Jelaskan Pergantian gubernur dari Rudini

Sebagai Pangdam, Rudini memiliki otoritas yang besar dalam penentuan gubernur di provinsi yang dilingkupi kodam tersebut, yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Ketika Gubernur Sulawesi Utara Willy Lasut dituduh tidak mengikuti kebijakan pemerintahan pusat dan menjadi dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia, Rudini sebagai Pangdam ditugaskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Mohammad Jusuf untuk mencopot Lasut dari jabatannya. Meskipun Rudini merasa bahwa pencopotan Lasut hanyalah permainan semata, tetapi ia tetap mematuhinya. Lasut pun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, namun menolak untuk menghadiri upacara pelantikan penjabat penggantinya, Brigjen Erman Harirustaman. Willy Lasut digantikan secara definitif oleh G. H. Mantik, yang pangkatnya dua tingkat lebih tinggi dari Rudini. Akibatnya, Rudini merasa segan terhadap Mantik karena harus mengikuti rapat muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang dipimpinnya. Rudini hanya mengirimkan hasil rapatnya kepada Mantik.

Gubernur kedua yang diganti selama masa Rudini menjadi Pangdam di wilayah tersebut adalah Gubernur Sulawesi Tengah Albertus Maruli Tambunan. Sejumlah pihak dan elit militer Sulawesi Tengah berusaha untuk menduduki jabatan yang ditinggalkannya, termasuk Komandan Resor Militer Tadulako pada saat itu, Abdul Rachman Hartono. Rudini pun mengeluarkan instruksi yang menyatakan pemecatan personil militer dalam kurun waktu 1x24 jam bagi yang mengintervensi pemilihan gubernur yang baru. Soeharto yang mengetahui perintah Rudini tersebut memujinya dan berkata "Seorang Pangdam memang harus bersikap begitu."