Tolong jelaskan mengenai Komite Reformasi dari Emha Ainun Nadjib

Gagasan Cak Nur dan Cak Nun selain bersikeras Soeharto untuk tetap mundur adalah, jika memakai logika reformasi, saat Soeharto mundur maka semestinya DPR/MPR juga ikut bubar. Karena keberadaan DPR/MPR selama masa kekuasaan Soeharto, dipandang hanya untuk mengukuhkan jabatan Presiden Soeharto. DPR/MPR dipandang bukan lembaga yang sesuai namanya yang mewakili rakyat. Maka perlu disiapkan Komite Reformasi yang akan menjadi embrio berdirinya Parlemen Reformasi sesegera mungkin.

Komite Reformasi ini merupakan sebuah konsep sebagai langkah alternatif untuk menghindari konsekuensi naiknya B.J. Habibie yang dianggap masyarakat bagian dari Orde Baru. Karena bila B.J. Habibie menjadi presiden, akan muncul polarisasi konflik yang baru. Akan ada kelompok yang setuju kepada B.J. Habibie dan yang menolaknya. Komite Reformasi ini semacam MPRS yang bertugas menyusun undang-undang politik dan pemilu, yang kemudian menyelenggarakan pemilu selama 6 bulan.

Soeharto menyatakan akan membentuk Komite Reformasi dalam konferensi pers setelah bertemu sembilan tokoh pada 19 Mei. Yusril, bersama Saadilah, dipercaya Soeharto untuk merealisasikan pembentukan Komite Reformasi. Sekitar 45 nama diajak bergabung ke dalam Komite Reformasi.

45 tokoh yang direncanakan masuk dalam Komite Reformasi ini antara lain Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Abdul Qadir Jailani, Adnan Buyung Nasution, Fahmi Idris, Y.B. Mangunwijaya, Kwik Kian Gie, Ali Sadikin, Daniel Sparingga, Muladi SH, Ismail Sunny, I Ketut Puja, Eggi R. Sudjana, Soelarso Supater, Adi Sasono, Affan Gaffar, Arbi Sanit, Achmad Tahir, Achmad Tirtosudiro, Ahmad Bagja, Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, Anwar Hardjono, Anas Urbaningrum, A. M. Fatwa, Malik Fadjar, Harun Al-Rasyid, Hartono Suhardiman SE, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra, serta para Rektor dari UI, ITB, UGM, Undip, Unair, Unpad, Unhas, IPB, dan IAIN Syarif Hidayatullah.

Sebagai pemberi ide dibentuknya Komite Reformasi, sejak awal Cak Nur dan Cak Nun berjanji untuk tidak terlibat dalam komite maupun pemerintahan pasca lengsernya Soeharto. Ini dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan bukanlah bertujuan kekuasaan. Karena kehadiran sembilan tokoh Islam ke Istana berada dalam posisi dicurigai masyarakat. Para tokoh ini sebelumnya dikenal kritis terhadap Soeharto selama krisis mulai melanda. Cak Nur konsisten tidak mau memimpin komite ini, meskipun Soeharto mendesak.

Yusril dan Saadilah pasca pertemuan itu tetap menjalankan perintah Soeharto untuk memformulasikan 45 nama-nama anggota Komite Reformasi. Namun orang-orang yang dihubungi, mayoritas menolak. Fahmi Idris yang awalnya mau, lantas mulai ragu-ragu. Ismail Sunny juga mengiyakan, tapi kemudian tidak mengontak lagi.

Berbeda dengan Cak Nur, Cak Nun, dan Gus Dur yang mendukung adanya Komite Reformasi, Amien Rais menolak gagasan itu karena menurutnya jika ketuanya adalah Soeharto sendiri, komite itu akan kehilangan kredibilitas dan akan sulit mencari tokoh yang kompeten untuk duduk di dalamnya. Bahkan ia memandang, Komite Reformasi ini hanya cara Soeharto untuk mengulur waktu dan tetap berkuasa.

Sebenarnya Amien Rais akan ditunjuk sebagai Presiden Republik Indonesia oleh Komite Reformasi untuk memimpin masa transisi, namun Cak Nur tidak berhasil menjelaskan gagasan itu kepadanya. Pada akhirnya Komite Reformasi pun kandas di tengah jalan, gagal terwujud.