Jelaskan Politik dari Mali

Hingga kudeta militer 22 Maret 2012, Mali adalah negara demokrasi konstitusional yang diatur oleh Konstitusi 12 Januari 1992, yang diamandemen pada tahun 1999. Konstitusi menetapkan pemisahan kekuasaan antara cabang pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem pemerintahan dapat digambarkan sebagai "semi-presidensial". Kekuasaan eksekutif diberikan kepada seorang presiden, yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun dengan hak pilih universal dan dibatasi untuk dua masa jabatan.

Presiden menjabat sebagai kepala negara dan panglima angkatan bersenjata. Seorang Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden bertindak sebagai kepala pemerintahan dan pada gilirannya menunjuk Dewan Menteri. Majelis Nasional unikameral adalah satu-satunya badan legislatif Mali, yang terdiri dari wakil-wakil yang dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Setelah pemilu 2007, Aliansi untuk Demokrasi dan Kemajuan memperoleh 113 dari 160 kursi di majelis. Majelis mengadakan dua sesi reguler setiap tahun, di mana mereka berdebat dan memberikan suara pada undang-undang yang telah diajukan oleh anggota atau oleh pemerintah.

Konstitusi Mali menyediakan peradilan yang independen, tetapi eksekutif terus menjalankan pengaruhnya terhadap peradilan berdasarkan kekuasaan untuk menunjuk hakim dan mengawasi fungsi peradilan dan penegakan hukum. Pengadilan tertinggi Mali adalah Mahkamah Agung, yang memiliki kekuasaan yudisial dan administratif, dan sebuah Mahkamah Konstitusi terpisah yang memberikan peninjauan yudisial atas tindakan legislatif dan berfungsi sebagai arbiter pemilu. Terdapat juga berbagai pengadilan yang lebih rendah meskipun kepala desa dan tetua menyelesaikan sebagian besar perselisihan lokal di daerah pedesaan.

Walaupun ada tekanan terus menerus dari ECOWAS, jadwal awal untuk pemilihan umum baru pada Februari 2022 diundur dan sekarang dijadwalkan pada Februari 2024.