Jelaskan Berpisah dengan Pakistan dari Bangladesh

Sebelum ditangkap, Sheikh Mujibur Rahman secara resmi menyatakan kemerdekaan Bangladesh dan mengarahkan semua orang untuk bertempur hingga semua tentara Pakistan berhasil diusir. Pemimpin Liga Awami mendirikan pemerintahan dalam pembuangan di Kolkata, India. Pemerintahan dalam pembuangan secara resmi diambil sumpahnya di Mujib Nagar, distrik Kustia, Pakistan Timur, pada 17 April 1971 dengan Tajuddin Ahmad sebagai perdana menteri pertamanya.

Perang Kemerdekaan Bangladesh berlangsung selama sembilan bulan. Mukti Bahini (Tentara Pembebasan) melancarkan perang gerilya besar-besaran terhadap tentara Pakistan. Pejuang kemerdekaan Bangladesh mendapatkan bantuan penuh dari India. Mukti Bahini dan India berhasil mencapai kemenangan terhadap Pakistan pada 16 Desember 1971, dengan 90.000 orang ditawan oleh India.

Setelah merdeka, Bangladesh menjadi negara demokrasi parlementer, dengan Mujib sebagai perdana menteri. Pada pemilihan parlemen tahun 1973, Liga Awami mendapatkan suara terbanyak.

Kelaparan menimpa seluruh negeri antara tahun 1973 hingga 1974. Pada awal tahun 1975, Mujib berusaha menerapkan kekuasaan sosialis satu partai melalui BAKSAL yang baru dibentuk. Pada 15 Agustus 1975, Mujib dengan sebagian besar anggota keluarganya dibunuh.

Kudeta-kudeta berdarah terus berlangsung hingga Jenderal Ziaur Rahman berkuasa. Ia mengembalikan sistem multipartai dan mendirikan Partai Nasionalis Bangladesh (PNB). Kekuasaan Zia berakhir setelah ia dibunuh pada tahun 1981. Penguasa utama Bangladesh selanjutnya adalah Jenderal Hussain Muhammad Ershad, yang memperoleh kekuasaan melalui kudeta tak berdarah tahun 1982. Ia terpaksa mengundurkan diri pada tahun 1990 setelah meletusnya revolusi besar-besaran.

Sejak saat itu, sistem pemerintahan Bangladesh kembali menjadi demokrasi parlementer. Istri Zia, Khaleda Zia, memimpin Partai Nasionalis Bangladesh menuju kemenangan pada pemilihan umum tahun 1991 dan menjadi perdana menteri perempuan pertama dalam sejarah Bangladesh. Liga Awami yang dikepalai oleh Sheikh Hasina Wajed (putri Mujib) memenangi pemilu 1996, tetapi kalah kepada Partai Nasionalis Bangladesh pada tahun 2001.

Pada 11 Januari 2007, setelah terjadinya kekacauan politik, pemerintahan sementara (caretaker) ditunjuk untuk mengatur pemilihan umum selanjutnya. Perilaku korupsi merajalela di Bangladesh. Pemerintah sementara baru menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama. Akibatnya, banyak politikus, pejabat penting, pejabat kecil, dan anggota partai yang ditangkap atas tuduhan korupsi. Pemerintah pemelihara mengadakan pemilu yang adil dan bersih pada 29 Desember 2008. Sheikh Hasina Wajed memenangi pemilu dan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri pada 6 Januari 2009.