Jelaskan Reformasi dari Protestanisme

Reformasi Protestan dimunculkan sebagai upaya untuk mereformasi Gereja Katolik.

Pada tanggal 31 Oktober 1517, yakni pada hari umat Kristen memperingati Malam Semua Orang Kudus, konon Martin Luther memakukan naskah Sembilan Puluh Lima Dalil atau Gugatan terhadap Kuasa Indulgensi pada daun pintu Gereja Semua Orang Kudus di Wittenberg. Naskah tersebut berisi penjabaran berbagai macam penyelewengan Gereja Katolik, baik yang berkaitan dengan doktrin maupun yang berkaitan dengan amalan, teristimewa penjualan indulgensi. Sembilan Puluh Lima Dalil menggugat dan mengecam banyak aspek dari Gereja maupun lembaga kepausan, antara lain soal purgatorium, penghakiman khusus, dan wewenang paus. Kemudian hari Martin Luther juga menghasilkan karya-karya tulis menentang devosi Katolik kepada Perawan Maria, perantaraan orang-orang kudus, devosi kepada orang-orang kudus, kewajiban selibat bagi kaum rohaniwan, monastisisme, wewenang paus, hukum gerejawi, sensor dan ekskomunikasi, peran para pemimpin sekuler di dalam kehidupan beragama, hubungan Kekristenan dengan hukum, amal baik, dan sakramen-sakramen.

Reformasi Protestan merupakan kemenangan bagi literasi dan mesin cetak yang baru saja diciptakan oleh Johannes Gutenberg. Terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang dikerjakan Luther merupakan tonggak sejarah penyebarluasan literasi, serta merangsang pencetakan dan distribusi buku-buku maupun selebaran-selebaran keagamaan. Sejak tahun 1517, selebaran-selebaran keagamaan membanjiri Eropa.

Sesudah paus mengekskomunikasi Martin Luther dan mengutuk Reformasi Protestan, kiprah dan karya-karya tulis Yohanes Kalvin berjasa memunculkan suatu konsensus-longgar di antara berbagai kelompok di Swiss, Skotlandia, Hongaria, Jerman, dan lain-lain. Selepas peristiwa pengusiran Pangeran-Uskup Jenewa pada tahun 1526, dan kegagalan yang dialami reformator Guillaume Farel di Bern, Yohanes Kalvin diminta mengerahkan kemahirannya dalam berorganisasi yang ia kuasai semenjak duduk di bangku kuliah ilmu hukum untuk menegakkan ketertiban di kota Jenewa. Ordonansi Tahun 1541 yang dikeluarkannya mencakup suatu kerjasama dalam penyelenggaraan urusan gereja dengan sidang majelis pemerintahan kota dan konsistori demi menegakkan akhlak mulia di dalam segala segi kehidupan masyarakat. Sesudah Akademi Jenewa berdiri pada tahun 1559, Jenewa menjadi ibu kota tidak resmi pergerakan Protestan, kota yang memberikan suaka kepada orang-orang Prostestan dari seluruh Eropa yang terbuang dari negeri asal mereka, dan mendidik mereka menjadi misionaris-misionaris Kalvinis. Akidah Protestan terus menyebar sesudah Yohanes Kalvin wafat pada tahun 1563.

Protestanisme juga menyebar dari daerah-daerah di Jerman ke Prancis, tempat umat Protestan dijuluki golongan Huguenot (suatu istilah yang agak sukar dijelaskan asal usulnya). Yohanes Kalvin masih terus memperhatikan urusan-urusan keagamaan Prancis dari markasnya di Jenewa. Ia secara teratur melatih gembala-gembala jemaat untuk memimpin jemaat-jemaat Protestan di Prancis. Meskipun ditindas dan dianiaya, mazhab Kalvinis terus bertumbuh di Prancis, memikat hati orang-orang yang tersingkirkan oleh sikap tegar tengkuk dan berpuas diri Gereja Katolik. Protestanisme di Prancis lambat laun mulai bersifat politis, yang tampak semakin jelas ketika orang-orang dari kalangan bangsawan berpindah keyakinan ke Protestan pada dasawarsa 1550-an. Perkembangan ini pada akhirnya memicu serangkaian konflik yang disebut Perang Agama Prancis. Perang-perang saudara ini semakin berkobar ketika Raja Henri II tiba-tiba mangkat pada tahun 1559. Kekejaman dan kengerian menjadi hal yang lumrah pada masa itu, dan mencapai puncaknya ketika terjadi peristiwa Pembantaian Hari Santo Bartolomeus pada bulan Agustus 1572, tatkala kubu Katolik membantai 30.000 sampai 100.000 orang Huguenots di seluruh Prancis. Perang Agama Prancis baru usai sesudah Raja Henri IV mengeluarkan Maklumat Nantes, yang menjanjikan toleransi resmi terhadap golongan minoritas Protestan, tetapi disertai pembatasan-pembatasan yang sangat ketat. Kristen Katolik tetap menjadi agama resmi negara Prancis, dan nasib umat Protestan Prancis kian lama kian terpuruk selama satu abad berikutnya. Keterpurukan ini mencapai puncaknya ketika Raja Louis XIV mengeluarkan Maklumat Fontainebleau, yang membatalkan Maklumat Nantes dan sekali lagi menetapkan Kristen Katolik sebagai satu-satunya agama yang sah. Sebagai tanggapan terhadap Maklumat Fontainebleau, Pangeran-Elektor Brandenburg, Friedrich Wilhelm I, mengeluarkan Maklumat Potsdam, yang memberikan izin bebas masuk kepada para pengungsi Huguenot. Menjelang akhir abad ke-17, banyak orang Huguenot mengungsi ke Inggris, Belanda, Prusia, Swiss, maupun daerah-daerah koloni Inggris dan Belanda di seberang samudra. Dewasa ini masih ada komunitas Protestan Prancis yang cukup besar di daerah Cévennes.

Sebagaimana di Jerman, di Swiss pun muncul pergerakan reformasi di bawah kepemimpinan Huldrych Zwingli, seorang sarjana dan imam Katolik yang berhijrah ke Zürich pada tahun 1518. Meskipun pergerakan di Jerman dan pergerakan di Swiss sehaluan dalam banyak pokok bahasan teologi, ada beberapa perbedaan yang tak kunjung terjembatani, sehingga kedua pergerakan itu tetap terpisah. Kepahitan yang sudah lama menjadi sekat pemisah di antara praja-praja Jerman dan Konfederasi Swiss memunculkan perdebatan tentang seberapa banyak gagasan Zwingli yang ia petik dari ajaran-ajaran Luther. Pangeran-Elektor Hessen, Philipp I, melihat ada peluang untuk membentuk aliansi Zwingli-Luther, lantas mempertemukan kedua tokoh tersebut di purinya pada tahun 1529. Pertemuan yang sekarang disebut Kolokium Marburg ini justru terkenal karena gagal merukunkan Zwingli dan Luther. Keduanya tidak berhasil mencapai satu pun kata mufakat, lantaran berbeda pendapat mengenai satu doktrin utama.

Pada tahun 1534, Raja Henry VIII meniadakan semua yurisdiksi paus di Inggris karena Sri Paus tidak bersedia menganulir perkawinannya dengan Catalina de Aragón (lantaran pertimbangan politik yang melibatkan Kaisar Romawi Suci). Keputusan sang raja membuka pintu bagi masuknya gagasan-gagasan pembaharuan gereja. Pendirian para reformator di Gereja Inggris, yang kadang-kadang condong kepada tradisi purba Katolik dan kadang-kadang pula condong kepada akidah-akidah Kalvinis, sedikit demi sedikit berkembang menjadi suatu mazhab yang dianggap sebagai jalan tengah () di antara mazhab Katolik dan mazhab Potestan. Reformasi Inggris menempuh jalan tersendiri. Ciri khusus Reformasi Inggris bersumber dari kenyataan bahwa pemicunya adalah kepentingan politik Raja Henry VIII. Raja Henrylah yang memutuskan untuk mengeluarkan Gereja Inggris dari lingkup kewenangan Roma. Pada tahun 1534, terbit Undang-Undang Supremasi yang mendapuk sang raja sebagai satu-satunya Pemimpin Tertinggi Gereja Inggris di muka bumi. Antara tahun 1535 sampai 1540, di bawah kepemimpinan Thomas Cromwell, dilaksanakanlah kebijakan pemerintah yang disebut Penutupan Biara. Selepas pemulihan kedudukan agama Katolik yang berlangsung singkat pada masa pemerintahan Ratu Mary I, dimunculkanlah suatu konsensus longgar pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Penuntasan Masalah Agama Rezim Elizabeth sangat memengaruhi pembentukan Anglikanisme menjadi suatu mazhab tersendiri. Kompromi yang dibuat terasa janggal dan bersikap mendua di antara ajaran Kalvinis ekstrem di satu pihak dan ajaran Katolik di lain pihak, tetapi relatif sukses sampai dengan timbulnya Revolusi Puritan atau Perang Saudara Inggris pada abad ke-17.

Keberhasilan Kontra Reformasi (Reformasi Katolik) di Eropa Daratan dan pertumbuhan golongan Puritan yang berusaha memajukan langkah-langkah pembaharuan Protestan mewarnai masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Pergerakan Puritan perdana adalah pergerakan yang memperjuangkan pembaharuan di dalam Gereja Inggris. Para penganjurnya ingin agar Gereja Inggris lebih serupa dengan gereja-gereja Protestan di Eropa, teristimewa gereja Protestan di Jenewa. Pergerakan Puritan terkemudian, yang kerap disebut kaum pembantah dan kaum Nonkonformis, pada akhirnya memunculkan berbagai denominasi Kalvinis.

Reformasi Skotlandia tahun 1560 benar-benar mengubah bentuk Gereja Skotlandia. Reformasi Protestan di Skotlandia mencapai puncaknya di bidang gerejawi dengan dibentuknya sebuah gereja yang selaras dengan akidah-akidah Kalvinis, maupun di bidang politik dengan menangnya pengaruh Inggris atas pengaruh Prancis. John Knox dipandang sebagai pemimpin Reformasi Skotlandia. Parlemen Reformasi Skotlandia tahun 1560 mengingkari kewenangan paus dengan mengesahkan Undang-Undang Yurisdiksi Paus tahun 1560, melarang perayaan Misa, dan menyetujui suatu rumusan Pengakuan Iman Protestan. Reformasi Skotlandia dimungkinkan oleh revolusi melawan hegemoni Prancis di bawah rezim pemangku Marie de Guise, yang memerintah Skotlandia atas nama putrinya.

Aktivis-aktivis utama Reformasi Protestan lainnya adalah Jacobus Arminius, Théodore de Bèze, Martin Bucer, Andreas Karlstadt, Heinrich Bullinger, Balthasar Hubmaier, Thomas Cranmer, Guillaume Farel, Thomas Müntzer, Laurentius Petri, Olaus Petri, Philipp Melanchthon, Menno Simons, Louis de Berquin, Primož Trubar, dan John Smyth.

Di tengah-tengah gelora pergerakan keagamaan ini, timbul Perang Kaum Tani Jerman tahun 1524–1525 yang menyapu praja-praja kepangeranan Bayern, Thuringen, dan Schwaben. Seusai Perang Delapan Dasawarsa di Negeri-Negeri Hilir dan Perang Agama Prancis, perpecahan akibat perbedaan akidah di antara negara-negara bagian Kekaisaran Romawi Suci pada akhirnya menimbulkan Perang Tiga Dasawarsa antara tahun 1618 sampai 1648. Perang ini meluluhlantakkan hampir seluruh Jerman, menewaskan 25 sampai 40 persen populasinya. Pokok-pokok penting Perjanjian Damai Westfalen, yang mengakhiri Perang Tiga Dasawarsa, adalah sebagai berikut:

Semua pihak harus menerima Perjanjian Damai Augsburg tahun 1555, yang memberikan hak kepada tiap-tiap pangeran untuk menentukan agama prajanya masing-masing, yaitu Katolik, Lutheran, atau Kalvinis (asas cuius regio, eius religio).

Umat Kristen yang bertempat tinggal di praja-praja kepangeranan, yang denominasinya bukan gereja resmi praja, dijamin haknya untuk mengamalkan agamanya secara terbuka pada jam-jam tertentu dan secara tertutup sekehendak hatinya.

Perjanjian ini juga secara efektif mengakhiri kuasa politik pan-Eropa paus. Paus Inosensius X menyatakan perjanjian ini "kosong, hampa, cacat, fasik, tidak adil, terkutuk, bejat, sia-sia, tidak bermakna, dan tidak berfaedah sepanjang segala masa" di dalam bula Zelo Domus Dei. Para penguasa Eropa, baik Katolik maupun Protestan, tidak mengindahkan pernyataan tersebut.