Jelaskan Periode 1945-1946 dari Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Pada tanggal 17 Agustus 1945, terjadi peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Sehari setelahnya, Sultan Hamengkubuwana IX mengucapkan selamat kepada Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat atas kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 20 Agustus 1945, dikirimkan lagi telegram oleh Hamengkubuwana IX sebagai Ketua Badan Kebaktian Rakyat (Hokokai) Yogyakarta, menegaskan bahwa Yogyakarta "sanggup berdiri di belakang pimpinan"; diikuti oleh Paku Alam VIII Peristiwa ini menjadikan Yogyakarta sebagai kerajaan di Indonesia pertama yang bergabung dengan Republik Indonesia. Dukungan tersebut berlanjut hingga tanggal 5 September 1945, dimana Sultan mengeluarkan amanat posisi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpinnya yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Paku Alam VIII juga menyatakan amanat setelahnya atas Kadipaten Pakualaman dan menjadi wakil pemimpin Yogyakarta. Konsep ini disebut dengan konsep dwi tunggal, dimana dua pemimpin bersama-sama membantu untuk membangun negara Indonesia. Realisasi Yogyakarta sebagai daerah istimewa dikeluarkan pada tanggal 19 Agustus 1945, sehari setelah telegram dari Yogyakarta tiba.

Pada Januari 1946, situasi politik di Jakarta sedang tidak stabil, dikarenakan terjadinya pertikaian antara kelompok pro-Republik dengan kelompok pro-Belanda. Atas dasar situasi tersebut, Sultan mengusulkan kepada Pemerintah Indonesia saat itu untuk memindahkan ibu kota negara menuju Yogyakarta. Usulan kepindahan tersebut disambut baik oleh Soekarno, sehingga rombongan pemerintah Republik menuju Yogyakarta pada tanggal 3 Januari 1946 dengan kereta luar biasa.

Hamengkubuwana IX dinilai menjadi figur yang mampu meredam adanya pergolakan anti swapraja–seperti yang terjadi di Surakarta dan sebagian Sumatra–di Yogyakarta yang bisa melengserkan dirinya dan menghapuskan pemerintahan monarki Yogyakarta.