Jelaskan Politik dari Albania

Albania merupakan republik konstitusional parlementer dan negara berdaulat yang politiknya beroperasi di bawah kerangka kerja yang ditetapkan dalam konstitusi di mana presiden berfungsi sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.  Kedaulatan berada di tangan rakyat Albania dan dilaksanakan oleh rakyat Albania melalui perwakilan mereka atau secara langsung.

Pemerintah didasarkan pada pemisahan dan keseimbangan kekuasaan antara legislatif, yudikatif dan eksekutif.  Kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen dan dipilih setiap empat tahun oleh sistem perwakilan proporsional daftar-partai oleh rakyat Albania berdasarkan hak pilih yang bebas, setara, universal dan berkala melalui pemungutan suara rahasia.

Hukum perdata, dikodifikasikan dan berdasarkan Kode Napoleon, dibagi antara pengadilan dengan yurisdiksi sipil dan pidana biasa dan pengadilan administrasi.  Kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Banding, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.  Penegakan hukum di negara ini terutama merupakan tanggung jawab Polisi Albania, lembaga penegak hukum negara bagian utama dan terbesar. Ini melakukan hampir semua tugas polisi umum termasuk penyelidikan kriminal, kegiatan patroli, polisi lalu lintas dan pengendalian perbatasan.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan perdana menteri dimana kekuasaan presiden sangat terbatas.  Presiden adalah panglima tertinggi militer dan wakil persatuan rakyat Albania.  Masa jabatan presiden tergantung pada kepercayaan parlemen dan dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh parlemen oleh mayoritas tiga perlima dari semua anggotanya.  Perdana menteri, ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh parlemen, berwenang untuk membentuk kabinet.  Kabinet terutama terdiri dari perdana menteri termasuk para deputi dan menterinya.