Jelaskan Penghapusan Swapraja dari Kerajaan Amanatun

Adapun istilah penggunaan kata swapraja mulai dikenal sejak mulai berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, sedangkan dalam pasal 18 UUD 1945 kerajaan-kerajaan ini ditulis dengan Zelfbestuur Landschappen.Kutipan penjelasan pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan.Bab 18 ayat 2 Dalam teritori negara Indonesia terdapat 250 zelfbesturende landschapen dan Volks geemschappen ( masyarakat desa adat). Daerah-daerah ini mempunyai susunan asli dan oleh karenannya dianggap mempunyai susunan asli dan oleh karenanya diaanggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Swapraja adalah daerah pemerintahan asli yang kedudukannya berdasarkan atas hukum asli.

Oleh karena itu kedudukan swapraja dalam pemerintahan Hindia Belanda tidak sama dengan daerah jajahan atau daerah otonom. Swapraja memiliki perjanjian jelas dengan pemerintahan pusat ( pemerintah Hindia Belanda) berkaitan dengan batas-batas kewenangan dan kewajiban dan karena itu swapraja diberi status Zelfbestuurende Landscapen dalam tata negara pemerintah Hindia Belanda.

Kekuasaan Raja - raja di seluruh wilayah Indonesia DIHAPUS berdasarkan keluarnya Undang Undang Nomer 18 Tahun 1965 tentang penghapusan swapraja di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hal itu tidak membuat semangat kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara melemah, bahkan mereka tetap menjadi raja di kalangan rakyatnya.