Jelaskan Politik dari Qatar

Qatar dapat dianggap sebagai negara monarki konstitusional maupun monarki absolut yang dipimpin oleh keluarga Al Thani. Dinasti Al Thani telah memimpin Qatar sejak 1825. Tahun 2003, Qatar mengadopsi konstitusi yang memilih langsung 30 dari 45 anggota Dewan Legislatif. Konstitusi ini disetujui mutlak dalam referendum dengan angka 98%.

Emir kedelapan Qatar adalah Tamim bin Hamad Al Thani, ayahnya adalah Hamad bin Khalifa Al Thani yang menyerahkan kekuasaan padanya 25 Juni 2013. Kanselir tertinggi memiliki kekuasaan eksklusif untuk memilih dan mencopot perdana menteri dan menteri kabinet yang semuanya membentuk Dewan Menteri. Dewan Menteri adalah otoritas eksekutif tertinggi di negara ini. Dewan Menteri juga memulai legislasi. Hukum dan dekrit yang diusulkan Dewan Menteri akan dirujuk ke Dewan Penasihat (Majilis Al Shura) untuk didiskusikan kemudian diberikan ke Emir untuk diratifikasi. Majelis Konsultatif memiliki otoritas legislatif terbatas untuk menyusun dan menyetujui hukum, tapi Emir yang menentukan semuanya di akhir. Anggota dewan saat ini terdiri dari anggota yang ditunjuk oleh Emir, karena tidak ada pemilihan legislatif sejak 1970. Pemilihan legislatif ditunda sampai paling tidak tahun 2019.

Hukum Qatar tidak memperbolehkan pembentukan badan politik atau persatuan dagang.