Coba jelasin Sistem peradilan dari Austria-Hungaria dong

Konstitusi Desember 1867 memulihkan supremasi hukum , independensi peradilan , dan pengadilan juri publik di Austria. Sistem pengadilan umum memiliki empat anak tangga yang sama seperti yang masih ada sampai sekarang:

Pengadilan distrik ( Bezirksgerichte );

Pengadilan daerah ( Kreisgerichte );

Pengadilan tinggi daerah ( Oberlandesgerichte );

Mahkamah Agung ( Oberster Gerichts- und Kassationshof ).

Warga Habsburg mulai sekarang dapat membawa Negara ke pengadilan jika hal itu melanggar hak-hak dasar mereka. Karena pengadilan reguler masih belum mampu mengesampingkan birokrasi, apalagi legislatif, jaminan ini mengharuskan pembentukan pengadilan spesialis yang dapat:

Pengadilan Tata Usaha Negara ( Verwaltungsgerichtshof ), ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Kekuasaan Kehakiman tahun 1867 ( Staatsgrundgesetz über die richterliche Gewalt ) dan diterapkan pada tahun 1876, memiliki kekuasaan untuk meninjau legalitas tindakan administratif, memastikan bahwa cabang eksekutif tetap setia pada prinsip peraturan hukum.

Pengadilan Kekaisaran ( Reichsgericht ), ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar tentang Penciptaan Pengadilan Kekaisaran ( Staatsgrundgesetz über die Einrichtung eines Reichsgerichtes ) pada tahun 1867 dan diterapkan pada tahun 1869, memutuskan konflik demarkasi antara pengadilan dan birokrasi, antara wilayah konstituennya, dan antara wilayah individu dan Kekaisaran. Pengadilan Kekaisaran juga mendengar pengaduan warga negara yang mengaku telah dilanggar hak konstitusionalnya, meskipun kekuasaannya tidak kasasi: pengadilan hanya dapat membela pengadu dengan menyatakan pemerintah salah, bukan dengan benar-benar membatalkan keputusannya yang salah.

Pengadilan Negeri ( Staatsgerichtshof ) meminta pertanggungjawaban menteri Kaisar atas kesalahan politik yang dilakukan saat menjabat. Meskipun Kaisar tidak dapat dibawa ke pengadilan, banyak dari keputusannya sekarang bergantung pada menteri terkait untuk menandatanganinya kembali. Pendekatan ganda untuk membuat Kaisar bergantung pada menterinya dan juga membuat menteri bertanggung jawab secara pidana atas hasil yang buruk pertama-tama akan memungkinkan, kedua memotivasi para menteri untuk menekan raja.