Jelaskan Freeport di Indonesia dari Freeport-McMoRan

Freeport Sulphur adalah perusahaan asing pertama yang memperoleh izin usaha dari pemerintah Indonesia pada tahun 1967, setelah kejatuhan Presiden Soekarno oleh Presiden Soeharto. PT Freeport Indonesia merupakan pengelola Tambang Grasberg di Irian Barat, Indonesia, yang merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tambang ini juga mengandung tembaga dan perak untuk pasar dunia. Bagi rezim Soeharto, Freeport adalah faktor penting baik di bidang politik dan ekonomi. Presiden Soeharto menggambarkan Freeport sebagai perusahaan pembayar pajak terbesar, investor terbesar dan terlibat dalam kegiatan sosial terbesar di Indonesia. Dari segi methode pertambangan dan segi investor asing, adalah perusahaan yang paling kontroversial.

Ini berkembang menjadi hubungan yang mendukung bersama antara Freeport dan pemerintah Indonesia, militer dan elite politik nasional. Sebagai imbalannya, Freeport secara politis dan militer dilindungi oleh pemerintah. Dukungan keuangan membuat Freeport berani mangambil risiko melanggar Undang-Undang US-Foreign Corrupt Practices Act. Karena peran ekonomi kunci di Jakarta dan Papua Barat, masalah kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia terkait erat dengan masa depan Freeport.

Kekayaan perusahaan ini berasal dari persetujuan izin penambangan yang ditandatangani pada 1967. Lisensi awal dijual kepada perusahaan AS Freeport McMoRan Copper & Gold Inc., termasuk hak penambangan untuk 30 km². Perusahaan ini memiliki hak penambangan eksklusif selama 30 tahun untuk wilayah tersebut dari saat pembukaan tambang (1981). Penduduk setempat telah mencoba percobaan kekerasan, namun segera dikendalikan. Pada 1989 lisensi pertambangan diperluas 25.000 km².

Pada 2003 perusahaan tersebut dipaksa mengakui telah membayar militer Indonesia untuk mencegah pemilik tanah asal jauh dari tanah mereka. Pada 2005, New York Times melaporkan bahwa perusahaan tersebut telah membayara hampir 20 juta dolar AS selama periode 1998-2004 yang didistribusikan di antara pejabat dan satuan, dengan satu individu menerima sampai 150.000 ASD. Perusahaan menanggapi bahwa "tidak ada alternatif untuk ketergantungan kepada militer dan polisi Indonesia mengenai hal ini".

Freeport-McMoRan memegang 90,64 persen saham dari anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Sisanya dimiliki oleh pemerintahan di Jakarta. Pada awal 2006 sejumlah masyarakat Papua melakukan protes di Jakarta dan Timika. Mereka menuntut PT Freeport meningkatkan pembagian hasil perusahaan tersebut dari 1% hingga 7%.

Pada Juli 2013, Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat mengadakan pertemuan dengan pemerintah pusat yang pada intinya meminta pemerintah pusat mengindahkan permintaan masyarakat Papua yang menginginkan pemindahan kantor Freeport Indonesia dari Jakarta ke Papua, termasuk dalam proses pengelolaan tambang mentah menjadi bahan siap pakai, sehingga secara langsung dapat membangun infrastruktur di Papua.

Pada tahun 2018, Freeport-McMoRan Inc. dan PT Rio Tinto Indonesia menandatangani perjanjian dengan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum) terkait dengan rencana pengambilalihan saham pada PT Freeport Indonesia sebesar 51%.

Indonesian Forum for Environment (WALHI): The Environmental Impacts of Freeport-Rio Tinto’s Copper and Gold Mining Operation in Papua  Mai 2006, 119 halaman (3,8 MB)

Danny Kennedy, Pratap Chatterjee, Roger Moody: Risky Business - The Grasberg Gold Mine , Project Underground, Berkeley, 1998 (pdf 0,8 MB)

Paying for Protection. The Freeport mine and the Indonesian security forces , Globalwitness Studie, 2005 (pdf 1,5 MB)