Jelaskan Kemerdekaan Negara Bagian Somaliland dari Somaliland

Pada bulan Mei 1960, pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka siap untuk memberikan kemerdekaan kepada protektorat Somaliland Britania, dengan maksud bahwa wilayah tersebut akan bersatu dengan Wilayah Perwalian Somaliland yang dikelola Italia di bawah Pemerintahan Italia (bekas Somaliland Italia). Dewan Legislatif Somaliland Britania mengeluarkan resolusi pada April 1960 yang meminta kemerdekaan dan penyatuan dengan Wilayah Perwalian Somaliland, yang dijadwalkan memperoleh kemerdekaan pada 1 Juli tahun itu. Dewan legislatif dari kedua wilayah menyetujui usulan ini setelah konferensi bersama di Mogadishu. Pada tanggal 26 Juni 1960, bekas protektorat Somaliland Britania secara singkat memperoleh kemerdekaan sebagai Negara Bagian Somaliland, dengan Wilayah Perwalian Somaliland menyusul lima hari kemudian. Selama masa kemerdekaannya yang singkat, Negara Bagian Somaliland memperoleh pengakuan dari tiga puluh lima negara berdaulat. Namun, Amerika Serikat hanya mengakui kemerdekaan Somaliland:

Keesokan harinya, pada tanggal 27 Juni 1960, Majelis Legislatif Somaliland yang baru dibentuk menyetujui sebuah undang-undang yang secara resmi mengizinkan penyatuan Negara Bagian Somaliland dengan Wilayah Perwalian Somaliland pada tanggal 1 Juli 1960.

Republik Somalia (bersatu dengan Somalia)

Pada tanggal 1 Juli 1960, Negara Bagian Somaliland dan Wilayah Perwalian Somaliland (bekas Somaliland Italia) bersatu sesuai rencana untuk membentuk Republik Somalia. Terinspirasi oleh nasionalisme Somalia, orang utara awalnya sangat antusias dengan serikat tersebut. Sebuah pemerintahan dibentuk oleh Abdullahi Issa, dengan Aden Abdullah Osman Daar sebagai Presiden dan Abdirashid Ali Shermarke sebagai Perdana Menteri (kemudian menjadi presiden, dari tahun 1967 sampai 1969). Pada tanggal 20 Juli 1961 dan melalui referendum rakyat, rakyat Somalia meratifikasi konstitusi baru, yang pertama kali disusun pada tahun 1960. Konstitusi mendapat sedikit dukungan di bekas Somaliland, yang meyakini itu menguntungkan orang selatan. Banyak orang utara memboikot referendum sebagai protes, dan lebih dari 60% dari mereka yang memilih di utara menentang konstitusi baru. Terlepas dari itu, referendum berlalu, dan Somaliland dengan cepat didominasi oleh orang selatan. Akibatnya, ketidakpuasan tersebar luas di utara, dan dukungan untuk serikat pekerja anjlok. Perwira Somaliland yang dilatih Inggris berusaha memberontak untuk mengakhiri serikat pekerja pada bulan Desember 1961. Pemberontakan mereka gagal, dan Somaliland terus dipinggirkan oleh selatan selama beberapa dekade berikutnya.

Pada tahun 1967, Muhammad Haji Ibrahim Egal menjadi Perdana Menteri, posisi yang ditunjuk oleh Shermarke. Shermarke dibunuh dua tahun kemudian oleh salah satu pengawalnya sendiri. Pembunuhannya segera diikuti oleh kudeta militer pada 21 Oktober 1969 (sehari setelah pemakamannya), di mana Angkatan Darat Somalia merebut kekuasaan tanpa menghadapi oposisi bersenjata. Pemberontakan dipelopori oleh Mayor Jenderal Mohamed Siad Barre, yang pada saat itu memimpin tentara. Rezim baru akan terus memerintah Somalia selama 22 tahun berikutnya.

Gerakan Nasional Somalia, otoriter Barre

Otoritas moral pemerintahan Barre berangsur-angsur terkikis, karena banyak orang Somalia yang kecewa dengan kehidupan di bawah kekuasaan militer. Pada pertengahan 1980-an, gerakan perlawanan yang didukung oleh pemerintahan komunis Derg Ethiopia bermunculan di seluruh negeri, yang menyebabkan Perang Kemerdekaan Somaliland. Barre menanggapi dengan memerintahkan tindakan hukuman terhadap mereka yang dianggapnya mendukung gerilyawan secara lokal, terutama di wilayah utara. Tindakan keras itu termasuk pengeboman kota-kota, dengan pusat pemerintahan barat laut Hargeisa, kubu Gerakan Nasional Somalia (SNM), di antara daerah sasaran pada tahun 1988. Pengeboman dipimpin oleh Jenderal Mohammed Said Hersi Morgan, menantu Barre.

Pada bulan Mei 1988, SNM melancarkan serangan besar-besaran di kota Hargeisa dan Burao, kemudian kota terbesar kedua dan ketiga di Somalia. SNM merebut Burao pada tanggal 27 Mei dalam waktu dua jam, sementara SNM memasuki Hargeisa pada tanggal 29 Mei, menguasai sebagian besar kota selain bandaranya pada tanggal 1 Juni.

Menurut Abou Jeng dan cendekiawan lainnya, pemerintahan rezim Barre ditandai dengan penganiayaan brutal terhadap klan Isaaq. Mohamed Haji Ingiriis dan Chris Mullin menyatakan bahwa tindakan keras rezim Barre terhadap Gerakan Nasional Somalia yang berbasis di Hargeisa menargetkan klan Isaaq, yang menjadi anggota SNM. Mereka menyebut tindakan keras itu sebagai Genosida Isaaq atau Holokaust Hargeisa. Investigasi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan bahwa kejahatan genosida "direncakan, dirancang, dan dilakukan oleh Pemerintah Somalia terhadap orang-orang Isaaq". Jumlah korban sipil diperkirakan antara 50.000 dan 100.000 menurut berbagai sumber, sementara beberapa laporan memperkirakan total kematian warga sipil mencapai lebih dari 200.000 warga sipil Isaaq. Seiring dengan kematian, rezim Barre membombardir dan meruntuhkan kota terbesar kedua dan ketiga di Somalia, Hargeisa dan Burao, masing-masing. Ini memindahkan sekitar 400.000 penduduk lokal ke Hart Sheik di Ethiopia; 400.000 orang lainnya juga mengungsi secara internal.

Kontra-pemberontakan oleh rezim Barre melawan SNM menargetkan basis dukungan sipil kelompok pemberontak, meningkat menjadi serangan genosida terhadap klan Isaaq. Hal ini menyebabkan anarki dan kampanye kekerasan oleh milisi yang terfragmentasi, yang kemudian merebut kekuasaan di tingkat lokal. Penganiayaan rezim Barre tidak terbatas pada Isaaq, karena menargetkan klan lain seperti Hawiye. Rezim Barre runtuh pada Januari 1991. Setelah itu, ketika situasi politik di Somaliland stabil, para pengungsi kembali ke rumah mereka, milisi didemobilisasi atau dimasukkan ke dalam tentara, dan puluhan ribu rumah dan bisnis dibangun kembali.

Pemulihan kedaulatan (akhirnya persatuan dengan Somalia)

Meskipun SNM pada awalnya memiliki konstitusi serikat pekerja, akhirnya mulai mengejar kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Somalia. Di bawah kepemimpinan Abdirahman Ahmed Ali Tuur, pemerintah setempat mendeklarasikan kemerdekaan wilayah barat laut Somalia pada konferensi yang diadakan di Burao antara 27 April 1991 dan 15 Mei 1991. Tuur kemudian menjadi Presiden pertama pemerintahan Somaliland yang baru didirikan, tetapi kemudian meninggalkan cara separatis pada tahun 1994 dan sebagai gantinya mulai secara terbuka mencari dan mengadvokasi rekonsiliasi dengan seluruh Somalia di bawah sistem pemerintahan federal pembagian kekuasaan. Muhammad Haji Ibrahim Egal diangkat sebagai penerus Tuur pada tahun 1993 oleh Konferensi Besar Rekonsiliasi Nasional di Borama, yang bertemu selama empat bulan, yang mengarah pada peningkatan keamanan secara bertahap, serta konsolidasi wilayah baru. Egal diangkat kembali pada tahun 1997, dan tetap berkuasa sampai kematiannya pada tanggal 3 Mei 2002. Wakil presiden, Dahir Riyale Kahin, yang pada tahun 1980-an merupakan pejabat tertinggi Layanan Keamanan Nasional (NSS) di Berbera dalam pemerintahan Siad Barre, dilantik sebagai presiden tak lama kemudian. Pada tahun 2003, Kahin menjadi presiden terpilih pertama Somaliland.

Perang di Somalia selatan antara pemberontak Islam di satu sisi, dan Pemerintah Federal Somalia dan sekutu Uni Afrika di sisi lain, sebagian besar tidak secara langsung mempengaruhi Somaliland, bukan seperti Puntland yang tetap relatif stabil.