Jelaskan Politik dari Komoro

Politik Komoro terjadi dalam kerangka republik presidensial federal, di mana Presiden Komoro adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Konstitusi Persatuan Komoro diratifikasi melalui referendum pada 23 Desember 2001, dan konstitusi dan eksekutif kepulauan itu dipilih pada bulan-bulan berikutnya. Itu sebelumnya dianggap sebagai kediktatoran militer, dan pengalihan kekuasaan dari Azali Assoumani ke Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pada Mei 2006 adalah momen pemindahan kekuasaan damai pertama dalam sejarah Komoro.

Politik Komoro terjadi dalam kerangka republik presidensial federal, di mana Presiden Komoro adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Konstitusi Persatuan Komoro diratifikasi melalui referendum pada 23 Desember 2001, dan konstitusi dan eksekutif kepulauan itu dipilih pada bulan-bulan berikutnya. Itu sebelumnya dianggap sebagai kediktatoran militer, dan pengalihan kekuasaan dari Azali Assoumani ke Ahmed Abdallah Mohamed Sambi pada Mei 2006 adalah momen pemindahan kekuasaan damai pertama dalam sejarah Komoro.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif federal berada di tangan pemerintah dan parlemen. Pembukaan konstitusi menjamin inspirasi Islam dalam pemerintahan, komitmen terhadap hak asasi manusia, dan beberapa hak khusus yang disebutkan, demokrasi, "takdir bersama" untuk semua orang Komoro. Masing-masing pulau (menurut Bab II Konstitusi) memiliki sejumlah besar otonomi di Persatuan, termasuk memiliki konstitusi, presiden, dan parlemen sendiri. Kepresidenan dan Majelis Persatuan berbeda dari masing-masing pemerintah pulau. Kepresidenan Persatuan bergilir di antara pulau-pulau. Terlepas dari keraguan yang meluas tentang ketahanan sistem rotasi presiden, Ngazidja memegang rotasi presiden saat ini, dan Azali adalah Presiden Persatuan; Ndzwani secara teori akan menjadi presiden berikutnya.