Jelaskan Politik dari Republik Tiongkok

Republik Tiongkok (RT) memiliki sistem politik demokrasi dengan bentuk pemerintahan Republik konstitusional parlementer kesatuan di bawah sistem semi-presidensial.

Ketika pemerintahan Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT) berpindah dari Tiongkok Daratan ke Pulau Formosa dan pulau sekitarnya karena kalah perang saudara, maka Chiang Kai Shek menerapkan sistem pemerintahan darurat dengan asas tunggal satu Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT). Keadaan darurat ini guna mempersiapkan diri dalam merebut kembali Daratan Tiongkok. Dalam situasi ini, terjadi pembatasan kegiatan pers politik dan pembungkaman kaum oposisi yang justru banyak berpengaruh di kalangan penduduk Pulau Formosa dan pulau sekitarnya. Keadaan ini berlaku sampai Chiang Kai Shek wafat.

Era Chiang Ching Kuo dan Lee Teng Hui

Pemerintahan kepresidenan digantikan oleh putranya Chiang Ching Kuo sampai dia wafat pada tahun 1980-an akhir. Pada masa ini kebebasan pers, politik dan mengemukakan pendapat dibuka secara perlahan-lahan. Meskipun masih terobsesi dengan upaya menguasai kembali Tiongkok daratan, Chiang Ching Kuo berusaha bersikap realistis dengan situasi yang ada. Dia tidak ingin mewarisi pemerintahan yang otoriter. Pada pemilu yang pertama, terpilihlah Lee Teng Hui yang juga dari kalangan Partai Nasionalis/Partai Kuomintang (KMT).

Pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, hubungan dengan Republik Rakyat Tiongkok mulai memanas. Selain itu ia menggalang dukungan dari kalangan internasional, juga memantapkan dukungan dari negara-negara yang masih menjalin dukungan dengan Republik Tiongkok yang saat itu berjumlah 30 negara. Namun kekalahan diplomatik diperoleh Republik Tiongkok ketika akhirnya Afrika Selatan akhirnya memindahkan hubungan diplomatiknya ke Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1997.