Coba jelasin Catatan awal dan kartografi dari Kepulauan Spratly dong

Dalam karya Dinasti Song Zhu fan zhi oleh Zhao Rugua, terdapat nama "Seribu Li Hamparan Pasir" (Qianli Changsha, ) dan "Sepuluh Ribu Li Kolam Batu/Tempat Tidur" (Wanli Shitang , atau Wanli Shichuang ), ditafsirkan oleh beberapa orang masing-masing merujuk pada Paracel dan Spratly. Wanli Shitang juga tercatat dalam Sejarah Yuan telah dieksplorasi oleh orang Tiongkok selama dinasti Yuan yang dipimpin Mongol dan mungkin dianggap oleh mereka berada dalam batas-batas nasional mereka. Namun, Yuan juga menguasai Korea, Mongolia Luar, dan sebagian Rusia modern. Mereka juga dirujuk, kadang-kadang dengan nama yang berbeda, semasa dinasti Ming. Misalnya, dalam peta Mao Kun yang berasal dari pelayaran Cheng Ho pada awal abad ke-15, Shixing Shitang () dianggap oleh beberapa orang sebagai Spratly, namun penulis yang berbeda menafsirkan identitas pulau-pulau ini secara berbeda. Teks Ming lainnya, Haiyu (海語, On the Sea), menggunakan Wanli Changsha () untuk Spratly dan mencatat bahwa ia terletak di tenggara Wanli Shitang (Paracel). Ketika Dinasti Ming runtuh, dinasti Qing memasukkan wilayah tersebut dalam peta yang disusun pada tahun 1724, 1755, 1767, 1810, dan 1817, tetapi tidak secara resmi mengklaim yurisdiksi atas pulau-pulau ini.

Sebuah peta Vietnam dari tahun 1834 menggabungkan Kepulauan Spratly dan Paracel menjadi satu wilayah yang dikenal sebagai "Vạn Lý Trường Sa", kepulauan yang biasa dimasukkan ke dalam peta zaman (), sama dengan nama pulau Tiongkok yang disebutkan sebelumnya Wanli Changsha. Menurut Hanoi, peta Vietnam mencatat Bãi Cát Vàng (Karang Pasir Emas, mengacu pada Kepulauan Spratly dan Paracel), yang terletak di dekat pantai Vietnam tengah, pada awal tahun 1838. Dalam Phủ Biên Tạp Lục (Kronik Perbatasan) oleh sarjana Lê Quý n, baik Hoàng Sa dan Trường Sa didefinisikan sebagai milik Distrik Quảng Ngãi. Dia menggambarkannya sebagai tempat di mana produk laut dan kargo kapal karam tersedia untuk dikumpulkan. Teks Vietnam yang ditulis pada abad ke-17 merujuk pada kegiatan ekonomi yang disponsori pemerintah selama Dinasti Lê, 200 tahun sebelumnya. Pemerintah Vietnam melakukan beberapa survei geografis pulau-pulau tersebut pada abad ke-18.

Terlepas dari kenyataan bahwa Tiongkok dan Vietnam sama-sama mengklaim wilayah ini secara bersamaan, pada saat itu, tidak ada pihak yang menyadari bahwa tetangganya telah memetakan dan membuat klaim atas bentangan pulau yang sama.

Sebuah peta Eropa awal, Peta yang benar dari Laut Tiongkok tahun 1758 oleh William Herbert, memperlihatkan wilayah Kepulauan Spratly (dikenal kemudian sebagai Tanah Berbahaya) sebagian besar kosong, menunjukkan bahwa wilayah tersebut belum disurvei dengan benar, meskipun beberapa pulau dan beting di tepi baratnya ditandai (satu muncul di tempat yang sama dengan Pulau Thitu). Sejumlah peta Laut Tiongkok Selatan kemudian dibuat, tetapi peta pertama yang memberikan penggambaran yang cukup akurat dari wilayah Kepulauan Spratly (berjudul Laut Tiongkok Selatan, Lembar 1) baru diterbitkan pada tahun 1821 oleh hidrografer dari Timur. Perusahaan India James Horsburgh setelah survei oleh Kapten Daniel Ross. Edisi peta tahun 1859 kemudian menamai Pulau Spratly sebagai Pulau Badai. Pulau-pulau tersebut dikunjungi secara sporadis sepanjang abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh para pelaut dari kekuatan Eropa yang berbeda (termasuk Richard Spratly yang mengunjungi kepulauan tersebut pada tahun 1840-an dengan penangkap pausnya, Cyrus, yang setelahnya nama kelompok pulau tersebut mendapatkan nama Inggrisnya yang paling dikenal). Namun, negara-negara ini menunjukkan sedikit minat terhadap pulau-pulau itu. Pada tahun 1883, kapal Jerman mensurvei Kepulauan Spratly dan Paracel tetapi akhirnya membatalkan survei tersebut setelah menerima protes dari pemerintah Guangdong yang mewakili dinasti Qing. Tiongkok mengirim pasukan angkatan laut pada tur inspeksi pada tahun 1902 dan 1907 dan menempatkan bendera dan penanda di pulau-pulau tersebut.

Pada 1950-an, sekelompok orang mengklaim kedaulatan atas pulau-pulau itu atas nama Morton F. Meads, yang diduga merupakan keturunan Amerika dari seorang kapten angkatan laut Inggris yang memberikan namanya ke Pulau Meads (Itu Aba) pada tahun 1870-an. Dalam pernyataan tertulis yang dibuat pada tahun 1971, kelompok tersebut mengklaim mewakili Kerajaan Kemanusiaan/Republik Morac-Songhrati-Meads, yang mereka nyatakan sebagai entitas penerus Kerajaan Kemanusiaan yang didirikan antara dua perang dunia pada Pulau Meads, diduga oleh putra kapten Inggris. Klaim untuk calon bangsa mikro ini menjadi tidak aktif setelah tahun 1972, ketika beberapa anggota kelompok tenggelam akibat topan.

Konflik militer dan dialog diplomatik

Berikut ini adalah pembagian politik untuk Kepulauan Spratly yang diklaim oleh berbagai negara:

Brunei: Bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif Brunei.

Tiongkok: Bagian dari Sansha, Hainan.

Malaysia: Bagian dari negara bagian Sabah

Filipina: Bagian dari Kalayaan, provinsi Palawan

Taiwan: Bagian dari kotamadya Kaohsiung

Vietnam: Bagian dari Trường Sa, Provinsi Khánh Hòa

Pada abad ke-19, orang Eropa menemukan bahwa nelayan Tiongkok dari Hainan setiap tahun singgah di kepulauan Spratly selama beberapa bulan, sementara pada tahun 1877 Inggris menyatakan klaim hukum modern pertama atas Kepulauan Spratly.

Ketika Kepulauan Spratly dan Paracel disurvei oleh Jerman pada tahun 1883, Tiongkok mengeluarkan protes terhadap mereka. Konvensi Perbatasan Tiongkok-Vietnam tahun 1887 yang ditandatangani antara Prancis dan Tiongkok setelah Perang Tiongkok-Perancis menyatakan bahwa Tiongkok adalah pemilik pulau Spratly dan Paracel. Tiongkok mengirim pasukan angkatan laut dalam tur inspeksi pada tahun 1902 dan 1907 dan menempatkan bendera dan penanda di pulau-pulau tersebut. Negara penerus Dinasti Qing, Taiwan, mengklaim pulau Spratly dan Paracel di bawah yurisdiksi Hainan.

Pada tahun 1933, Prancis menegaskan klaimnya atas Kepulauan Spratly dan Paracel atas nama jajahannya, Indochina Prancis. Ia menduduki sejumlah Kepulauan Spratly, termasuk Pulau Taiping, membangun stasiun cuaca di dua pulau, dan mengelolanya sebagai bagian dari Indocina Prancis. Pendudukan ini diprotes oleh pemerintah Taiwan (ROC) karena Prancis mengaku menemukan nelayan Taiwan di sana ketika kapal perang Prancis mengunjungi sembilan pulau. Pada tahun 1935, pemerintah ROC juga mengumumkan klaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly. Jepang menduduki beberapa pulau pada tahun 1939 selama Perang Dunia II, dan menggunakan pulau-pulau tersebut sebagai pangkalan kapal selam untuk pendudukan Asia Tenggara. Selama pendudukan Jepang, pulau-pulau ini disebut Shinnan Shoto (), secara harfiah Kepulauan Selatan Baru, dan bersama-sama dengan Kepulauan Paracel (), mereka ditempatkan di bawah pemerintahan otoritas kolonial Jepang di Taiwan.

Jepang menduduki Kepulauan Paracel dan Spratly dari Februari 1939 hingga Agustus 1945. Jepang mencaplok Kepulauan Spratly melalui yurisdiksi Taiwan dan Paracel melalui yurisdiksi Hainan. Sebagian Kepulauan Paracel dan Spratly kembali dikuasai oleh Taiwan setelah Jepang menyerah pada 1945, karena kekuatan Sekutu menugaskan Taiwan untuk menerima penyerahan Jepang di wilayah itu, namun tidak ada penerus yang ditunjuk untuk menggantikannya di kepulauan tersebut.

Pada November 1946, Taiwan mengirim kapal angkatan laut untuk menguasai pulau-pulau tersebut setelah Jepang menyerah, termasuk pulau terbesar dan mungkin satu-satunya yang dapat dihuni, Pulau Taiping, yang dipilih sebagai pangkalannya, dan menamai pulau itu dengan nama kapal angkatan laut, Taiping. Juga setelah kekalahan Jepang pada akhir Perang Dunia II, Taiwan mengklaim kembali keseluruhan Kepulauan Spratly (termasuk Pulau Taiping) setelah menerima penyerahan pulau-pulau tersebut oleh Jepang berdasarkan Deklarasi Kairo dan Potsdam. Taiwan kemudian menempati pulau Itu Aba (Taiping) pada tahun 1946 dan memasang bendera Tiongkok. Tujuan Taiwan adalah untuk memblokir klaim Prancis. Taiwan menyusun peta yang menunjukkan klaim berbentuk U di seluruh Laut Tiongkok Selatan, memasukkan Spratly dan Paracel di wilayah Tiongkok pada tahun 1947. Jepang telah melepaskan semua klaim atas pulau-pulau tersebut dalam Perjanjian Perdamaian San Francisco 1951 bersama dengan Paracel, Pratas, dan pulau-pulau lain yang direbut dari Tiongkok, dan atas deklarasi ini, pemerintah Taiwan menegaskan kembali klaimnya atas pulau-pulau tersebut. Pasukan Kuomintang Tiongkok menarik diri dari sebagian besar Kepulauan Spratly dan Paracel setelah mereka mundur ke Taiwan dari Partai Komunis Tiongkok karena kalah dalam Perang Saudara Tiongkok dan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRC) pada 1949. Taiwan secara diam-diam menarik pasukan dari Pulau Taiping pada tahun 1950, tetapi kemudian mengembalikan mereka pada tahun 1956 sebagai tanggapan atas klaim mendadak Tomás Cloma atas pulau itu sebagai bagian dari Freedomland. Sejak tahun 2013, Pulau Taiping dikelola oleh Taiwan.

Setelah menarik garnisunnya pada tahun 1950 ketika Taiwan mengungsi ke wilayah saat ini, Tomas Cloma Filipina mencabut bendera Taiwan di Itu Aba dan mengklaim Kepulauan Spratly, namun Taiwan kembali merebut Itu Aba pada tahun 1956. Pada tahun 1946, Amerika diduga mengingatkan Filipina pada saat kemerdekaannya bahwa Kepulauan Spratly bukan wilayah Filipina, baik untuk tidak membuat marah Chiang Kai-shek di Tiongkok maupun karena Kepulauan Spratly bukan bagian dari Filipina sesuai dengan perjanjian tahun 1898 yang ditandatangani Spanyol dengan Amerika Serikat. Namun, tidak ada dokumen yang ditemukan untuk bukti tersebut. Filipina kemudian mengklaim Kepulauan Spratly pada tahun 1971 di bawah Presiden Marcos, setelah pasukan Taiwan menyerang dan menembak kapal nelayan Filipina di Itu Aba.

Garnisun Taiwan dari tahun 1946 hingga 1950 dan 1956-sekarang di Itu Aba mewakili "pendudukan efektif" di Kepulauan Spratly. Tiongkok membentuk sistem pertahanan pantai melawan bajak laut atau penyelundup Jepang.

Pada tahun 1958, Tiongkok mengeluarkan deklarasi yang mendefinisikan perairan teritorialnya meliputi Kepulauan Spratly. Perdana Menteri Vietnam Utara, Phạm Văn Đồng, mengirimkan surat resmi kepada Zhou Enlai, yang menyatakan bahwa Pemerintah Republik Demokratik Vietnam (DRV) menghormati keputusan Tiongkok mengenai batas perairan teritorial 12 nmi (22 km; 14 mil). Saat menerima prinsip 12-nmi sehubungan dengan perairan teritorial, surat tersebut tidak benar-benar membahas masalah penentuan batas teritorial yang sebenarnya. Vietnam Utara mengakui klaim Tiongkok atas Kepulauan Paracel dan Spratly selama Perang Vietnam karena didukung oleh Tiongkok. Hanya setelah memenangkan perang dan menaklukkan Vietnam Selatan, Vietnam Utara menarik kembali pengakuannya dan mengakui pengakuan mereka sebagai bagian dari cara untuk menerima bantuan dari Tiongkok dalam memerangi Amerika.

Pada tahun 1987, Tiongkok membangun infrastruktur militer kecil di Fiery Cross dengan dalih membangun stasiun pengamatan samudera dan memasang pengukur pasang surut untuk Sistem Pengamatan Permukaan Laut Global. Setelah pertempuran mematikan dengan Angkatan Laut Vietnam, Tiongkok memasang beberapa infrastruktur militer lebih banyak di terumbu karang sekitar Filipina dan pulau-pulau yang diduduki Vietnam dan ini menyebabkan meningkatnya ketegangan antara negara-negara ini dan Tiongkok mengenai status dan kepemilikan terumbu karang.

Pada tahun 1988, angkatan laut Vietnam dan Tiongkok terlibat dalam pertempuran kecil di daerah Karang Johnson Selatan (juga disebut Karang Gạc Ma di Vietnam dan Karang Yongshu di Tiongkok).

Di bawah Presiden Lee Teng-hui, Taiwan menyatakan bahwa "secara hukum, historis, geografis, atau dalam kenyataan", semua Laut Tiongkok Selatan dan pulau-pulau Spratly adalah wilayah Taiwan dan di bawah kedaulatan Taiwan, dan mengecam tindakan yang dilakukan di sana oleh Malaysia dan Filipina, dalam sebuah pernyataan pada 13 Juli 1999 yang dikeluarkan oleh kementerian luar negeri Taiwan. Klaim Taiwan dan Tiongkok "bercermin" satu sama lain; selama pembicaraan internasional yang melibatkan pulau-pulau Spratly, Tiongkok dan Taiwan bekerja sama satu sama lain karena keduanya memiliki klaim yang sama.

Tidak jelas apakah Prancis melanjutkan klaimnya atas pulau-pulau itu setelah Perang Dunia II, karena tidak ada pulau-pulau itu, selain Pulau Taiping, yang dapat dihuni. Pemerintah Vietnam Selatan mengambil alih pemerintahan Trường Sa setelah kekalahan Prancis pada akhir Perang Indocina Pertama. "Prancis menganugerahkan gelar, hak, dan klaimnya atas dua rantai pulau itu kepada Republik Vietnam (RoV) sesuai dengan Kesepakatan Jenewa", kata Nguyen Hong Thao, Persatuan Professor di Fakultas Hukum, Universitas Nasional Vietnam.

Pada tahun 1999, sebuah kapal angkatan laut Filipina (Nomor 57 – BRP Sierra Madre) sengaja kandas di dekat Beting Thomas Kedua untuk memungkinkan pendirian sebuah pos terdepan. Pada 2014 pos itu belum dihapus, dan marinir Filipina telah ditempatkan di kapal sejak pendaratan.

Bersekutunya Taiwan dan Tiongkok dalam masalah ini dipandang sebagai sebuah keuntungan bagi Tiongkok seperti kendali Taiwan atas pulau Itu Aba (Taiping) dianggap sebagai perpanjangan klaim Tiongkok atas wilayah tersebut. Taiwan dan Tiongkok sama-sama mengklaim seluruh rantai pulau, sementara semua pengklaim lainnya hanya mengklaim sebagiannya. Tiongkok telah mengusulkan kerja sama dengan Taiwan melawan semua negara lain yang mengklaim pulau-pulau itu. Anggota parlemen Taiwan telah menuntut agar Taiwan membentengi pulau Itu Aba (Taiping) dengan senjata untuk mempertahankan diri melawan Vietnam. LSM Tiongkok dan Taiwan telah menekan Taiwan untuk memperluas kemampuan militer Taiwan di pulau itu, yang menghasilkan perluasan landasan pacu pulau itu oleh Taiwan pada 2012. Tiongkok telah mendesak Taiwan untuk bekerja sama dan menawarkan Taiwan bagian sumber daya minyak dan gas sambil melawan semua penuntut saingan lainnya. Anggota parlemen Taiwan telah mengeluhkan agresi Vietnam berulang kali dan pelanggaran di Itu Aba (Taiping) Taiwan, dan Taiwan mulai memandang Vietnam sebagai musuh atas Kepulauan Spratly, bukan Tiongkok. Dewan direktur perusahaan minyak negara Taiwan, CPC Corp, Chiu Yi menyebut Vietnam sebagai "ancaman terbesar" bagi Taiwan. Landasan udara Taiwan di Taiping telah membuat Vietnam jengkel. Tiongkok memandang perluasan militer dan landasan udara Taiwan di Taiping sebagai keuntungan bagi posisi Tiongkok melawan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly mendapat keuntungan dari bobot hukum karena kehadiran Taiwan di Itu Aba, sementara Amerika di sisi lain secara teratur mengabaikan klaim Taiwan di Laut Tiongkok Selatan dan tidak menyertakan Taiwan dalam pembicaraan apapun mengenai penyelesaian sengketa untuk wilayah tersebut.

Taiwan melakukan latihan militer tembakan langsung di pulau Taiping pada September 2012; laporan mengatakan bahwa Vietnam secara eksplisit disebut oleh militer Taiwan sebagai "musuh imajiner" dalam latihan tersebut. Vietnam memprotes latihan itu sebagai pelanggaran wilayahnya dan "menyuarakan kemarahan", menuntut Taiwan segera menghentikan latihan.

Pada Mei 2011, kapal patroli Tiongkok menyerang dua kapal eksplorasi minyak Vietnam di dekat Kepulauan Spratly. Juga pada Mei 2011, kapal angkatan laut Tiongkok menembaki kapal penangkap ikan Vietnam yang beroperasi di Karang London Timur (Da Dong). Tiga kapal militer Tiongkok itu bernomor 989, 27 dan 28, dan mereka muncul bersama sekelompok kapal penangkap ikan Tiongkok. Kapal penangkap ikan Vietnam lainnya ditembak di dekat Karang Fiery Cross (Chu Thap). Komandan Penjaga Perbatasan di Provinsi Phú Yên, Vietnam, melaporkan bahwa total empat kapal Vietnam ditembaki oleh kapal angkatan laut Tiongkok. Insiden yang melibatkan pasukan Tiongkok ini memicu protes massal di Vietnam, khususnya di Hanoi dan Kota Ho Chi Minh, dan di berbagai komunitas Vietnam di Barat (seperti di California dan Paris) atas serangan terhadap warga Vietnam dan apa yang diklaim Vietnam sebagai bagian dari wilayahnya.

Pada Juni 2011, Filipina mulai secara resmi menyebut bagian Laut Tiongkok Selatan sebagai "Laut Filipina Barat" dan Tepian Reed sebagai "Bank Recto".

Pada Juli 2012, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan undang-undang perbatasan laut Vietnam dengan memasukkan Kepulauan Spratly dan Paracel.

Pada tahun 2010, dilaporkan bahwa mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, percaya bahwa Malaysia dapat memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Tiongkok melalui kerjasama, dan mengatakan bahwa Tiongkok "bukan ancaman bagi siapa pun dan tidak khawatir tentang agresi dari Tiongkok", serta menuduh Amerika Serikat memprovokasi Tiongkok dan mencoba membuat tetangga Tiongkok melawan Tiongkok. Pihak berwenang Malaysia tidak menunjukkan kekhawatiran atas Tiongkok yang melakukan latihan militer di Beting James pada Maret 2013. Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, menyatakan mereka mungkin akan bekerjasama dengan Tiongkok dan mengatakan bahwa Malaysia tidak memiliki masalah dengan Tiongkok berpatroli di Laut Tiongkok Selatan. Ia juga memberitahu ASEAN, Amerika, dan Jepang bahwa "Hanya karena kamu punya musuh, bukan berarti musuhmu adalah musuhku". Namun Malaysia tetap berusaha menjaga keseimbangan hubungan dengan negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini. Tetapi sejak Tiongkok mulai melanggar batas wilayah perairannya, Malaysia menjadi aktif dalam mengutuk Tiongkok.

Editorial situs berita Taiwan Want China Times menuduh Amerika berada di balik ledakan Mei 2014 di Laut Tiongkok Selatan, mengatakan bahwa Vietnam menabrak kapal Tiongkok pada 2 Mei di atas platform pengeboran anjungan minyak dan Filipina menahan 11 nelayan Tiongkok terjadi karena kunjungan Obama ke wilayah tersebut dan bahwa mereka dihasut oleh Amerika "di belakang layar". Want China Times mengklaim Amerika memerintahkan Vietnam pada 7 Mei untuk mengeluh tentang platform pengeboran, dan mencatat bahwa latihan militer gabungan sedang terjadi saat ini antara Filipina dan Amerika, dan juga mencatat bahwa surat kabar Amerika, New York Times, mendukung Vietnam.

Dalam serangkaian berita pada 16 April 2015, terungkap, melalui foto-foto yang diambil oleh Airbus, bahwa Tiongkok telah membangun landasan terbang di Karang Fiery Cross, salah satu pulau selatan. Landasan pacu sepanjang 10.000 kaki (3.048 m) mencakup sebagian besar pulau, dan dipandang sebagai kemungkinan ancaman strategis bagi negara-negara lain yang mengklaim pulau-pulau tersebut, seperti Vietnam dan Filipina.

Champa secara historis memiliki pengaruh besar di Laut Tiongkok Selatan. Vietnam mengalahkan kekuasaan Champa dalam invasi Champa pada tahun 1471, dan akhirnya menaklukkan sisa-sisa terakhir orang Cham dalam invasi pada tahun 1832. Seorang Cham bernama Katip Suma yang mengenyam pendidikan Islam di Kelantan menyatakan Jihad melawan Vietnam, dan berperang berlanjut sampai Vietnam menghancurkan sisa-sisa perlawanan pada tahun 1835. Organisasi Cham Front de Libération du Champa adalah bagian dari Front Persatuan untuk Pembebasan Ras Tertindas, yang mengobarkan perang melawan Vietnam untuk kemerdekaan dalam Perang Vietnam bersama dengan Montagnard dan minoritas Khmer Krom. Pemberontak FULRO terakhir yang tersisa menyerah kepada PBB pada tahun 1992.

Pemerintah Vietnam khawatir bahwa bukti pengaruh Champa atas wilayah sengketa di Laut Tiongkok Selatan akan membawa perhatian pada pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan etnis minoritas di Vietnam seperti pada pemberontakan 2001 dan 2004, dan menyebabkan isu otonomi Cham menjadi dibawa ke dalam perselisihan, karena Vietnam menaklukkan orang-orang Cham Hindu dan Muslim dalam perang pada tahun 1832.

Sarjana Jepang Taoka Shunji mengatakan dalam sebuah jurnal bahwa asumsi di antara banyak orang Jepang tentang wilayah Filipina sedang diserang oleh Tiongkok, tidak benar. Dia menunjukkan bahwa pulau-pulau Spratly bukan bagian dari Filipina, ketika AS mengakuisisi Filipina dari Spanyol dalam Perjanjian Paris pada tahun 1898, dan ketika Taiwan yang dikuasai Jepang sendiri telah mencaplok pulau-pulau Spratly pada tahun 1938, yang dikuasai AS. Filipina tidak menentang langkah tersebut dan tidak pernah menegaskan bahwa itu adalah wilayah mereka. Ia juga menunjukkan bahwa negara lain tidak perlu melakukan reklamasi tanah secara penuh karena mereka sudah menguasai pulau-pulau, dan alasan Tiongkok melakukan reklamasi lahan secara ekstensif adalah karena mereka membutuhkannya untuk membangun lapangan terbang sebab Tiongkok hanya menguasai wilayah berupa terumbu karang.

"Moro" sebagai "rakyat", digunakan untuk menggambarkan Muslim Filipina dan tanah air mereka. Nenek moyang orang moro adalah pemilik Kepulauan Spratly sebelum kedatangan penjajah Spanyol pada abad ke-16, menurut Sultan Sulu di Filipina selatan yang dilaporkan dalam sebuah surat kabar lokal. "Tiongkok tidak memiliki hak atas Kepulauan Spratly yang disebut Laut Tiongkok Selatan karena itu adalah bagian dari wilayah leluhur kami," kata Majaraj Julmuner Jannaral, petugas informasi Kesultanan, kepada Philippine Star. Kepulauan Spratly adalah bagian dari Laut Sulu (daerah bagian dalam di sekitar pulau-pulau di Filipina selatan, yang merupakan bagian dari Laut Filipina Barat (sebutan bagian dari Laut Tiongkok Selatan yang diklaim Filipina sebagai bagian dari ZEE-nya). Jannaral menyimpulkan "Eksplorasi wilayah laut dan perairan di sekitar Kepulauan Spratly, Palawan di Filipina barat daya dan Filipina selatan, adalah milik penduduk di wilayah itu". Kesultanan Sulu mengklaim hak kepemilikan bersejarah atas wilayah Kepulauan Spratly sejak sebelum era penjajahan Spanyol.

Berbagai insiden kapal penangkap ikan yang diganggu oleh kapal perang Tiongkok telah terjadi, setidaknya 2 kapal ditabrak atau tenggelam. Salah satunya adalah kapal Vietnam yang diserang oleh kapal penjaga pantai Tiongkok, dan yang lainnya adalah kapal Filipina yang ditabrak dan ditenggelamkan oleh kapal nelayan Tiongkok yang membiarkan para nelayan Filipina hanyut di laut tanpa memberikan bantuan. Para nelayan yang terdampar kemudian diselamatkan oleh kapal Vietnam.

Pada tahun 2017, Amerika Serikat meskipun tidak menjadi penuntut dalam sengketa Spratly, dilaporkan menggunakan operasi kebebasan navigasi (FONOPs) untuk menantang apa yang dianggapnya sebagai klaim maritim yang berlebihan dan ilegal dari beberapa negara Asia-Pasifik termasuk Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia , Malaysia, Maladewa, Filipina, Sri Lanka, Taiwan, dan Vietnam.

Pada tahun 2022, Vietnam menuntut agar Taiwan berhenti melakukan latihan tembakan langsung di Kepulauan Spratly.