Tolong jelaskan mengenai Kontroversi dan sengketa kepemilikan dari MNCTV

Hingga kejatuhan Orde Baru, TPI dikendalikan oleh Mbak Tutut lewat perusahaan induknya, yaitu PT Citra Lamtoro Gung Persada. Seiring waktu, Tutut mengubah struktur kepemilikan saham (walaupun tetap dikuasai oleh dirinya) menjadi oleh beberapa pihak, yaitu oleh Tutut sendiri sebesar 51,96%, PT Tridan Satriaputra Indonesia sebesar 46,35%, PT Citra Lamtoro Gung Persada sebesar 0,27%, Abdullah Alatas Fahmi dan Mohammad Jarman masing-masing senilai 0,14% dan Niken Wijaya serta Yayasan Purna Bhakti Pertiwi masing-masing senilai 0,56%.

Namun, semuanya berubah ketika Orde Baru runtuh dan krisis ekonomi 1997-1998 mengguncang kerajaan bisnis Cendana. Pada saat itu, TPI terjerat hutang senilai Rp 1,6 triliun atau US$ 55 juta. Hutang tersebut salah satunya berada di tangan PT Indosat (Persero) Tbk (yang saat itu masih BUMN), senilai Rp 350 miliar berbentuk obligasi konversi berbunga 7% yang disepakati keduanya pada 2 Oktober 1997. Awalnya direncanakan bahwa hutang tersebut juga akan "dibayar" dengan saham Indosat senilai 35% di TPI pada 2002 dan jika TPI asetnya kurang dari Rp 546 miliar pada tahun yang sama, maka TPI harus membeli obligasi tersebut dan bunganya menjadi 26%. Namun, kemudian TPI tidak mampu membayarnya (bahkan harus menukar bunganya dengan iklan), dan sampai obligasinya jatuh tempo pada 15 Oktober 2002, TPI tidak melunasi obligasi tersebut dengan baik dan tidak memenuhi syarat. Indosat yang saat itu enggan untuk menukar obligasinya dengan saham TPI karena melihat kinerjanya yang buruk, memilih berencana untuk menggugat pailit TPI. Selain itu, TPI juga berhutang pada BPPN dan perusahaan asal Brunei Darussalam. Intinya, krisis moneter telah membuat TPI menjadi "seret" sehingga asetnya walaupun hanya Rp 500 miliar namun hutangnya lebih dari itu, senilai lebih dari Rp 1 triliun.

Dengan masalah tersebut, Tutut seperti tidak punya pilihan lain dan mencari jalan pintas. Ia lalu menghubungi Hary Tanoesoedibjo (HT), dari Bhakti Investama yang berhasil menangani perusahaan Cendana lainnya, Bimantara Citra. Pada 23 Agustus 2002, lewat sebuah perjanjian investasi, keduanya bersepakat bahwa Bhakti akan membayar hutang-hutang Mbak Tutut senilai US$ 55 juta, dengan skema US$ 25 juta untuk penyertaan modal dan US$ 30 juta untuk restrukturisasi hutang. Sebagai bayarannya, Bhakti akan diberikan 75% saham TPI. Kesepakatan keduanya awalnya nampak mulus, di mana hutang TPI ke Indosat bernilai total US$ 15 juta berusaha dibayar, tangan kanan HT yaitu Mulyawan Gufta dan Adji Gunawan pada Januari 2003 diangkat menjadi petinggi TPI dan perusahaan HT, PT Berkah Karya Bersama mendapatkan 40% saham awal di TPI (sementara sisanya masih dimiliki Tutut lewat PT Tridan Satriaputra Indonesia). Bahkan, pada Februari 2003 kedua pihak menandatangani adendum yang menyepakati pengalihan 75% saham TPI ke PT Berkah serta pada 3 Juni 2003 Tutut memberikan surat kuasa yang mengizinkan penguasaan TPI oleh PT Berkah.

Namun, baru setahun, hubungan keduanya retak karena Tutut tidak menyenangi kinerja PT Berkah yang dianggapnya tidak maksimal. Perwakilan Tutut di TPI juga merasa tidak dipedulikan dalam pengambilan keputusan di TPI. Puncaknya, PT Berkah kemudian berniat untuk menjual 12 hektar tanah milik TPI di TMII dengan alasan untuk menambah modal, ditambah dengan upaya TPI mengalihkan aset ke PT Media Nusantara Citra. TPI juga merencanakan untuk memindahkan kantor TPI dari TMII ke Wisma Indovision yang tidak disetujui oleh Tutut (yang merasa bahwa TPI serta pusatnya di TMII adalah hasil kerja kerasnya dan peninggalan keluarga Soeharto). Tutut merasa hal tersebut sudah melanggar perjanjian investasi yang disepakati keduanya, sehingga berusaha membatalkan perjanjian keduanya.

Rencananya, Tutut berniat melunasi biaya yang dikeluarkan oleh PT Berkah untuk mengelola TPI selama dua tahun dan meminta PT Berkah mengembalikan 75% saham TPI lewat surat yang dilayangkan pada 20 Desember 2004. Menanggapi hal itu, PT Berkah kemudian mengadakan rapat internal pada 7 Maret 2005 yang dipimpin oleh HT. Dalam rapat tersebut dihasilkan tiga kesepakatan, yaitu:

Opsi 1, PT Berkah menjual kembali saham 75% pada TPI kepada Tutut senilai Rp 630 miliar (sebelumnya Rp 685 miliar).

Opsi 2, PT Berkah membeli saham Tutut di TPI sejumlah 25% senilai Rp 210 miliar.

Opsi 3, jika sampai 17 Maret 2005 Tutut tidak memberikan tanggapan maka akan tetap seperti sebelumnya (Tutut 25%, PT Berkah 75%).

Walau begitu, Tutut tidak memberikan tanggapan apapun, bahkan mengadakan RUPS TPI pada 17 Maret 2005 yang membatalkan kesepakatan keduanya dan mengangkat anaknya, Dandy Nugroho Rukmana sebagai Direktur Utama TPI menggantikan Hidajat Tjandradjaja. Kubu Tutut beralasan melakukan hal tersebut karena TPI kubu HT tidak mengizinkan pihaknya melakukan due diligence atas biaya yang diajukan PT Berkah senilai Rp 630 miliar. Sementara itu, kubu PT Berkah juga mengadakan RUPS-nya sehari setelahnya yang menegaskan keadaan kepemilikan saham terakhir (75-25%) dan mengangkat Sang Nyoman Suwisma sebagai Dirut TPI, sedangkan Dandy Rukmana hanya menjadi Komisaris Utama. Kubu HT beralasan bahwa RUPS-nya sah karena mengakomodir kepentingan Tutut dan adanya kehadiran saudara Tutut, yaitu Bambang Trihatmodjo. Dua RUPS tersebut jelas melanggar kesepakatan dalam perjanjian karena RUPS harus diadakan oleh kedua belah pihak. Namun, keputusan dari Kemenkumham pada saat itu, justru melegalkan hasil RUPS kubu HT/PT Berkah. Selanjutnya, di tahun 2006, saham PT Berkah di TPI kemudian dialihkan ke PT Media Nusantara Citra sehingga kini TPI (kubu HT) berada langsung di bawah grup MNC. Negosiasi yang dilakukan selanjutnya, sayangnya tidak membuahkan hasil apapun.

Dalam perkembangannya, konflik ini kemudian memanas kembali pada 2009-2010 setelah sistem Kemenkumham (yang digunakan untuk pelaporan RUPS), Sisminbakum terjerat kasus korupsi. Kebetulan, pada saat penyampaian hasil RUPS, Sisminbakum dikelola oleh perusahaan swasta (PT Sarana Rekatama Dinamika) yang komisarisnya adalah kakak HT, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo. Tutut melihat hal ini sebagai kesempatan dan mengirim surat pada Desember 2009 ke Kemenkumham yang meminta kejelasan atas pengesahan RUPS kubu HT dan mempertanyakan keberadaan pihak HT di sana yang dituduh bisa menyelewengkan posisinya untuk memblokir pelaporan RUPS TPI Tutut (hal ini diakui oleh Dirut PT Sarana, Yohannes Waworuntu).

Pada 8 Juni 2010, Kemenkumham (lewat Pelaksana Harian Direktur Perdata Dirjen Administrasi Hukum Umum Rike Amavita K) mengeluarkan keputusannya yang mencabut RUPS TPI versi HT. Menanggapi hal tersebut, HT sempat menggugat Rike dan Kemenkumham dengan alasan bahwa keputusan mereka "tidak absah" ke PTUN, tetapi gagal. Sebelumnya kubu TPI HT juga pernah melaporkan Tutut ke Polda Metro Jaya pada September 2009 dengan alasan telah mengambil uang TPI senilai US$ 50 juta pada 4 Mei 1993, dan juga mencurigai bahwa gugatan pailit TPI pada 2009 hanyalah rekayasa pihak Tutut.

Dikeluarkannya keputusan tersebut, ditambah dukungan dari Menkumham pada saat itu, Patrialis Akbar akan keputusan dari pihaknya, membuat kubu Tutut kemudian mengadakan RUPS (bayangan) lagi pada 23 Juni 2010 yang mengangkat Japto Soerjosoemarno sebagai Direktur Utama TPI. Lalu, TPI Tutut melayangkan gugatan ke PN Jakarta Pusat yang meminta pengadilan mengesahkan RUPS TPI versinya dan PT Berkah membayar ganti rugi Rp 3,4 T. Pada 14 April 2011, PN Jakarta Pusat memenangkan gugatan Tutut, yang dibalas dengan banding kubu HT pada 2012 yang dikabulkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Lalu, kubu TPI versi Tutut mengadakan banding lagi ke Mahkamah Agung pada 10 Oktober 2013 yang memenangkan mereka. Namun, upaya banding PT Berkah akan putusan MA justru kandas pada November 2014.

Dalam situasi saling menggugat ini, TPI versi HT sudah berubah nama menjadi MNCTV. Walaupun pihak HT menganggap perubahan nama ini lebih disebabkan aspek komersial (meningkatkan keuntungan) dan sudah direncanakan sejak Maret 2010, namun kubu Tutut sempat mengancam akan mempidanakan MNCTV serta banyak yang merasa tindakan ini adalah akibat dari persengketaan keduanya. Kembali ke gugatan, pihak HT kemudian menempuh jalur lain setelah kalah di pengadilan dengan mengugat Tutut di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) lewat gugatan Permohonan Arbitrase No. 547/XI/ARB-BANI/2013. Pihak HT beralasan, upaya ini dilakukan sesuai kesepakatan keduanya pada 2003 yang mengizinkan penyelesaian masalah menggunakan BANI. Pada 12 Desember 2014, BANI mengabulkan tuntutan PT Berkah di mana RUPS kubu HT pada 2005 sah, tetapi putusan BANI ini kemudian dibatalkan oleh MA pada 29 April 2015 serta kasasinya gagal di MA pada Agustus 2016.

Walaupun demikian, pihak MNC tetap bersikukuh untuk mempertahankan kepemilikannya akan MNCTV, sedangkan kubu Tutut berencana tetap bertahan dengan nama TPI. Melihat kekerasan hati pihak MNC tersebut, Tutut melakukan somasi pada MNC pada 16 Januari 2014 dan pada 21 November 2014, pihak TPI juga mengadakan konferensi pers bahwa mereka siap mengudara kembali. Pihak MNC pun membalas bahwa mereka siap membeli "sisa" saham Tutut di MNCTV senilai 25% (walaupun pengadilan menyatakan bahwa PT Berkah/HT harus menyerahkan sahamnya kembali kepada Tutut), dan berkali-kali HT membantah dan ngotot mempertahankan "haknya" akan MNCTV, misalnya menyebut somasi TPI Tutut pada Januari 2014 lalu "salah alamat" ataupun pernah menyatakan bahwa putusan pengadilan hanya terkait dengan mantan pemilik MNCTV yaitu PT Berkah, bukannya pemilik saat ini yaitu MNC (meskipun keduanya berada di tangan orang yang sama, yaitu HT). Mungkin, melihat tindakan MNCTV yang masih bersikeras mempertahankan posisinya, TPI Tutut melakukan langkah ekstrim: melakukan siaran percobaan dengan menabrak siaran MNCTV di kanal 37 UHF (599,25MHz) Jakarta pada 15-16 Oktober 2016 dan melakukan upaya pendudukan kantor MNCTV di TMII yaitu pada 27 Juli 2011, 11 Januari 2014, serta pada 5 Juli 2017. Dalam upaya terakhir ini, pihak Tutut berhasil merebut gedung MNCTV di TMII, walaupun tidak bisa menguasai siarannya. Sebagai balasannya, kubu HT/MNCTV melayangkan somasi atas upaya siaran percobaan itu dan menyayangkan aksi perebutan itu.

Tercatat, peristiwa tersebut adalah tindakan terakhir dalam perebutan kepemilikan TPI, dan hingga kini situasi siapa pemilik sah TPI/MNCTV tetap tidak jelas. Secara praktis, kendali saham mayoritas PT CTPI dan frekuensinya tetap dikuasai oleh Media Nusantara Citra/MNC, sedangkan kubu Tutut sampai saat ini hanya mendapatkan gedungnya saja di TMII (kantor pusat MNCTV kini berada di Kebon Jeruk, sekompleks dengan RCTI dan GTV). Bahkan, pada September 2018, dalam laporan keuangan MNC, dituliskan bahwa saham mereka di MNCTV kini sudah meningkat menjadi 87,07% (dari sebelumnya 75%) dengan menukar obligasi PT Berkah menjadi saham senilai 12,07%. Bagaimanakah mereka bisa meningkatkan kepemilikannya dengan skema tersebut dan nasib 25% saham Mbak Tutut sampai saat ini tidak jelas, bahkan MNC tetap menegaskan kepemilikannya atas MNCTV karena "belum mendapat salinan putusan MA". Di pertengahan 2020, juga nama perusahaan MNCTV yang sebelumnya bernama PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI), akhirnya diganti menjadi PT MNC Televisi Indonesia. Meski begitu, kadang-kadang masih terdapat ketidakkonsistenan dalam sejumlah laporan perusahaan afiliasi MNC yang masih menggunakan nama sebelumnya (CTPI).