Gw mau tau Periode kolonial dari Indonesia

Sejak terputusnya jalur perdagangan Laut Tengah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Utsmani pada tahun 1453, bangsa-bangsa Eropa sejak saat itu berusaha mencari jalur alternatif lain untuk memperoleh komoditas rempah-rempah yang dibutuhkan. Berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-16 membuat bangsa-bangsa Eropa melakukan ekspedisi jalur laut besar-besaran untuk mencari dan menguasai wilayah-wilayah yang kaya akan rempah-rempah.

Sebagai salah satu bangsa yang merintis gelombang ekspedisi dan kolonialisme di Dunia Timur, armada Portugis di bawah kepemimpinan Afonso de Albuquerque, yang telah menguasai Goa pada saat itu, melanjutkan ekspedisinya ke timur hingga sampai di Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1511, armada Portugis yang sampai di Melaka kemudian menyerang dan menduduki negara tersebut. Penyerangan ini menjadi titik awal dimulainya kolonialisme di Nusantara. Negara-negara sekitar yang merasa terancam kemudian mengecam penyerangan tersebut. Setahun setelah peristiwa tersebut, Demak mengirimkan armada laut ke Melaka untuk menyerang balik armada Portugis, tetapi usaha tersebut gagal.

Pada tahun 1512, Albuquerque mengirimkan armada yang dipimpin oleh António de Abreu dan Francisco Serrão menuju Kepulauan Maluku demi memonopoli perdagangan cengkih dan pala. Pasukan tersebut disambut baik oleh Sultan Ternate saat itu, yakni Bayanullah. Ia mengizinkan armada Portugis untuk membangun benteng dan mendapat hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate, dengan imbalan bantuan kekuatan militer untuk Ternate, karena pada saat itu Ternate sedang bermusuhan dengan Tidore. Benteng tersebut kini menjadi situs reruntuhan bernama Benteng Kastela.

Pada tahun 1521, armada Spanyol yang melakukan ekspedisi ke barat, alih-alih ke timur seperti yang dilakukan oleh armada Portugis, sampai di Kepulauan Filipina. Namun, konflik yang pecah antara pasukan Spanyol dan penduduk setempat yang hingga menyebabkan tewasnya pemimpin ekspedisi, Fernando de Magelhaens, tersebut membuat armada yang tersisa di bawah kepemimpinan Juan Sebastián Elcano melanjutkan perjalanan hingga sampai di Kepulauan Maluku pada tanggal 8 November 1521. Kedatangan mereka ditentang oleh orang-orang Portugis yang terlebih dahulu singgah di Maluku dan bekerja sama dengan pemerintahan Ternate, serta menuding bahwa mereka melanggar Perjanjian Tordesillas. Demi mendapat kesempatan dalam menguasai rempah di Maluku, bangsa Spanyol kemudian mendekati musuh Ternate, yaitu Tidore, dan membantu mereka melawan Ternate dan Portugal.

Armada Portugis yang ada di Nusantara meneruskan ambisi memperbesar wilayah koloni dengan rencana menguasai Selat Sunda. Pada tahun 1522, mereka membuat perjanjian kerja sama dengan raja Sunda saat itu, Prabu Surawisesa, yang berisi izin untuk mendirikan bentang bagi armada Portugis di Banten dan Sunda Kelapa dengan imbalan bantuan militer Portugis kepada Sunda dalam menghadapi Demak dan Cirebon. Namun, kerja sama tersebut tidak pernah dapat dilaksanakan. Armada yang dipimpin oleh Francisco de Sá, yang ditunjuk untuk melaksanakan perjanjian tersebut, mengalami bencana topan di Teluk Benggala. Beberapa dari mereka yang mendarat dengan selamat di Sunda Kelapa kemudian diserang oleh pasukan Fatahillah yang sedang merebut daerah Banten dan Sunda Kelapa. Karena melihat hal tersebut, armada Portugis akhirnya angkat kaki dari Selat Sunda.

Persaingan antara kubu Ternate–Portugal melawan kubu Tidore–Spanyol di Kepulauan Maluku yang semakin memanas akhirnya membuat perang meletus. Selama peperangan yang terjadi cukup lama di antara kedua kubu tersebut, kekuatan kubu Ternate–Portugal menjadi semakin unggul. Peperangan tersebut berakhir dengan kekalahan kubu Tidore–Spanyol dan penandatanganan Perjanjian Zaragoza pada tanggal 22 April 1529, yang menyebabkan armada Spanyol harus angkat kaki dari Maluku dan kembali ke Kepulauan Filipina.

Setelah kepergian Spanyol, hubungan antara Portugal dan Ternate mulai meregang. Bangsa Portugis mulai mencoba untuk memperbesar pengaruh mereka, sementara pemerintah Ternate mulai menyadari bahwa orang-orang Portugis sudah terlalu banyak ikut campur dengan urusan internal negara, terutama mengenai suksesi takhta. Perseteruan yang memuncak pada terbunuhnya Sultan Khairun Jamil dari Ternate di tangan pasukan Portugis akhirnya memantik kemarahan rakyat Ternate, sehingga pasukan Ternate dan sekutunya yang dipimpin oleh Sultan Baabullah dari Ternate menyerang pasukan-pasukan Portugis dan memicu Perang Ternate–Portugal. Diperparah dengan pasukan tambahan dari pihak bangsa Portugis yang tidak dapat dikirim karena penyerangan Aceh untuk merebut Melaka Portugis yang terjadi di saat yang bersamaan, Ternate dan sekutunya akhirnya berhasil mengusir sebagian besar pasukan Portugis yang tercerai-berai. Pengaruh bangsa Portugis di Kepulauan Maluku benar-benar tamat setelah bangsa Belanda masuk dan menduduki Maluku.

Awal kolonisasi Belanda dan monopoli VOC

Didorong oleh fakta bahwa Portugal mendominasi perdagangan rempah-rempah di Benua Eropa, dan ditambah dengan kesepakatan antara Portugal dan Spanyol, yang saat itu sedang melawan Belanda dalam Perang Delapan Puluh Tahun, untuk bersatu dan dan membentuk Uni Iberia, bangsa Belanda mulai berusaha untuk mencari dan memperoleh sendiri rempah-rempah untuk diperdagangkan. Berbekal rute pelayaran armada Portugis sebelumnya, armada kapal dari Republik Belanda di bawah kepemimpinan Cornelis de Houtman memulai ekspedisi pertama Belanda ke Dunia Timur pada tahun 1595, hingga akhirnya sampai di perairan Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Armada tersebut kemudian menyusuri sepanjang pantai utara Pulau Jawa hingga Bali, tetapi persinggahan-persinggahan mereka di sepanjang penyusuran sering kali menimbulkan penolakan dan bahkan perseteruan dari penduduk setempat karena tabiat Houtman dan anak buahnya yang buruk. Setelah setahun kemudian, pertempuran dengan penduduk-penduduk lokal telah membuat mereka kehilangan separuh dari awak armada mereka, sehingga Houtman memutuskan untuk kembali ke Belanda. Namun dari ekspedisi tersebut, mereka berhasil membawa serta peti-peti berisi rempah-rempah dalam jumlah yang banyak, sehingga ekspedisi tersebut dianggap sukses.

Melihat keberhasilan rombongan Houtman, mulai tahun 1598 hingga beberapa tahun setelahnya, berbagai kapal yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berbeda berbondong-bondong menuju Nusantara demi mencari rempah-rempah. Salah satu di antaranya yang paling terkenal adalah rombongan ekspedisi yang dipimpin Jacob Corneliszoon van Neck. Belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh armada-armada Portugis dan rombongan Houtman, mereka umumnya berhati-hati dalam bersikap kepada penduduk lokal dan bahkan mencoba untuk merangkul penguasa-penguasa lokal. Oleh karena itu, pedagang-pedagang Belanda berhasil dalam memonopoli perdagangan rempah saat itu.

Karena besarnya persaingan perdagangan rempah-rempah di antara pedagang-pedagang Belanda dan di seluruh Eropa, perusahaan dagang tunggal yang mengayomi pedagang-pedagang Belanda tersebut dibentuk oleh Dewan Negara Belanda pada tanggal 20 Maret 1602, dan diberi nama Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC). Dengan pendirian badan usaha tersebut, diharapkan bahwa persaingan antara sesama pedagang Belanda menjadi berkurang, dan pada saat yang sama dapat menyaingi perusahaan-perusahaan dan serikat-serikat dagang di luar Belanda. Oleh Dewan Negara Belanda, VOC diberikan hak khusus dalam piagam yang disebut "oktroi" (octrooi), yang pada dasarnya memperbolehkan VOC untuk memiliki angkatan perang sendiri, mencetak mata uang sendiri, serta memonopoli perdagangan dan menekan penguasa-penguasa lokal di kawasan Nusantara.

Mulai pada tahun 1603, VOC membangun pos-pos perdagangan di Banten, Ambon, Jayakarta, dan lain-lain. Namun pada tahun 1604, VOC bersikukuh dengan armada Perusahaan Hindia Timur Britania (EIC) yang sampai di Maluku demi tujuan yang sama dengan VOC. Hal ini memicu persaingan ketat antara VOC dan EIC untuk memperoleh rempah-rempah sebanyak-banyaknya di Nusantara.

Pada tahun 1610, posisi gubernur jenderal dipersiapkan untuk mempermudah administrasi dan kendali atas pos-pos perdagangan di Nusantara. Pieter Both ditunjuk sebagai gubernur jenderal pertama pada tanggal 19 Desember 1610. Dalam salah satu kebijakannya, Both menetapkan Ambon sebagai pusat pemerintahan. Pada tanggal 30 Mei 1619, gubernur jenderal yang baru menjabat saat itu, Jan Pieterszoon Coen, memerintahkan armada kapal VOC untuk menyerang Jayapura, mengusir pasukan kerajaan dari Banten, dan mendirikan Batavia.

Sementara itu, EIC berhasil membuka banyak pos perdagangan selama tahun 1611–1617, yang di antaranya ialah di Sukadana, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Hal ini sangat mengancam keberadaan VOC dan akhirnya memperburuk perseteruan antara EIC dan VOC. Pada tahun 1620, Belanda dan Inggris membuat perjanjian diplomatik untuk melakukan kerja sama dalam perdagangan rempah-rempah, tetapi berakhir tiga tahun kemudian dengan terjadinya Pembantaian Amboina terhadap beberapa orang Inggris yang membuat hubungan diplomatik Belanda–Inggris terputus dan armada Inggris berangsur-angsur meninggalkan wilayah Nusantara. Setelah kepastian itu, nama Hindia Belanda ( (ejaan lama), Nederlands-Indië (ejaan baru)) mulai digunakan secara resmi di dalam dokumen-dokumen VOC sejak awal tahun 1620-an.

Selama satu abad setelahnya, VOC berkembang sangat pesat dan menjadi badan usaha yang sangat sukses pada masanya, serta berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa, Painan di Sumatra, Makassar, Manado, serta Pulau Seram, Pulau Buru, dan pulau-pulau sekitarnya. VOC yang lihai dalam memainkan politik di beberapa negara kecil di Nusantara memaksa penguasa-penguasa lokal dari wilayah tersebut menandatangani beberapa perjanjian damai yang terkenal. Beberapa di antaranya adalah Perjanjian Bungaya dan Perjanjian Painan. Pada tahun 1669, VOC menjadi perusahaan swasta terkaya yang ada di dunia pada saat itu, dengan aset-aset yang terdiri atas sekitar 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50.000 karyawan, 10.000 tentara swasta, dan pembayaran dividen sebesar 40% dari investasi awal.

Meskipun demikian, perebutan wilayah oleh VOC tetap mendapat perlawanan dari penduduk setempat. Setelah hubungan diplomatik dengan VOC putus, pasukan Mataram merencanakan penyerbuan ke Batavia sebanyak dua kali, yakni pada tahun 1628 dan 1629, meskipun kedua penyerbuan tersebut akhirnya gagal karena kekurangan perbekalan. Beberapa dekade setelahnya di Pulau Sulawesi, VOC melancarkan penyerangan terhadap Gowa pada tahun 1666–1669. Dalam peperangan inilah, Hasanuddin, Sultan Gowa pada saat itu, dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bungaya.

Pada tahun 1704–1708, VOC mencampuri urusan rumah tangga kerajaan di Mataram dengan memerangi pasukan Amangkurat III, yang berakhir dengan kemenangan VOC dan diangkatnya Pakubuwana I sebagai raja Mataram. Kemudian pada tahun 1719–1723, VOC diminta oleh Amangkurat IV untuk membantu dalam perang melawan keluarga kerajaan yang memberontak. Pada tahun 1940, terjadi peristiwa Geger Pacinan, yaitu pembantaian orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia pada saat itu. Pembantaian tersebut memicu pecahnya Perang Jawa (1741–1743) dan Perang Kuning (1750) antara pasukan gabungan orang Jawa dan orang Tionghoa melawan pasukan Belanda. Pada saat yang relatif bersamaan, rangkaian konflik antaranggota keluarga kerajaan Mataram yang berlangsung dari tahun 1749–1757 juga beberapa kali diintervensi oleh VOC. Pada konflik inilah negara Mataram bubar dan terpecah menjadi beberapa negara baru, yaitu Mangkunagaran, Yogyakarta, dan Surakarta, berdasarkan Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) dan Perjanjian Salatiga (17 Maret 1757). Pada tahun 1771–1772, Perang Puputan Bayu, yang pecah akibat masyarakat Blambangan yang tidak terima wilayahnya diserahkan ke dalam kekuasaan Belanda, berhasil diredam oleh pasukan Belanda, tetapi dengan bayaran korban jiwa yang sangat besar dari kedua kubu.

Setelah tahun 1730, kejayaan VOC mulai merosot. Hal ini diakibatkan oleh kektidaksiapan VOC dalam menghadapi persaingan perdagangan komoditas yang berubah-ubah dan semakin ketat, serta ditambah dengan korupsi di kalangan internal dan kurangnya jaminan keselamatan atas pegawai-pegawai VOC. Setelah Perang Inggris-Belanda Keempat, VOC mengalami krisis finansial yang sangat buruk yang membuatnya hampir tidak dapat beroperasi. VOC sempat diambil alih oleh Republik Batavia, negara penerus Republik Belanda, mulai pada tanggal 1 Maret 1796 dan hendak untuk diselamatkan dari krisis, tetapi akhirnya tidak berhasil. Pada tanggal 31 Desember 1799, VOC resmi berhenti beroperasi, sementara aset-asetnya dinasionalisasi menjadi milik Pemerintah Republik Batavia dan wilayah yang diduduki sebelumnya secara praktis menjadi koloni Belanda. Bangsa Belanda masih menguasai secara penuh pos-pos perdagangan tersebut secara penuh selama kira-kira enam tahun, hingga Prancis membubarkan negara Batavia dan mendirikan negara boneka bernama Kerajaan Hollandia.

Kolonisasi Belanda di bawah kendali Prancis

Wilayah bangsa Belanda yang telah berada di bawah kendali bangsa Prancis secara praktis sejak kejatuhan negara Republik Belanda menjadi semakin kehilangan kedaulatannya semenjak Napoleon Bonaparte naik sebagai pemimpin Republik Prancis sejak tanggal 12 Desember 1799. Pada bulan Maret 1806, Napoleon yang telah mengubah bentuk negara Prancis menjadi kekaisaran sebelumnya membubarkan Persemakmuran Batavia dari bangsa Belanda dan membentuk negara boneka bernama Kerajaan Hollandia, lalu menunjuk Louis Bonaparte, adik Napoleon, sebagai raja atasnya. Hal ini secara tidak langsung membuat koloni di bawah Belanda menjadi milik Prancis.

Pada tahun yang sama setelah penunjukannya, Louis mengirimkan salah satu jenderalnya yang berkebangsaan Belanda, yaitu Herman Willem Daendels, untuk menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Daendels tiba pada tanggal 5 Januari 1808 di Batavia dan langsung melakukan tugas-tugasnya seperti membentuk pasukan baru, membangun jalan-jalan baru di Jawa, dan memperbaiki administrasi internal di Jawa.

Daendels dikenal dengan aturannya yang sangat keras dan kebijakannya yang bertangan besi, meskipin hal tersebut dimaksudkan sebagai persiapan dalam menghadapi ancaman Britania Raya. Daendels membangun banyak fasilitas dan benteng pertahanan, salah satu contoh yang terkenal adalah Jalan Raya Pos Anyar–Panarukan yang memakan banyak korban pekerja paksa Heerendiensten, Benteng Lodewijk di Surabaya, dan Paleis van Daendels (sekarang Gedung AA Maramis) di Batavia. Daendels juga terkenal keras terhadap penguasa-penguasa lokal dan keluarganya, serta menjadi penyebab jatuhnya negara Banten.

Gaya kepemimpinan Daendels yang bertangan besi tersebut tentu saja menimbulkan rasa tidak suka dari penduduk setempat. Pemberontakan di Pulau Jawa yang dipimpin oleh Ronggo Prawirodirjo III pecah dari tanggal 20 November hingga 17 Desember 1810. Pemberontakan ini cepat diredam oleh pasukan dari pemerintah Hindia Belanda dan keraton Yogyakarta, sementara pemimpinnya gugur dalam peperangan.

Pada tahun 1810, Jan Willem Janssens ditunjuk untuk menggantikan Daendels. Janssens tiba di Jawa pada tanggal 15 Mei 1811 dan langsung melaksanakan tugasnya, tetapi akhirnya terhenti ketika Britania Raya menyerbu dan mengambil alih Jawa pada bulan Agustus 1811.