Jabarkan Politik dari Bangladesh

Bangladesh merupakan negara kesatuan yang memiliki sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Presiden ialah kepala negara. Kedudukannya banyak diisi dengan menghadiri upacara-upacara kenegaraan. Kendali pemerintahan sesungguhnya dipegang Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh badan legislatif setiap 5 tahun dan memiliki kekuasaan yang normalnya terbatas. Kekuasaan presiden bertambah selama masa jabatan pemerintahan pemelihara.

Pemerintahan sementara bertanggung jawab dalam mengendalikan transisi menuju pemerintahan baru. Pejabat pemerintahan sementara haruslah non-partisan dan memiliki waktu tiga bulan untuk menyelesaikan tugasnya. Sistem ini pertama kali dipraktikkan pada 1991 dan dilembagakan pada 1996 sebagai amendemen ke-13 dari konstitusi.

Perdana Menteri dipilih melalui upacara pemilihan oleh presiden serta harus menjadi anggota parlemen dan mendapat kepercayaan mayoritas anggota parlemen. Kabinet terdiri atas para menteri yang dipilih oleh Perdana Menteri dan diangkat oleh presiden. Parlemen unikameral Bangladesh, Jatiyo Sangshad, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan suara terbanyak dari konstitusi wilayah tunggal untuk menduduki jabatannya selama 5 tahun. Hak pilih universal berlaku untuk seluruh warga negara saat usianya menginjak 18 tahun.