Jelaskan Pengecualian dari Organisasi Perdagangan Dunia

Upaya untuk meliberalisasi perdagangan dapat bertabrakan dengan kepentingan masyarakat, contohnya adalah pelestarian lingkungan hidup atau kepentingan ekonomi lainnya. Maka dari itu, hukum WTO memiliki pasal-pasal "pengecualian" yang membenarkan penyimpangan dari aturan-aturan dasar WTO dalam keadaan tertentu demi kepentingan masyarakat. Pengecualian secara umum terkandung dalam Pasal XX GATT dan XIV GATS, contohnya adalah perlindungan moral masyarakat atau perlindungan kehidupan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kepentingan untuk melindungi keamanan nasional juga dapat ditemui dalam Pasal XXI GATT dan Pasal XIV bis GATS. Sementara itu, Pasal XII dan XIX GATT serta Pasal X dan XII GATS mencantumkan kepentingan-kepentingan ekonomi, misalnya perlindungan industri dalam negeri dari kerugian serius yang diakibatkan oleh peningkatan impor secara tajam dan tak terduga.

Sehubungan dengan pengecualian umum yang terkandung dalam GATT dan GATS, anggota WTO biasanya dapat melewati langkah pertama untuk membenarkan kebijakan tersebut, yaitu pembuktian bahwa kebijakan tersebut benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terkait. Sebagai contoh, sehubungan dengan Pasal XIV GATS, Panel dalam perkara US–Gambling menerima argumen dari Amerika Serikat bahwa kebijakan yang membatasi judi dapat dibenarkan untuk melindungi moral masyarakat, dan "moral masyarakat" sendiri didefinisikan oleh Panel sebagai "standar tindakan benar dan salah yang dipelihara oleh atau atas perantara suatu komunitas atau bangsa." Badan Banding sepakat dengan keputusan ini. Namun, upaya untuk memakai Pasal XX GATT dan Pasal XIV GATS acap kali kandas akibat keberadaan chapeau (mukadimah) dalam kedua pasal tersebut. Chapeau ini menyatakan bahwa tindakan yang diambil oleh anggota WTO untuk melindungi kepentingan tertentu tidak diperbolehkan apabila tindakan tersebut tergolong sebagai diskriminasi yang sembarangan atau tidak dapat dibenarkan, atau jika tindakan tersebut merupakan kedok untuk membatasi perdagangan internasional. Fungsi dari chapeau ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan, tetapi kenyataannya chapeau ini malah menggagalkan banyak upaya untuk membenarkan tindakan perlindungan. Contohnya, dalam perkara US–Gambling, pada akhirnya Amerika Serikat dinilai telah melanggar hukum WTO karena mereka mengizinkan jasa taruhan balap kuda yang disediakan oleh beberapa perusahaan Amerika Serikat, sehingga Amerika Serikat dianggap telah berlaku diskriminatif. Sementara itu, dalam perkara US–Shrimp, tindakan perlindungan terhadap penyu sebagai sumber daya alam yang dapat habis (sesuai dengan Pasal XX(g) GATT) juga ditolak karena dinilai bersifat diskriminatif.

Hukum WTO juga menyediakan pengecualian dalam bentuk perjanjian dagang regional, yaitu perjanjian yang ditetapkan oleh negara-negara tertentu untuk semakin memperkuat upaya integrasi ekonomi. Contohnya adalah Kawasan Perdagangan Bebas Perbara, Perjanjian Perdagangan Bebas Eropa Tengah, dan Mercosur di Amerika Selatan. Dalam ranah WTO, "perjanjian dagang regional" juga dapat bersifat bilateral, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Serikat-Kolombia atau Perjanjian Perdagangan Bebas Uni Eropa-Korea Selatan. Pada dasarnya perjanjian-perjanjian semacam ini menjadi pengecualian bagi asas MFN, karena negara yang tergabung dalam perjanjian perdagangan bebas seperti ini memberikan keuntungan tertentu kepada mitra dagangnya, tetapi tidak kepada anggota WTO yang lain. Pasal XXIV GATT dan Pasal V GATS sama-sama mengizinkan penetapan perjanjian dagang regional yang mendirikan serikat pabean atau kawasan perdagangan bebas. Selain itu, pada tanggal 28 November 1979, negara anggota GATT mengeluarkan sebuah keputusan mengenai Enabling Clause yang mengizinkan Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special and Differential Treatment) untuk negara berkembang. Enabling Clause ini kini menjadi bagian dari GATT 1994. Salah satu contohnya adalah perlakuan yang lebih menguntungkan bagi negara berkembang walaupun hal ini menyimpang dari asas MFN, pemberian landasan hukum kepada negara berkembang untuk membentuk "perjanjian dagang preferensial" sendiri, serta pemberian preferensi dagang tambahan kepada negara terbelakang. Dalam kenyataannya, saat ini terdapat sangat banyak perjanjian dagang di tingkat regional, sampai-sampai Laporan Sutherland pada tahun 2004 mengatakan:

Walaupun begitu, MFN masih tetap menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh semua anggota WTO.