Jelaskan Sejarah dari Pemerkosaan

Hampir semua masyarakat memiliki konsep tentang kejahatan pemerkosaan. Meskipun apa yang membentuk kejahatan ini bervariasi menurut periode sejarah dan budaya, definisi cenderung berfokus pada tindakan hubungan seksual paksa yang dilakukan melalui kekerasan fisik atau ancaman kematian atau cedera tubuh yang parah, oleh seorang pria kepada seorang wanita, atau seorang gadis yang bukan istrinya. Actus reus dari kejahatan itu, di sebagian besar masyarakat adalah memasukkan penis ke dalam vagina. Cara seksualitas dikonseptualisasikan di banyak masyarakat menolak anggapan bahwa seorang wanita dapat memaksa seorang pria untuk berhubungan seks - wanita sering dianggap pasif sementara pria dianggap asertif dan agresif. Penetrasi seksual seorang laki-laki oleh laki-laki lain termasuk dalam wilayah hukum sodomi.

Hukum pemerkosaan ada untuk melindungi anak perempuan perawan dari pemerkosaan. Dalam kasus-kasus tersebut, pemerkosaan yang dilakukan terhadap seorang wanita dipandang sebagai serangan terhadap harta milik ayahnya karena dia adalah miliknya dan keperawanan seorang wanita yang diambil sebelum menikah mengurangi nilainya; jika wanita itu menikah, perkosaan itu merupakan serangan terhadap suami karena melanggar hartanya. Pemerkosa bisa dikenakan pembayaran ganjaran (wreath money) atau hukuman berat. Sang ayah dapat memperkosa atau menyimpan istri pemerkosa atau memaksa pemerkosa menikahi putrinya. Seorang pria tidak dapat didakwa memperkosa istrinya karena dia adalah miliknya. Oleh karena itu, pemerkosaan dalam pernikahan diperbolehkan. Penulis Winnie Tomm menyatakan, "Sebaliknya, pemerkosaan terhadap seorang wanita lajang tanpa ikatan kuat dengan ayah atau suami tidak menimbulkan kekhawatiran besar." Suatu peristiwa dapat dikecualikan dari definisi perkosaan karena hubungan antara para pihak, seperti perkawinan, atau karena latar belakang korban. Dalam banyak budaya, seks paksa pada pelacur, budak, musuh perang, anggota dari ras minoritas, dll., bukanlah pemerkosaan.

Dari zaman Yunani klasik dan Roma hingga periode Kolonial, pemerkosaan bersama dengan pembakaran, pengkhianatan, dan pembunuhan berakibat hukuman mati. "Mereka yang melakukan pemerkosaan tunduk pada berbagai hukuman mati yang tampaknya brutal, sering berdarah, dan terkadang spektakuler." Pada abad ke-12, kerabat korban diberi pilihan untuk mengeksekusi hukuman itu sendiri. "Di Inggris pada awal abad keempat belas, korban pemerkosaan mungkin diharapkan untuk mencungkil mata dan/atau memotong testis pelaku sendiri." Terlepas dari kerasnya undang-undang ini, hukuman yang sebenarnya biasanya jauh lebih ringan: di Eropa Abad Pertengahan akhir, kasus-kasus tentang pemerkosaan terhadap wanita yang sudah menikah, istri, janda, atau anggota kelas bawah meskipun jarang diajukan, biasanya berakhir hanya dengan sedikit denda uang yang ringan atau perkawinan antara korban dan pemerkosa.

Di Yunani dan Roma kuno, terdapat konsep pemerkosaan antara laki-laki - perempuan dan antar lelaki. Hukum Romawi mengizinkan tiga tuduhan berbeda untuk kejahatan tersebut: stuprum, hubungan seksual tanpa izin (yang, pada awalnya, juga termasuk perzinahan); vis, serangan fisik untuk tujuan nafsu; dan iniuria, tuduhan umum yang menunjukkan segala jenis serangan terhadap seseorang. Lex Iulia di atas secara khusus mengkriminalisasi per vim stuprum, hubungan seksual tanpa izin dengan paksa. Dua yang pertama merupakan tuntutan pidana publik yang dapat diajukan setiap kali korbannya adalah seorang wanita atau anak-anak dari kedua jenis kelamin, tetapi hanya jika korbannya adalah warga negara Romawi yang lahir bebas (ingenuus) berpotensi dihukum mati atau diasingkan. Iniuria merupakan tuntutan perdata yang menuntut kompensasi yang berkaitan dengan keuangan, dan memiliki penerapan yang lebih luas (misalnya, itu bisa dibawa dalam kasus penyerangan seksual terhadap seorang budak oleh orang selain pemiliknya.) Augustus Caesar memberlakukan reformasi untuk kejahatan pemerkosaan di bawah undang-undang penyerangan Lex Iulia de vi publica, diambil dengan menyandang nama keluarganya, Iulia. Di bawah undang-undang tersebut bukan undang-undang perzinahan Lex Iulia de adulteriis, Roma diamankan dari kejahatan tersebut. Pemerkosaan dibuat menjadi "kesalahan publik" (iniuria publica) oleh Kaisar Romawi Konstantinus.

Berbeda dengan pemahaman modern tentang subjek, Roma menarik perbedaan yang jelas antara "aktif" (penetratif) dan "pasif" (reseptif) pasangan, dan semua tuduhan ini menyiratkan penetrasi oleh penyerang (tentu mengesampingkan kemungkinan pemerkosaan dari perempuan ke lelaki dan sesama perempuan.). Tidak jelas yang mana (jika ada) dari tuduhan-tuduhan ini yang diterapkan kepada penyerangan terhadap seorang pria dewasa, meskipun penyerangan seperti tersebut terhadap seorang warga negara jelas-jelas dilihat sebagai penghinaan berat (dalam budaya Romawi, warga negara pria dewasa tidak mungkin menyetujui persetujuan (konsen) peran reseptif  dalam hubungan seksual tanpa kehilangan status yang berat.). Undang-undang yang dikenal sebagai Lex Scantinia mencakup setidaknya beberapa bentuk stuprum antar lelaki, dan Quintillian menyebutkan denda 10.000 sesterces – sekitar senilai  10 tahun gaji legiuner Romawi – sebagai hukuman normal untuk stuprum atas ingenuus. Namun, teksnya hilang dan ketentuan pastinya tidak lagi diketahui.

Kaisar Justinianus melanjutkan penggunaan undang-undang tersebut untuk menuntut pemerkosaan selama abad keenam di Kekaisaran Romawi Timur. Pada zaman kuno akhir, istilah umum raptus mengacu pada penculikan, kawin lari, perampokan, atau pemerkosaan dalam arti modernnya. Kebingungan atas istilah menyebabkan komentator hukum gerejawi membedakannya menjadi raptus seductionis (kawin lari tanpa persetujuan orang tua) dan raptus violentiae (pemerkosaan). Kedua bentuk raptus ini memiliki hukuman perdata dan kemungkinan pengucilan bagi keluarga dan desa yang menerima wanita yang diculik, meskipun raptus violentiae juga mendatangkan hukuman mutilasi atau kematian.

Pemerkosaan, sebagai strategi perang, dilarang oleh hukum militer yang disusun oleh Richard II dan Henry V (masing-masing tahun 1385 dan 1419). Hukum-hukum ini merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman dan mengeksekusi para pemerkosa pada masa Perang Seratus Tahun (1337-1453).

Di Amerika Serikat, seorang suami tidak dapat didakwa memperkosa istrinya sampai tahun 1979. Pada 1950-an, di beberapa negara bagian di Amerika Serikat, seorang wanita kulit putih yang berhubungan seks suka sama suka dengan pria kulit hitam dianggap pemerkosaan. Sebelum tahun 1930-an, pemerkosaan dianggap sebagai kejahatan seks yang selalu dilakukan oleh laki-laki dan selalu dilakukan terhadap perempuan. Dari tahun 1935 hingga 1965, pergeseran dari pelabelan pemerkosa sebagai kriminal karena mereka percaya bahwa pemerkosa sebagai "psikopat seksual" yang sakit mental mulai menjadi opini populer. Pria yang tertangkap karena melakukan pemerkosaan tidak lagi dijatuhi hukuman penjara tetapi dirawat di rumah sakit jiwa di mana mereka akan diberikan obat untuk penyakit mereka. Karena hanya laki-laki yang dianggap gila yang dianggap melakukan pemerkosaan, tidak ada yang menganggap orang biasa mampu melakukan kekerasan seperti itu.

Transisi peran perempuan dalam masyarakat juga bergeser, menimbulkan kekhawatiran dan menyalahkan korban perkosaan. Karena perempuan menjadi lebih terlibat dalam masyarakat (yaitu sebagai pencari pekerjaan daripada menjadi ibu rumah tangga), beberapa orang mengklaim bahwa perempuan tersebut "salah" dan mencari masalah. Melepaskan peran gender sebagai aibu dan istri dipandang sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional sementara membenamkan diri dalam masyarakat menciptakan alasan bahwa perempuan "tidak akan [menjadi] berhak atas perlindungan di bawah pedoman tradisional untuk hubungan antar laki-laki-perempuan".

Sampai abad ke-19, banyak yurisdiksi mengharuskan ejakulasi agar tindakan tersebut merupakan pelanggaran perkosaan. Tindakan selain hubungan seksual tidak termasuk pemerkosaan di negara-negara hukum pada umumnya dan di banyak masyarakat lainnya. Di banyak budaya, tindakan seperti itu ilegal, bahkan jika itu dilakukan atas dasar suka sama suka dan dilakukan di antara pasangan yang sudah menikah (lihat undang-undang sodomi). Di Inggris, misalnya, Buggery Act 1533, yang tetap berlaku sampai tahun 1828, menetapkan hukuman mati untuk "buggery". Banyak negara mengkriminalisasi bentuk-bentuk aktivitas seksual "non-tradisional" hingga era modern: khususnya, di negara bagian Idaho, Amerika Serikat, sodomi antara pasangan suka sama suka dapat dihukum dengan hukuman lima tahun hingga penjara seumur hidup hingga akhir 2003, dan ini hukum hanya diputuskan untuk tidak berlaku untuk pasangan yang sudah menikah pada tahun 1995. Saat ini, di banyak negara, definisi actus reus telah diperluas ke semua bentuk penetrasi vagina dan anus (misalnya penetrasi dengan benda, jari atau bagian tubuh lainnya) serta penyisipan penis ke dalam mulut.

Di Amerika Serikat, sebelum dan selama Perang Saudara Amerika ketika budak perbudakan tersebar luas, undang-undang tersebut berfokus terutama pada pemerkosaan karena berkaitan dengan pria kulit hitam yang memperkosa wanita kulit putih. Hukuman untuk kejahatan tersebut di banyak yurisdiksi adalah kematian atau pengebirian. Pemerkosaan seorang wanita kulit hitam oleh pria mana pun, dianggap sah. Pada awal abad ke-19, wanita Amerika dikritik jika mereka "menyimpang [keluar] dari posisi [bergantung]...melawan [penyerang]...[atau] berperilaku terlalu mengandalkan diri sendiri... " dalam hal ini "istilah pemerkosaan tidak lagi diterapkan".

Pada tahun 1998, Hakim Navanethem Pillay dari Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda mengatakan: "Sejak dahulu kala, pemerkosaan telah dianggap sebagai rampasan perang. Sekarang ini akan dianggap sebagai kejahatan perang. Kami ingin mengirimkan pesan kuat bahwa pemerkosaan bukan lagi piala perang."

Dalam Aydin v Turki, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) memutuskan untuk pertama kalinya bahwa pemerkosaan sama dengan penyiksaan, sehingga melanggar pasal 3 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan, "Pemerkosaan terhadap seorang tahanan oleh pejabat Negara harus dianggap sebagai bentuk perlakuan buruk yang sangat berat dan menjijikkan, mengingat kemudahan yang digunakan pelaku untuk mengeksploitasi kerentanan dan melemahkan perlawanan korbannya."

Di M.C. v Bulgaria, Pengadilan menemukan bahwa penggunaan kekerasan di pihak pelaku bukanlah syarat yang diperlukan dalam tindakan seksual untuk dikualifikasikan sebagai pemerkosaan. Dinyatakan, "Memang, pemerkosa sering menggunakan paksaan atau intimidasi halus ketika hal tersebut cukup untuk mengatasi korban mereka. Dalam kebanyakan kasus pemerkosaan terhadap anak-anak, kekerasan tidak diperlukan untuk mendapatkan penyerahan. Pengadilan juga mengakui bahwa beberapa wanita menjadi beku karena takut pada serangan seksual dan dengan demikian tidak dapat menolak diri."