Jelaskan Struktur organisasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Struktur organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2023 adalah:

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika;

Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;

Staf Ahli Bidang Komunikasi, dan Media Massa; dan

Kominfo sering mendapat kritikan karena tindakan penyensoran terhadap beberapa situs web untuk "untuk melindungi warganya dari tipuan". Pada tahun 2020, Direktur Jenderal Aptika Semuel Abrijani Pangerapan dan Johnny G. Plate memperkenalkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 yang mewajibkan perusahaan asing untuk mendaftar di bawah daftar Penyelenggara Sistem Elektronik yang dapat memberi pemerintah akses ke informasi pribadi warga negara dan mengancam perusahaan untuk memblokir akses dari negara jika perusahaan tidak mendaftar. Peraturan Menteri tersebut direvisi dan disahkan pada tahun 2021. Pada Juli 2022, larangan peredaran diterapkan untuk beberapa situs web terkenal seperti PayPal, Epic Games, Steam, Origin, dan Yahoo!, serta permainan video seperti Counter-Strike: Global Offensive dan Dota 2 karena tidak terdaftar di bawah peraturan menteri tersebut.