Jelaskan Pasca kekuasaan Georgia dari Abkhazia

Ketika Uni Soviet mulai hancur pada akhir 1980-an, ketegangan etnis tumbuh antara Abkhaz dan Georgia atas gerakan Georgia menuju kemerdekaan. Banyak orang Abkhaz menentang hal ini, khawatir bahwa Georgia yang merdeka akan menyebabkan penghapusan otonomi mereka, dan sebaliknya berpendapat untuk pembentukan Abkhazia sebagai republik Soviet yang terpisah dengan haknya sendiri. Dengan dimulainya perestroika, agenda nasionalis Abkhaz menjadi lebih radikal dan eksklusif.

Pada tahun 1988 mereka mulai meminta pemulihan status mantan RSS Abkhazia, karena penyerahan Abkhazia ke republik persatuan lain tidak dianggap memberikan jaminan yang cukup untuk perkembangan mereka. Mereka membenarkan permintaan mereka dengan mengacu pada tradisi Leninisme tentang hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib sendiri, yang, menurut mereka, dilanggar ketika kedaulatan Abkhazia dibatasi pada tahun 1931. Pada bulan Juni 1988, sebuah manifesto yang membela kekhanan Abkhazia (dikenal sebagai Surat Abkhazia) dikirim kepada pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev.

Perselisihan Georgia–Abkhaz berubah menjadi kekerasan pada 16 Juli 1989 di Sukhum. Banyak orang Georgia terbunuh atau terluka ketika mereka mencoba mendaftar di universitas Georgia alih-alih universitas Abkhaz. Setelah beberapa hari kekerasan, pasukan Soviet memulihkan ketertiban di kota.

Pada bulan Maret 1990, Georgia mendeklarasikan kedaulatan, secara sepihak membatalkan perjanjian yang dibuat oleh pemerintah Soviet sejak 1921 dan dengan demikian semakin mendekati kemerdekaan. Republik Georgia memboikot referendum seluruh serikat pada 17 Maret 1991 tentang pembaruan Uni Soviet yang diadakan oleh Gorbachev; namun, 52,3% dari populasi Abkhazia (hampir semua etnis non-Georgia) mengambil bagian dalam referendum dan dipilih oleh mayoritas (98,6%) untuk mempertahankan persatuan.

Sebagian besar etnis non-Georgia di Abkhazia kemudian memboikot referendum 31 Maret tentang kemerdekaan Georgia, yang didukung oleh sebagian besar penduduk Georgia. Dalam beberapa minggu, Georgia mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 April 1991, di bawah mantan pembangkang Soviet Zviad Gamsakhurdia. Di bawah Gamsakhurdia, situasi relatif tenang di Abkhazia dan kesepakatan pembagian kekuasaan segera dicapai antara faksi Abkhazia dan Georgia, memberikan Abkhaz suatu perwakilan berlebihan tertentu di legislatif lokal.

Aturan Gamsakhurdia segera ditentang oleh kelompok oposisi bersenjata, di bawah komando Tengiz Kitovani, yang memaksanya meninggalkan negara itu dalam kudeta militer pada Januari 1992. Mantan menteri luar negeri Soviet dan arsitek disintegrasi Uni Soviet Eduard Shevardnadze menjadi kepala negara-negara, mewarisi pemerintahan yang didominasi oleh garis keras nasionalis Georgia.

Pada tanggal 21 Februari 1992, dewan militer yang berkuasa di Georgia mengumumkan bahwa mereka menghapus konstitusi era Soviet dan memulihkan Konstitusi Republik Demokratik Georgia tahun 1921. Banyak warga Abkhaz menafsirkan ini sebagai penghapusan status otonomi mereka, meskipun konstitusi 1921 memuat ketentuan tentang otonomi daerah.

Pada tanggal 23 Juli 1992, faksi Abkhaz di Dewan Tertinggi republik itu mendeklarasikan kemerdekaan efektif dari Georgia, meskipun sesi itu diboikot oleh deputi etnis Georgia dan gerakan itu tidak diakui oleh negara lain mana pun. Kepemimpinan Abkhaz meluncurkan kampanye pengusiran pejabat Georgia dari kantor mereka, sebuah proses yang disertai dengan kekerasan.

Sementara itu, pemimpin Abkhaz Vladislav Ardzinba mengintensifkan hubungannya dengan politisi garis keras Rusia dan elit militer dan menyatakan dia siap berperang dengan Georgia.