Jelaskan Era Sangkum dari Norodom Sihanouk

Turun takhta dan masuk politik

Pada tanggal 2 Maret 1955, Sihanouk turun takhta, dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahnya, Norodom Suramarit. Penurunan takhta ini mengejutkan semua orang, termasuk orangtuanya sendiri. Dalam pidato penurunan takhta, Sihanouk menyatakan bahwa ia turun takhta dalam rangka melepaskan diri dari "intrik" kehidupan istana dan memungkinkan akses yang lebih mudah kepada rakyat jelata sebagai  "warga negara biasa". Menurut Osborne, penurunan takhta Sihanouk memberinya kebebasan untuk mengejar politik meskipun ia tetap menerima kehormatan dari rakyatnya ketika ia menjadi  raja. Selain itu, ia juga takut disingkirkan oleh pemerintah setelah mengetahui bahwa popularitasnya dibuat oleh pejabatnya sendiri.

Pada bulan April 1955, sebelum meninggalkan pertemuan dengan negara-negara Asia dan Afrika di Bandung, Indonesia, Sihanouk mengumumkan pembentukan partai politiknya sendiri, Sangkum, dan menyatakan minatnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum yang diadakan pada bulan September 1955. Meskipun Sangkum merupakan sebuah partai politik, Sihanouk menyatakan bahwa Sangkum dipandang sebagai sebuah "organisasi" politik, dan menyatakan bahwa ia mengakomodasi orang-orang dengan orientasi-orientasi politik yang berbeda dengan syarat utamanya adalah mereka berjanji setia kepada raja dan kerajaan. Pembentukan Sangkum dipandang sebagai sebuah langkah untuk membubarkan partai politik.

Sangkum berdasarkan dari empat partai kecil, pendukung monarki, partai-partai sayap kanan yaitu Partai "Pemenang  Timur Laut" yang dipimpin oleh Dap Chhuon, Partai Renovasi Khmer pimpinan Lol Nol, Partai Rakyat, dan Partai Liberal. Pada saat yang sama, Sihanouk kehilangan kesabaran dengan Partai Demokrat  dan partai sayap kiri Pracheachon, karena keduanya menolak untuk bergabung dengan partainya dan berkampanye untuk melawannya. Ia dilantik sebagai direktur keamanan nasional Dap Chhuon, yang memerintahkan polisi nasional untuk menahan para pemimpin mereka dan membubarkan rapat umum pemilihan mereka. Ketika pemilu diadakan, Sangkum meraih 83 persen suara sah dan menduduki seluruh kursi dalam Majelis Nasional, menggantikan Partai Demokrat, yang sebelumnya menjadi partai mayoritas. Pada bulan berikutnya, Sihanouk dilantik menjadi perdana menteri.