Jelaskan Era kolonial (1906–1980) dari Vanuatu

Karena kepentingan Prancis dan Inggris di pulau-pulau Vanuatu, mereka berlomba-lomba untuk mencaplok wilayah tersebut sehingga banyaknya pelanggaran hukum yang mereka lakukan. Konvensi 16 Oktober 1887 membentuk komisi angkatan laut bersama untuk tujuan tunggal melindungi warga negara Prancis dan Inggris, dengan  hukum yang tidak mempedulikanb urusan internal penduduk asli. Permusuhan antara pendatang dan Vanuatu adalah hal biasa, seringkali disebabkan oleh  perselisihan atas pembelian tanah yang tidak menguntungkan. Ada tekanan dari orang Prancis di Kaledonia Baru untuk mencaplok pulau-pulau itu, meskipun Inggris tidak mau melepaskan pengaruh mereka sepenuhnya.

Akibatnya, pada tahun 1906 Prancis dan Inggris setuju untuk mengelola pulau-pulau tersebut bersama-sama; yang disebut dengan Kondominium Anglo-Prancis. Ini adalah bentuk pemerintahan yang unik, dengan dua sistem pemerintahan, hukum, peradilan dan keuangan yang terpisah disatukan hanya dalam Pengadilan Bersama (lemah dan tidak efektif). Namun pengambilalihan dan eksploitasi lahan pekerja orang-orang Vanuatu terus berlanjut dengan pesat. Kedua tindakan ini terus diberlakukan pada lahan perkebunan milik pekerja orang-orang Vanuatu. Dalam upaya untuk menghindari pelanggaran yang buruk, dan dengan dukungan para misionaris, otoritas Kondominium diperpanjang melalui Protokol Anglo-Prancis tahun 1914, meskipun ini tidak diratifikasi secara resmi sampai tahun 1922. Pelanggaran perburuhan terus berlanjut dan orang-orang Vanuatu  dilarang memperoleh kewarganegaraan dari salah satu kekuatan, karena secara resmi tidak memiliki kewarganegaraan. Pemerintah Kondominium yang kekurangan dana terbukti tidak berfungsi dengan baik, adanya duplikasi administrasi membuat pemerintahan yang efektif menjadi sulit dan memakan waktu. Sedangkan untuk pendidikan, perawatan kesehatan, dan pelayanan lainnya diserahkan kepada para misionaris.

Selama 1920–1930-an, pekerja kontrak dari Vietnam (saat itu bagian dari Indochina Prancis) datang untuk bekerja di perkebunan di Hebrides Baru. Pada tahun 1929 ada sekitar 6.000 orang Vietnam di New Hebrides. Ada beberapa kerusuhan sosial dan politik di antara mereka pada tahun 1940-an karena kondisi kerja yang buruk dan efek sosial dari pasukan Sekutu, yang umumnya lebih bersimpati pada penderitaan mereka daripada pemilik perkebunan. Sebagian besar orang Vietnam dipulangkan pada tahun 1946 dan 1963, meskipun komunitas kecil Vietnam tetap berada di Vanuatu hari ini.

Perang Dunia Kedua membawa perubahan besar ke kepulauan ini. Jatuhnya Prancis ke tangan Nazi Jerman pada tahun 1940 menjadikan  Inggris memperoleh otoritas yang lebih besar di pulau-pulau tersebut. Militer Australia menempatkan pasukan berkekuatan 2.000 orang di Malakula dalam upaya untuk melindungi Australia dari kemungkinan invasi Jepang. Setelah serangan Jepang di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941, Amerika Serikat bergabung dalam perang di pihak Sekutu. Jepang segera menyebar ke seluruh Melanesia dan menguasai sebagian besar wilayah yang sekarang disebut Papua Nugini dan Kepulauan Solomon pada April 1942,  dan menjadikan Hebrides Baru di garis depan untuk kemajuan lebih lanjut. Untuk mencegahnya, mulai Mei 1942 tentara AS ditempatkan di pulau-pulau itu, di mana mereka membangun landasan terbang, jalan raya, pangkalan militer di Efate dan Espiritu Santo, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Pada puncak perang, sekitar 50.000 orang Amerika ditempatkan di dua pangkalan militer, melebihi jumlah penduduk asli sekitar 40.000, dengan ribuan tentara Sekutu melewati pulau-pulau di beberapa titik. Pasukan Vanuatu kecil yang terdiri dari sekitar 200 orang (Angkatan Pertahanan Hebrides Baru) dibentuk untuk mendukung Amerika, dan ribuan lainnya terlibat dalam pekerjaan konstruksi dan pemeliharaan sebagai bagian dari Korps Buruh Vanuatu. Kehadiran Amerika secara efektif mengesampingkan otoritas Anglo-Prancis yang masih ada dengan sikap Amerika yang lebih toleran dan ramah terhadap orang-orang Vanuatu. Kebiasaan informal, kekayaan relatif, dan kehadiran pasukan Afrika-Amerika yang bertugas dengan hormat. Kesetaraan (meskipun dalam kekuatan yang terpisah) secara serius merusak etos yang mendasari superioritas kolonial.

Dengan keberhasilan pendudukan kembali Kepulauan Solomon pada tahun 1943, Hebrida Baru kehilangan kepentingan strategis mereka, dan Amerika menarik diri pada tahun 1945, menjual banyak peralatan mereka dengan harga murah dan membuang sisanya ke laut. Penarikan Amerika yang cepat menyebabkan pertumbuhan 'Kultus kargo', terutama John Frum, di mana orang-orang Vanuatu berharap mereka kembali ke nilai-nilai tradisional dan peninggalan 'kargo' (yaitu sejumlah besar peralatan orang Amerika) akan diberikan kepada mereka. Sementara itu, pemerintah Kondominium kembali, meskipun kekurangan staf dan kekurangan dana, mereka berjuang untuk menegaskan kembali otoritasnya.