Tolong jelaskan mengenai Pemerintahan dari Jerman Nazi

Hitler memerintah Jerman secara autokrasi dengan memaksakan Führerprinzip ("prinsip pemimpin"), yang mewajibkan kepatuhan mutlak bagi semua bawahan. Ia mengumpamakan struktur pemerintahan sebagai piramida dengan dirinya yang berada di puncak. Peringkat partai tidak ditentukan oleh pemilu, dan jabatan diisi melalui pengangkatan oleh pejabat yang berpangkat lebih tinggi. Nazi menggunakan propaganda untuk membangun kultus kepribadian terhadap Hitler. Sejarawan seperti Kershaw menggarisbawahi dampak psikologis keterampilan Hitler sebagai orator. Roger Gill menyatakan: "Pidatonya yang mengharukan menawan pikiran dan hati banyak warga Jerman: ia benar-benar menghipnosis para pendengarnya."

Walaupun para pejabat tinggi melapor kepada Hitler dan mengikuti kebijakannya, mereka memiliki otonomi yang cukup besar. Hitler ingin agar para pejabatnya mengambil inisiatif dalam mengupayakan kebijakan dan tindakan yang sejalan dengan tujuan partai dan keinginan Hitler tanpa melibatkan dirinya dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Pemerintah Nazi berisi campuran faksi-faksi yang dipimpin oleh elite partai, yang bersaing memperoleh kekuasaan dan meraih dukungan sang Führer. Gaya kepemimpinan Hitler adalah memberi perintah yang bertentangan kepada bawahannya dan memberikan mereka jabatan dengan tugas dan tanggung jawab yang tumpang tindih. Melalui cara ini, ia memupuk persaingan dan pertikaian antar bawahannya dalam rangka menguatkan dan memaksimalkan kekuasaannya.

Maklumat Reichsstatthalter yang dikeluarkan pada tahun 1933 sampai 1935 menghapuskan Länder (negara bagian) yang ada di Jerman dan menggantinya dengan daerah administrasi baru, Gaue, yang diperintah oleh para pemimpin NSDAP (Gauleiters). Perubahan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan karena Länder masih digunakan untuk beberapa departemen pemerintah seperti pendidikan. Hal ini menimbulkan kekacauan birokrasi akibat yurisdiksi dan tanggung jawab yang saling tumpang tindih.

Pegawai negeri Yahudi diberhentikan pada tahun 1933, kecuali bagi yang pernah ikut dinas militer dalam Perang Dunia I. Anggota NSDAP atau simpatisan partai ditunjuk sebagai pengganti pegawai Yahudi yang diberhentikan. Sebagai bagian dari proses Gleichschaltung, Undang-Undang Pemerintahan Daerah Reich 1935 menghapuskan pemilihan kepala daerah, dan wali kota ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.