Saya mau tau Pemerintahan Sultan Qaboos (1970–2020) dari Oman

Setelah menggulingkan ayahnya pada tahun 1970, Sultan Qaboos membuka negaranya, memulai reformasi ekonomi, dan mengikuti kebijakan modernisasi yang ditandai dengan peningkatan pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Perbudakan, yang pernah menjadi landasan perdagangan dan pembangunan negara, dilarang pada tahun 1970.

Pada tahun 1981, Oman menjadi anggota pendiri Dewan Kerjasama Teluk enam negara. Reformasi politik akhirnya diperkenalkan. Secara historis, pemilih terbatas untuk Dewan Permusyawaratan Negara, kemudian Majlis Al-Shura, telah dipilih dari kalangan tokoh suku, intelektual, pemegang gelar, dan pengusaha. Pada tahun 1997, sebuah dekrit kerajaan dikeluarkan yang memberikan perempuan hak untuk memilih, dan mencalonkan diri dalam pemilihan Majlis al-Shura, Majelis Permusyawaratan Oman. Dua wanita terpilih untuk Dewan.

Pada tahun 2002, hak suara diperluas untuk semua warga negara yang berusia di atas 21 tahun, dan pemilihan Majelis Permusyawaratan pertama di bawah aturan baru diadakan pada tahun 2003. Pada tahun 2004, Sultan menunjuk menteri perempuan pertama Oman dengan portofolio, Sheikha Aisha bint Khalfan bin Jameel al-Sayabiyah. Dia ditunjuk sebagai Otoritas Nasional untuk Pengerjaan Industri, sebuah kantor yang berupaya melestarikan dan mempromosikan kerajinan tradisional Oman dan merangsang industri. Terlepas dari perubahan ini, hanya ada sedikit perubahan pada susunan politik pemerintah yang sebenarnya. Sultan terus memerintah dengan dekrit. Hampir 100 tersangka Islamis ditangkap pada tahun 2005 dan 31 orang dihukum karena berusaha menggulingkan pemerintah. Mereka akhirnya diampuni pada bulan Juni di tahun yang sama.

Terinspirasi oleh pemberontakan Musim Semi Arab yang terjadi di seluruh wilayah, protes terjadi di Oman selama bulan-bulan awal tahun 2011. Meskipun mereka tidak menyerukan penggulingan rezim, para demonstran menuntut reformasi politik, perbaikan kondisi kehidupan, dan penciptaan lebih banyak pekerjaan. Mereka dibubarkan oleh polisi anti huru hara pada Februari 2011. Sultan Qaboos bereaksi dengan menjanjikan pekerjaan dan tunjangan. Pada bulan Oktober 2011, pemilihan Majelis Permusyawaratan diadakan, di mana Sultan Qaboos menjanjikan kekuatan yang lebih besar. Tahun berikutnya, pemerintah mulai menindak kritik internet. Pada bulan September 2012, persidangan dimulai terhadap 'aktivis' yang dituduh memposting kritik "kasar dan provokatif" terhadap pemerintah secara online. Enam orang dijatuhi hukuman penjara 12–18 bulan dan denda masing-masing sekitar $2.500.

Qaboos, penguasa terlama di dunia Arab, meninggal pada 10 Januari 2020, dan pemerintah mengumumkan 40 hari berkabung nasional. Ia dimakamkan keesokan harinya.