Saya mau tau Penegakan hukum dari Hijab

Di Gaza, jihadis Palestina Kepemimpinan Bersatu (UNLU) menolak kebijakan hijab untuk wanita. Mereka juga menargetkan orang yang ingin menetapkan hijab.

Iran awalnya melarang semua jenis kerudung pada 1936, kemudian mewajibkan busana Muslim untuk wanita setelah Revolusi Islam pada 1979. Pada April 1980, wanita di kantor pemerintah dan institusi edukasi diwajibkan memakai hijab. Hukum pidana 1983 memberikan hukuman 74 cambukan untuk wanita tanpa hijab Islami (hijab shar'ee/syar'i), namun tidak mendefinisikan hijab yang sesuai.

Pada periode yang sama, ada ketegangan sekitar definisi hijab yang sesuai, yang kadang-kadang menyebabkan penganiayaan wanita yang dianggap memakai pakaian yang tidak sesuai oleh vigilante (orang main hakim sendiri). Pada 1984, jaksa publik Tehran mengumumkan bahwa aturan berbusana yang lebih ketat harus dipatuhi di tempat umum, sementara pakaian di tempat lain sebaiknya sesuai dengan standar kebanyakan orang. Regulasi baru yang dibuat pada 1988 oleh Kementerian Dalam Negeri berbasis hukum 1983 mendefinisikan pelanggaran aturan berbusana. Hukum pidana sekarang menetapkan hukuman denda atau penjara 10 hari hingga 2 bulan untuk pelanggaran kebijakan hijab di publik, namun tidak mendefinisikan bentuknya.

Penegakan aturan berbusana bertambah dan berkurang dalam periode-periode berbeda, dan banyak wanita mendorong batasnya, dan aspek kewajiban menjadi titik perdebatan antara orang konservatif dan Hassan Rouhani, yang berjabat sebagai presiden pada 2013–2021. Majelis Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta Iran untuk menjamin hak pelindung hak asasi manusia dan pengacara yang mendukung protes anti-hijab. Di institusi pemerintah dan agama, wanita harus berbusana berjenis khimar, sementara di tempat publik lain wanita umumnya memakai kerudung longgar (rousari). Pemerintah Iran mendukung dan mempromosikan jenis kerudung yang lebih ketat, dan memujinya dengan mengemukakan prinsip agama Islam dan budaya Iran pra-Islam.

Provinsi Aceh di Indonesia mewajibkan wanita Muslim memakai hijab di publik. Pemerintah Indonesia memberikan hak menetapkan Syariah kepada ulama Aceh pada 2001, sebagai kesepakatan untuk menghentikan gerakan separatis.

Kerajaan Arab Saudi secara resmi mewajibkan wanita Muslim untuk menutup rambutnya dan semua wanita untuk memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuh, namun saat ini tidak ditegakkan. Wanita Arab Saudi biasanya memakai pakaian abaya, sementara orang asing kadang-kadang memilih jaket panjang. Aturan ini dilaksanakan oleh polisi agama dan vigilante. Pada 2002, polisi agama dituduh oleh berita Arab Saudi dan internasional menghalangi penyelamatan siswa perempuan dari api karena mereka tidak memakai hijab, yang menyebabkan 15 kematian. Pada 2018, putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberi tahu CBS News bahwa hukum Arab Saudi mengharuskan wanita untuk memakai "pakaian layak dan sopan", dan wanita bebas memilih cara menaatinya.