Saya mau tau Gaya pemerintahan dari Herman Willem Daendels

Pemerintahan Daendels di Jawa sangat berbau militeristik. Hal ini dapat dilihat dari caranya berpakaian. Tidak seperti gubernur jenderal sebelumnya pada masa VOC yang menggenakan pakaian elite kerajaan, seragam yang ia pakai adalah seragam marsekal. Selain itu, pemerintahan yang ia dirikan memiliki penjenjangan terstruktur yang terpusat mirip dengan struktur komando pasukan Napoleon. Ia juga membagi Jawa menjadi sembilan daerah administrasi yang masing-masing terdiri dari distrik yang berada di bawah kekuasaan seorang bupati.

Ong Hok Ham berpendapat mengenai gaya pemerintahan militeristik Daendels:

Sejak saat itu dimulailah tradisi di antara para pejabat administratif penjajahan Belanda, yang pasca 1816 disebut sebagai Pangreh Praja (Binnenlands Bestuur) dan para priyayi pasca Perang Jawa mengenakan seragam bergaya militer sebagai tanda status pegawai negeri sipil. Sebuah praktik yang masih dilakukan hingga sekarang.

Reformasi administrasi pemerintahan dan peradilan

Salah satu tindakan yang diambil oleh Daendels adalah reformasi total administrasi. Daendels mengangkat semua bupati Jawa menjadi pejabat pemerintah Belanda dengan alasan agar terhindar dari beban pemerasan dan perlakuan menghina dari pejabat Eropa. Perubahan status ini menimbulkan konsekuensi yaitu kehilangan prestise dan kebebasan bertindak terhadap rakyat mereka.

Daendels mengkritik sistem peradilan Batavia yang ia anggap tidak bisa menangani banyak kasus yang masuk dan penyalahgunaan kekuasaan peradilan yang makin lama makin tak tertahankan. Akibatnya ia melakukan perombakan terhadap sistem peradilan. Ia melakukan pemisahan pengadilan menjadi dua kelompok, pengadilan untuk orang Jawa dan pengadilan untuk orang Eropa, Cina, dan Arab. Untuk pengadilan pertama akan menggunakan peradilan menurut hukum dan adat istiadat Jawa. Sedangkan untuk kelompok kedua menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Perubahan ini menimbulkan kekacauan yurisdiksi di antara pengadilan-pengadilan yang berbeda. Hukum dan adat istiadat penduduk asli mungkin masih bisa diterima atau ditolak oleh pengadilan.