Jelaskan Proses pengadilan dari In God We Trust

Sifat konstitusional frasa "In God We Trust" telah berulang kali ditegakkan menurut penafsiran hukum dari akomodasionisme yang penganutnya menyatakan bahwa praktik yang mengakar ini secara historis tidak menghadirkan kesulitan konstitusional, tidak memaksa, dan tidak lebih memilih satu denominasi agama daripada lainnya. Dalam Zorach v. Clauson (1952), Mahkamah Agung juga menulis bahwa lembaga-lembaga negara mengandaikan adanya Yang Maha Kuasa dan bahwa pengakuan pemerintah terhadap Tuhan bukanlah menegakkan pendirian gereja negara seperti yang dimaksudkan oleh para penulis Konstitusi untuk dilarang. Pengadilan juga mengandalkan gagasan "deisme seremonial" (sebagaimana ditakrifkan dalam perbedaan pendapat William J. Brennan Jr. di Lynch v. Donnelly), yaitu bahwa ada rujukan agama yang telah menjadi sekuler dan dengan demikian konstitusional melalui penggunaan berulang dan kebiasaan. Sementara penentang putusan itu berpendapat bahwa gagasan Thomas Jefferson tentang tembok pemisah antara agama dan negara melarang bantuan apa pun baik langsung maupun tidak langsung kepada lembaga agama mana pun, dan oleh karena itu putusan apa pun yang bertentangan bertentangan dengan maksud Pendiri Negara, pandangan pemisahan ini telah tidak mendapatkan tempat yang signifikan dalam pengaturan peradilan.

Meskipun tidak secara langsung terkait dengan semboyan ini, Engel v. Vitale menimbulkan banyak spekulasi tentang masa depan pemajangan "In God We Trust" di muka umum. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang New York yang mendorong sekolah umum untuk membacakan doa seperti yang tertulis dalam undang-undang negara bagian dengan alasan Amendemen Pertama. Putusan itu memicu kemarahan yang luas dan sangat tidak populer pada saat itu bahkan ketika hampir semua hakim selaras dalam putusan itu. Hampir 80% orang Amerika Serikat tidak menyetujui keputusan tersebut, menurut jajak pendapat oleh Gallup. Anggota Kongres takut bahwa "In God We Trust" akan dihilankan dari uang logam dan kertas, perasaan serupa juga dimiliki oleh presiden Persatuan Advokat Amerika Serikat saat itu John C. Salterfield. Senator Partai Demokrat Sam Ervin dari Carolina Utara bertanya-tanya apakah Tuhan dinyatakan inkonstitusional oleh keputusan itu. Anggota Kongres mencoba mengarahkan dana federal untuk membeli Alkitab bagi hakim Mahkamah Agung dan mengusulkan amendemen konstitusi yang mengizinkan doa sekolah, tetapi kedua langkah itu gagal. Putusan serupa pada tahun berikutnya di Abington Township v. Schempp mendorong para senator untuk mencoba memaksa Mahkamah Agung menggantung semboyan nasional di ruang sidang yang juga tidak berhasil.

Meskipun Mahkamah Agung tidak pernah secara langsung memutuskan sifat konstitusional "In God We Trust", beberapa pengadilan tinggi federal tingkat banding dan beberapa pengadilan negara bagian telah memutuskan sifat konstitusional semboyan ini serta Mahkamah Agung sendiri tampaknya tidak mempermasalahkan kalimat yang tertulis pada uang logam dan kertas.

Aronow v. United States adalah kasus pertama yang menentang ditampilkannya "In God We Trust" pada mata uang Amerika Serikat. Bagian dari undang-undang yang ditentang oleh gugatan ("tulisan 'In God we Trust'... akan muncul di semua uang kertas dan logam Amerika Serikat", ) berlaku dan Wilayah Kesembilan Pengadilan Tinggi Federal menyatakan, "penggunaannya [semboyan] adalah watak patriotik atau seremonial dan tidak memiliki kemiripan yang nyata dengan sponsor pemerintah dari ritual keagamaan". Dalam O'Hair v. Blumenthal (1978), Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Barat Texas juga membuat putusan serupa. Putusan serupa dicapai pada banding ke Wilayah Kelima Pengadilan Tinggi Federal pada tahun 1979 yang menegaskan bahwa tujuan utama slogan itu sekuler. Putusan itu ditegaskan kembali lewat putusan kasus Gaylor v. United States di Wilayah Kesepuluh Pengadilan Tinggi Federal.

Serangkaian tuntutan hukum yang mencoba melarang pemajangan "In God We Trust" diajukan Michael Newdow dengan dukungan Freedom From Religion Foundation. Michael dikenal karena kasus sebelumnya Elk Grove Unified School District v. Newdow ketika Wilayah Kesembilan Pengadilan Tinggi Federal mengeluarkan keputusan menghapus "under God" (di bawah Tuhan) dari Ikrar Kesetiaan (keputusan itu dibatalkan Mahkamah Agung). Seorang hakim federal di California menolak alasannya dalam putusan pada Juni 2006 dan kesimpulan yang sama diputuskan Wilayah Kesembilan Pengadilan Tinggi Federal. Karena Mahkamah Agung menolak surat perintah, keputusan pengadilan banding yang mengatakan bahwa semboyan nasional bersifat patriotik atau seremonial tidak memiliki dampak teologis atau ritualistik dan bukan merupakan sponsor pemerintah untuk kegiatan keagamaan, tetap tidak berubah dan berlaku. Gugatan yang diajukan oleh Michael dan Freedom from Religion Foundation pada tahun 2013 di New York juga gagal, baik di pengadilan dan banding ke Wilayah Kedua Pengadilan Tinggi Federal. Gugatan dari pihak yang sama kembali diajukan di Ohio pada tahun 2016 juga ditolak oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara Ohio dan Wilayah Keenam Pengadilan Tinggi Federal.  Gugatan serupa juga diajukan di Wilayah Kedelapan Pengadilan Tinggi Federal tetapi tidak diajukan Michael.

Pada tahun 2015, hakim negara bagian New Jersey David F. Bauman menolak kasus terhadap Distrik Sekolah Regional Matawan-Aberdeen yang diajukan oleh seorang siswa dari distrik itu dan Persatuan Humanis Amerika Serikat yang berpendapat bahwa frasa "di bawah Tuhan" dalam Ikrar Kesetiaan menciptakan iklim diskriminasi karena mempromosikan agama sehingga membuat orang yang tidak percaya agama menjadi warga kelas dua. Ia menyebut, "sebagai masalah tradisi sejarah, kata-kata 'di bawah Tuhan' tidak bisa lagi dihapus dari kesadaran nasional daripada kata-kata 'In God We Trust' dari setiap uang logam di negara ini, daripada kata-kata 'jadi tolong aku Tuhan' dari setiap sumpah presiden sejak tahun 1789, atau dari doa yang telah dibuka setiap sesi bisnis legislatif Kongres sejak tahun 1787."

Selain itu, beberapa pengadilan telah sepakat bahwa pemajangan "In God We Trust" di bangunan umum tidak melanggar Klausa Pendirian. Mahkamah Agung New Hampshire dan Wilayah Keempat Pengadilan Tinggi Federal menerbitkan putusan terkait ini untuk sekolah umum dengan pengadilan federal tingkat banding yang sama memperdebatkan hal yang sama untuk kantor pemerintah daerah.

Sementara upaya menghilangkan penggunaan "In God We Trust" sebagian besar tidak membuahkan hasil, dalam Wooley v. Maynard, Mahkamah Agung membatalkan undang-undang New Hampshire yang mengamanatkan bahwa setiap orang membawa semboyan negara di plat kendaraan mereka, dengan catatan bahwa negara tidak bisa menggunakan barang milik pribadi mereka sebagai 'papan iklan seluler' untuk pesan ideologis negara. Dalam obiter dicta, kebanyakan pengadilan setuju bahwa gugatan "In God We Trust" ini tidak boleh ditafsirkan sebagai dasar untuk menantang sifat konstitusional semboyan pada mata uang Amerika Serikat, yang menurut mereka bukan sesuatu yang terkait langsung dengan pemiliknya atau dibuat untuk dipajang.