Jelaskan Perwakilan politik dari Orang Māori

Sejak Deklarasi Kemerdekaan Selandia Baru dan sebelum Perjanjian Waitangi di tahun 1840, Māori sudah memiliki perwakilan menghadapi Mahkota Inggris. Suku ini juga sudah memiliki kursi pesanan di Parlemen Selandia Baru sejak 1868. Saat ini, terdapat 7 dari 120 kursi di parlemen unikameral Selandia Baru yang dipesan khusus untuk orang Māori. Kontestasi atas kursi Parlemen ini adalah kesempatan pertama orang Māori untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum Selandia Baru, meskipun pada awalnya perwakilan Māori yang dipilih kesulitan untuk memberikan pengaruh politik yang besar. Mereka mendapatkan hak pilih universal dengan warga negara Selandia Baru lain di tahun 1893.

Sebagai masyarakat yang berbasis kesukuan, tidak ada satu organisasi yang dapat mewakili seluruh orang Māori di seluruh negeri. Gerakan Raja Māori sempat didirikan di tahun 1860-an untuk mencoba menyatukan seluruh iwi di bawah satu pemimpin. Dalam masa modern, gerakan ini sifatnya hanya untuk upacara. Persatuan politis kembali dicoba diraih dengan Gerakan Kotahitanga, yang mendirikan Parlemen Māori terpisah dengan pertemuan tahunan dari 1892 hingga pembubarannya di tahun 1902.

Terdapat 7 elektorat Māori di dalam Parlemen Selandia Baru. Lebih lanjut, orang Māori juga dapat dan pernah dipilih dan memenangkan kursi umum Parlemen. Konsultasi dan pertimbangan berbagai badan dan organisasi pemerintah dengan orang Māori juga kini telah menjadi kewajiban rutin.

Ada banyak perdebatan mengenai relevansi dan legitimasi kursi elektoral khusus Māori. Pada tahun 2008, Partai Nasional menyatakan bahwa mereka akan membatalkan kursi elektoral ini ketika seluruh elemen Perjanjian Waitangi sudah diselesaikan, yang mereka janjikan akan selesai pada tahun 2014. Namun, setelah pemilihan umum, Partai ini mencapai kesepakatan dengan Partai Māori untuk tidak membatalkan kursi-kursi tersebut hingga mendapatkan persetujuan dari suku Māori.

Beberapa partai politik Māori telah dibangun selama beberapa tahun belakangan dalam upaya meningkatkan posisi orang Māori dalam masyarakat Selandia Baru. Partai Māori yang kini ada dibentuk pada tahun 2004 dan berhasil meraih 1,32% suara partai dalam pemilihan umum Selandia Baru tahun 2014. Mereka mendapat dua kursi dalam Parlemen Selandia Baru ke-51 dan dua Anggota Parlemen yang juga menjadi menteri di luar Kabinet Selandia Baru. Partai ini gagal mendapat perwakilan di Parlemen Selandia Baru ke-52, namun berhasil mendapatkan kembali dua kursi di Parlemen Selandia Baru ke-53.

Ketika Partai Pekerja Selandia Baru kembali naik ke tampuk pemerintahan di tahun 2020, Menteri Luar Negeri dari Partai Pekerja, Nanaia Mahuta, adalah menteri luar negeri perempuan pertama Selandia Baru. Ia menggantikan Winston Peters yang juga seorang Māori. Di tahun 2016, ia menjadi Anggota Parlemen pertama yang memiliki moko kauae (tato muka Māori tradisional). Dalam pemilihan umum tahun 2020, muncul lebih banyak anggota parlemen lain yang memiliki moko kauae, termasuk salah satu pimpinan Partai Māori, Debbie Ngarewa-Packer dan Anggota Parlemen dari Partai Hijau Aotearoa Selandia Baru, Elizabeth Kerekere.