Saya mau tau Perjuangan legalitas hukum dari Indische Partij

Pada tahun 1913 diumumkan rencana pemerintah untuk pembentukan Dewan Perwakilan di Hindia Belanda dengan nama Koloniale Raad atau Dewan Jajahan. Baik nama maupun susunan pengurus dewan tidak disetujui oleh masyarakat Bumiputra karena nama Koloniale Raad merupakan hinaan terhadapan pergerakan nasional. Sudah dapat dipastikan akan membela kaum penjajah dan mengabaikan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya Koloniale Raad ditentang para nasionalis. Kaum nasionalis yang tergabung dari berbagai perhimpuan menolak Koloniale Raad dan menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat yang terpilih oleh pemerintah Hindia Belanda seimbang, antara penduduk asing dan penduduk pribumi. Beberapa pengurus Serikat Islam cabang Bandung seperti Soewardi Surjaningrat, Abdoel Moeis, dan Akhmad Hassan Wignjadisastra yang ikut terlibat aktif dalam Indische Partij dan mungkin akan mempengaruhi penduduk Bumiputra untuk melawan penjajah sehingga pemerintah harus berhati-hati.

Pada tanggal 25 Desember 1912, para pemimpin Indische Partij menuju Istana Bogor untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah Hindia-Belanda. Hal ini penting agar Indische Partij tidak dianggap sebagai perkumpulan liar dan meresahkan. Ketika melihat permohonan Dekker untuk pengakuan badan hukum atas Indische Partij, pemerintah menugaskan penasihat urusan pribumi yaitu Dr. G.H.J Hazeu untuk menyelidiki Dekker. Pada 13 Januari 1913, laporan tentang Dekker yang berisi tentang latar belakang pribadi, gagasan dan cita-cita serta pengaruh dari propaganda terhadap masyarakat Hindia-Belanda diserahkan pada