Jabarkan Eropa dari Hijab

Pada 15 Maret 2004, Perancis menetapkan hukum yang melarang "simbol atau pakaian siswa religius" pada sekolah dasar dan sekolah menengah. Di kota Belgia Maaseik, cadar dilarang sejak 2006. Pada 13 Juli 2010, hampir seluruh anggota parlemen bawah Perancis menyetujui draf hukum pelarangan kerudung wajah penuh Islami di publik. Perancis menjadi negara Eropa pertama yang melarang kerudung wajah penuh di tempat publik, diikuti oleh Belgia, Latvia, Bulgaria, Austria, Denmark, dan beberapa kanton di Swiss pada tahun-tahun berikutnya.

Belgia melarang kerudung wajah penuh pada 2011 di taman dan jalan. Pada September 2013, pemilih kanton Ticino menyetujui larangan kerudung yang menutupi wajah di area publik. Pada 2016, Latvia dan Bulgaria melarang cadar di tempat publik. Pada Oktober 2017, Austria juga melarang cadar. Pelarangan ini juga termasuk kerudung, masker, dan cat badut yang menutupi wajah agar tidak mendiskriminasi busana Muslim. Pada 2016, pengawas otoritas keadilan Bosnia-Herzegovina tetap menegakkan larangan kerudung Muslim di pengadilan dan institusi legal, meskipun ada protes dari komunitas Muslim (40% penduduk negaranya). Pada 2017, Mahkamah Eropa memutuskan bahwa perusahaan dibolehkan melarang pekerja memakai simbol agama yang terlihat, termasuk hijab. Tetapi, jika perusahaan tidak memiliki aturan mengenai busana yang menampilkan ide agama dan politik, pelanggan tidak bisa meminta pekerja untuk melepaskan busananya. Pada 2018, parlemen Denmark mengesahkan hukum pelarangan kerudung yang menutupi wajah di tempat publik.

Pada 2016, lebih dari 20 kota di Perancis melarang pemakaian burqini, yaitu gaya baju renang yang didesain sesuai dengan aturan hijab. Beberapa wanita kemudian didenda; beberapa tiket denda menampilkan alasannya sebagai tidak memakai "pakaian sesuai moral yang baik dan sekularisme", dan beberapa lagi dianiaya secara verbal oleh pengamat ketika dihadap polisi. Penegakan larangan juga berdampak pada pengunjung pantai yang memakai beragam pakaian sederhana selain burkini. Media melaporkan bahwa dalam sebuah kasus, polisi memaksa seorang wanita untuk melepas sebagian pakaiannya pada pantai di Nice. Kantor walikota Nice membantah pemaksaan itu dan walikota mengkritik "provokasi yang tidak dapat diterima" dengan memakai pakaian seperti itu setelah kejadian serangan teroris Nice.

Dalam 2 studi dengan masing-masing 166 dan 147 peserta, tim psikolog di Belgia menginvestigasi apakah ketidaknyamanan orang Belgia dengan hijab, dan dukungan pelarangannya dari tempat publik, dimotivasi oleh pembelaan nilai otonomi dan universalisme (yang termasuk kesetaraan), atau oleh xenofobia/prasangka etnik dan sentimen anti-agama. Studi tersebut mengungkapkan efek prasangka/rasisme halus, nilai-nilai (nilai perbaikan diri dan keamanan versus universalisme), dan sikap religi (pemikiran anti-agama versus spiritualitas) dalam memprediksi sikap anti-kerudung di luar efek variabel lain yang terkait, seperti umur dan konservatisme politik.

Pada 2019, Austria melarang hijab di sekolah untuk anak hingga 10 tahun. Larangan dimotivasi oleh keinginan kesetaraan antara pria dan wanita dan meningkatkan interaksi sosial sekaligus menghormati kebiasaan lokal. Orangtua yang menyekolahkan anaknya dengan kerudung akan didenda 440 euro. Pelarangan ini dibalikkan pada 2020 oleh Mahkamah Konstitusi Austria.

Pada 2019, Kotamadya Staffanstorp di Swedia melarang semua kerudung untuk siswa hingga kelas 6.