Jabarkan Administrasi politik dan sipil dari Umar bin Khattab

Pemerintahan Umar adalah pemerintahan kesatuan, dimana otoritas politik yang berdaulat adalah khalifah. Kekhalifahan Umar dibagi menjadi provinsi dan beberapa wilayah otonom, misalnya, Azerbaijan dan Armenia, yang telah menerima kekuasaan kekhalifahan. Provinsi dikelola oleh gubernur provinsi atau Wali, dipilih secara pribadi dan cermat oleh Umar. Provinsi dibagi lagi menjadi sekitar 100 kabupaten. Setiap kabupaten atau kota utama berada di bawah tanggung jawab seorang gubernur muda atau Amir, biasanya diangkat oleh Umar sendiri, tetapi kadang-kadang juga ditunjuk oleh gubernur provinsi. Di beberapa distrik ada perwira militer yang terpisah, meskipun Wali , dalam banyak kasus, adalah Panglima Angkatan Darat yang bermarkas di provinsi tersebut.

Setiap janji dibuat secara tertulis. Pada saat pengangkatan dikeluarkan instrumen instruksi dengan maksud untuk mengatur tingkah laku Wali. Saat menjabat, Wali diminta untuk mengumpulkan orang-orang di masjid utama, dan membacakan instrumen instruksi di depan mereka.

Instruksi umum Umar kepada para perwiranya adalah:

Berbagai kode etik ketat lainnya harus dipatuhi oleh para gubernur dan pejabat negara. Para perwira utama diharuskan melakukan perjalanan ke Mekkah pada kesempatan ibadah haji, di mana orang-orang bebas mengajukan keluhan apa pun terhadap mereka. Untuk memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi, Umar menetapkan untuk membayar gaji yang tinggi kepada para staf. Gubernur provinsi menerima sebanyak lima hingga tujuh ribu dirham setiap tahun selain bagian mereka dari rampasan perang (jika mereka juga panglima tertinggi tentara di sektor mereka).

Umar pertama kali mendirikan departemen khusus untuk penyelidikan pengaduan terhadap para pejabat Negara. Departemen ini bertindak sebagai Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana proses hukum dipimpin langsung oleh Umar. Departemen itu berada di bawah tanggung jawab Muhammad bin Maslamah, salah satu orang Umar yang paling dipercaya. Dalam kasus-kasus penting Muhammad bin Maslamah diutus oleh Umar untuk pergi ke tempat itu, menyelidiki tuduhan itu dan mengambil tindakan. Kadang-kadang Komisi Penyelidik dibentuk untuk menyelidiki tuduhan itu. Kadang-kadang, para petugas yang menerima pengaduan dipanggil ke Madinah, dan diadili di pengadilan tata usaha Umar. Umar dikenal karena dinas intelijen ini dimana dia meminta pertanggungjawaban para pejabatnya. Layanan ini juga dikatakan telah menginspirasi ketakutan pada rakyatnya.

Umar adalah pelopor dalam beberapa urusan:

Umar adalah orang pertama yang memperkenalkan sistem pelayanan publik, di mana catatan pejabat dan tentara disimpan. Dia juga menyimpan sistem rekaman untuk pesan yang dia kirim ke Gubernur dan kepala negara.

Dia adalah orang pertama yang menunjuk pasukan polisi untuk menjaga ketertiban sipil.

Dia adalah orang pertama yang mendisiplinkan orang-orang ketika mereka menjadi tidak teratur.

Aspek penting lainnya dari pemerintahan Umar adalah bahwa dia melarang gubernur dan agennya terlibat dalam urusan bisnis apa pun saat berada dalam posisi kekuasaan. Seorang pegawai Umar bernama al-Harits bin Ka'ab bin Wahb pernah ditemukan memiliki uang lebih di luar gajinya dan Umar menanyakan tentang kekayaannya. Al-Harits menjawab bahwa dia memiliki sejumlah uang dan dia berdagang dengannya. Umar berkata: Demi Allah, kami tidak mengutus kamu untuk berdagang!, dan dia mengambil darinya keuntungan yang telah dia hasilkan.