Jelaskan Politik dari Bahrain

Bahrain ialah sebuah negara yang menjalankan sistem monarki konstitusional yang dikepalai oleh raja, Syekh Hamad bin Isa Al Khalifah; kepala pemerintahan saat ini ialah Perdana Menteri Syekh Khalifah bin Salman Al Khalifah yang mengepalai anggota kabinet sebanyak 15 orang. Bahrain mengamalkan sistem dwi-perundangan yaitu Dewan Perwakilan dan Majelis Syura yang dipilih oleh raja. Kedua dewan mempunyai anggota sebanyak 40 orang. Pemilihan umum diadakan pada tahun 2002 dengan anggota parlemen bertugas selama empat tahun satu periode.

Hak politik kaum wanita di Bahrain mendapatkan satu kemajuan saat wanita diberi hak untuk memilih dan bertanding dalam pemilu nasional buat pertama kali pada pemilu tahun 2002. Walaupun tidak ada wanita terpilih dan mendapatkan kursi pada pemilihan yang didominasi oleh Shyah dan Sunni, sebagai kompensasinya enam orang calon wanita dilantik sebagai anggota dari Majelis Syura, sekaligus mewakili komunitas Yahudi dan Kristen yang terdapat disana. Menteri wanita pertama yang dilantik di Bahrain ialah Dr. Nada Haffadh sebagai Menteri Kesehatan. Ia dilantik pada tahun 2004.

Raja baru-baru ini mendirikan Dewan Makamah Agung untuk menata pengadilan-pengadilan di negara ini dan mensahkan pemisahan cabang administratif dan hukum pemerintahan.

Pada 11-12 November 2005, Bahrain menganjurkan Forum Masa Depan yang dihadiri pemimpin-pemimpin dari Timur Tengah dan negara-negara G8 dan membicarakan reformasi politik dan ekonomi di wilayah bersangkutan.