Jelaskan Militer dari Homoseksualitas

Kebijakan dan sikap terhadap personel militer gay dan lesbian berbeda di berbagai belahan dunia. Beberapa negara memungkinkan pria gay, lesbian, biseksual dan orang-orang untuk secara terbuka memberikan pelayanan militer dan telah memberikan mereka hak yang sama dan keistimewaan seperti rekan-rekan heteroseksual mereka. Banyak negara yang tidak melarang atau mendukung personel militer LGB. Beberapa negara tetap melarang keberadaan personel yang homoseksual.

Mayoritas kesatuan militer Barat telah menghapus kebijakan yang mengucilkan anggota minoritas seksual. Dari 26 negara yang berpartisipasi dalam NATO, lebih dari 20 negara mengizinkan gay, lesbian dan biseksual untuk memberi pelayanan militer. Dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, dua negara (Britania Raya dan Prancis) memberikan izin tersebut. Dua lainnya tidak: Cina sepenuhnya melarang gay dan lesbian, sementara Rusia tidak memasukkan personel gay dan lesbian selama masa damai namun memungkinkan beberapa personel gay untuk mengabdi pada masa perang. Israel adalah satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang memungkinkan individu LGB melayani di militer secara terbuka.

Sementara pertanyaan tentang homoseksualitas dalam militer telah sangat dipolitisasi di Amerika Serikat, hal ini tidak selalu demikian di banyak negara lainnya. Secara umum, seksualitas dalam latar belakang budaya di negara-negara lain dianggap sebagai aspek pribadi dari identitas seseorang ketimbang di Amerika Serikat.

Menurut American Psychological Association bukti empiris gagal untuk menunjukkan bahwa orientasi seksual erat kaitannya dengan aspek-aspek efektivitas militer seperti kesatuan unit, moral, perekrutan dan retensi. Orientasi seksual tidak relevan dengan kohesi tugas militer, yang merupakan satu-satunya jenis kohesi yang secara kritis memprediksi kesiapan dan keberhasilan tim militer.