Jabarkan Awal Karier militer dari Soemitro

Saat ada permintaan menjadi prajurit pembantu, ia segera melamar ke PETA. Bersama beberapa rekannya, ia diterima, dan diberangkatkan ke Bogor. Selama pendidikan, ia terkenal sebagai perwira yang paling nakal dan pelanggar peraturan. Saat agresi Belanda II, ia menjabat wakil Komandan Sub-Wehkreise di Malang, dan mendapat perintah dari Panglima Komando Jawa, Kolonel Nasution untuk melakukan perang wingate, sebuah strategi yang dilakukan Jenderal Wingate asal Burma, mirip dengan strategi gerilya. Ia sukses.

Soemitro kemudian diangkat menjadi Komandan Batalyon I di Malang. dan ia ditantang Mayjen Bambang Soegeng untuk membersihkan segitiga Sidoarjo, Mojokerto dan Pasuruan. Enam bulan kemudian dia berhasil membersihkan para laskar liar, dan diperhadapkan dengan Bung Karno, yang saat itu berada di Sidoarjo.

Pada 1952, Sumitro masuk Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Bandung. Ia terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober di mana Kolonel AH Nasution, Kepala Staf Angkatan Darat menempatkan tank di sekitar Istana Presiden untuk meminta Presiden Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sumitro ingat bahwa resimen yang dipimpin oleh Kemal Idris mengejar Sumitro dan perwira Jawa Timur lainnya tetapi gagal menangkapnya. Melarikan diri ke Jawa Timur, Sumitro diberi komando atas 3 batalyon dan diperintahkan membela pemerintah pusat jika situasi menyebar ke provinsi. Situasi mereda dan Sumitro kembali ke Bandung untuk menyelesaikan pendidikannya.

Setelah SSKAD, Sumitro terus naik pangkat di TT V. Pada tahun 1952, ia menjadi Asisten 2 Panglima TT V, naik menjadi Kepala Staf Resimen pada tahun 1953 dan Komandan Resimen pada tahun 1955. Sumitro kemudian kembali ke Bandung pada tahun 1956, menjadi pengajar di SSKAD dan mengambil Sekolah Lanjutan Perwira II. Pada tahun 1958, Sumitro berangkat ke Amerika Serikat untuk menghadiri Sekolah Infanteri Angkatan Darat Amerika Serikat di Fort Benning. Sekembalinya ke Indonesia, Sumitro kembali ditempatkan di Bandung sebagai Komandan Pusat Senjata Infanteri. Dia memegang posisi tersebut hingga tahun 1963 di mana dia menjadi Ketua Dewan Perencanaan Angkatan Darat. Sementara itu, Sumitro juga memanfaatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan militernya. Pada tahun 1963, Sumitro masuk Sekolah Staf dan Komando ABRI. Dia juga pergi ke luar negeri lagi, belajar di Führungsakademie der Bundeswehr di Hamburg, Jerman Barat.

Lengkapnya pendidikan militer Sumitro diakui oleh rekan-rekannya hingga mereka menyarankan agar dia mencoba menjadi Panglima. Sumitro selalu menolak, tapi pada 1965 ia menerima pengangkatan sebagai Panglima Kodam IX / Mulawarman atas saran Jendral Ahmad Yani. Sebagai Panglima Kodam ini, Sumitro bertanggung jawab atas keamanan Kalimantan Timur. Sumitro dengan cepat mengembangkan reputasi sebagai seorang anti-komunis. Ia menangkap pejabat yang organisasinya berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika berita itu sampai ke Soekarno, ia pun dipanggil ke Jakarta dan mendapat teguran.

Transisi dari Orla ke Orba

Pada akhir 1965, Sumitro dipindahkan dari Kalimantan Timur ke Jakarta, di mana ia menjadi anggota staf Mayor Jenderal Soeharto. Panglima Angkatan Darat, Soeharto, yang pada tahap ini berada di jalur perebutan kekuasaan yang akan segera terjadi dengan Sukarno, merayu dukungan Perwira Angkatan Darat dengan menunjuk perwira dari berbagai etnis sebagai bagian dari stafnya. Sumitro, bersama Basuki Rahmat mewakili Jawa Timur.  Sementara itu, Sumitro tetap loyal ke Soeharto dan tidak goyah mendukungnya.

Pada Maret 1966, situasi politik menjadi sangat tegang. Sumitro mengenang pertemuan yang diadakan Suharto dan dihadiri Perwira Angkatan Darat lainnya. Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyampaikan kepada mereka yang hadir bahwa Sukarno perlu dipisahkan dari menteri-menteri tertentu di kabinetnya seperti Menteri Luar Negeri Subandrio. Soeharto memutuskan untuk menggunakan rapat kabinet pada 11 Maret 1966 sebagai kesempatan untuk melakukan penangkapan dan melimpahkan tugas penangkapan kepada Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).

Sementara itu, Sumitro diberi tugas untuk mencatat perintah dan meneruskannya kepada pasukan. Pada 11 Maret 1966, saat rapat kabinet diadakan dan RPKAD, yang menyamar sebagai pasukan tak dikenal, mendekati, Sumitro ada di rumah. Pagi itu, dia mendapat telepon dari Alamsyah Ratu Prawiranegara, salah satu staf pribadi Soeharto. Alamsyah memanggil atas nama Soeharto, yang berubah pikiran tentang penangkapan tersebut dan sekarang memerintahkan Sumitro untuk menarik pasukan. Sumitro menjawab bahwa dia tidak bisa menuruti perintah Soeharto karena sudah terlambat dan operasi sudah berjalan.  Serangkaian peristiwa kemudian berlangsung, yang berpuncak pada Sukarno menyerahkan kekuasaan de facto kepada Soeharto melalui Supersemar.

Soeharto sekarang berusaha untuk semakin melemahkan kekuatan Sukarno dan mulai menunjuk sekutu terpercaya sebagai Komandan Daerah. Pada pertengahan tahun 1966, Sumitro kembali ke Jawa Timur setelah diangkat menjadi Panglima Kodam VIII / Brawijaya. Dalam posisi ini, Sumitro bertanggung jawab atas keamanan Jawa Timur. Sebuah tugas yang sangat penting mengingat situasi politik pada saat itu dan fakta bahwa Jawa Timur adalah provinsi asal Sukarno. Namun demikian, Sumitro sekali lagi terbukti berhasil, menghilangkan sentimen pro-Sukarno dalam komandonya pada akhir 1966.

Setelah Soeharto dilantik menjadi Plt Presiden pada tahun 1967, Sumitro dipindahkan kembali ke Jakarta. Kali ini dia menjadi Asisten Operasi Panglima Angkatan Darat, posisi yang dia pegang selama dua tahun. Pada tahun 1969, Sumitro menjadi Kepala Staf Menteri Pertahanan dan Keamanan, posisi yang kemudian dijabat oleh Soeharto. Setahun kemudian, dia kemudian menjadi Wakil Komandan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib), organisasi Polisi Rahasia Orde Baru.

Memimpin Kopkamtib dan Kejatuhan Karier

Sumitro mencapai puncak karier militernya pada tahun 1973 ketika diangkat menjadi Panglima Kopkamtib dan Wakil Panglima ABRI. Sebagai Komandan Kopkamtib, Sumitro memperoleh kekuasaan yang sangat besar dan sudah dijuluki sebagai "orang nomor dua" yang bertanggung jawab atas Indonesia setelah Soeharto. Sumitro berusaha memperkuat posisinya dengan mencoba mengangkat Wakil Komandan Kopkamtib yang dipilihnya. Tapi Soeharto melihat maksud Sumitro dan menunjuk Laksamana Sudomo,  rekan dekatnya, sebagai Wakil Komandan Kopkamtib.

Ketika Soeharto memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden, dia tidak memiliki popularitas yang dia miliki ketika dia menjabat dari Sukarno. Sejak tahun 1973, ada peningkatan ketidakpuasan, terutama di dalam universitas dengan korupsi, jumlah investasi asing dalam perekonomian Indonesia, dan kekuasaan yang dipegang oleh asisten pribadi (Aspri) Soeharto. Pada saat yang sama, persaingan berkembang di kalangan elit politik. Di satu sisi adalah Sumitro, yang ingin memotong keterlibatan militer dalam politik dan menguranginya menjadi peran profesional murni. Di sisi lain adalah Ali Moertopo, yang menginginkan militer tetap terlibat dalam politik dan salah satu dari Aspri tersebut di atas.

Menjelang akhir 1973, Sumitro mulai menjauhkan diri dari pemerintah. Dia tidak mengambil tindakan terhadap kritik dan perbedaan pendapat yang ditujukan pada rezim meskipun itu merupakan wewenangnya. Sumitro mulai mengadakan pembicaraan di kampus-kampus universitas dan menyerukan kepemimpinan baru. Sumitro juga mendorong lebih banyak kritik terhadap Aspri. Kekuatan Sumitro yang terus berkembang terlihat pada akhir tahun 1973 ketika dia melakukan intervensi untuk membantu mengesahkan undang-undang perkawinan. Pada kesempatan ini, ia berhasil memfasilitasi kompromi antara Pemerintah dan organisasi Muslim yang memandang undang-undang tersebut terlalu sekuler.

Menjelang akhir tahun 1973, Soeharto mencoba menengahi antara Sumitro dan Ali melalui serangkaian pertemuan tetapi tidak berhasil.  Sementara itu, tindakan Sumitro semakin provokatif. Pada hari-hari pertama Januari 1974, ia mengunjungi Nasution dan Sarwo Edhie Wibowo, dua jenderal yang telah membantu Soeharto mendapatkan kekuasaan tetapi kecewa dengan rezim tersebut.

Pada 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka tiba di Jakarta untuk berkunjung. Kunjungan Tanaka memberikan kesempatan ideal bagi mereka yang kritis terhadap besarnya investasi asing dalam perekonomian Indonesia untuk memprotes dan mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Namun pada tanggal 15 dan 16 Januari, protes berubah menjadi kekerasan dan insiden Malari meletus di Jakarta yang menyebabkan 11 orang tewas, 300 luka-luka, dan 775 ditangkap. Setelah Tanaka pergi, Sumitro mengambil tindakan dan memburu senat mahasiswa Universitas Indonesia (UI). Tindakannya terbukti terlambat karena dia telah didiskreditkan, dipandang sebagai seseorang yang membiarkan protes lepas kendali. Meski dilatarbelakangi intelijen Ali, ada teori yang menyebutkan bahwa ia mengirim agen-agennya ke massa untuk menghasut kekerasan agar Sumitro bisa didiskreditkan.

Tak lama setelah Peristiwa Malari, Sumitro mengundurkan diri dari Komando Kopkamtib dan dilanjutkan dua bulan kemudian dengan pengunduran dirinya sebagai Wakil Panglima ABRI. Soeharto mencoba menawarkan penghiburan menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, tetapi Sumitro menolaknya; lebih memilih untuk pensiun dari kehidupan militer sama sekali.