Jabarkan Aspek hukum dari Provinsi

Kedudukan provinsi di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal 18 disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah Kabupaten dan wilayah-wilayah provinsi yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah masing-masing untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang.