Jelaskan Politik dari Burundi

Sistem politik Burundi adalah republik demokrasi perwakilan presidensial berdasarkan negara multi-partai. Presiden Burundi adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Saat ini ada 21 partai terdaftar di Burundi. Pada tanggal 13 Maret 1992, pemimpin kudeta Tutsi Pierre Buyoya menetapkan sebuah konstitusi, yang menyediakan proses politik multi-partai dan mencerminkan kompetisi multi-partai. Enam tahun kemudian, pada 6 Juni 1998, konstitusi diubah, memperluas kursi Majelis Nasional dan menetapkan dua wakil presiden. Karena Persetujuan Arusha, Burundi memberlakukan pemerintahan transisi pada tahun 2000.

Cabang legislatif Burundi adalah majelis sistem dua kamar, yang terdiri dari Majelis Nasional Transisi dan Senat Transisi. Pada tahun 2004, Majelis Nasional Transisi terdiri dari 170 anggota, dengan Front Demokrasi di Burundi memegang 38% kursi, dan 10% majelis dikendalikan oleh UPRONA. Lima puluh dua kursi dikuasai oleh partai lain. Konstitusi Burundi mengamanatkan keterwakilan di Majelis Nasional Transisi harus konsisten dengan 60% Hutu, 40% Tutsi, dan 30% anggota perempuan, serta tiga anggota Batwa. Anggota Majelis Nasional dipilih melalui pemilihan umum dan menjabat selama lima tahun.

Senat Transisi memiliki lima puluh satu anggota, dan tiga kursi disediakan untuk mantan presiden. Karena ketentuan dalam konstitusi Burundi, 30% anggota Senat harus perempuan. Anggota Senat dipilih oleh dewan pemilih, yang terdiri dari anggota dari masing-masing provinsi dan komune Burundi. Untuk masing-masing dari delapan belas provinsi Burundi, satu senator Hutu dan satu senator Tutsi dipilih. Satu periode untuk Senat Transisi adalah lima tahun.

Bersama-sama, cabang legislatif Burundi memilih presiden untuk masa jabatan lima tahun. Presiden Burundi mengangkat pejabat ke Dewan Menterinya, yang juga merupakan bagian dari cabang eksekutif. Presiden juga dapat memilih empat belas anggota Senat Transisi untuk bertugas di Dewan Menteri. Anggota Dewan Menteri harus disetujui oleh dua pertiga dari legislatif Burundi. Presiden juga memilih dua wakil presiden. Setelah pemilu 2015, presiden Burundi adalah Pierre Nkurunziza. Wakil presiden pertama adalah Therence Sinunguza, dan Wakil presiden kedua adalah Gervais Rufyikiri.

Pada 20 Mei 2020, Evariste Ndayishimiye, calon yang dipilih langsung sebagai pengganti Nkurunziza oleh CNDD-FDD, memenangkan pemilihan dengan 71,45% suara. Tak lama kemudian, pada 9 Juni 2020, Nkurunziza meninggal karena serangan jantung, pada usia 55 tahun. Sesuai konstitusi, Pascal Nyabenda, presiden majelis nasional, memimpin pemerintahan hingga pelantikan Ndayishimiye pada 18 Juni 2020.

Cour Suprême (Mahkamah Agung) adalah pengadilan tertinggi di Burundi. Ada tiga Pengadilan Banding langsung di bawah Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Pertama digunakan sebagai pengadilan yudisial di setiap provinsi Burundi serta 123 pengadilan lokal.