Saya mau tau Pengadilan: 1952–1953 dari Jomo Kenyatta

Pada Oktober 1952, Kenyatta ditangkap dan dibawa Nairobi, dan lalu ia diterbangkan ke Lokitaung, Kenya barat laut, yang merupakan salah satu tempat paling terpencil di negeri tersebut. Dari situ, ia menulis surat kepada keluarganya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Aparat Kenya beranggapan bahwa dengan menahan Kenyatta, pergolakan sipil dapat diredam. Banyak warga kulit putih yang ingin ia dibuang, tetapi pemerintah takut tindakan ini akan menjadikannya martir anti-kolonialisme. Mereka berpikir bahwa lebih baik ia diadili dan dipenjara, walaupun pada saat itu belum ada dakwaan yang bisa dilayangkan kepadanya, sehingga mereka mulai menyelidiki berkas-berkas pribadi Kenyatta untuk mendapatkan bukti kegiatan terlarang. Pada akhirnya, mereka mendakwa Kenyatta dan lima anggota senior KAU sebagai dalang Mau Mau, sebuah kelompok terlarang. Sejarawan John M. Lonsdale menyatakan bahwa Kenyatta telah dijadikan "kambing hitam", sementara sejarawan A. B. Assensoh belakangan mengatakan bahwa para aparat "tahu betul" Kenyatta tidak terlibat dalam kegiatan Mau Mau, tetapi mereka tetap ingin membungkam seruan kemerdekaannya.

Pengadilan Kenyatta dilaksanakan di Kapenguria, sebuah daerah terpencil di dekat perbatasan dengan Uganda. Tempat ini dipilih karena aparat tidak ingin menarik perhatian ataupun kerumunan orang. Orang-orang yang diadili adalah Kenyatta, Bildad Kaggia, Fred Kubai, Paul Ngei, Achieng Oneko, dan Kung'u Karumba; mereka dijuluki "Kapenguria Six". Para terdakwa dibela oleh tim pengacara internasional dan multirasial yang melibatkan Diwan Chaman Lall, H. O. Davies, F. R. S. De Souza, dan Dudley Thompson, dan mereka dipimpin oleh pengacara dan anggota parlemen Britania Denis Nowell Pritt. Keterlibatan Pritt menarik perhatian media; selama pengadilan ini, ia ditekan oleh pemerintah dan menerima ancaman kematian. Hakim yang terpilih, Ransley Thacker, baru saja pensiun dari Mahkamah Agung Kenya; aparat tahu bahwa ia akan memihak pemerintah, dan sang hakim diberikan £20.000 untuk menjalankan tugas ini. Pengadilan berlangsung selama lima bulan: Rawson Macharia, saksi utama dari pihak penuntut, kelak didapati telah bersaksi palsu. Pihak penuntut gagal menemukan bukti kuat bahwa Kenyatta atau terdakwa lainnya terlibat dalam kegiatan Mau Mau.

Walaupun begitu, pada April 1953, Hakim Thacker menyatakan mereka bersalah. Ia menjatuhi mereka hukuman tujuh tahun kerja kasar, dan setelah menjalani hukuman, mereka dilarang meninggalkan kawasan tertentu tanpa izin. Saat berbicara di hadapan pengadilan, Kenyatta mengatakan bahwa ia dan terdakwa lainnya tidak mengakui putusan hakim; mereka mengklaim bahwa pemerintah telah menjadikan mereka sebagai kambing hitam untuk membubarkan KAU. Sejarawan Wunyabari O. Maloba belakangan menyebutnya "pengadilan politik yang dicurangi dengan hasil yang sudah ditentukan sedari awal". Setelah putusan ini,  KAU dinyatakan sebagai organisasi terlarang pada Juni 1953, dan kemudian menutup sebagian besar sekolah independen di Kenya, termasuk sekolah yang dikepalai Kenyatta. Pemerintah juga menyita lahannya di Gatundu dan membongkar rumahnya.

Kenyatta dan terdakwa lainnya dikirim kembali ke Lokitaung. Mereka ditahan di situ sembari menunggu hasil banding. Pritt menyebutkan bahwa Thacker telah dipilih sebagai hakim di distrik yang salah, dan kesalahan ini dapat menihilkan seluruh proses pengadilan tersebut; Mahkamah Agung Kenya sepakat, sehingga Kenyatta dan yang lainnya dibebaskan pada Juli 1953, tetapi setelah itu mereka langsung ditangkap lagi. Pemerintah membawa perkara ini ke Pengadilan Banding Afrika Timur, yang kemudian membatalkan putusan Mahkamah Agung pada bulan Agustus. Proses banding berlanjut pada Oktober 1953, dan pada Januari 1954 Mahkamah Agung mempertahankan vonis bersalah kepada mereka semua kecuali Oneko. Pritt akhirnya membawa perkara ini ke Privy Council di London, tetapi mereka menolak permohonannya tanpa memberikan penjelasan. Pritt belakangan mengatakan bahwa sebenarnya pembelaan yang ia berikan merupakan salah satu yang terkuat sepanjang kariernya. Menurut Murray-Brown, pertimbangan yang kemungkinan menentukan hasil dari perkara tersebut adalah pertimbangan politik dan bukan pertimbangan hukum.