Jelaskan Pembunuhan Jenderal dari Basuki Rahmat

Pada tahun 1965, terjadi banyak ketegangan politik di Indonesia, khususnya antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI, yang perlahan tetapi pasti mendapatkan pijakan dalam politik Indonesia, mereka siap menjadi partai politik yang paling kuat karena hubungan mereka dengan Presiden Soekarno. Pada bulan September tahun 1965, Basuki menjadi semakin waspada terhadap kegiatan PKI di Jawa Timur dan pergi ke Jakarta untuk melaporkan pengamatannya kepada Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani. Mereka bertemu di malam 30 September di mana Basuki melaporkan kepada Yani tentang peningkatan kegiatan PKI di di provinsinya. Yani memuji laporan Basuki tersebut dan mengajaknya untuk menemani Yani ke pertemuan dengan Presiden keesokan harinya untuk melaporkan tentang kegiatan PKI.

Keesokan paginya pada tanggal 1 Oktober, Basuki dihubungi oleh Markas Besar Angkatan Darat dan diberitahu tentang penculikan para jenderal, termasuk Yani. Mendengar hal ini, Basuki bersama dengan seorang pembantunya masuk mobil dan berkendara di sekitar kota untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Saat ia sedang mengemudi, Basuki melihat pasukannya dari Jawa Timur, Batalion 530 menjaga Istana Kepresidenan dan terkejut mendapati bahwa mereka tidak memakai identitas apa pun. Setelah mengamati mereka dari jarak dekat bersama ajudannya, Basuki segera kembali ke penginapannya, dan di sana ia diberitahu bahwa ia dibutuhkan di markas Kostrad.

Basuki pergi ke markas Kostrad dan mendapati bahwa Panglima Kostrad, Mayor Jenderal Soeharto telah memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan Angkatan Darat dan mengendalikan situasi. Dari Soeharto, Basuki mengetahui bahwa sebuah gerakan yang menyebut diri mereka sebagai Gerakan September 30 telah menggunakan pasukan dari Batalion 530 untuk menempati titik-titik strategis di Jakarta. Soeharto kemudian memerintahkan Basuki untuk bernegosiasi dengan pasukan tersebut agar mereka menyerahkan diri sebelum pukul 6.00 atau Soeharto akan menindak pasukan tersebut. Basuki menemui pasukan tersebut dan diperlakukan dengan sangat hormat. Ia menyampaikan ultimatum Soeharto dan berhasil bernegosiasi dengan pasukan Batalion 530 sehingga pada pukul 16:00, Batalion 530 menyerahkan diri ke Kostrad.

Siang harinya, Gerakan G30S membuat pengumuman tentang adanya Dewan Revolusi yang bermaksud melakukan makar. Di antara nama-nama yang disebut-sebut dalam dewan tersebut nama Basuki juga termasuk. Namun Basuki bukan satu-satunya Jendral yang namanya dimasukkan dalam dewan tersebut, karena banyak nama jendral anti-komunis seperti Umar Wirahadikusumah dan Amirmachmud yang juga terdaftar dalam dewan ini. Basuki dengan cepat menyangkal keterlibatannya dalam Dewan Revolusi.

Ternyata selama beberapa hari sebelumnya, tanpa sepengetahuan Basuki, diselenggarakan pertemuan antara Soekarno, Panglima Angkatan Udara Omar Dhani, Panglima Angkatan Laut RE Martadinata, dan Kapolri Sucipto Judodiharjo di Halim untuk menunjuk Panglima Angkatan Darat yang baru. Meskipun yang kemudian akan ditunjuk sebagai Panglima Angkatan Darat adalah Mayor Jenderal Pranoto Reksosamudra, namun nama Basuki sempat dipertimbangkan. Namun Soekarno segera menghentikan gagasan penunjukkan Basuki tersebut dengan berkelakar bahwa Basuki biasanya akan jatuh sakit pada saat dibutuhkan.

Setelah 1 Oktober, semua pihak menimpakan kesalahan kepada PKI dan di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa, terjadi banyak yang dibentuk dengan tujuan untuk menumpas PKI. Sementara itu, Basuki kembali ke Jawa Timur untuk mengawasi gerakan anti-PKI di sana.

Pada tanggal 16 Oktober 1965, sebuah pawai besar diselenggarakan di Surabaya di mana Komando Aksi Bersama yang terdiri dari berbagai partai politik dibentuk.

Meskipun Basuki telah mendorong partai-partai politik untuk bergabung dengan Komando Aksi Bersama, Basuki tidak serta merta memerintahkan pasukannya untuk mengganyang PKI sebagaimana komandan-komando yang lain. Selama minggu-minggu pertama penumpasan PKI di seluruh negeri, tidak ada insiden apa pun di ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Kurangnya komitmen untuk menumpas PKI ini dan dimasukkannya nama Basuki sebagai anggota Dewan Revolusi menyebabkan banyak orang yang curiga bahwa Basuki adalah simpatisan PKI. Beberapa stafnya harus memaksa Basuki terlebih dahulu sebelum akhirnya ia membekukan kegiatan-kegiatan pro-PKI di Surabaya dan Jawa Timur.

Pada bulan November tahun 1965, Basuki dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat, dan menduduki jabatan sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga aktif sebagai anggota Panitia Sosial Politik (Panitia SosPol), sebuah think-tank politik Angkatan Darat yang dibentuk Soeharto setelah ia menjadi Komandan.

Pada bulan Februari tahun 1966, dalam sebuah Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran.