Jabarkan Sekolah umum dari Bendera Jepang

Sejak akhir Perang Dunia II, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan dan peraturan untuk mempromosikan penggunaan Hinomaru dan Kimigayo di sekolah-sekolah di bawah yurisdiksi mereka. Pernyataan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1950, yang menyatakan bahwa mereka menginginkan penggunaan kedua simbol tersebut, walaupun tidak diharuskan. Keinginan ini kemudian diperluas untuk penggunaan kedua simbol tersebut pada hari libur nasional dan selama acara seremonial agar mendorong para pelajar memahami hari libur nasional dan untuk mempromosikan pertahanan pendidikan. Dalam reformasi pedoman pendidikan pada tahun 1989, pemerintah yang dikendalikan PDL menuntut agar bendera harus digunakan dalam upacara sekolah dan penghormatan yang pantas harus diberikan kepada bendera tersebut dan Kimigayo. Hukuman untuk para pejabat sekolah yang tidak mengikuti hal tersebut juga diberlakukan dengan reformasi 1989.

Pedoman kurikulum 1999 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setelah pengesahan Undang-Undang mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa "pada upacara masuk dan kelulusan, sekolah harus mengibarkan bendera Jepang dan memerintahkan para pelajar untuk menyanyikan Kimigayo, mengingat pentingnya bendera dan lagu." Selain itu, pernyataan kementerian terhadap pedoman kurikulum 1999 untuk sekolah dasar mencatat bahwa "mengingat kemajuan internationalisasi serta dengan dorongan patriotisme dan kesadaran menjadi orang Jepang adalah hal penting untuk memelihara sikap hormat anak-anak sekolah terhadap bendera Jepang dan Kimigayo untuk pertumbuhan mereka menjadi warga Jepang yang dihormati dalam masyarakat international." Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa jika pelajar Jepang tidak bisa menghormati simbol milik mereka sendiri, maka mereka tidak akan dapat menghormati simbol negara-negara lainnya.

Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo mewajibkan penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada acara-acara tertentu di bawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajar para pelajar mereka bagaimana menjadi warga negara Jepang yang baik, karena sekolah merupakan lembaga pemerintah. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan Hinomaru pada kelulusan sekolah dan sejumlah orang tua merusak bendera tersebut. Para guru tidak berhasil mengajukan tuntutan pidana terhadap Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap Hinomaru dan Kimigayo. Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Guru dan Staf Seluruh Jepang yang lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.