Jabarkan Bank Duta, US$420juta. dari Kasus dugaan korupsi Soeharto

Diberikan pada 22 September 1990 sebesar US$125juta.

Diberikan pada 25 September 1990 sebesar US$19,59juta.

Diberikan pada 26 September 1990 sebesar US$275,04juta.

PT Sempati Air, Rp.13 miliar.

Diberikan pada 23 September 1989 hingga 17 November 1998.

PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti, 150 miliar.

Diberikan pada 13 November 1995.

PT Kahold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep.

Hutan tanaman industri 12 miliar.

Diberikan pada Desember 1982 hingga Mei Mei 1993.

Kelompok Usaha Kosgoro, 10 miliar.

Diberikan pada 28 Desember 1993.

Pada 12 Mei 2006, bertepatan dengan peringatan sewindu Tragedi Trisakti, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengeluarkan pernyataan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) perkara mantan Presiden Soeharto, yang isinya menghentikan penuntutan dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto pada tujuh yayasan yang dipimpinnya dengan alasan kondisi fisik dan mental terdakwa yang tidak layak diajukan ke persidangan. SKPP itu dikeluarkan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Mei 2006.

12 Juni 2006, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) mengabulkan permohonan praperadilan Soeharto yang diajukan oleh berbagai organisasi. Dalam sidang putusan praperadilan, hakim Andi Samsan Nganro menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) atas nama terdakwa HM Soeharto tanggal 11 Mei 2006 adalah tidak sah menurut hukum, dan menyatakan tuntutan terhadap HM Soeharto tersebut dibuka dan dilanjutkan walaupun sampai saat ini negara tidak dapat membuktikan dasar-dasar pencabutan SKP3 dengan bukti bukti baru.PN Jaksel: SKP3 Soeharto Tak Sah, Tuntutan Dilanjutkan - Detiknews.com, Senin, 12/06/2006

Garis waktu kasus dugaan korupsi H.M Soeharto