancis Vichy dan diduduki oleh Jepang pada bulan September 1940. Pasukan Jepang menggulingkan pemerintahan Vichy pada 9 Maret 1945, lalu Kaisar Bảo Đại memproklamasikan kemerdekaan Vietnam. Ketika Jepang menyerah pada 16 Agustus 1945, Kaisar Bảo Đại turun tahta, dan pemimpin komunis Việt Minh, Hồ Chí Minh memproklamasikan Republik Demokratik Vietnam (DRV) di Hanoi dan DRV menguasai hampir seluruh negara Vietnam.  Pada Juni 1946, Prancis mendeklarasikan Cochinchina sebagai republik, terpisah dari bagian utara dan tengah. Tentara Kuomintang Tiongkok tiba untuk menduduki Vietnam utara dari paralel utara ke-16, sementara pasukan pimpinan Inggris menduduki selatan pada bulan September. Pasukan pimpinan Inggris memfasilitasi kembalinya pasukan Prancis yang berperang melawan Viet Minh untuk menguasai kota-kota di selatan. pada akhirnya, Perang Indochina Pertama dimulai pada 19 Desember 1946, dengan Prancis mengambil alih-kendali atas Hanoi dan berbagai kota lainnya.

Negara Vietnam dibentuk melalui kerjasama antara golongan anti-komunis vietnam dan pemerintah Prancis pada 14 Juni 1949. Mantan kaisar Bao Dai menerima posisi kepala negara (quốc trưởng). Ini dikenal sebagai "Solusi Bao Dai". Perjuangan kolonial di Vietnam menjadi bagian dari Perang Dingin global. Pada tahun 1950, Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya mengakui Vietnam Utara sementara Amerika Serikat dan negara-negara anti-komunis lainnya mengakui pemerintah Bao Dai.

Pada Juli 1954, Prancis dan Việt Minh saling setuju pada Konferensi Janewa bahwa untuk sementara. Vietnam akan dibagi menjadi dua. yaitu Republik Demokratik Vietnam di utara paralel ke-17 dan Negara Vietnam akan memerintah wilayah selatan paralel ke-17, sambil menunggu reunifikasi berdasarkan pemilihan umum yang diawasi pada tahun 1956. Pada saat konferensi, diharapkan Selatan akan terus bergantung pada Prancis. Namun, Perdana Menteri Vietnam Selatan Ngô dinh Diệm yang lebih memilih sponsor Amerika Serikat daripada Prancis, menolak perjanjian tersebut. Ketika Vietnam terbagi, 800.000 hingga 1 juta orang Vietnam Utara, terutama (tetapi tidak eksklusif) penganut Katolik Roma, berlayar ke selatan sebagai bagian dari Operasi Passage to Freedom karena takut akan penganiayaan terhadap kaum ber-agama di Komunis Utara.  Sekitar 90.000 Viet Minh dievakuasi ke Utara sementara 5.000 hingga 10.000 kader tetap berada di Selatan. kebanyakan dari mereka membawa perintah untuk memfokuskan kembali aktivitas politik dan agitasi. Komite Perdamaian Saigon-Cholon, front pertama milik Việt Cộng, didirikan pada tahun 1954 untuk memimpin kelompok ini.

Pemerintahan Ngô Đình Diệm: 1955–1963

Pada Juli 1955, Diệm mengumumkan dalam sebuah siaran bahwa Vietnam Selatan tidak akan berpartisipasi dalam pemilihan yang ditentukan dalam Kesepakatan Jenewa. dan karena delegasi Saigon tidak menandatangani Kesepakatan Jenewa, mereka tidak terikat olehnya- meskipun telah menjadi bagian dari Uni Prancis, yang juga terikat oleh Kesepakatan. Diệm juga mengklaim pemerintah komunis di Utara menciptakan kondisi yang membuat pemilihan yang adil tidak mungkin terjadi di wilayah itu.

Diệm mengadakan referendum pada 23 Oktober 1955 untuk menentukan masa depan negara. ia meminta para pemilih untuk menyetujui sebuah sistem pemerintahan republik, sehingga mencopot Bảo Đại sebagai kepala negara. Jajak pendapat diawasi oleh adik laki-lakinya, Ngô Đình Nhu. Diệm dikreditkan dengan 98 persen suara. Di banyak distrik, ada lebih banyak suara untuk menghapus Bảo Đại daripada pemilih terdaftar (misalnya, di Saigon, 133% dari populasi terdaftar dilaporkan memilih untuk menghapus Bảo Đại). Penasihat Amerikanya telah merekomendasikan margin kemenangan yang lebih sederhana yaitu "60 hingga 70 persen". Akan tetapi, Diệm memandang pemilihan tersebut sebagai ujian otoritas. Pada tanggal 26 Oktober 1955, Diệm menyatakan dirinya sebagai presiden Republik Vietnam yang baru diproklamasikan. Prancis, yang membutuhkan pasukan untuk berperang di Aljazair dan semakin dikesampingkan oleh Amerika Serikat benar-benar mundur dari Vietnam pada April 1956.

Kesepakatan Jenewa menjanjikan pemilihan pada tahun 1956 untuk menentukan pemerintahan nasional bagi Vietnam yang bersatu. Pada tahun 1957, pengamat independen dari India, Polandia, dan Kanada yang mewakili International Control Commission (ICC) menyatakan bahwa pemilihan yang adil dan tidak memihak tidak mungkin dilakukan, melaporkan bahwa baik Vietnam Selatan maupun Utara, keduanya tidak menghormati perjanjian gencatan senjata: "Pemilu pun tidak diadakan. Vietnam Selatan, yang belum menandatangani Kesepakatan Jenewa, tidak percaya bahwa Komunis di Vietnam Utara akan mengizinkan pemilihan yang adil. Pada bulan Januari 1957, ICC setuju dengan persepsi ini, melaporkan bahwa baik Vietnam Selatan maupun Utara tidak menghormati gencatan senjata yang telah disepakati. Dengan perginya Prancis, kembali ke perebutan kekuasaan tradisional antara utara dan selatan telah dimulai lagi."