Jelaskan Politik dari Liechtenstein

Liechtenstein merupakan negara demokrasi langsung, di mana pemilih dapat mengusulkan dan mengesahkan amandemen konstitusi dan undang-undang secara independen dari badan legislatif. Konstitusi Liechtenstein diadopsi pada Maret 2003, menggantikan konstitusi 1921. Konstitusi tahun 1921 telah menetapkan Liechtenstein sebagai monarki konstitusional yang dipimpin oleh Pangeran yang berkuasa dari Rumah Pangeran Liechtenstein; sistem parlementer digunakan, meskipun Pangeran yang berkuasa mempertahankan otoritas politik yang substansial.

Pangeran yang berkuasa adalah Kepala Negara dan mewakili Liechtenstein dalam hubungan internasionalnya (walaupun Swiss mengambil tanggung jawab atas sebagian besar hubungan diplomatik Liechtenstein). Pangeran dapat memveto undang-undang yang diadopsi oleh parlemen. Pangeran dapat mengadakan referendum, mengusulkan undang-undang baru, dan membubarkan parlemen, meskipun pembubaran parlemen dapat dilakukan melalui referendum.

Kewenangan eksekutif dipegang oleh pemerintah tinggi yang terdiri dari kepala pemerintahan (perdana menteri) dan empat anggota dewan pemerintah (menteri). Kepala pemerintahan dan menteri lainnya diangkat oleh Pangeran atas usul parlemen dan dengan persetujuannya, serta mencerminkan keseimbangan partai-partai di parlemen. Konstitusi menetapkan bahwa setidaknya dua anggota pemerintah dipilih dari masing-masing dua wilayah tersebut. Para anggota pemerintah secara kolektif dan individual bertanggung jawab kepada parlemen; parlemen dapat meminta Pangeran untuk mencopot seorang menteri atau seluruh pemerintahan.

Kewenangan legislatif dipegang oleh Landtag unikameral, yang terdiri dari 25 anggota yang dipilih untuk masa jabatan maksimal empat tahun menurut formula perwakilan proporsional. Lima belas anggota dipilih dari Oberland (Negara atau wilayah Atas) dan sepuluh dari Unterland (Negara atau wilayah Bawah). Partai-partai harus menerima setidaknya 8% suara nasional untuk memenangkan kursi di parlemen, yaitu cukup untuk dua kursi di badan legislatif dengan 25 kursi. Parlemen mengusulkan dan menyetujui pemerintahan, yang ditunjuk secara resmi oleh Pangeran. Parlemen juga dapat memberikan mosi tidak percaya pada seluruh pemerintah atau anggota individu.

Parlemen memilih dari antara para anggotanya "Landesausschuss" (Komite Nasional) yang terdiri dari presiden parlemen dan empat anggota tambahan. Komite Nasional bertugas melakukan fungsi pengawasan parlemen. Parlemen dapat menyerukan referendum tentang undang-undang yang diusulkan. Parlemen berbagi wewenang untuk mengusulkan undang-undang baru dengan Pangeran dan dengan jumlah warga negara yang diperlukan untuk memulai referendum.

Otoritas yudisial berada di Pengadilan Daerah di Vaduz, Pengadilan Tinggi Pangeran di Vaduz, Mahkamah Agung Pangeran, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Negara mengatur kesesuaian undang-undang dengan konstitusi dan memiliki lima anggota yang dipilih oleh parlemen.

Pada 1 Juli 1984, Liechtenstein menjadi negara terakhir di Eropa yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Referendum tentang hak pilih perempuan, di mana hanya laki-laki yang boleh berpartisipasi, disetujui dengan 51,3% suara.