Jelaskan Konstantinus dari Konsili Nikea I

Meskipun Kaisar Konstantinus Agung menghendaki terwujudnya persatuan umat Kristen seusai Konsili Nikea I, ia tidak memaksa seluruh umat Kristen menerima pandangan mengenai hakikat Kristus yang diusung golongan Homoousion di dalam Konsili Nikea I (baca bagian Peran Konstantinus).

Konstantinus juga tidak meminta konsili membuat Alkitab. Ia memang pernah menitahkan pembuatan lima puluh buah Alkitab pada tahun 331 untuk digunakan jemaat di Konstantinopel, sebuah kota baru. Tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Konstantinus terlibat dalam pemilihan atau peniadaan kitab-kitab tertentu di dalam Alkitab-Alkitab yang ia titahkan untuk dibuat.

Sekalipun bersimpati kepada Gereja, Konstantinus Agung baru dibaptis 11 atau 12 tahun seusai Konsili Nikea I. Ia sengaja menunda pembaptisan dirinya agar sebanyak mungkin dosanya terampuni saat ia dibabtis, sesuai dengan keyakinan bahwa segala dosa seseorang akan diampuni pada saat ia dibaptis.

Beda pandangan tentang peran Uskup Roma

Umat Kristen Katolik yakin bahwa gagasan tentang keilahian Kristus yang diundangkan Konsili Nikea I kemudian hari dikukuhkan Uskup Roma, dan pengukuhan dari Uskup Roma inilah yang membuat Konsili Nikea I berpengaruh dan berwibawa. Untuk menguatkan pandangan ini, umat Kristen Katolik merujuk kepada pendirian para Bapa Gereja purba, serta mengutip pernyataan mereka bahwa semua jemaat Kristen perlu seiya sekata dengan jemaat di Roma (baca Ireneus, Adversus Haereses III:3:2).

Di lain pihak, umat Kristen Ortodoks Timur, Kristen Ortodoks Oriental, dan Kristen Protestan tidak yakin kalau Konsili Nikea I memandang Uskup Roma sebagai kepala yurisdiksional Dunia Kristen maupun sebagai tokoh dengan kewenangan yang mengatasi uskup-uskup peserta Konsili Nikea I. Untuk menguatkan pandangan ini, mereka mengutip Kanon 6, yang memosisikan Uskup Roma sekadar sebagai salah seorang di antara tokoh-tokoh pimpinan umat Kristen yang berpengaruh, bukan sebagai tokoh dengan yurisdiksi mengatasi uskup-uskup lain di daerah-daerah lain.

Menurut teolog Protestan Philip Schaff, "para Bapa Nikea tidak mengundangkan kanon ini sebagai sebuah ketetapan yang benar-benar baru, melainkan sekadar mengukuhkan suatu hubungan yang sudah lama terjalin atas dasar tradisi Gereja dan, khusus untuk Aleksandria, berkaitan dengan segala permasalahan yang timbul di kota itu. Roma hanya disebut sekadar untuk menghadirkan gambaran, sementara ketetapan bagi Antiokhia dan eparki-eparki atau provinsi-provinsi lain merupakan pengakuan atas hak-hak yang sudah disandangnya. Keuskupan Aleksandria, Keuskupan Roma, dan Keuskupan Antiokhia pada hakikatnya diposisikan pada tataran yang sama." Oleh karena itu, menurut Schaff, Uskup Aleksandria seharusnya memiliki kewenangan atas Provinsi Mesis, Provinsi Libya, dan Provinsi Pentapolis, sama seperti kewenangan Uskup Roma "di diosisnya."

Namun menurut James F. Loughlin, Gereja Katolik memiliki tafsir alternatif atas isi Kanon 6. Tafsir ini mencakup lima argumen berlainan yang "masing-masing ditarik dari struktur gramatis kalimat, dari urutan logis gagasan-gagasan, dari analogi Katolik, dari perbandingan dengan proses pembentukan Kebatrikan Konstantinopel, dan dari sumber-sumber pustaka peninggalan Gereja purba" yang mendukung suatu pemahaman alternatif mengenai kanon tersebut. Menurut tafsir ini, Kanon 6 menunjukkan peran yang dimiliki Uskup Roma ketika ia, dengan kewenangannya, mengukuhkan yurisdiksi batrik-batrik lain. Tafsir ini sejalan dengan pemahaman umat Kristen Katolik tentang Sri Paus. Jadi, Uskup Aleksandria membawahi Mesir, Libya, dan Pentapolis, sementara Uskup Antiokhia "memiliki kewenangan serupa atas seluruh Diosis Oriens yang begitu luas," dan semuanya itu berkat kewenangan Uskup Roma. Bagi Loughlin, itulah satu-satunya alasan yang masuk akal di balik penyebutan suatu hal yang lazim bagi seorang Uskup Roma di dalam urusan yang berkaitan dengan Uskup Metropolit Aleksandria dan Uskup Metropolit Antiokhia.

Meskipun demikian, tafsir Protestan maupun tafsir Katolik secara historis berasumsi bahwa beberapa atau semua uskup yang disebutkan di dalam Kanon 6 memang membawahi diosis mereka masing-masing pada waktu penyelenggaraan Konsili Nikea I. Jadi, Uskup Roma diasumsikan membawahi Diosis Italia sebagaimana yang dikemukakan Schaff, Uskup Antiokhia diasumsikan membawahi Diosis Oriens sebagaimana yang dikemukakan Loughlin, dan Uskup Aleksandria membawahi Diosis  Mesir sebagaimana yang dikemukakan Karl Josef von Hefele. Menurut Hefele, Konsili Nikea I mempercayakan "seluruh Diosis Mesir" kepada Aleksandria. Akan tetapi asumsi-asumsi tersebut sudah terbukti keliru. Pada waktu Konsili Nikea I berlangsung, memang sudah ada wilayah Diosis Mesir tetapi masih dikenal sebagai wilayah Keuskupan Aleksandria (didirikan Santo Markus pada abad pertama Masehi), jadi Konsili Nikea I dapat mempercayakan wilayah tersebut kepada Aleksandria. Antiokhia dan Aleksandria sama-sama berada di dalam wilayah Diosis Oriens, dengan Antiokhia sebagai kota besar utama, tetapi baik Antiokhia maupun Aleksandria tidak membawahi seluruh Diosis Oriens. Demikian pula Roma dan Milan sama-sama berada di dalam wilayah Diosis Italia, dengan Milan sebagai kota besar utama, tetapi baik Roma maupun Milan tidak membawahi seluruh Diosis Italia.

Isu geografis yang berkaitan dengan Kanon 6 ini ditonjolkan penulis Protestan Timothy F. Kauffman, sebagai koreksi atas anakronisme yang ditimbulkan asumsi bahwa masing-masing uskup yang disebutkan di dalam Kanon 6 memang sudah membawahi satu diosis utuh pada waktu penyelenggaraan Konsili Nikea I. Menurut Kauffman, lantaran Milan dan Roma sama-sama berlokasi di dalam wilayah Diosis Italia, sementara Antiokhia dan Aleksandria sama-sama berlokasi di dalam wilayah Diosis Oriens, suatu "kesejajaran struktural" dan relevan antara Roma dan Aleksandria sudah merupakan suatu kenyataan yang dimaklumi para uskup peserta Konsili Nikea I. Baik Roma maupun Aleksandria diserahi kewenangan atas sebagian wilayah diosis tempat ia bukan kota besar utama. Yurisdiksi Roma di dalam wilayah Diosis Italia sudah ditetapkan meliputi beberapa provinsi yang bertetangga dengan kota itu sejak Kaisar Dioklesianus menata ulang pembagian wilayah administratif Kekaisaran Romawi pada tahun 293, sebagaimana yang diindikasikan oleh versi Latin tertua dari Kanon 6, sementara wilayah Diosis Italia selebihnya ditempatkan di bawah yurisdiksi Milan.

Oleh karena itu, pembagian yurisdiksi Roma dan Milan di dalam wilayah Diosis Italia merupakan preseden yang relevan, dan menyajikan solusi administratif bagi persoalan yang dihadapi Konsili Nikea I, yakni bagaimana menetapkan yurisdiksi Aleksandria dan Antiokhia di dalam wilayah Diosis Oriens. Di dalam Kanon 6, Konsili Nikea I mempercayakan beberapa provinsi kepada Aleksandria dan menempatkan wilayah Diosis Oriens selebihnya di bawah yurisdiksi Antiokhia, "karena demikianlah yang lazim pula bagi Uskup Roma."

Di dalam skenario ini, preseden yang relevan tersebut diketengahkan sebagai sanggahan terhadap argumen yang dikemukakan Loughlin untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu hal yang lazim bagi seorang Uskup Roma disangkutpautkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan Aleksandria di wilayah Diosis Oriens, sekaligus sebagai koreksi terhadap argumen Schaff bahwasanya Uskup Roma disinggung sekadar untuk memunculkan gambaran tentang kenyataan yang ada "di diosisnya." Kelaziman bagi Uskup Roma memang sengaja disinggung untuk menghadirkan gambaran, tetapi bukan karena Uskup Roma membawahi seluruh Gereja atau membawahi seluruh Gereja Barat, bahkan bukan pula karena ia membawahi "diosisnya sendiri", melainkan karena ia membawahi beberapa provinsi di dalam sebuah diosis yang semestinya dibawahi Milan. Berdasarkan preseden inilah Konsili Nikea I mengakui yurisdiksi purba Aleksandria atas sejumlah provinsi di dalam wilayah Dioses Oriens, dioses yang semestinya dibawahi Antiokhia.