Jelaskan Reformasi layanan kesehatan dari Barack Obama

Obama meminta Kongres mengesahkan UU yang mereformasi layanan kesehatan di Amerika Serikat, salah satu janji kampanye dan tujuan legislatif utamanya. Ia merencanakan perluasan cakupan asuransi kesehatan hingga orang-orang yang belum terasuransikan, membatasi kenaikan premi, dan mengizinkan masyarakat memeroleh kembali jaminan mereka saat keluar atau ganti pekerjaan. Rencananya adalah menganggarkan $900 miliar selama 10 tahun dan membuat rencana asuransi pemerintah yang disebut opsi publik untuk bersaing dengan sektor asuransi perusahaan sebagai komponen utama menekan biaya dan memperbaiki kualitas layanan kesehatan. Pengasuransi juga dilarang menolak orang sakit ataupun menolak mengasuransikan mereka atas kondisi tidak jelas, dan mewajibkan setiap warga Amerika Serikat memiliki asuransi kesehatan. Rencana ini juga meliputi pemotongan pengeluaran kesehatan dan pembebanan pajak kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang menawarkan rencana asuransi yang mahal.

Tanggal 14 Juli 2009, fraksi Demokrat di DPR memperkenalkan rencana 1.017 halaman untuk merombak sistem layanan kesehatan A.S. yang Obama harapkan disetujui Kongres pada akhir 2009. Setelah banyak dibicarakan masyarakat ketika reses musim panas 2009, Obama menyampaikan pidato di sidang gabungan Kongres pada tanggal 9 September yang berisi kekhawatirannya tentang rencana tersebut. Pada Maret 2009, Obama mencabut larangan pemakaian dana federal untuk penelitian sel batang.

Tanggal 7 November 2009, sebuah RUU layanan kesehatan yang berisi opsi publik disetujui oleh DPR. Tanggal 24 Desember 2009, Senat menyetujui RUU-nya sendiri—tanpa opsi publik—dengan suara partai 60–39. Tanggal 21 Maret 2010, Patient Protection and Affordable Care Act yang disetujui Senat pada bulan Desember disetujui oleh DPR dengan suara 219 banding 212. Obama mengesahkan RUU ini pada tanggal 23 Maret 2010.

Patient Protection and Affordable Care Act berisi peraturan kesehatan yang harus dilaksanakan dalam kurun empat tahun, termasuk perluasan cakupan Medicaid hingga orang-orang berpendapatan 133% dari tingkat kemiskinan federal (FPL) terhitung tahun 2014, menyubsidi premi untuk orang-orang berpendapatan 400% dari FPL ($88.000 untuk keluarga empat orang pada tahun 2010) sehingga pembayaran "di luar kantung" maksimal untuk premi tahunan akan naik dari 2 menjadi 9,5% dari pendapatan mereka, memberikan insentif untuk pengusaha agar menyediakan tunjangan layanan kesehatan, melarang penolakan asuransi dan penolakan klaim berdasarkan kondisi yang sudah ada, membentuk pertukaran asuransi kesehatan, melarang batas asuransi tahunan, dan mendukung penelitian medis. Menurut laporan Gedung Putih dan Congressional Budget Office, pangsa maksimum pendapatan yang harus dibayarkan pelanggan asuransi akan bervariasi tergantung pendapatan mereka yang relatif terhadap tingkat kemiskinan federal.

Biaya pelaksanaan peraturan ini ditutupi oleh pajak, retribusi, dan penghematan biaya, seperti pajak Medicare baru untuk orang-orang berpendapatan tinggi, pajak jemur dalam ruangan, pemotongan anggaran program Medicare Advantage untuk dialihkan ke Medicare biasa, dan pembebanan tarif untuk peralatan medis dan perusahaan obat-obatan; ada pula penalti pajak untuk orang-orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan, kecuali mereka dikecualikan akibat pendapatan rendah atau alasan lain. Pada Maret 2010, Congressional Budget Office memperkirakan bahwa dampak bersih dari kedua hukum tersebut berupa pengurangan defisit federal sebesar $143 miliar pada periode dasawarsa pertama.

Hukum ini disambut sejumlah tuntutan hukum yang kebanyakan didasarkan pada pendapat bahwa keputusan seseorang yang mewajibkan warga Amerika Serikat membeli asuransi kesehatan bersifat tidak konstitusional. Pada tanggal 28 Juni 2012, Mahkamah Agung memutuskan dengan suara 5–4 di sidang National Federation of Independent Business v. Sebelius bahwa Commerce Clause tidak mengizinkan pemerintah mewajibkan masyarakat membeli asuransi kesehatan, tetapi keputusan tersebut bersifat konstitusional sesuai perizinan perpajakan Kongres Amerika Serikat.