Jelaskan Politik dari Kepulauan Turks dan Caicos

Kepulauan Turks dan Caicos adalah Wilayah Seberang Laut Britania Raya. Sebagai wilayah Inggris, kedaulatannya adalah Raja Charles III dari Britania Raya, dan diwakili oleh gubernur yang ditunjuk oleh raja atas saran dari Kantor Luar Negeri. Dengan terpilihnya Ketua Menteri pertama wilayah tersebut, J. A. G. S. McCartney, pulau-pulau tersebut pertama kali mengadopsi konstitusi pada tanggal 30 Agustus 1976. Hari libur nasional, Hari Konstitusi, dirayakan setiap tahun pada tanggal 30 Agustus.

Sistem hukum wilayah ini didasarkan pada Hukum umum Inggris, dengan sejumlah kecil hukum yang diadopsi dari Jamaika dan Bahama. Hak pilih bersifat universal bagi mereka yang berusia di atas 18 tahun. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi. Grand Turk adalah ibu kota administratif dan politik Kepulauan Turks dan Caicos dan Cockburn Town telah menjadi pusat pemerintahan sejak 1766.

Kepulauan Turks dan Caicos berpartisipasi dalam Bank Pembangunan Karibia, adalah rekanan di CARICOM, anggota dari Kesatuan Pos Sedunia dan mengelola sub-biro Interpol. Komite Khusus Dekolonisasi PBB memasukkan wilayah tersebut dalam Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di bawah Konstitusi baru yang mulai berlaku pada Oktober 2012, kekuasaan legislatif dipegang oleh satu kamar Dewan Majelis, yang terdiri dari 19 kursi, 15 dipilih dan empat ditunjuk oleh gubernur ; dari anggota terpilih, lima dipilih secara umum dan 10 dari distrik beranggota tunggal untuk masa jabatan empat tahun.

Dalam pemilihan 2021 Partai Nasional Progresif menang telak dan Washington Misick menjadi Perdana Menteri.