Jelaskan Pengakuan pemisahan wilayah dari Bekas wilayah Jerman di sebelah Timur

Di Jerman Barat atau "Republik Federal Lama" (sebelum tahun 1990) status hukum daerah-daerah timur ini menjadi bagian besar daripada Pertanyaan Terbuka Jerman. Ostpolitik (“Politik Timur”) badan-badan konstitusional Jerman Barat (Pemerintahan Federal, Parlemen Federal dan Dewan Federal) sampai pertengahan tahun 1960 terutama terkonsentrasikan kepada sebuah revisi pengusiran dan pencaplokan wilayah. Mereka berdasarkan pada undang-undang Hukum Internasional dan juga beberapa perjanjian internasional (terutama Konferensi Perdamaian Den Haag dan Piagam Atlantik). Neue Ostpolitik (“Politik Timur Baru”) koalisi pemerintahan besar tahun 1966 dan kemudian diperkuat oleh koalisi liberal-sosialis mulai tahun 1969 secara bertahap berubah dan ikut memperhitungkan fakta-fakta di lapangan.

Semenjak tahun 1972, Jerman Barat dengan Perjanjian Warsawa secara faktual telah mengakui status daerah-daerah ini sebagai wilayah Polandia. Namun biar bagaimanapun sampai tahun 1990 Jerman Barat, dibatasi mengenai status Jerman secara keseluruhan dan Berlin dilarang oleh Sekutu untuk mengakui perbatasan Oder-Neisse secara internasional sebagai perbatasan Jerman-Polandia baru dan tanpa pengembalian daerah-daerah ini.

Untuk pertama kalinya dalam rangka sibuknya proses Persatuan Kembali Jerman, pemisahan daerah-daerah timur Jerman secara resmi diakui oleh Republik Federal Jerman dan Perbatasan Oder-Neisse ditetapkan. Pemimpin Jerman Timur (Partai SED) pada tahun 1950 dengan penanda-tanganan “Perjanjian Persahabatan” dengan Polandia (Perjanjian Zgorzelec) telah menetapkan Perbatasan Oder-Neisse sebagai apa yang disebut dengan istilah “Perbatasan Perdamaian”. Namun berdasarkan dengan penggunaan kata-kata di sini, maka hal ini secara yuridis bukan merupakan perjanjian pengakuan perbatasan. Ini hanya sebuah gencatan senjata saja. Oleh karena itu beberapa ilmuwan akhir-akhir ini meminta untuk mengatur perbatasan ini dengan sebuah perjanjian perbatasan.

Meskipun fakta ini sudah diakui oleh pemerintahan bersatu Jerman setelah Perang Dunia II, tetapi ada sebuah pendapat yang biasanya didukung oleh kelompok ekstrem kanan mengenai ketidakbenaran pengakuan ini menurut aspek-aspek hukum internasional. Namun opini ini tidak dibicarakan maupun didukung oleh pemerintah. Tetapi biar bagaimanapun argumentasi-argumentasi semacam ini di luar negeri menjurus menjadikan iritasi.