Jelaskan Peranan Israel dari Pembantaian Sabra dan Shatila

Dalam pernyataan-pernyataan awalnya, pemerintah Israel mula-mla menyatakan bahwa para kritikus yang menganggap bahwa Pasukan Bela Diri Israel (IDF) bertanggungjawab atas kejadian-kejadian di Sabra dan Shatila telah melakukan "tuduhan berdarah terhadap negara Yahudi dan pemerintahnya". Namun, sementara berita tentang pembantaian itu menyebar ke seluruh dunia, kontroversi itu makin berkembang dan pada 25 September, 300.000 orang Israel berdemonstrasi di Tel Aviv menuntut jawaban.

Pada 28 September, pemerintah Israel memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Penyelidik, yang dipimpin oleh bekas Hakim Agung Kahan. Laporan itu mencakup bukti-bukti dari para personel pasukan Israel, maupun para tokoh politik dan perwira Falangis. Dalam laporan itu, yang diterbitkan pada musim semi 1983, Komisi Kahan menyatakanb bahwa tidak terbukti bahwa satuan-satuan Israel ikut serta langsung dalam pembantaian itu dan bahwa semua itu adalah "tanggung jawab langsung kaum Falangis." Namun, Komisi itu mencatat pula bahwa personel militer Israel sadar bahwa pembantaian itu berlangsung tanpa mengambil langkah-langkah serius untuk menghentikannya, dan bahwa laporan-laporan mengenai pembantaian yang berlangsung itu disampaikan kepada para perwira senior Israel dan bahkan kepada seorang menteri di kabinet Israel. Karena itu, Komisi menyimpulkan bahwa Israel ikut "bertanggung jawab secara tidak langsung". Di antara mereka yang dianggap "bertanggung jawab secara tidak langsung", komisi itu menyimpulkan bahwa Ariel Sharon bertanggung jawab "secara pribadi", dan mengusulkan agar ia dipecat dari kedudukannya sebagai menteri pertahanan. Komisi juga merekomendasikan pemecatan Direktur Intelijen Militer Yehoshua Saguy, dan penurunan pangkat atas Komandan Divisi Amos Yaron sekurang-kurangnya selama tiga tahun. Rekomendasi-rekomendasi ini dilaksanakan. Meskipun Komisi Kahan menyimpulkan bahwa Sharon tidak boleh mengemban jabatan publik lagi, belakangan ia menjadi Perdana Menteri Israel.

Para kritikus laporan komisi itu menunjukkan kenyataan bahwa Israel melakukan investigasi atas dirinya sendiri dan berpendapat bahwa laporan itu merupakan upaya untuk membersihkan nama Israel. Misalnya, Noam Chomsky mengatakan:

"Laporan Komisi Kahan ini adalah upaya pembersihan nama yang memalukan; lihat Fateful Triangle, chapter 6, and Shimon Lehrer, Ha'ikar Hehaser ("The Missing Crucial-Point"; Amit, Jerusalem, 1983). Dalam analisis kritis yang cermat terhadap kejadian-kejadian sekitar pembantaian itu dan laporan Komisi Kahan, Lehrer memperlihatkan bahwa kesimpulan-kesimpulannya tidak dapat dipertahankan dan berpendapat bahwa, di bawah hukum Israel, Menteri Pertahanan dan Kepala Staf mestinya diganjar hukuman penjara selama 20 tahun atas pembunuhan terencana. Sementara dikritik tajam di Israel, di AS, laporan Komisi Kahan itu digambarkan, tanpa analisis, sebagai laporan yang paling mengesankan dan bahkan hampir menakjubkan."

Sebagian komentator, seperti Noam Chomsky dan Robert Fisk, menyatakan bahwa Israel mestinya dapat mencegah pembantaian itu. Lebih jauh, mereka meragukan bahwa di kamp-kamp itu memang ada anggota PLO, karena (1) Komisi Kahan mengklaim bahwa pasukan Israel hanya mengirim 150 orang Falangis untuk memerangi anggota PLO yang konon jumlahnya 2.000 orang. Ini tentu suatu keputusan militer yang tidak realistik dan buruk. (2) kaum Falangis hanya menderita dua korban, sebuah hasil yang tidak mungkin terjadi dalam sebuah pertempuran yang berlangsung selama 36 jam antara 150 orang militan melawan 2.000 pasukan PLO yang berpengalaman. [FT].

Para pembela Israel menunjukkan bahwa Israel tidak pernah mengklaim bahwa semua anggota PLO (dan bukan para militan Fatah) itu bersenjata atau berusaha menyusun suatu pertahanan. Selain itu, pada beberapa kesempatan sebelumnya, kaum Falangis digunakan oleh tentara Israel untuk menyaring para anggota PLO dari sisa penduduk Lebanon. Mereka mengklaim bahwa pada kesempatan-kesempatan lain itu, kaum Falangis berperilaku baik. Israel menunjukkan bahwa komandan lapangan Falangis, Elie Hobeika, pada saat itu sudah memelihara hubungan dengan Suriah (ia secara terbuka mengalihkan kesetiaannya kepada Suriah), hingga memberikan kesan bahwa ia mungkin telah menciptakan pembantaian itu sebagai sebuah provokasi politik terhadap sekutu-sekutu Israelnya. Akhirnya, Israel menyatakan bahwa ia tidak pernah mengeluarkan perintah (pada kesempatan ini maupun yang lainnya) yang akan mengizinkan pembunuhan terhadap kaum sipil yang tidak bersenjata.

Namun, Israel telah memberikan komitmen tertulis bahwa ia akan melindungi kaum sipil Palestina (sebagai tanggung jawabnya sebagai kekuatan pendudukan di bawah hukum internasional), tetapi Israel tidak melakukan apa-apa untuk melindungi warga sipil ketika ia sadar bahwa pembantaian sedang berlangsung.

Pada 4 Februari 1983, Der Spiegel (sebuah majalah Jerman terkemuka) memuat sebuah wawancara dengan salah seorang falangis yang ikut serta dalam pembantaian itu. Menurut orang ini, para pasukan Israel berperang bersama-sama kaum falangis serta mengebomi kamp itu untuk menolong mereka mengatasi perlawanan Palestina.

Pada 1987, "Time" menerbitkan sebuah laporan yang menyiratkan bahwa Sharon bertanggung jawab secara langsung atas pembantaian-pembantaian itu. Sharon menuntut Time dengan tuduhan pencemaran di pengadilan Amerika dan Israel. Time memenangi tuntutan itu di pengadilan AS karena Sharon tidak dapat membuktikan bahwa Time telah "bertindak dengan maksud jahat," sebagaimana yang diharuskan di bawah undang-undang pencemaran AS, meskipun para juri merasa bahwa artikel itu keliru dan mencemarinya.

Sabra dan Shatila setelah penyerbuan Israel

Israel mulai meninggalkan Beirut tak lama setelah berita tentang pembantaian itu menyebar. Perlindungan kamp-kamp itu dipercayakan kepada Italia. Setelah sejumlah serangan atas pasukan penjaga perdamaian, Italia meninggalkan Lebanon. Keamanan kamp-kamp itu kemudian dipercayakan kepada milisi Amal.

Sabra dan Shatila di Pengadilan Belgia

Setelah terpilihnya Sharon pada tahun 2001 sebagai Perdana Menteri Israel, kaum keluarga para korban pembantaian ini mengajukan tuntutan di Belgia dan menuduh bahwa ia secara pribadi bertanggung jawab atas pembantaian-pembantaian itu, dengan menggunakan undang-undang yang pertama kali digunakan terhadap mereka yang terlibat dalam Genosida Rwanda. Mahkamah Agung Belgia memutuskan pada 12 Februari 2003 bahwa Sharon (dan mereka yang terlibat lainnya, seperti Jenderal Yaron dari israel) dapat dikenai tuntutan di bawah tuduhan ini. Israel mengklaim bahwa tuntutan ini dilakukan dengan alasan-alasan politis.

Sebuah kasus lain diajukan di Belgia yang menyatakan bahwa Presiden George H. W. Bush dan Menteri Luar Negeri Colin Powell bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan perang dalam Perang Irak pertama. AS mempertanyakan yurisdiksi pengadilan Belgia untuk mengadili kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan di tempat lain, dan meminta sekutu-sekutu Eropanya untuk menekan Belgia serta mengancam untuk memindahkan markas besar NATO dari Belgia. Selain itu sejumlah kasus lainnya terhadap para pemimpin dunia, seperti Fidel Castro, Augusto Pinochet, dan Yasser Arafat, juga diajukan di pengadilan Belgia, hingga menimbulkan sejumlah masalah diplomatik. Akhirnya Belgia mengamendemen hukumnya dan menyatakan bahwa pengaduan-pengaduan hak asasi manusia hanya bisa diajukan apabila korban atau tertuduhnya adalah warga Belgia atau sudah lama menjadi penduduk negara itu pada waktu kejahatan yang dituduhkan itu terjadi. Parlemen Belgia juga menjamin kekebalan diplomatik bagi para pemimpin dunia dan pejabat pemerintahan lainnya yang berkunjung ke negara itu.

Elie Hobeika, komandan Falangis pada waktu pembantaian itu tidak pernah diadili dan ia memegang jawaban menteri di pemerintahan Lebanon pada tahun 1990-an. Ia dibunuh dengan sebuah bom mobil di Beirut pada 24 Januari 2002, sementara ia bersiap-siap untuk memberikan kesaksian dalam sebuah peradilan Sharon.

Pada 24 September 2003, pengadilan tertinggi Belgia menolak pengaduan kejahatan perang terhadap Ariel Sharon, dan menyatakan bahwa pengaduan itu tidak mempunyai basis hukum untuk dijadikan tuntutan.