Jabarkan Bekasi, masa pendudukan Jepang dari Sukadarma, Sukatani, Bekasi

Kedatangan Jepang di Indonesia untuk beberapa mulia kalangan rakyat, memperkuat anggap eksatologis ramalan Jayabaya (buku “Jangka Jayabaya”, mengungkapkan:”…suatu ketika akan datang bangsa kulit kuning dari utara yang akan mengusir bangsa kulit putih. Namun, dia hanya akan memerintah sebentar yakni selama ‘seumur jagung’, sbg Ratu Sepatutnya yang kelak akan melepaskan Indonesia dari belenggu penjajahan…”

Pada awal mulanya, penaklukan Jepang terhadap Belanda disambut dengan suka cita, yang diasumsikan sbg pembebas dari penderitaan. Rakyat Bekasi menyambut dengan kegembiraan, dan makin meluap ketika Jepang mengijinkan pengibaran Sang Merah Putih dan dinyanyikannya lagu Indonesia Raya. Namun kegembiraan rakyat Bekasi hanya sekejap, antara seminggu pemerintah Jepang mengeluarkan larangan pengibaran Sang Merah Putih dan lagu Indonesia Raya. Sbg gantinya Jepang memerintahkan seluruh rakyat Bekasi mengibarkan bendera “Matahari Terbit” dan lagu “Kimigayo”. Melewati pemaksaan ini, Jepang memulai bagian baru penindasan, yang semula dibanggakan sbg “saudara tua”.

Kekejaman tentara Jepang makin kentara, ketika mengintruksikan supaya seluruh rakyat Bekasi bersama-sama menjadi satu himpunan di depan kantor tangsi polisi, sbg menyaksikan hukuman pancung terhadap penduduk Telukbuyung bernama Mahbub, yang ditangkap karena disuga sbg mata-mata Belanda dan menjual surat tugas perawatan kuda-kuda militer Jepang. Hukum pancung ini sbg shock theraphy supaya menimbulkan efek jera dan ketakutan untuk rakyat Bekasi. Bala tentara Jepang juga memberlakukan ekonomi perang, padi dan ternak yang telah tersedia di Bekasi Gun dicatat, dihimpun dan wajib diserahkan untuk penguasa militer Jepang. Bukan saja sbg kebutuhan sehari-hari tapi juga sbg kebutuhan jangka panjang, dalam rangka menunjang Perang Asia Timur Raya.

Akibatnya, rakyat Bekasi merasakan kekurangan pangan, kondisi ini makin diperparah dengan keadaan “Romusha” (kerja rodi). Pemerintah militer Jepang juga menerapkan penetrasi aturan sejak dahulu kala istiadat dengan memaksa para pemuda Bekasi sbg berusaha bisa semangat bushido (spirit of samurai), pendewaan Tenno Haika (kaisar Jepang). Para pemuda dididik melewati kursus atau dengan melewati pembentukan Seinendan, Keibodan, Heiho dan tentara Pembela Tanah Air (PETA), yang kemudian langsung diletakkan kedalam organisasi militer Jepang.

Selain organisasi bentukan Jepang, pemuda Bekasi mengorganisasikan diri dalam organisasi non resmi yaitu Gerakan Pemuda Islam Bekasi (GPIB), yang didirikan pada tahun 1943 atas inisiatif para pemuda Islam Bekasi yang setiap malam Jum’at mengadakan pengajian di Mesjid Al –Muwahiddin, Bekasi, para bagiannya terdiri atas pemuda santri, pemuda pendidikan umum dan pemuda “pasar” yang buta huruf. Awal mulanya GPIB dipimpin oleh Nurdin, sesudah dia meninggal 1944, digantikan oleh Marzuki Urmaini. Sampai awal kemerdekaan BPIB beranggota yang banyak, markasnya di rumah Hasan Sjahroni, di kawasan pasar Bekasi, banyak bagiannya kemudian bergabung ke-BKR dan badan perjuangan yang dipimpin oleh KH Noer Alie. GPIB banyak mempunyai Cabang diantaranya, GPIB Pusat Kawasan Bekasi (Marzuki Urmaini dan Muhayar), GPIB Kawasan Ujung Malang (KH Noer Alie), GPIB Kawasan Tambun (Angkut Abu Gozali, GPIB Kranji (M. Husein Kamaly) dan GPIB Cakung (Gusir) berdirinya kabupaten Bekasi Berdasarkan aturan hukum pada ketika itu dan melihat kegigihan rakyat memperjuangkan aspirasinya sbg membentuk suatu pemerintahan tersendiri, setingkat Kabupaten, mulailah para tokoh dan rakyat Bekasi berjuang supaya pembentukan tersebut bisa terealisasikan. Awal tahun 1950, para pimpinan rakyat diantaranya R. Soepardi, KH Noer Alie, Namin, Aminudin dan Marzuki Urmaini membentuk “Panitia Amanat Rakyat Bekasi”, dan mengadakan rapat raksasa di Alun-alun Bekasi (17 Januari1950), yang dihadiri oleh ribuan rakyat yang datang dari pelbagai pelosok Bekasi, dihasilkan beberapa tuntutan yang terhimpun dalam “Resolusi 17 Januari”, yang diantaranya menuntut supaya nama Kabupaten Jatinegara diubah menjadi Kabupaten Bekasi, tuntutan itu ditandatangani oleh Wedana Bekasi (A. Sirad) dan Asisten Wedana Bekasi (R. Harun).

Usulan tersebut kesudahannya mendapat tanggapan dari Mohammad Hatta, dan menyetujui penggantian nama “Kabupaten Jatinegara” menjadi “Kabupaten Bekasi”, persetujuan ini makin kuat dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1950 yang ditentukan tanggal 8 Agustus 1950 tentang: Pembentukan Kabupaten-kabupaten di sekitar yang terkait Propinsi Jawa Barat, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950 tentang berjalannya undang-undang tersebut, maka Kabupaten Bekasi secara resmi terbentuk pada tanggal 15 Agustus 1950, dan berhak mengatur rumah tangganya sendiri, sebagaimana diatur oleh Undang-undang Pemerintah Kawasan pada ketika itu, yaitu UU No.22 Tahun 1948. Selanjutnya, ditentukan oleh Pemerintah Kawasan Tingkat II Kabupaten Bekasi, bahwa tanggal 15 Agustus 1950 sbg HARI JADI KABUPATEN.

Status tersebut dikukuhkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1950 mengenai pembentukan Kabupaten Bekasi, dengan wilayah yang terdiri dari empat kewedanaan, 13 disktrik dan 95 desa. Pada tahun 1960 kantor Kabupaten Bekasi berpindah dari Jatinegara ke kota Bekasi (Jl. Ir. H Juanda), yang kemudian pada tahun 1982 gedung perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi kembali dipindahkan ke Jl. Ahmad Yani, Bekasi. Mulai tahun 2004,TERJADI PEMEKARAN Pemerintahan Kabupaten Bekasi dipindahkan ke Cikarang Pusat, Kota Deltamas dengan tujuan sbg memeratakan pembangunan di kawasan timur Bekasi.