Jelaskan Pemerintah dari Estonia

Pemerintah () atau cabang eksekutif Estonia dibentuk oleh Perdana Menteri Estonia, dicalonkan oleh presiden, dan disetujui oleh parlemen. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif berdasarkan Konstitusi Estonia dan perundang-undangan Republik Estonia dan terdiri dari 12 menteri, termasuk perdana menteri. Perdana menteri juga berhak mengangkat menteri lainnya, di mana menteri tersebut akan mengurusi tugas tertentu, dan ada juga menteri yang tidak memiliki kementerian, menjadi menteri tanpa portofolio, yang pada saat ini hanya Menteri Daerah.

Perdana menteri berhak mengangkat paling banyak tiga menteri, karena batasan jumlah menteri di dalam satu pemerintahan adalah 15. Pemerintah ini juga disebut sebagai kabinet. Kabinet memikul tanggung jawab kebijakan dalam dan luar negeri, yang ditentukan oleh parlemen; kabinet mengarahkan dan mengkoordinasi tugas lembaga-lembaga pemerintahan dan memikul segala pertanggung jawaban terhadap apapun yang wujud dalam kewenangan kekuasaan eksekutif. Pemerintah, dikepalai oleh Perdana Menteri, dengan demikian mewakili kepemimpinan politik negara ini dan membuat keputusan atas nama seluruh dewan eksekutif.

Estonia menganut pembangunan negara dan pemerintahan elektronik. Sejak tahun 2000, Pemerintah Estonia tidak lagi menggunakan kertas dalam rapat kabinet, sebagai gantinya digunakanlah jejaring dokumentasi elektronik melalui Internet. Hasilnya, kompetisi proyek Komisi Eropa untuk mengirimkan dokumentasi elektronik sektor publik, di mana pertukaran dokumen elektronik telah melibatkan 500 lembaga, termasuk semua kementerian, pemerintah county, dan hampir semua departemen dan inspeksi pemerintah, Estonia dinyatakan yang terbaik di Eropa. Pemungutan suara melalui Internet digunakan dalam pemilihan umum di Estonia. Pemungutan suara melalui Internet pertama dilakukan dalam pemilihan umum lokal pada tahun 2005, dan yang pertama dalam pemilihan umum parlemen adalah Pemilihan umum parlemen Estonia, 2007, di mana 30.275 orang menyalurkan suaranya melalui Internet. Para pemilik suara berkesempatan untuk membatalkan suara elektronis mereka dalam pemilihan umum tradisional, jika mereka menghendakinya. Pada tahun 2009, Reporters Without Borders melaporkan hasil kajiannya dalam Indeks Kebebasan Pers Global ke-8, mendudukkan Estonia pada peringkat ke-6 dari 175 negara. Dalam laporan pertama Indeks Keadaan Kebebasan Dunia, Estonia menduduki peringkat pertama dari 159 negara.