Jelaskan Ekonomi dari Nepal

Nepal adalah negara berkembang, yang menduduki peringkat ke-165 di dunia dalam PDB nominal per kapita dan ke-162 dalam PDB per kapita di PPP. Produk domestik bruto (PDB) Nepal untuk 2019 adalah $34,186 miliar. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 6,6% pada 2019, dan diperkirakan 2,89% pada 2021. Nepal telah menjadi anggota WTO sejak 23 April 2004.

Angkatan kerja Nepal yang berjumlah 16,8 juta pekerja adalah yang terbesar ke-37 di dunia. Sektor primer menyumbang 27,59% dari PDB, sektor sekunder 14,6%, dan sektor tersier 57,81%. Pengiriman valuta asing Nepal sebesar US$8,1 miliar pada tahun 2018, terbesar ke-19 di dunia dan merupakan 28,0% dari PDB, disumbangkan kepada ekonominya oleh jutaan pekerja terutama di India, Timur Tengah, dan Asia Timur, hampir mereka semua adalah buruh kasar. Produk pertanian utama termasuk sereal (barley, jagung, millet, padi dan gandum), biji minyak, kentang, kacang-kacangan, tebu, goni, tembakau, susu dan daging kerbau. Industri utama meliputi pariwisata, permadani, tekstil, rokok, semen, batu bata, serta penggilingan beras kecil, goni, gula, dan biji minyak. Perdagangan internasional Nepal berkembang pesat pada tahun 1951 dengan berdirinya demokrasi; liberalisasi dimulai pada tahun 1985 dan meningkat pesat setelah tahun 1990. Pada tahun fiskal 2016/17, perdagangan luar negeri Nepal berjumlah Rs 1,06 triliun, meningkat dua puluh tiga kali lipat dari Rs 45,6 miliar pada tahun 1990/91. Lebih dari 60% perdagangan Nepal adalah dengan India. Ekspor utama meliputi garmen siap pakai, karpet, kacang-kacangan, kerajinan tangan, kulit, jamu, dan produk kertas, yang merupakan 90% dari total. Impor utama meliputi berbagai barang jadi dan setengah jadi, bahan baku, mesin dan peralatan, pupuk kimia, peralatan listrik dan elektronik, produk minyak bumi, emas, dan pakaian siap pakai. Inflasi mencapai 4,5% pada 2019. Cadangan devisa mencapai US$9,5 miliar pada Juli 2019, setara dengan 7,8 bulan impor.

Selain memiliki geografi yang terkurung daratan dan terjal, sedikit sumber daya alam nyata dan infrastruktur yang buruk, pemerintahan pasca-1950 yang tidak efektif dan perang saudara yang berkepanjangan juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara. Penjeratan utang bahkan melibatkan anak-anak debitur telah menjadi masalah sosial yang terus-menerus di perbukitan barat dan Terai, dengan perkiraan 234.600 orang atau 0,82% dari populasi dianggap sebagai budak, oleh Indeks Perbudakan Global pada tahun 2016.

Pada tahun 2022, Nepal membatasi impor barang-barang non-esensial setelah cadangan devisanya turun. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pengeluaran pariwisata dan uang yang dikirim pulang oleh orang Nepal yang bekerja di luar negeri, yang pada gilirannya menurunkan cadangan devisa negara.