Jelaskan Politik dari Tajikistan

Hampir segera setelah kemerdekaan, Tajikistan terjerumus ke dalam perang saudara yang menyebabkan berbagai faksi saling berperang. Faksi-faksi ini didukung oleh negara asing termasuk Afghanistan, Iran, Pakistan, Uzbekistan dan Rusia. Rusia dan Iran berfokus untuk menjaga perdamaian di negara yang bertikai untuk mengurangi kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat atau Turki. Terutama, Rusia mendukung faksi pro-pemerintah dan mengerahkan pasukan dari Persemakmuran Negara-Negara Merdeka untuk menjaga perbatasan Tajikistan-Afghanistan. Lebih dari 400.000 etnis Rusia, yang sebagian besar bekerja di industri, melarikan diri ke Rusia. Pada tahun 1997, perang telah berakhir setelah perjanjian damai antara pemerintah dan oposisi yang dipimpin Islamis, pemerintah pusat mulai terbentuk, dengan pemilihan damai pada tahun 1999.

"Pengamat lama Tajikistan sering menganggap negara itu sangat menolak risiko dan skeptis terhadap janji-janji reformasi, kepasifan politik yang mereka telusuri hingga perang saudara yang menghancurkan negara itu," tulis Ilan Greenberg dalam sebuah artikel berita di The New York Times tepat sebelum pemilihan presiden bulan November 2006.

Tajikistan secara resmi merupakan sebuah negara republik, dan mengadakan pemilihan umum untuk kepresidenan dan parlemen, negara ini beroperasi di bawah sistem presidensial. Namun, negara ini menganut sistem partai dominan, di mana Partai Demokrasi Rakyat Tajikistan secara rutin memiliki mayoritas besar di Parlemen. Emomali Rahmon telah memegang jabatan Presiden Tajikistan terus menerus sejak November 1994. Perdana Menteri adalah Kokhir Rasulzoda, Wakil Perdana Menteri Pertama adalah Matlubkhon Davlatov dan dua Wakil Perdana Menteri adalah Murodali Alimardon dan Ruqiya Qurbanova.

Pemilihan parlemen tahun 2005 menimbulkan banyak tuduhan dari partai oposisi dan pengamat internasional bahwa Presiden Emomali Rahmon secara korup memanipulasi proses pemilu dan menganggur. Pemilu terakhir, pada Februari 2010, PDPT yang berkuasa kehilangan empat kursi di Parlemen, namun tetap mempertahankan mayoritas yang nyaman. Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa mengatakan bahwa pemungutan suara tahun 2010 "gagal memenuhi banyak komitmen utama OSCE" dan bahwa "pemilihan ini gagal dalam banyak standar dasar demokrasi." Pemerintah bersikeras bahwa hanya pelanggaran kecil yang terjadi, yang tidak akan mempengaruhi keinginan orang Tajik.

Pemilihan presiden yang diadakan pada tanggal 6 November 2006 diboikot oleh partai-partai oposisi "arus utama", termasuk 23.000 anggota Partai Renaisans Islam. Empat lawan yang tersisa "semuanya mendukung petahana", Rahmon.

Dalam laporan indeks demokrasi tahun 2020 The Economist, Tajikistan menempati urutan ke-160, tepat setelah Arab Saudi, sebagai "rezim otoriter".