Jabarkan Masa Pendudukan Jepang dari Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut

Masa pendudukan Jepang bagi bangsa Indonesia telah menimbulkan berbagai penderitaan yang sangat berat. Berjuta-juta penduduk menderita busung lapar, beratus-ratus ribu orang dikerahkan sebagai pekerja paksa (Romusya) dan kebebasan bergerak ditindas sehingga pergerakan politik tidak dapat tumbuh secara wajar. Walaupun demikian masa pendudukan Jepang mempunyai beberapa segi positif antara lain di bidang pemerintahan bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk turut mengatur dengan menduduki jabatan penting, di bidang Hankamnas diketahiui seluk beluk organisasi militer sistem pertahanan dan berbagai pendidikan/latihan kemiliteran, di bidang ideologi/politik, semangat nasionalisme berkembang pesat sejajar dengan meluapnya semangat anti kolonialisme, di bidang kebudayaan dengan dibukanya berbagai sekolah secara merata dan dengan digunakannya Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, telah membawa pengaruh yang positif.

Demikian pula di bidang maritim/bahari pada masa pendudukan Jepang banyak segi-segi positifnya. Untuk keperluan penangkutan bahan-bahan mentah tenaga manusia, perlengkapan perang dan pasukan dari Indonesia ke front depan ataupun ke daerah lain Pemerintah Pendudukan Jepang membutuhkan Armada Angkutan laut yang cukup besar dalam waktu seceapt mungkin. Armada Angkutan Laut sisa zaman Hindia Belanda sudah hancur, karena kapal-kapal KPM menjelang invasi Jepang telah diperintahkan untuk keluar dari Perairan Indoneesia dan kapal-kapal yang tidak sempat diungsikan diledakkan oleh belanda sebelum melarikan diri ke Australia. sedangkan kapal-kapal Jepang sepenuhnya ditugaskan untuk melayani tugas-tugas di Front Pasifik. jadi tidak ada alternatif lain kecuali memobilisaasi semua angkutan laut yang ada di bumi Indonesia.

Sesuai dengan pemikiran tersebut maka Pemerintah Pendudukan Jepang segera mengajak Bangsa Indonesia untuk berpartisipasi dalam pembangunan di bidang Maritim khususnya Armada Angkutan Laut. Sejajar dengan tersebut maka di bentuklah (Gunseikanbu Kaiyi Sokyoku) yang berpusat di Jakarta dan cabang-cabangnya pada setiap pelabuhan yang penting. Di samping Jawatan Pelayaran dibentuk pula Perusahaan Pelayaran Pemerintah (Jawa Unko Kaisya) di Jwa dan Nampo Unko Kaisya di Sumatera. Untuk keperluan tugas-tugas Angkutan Laut Militer dibentuk Akatsuki Butai yang dapat disamakan dengan Kolinlamil (Komando Lintas Laut Militer TNI AL) saat ini dan untuk melaksanakan tugas-tugas patroli Pantai dibentuk Sen Pakutai. Semua jawatan/perusahaan tersebut dipimpin oleh orang Jepang, tetapi stafnya terdiri dari orang Indonesia.

Untuk mencukupi kebutuhan kapal-kapal laut pemerintah Pendudukan Jepang sejak tahun 1942 merehabilitasi galangan-galangan kapal yang telah ada ataupun membangun galangan-galangan kapal secara darurat, sehingga dengan demikian timbullah kesibukan "luar biasa" galangan kapal di Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Juana, Lasem, Makasar, padang, Tanjung Balai Asahan. Pada galangan-galangan tersebut bekerja berpuluh-puluh ribu bangsa Indonesia hanya pimpinannya dipegang oleh orang Jepang. Dalam waktu yang singkat dari galangan tersebut telah diproduksi berpuluh-puluh kapal kayu jenis Coaster yang berukuran 60 ton - 250 ton bermesin diesel. Kapal-kapal kayu tersebut segera didayagunakan oleh instansi/perusahaan pelayaran seperti disebut di atas.

Untuk mencukupi kebutuhan tenaga-tenaga pelaut bagi kapal-kapal tersebut pada mulanya didapat dengan menggunakan pelaut-pelaut bangsa Indonesia yang telah pengalaman pada zaman Belanda yakni bekas anggota KM, GM dan KPM. Tetapi jumlah dari tenaga-tenaga pelaut tersebut jauh dari mencukupi, karena itu perlu segera diadakan pendidikan bagi calon-calon bahariwan. Pada akhir tahun 1942 dibuka Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Jakarta kemudian menyusul di Semarang, Cilacap, Tegal, Makassar dan Pasuruan. SPT mendidik calon perwira sedasng untuk calon kelasi dididik pada sekolah Pelayaran Rendah (SPR) yang diadakan di Jakarta, Tegal, Semarang, Sumenep, Pasuruan, Probolinggo, Denpasar, Makasar, Banjarmasin, padang dan Tanjung Balai Asahan. Di samping mendirikan SPT/SPR, pemerintah Jepang membuka pula sekolah lain yang beraspek maritim yakni Sekolah Bangunan Kapal di Jakarta, Sekolah pembantu Kaigun dan Sekolah Penerbangan Angkatan Laut. Dari lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah dihasilkan bebeerapa ribu pemua bahariwan yang memiliki pendidikan profesional.

Dalam keadaan yang "serba tanggung" inilah Bangsa Indonesia telah memanfaatkan situasi dan kondisi yang menguntungkan baginya menentukan suatu sikat yang berani bertekad mengambil nasib bangsa dan negara dengan segala akibatnya dalam tangannya sendiri untuk membangun dan mendirikan suatu Negara Merdeka terlepas dari segala belenggu penjajahan dengan suatu masyarakat yang adil dan makmur.

Perang Pasifik dan pengaruhnya bagi Pendudukan Jepang

Situasi terakhir menjelang keruntuhan Jepang pada umumnya khususnya Perang Pasifik tidak terlalu jelas diketahui oleh masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena pembatasan-pembatasan yang dilakukan pihak Jepang yang sangat mengawasi sarana dan peralatan komunikasi dan media. Tindakan tersebut dilakukan Jepang untuk kepentingan kerahasiaan militer sehingga merasa perlu untuk tidak menyebarkan berita-berita terkait dengan perang di Mandala Pasifik. Namun demikian para pejuang selalu berusaha untuk mencari-cari berita melalui radio gelap dengan cara mendekati/menghubungi para pegawai kantor berita dan radio pemerintah Jepang. Berdasarkan berita radio gelap dan dari para pegawai kantor berita dan dan radio tersebut serta dihubungkan dengan situasi internasional maka tokoh-tokoh pergerakan kebangsaan Indonesia dapat mengetahui keadaan Jerman dan Jepang walaupun tidak lengkap.

Baik Jerman maupun Jepang dengan ikut terlibatnya Amerika Serikat dalam Perang Dunia II di medan barat (Afrika - Eropa) dan medan timur (Asia - Pasifik) masing-masing mengharapkan tekanan dari Amerika Serikat akan berkurang. Rupa-rupanya harapan Jerman ini tidak terkabul, karena menurut konsepsi strategi sekutu "Europe First", Hitler dan Mussolini di Eropa harus dihancurkan terlebih dahulu, dan baru kemudian Jepang di Pasifik. Sesuai dengan strategi tersebut, cuma 15% dari semua sumber tenaga Sekutu diberikan pada medan Perang Pasifik, dan 85% selebihnya diborong oleh medan perang melawan Jerman-Italia di Eropa. Amerika Serikat yang pada mulanya tidak siap, tetapi berkat industri raksasanya mengakibatkan negara tersebut dengan cepat sekali siap dalam kancah peperangan. Juga keterlibatan Rusia dalam Perang Dunia II akhirnya tak dapat dihindarkan lagi, sehingga harapan Jerman bahwa Rusia tidak akan bangkit gagal. Dengan demikian Jerman yang pada mulanya dapat bergerak secara cepat (blitzkrieg) dan berhasil menduduki negara-negara tetangganya kemudian gerakan tadi terhenti, bahkan akhirnya Jerman menjadi pihak defensif. Ofensif Jerman ke Eropa Timur telah tertahan di Stalingrad pada tanggal 19 November 1942 tidak saja disebabkan oleh cuaca buruk dan logistik yang kurang tetapi juga pertahanan Rusia yang kuat. Demikian pula di Afrika tentara tentara Jerman mulai mendapat pukulan hebat dari pihak Sekutu yakni di El Alamein pada tanggal 12 November 1942, dengan dilancarkannya peperangan tank-tank oleh Inggris.

Juga pihak Jepang harapan akan bebasnya dari tekanan Amerika Serikat dengan adanya peranan Amerika Serikat di Eropa ternyata tidak berhasil karena Amerika Serikat dengan cepat sekali dalam keadaan siap terutama berkat industrinya. Sedang Jepang dalam berperang harus berhemat terhadap kapal perangnya karena industri Jepang tidak dapat membuat kapal baru dengan cepat dan banyak. Dengan demikian Jepang yang semula seperti kawannya di Eropa (Jerman) dapat bergerak cepat dan merebut beberapa daerah kemudian offensifnya terhenti.

Situasi Perang Pasifik menjelang kekalahan Jepang kususnya yang menyangkut Indonesia tak dapat dilepaskan dari Perang Pasifik sebagai keseluruhan, dan hal ini erat hubungannya dengan strategi jepang dalam perang tersebut. Jepang sebagai negara industrialis kekurangan bahan-bahan mentah yang vital bagi industrinya seperti minyak, kapas, karet, bijih besi dan lain-lainnya. Juga jepang memerlukan daerah-daerah pasaran hasil industrinya seperti China dan negara-negara Asia Tenggara. Mengingat letak geografis Jepang, maka logis jika Jepang mengidam-idamkan Manchuria, China, Indonesia, Filipina, Malaysia dan Singapura. Daerah sasaran utama pendudukan Jepang adalah Indonesia karena Indonesia kaya minyak dan karet dan bahan tersebut sangat penting artinya guna melanjutkan peperangannya melawan Sekutu dalam jangka panjang.

Strategi Jepang dalam perang Pasifik ialah merebut pulau-pulau terpenting di Pasifik dari tangan Amerika Serikat, mempertahankan daerah itu dan mengulur peperangan bagitu lama sehingga Amerika terpaksa akan minta perdamaian. Peperangan tersebut dimulai dengan serangan pendadakan Jepang atas basis armada Angkatan Laut Amerika Serikat di kepulauan Hawai. Dasar pertimbangan dilancarkannya serangan itu karena dalam pengertian strategis Jepang, adanya armada Amerika Serikat di kepulauan Hawai itu dapat disamakan dengan sebilah belati di depan tenggorokan Jepang. Kalau peperangan meletus, keadaan demikian itu mengakibatkan panjang dan lebarnya operasi ke daerah selatan dengan seketika akan terancam oleh bahaya yang besar dari samping. Dengan mengingat perbandingan kekuatan laut antara Jepang dengan Amerika Serikat, Jepang berpendapat bahwa ia tak mempunyai kesempatan kecuali kalau serangan yang memberi kepastian dapat dilancarkan pada kesempatan pertama-tama yang terbuka. Dengan demikian serangan atas Pearl Harbour merupakan syarat yang tak dapat digantikan bagi berhasil baiknya operasi ke daerah selatan.

Apabila dalam permulaan Perang Dunia II Amerika Serikat dan Inggris yang sangat terperanjat oleh serangan-serangan udara Jepang terhadap armadanya masing-masing di peral Harbour dan Singapura, tetap pada akhir tahun 1944 keadaan adalah sebalinya. Bala tentara Jepang mengalami peristiwa tersebut karena Angkatan Perang Sekutu mulai menyerang langsung ke negeri Jepang, sehingga mau tidak mau Jepang harus mempertahankan diri dan melepaskan maksudnya untuk menyerang Australia yang merupakan salah satu basis negara barat (sekutu) di pasifik di mana nanti pihak sekutu membangun pangkalannya. Tidak berhasilnya Jepang menyerang Australia merupakan kegagalan terbesar dalam strategi peperangannya. Dengan demikian gerak maju Jepang telah berbalik menjadi posisi bertahan pada batas yang telah dicapai dan kemudian berubah menjadi gerak mundur.

Untuk menghadapi Jepang dalam Perang Pasifik secara garis besar Sekutu membagi daereah Asia Pasifik menjadi tiga daerah Komando Operasi sebagai berikut :

a. South East Asia Command (SEAC) di bawah Laksamana Mountbatten (Inggris)

b. Central pacific Command (CPC) di bawah Laksamana Chester W. Nimitz (Amerika Serikat)

c. South West pacific Command (SWPC) di bawah Jenderal Douglas Mc. Arthur.

sedang Jepang membagi daerah tersebut membagi dua kawasan operasional yaitu :

a. Daerah Selatan (Asia) di bawah Laksamana Inada kemudian diganti oleh Marsekal Terautji.

b. Daerah Pasifik di bawah Laksamana Yamamoto.

Sejak tahun 1942 kedudukan Sekutu pada tiap front pertempuran bertambah kuat, baik di front Afrika - Eropa maupun di front Asia - Pasifik. Di front Asia Pasifik Amerika dan Sekutunya berlomba-lomba untuk mencapai kepulauan Jepang. Mc. Arthur dan Chester W. Nimitz diperintahkan untuk segera melaksanakan operasi ke kepulauan Jepang.

Dengan siasat lompat kataknya (leap frogging) Mc. Arthur pada bulan April 1944 berhasil menduduki Hollandia (Jayapura-Irian Jaya) dan segera menuju ke Morotai untuk selanjutnya ke Jepang melalui Filipina dan Okinawa. Setelah merebut Tarawa, lalu menuju ke kepulauan Marshall, Kwajelein terus ke Saipan untuk selanjutnya ke Jepang. Sedang dari Birma, Jenderal Wingate melakukan aksi-aksi penyusupan jauh ke belakang garis pertahanan Jepang. Namun demikian meskipun desakan Sekutu makin hebat dan Itala kawan Jepang di Eropa telah hancur dan menyerah pada tanggal 8 September 1943, Jepang masih tetap tidak menghiraukan seruan Sekutu untuk menyerah tanpa syarat.

Dalam operasinya ke daerah selatan Jepang bermaksud merebut Port Moresby sebagai batu loncatan untuk opoerasi selanjutnya ke Australia. Amerika berusaha mencegah maksud Jepang tersebut dan terjadilah pertempuran di Laut Karang. Pertempuran di Laut Karang pada tanggal 8 Mei 1942 antara sekutu dan Jepang tak dapat ditentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Secara taktis Jepang mendapat kemenangan, karena kerusakan dan kerugian pada pihak Amerika lebih besar. Tetapi secara strategis Amerika yang menang, karena pendaratan Jepang di Port Moresby yang menjadi tujuan pendaratan jepang dapat digagalkan oleh Sekutu/Amerika Serikat.

Dengan kekalahannya di Laut Karang, Jepang lebih insyaf akan kekuatan sendiri dan kekuatan lawannya, terutama Amerika Serikat yang tercermin dalam Konferensi Kerajaan pada tanggal 6 September 1941. Padas konferensi tersebut Laksamana Osami Nagano Kepala Staf Umum Angkatan Laut Jepang berkata: "Kami dapat menentang Amerika Serikat dengan sukses untuk periode dua tahun. Konflik yang lebih lama akan menjurus pada keadaan tidak menguntungkan bagi Jepang." Pandangan ini juga dimiliki orang Jepang yang mengetahui kekuatan tempur di negerinya sendiri dan mengerti kemampuan potensi lawannya.

Pimpinan Angkatan Perang Jepang percaya bahwa Amerika Serikat dapat dikalahkan dengan mudah. Tetapi Laksamana Nagano dan Yamamoto yang mengetahui perangai, sifat dan karakter Bangsa Amerika Serikat, seperti dalam sejarah militer negaranya, tidak mempunyai khayalan suatu kemenangan yang mudah bagi Jepang. Mereka mengharap bahwa Jepang secepatnya mencapai keunggulan dan Amerika Serikat akan menerima kompromi perdamaian. Ada risiko yang terlihat, tetapi Yamamoto memutuskan bahwa risiko semacam itu akan dapat diatasi, dengan peperangan yang menentukan. Timbul pertanyaan di mana peperangan yang menentukan itu akan dilaksanakan. Staf umum Angkatan Laut Jepang mengharap bahwa peperangan ini akan berlangsung di Solomon.

Kepulauan Solomon yang terbentang di bagian tenggara Rabaul ke Guadalcanal dapat melengkapi basis yang berguna bagi armada Jepang. Staf Umum menggambarkan bahwa serangan terhadap kepulauan ini akan mengancam garis hubungan Sekutu, supaya Amerika Serikat menentang pendudukan mereka dan kemudian dapat dihancurkan. Konsep ini banyak bergantung pada perkembangan lawannya untuk menjadi sasaran atau umpan. Jika musuh menjadi ragu-ragu dalam pertempuran yang menentukan di Solomon, maka Jepang akan dihadapkan pada perang yang lama.

Laksamana Yamamoto di pihak lain menentukan Midway sebagai area pertempuran yang menentukan. Pendudukan Jepang atas Midway dan Aleut, kedua-keduanya sama dalam rencana operasi, akan menjadikan jaminan tantangan dari Angkatan Laut Amerika Serikat. Ia merasa Amerika Serikat dapat menerima jatuhnya Guam dan Wake, tetapi mereka tidak akan membiarkan kemenangan Jepang di Seberang meridian (bujur) 180 derajat. Pandangan ini juga dimiliki orang Jepang yang mengetahui kekuatan tempur dari negerinya sendiri dan mengerti kemampuan potensi lawannya.

Pimpinan Angkatan Perang Jepang percaya bahwa Amerika Serikat dapat dikalahkan dengan mudah. Tetapi Laksamana Nagano dan Yamamoto yang mengetahui perangai, sifat dan karakter bangsa Amerika Serikat, seperti dalam sejarah militer negaranya, tidak mempunyai khayalan suatu kemenangan yang mudah bagi Jepang. Mereka mengharap bahwa Jepang secepatnya mencapai keunggulan dan Amerika Serikat akan menerima kompromi perdamaian. Ada risiko yang terlihat, tetapi Yamamoto memutuskan bahwa risiko semacam itu akan dapat diatasi, dengan peperangan yang menentukan itu akan dilaksanakan. Staf Umum Angkatan Laut Jepang mengharap bahwa peperangan ini akan berlangsung di Solomon.

Sementara dua rencana itu didiskusikan, ada saran ketika dari Kepala Staf Yamamoto yaitu Laksamana Muda Ryunosuke Kusaka. Ia mengemukakan bahwa Armada Jepang menyelesaikan operasi-operasi di Samudera Pasifik Selatan dan pilot-pilot serta awak kapal dalam keadan payah. Karena kapal-kapal laut dan kapal-kapal terbang membutuhkan perbaikan, Kusaka mengusulkan penundaan operasi tersebut untuk 40 atau 50 hari.

Bagaimanapun tidak menguntungkan, rencana operasi lebih lanjut dikembangkan tanpa pertimbangan usul Kusaka. Yamamoto tidak akan melewatkan kemenangan-kemenangan yang diperoleh Jepang selama 6 bulan pertama sejak perang Perang Pasifik dan pula kekuatan Armada Amerika Serikat dibagi dua sebagian di Samudera Atlantik dan yang sebagian lagi di Samudera Pasifik. Kalangan pimpinan Angkatan Laut Jepang dapat dibujuk oleh Yamamoto yang begitu antusias terhadap konsepsinya, sehingga baik yang setuju maupun yang tidak terhadap konsepsi tersebut akhirnya membiarkan konsep itu dilaksanakan.

Apabila pertempuran di Laut karang tidak menghasilkan kepsatian pihak mana yang menang, lain halnya dengan pertempuran di Midway pada bulan Juni 1942. Di sini Sekutu memperoleh kemenangan baik strategis (pendaratan Jepang di Midway tercegah untuk seterusnya) maupun pertempuran di Midway bersifat menentukan (decessive battle), sehingga arus ekspansi militerisme Jepang mandek dan tertahan di Midway. Sejak saat itu jepang tak pernah lagi sanggup membentuk sebuah Armada kapal induk yang begitu kuat dan terlatih anak buahnya dan sesudah itu Jepang main lama main terdesak dan hanya bersiaft defensif. Dengan demikian pertempuran di Midway merupakan titik bali dari Perang Pasifik.

Dengan kekalahan Jepang dalam pertempuran di Midway maka tujuan Yamamoto untuk menguasai front di Pasifik dari Utara ke Selatan telah gagal, dan dibagian tengah Pasifik sekarang terdapat lubang yang sangat besar sekali. Kekalahan tersebut mempunyai arti yang sangat penting bagi Jepang, karena di samping berada dalam pihak defensif juga perimbangan kekuatan Angkatan Laut di Pasifik condong kepada kekuatan Amerika Serikat. Sejak saat itu pihak Jepang menarik kesimpulan bahwa mungkin sekali Pasifik Barat Daya, termasuk kepulauan Solomon, merupakan gelanggang di mana disajikan suatu adegan berupa aksi Angkatan Laut yang bersifat menentukan. Dan memang sesudah Midway di bagian Tengah Pasifik maka Solomon menjadi pusat pertempuran-pertempuran.

Di antara pertempuran-pertempuran yang yang terjadi di Kepulauan Solomon yang penting adalah pertempuran laut di Pulau Savo. Pada tanggal 4 Mei 1942 Jepang telah berhasil menduduki tiga kepualauan Solomon yaitu Gavutu, Tanambogo dan Tulagi yang kemudian dijadikan pangkalan laut dan udara karena di pulau-pulau itu tidak terdapat lapangan yang dapat dipergunakan sebagai landasan terbang, maka pada bulan Juni sebagian dari pasukan Jepang di Tulagi menduduki Lunga, daerah di Pulau Guadalcanal dan segera disusul pembuatan landasan terbang. Maksud dari pembuatan landasan baik di Tulagi dan Guadalcanal ialah supaya basis di Jepang di Kepulauan Solomon lebih sempurna sebab Jepang mengetahui bahwa counter ofensif Amerika yang akan dimulai dari daerah basisnya di Australia dalam merebut daerah-daerah Irian, Indonesia, Filipina dari jurusan Pasifik Tenggara akan mempergunakan Kepulauan Solomon sebagai batu loncatan dan Yamamoto merencanakan membendung counter ofensif tadi di Kepulauan Solomon. Dengan adanya landasan-landasan terbang Jepang di Kepulauan Solomon akan membahayakan Australia dan "sea-lanes" dari Amerika ke Australia. Bagi Amerika Serikat, Australia merupakan pojok barat dari Pertahanan Pasifik Selatan dan hanya dapat dipergunakan bila garis supply Samudera pasifik tidak terganggu.

Mengingat arti pentingnya Kepulauan Solomon, maka masing-masing pihak berusaha merebut/menduduki daerah itu, walaupun letak kepulauan itu sama jauhnya dari sumber kekuatan masing-masing. Jarak Solomon - Tokyo hampir sama dengan Solomon - Hawai. Dengan demikian masing-masing pihak dipaksa menyusun garis supply yang panjang sekali dan pertempuran-pertempuran di Solomon selanjutnya merupakan penghancuran "manpower" dan "logistik" di masing-masing pihak.

Dalam rangka inilah Amerika Serikat mengadakan operasi "Watchtower". Operasi ini semual hanya direncanakan untuk merebut Tulagi. Tetapi setelah mengetahui dari berita-berita pengintaian bahwa Jepang sedang membuat lapangan terbang di Guadalcanal, maka operasi "Watchtower" diperluas pula untuk merebut Guadalcanal. Dengan operasi tersebut akhirnya Sekutu pada tanggal 8 Agustus 1942 telah berhasil menguasai Tulagi, Gavutu, Tanambogo dan Guadalcanal.

Setelah Laksamana Guinchi Mikawa, Komandan Armada ke VIII yang bermarkas besar di Rabaul menerima berita bahaya dari Tulagi, segera ia mengambil tindakan untu kmengadakan serangan balasan. Kapal-kapal penjelajahnya yang berada di Samudera dipanggil berlayar "fullspeed" ke Rabaul. Dengan lima kapal penjelajah berat yaitu Aoba, Kako, Kinugasa, Furutuka dan Chokai sebagai kapal pimpinan, ditambah dua kapal penjelajah ringan Tenryu, Yubari dan sebuah kapal kapal perusak Yunagi, Laksamana Mikawa menuju ke tempat pendaratan di Guadalcanal sebab disitu masih ada kapal-kapal pengangkut Amerika dan kapal-kapal perangnya. Perjalanan dari Rabaul ke Guadalcanal bisa dikatakan tidak mendapat rintangan yang berarti. Pada pukul 18.40 tanggal 8 Agustus Armada Jepang terebut tiba di laut sebela utara pulau Guadalcanal.

Sekutu membagi penjagaan kesatuan transport dalam tiga Satuan Tugas yaitu :

1. Satuan Tugas Selatan dipimpin oleh Laksamana Crutchley.

2. Satuan Tugas Utara dimpimpin oleh Kolonel Frederic L. Riefkolh

3. Satuan Tugas Timur dipimpin oleh Laksamana Noerman Scot

Di sebelah luar ditempatkan pula penjagaan di bawah pimpinan Letnan Kolonel Harold N. Williams. Laksamana Muda Turner memegang tanggung jawab atas keseluruhan 17 kapal transport dan kapal-kapal penumpang, yang mempunyai rencana akan bongkar muatan sepanjang malam, sebagian di Tulagi dan sebagian di Guadalcanal.

Berkat pengintaian dari kapal terbang Laksamana Mikawa dapat mengetahui benar-benar formasi kapal musuh. Ia akan menarik keuntungan dari kekuatan musuh yang terpencar-pencar. Dengan serangan pendadakan yang dimulai kira-kira tengah malam pada tanggal 9 Agustus 1942 mulailah perang laut pertama di Kepulauan Solomon, yang lebih dikenal dengan pertempuran Pulau Savo. Pada saat bencana Savo itu terjadi, Laksamana Turner, Mayor Jenderal Vandergrift (Komandan Divisi I, US Marine Corps) dan Laksamana Crutchley tidak berada di pos komando mereka masing-masing, mereka ketiga-tiganya sedang asik membahas gerakan-gerakan selanjutnya dalam konferensi di atas kapal pengangkut Mc Cawley yang berlabuh di muka Lunga Point. Pertempuran pulau Savo diakhiri dengan kemenangan gilang-gemilang pada pihak Jepang, cukup dikatakan bahwa ketika Laksamana Mikawa meninggalkan pertempuran, sekutu menderita keruguan penjelajah Camberra (milik Armada Australia), penjelajah berat milik Amerika Vincennes, Astoria, Quincy dan 1000 jiwa, sedang pada pihak Jepang tak ada satupun kapal perangnya yang tenggelam. Kemenangan ini disebabkan terutama karena serangan berlangsung pada malam hari dan pihak sekutu mengakui bahwa Jepang lebih unggul dalam pertempuran malam menggunakan torpedo. Di samping itu prajurit-prajurit sekutu di sekitar Guadalcanal baru lebih akibat kerja keras selama dua hari berturut-turut.

Walaupun Jepang mendapat kemenangan tetapi ia tidak dapat melanjutkan strateginya karena kekalahan dalam pertempuran selanjutnya seperti pertempuran Santa Cruz (Oktober 1942), Pertempuran laut Tassafaronga (November 1942), sehingga dalam pertempuran-pertempuran di Kepulauan Solomon secara keseluruhan Jepang menderita kekalahan. Dengan demikian pertempuran laut Pulau Savo yang merupakan kemenangan gilang gemilang dari Jepang di antara pertempuran-pertempuran yang berlangsung di Kepulauan Solomon tiak dapat mengubah keseimbangan kekuatan di Samudera Pasifik yang sekarang ada di pihak Amerika Serikat, meskipun dalam pertempuran itu bagi Amerika Serikat, merupakah kekalahan yang paling parah yang pernah dialami oleh armadanya, sehingga akibat kelalahan ini Amerika Serikat menarik semua kapal perang da kapal transportnya ke New Hebrides. Jadi kemenangan Jepang di Savo tak dapat mengubah Jepang dari sifat defensif ke ofensif kembali, seperti pada bulan-bulan pertama sejak pecahnya Perang Pasifik.

Kejadian-kejadian di atas menimbulkan keinsyafan bagi Jepang, bahwa ia memerlukan kerjasama dengan penduduk-penduduk di daerah-daerah yang ditaklukkan untuk mewujudkan terciptanya "Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya". Keinsyafan tersebut merupakan titik peralihan yang penting pada sikap Jepang terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Untuk menarik simpati bangsa-bangsa yang diduduki maka pemerintah Jepang memberi beberapa konsesi kepada daerah-daerah yang diduduki, antara lain dengan dibentuknnya badan pemerintahan (badan penasihat) yang seolah-olah merupakan tahap pertama realisasi dari janji-janji Jepang. Tindakan-tindakan Jepang tersebut sebetulnya mempunyai latar belakang strategi yaitu daerah Kepulauan Indonesia dan Asia Tenggara umumnya yang semula dijadikan sebagai home front, dengan terdesaknya kedudukan Jepang di front Pasifik maka daerah-daerah tersebut akan dijadikan perbentengan yang kuat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan bantuan dari rakyat-rakyat di daerah tersebut sepenuhnya. Jadi jelas bahwa konsesi-konsesi yang diberikan oleh Jepang kepada Bangsa Indonesia bersumber kepada kepentingan Jepang pada Perang Pasifik.

Terdesaknya Jepang dan Pembentukan Organisasi Militer.

Walaupun pada prinsipnya garis politik yang diberikan Tokyo adalah berlaku untuk seluruh daerah Indonesia, tetapi karena adanya pembagian kekuasaan Indonesia atas tiga daerah tiap-tiap bagian dikuasai oleh satu pemerintahan militer yang dipegang oleh Komando yang berbeda-beda maka pelaksanaan dari instruksi tersebut akan dipengaruhi oleh pertimbangan dari pemerintahan militer. Dalam hubungan ini maka Tentara ke 26 yang berkuasa di Jawa dan Madura adalah yang paling moderat terhadap kaum pergerakan bangsa Indonesia. Ssalah satu realisasi dari tindakan Tentara ke 16 adalah dibentuknya Permusyawaratan Pemerintah di Jakarta pada tanggal 20 Desember 1942. Di antara pokok-pokok yang dikemukakan pada penyempurnaan usaha peperangan, masalah tipu muslihat, memberi teladan yang baik dan menjalankan pemerintahan dengan kebijaksanaan. Untuk Selanjutnya salah satu pelaksanaan dari Permusyaratan itu ialah dibentuknya organisasi-organisasi militer dan semi militer di kalangan penduduk yang dapat dipergunakan sebagai tenaga-tenaga pembantu Angkatan Perang Jepang dan buruh kasar untuk berbagai keperluan perang.

Para konferensi kerajaan pertama yang diadakan pada bulan Mei 1943 antara lain dibahas masa depan Indonesia dan timbullah perbedaan pendapat antara Tokyo dan Tentara ke 16 di satu pihak tentara ke 25 di pihak lain. Tentara ke-16 berpendapat bahwa perlu segera memberi kemerdekaan kepada Bangsa Indonesia, sebaliknya tentara ke-25 menentang semua pemberian kemerdekaan dalam bentuk apapun. Menurut perwira-perwira tentara ke 25 penduduk dianggap belum cukup berkembang secara sosial dan kebudayaan, untuk mengambil tanggung jawab pemerintahan sendiri. Sebagai kompromi dari dua pendapat yang berbeda itu disetujui bahwa tidak satupun dari bagian Indonesia yang diberi kemerdekaan tetapi partisipasi politik dapat dibenarkan secara segera untuk Jawa dan daerah-daerah lain sesuai kesiapan masing-masing.

Sesuai dengan keputusan konferensi tersebut maka Tentara ke 16 melalui Gunseikanbu membentuk Dewan Penasihat Pusat (Tyuo Sangi In) yang diketuai oleh Sukarno. Dewan Penasihat tersebut juga dibentuk di tingkat Propinsi dan karesidenan (Syu Sangi Kai). Di samping Dewan Penasihat di Jawa sebelum tahun 1943 telah terbentuk berbagai gerakan massa seperti PUTERA akan berubah menjadi Jawa Hokokai dan MIAI menjadi MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia)

Memburuknya kedudukan militer Jepang sejak 1944 memaksa suatu perubahan politik pada bulan Mei 1943. P.M Koisho pada tanggal 7 September 1944 secara umum menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. Mengani batas-batas teritorial adri negara yang akan dibentuk belum dapat ditentukan sebab adanya penolakan dari Angkatan Laut dan juga dari Tentara ke 25, hanya untuk Sumatera dan jawa akan segera diizinkan untuk menggunakan bendera nasional Indonesia dan lagu kebangsaan Indonesia yang telah populer sebelum perang.

Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (Dokuritsu Djumbi Tjosakai) /BPUPKI yang diketuai oleh Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat. Jumlah seluruh anggota 9 orang termasuk ketua dan ketua muda ada 62 orang, sehingga badan itu sering terkenal dengan Panitia 62 dan pelantikannya dilakukan pada tanggal 28 Mei 1945. Tugas badan tersebut ialah merancang organisasi pemerintahan nasional yang dapat menerima "kemerdekaan" dari Jepang.

Segera setelah dilantik, diadakan dua kali sidang, yang pertama pad tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945 sedang sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 Juli - 17 Juli 1945. Pada sidang pertama terutama dibicarakan tentang dasar negara yang didirikan. Dalam sidang tersebut di antara anggota yang berpidato dua orang antara lain mengemukakan tentang gagasan yang kemudian terkenal dengan nama Pancasila, yaitu Mr. Muh Yamin dan Ir. Sukarno. Pidato Mr. Muh Yamin dilakukan pada tanggal 29 Mei 1945 jadi tiga hari sebelum Ir. Sukarno berpidato yaitu tanggal 1 Juni 1945 dan pula hubungan antara kedua tokoh kemerdekaan tadi sangat erat, terutama menjelang rapat-rapat Dokuritsu Djumbi Tjosakai, karena mereka kerapkali berdiskusi, maka tidaklah mustahil apabila pidato Mr. Muh. Yamin tidak "memberi inspirasi" pada pidato Ir. Sukarno. Dengan demikian tepatlah kiranya apabila dikatakan bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh Ir. Sukarno bersama Mr. Muh. Yamin.

Antara sidang pertama dan sidang kedua, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah apa yang dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang ditandatangani oleh 9 tokoh pergerakan nasional. Jakarta Charter lahir sebagai reaksi terhadap siasat Jepang melalui Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan tentang janji kemerdekaan Indonesia di kelak kemudian hari. Demikianlah piagam tersebut memperlihatkan corak dan warna dari ketetapan hati pejuang cita-cita kemerdekaan Indonesia dengan tidak dikaburi janji dan ucapan yang muluk-muluk dengan apa yang dinamakan kemerdekaan hadiah. Di samping naskah Proklamasi, Jakarta Charter merupakan dokumen historis yang sangat penting artinya bagi perjuangan bangsa Indonesia, sebab perumusan UUD 45 yang meliputi pembukannya, mempergunakan Piagam Jakarta sebagai dasar perumusannya. Dan UUD 45 yang kemudian disahkan oleh Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), Pembukaannya adalah Piagam Jakarta yang telah mengalami beberapa perubahan. Karena Piagam Jakarta mengandung azas-azas yang kemudian terkenal dengan Pancasila, maka Pembukaan 45 pun mengandung azas tersebut. Sehingga secara yuridis peranan Piagam Jakarta tampak jelas dalam UUD 45, khususnya pada Pembukaannya, juga karena Pancasila akhirnya menjadi filsafat negara, maka secara filosofis Piagam Jakarta pun mempunyai arti yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, Piagam Jakarta menunjukkan bahwa dokumen tersebut tidak dapat diabaikan oleh Bangsa Indonesia. Hal ini tampak jelas disebut dalam konsiderans Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 45. Demikianlah pentingnya piagam itu sehingga sampai pada sidang-sidang Umum MPRS hal itu tetap m erupakan soal hangat. Pada sidang kedua Dokuritsu Djumbi Tjosakai piagam tersebut telah disahkan di samping menerima rancangan Hukum Dasar. Setelah tugas Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan dianggap selesai maka pada bulan Juli 1945 Badan tersebut diubah menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Djumbi Inkai dengan ketuanya Ir. Sukarno dan wakilnya Drs. Moh Hatta.

Tentara ke 25 yang menguasai Sumatera dengan alasan yang dicari-cari berusaha untuk menghambat instruksi Tokyo yang berhubungan dengan pemberian kelonggaran-kelonggaran terhadap bangsa Indonesia dan menindas segala gerakan kemerdekaan dengan mengadakan isolasi yang ketat terhadap karesidenan-karesidenan. Di Sumatera Tentara ke 25 dengan enggan menyetujui pembentukan badan-badan penasihat tingkat karesidenen (Syu Sangi Kai) yang keseluruhannya berjumlah sepuluh. Walaupun Syu Sangi Kai telah dibentuk pada bulan November 1943 tetapi badan tersebut tidak mempunyai kebebasan bergerak seperti badan sejenis di Jawa. Syu Sangi Kai sidang dua kali dalam satu tahun dan hanya untuk memberi beberapa pertimbangan erhadap beberapa masalah politik yang tidak begitu penting yang dikemukakan oleh residen Jepang (Syu Chokan). Berbeda dengan di Jawa yang mempunyai organisasi pusat maka di Sumatera Badan Penasihat Pusat tidak dibentuk, yang ada hanya tingkat karesidenan. Keanggotaan Syu Sangi Kai mewakili kekuatan-kekuatan : politik dalam masyarakat (kaum pergerakan) dan wakil dari pemerintahan (pamong praja dan raja) yang susunannya diatur sedemikain rupa sehingga tidak menimbulkan pertentangan-pertentangan politik.

Pada waktu yang bersamaan dengan berdirinya Dewan Penasihat tadi, organisasi-organisasi Propaganda mulai tumbuh di beberapa karesidenan di Sumatera dengan maksud untuk mengawasi ahli-ahli politik dan kaum pembaru muslim dari pergerakan dan mempergunakan mereka sebagai lawan yang berat terhadap kekuasaan administrasi kerajaan. Di Palembang, Lampung, Sumatera Barat, Tapanuli dan Aceh organisasi-organisasi seksi ini dilebur ke dalam Hokokai yang lebih besar atau disebut Badan Kebaktian Rakyat pada permulaan tahun 1945. Organisasi-organisasi yang terakhir ini mencontoh Jawa Hokokai dengan dua tujuan yang sama yaitu melunakkan pergerakan dan kedua menimbulkan/memperbesar front yang lebih luas terhadap mendaratnya Sekutu. Tetapi Badan Kebaktian Rakyat di Sumatera berbeda dengan Jawa Hokokai, karena Badan Kebaktian rakyat di Sumatera seperti semua organisasi dengan tegas membatasi diri pada tingkatan karesidenan.

Pernyataan Koisho mempunyai pengaruh penting di Sumatera sebagai tanda kontras dari konsesi Jepang sebelumnya. Sesuai dengan pernyataan PM Koisho maka pemimpin-pemimpin Jepang di Sumatera memberi banyak kesempatan kepada Bangsa Indonesia untuk mengambil peranan penting dalam berbagai bidang, walaupun hal tersebut dilakukan secara tidak ikhlas karena bertentangan dengan pendirian mereka. Hal tersebut lebih jelas terlihat pada usul-usul yang diajukan oleh perwira-perwira Tentara ke-25 yang pada prinsipnya menghendaki agar dalam mepersiapkan kemerdekaan Bangsa Indonesia daerah Sumatera dipisahkan dari Jawa. Dalam suasana yang belum ada persesuaian pandapat antara pemimpin-pemimpin Jepang di Jawa dan Sumatera maka terjadilah usaha-usaha penundaan selama mungkin setiap penyerahan hak kepada bangsa Indonesia.

Mula-mula rencana dari Tentara ke 16 dalam bulan Januari 1945 untu Badan Penyelidik Kemerdekaan Indonesia (BPKI) adalah bahwa badan tersebut harus mengandung pengaruh di Jawa dan Sumatera. Ini akan menyebabkan kesempatan yang pertama bagi pemimpin-pemimpin Sumatera untuk mengadakan konsultasi dengan kolega-koleganya yang lebih maju di Jawa. Akan tetapi tak ada delegasi dari Sumatera yang tergabung ketika susunan BPKI diumumkan pada tanggal 29 April, mungkin karena ditentang oleh Komandan Tentara ke-25 di Sumatera. Dalam sikatp yang sama Jenderal Shimura berulang kali menolak untuk mengizinkan Soekarno mengunjungi Sumatera karena ia takut bahwa gerakan kemerdekaan akan tak dapat dikendalikan dan tak akan mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh Jepang. Sejak permulaan tahun 1945 kekuasaan militer yang lebih tinggi telah dapat diyakinkan bahwa Sumatera harus dimasukkan dalam negara Indonesia. Dalam suatu rangkaian pertemuan yang buru-buru diselenggarakan di Tokyo dan Singapura antara bulan April - Juli 1945 yang membahas kebijakan Jepang, kecurigaan tentara ke-25 secara sedikit demi sedikit dihilangkan dan diperintahkan untuk membuat persiapan yang cepat untuk Kemerdekaan Indonesia. Tokyo telah mengakui bahwa kemerdekaan akan diberikan kepada seluruh Hindia Belanda dan akan diumumkan pada suatu ketika, namun demikian ada beberaepa daerah yang belum mengadakan persiapan secara sempurnya untuk menerima kemerdekaan itu, sehingga pemberian kemerdekaan secara yuridisi akan dilakukan secara tertahap sesuai dengan kemajuan persiapan mereka.

Akhirnya pada bulan Juni 1945 pemimpin-pemimpin Sumatera menduga bahwa penggunaan semboyan lama "Sumatera Baru" dan semboyan baru "Indonesia Merdeka" lebih menggambarkan secara seksama untuk kepentingan Jepang daripada kepentingan perjuangan Bangsa Indonesia. Di samping Sumatera tetutup rapat dari Pulau Jawa, hubungan secara teratur antar karesidenan di Sumatera sangat sulit. Sampai dua bulan terakhir dari pendudukan Jepang semua organisasi yang disponsori Jepang dibatasi secara keras pada tingkat karesidenan dan beberapa organisasi non politik yang sudah berkembang sejak sebelum perang seperti Muhammadiyah dan Taman Siswa sebetulnya tidak mungkin memperoleh hubungan dengan organisasi-organisasi tingkat karesidenan itu. Lagi pula kondisi perang membuat hubungan sangat sulit bagi bansa Indonesia. hanya pemimpin-pemimpin dari daerah yang mempunyai kesempatan baik dapat membandingkan catatan-catatan hasil konferensi Islam Singapura pada bulan April 1943, perjalanan delegasi yang bermacam-macam ke Jepang pada tahun 1943 dan pertemuan yang sempurnya di Bukittingi pada bulan Oktober 1944 untuk menerima janji Koisho.

Rapat-rapat ini memberikan sumbangan sedikit pada pertumbuhan kepimimpinan yang luas bagi kaum pergerakan di Sumatera karena pengawasan politik sangat mencekik yang dilakukan oleh Jepang di Sumatera. Sebagai contoh, orang Aceh Teuku Moh. Hasan dari Glumpang Pajong ditunjuk sebagai pemimpin dari delegasi Sumatera ke Jepang pada pertengahan kedua dari tahun 1943 telah ditahan dan dibunuh beberapa bulan setelah ia kembali di Indonesia.

Konsesi pertama terhadap persetujuan perkembangan dari pemimpin-pemimpin politik di tingkat Sumatera diumumkan pada tanggal 24 Maret 1945 bahwa Tjuo Sangi In Sumatera (Sumatran Central Advisery Council) akhirnya didirikan hampir dua tahun sesudah badan serupa berdiri di Jawa. Lima belas anggotanya dipilih dari 10 daerah yang ada dan pada tanggal 17 Mei 1945 Jepang yang berada di Bukittingi menunjuk tambahan 25 anggota. Sebagai biasanya perbandingan yang seimbang dijaga antara anggota-anggota dari kelompok oposisi di wilayah-wilayah yang penting. Pada akhir Mei Gunseikanbu di Bukittinggi mengumumkan penunjukannya. Mohammad Syafei pendiri Indische Nationale School (INS) untuk guru di Kayu Taman (Sumatera Barat), telah ditunjuk sebagai ketua dari Dewan Penasihat Pusat yang akan datang bersama dengan T. Njak Arif dari Aceh dan mr. Abdul Abbas dari Lampung sebagai wakilnya. Sebuah badan sekretariat tetap dewan tersebut didirikan dan dipimpin oleh wartawan Sumatera terkenal Djamaluddin Adinegoro, yang telah pindah dari Medan ke Bukittingi dan mendaftarkan kembali kursi pemilihannya dalam lembaga. Keempat orang ini yakni : Moh. Sjafei, T. Njak Arif, Mr. Abdul Abbas dan D. Adinegoro oleh pers Jepang disebut-sebut selama bulan Juni-Juli sebagai "Empat Serangkai dari Sumatera" dan dapat dibandingkan dengan team Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro, KH Mas Mansur di Jawa.

Pada tanggal 27 Juni - 2 Juli 1945 Dewan Penasihat Pusat menyerahkan serangkaian resolusi yang memerlukan pendirian lebih lanjut di seluruh tingkatan Sumatera antara lain:

a. Suatu panitia yang disiapkan untuk kemerdekaan.

b. Suatu kantor penghubung untuk menghubungkan kantor-kantor pimpinan rakyat daerah.

c. Hokokai Sumatera, yang menghubungkan organisasi-organisasi daerah propaganda.

c. Suatu pendidikan Islam yang lebih tinggi.

d. Suatu sistem Bank Nasional.

e. Suatu laskar rakyat yang dibangun berdasarkan pada latihan Jepang seperti Gyugun dan Heiho.

Semangat kesatuan dari para pejuang di Sumatera adalah teguh/kuat. Sebaliknya semangat memecah belah Sumatera dari Kesatuan Indonesia sudah jelas ditentang.

Jepang tampaknya telah menunjukkan kesiapan mereka untuk melksanakan semua resolusi dewan. Mereka mengumumkan juga formasi dari sebagian panitia Sumatera untuk Panitia Penyelidik Persiapan Kemerdekaan dengan perbandingan lebih menitikberatkan kepada para cerdik pandai dari kaum pergerakan dan kerajaan. Mereka juga membuat suatu permulaan yang hati-hati terhadap pembentukan suatu gerakan persatuan Islam dengan memperluan Majelsi Islam Tinggi Sumatera Barat ke daerah lain dan menunjuk Sjech Mohammad Djamil Djambek penasihat pada masalah Islam untuk seluruh Sumatera. Tetapi segala gerakan yang hati-hati itu secara cepat disusul oleh kejadian-kejadian dalam bulan Agustus.

Menit-menit terakhir usaha untuk membentuk kepemimpinan Sumatera adalah sangat penting. Sjafei dan Adinegoro mengepalai suatu emrio birokrasi Sumatera dengan mengadakan hubungan ke seluruh pula dan surat kabarpun telah membuat nama-nama mereka dikenal di tiap daerah. Pada tanggal 25 Juli 1945 mereka juga ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris dari Panitia pada PPPKI da nselanjutnya mereka mulai mengadakan "pidato" keliling Sumatera. pada bulan-bulan terakhir penduduk Jepang juga harus diperhatikan tokoh Dr. A.K. Gani sebagai politikus nasional yang berasal dari Sumatera yang telah banyak dikenal sebelum perang.

Pada pengiriman delegasi Sumatera ke PPPKI pada permulaan bulan Agustus 1945 sedianya Sumatera dalam panitia itu akan diwakili oleh M. Sjafei sebagai Ketua Sumatera Tjuo Sangi In tetapi dalam kenyataannya yang dikirim adalah Mr. Abdul Abbas dan dua orang lainnya yakni Dr. Moh. Amir dan Mr. T.M. Hassan, walaupun kedua orang yang disebut belakangan ini belum menjadi dewan Penasihat Pusat Sumatera (Tjuo Sangi In Sumatera). Hal ini tidak dapat diterangkan, mengapa pengiriman delegasi Sumatera sampai demikian seperti tersebut di atas, padahal dapat ditunjuk Dr. A. K. Gani yang merupakan tokoh nasional yang telah dikenal di Sumatera. Kemungkinan hal ini disebabkan pimpinan tertinggi Jepang di Singapura dan Jakarta tidak mempercayai kebijakan pimpinan tertinggi Jepang di Sumatera.

Tiga orang delegasi Sumatera tiba di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1945 bersamaan dengan pesawat pembom Jepang yang mengangkut Sukarno dan Hatta dari Saigon. Di Jakarta delegasi tersebut telah menjadi saksi proklamasi kemerdekaan yang dramatis yang diikuti dengan menyerahnya Jepang dan mereka telah ikut berperan dalam menyusun Undang-Undang dan pemerintahan.

Di luar Jawa dan Sumatera yang dikuasai Kaigun gerakan kemerdekaan tidak dapat berkembang dengan wajar. Di sini Kaigun dengan Menseibunya bertindak sangat menekan terhadap penduduk, sedangkan terhadap kaum nasionalis tidak memberi kesempatan untuk bergerak. Menurut Kahin, tindakan Jepang di Indonesia bagian Timur ini lebih keras daripada penjajahan Belanda.

Di muka telah diuraikan bahwa keadaan peperangan semakin memburuk bagi Angkatan Perang Jepang. Memang sebelum Pulau Saipan jatuh ke tangan Sekutu pada bulan Juli 1944, Sekutu belum sampai di garis pertahanan sebelah dalam (inner defence line) dari imperium Jepang. Akan tetapi tampaknya Jepang tidak akan mempunyai cukup tenaga sendiri untuk membendung taktik loncat katak Jenderal Mc. Arthur. Dengan semakin terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik, maka Indonesia yang semula hanya dijadikan home front, kemudian akan dijadikan daerah perbentengan yang kuat untuk menahan serangan sekutu terutama Jawa, Bali, Lombok dan Sumatera. Untuk itu diperlukan tenaga-tenaga tempur yang dibentuk dari rakyat baik yang berstatus semi militer seperti Seinendan dan Keibodan serta organisasi yang berstatus militer penuh seperti Heiho dan PETA.

Untuk mendapatkan sumber tenaga lebih-lebih dari golongan pemuda yang dapat diharapkan oleh kaum militer, Jepang mempraktekkan sistem yang berlaku di negerinya sendiri yaitu melalui gerakan pemuda yang dikenal dengan Seinendan. Dengan demikian di Indonesia pun dibentuk gerakan Sinendan. Dalam organisasi inilah dapat dijelmakan pemuda-pemuda fanatik dan berpendirian ekstrim dengan latihan-latihan fasistis dan indoktrinasi yang efektif. Gerkan Seinendan tidak hanya dibentuk di Jawa, tetapi juga di daerah-daerah lain di Indonesia, baik yang dikuasai oleh Rikugun maupun Kaigun.

Rupa-rupanya rencana mendirikan gerakan Seinendan harus terlebih dahulu disetujui oleh Tokyo, karena barulah bersama-sama dengan PUTERA diresmikan berdirinya pada tanggal 9 Maret 1943 diadakan upacara pelantikan dan penyerahan panji Jawa Seinendan yang terdiri dari 3.500 pemuda dari seluruh Jawa. Jumlah tersebut terus bertambah, hal ini tampak ketika masa kapitulasi jumlah dari berbagai organisasi pemuda baik yang bersifat militer maupun semi militer sebagai berikut : PETA : 37.000 orang, Heiho : 25.000 orang. Barisan Pelopor : 80.000 orang, Seinendan : 500 - 600.000 orang. Satu setengah tahun kemudian yakni pada tanggal 19 Juni 1944 diadakan upacara pembukaan latihan Seinendan seluruh Jawa.

Jelaslah bahwa maksud dan tujuan utama dari pendirian Jawa Seinendan itu adalah hendak memberikan latihan batin kepada pemuda-pemuda khususnya di Jawa untuk diolah agar dapat memberikan bantuan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan sendirinya penduduk di Jawa lalu dapat menyumbangkan tenaga sebanyak-banyaknya dalam peperangan Asia Timur Raya. Jawa Seinendan merupakan barisan yang serbaguna dan merupakan bagian yang paling depan dari barisan rakyat, karena Seinendan ini disuruh bekerja dalam lapangan pertanian, perikanan, pabrik, perusahaan, kubu-kubu pertahanan dan tugas-tugas langsung dari militer.

Khusus untuk kaum wanita didirikan barisan sendiri yang disebut Huzinkai pada bulan Agustus 1943. Barisan ini tak terbatas pada kaum remaja saja, sebab batas umur terendah adalah 15 tahun dan maksimum tidak terbatas (bebas). Tujuan perkumpulan ini ialah membantu balatentara Jepang dengan usaha-usaha yang sesuai dengan kedudukan wanita serta mempertinggi derajat kesusilaan wanita. Mereka juga diberi latihan-latihan kemiliteran, bahkan mempunyai satu barisan istimewa yang disebut barisan Srikandi.

Bersamaan dengan terbentuknya Jawa Seinendan terbentuk terbentuk pula suatu barisan yang berfungsi sebagai pembantu pekerjaan polisi yaitu Keibodan. Jika Jawa Seinendan dimaksudkan sebagai sumber tenaga pemuda yang sudah diindoktrinasikan dan di "Jepangkan" serta dapat digunakan untuk tujuan serba guna maka Keibodan mempunyai tugas pokok untuk membantu polisi dan pertahanan sipil. Barisan ini berdasarkan kesatuan-kesatuan di desa (ku) dan kampung (aze) dan sekaligus sebagai kepalanya adalah kepala desa (Kumitjo) atau kelapa kampung (tzutjo) setempat. Syarat umur untuk anggota Keibodan semua ditetapkan 20 sampai 35 tahun tetapi kemudian sejak bulan September 1943 diubah menjadi 23-35 tahun. Karena tugas Keibodan adalah membantu kelplisian, maka yang menjadi pimpinan latihan dan pengawasan adalah Kepala Kepolisian dibantuk oleh Kepala Pemerintahan setempat. Kesatuan untuk latihan dan pengawasan meliputi satu son (kecamatan). Latihan Keibodan meliputi penjagaan dan penyelidikan terhadap kabar angin yang meluas dan tipu muslihat, penjagaan bahaya udara, penjagaan di pantai laut, penjagaan dan pertolongan jika ada bahaya alam atau malapetaka, menjaga dan mencari penyamun dan penjahat dan lain-lain. Dengan semakin gentingnya peperangan, maka Keibodan diberikan latihan-latihan dasar untuk memperkuat pembelaan, antara lain menusuk dengan bayonet sambil menerjang dan mengawal serta membawa berita di waktu malam. Dengan pembentukan Jawa Seinendan dan Keibodan, Jepang merasa u ntuk sementara telah cukup mengadakan persiapan-persiapan di segala pelosok, bahkan pantai pulau Jawa juga bantuan perlawanan terhadap musuuh jika sudah mendarat diharapkan dari kedua barisan tersebut

Dalam rangka Perang Pasifik Jepang mengerahkan pemuda-pemuda Indonesia untuk dididik menjadi pemuda prajurit (Heiho). Heiho merupakan suatu Korps milisi yang secara organisatoris menjadi bagian langsung dari balatentara Jepang dan diberi nomor kode seperti lazimnya pada organisasi pada ketentaraan Jepang serta dimasukkan kepada kesatuan Angkatan Perang yang menduduki daerah tempat kesatuan Heiho itu dibentuk atau ditempatkan. Seperti PETA, Heiho merupakan barisan organisasi yang bersifat militer penuh, tidak hanya Angkatan Darat (Rikugun) yang memakai Heiho, tetapi Angkatan Laut (Kaigun) juga memilikinya dan disebut Kaigun Heiho, dan pada organisasi Kempetai disebut Kompeiho. Kebijakan semacam ini rupa-rupanya dilakukan juga oleh Jepang di luar Indonesia. Para Heiho mula-mula dipergunaan untuk mengoper perkerjaan bantuan tempur para prajurit Jepang, sehingga dengan demikian tenaga bantuan Jepang tadi yang digantikan Heiho dapat langsung untuk tugas tempur. Tetapi lama kelamaan pasukan-pasukan tempurpun berkurang sehingga para Heiho juga mulai dipersiapkan untuk tugas-tugas itu. Pada umumnya mereka dilatih u ntuk artileri sasaran udara dan ada beberapa untuk kavaleri bermotor dan pasukan angkutan bermotor.

Jepang telah menomorsatukan usaha-usaha perang di atas segala-galanya. Untuk itu diperlukan bantuan dari rakyat Indonesia baik berupa pangan maupun sumber tenaga kerja. Untuk membuat perkebunan, pembuatan benteng, jalan, lapangan terbang dan lain-lain memerlukan pengerahan tenaga yang banyak untuk medan perang yang membentang mulai dari Birma sampai Rabaul dan sesuai dengan fungsi Indonesia, pula Jawa khususnya dalam "Lingkungan Kesemakmuran Bersama Asia Timur Raya" yang terutama akan merupakan sumber tenaga kerja. Untuk mencukupi akan kebutuhan tersebut pemeritah pendudukan Jepang pada sekitar pertenghan 1943 mulai mengerahkan bangsa Indonesia sebagai pekerja paksa yang dikenal dengan nama Romusya.

Romusya dalam arti sebenarnya ialah tenaga pekerja kasar. Sejak Jepang mendarat sebagian besar dari propaganda mereka ditujukan kepada tugas menganjurkan orang untuk rela mati menjadi tenaga pekerja dari Angkatan Perang Jepang. Semakin menghangat keadaan peperangan semakin besar jumlah kuli diperlukan di dalam dan di luar Jawa. Beribu-ribu tenaga pekerja dari pulau Jawa dikerahkan baik dengan kesadaran maupun dengan paksa dan dibawa ke luar Jawa untuk dipekerjakan di berbagai tempat.

Dalam pembuatan jalan Takengon - Blangkejeren dipangil 7000 romusya. Mereka mulai bekerja tanggal 1 Januari 1944 dan pada bulan Juli berikutnya jalan tersebut diresmikan. Banyak korban manusia dalam pembuatan jalan tersebut. Juga di Sumatera Tengah di daerah Logas, banyak dipekerjakan tenaga romusya pada tambang emas, batubara dan perbaika jalan kereta api. Di sinipun kekejaman Jepang seperti di daerah-daerah lain, sehingga masyarakat sekitar daerah itu mengenal istilah "dilogaskan" yang berati dibunuh. Sesuai dengan besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, maka banyak romusya dikirim ke luar Jawa. Selama perjalanan di antara mereka banyak yang meninggal disebabkan pengangkutan di kapal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, atau mati karena kekurangan makan serta pengurusan yang jelek. Bahkan ada di antara mereka yang mati ditembak Jepang seperti penjahat-penjahat kaliber besar, dengan alasan karena mereka menggerutu sebagai akibat perlakuan dan pemeliharaan yang tidak memuaskan. Puncak kebuasan dari militerisme Jepang ialah penguburan hidup-hidup para romusya yang tidak dapat bekerja lagi karena sakit dan hanya tinggal tulang diselaputi kulit. Berapa jumlah tenaga romusya yang meninggal akibat kekejaman Jepang tak dapat diketahui secara pasti. Hanya dugaan yang pernah diberikan tentang hal itu, yaitu jumlah Romusya yang diangkut oleh Jepang keluar Jawa sebesar 270.000 orang dan sesuah perang telah diketemukan tinggal 70.000 orang

Dalam prakteknya gerakan Romusya ini menjadi suatu paksaan. Untuk agar menarik maka Jepang melancarkan propagandanya yang membuat kuli-kuli itu jadi pahlawan. Kampanye inilah yang mempergunakan "prajurit ekonomi" dan digambarkan sebagai orang yang sedang menunaikan tugas suci untuk Angkatan Perang Jepang. Mereka tidak boleh lagi disebut kuli, Romusya adalah prajurit dan sumbangannya terhadap usaha peparangan sangat dihargai. Banyak tenaga Romusya yang meninggal karena mereka harus bekerja keras tiap hari sedang makanan, obat-obatan tidak diuurus. Tidaklah mengherankan dalam segala-galanya yang dilakukan oleh Jepang dalam rangka perang sucinya, soal Romusya inilah yang mengakibatkan pengalaman yang paling pahit yang tersimpul dalam "kesemakmuran bersama" di bawah pimpinan Jepang.

Tentang ide pembentukan organisasi bersifat militer atau barisan bersenjata pada umumnya para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia menyetujui asal organisasi tadi tidak di bawah Jepang dan tidak dipergunakan di luar Indonesia. sebab apabila demikian organisasi tadi dapat dipergunakan untuk menindas rakyat, termasuk rakyat Indonesia sendiri.

Keadaan peperangan semakin hari semaki memburuk bagi Angkatan Perang Jepang. Dalam keadaan yang demikian itu Jepang menerima usul Gatot Mangkupradja salah seorang tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia yang meminta agar para pemuda Indonesia diberi kesempatan membela Tanah Airnya. Kelihatannya Gatot Mangkupradja seperti mengadakan tekanan kepada pemerintah pendudukan Balatentara Jepang secara moril dengan mendasarkan usulnya atas janji PM Tojo yaitu akan memberikan kesempatan kepada Bangsa Indonesia terutama penduduk Jawa untuk ikut serta dalam pemerintahan. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1943 Saiko Sikikan dan Gunseikan memberi keerangan bahwa sebgai penghargaan tinggi kepada semangat Bangsa Indonesia di Jawa khususnya yang berkehendak membela tanah airnya dengan jiwa dan darah dagingnya sendiri, maka diumumkanlah maklumat tentang pembentukan Pasukan Sukarela Pembela Tanah Air, yang lebih terkenal dengan nama Pembela Tanah Air (PETA).

Dijelaskan pula bahwa seluruhnya anggota PETA terdiri dari Bangsa Indonesia. Sejumlah opsir atau prajurit Jepang yang ditempatkan dalam barisan tersebut hanyalah bertugas sebagai tenaga pendidikan dan bukan merupakan pimpinan PETA dibentuk dalam tiap-tiap Karesidenan (Syun) dan akan membela masing-masing Syun pula. Panglima tertinggi dari PETA adalah Saiko Sikikan sendri.

Mungkin bagi sebagian rakyat Indonesi nama PETA tidak mengandung pengertian khusus, padahal berasal dari singkatan nama Pembela Tanah Air atau National Defence Army dan para anggota PETA ini kemudian akan memegang peranan penting dalam pembentukan dan perkembangan Tentara Nasional Indonesia. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya PETA mempunyai ketentuan-ketentuan yang membatasi tugas PETA baik dalam tugas eritorial maupun tugas-tugas dalam perang Pasifik. Dalam tugas-tugas pertahanan, PETA hanya bertugasdi Tanah Air dan itupun terbatas sekira daerah Karesidenan yang telah ditentukan. Demikian pulaprajurit PETA tidak dapat dikirm ke luar Indonesia walaupun menurut ketentuan-ketentuan pengerahan pemerintah bala bantuan, Jepang dapat memaksa pemuda-pemuda Indonesia untuk masuk menjadi prajurit Jepang dan boleh dikirim ke luar Indonesia. Jadi tugas PETA adalah semata-mata untuk mempertahanakan daerahnya sendiri terhadap serbuan dari luar. Pada bulan oktober 1943 itu juga mulailah dilatih puluhan calon perwira Indonesia di Jawa Bo-Ei Gyugun Kanbu Reseitai (Korps Latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air) di Bogor dan untuk Bintara di Cimahi. Dalam PETA terdapat tiga tingkatan pangkat bagi perwira y ang sekaligus menunjukkan jabatan yang dipangku oleh seorang perwira yakni Daidantjo untuk jabatan Komandan Batalyon, Tjudantjo untuk jabatan komandan kompio dan Sjodantjo untuk jabatan kmandan seksi atau peleton sedang untuk bintara hanya satu macam yaitu Budantjo dan untuk prajurit satu macam juga yaitu Gijuhai.

Korps latihan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air terdiri dari 5 Kesatuan bawahan sebesar kompi yaitu 3 tjutai (kompi) untuk para calon Sjodantjo (komandan peleton), sebuah tjutai untuk para calon Tjudantjo (komandan kompi) dan seubah tokubetsu tjutai (kompi istimewa) untuk para calon Daidantjo (Komandan Batalyon). KOmandan dari kelima tjutai itu adalah Kapten Jasijo Maruzuki, Letnan I Masami Rokukawa, Letnan I M. Janagawa, Letnan I Kiso Tsijia dan Saitji Ito. Latihan untuk pertama hanya berlangsung selama dua bulan. Dan pada tanggal 18 Januari 1944, Renseitai di Bogor diganti dengan Korps Pendidikan Perwira Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (Bo-El Gyugun Kanbu Kyokkutai) di bawah pimpinan Kapten Yanagawa. Sampai dengan tanggal 18 Januari 1945, Kyokutai telah berhasil mendidik tiga Angkatan perwira PETA.

Untuk calon Daidantjo diambil dari pemimpin-pemimpin Bangsa Indonesia dari berbagai kalangan yakni pemimpin pergerakan, ulama, guru dan tokoh masyarakat lainnya yang berpengaruh. Calon-calon Tjudantjo pada umumnya terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang lebih muda yang mempunyai pengalaman dan fisik sesuai untuk jabatan tersebut. esdang para Sjodantjo diambil dari kalangan pemuda-pemuda belia yang boleh dikatakan semuanya langsung datang dari bangku sekolah.

Pada akhir tahun 1943 dan awal 1944 mulailah diadakan pembentukan batalyon-batalyon (daidan-daidan) tentara PETA di seluruh Jawa dan Madura. Pada prinsipnya setiap kabupaten diberi satu Daidan sehingga setiap karesidenan mempunyai 2-5 Daidan. Supaya tidak membahayakan kedudukan Jepang, Daidan-daidan itu tidak ditempatkan di bawah satu Komando menurut susunan hierarki, melainkan lepas satu sama lain. Walaupun Daidan-daidan berada langsung di bawah Bo-Ei Taitjo (Komandan Pertahanan) Balatentara Jepang setempat, tetapi hubungan antara Daidan yang satu dengan yang lain meskipun termasuk satu karesidenan organisatoris/garis komando terpisah dan hubungan antar manusia dari Daidan dapat dicegah.

Para Daidantjo terutama diambil dari kalangan pemuka pergerakan dan keagamaan dan mereka tidak perlu mendapat latihan kemiliteran secara mendalam karena tugasnya hanya sebagai pemimpin. Pada tanggal 6 Desember 1943 dilakukan upacara pelantikan Daidantjo angkatan pertama disertai p enyerahan ijazah dan pedang oleh Gunseikan di lapangan Ikada Jakarta, sedangkan para Sjodantjo masih harus melanjutkan latihan sebulan lagi. Merka mengikuti latihan kemiliteran yang lebih lama dan lebih teliti, sebab merekalah sebenarnya merupakan tulang punggung PETA dalam arti militer. Rupa-rupanya kebijakan Jepang ini dalam rangka persiapan menyambut serbuan Sekutu dengan perlawanan rakyat umum dan perang gerilya. Dalam perang gerilya memang keaktifan akan lebih banyak terletak pada Komandan-komandan bawahan, maka tepatlah apabila titik berat latihan-latihan diadakan untuk Komandan-komandan Peleton (Sjodantjo)

Setalah selesai menjalankan latihan tersebut, mereha harus semua kembali ke daerah asalnya dan melatih prajurit-prajurit yang diambil dan disusun dari daerah itu juga. Dengan sistem pembentukan tentara seperti ini dengan cepat sekali Jepang memperoleh satuan-satuan batalyon yang dapat dimajukan ke medan pertempuran, walaupun pada hakekatnya dalam permulaan hanya sebagai kesatuan senjata bantuan tetapi adakalanya aktif dalam pertempuran. Bagi bansa Indonesia, pembentukan PETA adalah bersifat positif dan konstruktif dan sangat menguntungkan sebab pimpinan dipegang langsung oleh perwira-perwira Indonesia sendiri. Tidak ada perwira Jepang yang langsung memberi perintah baik kepada para perwira dan bintara maupun kepada prajurit PETA. Hanya saja kepada setiap Daidan diberi satu team perwira dan bintara Jepang yang bertindak sebagai pengawas. Orang-orang tersebut bertindak sebagai perwira pelatih (Sjidekan) dan Bintara Pelatih (Sjido-Kansjikan). Daidan-Daidan meskipun dalam satu karesidenan tetap idi lain pihak antara Daidan ada sesuatu hubungan nyata dan hal inilah yang kemudian menjelma salam suatu kekompakan, baik sebagai perlakuan Jepang maupun sebagai rasa persaudaraan dan sebangsa, senasib dan sepenanggungan yang nantinya membawa efek psikologis pada apa yang dinamakan pemberontakan PETA di Blitar.

Dalam pembentukan PETA tampak peranan "Empat Serangkai" yang terdiri dari tokoh-tokoh Sukarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro dan Kyai Hadji Mansur. Persiapan-persiapanya dilakukan perlahan-lahan dan tidak meliputi seluruh Indonesia karena wilayah Indonesia pada waktu pendudukan Balatentaara Jepang dibagi atas kekuasaan-kekuasaan Angkatan Darat dan Angkatan Laut. PETA yang dikenal di Jawa, Madura dan Bali, rupa-rupanya konsepsi khas tentara ke 16 yang menguasai Jawa. Wilayah Indonesia yang dikuasai oleh Kaigun tidak dibentuk PETA atau barisan yang semacam itu.

Pengumuman tentang pembentukan Heiho di Sumatera hampir bersamaan dengan di Jawa, yaitu pada bulan Mei 1943. Dalam pengumuman tersebut dinyatakan bahwa kini tibalah kesempatan bagi pemuda-pemuda Indonesia turut serta menyumbangkan tenaganya untuk membela Asia Timur Raya terhadap penjajah. Syarat-syarat penerimaan adalah pemuda yang sudah tamat Sekolah Rendah dan berumur 18-30 tahun, sedang ujian penerimaan hanyalah kesehatan badan.

Pada mulanya pemerintah pendudukan Jepang di Sumatera menganjurkan agar pemuda-pemuda memasuki Heiho. Walaupun anjuran tadi dituruti, tetapi pelaksanaannya kurang lancar karena Heiho ternyata tak berapa berbeda dengan romusya dan hanya menguntungkan Jepang. Oleh sebab itu para pemimpin menganjurkan kepada Jepang, supaya dibentuk tentara rakyat yang langsung dipimpin, dan disusun sendiri oleh rakyat. Usul ini disambut dengan baik oleh Jepang, sehingga dengan demikian dekat pada awal tahun 1943 dibentuklah Gyugun. Sebagai pelatihnya tak berbeda dengan PETA di Jawa, yaitu opsir-opsir Jepang sendiri.

Mengingat bangunnya Gyugun atas kehendak pipinan-pimpinan rakyat sendiri maka badan penyelenggaraannya dibentuk sendiri oleh rakyat. Untuk maksud tersebut dibentuklah Badan Pengurus Gyugun (Gyugun Ko En Kai) yang dipimpin oleh Chatib Sulaiman. Di seluruh daerah diadakan penerangan tentang pembentukan Gyugun, dengan menonjolkan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu suatu ketentaraan untuk menuju kemerdekaan Nusa dan Bangsa dari tindakan bangsa barat. Di mana-mana latihan ketentaraan Gyugun diperhebat. Sebagai contoh untuk wilayah Sumatera Tengah saja ada kurang lebih 44.000 pemuda-pemuda yang mendaftarkan namanya untu ikut latihan Gyugun.

Latihan-latihan teknis ketentaraan diberikan oleh opsir-opsir Jepang, sedang latihan semangat ketentaraan untuk perjuangan nasional dilakukan oleh para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia sendiri dengan kedok anti Barat dan membantu usaha perang Jepang. Pusat pendidikan untu Gyugun dipusatkan di Prapat, Kabanjahe, Pematang Siantar, Padang dan lain-lain. Bentuk dari Gyugun merupakan peralihan dari antara PETA dan Heiho, susunan mirip PETA tetapi pangkat-pangkat seperti Heiho. Dengan semakin meruncingnya peperangan dan tanda-tanda kekalahan Jepang sudah kelihatan dan terasa, maka penyeenggaraan latihan semakin teliti dan diperhebat, sehingga Gyugun mempunyai "Korps Perwira" sendiri yang memimpin pasukan-pasukan Gyugun.

Di Sumatera berhubung adanya pembatasan penerimaan anggota Gyugun maka supaya seluruh pemuda mendapat latihan ketentaraan, para pemimpin pergerakan kemerdekaan Indonesia menganjurkan didirikannya badan-badan lain, sehingga pemuda-pemuda mendapat kesempatan pula berlatih menurut disiplin ketentaraan. Demikianlah berdiri Zi Kei Dan dan Bo Go Dan di kampung-kampung masing-masing. Kecuali itu diadakan pula pergerakan pemuda angkatan baru bernama Seinendan. Semua pengikut organisasi-organisasi mendapat latihan ketentaraan dan berbagai pelatihnya umumnya terdiri dari opsir-opsir Gyugun. Pusat latihan Seinendan untuk Sumatera Tengah di Pelabuhan di lapangan perguruan INS Kayu Tanam.

Seinan dan Keibodan tidak hanya terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi juga di lain pulau di Indonesia, bahkan di daerah yang dikuasai oleh Kaigun. Di Sulawesi misalnya, barisan Seinendan bergiliran dipanggil untuk dipekerjakan sebagai Romusja, seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Tengah setelah Angkatan Darat Jepang mulai turut m asuk ke sana pada pertengahan tahun 1944. Benteng-benteng pertahanan dibangun di atas punggung pegunungan sekitar Gunung Bambapuang di Enrekang (Sulawesi Tengah) dan lain-lain tempat semua dikerjakan oleh barisan Seinendan dari daerah Duri dan Toraja. Di daerah yang dikuasai Kaigun, Seinendan sampai dipekerjakan sebagai Romusya karena kemungkinan Jepang di sini tidak mengerahkan barisan seperti di daerah yang dikuasai oleh Ryugun yaitu di Jawa dan Sumatera. Keijakan ini dilakukan mengingat kepadatan penduduk di daerah itu lebih tipis jika dibandingkan dengan di Jawa dan Sumatera.

Di samping itu selama masa pendudukannya di Indonesia Jepang masih memperhatikan bidang-bidang lain yang penting sebagai penunjang perang, karena memenangkan perang bagi Jepang merupakan soal yang paling penting di atas soal-soal lain. Mengingat Indonesia merupakan kepulauan, maka segala daya upaya tersebut tak mungkin akan berhasil tanpa memperhitungkan aspek maritim. Walaupun hal tersebut mempunyai tujuan pokok untuk kepentingan Jepang tetapi bagi Bangsa Indonesia mempunyai arti yang penting dalam rangka perjuangan kemerdekaan Bangsa. Untu kepentingan pengangkutan bahan-bahan mentah, tenaga tenaga manusia perlengkapan perang dan pasukan dari Indonesia ke front depan ataupun ke daerah lain Pemerintah pendudukan Jepang membutuhkan Armada Angkutan Laut yang cukup besar dalam waktu secepat mungkin.

Menjelang invasi Jepang pemerintah Belanda menginstruksikan supaya semua kapal-kapal KPM meninggalkan Indonesia. Kemudian pada waktu Jepang masuk ke Indonesia sema kapal-kapal yang masih berada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia di tenggelamkan oleh Belanda sendiri. Untuk mengisi kekosongan angkutan laut maka pemerintah Jepang segera mengadakan rehabilitasi badan-badan dan fasilitas-fasilitas dalam bidang tersebut. Sejajar dengan usaha tersebut maka dibentuklah Jawatan Pelayaran Pemerintah (Gunseikanbu Kaiji Sokyoku) yang berpusat di Jakarta. Gunsekanbu Kaiji Sokyoku bertugas untuk mengurus hal-hal yang bersangkutan dengan perhubungan latu baik antar pulau maupun ke luar negeri. Di samping Jawatan pelayaran terdapat pula perusahaan-perusahaan pelayaran milik pemerintah (Jawa Unko Kaisya) yang memiliki cabang-cabang di pelabuhan di Jawa. Setelah kedudukan Jepang dalam perang pasifik semakin terdesak sehingga angkutan militer perlu diperbesar makan dibentuklah Armada Angkutan Militer yakni Akatsuki Butai. Jadi pada masa pendudukan Jepang terdapat 3 instansi yang secara operatif menyelenggarakan pelayaran di Indonesia baik pelayaran interinsulair maupun pelayara Samudera, yakni Gunseikanbu Kaiji Sokyoku, Jawa Unko Kaisya dan Akatsuki Butai.

Untu mencukupi kebutuhan kapal-kapal laut Pemerintah Jepang segera merehabilitasi galangan-galangan kapal yang telah ada ataupun membentuk galangan-galangan kapal secara darurat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama telah berhasil memobilisasi galangan kapal di Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Pekalongan, SEmarang, Juana, Lasem dan Tanjung Balai Asahan. Produksi dari galangan-galangan kapal tersebut adalah kapal-kapal kayu (Coaster) yang bertonase 60 sampai dengan 250 ton. Mesin yang digunakan ialah merk Kobe Minoya atau Brons yang dibuat di pabrik-pabrik barat peninggalan zaman belanda. Produksi dari tiap-tiap galangan diberi nama tersendiri misalnya Kiri Maru (Pekalongan), Matsu Maru (Pasar Ikan), Sakura Maru (Semarang), Katsura Maru (Juana), Tatjibana Maru (Cirebon) dan Deli Maru (Tanjung Balai Asahan).

Kebutuhan-kebutuhan akan tenaga-tenaga pelaut bagi kapal-kapal kayu tersebut pada mulanya didapat dengan menggunakan tenaga-tenaga pelaut bangsa Indonesia yang telah berpengalaman pada zaman Belanda yakni bekas anggota Gouvernements Marine, Koninklijke Paketwaart Maatschappiy dan Koninjklijke Marine (GM, KPM dan KM), Tetapi dengan bertambahnya kapal-kapal produksi galangan-galangan dalam negeri maka Pemerintah Jepang membutuhkan banyak pelaut-pelaut dalam waktu yang singkat. Pada tahun 1943 mulailah dibuka Sekolah Pelayaran Tinggi (Koto Seinen Josheisjo) di Jakarta dan kemudian berturut-turut dibuka pula di kota-kota pelabuhan yakni di Semarang, Cilacap, Tegal, Pasuruan dan Makassar. Selain SPT dibuka pula Sekolah Pelayaran Rendah (Soto Seinen Josheisjo) di Jakarta, Semarang, Tegal, Pasuruan, Probolinggo, Padang, Padang, Tanjung Balai, Makasar dan Banjarmasin. SPT dan SPR secara organik berada di bawah Jawatan Pelayaran, tetapi di dalam penempatan hasilnya tidak semuanya untuk kebutuhan kapal-kapal Jawatan Pelayaran. Mereka setelah lulus dapat ditempatkan di kapal-kapal Jawa Unko Kaisya, Akatsuki Butai atau ditugaskan sebagai guru SPT/SPR.

Di samping mendirika SPT/SPR yang bertujuan untuk mendidik calon-calon pelaut bagi kapal-kapal niaga maka pemerintah Jepang membuka pula pendidikan bagi calon-calon perwira pembantu Kaigun dan Butai, yakni Sein Kurensyo. Sein Kurensyo didirikan di Makassar dan Singapura dan menerima calon-calon siswa dari pemuda-pemuda yang telah tamat dari SLP. Mereka dilatih selama 6 bulan hingga 1 tahun dan setelah lulus diangkat sebagai Bintara atau Perwira Kaigun Heiho.

Suatu lembaga pendidikan yang masih termasuk aspek kelautan ialah pendidikan Penerbangan Angkatan Laut (Kaigun Kukosyo). Untuk memenuhi kebutuhan satuan Udara Angkatan Laut Jepang di Indnesia akan tenaga-tenaga skill bangsa Indonesia, maka oleh pemerintah Jepang dibuka tempat-tempat latihan bagi calon-calon penerbangan bangsa Indonesia yakni Kaigun Kukosyo pada tahun 1944 di Surabaya. Untuk angkatan pertama kurang lebih 60 orang pemuda Indonesia yang telah lulus dari test kesehatan dan memiliki ijazah SLP. Lama pendidikan 1 tahun terdiri atas bagian penerbangan mesin dan markonis, tetapi Kaigun Kukosyo Surabaya yang langsung dibina oleh Kaigun belum berhasil menamatkan pelajar penerbangannya.

Dengan makin terdesaknya Jepang dari medan pertempuran maka Jepang memberikan konsesi-konsesi politik yang tampaknya lebih maju dengan apa yang pernah diberikan oleh Belanda selama masa penjajahannya di Indonesia. Dalam bidang perwakilan rakyat, telah dibentuk badan penasihat baik bertingkat karesidenan (SyuSangi Kai) dan tingkat pusat (Tyo Sangi In). Namun pembentukan badan inipun masih mempertimbangkan hal-hal lain seperti kemajuan/kesiapan daerah dan lain-lain, karna ternyata hanya di Jawa dan Sumatera saja badan-badan itu dibentuk. Sejalan dengan pembentukan badan-badan itu, Jepang memberikan jabatan-jabatan (kedudukan) yang tinggi kepada bangsa Indonesia seperti kedudukan Residen, Gubernur, Kepala Departemen dan lain-lain. Kedudukan-kedudukan tersebut tidak pernah dijabat oleh Bangsa Indonesia pada waktu pemerintah kolonial Belanda, sehingga hal ini akan mempunyai arti yang penting, karena sejak proklamasi kemerdekaan dicetuskan, pengalaman mereka sangat berguna dalam rangka menyusun aparatur dan menggerakkan roda Pemerintahan RI.

Konsesi-konsesi tersebut di atas pada hakekatnya bukan keluar dari hati nurani yang bermaksud memajukan bangsa Indonesia, tetapi atas dasar pertimbangan Perang Asia Timur Rayanya semata-mata, dan atas dasar pertahanannya, karena sekarang Jepang bukan lagi pada pihak penyerang (ofensi) tetapi pihak yang kalah dan kemudian bertahan (defensif). Jepang sadar bahwa bahwa tanpa konsesi-konsesi politik itu tak mungkin dapat menarik (mengikutsertakan) rakyat setempat untuk turut aktif dalam perang sucinya yang kian lama terpaks harus menggunakan bantuan sebesar-besarnya baik material dan tenaga manusia dari daerah -daerah yang dijajah. Dengan kata lain konsesi politik yang diberikan kepada bangsa-bangsa yang dijajah termasuk Indonesia, tujuan utamanya untuk memperlancar tujuan akhir Jepang yaitu Kemenangan Perang Asia Timur Raya.

Apabila dalam bidang politik dibentuk badan-badan dan didudukkkannya bangsa Indonesia dalam jabatan-jabatan yang belum pernah sebelumnya diduduki, maka dalam bidang pertahanannya Jepang membentuk organisasi baik semi militer maupupun militer penuh, seperti Sinendan, Keibodan, PETA, Heiho dan lain-lain. Material yang diankut ke Jepang atau dipergunakan untuk kepentingan perang yagn semuanya dikeruk dari bumi Indonesia bertambah banyak menjelang keruntuhannya. Hal ini menambah kesengsaraan rakyat yang tak terhingga.

Pada masa-masa menjelang berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia pemuda-pemuda pelaut seperti yang telah diuraikan di atas banyak mengetahui situasi Peran pasifik karena tugas mereka baik di Indonesia maupun di luar negeri selalu berdekatan dengan sumber berita. Misalnya pelaut-pelaut kapal Akatsuki Butai yang mempunyai rute ke Indonesia bagian timur dengan jelas mengetahui bahwa pihak Sekutu sudah merembes ke Perairan Indonesia. Setiap konvoi kapal Akatsuki Butai yang dikirim ke Indonesia bagian timur hampir dapat dipastikan akan pulang dengan tidak lengkap karena diserang oleh musuh.

Karena pengalaman-pengalaman demikianlah maka pemuda-pemuda pelaut Indonesia setelah selesai dari pendidikan akan merasa cemas bila ditempatkan di kapal-kapal Akatsuki Butai.

Perlawanan Bangsa Indonesia terhadap Jepang.

Para pemimpin pergerakan Bangsa Indonesia lama sebelum Jepang datan telah bergerak ke arah tercapainya kemerdekaan dan dengan kedatangan Balatentara Jepang di Indonesia, sebagian golongan intelektual dan pemimpin pergerakan menyambut Jepang dengan baik. Namun perlakuan Jepang terahdap bangsa Asia di lain tempat seperti di Cina, Mancuria yang sebagian dapat diketahui membuat mereka waspada. Dalam menghadapi musuh yang kuat seperti Jepang pemimpin-pemimpin pergerakan Bangsa Indonesia mengadakan taktik dua. Sebagian bekerja sama dengan Jepang secara resmi (legal). Golongan ini dipimpin oleh Sukarno - Hatta. Golongan yang lain akan bergerak secara ilegal (bergerak di bawah tanah) dan dipimpin oleh Sjahrir, Amir Sjarifuddin dan lain-lainnya. Oleh karena adanya taktik tersebut, maka sering Sukarno-Hatta dituduh sebagai kolaborator Jepang. Sedang kenyataannya bekerja sama dengan pemerintah Pendudukan Jepang tadi telah mendapat persetujuan lebih dahulu dengan golongan yang bekerja di bawah tanah. Lagi pula taktik dua yang diadakan oleh pemimpin - pemimpin pergerakan bangsa Indonesia ini tidak untuk kepentingan pribadi, tetapi mempunyai tujuan utama untuk perjuangan nasional ke arah kemerdekaan.

Kerja sama antara golongan legal dan Jepang mempunyai perhitungan-perhitungan bahwa Jepang akan mempergunakan popularitas Sukarno - Hatta untuk kepentingannya dalam usaha merebut hati rakyat di satu pihak, sedangkan di pihak lain kesempatan kerja sama ini akan dipergunakan oleh pemimpin-pemimpin pergerakan bangsa untuk mendesakkan konsesi yang menguntungkan perjuangannya kepada Jepang. Akhirnya mereka bertugas untuk mengumpulkan dana bagi perjuangan ilegal dan mengusahakan kepergian anggota golongan ilegal serta memberi peringatan apabila ada bahaya mengancam. Kontak antara kedua golongan itu dilakukan oleh dr. Abdul Halim, Sjahruzah dan lain-lainnya. Kerja sama antara kedua golongan tersebut oleh Mr. Muh. Yamin disebut dengan koordinasi yang insidentil dan dan pula yang prinsipil.

Karena kurang ketelitian maka organisasi di bawah tanah yang dipimpin oleh Amir Sjarifuddin sering mengakibatkan anggotanya tertangkap, seperti Amir Sjarifuddin sendiri yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Berkat campur tangan Sukarno hukuman mati yang dijatuhkan padanya diubah menjadi hukuman seumur hidup. Golongan yang dipimpin oleh Sjahrir mempunyai pusat di Jakarta (dipimpin oleh Sjahrir, Kusnaeni, Maruto, Nitimihardjo dan lain-lainnya), dan cabang-cabangnya di Cirebon, Garut, (di daerah Jawa Barat dipimpin oleh Hamdani), Semarang (dipimpin oleh Wijono). Karena mempunyai jaringan-jaringan yang baik, maka dapat mempengaruhi petani-petani di desa. Gerakan yang bersifat legal dan ilegal selama pendudukan balatentara Jepang menambah kesadaran nasional Bangsa Indonesia.

Diikutsertakannya rakyat Indonesia secara luas dengan sendirinya menambah pengalaman yang berguna bagi kebangkitan keprajuritan nasional dan sekaligus merupakan pengembangan di bidang pertahanan. Dan inilah yang merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam bidang perkembangan keprajuritan bukan saja karena rakyat Indonesia untuk pertama kali boleh menyusun unit-unit militer yaitu Daidan-Daidan (Batalyon), tetapi juga secara keseluruhan rakyat mulai dari dari susunan Rukun Tetangga/Rukun Kampung (RT/RK) telah tersusun menjadi unit-unit militer dan kesatuan-kesatuan pemuda. Semua organisasi menjadi pertahanan sipil yang sekuat-kuatnya. Masa inilah merupakan kesempatan pertama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam usaha bidang pertahanan keamanan wilayah Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang di Indonesia.

Sistem Jepang dalam menyusun kesatuan-kesatuan siasat tertentu, ialah mengadakan syarat-syarat pembatasan sesuai dengan politik Jepang pada waktu itu antara lain:

a. yng disusun oleh Jepang hanya sekadar satuan-satuan yang mempertahankan daerah-daerah, jadi bersifat regional dan bukan bersifat nasional.

b. Jepang memilih pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang berpengaruh, seperti tokoh-tokoh setempat (tokoh politik, tokoh agama).

Penderitaan rakyat yang makin berat menimbulkan rasa tidak puas dan kebencian terhadasp Jepang yagn akhirnya mengakibatkan lahirnya pemberontakan-pemberontakan terhadap kekuasan Jepang seperti :

a. Pemberontakan di Pancur Batu (Sumatera Timur) pada tahun 1942 yang terkenal dengan "Pemberontakan Aron". Meletusnya perlawanan rakyat di sini akibat Jepang mau merampas kembali tanah-tanah garapan yang telah dikerjakan oleh petani-petani.

b. Pemberontakan Petani di Cot Plieng (Aceh) pada akhir tahun 1942 dipimpin oleh Teuku Abdul Djalil. Pada perlawanan itu Jepang menderita korban 90 orang, sedang pada pihak rakyat 300 orang. Teuku Abdul Djalil tertembak mati di hutan ketika ia sedang bersembahyang.

c. Perlawanan di Singaparna (Tasikmalaya) meletus pada bulan Pebruari 1944, dipimpin oleh Kyai Zainal Mustapa, Kyai Emas dan lain-lain. Perlawanan ini bercita-cita untuk kebahagiaan rakyat di dalam negara Islam yang bebas dari kekuasaan asing.

d. Perlawanan di Karangampel (Indramayu), meletus dua bulan sesudah perlawanan di Singaparna. Kemduan disusul perlawanan di kecamatan Lohbener, dan Sindang. Kedua-duanya termasuk wilayah Indramayu. Pimpinan perlawanan tersebut ialah Haj Mdrijas, Hadi Kartiwa dan lain-lain. Akhirnya setelah berbulan-bulan berlangsung, perlawanan dapat dipadamkan dan para pemimpinnya ditangkap kemudia ditembak mati dalam penjara.

e. Perlawanan dari kalangan intelektual da kaum feodal serta golongan pergerakan nasional (antara lain Parindra) di Pontianak.

f. Perlawanan rakyat di Irian Barat (Biak) di bawah pimpinan Rumkoren pada tahun 1945. Akibat penindasan yang kejam terhadap perlawanan ini rakyat sampai 8000 orang tewas. Perlawanan itu meletus juga di "Tanah Besar" Irian barat di bawah pimpinan S. Pare di Serui Nimrod.

g. Perlawanan fisik terbesar selama pendudukan balatentara Jepang adalah perlawanan bersenjata dari PETA di Blitar pada tanggal 19 Pebruari 1945 di bawah pimpinan Sjodantjo Supriadi.

Runtuhnya Kekuasaan Bala Tentara Jepang di Indonesia.

Sekitar tahun 1944 kemenangan tentara Sekutu dalam Perang Pasifik makin jelas. Kemajuan tentara Sekutu mulai menuju ke jantung Jepang sendiri, lebih-lebih setlah Filipina dapat dikuasai kembali oleh Amerika Serikat. Juga Kota Balikpapan, Makasar, Ambon, Manado dan lain-lain menjadi sasaran pemboman pesawat sekutu. Meskipun Jepang selalu mempropagandakan kemenangan dalam setiap pertempuran yang dilakukan (melalui radio, pers yang dikuasai Jepang) tetapi rakyat terutama para pemimpin pergerakan bangsa Indonesia mulai mengerti keadaan yang sebenarnya. Keyakinan mereka menjadi bertambah besar bahwa Jepang mulai gagal dalam rencana Hakko Itjiunya, setelah mereka mengetahui adanya perubahan politik yang dijalankan oleh Pemerintah Jepang terhadap daerah jajahannya seperti Filipina pada tanggal 14 Oktober 1943, Birma pada tanggal 1 Agustus 1943. Apabila pada tanggal-tanggal tersebut di atas Jepang meresmikan pemerintah sementara untuk Filipina dan Birma, maka Idonesia baru diberika janji "kelak kemudian hari Indonesia akan diberi Kemerdekaan". Janji tersebut pertama kali diucapkan oleh Perdana Menteri Tojo, waktu ia datang di Jawa pada bulan September 1943. Dan secara resm janji tersebut diulang oleh Perdana Menteri Koisho di muka sidang parlemen Jepang pada tanggal 7 September 1944. Sebagai realisasi dari janji PM Koisho tersebut ialah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (Dokuritzu Zyunbi Tjoosakai) yang diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat pada tanggal 29 April 1945.

Dalam rangka janji pemberian kemerdekaan terhadap Bangsa Indonesia "di kelak kemudian hari" Ir Sukarno, Drs. Moh. Hatta dan dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat dipanggil oleh Marsekal Terautji ke Dalat (Saigon) pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu Marsekal Terautji memutuskan :

Sukarno-Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI

PPKI boleh mulai melaksanakan tugasnya.

Kelancaran kegiatan PPKI itu seluruhnya tergantung pada PPKI itu sendiri.

Putusan tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh ikut perangnya Rusia pada pihak Sekutu terhadap Jepang yang diumumkan pada tangga 8 Agustus 1945. Tentara Merah Russia segera menduduki Manchuria dan terus maju ke Korea sampai garis 38 derajat lintang utara. Amerika Serikat yang khawatir kalau Jepang jatuh ke dalam cengkeraman Russia menjatuhkan bom atom yang kedua kalinya atas Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945 dengan maksud Jepang lebih cepat menyerah. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tangga 2 September 1945 di atas Kapal "Missouri" di Teluk Tokyo.

Walaupun pendudukan Jepang di Indonesia membawa kerugian (negatif) terhadap Bangsa Indonesia, tetapi harus diakui pula, ada segi keuntungan (positif). Adapun segi negatifnya ialah

a. Adanya pengawasan yang ketat dan disertai penindasan yang kejam melalui Kempetainya, mengakibatkan pegerakan politik tidak tumbuh secara wajar.

b. Akibat adanya politik drainage (penghisapan) dan pengankutan Romusya-Romusya ke daerah-daerah lain untuk kepentingan militer Jepang, produksi beras menurun, sedang impor sama sekali tidak ada sehingga rakyat sangat menderita.

c. Korban jiwa yang sangat besar (kurang lebih 4 juta jiwa) akibat kurang makan, penyakit dan kerja paksa.

d. Didirikannya sekolah-sekolah seperti : Sekolah Pelayaran di Padang, Sekolah Pelayaran Tinggi (SPT) di Jakarta, Tegal, Semarang dan Cilacap; Sekolah Pelayaran Rendah di Jakarta, Semarang, Pasuruan, Sekolah Perikanan di Jakarta, Sekolah Bangunan Kapal di Jakarta dan Surabaya; Latihan Pelayaran untuk membantu Kaigun dan Butai di Makassar dan Singapura yang kesemuanya itu turut membangkitan kembali jiwa Bahari Bangsa Indonesia.

e. Bahasa Indonesia tersebar dalam masyarakat Indonesia, pemakaian bahasa Indonesia baik dalam pergaulan di instansi-instansi pemerintah maupun dalam masyarakat umum dapat dorongan dari Jepang, sedangkan bahasa barat dihilangkan.

f. Dihidupkannya kembali atau direhabilitasikannya galangan-galangan kapal baru seperti : Pasar Ikan, Cirebon, Tegal, Lasem, Juana, Tanjung Balai Asahan.