Jelaskan Amnesti dari Aceh Monitoring Mission

Sesuai dengan Nota Kesepahaman Pemerintah Indonesia, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam aktivitas GAM.

Sejak penandatanganan Nota Kesepahaman di Helsinki pada 15 Agustus 2005, sekitar 2000 tahanan telah dibebaskan. Pembebasan terbesar adalah pada tanggal 31 Agustus 2005 menyusul dikeluarkannya Dekret Presiden satu hari sebelumnya. Namun sebelum itu, pada tanggal 17 Agustus 2005, dua hari setelah Nota Kesepahaman ditandatangani, sebanyak 298 anggota GAM telah dibebaskan berkaitan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Setelah pembebasan pertama pada Agustus 2005, GAM menyampaikan kepada Pemerintah Indonesia dan AMM bahwa masih ada beberapa anggotanya yang ditahan di beberapa penjara di seluruh Indonesia, yang mana menurut GAM sesuai dengan MoU harus diberikan amnesti dan dibebaskan. Untuk menyelesaikan kasus-kasus ini sebuah kelompok kerja tripartid dibentuk. Kelompok ini berhasil memfasilitasi kesepakatan antara pihak-pihak atas beberapa kasus. Namun dalam rangka memfasilitasi perkembangan lebih jauh, AMM merekrut seorang mantan Hakim berwarganegara Swedia yang memiliki pengalaman internasional dalam menangani kasus-kasus amnesti. Seperti kesepakatan yang dicapai pihak-pihak, individu-individu diberikan amnesti dan dibebaskan. Melalui upaya fasilitasi ini, pihak-pihak akhirnya mencapai kesepakatan konsensual mengenai kasus amnesti yang tertunda dan menyatakan bahwa tidak ada kasus amnesti yang membutuhkan keputusan Ketua Misi.