Jelaskan Pemerintahan De facto dari Presiden Argentina

Setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan konstitusional secara de facto presiden militer pada tahun 1930, 1943-1944, 1955-1958, 1966-1973 dan 1976-1983 yang membawa selain kekuasaan presiden juga sesuai dengan Kongres. Analisis berikutnya validitas tindakan mereka mengarah pada perumusan berikutnya dari doktrin pemerintah de facto.

Doktrin itu dibatalkan oleh reformasi konstitusional tahun 1994 (Pasal 36), yang menyatakan "perampas" yang telah menghentikan penegakan Konstitusi dengan tindakan kekerasan.

Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1853 memiliki sebuah artikel yang dianggap jumlah kekuasaan publik sebagai 'pengkhianatan', tetapi tetap mengacu kepada penguasa de jure. Untuk alasan dalam reformasi konstitusi tahun 1994 termasuk Pasal 36 yang mengatakan:

Pasal 36. Konstitusi ini akan memerintah bahkan ketika ketaatan adalah terganggu oleh tindakan kekerasan terhadap tatanan konstitusional dan sistem demokrasi. Tindakan ini harus irreparably null.

Mereka akan dikenakan hukuman yang ditentukan dalam Bagian 29, didiskualifikasi selama-lamanya dari memegang jabatan publik dan dikeluarkan dari manfaat grasi dan pergantian kalimat.

Siapa yang memiliki hukuman yang sama sebagai akibat dari tindakan ini, menganggap kekuasaan diramalkan oleh pejabat berwenang Konstitusi ini atau orang-orang dari provinsi, orang-orang sipil dan pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tindakan masing-masing harus dilarang.

Semua warga negara memiliki hak perlawanan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tercantum dalam artikel ini.

Juga upaya melawan sistem demokrasi yang menimbulkan dalam pelanggaran penipuan serius terhadap negara yang memerlukan pengayaan, harus didiskualifikasi untuk waktu yang ditentukan oleh hukum untuk memegang jabatan publik.

Kongres harus membuat hukum tentang etika publik untuk menjalankan fungsi.