Jelaskan Politik dari Nikaragua

Politik Nikaragua terjadi dalam kerangka republik demokrasi perwakilan presidensial, di mana Presiden Nikaragua adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan majelis nasional. Peradilan merupakan cabang ketiga dari pemerintahan.

Antara 2007 dan 2009, partai-partai politik utama Nikaragua membahas kemungkinan beralih dari sistem presidensial ke sistem parlementer. Alasan mereka ialah adanya perbedaan yang jelas antara kepala pemerintahan (perdana menteri) dan kepala negara (presiden). Namun demikian, alasan sebenarnya dari proposal ini adalah untuk menemukan cara hukum bagi Presiden Ortega untuk tetap berkuasa setelah Januari 2012, ketika periode pemerintahannya yang kedua dan terakhir diperkirakan akan berakhir. Ortega terpilih kembali untuk masa jabatan ketiga pada November 2016, dan yang keempat pada 2021; kedua pemilihan tersebut dinodai oleh laporan yang kredibel tentang penipuan berskala besar, intimidasi pemilih, dan penangkapan pemimpin partai oposisi yang bermotivasi politik. Pemantau independen dilarang dari pemungutan suara. OAS, Amerika Serikat, dan Uni Eropa menggambarkan pemilu 2021 sebagai "palsu" karena masalah ini.

Presiden dan wakil presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun. Dengan reformasi konstitusi pada tahun 2014 larangan pemilihan kembali presiden telah dihapus. Presiden menunjuk Dewan Menteri.

Sejak pemilihan Daniel Ortega pada tahun 2006, norma-norma demokrasi liberal dan hak-hak individu dalam praktiknya telah memburuk. Partai-partai selain FSLN yang berkuasa telah ditekan melalui penangkapan dan penahanan sewenang-wenang terhadap kandidat dan aktivis oposisi. Sebagian besar pekerjaan pemerintah secara de facto membutuhkan keanggotaan di FSLN. Media oposisi ditekan melalui penangkapan jurnalis dan penyitaan bahan penyiaran dan percetakan.