Jelaskan Pemerintahan dari Sulawesi

Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, sentralisasi dan otonomi daerah menguat sehingga mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan otonomi daerah membagi-bagi wilayah administratif di Pulau Sulawesi menjadi beberapa provinsi. Pulau Sulawesi pertama kali dibagi menjadi dua provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan provinsi Sulawesi Utara Tengah. Pada tahun 1959 sampai 1960-an, terjadi pemekaran wilayah sehingga Pulau Sulawesi terbagi menjadi 4 provinsi dengan masing-masing ibukotanya yaitu provinsi Sulawesi Selatan (Kota Makassar). provinsi Sulawesi Tengah (Kota Palu), provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado), dan provinsi Sulawesi Tenggara (Kota Kendari). Dalam perkembangannya, pemerintahan daerah di Sulawesi menyusun suatu strategi pengembangan wilayah dengan merujuk bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Daerah otonomi baru kembali terbentuk di Sulawesi pada tahun 2000 dengan pemekaran sebagian wilayah Sulawesi Utara menjadi provinsi Gorontalo berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2000. Provinsi baru kembali terbentuk di Pulau Sulawesi dengan pemekaran provinsi Sulawesi Barat dari provinsi Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 yang tertanggal 5 Oktober 2004.

Sulawesi Tengah merupakan provinsi terbesar dengan luas wilayah daratan 68,033 kilometer persegi dan luas laut mencapai 189,480 kilometer persegi yang mencakup semenanjung bagian timur dan sebagian semenanjung bagian utara serta Kepulauan Togean di Teluk Tomini (Teluk Gorontalo) dan pulau-pulau di Banggai Kepulauan di Teluk Tolo. Sebagian besar daratan di provinsi ini bergunung-gunung (42.80% berada di atas ketinggian 500 meter dari permukaan laut) dan Katopasa adalah gunung tertinggi dengan ketinggian 2.835 meter dari permukaan laut.