Jabarkan Blora sebagai kabupaten dari Kabupaten Blora

Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi Pemerintahan Pusat Kerajaan, hal ini karena Blora terkenal dengan hutan jatinya.

Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Sura tahun Alib 1675, atau tanggal 11 Desember 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan Hari Jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertamanya adalah Wilatikta.

Perjuangan rakyat Blora menentang penjajahan

Perlawanan Rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu.

Pada tahun 1882, pajak kepala yang diterapkan oleh Pemerintah Penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah (petani). Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani, seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang dua tahun kemudian seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh Samin Surosentiko.

Gerakan Samin sebagai gerakan petani anti kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal bersenjata.

Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah Belanda antara lain:

Berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora

Perubahan pola pemakaian tanah komunal

Pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk

Indikator-indikator ini mempunyai hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai corak millinarisme, yaitu gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur.