Saya mau tau menerima laporan dan/atau pengaduan; dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;

mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;

melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

mencari keterangan dan barang bukti;

menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;

menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;

menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;

memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Polisi Negara Republik Indonesia (Mabes Polri); sedang Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat provinsi, Kepolisian Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.