Jelaskan Politik dari Yordania

Yordania adalah negara kesatuan di bawah monarki konstitusional. Konstitusi Yordania, yang diadopsi pada tahun 1952 dan diubah beberapa kali sejak itu, adalah kerangka hukum yang mengatur monarki, pemerintah, legislatif bikameral, dan yudikatif. Raja mempertahankan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang luas dari pemerintah dan parlemen. Raja menjalankan kekuasaannya melalui pemerintahan yang dia tunjuk untuk masa jabatan empat tahun, yang bertanggung jawab di hadapan parlemen yang terdiri dari dua kamar: Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Peradilan independen menurut konstitusi, tetapi dalam praktiknya seringkali kurang independen.

Raja adalah kepala negara dan panglima angkatan bersenjata. Dia dapat menyatakan perang dan perdamaian, meratifikasi undang-undang dan perjanjian, mengadakan dan menutup sesi legislatif, menyerukan dan menunda pemilu, memberhentikan pemerintah dan membubarkan parlemen. Pemerintah yang ditunjuk juga dapat diberhentikan melalui mosi mayoritas tidak percaya oleh DPR terpilih. Setelah undang-undang diusulkan oleh pemerintah, harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat kemudian Senat, dan menjadi undang-undang setelah diratifikasi oleh raja. Veto kerajaan atas undang-undang dapat dibatalkan dengan dua pertiga suara dalam sesi bersama kedua majelis. Parlemen juga memiliki hak interpelasi.

65 anggota Senat atas ditunjuk langsung oleh raja, konstitusi mengamanatkan bahwa mereka adalah politisi senior, hakim dan jenderal yang sebelumnya bertugas di pemerintahan atau di Dewan Perwakilan Rakyat. 130 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui perwakilan proporsional daftar partai di 23 daerah pemilihan untuk masa jabatan 4 tahun. Kuota minimum di DPR untuk perempuan (15 kursi, meskipun mereka memenangkan 20 kursi pada pemilu 2016), Kristen (9 kursi) dan Sirkasia dan Chechnya (3 kursi).

Pengadilan dibagi menjadi tiga kategori: sipil, agama, dan khusus. Pengadilan sipil menangani masalah perdata dan pidana, termasuk kasus yang diajukan terhadap pemerintah. Pengadilan perdata meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi yang mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah administratif, dan Mahkamah Konstitusi yang dibentuk pada tahun 2012 untuk menyidangkan kasus-kasus mengenai konstitusionalitas undang-undang. Meskipun Islam adalah agama negara, konstitusi mempertahankan kebebasan beragama dan pribadi. Hukum agama hanya mencakup masalah status pribadi seperti perceraian dan warisan di pengadilan agama, dan sebagian didasarkan pada hukum Syariah Islam. Pengadilan khusus menangani kasus-kasus yang diajukan oleh perdata.

Raja saat ini, Abdullah II, naik tahta pada Februari 1999 setelah kematian ayahnya, Raja Hussein. Abdullah menegaskan kembali komitmen Yordania terhadap perjanjian damai dengan Israel dan hubungannya dengan Amerika Serikat. Dia memfokuskan kembali agenda pemerintah pada reformasi ekonomi, selama tahun pertamanya. Putra sulung Raja Abdullah, Pangeran Hussein, adalah Putra Mahkota Yordania saat ini. Perdana menteri saat ini adalah Bisher Al-Khasawneh yang menerima posisinya pada 12 Oktober 2020. Abdullah telah mengumumkan niatnya untuk mengubah Yordania menjadi sistem parlementer, di mana blok terbesar di parlemen membentuk pemerintahan. Namun, keterbelakangan partai politik di negara di mana identitas kesukuan masih kuat, telah menghambat langkah-langkah tersebut. Yordania memiliki sekitar 50 partai politik yang mewakili ideologi nasionalis, kiri, Islamis, dan liberal. Partai politik memperebutkan seperlima kursi dalam pemilu 2016, sisanya milik politisi independen.

Menurut Freedom House, Yordania diberi peringkat sebagai "Tidak Bebas" dalam laporan Freedom in the World 2022. Yordania menduduki peringkat ke-94 secara global dalam Indeks Kebebasan Manusia Cato Institute pada tahun 2021, dan peringkat ke-58 dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2021.