Saya mau tau Menuju ke perang dari Permesta

Pada bulan yang sama diselenggarakanya MUNAS, Sumual bertemu dengan Letkol Ahmad Husein dan Letkol Barlian di Palembang. Husein adalah ketua Dewan Banteng yang memperjuangkan hal-hal yang sama dengan Permesta di Sumatra Barat. Sedangkan Barlian memrakarsai Dewan Garuda dengan tujuan yang sama. Ketiga perwira ini menanda-tangani Piagam Persetujuan Palembang yang berisi tuntutan-tuntutan kepada pemerintah pusat antara lain "pemulihan Dwitunggal", "mengganti pimpinan Angkatan Darat sebagai langkah pertama terhadap stabilisasi TNI", "desentralisasi dalam sistem pemerintahan negara yang antaranya meliputi pemberian otonomi yang luas bagi daerah", dan "melarang komunisme". Pada tanggal 9 Januari 1958, Sumual kembali ke Sumatra tepatnya di Sungai Dareh di Sumatra Barat dan bertemu kembali dengan Husein. Ia juga bertemu dengan pimpinan gerakan di Sumatra lainnya yaitu Sumitro Djojohadikusumo, Mohammad Natsir, dan Kolonel Maludin Simbolon.

Setelah pertemuan di Sungai Derah, Sumual berangkat ke Singapura dan kemudian ke Hong Kong. Di Hong Kong, Sumual bertemu dengan Kolonel Joop Warouw yang pada saat itu adalah atase militer di Beijing. Ia juga menjabat sebagai Panglima TT-VII sebelum Sumual. Mereka kemudian berangkat ke Tokyo untuk bertemu dengan Soekarno yang sedang berkunjung di sana. Maksud pertemuan dengan Soekarno pada tanggal 5 Februari 1958 tidak lain adalah untuk mendesak Soekarno supaya mengambil tindakan terhadap krisis yang sedang berkecamuk di Indonesia.

Pada tanggal 10 Februari 1958, Husein mengumumkan Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara. Dalam piagam ini, pemerintah pusat diberi waktu lima hari untuk melaksanakan hal-hal yang tertera di dalam piagam yang antara lain adalah kepada Kabinet Djuanda untuk mengembalikan mandat kepada Soekarno dan kepada "tokoh nasional" Hatta dan Hamengku Buwono IX untuk membentuk sebuah Zaken Kabinet Nasional yang "bersih dari anasir-anasir anti-Tuhan".

Dengan berakhirnya batas waktu yang telah ditentukan, pada tanggal 15 Februari 1958, sebuah Dewan Perjuangan di Padang mengumumkan terbentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Nama lengkap dari Dewan Perjuangan adalah Dewan Perjuangan Umum Seluruh Rakyat Indonesia yang Mengingini Kemerdekaan Negara dan Bangsa. Anggota Kabinet PRRI yang dibentuk termasuk Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri, Simbolan sebagai Menteri Luar Negeri, dan Djojohadikusumo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran. Dari Permesta, Warouw diangkat menjadi Menteri Pembangunan, Lahade diangkat menjadi Menteri Penerangan, dan Mochtar Lintang diangkat menjadi Menteri Agama. Sedangkan Sumual diangkat menjadi Komandan Angkatan Darat PRRI. Pengangkatan unsur Permesta di Kabinet PRRI diketahui oleh Sumual, tetapi ia tidak memberi persetujuan langsung sebelum terjadinya pengumuman.

Perbedaan tanggapan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara

Di Manado, Somba harus menanggapi berita terbentuknya PRRI. Sebagai Panglima KDM-SUT, ia harus memilih apakah akan memutuskan hubungan dengan pemerintah di Jakarta dan memihak kepada PRRI. Beberapa dari stafnya termasuk Mayor Jan Willem "Dee" Gerungan, Abe Mantiri, dan Kapten Lendy Tumbelaka mendesak Somba untuk berpihak kepada PRRI. Sumual pada waktu itu masih berada di luar negeri di Manila. Pada tanggal 16 Februari 1958, terjadi rapat massal di lapangan Sario di Manado. Somba pada akhirnya memilih apa yang diserukan masyarakat yang menghadiri rapat massal tersebut dan desakan stafnya, yaitu untuk memutus hubungan dengan pemerintah di Jakarta. Somba diberhentikan secara tidak hormat oleh TNI-AD setelah pernyataannya. Sumual dan Lahade juga diberhentikan secara tidak hormat pada tangggal 1 Maret 1958. Warouw juga bergabung dengan Permesta dan dia diberhentikan dengan tidak hormat pada tanggal 6 Mei 1958.

Di Makassar, tanggapan terhadap terbentuknya PRRI tidak sama dengan di Manado. Para penanda-tangan naskah Piagam Permesta asal Sulawesi Selatan telah mulai perlahan-lahan berhenti mendukung gerakan tersebut. Penanda-tangan seperti Jusuf (Komandan RI-Hasanuddin), Mattalatta (Komandan KDM-SST), dan Pangerang (Gubernur Militer Sulawesi Selatan dan Tenggara) mulai memihak ke pemerintah pusat. Masih ada beberapa orang seperti Lahade, Lintang, dan beberapa pemimpin sipil lainnya yang masih memihak dengan gerakan Permesta. Setelah sempat melarikan diri ke luar kota Makassar, akhirnya pada tanggal 27 Mei 1958, Lahade dan Lintang ditangkap. Mereka ditahan di Makassar sampai September 1957, kemudian dibawah ke Denpasar dan selanjutnya ke Madiun di mana mereka ditahan sampai tahun 1962.