Jelaskan Politik dari Malawi

Malawi adalah republik presidensial kesatuan di bawah kepemimpinan Presiden Lazarus Chakwera. Konstitusi saat ini diberlakukan pada 18 Mei 1995. Cabang-cabang pemerintahan terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif. Eksekutif termasuk Presiden yang merupakan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, Wakil Presiden pertama dan kedua dan Kabinet Malawi. Presiden dan Wakil Presiden dipilih bersama setiap lima tahun. Wakil Presiden kedua dapat diangkat oleh Presiden jika diperlukan, meskipun harus dari partai yang berbeda. Anggota Kabinet Malawi ditunjuk oleh Presiden dan dapat berasal dari dalam atau luar badan legislatif.

Cabang legislatif terdiri dari Majelis Nasional unikameral dengan 193 anggota yang dipilih setiap lima tahun, dan meskipun konstitusi Malawi menyediakan Senat dengan 80 kursi, dalam praktiknya tidak ada satu pun Senat. Jika dibentuk, Senat akan memberikan perwakilan bagi para pemimpin tradisional dan berbagai distrik geografis, serta kelompok minat khusus termasuk penyandang cacat, pemuda, dan perempuan. Partai Kongres Malawi adalah partai yang berkuasa bersama dengan beberapa partai lain di Aliansi Tonse yang dipimpin oleh Lazarus Chakwera, sedangkan Partai Progresif Demokratik adalah partai oposisi utama. Hak pilih bersifat universal pada usia 18 tahun, dan anggaran pemerintah pusat untuk 2021/2022 adalah $2,4 miliar dari $2,8 miliar untuk tahun keuangan 2020/2021.

Cabang peradilan independen didasarkan pada model Inggris dan terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dibagi menjadi tiga bagian (umum, konstitusional, dan komersial), Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Magistrates, yang terakhir dibagi menjadi lima kelas dan termasuk Pengadilan Peradilan Anak. Sistem peradilan telah diubah beberapa kali sejak Malawi merdeka pada tahun 1964. Pengadilan konvensional dan pengadilan tradisional telah digunakan dalam berbagai kombinasi, dengan berbagai tingkat keberhasilan dan korupsi.