Gw mau tau Sejarah dari Kabupaten Bogor

Perjalanan sejarah Kabupaten Bogor memiliki keterkaitan yang erat dengan zaman kerajaan yang pernah memerintah di wilayah tersebut. Pada 4 abad sebelumnya, Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang mengawali zaman Kerajaan Pajajaran, raja tersebut terkenal dengan ajaran dari leluhur yang dijunjung tinggi yang mengejar kesejahteraan. Sejak saat itu secara berturut-turut tercatat dalam sejarah adanya kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah tersebut, yaitu:

Kerajaan Tarumanagara, diperintah oleh 12 orang raja. Berkuasa sejak tahun 358 sampai dengan tahun 669.

Kerajaan Galuh, diperintah oleh 14 raja. Berkuasa sejak 516 hingga tahun 852.

Kerajaan Sunda, diperintah oleh 28 raja. Bertahta sejak tahun 669 sampai dengan tahun 1333.

Kerajaan Kawali, diperintah oleh 6 orang raja. Berkuasa sejak tahun 1333 hingga 1482.

Kerajaan Pajajaran, berkuasa sejak tahun 1482 hingga tahun 1579. Pelantikan raja yang terkenal sebagai Sri Baduga Maharaja, menjadi satu perhatian khusus. Pada waktu itu terkenal dengan Upacara Kuwedabhakti, dilangsungkan tanggal 3 Juni 1482. Tanggal itulah kiranya yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.

Pada tahun 1745, cikal bakal masyarakat Bogor semula berasal dari 9 kelompok pemukiman dengan 3 gabungan kelompok besar antara lain Buitenzorg (wilayah tengah), Jonggol (wilayah timur dan utara) dan Jasinga (wilayah barat) yang digabungkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Baron van Inhof menjadi inti kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor.

Pada waktu itu, Bupati Demang Wartawangsa berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan rakyat yang berbasis pertanian dengan menggali terusan dari Sungai Ciliwung ke Cimahpar dan dari Nanggewer sampai ke Kalimulya.

Terdapat berbagai pendapat tentang lahirnya nama Bogor itu sendiri. Salah satu pendapat menyatakan bahwa nama Bogor berasal dari bahasa Arab yaitu Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi di Kebun Raya Bogor. Pendapat lainnya menyebutkan bahwa nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau. Pendapat di atas memiliki dasar dan alasan tersendiri diyakini kebenarannya oleh setiap ahlinya.

Namun berdasarkan catatan sejarah, pada tanggal 7 April 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen dan tertulis Hoofd van de Negorij Bogor, yang berarti Kepala Kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri yang mulai dibangun pada tahun 1817.

Pada tahun 1908 Kabupaten Bogor memiliki 5 kawedanan yang dipimpin oleh seorang demang, yaitu (Buitenzorg, Jonggol, Cibinong, Parung, dan Leuwiliang). Kemudian untuk memudahkan tugas distrik dibentuklah sejumlah onderdistrik yang dikepalai oleh asisten demang. Pemberitaan dari koran Het Vaderland dan Nieuws van den Daag voor Nederlandsch-Indië, pada November 1930, menyebutkan bahwa Rumpin dan Ciomas, pada mulanya adalah tanah partikelir. Pemerintah Belanda kemudian membeli tanah di Ciomas, Rumpin, dan Citayam supaya dapat mengurus administrasi dan birokrasi pemerintahan daerah di tiga tanah yang status kepemilikannya sudah berganti tersebut.

Pasca Proklamasi, tepatnya pada era Republik Indonesia Serikat atau RIS, Kabupaten Bogor masuk dalam wilayah Negara Pasundan, kemudian keluar SK Wali Negeri Pasundan Nomor 12 yang menyatakan bahwa Kabupaten Bogor, kembali dibentuk 7 Kawedanan yaitu:

Kawedanan Buitenzorg (mencakup Ciomas, Semplak, Kedunghalang, Ciawi, Cisarua, Cigombong, dan Cijeruk; serta seluruh wilayah Kota Bogor saat ini)

Kawedanan Cibinong (mencakup Cibinong, Bojonggede, Tajurhalang, Sukaraja, Citeureup, Babakan Madang dan sebagian wilayah Kota Depok saat ini)

Kawedanan Parung (mencakup Parung, Gunungsindur, Kemang, Rumpin, Ciseeng, dan sebagian wilayah Kota Depok saat ini)

Kawedanan Jonggol (mencakup Jonggol, Gunung Putri, Cileungsi, Cariu, Tanjungsari dan sebagian wilayah Kota Depok dan sebagian wilayah selatan Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi)

Kawedanan Leuwiliang (mencakup Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea, Pamijahan, dan Dramaga)

Kawedanan Jasinga (mencakup Jasinga, Sukajaya, Tenjo, Nanggung, dan Cigudeg).

Pada tahun 1950-an seiring dengan kebijakan restrukturisasi otonomi daerah, khususnya berkaitan dengan organisasi dan kewilayahan membuat Kabupaten Bogor kehilangan banyak wilayahnya. Di antara beberapa Kawedanan di Kabupaten Bogor, yang paling kehilangan banyak wilayahnya adalah Kawedanan Jonggol, seperti Kecamatan Cibarusah, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Setu dan Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna) dilimpahkan kepada Kabupaten Bekasi; Desa Batulawang dilimpahkan kepada Kabupaten Cianjur; dan Kecamatan Pangkalan serta Kecamatan Tegalwaru dilimpahkan kepada Kabupaten Karawang.

Pada tahun 1975, Pemerintah Pusat menginstruksikan bahwa Kabupaten Bogor harus memiliki Pusat Pemerintahan di wilayah Kabupaten sendiri. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengadakan penelitian di beberapa wilayah Kabupaten Bogor untuk dijadikan calon ibu kota sekaligus berperan sebagai pusat pemerintahan. Alternatif lokasi yang akan dipilih diantaranya adalah wilayah Kecamatan Ciawi, Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Parung, Kecamatan Semplak dan Kecamatan Cibinong.

Hasil penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan sebagai calon ibu kota adalah Desa Rancamaya (saat ini menjadi bagian Kota Bogor). Akan tetapi Pemerintah Pusat menilai bahwa Rancamaya masih relatif dekat letaknya dengan Pusat Pemerintahan Kota Bogor dan dikhawatirkan akan masuk ke dalam rencana perluasan dan pengembangan wilayah Kota Bogor.

Setelah mempertimbangkan rencana pembentukan Kota Administratif Depok dan Kabupaten Jonggol yang sudah menjadi bahasan Menteri Dalam Negeri Amir Machmud bersama Gubernur Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor mengambil salah satu alternatif wilayah, yaitu Kemang. Saat itu, Kemang menjadi bagian Kecamatan Semplak yang akan menjadi titik paling tengah bagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bogor apabila Kota Administratif Depok terbentuk dan Kabupaten Jonggol dimekarkan dari Kabupaten Bogor.

Dalam sidang Pleno DPRD Kabupaten Bogor tahun 1980, Desa Kemang batal ditetapkan menjadi calon ibu kota Kabupaten Bogor karena ketersediaan lahan milik pemerintah kabupaten masih sangat sedikit, infrastruktur yang minim,  hingga wacana pembentukan Kabupaten Jonggol yang dianggap masih mentah. Akhirnya ditetapkan bahwa calon ibu kota Kabupaten Bogor terletak di Desa Tengah (Sekarang Kelurahan Tengah), Kecamatan Cibinong.

Penetapan calon ibu kota ini diusulkan kembali ke pemerintah Pusat dan mendapat persetujuan serta dikukuhkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, yang menegaskan bahwa ibu kota Pusat Pemerintahan Kabupaten Bogor berkedudukan di Desa Tengah, Kecamatan Cibinong. Sejak saat itu, dimulailah rencana persiapan pembangunan Pusat Pemerintahan ibu kota Kabupaten Bogor dan pada tanggal 5 Oktober 1985 dilaksanakan peletakan batu pertama oleh Bupati Kabupaten Bogor saat itu.

Wilayah Kabupaten Bogor yang luas ditambah cepatnya pertumbuhan penduduk akibat lokasi geografis Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta, muncul beberapa wacana terkait pemekaran berbasis pengembangan wilayah. Pada tahun 1978, Menteri Dalam Negeri Amir Machmud mengusulkan pembentukan Kota Administratif Depok yang mencakup Kecamatan Depok serta kecamatan lainnya yang berbatasan dengan DKI Jakarta khususnya yang terdampak pembangunan Perumnas di wilayah tersebut. Rencananya Kota Administratif Depok akan dijadikan kawasan pemukiman yang tertata bagi para pekerja di DKI Jakarta.

Pada dekade 1980 bukan hanya bergulir usulan pembentukan Kota Administratif Depok. Gubernur Jawa Barat, Aang Kunaefi juga mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud pembentukan wilayah di bekas Kawedanan Jonggol yang sebagian telah dilimpahkan ke kabupaten lain untuk dipersatukan sebagai Daerah Tingkat II Kabupaten. Wilayah eks Kawedanan Jonggol dan sekitarnya dianggap layak menjadi kabupaten, karena wilayahnya cukup luas, memiliki kekayaan alam yang melimpah, serta berpotensi sebagai kawasan pemukiman baru, industri, dan pariwisata.

Wilayah yang diusulkan sebagai bagian dari pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Jonggol dahulunya merupakan bekas wilayah dari Kawedanan Jonggol antara lain, daerah Kecamatan Jonggol, Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cileungsi dan Kawasan Cibubur (yaitu Desa Harjamukti dan Desa Leuwinanggung), juga wilayah bekas Kawedanan Jonggol yang telah dilimpahkan kepada daerah lain, seperti Kabupaten Bekasi yaitu Kecamatan Cibarusah serta Desa Kranggan (Sekarang Kecamatan Jatisampurna); dan dari Kabupaten Karawang yaitu Kecamatan Pangkalan serta Kecamatan Tegalwaru.

Pada tahun 1981 akhirnya Kecamatan Depok ditingkatkan statusnya dari Kecamatan menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1981 yang mencakup Kecamatan Beji dan Kecamatan Pancoran Mas serta pemekaran dari Kecamatan Gunung Putri yaitu Kecamatan Cimanggis. Kota Administratif Depok dipimpin oleh Wali kota Administrasi. Sementara itu, gagasan pembentukan Kabupaten Jonggol tidak terlaksana.

Pada tahun 1994, Presiden Soeharto tertarik menjadikan salah satu wilayah Kabupaten Bogor yaitu Kecamatan Jonggol (kala itu termasuk Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari dan Karang Tengah) sebagai lokasi ibu kota negara baru pengganti DKI Jakarta, karena Jonggol terletak hanya 40 km di sebelah tenggara Jakarta.

Pasca reformasi seiring dengan kebijakan penghapusan daerah otonom Kota Administratif di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 meningkatkan status Depok menjadi Kotamadya, dengan demikian Depok resmi berpisah dengan Kabupaten Bogor dan menjalankan otonominya sendiri. Sementara, rencana dan persiapan pemindahan ibu kota negara ke Jonggol tenggelam seiring dengan lengsernya Presiden Soeharto tahun 1998.