Jelaskan Orde Lama dari Soemitro Djojohadikoesoemo

Setelah pengakuan kedaulatan, Soemitro ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Industri dalam Kabinet Natsir, sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dipimpin Sjahrir. Kebijakan ekonomi Soemitro berfokus ke program industrialisasi, berlawanan dengan arah Menteri Keuangan saat itu, Syafruddin Prawiranegara, yang lebih mengarah ke pengembangan pertanian. Soemitro menyusun Rencana Urgensi Perekonomian (alias "Sumitro Plan") yang diterbitkan pada bulan April 1951 (setelah jatuhnya Kabinet Natsir). Rencana ini mencakup pengunaan uang negara untuk membangun sejumlah fasilitas industri di pulau Jawa dan Sumatra dalam dua tahun, termasuk pembangunan kembali sejumlah pabrik yang rusak karena perang.  Dalam implementasinya, tidak ada pabrik terencana yang sudah berdiri setelah dua tahun tersebut, sehingga jangka rencana tersebut diperpanjang menjadi tiga tahun.

Selama masa Kabinet Natsir, Soemitro juga berkeliling Eropa, khususnya di Belanda, untuk menarik investasi asing dalam mendirikan pabrik di Indonesia. Salah satu program Soemitro lainnya merupakan Program Benteng, yakni suatu program yang mengatur lisensi impor barang tertentu yang harus dimiliki oleh pengusaha "pribumi", meskipun Soemitro sendiri sebenarnya lebih menyukai mekanisme pasar bebas. Setelah jatuhnya Kabinet Natsir, Soemitro menjadi dekan kedua fakultas ekonomi di Universitas Indonesia (UI), setelah dekan sebelumnya Soenarjo Kolopaking mengundurkan diri. Ia menjabat sebagai dekan antara 1951 sampai 1957. Selama masa jabatannya, Soemitro mengundang sejumlah akademisi dari Belanda karena kurangnya staf pengajar di UI. Soemitro juga mendirikan Lembaga Pendidikan Ekonomi dan Masyarakat (sekarang LPEM FEUI) yang belakangan sering diberdayakan untuk merumuskan kebijakan ekonomi. Program afiliasi antara FE UI dan fakultas ekonomi Universitas California, Berkeley juga dicetuskan oleh Soemitro. Dengan sokongan dana Ford Foundation, Soemitro mengirimkan sejumlah mahasiswa Indonesia ke Amerika Serikat dalam program pertukaran (mahasiswa Indonesia ke AS dan dosen AS ke Indonesia) untuk memperluas wawasan pemikiran ekonomi di Indonesia, yang sebelumnya didominasi pandangan-pandangan ekonomis dari Eropa. Awalnya Soemitro juga mencoba menjalin hubungan pertukaran dengan Sekolah Ekonomi dan Ilmu Politik London, namun karena British Council menolak memberikan beasiswa, rencana ini dibatalkan.

Di pertengahan tahun 1951, Soemitro mengundang mantan Menteri Keuangan Jerman Nazi Hjalmar Schacht ke Indonesia untuk meneliti situasi ekonomi nasional dan memberikan rekomendasi. Soemitro juga turut serta dalam proses nasionalisasi De Javasche Bank, bekas bank sentral Hindia Belanda. Selain itu, dalam periode ini Soemitro juga sering berdebat secara tertulis dengan Syafruddin mengenai pandangan-pandangan ekonomi mereka — sembari kedua pihak juga mengkritik kebijakan ekonomi pemerintah. Menurut Soemitro, standar kehidupan dalam struktur ekonomi agraria yang didukung Syafruddin cenderung rendah, dan Soemitro juga tidak setuju dengan kebijakan penghematan anggaran Syafruddin. Meskipun begitu, kedua tokoh ini sepakat bahwa investasi asing diperlukan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, meskipun banyak tokoh nasionalis pada masa itu menolak investor luar negeri. Soemitro juga mendukung program transmigrasi pemerintah, dengan catatan diperlukannya pengembangan industri di kawasan-kawasan baru.