Saya mau tau Kebijakan Luar Negeri dari Ellen Johnson Sirleaf

Setelah pemilihannya ke kantor, Sirleaf melakukan perjalanan luar negeri pertamanya sebagai Presiden ke negara tetangga Pantai Gading, pertemuan dengan Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo dalam upaya untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara berikut Côte d'Pantai Gading dukungan Gerakan untuk Demokrasi di Liberia selama Perang Saudara Liberia Kedua. Selama Krisis Pantai Gading 2010-2011, Sirleaf menjadi ketua Mano River Union yang didukung ECOWAS dari lawan Gbago, Alassane Ouattara sebagai pemenang pada pemilu presiden yang dipersengketakan, tetapi menolak panggilan untuk solusi militer terhadap krisis.

Sirleaf telah ditempa hubungan erat dengan Amerika Serikat, sekutu tradisional Liberia. Menyusul pembentukan AFRICOM oleh Militer Amerika Serikat, Sirleaf menawarkan untuk memungkinkan AS untuk kantor pusat perintah baru di Liberia, satu-satunya pemimpin Afrika untuk melakukannya. Perintah itu akhirnya bermarkas di Stuttgart, Jerman. Pada tanggal 15 Maret 2006, Presiden Sirleaf ditujukan pertemuan bersama dari Kongres Amerika Serikat, meminta dukungan Amerika untuk membantu negaranya "menjadi sebuah mercusuar yang brilian, sebuah contoh ke Afrika dan dunia dari apa yang cinta kebebasan dapat mencapai.”

Sirleaf juga telah memperkuat hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok, menegaskan kembali komitmen Liberia dengan kebijakan Satu-Cina. Sebagai imbalannya, Cina telah memberikan kontribusi terhadap rekonstruksi Liberia, membangun beberapa pemancar memperpanjang Liberia Broadcasting System nasional dan membangun kampus baru untuk Universitas Liberia.

Sirleaf adalah anggota Dewan Pemimpin Perempuan Dunia, jaringan internasional dari presiden wanita saat ini dan mantan perdana menteri yang misinya adalah untuk memobilisasi tingkat tertinggi para pemimpin perempuan secara global untuk tindakan kolektif pada isu-isu sangat penting untuk perempuan dan adil pembangunan.

Selama Perang Sipil Libya 2011, Sirleaf mendukung suara masyarakat internasional untuk pemimpin Libya Muammar al-Gaddafi agar menghentikan penggunaan kekerasan dan taktik politik represi. Dia juga mengkritik intervensi militer internasional di Libya, menyatakan bahwa kekerasan "tidak membantu proses dengan cara apapun datang". Pemerintah nanti memutuskan hubungan diplomatik dengan Libya, menyatakan bahwa "Pemerintah mengambil keputusan itu setelah pemeriksaan yang saksama terhadap situasi di Libya dan menentukan bahwa Pemerintah Kolonel Gaddafi telah kehilangan legitimasi untuk memerintah Libya."