Jelaskan Sengketa dari Gunung Kelud

Sengketa status kepemilikan Gunung Kelud telah terjadi sejak lama antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Kedua belah pihak sama-sama mengklaim atas kepemilikan Gunung Kelud. Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menerbitkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa kepemilikan administrasi Gunung Kelud berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Kediri. Atas keluarnya SK tersebut, Pemerintah Kabupaten Blitar menggugat Gubernur Jatim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Gugatan Pemkab Blitar ditolak PTUN pada akhir tahun 2012.

Pasca letusan besar Gunung Kelud pada awal tahun 2014, status Gunung Kelud kembali menjadi sengketa antara kedua belah pihak. Soekarwo akhirnya mencabut SK Kepemilikan Gunung Kelud pada awal tahun 2015 dan menyerahkan persoalan ini kepada Kementerian Dalam Negeri. Namun, pihak Pemkab Kediri melakukan gugatan atas pencabutan SK oleh Gubernur Soekarwo tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya (PTUN) Surabaya. Gugatan yang dilakukan Pemkab Kediri tersebut dikabulkan oleh majelis hakim. Pada akhirnya, status kepemilikan Gunung Kelud kembali sah menjadi milik Pemerintah Kabupaten Kediri.