Saya mau tau Pelimpahan kekuasaan dari Britania Raya

Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara masing-masing memiliki pemerintahan atau badan eksekutif tersendiri yang dipimpin oleh seorang Menteri Pertama (First Minister) (atau, dalam kasus Irlandia Utara, dwi-kekuasaan; Menteri Pertama dan Wakil Menteri Pertama), dan badan legislatif unikameral (sistem satu kamar atau eka-dewan). Inggris sebagai negara terbesar di Britania Raya tidak memiliki badan eksekutif atau legislatif tersendiri, sebaliknya fungsi-fungsi tersebut dipikul secara langsung oleh Kerajaan dan Parlemen Britania Raya. Situasi ini telah menimbulkan persoalan menyangkut hakikat bahwa anggota parlemen dari Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara dapat melakukan pemungutan suara atas permasalahan yang berkenaan dengan Inggris yang ditangani oleh delegasi badan legislatif negara masing-masing.

Pemerintah dan Parlemen Skotlandia memiliki wewenang yang luas atas setiap hal yang secara spesifik tidak dikhususkan untuk menjadi wewenang dari Parlemen Britania Raya, termasuk masalah pendidikan, kesehatan, undang-undang Skotlandia dan pemerintah daerah. Dalam pemilu 2011, Partai Nasional Skotlandia (SNP) memenangkan mayoritas suara di Parlemen Skotlandia dan pemimpinnya, Alex Salmond, terpilih menjadi Menteri Pertama Skotlandia. Pemerintah Wales dan Majelis Nasional untuk Wales (National Assembly for Wales) memiliki kekuasaan yang lebih terbatas dibanding dengan yang diserahkan ke Skotlandia. Namun setelah disahkannya Akta Majelis pada tahun 2006, majelis dapat membuat undang-undang dalam bidang-bidang tertentu tanpa harus meminta persetujuan dari Westminster. Dalam pemilu 2011, Partai Buruh yang dipimpin oleh Carwyn Jones berhasil memenangkan suara mayoritas. Badan-badan eksekutif dan legislatif di Irlandia Utara memiliki wewenang yang setara dengan yang diserahkan kepada Skotlandia. Badan eksekutifnya dipimpin oleh dua orang, masing-masingnya mewakili Majelis Kesatuan dan Nasionalis. Untuk saat ini, jabatan tersebut dipegang oleh Peter Robinson (Partai Kesatuan Demokratis) sebagai Menteri Pertama dan Martin McGuinness (Sinn Féin) sebagai Wakil Menteri Pertama.

Britania Raya tidak memiliki undang-undang tertulis dan konstitusi lainnya yang mengatur mengenai pelimpahan kekuasaan ke Skotlandia, Wales atau Irlandia Utara. Di bawah doktrin kedaulatan Parlemen, Parlemen Britania Raya secara teori memiliki kewenangan untuk menghapuskan Parlemen Skotlandia, Majelis Wales atau Majelis Irlandia Utara. Pada tahun 1972, Parlemen Britania Raya secara sepihak membekukan Parlemen Irlandia Utara, menetapkan preseden yang relevan dengan tata cara pelimpahan kekuasaan. Dalam praktiknya, ada kemungkinan bahwa Parlemen Britania Raya akan menghapuskan segala hal yang berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan ini mengingat kendala politik yang diciptakan oleh hasil referendum yang masih belum jelas. Kendala politik yang timbul berkenaan dengan pelimpahan kekuasaan pada Irlandia Utara lebih besar ketimbang Wales dan Skotlandia, mengingat bahwa pelimpahan kekuasaan ke Irlandia Utara juga bersandar pada perjanjian internasional yang disetujui bersama Pemerintah Irlandia.