Jabarkan Surga pajak dari Globalisasi

Surga pajak adalah negara atau daerah yang menurunkan pajak atau bahkan meniadakannya sama sekali. Daerah seperti ini dimanfaatkan sejumlah perusahaan untuk upaya penghindaran pajak dan pengelakan pajak. Pihak perorangan maupun perusahaan menganggap surga pajak cocok untuk mendirikan anak perusahaan terselubung atau pindah ke wilayah yang nilai pajaknya rendah atau tidak ada sama sekali. Keberadaan surga pajak menciptakan situasi persaingan pajak di kalangan pemerintahan. Beberapa yurisdiksi sengaja menjadikan wilayahnya surga bagi kategori pajak tertentu dan kategori penduduk dan perusahaan tertentu. Negara yang berdaulat atau memiliki pemerintahan sendiri di bawah hukum internasional secara teori memiliki kekuasaan tak terbatas untuk menerapkan hukum pajak di wilayahnya, kecuali dibatasi oleh perjanjian internasional sebelumnya. Fitur utama surga pajak adalah hukum dan peraturannya dapat digunakan untuk menghindari atau mengelak dari hukum atau peraturan yurisdiksi lain. Dalam laporan pemanfaatan surga pajak oleh perusahaan Amerika Serikat bulan Desember 2008, U.S. Government Accountability Office tidak mampu menetapkan definisi surga pajak yang pas, tetapi mencantumkan kriteria tertentu yang menguatkan keberadaannya: pajak tidak ada atau sedikit; tidak adanya pertukaran informasi pajak yang efektif dengan otoritas pajak asing; tidak adanya transparansi daam pelaksanaan peraturan legislatif, hukum, atau administratif; tidak adanya persyaratan untuk pendirian cabang; dan promosi diri sebagai pusat keuangan lepas pantai.

Laporan Tax Justice Network tahun 2012 memperkirakan bahwa antara US$21 triliun dan $32 triliun dilindungi dari pajak di sejumlah surga pajak rahasia di dunia. Apabila kekayaan sebanyak itu mendapat bunga 3% per tahunnya dan laba modalnya dipajaki sebesar 30%, pendapatan pajak bisa mencapai $190 miliar sampai $280 miliar, lebih banyak dibandingkan pelindung pajak manapun. Jika aset lepas pantai rahasia ikut dihitung, beberapa negara pengutang bisa dianggap sebagai negara kreditur. Akan tetapi, direktur kebijakan pajak Chartered Institute of Taxation mengaku skeptis dengan keakuratan jumlah tersebut. Daniel J. Mitchell dari Cato Institute mengatakan bahwa laporan tersebut, saat menghitung pendapatan pajak yang hilang, berasumsi bahwa 100% uang yang disimpan di luar negeri merupakan upaya pengelakan pajak.

Surga pajak menuai kritik karena sering berakhir dengan menumpuknya uang kas yang menganggur (idle cash) yang mahal dan tidak efisien untuk repatriasi perusahaan. Keuntungan pelindung pajak menciptakan insiden pajak yang merugikan masyarakat miskin. Banyak surga pajak yang dianggap memiliki koneksi dengan pelaku "penipuan, pencucian uang, dan terorisme." Walaupun banyak invetigasi penyalahgunaan surga pajak ilegal, jumlah pelaku yang dipidanakan tidak banyak. Pelobian terkait surga pajak dan harga transfer juga dikritik. Pandangan para akuntan terhadap kepantasan surga pajak telah berubah, begitu pula pandangan para nasabah perusahaan, pemerintahan, dan politikus, meskipun pemanfaatan surga pajak oleh perusahaan Fortune 500 dan lainnya masih lazim. Rencana reformasi yang berpusat pada firma akuntansi yang masuk dalam Empat Besar terus didorong. Beberapa pemerintahan tampaknya menggunakan spyware komputer untuk mengungkap neraca keuangan sejumlah perusahaan.