Jelaskan Status politik dan otonomi dari Kepulauan Mariana Utara

Pada tahun 1947, Kepulauan Mariana Utara menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pasca-Perang Dunia II Wilayah Perwalian Kepulauan Pasifik (TTPI). Amerika Serikat menjadi otoritas penyelenggara TTPI di bawah ketentuan perjanjian perwalian. Pada tahun 1976, Kongres menyetujui Kovenan yang dirundingkan bersama untuk membentuk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara dalam Serikat Politik dengan Amerika Serikat. Kovenan ini dikodifikasi pada 24 Maret 1976, sebagai Hukum Publik 94-241. Pemerintah Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara (CNMI) mengadopsi konstitusinya sendiri pada tahun 1977, dan pemerintahan baru mulai menjabat pada Januari 1978. Implementasi Kovenan, yang mulai berlaku pada 1 Januari 1978, selesai pada tanggal 3 November 1986, berdasarkan Proklamasi Presiden no. 5564; yang memberlakukan Kovenan Dengan Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara, dan Perjanjian Asosiasi Bebas Dengan Negara Federasi Mikronesia dan Republik Kepulauan Marshall. Ini memungkinkan CNMI untuk diwakili kepada Pemerintah Amerika Serikat di Washington, DC oleh Resident Representative, dipilih secara luas oleh pemilih CNMI dan yang kantornya dibayar oleh pemerintah CNMI. Undang-Undang Sumber Daya Alam Konsolidasi tahun 2008 ("CNRA"), disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tanggal 8 Mei 2008, menetapkan kursi delegasi CNMI; Demokrat Gregorio Sablan terpilih dalam November 2008 sebagai delegasi CNMI pertama dan menjabat di Kongres ke-111. Seperti lima delegasi lainnya di DPR, delegasi CNMI berpartisipasi dalam debat dan memberikan suara di komite tetapi tidak memiliki suara di lantai House of Representatives, dan tidak memiliki peran di Senat AS, tetapi setara dengan Senator saat menjabat sebuah komite konferensi.

Pada tanggal 22 Desember 1990, Dewan Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakhiri TTPI sebagaimana diterapkan pada CNMI dan lima lainnya dari tujuh distrik asli TTPI (Kepulauan Marshall dan Negara Federasi Mikronesia (Chuuk, Kosrae, Pohnpei dan Yap)), hal ini diakui dalam Resolusi 683 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disahkan pada hari yang sama.

Berdasarkan Kovenan, secara umum, hukum federal Amerika Serikat berlaku untuk CNMI. Namun, CNMI berada di luar wilayah pabean Amerika Serikat dan, meskipun kode pendapatan internal berlaku dalam bentuk pajak pendapatan lokal, sistem pajak pendapatan sebagian besar ditentukan secara lokal. Menurut Kovenan, upah minimum federal dan undang-undang imigrasi federal "tidak akan berlaku untuk Kepulauan Mariana Utara kecuali dengan cara dan sejauh yang dibuat berlaku untuk mereka oleh Kongres oleh hukum setelah penghentian Perjanjian Perwalian." Kontrol lokal upah minimum digantikan oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 2007; itu perlahan-lahan dinaikkan sampai pada tahun 2015 mencapai paritas dengan 50 negara bagian.

Awalnya di bawah Kovenan, sistem imigrasi terpisah ada di CNMI, dan undang-undang imigrasi AS tidak berlaku. Setelah laporan mengemuka tentang praktik kekerasan bagi pekerja imigran, pada 28 November 2009, CNRA secara sepihak mengubah Kovenan agar sesuai dengan hukum AS; secara khusus, CNRA 702(a) mengamandemen Kovenan untuk menyatakan bahwa "ketentuan 'undang-undang imigrasi' (sebagaimana didefinisikan dalam pasal 101(a)(17) dari Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan (8 U.S.C. 1101(a))(17) ))) berlaku untuk Persemakmuran Kepulauan Mariana Utara." Selanjutnya, di bawah CNRA 702(a), "undang-undang imigrasi," serta amandemen Kovenan, "harus...menggantikan dan mengganti semua undang-undang, ketentuan, atau program Persemakmuran yang berkaitan dengan penerimaan orang asing dan penghapusan alien dari Persemakmuran." Transisi ke undang-undang imigrasi AS dimulai 28 November , 2009.