Jelaskan Mengukuhkan kekuasaan: 1969–1973 dari Muammar Khadafi

Dua belas anggota komite pusat dari Gerakan Perwira Merdeka menyatakan pembentukan Dewan Komando Revolusioner (DKR) sebagai pemerintahan republik yang baru. Letnan Khadafi menjadi ketua badan tersebut, alhasil secara de facto ia berperan sebagai kepala negara, dan pada saat yang sama ia juga mengangkat dirinya sebagai kolonel dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jaroud mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri, sementara Dewan Menteri yang diisi oleh orang-orang sipil (di bawah kepemimpinan Sulaiman Maghribi) dibentuk untuk memberlakukan kebijakan DKR. Ibu kota pemerintahan Libya juga dipindah dari El-Bayda ke Tripoli.

Walaupun DKR di atas kertas merupakan badan yang berlandaskan pada musyawarah-mufakat, Khadafi mendominasi badan tersebut. Beberapa anggota DKR yang lain mencoba membatasi perbuatan-perbuatannya yang dianggap keterlaluan. Khadafi tetap menjadi wajah pemerintahan, sementara jati diri anggota DKR lainnya baru disibak pada tanggal 10 Januari 1970. Mereka semua adalah laki-laki muda berlatar belakang kelas menengah atau pekerja (biasanya dari pedesaan), dan tidak ada yang punya gelar universitas. Maka dari itu, mereka sangat berbeda dari golongan konservatif yang kaya dan berpendidikan tinggi yang sebelumnya memerintah Libya.

Seusai kudeta ini, DKR mulai mencoba mewujudkan itikad mereka untuk mengukuhkan pemerintahan revolusioner dan memodernisasi Libya. Mereka membersihkan militer dan badan pemerintahan dari segala pendukung monarki dan anggota klan Senussi. Khadafi berkeyakinan bahwa golongan elit ini bertentangan dengan kehendak rakyat Libya, dan harus dihapuskan. "Pengadilan-pengadilan Rakyat" didirikan untuk mengadili para politikus dan jurnalis pendukung monarki, alhasil banyak yang dipenjara, walaupun tidak ada yang dihukum mati. Raja Idris sendiri dijatuhi hukuman mati in absentia.

Pada Mei 1970, Seminar Cendekiawan Revolusioner digelar agar pemikiran pada cendekiawan dapat diselaraskan dengan cita-cita revolusi. Pada tahun yang sama, Peninjauan dan Amendemen Legislatif menggabungkan undang-undang hukum sekuler dan keagamaan, serta memperkenalkan hukum syariah di Libya. DKR sendiri merupakan sebuah pemerintahan melalui dekret, dan dengan wewenang ini mereka tetap mempertahankan pelarangan partai politik. Pada Mei 1970, mereka melarang serikat buruh, dan pada tahun 1972, mereka juga melarang unjuk rasa buruh dan memberedel koran-koran. Pada September 1971, Khadafi mengundurkan diri karena ia menyatakan diri tidak puas dengan laju reformasi, tetapi ia kembali mengemban jabatannya dalam kurun waktu satu bulan. Pada Februari 1973, ia mundur lagi, tetapi pada bulan berikutnya ia kembali lagi ke pemerintahan.