Jelaskan Hukum dari Jerman Nazi

Pada bulan Agustus 1934, aparatur sipil dan anggota militer diwajibkan bersumpah setia tanpa syarat kepada Hitler. Undang-undang ini menjadi dasar Führerprinzip, konsep bahwa titah Hitler mematahkan semua undang-undang yang ada. Segala tindakan yang disetujui Hitler (bahkan pembunuhan) menjadi perbuatan yang sah. Semua undang-undang yang diusulkan oleh menteri kabinet harus disetujui oleh kantor Wakil Führer Rudolf Hess, yang juga memiliki hak veto untuk menunjuk pejabat tinggi.

Sebagian besar sistem peradilan dan undang-undang Republik Weimar tetap dipakai untuk menangani kejahatan nonpolitik. Pengadilan memutuskan dan melaksanakan jauh lebih banyak hukuman mati dibandingkan dengan sebelum Nazi mengambil alih kekuasaan. Terdakwa yang divonis dalam tiga atau lebih pelanggaran (bahkan pelanggaran kecil) dianggap sebagai pembuat onar dan dipenjara tanpa batas waktu. Mencopet dianggap sebagai bukti kecacatan genetis dan pekerja seks komersial (yang sebelumnya cukup ditoleransi di Jerman) dianggap sebagai kelompok 'asosial'. Ribuan orang dianggap sudah melekat dengan sifat kriminal oleh polisi, jaksa, atau pengadilan, sehingga ditangkap dan dipenjara tanpa melalui sidang pengadilan.

Jenis pengadilan baru, Volksgerichtshof ("Pengadilan Rakyat"), didirikan pada tahun 1934 untuk menangani kasus-kasus politik. Pengadilan ini menjatuhkan lebih dari 5.000 hukuman mati hingga pembubarannya pada tahun 1945. Hukuman mati dapat dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran seperti menjadi seorang komunis, mencetak selebaran hasutan, atau bahkan membuat lelucon mengenai Hitler atau pejabat Nazi lainnya. Gestapo berperan sebagai polisi penyidik yang bertanggung jawab menegakkan ideologi Sosialis Nasional dengan melacak dan menangkap para pelanggar politik, Yahudi, dan kelompok lainnya yang tidak dikehendaki. Pelanggar politik yang dibebaskan dari penjara sering kali ditangkap kembali oleh Gestapo dan dijebloskan ke kamp konsentrasi.

Nazi menggunakan propaganda untuk menyebarluaskan konsep Rassenschande ("pencemaran ras") dalam rangka membenarkan kebutuhan akan hukum rasial. Pada bulan September 1935, Undang-Undang Nürnberg diberlakukan. Undang-undang ini awalnya melarang hubungan seksual dan perkawinan antara bangsa Arya dan Yahudi, dan kemudian lebih luas lagi dengan menyertakan "Gipsi, Negro atau anak tidak sah mereka." Undang-undang ini juga melarang mempekerjakan wanita Jerman yang berusia di bawah 45 tahun sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yahudi. Undang-Undang Kewarganegaraan Reich menyatakan bahwa hanya orang-orang "berdarah Jerman atau berdarah terkait" yang berhak menjadi warga negara. Dengan demikian, Yahudi dan non-Arya lainnya dicabut kewarganegaraan Jermannya. Undang-undang ini juga memperbolehkan Nazi menolak kewarganegaraan orang-orang yang tidak mendukung rezim. Ketetapan tambahan dikeluarkan pada bulan November, yang mendefinisikan seseorang dianggap Yahudi jika tiga dari empat kakek-neneknya adalah Yahudi, atau dua jika ia menganut agama Yahudi.