Jelaskan Kannagara, moralitas, dan etika dari Shinto

Dalam Shinto, kannagara ("jalan kami") menjelaskan hukum tatanan alam, dengan wa ("harmoni") yang melekat dalam segala hal. Mengacaukan wa dianggap buruk, kontribusinya dianggap baik; dengan demikian, subordinasi individu pada unit sosial yang lebih besar telah lama menjadi karakteristik agama tersebut. Shinto menggabungkan cerita dan mitos moralitas tetapi tidak terdapat doktrin etika yang menyeluruh dan terkodifikasi; Offner mencatat bahwa Shinto tidak menetapkan "kode perilaku yang terpadu dan sistematis". Pandangannya mengenai kannagara mempengaruhi pandangan etis tertentu, terfokus pada ketulusan (makoto) dan kejujuran (tadashii). Makoto dianggap sebagai kebajikan utama dalam agama Jepang secara lebih luas. Shinto terkadang menyertakan rujukan pada empat kebajikan yang dikenal sebagai akaki kiyoki kokoro atau sei-mei-shin, yang berarti "kemurnian dan keceriaan hati", yang terkait dengan keadaan harae. Offner percaya bahwa dalam Shinto, gagasan mengenai kebaikan terkait dengan "apa yang memiliki, atau berhubungan dengan, keindahan, kecerahan, keunggulan, nasib baik, kemuliaan, kemurnian, kesesuaian, harmoni, kesesuaian, [dan] produktivitas." Shojiki dianggap sebagai kebajikan, meliputi kejujuran, kebenaran, ketulusan, dan keterusterangan. Fleksibilitas Shinto mengenai moralitas dan etika sering menjadi sumber kritik, terutama dari mereka yang berpendapat bahwa agama dapat dengan mudah menjadi pion bagi mereka yang ingin menggunakannya untuk melegitimasi otoritas dan kekuasaan mereka.

Sepanjang sejarah Jepang, gagasan "saisei-itchi", atau penyatuan otoritas agama dan otoritas politik, telah lama dikenal.

Cali dan Dougill mencatat bahwa Shinto telah lama diasosiasikan dengan "pandangan picik dan protektif" dari masyarakat Jepang. Mereka menambahkan bahwa di zaman modern, Shinto cenderung ke arah konservatisme dan nasionalisme. Pada akhir tahun 1990-an, Bocking mencatat bahwa "nasionalisme yang tampak regresif sepertinya masih merupakan sekutu alami dari beberapa elemen sentral" dari Shinto. Akibat dari asosiasi ini, Shinto masih dipandang curiga oleh berbagai kelompok kebebasan sipil di Jepang dan banyak negara tetangga Jepang.

Pendeta Shinto mungkin menghadapi berbagai teka-teki etika. Pada tahun 1980-an, misalnya, para pendeta di Kuil Suwa di Nagasaki berdebat mengenai pengundangan awak kapal Angkatan Laut AS yang berlabuh di kota pelabuhan pada perayaan festival mereka mengingat sensitivitas mengenai penggunaan bom atom oleh AS pada tahun 1945 di kota itu. Dalam kasus lain, para pendeta menentang proyek konstruksi di tanah milik kuil, terkadang membuat mereka bertentangan dengan kelompok kepentingan lain. Pada awal 2000-an, seorang pendeta menentang penjualan tanah kuil untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Kaminoseki; ia akhirnya ditekan untuk mengundurkan diri karena masalah ini. Persoalan lain yang cukup diperdebatkan adalah aktivitas Kuil Yasukuni di Tokyo. Kuil ini dikhususkan untuk para korban perang Jepang, dan pada tahun 1979 kuil tersebut mengabadikan 14 orang, termasuk Hideki Tojo, yang dinyatakan sebagai terdakwa Kelas-A pada Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo pada tahun 1946. Hal ini menimbulkan kecaman baik domestik maupun internasional, terutama dari Tiongkok dan Korea.

Pada abad ke-21, Shinto semakin digambarkan sebagai spiritualitas yang berpusat pada alam dengan kredensial environmentalis. Kuil Shinto semakin menekankan pelestarian hutan yang mengelilingi banyak kuil, dan beberapa kuil telah bekerja sama dengan kampanye lingkungan lokal. Pada tahun 2014, sebuah konferensi antaragama internasional tentang kelestarian lingkungan diadakan di kuil Ise, dihadiri oleh perwakilan PBB dan sekitar 700 pendeta Shinto. Para komentator kritis mencirikan presentasi Shinto sebagai gerakan lingkungan sebagai taktik retoris daripada upaya bersama oleh lembaga-lembaga Shinto untuk menjadi ramah lingkungan. Cendekiawan Aike P. Rots menyarankan bahwa reposisi Shinto sebagai "agama alam" mungkin telah tumbuh dalam popularitas sebagai sarana untuk memisahkan agama dari isu-isu kontroversial "terkait dengan ingatan perang dan patronase kekaisaran."