Jelaskan Penghapusan sistem perbudakan dari Imperium Britania

Di bawah tekanan yang meningkat dari gerakan abolisionisme, Pemerintah Britania Raya mengesahkan Undang-Undang Perdagangan Budak 1807 yang menghapuskan perdagangan budak di Imperium Britania. Pada tahun 1808, Sierra Leone ditetapkan sebagai koloni Britania pertama yang secara resmi membebaskan semua budak. Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan pada tahun 1833, dan pada 1 Agustus 1834, sistem perbudakan secara resmi dihapuskan di segenap koloni Britania di seluruh dunia (kecuali St. Helena, Sri Lanka, dan koloni yang dikelola oleh EIC, meskipun pada akhirnya pengecualian ini dicabut). Menurut Undang-Undang Penghapusan Perbudakan, para budak diberi kebebasan dan emansipasi penuh setelah "magang" selama 4 sampai 6 tahun.

Era keemasan Imperium Britania (1815–1914)

Periode antara tahun 1815 sampai 1914 disebut oleh beberapa sejarawan sebagai "era keemasan Imperium Britania", ketika lebih dari 10.000.000 mil persegi (26.000.000 km2) luas wilayah dan sekitar 400 juta penduduk menjadi bagian dari Imperium Britania. Kekalahan Napoleon pada tahun 1815 membuat Britania tidak memiliki saingan yang berarti, kecuali Rusia di Asia Tengah. Menjadi yang tak terkalahkan di lautan, Britania kemudian menobatkan dirinya sebagai polisi dunia, yang selanjutnya dikenal sebagai Pax Britannica. Bersamaan dengan hak kontrol tidak resmi yang dimilikinya, posisi Britania yang dominan dalam perdagangan dunia berarti bahwa secara efektif Britania bisa mengendalikan perekonomian dari banyak negara, seperti Tiongkok, Argentina, dan Siam (Thailand). Kondisi ini oleh para sejarawan disebut sebagai "imperium informal".

Era keemasan Imperium Britania didukung oleh berbagai penemuan teknologi selama masa Revolusi Industri seperti kapal uap dan telegraf. Berbagai teknologi baru yang diciptakan pada paruh kedua abad ke-19 memungkinkan Britania untuk mengontrol dan mempertahankan kejayaan imperiumnya. Pada tahun 1902, koloni-koloni di Imperium Britania bisa saling terhubung berkat adanya penemuan jaringan kabel telegraf yang bernama "All Red Line".

East India Company di Asia

East India Company (EIC) atau Perusahaan Hindia Timur secara tidak langsung telah ikut berperan serta dalam mendukung kejayaan Imperium Britania di Asia. Tentara EIC pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut Britania saat terjadinya Perang Tujuh Tahun, dan kemudian terus bekerja sama dalam berbagai pertempuran di luar India, di antaranya: pengusiran Napoleon dari Mesir (1799), pengambilalihan Jawa dari Belanda (1811), akuisisi Singapura (1819) dan Malaka (1824) serta pendudukan Birma (1826).

Berawal dari basis di India, sejak tahun 1730 EIC lambat laun mulai melebarkan jalur perdagangannya dengan merambah perdagangan opium (candu) dengan Tiongkok. Perdagangan ini sangat menguntungkan namun ilegal karena dilarang oleh Dinasti Qing sejak tahun 1729. Perdagangan opium ini membantu mengembalikan ketidakseimbangan perdagangan Britania akibat impor teh yang tidak menghasilkan keuntungan di Tiongkok. Pada tahun 1839, sekitar 20.000 peti candu Britania disita oleh Pemerintah Tiongkok, yang memicu meletusnya Perang Candu Pertama. Tiongkok kalah dalam perang ini, kemudian berdasarkan hasil Perjanjian Nanjing, Hong Kong diserahkan kepada Britania.

Pada tahun 1857, di India terjadi Pemberontakan Sepoy yang dilakukan oleh prajurit-prajurit India (sepoy) yang berada di bawah kekuasaan EIC. Pemberontakan ini berkembang dan meluas menjadi pemberontakan penduduk di dataran Gangga hulu dan India Tengah dan berakhir dengan pembubaran EIC serta kekuasaan di India dijalankan secara langsung oleh Kerajaan Britania Raya. Pemberontakan ini memakan waktu enam bulan sebelum berhasil ditumpas dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Setelah pemberontakan usai, Monarki Britania memegang kendali langsung atas India, membawa India memasuki periode yang dikenal sebagai Kemaharajaan Britania (British Raj) dengan seorang gubernur jenderal ditunjuk oleh Pemerintah Britania untuk membawahi India dan Ratu Victoria dinobatkan sebagai Maharani India. EIC dibubarkan pada tahun berikutnya.

India mengalami serangkaian kegagalan panen serius pada akhir abad ke-19, menyebabkan bencana kelaparan yang meluas ke seantero negeri dan diperkirakan lebih dari 15 juta orang meninggal akibat kelaparan. EIC telah gagal mengimplementasikan kebijakan dan kontrol yang terkoordinasi untuk menangani kelaparan selama periode kekuasaannya. Hal ini berusaha diubah selama masa Kemaharajaan Britania, sebuah komisi khusus dibentuk untuk mengatasi dan menerapkan kebijakan baru dalam pengentasan kelaparan, yang memakan waktu hingga awal 1900-an supaya bisa menghasilkan efek.