Jelaskan Birokrasi dan pemerintahan dari Kadipatèn Mangkunagaran

Kadipaten Mangkunegaran sebagai sebuah wilayah otonom di Hindia Belanda memiliki struktur birokrasi yang baik. Birokrasi Mangkunegaran mewarisi birokrasi pendahulunya, Mataram Islam. Pada masa-masa awal berdiri, birokrasi ala Mataraman masih kuat dalam kehidupan Kadipaten Mangkunegaran. Namun corak birokrasi Mataraman akhirnya mengalami perubahan pada akhir abad XIX hingga pada awal abad XX. Birokrasi Kadipaten Mangkunegaran mengadaptasi birokrasi Barat yang bersifat legal-rasional.

Dalam tatanan birokrasi Mangkunegaran, Pengageng Pura (Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara), merupakan jabatan tertinggi dan berkuasa penuh atas aparat-aparat yang ada di bawahnya. Awalnya pengangkatan Pengageng Pura atas kehendak Pemerintah Hindia Belanda dengan persetujuan Susuhunan di Surakarta. Namun pada akhir abad XIX dan awal abad XX, pengangkatan Pengageng Pura tidak harus mendapat persetujuan dari Susuhunan Surakarta. Dalam akta pengangkatan KGPAA. Mangkunegara VI dan KGPAA. Mangkunegara VII hanya dicantumkan bahwa penguasa diangkat oleh Belanda dan hanya tunduk kepada Ratu Belanda sehingga dalam pengambilan keputusan pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Dalam hal ini, Pengageng Pura yang diangkat harus mendapat persetujuan dari Residen Surakarta.

Di bawah Pengageng Pura adalah Pepatihdalem Kadipaten Mangkunegaran. Awalnya jabatan ini adalah jabatan yang bersifat pribadi. Namun dalam perkembangannya, jabatan ini menjadi bersifat resmi dalam mengurus pemerintahan sejak KGPAA. Mangkunegara II dengan pangkat Bupati Patih serta memiliki sebutan Tumenggung. Perubahan status ini tidak dapat diketahui secara pasti, kemungkinan berkaitan dengan keyakinan KGPAA. Mangkunegara II bahwa dalam skala kecil Kadipaten Mangkunegaran tetaplah merupakan sebuah kerajaan sehingga diperlukan adanya jabatan Patih yang bersifat resmi.

Aparat birokrasi di bawah Bupati Patih sejak berdirinya Kadipaten Mangkunegaran hingga abad XX telah mengalami beberapa kali perubahan. Mulai dari masa KGPAA. Mangkunegara I hingga KGPAA. Mangkunegara III, di bawah Patih terdiri atas empat pejabat dengan nama Priyayi Punggawa. Mereka adalah dua orang Lurah dan dua orang Bekel. Masing-masing Priyayi Punggawa dibantu oleh 14 orang Jajar. Tugas dan kewajiban para Punggawa ini adalah menjalankan perintah yang berasal dari Kadipaten Mangkunegaran seperti menerima pajak tanah, menerima kayu bakar, dan lain-lain.