Jelaskan Politik dari Republik Demokratik Kongo

Setelah selang waktu empat tahun antara dua konstitusi, dengan lembaga politik baru didirikan di berbagai tingkat pemerintahan, serta pembagian administratif baru untuk provinsi di seluruh negeri, sebuah konstitusi baru diberlakukan pada tahun 2006 dan politik di Republik Demokratik Kongo akhirnya menjadi republik presidensial demokratis yang stabil. Konstitusi transisi tahun 2003 telah membentuk parlemen dengan badan legislatif bikameral, yang terdiri dari Senat dan Majelis Nasional.

Senat, antara lain, bertugas menyusun konstitusi baru negara. Cabang eksekutif berada dalam kabinet beranggotakan 60 orang, dipimpin oleh seorang Presiden dan empat wakil presiden. Presiden juga merupakan Panglima Angkatan Bersenjata. Konstitusi transisional juga membentuk peradilan yang relatif independen, dipimpin oleh Mahkamah Agung dengan kekuasaan interpretasi konstitusional.