Jelaskan Lahirnya Buku Putih Pertahanan dari Buku Putih Pertahanan

Mencari hakikat ancaman yang dihadapi Indonesia, serta kepentingan nasional dan pertahanan negara, maka kebijakan pertahanan negara Indonesia dalam memasuki abad 21 meliputi kebijakan penggunaan kekuatan pertahanan, pembangunan kekuatan pertahanan dan kerja sama internasional di bidang pertahanan.

Penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman atau gangguan terhadap keamanan nasional, serta untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Dalam menghadapi ancaman dari luar berupa kekuatan militer negara lain, TNI melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP). Meskipun perkiraan ancaman tradisional berupa agresi atau invasi negara lain sangat kecil kemungkinannya, namun tidak membuat kesiapsiagaan pertahanan negara menjadi kendor. Dalam konteks ini upaya penyelenggaraan pertahanan negara lebih diarahkan pada upaya preventif guna mencegah dan mengatasi dampak keamanan yang lebih besar melalui kehadiran dan kesiapan kekuatan TNI.

Ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia diperkirakan lebih besar kemungkinan berasal dari ancaman non-tradisional, baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis pertahanan Indonesia yang diarahkan untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas dan sangat mendesak. Dalam pelaksanaannya mengedepankan TNI dengan menggunakan Operasi Militer selain Perang (OMSP). TNI melaksanakan OMSP bersama-sama dengan segenap komponen bangsa lain dalam suatu keterpaduan usaha sesuai tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi. Terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan, TNI akan senantiasa mengedepankan upaya pencegahan sebagai cara terbaik guna menghindari korban dan dampak lain yang lebih besar.

Penggunaan kekuatan TNI dalam tugas OMSP diarahkan untuk kepentingan pertahanan yang bersifat mendesak. Tugas-tugas mendesak tersebut antara lain melawan terorisme, menghadapi kelompok separatis Aceh dan Papua, menghadapi gangguan kelompok radikal, mengatasi konflik komunal, mengatasi perampok dan pembajak,mengatasi imigrasi ilegal dan pencemaran laut, mengatasi penebangan kayu ilegal, mengatasi penyeludupan, membantu pemerintahan sipil dalam mengatasi dampak bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), pangamanan tugas-tugas perdamaian dunia.

Penggunaan kekuatan pertahanan, selain untuk menghadapi tugas-tugas mengatasi isu-isu keamanan dalam negeri, juga untuk tugas-tugas internasional. Kerja sama pertahanan merupakan salah satu kebijakan strategis pertahanan yang sangat penting. Kerja sama internasional yang tepat akan memberi kontribusi yang tidak kecil artinya bagi keberhasilan penggunaan maupun pembangunan kekuatan pertahanan. Kerja sama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Kerja sama pertahanan dilaksanakan sebagai bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia.

Kerja sama internasional di bidang pertahanan merupakan salah satu jembatan untuk membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain bagi terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. Permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan dan perimbangan kepentingan, yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati, dan tidak saling intervensi.

Pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Isu-isu keamanan yang mendesak akan dapat diatasi apabila kapasitas dan kemampuan kekuatan pertahanan yakni TNI berada pada kondisi yang memadai. Keperluan untuk membangun TNI yang diharapkan, semakin mendesak bila dihadapkan dengan kondisi personel dan material TNI yang ada saat ini. Baik kualitas maupun kuantitasnya masih memiliki banyak kekurangan, sementara tuntutan tugas ke depan semakin berat dan kompleks.

Demikian pula halnya dengan komponen pertahanan lainnya, yakni Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung, yang penyiapan dan pengelolaannya hingga saat ini belum memenuhi harapan.

Penentuan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan buatan, serta kondisi sosial termasuk kemampuan keuangan negara.

Selain itu, pertimbangan utama lainnya dalam perumusan kebijakan pembangunan kekuatan pertahanan juga meliputi tingkat penguasaan teknologi, terutama di bidang alat utama sistem senjata (Alutsista), ancaman nyata dan potensial yang dihadapi oleh negara, serta perkembangan konteks strategis yang meliputi aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya.

Arah san sasaran pembangunan kekuatan pertahanan negara Indonesia bukan untuk memperbesar kekuatan, melainkan dalam rangka mengisi kesenjangan ("filling the gap"). Dihadapkan pada kemampuan anggaran negara, serta perkiraan kemungkinan ancaman berupa invasi asing relatif kecil, maka pembangunan kekuatan pertahanan lebih difokuskan untuk membangun kekuatan TNI ("minimum required essential force"). Minimum Required Essential Force dimaksud adalah kekuatan dan kemampuan TNI yang diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan yang bersifat mendesak. Sejalan dengan upaya membangun TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, pembangunan komponen cadangan dan pendukung juga dilakukan secara bertahap.