Jabarkan Hukum dari Laut

Hukum laut adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur isu-isu maritim. Pada tahun 1609, seorang ahli hukum yang bernama Hugo Grotius menulis sebuah risalah yang berjudul Mare Liberum. Risalah ini menyampaikan argumen-argumen yang mendukung kebebasan laut, yaitu konsep yang menyatakan bahwa laut bebas digunakan oleh semua dan tidak ada yang boleh melarang negara lain menggunakannya. Cornelius van Bynkershoek lalu mengembangkan gagasan yang menyatakan bahwa negara memiliki hak atas perairan yang terletak bersebelahan dengan wilayah pesisirnya. Menurutnya, wilayah perairan suatu negara terbentang hingga sejauh mana meriam di daratan dapat menjangkau. Pada masa ketika ia mengeluarkan pernyataan tersebut, jangkauan maksimal meriam di daratan adalah 3 mil laut (5.556 m), sehingga negara-negara maritim pun mulai menetapkan batas tiga mil. Namun, klaim sepihak Presiden Harry S. Truman atas cadangan minyak di landas benua Amerika pada tahun 1945 mengakhiri tatanan yang berlaku sebelumnya. Kemudian, diadakan tiga putaran konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang merombak hukum maritim internasional, tetapi Amerika Serikat masih belum meratifikasi perjanjian yang dihasilkan oleh konferensi-konferensi tersebut.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, disingkat UNCLOS) mulai berlaku pada tahun 1994, setelah Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasi perjanjian tersebut. Pasal 87(1) Konvensi tersebut menyatakan bahwa "laut lepas terbuka untuk semua negara, baik negara pantai atau terkurung daratan", dan pasal ini juga berisi contoh-contoh kebebasan laut lepas yang meliputi kebebasan berlayar, penerbangan, pemasangan kabel bawah laut, pembangunan pulau-pulau buatan, perikanan, dan penelitian ilmiah. Konvensi ini memperluas laut teritorial hingga jarak 12 mil laut (22,2 km) dari garis pangkal yang umumnya merupakan (tetapi tidak selalu sama dengan) garis air rendah. "Perairan internal" sendiri terletak dari garis pangkal ke arah daratan dan sepenuhnya dikendalikan oleh negara pantai. Di sisi lain, "zona tambahan" terletak hingga sejauh 12 mil laut dari laut teritorial, dan di sini negara dapat melakukan pengejaran seketika terhadap kapal-kapal yang dinyatakan melanggar hukum bea cukai, perpajakan, imigrasi, atau polusi di laut teritorial. Selain itu, "zona ekonomi eksklusif" atau ZEE terletak sejauh 200 mil laut dari garis pangkal dan memberikan hak untuk mengeksploitasi kehidupan laut dan mineral kepada negara pantai. Sementara itu, dalam ranah hukum, "landas benua" dianggap sebagai dasar laut atau tanah di bawahnya "yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggiran luar tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur". Negara pantai berhak untuk mengeksploitasi sumber daya alam di landas benua.