Jabarkan Konstitusi dari Angola

Konstitusi tahun 2010 menetapkan garis besar struktur pemerintahan dan menggambarkan hak dan kewajiban warga negara. Sistem hukum didasarkan pada hukum Portugis dan hukum adat tetapi lemah dan terfragmentasi, dan pengadilan hanya beroperasi di 12 dari lebih dari 140 kotamadya. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan banding; sebuah Mahkamah Konstitusi tidak memegang kekuasaan peninjauan kembali. Gubernur dari 18 provinsi ditunjuk oleh presiden. Setelah berakhirnya perang saudara, rezim mendapat tekanan dari dalam maupun dari komunitas internasional untuk menjadi lebih demokratis dan tidak terlalu otoriter. Reaksinya adalah menerapkan sejumlah perubahan tanpa mengubah karakternya secara substansial.

Konstitusi baru, yang diadopsi pada tahun 2010, menghapus pemilihan presiden, memperkenalkan sistem di mana presiden dan wakil presiden dari partai politik yang memenangkan pemilihan parlemen secara otomatis menjadi presiden dan wakil presiden. Secara langsung atau tidak langsung, presiden mengendalikan semua organ negara lainnya, sehingga secara de facto tidak ada pemisahan kekuasaan. Dalam klasifikasi yang digunakan dalam hukum tata negara, pemerintahan ini termasuk dalam kategori rezim otoriter.