Saya mau tau Kemerdekaan (1968–sekarang) dari Eswatini

Setelah pemilihan umum tahun 1967, Swaziland adalah negara yang dilindungi sampai kemerdekaan diperoleh kembali pada tahun 1968.

Setelah pemilihan umum tahun 1973, konstitusi Swaziland ditangguhkan oleh Raja Sobhuza II yang kemudian memerintah negara itu dengan dekrit sampai kematiannya pada tahun 1982. Pada saat itu, Sobhuza II telah menjadi raja Swaziland selama hampir 83 tahun, menjadikannya raja dengan masa pemerintahan terlama dalam sejarah. Sebuah kabupaten mengikuti kematiannya, dengan Bupati Ratu Dzeliwe Shongwe sebagai kepala negara sampai tahun 1984 ketika dia dicopot oleh Liqoqo dan digantikan oleh Ibu Suri Ntfombi Tfwala. Mswati III, putra Ntfombi, dinobatkan sebagai raja pada tanggal 25 April 1986 sebagai Raja dan Ngwenyama Swaziland.

Tahun 1990-an terjadi peningkatan protes mahasiswa dan buruh yang meminta Raja untuk memperkenalkan reformasi. Dengan demikian, kemajuan menuju reformasi konstitusi dimulai , yang berpuncak pada pengenalan konstitusi Swazi saat ini pada tahun 2005. Hal ini terjadi meskipun ada keberatan dari para aktivis politik. Konstitusi saat ini tidak secara jelas mengatur status partai politik.

Pemilihan pertama di bawah konstitusi baru berlangsung pada tahun 2008. Anggota Parlemen dipilih dari 55 daerah pemilihan (juga dikenal sebagai tinkhundla). Anggota parlemen ini menjalani masa jabatan lima tahun yang berakhir pada 2013.

Pada tahun 2011, Swaziland mengalami krisis ekonomi, karena berkurangnya penerimaan SACU. Hal ini menyebabkan pemerintah meminta pinjaman dari negara tetangga Afrika Selatan. Namun, mereka tidak setuju dengan persyaratan pinjaman, termasuk reformasi politik.

Selama periode ini, ada peningkatan tekanan pada pemerintah Swazi untuk melakukan lebih banyak reformasi. Protes publik oleh organisasi sipil dan serikat buruh menjadi lebih umum. Mulai tahun 2012, peningkatan penerimaan SACU telah mengurangi tekanan fiskal pada pemerintah Swazi. Parlemen baru, yang kedua sejak diundangkannya konstitusi, dipilih pada 20 September 2013. Raja kemudian mengangkat kembali Sibusiso Dlamini sebagai Perdana Menteri untuk ketiga kalinya.

Pada 19 April 2018, Raja Mswati III mengumumkan bahwa Kerajaan Swaziland telah mengganti namanya menjadi Kerajaan Eswatini, yang mencerminkan nama Swazi yang masih ada untuk negara bagian eSwatini, untuk menandai peringatan 50 tahun kemerdekaan Swazi. Nama baru, Eswatini, berarti "tanah Swazis" dalam bahasa Swazi dan sebagian dimaksudkan untuk mencegah kebingungan dengan nama serupa Swiss.

Pekerja Eswatini memulai protes anti-pemerintah terhadap gaji rendah pada 19 September 2018. Mereka melakukan pemogokan tiga hari yang diselenggarakan oleh Kongres Serikat Pekerja Eswatini (TUCOSWA) yang mengakibatkan gangguan yang meluas.

Pada akhir Juni 2021, protes pro-demokrasi pecah di seluruh negeri, memicu kerusuhan, penjarahan, dan bentrokan jalanan dengan polisi dan tentara. Kerusuhan sipil ini dimulai sebagai akibat dari kemarahan bertahun-tahun terhadap tidak adanya reformasi yang berarti yang akan mendorong Eswatini ke arah demokrasi, serta laporan pelarangan pengajuan petisi oleh pemerintah. Sejumlah bangunan yang dikatakan terkait dengan Raja Mswati III dibakar oleh pengunjuk rasa, dan polisi dilaporkan telah menyerang dan menangkap lawan politik. New York Times menyebut gejolak di negara yang terkurung daratan itu, "kerusuhan sipil paling eksplosif dalam 53 kemerdekaannya". Sedikitnya 20 orang telah terbunuh oleh pasukan keamanan negara dan puluhan lainnya terluka dan ditahan. Pemerintah juga menutup internet (dengan kepatuhan penyedia seluler MTN dan Eswatini Mobile) sehingga sulit untuk mengakses berita yang dapat diandalkan dari negara pada saat itu. Raja juga dikatakan telah melarikan diri dari negara itu, meskipun pejabat pemerintah membantah klaim tersebut, juga menyerukan diakhirinya protes.