Jelaskan Politik dari Guyana

Politik Guyana terjadi dalam kerangka republik demokratik perwakilan parlementer, di mana Presiden Guyana adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Presiden dan Majelis Nasional Guyana. Secara historis, politik merupakan sumber ketegangan di negara ini, dan kerusuhan dengan kekerasan sering terjadi selama pemilu. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, lanskap politik didominasi oleh Kongres Nasional Rakyat.

Pada tahun 1992, pemilihan konstitusional pertama diawasi oleh mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, dan Partai Progresif Rakyat memimpin negara tersebut hingga tahun 2015. Kedua partai tersebut pada dasarnya diorganisir menurut garis etnis dan akibatnya sering berbenturan pada isu-isu yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. Dalam Pemilihan Umum yang diselenggarakan pada tanggal 28 November 2011, Partai Progresif Rakyat (PPP) mempertahankan mayoritas, dan calon presiden mereka Donald Ramotar terpilih sebagai presiden.

Pada 11 Mei 2015, pemilihan umum dini diadakan. Koalisi partai Kemitraan untuk Persatuan Nasional-Aliansi untuk Perubahan (APNU-AFC) memenangkan 33 dari 65 kursi di Majelis Nasional. Pada 16 Mei 2015, pensiunan jenderal militer David A. Granger menjadi Presiden kedelapan Guyana. Namun, pada 21 Desember 2018, mosi tidak percaya diajukan, terkait ketentuan yang diberikan pemerintah untuk waralaba eksplorasi minyak lepas pantai. Legislator Charrandass Persaud membelot dari koalisi dan pemungutan suara gagal sehingga membutuhkan pemilihan baru. Koalisi pemerintahan mengajukan tuntutan hukum atas hasil ini selama 90 hari penuh yang memungkinkan diadakannya pemilihan baru. Pemilu baru diadakan pada 2 Maret 2020, dan hasilnya diumumkan pada 3 Agustus 2020, dengan Partai Progresif Rakyat/Perdata sebagai pemenangnya. Mohamed Irfaan Ali menjadi Presiden Guyana yang kesembilan.