Jelaskan Anjuran Pemakaian Helm dari Mohamad Hasan (polisi)

Dalam rangka mengatasi dan mengatur ketertiban berlalu lintas, Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan mengeluarkan Maklumat No. Pol. Mak/02/X/71 pada 20 Oktober 1971. Isi dari maldumat tersebut, antara lain menganjurkan kepada setiap pengendara sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang, untuk melengkapi diri dengan topi pengaman (helm). Selain itu, juga dikeluarkan anjuran terhadap setiap penumpang sepeda motor yang kendaraannya tidak dilengkapi dengan kereta samping untuk duduk dengan meletakkan kakinya masing-masing di atas injakan yang tersedia di samping kiri dan kanan. Maklumat tersebut didahului dengan pertimbangan Maklumat Kapolri sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Hoegeng Imam Santoso, No. Pol. Mak/01/VIII/71 tanggal 7 Agustus 1971 yang bertujuan menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang sepeda motor di jalan umum. Maklumat tersebutperlu disesuaikan dengan kemungkinan pelaksanaannya pada masa lalu.

Hal itu bermakna membatalkan atau mengganti kewajiban untuk memakai helm (yang ditetapkan oleh Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso dua bulan sebelumnya) menjadi sebatas anjuran saja. Perlu diingat bahwa ketika itu banyak protes dan keberatan dari masyarakat terhadap kewajiban pemakaian helm. Namun, hal itu bukan berarti bahwa Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasan tidak menaruh perhatian terhadap masalah ketertiban berlalu lintas. Perhatian Kapolri Komjen Polisi Drs. Mohamad Hasanterhadap tertib dalam berlalu lintas juga cukup besar. Sejak awal masa jabatannya sebagai Kapolri,

pada 25 November 1971 Kapolri telah mengeluarkan instruksi yang menyangkut ketertiban berlalu lintas serta penanggulangan kecelakaan lalu lintas. Pers

cukup bersemangat dalam usahanya memublikasikan bahwa dalam rangka mengurangi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi karena kurang ditaatinya atau kurang disiplinnya masyarakat dalam berlalu lintas, Kapolri secara khusus mengeluarkan instruksi untuk penegakan hukum (law enforcement) terhadap peraturan lalu lintas.

Keberhasilan Menurunkan Angka Kriminalitas Tahun 1972/1973

Kondisi keamanan dan ketertiban pada tahun 1972 dirasakan lebih mantap daripada tahun-tahun sebelumnya. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan lebih jauh menyatakan bahwa dengan hasil operasional Polri pada tahun 1972/1973 memperiihatkan adanya beberapa bentuk kejahatan yang mengalami peningkatan, seperti perampokan, kejahatan terhadap kesopanan, pemalsuan mata uang dan surat berharga, pencurian ringan, serta perjudian. Namun, angka-angka di bidang kriminalitas untuk seluruh Indonesia memperlihatkan tendensi menurun sebanyak 10,87 %, telapi kejahatan di bidang ekonomi mengalami peningkatan sebanyak 35,27 %. Demikian juga saat menyinggung masalah penyaluran/peredaran narkotika, Kapolri menilai sudah mulai menunjukkan adanya tendensi menurun.

Secara global dapat dikatakan bahwa semasa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan, kondisi keamanan pada saat itu pada umumnya sangat baik. "Walaupun jumlah perbuatan kriminal dalam tahun 1973, misalnya menunjukkan angka yang besar, yaitu 151.556 kasus di seluruh Indonesia, tetapi jika melihat jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan, keadaan keamanan di dalam negeri masih dapat dikatakan baik sekali.

Pemberantasan Pengedaran Narkotika dan Penyelundupuan

Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan selalu berusaha dan menekankan kepada segenap anggota dan jajarannya untuk tetap mewaspadai sekaligus memerangi

kejahatan dalam bentuk penyelundupan seperti narkotika, ganja, ataupun dalam bentuk lain. Kapolri mengakui bahwa terdapat daerah-daerah yang merupakan titik-titik rawan bagi kegiatan penyelundupan seperti narkotika, yaitu wilayah Riau serta pantai timur Sumatra. Kegiatan penyelundupan itu sukar diberantas, mengingat banyaknya muara sungai dan para penyelundup'melakukan kegiatan dengan perahu-perahu kecil. Kegiatan atau pengembangan pemakaian serta peredaran narkotika wilayah Riau berkembang pesat dan sekaligus menjadikan wilayahnya sebagai penyebab/penyangga utama narkotika bagi orang-orang Tionghoa yang hidup di Riau karena adanya latar belakang/budaya masyarakatnya. Masyarakat Riau beranggapan bahwa memakai narkotika adalah sebuah tradisi. Dari situ akhirnya berkembang, dari hanya sebagai pemakai menjadi penyalur/pengedar narkotika. Selain wilayah Riau, Mohamad Hasan juga menunjuk wilayah lain seperti Sumatra Utara dan Jakarta sebagai daerah rawan peredaran narkotika. Kemudian, khusus tentang kemungkinan banyaknya keterlibatan anggota/oknum Polri dalam masalah narkotika, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan sudah menyiapkan serta merancang peraturan yang berisi, antara lain pemecatan terhadap oknum-oknum Polri yang terlibat. Dengan melihat kondisi yang sedemikian rupa, Kapolri membentuk Direktorat Reserse Narkotika. Latar belakang pembentukan Direktorat Reserse Narkotika tersebut adalah karena semakin meluas serta bertambah besarnyajumlah pengedar dan pemakaiannya di Indonesiayang memungkinkan menjalarnya penyalahgunaan narkotika, terutama di lingkungan remaja yang semakin menunjukkan tendensi yang kontinyu dan perlu segera ditanggulangi. Dalam hal seperti itu, aktivitas pemberantasan peredaran narkotika perlu dipertimbangkan dengan suatu koordinasi dan integrasi pelaksanaan yang lebih sempurna, baik oleh aparat yang sudah ada maupun bersama-sama dengan lembaga lain.

Selain narkotika, pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan juga marak adanya kegiatan penyelundupan dalam bentuk barang-barang purbakala, perdagangan wanita dan lain sebagainya. Semua itu merupakan sasaran operasi yang harus dan akan dilaksanakan oleh Kapolri beserta jajarannya. Menyangkut larinya barang-barang purbakala ke luar negeri, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan menjanjikan bahwa untuk yang akan datang hal tersebut akan lebih diperhatikan. Sudah ada usaha mencegah kejahatan penyelundupan dengan adanya koordinasi antara Polri Departemen Perdagangan, Bea Cukai, dan Imigrasi. Kemudian, menyangkut kejahatan lain seperti pemalsuan uang logam, dikatakan oleh Kapolri bahwa telah diketahui adanya jaringan pembuatan uang palsu di Krawang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Hongkong. Langkah penanggulangan kejahatan uang palsu tersebut mendapat sambutan dan bantuan yang luar biasa dari Kepolisian Hongkong. Di lain pihak Kapolri Jenderal Polisi Drs. Mohamad Hasan mensinyalir bahwa kejahatan pemalsuan dan penyebaran uang palsu digunakan untuk tujuan subversif dalam bidang ekonomi. Sementara itu, mengenai perdagangan wanita Indonesia ke luar negeri, dikatakan oleh Kapolri bahwa adanya sinyalemen mengenai hal tersebut mungkin disebabkan oleh salah tafsir. Berbondong-bondongnya wanita-wanita cantik Indonesia ke luar negeri merupakan hal yang kompleks dan telah menjadi perhatian Kapolri pada saat itu. Hal yang menyebabkan diberikannya perhatian khusus kepada wanita-wanita Indonesia di luar negeri tersebut adalah karena kondisi pada saat itu sering timbulnya praktik-praktik penipuan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan para wanita itu menjadi korban dan terlantar.