Saya mau tau Mempertahankan kemerdekaan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Segera setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia menghadapi Sekutu/Belanda yang berusaha menjajah kembali bangsa Indonesia. Kedatangan kembali Sekutu/Belanda mendapat perlawanan kekuatan TNI bersama rakyat. Perlawanan tersebut menimbulkan pertempuran yang terjadi di mana-mana, seperti di Semarang (1945), Ambarawa (1945), Surabaya (1945), Bandung (1946), Medan (1947), Palembang (1947), Margarana (1946), Manado (1946), Sanga-Sanga (1947), Agresi Militer Belanda I (1947), Agresi Militer Belanda II (1948), dan Serangan Umum 1 Maret 1949.

Pada saat menghadapi Agresi Militer Belanda II, walaupun Pemerintah RI yang saat itu berpusat di Yogyakarta telah menyerah, Panglima Besar Jenderal Soedirman tetap melanjutkan perjuangannya, yaitu dengan cara gerilya karena berpegang teguh pada prinsip kepentingan negara dan bangsa.

Akibat dari perlawanan tersebut akhirnya bangsa Indonesia mampu mempertahankan pengakuan atas kemerdekaan dan kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949. Perjuangan ini berhasil berkat adanya kepercayaan diri yang kuat, semangat pantang menyerah, berjuang tanpa pamrih dengan tekad

Menjaga keutuhan bangsa dan negara

TNI bersama rakyat melaksanakan operasi dalam negeri seperti penumpasan terhadap PKI di Madiun 1948 dan Gerakan 30 September 1965, terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Pemberontakan DI/TII di Aceh, Sulawesi Selatan, terhadap PRRI di Sumatera Barat, Permesta di Manado, Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan dan Tenggara, PGRS/Paraku di Kalimantan Barat, Republik Maluku Selatan di Ambon, Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, Dewan Garuda di Sumatera Selatan, dan Organisasi Papua Merdeka di Papua. Perjuangan ini dilaksanakan demi kepentingan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada prinsip demi kepentingan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Operasi pengamanan dilaksanakan terhadap kegiatan kenegaraan seperti Pemilu, Sidang Umum MPR/Sidang Istimewa MPR, dan pengamanan terhadap terjadinya konflik komunal. Operasi pengamanan ini didasarkan pada kepentingan negara dan bangsa, penyelamatan kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia