Jelaskan Karier politik dari Frans Seda

Setelah Indonesia merdeka, jabatan tinggi di pemerintahan dipegangnya, seperti pada masa Presiden Soekarno ia menjabat Menteri Perkebunan RI (1964-1966) pada usia 38 tahun dan selanjutnya menjadi Menteri Pertanian (1966). Kemudian pada masa Presiden Soeharto, ia memegang jabatan Menteri Keuangan (1966-1968) dalam keadaan keuangan Republik Indonesia di awal Orde Baru yang sangat tidak baik. Prestasi Frans Seda yang layak diapresiasi pada masa ini adalah bahwa Frans Seda mampu membawa ekonomi Indonesia ke arah yang lebih stabil setelah didera inflasi hingga 650%, mengarahkan Indonesia kembali dalam pergaulan masyarakat internasional, menerapkan kesatuan penganggaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan serta menerapkan model anggaran penerimaan dan belanja yang berimbang; dua hal penting yang hingga kini masih diterapkan dalam dunia keuangan Indonesia. Inilah yang menurut pendapat Emil Salim, salah satu sahabat dekatnya adalah tidak berlebihan apabila kita menyebutnya sebagai Pahlawan Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Frans Seda dipercaya sebagai Menteri Perhubungan (Pengangkutan, Komunikasi, Pariwisata, 1968-1973) dimana ia kemudian merintis penerbangan dan pelayaran perintis di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Timur, serta beberapa kawasan wisata unggulan seperti di Nusa Dua, Bali. Sesudahnya Frans Seda kemudian mendapatkan sederet jabatan di berbagai bidang, seperti: Duta Besar Republik Indonesia di Brussels untuk Masyarakat Ekonomi Eropa, Kerajaan Belgia dan Luksemburg (1973-1976); anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia (1976-1978); dan anggota Dewan Penasihat Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DP-KTI) di bawah pimpinan Presiden Soeharto kemudian dilanjutkan oleh Presiden B.J. Habibie (1996). Ia pun pernah menjadi Penasihat Presiden B.J. Habibie untuk bidang ekonomi (1998) dan selanjutnya pada tahun 1999 menjadi Penasihat Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia.

Dalam bidang politik, ia pernah menjadi Ketua Umum Partai Katolik (1961-1968), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), mewakili golongan Katolik (1960-1964), dan anggota Dewan Penasehat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sejak 1971 (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan selanjutnya sejak 1997 menjadi anggota Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDI Perjuangan.