Jelaskan Dampak dari Konferensi Meja Bundar

Tanggal 27 Desember 1949, pemerintahan sementara negara dilantik. Soekarno menjadi Presidennya, dengan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Indonesia Serikat. Indonesia Serikat dibentuk seperti republik federasi berdaulat yang terdiri dari 16 negara bagian dan merupakan persekutuan dengan Kerajaan Belanda.

Tanggal penyerahan kedaulatan oleh Belanda ini juga merupakan tanggal yang diakui oleh Belanda sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Barulah sekitar enam puluh tahun kemudian, tepatnya pada 15 Agustus 2005, pemerintah Belanda secara resmi mengakui bahwa kemerdekaan de facto Indonesia bermula pada 17 Agustus 1945. Dalam sebuah konferensi di Jakarta, Perdana Menteri Belanda Ben Bot mengungkapkan "penyesalan sedalam-dalamnya atas semua penderitaan" yang dialami rakyat Indonesia selama empat tahun Revolusi Nasional, meski ia tidak secara resmi menyampaikan permohonan maaf. Reaksi Indonesia kepada posisi Belanda umumnya positif; Menteri Luar Negeri Indonesia Hassan Wirayuda mengatakan bahwa, setelah pengakuan ini, "akan lebih mudah untuk maju dan memperkuat hubungan bilateral antara dua negara".

Terkait utang Hindia Belanda, pemerintahan Sukarno membayar sebanyak kira-kira 4 miliar gulden dalam kurun waktu 1950-1956 namun kemudian memutuskan untuk tidak membayar sisanya akibat memanasnya hubungan akibat sengketa Irian Barat. Di awal pemerintahan Suharto, sebagai prasyarat untuk diberikannya dana bantuan untuk krisis ekonomi saat itu oleh IGGI, Indonesia memulai kembali pembayaran hutang yang dihentikan Sukarno kepada Belanda dan juga pembayaran ganti rugi nasionalisasi perusahaan Belanda dengan total sebesar 2,4 milyar dolar Amerika saat itu. Pembayaran ini terus berlangsung selama 35 tahun hingga pembayaran terakhir yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2003, bersamaan dengan ditutupnya Claimindo dan Belindo, kedua entitas penerima dana tersebut yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek Belanda.