Tolong jelaskan mengenai Politik dari Norwegia

Norwegia dianggap sebagai salah satu negara demokrasi dan negara dengan keadilan paling maju di dunia. Dari tahun 1814, c. 45% pria (25 tahun ke atas) memiliki hak untuk memilih, sedangkan Inggris memiliki c. 20% (1832), Swedia c. 5% (1866), dan Belgia c. 1,15% (1840). Sejak 2010, Norwegia telah diklasifikasikan sebagai negara paling demokratis di dunia menurut Indeks Demokrasi.

Menurut Konstitusi Norwegia, yang diadopsi pada 17 Mei 1814 dan terinspirasi oleh Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan Revolusi Prancis tahun 1776 dan 1789, Norwegia adalah monarki konstitusional kesatuan dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana Raja Norwegia adalah kepala negara dan Perdana Menteri adalah kepala pemerintahan. Kekuasaan dipisahkan antara cabang pemerintahan legislatif, eksekutif dan yudikatif, sebagaimana didefinisikan oleh Konstitusi, yang berfungsi sebagai dokumen hukum tertinggi negara.

Raja secara resmi mempertahankan kekuasaan eksekutif. Namun setelah diperkenalkannya sistem pemerintahan parlementer, tugas monarki sejak saat itu menjadi sangat representatif dan seremonial, seperti pengangkatan dan pemberhentian resmi Perdana Menteri dan menteri lainnya dalam pemerintahan eksekutif. Karenanya, Raja adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Norwegia, dan berfungsi sebagai kepala pejabat diplomatik di luar negeri dan sebagai simbol persatuan. Harald V dari Wangsa Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg dinobatkan sebagai Raja Norwegia pada tahun 1991, yang pertama sejak abad ke-14 yang lahir di negara tersebut. Haakon, Putra Mahkota Norwegia, adalah pewaris takhta Kerajaan yang sah.

Dalam praktiknya, Perdana Menteri menjalankan kekuasaan eksekutif. Secara konstitusional, kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen Norwegia yang unikameral. Norwegia pada dasarnya terstruktur sebagai demokrasi perwakilan. Parlemen dapat mengesahkan undang-undang dengan mayoritas sederhana dari 169 perwakilan, yang dipilih berdasarkan perwakilan proporsional dari 19 daerah pemilihan untuk masa jabatan empat tahun.