Jelaskan Pergolakan Monarki dari Daerah Istimewa Surakarta

Pergolakan monarki yang terjadi di tubuh Kerajaan Surakarta adalah masih adanya jabatan patih. Jabatan ini memerintah untuk dan atas nama susuhunan pakubuwono menyebabkan Susuhunan tidak leluasa bergerak untuk mengakomodasi pergolakan rakyat. Penculikan dan pembunuhan dua orang patih masing-masing pada Oktober 1945 dan Maret 1946 tidak dijadikan pelajaran oleh Surakarta dengan tetap mengangkat seorang penjabat sementara patih untuk menjalankan kekuasaan susuhunan.

Pergolakan monarki yang terjadi ditubuh Praja Mangkunegaran adalah keengganan adipati mangkunegaran untuk menjadi Wakil Kepala Daerah Istimewa mendampingi Susuhunan sebagai Kepala Daerah Istimewa. Adipati mangkunegaran menginginkan Praja Mangkunegaran menjadi daerah istimewa sendiri dan tidak berada dibawah Surakarta. Hal ini dikarenakan wilayah Praja sebanding luasnya dengan wilayah Kerajaan Surakarta. Selain itu Praja dibentuk dengan perjanjian Salatiga yang hampir sama bobotnya dengan perjanjian Giyanti.

Pergolakan kabupaten monarki baik Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan mereka dengan menyatakan melepaskan diri dari pemerintahan monarki dan bergabung secara langsung di bawah pemerintahan Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara de facto kehilangan wilayah dan rakyat mereka.

Pergolakan kepolisian Kerajaan Surakarta maupun Praja Mangkunegaran adalah pembelotan kepolisian monarki untuk bergabung dengan kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian para penguasa monarki secara de facto kehilangan aparatur pemerintahan mereka.