Jelaskan Kongo Belgia (1908–1960) dari Republik Demokratik Kongo

Pada tahun 1908, parlemen Belgia, meskipun awalnya enggan, tunduk pada tekanan internasional (terutama dari Britania Raya) dan mengambil alih Negara Bebas Kongo dari Raja Leopold II. Pada tanggal 18 Oktober 1908, parlemen Belgia mendukung pencaplokan Kongo sebagai koloni Belgia. Kekuasaan eksekutif jatuh ke tangan menteri urusan kolonial Belgia, dibantu oleh Dewan Kolonial (Conseil Colonial) (keduanya berlokasi di Brussel). Parlemen Belgia menjalankan otoritas legislatif atas Kongo Belgia. Pada tahun 1923 ibu kota kolonial pindah dari Boma ke Léopoldville, sekitar 300 kilometer (190 mil) lebih jauh ke hulu ke pedalaman.

Transisi dari Negara Bebas Kongo ke Kongo Belgia adalah jeda, tetapi juga menampilkan tingkat kontinuitas yang besar. Gubernur jenderal terakhir Negara Bebas Kongo, Baron Théophile Wahis, tetap menjabat di Kongo Belgia dan sebagian besar pemerintahan Leopold II bersamanya. Membuka Kongo dan kekayaan alam dan mineralnya bagi ekonomi Belgia tetap menjadi motif utama ekspansi kolonial – namun, prioritas lain, seperti perawatan kesehatan dan pendidikan dasar, perlahan menjadi penting.

Administrator kolonial memerintah wilayah dan sistem hukum ganda (sistem pengadilan Eropa dan satu lagi pengadilan adat, tribunaux indigènes). Pengadilan adat hanya memiliki kekuasaan yang terbatas dan tetap berada di bawah kendali yang kuat dari pemerintah kolonial. Otoritas Belgia tidak mengizinkan aktivitas politik apa pun di Kongo, dan Force Publique menghentikan segala upaya pemberontakan.

Kongo Belgia terlibat langsung dalam dua perang dunia. Selama Perang Dunia I (1914–1918), pertikaian awal antara Force Publique dan tentara kolonial Jerman di Afrika Timur Jerman berubah menjadi perang terbuka dengan invasi bersama Anglo-Belgia-Portugis ke wilayah kolonial Jerman pada tahun 1916 dan 1917 selama kampanye Afrika Timur. Force Publique memperoleh kemenangan penting ketika berbaris ke Tabora pada bulan September 1916 di bawah komando Jenderal Charles Tombeur setelah pertempuran sengit.

Setelah tahun 1918, Belgia diberi penghargaan atas partisipasi Force Publique dalam kampanye Afrika Timur dengan mandat Liga Bangsa-Bangsa atas koloni Ruanda-Urundi yang sebelumnya merupakan koloni Jerman. Selama Perang Dunia II, Kongo Belgia menyediakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah Belgia di pengasingan di London, dan Force Publique kembali berpartisipasi dalam kampanye Sekutu di Afrika. Pasukan Belgia Kongo di bawah komando perwira Belgia terutama berperang melawan tentara kolonial Italia di Ethiopia di Asosa, Bortaï dan Saïo di bawah Mayor Jenderal Auguste-Eduard Gilliaert.

Kemerdekaan dan krisis politik (1960-1965)

Pada Mei 1960, gerakan nasionalis yang berkembang, Gerakan Nasional Kongolai yang dipimpin oleh Patrice Lumumba, memenangkan pemilihan parlemen. Lumumba menjadi Perdana Menteri pertama Republik Demokratik Kongo, yang kemudian dikenal sebagai Republik Kongo, pada 24 Juni 1960. Parlemen memilih Joseph Kasa-Vubu sebagai presiden, dari partai Alliance des Bakongo (ABAKO). Partai lain yang muncul yakni Partai Solidaritas Afrika yang dipimpin oleh Antoine Gizenga dan Parti National du Peuple yang dipimpin oleh Albert Delvaux dan Laurent Mbariko.

Kongo Belgia mencapai kemerdekaan pada 30 Juni 1960 dengan nama "République du Congo" ("Republik Kongo"). Karena koloni Prancis, Kongo Tengah (Moyen Congo) juga memilih nama "Republik Kongo" setelah mencapai kemerdekaannya, kedua negara ini lebih dikenal sebagai "Kongo-Léopoldville" dan "Kongo-Brazzaville", yang merujuk pada ibu kota mereka.

Tak lama setelah kemerdekaan, Force Publique memberontak dan pada 11 Juli provinsi Katanga (dipimpin oleh Moïse Tshombe) dan Kasai Selatan terlibat dalam perjuangan pemisahan diri melawan kepemimpinan baru. Sebagian besar dari 100.000 orang Eropa yang tetap tinggal setelah kemerdekaan meninggalkan negara itu, membuka jalan bagi orang Kongo untuk menggantikan elit militer dan administrasi Eropa. Setelah PBB menolak permintaan bantuan Lumumba untuk menghentikan gerakan separatis, Lumumba meminta bantuan dari Uni Soviet, yang menerima dan mengirim pasokan dan penasihat militer. Pada tanggal 23 Agustus, angkatan bersenjata Kongo menyerbu Kasai Selatan. Lumumba diberhentikan dari jabatannya pada tanggal 5 September 1960 oleh Kasavubu yang secara terbuka menyalahkannya atas pembantaian yang dilakukan oleh angkatan bersenjata di Kasai Selatan dan karena melibatkan Soviet di negara tersebut. Lumumba menyatakan tindakan Kasavubu inkonstitusional dan krisis antara kedua pemimpin berkembang.

Pada 14 September Kolonel Joseph Mobutu, dengan dukungan AS dan Belgia, mencopot Lumumba dari jabatannya. Pada tanggal 17 Januari 1961, Lumumba diserahkan kepada pihak berwenang Katangan dan dieksekusi oleh pasukan Katatangan yang dipimpin Belgia. Penyelidikan oleh Parlemen Belgia pada tahun 2001 menemukan Belgia "bertanggung jawab secara moral" atas pembunuhan Lumumba dan negara tersebut secara resmi meminta maaf atas perannya dalam kematian Lumumba.

Pada tanggal 18 September 1961, dalam negosiasi gencatan senjata yang sedang berlangsung, kecelakaan pesawat di dekat Ndola mengakibatkan kematian Dag Hammarskjöld, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta  semua penumpang berjumlah 15 orang, memicu krisis suksesi. Di tengah kebingungan dan kekacauan yang meluas, pemerintahan sementara dipimpin oleh para teknisi (Collge des commissaires généraux). Pemisahan Katangan berakhir pada Januari 1963 dengan bantuan pasukan PBB. Beberapa pemerintahan berumur pendek seperti Joseph Ileo, Cyrille Adoula, dan Moise Kapenda Tshombe mengambil alih dengan cepat.

Sementara itu, di timur negara itu, pemberontak yang didukung Soviet dan Kuba yang disebut Simbas bangkit, mengambil sejumlah besar wilayah dan memproklamirkan "Republik Rakyat Kongo" komunis di Stanleyville. Simbas didorong keluar dari Stanleyville pada November 1964 selama Operasi Dragon Rouge, sebuah operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Belgia dan Amerika untuk menyelamatkan ratusan sandera. Pasukan pemerintah Kongo sepenuhnya mengalahkan pemberontak Simba pada November 1965.

Lumumba sebelumnya telah menunjuk kepala staf Mobutu dari tentara Kongo yang baru, Armée Nationale Congolaise. Mengambil keuntungan dari krisis kepemimpinan antara Kasavubu dan Tshombe, Mobutu mengumpulkan cukup banyak dukungan di dalam tentara untuk melancarkan kudeta. Sebuah referendum konstitusional tahun sebelum kudeta Mobutu tahun 1965 mengakibatkan nama resmi negara itu diubah menjadi "Republik Demokratik Kongo." Pada tahun 1971 Mobutu mengubah namanya lagi, kali ini menjadi "Republik Zaire".

Kediktatoran Mobutu dan Zaire (1965–1997)

Mobutu mendapat dukungan kuat dari Amerika Serikat karena penentangannya terhadap komunisme. AS percaya bahwa pemerintahannya akan berfungsi sebagai counter yang efektif untuk gerakan komunis di Afrika. Sebuah sistem partai tunggal didirikan dan Mobutu menyatakan dirinya sebagai kepala negara. Dia secara berkala mengadakan pemilihan di mana dia adalah satu-satunya kandidat. Meskipun perdamaian dan stabilitas relatif tercapai, pemerintah Mobutu bersalah atas pelanggaran berat hak asasi manusia, represi politik, kultus kepribadian, dan korupsi.

Pada akhir tahun 1967, Mobutu telah berhasil menetralisir lawan dan saingan politiknya, baik dengan mengkooptasi mereka ke dalam rezimnya, menangkap mereka, atau membuat mereka impoten secara politik. Sepanjang akhir 1960-an, Mobutu terus mengocok pemerintahannya dan menggilir pejabat masuk dan keluar kantor untuk mempertahankan kendali. Kematian Joseph Kasa-Vubu pada April 1969 memastikan bahwa tidak ada orang dengan kredensial Republik Pertama yang dapat menantang pemerintahannya. Pada awal 1970-an, Mobutu berusaha untuk menegaskan Zaire sebagai negara Afrika terkemuka. Dia sering bepergian melintasi benua sementara pemerintah menjadi lebih vokal tentang masalah Afrika, terutama yang berkaitan dengan wilayah selatan. Zaire menjalin hubungan semi-klien dengan beberapa negara bagian Afrika yang lebih kecil, terutama Burundi, Chad, dan Togo.

Korupsi menjadi begitu umum sehingga istilah le mal Zairois atau "penyakit Zairian", yang berarti korupsi besar-besaran, pencurian dan salah urus, diciptakan, dilaporkan oleh Mobutu. Bantuan internasional, paling sering dalam bentuk pinjaman, memperkaya Mobutu sementara ia membiarkan infrastruktur nasional seperti jalan rusak yang tinggal seperempat dari apa yang telah ada pada tahun 1960. Zaire menjadi kleptokrasi karena Mobutu dan rekan-rekannya menggelapkan dana pemerintah.

Dalam kampanye untuk mengidentifikasi dirinya dengan nasionalisme Afrika, mulai 1 Juni 1966, Mobutu mengganti nama kota-kota negara: Léopoldville menjadi Kinshasa (negara itu dikenal sebagai Kongo-Kinshasa), Stanleyville menjadi Kisangani, Elisabethville menjadi Lubumbashi, dan Coquilhatville menjadi Mbandaka. Pada tahun 1971, Mobutu mengganti nama negara Republik Zaire, perubahan nama keempat dalam sebelas tahun dan keenam secara keseluruhan. Sungai Kongo berganti nama menjadi Sungai Zaire.

Selama tahun 1970-an dan 1980-an, Mobutu diundang untuk mengunjungi Amerika Serikat dalam beberapa kesempatan, bertemu dengan Presiden AS Richard Nixon, Ronald Reagan, dan George H. W. Bush. Setelah pembubaran Uni Soviet, hubungan AS dengan Mobutu mendingin, karena ia tidak lagi dianggap perlu sebagai sekutu Perang Dingin. Lawan dalam Zaire meningkatkan tuntutan untuk reformasi. Suasana ini berkontribusi pada Mobutu yang mendeklarasikan Republik Ketiga pada tahun 1990, yang konstitusinya seharusnya membuka jalan bagi reformasi demokrasi. Reformasi ternyata sebagian besar kosmetik. Mobutu terus berkuasa sampai angkatan bersenjata memaksanya untuk melarikan diri pada tahun 1997. "Dari tahun 1990 hingga 1993, Amerika Serikat memfasilitasi upaya Mobutu untuk membajak perubahan politik", tulis seorang akademisi, dan "juga membantu pemberontakan Laurent-Desire Kabila yang menggulingkan Rezim Mobutu."

Pada bulan September 1997, Mobutu meninggal semasa pengasingan di Maroko.

Perang benua dan sipil (1996–2007)

Pada tahun 1996, setelah Perang Saudara Rwanda dan genosida serta naiknya pemerintahan pimpinan Tutsi di Rwanda, pasukan milisi Hutu Rwanda (Interahamwe) melarikan diri ke Zaire timur dan menggunakan kamp-kamp pengungsi sebagai pangkalan untuk menyerang Rwanda. Mereka bersekutu dengan Angkatan Bersenjata Zairian untuk melancarkan kampanye melawan etnis Tutsi Kongo di Zaire timur.

Sebuah koalisi tentara Rwanda dan Uganda menyerbu Zaire untuk menggulingkan pemerintah Mobutu, meluncurkan Perang Kongo Pertama. Koalisi bersekutu dengan beberapa tokoh oposisi, yang dipimpin oleh Laurent-Désiré Kabila, menjadi Aliansi Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Kongo. Pada tahun 1997 Mobutu melarikan diri dan Kabila berbaris ke Kinshasa, menyebut dirinya sebagai presiden dan mengembalikan nama negara ke Republik Demokratik Kongo.

Kabila kemudian meminta agar pasukan militer asing kembali ke negaranya sendiri. Pasukan Rwanda mundur ke Goma dan meluncurkan gerakan militer pemberontak baru yang dipimpin Tutsi yang disebut Rassemblement Congolais pour la Demokratie untuk melawan Kabila, sementara Uganda menghasut pembentukan gerakan pemberontak yang disebut Gerakan untuk Pembebasan Kongo yang dipimpin oleh panglima perang Kongo Jean -Pierre Bemba. Kedua gerakan pemberontak, bersama dengan pasukan Rwanda dan Uganda, memulai Perang Kongo Kedua dengan menyerang tentara RDK pada tahun 1998. Militer Angola, Zimbabwe, dan Namibia memasuki permusuhan di pihak pemerintah.

Kabila dibunuh pada tahun 2001. Putranya Joseph Kabila menggantikannya  dan menyerukan pembicaraan damai multilateral. Penjaga perdamaian PBB, MONUC, sekarang dikenal sebagai MONUSCO, tiba pada April 2001. Pada 2002-03 Bemba melakukan intervensi di Republik Afrika Tengah atas nama mantan presidennya, Ange-Félix Patassé. Pembicaraan menghasilkan kesepakatan damai dimana Kabila akan berbagi kekuasaan dengan mantan pemberontak. Pada Juni 2003 semua tentara asing kecuali Rwanda telah ditarik keluar dari Kongo. Sebuah pemerintahan transisi dibentuk sampai setelah pemilihan. Sebuah konstitusi disetujui oleh para pemilih dan pada 30 Juli 2006 RDK mengadakan pemilihan multi-partai pertamanya. Ini adalah pemilihan nasional bebas pertama sejak tahun 1960 yang diyakini banyak orang akan menandai berakhirnya kekerasan di wilayah tersebut. Namun, perselisihan hasil pemilu antara Kabila dan Bemba berubah menjadi bentrokan antara pendukung mereka di Kinshasa. MONUC mengambil alih kota. Pemilihan baru berlangsung pada Oktober 2006, yang dimenangkan Kabila, dan pada Desember 2006 ia dilantik sebagai presiden.