Saya mau tau Hutan hujan Pegunungan Tengah dari Papua Nugini

Hutan hujan gunung di Semenanjung Huon

Hutan hujan dataran rendah Britania Baru-Irlandia Baru

Hutan hujan gunung Britania Baru-Irlandia Baru

Hutan rawa air segar dan hutan hujan dataran rendah Papua Utara

Hutan hujan gunung Papua Utara

Hutan hujan Kepulauan Solomon (termasuk Pulau Bougainville dan Pulau Buka)

Hutan rawa air segar Papua Selatan

Hutan hujan dataran rendah Papua Selatan

Padang rumput sub-alpina Pegunungan Tengah

Papua Nugini adalah negara yang termasuk dalam Alam Persemakmuran, dengan Raja Charles III sebagai kepala negara. Sang Raja diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini saat ini, Bob Dadae. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara negara-negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif dan bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Sejak awal kemerdekaannya, konvensi konstitusional dan juga Australia sudah memperkirakan bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Namun hal itu terbilang sulit untuk dapat terlaksana, karena bagaimanapun, pihak kerajaan menganggap bahwa negara yang baru saja merdeka ini tidak akan mampu menjalankan pemerintahannya dengan baik melalui sistem kerajaan pribumi, sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan.

Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Peter O'Neill. Parlemen Nasional menerapkan sistem unikameral yang dimana memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidak stabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah saat itu, sehingga membuat pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah ketidak stabilan seperti itu berlangsung lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini memberi dampak stabilitas yang efektif bagi negara, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.

Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang sering kali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.