Jabarkan Hak Asasi Manusia dari Kepulauan Solomon

Ada keprihatinan dan masalah hak asasi manusia dalam hal pendidikan, air, sanitasi, kesetaraan gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Homoseksualitas adalah ilegal di Kepulauan Solomon.

PDB per kapita Kepulauan Solomon sebesar $600 menempatkannya sebagai negara kurang berkembang, dan lebih dari 75% tenaga kerjanya terlibat dalam pertanian subsisten dan perikanan. Sebagian besar barang manufaktur dan produk minyak bumi harus diimpor. Hanya 3,9% dari wilayah pulau yang digunakan untuk pertanian, dan 78,1% ditutupi oleh hutan menjadikan Kepulauan Solomon sebagai negara peringkat 103 yang ditutupi oleh hutan di seluruh dunia.

Pemerintah Kepulauan Solomon bangkrut pada tahun 2002. Sejak intervensi RAMSI pada tahun 2003, pemerintah telah menyusun kembali anggarannya. Ia telah mengkonsolidasikan dan menegosiasikan kembali utang dalam negerinya dan dengan dukungan Australia, sekarang berusaha untuk menegosiasikan kembali kewajiban luar negerinya. Donor bantuan utama adalah Australia, Selandia Baru, Uni Eropa, Jepang dan Taiwan.