Jelaskan Sejarah Kaur dari Kabupaten Kaur

Daerah Kaur memiliki banyak kerajaan yang pernah berkuasa di daerah itu hingga sampai ke Lampung Utara. Meraka berasal dari dataran tinggi yang membentang di sepanjang pulau Sumatra, atau dikenal denagan bukit barisan. Orang Rejang, Pasemah , Semendo, dan Orang Lampung tinggal di Kabupaten Kaur. Sedangkan orang Minangkabau masuk melalui lndrapura, Muko-Muko hingga sampai ke Kaur. Di antara mereka te~adi pembauran, sehingga membentuk suatu identitas baru yang disebut dengan Orang Kaur. Kerajaan Kaur pertama berasal dari Banten yaitu keturunan penguasa Banten. Rajanya terkenal dengan Raja Luwih alias Puyang Seberani. Ia merupakan penguasa pertama datang ke Kaur disertai dengan keluarga dari kelompok Banten, Kisam, Pasemah, dan Lampung serta dari daerah Sumatra Selatan lainnya. Mereka juga terdiri dari Keluarga Ratu Darah Putih Banten. Pada mulanya Keluarga Ratu Darah Putih Banten ditempatkan oleh Puyang Seberani di daerah Kisam, kemudian baru pindah ke daerah Luas dan membangun sebuah kampung yang bernama Umbul. Mereka itu adalah Puyang Rambut Panjang bersama suaminya, Sech Ali dan Puyang Sebatu dan istrinya adalah para pendiri Kampung Umbul.

Dilihat dari perspektif sejarah, pada masa kolonial Belanda, yaitu ketika masa pemerintahan asisten-residen H.J. Koerle(1831-1833), Kaur sudah merupakan satu kabupaten (landschappen) yang wilayahnya meliputi Kinal , Ulu Kinal Luas, Tetap, Sambat, Sinaka, Bandar, Nassal, Linouw, Bintuhan, dengan jumlah penduduk 5.102 jiwa. 27 Selanjutnya Pemerintah Hindia Belanda membentuk wilayah administrasi pemerintahan dengan nama Onderafdeeling Kaur dengan ibukotanya Bintuhan. Kemudian Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan keputusan tentang Keresidenan Bengkulu dibagi atas lima Afdeelingen (kabupaten). Salah satu kabupaten tersebut adalah Afdeeling Kaur yang dipimpin oleh seorang controleurdan berkedudukan di Bintuhan.

Di Afdeling Kaur, sruktur kekuasaan tertinggi dipegang oleh Kalipa sebagai kepala wilayah dan kepala marga. Di bawah kalipa adalah pembarab sebagai kepala marga ke dua dan di bawah pembarab adalah proatin (kepala dusun). Kepala marga biasanya bergelar pangeran, sedangkan para pembarab dan peroatin bergelar depati atau penghulu.

Ketika pemerintahan Asisten Residen J.H. Knoerle (1831-1833), posisi elite Bengkulu terjepit, Karena Knoerle memberdayakan pegawai Eropah yang menduduki posisi sebagai posthouder, sehingga kekuasaan para kepala pribumi semakin terbatas dan dikontrol dengan ketat. Tekanan dan intervensi terhadap kehidupan tradisional elite pribumi semakin dirasakan terutama yang berkaitan dengan lembaga adat yang sudah mapan. Penghapusan gelar kepangeranan terjadi, para kepala pribumi yang sudah mengakar, serta formasi sistem pengadilan tradisional yang sudah kokoh, hal ini merugikan para elite pribumi. Menurutnya pemakaian gelar pangeran bagi para kepala pribumi Bengkulu tidak perlu diteruskan karena tidak ada fungsinya serta tidak bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah Belanda, kecuali gelar Regent (Bupati), yang diangkat sebelumnya

Untuk daerah Talang Sambat, termasuk dalam Landschap Kaur, semenjak 15 Desember tahun 1832 telah melibatkan 40 orang elite pribumi di bawah pimpinanan Rajo Kalipa dan Datuk Rajo Lelo, diwajibkan menanam lada, sebanyak 700 batang untuk batten dan 300 batang untuk setiap bujang. Dalam pengelolaan pasar di Bintuhan, diserahkan kepada datuk yang dibantu oleh kepala marga dengan kesepakatan para pembarab dan peroatin, begitu juga pasar Linouw (Linau) juga diperintah oleh seorang datuk. Menurut Francisco, yang dikutip oleh Agus Setiyanto dalam bukunya Elfte Pribumi Bengkulu: Persfektif Sejarah Abad ke 19, menjelaskan bahwa kepala dan rakyat Linau berasal dari Suku Bhayaran Kalompang dan keturunan dari suku yang sama seperti Distrik Lawas (luas). Kepala distrik Linau bergelar pangeran Raja Singa. Namun di distrik Kaur juga terdapat suku lain yaitu Sei Jagoe dengan kepala sukunya bergelar Chonkie (Cungkai). 30 Para elite pribumi di Bengkulu , tidak mendapat gaji tetap tetapi bebas atas kerbau liar, dan imbalan dari denda pelanggaran hokum dan adat. Tetapi lain halnya dengan kepala pribumi di Kaur, mendapat bagian dari hasil hutan seperti gading gajah f. 4, sarang burung 1/3 bagian, getah karet f2, damar, cula badak antara f 4- f8, dan sebagainya. Tanggal 28 Maret 1910, diadakan musyawarah besar antara Controleur dengan para pemuka adat Kaur, pemuka agama, dan para kepala marga, untuk menentukan aturan wilayah (Undang-Undang), termasuk masalah perkawinan dan perceraian diatur oleh ulama dengan seizin peroatin dan kepala marganya.

Pada tahun 1942, Pemerintah Balatentara Dai Nippon masuk ke wilayah Onderafdeeling Kaur. Pemerintahankemudian diganti dengan Pemerintahan Militer Jepang dengan nama Gun Kaur dengan kepala pemerintahannya Gun Coo dan ibukotanya tetap di Bintuhan. Pada awal kemerdekaan Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Pada tahun 1952, daerah Kaur kemudian berubah menjadi kewedanaan dan bersama dengan Kewedanaan Manna dan Seluma menjadi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kewedanaan Kaur memiliki luas wilayah 5.362,08 km2, yang meliputi (1) Kecamatan Tetap, Muara Sahung, Kinal dan lain sebagainya.

Tahun 1956, setelah gagal r.1emperjuangkan daerahnya menjadi wilayah Daerah Swatantra Tingkat II dengan adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Bengkulu Selatan, Tahun 1966 peuangan untuk membentuk daerah otonom baru Kabupaten Kaur kembali dilakukan oleh tokohtokoh masyarakat setelah merasakan ketidakseimbangan pemerataan pembangunan. Tahun 1967, harapan untuk menjadi Daerah Otonom baru Kabupaten Kaur kembali tumbuh setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu. Sebelumnya, Keresidenan Bengkulu menjadi bagian dari Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1946 sampai 1968, yang berpusat di Palembang. Tahun 1968, status Keresidenan Bengkulu kemudian ditingkatkan menjadi Provinsi Bengkulu yang terdiri dari tiga kabupaten dan satu kotamadya, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Rejang Lebong, dan Kotamadya Bengkulu. Orde Reformasi yang lahir seiring tumbangnya Rezim Orde Baru telah membawa angin segar baru bagi masyarakat Kaur untuk kembali memiliki pemerintahan sendiri dalambentuk kabupaten otonom yang wilayahnya meliputi bekas Kewedanaan Kaur.

Munculnya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah memberi isyarat bahwa wilayah kabupaten/kota dapat melakukan pemekaran wilayah. Akibat dari undang-undang tersebut, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan telah merespon untuk melakukan pemekaran wilayah. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari para pemuka dan tokoh masyarakat untuk menjadikan daerahnya agar dapat melakukan kegiatan pemerintahan sendiri . Para pemuka dan tokoh masyarakat dimaksud berasal dari daerah bekas Kewedanaan Kaur, dengan gigih berusaha untuk bisa menjadikan daerahnya sebagai kabupaten tersendiri. Keberhasilan perjuangan masyarakat Kaur dan Seluma ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah berupa Undang-Undang Rl No. 3 tahun 2003 yang mengatur tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, dan Muko-Muko di Provinsi Bengkulu.