Jelaskan Pemerintahan masa depan Thailand dari Kudeta Thailand 2006

Jend. Sonthi Boonyaratglin, pemimpin Dewan Pembaruan Administrasi berkata kepada para diplomat asing bahwa suatu pemerintahan sipil dan Perdana Menteri akan ditunjuk dalam waktu dua minggu untuk menjalankan pemerintahan. Konstitusi akan diamendemen untuk segera memulihkan demokrasi melalui suatu pemilu nasional dalam waktu setahun. Ini berarti bahwa pemilu Oktober 2006 tidak akan dilangsungkan seperti yang telah direncanakan.

Sonthi menegaskan pernyataan sebelumnya bahwa Thaksin dan anggota-anggota kabinetnya tidak melakukan kesalahan apapun dan dapat kembali ke Thailand. Sonthi berkata Thailand masih tetap merupakan sebuah negara demokrasi dan bahwa wisatawan dapat tetap datang ke negara itu secara normal. Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan peringatan perjalanan untuk Thailand.

Pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi

Pagi hari Rabu, 20 September, situs koran-koran terkemuka Bangkok Bangkok Post, The Nation dan Thai Rath berfungsi secara normal dan melaporkan kudeta tersebut. (Baik Bangkok Post maupun The Nation merupakan kritik-kritik keras terhadap pemerintahan Thaksin.) Situs Daily News memuat laporan foto yang luas tentang operasi militer ini.

Para pemimpin kudeta menuntut kerja sama media massa Thailand dan memberlakukan sensor terhadap berita-berita media yang mungkin bernada negatif tentang militer. Militer juga melarang pertemuan apapun yang dihadiri oleh lima orang atau lebih untuk tujuan -tujuan politik, dan mengancam pelanggarnya dengan enam bulan penjara. Belakangan hari itu, militer membubarkan para pengunjuk rasa dan menangkap seorang aktivis Chalard Worachat bersama-sama dengan pelaku mogok makan dan bekas anggota parlemen Thawee Kraikup di Monumen Demokrasi sementara mereka melakukan protes terhadap kudeta tersebut. Kedua orang ini dan lain-lainnya memasang spanduk yang berbunyi "Mogok Makan sebagai Protes Terhadap Para Penghancur Demokrasi"..

Aliansi Rakyat untuk Demokrasi yang anti Thaksin secara resmi membatalkan rencana demonstrasinya pada 20 September 2006.

Pada pukul 15:35, saluran-saluran berita asing CNN, BBC, CNBC, NHK dan Bloomberg tetap dibungkam oleh operator kabel satu-satunya, UBC. Semua program berita Thai juga dibatalkan.

Pada pukul 14.50 tanggal 20 September, Konstitusi 1997 Kerajaan Thailand (yang disebut "Konstitusi Rakyat") dihapuskan dari situs Dewan Nasional Thailand.