Jelaskan Sejarah dari Batang Kapas, Pesisir Selatan

Sejak awal abad 18 masyarakat Batangkapas sudah eksis di Pesisir Selatan, terbuktinya dengan sudah adanya terombo atau silsilah (ranji) yang disusun oleh kelompok-kelompok suku (kaum) dalam masyarakat, misalnya suku koto kaum datuak Rajo alam (1510) dan rajo intan

Yang bermukim di koto tuo dan rumah tinggi.

Pada tahun 1662, diadakan sebuah perjanjian rahasia di sebuah pulau kecil di laut Batangkapas (Taluak Kasai atau Taluak Tampuruang). Hadir tokoh masyarakat Bandar Sepuluh yang dikenal sebagai kekuasaan Sidi Rajo yang digelari Belanda dengan Rajo Rampok . Tapi kemudian perjanjian rahasia itu bocor dan tersebar sampai ke Tiku (Pariaman) ketika Panglima Belanda datang ke sana. Sebagai tindak lanjut hasil perjanjian itu, dibicarakan kembali di Painan, dihadiri wakil Salido, Painan, Indrapura, Tiku dan Padang. Sialnya perjanjian itu bocor lagi. Isinya diketahui Panglima Aceh di Pariaman, sehingga pantai pesisir dikawal ketat oleh Aceh. Bahkan Aceh membuat strategi ingin memutus jalur dagang pelabuhan penting Indrapura, Tiku dan Pulau Cingkuk, dan mengalihkan ke Pelabuhan di Aceh.

Sungguhpun perjanjian Batangkapas yang kemudian dikukuhkan di Painan yang kemudian dikenal dengan kontrak Painan, hasilnya tetap dibawa ke Batavia (Jakarta), oleh wakil pesisir selatan dan utara bersama pimpinan VOC Groenewegen, tanggal 26 Maret 1663 (Sumber: Agus Yusuf, 1986). Isi perjanjian itu secara essensial bahwa perdagangan lada dan emas hak monopoli VOC (sebuah kepura-puraan yang memicu kemarahan Aceh). Tetapi kepura-puraan itu dikhawatiri jadi preseden buruk, tidak banyak dipahami sebagai taktik dan strategi memancing kemarahan Aceh. Sehingga terjadinya pro dan kontra terhadap perjanjian yang kontroversial itu. Bahkan ada yang menuduh Painan (Pesisir Selatan) benar-benar memihak dan menjual bangsa kepada Belanda. Yang kontra (penentang) perjanjian beraksi mendekati Panglima Aceh dan yang menyetujui perjanjian seperti memihak Belanda.