Saya mau tau Sejarah dari Organisasi Perdagangan Dunia

Pendirian sistem perdagangan modern dilandaskan pada pengalaman selama periode antarperang, ketika negara-negara berupaya memperbaiki keadaan ekonomi mereka dengan mengambil kebijakan yang berdampak buruk terhadap negara lain, seperti protektionisme, devaluasi mata uang, dan pengendalian modal. Contohnya adalah Undang-Undang Smoot-Hawley tahun 1930 di Amerika Serikat yang menaikkan tarif dari 38% menjadi 52%. Akibat penetapan undang-undang ini, mitra-mitra dagang Amerika Serikat mengambil tindakan balasan. Kemudian terjadi efek domino setelah perdagangan mulai beralih ke pasar lain, karena negara yang menjadi pasar baru tersebut lalu juga mengambil tindakan proteksionisme, yang lagi-lagi berujung pada tindakan balasan. Setelah berakhirnya Perang Dunia II, negara-negara ingin agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi, dan oleh sebab itulah mereka berupaya mendirikan organisasi-organisasi internasional yang dapat menanggulangi hal tersebut. Maka digelarlah Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 yang menjadi landasan berdirinya Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, Konferensi Dumbarton Oaks pada Agustus-Oktober 1944 yang akhirnya berujung pada pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Konferensi Havana tentang Perdagangan dan Kesempatan Kerja pada November 1947-Maret 1948 yang melahirkan Piagam Havana. Piagam ini merupakan kerangka hukum bagi sebuah lembaga internasional yang dapat mengurus perdagangan antarnegara, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional (, disingkat ITO). Piagam ini mengatur berbagai hal, seperti penetapan asas perlakuan yang sama untuk semua anggota (, disingkat MFN) tanpa syarat kepada semua negara anggota serta pembentukan prosedur untuk menyelesaikan sengketa. Dengan ini, para pendirinya berharap agar pengurangan hambatan terhadap perdagangan akan meningkatkan pendapatan dan meredakan konflik politik atau sengketa dagang yang ditakutkan dapat memicu konflik yang lebih besar.

Sementara itu, di Lake Success, New York, pada awal tahun 1947, ditetapkan Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (, disingkat GATT) yang merupakan hasil perundingan antara 23 negara (12 negara maju dan 11 negara berkembang). Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948 untuk sementara waktu sembari menunggu peresmian Piagam Havana. Namun, Kongres Amerika Serikat menolak meratifikasi Piagam Havana karena mereka merasa ITO akan terlalu membatasi kedaulatan Amerika Serikat. Akibatnya, pada tanggal 6 Desember 1950, Presiden Harry Truman menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat tidak akan meratifikasi Piagam Havana, padahal keterlibatan Amerika Serikat dalam bakal organisasi ini dianggap sangat genting demi keberlanjutan organisasi tersebut. Maka upaya untuk mendirikan ITO pun kandas, dan alhasil GATT memiliki sejarah yang unik karena perjanjian ini diberlakukan "sementara" selama 47 tahun. Walaupun GATT adalah perjanjian yang bersifat substansif dan tidak berurusan dengan pendirian sebuah lembaga khusus, secara perlahan GATT mulai berkembang menjadi lembaga internasionalnya sendiri. Negara-negara anggota berupaya menjawab permasalahan-permasalahan institusional yang timbul dengan pendekatan ad hoc, termasuk dengan mengambil keputusan berdasarkan konsensus. Alhasil, meskipun GATT secara resmi tidak mendirikan sebuah organisasi dagang internasional, negara-negara yang telah meratifikasi perjanjian tersebut bertindak seolah mereka tergabung dalam sebuah lembaga internasional. GATT sendiri juga menjadi landasan bagi pengadaan delapan putaran perundingan perdagangan multilateral yang diadakan secara berkala untuk mengurangi tarif dan hambatan perdagangan lainnya. Putaran-putaran tersebut meliputi Putaran Jenewa 1947, Putaran Annecy 1949, Putaran Torquay 1950, Putaran Jenewa 1956, Putaran Dillon 1960–61, Putaran Kennedy 1962–67, Putaran Tokyo 1973–79, dan Putaran Uruguay tahun 1986–94.

Sebelum Putaran Kennedy, negara-negara memusatkan perhatian mereka pada upaya mengurangi hambatan berupa tarif. Namun, semenjak putaran tersebut, mereka juga mulai membahas pengurangan hambatan non-tarif, contohnya adalah perundingan Perjanjian tentang Hambatan Teknis Perdagangan pada Putaran Tokyo dan perundingan kembali perjanjian ini dan perundingan Perjanjian tentang Penerapan Tindakan Sanitari dan Fitosanitari pada Putaran Uruguay. Selain itu, pada Putaran Uruguay, isu tentang kekayaan intelektual dan perdagangan jasa juga dibahas.

Semenjak dimulainya Putaran Uruguay, para perunding telah menyadari bahwa mereka membutuhkan mekanisme kelembagaan dan sistem penyelesaian sengketa yang lebih baik. Salah satu pokok yang dirundingkan selama Putaran tersebut adalah "berfungsinya sistem GATT" (, disingkat FOGS). Banyak negara yang ingin menghindari masalah yang timbul selama Putaran Tokyo, yaitu kemunculan "perjanjian-perjanjian sampingan" yang hanya berlaku bagi negara anggota GATT yang bersedia mengikuti perjanjian tersebut (permasalahan ini disebut "GATT à la carte"). Oleh sebab itu, para perunding di GATT bersedia menjadikan pembahasan FOGS pada Putaran Uruguay sebagai kesempatan untuk mendirikan sebuah organisasi dagang di tingkat global. Kemudian, dalam Rancangan Penetapan Akhir Putaran Uruguay yang dikeluarkan pada tahun 1991, terkandung sebuah usulan untuk mendirikan "Organisasi Dagang Multilateral". Nama yang diusulkan kemudian diubah menjadi "Organisasi Perdagangan Dunia". Persetujuan-persetujuan hasil Putaran Uruguay lalu disatukan ke dalam suatu perjanjian yang menjadi kerangka lembaga baru ini, yaitu Persetujuan Marrakesh (juga disebut "Perjanjian WTO"), termasuk di dalamnya adalah Perjanjian GATT 1994 yang menggantikan GATT 1947 serta perjanjian-perjanjian sampingan yang telah dirundingkan sebelumnya. Perjanjian WTO sudah dapat ditandatangani pada tanggal 15 April 1994. Persetujuan ini sendiri mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995, sehingga tanggal tersebut merupakan tanggal resmi pendirian Organisasi Perdagangan Dunia.

Pada November 2001, anggota-anggota WTO yang berkumpul selama Konferensi Tingkat Menteri Keempat di Doha, Qatar, memutuskan untuk memulai putaran perundingan baru yang disebut Putaran Pembangunan Doha. Pokok bahasan dari perundingan ini bermacam-macam, seperti pertanian, akses pasar untuk produk yang bukan pertanian, fasilitasi perdagangan, revisi aturan WTO, dan penyelesaian sengketa. Selain itu, putaran pembangunan ini juga sangat mempertimbangkan kebutuhan negara-negara berkembang dan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari perdagangan. Namun, para anggota tidak dapat menemukan titik temu dalam berbagai hal. Selama Konferensi Tingkat Menteri Kelima di Cancún, Meksiko, pada tahun 2003, negara-negara berkembang menolak memulai perundingan mengenai "isu-isu Singapura", yaitu isu-isu yang berkaitan dengan kebijakan kompetisi, investasi, transparansi dalam proyek pengadaan pemerintah, dan fasilitasi dagang. Pada saat yang sama, negara-negara maju juga menolak memangkas subsidi pertanian, padahal negara-negara berkembang merasa sangat dirugikan dengan adanya subsidi tersebut karena merusak daya saing produk mereka. Perseteruan ini mengakibatkan kegagalan Konferensi Tingkat Menteri Cancún. Kebuntuan ini diakhiri untuk sementara pada pertengahan tahun 2004 setelah Program Kerja Doha yang baru ditetapkan oleh Dewan Umum WTO pada tanggal 1 Agustus 2004, dan salah satu keputusan terpenting yang diambil oleh dewan tersebut adalah keputusan untuk tidak mencoba memulai perundingan tentang isu-isu Singapura. Kemudian, pada Konferensi Tingkat Menteri Keenam di Hong Kong pada Desember 2005, anggota WTO sepakat untuk menghapuskan subsidi ekspor pertanian sebelum tahun 2013. Namun, anggota WTO sama sekali tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan lain, seperti akses pasar untuk produk pertanian, bantuan domestik untuk produksi pertanian, akses pasar untuk produk non-pertanian, dan liberalisasi perdagangan jasa. Akhirnya, pada akhir Juli 2006, Direktur Jenderal WTO pada saat itu, Pascal Lamy, memutuskan untuk menangguhkan Putaran Perundingan Doha. Setelah itu, perundingan-perundingan yang dilakukan untuk permasalahan-permasalahan yang lebih kecil pun tidak membuahkan hasil, dan akhirnya Pascal Lamy mengumandangkan pada tanggal 31 Mei 2011 bahwa Putaran Pembangunan Doha sudah "mati". Walaupun begitu, selama Konferensi Tingkat Menteri Kesembilan di Bali, Indonesia, pada Desember 2013, anggota-anggota WTO berhasil menyepakati "Paket Bali", dan perjanjian terpenting yang menjadi bagian dari "paket" ini adalah Perjanjian Fasilitasi Perdagangan yang dimaksudkan untuk menyederhanakan prosedur pabean, meningkatkan keefisienan dan kecepatan prosedur, serta mengurangi biaya untuk mematuhi prosedur pabean.