Jelaskan Sumatra dari Indonesia

Sumatra Utara (Sumut) — Medan

Sumatra Barat (Sumbar) — Padang

Sumatra Selatan (Sumsel) — Palembang

Kepulauan Bangka Belitung (Babel) — Pangkalpinang

Kepulauan Riau (Kepri) — Tanjungpinang

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta)

Jawa Barat (Jabar) — Bandung

Jawa Tengah (Jateng) — Semarang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) — Yogyakarta

Jawa Timur (Jatim) — Surabaya

Nusa Tenggara Barat (NTB) — Mataram

Nusa Tenggara Timur (NTT) — Kupang

Kalimantan Barat (Kalbar) — Pontianak

Kalimantan Tengah (Kalteng) — Palangka Raya

Kalimantan Selatan (Kalsel) — Banjarbaru

Kalimantan Timur (Kaltim) — Samarinda

Kalimantan Utara (Kaltara) — Tanjung Selor

Sulawesi Utara (Sulut) — Manado

Sulawesi Tengah (Sulteng) — Palu

Sulawesi Selatan (Sulsel) — Makassar

Sulawesi Tenggara (Sultra) — Kendari

Sulawesi Barat (Sulbar) — Mamuju

Maluku Utara (Malut) — Sofifi

Papua Barat (Pabar) — Manokwari

Papua Selatan (Pasel) — Merauke

Papua Tengah (Papteng) — Nabire

Papua Pegunungan (Papeg) — Wamena

Papua Barat Daya (PBD) — Sorong

Hingga saat ini, ibu kota negara Republik Indonesia berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia melaksanakan proses pemindahan ibu kota Indonesia ke Ibu Kota Nusantara, yang direncanakan akan diresmikan pada tahun 2024.

Semenjak kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, ibu kota negara Indonesia secara de facto berkedudukan di Jakarta. Ibu kota negara sempat dipindahkan ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 ketika pasukan Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (NICA) menduduki Jakarta, kemudian ke Bukittinggi pada tanggal 19 Desember 1948 ketika pemerintah pusat lumpuh karena ditawannya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta oleh pasukan militer Belanda dan tampuk pemerintahan dipegang sementara oleh Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), lalu kembali lagi ke Yogyakarta pada tanggal 6 Juli 1949 setelah kembalinya Soekarno-Hatta dari penawanan. Pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS), ibu kota Negara Bagian Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta sementara ibu kota federal RIS berada di Jakarta. Setelah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950, ibu kota negara kembali berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 1961, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 yang mengukuhkan status Jakarta sebagai ibu kota negara.

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo melalui Pemerintah Pusat membuat kajian rancangan, melakukan pencanangan, dan menentukan letak wilayah dari ibu kota baru, yaitu sebagian dari wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah bahkan sempat membentuk tim-tim pelaksana pemindahan ibu kota pada bulan Januari 2020, yang akan melaksanakan pembangunan pada pertengahan tahun 2020, tetapi harus ditunda akibat pandemi Covid-19. Pada tanggal 18 Januari 2022, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara, yang berisi pembentukan dan garis besar rencana pembangunan ibu kota baru, yang diberi nama Ibu Kota Nusantara, yang kemudian diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022. Upacara simbolis penyatuan tanah ketiga puluh empat provinsi di Indonesia saat itu dilakukan oleh Presiden Jokowi bersama para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia pada tanggal 14 Maret 2022 di Titik Nol Ibu Kota Nusantara.