Jabarkan Menetapkan Peraturan Pemerintah. dari Presiden Indonesia

Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.

Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR.

Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR.

Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU.

Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR.

Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung.

Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut UU No 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai berikut:

Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya.

Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara.

Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela.