Jabarkan Pasca-Reformasi dari Gerakan Pramuka Indonesia

Pramuka dijadikan ekstrakurikuler wajib pada tahun 2013 dengan adanya Kurikulum 2013. Meskipun demikian, sekolah-sekolah, terutama Sekolah Dasar, sudah menjadikan pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib sejak lama sebelum kebijakan ini.

Pada Juli 2017, pemerintah Indonesia menangguhkan dukungan untuk Gerakan Pramuka Indonesia setelah Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault menyatakan dukungannya untuk Hizbut Tahrir, karena Hizbut Tahrir bertentangan dengan landasan legislatif Indonesia Pancasila. Bantuan keuangan ditangguhkan menunggu klarifikasi dari Adhyaksa Dault atas kehadirannya di rapat umum Hizbut Tahrir pada tahun 2013 dan wawancara dengan videografer Hizbut Tahrir yang menyatakan "Kekhalifahan adalah ajaran Nabi. Jika Tuhan menghendaki, dengan atau tanpa bantuan kita, khilafah akan bangkit. Cara kita mungkin berbeda tapi tujuan kita sama. Itulah mengapa saya di sini. Kita terus membuat perubahan kecil. Kita harus membuat perubahan besar. Tatanan dunia harus diubah. Kita harus memaksakan syariah."