Jelaskan Kronologi perubahan undang-undang dari Pajak penghasilan

Sesuai dengan amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak Penghasilan (disingkat PPh) di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Selanjutnya berturut-turut peraturan ini diamendemen oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Mulai Juli 2003 sampai Desember 2004, pemerintah menerapkan sistem pajak yang ditanggung pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2003.

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah disesuaikan juga beberapa kali dalam:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004, berlaku untuk tahun pajak 2005 (sekaligus meniadakan pajak yang ditanggung pemerintah);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005, berlaku untuk tahun pajak 2006;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015  berlaku untuk tahun pajak 2015;dan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 berlaku mulai 27 Juni 2016;