Jelaskan Sejarah dari Moncongloe, Maros

Moncongloe sudah lama dikenal sejak abad ke-16, sebab wilayah ini adalah salah satu gallarrang (distrik/kecamatan zaman Kerajaan Gowa) dari Kerajaan Gowa-Tallo. Bahkan Pahlawan "Internasional" Syeikh Yusuf merupakan putra Moncongloe, karena dia adalah cucu dari Gallarrang Moncongloe.

Dalam Perjanjian Bongaya pada tanggal 10 November 1667, yang kemudian diperbaharui pada tanggal 1824, pemerintah Hindia Belanda membagi negeri-negeri Celebes menjadi tiga kelompok, yakni:

Negeri-negeri yang berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Negeri-negeri yang secara tidak langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda.

Negeri-negeri yang berdaulat, yang hanya menjalin hubungan setara dengan pemerintahan Hindia Belanda.

Wilayah Moncongloe masuk kedalam kategori kedua bersama dengan wilayah-wilayah sekitarnya.

Kelompok utara atau kelompok distrik utara (noorder districten) termasuk Maros, Bontoa, Tanralili, Simbang, Sulewattang ri Lau, Tomboro’, Sudiang, Malawwa, Camba, Balocci, Turikale, Moncongloe, dll. Dengan pembesar Hindia Belanda di wilayah ini berkedudukan di Maros, sedangkan kepala daerahnya bergelar Karaeng Lomo Daeng lolo, Aru Sulewattang/Gallarrang.

Dalam perjalanan sejarah pemerintahan Sulawesi Selatan pada umumnya, maka berdasarkan Penetapan Gubernur Grote Oest (Timur Besar) no. 21 BIJBLAD 14377 tanggal 24 Februari 1940, Celebes dibagi tujuh Afdeling, diatara Afdeling itu adalah Afdeling Makassar, yang membawahi Onderafdeling Sungguminasa, Pangkajene, Takalar/Turatea, Pulau-pulau sekitar Makassar serta Onderafdeling Maros Sendiri yang didalamnya adalah Distrik Moncongloe.

Setelah zaman kemerdekaan, dengan UU. No. 2, 3, dan 4 tahun 1957, Moncongloe masuk dalam wilayah Makassar bersama Maros, Pangkajene dan pulau-pulau spermonde.

Pada tahun 1959, dengan UU. No. 29 tahun 1959, terjadi lagi perubahan, yakni Moncongloe masuk dalam Wilayah administratif kabupaten Maros, dengan status sebagai Distrik/Desa di bawah kecamatan Mandai.

Tahun 1971, Maros dihadapkan suatu pilihan yang sulit, sebab sebagian wilayahnya dibagian selatan diambil alih oleh kota madya Makassar dengan PP. RI. No. 51 tahun 1971, tanggal 1 September 1971. Bira, Daya, Tamalanrea, Bulorokeng, dan Sudiang masuk kewilayah Makassar.