Jelaskan Politik dari Nepal

Nepal adalah sebuah republik parlementer dengan sistem multi-partai. Nepal dulu disebut sebagai 'Republik Demokratik Federal Nepal' sampai Pemerintah Nepal memutuskan untuk menggunakan 'Nepal' saja sebagai nama resmi negara tersebut. Presiden merupakan kepala negara yang menunjuk ketua partai parlemen dari partai politik dengan mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Dewan menteri yang menjalankan kekuasaan eksekutif.

Badan Legislatif Nepal, disebut Parlemen Federal, terdiri dari DPR dan Majelis Nasional. DPR terdiri dari 275 anggota yang dipilih melalui sistem pemilu campuran dan memiliki masa jabatan lima tahun. Majelis Nasional, yang terdiri dari 59 anggota yang dipilih oleh kolese tinggi pemilihan provinsi, adalah majelis tetap; sepertiga anggotanya dipilih setiap dua tahun untuk masa jabatan enam tahun.

Nepal memiliki kesatuan peradilan independen tiga tingkat yang terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di negeri itu, dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung; tujuh Pengadilan Tinggi, satu di setiap provinsi, pengadilan tertinggi di tingkat provinsi; dan 77 pengadilan distrik, satu di setiap kabupaten. Dewan kota dapat bersidang dengan badan peradilan lokal untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan putusan yang tidak mengikat dalam kasus yang tidak melibatkan kejahatan yang dapat ditindaklanjuti. Tindakan dan proses badan peradilan lokal dapat dipandu dan dibatalkan oleh pengadilan distrik.

Nepal memiliki tujuh partai politik nasional yang diakui di parlemen federal: Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis Bersatu), Kongres Nepal, Partai Komunis Nepal (Pusat Maois), Partai Rastriya Swatantra, Partai Rastriya Prajatantra, Partai Sosialis Rakyat, dan Partai Janamat.