Jabarkan Politik dari Belanda

Belanda telah menjadi monarki konstitusional sejak tahun 1815, dan demokrasi parlementer sejak tahun 1848. Belanda digambarkan sebagai negara konsosiasional. Politik, dan pemerintahan Belanda disifatkan oleh suatu usaha untuk mencapai kemufakatan yang luas mengenai urusan-urusan yang penting, dalam komunitas politik maupun masyarakat secara keseluruhan. Pada tahun 2010, The Economist menempatkan Belanda sebagai negara paling demokratis ke-10 di dunia.

Raja Belanda adalah kepala negara, kini Raja Willem-Alexander. Menurut konstitusi Belanda, kedudukan kepala negara diperlengkapi oleh kuasa yang terbatas. Kepala negara dapat menggunakan pengaruhnya ketika kabinet baru hendak dibentuk, di mana pengaruh itu akan berperan sebagai penengah yang netral di antara partai-partai politik. Selain itu, raja (gelar ratu tidak memiliki keberartian konstitusional) berhak untuk diajak rapat, dan konsultasi. Bergantung kepada kepribadian, dan hubungan raja dengan dewan menteri, raja bisa saja berpengaruh melebihi kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi.

Kekuasaan eksekutif dibentuk oleh Dewan Menteri, organ permusyawaratan kabinet Belanda. Kabinet biasanya terdiri dari 13 hingga 16 menteri dan sejumlah sekretaris negara yang bervariasi. Satu sampai tiga menteri adalah menteri tanpa portofolio. Kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri Belanda, yang sering menjadi pemimpin partai koalisi terbesar. Perdana Menteri adalah primus inter pares, tanpa kekuasaan eksplisit di luar kekuasaan menteri lainnya. Mark Rutte telah menjadi Perdana Menteri sejak Oktober 2010; Perdana Menteri telah menjadi pemimpin partai terbesar dari koalisi pemerintahan terus menerus sejak 1973.