Jelaskan Reformasi Dewan Keamanan PBB dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pembahasan mengenai reformasi DK PBB telah dimulai sejak tahun 1992. Dewan belum direstrukturisasi sejak 1963 ketika keanggotaannya diperluas dari 11 menjadi 15. Banyak negara anggota percaya bahwa 15 kursi saat ini - dengan lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap – sudah tidak lagi menggambarkan keseimbangan kekuatan di dunia.

Ada tiga isu sentral mengenai reformasi dewan, yaitu keanggotaan, transparansi (termasuk metode kerja), dan veto. Mengenai keanggotaan, beberapa negara anggota telah menganjurkan perluasan Dewan Keamanan, dengan alasan bahwa Dewan Keamanan tidak lagi mewakili realitas geopolitik dunia modern. Salah satu perubahan yang diusulkan adalah untuk menambah anggota lebih permanen. Pada tanggal 31 Maret 2005, mantan Sekjen PBB Kofi Annan menyerukan kepada PBB untuk mencapai konsensus pada perluasan dewan untuk 24 anggota, dalam rencana disebut sebagai "In Larger Freedom". Kofi Annan memberikan dua alternatif untuk diimplementasi yaitu:

Rencana A: menambah enam anggota tetap baru dan tiga anggota tidak tetap baru untuk total 24 kursi di dewan.

Rencana B: menambah delapan anggota baru dalam klasifikasi keanggotaan yang baru. Delapan anggota tesebut akan bertugas selama empat tahun dan bisa diperpanjang, ditambah satu kursi untuk anggota tidak tetap. Konfigurasi ini juga berjumlah 24 kursi.

Negara-negara anggota gagal mencapai konsensus. Para calon anggota tetap yang baru biasanya disebutkan adalah Brasil, India, Jepang, dan Jerman, yang dikenal sebagai kelompok G4. Ide ini muncul mengingat negara G4 saat ini peringkat di antara 10 negara dengan GDP tertinggi di dunia. Namun, telah ditentang oleh kelompok Uniting for Consensus (Argentina, Kanada, Kolombia, Kosta Rika, Indonesia, Italia, Malta, Meksiko, Pakistan, Korea Selatan, San Marino, Spanyol, dan Turki) karena negara-negara tersebut percaya bahwa peningkatan kursi permanen akan semakin memperburuk disparitas antara negara-negara anggota.

Isu kedua adalah tentang transparansi dan metode kerja Dewan Keamanan. Dewan Keamanan telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam beberapa tahun terakhir. Reformasi ini tidak memerlukan amendemen Piagam PBB dan tidak menimbulkan kontroversi yang besar seperti isu keanggotaan. Dewan Keamanan sekarang mengadakan pertemuan umum dan lebih sering berkonsultasi dengan aktor eksternal, termasuk LSM. Sejak tahun 1997, Kelompok Kerja LSM, yang terdiri dari tiga puluh LSM besar seperti Human Rights Watch, Refugees International, dan Amnesty International, telah mengadakan pertemuan secara teratur dengan delegasi Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB juga telah memberikan anggota PBB lain kesempatan untuk berbicara di depan Dewan Keamanan dan telah membuat upaya khusus untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara memberikan kontribusi pasukan, bertemu dengan mereka secara teratur. Isu ketiga adalah tentang hak veto. Ide-ide yang diajukan terkait dengan reformasi veto di antaranya pembatasan penggunaan veto untuk masalah keamanan nasional yang vital, persetujuan dari beberapa negara sebelum menggunakan hak veto, dan penghapusan hak veto sepenuhnya.

Untuk mereformasi Dewan Keamanan akan membutuhkan upaya besar karena memerlukan perubahan dalam Piagam dan bukan hanya penerimaan oleh dua pertiga dari Majelis, tetapi juga persetujuan dari semua lima anggota tetap Dewan. Sejak 2009, diskusi tentang masalah ini diadakan dalam lingkup negosiasi antar-pemerintah. Beberapa rapat pleno informal Majelis Umum tentang reformasi Dewan Keamanan telah diselenggarakan sejak 2010. Kelompok G4 masih percaya Dewan Keamanan harus melakukan ekspansi keanggotaan tetap dan tidak tetap. G4 juga mengusulkan bahwa Majelis Umum harus diizinkan untuk memberikan bimbingan politik terhadap masalah keanggotaan Dewan dan metode kerjanya. Di sisi lain, kelompok Uniting for Consensus menyatakan perbedaan pendapat dengan inisiatif G4. Setelah semua pertemuan informal yang telah digelar, belum ada kemajuan yang signifikan mengenai hal ini.