Jelaskan UUDS 1950 dari Presiden Indonesia

Konstitusi RIS yang telah dimodifikasi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan disahkan pada tanggal 15 Agustus 1950 merupakan perpaduan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945. Menurut UUDS 1950, lembaga kepresidenan, yang juga disebut "Pemerintah" menurut UUD ini, terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden. Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, tetapi dari sifat konstitusi sementara, jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante. Dalam pelantikan, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah dihadapan DPR.

Sama seperti Konstitusi RIS, UUDS 1950 mengatur kedudukan dan kekuasaan, tugas dan kewenangan, serta hak dan kewajiban lembaga kepresidenan secara lebih terperinci. Dalam sistematika UUDS 1950, hal-hal yang mengatur tentang lembaga kepresidenan juga tidak terletak dalam satu bab khusus melainkan tersebar di berbagai pasal. Tugas, wewenang, dan kedudukan Presiden dan Wakil Presiden menurut UUDS 1950 adalah sebagai berikut.

Presiden dan Wakil Presiden adalah alat perlengkapan negara. [Pasal 44]

Presiden berkedudukan sebagai kepala negara. [Pasal 45 Ayat (1)]

Wakil Presiden membantu Presiden dalam melaksanakan kewajibannya. [Pasal 45 Ayat (2)]

Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan di tempat kedudukan pemerintah, yaitu Jakarta, kecuali jika ditentukan lain dalam keadaan darurat oleh Pemerintah. [Pasal 46 Ayat (1) dan (2)]

Wakil Presiden menggantikan Presiden jika ia tidak mampu melaksanakan kewajibannya. [Pasal 48]

Presiden dan Wakil Presiden dilarang merangkap jabatan dengan jabatan umum apapun baik di dalam ataupun di luar negara. [Pasal 55 Ayat (1)]

Hingga tiga tahun setelah mereka meletakkan jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden dilarang: [Pasal 55 Ayat (4)]

turut serta atau menjadi penanggung perusahaan laba yang diadakan negara maupun daerah otonom, serta [Pasal 55 Ayat (2)]

mempunyai piutang yang ditanggung oleh negara. [Pasal 55 Ayat (3)]

Hal keuangan Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan UU. [Pasal 54]

Presiden membentuk kementerian-kementerian. [Pasal 50]

Presiden berhak membentuk kabintet, menunjuk menteri-menteri dan Perdana Menteri atas kementerian dalam kabinet tersebut, serta memberhentikan atau mengganti menteri-menteri tersebut. [Pasal 51 Ayat (1)–(5)]

Presiden mengambil sumpah jabatan menteri-menteri kabinet. [Pasal 53]

Presiden dan Wakil Presiden menerima pemberitahuan kabinet mengenai urusan penting. [Pasal 52 Ayat (2)]

Presiden mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua DPR. [Pasal 62 Ayat (1)]

Presiden mengambil sumpah jabatan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). [Pasal 63]

Presiden memberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Mahkamah Agung atas permintaan sendiri. [Pasal 79 Ayat (4)]

Presiden memberhentikan ketua, wakil ketua, dan anggota-anggota Dewan Pengawas Keuangan atas permintaan sendiri. [Pasal 81 Ayat (4)]

Pemerintah memelihara kesejahteraan rakyat dan menjalankan perundang-undangan. [Pasal 82]

Jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. [Pasal 83 Ayat (1)]

Presiden berhak membubarkan DPR dan memerintahkan pembentukan DPR baru. [Pasal 84]

Presiden memberi tanda kehormatan menurut UU. [Pasal 87]

Presiden, atas nama Pemerintah, berhak ikut serta dalam proses penyusunan undang-undang (UU), baik dalam hal pengajuan usul rancangan undang-undang (RUU), penerimaan pemberitahuan usul RUU dari DPR, maupun pemvetoan atau pengesahan UU. [Pasal 90–95]

Pemerintah mengeluarkan undang-undang darurat (UU Darurat) dalam keadaan mendesak. [Pasal 96 Ayat (1)]

Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah. [Pasal 98 Ayat (1)]

Presiden dan Wakil Presiden, meskipun ia telah meletakkan jabatannya, diadili pada tingkat pertama dan tertinggi oleh Mahkamah Agung atas pelanggaran jabatan atau pelanggaran lainnya yang dilakukan dalam masa jabatannya, kecuai diatur lain oleh UU. [Pasal 106 Ayat (1)]

Presiden memberi grasi, amnesti, dan abolisi dengan pertimbangan Mahkamah Agung. [Pasal 107 Ayat (1)–(3)]

Pemerintah memegang urusan umum keuangan. [Pasal 111 Ayat (1)]

Presiden mengadakan dan mengesahkan perjanjian internasional atas kuasa UU. [Pasal 120 Ayat (1) dan (2)]

Presiden mengangkat dan menerima misi diplomatik. [Pasal 123]

Presiden memegang kekuasaan militer. [Pasal 127 Ayat (1)–(3)]

Presiden menyatakan perang dengan persetujuan DPR. [Pasal 128]

Presiden menyatakan keadaan bahaya. [Pasal 129 Ayat (1)]

Presiden mengambil sumpah jabatan anggota-anggota Konstituante, dan mengesahkan pemilihan ketua dan wakil-wakil ketua Konstituante [Pasal 136]

Pemerintah mengesahkan dan mengumumkan konstitusi baru yang telah disetujui oleh Konstituante. [Pasal 137 Ayat (2) dan (3)]

Presiden, atas nama Pemerintah, mengajukan perubahan konstitusi kepada suatu "Majelis Perubahan Undang-Undang Dasar", serta mengumumkan naskah perubahan konstitusi yang telah disetujui oleh majelis tersebut. [Pasal 140 Ayat (2); Pasal 141 Ayat (1) dan (2)]