Tolong jelaskan mengenai Transportasi, Komunikasi dan Parawisata dari Simpang Dua, Ketapang

Destinasi Wisata di Kecamata Simpang Dua

Kecamatan Simpang Dua sangat mudah di jangkau dari pontianak ( ± 4 jam ) menggunakan jalur darat ( Taxi, Bus, Mobil,Sepeda Motor ) , Ke Kabupaten Ketapang ada 2 jalur , Jalur 1 perawas melano hanya ± 3 jam hanya dengan sepeda Motor dan spead boat, Jalur 2 jalan trans kalimantan-tayap- siduk ± 7 jam perjalanan menggunakan Mobil, Taxi, Sepeda Motor. Di kecamatan simpang dua hanya terdapat 2 BTS (Base Transceiver Station) yaitu dengan jaringan Telkomsel 4G di Desa semandang kanan dan 1 BTS jaringan Swasta di Desa kampar sebomban. Terdapat 2 penginapan di Kecamatan Simpang Dua, yaitu Penginapan See Rose dan Penginapan Sinar Dawak. Oleh karena itu perlu perhatian pemerintah dalam hal pembangunan di kecamatan Simpang Dua.

Kerusakan Lingkungan dan Perjuangan Masyarakat Adat

Seperti diketahui wilayah di Kecamatan Simpang Dua merupakan wilayah yang masih banyak sebaran hutan dan kaya akan Sumber Daya Alam. Perkebunan sawit saat ini memang dijadikan primadona oleh pemerintah dengan dalih untuk mensejahteraan rakyat, tetapi faktanya tidak sedikit persoalan yang muncul sebagai dampak hadirnya kebijakan di sektor ini.

Masuknya perkebunan Kelapa Sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) setidaknya menjadi kekhwatiran, sekelumit persoalan dan konflik siap menghadang di tengah-tengah masyarakat. Seperti yang sudah terjadi di berbagai daerah sedikit banyak berpengaruh salah satunya karena sengketa lahan.Bencana banjir di kecamatan simpang dua merupakan salah satu dampak dari rusaknya lingkungan. Banjir yang melanda sejumlah desa di Kecamatan Simpang Dua kali ini dinilai paling parah bahkan banjir ini memutuskan jembatan penghubung antara Desa Mekar Raya dan Semandang Kanan.

Oleh karena itu Perda Nomor: 8 Tahun  2020 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sejatinya segera dapat diimplementasikan sebagai langkah penyelesaian konflik penguasaan sumber daya alam (tenurial) dan untuk mengurangi konflik tanah berkepanjangan.