Saya mau tau Perundingan dari Permesta

Pada tanggal 5 Januari 1960, Tumbelaka berangkat ke Manado. Setelah bertemu dengan beberapa orang dari Kodam XIII/Merdeka, ia dipertemukan dengan Samuel Hein "Tjame" Ticoalu. Tumbelaka meminta Tjame masuk ke daerah Permesta untuk membawa sebuah pesan kepada Somba yang sebagiannya berbunyi "untuk mencari solusi yang baik terhadap permasalahan yang sedang berlanjut". Tjame berhasil bertemu dengan Somba dan memberi pesan dari Tumbelaka. Pada waktu itu Kawilarang juga ada bersama Somba. Mereka berdua mengirim pesan kepada Warouw tentang apa yang disampaikan Tumbelaka. Warouw sendiri pada waktu itu sedang berusaha untuk bertemu dengan Sumual untuk membicarakan pertemuannya dengan Wenas.

Pertemuan pertama antara Tumbelaka dan Somba terjadi di desa Matungkas dekat Airmadidi pada tanggal 15 Maret 1960. Pertemuan ini diikuti dengan pertemuan-pertemuan yang diikuti oleh pimpinan Permesta lainnya selain Somba seperti Mantiri dan Lendy Tumbelaka (sepupu dari Broer Tumbelaka). Pertemuan-pertemuan ini berlangsung sampai akhir tahun 1960. Topik-topik pembahasan penting yang disampaikan dari kubu Permesta termasuk otonomi daerah, apa yang akan dilakukan dengan pasukan setelah persetujuan ditetapkan, dan apa yang akan dilakukan tentang situasi komunisme di Indonesia. Perundingan berjalan lama karena semua hal harus disetujui oleh kedua belah pihak. Sama pentingnya adalah setiap keputusan perundingan diusahakan untuk disampaikan ke komandan-komandan di lapangan. Dari pihak pemerintah pusat, beberapa tindakan dilakukan untuk menunjukkan keseriusan terhadap perundingan yang sedang berlangsung. Pada saat awal perundingan pada bulan Maret 1960, sebuah instruksi presiden mengumumkan dibaginya Provinsi Sulawesi menjadi dua provinsi. Salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Utara dan Tengah dengan ibukota di Manado. Kemudian pada akhir tahun 1960, Nasution memberikan pidato yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia di Manado tentang pentingnya negara Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila di mana negara Indonesia adalah negara yang menganut Ketuhanan yang Maha Esa.

Pada tanggal 17 Desember 1960, pertemuan antara Tumbelaka, Mantiri, dan Arie Supit menyetujui langkah-langkah konkrit untuk mengakhiri pemberontakan. Langkah-langkah tersebut adalah sebuah permohonan dari Menteri Pertahanan/KASAD agar para pemberontak kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan pernyataan dari kubu Permesta yang menyatakan bahwa mereka siap untuk kembali, sebuah gencatan senjata, sebuah pertemuan teknis militer tentang pengaturan pasukan Permesta setelah terjadinya gencatan senjata, dan sebuah upacara inspeksi yang akan dilakukan oleh Menteri Pertahanan/KASAD terhadap pasukan bekas Permesta.

Kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi

Kelompok Permesta pertama yang menjawab seruan untuk menghentikan perlawanan bukanlah pasukan di bawah pimpinan Somba melainkan pasukan di bawah pimpinan Laurens Saerang yang pada waktu itu adalah Kepala Daerah Minahasa serta pemimpin Brigade Manguni. Pada tanggal 15 Februari 1961 di Langowan, dilaksanakan sebuah apel untuk menandakan kembalinya Brigade Manguni dan kelompok-kelompok Permesta lainnya yang berada di bawah pimpinan Saerang. Apel tersebut dihadiri Panglima Kodam XIII/Merdeka Kolonel Sunandar Priyosudarmo dan Wakil KASAD Mayjen Ahmad Yani. Pasukan lain yang turut menyerahkan diri pada hari itu ada PWP dan orang-orang dari lima basis gerilya di daerah Kakas dan Langowan.

Pada tanggal 4 April 1961 barulah pasukan di bawah pimpinan Somba menyerahkan diri. Penyerahan diri Somba ditandai dengan penandatanganan pernyataan dan naskah penyelesaian masalah Permesta antara Somba dan Pangdam Kodam XIII/Merdeka di desa Malenos (dekat Amurang) yang dikenal sebagai Peristiwa Malenos Dari Kodam XIII/Merdeka, hadir Priyosudarmo disertai Kepala Kepolisian Sulawesi Utara dan Tengah Drs. Moerhadi Danuwilogo. Adapun dari Pimpinan Permesta, selain Somba, hadir Lendy Tumbelaka, Wim Tenges, dan Mantiri. Dalam upacara diadakan inspeksi prajurit TNI maupun prajurit Permesta oleh Priyosudarmo dan Somba. Priyosudarmo dan Somba sudah saling kenal sebelumnya karena mereka mengikuti kursus di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) (sekarang SESKOAD) pada saat yang sama.

Sebuah upacara juga diadakan pada tanggal 14 April 1961 di dekat Tomohon yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Mayjen Hidayat Martaatmaja dari TNI dan Kawilarang dari Permesta. Turut hadir dalam upacara tersebut adalah Yani dan Atase Militer Kedutaan Besar Amerika Serikat Kolonel George Benson. Upacara puncak pada tanggal 12 Mei 1961 di dekat Tomohon dilaksanakan sebagai langkah paling akhir berupa inspeksi oleh Nasution selaku Menteri Pertahanan/KASAD terhadap pasukan Permesta. Nasution mengambil kesempatan bertemu dengan Kawilarang pada waktu itu.

Setelah upacara puncak pada tanggal 12 Mei 1961, tinggallah Sumual dan pasukan yang masih mengikutinya yang belum menyerahkan diri. Sumual baru menyerahkan diri pada tanggal 20 Oktober 1961. Dia memutuskan untuk menyerahkan diri setelah mendengar bahwa Presiden Republik Persatuan Indonesia (RPI) mengumumkan berakhirnya permusuhan dengan Republik Indonesia. RPI adalah negara yang dibentuk untuk menggabungkan pemberontakan-pemberontakan di seluruh wilayah Indonesia. Bergabungnya Permesta dalam RPI didukung oleh Sumual, tapi ditentang oleh Kawilarang dan Warouw.