Jelaskan Rekonsiliasi dari Abdul Haris Nasution

Pada awal tahun 1990-an, Soeharto mulai mengadopsi kebijakan keterbukaan politik, dan penegakan hukum terhadap penandatangan Petisi 50 dilonggarkan. Pada Juni 1993, ketika dia berada di rumah sakit karena sakit, Nasution dikunjungi oleh para petinggi militer. Dia kemudian menerima kunjungan B.J. Habibie, Menteri Riset dan Teknologi. Habibie kemudian mengundang Nasution dan penandatangan Petisi 50 lainnya untuk mengunjungi galangan kapal dan pabrik pesawat yang berada di bawah yurisdiksinya. Pemerintah juga mulai mengklaim bahwa meskipun ada larangan perjalanan bagi para penandatangan Petisi 50, tetapi larangan tersebut tidak berlaku untuk Nasution. Sementara itu, Nasution membantah telah mengkritik pemerintah, dia lebih memilih untuk menyebutnya sebagai "perbedaan pendapat".

Akhirnya, pada bulan Juli 1993, Soeharto mengundang Nasution ke Istana Presiden untuk bertemu. Hal ini diikuti oleh pertemuan lain pada 18 Agustus 1993, setelah perayaan Hari Kemerdekaan. Tidak ada pembicaraan tentang politik, tetapi jelas bahwa mereka berdua berusaha untuk melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan di antara mereka. Dalam sebuah wawancara pada tahun 1995, Nasution mendorong upaya Indonesia untuk melakukan proses rekonsiliasi sehingga bangsa bisa bersatu di bawah kepemimpinan Soeharto.

Pada tanggal 5 Oktober 1997, pada kesempatan ulang tahun ABRI, Nasution diberi pangkat kehormatan Jenderal Besar, pangkat yang juga diberikan kepada Soeharto dan Soedirman.