Jelaskan Struktur pemerintahan dari Kadipatèn Mangkunagaran

Pada awal pendiriannya, struktur pemerintahan masih sederhana, mengingat lahan yang dikuasai berstatus "tanah lungguh" (apanase) dari Kasunanan Surakarta. Ada dua jabatan Pepatih Dalem, masing-masing bertanggung jawab untuk urusan istana dan pemerintahan wilayah. Selain itu, Mangkunagara I sebagai Adipati Anom membawahi sejumlah Tumenggung (komandan satuan prajurit).

Pada masa pemerintahan KGPAA. Mangkunegara II, situasi politik berubah. Status kepemilikan tanah beralih dari tanah lungguh menjadi tanah vasal yang bersifat diwariskan turun-temurun. Hal ini memungkinkan otonomi yang lebih tinggi dalam pengelolaan wilayah. Perluasan wilayah juga terjadi sebanyak 1500 karya. Perubahan ini membuat diubahnya struktur jabatan langsung di bawah Adipati Anom dari dua menjadi tiga, dengan sebutan masing-masing adalah Patih Jero (Menteri utama urusan domestik istana), Patih Jaba (Menteri Utama urusan wilayah), dan Kapiten Ajudan (Menteri urusan kemiliteran).

Semenjak pemerintah KGPAA. Mangkunegara III, struktur pemerintahan menjadi tetap dan relatif lebih kompleks. Raja (Adipati Anom) semakin mandiri dalam hubungan dengan Kasunanan Surakarta. Wilayah praja dibagi menjadi tiga Kabupaten Anom (Karanganyar, Wonogiri, dan Malangjiwan) yang masing-masing dipimpin oleh seorang Wedana Gunung. Ketiga Wedana Gunung tersebut merupakan bawahan dari seorang Pepatihdalem Kadipaten Mangkunegaran. Patih tersebut juga bertanggung jawab langsung kepada Adipati Anom. Kemudian di bawah setiap Kabupaten Anom juga terdapat sejumlah Kapanewon yang dipimpin seorang Panewu.

Penyatuan administrasi bulan Agustus 1873 membuat pemerintahan otonom Kadipaten Mangkunegaran harus terintegrasi dengan pemerintahan residensial dari pemerintah  Belanda. Wilayah Kadipaten Mangkunegaran dibagi menjadi empat Kabupaten Anom (Kota Mangkunegaran, Karanganyar, Wonogiri, dan Baturetno) yang masing-masing membawahi desa/kampung.