Jelaskan Penghapusan batasan lain dari Adolf Hitler

Setelah berhasil mengendalikan penuh cabang pemerintahan legislatif dan eksekutif, Hitler dan sekutu politiknya mulai menekan oposisi politik yang tersisa secara sistematis. Partai Demokratik Sosial dilarang berdiri dan semua asetnya disita. Saat delegasi serikat dagang berkumpul di Berlin untuk aktivitas May Day, tentara SA merobohkan kantor-kantor serikat di seluruh Jerman. Pada tanggal 2 Mei 1933, semua serikat dagang terpaksa bubar dan ketua-ketuanya ditahan; beberapa di antaranya dikirim ke kamp konsentrasi. Front Buruh Jerman dibentuk sebagai organisasi yang memayungi semua pekerja, pengurus, dan pemilik perusahaan, sehingga merefleksikan konsep sosialisme nasional dengan semangat Volksgemeinschaft Hitler (komunitas rasial Jerman; secara harafiah berarti "komunitas rakyat").

Pada akhir Juni, partai-partai lain diintimidasi agar bubar. Dengan bantuan SA, Hitler menekan rekan koalisinya, Hugenberg, supaya mundur. Tanggal 14 Juli 1933, NSDAP dinyatakan sebagai satu-satunya partai politik yang sah di Jerman. Tuntutan SA untuk kekuasaan politik dan militer yang lebih besar memunculkan kegelisahan di kalangan pimpinan militer, industri, dan politik. Hitler menanggapinya dengan menghapus seluruh kepemimpinan SA dalam Malam Pisau-Pisau Panjang yang dilancarkan pada 30 Juni sampai 2 Juli 1934. Hitler menargetkan Ernst Röhm dan pimpinan SA lainnya, bersama sejumlah lawan politik Hitler (seperti Gregor Strasser dan mantan kanselir Kurt von Schleicher), yang kemudian dikumpulkan, ditahan, dan ditembak mati. Saat komunitas internasional dan sejumlah masyarakat Jerman terkejut akibat pembunuhan itu, banyak kalangan di Jerman melihat Hitler sedang menegakkan ketertiban.

Tanggal 2 Agustus 1934, Presiden von Hindenburg meninggal dunia. Sehari sebelumnya, kabinet telah mengesahkan "Hukum Jabatan Negara Tertinggi Reich". Hukum ini menyatakan bahwa setelah Hindenburg meninggal dunia, jabatan presiden akan dihapus dan kekuasaannya digabung dengan kekuasaan kanselir. Hitler lantas menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dan secara formal diberi nama Führer und Reichskanzler (pemimpin dan kanselir). Hukum ini melanggar Undang-Undang Pemberian Kuasa. Meski mengizinkan Hitler menyimpang dari konstitusi, UU ini secara eksplisit melarangnya menerobos hukum apapun yang berkaitan dengan jabatan presiden. Pada tahun 1932, konstitusi tersebut diamendemen untuk menjadikan presiden Mahkamah Agung, bukan kanselir, sebagai presiden sementara sambil menunggu pemilihan umum baru. Dengan hukum ini, Hitler menghapus alternatif hukum terakhir yang dapat menurunkannya dari tampuk kekuasaan.

Sebagai kepala negara, Hitler menjadi Komandan Tertinggi angkatan bersenjata. Sumpah setia tentara yang biasa diganti menjadi sumpah setia kepada diri Hitler, bukannya jabatan komandan tertinggi atau negara. Pada 19 Agustus, penggabungan kepresidenan dengan kekanseliran disetujui oleh 90% suara dalam sebuah plebisit.

Pada awal 1938, Hitler memakai taktik pemfitnahan untuk mengonsolidasikan kekuasaan militernya dengan mencetuskan Skandal Blomberg–Fritsch. Hitler memaksa Menteri Perang, Marsekal Lapangan Werner von Blomberg mengundurkan diri dengan menunjukkan laporan polisi bahwa istri baru Blomberg pernah terlibat dalam prostitusi. Komandan Angkatan Darat Kolonel-Jenderal Werner von Fritsch disingkirkan dengan cara yang sama setelah Schutzstaffel (SS) membuat tuduhan bahwa ia terlibat dalam hubungan homoseksual. Keduanya menjadi sosok yang tidak disukai setelah mereka keberatan terhadpa permintaan Hitler agar Wehrmacht dipersiapkan untuk perang setidaknya tahun 1938. Hitler mengambil alih jabatan Komandan Bertugas Blomberg, sehingga ia bisa mengendalikan angkatan bersenjata secara pribadi. Ia mengganti Kementerian Perang dengan Oberkommando der Wehrmacht (Komando Tinggi Angkatan Bersenjata, atau OKW), dipimpin Jenderal Wilhelm Keitel. Pada hari yang sama, 16 jenderal dipecat dan 44 lainnya dipindahtugaskan; semuanya diduga tidak pro-Nazi.  Pada awal Februari 1938, 12 jenderal dipecat.

Setelah mengonsolidasikan kekuatan politiknya, Hitler menekan atau menyingkirkan oposisinya melalui proses Gleichschaltung. Ia berupaya mendapat tambahan dukungan publik dengan berjanji memutarbalikkan dampak Depresi Besar dan Perjanjian Versailles.

Banyak dekret Hitler didasarkan pada Dekret Kebakaran Reichstag, sesuai Pasal 48 Konstitusi Weimar. Dekret ini memberi presiden kekuasaan mengambil tindakan darurat untuk melindungi keselamatan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, Hitler bisa berkuasa di bawah darurat militer yang sah. Reichstag dua kali memperbaiki UU Pemberian Kuasa sebagai formalitas karena semua partai selain Nazi dilarang berdiri.