Jabarkan Berlin (Bundesland Berlin, Jerman) dari Prusia

Provinz Brandenburg (negara bagian Brandenburg, Jerman dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia)

Provinz Hannover (bagian dari negara bagian Niedersachsen dan Hamburg, Jerman)

Provinz Hessen-Nassau (bagian dari negara bagian Hessen dan Rheinland-Pfalz, Jerman)

Provinz Ostpreußen (Oblast Kaliningrad, Rusia; Provinsi Warminsko-Mazurskie und Teil der Provinsi Pomorskie, Polandia)

Provinz Pommern (bagian dari negara bagian Mecklenburg-Vorpommern, Jerman, Provinsi Zachodniopomorskie, Polandia)

Grenzmark Posen-Westpreußen (bagian dari Provinsi Wielkopolskie, Polandia)

Rheinprovinz (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen dan Rheinland-Pfalz, Jerman)

Provinz Sachsen (bagian dari negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman)

Provinz Niederschlesien (Provinsi Dolnoslaskie dan bagian dari Provinsi Lubuskie, Polandia; bagian dari Sachsen, Jerman)

Provinz Oberschlesien (bagian dari Provinsi Slaskie, Provinsi Opolskie, Polandia)

Provinz Schleswig-Holstein (bagian dari negara bagian Schleswig-Holstein dan Hamburg, Jerman)

Provinz Westfalen (bagian dari negara bagian Nordrhein-Westfalen, Jerman)

dan sebuah daerah yang disebut sebagai Tanah Hohenzollern (daerah negara bagian Baden-Württemberg, Jerman)

Orang Prusia Timur bernama Otto Braun, yang merupakan menteri-presiden untuk Prusia nyaris tanpa putus pada tahun 1920 hingga 1932, dinilai sebagai orang Sosial Demokrat paling kompeten sepanjang sejarah Jerman. Dia mengimplementasikan reformasi-reformasi yang menjadi patokan untuk penguasa setelahnya, bersama mentri dalam negri Carl Severing, yang nantinya juga menjadi panutan saat Republik Federal Jerman (RFJ) pada masa datang. Contohnya, menteri-presiden Prusia hanya bisa diturunkan dari kursi jabatan apabila sudah ada "suara mayoritas positif" akan adanya penerus yang potensial. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai mosi tidak percaya, terbawa ikut pada pembentukan Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman. Mayoritas sejarawan menganggap pemerintahan Prusia pada masa ini lebih sukses dibandingkan Jerman pada umumnya saat itu.

Kebalikan dari autoritarian yang dianut Prusia sebelum Perang Dunia I, Prusia merupakan pilar Demokrasi di Republik Weimar. Sistem ini dihancurleburkan oleh Preußenschlag ("Kudeta Prusia") yang didalangi oleh Kanselir Reich Franz von Papen. Dalam kudeta ini, pemerintahan Reich menurunkan paksa pemerintahan Prusia pada 20 July 1932, dengan alasan bahwa pemerintahan Prusia telah kehilangan kendali atas ketertiban umum di Prusia (saat terjadinya Minggu berdarah di Altona, Hamburg, yang masih menjadi bagian Prusia pada masa itu) dan dengan menggunakan bukti palsu bahwa para kaum Sosial Demokrat dan Komunis merencanakan putsch gabungan. Menteri Pertahanan Umum Kurt von Schleicher, yang merupakan orang utama dibalik bukti palsu yang menyatakan bahwa polisi Prusia, di bawah perintah Otto Braun mengutamakan Rotfrontkämpferbund kaum Komunis pada saat adanya perkelahian di jalan antara mereka dengan kaum SA sebagai dasar formasi revolusi Marksisme, yang dia gunakan untuk mendapatkan dekret darurat dari Presiden Paul vin Hindenburg yang berakibat pada pengalihan kontrol Prusia ke Reich. Papen mengangkat dirinya sendiri menjadi Komisaris Reich untuk Prusia dan mengambil alih kontrol pemerintahan setempat. Kejadian Preußenschlag hanya mempermudah Hitler untuk mengambil alih kekuasaan setengah tahun kemudian atas seluruh wilayah Jerman, karena dia menguasai seluruh elemen dari aparat pemerintahan Prusia.

Setelah Perang Dunia II dan akhir riwayat Prusia

Setelah diangkatnya Hitler sebagai kanselir baru, partai Nazi menggunakan absennya Franz von Papen sebagai kesempatan untuk menaikkan komisioner federal Hermann Göring untuk menjadi Mendagri Prusia. Pemilu Reichstag pada tanggal 5 Maret 1933 memperkuat posisi Partai Nazi, meskipun mereka belum mencapai mayoritas absolut di Prusia.

Karena bangunan Reichstag telah terbakar beberapa minggu sebelumnya, Reichstag yang baru dibuka di Gereja Garnsium Postdam pada tanggal 21 Maret 1933 yang dihadiri oleh Paul von Hindenburg. Dalam pertemuan penuh propaganda antara Hitler dan Partai Nazi, "pengawinan antara Prusia tua dan Jerman muda" di peringati, untuk memenangkan suara monarkis, konsevatif dan nasionalis Prusia serta memasukan mereka sebagai suara pemilih untuk Peraturan Pengizinan 1933.

Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945 dengan kekalahan telak Jerman. Jerman diduduki oleh Tentara Sekutu, ketiga pemenang utama Perang Dunia II: Uni Soviet, Amerika Serikat dan Britania Raya. Lalu Prancis ikut pula menduduki Jerman. Wilayah Jerman kemudian dibagi empat dan semua wilayah Jerman di sebelah timur sungai Oder dan sungai Neisse diberikan kepada Polandia dan Rusia. Jerman kehilangan Pomerania, Silesia, Prusia Timur dan Brandenburg Timur. Kala itu lebih dari 10 juta warga Jerman diusir dari wilayah-wilayah tersebut.

Tentara Sekutu kemudian menghapuskan status Prusia sebagai sebuah negara bagian dan wilayahnya dipecah-pecah. Prusia Timur dari mana nama Prusia mendapatkan namanya, dibagi antara Rusia (sebagai negara bagian Uni Soviet) dan Polandia.

Meski sudah dihapuskan, banyak yang menilai bahwa negara Jerman Timur merupakan sebuah kontinuasi dari Prusia.

Setelah persatuan kembali Jerman pada tahun 1990 ada yang mengusulkan untuk membentuk kembali negara Prusia namun banyak yang menentang sehingga akhirnya tidak jadi.

Sedangkan setelah leburnya Uni Soviet pada tahun 1991, Kaliningrad, daerah Prusia Timur bagian utara, yang setalah tahun 1945 dikosongkan dari warga Jerman, mulai dimukimi warga Jerman lagi, terutama mereka yang berasal dari Kazakhstan. Sekarang di Prusia Timur ada sekitar 10.000 warga etnis Jerman.