Jelaskan Penunjukan sebagai kanselir dari Adolf Hitler

Ketiadaan pemerintahan yang efektif memaksa dua politikus berpengaruh, Franz von Papen dan Alfred Hugenberg, bersama sejumlah industrialis dan pebisnis lainnya, menyurati von Hindenburg. Para penandatangan memaksa Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kepala pemerintahan "bebas dari partai parlemen", yang akan berubah menjadi gerakan yang mampu "memukau jutaan orang".

Hindenburg dengan setengah hati setuju menunjuk Hitler sebagai kanselir setelah dua pemilihan umum parlemen—bulan Juli dan November 1932—tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan mayoritas. Hitler akan memimpin pemerintahan koalisi berusia pendek yang dibentuk oleh NSDAP dan partai Hugenberg, yaitu Partai Rakyat Nasional Jerman (DNVP). Pada 30 Januari 1933, kabinet baru disumpah dalam upacara singkat di kantor Hindenburg. NSDAP memperoleh tiga jabatan penting, Hitler menjadi Kanselir, Wilhelm Frick Menteri Dalam Negeri, dan Hermann Göring Menteri Dalam Negeri untuk Prusia. Hitler sebelumnya menuntut jabatan menteri sebagai upaya mengendalikan polisi di sebagian besar wilayah Jerman.

Kebakaran Reichstag dan pemilu Maret

Sebagai kanselir, Hitler berupaya melawan balik tindakan-tindakan para pesaing NSDAP untuk membuat pemerintahan mayoritas. Karena kebuntuan politik, ia meminta Presiden Hindenburg membubarkan Reichstag lagi dan menjadwalkan pemilu pada awal Maret. Pada 27 Februari 1933, gedung Reichstag terbakar. Göring menyebut hal ini sebagai plot komunis, karena seorang komunis Belanda Marinus van der Lubbe terbukti memperburuk keadaan di dalam gedung yang terbakar itu. Atas permintaan Hitler, Hindenburg menanggapinya dengan mengeluarkan Dekret Kebakaran Reichstag tanggal 28 Februari, yang menghapus hak-hak dasar dan mengizinkan penahanan tanpa diadili terlebih dahulu. Aktivitas Partai Komunis Jerman ditekan dan sekitar 4.000 anggota partai komunis ditahan. Para peneliti, termasuk William L. Shirer dan Alan Bullock, berpendapat bahwa NSDAP sendiri yang memulai kebakaran tersebut.

Selain kampanye politik, NSDAP terlibat dalam kekerasan paramiliter dan penyebaran propaganda anti-komunis beberapa hari menjelang pemilu. Pada hari-H, 6 Maret 1933, jumlah suara NSDAP meningkat menjadi 43,9% dan partai ini memperoleh jumlah kursi terbanyak di parlemen. Akan tetapi, partai Hitler gagal mengamankan mayoritas absolut, sehingga mereka harus berkoalisi dengan DNVP.

Hari Potsdam dan UU Pemberian Kuasa

Tanggal 21 Maret 1933, Reichstag baru dibentuk melalui upacara pembukaan di Gereja Garnisun di Potsdam. "Hari Potsdam" ini diadakan untuk menunjukkan persatuan antara gerakan Nazi dan kaum elit dan militer Prusia lama. Hitler tampil dengan mantel pagi dan dengan ramah menyambut Presiden von Hindenburg.

Demi mencapai kendali politik penuh meski gagal memeroleh mayoritas absolut di parlemen, pemerintahan Hitler meminta rancangan Ermächtigungsgesetz (Undang-Undang Pemberian Kuasa) untuk menjalani pemungutan suara di Reichstag yang baru terbentuk ini. RUU ini memberikan kabinet Hitler kekuasaan legislatif penuh selama empat tahun dan (dengan sejumlah pengecualian) mengizinkan penyimpangan dari konstitusi. RUU tersebut membutuhkan mayoritas dua per tiga agar bisa disahkan. Tanpa menyiakan kesempatan, Nazi memakai persyaratan Dekret Kebakaran Reichstag untuk mencegah sejumlah deputi Demokrat Sosial hadir; Partai Komunis resmi dilarang.

Pada 23 Maret, Reichstag bersidang di Kroll Opera House di bawah suasana yang kacau balau. Sejumlah anggota SA menjadi penjaga di dalam gedung, sementara kerumunan besar di luar yang menentang RUU meneriakkan slogan dan ancaman terhadap anggota parlemen yang baru datang. Posisi Partai Tengah, partai terbesar ketiga di Reichstag, adalah mutlak. Setelah Hitler berjanji langsung kepada ketua partai Ludwig Kaas bahwa Presiden von Hindenburg akan mempertahankan hak vetonya, Kaas mengumumkan Partai Tengah kan mendukung RUU Pemberian Kuasa. Akhirnya, UU Pemberian Kuasa disahkan dengan suara 441–84; semua partai kecuali Demokrat Sosial memberi suara setuju. UU Pemberian Kuasa, bersama Dekret Kebakaran Reichstag, mengubah pemerintahan Hitler menjadi kediktatoran de facto yang sah secara hukum.