Jelaskan Tuntutan pemungutan suara ulang dari Penentuan Pendapat Rakyat

Penentuan Pendapat Rakyat, PEPERA sering disebut sebagai Act of Free Choice;  yang kemudian diubah menjadi Act of No Choice;  oleh aktivis separatis Papua. Banyak aktivis tersebut menuntut referendum baru yang melibatkan setiap warga Papua. Setelah jatuhnya Soeharto tahun 1998, Uskup Agung Desmond Tutu dan sejumlah anggota parlemen Eropa dan Amerika Serikat meminta Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan untuk meninjau ulang peran PBB dalam Pepera sekaligus keabsahan hasilnya. Sejumlah pihak meminta PBB mengadakan referendumnya sendiri dengan kriteria pemilih yang telah tertuang dalam Perjanjian New York. Mereka juga menyoroti izin tambang yang dijual Indonesia ke Freeport-McMoRan pada 1967 dengan masa kontrak 30 tahun. Sikap resmi pemerintah Indonesia dan PBB adalah penerimaan hasil Pepera oleh  Majelis Umum PBB merupakan bentuk pengakuan atas pelaksanaan dan hasil Pepera.

Referendum baru didukung oleh berbagai organisasi internasional, antara lain Free West Papua Campaign yang bekerja sama dengan separatis Papua di Indonesia untuk memperjuangkan penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan penuh dari Indonesia.

Organisasi Republik Federal Papua Barat, dibentuk tanggal 19 Oktober 2011 dalam Kongres Rakyat Papua Barat ke-3, menyatakan bahwa Perjanjian New York dan Penentuan Pendapat Rakyat batal tidak sah dan meminta pengakuan PBB sebagai negara merdeka berdasarkan hukum internasional dan hukum adat.