Jabarkan Gelar pahlawan nasional dari Mangkunegara I

Pada tahun 1983, pemerintah Republik Indonesia mengangkat KGPAA. Mangkunegara I sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa kepahlawanannya dengan mendapat penghargaan Bintang Mahaputra.

Pergeseran makna dari Putra Mahkota / Pangeran Pati

Tradisi Karaton Mataram mengenai Putra Mahkota yang memakai gelar "Mangkunegara" dimulai saat putra sulung Susuhunan Amangkurat Jawi (Amangkurat IV) yaitu RM. Sura / KPA. Mangkunegara Kartasura dijadikan sebagai Pangeran Pati dengan gelar "Kangjeng Pangeran Adipati Arya Mangkunegara".

Namun ketika terjadi penggeseran kedudukan putra mahkota yang dilakukan oleh kelompok GRM. Prabasuyasa (kelak menjadi Susuhunan Pakubuwana II). Maka kedudukan gelar pangkat Pangeran Pati yang memakai nama Mangkunegara tidak dilepas, hanya saja bagian "Arya" diganti menjadi "Anom" yang berarti muda.

Penggantian nama ini sekaligus menggeser kedudukan Putra Mahkota yang tadinya harus bersyarat sebagai "Arya" yang berarti harus menguasai ilmu keprajuritan, menjadi "Anom" yang artinya tidak harus mengharuskan menguasai ilmu keprajuritan alias awam soal kemiliteran. Dan nama "Mangkunegara" pun sedikit ditambah menjadi "Hamengkunegara / Amangkunegara".

Kendati demikian, penggeseran kedudukan putra mahkota ini tidak menghilangkan jabatan di kerajaan, karena posisi KPA. Mangkunegara di Karaton Mataram tetap menjabat sebagai penasihat kerajaan seperti biasa. Namun tetap saja keberadaan KPA. Mangkunegara sebagai penasihat ini oleh kelompok oposisi poltiknya terus diupayakan penjegalan dan yang paling parah adalah berusaha melenyapkan sebagai pewaris yang sah.

Keberhasilan para oposan dalam menyingkirkan KPA. Mangkunegara selaku putra mahkota yang sah ini selanjutnya akan dibayar mahal oleh bangsawan Mataram yang begitu saja rela menyerahkan tampuk pemerintahan pada raja yang lemah dan suka ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Hohendorf sendiri sebagai kepala garnisun di Surakarta pernah menyampaikan kepada Susuhunan Pakubuwana II sendiri, bahwa kondisi Karaton Mataram selama dalam pemerintahannya tidak pernah stabil dan terus digoyang oleh ketidakstabilan dalam segi apapun.

Di satu sisi, pernyataan kepala garnisun Belanda itu juga termasuk kontroversial karena dia sendiri sebagai seorang militer Belanda melihat sesuatu yang stabil adalah kejelekan yang tidak menguntungkan kantong pribadinya. Sehingga dari peristiwa penggeseran putra mahkota Mataram ini sudah dapat dicatat adanya suatu kelompok yang akan bertahan sampai pada batas limit perjuangan.

Karaton Mataram yang akhirnya terpecah itu akhirnya menerima nasib dibagi menjadi tiga pecahan pada waktu itu. Bahkan dalam percaturan politik Jawa, dua karaton (Kasunanan dan Kasultanan) dan VOC atau Belanda itu sendiri mau tidak mau harus menerima posisi Pura Mangkunegaran sebagai neraca keseimbangan poltik. Meski posisi diatas kertas kedudukan Pura Mangkunegaran diposisikan di bawah kerajaan karena statusnya yang hanya Kadipaten, akan tetapi secara de facto politik tidak hanya show dan pamer kemegahan semata. Politik dan kekuasaan adalah perwujudan wahyu yang harus dijaga sekaligus merupakan hasil kecerdasan dan skill dalam permainan. Barang siapa yang tidak mampu dalam permainan itu, sejarah akan tetap mencatat prestasi masing-masing.