Jelaskan Persetujuan Oe'lolok dari Kerajaan Amanatun

Sengketa perbatasan antara Beloe dan Amanatun ini kemudian diupayakan untuk di selesaikan dengan dilakukan pertemuan di daerah netral Oelolok Swapraja Insana selama dua kali pertemuan. Pertemuan pertama 29 Oktober 1953 namun ditunda pelaksanaannya pada tanggal 10 Mai 1957 karena perkunjungan Gubernur Sunda Kecil di Kupang.

Isi PERSETUJUAN OELOLOK I antara Kepala Daerah Swapraja Amanatun ( disatu pihak )dengan Kepala Daerah Swapraja Liurai ( pada pihak lain) menyetujui delapan kesepakatan yakni:

Dalam penyelesaian "peristiwa rakyat Lotas" TIDAK AKAN DIGANGGU GUGAT" soal perbatasan antara Swapraja Amanatun dan swapraja Malaka.

Karena ketemukungan Lotas termasuk Distrik Noemanumuti temukung di wilayah Swapraja Amanatun maka rakyatnya secara teknis administrasi TAKLUK di bawah kepemerintahan Swapraja Amanatun.

Untuk masalah adat pelaksanaannya tinggal tetap sebagai sediakala dengan catatan Kepala Daerah Swapraja Amanatun sebagai Ketua Adat harus mengetahuinya terlebih dahulu.

Uang-uang pajak yang telah dipungut oleh pemerintahan SwaprajaBelu dari rakyat ketemukungan Lotas HARUS DISERAHKAN KEPADA Kepala Daerah Swapraja Amanatun.

Pengembalian rakyat Lotas oleh Kepala Daerah Swapraja Malaka dan penerimaannya oleh Kepala Daerah Swapraja Amanatun dilaksanakan disertai ketentuan-ketentuan hadat (adat) yang berlaku antara kedua belah pihak.

Sesudah pengembalian rakyat ketemukungan Lotas pihak Dewan Pemerintah Swapraja Amanatun akan berusaha menjalankan kebijaksanaan agar tidak terulang lagi peristiwa-peristiwa yang disebut peristiwa rakyat Lotas.

Dari kedua belah pihak, baik D.P.S Amanatun maupun Kepala Daerah Swapraja Malaka senantiasa akan dijalankan usaha untuk membujuk dan menasihati agar rakyat ketemukungan Lotas untuk kembali tunduk kepada Pemerintahan Swapraja Amantun.

Peristiwa-peristiwa yang bersifat pidana semata-mata terhadap rakyat ketemukungan Lotas diserahkan penyelesaiannya kepada pihak alat Negara .......,

Sedangkan Pertemuan kedua juga di Oelolok Swapraja Insana tanggal 19 Oktober 1959 juga menghasilkan dua (2) butir persetujuan.

Adapun yang membuat persetujuan yakni Pihak Pertama Kepala Daerah Swapraja Amanatun t.d.t L.L.D.L.Banunaek dan Pihak Kedua Kepala Daerah Swapraja Malaka t.d.t L.S.Teiseran, dengan mengetahui Pihak Pertama D.P.S SoE ( D.C.Saudale), Perakit Praja Kepala (J.L.Bire), Anggota DPS Amanatun ( Ch.B.Tallo), Anggota DPS Amanatun ( Th. Kabu), Fettor NoeManumuti ( M.E.Faij), Fettor Noebokon ( W.Nenometa), Fettor Noebone ( L.Missa), Fettor Noebana ( H.Mone). Sedangkan yang mengetahui pihak kedua Pd ketua DPDS Belu ( A.A.Bere Tallo- Raja Kewar), Anggota DPS Belu ( P.W Djah...,), Nai Fatuaruij ( E. Teiseran), Nai Umalor ( L.K.Naruk), Loro Waiwiku ( A. Kalan Berek), Nai Manulea ( R.K.Taolin), Nai Mandeu ( H.Tefa Seran), Perakit Tata Usaha (L.Lopes).