Jelaskan Politik dari Zimbabwe

Zimbabwe adalah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Sistem semi-presidensial dihapuskan dengan adopsi konstitusi baru setelah referendum pada 2013. Di bawah perubahan konstitusi pada 2005, majelis tinggi, Senat, dipulihkan. House of Assembly adalah majelis rendah Parlemen. Pada tahun 1987 Mugabe merevisi konstitusi, menghapuskan jabatan presiden seremonial dan jabatan perdana menteri untuk membentuk presiden eksekutif—sistem presidensial. Partai ZANU-PF-nya telah memenangkan setiap pemilihan sejak kemerdekaan—dalam pemilihan 1990, partai kedua terbesar, Gerakan Persatuan Zimbabwe (ZUM) pimpinan Edgar Tekere, memperoleh 20% suara.

Selama pemilihan parlemen tahun 1995, sebagian besar partai oposisi, termasuk ZUM, memboikot pemungutan suara, yang mengakibatkan partai yang berkuasa nyaris dibubarkan. Ketika oposisi kembali ke tempat pemungutan suara pada tahun 2000, mereka memenangkan 57 kursi, hanya lima kursi lebih sedikit dari ZANU-PF. Pemilihan presiden kembali diadakan pada tahun 2002 di tengah tuduhan kecurangan suara, intimidasi, dan penipuan. Pemilihan parlemen Zimbabwe 2005 diadakan pada tanggal 31 Maret, dan beberapa klaim kecurangan suara, penipuan pemilu, dan intimidasi dibuat oleh Partai Gerakan untuk Perubahan Demokratis, dan Jonathan Moyo menyerukan penyelidikan ke 32 dari 120 daerah pemilihan. Moyo berpartisipasi dalam pemilihan meskipun ada berbagai tuduhan dan memenangkan kursi sebagai anggota independen Parlemen.

Pada tahun 2005, MDC terpecah menjadi dua faksi: Gerakan untuk Perubahan Demokratis – Mutambara (MDC-M), yang dipimpin oleh Arthur Mutambara yang memperebutkan pemilihan Senat, dan Gerakan untuk Perubahan Demokratis – Tsvangirai (MDC-T) yang dipimpin oleh Morgan Tsvangirai yang menentang kontestasi pemilu, menyatakan bahwa partisipasi dalam pemilu curang sama saja dengan mendukung klaim Mugabe bahwa pemilu sebelumnya bebas dan adil. Kedua kubu MDC mengadakan kongres mereka pada tahun 2006 dengan Tsvangirai terpilih untuk memimpin MDC-T, yang menjadi lebih populer daripada MDC-M.

Dalam pemilihan umum 2008, hasil resmi mensyaratkan putaran kedua antara Mugabe dan Tsvangirai. MDC-T menentang hasil ini, mengklaim kecurangan pemilu yang meluas oleh pemerintah Mugabe. Putaran kedua dijadwalkan pada 27 Juni 2008. Pada tanggal 22 Juni, dengan alasan berlanjutnya ketidakadilan proses dan menolak untuk berpartisipasi dalam "kekerasan, proses pemilu palsu yang tidak sah", Tsvangirai mengundurkan diri dari pemilihan presiden sehingga Presiden Mugabe menerima suara mayoritas mutlak. MDC-T tidak berpartisipasi dalam pemilihan Senat, sedangkan MDC-M memenangkan lima kursi di Senat. MDC-M dilemahkan oleh pembelotan dari anggota parlemen dan individu yang kecewa dengan manifesto mereka. Pada tanggal 28 April 2008, Tsvangirai dan Mutambara mengumumkan pada konferensi pers bersama di Johannesburg bahwa kedua formasi MDC bekerja sama, memungkinkan MDC memiliki mayoritas parlemen yang jelas. Tsvangirai mengatakan bahwa Mugabe tidak bisa tetap menjadi presiden tanpa mayoritas parlemen.

Pada pertengahan September 2008, setelah negosiasi berlarut-larut yang diawasi oleh para pemimpin Afrika Selatan dan Mozambik, Mugabe dan Tsvangirai menandatangani kesepakatan pembagian kekuasaan di mana Mugabe mempertahankan kendali atas tentara. Negara-negara penyumbang mengambil sikap 'tunggu dan lihat', ingin melihat perubahan nyata yang dibawa oleh merger ini sebelum berkomitmen untuk mendanai upaya pembangunan kembali, yang diperkirakan memakan waktu setidaknya lima tahun. Pada 11 Februari 2009 Tsvangirai dilantik sebagai perdana menteri oleh Mugabe.

Pada November 2008, pemerintah Zimbabwe menghabiskan US$7,3 juta yang disumbangkan oleh The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Seorang perwakilan organisasi menolak untuk berspekulasi tentang bagaimana uang itu dibelanjakan, kecuali tidak digunakan untuk tujuan yang dimaksudkan, dan pemerintah telah gagal memenuhi permintaan untuk mengembalikan uang tersebut.

Pada Februari 2013, ketua pemilihan Zimbabwe, Simpson Mtambanengwe, mengundurkan diri karena sakit. Pengunduran dirinya terjadi beberapa bulan sebelum referendum konstitusi dan pemilihan umum.

Status politik Zimbabwe telah dipertanyakan oleh kudeta yang terjadi pada November 2017, mengakhiri 30 tahun masa jabatan presiden Mugabe. Emmerson Mnangagwa diangkat sebagai presiden setelah kudeta ini dan secara resmi terpilih dengan 50,8% suara dalam pemilihan umum Zimbabwe 2018, menghindari putaran kedua dan menjadikannya presiden ketiga Zimbabwe.

Pemerintah telah menerima komentar negatif di antara warganya karena selalu mematikan internet di masa lalu di tengah unjuk rasa seperti yang direncanakan pada 31 Juli 2020.