Jelaskan Penaklukan Belanda dari Hindia Belanda

Sejak kedatangan kapal-kapal Belanda yang pertama pada akhir abad ke-16, hingga deklarasi kemerdekaan pada tahun 1945, kontrol Belanda atas kepulauan Indonesia tergolong lemah. Meskipun Jawa didominasi oleh Belanda, banyak daerah yang tetap independen dan berdiri sendiri selama periode ini, termasuk Aceh, Bali, Lombok dan Kalimantan. Ada banyak perang dan gangguan di seluruh wilayah nusantara karena berbagai kelompok pribumi menolak upaya untuk membangun hegemoni Belanda, yang melemahkan kontrol Belanda dan mengikat pasukan militernya. Perompakan tetap menjadi masalah hingga pertengahan abad ke-19. Akhirnya pada awal abad ke-20, dominasi Belanda diperluas di seluruh area yang nantinya akan menjadi wilayah Indonesia modern.

Pada tahun 1806, dengan Belanda di bawah dominasi Kekaisaran Prancis, Kaisar Napoleon I menunjuk saudaranya Louis Bonaparte untuk menduduki takhta Belanda, yang menyebabkan penobatan Marsekal Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808. Pada tahun 1811, Daendels digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens, tetapi tidak lama setelah kedatangannya, pasukan Inggris menduduki beberapa pelabuhan Hindia Belanda termasuk Jawa, dan Thomas Stamford Raffles menjadi Wakil Gubernur. Setelah kekalahan Napoleon pada Pertempuran Waterloo tahun 1815 dan Kongres Wina, kontrol Belanda atas wilayah ini dipulihkan pada tahun 1816. Di bawah Perjanjian Inggris-Belanda 1824, Belanda mengamankan permukiman Inggris seperti Bengkulu di Sumatra, sebagai imbalan untuk menyerahkan kendali atas daerah jajahan mereka di Melaka, Semenanjung Malaya (Malaya) dan India Belanda. Perbatasan antara bekas daerah jajahan milik Inggris dan Belanda pada hari ini merupakan batas modern antara Malaysia dan Indonesia.

Sejak berdirinya VOC pada abad ke-17, perluasan wilayah Belanda telah menjadi masalah bisnis. Gubernur Jenderal Graaf van den Bosch (1830–1835) menegaskan profitabilitas sebagai fondasi kebijakan resmi, membatasi perhatiannya hanya untuk Pulau Jawa, Sumatra dan Bangka. Namun, sejak sekitar tahun 1840, ekspansi nasional Belanda membuat mereka mengobarkan serangkaian perang untuk memperbesar dan mengkonsolidasikan daerah jajahan mereka di pulau-pulau terluar. Motivasi mereka termasuk: perlindungan daerah yang sudah dimiliki; intervensi pejabat Belanda yang ambisius untuk kehormatan atau promosi jabatan; dan untuk membangun klaim Belanda di seluruh wilayah nusantara dalam rangka mencegah intervensi dari kekuatan Barat lainnya selama era upaya kolonialisme bangsa Eropa. Karena eksploitasi sumber daya Indonesia meluas di luar Jawa, sebagian besar pulau terluar berada di bawah kendali atau pengaruh langsung pemerintah Belanda.

Belanda menaklukkan wilayah Minangkabau di Sumatra dalam Perang Padri (1821–1838), dan Perang Jawa (1825–1830) juga mengakhiri perlawanan masyarakat Jawa yang signifikan. Perang Banjarmasin (1859–1863) di tenggara pulau Kalimantan berakhir dengan kekalahan Sultan. Setelah ekspedisi yang gagal untuk menaklukkan Bali pada tahun 1846 dan 1848, peperangan tahun 1849 membawa wilayah Bali bagian utara berada di bawah kendali Belanda. Ekspedisi militer yang paling berkepanjangan adalah Perang Aceh, di mana invasi Belanda pada tahun 1873 dihadapi dengan perlawanan gerilya kaum pribumi dan berakhir dengan menyerahnya Aceh pada tahun 1912. Gangguan terus terjadi di Pulau Jawa dan Sumatra selama sisa abad ke-19. Namun, Pulau Lombok berada di bawah kendali Belanda pada tahun 1894, dan perlawanan suku Batak di Sumatra Utara ditaklukan pada tahun 1895. Menjelang akhir abad ke-19, keseimbangan kekuatan militer bergeser ke arah negara Belanda dengan industri yang sedang berkembang melawan negara pribumi Indonesia dengan pra-industrinya, dan kesenjangan teknologi semakin melebar. Para pemimpin militer dan politikus Belanda percaya bahwa mereka memiliki kewajiban moral untuk membebaskan penduduk asli Indonesia dari para penguasa pribumi yang dianggap menindas, terbelakang, atau tidak menghormati hukum internasional.

Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintah kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 hingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Sulawesi barat daya dan tengah diduduki pada tahun 1905 hingga 1906, Pulau Bali ditaklukkan dengan kampanye militer pada tahun 1906 dan 1908, begitu pula kerajaan-kerajaan lain yang tersisa di Maluku, Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Para penguasa lain termasuk Sultan Tidore di Maluku, Pontianak (Kalimantan), dan Palembang di Sumatra, meminta perlindungan Belanda dari kerajaan-kerajaan tetangga sehingga membuat mereka menghindari penaklukan militer oleh Belanda dan mampu menegosiasikan kondisi yang lebih baik di bawah pemerintahan kolonial. Semenanjung Kepala Burung (Nugini Barat), sudah berada di bawah pemerintahan Belanda pada tahun 1920. Wilayah terakhir ini di kemudian hari akan menjadi wilayah Republik Indonesia.

Sistem Budidaya dan Tata Cara Kuli

Karena biaya moneter yang tinggi dari beberapa penaklukan Belanda pada abad ke-19, Sistem Tanam Paksa ("Cultuurstelsel") diterapkan pada tahun 1830. Di bawah sistem ini ditetapkan bahwa petani Indonesia harus menggunakan 20% lahan pertanian mereka untuk penanaman uang tunai.  tanaman ekspor seperti nila, kopi dan gula.[36]  Melalui sistem ini banyak keuntungan yang diperoleh;  laba bersih perbendaharaan Belanda diperkirakan sekitar 4% dari PDB Belanda pada saat itu dan sekitar 50% dari total pendapatan negara.

Sistem tersebut terbukti membawa malapetaka bagi penduduk setempat;  pada puncaknya, lebih dari 1 juta petani bekerja di bawah Cultuurstelsel dan insentif ekstrim untuk mendapatkan keuntungan menghasilkan penyalahgunaan yang meluas.Petani sering dipaksa untuk menggunakan lebih dari 20% tanah pertanian mereka, atau tanah yang paling subur, untuk bercocok tanam tanaman komersial.[37]Sistem tersebut menyebabkan peningkatan kelaparan dan penyakit di kalangan petani Jawa pada tahun 1840-an.[19]Menurut sebuah perkiraan, angka kematian meningkat sebanyak 30% selama periode ini.[37]  Karena kritik yang meluas terhadap sistem tersebut,sistem ini dihapuskan pada tahun 1870. Menurut sebuah penelitian,angka kematian di Jawa akan menjadi 10–20% lebih tinggi pada akhir tahun 1870-an jika sistem Tanam Paksa tidak dihapuskan.[37]Pengenalan truk,kereta api, sistem telegraf, dan sistem distribusi yang lebih terkoordinasi semuanya berkontribusi pada penghapusan kelaparan di Jawa yang secara historis biasa terjadi.Jawa mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat selama abad ke-19 dan tidak ada kelaparan yang signifikan di Jawa setelah tahun 1840-an.[38]

Sumber keuntungan lainnya adalah apa yang disebut kuli, sebutan untuk buruh kontrak berupah rendah.  Setelah penghapusan Sistem Tanam Paksa pada tahun 1870, ekonomi beralih ke perusahaan swasta seperti Perusahaan Deli, yang didirikan di Sumatera pada tahun 1869. Perkebunan skala besar dibangun untuk menanam tanaman komersial dan suku Jawa, Cina, Melayu, Batak, dan India.  orang dikirim ke perkebunan di Sumatera dan Jawa untuk melakukan kerja kasar.  Diperkirakan lebih dari 500.000 kuli diangkut ke Sumatera selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.[39]  Tingkat kematian yang tepat di antara buruh kuli tidak diketahui karena catatan yang langka atau tidak dapat diandalkan tetapi diperkirakan mencapai 25%.[40]

Meskipun kuli sering kali adalah buruh bayaran yang bekerja atas kehendak bebas, dalam praktiknya keadaan mereka sering melibatkan kerja paksa dan lebih mirip perbudakan.  Mereka sering disesatkan saat menandatangani kontrak kerja atau bahkan dipaksa menandatangani kontrak.  Yang lainnya diculik atau dipaksa bekerja karena hutang.  Tata Cara Kuli ("Koelieordonnanties") tahun 1880, yang mengizinkan pemilik perkebunan untuk bertindak sebagai hakim, juri, dan algojo mengakibatkan kekejaman yang meluas.  Itu termasuk sanksi pidana yang memungkinkan pemilik untuk secara fisik menghukum kuli mereka sesuai keinginan mereka.  Hukuman yang digunakan terhadap kuli adalah cambukan atau pemukulan, setelah itu ditambahkan garam ke dalam luka untuk menambah penderitaan.  Hukuman lain yang digunakan adalah disetrum, disalib dan digantung pada jari kaki atau ibu jari kuli sampai putus.  Perawatan medis untuk kuli jarang dan sering ditujukan untuk menyembuhkan kuli yang dihukum agar mereka dapat kembali bekerja atau disiksa lebih lama lagi.  Pemerkosaan kuli perempuan dewasa serta anak-anak mereka juga sering terjadi.[41]

Sistem kuli dikritik habis-habisan, terutama setelah tahun 1900 dengan munculnya apa yang disebut "Politik Etis".  Sebuah pamflet kritis bernama "De miljoenen uit Deli" diterbitkan oleh J. van den Brand.  Dokumen tersebut menggambarkan pelanggaran yang dilakukan terhadap kuli termasuk penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap seorang kuli perempuan berusia 15 tahun yang menolak ajakan seksual seorang pengawas perkebunan Belanda.  Sanksi pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1931 dan Ordonansi Kuli berakhir pada awal tahun 1940-an.[42][43]