Jelaskan Pembagian administratif dari Rwanda

Hierarki ketat telah diterapkan semenjak masa pra-penjajahan. Sebelum penjajahan, Raja (Mwami) menetapkan sistem provinsi, distrik, bukit, dan ketetanggaan. Konstitusi Rwanda membagi negara ini berdasarkan provinsi (), distrik (), kota besar, munisipalitas, kota kecil, sektor (), sel (), dan desa (); pembagian daerah dan perbatasannya diatur oleh Parlemen.

Kelima provinsi berperan sebagai penengah antara pemerintahan nasional dan distrik untuk memastikan agar kebijakan nasional juga diterapkan di tingkat distrik. "Kerangka Strategis Desentralisasi Rwanda" yang dikembangkan oleh Menteri Pemerintahan Daerah membebankan tanggung jawab kepada provinsi untuk "mengatur masalah pemerintahan di Provinsi, dan juga pemantauan dan evaluasi." Setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur, yang ditunjuk oleh Presiden dan disetujui oleh Senat. Distrik-distrik bertanggung jawab untuk mengatur layanan umum dan pengembangan ekonomi. Distrik dibagi menjadi sektor, yang bertanggung jawab akan layanan umum yang dimandatkan oleh distrik. Di tingkat distrik dan sektor terdapat sebuah dewan yang dipilih secara langsung dan dijalankan oleh komite eksekutif yang dipilih oleh dewan tersebut. Sel dan desa adalah daerah tingkat terkecil, dan berperan sebagai penghubung antara rakyat dengan sektor. Semua penduduk dewasa merupakan anggota dari dewan sel lokal, yang juga dikepalai oleh komite eksekutif yang dipilih oleh dewan tersebut. Sementara itu, kota Kigali merupakan sebuah otoritas tingkat provinsi yang mengatur perencanaan kota.

Perbatasan saat ini ditetapkan pada tahun 2006 untuk mendesentralisasikan kekuasaan dan menghapuskan kaitan dengan sistem lama dan genosida. Struktur lama yang terdiri dari dua belas provinsi yang berpusat di sekitar kota-kota besar digantikan oleh lima provinsi yang didasarkan pada geografi. Provinsi tersebut adalah Provinsi Utara, Provinsi Selatan, Provinsi Timur, Provinsi Barat, dan Munisipalitas Kigali di pusat.