Jelaskan Hubungan luar negeri dari Prancis

Prancis adalah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menjabat sebagai salah satu anggota permanen Dewan Keamanan PBB dengan hak veto. Juga anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Sekretariat Komunitas Pasifik (SPC) dan Komisi Samudera Hindia (COI). Negara ini adalah anggota terkait Asosiasi Negara Karibia (ACS) dan anggota utama Organisasi Francophone Internasional (OIF) dari lima puluh satu negara penutur bahasa Prancis. Memiliki kantor pusat OECD, UNESCO, Interpol, Alliance Base dan International Bureau for Weights and Measures. Tahun 1953 Prancis menerima permintaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membuat lambang yang dapat mewakilinya secara internasional. Kemudian lambang Prancis digunakan dan dipakai pada paspor.

Kebijakan luar negeri Prancis telah dibentuk oleh keanggotaan Uni Eropa, yang merupakan anggota pendiri. Tahun 1960-an, Prancis berusaha mengeluarkan Britania Raya dari organisasi itu, karena hanya diperuntukkan bagi benua Eropa. Sejak 1990-an, Prancis telah membuat hubungan dekat dengan Jerman bersatu untuk menjadi penggerak paling berpengaruh di UE, tetapi menyaingi Britania dan membatasi pengaruh negara-negara Eropa Timur. Prancis adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, tetapi di bawah Presiden de Gaulle, Prancis mengeluarkan diri dari komando militer bersama untuk menghindari dominasi kebijakan luar negeri dan keamanannya oleh pengaruh politik dan militer AS. Pada awal 1990-an, negara ini menerima banyak kritik dari negera lain untuk ujicoba nuklir bawah tanahnya di Polinesia Prancis. Prancis menentang keras Invasi ke Irak 2003, mengancam hubungan bilateral dengan AS dan Britania. Prancis mempertahankan pengaruh politik dan ekonomi yang kuat di bekas koloni Afrikanya dan mengirim bantuan ekonomi dan tentara untuk misi penjaga perdamaian di Pantai Gading dan Chad.