Jabarkan Pertimbangan Otonomi dari Pemerintahan daerah di Indonesia

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah. Dewan ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Dewan tersebut bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:

pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;

perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah,