Jelaskan Kelembagaan GPIB dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Dasar Hukum kelembagaan GPIB :

Staatsblad Hindia Belanda , S. 1927 Nomor 156, tanggal 29 Juni 1925 yang mengatur tentang Gereja yang bersifat Badan Hukum.

Staatsblad Hindia Belanda, S. 1927 Nomor 155, tanggal 5 Mei 1927 yang mengatur tentang Gereja Protestan di Hindia Belanda sebagai paguyuban gereja Indonesia (GPI).

Staatsblad Hindia Belanda, S. 1948 Nomor 305, tanggal 3 Desember 1948 yang menetapkan GPIB sebagai gereja yang berdiri sendiri (zelfstandige onderdeel) dari Gereja Protestan di Indonesia.

Dasar Kepemilikan Harta Tidak Bergerak :

Keputusan Dirjen Agraria, Nomor SK 22/DDA/1969.

UU No. 8 Tahun 1985 yang mengatur dan mendaftarkan GPIB dalam Lembaran Negara sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Republik Indonesia No. 35 Tahun 1988, tanggal 6 Februari 1988 tentang pernyataan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) sebagai Lembaga Keagamaan yang bersifat Gereja.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 / DDA / 1969 / D / 13 tentang GPIB sebagai badan hukum yang dapat memiliki Hak Milik.

Berdasarkan pengakuan Negara terhadap GPIB sebagai badan hukum, semua tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama GPIB adalah tindakan perwakilan hukum.