Jelaskan Prosedur Pemilihan dari Presiden Prancis

Pemilihan presiden di Prancis menggunakan sistem pemilihan dua putaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa presiden yang terpilih akan mengantongi suara mayoritas. Jika tidak ada calon presiden yang menerima suara mayoritas dalam putaran pertama pemilihan umum, maka dua calon presiden dengan suara terbanyak akan ditandingkan kembali di putaran kedua pemilihan presiden. Setelah terpilih, calon presiden tersebut akan mengucapkan sumpah janji jabatan yang dikenal sebagai  (serah terima kuasa).

Untuk dapat dicalonkan secara resmi, bakal calon presiden yang dianggap potensial harus menerima nominasi bertanda tangan () untuk mendapat sponsor lebih dari 500 pejabat pemilihan terpilih yang biasanya didominasi oleh para wali kota. Para pejabat pemilihan ini harus berasal setidaknya dari 30 departemen atau pengumpulan dari luar negeri dan tidak boleh lebih dari 10% dari pejabat pemilih tersebut berasal dari departemen atau pengumpulan yang sama. Lebih lanjutnya setiap pejabat pemilihan hanya boleh mencalonkan satu orang calon presiden.

Terdapat sebanyak 45.543 pejabat pemilihan terpilih termasuk 33.872 walikota. Pengadaan dana dan penggunaan dana kampanye dan partai politik sangat teregulasi. Ada batas pengeluaran (sekitar €20 juta) dan pembiayaan publik pemerintah sebesar 50% dari pengeluaran jika skor kandidat lebih dari 5%. Jika calon presiden menerima kurang dari 5% suara, pemerintah mendanai €8.000.000 kepada partai (€4.000.000 dibayar di muka). Iklan di TV dilarang, tetapi waktu resmi diberikan kepada calon presiden di TV publik. Lembaga independen mengatur pembiayaan pemilu dan partai.