Jelaskan Negosiasi lebih lanjut dari Transnistria

Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) sedang mencoba untuk memfasilitasi penyelesaian yang dinegosiasikan. Di bawah naungan OSCE, pada 8 Mei 1997, presiden Moldova Petru Lucinschi dan presiden Transnistria Igor Smirnov, menandatangani memorandum tentang prinsip-prinsip normalisasi hubungan antara Republik Moldova dan Transnistria, juga dikenal sebagai Memorandum Primakov, mempertahankan pembentukan hubungan hukum dan negara, meskipun ketentuan memorandum ditafsirkan berbeda oleh pemerintah Moldova dan Transnistria.

Pada November 2003, Dmitry Kozak, seorang penasihat presiden Rusia Vladimir Putin, mengusulkan sebuah memorandum tentang pembentukan negara bagian federal, dengan Moldova memegang mayoritas dan Transnistria menjadi bagian minoritas dari federasi.

Kemudian peristiwa tersebut dikenal sebagai memorandum Kozak, hal itu juga lantas tak sesuai dengan posisi Transnistria yang mencari status yang sama antara Transnistria dan Moldova. Tak lama setelah itu Moldova memberi Transnistria hak veto atas perubahan konstitusi di masa depan; ini mendorong Transnistria untuk menandatanganinya.

Presiden Moldova Vladimir Voronin awalnya mendukung rencana tersebut, tetapi menolak untuk menandatanganinya setelah oposisi internal dan tekanan internasional dari OSCE dan Amerika Serikat, dan setelah Rusia menyetujui permintaan Transnistria untuk mempertahankan kehadiran militer Rusia selama 20 tahun ke depan sebagai jaminan untuk federasi yang dimaksud.

Format 5+2 (atau pembicaraan 5+2; disusun oleh Transnistria, Moldova, Ukraina, Rusia, dan OSCE, ditambah Amerika Serikat serta Uni Eropa sebagai pengamat eksternal) untuk negosiasi dimulai pada tahun 2005 untuk menangani masalah, tetapi tanpa hasil selama bertahun-tahun karena ditangguhkan. Pada bulan Februari 2011, dimulai lagi di Wina, Austria.

Setelah aneksasi Krimea oleh Federasi Rusia pada Maret 2014, kepala parlemen Transnistria meminta untuk bergabung dengan Rusia.