Jelaskan Filosofi pancasila dari Wawasan Nusantara

Pancasila yaitu nilai-nilai yang mendasari berkembangnya konsep wawasan nusantara. Nilai-nilai ini adalah:

Pelaksanaan hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama; memberikan kesempatan untuk mengamalkan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

Memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat yang lebih besar daripada kepentingan individu atau kelompok.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Wawasan nusantara sebagai konsep ketahanan nasional; yaitu sebagai konsep dalam pembangunan nasional, keamanan, pertahanan, dan kewilayahan.

Wawasan nusantara sebagai perspektif pembangunan; ruang lingkup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial ekonomi, kesatuan sosial politik, serta kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan nusantara sebagai visi pertahanan dan keamanan negara; sebagai pandangan geopolitik Indonesia dalam ruang lingkup tanah airnya sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayahnya.

Wawasan nusantara sebagai visi teritorial; yang secara jelas mendefinisikan batas-batas negara Indonesia, untuk menghindari perselisihan dengan negara tetangga.

Batas dan tantangan Indonesia adalah:

Risalah sidang BPUPK pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 membahas tentang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan datang dan menyebutkan beberapa pendapat para pendiri. Dr Soepomo mengatakan wilayah Indonesia termasuk perbatasan bekas Hindia Belanda. Mohammad Yamin mengatakan bahwa wilayah Indonesia termasuk Sumatra, Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Semenanjung Malaka, Timor, dan Papua Barat. Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Ordonantie (Hukum Belanda) tahun 1939, menyebutkan tentang penetapan laut teritorial yang sepanjang 3 mil laut dengan menggambar garis dasar berdasarkan kontur pasang surut di pulau hingga ke darat. Ketentuan ini menjadikan Indonesia bukan negara kesatuan, karena di banyak bagian laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya Laut Jawa dan Laut Banda) terdapat beberapa perairan internasional yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah Indonesia tentang wilayah perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatakan:

Penarikan batas laut tidak lagi berdasarkan garis pasang surut, tetapi pada suatu garis pangkal lurus yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penetapan wilayah perairan ditingkatkan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut.

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim hukum internasional, dimana batas kepulauan 200 mil diukur dari garis pangkal perairan teritorial Indonesia. Dengan Deklarasi Djuanda, maka secara legal dan formal Indonesia menjadi satu kesatuan dan tidak terpecah-pecah lagi.