Saya mau tau Penyesalan dari Perbudakan

Pada 21 Mei 2001, Majelis Nasional Prancis mengesahkan undang-undang Taubira, yang menyatakan perbudakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Permintaan maaf atas nama negara-negara Afrika, atas peran mereka dalam memperdagangkan warga negara mereka ke dalam perbudakan, tetap menjadi isu terbuka karena perbudakan dipraktikkan di Afrika bahkan sebelum orang Eropa pertama kali tiba dan perdagangan budak Atlantik dilakukan dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dari beberapa masyarakat Afrika. Pasar budak hitam dipasok oleh jaringan perdagangan budak yang mapan yang dikendalikan oleh masyarakat dan individu setempat di Afrika.

Ada cukup bukti yang mengutip kasus demi kasus kontrol Afrika atas segmen-segmen perdagangan budak. Beberapa negara Afrika seperti Calabar dan bagian selatan Nigeria lainnya memiliki perekonomian yang bergantung hanya pada perdagangan ini. Orang-orang Afrika seperti Imbangala dari Angola dan Nyamwezi dari Tanzania menjadi perantara atau kelompok keliling yang berperang dengan negara-negara Afrika lainnya untuk merebut orang Afrika yang diperuntukkan bagi orang Eropa.

Beberapa sejarawan telah memberikan kontribusi penting dalam pemahaman global dari sisi Afrika dalam perdagangan budak Atlantik. Dengan berargumen bahwa pedagang Afrika menentukan kumpulan barang perdagangan yang diterima dengan imbalan budak, banyak sejarawan berpendapat bahwa agen Afrika pada akhirnya juga bertanggung jawab dalam perdagangan budak.

Pada tahun 1999, Presiden Mathieu Kérékou dari Benin menyatakan permintaan maaf nasional atas peran sentral yang dimainkan orang-orang Afrika dalam perdagangan budak Atlantik. Luc Gnacadja, menteri lingkungan dan perumahan untuk Benin, kemudian berkata: "Perdagangan budak adalah hal yang memalukan, dan kami menyesalinya." Para peneliti memperkirakan bahwa 3 juta budak diekspor keluar dari Pantai Budak yang berbatasan dengan Teluk Benin. Presiden Jerry Rawlings dari Ghana juga meminta maaf atas keterlibatan negaranya dalam perdagangan budak.

Masalah permintaan maaf terkait dengan reparasi untuk perbudakan dan masih dikejar oleh banyak entitas di seluruh dunia. Misalnya, Gerakan Reparasi Jamaika menyetujui deklarasi dan rencana aksinya. Pada tahun 2007, Perdana Menteri Inggris Tony Blair membuat permintaan maaf resmi atas keterlibatan Inggris dalam perbudakan.

Pada tanggal 25 Februari 2007, Persemakmuran Virginia menyatakan 'sangat menyesal' dan meminta maaf atas perannya dalam institusi perbudakan. Sebagai hal yang pertama di AS, permintaan maaf itu disahkan dengan suara bulat di kedua kamar parlemen saat Virginia mendekati peringatan 400 tahun berdirinya Jamestown.

Pada tanggal 24 Agustus 2007, Walikota Ken Livingstone dari London meminta maaf secara terbuka atas peran Inggris dalam perdagangan budak kolonial. "Anda bisa melihat ke seberang sana untuk melihat institusi yang masih mendapatkan keuntungan dari kekayaan yang mereka ciptakan dari perbudakan," katanya sambil menunjuk ke distrik keuangan. Dia mengklaim bahwa London masih dinodai oleh kengerian perbudakan. Secara khusus, London melengkapi, membiayai, dan mengasuransikan banyak kapal, yang membantu mendanai pembangunan dermaga London. Pejabat di Liverpool, kota yang dulunya merupakan tempat pelabuhan perdagangan budak besar, meminta maaf pada tahun 1999.

Pada tanggal 30 Juli 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengeluarkan resolusi yang menyatakan permintaan maaf atas perbudakan Amerika dan undang-undang diskriminatif yang mengikutinya. Pada Juni 2009, Senat AS mengeluarkan resolusi permintaan maaf kepada orang Afrika-Amerika atas "ketidakadilan yang mendasar, kekejaman, kebrutalan, dan perbudakan yang tidak manusiawi". Kabar tersebut disambut baik oleh Presiden Barack Obama, presiden pertama yang merupakan keturunan Afrika. Beberapa nenek moyang Presiden Obama mungkin adalah pemilik budak.

Pada tahun 2010, pemimpin Libya Muammar Gaddafi meminta maaf atas keterlibatan orang-orang Arab dalam perdagangan budak dengan mengatakan: "Saya menyesali perilaku orang-orang Arab ... Mereka membawa anak-anak Afrika ke Afrika Utara, menjadikan mereka budak, menjual mereka seperti binatang, dan mengambilnya sebagai budak dan memperdagangkannya dengan cara yang memalukan.”