Jabarkan Pasca-kemerdekaan dari Iwa Koesoemasoemantri

Sebagai akibat dari kekalahan Jepang di Asia Pasifik yang semakin jelas, pemimpin nasionalis Indonesia mulai mempersiapkan kemerdekaan. Iwa menyarankan penggunaan istilah proklamasi, yang akhirnya digunakan, dan membantu menyusun UUD 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945.

Selama bulan-bulan awal revolusi yang kemudian diikuti dengan proklamasi, Iwa bekerja sama dengan elemen baru, pribumi, dan pemerintah. Pada tanggal 31 Agustus ia terpilih sebagai Menteri Sosial dalam kabinet pertama di bawah Presiden Soekarno. Dia menjabat sampai November 1945. Ia kemudian bergabung dengan Persatuan Perjuangan, yang dipimpin oleh Tan Malaka. Ia dituduh terlibat dan sempat ditahan karena didakwa terlibat dalam Peristiwa 3 Juli 1946, yang menyebabkan pemerintah Indonesia memenjarakannya; tahanan lainnya termasuk Muhammad Yamin, Achmad Soebardjo, dan Tan Malaka.

Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949, dan di Republik Indonesia Serikat yang baru ini, Iwa menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga 1950. Pada tahun 1953 Iwa terpilih sebagai Menteri Pertahanan Pertama di Kabinet Ali Sastroamidjojo, di bawah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo; masa jabatannya berlangsung sampai tahun 1955. Pada tahun 1957 Iwa menjadi rektor di Universitas Padjadjaran di Bandung. Istilah politik terakhir, 1963-1964, adalah sebagai menteri untuk Kabinet Kerja IV.

Setelah pensiun dari politik Iwa menulis panjang lebar, yang sering bertema tentang sejarah. Karya yang diterbitkan dalam periode ini termasuk Revolusi Hukum di Indonesia, Sejarah Revolusi Indonesia (dalam tiga jilid). Pokok-Pokok dan Ilmu Politik (Muamalah Politik). Dia meninggal pada 27 November 1971 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet Bivak.

Pada 6 November 2002 Iwa dinyatakan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Menurut sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam, ini adalah sebuah proses, karena afiliasi Iwa dengan Tan Malaka dan kepentingan komunis lainnya, upaya yang sebelumnya tidak didukung oleh pemerintahan Orde Baru di bawah rezim Presiden Soeharto.