Jelaskan Politik dari Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah federasi tertua di dunia yang masih tetap bertahan sampai saat ini. AS merupakan sebuah negara republik konstitusional dan demokrasi perwakilan, "dengan kekuasaan mayoritas dibatasi oleh hak-hak minoritas yang dilindungi oleh undang-undang". Pemerintahan diatur menurut sistem pemisahan kekuasaan yang ditetapkan oleh Konstitusi Amerika Serikatsumber hukum tertinggi negara.

Dalam sistem federal Amerika Serikat, warga negara biasanya tunduk pada tiga tingkat pemerintahan, yaitu tingkat federal, negara bagian, dan pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah biasanya dibagi antara pemerintah county (setingkat kabupaten) dan munisipal. Secara umum, pejabat legislatif dan eksekutif dipilih melalui pemungutan suara pluralitas oleh warga negara menurut distrik. Tidak ada perwakilan proporsional di tingkat federal, begitu juga dengan tingkat di bawahnya.

Pemerintahan federal terdiri dari tiga badan:

Legislatif: Kongres dwidewan, yang terdiri dari Senat dan DPR. Tugasnya adalah membuat undang-undang federal, menyatakan perang, menyetujui perjanjian-perjanjian, menyetujui anggaran, dan memiliki kekuatan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah, yang bisa melengserkan seseorang dari kursi pemerintahan.

Eksekutif: Presiden adalah panglima militer tertinggi, memiliki hak veto untuk menangguhkan atau menolak Rancangan Undang-Undang legislatif sebelum disahkan menjadi undang-undang (dengan persetujuan Kongres), menunjuk anggota kabinet (dengan persetujuan Senat) dan pejabat pemerintah lainnya untuk mengatur dan menegakkan kebijakan dan undang-undang federal.

Yudikatif: Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan federal yang lebih rendah. Hakim-hakimnya ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Senat, bertugas menegakkan undang-undang dan mengkaji serta membatalkan hukum yang mereka anggap inkonstitusional.

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki 435 anggota dewan yang dipilih melalui pemungutan suara, masing-masingnya mewakili distrik kongresional dengan masa jabatan dua tahun. Pembagian kursi di DPR ditentukan menurut jumlah penduduk di masing-masing negara bagian setiap sepuluh tahun sekali (sesuai dengan sensus). Misalnya, berdasarkan sensus 2000, tujuh negara bagian memiliki minimal satu wakil, sedangkan California, yang merupakan negara bagian terpadat, memilik 53 wakil di DPR.

Senat memiliki 100 anggota; masing-masing negara bagian diwakili oleh dua senator yang dipilih oleh seluruh penduduk negara bagian untuk masa jabatan enam tahun, sepertiga dari kursi Senat dipilih setiap dua tahun sekali. Presiden menjabat selama empat tahun dan dapat dipilih kembali dalam pemilihan umum tidak lebih dari dua kali. Presiden tidak dipilih melalui pemungutan suara secara langsung, namun melalui pemilihan tidak langsung oleh Kolese Elektoral Amerika Serikat; setiap negara bagian dan Distrik Columbia akan menentukan elektor untuk memilih presiden dan wakilnya. Mahkamah Agung yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat memiliki sembilan anggota Hakim Agung dengan masa jabatan seumur hidup.

Pemerintah negara bagian memiliki struktur politik yang kurang lebih sama dengan pemerintah federal. Nebraska memiliki struktur yang berbeda, dengan badan legislatif ekadewan. Gubernur (kepala eksekutif) di masing-masing negara bagian dipilih secara langsung oleh rakyat. Beberapa hakim negara bagian dan anggota kabinet ditunjuk oleh gubernur di setiap negara bagian, sedangkan yang lainnya dipilih melalui pemungutan suara.

Naskah asli Konstitusi Amerika Serikat menetapkan struktur dan tanggung jawab pemerintah federal dan hubungannya dengan masing-masing negara bagian. Pasal Satu melindungi hak "writ agung" habeas corpus, dan Pasal Tiga menjamin hak untuk memperoleh pengadilan berjuri dalam semua kasus kriminal. Amendemen Konstitusi memerlukan persetujuan setidaknya tiga perempat negara bagian. Konstitusi AS telah diamendemen sebanyak 27 kali; sepuluh amendemen pertama secara kolektif dikenal dengan Bill of Rights (Deklarasi Hak-Hak), dan Amendemen Keempatbelas melahirkan dasar-dasar utama hak-hak individu warga Amerika. Semua undang-undang dan prosedur pemerintah harus tunduk pada tinjauan yuridis. Setiap undang-undang yang melanggar Konstitusi tidak akan disahkan. Prinsip tinjauan yuridis ini memang tidak diatur secara eksplisit dalam Konstitusi, namun ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Marbury v. Madison (1803).