Tolong jelaskan mengenai Status hukum dari Fertilisasi in vitro

Instansi-instansi pemerintah di Tiongkok meloloskan larangan penggunaan IVF pada tahun 2003 bagi wanita yang tidak menikah dan pasangan dengan penyakit-penyakit menular tertentu.

Negara-negara Muslim Sunni umumnya memperbolehkan IVF di antara pasangan-pasangan yang telah menikah selama dilakukan dengan sel sperma dan sel-sel telur mereka masing-masing, tetapi tidak dengan sel-sel telur donor dari pasangan lain. Namun Iran, yang adalah negara Muslim Syi'ah, memiliki suatu skema yang lebih kompleks. Iran melarang donasi sel sperma tetapi mengizinkan donasi sel-sel telur yang telah dibuahi maupun belum dibuahi. Sel-sel telur yang telah dibuahi merupakan donasi dari suatu pasangan menikah kepada pasangan menikah lainnya, sedangkan sel-sel telur yang belum dibuahi merupakan sumbangan dalam konteks nikah mutah atau pernikahan sementara kepada sang ayah.

Kosta Rika melarang sepenuhnya teknologi IVF, Mahkamah Agung negara ini menyatakannya tidak konstitusional karena IVF "melanggar kehidupan". Kosta Rika dikatakan sebagai satu-satunya negara di belahan bumi barat yang sepenuhnya melarang IVF. Suatu proyek undang-undang yang dengan setengah hati dikirim oleh pemerintahan Presiden Laura Chinchilla telah ditolak oleh parlemen. Presiden Chinchilla belum pernah secara terbuka menyatakan posisinya mengenai isu IVF. Namun, mengingat pengaruh besar Gereja Katolik dalam pemerintahannya, setiap perubahan dalam status quo tampaknya sangat tidak mungkin terjadi. Kendati kerasnya tentangan keagamaan dan peranan pemerintah Kosta Rika, larangan atas IVF dibatalkan oleh Mahkamah Hak Asasi Manusia Inter-Amerika dalam suatu keputusan pada tanggal 20 Desember 2012. Mahkamah tersebut mengatakan bahwa jaminan perlindungan Kosta Rika sejak dahulu bagi setiap embrio melanggar kebebasan reproduksi pasangan-pasangan infertil karena melarang mereka menggunakan IVF, yang sering kali melibatkan pembuangan embrio-embrio yang tidak ditanamkan dalam rahim pasien. Pada tanggal 10 September 2015, Presiden Luis Guillermo Solís menandatangani sebuah dekret legalisasi fertilisasi in-vitro. Dekret tersebut dimasukkan dalam surat kabar resmi negara pada tanggal 11 September. Para penentang praktik ini sejak saat itu mengajukan gugatan hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi Kosta Rika.

Semua pembatasan utama di Australia pada wanita lajang namun infertil untuk menggunakan IVF dicabut pada tahun 2002 setelah pengajuan banding terakhir ke Pengadilan Tinggi Australia ditolak dengan alasan prosedural dalam kasus Leesa Meldrum. Suatu pengadilan federal Victoria telah memutuskan pada tahun 2000 bahwa larangan yang ada atas semua wanita lajang dan lesbian untuk menggunakan IVF merupakan diskriminasi gender. Pemerintah Victoria mengumumkan perubahan dalam hukum IVF pada tahun 2007 dengan menghilangkan pembatasan pada lesbian dan wanita lajang, sehingga menjadikan Australia Selatan satu-satunya negara bagian yang masih mempertahankan batasan tersebut.

Undang-undang federal di Amerika Serikat mencakup skrining kebutuhan dan pembatasan dalam hal donasi, tetapi umumnya tidak berpengaruh pada pasangan intim secara seksual. Namun, dokter mungkin diperlukan untuk menyediakan perawatan karena undang-undang non-diskriminasi, seperti misalnya di California. Negara bagian Tennessee mengusulkan suatu rancangan undang-undang pada tahun 2009 yang akan menetapkan donor IVF sebagai 'adopsi'. Pada sesi yang sama diusulkan rancangan undang-undang lainnya yang membatasi adopsi dari pasangan yang tidak menikah dan hidup bersama; kelompok-kelompok aktivis menyatakan bahwa meloloskan rancangan undang-undang yang pertama akan secara efektif menghentikan orang-orang yang tidak menikah untuk menggunakan IVF. Tak satu pun dari kedua rancangan undang-undang itu lolos.