Jelaskan Politik dari Amsterdam

Seperti semua kotamadya di Belanda, Amsterdam diatur oleh dewan kotamadya yang dipilih secara langsung oleh dewan eksekutif kotamadya, dan walikota  (burgemeester) yang ditunjuk oleh pemerintah. Walikota adalah anggota dewan eksekutif kota, tetapi juga memiliki tanggung jawab individu dalam menjaga ketertiban umum. Pada 27 Juni 2018, Femke Halsema (mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk HijauKiri (GroenLinks) dari tahun 1998 hingga 2011) diangkat sebagai wanita pertama yang menjadi Walikota Amsterdam oleh Komisaris Raja untuk Holland Utara untuk masa jabatan enam tahun setelah dinominasikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Belanda. Dewan kota Amsterdam dan mulai menjalani masa jabatan enam tahun pada 12 Juli 2018.

Di sebelah Walikota, dewan eksekutif kota terdiri dari delapan anggota dewan ('alderpersons') yang ditunjuk oleh dewan kota: tiga anggota GL, dua anggota D66, dua anggota PvdA dan satu anggota SP.

Tidak seperti kebanyakan kotamadya Belanda lainnya, Amsterdam dibagi menjadi delapan borough, yang disebut stadsdelen atau 'distrik', sebuah sistem yang diterapkan secara bertahap pada 1980-an untuk meningkatkan pemerintahan lokal. Borough bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang sebelumnya dijalankan oleh pusat kota. Pada 2010, jumlah borough Amsterdam mencapai lima belas. Empat belas dari mereka memiliki dewan distrik mereka sendiri (deelraad), dipilih melalui pemungutan suara. Kelima belas, Westpoort, meliputi pelabuhan Amsterdam dan memiliki sangat sedikit penduduk. Karena itu, itu diatur oleh dewan kota pusat.