Gw mau tau Menjadi Perdana Menteri (1955–1960) dari Norodom Sihanouk

Saat menjabat, Sihanouk memperkenalkan beberapa perubahan konstitusional, yang meliputi pemberian hak pilih dalam pemilu terhadap kaum wanita, mengadopsi bahasa Khmer sebagai bahasa resmi tunggal di negara tersebut dan menjadikan Kamboja sebuah monarki konstitusional dengan memberikan kekuasaan eksekutif kepada perdana menteri ketimbang raja. Ia memandang sosialisme sebagai sebuah konsep ideal untuk mendirikan kesetaraan sosial dan memajukan perpaduan nasional pada negara Kamboja yang baru saja merdeka. Pada bulan Maret 1956, ia mengeluarkan program nasional "sosialisme Buddhis", yang mempromosikan prinsip-prinsip sosialis pada satu sisi sementara mempertahankan budaya Buddhis di kerajaan tersebut pada sisi yang lain.

Pada antara tahun 1955 dan 1960, Sihanouk naik-turun jabatan perdana menteri beberapa kali, dikarenakan kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan. Majelis Nasional mencalonkan politikus-politikus berpengalaman seperti Sim Var dan San Yun untuk menjadi perdana menteri saat Sihanouk melepas jabatan, namun mereka sama-sama melepas jabatan mereka beberapa kali dalam beberapa bulan setelah mereka menjabat, karena menteri-menteri kabinet bersikukuh tak menyetujui kebijakan-kebijakan publik yang diajukan oleh mereka.

Pada bulan Mei 1955, Sihanouk menerima bantuan militer dari AS. Pada bulan Januari berikutnya, saat ia berada di Filipina pada sebuah kunjungan kenegaraan, Central Intelligence Agency (CIA) menawarkannya agar Kamboja ditempatkan di bawah perlindungan Pakta Pertahanan Asia Tenggara (SEATO) yang membuat Sihanouk mulai menduga bahwa AS berupaya untuk mengatur pemerintahannya dan menggalang dukungan kepada partai Demokrat, yang pada saat itu tak memiliki perwakilan parlementer di Majelis Nasional. Pada sisi lain, Sihanouk membangun hubungan baik dengan Tiongkok, ketika perdana menteri Zhou Enlai, memberikannya sambutan hangat pada kunjungan kenegaraan pertamanya disana pada bulan Februari 1956. Mereka menandatangani sebuah traktat persahabatan, saat Tiongkok menjanjikan bantuan ekonomi sejumlah  kepada Kamboja.

Ketika Sihanouk kembali dari Tiongkok, Sarit Thanarat dan Ngo Dinh Diem, yang masing-masing pemimpin Thailand dan Vietnam Selatan namun keduanya sama-sama simpatisan pro-Amerika, menuduhnya pro-Komunis. Vietnam Selatan kemudian melakukan embargo dagang terhadap Kamboja dengan cara mencegah kapal-kapal dagang berlayar dari sungai Mekong menuju Phnom Penh, melalui Saigon. Ketika Sihanouk menyatakan bahwa ia mengambil posisi netral, Sarit dan Diem masih tak mempercayainya, terlebih lagi setelah ia menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok pada tahun 1958.

Partai Demokrat masih mengkritik Sangkum dan Sihanouk dalam surat kabar mereka. Pada bulan Agustus 1957, Sihanouk akhirnya hilang kesabaran dan mengajak para pemimpin Partai Demokrat untuk berdebat, yang mana permintaan tersebut direspon dengan hadirnya lima orang pemimpin partai Demokrat. Pada saat acara perdebatan yang diadakan di istana kerajaan, Sihanouk berpidato dengan nada yang lantang, menantang para pemimpin Demokrat untuk menghadirkan bukti kecacatan dalam pemerintahannya dan mengundang mereka untuk bergabung dengan Sangkum. Para pemimpin Partai Demokrat memberikan tanggapan ragu-ragu, dan menurut sejarawan Amerika David P. Chandler, acara tersebut memberikan kesan kepada para pendengarnya bahwa partai tersebut tidak setia dengan monarki. Perdebatan tersebut berujung pada hilangnya pengaruh pada partai Demokrat, karena para pemimpinnya kemudian dilucuti oleh para tentara atas perintah Sihanouk. Dengan hilangnya pengaruh Partai Demokrat, Sihanouk berfokus untuk mempersiapkan pemilihan umum yang diadakan pada bulan Maret 1958. Ia memajukan politikus-politikus sayap kiri, seperti  Hou Yuon, Hu Nim, dan Chau Seng, untuk maju sebagai calon anggota majelis nasional dari Sangkum, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan dari sayap kiri. Pracheachon menempatkan lima calon mereka pada pemilihan tersebut. Namun empat calonnya mengundurkan diri, karena mereka dicegah oleh polisi nasional untuk mengadakan kampanye. Ketika pemungutan suara diadakan, Sangkum memenangkan seluruh kursi dalam majelis nasional.

Pada bulan Desember 1958, Ngo Dinh Nhu—adik dan penasehat utama Diem—melancarkan gagasan untuk mengadakan sebuah kudeta menggulingkan Sihanouk. Nhu kemudian menghubungi Dap Chhuon, Menteri Dalam Negeri Sihanouk, yang dikenal sebagai simpatisan pro-Amerika, untuk mempersiapkan sebuah kudeta melawan Sihanouk. Chhuon mendapatkan bantuan keuangan dan militer dari Thailand, Vietnam Selatan, dan CIA. Pada bulan Januari 1959, Sihanouk mengetahui rencana kudeta tersebut melalui para perantara yang memiliki kontak dengan Chhuon. Sebulan kemudian, Sihanouk mengirim tentara untuk menangkap Chhuon, yang kemudian dieksekusi mati sesaat setelah ditangkap, yang secara efektif mengakhiri upaya kudeta tersebut. Sihanouk kemudian menuduh Vietnam Selatan dan Amerika Serikat merancang upaya kudeta tersebut. Enam bulan kemudian, pada tanggal 31 Agustus 1959, sebuah paket hadiah kemasan kayu kecil, yang berisi sebuah bom parsel, dikirim ke istana kerajaan. Norodom Vakrivan, kepala protokoler kerajaan, tewas seketika saat ia membuka kemasan tersebut. Orangtua Sihanouk, Suramarit dan Kossamak, yang duduk di ruang lainnya tak jauh dari Vakrivan, berhasil melarikan diri tanpa luka sedikit pun. Sebuah penyelidikan menyatakan bahwa bom parsel tersebut berasal dari sebuah pangkalan militer Amerika di Saigon. Sihanouk secara terbuka menuduh Ngo Dinh Nhu merupakan dalang di balik serangan bom tersebut, meskipun pada saat yang sama ia diam-diam menduga bahwa AS juga terlibat.Peristiwa tersebut makin memperkeruh hubungannya dengan AS.

Tahun-tahun awal sebagai Kepala Negara (1960–1965)

Setelah beberapa bulan kesehatannya menurun, Suramarit, ayah Sihanouk, wafat pada 3 April 1960 yang membuat Sihanouk menuduh bahwa kematian ayahnya disebabkan syok akibat serangan bom parsel. Pada hari berikutnya, dewan takhta kerajaan bertemu untuk memilih Monireth sebagai pemangku raja. Pada dua bulan berikutnya, Sihanouk memperkenalkan amendemen-amendemen konstitusional untuk membentuk jabatan baru Kepala Negara Kamboja, yang posisi dan kekuasaannya setara dengan raja. Sebuah referendum diadakan pada 5Juni 1960 menyetujui usulan Sihanouk, dan Sihanouk secara resmi dilantik menjadi Kepala Negara pada tanggal 14Juni 1960. Sebagai kepala negara, Sihanouk mengambil berbagai tugas seremonial raja, seperti menyelenggarakan audiensi publik dan memimpin Upacara Musim Tanam Kerajaan meskipun di saat yang bersamaan, ia tetap memainkan peran aktif dalam politik sebagai pemimpin Sangkum.

Pada tahun 1961, jurubicara Pracheachon, Non Suon, mengkritik Sihanouk karena gagal menangani inflasi, pengangguran, dan korupsi di negara tersebut. Kritikan Non Suon membuat Sihanouk memutuskan untuk menangkap para pemimpin Pracheachon, dan menurutnya, ia menemukan rencana-rencana yang dibuat oleh partai tersebut untuk memantau perkembangan politik Kamboja melalui perantara kekuatan-kekuatan asing. Pada bulan Mei 1962, Tou Samouth, sekretaris-jenderal Pracheachon, menghilang, dan aliansi ideologinya, Partai Komunis Kamboja, menduga bahwa Samouth secara diam-diam ditangkap dan dibunuh oleh polisi. Namun, Sihanouk memperbolehkan para politikus sayap kiri Sangkum untuk maju kembali pada pemilihan umum 1962, yang semua kursi Majelis Nasional mereka menangkan. Ia sempat melantik dua politikus sayap kiri, Hou Yuon dan Khieu Samphan, masing-masing sebagai menteri perencanaan dan komersil setelah pemilihan tersebut.

Pada bulan November 1962 Sihanouk menyeru AS untuk berhenti mendukung Khmer Serei, yang secara diam-diam ia percayai telah bersekongkol dengan CIA. Ia mengancam akan memutus semua bantuan ekonomi dari AS jika mereka tidak menanggapi permintaannya, sebuah ancaman yang kemudian ia sampaikan pada 19November 1963. Pada masa yang sama, Shianouk juga menasionalisasikan perdagangan, sektor, dan industri di negara tersebut. Untuk mengatur materi-materi dan kebijakan-kebijakan luar negeri pada perdagangan di negara tersebut, ia membentuk Badan Pelaksana dan Perusahaan Ekspor-Impor Nasional, yang lebih dikenal sebagai "SONEXIM". Ketika Sarit, Diem, dan presiden AS John F. Kennedy meninggal pada bulan November dan Desember 1963, Sihanouk bersukacita atas kematian mereka, karena ia menuduh mereka berupaya membuat Kamboja menjadi tidak stabil. Ia mengadakan konser-konser dan memberikan para PNS tambahan hari libur untuk merayakan peristiwa tersebut. Ketika pemerintah AS menentang perayaan tersebut, ia merespon dengan menarik duta besar Kamboja untuk AS, Nong Kimny.

Pada awal tahun 1964, Sihanouk menandatangani sebuah perjanjian rahasia dengan Vietnam Utara dan Viet Cong, yang memperbolehkan bantuan militer Tiongkok diberikan kepada mereka dengan dikirim melalui pelabuhan Sihanoukville. Sebagai balasannya, tentara Kamboja akan dibayar untuk mengirim bantuan pangan kepada Viet Cong, dan waktu yang sama, 10persen perangkat keras militer dikirimkan juga. Selain itu, ia juga mengijinkan Viet Cong untuk membangun sebuah jalur di timur Kamboja, sehingga pasukan mereka mendapatkan bantuan dari Vietnam Utara. Jalan tersebut kemudian dikenal sebagai Jalur Sihanouk. Saat AS mengetahui kepentingan Viet Cong di timur Kamboja, mereka memulai sebuah kampanye pengeboman di sepanjang wilayah tersebut, yang membuat Sihanouk memutus hubungan diplomatik dengan AS pada bulan Mei 1965. Sebagai hasil dari sebuah perjanjian rahasia, negara-negara Komunis, yang meliputi Tiongkok, Uni Soviet, dan Cekoslowakia, memberikan bantuan militer kepada Kamboja.

Tahun-tahun selanjutnya sebagai kepala negara (1966–1970)

Pada bulan September 1966, pemilihan umum diadakan, dan para legislator Sangkum yang memegang paham konservatif dan sayap kanan mendominasi majelis nasional. Selain itu, mereka menominasikan Lon Nol, seorang jenderal militer yang menjadi simpatisan politik mereka, sebagai perdana menteri. Namun, pilihan mereka tidak dikehendaki oleh Sihanouk. Untuk menyeimbangkan pengaruh dari konservatif dan sayap kanan, pada bulan Oktober 1966, Sihanouk membentuk pemerintahan bayangan yang terdiri dari para legislator Sangkum yang memegang paham sayap kiri. Pada akhir bulan, Lon Nol ditawarkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, namun ironisnya dihentikan oleh Sihanouk. Pada bulan April 1967, Pemberontakan Samlaut terjadi, para petani lokal bertarung melawan pasukan pemerintah di Samlaut, Battambang. Karena pasukan pemerintah berhasil mengendalikan pertarungan tersebut, Sihanouk mulai menduga bahwa tiga legislator Sangkum sayap kiri—Khieu Samphan, Hou Yuon dan Hu Nim—merupakan dalang di balik pemberontakan tersebut. Saat Sihanouk mengancam akan membawa Khieu Samphan dan Hou Yuon ke pengadilan militer, mereka lari ke dalam hutan untuk bergabung dengan Khmer Merah, meninggalkan Hu Nim.

Lon Nol mengundurkan diri dari jabatan sebagai perdana menteri pada awal bulan Mei 1967, dan Sihanouk melantik Son Sann sebagai penggantinya. Pada saat yang sama, Sihanouk mengganti para menteri-menteri berpaham konservatif yang dilantik oleh Lon Nol dengan para politikus berpaham sayap kiri dan teknokrat. Pada akhir bulan, setelah mendapatkan berita bahwa kedutaan besar Tiongkok di Kamboja menerbitkan dan menyebarkan propaganda Komunis kepada masyarakat Kamboja yang memuji Revolusi Kebudayaan, Sihanouk menuduh Tiongkok menghasut pendukung lokal Tionghoa Kamboja melakukan aktivitas "terselubung" dan "subversif". Pada bulan Agustus 1967, Sihanouk mengirim Menteri Luar Negeri-nya, Norodom Phurissara, ke Tiongkok. Namun, ia gagal mendesak Perdana Menteri Zhou Enlai untuk memberhentikan kedutaan besar Tiongkok di Kamboja menyebarkan propaganda Komunis. Sebagai tanggapannya, Sihanouk menutup Asosiasi Persahabatan KambojaTiongkok pada bulan September 1967. Saat pemerintah Tiongkok melayangkan protes, Sihanouk mengancam akan menutup kedutaan besar Tiongkok di Kamboja. Zhou mengambil langkah untuk menenangkan Sihanouk, dan berkompromi dengan menyuruh kedutaan besarnya untuk menyerahkan publikasi-publikasinya kepada kementerian informasi Kamboja untuk diperiksa sebelum publikasi tersebut disebarluaskan.

Karena hubungan dengan Tiongkok memburuk, Sihanouk memutuskan untuk menjalin kembali hubungan dengan AS. Ia tahu bahwa janda Kennedy, Jacqueline Kennedy, pernah menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Angkor Wat. Melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan untuk memulihkan hubungan dengan AS, Sihanouk mengundangnya untuk mengunjungi Kamboja dan secara pribadi mendampingi perjalanannya pada bulan Oktober 1967. Kunjungan Jacqueline Kennedy menjadi langkah maju Sihanouk untuk bertemu dengan Chester Bowles, duta besar AS untuk India. Kepada Bowles, Sihanouk menyatakan keinginannya untuk mengembalikan hubungan bilateral dengan AS, memberitahu keberadaan pasukan Viet Cong di Kamboja, dan menyatakan bahwa ia tidak akan ikut campur saat pasukan AS memasuki Kamboja untuk menyerang Viet Cong.

Sihanouk mengatakan kepada Bowles bahwa dia tidak menyukai orang Vietnam sebagai suatu bangsa, dengan mengatakan bahwa "dia tidak menyukai orang Vietnam, merah, biru, Utara atau Selatan". Kenton Clymer mencatat bahwa pernyataan ini "tidak dapat ditafsirkan secara masuk akal bahwa Sihanouk menyetujuinya". Serangan bom B-52 yang intensif dan berkelanjutan yang diluncurkan AS di bagian timur Kamboja dimulai pada bulan Maret 1969 sebagai bagian dari Operasi Menu,  Kenton Clymer menambahkan: "Bagaimanapun, tidak ada yang bertanya kepadanya. ... Sihanouk tidak pernah diminta untuk menyetujui pemboman B-52, dan dia tidak pernah memberikan persetujuannya." Pemboman itu memaksa Viet Cong untuk melarikan diri dari persembunyian hutan mereka dan mencari perlindungan di kota-kota dan desa-desa berpenduduk. Akibat dari itu Sihanouk menjadi khawatir bahwa Kamboja akan dianggap terlibat dalam Perang Vietnam. Pada bulan Juni 1969, ia membuat pengakuan diplomatik kepada Pemerintah Revolusioner Provisional Republik Vietnam Selatan (PRPRVS), dengan harapan agar ia dapat membuat pasukan Viet Cong meninggalkan Kamboja saat mereka memenangkan perang. Pada saat yang sama, ia juga secara terbuka membongkar keberadaan pasukan Viet Cong di Kamboja untuk pertama kalinya dalam rangka memulihkan hubungan diplomatik formal AS dengan Kamboja yang diwujudkan tiga bulan kemudian.

Karena ekonomi Kamboja tersendat karena korupsi sistematis, Sihanouk membuka dua kasino—di Phnom Penh dan Sihanoukville—pada bulan Januari 1969. Meskipun kasino tersebut berhasil meraih keuntungan sejumlah 700 juta riel pada tahun tersebut, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tajam terhadap jumlah kebangkrutan dan bunuh diri. Pada bulan Agustus 1969, Lon Nol kembali diangkat menjadi Perdana Menteri, dengan Sisowath Sirik Matak sebagai deputinya. Dua bulan kemudian, Lon Nol meninggalkan Kamboja untuk mendapatkan perawatan medis, menugaskan Sirik Matak menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu. Antara bulan Oktober dan Desember 1969, Sirik Matak melakukan beberapa perubahan kebijakan yang berseberangan dengan keinginan Sihanouk, seperti memperbolehkan bank-bank swasta dibuka kembali di negara tersebut dan mendevaluasi riel. Ia juga meminta para duta besar untuk melayangkan pesan kepada Lon Nol secara langsung, yang membuat Sihanouk menjadi naik pitam. Pada awal Januari 1970, Sihanouk meninggalkan Kamboja untuk perawatan medis di Prancis. Tak lama setelah ia pergi, Sirik Matak mengambil kesempatan untuk menutup kasino-kasino.

Penggulingan dari jabatan, GRUNK dan tahun-tahun Khmer Merah