Norodom Sihanouk itu apa sih?

Norodom Sihanouk (Khmer: នរោត្តម សីហនុ ) adalah Raja Kamboja dari tahun 1941 sampai 1955 dan tahun 1993 sampai 2004. Ia dikenal masyarakat Kamboja dengan sebutan Samdech Euv (, Raja-Ayah). Selama kehidupannya, Negara Kamboja banyak mengalami perubahan bentuk pemerintahan, mulai dari Protektorat Prancis di Kamboja (sampai tahun 1953), Kerajaan Kamboja Pertama (1953–1970), Republik Khmer (1970–1975), Kamboja Demokratik (1975–1979), Republik Rakyat Kamboja (1979–1993) dan terakhir Kerajaan Kamboja Kedua (1993–sekarang).

Norodom Sihanouk dilantik menjadi raja pada tahun 1941 di bawah pemerintahan kolonial Prancis. Setelah Perang Dunia Kedua, ia berkampanye untuk kemerdekaan negaranya dari penjajahan Prancis, yang akhirnya merdeka pada tahun 1953. Pada tahun 1955, Sihanouk turun takhta dan menyerahkan jabatan tersebut kepada ayahandanya Norodom Suramarit dan terjun ke dalam gerakan politik Sangkum.  Partai Sangkum memenangi pemilihan umum 1955, dan Sihanouk diangkat menjadi Perdana Menteri Kamboja. Setelah ayahnya meninggal pada tahun 1960, Sihanouk mengajukan amendemen konstitusi agar ia menjadi Kepala Negara Kamboja, sebuah jabatan yang ia pegang sampai tahun 1970. Mulai dari tahun 1955 sampai 1970, Sihanouk memerintah Kamboja di bawah pemerintahan satu partai dengan dalih melerai perbedaan pandangan politik antara Partai Demokrat dan Pracheachon. Meskipun ia secara resmi mengambil posisi netral dalam hubungan luar negeri, pada pelaksanaannya ia lebih condong kepada dengan negara-negara komunis, terutama Tiongkok, ketimbang dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutu anti-Komunisnya.

Pada bulan Maret 1970, Sihanouk dilengserkan oleh Lon Nol dan Sisowath Sirik Matak, dalam rangka pembentukan Republik Khmer. Ia melarikan diri ke Tiongkok dan Korea Utara untuk membentuk pemerintahan dalam pengasingan dan gerakan pemberontakan yang masing-masing dikenal sebagai Pemerintahan Kerajaan Uni Nasional Kamboja (GRUNK) dan Front Persatuan Nasional Kamboja. Sebagai pemimpin GRUNK, Sihanouk menggalang dukungan terhadap Khmer Merah, yang bertarung melawan Republik Khmer dalam Perang Saudara Kamboja. Setelah Khmer Merah menang, sebuah rezim baru, yaitu Kamboja Demokratik dibentuk. Dalam rezim tersebut Sihanouk kembali ke Kamboja dan menjadi kepala negara secara simbolis. Posisi tersebut tidak bertahan lama, seiring renggangnya hubungan dia dengan Khmer Merah. Pada tahun 1976, Sihanouk turun dari jabatannya dan diperintahkan untuk menjalani penahanan rumah sampai tahun 1979, saat invasi pasukan Vietnam mengusir Khmer Merah dari Phnom Penh. Sihanouk mengasingkan diri kembali. Pada tahun 1981, ia membentuk sebuah partai pemberontak yang bernama FUNCINPEC. Pada tahun berikutnya, Sihanouk dilantik sebagai Presiden Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik (KPKD), yang terdiri dari tiga faksi pemberontak anti-VietnamFUNCINPEC, Khmer Merah dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer (FPNRK).

Seiring jatuhnya Blok Timur pada akhir tahun 1980-an, perbincangan tak resmi dilakukan untuk mengakhiri pertikaian antara Republik Rakyat Kamboja (RRK) dan faksi-faksi pemberontak yang berada di bawah naungan KPKD. Pada 1990, Dewan Nasional Tertinggi Kamboja (DNT) dibentuk sebagai sebuah badan transisional untuk memperjuangkan kedaulatan Kamboja, dengan Sihanouk sebagai presidennya. Pada tahun 1991, perjanjian damai ditandatangani, dan Otoritas Transisional Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kamboja (OTPBBK) dibentuk pada tahun berikutnya. OTPBBK mengadakan pemilihan umum pada 1993. Sebagai bentuk transisi, dibentuk sebuah pemerintahan koalisi, dengan jabatan Perdana Menteri yang dipegang secara bersamaan oleh dua orang, yaitu Norodom Ranariddh dan Hun Sen. Pada bulan Juni 1993, Sihanouk kembali diangkat menjadi Kepala Negara Kamboja. Pada bulan September 1993, ia kembali menjadi raja dalam restorasi monarki Kamboja. Pada tahun 2004, Sihanouk turun takhta untuk terakhir kalinya dan menyerahkan jabatannya kepada putranya, Pangeran Norodom Sihamoni, yang menggantikannya sebagai raja. Ia dikenal sebagai raja-ayah sampai wafatnya pada tahun 2012. Di samping berpolitik, ia juga memiliki karir lain dalam bidang seni sepanjang masa hidupnya. Ia menulis sejumlah komposisi musikal, serta memproduksi 50 film antara tahun 1966 dan 2006 yang juga ia bintangi dan sutradarai.

Kehidupan awal dan naik takhta untuk pertama kali

Norodom Sihanouk adalah anak tunggal yang lahir dari pasangan Norodom Suramarit dan Sisowath Kossamak. Diberi nasihat oleh astrolog kerajaan bahwa ia bakal meninggal pada usia muda bila ia dibesarkan di bawah asuhan keluarga pihak ayah, orangtuanya kemudian menyerahkan Sihanouk untuk diasuh oleh nenek Kossamak, Pat. Ketika Pat meninggal, Sihanouk dibawa Kossamak untuk tinggal dengan kakek dari garis keturunan ayahnya, Norodom Sutharot. Sutharot menyerahkan pengasuhan Sihanouk di bawah tanggung jawab  putrinya, Norodom Ket Kanyamom.

Sihanouk menyelesaikan pendidikan dasarnya di Sekolah Francois Baudoin dan sekolah Nuon Moniram di Phnom Penh. Pada masa tersebut, ia dibantu dengan bantuan keuangan dari kakek garis keturunan ibunya, Sisowath Monivong, untuk memimpin sebuah tim sepak bola dan kelompok pertunjukan amatir. Pada 1936, Sihanouk dikirim ke Saigon dan menjalani pendidikan menengahnya di Lycée Chasseloup Laubat, sebuah sekolah asrama.

Ketika Raja Monivong meninggal pada tanggal 23 April 1941, Gubernur Jenderal Indochina Prancis, Jean Decoux memilih Sihanouk untuk menggantikan Raja Monivong. Pemilihan Sihanouk sebagai raja diresmikan pada hari berikutnya oleh Dewan Mahkota Kamboja, dan acara penobatannya diadakan pada tanggal 3Mei 1941. Pada masa pendudukan Jepang di Kamboja, ia menjalani sebagian besar waktunya untuk berolahraga, membuat film, dan melakukan tur ke seluruh penjuru negara. Pada Maret 1945, militer Jepang, yang telah menduduki Kamboja sejak Agustus 1941, membubarkan pemerintahan kolonial Prancis. Di bawah tekanan Jepang, Sihanouk memproklamasikan kemerdekaan Kamboja dan diangkat menjadi perdana menteri sekaligus menjabat sebagai raja pada waktu yang sama.

Masa sebelum kemerdekaan dan pemerintahan sendiri

Sebagai perdana menteri, Sihanouk mencabut dekrit yang dikeluarkan oleh residen tertinggi terakhir Kamboja, Georges Gautier, untuk melatinkan abjad Khmer. Setelah menyerahnya Jepang pada bulan Agustus 1945, pasukan nasionalis yang dipimpin oleh Son Ngoc Thanh meluncurkan sebuah kudeta, yang berujung pada diangkatnya Son Ngoc Thanh menjadi perdana menteri. Ketika Prancis kembali menduduki Kamboja pada bulan Oktober 1945, Thanh dilengserkan dari jabatannya dan digantikan oleh paman Sihanouk Sisowath Monireth. Monireth bernegosiasi untuk mendapatkan otonomi yang lebih luas dalam hal mengurusi urusan dalam negeri Kamboja yang akhirnya menghasilkan perjanjian Modus Vivendi yang ditandatangani pada bulan Januari 1946 yang memberikan otonomi penuh kepada Kamboja di dalam Uni Prancis. Sebuah komisi Prancis-Kamboja bersama dibentuk setelah itu dengan tujuan untuk merancang konstitusi Kamboja, dan pada bulan April 1946, Sihanouk memperkenalkan klausul untuk membentuk sebuah parlemen terpilih atas dasar hak pilih universal laki-laki serta kebebasan pers. Konstitusi pertama tersebut ditandatangani  oleh Sihanouk pada bulan Mei 1947. Selama masa tersebut, Sihanouk melakukan dua kali perjalanan ke Saumur, Prancis untuk mengikuti pelatihan militer di Sekolah Pelatihan Cabang Kavaleri Bersenjata pada tahun 1946 dan 1948. Setelahnya ia diangkat menjadi seorang kapten pasukan cadangan untuk angkatan bersenjata Prancis.

Pada awal tahun 1949, Sihanouk bertolak ke Paris dengan orangtuanya untuk berunding dengan pemerintah Prancis supaya meningkatkan otonomi Kamboja. Perjanjian Modus Vivendi digantikan oleh sebuah traktat Prancis-Khmer baru, yang mengakui kemerdekaan Kamboja dari Uni Prancis. Pada pelaksanaannya, traktat tersebut hanya memberikan pemerintahan sendiri yang terbatas kepada Kamboja. Kamboja diberi kebebasan untuk mengurusi kementerian luar negerinya dan sebagian kecil urusan pertahanannya, namun sebagian besar kementerian-kementerian lainnya masih berada di bawah kendali Prancis. Akibatnya, para legislator dari majelis nasional mulai menyerang pemerintahan yang dipimpin oleh perdana menteri Penn Nouth atas kegagalannya dalam menyelesaikan persoalan keuangan dan masalah-masalah korupsi yang melanda negara tersebut. Para legislator oposisi, yang dipimpin oleh Yem Sambaur, yang keluar dari Partai Demokrat pada bulan November 1948, melengserkan Penn Nouth. dan diangkat menjadi penggantinya, namun pelantikannya tidak sejalan dengan para anggota Partai Demokrat, yang meminta Sihanouk untuk membubarkan majelis nasional dan mengadakan pemilu.

Pada Sepetember 1949, Sihanouk membubarkan parlemen tersebut karena ia sudah bosan dengan keadaan politik saat itu, dan mengambil alih pemerintahan sampai diadakannya pemilu dua tahun kemudian dengan dasar dekrit yang ia keluarkan. Pada pemilu tersebut Partai Demokrat keluar sebagai pemenang. Pada bulan Oktober 1951, Son Ngoch Thanh kembali ke Kamboja dan disambut oleh 100.000 pendukung, sebuah sambutan yang Sihanouk pandang sebagai hinaan atas kekuasannya sebagai raja. Thanh menghilang enam bulan kemudian, diyakini bergabung dengan gerakan Khmer Issarak. Sihanouk memerintahkan pemerintahan yang dipimpin Partai Demokrat untuk menangkap Thanh namun tidak dihiraukan. Kemudian, unjuk rasa sipil yang dilakukan untuk menentang monarki dan Prancis pecah di negara tersebut membuat gelisah Sihanouk, yang mulai menuduh bahwa Partai Demokrat terlibat dalam hal tersebut. Pada bulan Juni 1952, Sihanouk menyingkirkan calon perdana menteri dari Partai Demokrat Huy Kanthoul dan menjadikan dirinya sebagai perdana menteri. Beberapa hari kemudian, Sihanouk secara pribadi mengungkapkan kekesalannya kepada kuasa usaha AS, Thomas Gardiner Corcoran, bahwa demokrasi parlementer tidak cocok untuk Kamboja.

Pada bulan Januari 1952, Sihanouk menunjuk kembali Penn Nouth sebagai perdana menteri sebelum pergi ke Prancis. Di sana, Sihanouk menulis surat permintaan kepada Presiden Prancis Vincent Auriol untuk memberikan Kamboja kemerdekaan penuh dengan alasan merebaknya sentimen anti-Prancis yang terjadi pada masyarakat Kamboja. Auriol meneruskan permintaan Sihanouk kepada komisioner Prancis untuk Wilyah Teritorial Seberang Laut, Jean Letourneau, yang langsung menolak usulan tersebut. Kemudian, Sihanouk pergi ke Kanada dan Amerika Serikat untuk melakukan wawancara radio untuk menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi di negaranya. Ia mengambil keuntungan dari sikap sentimen anti-komunis yang sedang terjadi di negara-negara tersebut, dengan menyatakan bahwa Kamboja menghadapi ancaman Komunis yang mirip dengan Viet Minh di Vietnam, dan solusinya adalah dengan memberi kemerdekaan penuh kepada Kamboja. Sihanouk kembali ke Kamboja pada bulan Juni 1953 dan tinggal di Siem Reap. Ia mengadakan kampanye-kampanye untuk menyerukan masyarakat Kamboja agar berjuang demi kemerdekaan, dan membentuk sebuah pasukan militer sipil yang diikuti oleh sekitar 130.000 orang yang berhasil direkrut.

Pada bulan Agustus 1953, Prancis setuju untuk memberikan kuasa atas urusan dalam negeri dan yudisial kepada Kamboja, dan diikuti dengan urusan pertahanan pada bulan Oktober 1953. Pada akhir bulan, Sihanouk bertolak ke Phnom Penh, untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kamboja dari Prancis pada 9November 1953. Pada Mei 1954, Sihanouk mengirim dua menteri kabinetnya, Nhiek Tioulong dan Tep Phan, untuk mewakili Kamboja di Konferensi Jenewa yang kemudiannya menghasilkan sebuah perjanjian yang berisi tentang pengakuan kemerdekaan Kamboja dan mengijinkan bantuan militer dari negara manapun tanpa batasan.

Pada masa yang sama, hubungan Sihanouk dengan partai Demokrat yang memerintah masih berada dalam ketegangan, karena mereka berusaha menghalang-halangi pengaruhnya dalam politik. Untuk menangkis perlawanan dari Partai Demokrat, Sihanouk mengadakan sebuah referendum nasional untuk memperlihatkan persetujuan masyarakat terhadap upayanya dalam mewujudkan kemerdekaan nasional. Meskipun hasilnya 99.8persen setuju, sejarawan Australia Milton Osborne menyatakan bahwa pemungutan suara tersebut dilakukan secara terbuka dan para pemilih ditakut-takuti untuk memberikan suara setuju di bawah pengawasan polisi.