Saya mau tau Pemikiran dan pandangan politik dari Hidayat Nur Wahid

Seorang doktor lulusan Arab Saudi, Hidayat dikenal memegang teguh ideologi Islam moderat. Ia menyatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang wajib dipatuhi, dan mengusulkan perlunya ada Atase Agama untuk kedutaan-kedutaan besar di beberapa negara tertentu. Saat terjadinya kudeta yang menjatuhkan Presiden Mesir Muhammad Mursi (yang notabene berasal dari partai yang didominasi oleh anggota Ikhwanul Muslimin, organisasi yang merupakan rujukan utama gerakan dakwah PKS) oleh pihak militer dan pembunuhan besar-besaran warga sipil yang menolak kudeta pada pertengahan 2013, Hidayat menyatakannya sebagai "kejahatan demokrasi" dan menyerukan militer Mesir untuk "belajar dari Indonesia". Namun, ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq dinyatakan sebagai tersangka, Hidayat menduga bahwa hal tersebut merupakan konspirasi yang mungkin melibatkan Zionis karena menurutnya PKS sering membantu Palestina.

Sejak Juni 2012, Hidayat duduk di Liga Muslim Dunia sebagai perwakilan Indonesia.

Sebagai Ketua MPR, Hidayat mendukung RUU Pornografi (di mana PKS menjadi salah satu pendukung utamanya), dan menyatakan RUU tersebut tidak bertujuan memberangus kreasi seni. Ia juga berpendapat perlunya undang-undang yang mengatur peredaran minuman keras, tetapi menolak berkomentar mengenai pelarangan konser Lady Gaga yang disuarakan oleh partainya, PKS.

Hidayat juga mempromosikan kerukunan beragama, dibuktikan dengan kesiapannya merangkul umat Katolik dalam membangun Jakarta jika terpilih menjadi gubernur, dan mengajak rakyat untuk menciptakan kehidupan beragama yang "indah dan berseni".

Ia juga terkenal sebagai salah satu wakil rakyat yang vokal dalam menyuarakan pencegahan korupsi. Bersama beberapa tokoh nasional seperti Amien Rais dan Gus Dur, Hidayat mendeklarasikan Komite Penyelamat Kekayaan Negara pada 28 Juli 2008. Hidayat juga angkat suara saat terjadinya perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2012, mendesak Polri untuk merelakan penyidiknya yang bertugas di KPK. Hidayat juga turut mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan korupsi dana haji di Kementerian Agama Republik Indonesia.

Ketika kasus suap menimpa Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq, Hidayat dengan sinis menganjurkan para koruptor untuk "menggasak lebih banyak uang negara" agar bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan, sebagai bentuk protesnya terhadap putusan pengadilan yang memvonis Luthfi kurungan 16 tahun dan denda Rp. 1 miliar pada Desember 2013. Namun begitu, Hidayat mengimbau pada kader PKS untuk memenuhi panggilan KPK dan mengklaim bahwa partainya selalu bersikap kooperatif dalam usaha pemberantasan korupsi.

Hidayat juga pernah mengingatkan Indonesian Corruption Watch untuk "tidak mengorupsi kebenaran" terkait penyebutan sejumlah nama kader PKS sebagai politisi yang diragukan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.