Gw mau tau Konflik yang berlanjut (2008–2018) dari Republik Demokratik Kongo

Laurent Nkunda, anggota Gerakan untuk Demokrasi Kongo–Goma cabang Rapat Umum untuk Demokrasi Kongo yang terintegrasi dengan tentara, membelot bersama pasukan yang setia kepadanya kemudian membentuk Kongres Nasional untuk Pertahanan Rakyat (CNDP) dan melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Mereka diyakini akan kembali didukung oleh Rwanda sebagai cara untuk mengatasi kelompok Hutu, Pasukan Demokratik untuk Pembebasan Rwanda (FDLR). Pada bulan Maret 2009, setelah kesepakatan antara RDK dan Rwanda, pasukan Rwanda memasuki RDK dan menangkap Nkunda dan diizinkan untuk mengejar militan FDLR. CNDP menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah dimana ia setuju untuk menjadi partai politik dan tentaranya diintegrasikan ke dalam tentara nasional dengan imbalan pembebasan anggotanya yang dipenjara. Pada tahun 2012, Bosco Ntaganda, pemimpin CNDP, dan pasukan yang setia kepadanya, memberontak dan membentuk militer pemberontak Gerakan 23 Maret (M23), mengklaim bahwa pemerintah telah melanggar perjanjian tersebut.

M23 secara singkat merebut ibu kota provinsi Goma pada November 2012. Negara-negara tetangga, khususnya Rwanda, telah dituduh mempersenjatai kelompok-kelompok pemberontak dan menggunakan mereka sebagai kuasa untuk menguasai negara yang kaya sumber daya itu, sebuah tuduhan yang mereka bantah. Pada Maret 2013, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberi wewenang kepada Brigade Intervensi Pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menetralisir kelompok-kelompok bersenjata. Pada tanggal 5 November 2013, M23 mengumumkan berakhirnya pemberontakan.

Selain itu, di Katanga utara, Mai-Mai yang diciptakan oleh Laurent Kabila terlepas dari kendali Kinshasa dengan Mai Mai Kata Katanga dari Gédéon Kyungu Mutanga secara singkat menyerang ibu kota provinsi Lubumbashi pada tahun 2013 dan 400.000 orang mengungsi di provinsi tersebut pada tahun 2013. Pertempuran di dalam dan di luar konflik Ituri terjadi antara Front Nasionalis dan Integrasi dan Persatuan Patriot Kongo yang masing-masing mengaku mewakili kelompok etnis Lendu dan Hema. Di timur laut, Tentara Perlawanan Lord Joseph Kony pindah dari pangkalan asli mereka di Uganda dan Sudan Selatan ke RD Kongo pada 2005 dan mendirikan kamp di Taman Nasional Garamba.

Perang di Kongo telah digambarkan sebagai perang paling berdarah sejak Perang Dunia II. Pada 8 Desember 2017, empat belas tentara PBB dan lima tentara reguler Kongo tewas dalam serangan pemberontak di Semuliki di wilayah Beni. Para pemberontak dianggap sebagai Pasukan Demokrat Sekutu. Penyelidikan PBB mengkonfirmasi penyerang itu dalam serangan bulan Desember.

Pada tahun 2009, The New York Times melaporkan bahwa orang-orang di Kongo terus meninggal dengan laju sekitar 45.000 per bulan – perkiraan jumlah yang tewas akibat konflik panjang berkisar antara 900.000 hingga 5,4 juta. Korban tewas disebabkan oleh penyakit dan kelaparan yang meluas; laporan menunjukkan bahwa hampir setengah dari individu yang meninggal adalah anak-anak di bawah usia lima tahun. Ada banyak laporan tentang pembawa senjata yang membunuh warga sipil, perusakan properti, kekerasan seksual yang meluas, yang menyebabkan ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka, dan pelanggaran lain terhadap hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia. Satu studi menemukan bahwa lebih dari 400.000 wanita diperkosa di Republik Demokratik Kongo setiap tahun. Pada tahun 2018 dan 2019, Kongo melaporkan tingkat kekerasan seksual tertinggi di dunia. Menurut Human Rights Watch dan Kongo Research Group yang berbasis di New York University, pasukan bersenjata di wilayah Kivu timur RDK telah membunuh lebih dari 1.900 warga sipil dan menculik sedikitnya 3.300 orang sejak Juni 2017 hingga Juni 2019.

Masa jabatan Kabila dan berbagai protes anti-pemerintah

Pada 2015, protes besar pecah di seluruh negeri dan pengunjuk rasa menuntut agar Kabila mundur sebagai presiden. Protes dimulai setelah pengesahan undang-undang oleh majelis rendah Kongo yang juga disahkan oleh majelis tinggi Kongo, akan membuat Kabila tetap berkuasa setidaknya sampai sensus nasional dilakukan (sebuah proses yang kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun dan karenanya mempertahankan dia berkuasa setelah pemilihan 2016 yang direncanakan, yang secara konstitusional dilarang untuk berpartisipasi). RUU ini disahkan; namun, ketentuan yang akan membuat Kabila tetap berkuasa sampai sensus dilakukan, dihapuskan. Sensus seharusnya dilakukan, tetapi tidak lagi terikat pada saat pemilihan berlangsung. Pada 2015, pemilihan dijadwalkan untuk akhir 2016 dan perdamaian lemah diadakan di Kongo.[88]

Pada 27 November 2016, menteri luar negeri Kongo Raymond Tshibanda mengatakan kepada pers bahwa tidak ada pemilihan umum yang akan diadakan pada 2016, setelah 20 Desember, akhir masa jabatan presiden Kabila. Dalam sebuah konferensi di Madagaskar, Tshibanda mengatakan bahwa pemerintah Kabila telah "berkonsultasi dengan ahli pemilu" dari Kongo, PBB dan tempat lain, dan bahwa "telah diputuskan bahwa operasi pendaftaran pemilih akan berakhir pada 31 Juli 2017, dan pemilihan itu akan berlangsung pada April 2018." Protes pecah di negara itu pada 20 Desember ketika masa jabatan Kabila berakhir. Di seluruh negeri, puluhan pengunjuk rasa tewas dan ratusan ditangkap.