Jelaskan Kontroversi dari Aburizal Bakrie

Lumpur panas Sidoarjo mulai menyembur pada tanggal 29 Mei 2006 di Sidoarjo, Jawa Timur. Pada puncaknya, setiap harinya 180.000 meter kubik lumpur panas menyembur, sehingga menenggelamkan desa-desa dan membuat 13.000 keluarga kehilangan rumahnya. Peristiwa ini diduga disebabkan oleh aktivitas pengeboran PT Lapindo Brantas di sumur eksplorasi gas Banjar-Panji-1 yang terletak sekitar 150 m dari pusat semburan. Nama Bakrie dikaitkan dengan peristiwa ini karena keluarga Bakrie merupakan pemegang saham utama di perusahaan tersebut.

PT Lapindo Brantas mengklaim bahwa gempa bumi Yogyakarta dua hari sebelumnya merupakan pemicu peristiwa ini. Menurut mereka, gempa dengan kekuatan 6,3 Skala Richter tersebut mengaktifkan kembali patahan yang sebelumnya tidak aktif dan menimbulkan rekahan bawah tanah sehingga lumpur dapat menyembur ke permukaan. Lapindo juga mengklaim bahwa aktivitas mereka tidak terkait dengan semburan, sehingga mereka tidak perlu membayar kompensasi. Bakrie saat masih menjabat sebagai Menkokesra juga berulang kali menyatakan argumen serupa. Namun, tim geolog dari Britania Raya menolak argumen Lapindo dan menyimpulkan bahwa kejadian gempa bumi tersebut hanya kebetulan saja. Walaupun gempa tersebut dapat menimbulkan rekahan baru dan melemahkan strata di sekitar sumur Banjar-Panji-1, gempa tersebut tidak dapat menyebabkan pembentukan rekahan hidraulis yang menghasilkan lubang utama yang terletak sejauh  dari lubang pengeboran. Selain itu, tidak terdapat gunung api lumpur lain di Jawa setelah terjadinya gempa bumi dan situs pengeboran tersebut terletak sejauh  dari episenter gempa. Intesitas gempa di situs pengeboran diperkirakan sebesar 2 Skala Richter, yang efeknya kurang lebih sama dengan truk besar yang melintasi wilayah tersebut. Laporan yang ditulis oleh ilmuwan Britania, Amerika, Indonesia, dan Australia pada Juni 2008 juga menyimpulkan bahwa peristiwa lumpur Sidoarjo bukan bencana alam, tetapi disebabkan oleh pengeboran minyak dan gas. Walaupun demikian, publikasi terakhir yang ditulis oleh tim peneliti dari Jerman dan Swiss memberikan kesimpulan yang berbeda. Dengan menggunakan pendekatan propagasi gelombang numerik, mereka menyimpulkan bahwa semburan lumpur terjadi akibat fenomena alam.

Secara hukum, pada 5 Juni 2006, MedcoEnergi (salah satu perusahaan partner di wilayah Brantas) mengirim surat kepada PT Lapindo Brantas yang menuduh bahwa Lapindo telah melanggar prosedur keamanan selama proses penggalian. Segera setelah itu, wakil presiden Jusuf Kalla mengumumkan bahwa PT Lapindo Brantas dan pemiliknya Bakrie Group harus membayar kompensasi untuk ribuan korban lumpur Sidoarjo. Beberapa eksekutif senior di perusahaan tersebut juga diperiksa karena perusahaan Lapindo dianggap telah membahayakan nyawa penduduk setempat.

Setelah dinyatakan bertanggung jawab atas peristiwa ini, Bakrie Group mengumumkan bahwa mereka akan menjual PT Lapindo Brantas dengan harga $2, tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (BPPM) mencegah hal tersebut. Bakrie Group juga mencoba menjual perusahaan tersebut kepada sebuah perusahaan Freehold Group yang terdaftar di Kepulauan Virgin dengan harga $1 juta, tetapi transaksi ini lagi-lagi dicegah oleh BPPM. Lapindo Brantas diharuskan membayar sebesar 2,5 triliun rupiah kepada para korban dan sekitar 1,3 triliun rupiah untuk menghentikan semburan. Walaupun beberapa analis memperkirakan bahwa Bakrie Group akan menyatakan Lapindo bangkrut agar tidak harus membayar biaya untuk menghentikan semburan, Aburizal Bakrie menyatakan bahwa ia menghindari hal tersebut dan mencoba menyelesaikan masalah ini dengan membeli lahan yang terkena dampak luapan lumpur. Ia juga mengklaim bahwa "ini bukan ganti rugi karena saya tidak salah".