Jelaskan Politik dari Ghana

Ghana adalah negara demokrasi konstitusional presidensial kesatuan dengan sistem multipartai parlementer yang didominasi oleh dua partai—Kongres Demokratik Nasional (NDC) dan Partai Patriotik Baru (NPP). Ghana berganti-ganti antara pemerintah sipil dan militer hingga Januari 1993, ketika pemerintah militer memberi jalan kepada Republik Keempat Ghana setelah pemilihan presiden dan parlemen pada akhir 1992. Konstitusi Ghana tahun 1992 membagi kekuasaan di antara seorang panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Ghana (Presiden Ghana), parlemen (Parlemen Ghana), kabinet (Kabinet Ghana), dewan negara (Dewan Negara Ghana), dan peradilan independen (Peradilan Ghana). Pemerintah dipilih dengan hak pilih universal setelah setiap empat tahun.

Nana Akufo-Addo memenangkan kursi kepresidenan dalam pemilihan umum tahun 2016, mengalahkan petahana John Mahama. Dia juga memenangkan pemilu 2020 setelah hasil pemilihan presiden digugat di Mahkamah Agung oleh pembawa bendera NDC, John Mahama. Presiden dibatasi menjabat untuk dua periode selama empat tahun. Presiden dapat melayani masa jabatan kedua hanya setelah terpilih kembali.

Indeks Negara-Negara Rapuh tahun 2012 menunjukkan bahwa Ghana berada di peringkat negara paling rapuh ke-67 di dunia dan negara paling tidak rapuh kelima di Afrika. Ghana menduduki peringkat ke-112 dari 177 negara dalam indeks. Ghana menempati peringkat ke-64 sebagai negara paling tidak korup dan korup secara politik di dunia dari 174 negara yang diperingkat dan menduduki peringkat sebagai negara paling korup dan korup secara politik kelima di Afrika dari 53 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi Internasional Transparansi 2012. Ghana menduduki peringkat ke-7 di Afrika dari 53 negara dalam Indeks Ibrahim Pemerintahan Afrika 2012. Indeks Ibrahim adalah ukuran komprehensif pemerintah Afrika, berdasarkan variabel yang mencerminkan keberhasilan pemerintah memberikan barang politik penting kepada warganya.