Jelaskan Klaim wilayah dari Laut Tiongkok Selatan

Beberapa negara memilki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia.

Baik Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dan Republik Tiongkok (ROC, biasa disebut Taiwan) mengeklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan sembilan garis putus-putus.

Klaim Tiongkok bertindihan dengan hampir semua klaim negara di kawasan ini. Klaim-klaim tersebut meliputi:

Indonesia, Tiongkok, dan Taiwan atas perairan di timur laut Kepulauan Natuna

Filipina, Tiongkok, dan Taiwan atas Scarborough Shoal.

Vietnam, Tiongkok, dan Taiwan atas perairan di barat Kepulauan Spratly. Beberapa atau semua pulau diperebutkan oleh Vietnam, Tiongkok, Taiwan, Brunei, Malaysia, dan Filipina.

Kepulauan Paracel diperebutkan oleh RRC/ROC dan Vietnam.

Malaysia, Kamboja, Thailand, dan Vietnam atas perairan di Teluk Thailand.

Singapura dan Malaysia atas perairan sekitar Selat Johor dan Selat Singapura.

Tiongkok dan Vietnam dengan sengit memperebutkan klaim mereka. Tiongkok (beberapa masa pemerintahan) dan Vietnam Selatan masing-masing menguasai sebagian Kepulauan Paracel hingga 1974. konflik singkat tahun 1974 menewaskan 18 tentara Tiongkok dan 53 tentara Vietnam. Sejak itu, Tiongkok menguasai seluruh Kepulauan Paracel. Kepulauan Spratly pernah menjadi tempat terjadinya pertempuran laut yang menewaskan 70 tentara Vietnam di sebelah selatan Chigua Reef pada Maret 1998. Berbagai negara sering melaporkan terjadinya perselisihan antara kapal militer.

ASEAN pada umumnya dan Malaysia secara spesifik ingin agar sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan tidak bereskalasi menjadi konflik bersenjata. Karena itu, Joint Development Authorities dibentuk di wilayah klaim tumpang tindih untuk mengembangkan daerah tersebut dan membagi hasilnya dengan adil tanpa menyelesaikan isu kedaulatan atas wilayah tersebut. Metode ini pernah diterapkan di Teluk Thailand. Umumnya, Tiongkok ingin menyelesaikan sengketa secara bilateral, sedangkan sejumlah negara ASEAN memilih diskusi multilateral, ASEAN yakin bahwa mereka dirugikan dalam negosiasi bilateral dengan Tiongkok yang lebih besar. Karena banyak negara mengeklaim wilayah yang sama, ASEAN merasa diskusi multilateral mampu menyelesaikan klaim-klaim yang saling bertindihan.

Klaim yang bertindihan atas Pedra Branca atau Pulau Batu Putih yang mencakup Middle Rocks oleh Singapura dan Malaysia diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2008. Dalam putusannya, Pedra Branca/Pulau Batu Puteh diserahkan kepada Singapura dan Middle Rocks ke Malaysia.

Pada Juli 2010, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, meminta Republik Rakyat Tiongkok menyelesaikan sengketa wilayah ini. Tiongkok merespons dengan meminta AS tidak ikut campur. Tanggapan ini muncul ketika kedua negara melakukan latihan militer di laut yang sama-sama meningkatkan ketegangan di kawasan. Departemen Pertahanan Amerika Serikat merilis pernyataan pada tanggal 18 Agustus yang menolak penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik dan menuduh Tiongkok menerapkan perilaku asertif. Tanggal 22 Juli 2011, salah satu kapal amfibi India, INS Airavat yang sedang dalam kunjungan persahabatan ke Vietnam, kabarnya dikontak melalui saluran radio terbuka oleh sebuah kapal yang mengaku Angkatan Laut Tiongkok 45 mil laut dari pesisir Vietnam. Kapal tersebut menyatakan bahwa kapal India memasuki perairan Tiongkok. Juru bicara Angkatan Laut India mengklarifikasi bahwa karena tidak ada kapal atau pesawat yang terlihat dari INS Airavat, kapal ini melanjutkan pelayarannya sesuai jadwal. Angkatan Laut India juga menyatakan bahwa, "tidak ada konfrontasi yang melibatkan INS Airavat. India mendukung kebebasan navigasi di perairan internasional, termasuk Laut Tiongkok Selatan, dan hak berlayar menurut prinsip-prinsip hukum internasional yang disepakati. Prinsip-prinsip ini harus dipatuhi oleh semua pihak."

Pada bulan September 2011, tidak lama setelah Tiongkok dan Vietnam menandatangani perjanjian yang berusaha meredam sengketa di Laur Tiongkok Selatan, perusahaan eksplorasi milik negara, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), mengatakan bahwa lengan investasi luar negeri ONGC Videsh Limited telah menandatangani kesepatakan tiga tahun dengan PetroVietnam untuk mengembangkan kerja sama jangka panjang di sektor minyak dan menetima tawaran eksplorasi Vietnam di beberapa blok di Laut Tiongkok Selatan. Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Jiang Yu, mengeluarkan nota protes. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India merespons, "Tiongkok punya alasannya sendiri, tetapi kami berpihak pada pernyataan pemerintah Vietnam dan telah meneruskannya ke pemerintah Tiongkok.” Kesepakatan India-Vietnam ini juga ditentang oleh Global Times, surat kabar pemerintah.

Pada tahun 1999, Taiwan mengeklaim semua pulau di Laut Tiongkok Selatan di bawah pemerintahan Lee Teng-hui. Lapisan bawah tanah, dasar laut, dan perairan Paracel dan Spratly diklaim oleh Taiwan.

Tahun 2012 dan 2013, Vietnam dan Taiwan berselisih karena Taiwan melaukan latihan militer anti-Vietnam.

Bulan Mei 2014, Tiongkok mendirikan anjungan minyak di dekat Kepulauan Paracel dan memicu beberapa insiden antara kapal Vietnam dan Tiongkok.

Tahun 2017, sejumlah analis memperkirakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump akan mengambil langkah yang lebih agresif terhadap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.