Jabarkan Adopsi/legitimasi kebijakan dari Kebijakan publik

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan.[4] Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.[5]Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah dan mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota menoleransi pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.[6]

Kebijakan publik yang efektif adalah kebijakan publik yang di samping memenuhi maksud baik pemerintah untuk menyejahterakan warganya, juga memiliki akseptabilitas yang tinggi dari warga. Di sinilah peran dari psikologi kebijakan publik, yakni (1) psikologi membantu para penyusun kebijakan publik untuk mempertimbangkan secara saksama, bukan hanya analisis untung-rugi melainkan penerimaan, kepuasan, dan kesejahteraan warga atas sebuah kebijakan publik, (2) psikologi membantu proses politik yang dijalankan pihak-pihak yang menghasilkan kebijakan publik agar dapat melakukan pengelolaan konflik dan kepentingan secara manusiawi, (3) psikologi membantu pemerintah untuk memberikan pengaruh-pengaruh edukatif dan sosial agar warga merasa aman dan nyaman di samping dapat menerima logika kebijakan yang telah diambil, serta (4) psikologi dapat digunakan sebagai metode persuasi agar warga memiliki perasaan kewargaan (sense of citizenship), tidak mudah terkena kelelahan dalam partisipasi politik meskipun mengalami kekecewaan, bahkan mampu menawarkan masukan dan konsultasi kepada pemerintah untuk penyusunan kebijakan publik.