Jelaskan Politik dari Guinea

Guinea adalah sebuah negara republik. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Majelis Nasional unikameral adalah badan legislatif negara, dan anggotanya dipilih langsung oleh rakyat. Cabang yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung Guinea, pengadilan banding tertinggi dan terakhir di negara tersebut.

Majelis Nasional Guinea, badan legislatif negara itu, tidak bertemu dari tahun 2008 hingga 2013, ketika dibubarkan setelah kudeta militer pada bulan Desember. Pemilihan telah ditunda beberapa kali sejak tahun 2007. Pada bulan April 2012, Presiden Condé menunda pemilihan tanpa batas waktu, dengan alasan perlunya memastikan bahwa pemilihan tersebut "transparan dan demokratis". Pemilihan legislatif Guinea 2013 diadakan pada 24 September. Partai Presiden Alpha Condé, Majelis Rakyat Guinea (RPG), memenangkan sejumlah kursi di Majelis Nasional Guinea, dengan 53 dari 114 kursi. Partai oposisi memenangkan total 53 kursi, dan para pemimpin oposisi mengecam hasil resmi sebagai penipuan. Namun setelah kudeta 2021, Majelis Nasional dibubarkan dan digantikan oleh Dewan Transisi Nasional.

Presiden Guinea biasanya dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan 5 tahun; kandidat yang menang harus menerima mayoritas suara yang diberikan untuk terpilih sebagai presiden. Presiden memerintah Guinea, dibantu oleh dewan yang terdiri dari 25 menteri sipil, yang ditunjuk olehnya. Pemerintah mengelola negara melalui 8 wilayah, 33 prefektur, lebih dari 100 subprefektur, dan distrik (dikenal sebagai komune di Conakry dan kota dan desa lain, atau quartier di pedalaman). Pemimpin tingkat distrik dipilih; presiden menunjuk pejabat untuk semua tingkat lain dari administrasi terpusat. Mantan Presiden Alpha Condé mendapatkan dukungan dari kelompok etnis terbesar kedua di Guinea, Malinke. Oposisi Guinea didukung oleh kelompok etnis Fula, yang berjumlah sekitar 33,4% dari populasi.