Sejarah Kota Banjarbaru itu apa sih?

Sejarah Kota Banjarbaru adalah sejarah terbentuknya Kota Banjarbaru sebagai suatu wilayah kota administratif di Indonesia. Wilayah ini, dulunya adalah perbukitan di pinggiran Martapura yang dikenal dengan nama Gunung Apam. Daerah Gunung Apam dikenal sebagai daerah peristirahatan buruh-buruh penambang intan selepas menambang di Cempaka.

Pada era tahun 1950-an, Gubernur kalimantan Dr. Murjani dibantu seorang perencana D.A.W Van der Pijl merancang Banjarbaru sebagai Ibukota bagi provinsi Kalimantan, sampai akhirnya Kalimantan dimekarkan menjadi 4 provinsi pada tahun 1957. Namun pada perjalanan selanjutnya, perencanaan ini terhenti sampai pada perubahan status Kota Banjarbaru menjadi Kota Administratif.

Kota Banjarbaru berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999. Lahirnya undang-undang tersebut menandai berpisahnya Kota Banjarbaru dari Kabupaten Banjar yang selama ini merupakan daerah administrasi induk. Kota Banjarbaru yang sebelumnya berstatus sebagai Kota Administratif, sempat berpredikat sebagai kota administratif tertua di Indonesia.

Pelantikan Akhmad Fakhrulli sebagai pejabat Wali kota Kota Banjarbaru oleh Menteri Dalam Negeri Syarwan Hamid, di Jakarta, pada 27 April 1999, menandakan resminya alih status Banjarbaru dari Kota Administratif menjadi Kotamadya (kota). Perjuangan panjang berbagai pihak akhirnya sampai kepada “idaman antara” setelah Banjarbaru dengan berbagai status administratif dipimpin oleh Baharuddin (1966), A.G. Hanafiah (1970-1975), Abdul Moeis (1975-1981), Abdurrahman (1981-1983), Eddy Rosasi (1983-1984), Zamawi M. Aini (1984-1986), Yuliansyah (1986-1990), Raymullan (1990-1993), Hamidhan B (1993-1998) dan Akhmad Fakhrulli (1998-1999) yang menjadi wali kota administratif sekaligus pejabat wali kota dan Rudy Resnawan (2000) sebagai wali kota terpilih pertama.

Banjarbaru memperoleh status kota setelah menyandang status kota administratif terlama di Indonesia, 23 tahun, merupakan momen bersejarah. Adalah DPRD Kota Banjarbaru melalui pemilihan wali kotanya, memilih Rudy Resnawan sebagai wali kota pertama Kota Banjarbaru, menggantikan Fakhrulli sebagai wali kota transisional.

Sekalipun gerak pembangunan dimulai ketika Rudy menjabat wali kota, gagasannya sudah dicanangkan seiring dengan perkembangan Banjarbaru. Dalam rekaman sejarah, pengembangan dan “perjuangan” status Banjarbaru sebenarnya bukanlah sekadar menjadikannya sebagai kotamadia. Bukan hanya sebagai ibu kota Kalimantan Selatan, tetapi ibu kota Kalimantan sesuai dengan kondisi objektif tahun 1950-an ketika Kalimantan belum terbagi menjadi empat provinsi.