Jelaskan Penyitaan harta benda dari Genosida Armenia

Motif sekunder yang melatarbelakangi genosida adalah penghancuran kaum borjuis Armenia demi memberi ruang bagi kelas menengah Turki dan Muslim, dan demi membangun "ekonomi nasional" terpusat yang berada di bawah kendali warga Turki Muslim. Kampanye turkifikasi ekonomi dicanangkan pada bulan Juni 1914 dengan pengesahan undang-undang yang mewajibkan para saudagar dari golongan etnis minoritas untuk mempekerjakan karyawan Muslim. Menyusul aksi deportasi, usaha-usaha yang ditinggalkan para korban deportasi diambil alih warga Muslim yang sering kali tidak kompeten sehingga menimbulkan berbagai kesulitan ekonomi. Genosida Armenia justru melemahkan ekonomi Kesultanan Utsmaniyah. Warga Muslim dirugikan akibat deportasi tenaga kerja ahli, dan semua daerah dilanda bencana kelaparan akibat deportasi petani. Pemerintah Utsmaniyah dan Turki mengesahkan Undang-Undang Harta Terlantar untuk mengelola dan meredistribusi harta benda warga Armenia yang disita negara. Berdasarkan undang-undang ini, negara hanya mengurus harta benda sitaan atas nama warga Armenia yang berhalangan hadir, tetapi ihwal pengembalian harta benda sitaan kepada pemilik semula tidak diatur di dalamnya, sehingga undang-undang ini terkesan berpraduga bahwa warga Armenia yang dimaksud sudah tiada.

Menurut sejarawan Taner Akçam dan Ümit Kurt, "sepertinya negara Republik Turki dan sistem hukumnya dibangun di atas penyitaan kekayaan budaya, sosial, dan ekonomi warga Armenia, dan di atas penyapubersihan keberadaan mereka." Hasil penjualan harta benda sitaan sering kali digunakan untuk mendanai aksi deportasi warga Armenia dan usaha pemukiman kembali warga Muslim, maupun untuk mendanai belanja angkatan darat, milisi, dan berbagai belanja negara lainnya. Harta benda sitaan pada akhirnya menjadi unsur utama dari landasan industri dan ekonomi Republik Turki pascapembentukannya pada tahun 1923, karena menjadi modal usaha bagi negara itu. Perampasan harta dan penyingkiran para pesaing Armenia memungkinkan banyak warga Turki kelas bawah (petani, serdadu, dan buruh) untuk mengubah nasib menjadi warga kelas menengah. Penyitaan aset-aset warga Armenia berlanjut hingga seperdua akhir abad ke-20. Pada tahun 2006, Dewan Keamanan Nasional menetapkan bahwa catatan-catatan harta benda dari tahun 1915 harus tetap dirahasiakan demi keamanan nasional. Di luar Istanbul, jejak-jejak keberadaan bangsa Armenia di Turki, yang mencakup gereja-gereja, biara-biara, perpustakaan-perpustakaan, tugu-tugu khackar, bahkan nama-nama satwa dan nama-nama tempat, ditiadakan secara sistematis, mulai dari zaman perang sampai berpuluh-puluh tahun kemudian.