Gw mau tau Pemogokan Delanggu dari Pemberontakan PKI 1948

Kecewa dengan rasionalisasi Hatta, FDR/PKI mulai mencari dukungan dari petani dan buruh dengan mengadvokasi reformasi pertanahan dan mengorganisir pemogokan buruh. Salah satu basis kekuatan utama FDR/PKI adalah SOBSI. Sangat didominasi oleh komunis, SOBSI mengorganisir sejumlah pemogokan untuk memprotes pemerintah. Pemogokan paling penting terjadi di Solo. Buruh perkebunan memprotes pemerintah sebagai tanggapan atas memburuknya kondisi ekonomi menyusul blokade ekonomi oleh Belanda dan kegagalan pemerintah untuk menghilangkan feodalisme dan menghentikan operasi spekulatif pasar gelap. Pemogokan di areal tebangan Delanggu diorganisir oleh SARBUPRI (serikat buruh perkebunan yang berorientasi komunis), dan sekitar 20.000 buruh mogok selama sekitar 35 hari. Pemerintah menuduh para pemimpin FDR dan SARBUPRI membahayakan Republik dengan mengorganisir pemogokan. Mereka menanggapi tuduhan ini dengan mengatakan bahwa pemerintahlah yang membahayakan Republik dengan kebijakan ekonominya yang tidak efektif dan tidak tepat. Yang diinginkan oleh para pemimpin FDR dan SOBSI dari pemerintah adalah implementasi yang lebih baik dari regulasi dan reformasi agraria yang ada. Pemogokan berakhir pada tanggal 18 Juli 1948, dengan pemerintah bersedia menerima permintaan buruh untuk tekstil dan beras sepanjang dua meter yang akan diberikan setiap bulan di samping gaji mereka.

Hubungan luar negeri Republik Indonesia

Peristiwa Madiun harus ditempatkan dalam konteks internasional di mana dua negara adidaya berperan dalam pengambilan keputusan pemerintah Indonesia. Suripno adalah seorang komunis muda yang menjadi wakil Republik Indonesia pada Kongres Federasi Pemuda Demokratis Dunia di Praha tahun 1947. Ia juga diberi mandat untuk menghubungi Uni Soviet. Pada Januari 1948, ia bertemu dengan seorang duta besar Rusia dan membahas hubungan konsuler masa depan antara Rusia dan Indonesia. Pemerintah Soviet akhirnya mengambil inisiatif dengan memberi tahu Suripno bahwa Perjanjian Konsuler telah diperbaiki. Alih-alih menerima perjanjian itu, pemerintah Hatta memutuskan untuk menghentikan hubungan bilateral. Suripno kemudian diminta kembali ke Indonesia. Pada tanggal 11 Agustus 1948 Suripno tiba di Jogjakarta dengan sekretarisnya yang ternyata adalah Musso, seorang tokoh komunis senior Indonesia. Saat dimintai laporan resmi kepada Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim, Suripno memuji sikap politik Rusia yang selalu mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat.

Hatta berulang kali menolak Perjanjian Konsuler karena cenderung mencari bantuan kepada kekuasaan Amerika Serikat. Pada 21 Juli, Soekarno, Hatta, Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan, dan perwakilan AS mengadakan pertemuan di sebuah hotel di Sarangan, Madiun. Belanda dan AS memiliki tujuan yang sama yaitu menguasai sumber daya alam. Pada 17 September, Menteri Luar Negeri Belanda menyatakan bahwa ekspansi komunis di Indonesia merupakan hambatan utama bagi kekuatan barat untuk memperoleh sumber daya. Belanda ingin AS percaya bahwa Indonesia adalah benteng komunis. AS memutuskan untuk memasukkan Hatta dan asosiasinya dalam satu front anti-komunis internasional yang akan didirikan di Asia Timur dan Tenggara untuk menantang Uni Soviet. Upaya Belanda untuk mengembalikan kekuasaannya atas Indonesia, dengan membawa para pemimpin Indonesia dan perwakilan AS ke dalam konflik gagal.

Kembalinya Musso dan Reorganisasi FDR/PKI

Kembalinya Musso menjadi katalisator Peristiwa Madiun. Soekarno secara resmi mengundang Musso di istana kepresidenannya di Jogjakarta. Menurut laporan wartawan, pertemuan itu sangat emosional. Mereka saling berpelukan dan mata mereka dipenuhi air mata. Musso sebenarnya adalah senior politik Soekarno dan mereka adalah teman baik ketika mereka tinggal di Surabaya.

Kembalinya Musso menjadi titik balik perjalanan politik FDR. Selama konferensi partai pada tanggal 26-27 Agustus 1948, mereka mengadopsi garis politik baru. Mereka membentuk badan baru yang terdiri dari partai-partai sayap kiri. Anggota biro politik baru ini adalah pimpinan FDR (Maruto Darusman, Tan Ling Djie, Harjono, Setiadjit, Djoko Sujono, Aidit, Wikana, Suripno, Amir Sjarifoeddin, dan Alimin) dengan Musso sebagai ketua. Pengangkatan kembali ini dijadikan alasan yang sah oleh musuh-musuh FDR/PKI untuk melancarkan "kampanye anti-PKI". Pemerintah menyiapkan beberapa strategi untuk menghilangkan Komunis. Salah satu tuduhan terbesar pemerintah adalah bahwa Musso mempromosikan keterlibatan Republik dalam konflik Soviet-Amerika.