Saya mau tau Proses Integrasi dari Timor Timur

Kedatangan bangsa Portugis di Timor tidak sepenuhnya diterima oleh penduduk pribumi setempat. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis ini mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu perlawanan yang kemudian muncul adalah Pemberontakan Viqueque. Pemberontakan ini terjadi karena banyak penduduk pribumi yang merasa bahwa kebijakan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terlalu banyak menekan mereka. Pemberontakan bermula dari keadaan pasca Perang Dunia II, di mana saat itu Indonesia yang baru terbebas dari pendudukan Jepang menyatakan kemerdekaannya melalui Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Berita kemerdekaan Indonesia ini kemudian tersebar ke seluruh dunia dan sampai ke Timor Timur.

Di tahun 1953, beberapa tokoh di Timor Timur mendengar kabar kemerdekaan yang telah terjadi dengan saudara-saudaranya yang ada di Timor Barat. Dua tahun berikutnya, para tokoh ini mendengar bahwa pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung, yang melahirkan keputusan mendukung kemerdekaan dari penindasan kolonial bagi setiap bangsa. Pada tahun 1955 itu juga sebenarnya sudah ada rencana pemberontakan dari pemuda-pemuda di Dili. Para pemuda itu lalu menyebarluaskan rencananya ke seluruh wilayah Timor Timur. Mulai perlahan-lahan lahir perasaan nasionalisme di kalangan pemuda-pemuda Timor Timur.

Pada tahun 1959, semangat untuk melepaskan diri dari kaum kolonial makin kuat di wilayah Viqueque. Ini terlihat dari berkembangnya rencana untuk melakukan perjuangan pada akhir tahun 1959. Dukungan terhadap rencana itu makin kuat dan tersebar ke daerah-daerah lain di Timor Timur. Untuk mematangkan rencana itu, diadakan pertemuan yang hasilnya memutuskan bahwa pelaksanaan perjuangan akan jatuh pada 31 Desember 1959, bertepatan dengan malam tahun baru. Karena menurut analisis para pemuda itu, pada malam tahun baru orang-orang dan tentara Portugis selalu berpesta pora, sehingga tidak ada penjagaan ketat dan serangan dapat dilakukan. Rencana pemberontakan ini kemudian diketahui oleh pemerintah kolonial. Mereka segera melakukan penangkapan terhadap pemuda-pemuda yang dicurigai baik yang berada di Dili maupun daerah lain di Timor Timur. Sebagian dari para pemuda itu kemudian dibuang ke Angola. Akibat dari kejadian pemberontakan itu, terjadi pembunuhan terhadap ratusan penduduk yang dituduh berkaitan dengan pemberontakan. Perlawanan rakyat yang digerakkan dari Viqueque itu merupakan pemberontakan terakhir di Timor Timur sebelum Portugal melakukan proses dekolonisasi terhadap wilayah ini.

Pada tahun 1974, di Portugal terjadi Revolusi Bunga (atau disebut juga Revolusi Anyelir) yang mendorong Portugal mengeluarkan kebijakan dekolonisasi dan mulai meninggalkan wilayah jajahannya termasuk Timor Timur. Partai-partai politik mulai berdiri di Timor Timur: Apodeti (Associação Popular Democrática Timorense); Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente); UDT (União Democrática Timorense); Partido Trabalhista; KOTA (Klibur Oan Timor Asu’wain); dan ADITLA (Associação Democratica para a Integração de Timor-Leste na Austrália). Partai UDT yang kebanyakan anggotanya para pegawai negeri Portugis, tuan tanah, dan tetua adat menginginkan Timor Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Partai Apodeti menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Indonesia. Partai Fretilin yang beraliran kiri menginginkan Timor Timur merdeka sebagai sebuah negara berdaulat. Ketiganya merupakan tiga partai terbesar. Partai-partai kecil, seperti KOTA menginginkan pemerintahan monarki tradisional yang fokus pada kepemimpinan lokal, ADITLA menginginkan Timor Timur berintegrasi dengan Australia, dan Partai Trabalhista (Partai Buruh) yang didukung oleh komunitas Tionghoa dan Arab hanya menginginkan perubahan yang terkendali.

Selama bulan-bulan pertama kelahirannya, partai-partai politik di Timor Timur ini mulai melakukan konsolidasi. Tiga partai di antaranya, yakni UDT; Fretilin; dan Apodeti mengirimkan utusan-utusannya ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara terdekat seperti Australia dan Indonesia. Tokoh-tokoh seperti José Ramos Horta dari Fretilin dan Francisco Xavier Lopes da Cruz dari UDT datang ke Jakarta menemui perwakilan pemerintah Indonesia untuk membicarakan perkembangan situasi yang terjadi di Timor Timur. Menanggapi perkembangan ini, Presiden Indonesia Soeharto dalam sidang Dewan Stabilisasi Politik & Keamanan Nasional pada tanggal 8 Oktober 1974 menyatakan sikap dasar bahwa Indonesia tidak mempunyai ambisi teritorial; Indonesia menghormati hak rakyat Timor Timur untuk menentukan nasibnya sendiri; dan bila rakyat Timor Timur ingin bergabung dengan Indonesia, maka Timor Timur tidak mungkin bergabung sebagai negara, melainkan sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Beberapa kali partai-partai politik tersebut juga mengadakan perundingan dengan pihak Portugal, namun tidak membawa hasil. Di kemudian hari, di antara partai-partai tersebut terbentuk faksi-faksi di Timor Timur, di antaranya adalah koalisi antara Partai UDT dan Fretilin yang dimaksudkan sebagai jalan untuk membentuk Timor Timur yang merdeka sebagai sebuah negara, serta Partai Apodeti yang menyatakan menghendaki integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Namun, koalisi Partai UDT dan Fretilin tidak bertahan lama seiring adanya isu komunis yang dituduhkan kepada Fretilin. Beberapa tokoh UDT akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Apodeti dan mengarahkan dukungannya untuk berintegrasi dengan Indonesia. Arah dukungan Partai Apodeti dan UDT itu belakangan juga diikuti oleh beberapa tokoh dari partai-partai lain seperti KOTA dan Trabalhista, sementara Partai ADITLA yang awalnya menghendaki integrasi Timor Timur dengan Australia kemudian membatalkan niatnya setelah pemerintah Australia menyatakan dengan tegas menolak gagasan tersebut.

Keluarnya UDT dari koalisi dengan Fretilin menimbulkan konflik antara kedua partai tersebut yang berujung pada perang saudara di Timor Timur yang berlangsung dari tanggal 20 Agustus hingga 27 Agustus 1975. Pasukan Fretilin memberikan perlawanan yang hebat baik terhadap pasukan UDT, Apodeti, maupun penduduk sipil pendukung faksi integrasi dengan Indonesia. Di tengah kemelut perang saudara, Gubernur Timor Portugis Mário Lemos Pires menghubungi pemerintah pusat di Portugal agar mengirimkan bala bantuan ke Timor Timur. Karena tidak mendapatkan jawaban, Lemos Pires kemudian memerintahkan penarikan tentara Portugis yang masih bertahan ke Pulau Atauro.

Perang saudara itu akhirnya dimenangkan oleh Fretilin, yang kemudian secara de facto memegang kendali atas wilayah Timor Timur yang sedang terjadi kekosongan kekuasaan, meskipun beberapa pertempuran dan pembantaian masih berlangsung di beberapa daerah. Walaupun secara de facto memegang kendali pemerintahan, tetapi Fretilin tetap mengakui kedaulatan Portugal atas Timor Timur dan menginginkan pemerintahan Portugis kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan, Fretilin membentuk beberapa komisi dalam menjalankan pemerintahan sementara sambil menunggu hasil komunikasi dengan pemerintah Portugal.

Pada awal November 1975, Menteri Luar Negeri Portugal Ernesto Melo Antunes dan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik bertemu di Roma, Italia untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin dari Timor Timur yang diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerja sama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pertemuan itu tidak pernah terjadi. Frustrasi oleh kelambanan Portugal, para pemimpin dari Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan yang dicapai Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan Timor Timur yang merdeka. Komisaris Politik Nasional Marí Alkatiri melakukan perjalanan diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain. Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara, termasuk Tiongkok; Uni Soviet; Mozambik; Swedia; dan Kuba untuk mengakui negara baru yang akan didirikan.

Fretilin menurunkan bendera Portugal dan memproklamirkan kemerdekaan Timor Timur secara sepihak pada tanggal 28 November 1975, menyebutnya sebagai República Democrática de Timor-Leste (bahasa Portugis untuk "Republik Demokratis Timor Leste") dan mengangkat Francisco Xavier do Amaral sebagai Presiden. Proklamasi yang belakangan didukung oleh Portugal ini tidak diakui oleh pemerintah Indonesia yang sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan pihak Portugal dalam pertemuan di Roma. Sejurus selepas itu, partai pro-integrasi, yakni Apodeti; UDT; Trabalhista; dan KOTA segera mengadakan proklamasi tandingan di Balibo pada tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo (Apodeti) dan Francisco Xavier Lopes da Cruz (UDT). Pernyataan sikap politik keempat partai diiringi dengan persiapan pembentukan pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi yang jumlahnya sekitar 40 ribu orang. Dari perbatasan Timor Barat, pasukan yang terdiri dari para pengungsi ini kembali ke Timor Timur dan menyerang kedudukan pasukan Fretilin secara bergerilya. Beberapa pihak dari kalangan pro-kemerdekaan kemudian menuduh deklarasi yang diadakan oleh kalangan pro-integrasi di Balibo dan pasukan-pasukan gabungan yang direkrut dari para pengungsi sengaja dirancang oleh intelijen Indonesia, dengan maksud untuk memperkuat legitimasi Indonesia menyerbu wilayah Timor Timur.

Pada 7 Desember 1975, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) melakukan invasi militer ke Timor Timur. Selama masa invasi, massa penolak integrasi dibantai oleh pasukan ABRI, sedangkan anak-anaknya dibawa ke Indonesia untuk diasuh oleh keluarga militer Indonesia. Menyusul invasi tersebut, Gubernur Timor Portugis dan stafnya meninggalkan Pulau Atauro dengan dua kapal perang Portugal, menuju ke Darwin, Australia. Sebagai pernyataan kedaulatan, Portugal tetap mempertahankan kapal perang yang berpatroli di perairan sekitar Timor Timur hingga Mei 1976.

Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integrasi membentuk Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT) dan mengangkat Arnaldo dos Reis Araújo sebagai Ketua serta Francisco Xavier Lopes da Cruz sebagai Wakil Ketua.

Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Indonesia setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 pada tanggal 17 Juli 1976. Undang-Undang ini membahas tentang pengesahan penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat merasa ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunnya, Timor Barat. Timor Timur menjadi provinsi yang paling unik, karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, dimana provinsi Indonesia lainnya merupakan bekas wilayah jajahan Belanda. Pada saat Presiden Soeharto menghadiri peringatan 2 tahun Integrasi Timtim di Gedung DPRD Tingkat I Timor Timur, ia menyebut bersatunya Timor Timur sebagai "kembalinya anak yang hilang ke pangkuan ibu pertiwi".