Jelaskan Pemerintahan Provinsi dari Perangkat daerah

Jumlah Penduduk untuk Provinsi di Pulau Jawa

kurang dari atau sama dengan 7.500.000 jiwa; nilai = 8

7.500.001 - 15.000.000 jiwa; nilai = 16

15.000.001 - 22.500.000 jiwa; nilai = 24

22.500.001- 30.000.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 30.000.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah Penduduk (jiwa) untuk Provinsi di luar Pulau Jawa

kurang dari atau sama dengan 1.500.000 jiwa; nilai = 8

1.500.001 - 3.000.000 jiwa; nilai = 16

3.000.001 - 4.500.000 jiwa; nilai = 24

4.500.001 - 6.000.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 6.000.000 jiwa; nilai = 40

Luas wilayah untuk Provinsi di Pulau Jawa

kurang dari atau sama dengan 10.000 km persegi; nilai = 7

10.001 - 20.000 km persegi; nilai = 14

20.001 - 30.000 km persegi; nilai = 21

30.001 - 40.000 km persegi; nilai = 28

lebih dari 40.000 km persegi; nilai = 35

Luas wilayah untuk Provinsi di luar Pulau Jawa

kurang dari atau sama dengan 20.000 km persegi; nilai = 7

20.001 - 40.000 km persegi; nilai = 14

40.001 - 60.000 km persegi; nilai = 21

60.001 - 80.000 km persegi; nilai = 28

lebih dari 80.000 km persegi; nilai = 35

kurang dari atau sama dengan Rp500.000.000.000,00; nilai = 5

Rp500.000.000.001,00 - Rp1.000.000.000.000,00; nilai = 10

Rp1.000.000.000.001,00 - Rp1.500.000.000.000,00; nilai = 15

Rp1.500.000.000.001,00 - Rp2.000.000.000.000,00; nilai = 20

lebih dari Rp2.000.000.000.000,00; nilai = 25

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 250.000 jiwa; nilai = 8

250.001 - 500.000 jiwa; nilai = 16

500.001 – 750.000 jiwa; nilai = 24

750.001 – 1.000.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 1.000.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 150.000 jiwa; nilai = 8

150.001 - 300.000 jiwa; nilai = 16

300.001 – 450.000 jiwa; nilai = 24

450.001 – 600.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 600.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kabupaten di Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 500 km persegi; nilai = 7

501 - 1.000 km persegi; nilai = 14

1.001 – 1.500 km persegi; nilai = 21

1.501 – 2.000 km persegi; nilai = 28

lebih dari 2.000 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kabupaten di luar Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 1.000 km persegi; nilai =

1.001 – 2.000 km persegi; nilai =

2.001 – 3.000 km persegi; nilai =

3.001 – 4.000 km persegi; nilai =

lebih dari 4.000 km persegi; nilai =

kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5

Rp200.000.000.001,00 – Rp400.000.000.000,00; nilai = 10

Rp400.000.000.001,00 – Rp600.000.000.000,00; nilai = 15

Rp600.000.000.001,00 – Rp800.000.000.000,00; nilai = 20

lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

Jumlah penduduk untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 100.000 jiwa; nilai = 8

100.001 - 200.000 jiwa; nilai = 16

200.001 - 300.000 jiwa; nilai = 24

300.001 - 400.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 400.000 jiwa; nilai = 40

Jumlah penduduk untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 50.000 jiwa; nilai = 8

50.001 - 100.000 jiwa; nilai = 16

100.001 - 150.000 jiwa; nilai = 24

150.001 - 200.000 jiwa; nilai = 32

lebih dari 200.000 jiwa; nilai = 40

Luas Wilayah untuk Kota di Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 50 km persegi; nilai = 7

51 - 100 km persegi; nilai = 14

101 - 150 km persegi; nilai = 21

151 – 200 km persegi; nilai = 28

lebih dari 200 km persegi; nilai = 35

Luas Wilayah untuk Kota di luar Pulau Jawa dan Madura

kurang dari atau sama dengan 75 km persegi; nilai = 7

76 - 150 km persegi; nilai = 14

151 - 225 km persegi; nilai = 21

226 – 300 km persegi; nilai = 28

lebih dari 300 km persegi; nilai = 35

kurang dari atau sama dengan Rp200.000.000.000,00; nilai = 5

Rp200.000.000.001,00 –Rp400.000.000.000,00; nilai = 10

Rp400.000.000.001,00 –Rp600.000.000.000,00; nilai = 15

Rp600.000.000.001,00 –Rp800.000.000.000,00; nilai = 20

lebih dari Rp800.000.000.000,00; nilai = 25

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;

Dinas paling banyak 12 (dua belas); dan

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 8 (delapan).

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;

Dinas paling banyak 15 (lima belas); dan

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh).

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten;

Dinas paling banyak 18 (delapan belas); dan

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas).

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai kurang dari 40 (empat puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;

Dinas paling banyak 12 (dua belas);

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 8 (delapan);

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) Asisten;

Dinas paling banyak 15 (lima belas);

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 10 (sepuluh);

Besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai lebih dari 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

Sekretariat Daerah, terdiri dari paling banyak 4 (empat) Asisten;

Dinas paling banyak 18 (delapan belas);

Lembaga Teknis Daerah paling banyak 12 (dua belas);

Penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Masing-masing urusan pada prinsipnya tidak mutlak dibentuk dalam lembaga tersendiri, namun sebaliknya masing-masing urusan dapat dikembangkan atau dibentuk lebih dari satu lembaga perangkat daerah sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi, kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan pemerintahan yang dikelompokkan dalam bentuk Dinas dan Lembaga Teknis Daerah.

Perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi staf, pelayanan administratif serta urusan pemerintahan umum lainnya yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Dinas maupun Lembaga Teknis Daerah seperti bidang hukum, organisasi, hubungan masyarakat, protokol dan pelayanan administratif, serta fungsi pemerintahan umum lainnya antara lain bidang penanganan perbatasan dan administrasi kerja sama luar negeri, yang termasuk sebagai bagian dari urusan pemerintahan, diwadahi dan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Gubernur, Bupati/Wali kota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. Dengan jumlah paling banyak 5 (lima) staf ahli. Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota dari pegawai negeri sipil. Tugas dan fungsi staf ahli Gubernur, Bupati/Wali kota ditetapkan oleh Gubernur, Bupati/Wali kota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.

Perumpunan urusan adalah penanganan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang dapat digabung dalam satu perangkat daerah. Untuk perangkat daerah yang berbentuk Dinas, misalnya urusan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah digabung dengan urusan perindustrian dan perdagangan. Untuk perangkat daerah yang berbentuk badan dan/atau kantor, misalnya urusan perencanaan pembangunan digabung dengan urusan penelitian dan pengembangan.

Perumpunan urusan yang diwadahi dalam bentuk Dinas terdiri dari:

bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;