Jelaskan Sejarah Pengadilan Militer dari Pengadilan Militer

Sejak berlakunya Republik Indonesia   Serikat pada tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan   dan kekuasaan kehakiman, dengan disyahkannya Undang-Undang Darurat No.   16 tahun 1950 menjadi Undang-Undang No.5 tahun 1950 tentang Susunan dan   Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.   Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan   Tentara, dan berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 1950 Jaksa Tentara   dirangkap oleh Jaksa Sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai   pengusut, penuntut dan penyerah perkara. Dalam keadaan yang tidak   kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan lahirlah   Undang-Undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik   Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan   Militer yaitu antara lain dalam pasal 35 tersebut menyatakan angkatan   perang mempunyai peradilan tersendiri dan komandan  mempunyai hak   menyerahkan perkara. Sebagai Implementasi pasal 35 Undang-Undang No.29   tahun 1954 lahirlah Undang-Undang No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara   Pidana Tentara. Dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim   umum di dalam penyelesaian perkara.  Kemudian diadakan perobahan   disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Ketatanegaraan Indonesia,   terakhir perobahan dengan Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang   Peradilan Militer.

Pengadilan Militer awalnya Kehakiman Militer berdiri pada tanggal 10 Maret 1979 dengan Surat Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum ABRI pada saat itu Mayjen (TNI) E.Y. Kanter, S.H dan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1988 yang kian memperkuat dasar hukum keberadaan Peradilan Militer. Pada Tahun 2004 Indonesia memasuki abad baru dalam kehidupan ketatanegaraan yang berkaitan dengan masalah penyelenggaraan fungsi kekuasaan Lembaga Peradilan, kemudian berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 4 Tahun 2004Pasal 13 Ayat (1) menetapkan : “Organisasi, administrasi dan financial Mahkamah agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung”, Pengadilan Militer adalah salah satu Pengadilan yang berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI. Dengan demikian pemindahan kewenangan bidang organisasi, administrasi dan financial Lembaga Peradilan dari eksekutif kepada yudikatif berdasar UU No. 4 Tahun 2004 tersebut, maka pembinaan Bidang Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Lembaga Peradilan kini berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung RI.