Saya mau tau Perjanjian Seeb dari Oman

Pegunungan Al Hajar, yang merupakan bagian dari Jebel Akhdar, memisahkan negara ini menjadi dua kawasan berbeda: pedalaman, dan kawasan pesisir yang didominasi oleh ibu kota, Muscat. Perkembangan kekaisaran Inggris di Muskat dan Oman selama abad ke-19 menyebabkan kebangkitan baru Imamah di pedalaman Oman, yang telah muncul dalam siklus selama lebih dari 1.200 tahun di Oman. Perwakilan Politik Inggris, yang tinggal di Muscat, membuat keterasingan pedalaman Oman karena pengaruh besar pemerintah Inggris atas Muscat, yang dia gambarkan sebagai sepenuhnya mementingkan diri sendiri dan tanpa memperhatikan kondisi sosial dan politik penduduk setempat. Pada tahun 1913, Imam Salim Alkharusi menghasut pemberontakan anti-Muscat yang berlangsung hingga tahun 1920 ketika Kesultanan menjalin perdamaian dengan Imamah dengan menandatangani Perjanjian Seeb. Perjanjian itu ditengahi oleh Inggris, yang tidak memiliki kepentingan ekonomi di pedalaman Oman pada saat itu. Perjanjian tersebut memberikan pemerintahan otonom kepada Imamah di pedalaman Oman dan mengakui kedaulatan pesisir Oman, Kesultanan Muscat. Pada tahun 1920, Imam Salim Alkharusi meninggal dan Muhammad Alkhalili terpilih.

Pada tanggal 10 Januari 1923, sebuah perjanjian antara Kesultanan dan pemerintah Inggris ditandatangani di mana Kesultanan harus berkonsultasi dengan perwakilan politik Inggris yang tinggal di Muscat dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Tinggi India untuk mengekstraksi minyak di Kesultanan. Pada tanggal 31 Juli 1928, Perjanjian Garis Merah ditandatangani antara Anglo-Persian Company (kemudian berganti nama menjadi British Petroleum), Royal Dutch/Shell, Compagnie Française des Pétroles (kemudian berganti nama menjadi Total), Near East Development Corporation (kemudian berganti nama menjadi ExxonMobil) dan Calouste Gulbenkian (seorang pengusaha Armenia) untuk secara kolektif memproduksi minyak di wilayah pasca-Kekaisaran Ottoman, termasuk semenanjung Arab, dengan masing-masing dari empat perusahaan besar memegang 23,75 persen saham sementara Calouste Gulbenkian memegang 5 persen saham sisanya. Perjanjian tersebut menetapkan bahwa tidak ada penandatangan yang diizinkan untuk mengejar pendirian konsesi minyak di dalam wilayah yang disepakati tanpa menyertakan semua pemangku kepentingan lainnya. Pada tahun 1929, para anggota perjanjian mendirikan Perusahaan Perminyakan Irak (IPC). Pada 13 November 1931, Sultan Taimur bin Faisal turun tahta.