Jelaskan Dependensi dari Britania Raya

Britania Raya memiliki kedaulatan atas tujuh belas wilayah yang tidak membentuk bagian dari Britania Raya: empat belas Wilayah Seberang Laut Britania, dan tiga Dependensi Mahkota (Crown Dependencies).

Keempat belas Wilayah Seberang Laut Britania Raya tersebut adalah: Anguilla, Bermuda, Wilayah Antarktika Britania, Wilayah Samudra Hindia Britania, Kepulauan Virgin Britania Raya, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Montserrat, Saint Helena, Ascension dan Tristan da Cunha, Kepulauan Turks dan Caicos, Kepulauan Pitcairn, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan, dan Kawasan Pangkalan Berdaulat di Siprus. Klaim Britania atas Antarktika tidak diakui secara universal. Secara keseluruhan, Wilayah Seberang Laut Britania ini mencakup luas sekitar  dan jumlah penduduk sekitar 260.000 jiwa. Wilayah-wilayah ini adalah sisa-sisa dari Imperium Britania dan beberapa wilayah telah secara khusus memilih untuk tetap menjadi bagian dari Britania Raya (Bermuda pada tahun 1995 dan Gibraltar pada tahun 2002).

Dependensi Mahkota Britania Raya adalah wilayah-wilayah yang dimiliki oleh Kerajaan Britania Raya, berkebalikan dengan Wilayah Seberang Laut Britania yang dimiliki oleh Pemerintah Britania Raya. Wilayah-wilayah ini terdiri dari Kepulauan Channel dan Bailiwicks di Jersey dan Guernsey yang terdapat di Selat Inggris serta Pulau Man di Laut Irlandia. Secara yurisdiksi dan administratif, wilayah-wilayah ini bukanlah bagian dari Britania Raya ataupun Uni Eropa, meskipun Pemerintah Britania memiliki kewenangan atas hubungan internasional dan pertahanan nasional mereka. Pemerintah Britania juga memiliki kewenangan untuk menerapkan peraturan dan UU atas nama Britania Raya. Kekuasaan untuk mengesahkan UU yang melibatkan pulau-pulau tersebut terletak pada majelis legislatif di masing-masing pulau, dengan persetujuan dari Kerajaan (Dewan Privy, atau, seorang Letnan-Gubernur untuk hal-hal tertentu di Pulau Man). Sejak tahun 2005, masing-masing Dependensi Mahkota ini memiliki seorang Perdana Menteri yang bertindak sebagai Kepala Pemerintahan.