Jelaskan Kebijakan dari Burhanuddin Harahap

Selama memerintah, Burhanuddin mencabut sejumlah kebijakan kabinet Ali. Pemerintahan di bawah Burhanuddin melakukan restrukturisasi birokrasi dan mengganti sejumlah pejabat. Selain itu, Burhanuddin juga meluncurkan program amnesti untuk anggota pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Pemerintahan di bawah Ali Sastroamidjojo cenderung menggunakan kekerasan dalam menumpas DI/TII. Setelah hasil pemilihan umum diumumkan, Burhanuddin melanjutkan restrukturisasi birokrasi dan pencopotan pegawai negeri pro-PNI/PKI, meskipun terkadang tindakan ini mengganggu kinerja institusi pemerintah. Pada Desember 1955, Burhanuddin menunjuk Komodor Sujono menjadi anggota komando tinggi TNI Angkatan Udara. Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Soerjadi Soerjadarma, tidak setuju dengan keputusan tersebut dan memutuskan untuk mengundurkan diri. Saat upacara penyumpahan, sejumlah perwira muda TNI AU menyerbu upacara dan memukuli Sujono. Setelah peristiwa ini, Burhanuddin memerintahkan agar Soerjadarma dijadikan tahanan rumah. Presiden Soekarno melakukan intervensi, dan akhirnya penunjukan Sujono dan pengunduran diri Soerjadarma dibatalkan. Selain itu, sejumlah menteri dalam kabinet Ali ditahan atas tuduhan korupsi: Menteri Perdagangan Iskak Tjokroadisurjo dan Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo.

Dalam bidang ekonomi, kabinet Burhanuddin cenderung menerima investor dan modal asing karena alasan pragmatis, sehingga sejumlah kebijakan ekonomi kabinet Ali dicabut. Impor barang yang sebelumnya dibatasi untuk menekan defisit dilonggarkan demi melawan inflasi. Hasil kebijakan ini tidak langsung terlihat karena banjir yang melanda wilayah pertanian pada tahun 1955, tetapi inflasi mulai terkendali pada tahun 1956. Program Benteng yang memihak pengusaha pribumi dalam impor barang juga dihapuskan. Kabinet Burhanuddin juga memutuskan untuk tidak lagi membayar utang Indonesia yang ditentukan dalam Konferensi Meja Bundar, yang saat itu tersisa 3 miliar gulden. Aceh disetujui sebagai daerah otonomi selama pemerintahan Burhanuddin, meskipun status tersebut baru diberikan oleh pemerintahan berikutnya.

Kebijakan luar negeri Burhanuddin berfokus untuk menggalang dukungan internasional, khususnya Amerika Serikat dan Blok Barat, dalam sengketa Irian Barat. Karena Masyumi cenderung anti-komunis, pihak AS lebih terbuka selama masa pemerintahan Burhanuddin dan cenderung mendukung pemerintahannya. Menteri Luar Negeri Mohammad Roem berhasil meyakinkan Australia untuk tidak mendukung Belanda dan mendorong agar sengketa Irian dibahas dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Upaya diplomatis ini dilakukan sembari proses negosiasi dengan Belanda, dan pemerintah memutuskan untuk melepaskan sejumlah tawanan Belanda di Indonesia untuk menunjukkan niat baik. Sebelum pemilihan umum selesai, kabinet Burhanuddin lebih berhati-hati dalam melangsungkan kebijakan luar negeri, karena adanya resiko politik dalam negeri. Setelah pemilu, Soekarno dan PNI mendorong Burhanuddin agar mundur dari perundingan dengan Belanda, tetapi Burhanuddin memutuskan untuk melanjutkan proses negosiasi. Karena keputusan Burhanuddin ini, NU dan PSII memutuskan untuk mundur dari koalisi pemerintah, sehingga, kalaupun persetujuan dapat dicapai dengan pihak Belanda, DPR tidak akan meratifikasi perjanjian tersebut. Negosiasi pun gagal, dan Burhanuddin memutuskan untuk menarik Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda pada 12 Februari 1956.

Awalnya, kabinet Burhanuddin direncanakan akan dibubarkan pada bulan April 1956, sebelum dipercepat ke bulan Maret. Sepanjang Februari, banyak terjadi mutasi staf dan peminjaman dana pemerintah ke pihak swasta. Hal-hal ini menyebabkan terjadinya walk out anggota DPRS, termasuk ketua DPRS Sartono, pada 28 Februari. Burhanuddin mengembalikan mandat sebagai perdana menteri ke Soekarno pada 3 Maret, meskipun ia masih menjabat perdana menteri selama tiga minggu berikutnya sembari pemerintahan baru dibentuk. Pemerintahan berikutnya, di bawah Kabinet Ali Sastroamidjojo II, mencakup Masyumi dan NU, tetapi hampir semua menteri dalam kabinet Burhanuddin tidak diperbolehkan menjadi menteri kembali.