Saya mau tau Pemilihan dan masa jabatan dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Karena rekomendasi harus datang dari Dewan Keamanan, salah satu dari lima anggota tetap dewan dapat memveto nominasi. Kebanyakan sekretaris jenderal adalah kandidat kompromi dari kekuatan menengah dan memiliki sedikit ketenaran sebelumnya.

Kualifikasi atas jabatan ini hanya ditetapkan melalui preseden atas seleksi-seleksi sebelumnya, kualifikasi paling umum adalah bukan Warga Negara dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Melalui Resolusi Majelis Umum 51/241 tahun 1997, penunjukkan kandidat perlu memperhatikan rotasi region asal negara dan kesetaraan gender, meski belum ada perempuan yang menjadi Sekretaris Jenderal. Semua orang yang ditunjuk sampai saat ini adalah diplomat karir.

Durasi masa jabatan tidak ditentukan, tetapi semua sekretaris jenderal sejak tahun 1971 telah ditunjuk untuk masa jabatan lima tahun. Setiap sekretaris jenderal sejak tahun 1961 telah dipilih kembali untuk masa jabatan kedua, kecuali Boutros Boutros-Ghali, yang diveto oleh Amerika Serikat dalam pemilihan tahun 1996 untuk masa keduanya. Ada batas masa jabatan dua periode penuh, yang ditetapkan ketika China, dalam pemilihan 1981, membuat rekor 16 veto terhadap masa jabatan ketiga untuk Kurt Waldheim, sejak itu tidak ada sekretaris jenderal yang berusaha maju untuk masa jabatan ketiga.

Proses seleksi tidak jelas dan sering dibandingkan dengan konklaf kepausan. Sejak 1981, Dewan Keamanan melakukan pemungutan suara secara rahasia dalam serangkaian jajak pendapat; kemudian mengajukan calon pemenang ke Majelis Umum untuk diratifikasi. Tidak ada calon yang pernah ditolak oleh Majelis Umum, dan hanya sekali, pada tahun 1950, seorang calon dipilih meskipun ada hak veto DK PBB.

Pada 2016, Majelis Umum dan Dewan Keamanan mencari nominasi dan melakukan debat publik untuk pertama kalinya. Namun, Dewan Keamanan memberikan suara secara tertutup dan mengikuti proses yang sama seperti pemilihan sebelumnya, membuat Majelis Umum merasa bahwa hal tersebut "tidak memenuhi harapan anggota dan standar baru keterbukaan dan transparansi".