Jelaskan Politik dari Jibuti

Politik Jibuti berlangsung dalam kerangka republik demokrasi perwakilan presidensial, di mana kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Pemerintah dan Majelis Nasional. Sistem partai dan legislatif didominasi oleh Perhimpunan Rakyat untuk Kemajuan Sosialis. Pada bulan April 2010, amandemen konstitusi baru disetujui.

Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan dipilih langsung untuk masa jabatan tunggal enam tahun. Pemerintah dipimpin oleh Presiden, yang menunjuk Perdana Menteri dan Dewan Menteri atas usul yang terakhir.

Presiden, Ismail Omar Guelleh, adalah tokoh terkemuka dalam politik Jibuti—kepala negara dan panglima tertinggi. Presiden menjalankan kekuasaan eksekutifnya dibantu oleh orang yang ditunjuknya, Perdana Menteri, Abdoulkader Kamil Mohamed. Dewan Menteri (kabinet) bertanggung jawab dan dipimpin oleh presiden.

Majelis Nasional (sebelumnya Kamar Deputi) adalah badan legislatif negara, yang terdiri dari 65 anggota yang dipilih setiap lima tahun. Meskipun unikameral, Konstitusi menetapkan pembentukan Senat.

Sistem peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sistem hukumnya merupakan perpaduan antara hukum perdata Perancis dan hukum adat (Xeer) dari masyarakat Somalia dan Afar.