Jelaskan Dari Cape ke Kairo dari Imperium Britania

Belanda sebenarnya telah mendirikan Koloni Cape di ujung selatan Afrika pada tahun 1652 sebagai pos persinggahan bagi kapal-kapalnya yang sedang dalam perjalanan ke Hindia Timur. Namun, Britania secara resmi mengakuisisi Koloni Cape pada tahun 1806—termasuk Bangsa Boer yang berdiam di sana—setelah mendudukinya pada tahun 1795 untuk mencegah koloni tersebut jatuh ke tangan Prancis yang pada saat itu berhasil mengalahkan Belanda. Para imigran dari Kepulauan Britania mulai berdatangan sejak tahun 1820. Hal ini memicu menyingkirnya ribuan Bangsa Boer yang tidak setuju dengan hukum Britania ke arah utara dan mendirikan negara republik bebas sendiri (kebanyakan tidak bertahan lama) pada periode 1830-an sampai awal 1840-an. Dalam prosesnya, Bangsa Boer berulang kali bentrok dengan tentara Britania, yang memiliki agenda sendiri sehubungan dengan ekspansi kolonial di Afrika Selatan dan menguasai permukiman bangsa-bangsa asli Afrika, termasuk Bangsa Sotho dan Zulu. Pada akhirnya, Bangsa Boer berhasil mendirikan dua negara republik baru yang memiliki umur lebih lama: Republik Afrika Selatan atau Republik Transvaal (1852-1877; 1881-1902) dan Negara Bebas Oranye (1854-1902). Pada tahun 1902, Britania berhasil menduduki kedua republik tersebut, yang memicu meletusnya Perang Boer.

Pada tahun 1869, Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Hindia dibuka oleh Napoleon III. Pembukaan terusan ini pada awalnya ditentang oleh Britania, tetapi begitu mengetahui nilai strategis terusan ini, Britania langsung berhasrat untuk menguasainya. Pada tahun 1875, Pemerintah Konservatif Benjamin Disraeli membeli 44 persen—sekitar £4 juta (£ pada tahun )—saham penguasa Mesir; Ismail Pasha dalam kepemilikan Terusan Suez. Meskipun pembelian ini tidak memberikan kontrol langsung atas Terusan Suez, Britania secara tidak langsung telah menanamkan pengaruhnya di Mesir. Dengan adanya kontrol dari Prancis dan Britania terhadap keuangan Mesir, Mesir pun akhirnya diduduki penuh oleh Britania Raya pada tahun 1882. Prancis, yang merupakan pemegang saham mayoritas atas Terusan Suez, berupaya untuk melemahkan posisi Britania, tetapi kedua negara tersebut pada akhirnya berhasil mencapai suatu persetujuan dengan disahkannya Konvensi Konstantinopel pada tahun 1888 yang memutuskan bahwa Terusan Suez adalah wilayah netral.

Ketika aktivitas Prancis, Belgia dan Portugis di bagian hulu Sungai Kongo sudah mengancam kedudukan Britania di Afrika, Konferensi Berlin diadakan pada tahun 1884 dan 1885 dengan tujuan untuk mengatur persaingan antar bangsa-bangsa Eropa di Afrika, yang selanjutnya dikenal sebagai “Perebutan Afrika” (dalam artian pendudukan efektif agar mendapat pengakuan internasional atas klaim teritorial). Perebutan ini berlanjut hingga tahun 1890-an, yang menyebabkan Britania mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menarik diri dari Sudan pada tahun 1885. Sekompi pasukan gabungan tentara Britania dan Mesir berhasil mengalahkan Tentara Mahdi pada tahun 1886 dan mencegah usaha Prancis untuk menduduki Fashoda pada tahun 1898. Setelah itu, Sudan diklaim sebagai Kondominium Britania-Mesir, meskipun pada kenyataannya Sudan merupakan koloni Britania.

Kemenangan Britania di Afrika Timur dan Selatan mendorong Cecil Rhodes—pelopor ekspansi Britania ke Afrika—untuk membangun sebuah jalur kereta api dari Cape ke Kairo guna menghubungkan Terusan Suez dengan Afrika bagian selatan yang kaya dengan mineral. Pada tahun 1888, Rhodes beserta perusahaannya yang bernama British South Africa Company mencaplok dan menduduki sebuah wilayah yang kemudian dinamakan sesuai namanya; Rhodesia.

Perubahan status koloni kulit putih

Sejak abad ke-18, telah terjadi perbedaan yang nyata antara status koloni Britania yang dihuni oleh penduduk berkulit putih dengan koloni yang dihuni oleh penduduk non-kulit putih. Saat pemikiran "absolutisme tercerahkan" berkembang di Eropa, Britania didesak untuk mengubah status koloni-koloni kulit putih agar mengizinkan mereka membentuk pemerintahan sendiri.

Langkah koloni kulit putih untuk memperoleh kemerdekaan dari Imperium Britania dimulai dengan adanya Laporan Durham pada tahun 1839: dua provinsi di Kanada (Kanada Hulu dan Kanada Hilir) diusulkan untuk diunifikasi sebagai solusi atas kerusuhan politik yang kerap terjadi di sana. Unifikasi ini disahkan dalam Undang-Undang Penyatuan pada tahun 1840, yang kemudian membentuk Provinsi Kanada. Pemerintahan mandiri pertama kali diberikan pada Nova Scotia pada tahun 1848, kemudian menyusul koloni-koloni Britania lainnya di Amerika utara. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Konstitusi oleh Parlemen Britania Raya pada tahun 1867, Kanada Hulu, Kanada Hilir, New Brunswick, dan Nova Scotia disatukan menjadi Dominion Kanada, dengan status sebagai Pemerintahan Konfederasi yang menikmati hak penuh kecuali dalam hal hubungan internasional. Australia dan Selandia Baru juga memperoleh status yang sama setelah tahun 1900. Koloni-koloni di Australia diunifikasi pada tahun 1901 menjadi Federasi Australia, sedangkan Selandia Baru menyusul setelahnya dengan status sebagai Pemerintah Dominion. Istilah Pemerintahan Dominion sendiri secara resmi baru diperkenalkan dalam Konferensi Kolonial 1907 di London untuk menegaskan status Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Pada dekade terakhir abad ke-19, Britania dihadapkan pada kampanye politik rakyat Irlandia yang ingin memisahkan diri dari Britania Raya. Irlandia sendiri telah bergabung dengan Inggris (dan bersama Skotlandia kemudian membentuk Britania Raya) sejak tahun 1800, setelah meletusnya Pemberontakan Irlandia pada tahun 1798, yang diikuti dengan bencana kelaparan parah pada periode 1845 sampai 1852. Kemerdekaan Irlandia ini didukung oleh Perdana Menteri Britania Raya, William Ewart Gladstone, yang berharap bahwa Irlandia mungkin bisa mengikuti jejak Kanada sebagai sebuah Pemerintahan Dominion dalam Imperium Britania. Tetapi Rancangan Undang-Undang (RUU) pembebasan Irlandia ditolak oleh Parlemen Britania Raya, meskipun RUU ini menawarkan otonomi yang lebih sedikit bagi Irlandia ketimbang Kanada. Kebanyakan anggota parlemen takut kemerdekaan Irlandia mungkin akan menimbulkan ancaman keamanan bagi Britania atau menandai awal pecahnya Imperium Britania. RUU kemerdekaan kedua juga ditolak dengan alasan yang sama. RUU ketiga berhasil disahkan oleh parlemen, tetapi tidak diproses lebih lanjut karena pecahnya Perang Dunia I. Sementara itu di Afrika, pada tahun 1910, Koloni Cape, Natal, Republik Transvaal dan Negara Bebas Oranye bergabung menjadi Uni Afrika Selatan yang juga diberi status dominion.