Jelaskan Tata usaha negara dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

1/Yur/TUN/2018: Perbaikan terhadap keputusan tata usaha negara yang keliru oleh pejabat tata usaha negara sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pejabat tersebut, tidak boleh merugikan kepentingan pihak lain yang memperoleh keputusan dengan cara yang sah dan itikad baik.

2/Yur/TUN/2018: Dalam hal kepastian hak atau status hukum seseorang telah jelas melalui putusan pengadilan perdata, pengadilan pidana maupun putusan pengadilan tata usaha negara yang sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi apabila terjadi benturan antara kaidah hukum substantif dengan kaidah hukum formal, maka hakim tata usaha negara harus lebih mengutamakan keadilan substantif.

3/Yur/TUN/2018: Ketentuan yang ada di dalam kontrak karya merupakan lex specialis dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.