Saya mau tau Ekonomi dari Kekhalifahan Rasyidin

Pada masa Muhammad, tidak ada kas negara atau perbendaharaan umum yang permanen. Harta rampasan perang atau pendapatan lain yang diterima segera dibagi-bagikan kepada orang-orang. Keberadaan kas negara tidak diperlukan karena tidak ada gaji yang harus dibayar dan tidak ada pengeluaran negara.

Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab keadaan berubah. Dari setiap penaklukan wilayah baru, pendapatan meningkat. Hal ini menyebabkan Umar memutuskan untuk memberikan gaji tetap kepada pada tentara. Dalam sebuah sumber awal, dikisahkan bahwa gubernur Bahrain, Abu Hurairah, mengirimkan pendapatannya kepada Umar sebesar lima ratus ribu dirham. Umar menyelenggarakan pertemuan syura dan meminta pendapat para sahabat tentang penggunaan uang itu. Utsman bin Affan mengusulkan agar uang tersebut disimpan untuk kebutuhan masa depan. Sementara Walid bin Hisyam menyarankan agar Umar membentuk sebuah departemen perbendaharaan yang menyimpan dan mendistribusikan kas negara. Setelah berkonsultasi dengan sahabat lainnya, Umar memutuskan untuk mendirikan pusat perbendaharaan di Madinah yang disebut sebagai . Abdullah bin Arqam diangkat sebagai Bendahara, ia dibantu oleh Abdurrahman bin Auf dan Muiqib. Sebuah departemen terpisah juga dibentuk untuk memelihara catatan pengeluaran. Kemudian, perbendaharaan negara didirikan di setiap provinsi, kas provinsi diminta untuk menyetorkan kelebihan pendapatan ke kas pusat di Madinah. Menurut al-Ya'qubi, gaji dan tunjangan yang disetorkan ke kas pusat setiap tahunnya berjumlah lebih dari 30 juta dirham.

Kesejahteraan sosial dan sistem pensiun juga diperkenalkan pada masa Umar, mengikuti hukum awal Islam dalam bentuk zakat. Pajak (termasuk zakat dan jizyah) yang dikumpulkan dalam perbendaharaan pemerintahan Islam digunakan untuk memberikan pendapatan bagi yang membutuhkan, termasuk orang miskin, orang tua, anak yatim, janda, dan orang cacat. Menurut ahli hukum Islam al-Ghazali, pemerintah setempat juga diminta untuk menyimpan persediaan makanan di setiap daerah jika terjadi bencana atau kelaparan. Dengan demikian, Kekhalifahan disebut sebagai salah satu negara kesejahteraan paling awal.