Jelaskan Geografi dari Kabupaten Bungo

Secara geografis Kabupaten Bungo terletak di bagian Barat Provinsi Jambi.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Kabupaten Bungo atau dikenal dengan Muara Bungo diperintah oleh seorang yang bergelar ’Pangeran Anom‘. Pangeran Anom berkedudukan di Balai Panjang (Desa Tanah Periuk) yang merupakan pusat pemerintahan kala itu. Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah (ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi sebutan sebagai ’Lantak Nan Tak Goyah‘.

Kekuasaan Pangeran Anom membawahi beberapa negeri yang disebut Bathin, seperti Bathin Batang Bungo, Bathin Jujuhan, Bathin Batang Tebo dan Bathin Batang Pelepat. Daerah Bathin membawahi beberapa dusun yang kepala pemerintahannya disebut Rio. Di daerah Senamat dan Pelepat, penguasa kampung disebut juga dengan istilah Rio, kecuali di Dusun Candi penguasa kampung disebut dengan Temenggung Kitik dan Seri Tenuah.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibu kotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo. Pada tahun 1958, rakyat Kabupaten Merangin melalui DPRD peralihan dan DPRDGR bertempat di Muara Bungo dan Bangko mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar:

Kewedanaan Muara Bungo dan Tebo menjadi Kabupaten Muara Bungo Tebo dengan Ibu kota Muara Bungo.

Kewedanaan Sarolangun dan Bangko menjadi kabupaten Bangko dengan Ibu kotanya Bangko.

Sebagai perwujudan dari tuntutan rakyat tersebut, maka keluarlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko dan kabupaten Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara bungo Yang mengubah Undang Undang Nomor 12 tahun 1956.

Seiring dengan pelantikan M.Saidi sebagai Bupati, diadakan penurunan papan nama Kantor Bupati Merangin dan di ganti dengan papan nama Kantor Bupati Muara Bungo Tebo, maka sejak tanggal 19 Oktober 1965 dinyatakan sebagai, Hari Jadi kabupaten Muara Bungo Tebo. Untuk memudahkan sebutannya dengan keputusan DPRGR kabupaten daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, ditetapkan dengan sebutan Kabupaten Bungo Tebo.

Seiring dengan berjalannya waktu melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo.