Jabarkan Pendudukan Jepang dari Soekiman Wirjosandjojo

Selama masa pendudukan Jepang, Soekiman awalnya tidak terlalu aktif dalam berpolitik karena MIAI beserta partai-partai politik sempat dilarang beroperasi. Begitu MIAI diperbolehkan aktif kembali pada bulan September 1942, Soekiman sempat aktif kembali sebagai salah seorang pemimpinnya bersama Harsono Tjokroaminoto dan Wondoamiseno. Organisasi tersebut kembali ditutup paksa pada akhir tahun 1943. Soekiman juga ditunjuk sebagai anggota dalam organisasi Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA).

Soekiman kemudian ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI). Setelah dicetuskannya Piagam Jakarta, Abdul Wahid Hasyim dengan dukungan Soekiman mengajukan agar Islam dijadikan agama negara dan agar Presiden dan Wakil Presiden diharuskan Muslim. Awalnya, tokoh-tokoh nasionalis sekuler yang dipimpin Soekarno bersedia untuk menerima Piagam Jakarta dan untuk mengharuskan Presiden beragama Islam. Namun, sebelum keputusan dicapai, pemerintahan militer Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang beranggota lebih sedikit. Soekiman tidak menjadi anggota PPKI, dan hasil musyawarah PPKI memutuskan untuk menghapuskan tujuh kata dari Piagam Jakarta sembari memperbolehkan penganut semua agama untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, Soekiman juga membahas persoalan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan hak-hak warga Indonesia dalam Undang-Undang Dasar.