Saya mau tau Kebijakan dalam negeri dari Soekiman Wirjosandjojo

Dalam hal kebijakan dalam negeri, Soekiman cenderung mengambil posisi yang lebih tegas melawan pergerakan Negara Islam Indonesia dibawah Kartosoewirjo. Pada bulan Januari 1951, Soekiman menyetujui dimulainya operasi militer di Jawa Barat, setelah kebijakan amnesti Natsir dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Proses nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dimulai selama masa pemerintahan Soekiman di bawah Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, dan pemerintah Indonesia membayarkan penuh nilai saham bank tersebut senilai Rp 25 juta pada waktu itu. Selain bank, pemerintah juga menyetujui nasionalisasi sebagian perkebunan tembakau di Tanjung Morawa, Sumatera Utara seluas 255 ribu hektar, meskipun implementasinya merupakan tugas kabinet berikutnya. Anggaran pemerintah sempat mencapai surplus pada tahun 1951 karena melonjaknya ekspor barang mentah. Rencana industrialisasi Indonesia yang disusun oleh Sumitro Djojohadikusumo mulai diimplementasikan dalam masa Soekiman, meskipun kondisi finansial Indonesia selama bulan-bulan terakhir kabinet Soekiman memburuk karena turunnya ekspor. Awalnya, kabinet Soekiman menetapkan sistem sertifikat valas yang diperlukan untuk mengimpor barang pada bulan Maret 1951. Mengikuti nasehat Hjalmar Schacht, Soekiman menghapuskan sistem sertifikat valas pada bulan Februari 1952 dan menggantikannya dengan bea ekspor sebesar 33 persen. Perdagangan dan ekspor dengan Amerika Serikat, Kanada dan Jepang juga didukung, sementara perdagangan dengan Belanda cenderung menurun. Soekiman juga memutuskan untuk memberikan bonus tunai untuk pegawai negeri sipil pada bulan Ramadhan. Tunjangan tersebut merupakan cikal bakal tunjangan hari raya modern, dan awalnya diberikan sebesar Rp 125 sampai 200 ditambah bantuan beras. Tunjangan untuk pegawai pemerintah ini menimbulkan rasa iri dari kaum buruh swasta, sampai sempat terjadi mogok kerja pada tanggal 13 Februari 1952.

Selain dari mogok kerja, rasa iri ini memicu sejumlah aksi buruh lainnya, dan pada bulan Agustus 1951 mulai beredar rumor bahwa suatu organisasi asing berniat meluncurkan kudeta dengan bantuan Partai Komunis Indonesia (PKI). Setelah insiden penembakan di Pelabuhan Tanjung Priok pada tanggal 5 Agustus, pada tanggal 16 Agustus sejumlah tokoh-tokoh PKI dan partai sehaluan ditangkap polisi, dan penangkapan terus berlanjut hingga akhir Agustus. Menurut pernyataan Soekiman ke Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada tanggal 29 Oktober 1951, sekitar 15 ribu orang ditahan. Awalnya, aksi ini diterima dengan baik oleh DPRS. Namun, begitu diketahui bahwa tindakan tersebut disusun antara Soekiman dan 2–3 orang lainnya saja, dan karena kurangnya bukti bahwa ada rencana kudeta, Soekiman dituding beraksi karena panik atau karena tekanan dari Amerika Serikat. Meskipun begitu, koalisi pemerintah tetap mendukung Soekiman, dan posisi politik PKI menjadi terisolir dan lemah.