Jelaskan Sejarah dari Negara Gereja

Sepanjang 300 tahun pertama keberadaannya, Gereja Katolik tertindas dan tersisih, tidak berhak memiliki maupun memindahtangankan properti. Ibadat berjemaah diselenggarakan di dalam bilik khusus di rumah-rumah tinggal anggota jemaat yang berpunya, dan di dalam rumah-rumah ibadat perdana di pinggiran kota Roma, yang tercatat sebagai bangunan milik pribadi anggota jemaat, bukan milik Gereja. Kendati demikian, bangunan-bangunan tempat beribadat yang tercatat sebagai properti anggota jemaat, baik yang benar-benar merupakan milik pribadi maupun yang sekadar mengatasnamakan anggota jemaat tertentu, biasanya dianggap sebagai harta pusaka milik seluruh jemaat pengguna, dan diwariskan kepada seorang "ahli waris" yang sah. Seringkali orang yang ditetapkan menjadi ahli waris adalah diakon senior dari jemaat yang bersangkutan, yakni asisten uskup. Harta-harta pusaka semacam ini adalah properti yang dikuasai bersama oleh seluruh jemaat di Roma, dan oleh karena itu menjadi properti yang dikuasai oleh Uskup Roma, pemimpin tertinggi umat Kristen Roma. Jumlahnya kian lama kian bertambah, dan tidak hanya berupa rumah tinggal melainkan juga berupa lahan-lahan yasan, baik sebagian maupun keseluruhan, yang tersebar di seantero Semenanjung Italia maupun di tempat-tempat lain.

Sistem penguasaan dan pewarisan properti semacam ini mulai berubah pada masa pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung, kaisar yang melegalkan keberadaan agama Kristen di wilayah Kekaisaran Romawi, dan mengembalikan semua properti Gereja yang pernah disita negara. Di kota-kota besar, properti-properti ini cukup tinggi nilainya, dan properti-properti pusaka warisan di kota Roma sendiri tidak kurang tinggi nilainya. Istana Lateran adalah properti bernilai besar pertama yang dihibahkan kepada Gereja, mungkin sekali oleh Kaisar Konstantinus sendiri.

Gereja selanjutnya dihibahi pula properti-properti lain, terutama properti yang berlokasi di daratan Semenanjung Italia, tetapi ada pula yang berlokasi di provinsi-provinsi Kekaisaran Romawi. Seluruh tanah dan bangunan hibah ini dikuasai Gereja selaku lembaga swasta, bukan selaku entitas berdaulat. Pada abad ke-5, manakala Semenanjung Italia dikuasai oleh Odoaker, dan kemudian oleh orang Ostrogoth, organisasi Gereja di Italia, yang dikepalai oleh Sri Paus, terpaksa tunduk di bawah daulat penguasa baru, kendati tetap mengaku sebagai tampuk kepemimpinan Gereja sejagat.

Benih-benih Negara Gereja sebagai sebuah entitas politik berdaulat mulai disemai pada abad ke-6. Semenjak tahun 535, Pemerintah Kekaisaran Romawi Timur, di bawah pimpinan Kaisar Yustinianus I, melancarkan perang perebutan kembali Semenanjung Italia yang berlangsung selama berpuluh-puluh tahun dan memorak-porandakan tatanan politik dan perekonomian Italia. Perang baru saja mereda tatkala orang Lombardi memasuki daratan semenanjung dari arah utara, dan merebut sebagian besar daerah pedesaan. Pada abad ke-7, wilayah kedaulatan Kekaisaran Romawi Timur di Semenanjung Italia hanya tinggal "koridor Roma-Ravenna", yakni wilayah yang membentang serong ke arah selatan dari Ravenna (lokasi penempatan eksarkus atau Wakil Kaisar Romawi Timur) sampai ke Roma dan Napoli, ditambah sejumlah daerah kantong di kawasan pesisir.

Karena Kekaisaran Romawi Timur lebih mementingkan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan timur laut wilayah ini, banyak kewenangan pemerintah yang tidak dapat dijalankan oleh Kekaisaran Romawi Timur di daerah sekitar kota Roma dengan sendirinya jatuh ke pundak Sri Paus selaku pemilik tanah terluas sekaligus tokoh yang paling disegani di Italia. Kendati para paus masih tetap berstatus kawula Kekaisaran Romawi Timur, praja Kadipaten Roma, yang luasnya kurang lebih sama dengan luas daerah Lazio sekarang ini, pada praktiknya menjadi sebuah negara merdeka dengan Sri Paus sebagai kepala negaranya.

Kemerdekaan Gereja serta dukungan rakyat terhadap lembaga kepausan di Italia memungkinkan para paus untuk membangkang perintah Kaisar Romawi Timur. Paus Gregorius II bahkan berani mengekskomunikasi Kaisar Leo III ketika timbul kontroversi pelarangan ikon. Kendati demikian, Sri Paus dan eksarkus tetap bekerja sama membendung sepak terjang orang Lombardi yang kian merajalela di Italia. Seiring melemahnya Kekaisaran Romawi Timur, semakin besar pula tanggung jawab yang harus dipikul Sri Paus dalam mempertahankan Roma dari serangan orang Lombardi, yang biasanya ia lakukan lewat jalan diplomasi. Pada praktiknya, usaha diplomasi Sri Paus hanya mengalihkan sasaran orang Lombardi dari Roma ke eksarkus dan Ravenna. Salah satu peristiwa penting dalam proses berdirinya Negara Gereja adalah peristiwa donasi di Sutri pada tahun 728, yakni pencapaian kesepakatan mengenai tapal batas wilayah antara Paus Gregorius II dan Liutprandus, Raja Orang Lombardi.