Coba jelasin Politik dari Belarus dong

Belarusia adalah republik presidensial, diperintah oleh seorang presiden dan Majelis Nasional. Jangka waktu untuk setiap presidensi adalah lima tahun. Di bawah konstitusi tahun 1994, presiden hanya dapat menjabat selama dua periode sebagai presiden, tetapi perubahan dalam konstitusi pada tahun 2004 menghilangkan batasan masa jabatan. Aleksandr Lukashenko telah menjadi presiden Belarusia sejak tahun 1994. Pada tahun 1996, Lukashenko menyerukan pemungutan suara yang kontroversial untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, dan akibatnya pemilihan yang seharusnya terjadi pada tahun 1999 ditunda. sampai 2001. Referendum tentang ekstensidikecam sebagai barang palsu "fantastis" oleh kepala petugas pemilihan, Viktar Hanchar , yang dicopot dari jabatannya hanya karena urusan resmi selama kampanye. Majelis Nasional adalah parlemen bikameral yang terdiri dari 110 anggota Dewan Perwakilan (majelis rendah) dan 64 anggota Dewan Republik (majelis tinggi).

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kekuasaan untuk menunjuk perdana menteri, membuat amandemen konstitusi, menyerukan mosi tidak percaya pada perdana menteri, dan memberikan saran tentang kebijakan luar negeri dan dalam negeri. Dewan Republik memiliki kekuasaan untuk memilih berbagai pejabat pemerintah, melakukan pengadilan pemakzulan presiden, dan menerima atau menolak rancangan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Setiap kamar memiliki kemampuan untuk memveto undang-undang yang disahkan oleh pejabat lokal jika bertentangan dengan konstitusi.

Belarusia sering digambarkan sebagai "kediktatoran terakhir Eropa" oleh beberapa media, politisi dan penulis karena pemerintahan otoriternya; Lukashenko menggambarkan dirinya memiliki "gaya memerintah otoriter". Dewan Eropa menghapus Belarus dari status pengamat sejak tahun 1997 sebagai respon untuk penyimpangan pemilu di referendum konstitusi November 1996 dan parlemen oleh pemilu. Masuknya kembali negara ke dalam Dewan tergantung pada penyelesaian tolok ukur yang ditetapkan oleh Dewan, termasuk peningkatan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi.