Jabarkan Pelajaran dari Perang Falkland dari Perang Falkland

Perang Falkland atau Malvinas membangkitkan sejumlah pemikiran mengenai sebab-sebab konflik antar bangsa. Perang ini pun menantang sejumlah asumsi tentang konflik yang telah menjadi aksioma di antara kaum profesional dalam politik. Asumsi aksiomatik pertama yang ditantang oleh Perang Malvinas/Falkand adalah pendapat bahwa negara-negara “yang lebih lemah” biasanya tidak akan menyerang “yang lebih kuat”, khususnya negara-negara nuklir. Yang kedua menantang asumsi bahwa para pemimpin melakukan perang untuk mengalihkan perhatian warganya dari masalah-masalah dalam negeri. Perang Falkland/Malvinas juga menunjukkan potensi berbahaya ketika pemimpin keliru memperkirakan kepentingan lawan, bahaya kekeliruan persepsi dari watak seorang kepala pemerintahan, dan pentingnya perspektif-perspektif budaya dan sejarah.

Siapa yang akan mengira bahwa Argentina, sebuah negara yang terisolir akan pergi berperang melawan pelanggan terbesarnya dalam ekspor hasil pertanian – Inggris? Siapa yang akan menyangka bahwa negara ini, yang dalam sejarahnya tidak pernah sungguh-sungguh berperang sejak abad ke-19, akan menantang sebuah negara yang memiliki kemampuan nuklir? Siapa yang akan menyangka bahwa Inggris, sebuah anggota Dewan Keamanan PBB dan NATO, akan berperang gara-gara setumpukan batu karang terasing yang dihuni oleh segelintir gembala di Samudera Atlantik Selatan? Siapa yang akan menyangka bahwa Inggris akan pergi berperang untuk mempertahankan sisa-sisa Imperiumnya 37 tahun setelah Perang Dunia II?

Masalah-masalah ekonomi yang serius, kekalahan oleh Inggris pada tahun 1982 setelah usaha yang gagal untuk merebut Kepulauan Falkland/Malvinas, kemuakan publik terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia yang parah, dan tuduhan-tuduhan yang meningkat telah bersama-sama mendiskreditkan dan memperlemah rezim militer Argentina. Hal ini mendorong transisi bertahap dan membawa negara itu kepada pemerintahan yang demokratis. Dengan tekanan publik, junta militer Argentina akhirnya menghapuskan larangan-larangan terhadap partai-partai politik dan memulihkan kebebasan-kebebasan politik yang mendasar. Argentina berhasil kembali kepada demokrasi dengan damai.