Tolong jelaskan mengenai Politik dari Austria-Hungaria

Kompromi mengubah domain Habsburg menjadi persatuan nyata antara Kekaisaran Austria ("Tanah yang Diwakili di Dewan Kekaisaran", atau Cisleithania )  di bagian barat dan utara dan Kerajaan Hungaria ("Tanah Mahkota Santo Stefanus ", atau Transleithania ). di bagian timur. Kedua bagian berbagi monarki yang sama, yang memerintah sebagai Kaisar Austria  atas bagian barat dan utara dan sebagai Raja Hungaria  atas bagian timur. Hubungan luar negeridan pertahanan dikelola bersama, dan kedua negara juga membentuk serikat pabean . Semua fungsi negara lainnya harus ditangani secara terpisah oleh masing-masing dari dua negara bagian.

Daerah tertentu, seperti Galicia Polandia di dalam Cisleithania dan Kroasia di dalam Transleithania, menikmati status otonom, masing-masing dengan struktur pemerintahannya sendiri yang unik (lihat: Otonomi Polandia di Galicia dan Penyelesaian Kroasia–Hungaria ).

Pemisahan antara Austria dan Hungaria begitu nyata sehingga tidak ada kewarganegaraan yang sama: yang satu adalah warga negara Austria atau warga negara Hungaria, tidak pernah keduanya. Ini juga berarti bahwa selalu ada paspor Austria dan Hungaria yang terpisah, tidak pernah sama. Namun, baik paspor Austria maupun Hungaria tidak digunakan di Kerajaan Kroasia-Slavonia . Sebaliknya, Kerajaan mengeluarkan paspornya sendiri, yang ditulis dalam bahasa Kroasia dan Prancis, dan memajang lambang Kerajaan Kroasia-Slavonia-Dalmatia di atasnya. Kroasia-Slavonia juga memiliki otonomi eksekutif terkait naturalisasi dan kewarganegaraan, yang didefinisikan sebagai "kewarganegaraan Hungaria-Kroasia" untuk warga kerajaan. Tidak diketahui jenis paspor apa yang digunakan di Bosnia-Herzegovina, yang berada di bawah kendali Austria dan Hungaria. [ rujukan? ]

Kerajaan Hungaria selalu memiliki parlemen terpisah, Dewan Hungaria, bahkan setelah Kekaisaran Austria dibentuk pada tahun 1804. Administrasi dan pemerintahan Kerajaan Hungaria (hingga revolusi Hungaria 1848–1849) tetap tidak tersentuh oleh struktur pemerintahan Kekaisaran Austria yang memayungi. Struktur pemerintahan pusat Hungaria tetap terpisah dengan baik dari pemerintahan kekaisaran Austria. Negara ini diperintah oleh Dewan Letnan Hungaria (Gubernium) – berkedudukan di Pressburg dan kemudian di Pest – dan oleh Kanselir Pengadilan Kerajaan Hungaria di Wina. Pemerintah Hungaria dan parlemen Hungaria ditangguhkan setelah revolusi Hungaria tahun 1848 dan dipulihkan kembali setelah Kompromi Austria-Hungaria pada tahun 1867.

Wina berfungsi sebagai ibu kota utama Monarki. Bagian Cisleithania (Austria) berisi sekitar 57 persen dari total populasi dan bagian yang lebih besar dari sumber daya ekonominya, dibandingkan dengan bagian Hungaria.

Ada tiga bagian dari kekuasaan Kekaisaran Austro-Hungaria:

kebijakan luar negeri, militer, dan keuangan bersama (hanya untuk pengeluaran diplomatik, militer, dan angkatan laut; kemudian juga termasuk urusan Bosnia) di bawah monarki

pemerintah "Austria" atau Cisleithania (Tanah yang Diwakili di Dewan Kekaisaran)

pemerintah "Hungaria" atau Transleithania (Tanah Mahkota Santo Stefanus)

Perdana menteri Hungaria pertama setelah Kompromi adalah Pangeran Gyula Andrássy (1867–1871). Konstitusi Hungaria lama dipulihkan, dan Franz Joseph dinobatkan sebagai Raja Hungaria. Andrássy selanjutnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Austria–Hungaria (1871–1879).

Kekaisaran semakin bergantung pada birokrasi kosmopolitan—di mana Ceko memainkan peran penting—didukung oleh elemen-elemen setia, termasuk sebagian besar aristokrasi Jerman, Hungaria, Polandia, dan Kroasia.

Setelah tahun 1878, Bosnia dan Herzegovina berada di bawah kekuasaan militer dan sipil Austro-Hungaria  sampai sepenuhnya dianeksasi pada tahun 1908, memprovokasi krisis Bosnia di antara kekuatan lain. Bagian utara Sanjak Utsmaniyah di Novi Pazar juga berada di bawah pendudukan bersama secara de facto selama periode itu, tetapi tentara Austria-Hungaria mundur sebagai bagian dari aneksasi mereka atas Bosnia. Aneksasi Bosnia juga menyebabkan Islam diakui sebagai agama resmi negara karena populasi Muslim Bosnia .