Saya mau tau Kebijakan ekonomi dari Jomo Kenyatta

Ekonomi Kenya sangat dibentuk oleh penjajahan yang pernah dialaminya. Negara tersebut bertumpu kepada sektor pertanian, sementara industrinya sangat terbatas. Ekonominya juga bergantung kepada ekspor barang primer sementara mereka mengimpor barang-barang jadi. Pada masa kepemimpinan Kenyatta, struktur ekonomi semacam ini tidak banyak berubah. Negara ini masih bergantung pada ekspor dan didominasi oleh perusahaan multinasional dan modal asing. Kebijakan ekonomi Kenyatta bersifat kapitalis dan mendukung kewirausahaan. Ia tidak benar-benar melaksanakan kebijakan sosialis; fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan bukan pada pemerataan. Pemerintah menetapkan undang-undang untuk menarik modal asing, dan mereka juga mengakui bahwa Kenya membutuhkan tenaga ahli dari luar negeri untuk membantu meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pada masa kekuasaan Kenyatta, perusahaan-perusahaan Barat menganggap Kenya sebagai tempat yang aman dan menguntungkan untuk berinvestasi; dari tahun 1964 hingga 1970, investasi dan industri asing berskala besar di Kenya hampir berlipat ganda.

Di sisi lain, Kenyatta di muka umum mengklaim bahwa ia akan mendirikan sebuah negara sosialis demokratik yang akan melakukan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 1965, ketika Thomas Mboya menjabat sebagai menteri perencanaan dan pembangunan, pemerintah mengeluarkan sebuah makalah berjudul "African Socialism and its Application to Planning in Kenya", yang secara resmi mengumandangkan komitmen negara terhadap model ekonomi "sosialis Afrika". Makalah ini mengusulkan sebuah ekonomi campuran dengan peranan yang penting dari modal swasta, sementara pemerintah Kenyatta menyatakan bahwa mereka hanya akan mempertimbangkan nasionalisasi apabila keamanan nasional memang terancam. Kritikus dari sayap kiri menyerangnya karena "sosialisme Afrika" yang dikemukakan dalam dokumen tersebut tidak benar-benar beralih dari ekonomi kolonial.

Sektor pertanian dan industri Kenya didominasi oleh orang kulit putih, sementara perdagangannya dikuasai oleh orang India; salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Kenyatta adalah upaya agar ekonomi Kenya dikendalikan oleh penduduk asli. Orang-orang kulit hitam semakin banyak yang tidak menyukai dominasi orang India di sektor usaha kecil, dan pemerintah Kenyatta juga menekan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang India dengan maksud untuk menggantikannya dengan usaha-usaha yang dimiliki oleh orang Afrika. Sebuah makalah pemerintah dari tahun 1965 menjanjikan "afrikanisasi" terhadap ekonomi Kenya, dan pemerintah juga semakin menggalakkan "kapitalisme kulit hitam". Pemerintah mendirikan Industrial and Commercial Development Corporation untuk memberikan pinjaman kepada usaha milik kulit hitam, dan mengamankan 51% saham di Kenya National Assurance Company. Pada tahun 1965, pemerintah mendirikan Kenya National Trading Corporation agar penduduk asli dapat menguasai perdagangan komoditas-komoditas penting, sementara Trade Licensing Act 1967 mengatur bahwa mereka yang bukan warga negara tidak boleh terlibat dalam perdagangan beras, gula, dan jagung. Pada dasawarsa 1970-an, perdagangan sabun, semen, dan tekstil juga tidak boleh dirambah oleh orang asing. Orang-orang India yang memiliki kewarganegaraan Britania terkena dampak dari kebijakan ini. Antara akhir tahun 1967 dan awal tahun 1968, semakin banyak orang India Kenya yang pindah ke Britania; pada Februari 1968, banyak dari mereka yang pindah sebelum perubahan undang-undang di Britania Raya mencabut hak mereka untuk melakukan hal tersebut. Kenyatta sendiri tidak bersimpati kepada mereka yang pergi dari Kenya.

Pada masa kepemimpinan Kenyatta, korupsi merajalela di pemerintahan dan dunia usaha. Kenyatta dan keluarganya terkait dengan tindakan korupsi, dan mereka memperkaya diri mereka dengan membeli properti dalam jumlah besar setelah tahun 1963. Pemerolehan properti di Provinsi Pusat, Provinsi Rift Valley, dan Provinsi Pesisir telah membuat murka orang-orang Kenya yang tak memiliki lahan. Keluarganya memanfaatkan jabatan presiden yang dimiliki oleh Kenyatta untuk menyingkirkan halangan administratif atau hukum demi upaya mereka untuk mendapatkan properti. Keluarga Kenyatta juga menanamkan banyak modal dalam usaha hotel di pesisir, dan Kenyatta sendiri adalah pemilik Leonard Beach Hotel. Usaha-usaha lain yang juga dirambah oleh keluarga Kenyatta adalah penambangan mirah delima (batu rubi) di Taman Nasional Tsavo, usaha kasino, perdagangan arang (yang mengakibatkan penggundulan hutan), dan perdagangan gading. Media Kenya (yang kebanyakan pro-Kenyatta) tidak menggali isu ini; baru setelah Kenyatta meninggal mulai muncul laporan mengenai korupsi yang dilakukan oleh keluarganya. Laporan mengenai korupsi yang dilakukan oleh keluarga Kenyatta lebih diketahui di Britania Raya pada masa itu, walaupun banyak sahabatnya di Britania (termasuk McDonald dan Brockway) yang meyakini bahwa Kenyatta tidak terlibat secara langsung.

Reformasi lahan, kesehatan, dan pendidikan

Isu kepemilikan lahan menjadi salah satu keluhan terbesar rakyat Kenya terhadap penjajah Britania. Sebagai bagian dari perundingan di Lancaster House, pemerintah Britania bersedia memberikan £27 juta kepada Kenya untuk membeli lahan orang kulit putih dan kemudian membagikannya kepada penduduk asli. Untuk memudahkan proses peralihan ini, Kenyatta menunjuk Bruce McKenzie (seorang petani kulit putih) sebagai Menteri Pertanian dan Lahan. Pemerintahan Kenyatta mendukung pendirian perusahaan pembeli lahan swasta yang sering kali dikepalai oleh seorang politikus. Pemerintah menjual atau menyewakan lahan kepada perusahaan-perusahaan ini, yang kemudian dibagi-bagi oleh para pemilik sahamnya. Dengan cara ini, program redistribusi lahan pada masa Kenyatta menguntungkan para pendukung utama partai penguasa. Kenyatta sendiri memperluas lahan yang ia miliki di Gatundu. Orang Kenya yang mengklaim lahan atas dasar kepemilikan oleh nenek moyang mendapati bahwa lahan tersebut malah diserahkan kepada orang lain. Maka orang-orang mulai mengutuk program redistribusi ini; pada tahun 1969, seorang anggota parlemen yang bernama Jean-Marie Seroney mengecam penjualan lahan milik suku Nandi di daerah Rift Valley kepada pihak yang bukan Nandi, dan ia menyebut hal ini sebagai "penjajahan Kenyatta di daerah Rift".

Pada masa pemerintahan Kenyatta, semakin banyak orang desa yang pindah ke kota, salah satunya akibat tingkat pengangguran yang tinggi di pedesaan. Akibatnya, tingkat pengangguran di daerah perkotaan semakin memburuk. Jumlah perumahan di kota juga tidak cukup untuk menampung mereka, alhasil muncul permukiman-permukiman kumuh dan tingkat kejahatan juga meningkat. Kenyatta mencoba menghentikan perpindahan dari desa ke kota, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Pemerintahan Kenyatta sangat ingin mengendalikan serikat buruh di Kenya karena mereka takut serikat-serikat ini dapat mengganggu jalannya ekonomi. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya skema-skema kesejahteraan sosial alih-alih lembaga industri tradisional, dan pada tahun 1965 pemerintah mengubah Kenya Federation of Labour menjadi Central Organization of Trade (COT), sebuah lembaga yang sangat dikendalikan oleh pemerintah. Mogok kerja tidak boleh dilakukan di Kenya tanpa izin dari COT. Pemerintah juga mengambil tindakan untuk mengafrikanisasi para pegawai negeri, dan pada pertengahan tahun 1967 persentase pegawai negeri yang berasal dari penduduk asli Afrika sudah mencapai 91%. Pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an, sektor publik berkembang lebih cepat daripada sektor swasta. Pertumbuhan sektor publik membantu mendorong pertumbuhan kelas menengah dari kalangan penduduk asli di Kenya.

Pada masa pemerintahan Kenyatta, fasilitas pendidikan juga terus ditingkatkan. Pada Juni 1963, Kenyatta memerintahkan kepada Komisi Ominda untuk menentukan kerangka yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan Kenya. Laporan yang dihasilkan menetapkan tujuan jangka panjang untuk mewujudkan pendidikan dasar yang gratis untuk semua, tetapi lembaga ini juga menyatakan bahwa pemerintah perlu memusatkan perhatiannya pada pendidikan menengah dan tinggi untuk memfasilitasi pelatihan penduduk asli Afrika yang dapat mengisi jabatan pegawai negeri dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang memerlukan pendidikan tinggi. Antara tahun 1964 hingga 1966, jumlah sekolah dasar di Kenya bertambah 11,6%, dan jumlah sekolah menengah bertambah 80%. Pada saat Kenyatta menjemput ajalnya, universitas pertama Kenya (Universitas Nairobi dan Universitas Kenyatta) sudah didirikan. Walaupun Kenyatta meninggal sebelum dapat mewujudkan pendidikan dasar yang gratis untuk semua, negara ini telah mengalami kemajuan dalam hal tersebut: 85% anak-anak Kenya menerima pendidikan dasar, dan dalam waktu satu dasawarsa setelah kemerdekaan, sekolah-sekolah Kenya telah melatih cukup banyak penduduk asli Afrika untuk mengisi jabatan pegawai negeri.

Hal lain yang menjadi prioritas bagi pemerintah Kenyatta adalah layanan kesehatan. Tujuan jangka panjang pemerintahan Kenyatta adalah mendirikan sistem layanan medis yang gratis untuk semua. Dalam jangka pendek, pemerintah ingin meningkatkan jumlah dokter dan perawat sembari mengurangi jumlah tenaga medis dari luar negeri. Pada tahun 1965, pemerintah menyediakan layanan medis gratis untuk pasien rawat jalan dan anak-anak. Pada saat Kenyatta meninggal dunia, sebagian besar orang Kenya dapat mengakses layanan kesehatan yang lebih baik bila dibandingkan dengan zaman kolonial. Sebelum Kenya merdeka, rata-rata harapan hidup di negara tersebut hanya 45, tetapi pada akhir dasawarsa 1970-an angkanya sudah meningkat menjadi 55, yang merupakan angka harapan hidup tertinggi kedua di Afrika Sub-Sahara. Berkat layanan medis yang semakin baik, tingkat kematian juga menurun sementara tingkat kelahiran tetap tinggi, akibatnya jumlah penduduk Kenya tumbuh pesat; dari tahun 1962 hingga 1979, pertumbuhan penduduk Kenya hampir mencapai 4% dalam setahun, yang merupakan tingkat pertumbuhan tertinggi di dunia pada masa itu. Hal ini memberatkan pelayanan sosial; pemerintah Kenyatta berupaya menggalakkan program keluarga berencana untuk menekan angka kelahiran, tetapi upaya ini tidak terlalu berhasil.