Jelaskan Rezim apartheid dari Pieter Willem Botha

Dalam hal tertentu, praktik sistem apartheid Botha tidak begitu keras dibandingkan dengan para pendahulunya: pernikahan antar-ras – yang sebelumnya dilarang – dilegalisir, dan larangan konstitusional terhadap partai-partai multi ras dicabut. Botha juga mengendurkan Group Areas Act (Undang-undang Wilayah Kelompok), yang melarang warga kulit berwarna tinggal di daerah-daerah tertentu. Pada 1983, pembaruan-pembaruan konstitusional memberikan hak-hak politik terbatas kepada orang-orang Berwarna (warga Afrika Selatan keturunan campuran kulit putih dan bukan kulit putih) dan orang-orang India. Namun, menyangkut masalah sentral tentang memberikan hak-hak politik kepada orang-orang kulit hitam dan pengakhiran supremasi kulit putih, ia tidak bersedia mundur sedikit pun. Dalam menghadapi ketidakpuasan yang kian meningkat, ia memberlakukan penindasan negara yang lebih hebat, seperti Undang-undang Darurat dan tindakan-tindakan terselubung yang disponsori negara terhadap para aktivis anti apartheid. Ia juga dengan gigih menolak untuk berunding dengan Kongres Nasional Afrika.

Yang menjadi ciri khas dari pemerintahannya adalah pidato Botha pada 1986 yang berjudul “Menyeberangi Sungai Rubikon,” sebuah pidato kebijakan yang diharapkan akan berisi pembaruan-pembaruan yang baru. Sebaliknya, ia menolak untuk takluk kepada tekanan-tekanan yang menuntut konsesi terhadap mayoritas kulit hitam, termasuk pembebasan terhadap Nelson Mandela. Perlawanannya terhadap opini internasional langsung menyebabkan negaranya semakin terisolasi. Muncul seruan-seruan di seluruh dunia agar sanksi ekonomi segera diberlakukan atas Afrika Selatan, dan nilai mata uang Afrika Selatan Rand pun jatuh. Pada tahun itu, Botha juga mengumumkan berlakunya keadaan darurat.