Coba jelasin Sejarah dari Wilayah Utara dong

Pribumi Australia telah hidup di wilayah yang kini adalah Wilayah Utara diperkirakan sejak 40.000 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan dagang musiman ekstensif dengan orang-orang dari wilayah yang kini adalah Indonesia setidaknya selama lima abad.

Setelah bangsa Inggris datang, mereka empat kali berusaha untuk menetap di kerasnya lingkungan pantai utara, dengan tiga gagal di antaranya menemui kegagalan dan mengalami kelaparan. Wilayah Utara adalah bagian dari kolonial New South Wales sejak tahun 1825 hingga 1863, kecuali dalam satu periode singkat, dari Februari hingga Desember 1846, Wilayah Utara menjadi bagian dari Australia Utara, suatu koloni yang berdiri dalam rentang waktu yang singkat. Menjadi bagian dari Australia Selatan sejak 1863 hingga 1911. Di bawah pemerintahan kolonial Australia Selatan, di wilayah itu dibangun jaringan telegraf di atas tanah antara tahun 1870 dan 1872.

Sebuah jaringan kereta api juga dibangun antara Palmerston dan Pine Creek antara 1883 dan 1889. Pola ekonomi peternakan dan pertambangan sudah mapan. Hingga tahun 1911 sudah ada 513.000 peternakan. Victoria River Downs pernah menjadi stasiun ternak di dunia. Emas ditemukan di Grove Hill tahun 1872 dan di Sungai Pine, Sungai Brocks, Burrundi, dan tembaga ditemukan di Sungai Daly.

Pada 1 Januari 1911, satu dekade setelah federasi, Wilayah Utara dipisahkan dari Australia Selatan dan kendalinya dialihkan ke Persemakmuran.

Akhir tahun 1912 muncul sentimen bahwa nama "Wilayah Utara" tidak dapat diterima. Nama "Kingsland" (berdasarkan Raja George V dan disesuaikan dengan Queensland), "Centralia", dan "Territoria" diusulkan dan Kingsland menjadi pilihan yang disukai pada tahun 1913. Tetapi, nama itu tidak pernah digunakan.

Untuk waktu yang singkat antara 1927 dan 1931 Wilayah Utara dibagi ke Australia Utara dan Australia Tengah pada garis 20 derajat lintang selatan. Segera setelah itu, bagian Wilayah Utara dipertimbangkan dalam Rencana Kimberley sebagai kemungkinan lokasi untuk pendirian Tanah Air Yahudi, yang dapat dipahami dianggap sebagai "Tanah yang belum dijanjikan".

Selama Perang Dunia II, sebagian besar Top End berada di bawah kendali pemerintahan militer. Ini adalah satu-satunya masa sejak Federasi bagian dari negara bagian atau wilayah Australia di bawah kontrol militer. Setelah perang, kendali seluruh daerah diserahkan kembali pada Persemakmuran.

Pribumi Australia telah memperjuangkan hak mereka untuk memperoleh upah dan tanah yang adil. Sebuah peristiwa penting dalam perjuangan ini adalah mogok dan jalan yang dilakukan oleh orang-orang Gurindji di Stasiun Ternak Wave Hill tahun 1966. Pemerintah Australia di bawah pimpinan Perdana Menteri Gough Whitlam membentuk Komisi Kerajaan Woodward pada Februari 1973 untuk menyelidiki cara perolehan hak tanah di Wilayah Utara. Laporan pertama Pengadilan Woodward Juli 1973 merekomendasikan untuk membentuk Dewan Tanah Pusat dan Dewan Tanah Utara untuk memberikan pandangan orang-orang Aborigin. Sebagai tanggapan atas laporan Komisi Kerajaan, disusun Rancangan Undang-Undang Hak Tanah, tetapi Pemerintahan Whitlam diberhentikan sebelum undang-undang itu disahkan.

Undang-Undang (Wilayah Utara) Hak Tanah Aborigin 1976 akhirnya disahkan oleh Pemerintahan Fraser pada 16 Desember 1976 dan mulai berlaku pada Hari Australia berikutnya (26 Januari 1977).

Tahun 1978 Wilayah Utara diberikan pemerintahan sendiri, dengan Majelis Legislatif dipimpin oleh seorang Ketua Menteri. Administrator Wilayah Utara adalah seorang pejabat yang bertindak sebagai perwakilan tidak langsung dari Ratu di wilayah itu.

Selama 1995-1996 Wilayah Utara menjadi salah satu dari sedikit tempat di dunia yang mengizinkan eutanasia bunuh diri berbantuan, sampai Parlemen Federal meniadakan hukum itu. Sebelum peniadaan undang-undang berlaku, tiga orang telah menggunakan hukum itu yang dibantu oleh Dr. Philip Nitschke.

Morrison, P. (2000) a pilot implementation of internet access for remote aboriginal communities in the "Top end" Of Australia. Urban Studies, Vol. 37, No.10, pp. 1781–1792.

Toyne, P. (2002) Northern Territory Government's Response to the House of Representatives Communications, Information Technology & the Arts Committee inquiry into Wireless Broadband Communications. In N.T. GOVERNMENT (Ed.) (pp. 3). Darwin: Northern Territory Government.

Toyne, P. (2003) Remote Areas Telecommunications Strategy 2003–2008. In N. T. GOVERNMENT (Ed.) (pp. 1– 32). Darwin N.T. viewed 6 February 2008, <>