Jabarkan Republik Nepal (2008–masa kini) dari Nepal

Partai Komunis Nepal memenangkan jumlah kursi terbanyak di pemilihan Majelis Konstituen pada 10 April 2008. Mereka mendirikan sebuah pemerintahan koalisi dengan hampir seluruh partai di Majelis Konstituen. Meskipun terjadi aksi kekerasan pada masa prapemilihan, akan tetapi pemilihan itu sendiri bersifat damai dan "dijalankan dengan baik".

Majelis yang baru dibangun ini melakukan rapat di Kathmandu pada 28 Mei 2008. Setelah melakukan polling pada 564 anggota Majelis Konstituen, 560 orang menyatakan mendirikan pemerintahan baru. Partai monarkis, Partai Rastriya Prajatantra, yang memiliki empat perwakilan di majelis, menyatakan ketidaksetujuannya. Di titik itu dinyatakan bahwa Nepal telah menjadi negara republik demokratis yang sekuler dan inklusif. Pemerintah kemudian menyatakan tanggal 28–30 Mei sebagai hari libur. Raja diberikan waktu 15 hari untuk meninggalkan Istana Narayanhity, agar istana itu dapat dibuka untuk umum sebagai sebuah museum.

Namun demikian, perseteruan politik dan pertarungan kekuasaan yang muncul darinya terus ada di Nepal. Pada bulan Mei 2009, pemerintahan Maois dijatuhkan dan pemerintahan koalisi lain, dengan semua partai politik besar kecuali partai Maois, pun terbentuk. Madhav Kumar Nepal dari Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis) menjadi Perdana Menteri pemerintahan koalisi ini. Pada bulan Februari 2011, pemerintahan Madhav Kumar Nepal pun dibubarkan dan Jhala Nath Khanal dari Partai Komunis Nepal (Marxis–Leninis) dijadikan Perdana Menteri. Pada bulan Agustus 2011, pemerintahan Jhala Nath Khanal dibubarkan dan Baburam Bhattarai dari Partai Komunis Nepal (Maois) dijadikan Perdana Menteri.

Partai politik yang ada gagal menciptakan konstitusi dalam jangka waktu yang ditentukan. Hal ini berujugn pada pembubaran Majelis Konstituen, untuk menciptakan pemilihan-pemilihan baru agar terjadi mandat politik baru. Berlawanan dengan teori pemisahan kekuasaan, Hakim Agung waktu itu, Khil Raj Ragmi, dinyatakan sebagai pimpinan pemerintahan sementara. Di bawah kepemimpinan Regmi, terjadi pemilihan umum majelis konstituen yang damai. Kekuatan-kekuatan utama di Majelis Konstituen yang sebelumnya, yaitu (PKN Maois dan partai-partai Madhesi) pun terpuruk hingga posisi 3 dan lebih rendah.

Pada bulan Februari 2014, setelah terjadi konsensus antara dua partai besar di Majelis Konstituen, Sushil Koirala dijadikan perdana menteri Nepal yang baru.

Pada 25 April 2015, gempa bumi 7,8 SR terjadi di Nepal. Dua bulan kemudian, pada tanggal 12 Mei, kembali terjadi gempa bumi bermagnitudo 7,3 SR, yang memakan korban meninggal sebanyak 8.500 orang dan korban cedera 21.000 orang.

Pada tanggal 20 September 2015, konstitusi baru, Konstitusi Nepal 2015 () disampaikan Presiden Ram Baran Yadav di Majelis Konstituen. Majelis ini kemudian dijadikan parlemen legislatif oleh ketua majelis pada saat itu. Konstitusi Nepal yang baru praktis mengubah Nepal menjadi sebuah republik demokratis federal dengan 7 negara bagian yang belum bernama.

Pada bulan Oktober 2015, Bidhya Devi Bhandari dinominasikan sebagai presiden perempuan pertama.