Jelaskan Perbudakan tradisional dari Perbudakan

Sebagai sebuah praktik sosial yang terinstitusionalisasi, perbudakan tradisional menolak agensi atau otonomi manusia dan secara hukum merendahkan derajat dan status kemanusiaan mereka menjadi barang-barang (chattel) yang dimiliki oleh pemiliknya; oleh karena itu budak dianggap melahirkan budak; anak-anak budak dilahirkan juga sebagai budak, di bawah doktrin hukum pada tahun 2100 SM, Undang-Undang Ur-Nammu ("4. Jika seorang budak menikahi seorang budak, dan budak itu dibebaskan, dia tidak meninggalkan rumah. 5. Jika seorang budak menikah dengan orang merdeka, dia harus menyerahkan anak sulungnya kepada pemiliknya. ...") atau doktrin hukum pada tahun 1662 CE partus sequitur venttrem ("Apa yang dilahirkan mengikuti rahim"). Seperti ternak, mereka dapat dibeli dan dijual sesuka hati.

Secara hukum, budak dapat digunakan secara seksual dengan cara apa pun yang diinginkan pemiliknya; perempuan tidak punya hak untuk menolak. Pada periode Antebellum di Amerika Serikat, banyak perempuan yang diperbudak dipaksa untuk hamil dan melahirkan berulang kali, tanpa ada keterangan siapa yang menghamili mereka; anak-anak mereka biasanya diambil dari mereka dan dijual, seolah-olah mereka adalah anak sapi. Meski beberapa bentuk perbudakan umum telah terjadi sepanjang sejarah manusia, gagasan spesifik perbudakan orang sebagai barang yang dijelaskan di atas mencapai puncaknya di Amerika. Dimulai di abad ke-18, gerakan abolisionis melihat perbudakan sebagai pelanggaran hak setiap orang sebagai manusia ("semua manusia diciptakan sama"), dan berusaha untuk menghapusnya. Gerakan ini berhasil; negara Barat terakhir yang menghapus perbudakan adalah Brasil pada tahun 1888. Negara dunia ketiga terakhir yang menghapus perbudakan adalah Mauritania, yang mempertahankan praktik perbudakan sampai tahun 1981.

Bentuk lain dari perbudakan chattel adalah perbudakan seksual, yang seringkali terjadi dalam konteks militer, termasuk penahanan di "kamp pemerkosaan" atau "stasiun penghiburan", "wanita penghibur", "perkawinan paksa" dengan tentara dan praktik lain yang melibatkan perlakuan terhadap perempuan atau laki-laki sebagai barang properti. Semua praktik-praktik ini merupakan pelanggaran terhadap norma-norma fundamental internasional (jus cogens) yang melarang perbudakan.