Jelaskan Zona Pendudukan dari Jerman Timur

Pada Konferensi Yalta dan Potsdam, Sekutu mendirikan zona pendudukan militer bersama dan administrasi Jerman melalui Dewan Kontrol Sekutu (ACC), pemerintahan militer empat negara (AS, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis) efektif diberlakukan hingga pengembalian kedaulatan Jerman. Di Jerman bagian timur, SBZ terdiri dari lima negara bagian (Länder) yaitu Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thüringen. Pertentangan mengenai kebijakan yang harus diikuti di zona pendudukan dengan cepat menyebabkkan perpecahan antara empat negara, dan Soviet mengatur zonanya tanpa mengindahkan kebijakan yang diberlakukan di zona lainnya. Soviet keluar dari ACC pada tahun 1948; kemudian tiga zona lainnya semakin bersatu dan diberikan pemerintahan mandiri, administrasi Soviet membentuk pemerintahan sosialis terpisah di zonanya.

Namun, tujuh tahun setelah Perjanjian Potsdam dibuat untuk menyatukan Jerman, usulan pada Nota Stalin (10 Maret 1952) untuk menyatukan kembali Jerman dan menarik kekuatan adidaya dari Eropa Tengah ditolak oleh Barat (Amerika Serikat, Prancis, dan Britania Raya). Pemimpin Soviet Josef Stalin, yang merupakan pendukung reunifikasi, meninggal pada awal Maret 1953. Demikian pula Lavrentiy Beria, Deputi Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, mengejar reunifikasi Jerman, tetapi ia disingkirikan dari jabatannya pada tahun yang sama sebelum ia dapat bertindak mengenai hal it. Penerusnya, Nikita Khrushchev, menolak reunifikasi karena hal itu sama dengan membuat Jerman Timur kembali diduduki oleh Barat; maka reunfikasi tidak kembali dipertimbangkan hingga tahun 1989.

Jerman Timur menganggap Berlin Timur adalah ibu kotanya, dan Uni Soviet serta seluruh negaraBlok Timur secara diplomatik mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota Jerman Timur. Namun, Barat mempertanyakan klaim tersebut, dengan pertimbangan bahwa keseluruhan Kota Berlin merupakan wilayah yang diduduki yang diperintah oleh Dewan Kontrol Sekutu. Menurut Margarete Feinstein, status Berlin Timur sebagai ibu kota tidak diakui oleh sebagian besar negara Barat dan Dunia Ketiga. Dalam praktiknya, kewenangan ACC diperdebatkan selama Perang Dingin, dan status Berlin Timur sebagai wilayah yang diduduki menjadi fiksi legal, dan yang dulunya sektor Soviet menjadi terintegrasi penuh ke RDJ.

Konflik Perang Dingin yang semakin memburuk antara Kekuatan Barat dan Uni Soviet atas status Berlin Barat menyebabkan Blokade Berlin (24 Juni 1948;– 12 Mei 1949). Tentara Soviet memulai blokade dengan menghentikan seluruh lalu lintas kereta api, jalan, dan pasokan air dari dan ke Berlin Barat. Barat mencoba untuk memberikan pasokan makanan dan bahan bakar ke Berlin Barat.