Tolong jelaskan mengenai Kasus korupsi Kementrian ESDM dari Jero Wacik

Pada hari Rabu, 3 September 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Jero Wacik yang sedang menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai tersangka. Jero diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan proyek dan Dana Operasional Menteri (DOM) di Kementerian ESDM pada tahun 2011-2013. Surat perintah penyidikan Jero Wacik dikeluarkan pada tanggal 2 September 2014.

Penetapan status tersangka ini merupakan hasil pengembangan proses penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan di Sekretarian Jendral ESDM yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. Sebelum penetapan, Ketua KPK Abraham Samad pernah menyebutkan bahwa KPK menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dan pemerasan di Kementerian ESDM. KPK juga telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait dugaan keterlibatan Jero, dan meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk Wayono, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, serta istri Jero Wacik, Triesnawati Jero Wacik.

Indikasi penyelewengan muncul setelah KPK menemukan adanya perintah Jero kepada Waryono Karno saat Waryono masih menjabat sekretaris jenderal untuk "memainkan" anggaran di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral. Jero sendiri membantah dan menyatakan bahwa anggaran DOM sudah ditetapkan dalam APBN melalui surat keputusan Menteri Keuangan. Ia juga mengaku baru menjabat menteri ESDM pada Oktober 2011 sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kementrian ESDM pada 2010 hingga Oktober 2011.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengungkapkan bahwa sejak menjabat sebagai Menteri ESDM pada 2011, Jero mengeluhkan kecilnya anggaran Dana Operasional Menteri. Jero diduga berusaha meningkatkan anggaran ini dengan setidaknya tiga modus, yang pertama adalah mengambil dana sisa kegiatan di lingkungan ESDM, kedua mengumpulkan dana dari rekanan-rekanan atas program-program tertentu, dan ketiga dengan mengadakan rapat-rapat fiktif. Total kerugian negara akibat korupsi ini ditaksir mencapai 9,9 miliar.