Saya mau tau Komisi Kebenaran dan pengadilan dari Perang Kotor

Junta melepaskan kekuasaannya pada 1983. Setelah pemilu yang demokratis, Presiden terpilih Raúl Alfonsín membentuk National Commission for Forced Disappearances (CONADEP) pada Desember 1983, yang dipimpin oleh penulis Ernesto Sábato, untuk mengumpulkan bukti-bukti tentang kejahatan Perang Kotor. Rincian-rincian yang mengerikan, termasuk dokumentasi mengenai hilangnya hampir 11.000 orang, mengejutkan dunia..Jorge Rafael Videla, pemimpin junta, termasuk di antara jenderal-jenderal yang dinyatakan bersalah melakukan kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia, termasuk penghilangan paksa, penyiksaan, pembunuhan, dan penculikan. Presiden Alfonsín memerintahkan sembilan anggota junta militer dikenai tuduhan hokum, bersama-sama dengan pemimpin gerilya, Mario Firmenich, Fernando Vaca Narvaja, Rodolfo Galimberti, Roberto Perdía, dan Enrique Gorriarán Merlo.

Pada 1985, Videla dijatuhi hukuman penjara seumur hidup di penjara militer Magdalena. Namun pada 1990-12-29, Presiden Carlos Menem memberikan pengampunan kepada Videla dan para jenderal lain yang terbukti bersalah. Pada 1998, Videla menerima hukuman penjara atas peranannya dalam penculikan 11 anak pada masa pemerintahan rezimnya dan atas pemalsuan dokumen-dokumen identitas anak-anak itu ("bayi-bayi yang dicuri", diculik dari orang tua mereka yang ditangkap, dan dibesarkan oleh keluarga militer).

Sebagian orang menganggap pengampunan ini sebagai keputusan pragmatis untuk rekonsiliasi nasional yang berusaha memuaskan pihak militer dan dengan demikian mencegah pemberontakan lebih jauh. Yang lainnya mengutuknya dan menganggapnya inkonstitusional, sambil mencatat bahwa hak Presiden yang diakui konsitusional untuk mengampuni tidak mencakup orang-orang yang belum dinyatakan bersalah — seperti yang terjadi dalam kasus sejumlah pejabat militer. Yang lainnya lagi menganggap bahwa hak istimewa Presiden ini tidak tepat untuk masa modern, menganggapnya seagai sisa-sisa pemerintahan monarkhi yang harus dihapuskan.

Ironisnya, diktator Videla secara de facto tidak dapat meninggalkan rumahnya, karena setiap kali ia keluar di muka umum, ia dapat dihina atau bahkan diserang. Suatu kali, jalanan dicat dengan tanda-tanda panah yang besar menunjuk ke rumahnya, ditambah dengan kata-kata: 30.000 orang hilang, pembunuh bebas berkeliaran.

Pemerintah-pemerintah asing yang warga negaranya menjadi korban Perang Kotor ini melakukan tuntutan-tuntutan individual terhadap bekas rezim militer. Prancis telah mengusahkan ekstradisi atas Kapten Alfredo Astiz atas penculikan dan pembunuhan warganya, di antaranya biarawati Leonie Duquet. Adolfo Scilingo, seorang bekas perwira Angkatan Laut Argentina, dinyatakan bersalah di Spanyol pada 19 April 2005, dan dijatuhi hukuman 640 tahun dengan tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan.