Jelaskan Politik dari Myanmar

Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar secara resmi dilakukan oleh pemerintahan junta militer pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar agar etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara. Walaupun begitu, perubahan nama ini tidak sepenuhnya diadopsi oleh dunia internasional. Banyak kelompok oposisi dan negara tetap menggunakan nama "Burma" karena tidak mengakui legitimasi pemerintah militer yang berkuasa saat itu.

Bulan April 2016, tidak lama setelah menjabat, Aung San Suu Kyi memberikan klarifikasi bahwa orang asing bisa bebas menggunakan kedua nama, "karena tidak ada dalam konstitusi kami yang mengatakan bahwa anda harus menggunakan salah satunya".

Nama resmi negara ini adalah "Republik Persatuan Myanmar" (Pyidaunzu Thanmăda Myăma Nainngandaw, ). Negara yang tidak menggunakan nama ini, menggunakan istilah "Persatuan Burma".

Dalam bahasa Inggris, negara ini populer dengan nama "Burma" atau "Myanmar" . Kedua nama ini diturunkan dari etnis mayoritas di Myanmar yaitu Suku Bamar. Nama Burma telah digunakan sejak abad ke-18.

Burma tetap digunakan oleh beberapa negara, seperti Kanada dan Britania Raya. Amerika Serikat secara resmi menggunakan Burma sebagai nama resmi, tetapi situs Departemen Negara menuliskan "Burma (Myanmar)" dan Barack Obama telah menyebut negara ini dengan kedua nama. Pemerintah Republik Ceko secara resmi menggunakan Myanmar, meski Kementerian Luar Negeri mereka menyebut keduanya di situs web. PBB menggunakan Myanmar, juga Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, Australia, Rusia, Jerman, Tiongkok, India, Bangladesh, Norwegia, Jepang dan Swiss.

Sebagian besar media berita internasional berbahasa Inggris juga menyebut negara ini dengan nama Myanmar, termasuk BBC, CNN, Al Jazeera, Reuters, RT (Russia Today) dan Australian Broadcasting Corporation (ABC)/Radio Australia.