Jelaskan Hukum dan ketertiban dari Dinasti Han

Para cendekiawan Han (seperti Jia Yi, 201–169 SM) menggambarkan Dinasti Qin sebagai rezim yang lalim. Namun, bukti arkeologis yang berasal dari Zhangjiashan dan Shuihudi menunjukkan bahwa banyak aturan tertulis dalam kitab undang-undang Han (yang disusun oleh Kanselir Xiao He, kematian 193 SM) yang diambil dari hukum Qin.

Tindakan pemerkosaan, penganiayaan fisik, dan pembunuhan dapat dituntut di pengadilan. Walaupun kaum perempuan berdasarkan hukum adat tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki, mereka diperbolehkan menuntut lelaki secara pidana ataupun perdata. Para tersangka dijebloskan ke penjara, tetapi mereka yang sudah divonis tidak diganjar hukuman semacam itu. Hukuman yang biasanya dikenakan adalah denda, kerja paksa, dan pemenggalan. Hukuman mutilasi yang dikenakan oleh pemerintah Han diambil dari hukum Qin. Meskipun begitu, pemerintah Han melancarkan reformasi yang menghapus hukuman mutilasi dan menggantinya dengan hukuman pemukulan kaki.

Mereka yang memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai hakim adalah pejabat yang mengurus satuan pemerintahan jun dan xian. Perkara yang rumit, terkait dengan tokoh penting, atau yang tidak dapat diselesaikan biasanya diserahkan kepada Kementerian Kehakiman di ibu kota atau bahkan kepada kaisar. Di setiap xian terdapat sejumlah distrik, masing-masing diawasi oleh seorang kepala polisi. Sementara itu, penjaga ketertiban di kota adalah para pejabat pemerintahan di pasar dan pejabat tingkat desa di daerah perumahan.