Jelaskan Sejarah Pemerintahan dari Panggul, Trenggalek

Dengan adanya Perjanjian Gianti tahun 1755, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Wilayah Panggul (termasuk Munjungan) masuk wilayah kekuasaan Bupati Pacitan yang berada di bawah kekuasaan Kasultanan Yogyakarta. Sedangkan Kabupaten Trenggalek seperti di dalam bentuknya yang sekarang ini, kecuali Panggul (termasuk Munjungan), masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo yang berada di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta.

Pada tahun 1812, dengan berkuasanya Inggris di Pulau Jawa (Periode Raffles 1812-1816) Pacitan (termasuk di dalamnya Panggul dan Munjungan) berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1916, dengan berkuasanya lagi Belanda di Pulau Jawa, Pacitan diserahkan oleh Inggris kepada Belanda termasuk juga Panggul dan Munjungan.

Pada tahun 1830, setelah selesainya perang Diponegoro, wilayah Kabupaten Trenggalek, tidak termasuk Panggul dan Munjungan, yang semula berada dalam wilayah kekuasaan Bupati Ponorogo dan Kasunanan Surakarta masuk di bawah kekuasaan Belanda. Dan, pada zaman itulah Kabupaten Trenggalek termasuk Panggul dan Munjungan memperoleh bentuknya yang nyata sebagai wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten versi Pemerintah Hindia Belanda sampai di saat dihapuskannya pada tahun 1923. Alasan atau pertimbangan dihapuskannya Kabupaten Trenggalek dari administrasi Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu secara pasti tidak dapat diketahui. Namun diperkirakan mungkin secara ekonomi Trenggalek tidak menguntungkan bagi kepentingan pemerintah kolonial Belanda. Wilayahnya dipecah menjadi dua bagian, yakni wilayah kerja Pembantu Bupati di Panggul masuk Kabupaten Pacitan dan selebihnya wilayah Pembantu Bupati Trenggalek, sedangkan Karangan dan Kampak masuk wilayah Kabupaten Tulungagung sampai dengan pertengahan tahun 1950.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Panggul dan Munjungan menemukan bentuknya kembali menjadi bagian dari Kabupaten Trenggalek sebagai suatu daerah Kecamatan di dalam Tata Administrasi Pemerintah Republik Indonesia.