Jabarkan Latar belakang dari Wawasan Nusantara

Dalam sejarah Indonesia, kerajaan kuno asli yang naik menjadi hegemon regional biasanya adalah talasokrasi; seperti Sriwijaya (abad ke-7 hingga ke-12) dan Majapahit (abad 14 hingga 15).  Hal ini tidak terlepas dari letak kepulauan Indonesia yang strategis sebagai penghubung perdagangan global kuno yang menghubungkan dua pusat peradaban Asia; India kuno dan Tiongkok kekaisaran, terlibat aktif dalam perdagangan rempah-rempah global, yang juga merupakan bagian penting dari jalan sutra maritim kuno.

Pada masa Hindia Belanda, Ordonantie (Hukum Belanda) tahun 1939, disebutkan tentang penetapan laut teritorial sepanjang 3 mil laut dengan penarikan garis pangkal berdasarkan pasang surut atau kontur pulau. Ketentuan ini menciptakan perairan internasional di banyak bagian laut antara pulau-pulau Indonesia (misalnya di tengah Laut Jawa dan Laut Banda) yang berada di luar yurisdiksi nasional.

Bangsa Indonesia berbagi pengalaman sejarah tentang perpecahan daerah, yang harus dihindari demi kelangsungan hidup bangsa. Hal ini karena kemerdekaan nasional telah dicapai melalui semangat persatuan di antara bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itu, semangat ini harus terus dipupuk dan dipertahankan demi persatuan bangsa untuk menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI.

Setelah kemerdekaan, Indonesia menemukan dirinya sebagai penjaga jalur pelayaran utama dunia yang menghubungkan Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Australia. Jalur utama tersebut adalah Selat Malaka, Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Makassar, Selat Lombok, dan Selat Ombai. Berada pada jalur perhubungan jalur perdagangan maritim global, membuat perairan Indonesia rawan terlibat dalam perebutan kekuatan global antar kekuatan maritim global. Dengan demikian, memastikan keamanan perairan teritorialnya merupakan prioritas nasional.

Pada tanggal 13 Desember 1957, Pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Djuanda tentang wilayah perairan Republik Indonesia. Dalam deklarasi ini, batas laut tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut, tetapi pada garis pangkal lurus yang diukur dari garis batas yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menghapus perairan internasional antara pulau-pulau Indonesia, sehingga meningkatkan klaim wilayah perairan.

Penetapan wilayah perairan ditingkatkan dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut yang Indonesia klaim. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batas-batas kepulauan 200 mil diukur dari garis pangkal perairan teritorial Indonesia. Dengan Deklarasi Djuanda, maka secara hukum dan formal Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dari daratan dan lautan.