Jelaskan Politik dari Tunisia

Tunisia adalah negara demokrasi perwakilan dan republik dengan presiden menjabat sebagai kepala negara, perdana menteri sebagai kepala pemerintahan, parlemen unikameral, dan sistem pengadilan hukum perdata. Konstitusi Tunisia, yang diadopsi 26 Januari 2014, menjamin hak-hak perempuan dan menyatakan bahwa agama Presiden "adalah Islam". Pada bulan Oktober 2014 Tunisia mengadakan pemilu pertamanya di bawah konstitusi baru setelah Musim Semi Arab. Tunisia adalah satu-satunya negara demokrasi di Afrika Utara hingga tahun 2021. Negara ini sekarang diklasifikasikan sebagai "rezim hibrida" dalam Indeks Demokrasi.

Jumlah partai politik yang disahkan di Tunisia telah berkembang pesat sejak revolusi. Sekarang ada lebih dari 100 partai resmi, termasuk beberapa partai yang ada di bawah rezim sebelumnya. Selama pemerintahan Ben Ali, hanya tiga yang berfungsi sebagai partai oposisi independen: PDP, FDTL, dan Tajdid. Sementara beberapa partai yang lebih tua mapan dan dapat memanfaatkan struktur partai sebelumnya, banyak dari 100 lebih partai yang masih ada hingga Februari 2012 berukuran kecil.

Jarang di dunia Arab, perempuan memegang lebih dari 20% kursi di parlemen bikameral pra-revolusi negara itu. Di majelis konstituante 2011, perempuan menduduki antara 24% dan 31% dari semua kursi.

Tunisia termasuk dalam Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP) Uni Eropa, yang bertujuan mendekatkan UE dan tetangganya. Pada tanggal 23 November 2014 Tunisia mengadakan pemilihan presiden pertamanya setelah Musim Semi Arab pada tahun 2011.

Sistem hukum Tunisia sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis, sedangkan hukum status pribadi didasarkan pada hukum Islam. Pengadilan Syariah dihapuskan pada tahun 1956.

Kode Status Pribadi diadopsi tidak lama setelah kemerdekaan pada tahun 1956, yang antara lain memberikan perempuan status hukum penuh (memungkinkan mereka untuk menjalankan dan memiliki bisnis, memiliki rekening bank, dan mencari paspor di bawah otoritas mereka sendiri). Hukum tersebut melarang praktik poligami dan penolakan serta hak suami untuk menceraikan istrinya secara sepihak. Reformasi lebih lanjut pada tahun 1993 termasuk ketentuan untuk memungkinkan perempuan Tunisia untuk mentransmisikan kewarganegaraan bahkan jika mereka menikah dengan orang asing dan tinggal di luar negeri. Hukum Status Pribadi berlaku untuk semua orang Tunisia terlepas dari agama mereka. Kode Status Pribadi tetap menjadi salah satu kode sipil paling progresif di Afrika Utara dan dunia Muslim.

Pada 25 Mei 2022, Presiden Kais Saied mengeluarkan dekrit perubahan konstitusi pada 25 Juli. Referendum diadakan hari itu dengan jumlah pemilih yang rendah yaitu 30% pemilih, yang sebagian besar menerima konstitusi baru, yang secara signifikan memperkuat kekuasaan presiden.