Jelaskan Sejarah dari Provinsi di Indonesia

Sejarah provinsi di Indonesia dapat dilihat dari dua ranah, yaitu penggunaan istilah provinsi dalam mekanisme pembagian administratif Indonesia dan perkembangan jumlah daerah provinsi tersebut.

Pengaturan provinsi sebagai pembagian tingkat pertama

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda dibagi atas 3 provinsi (provincie), yakni Jawa Barat (West Java), Jawa Tengah (Midden Java), dan Jawa Timur (Oost Java), serta 5 kegubernuran (gouvernement), yakni Yogyakarta (Jogjakarta), Surakarta (Soerakarta), Sumatra (Sumatra), Borneo (Borneo), dan Timur Raya (Groote Oost). Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, sistem provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (diterjemahkan sebagai shū, 州, oleh pemerintah Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Hal ini semakin diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah provinsi.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, bentuk negara Indonesia yang berganti menjadi federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat secara praktis membubarkan provinsi-provinsi tersebut. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Setelah kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi. Kemudian melalui UU No. 1 Tahun 1957, daerah provinsi beralih menjadi "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah "daerah tingkat I" dianggap sebagai penunjukan daerah administratif sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan dengan tingkat kepentingan yang sama, tetapi dalam ranah yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja daerah sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja daerah sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".