Jelaskan Status politik dari Yerusalem

Status di bawah pemerintahan Israel

Setelah Perang Enam Hari tahun 1967, Israel memperluas administrasi dan yurisdiksinya atas Yerusalem Timur, mendirikan batas-batas munisipal baru.

Pada tahun 2010 Israel menyetujui undang-undang yang memberikan Yerusalem status prioritas nasional tertinggi di Israel. Hukum ini memprioritaskan pembangunan di seluruh kota, serta menawarkan berbagai manfaat pajak dan dana bantuan bagi para penduduk untuk menjadikan perumahan, infrastruktur, pendidikan, kesempatan kerja, bisnis, pariwisata, dan acara budaya lebih terjangkau. Menteri Komunikasi Moshe Kahlon mengatakan bahwa rancangan undang-undang tersebut mengirim "suatu pesan politik yang tegas dan jelas bahwa Yerusalem tidak akan terbagi", dan bahwa "semua orang dalam komunitas internasional dan Palestina yang mengharapkan pemerintah Israel sekarang menerima tuntutan apapun menyangkut kedaulatan Israel atas ibu kotanya adalah keliru dan menyesatkan".

Status kota ini, terutama tempat-tempat sucinya, masih menjadi suatu masalah utama dalam konflik Israel–Palestina. Pemerintah Israel telah menyetujui rencana-rencana pembangunan di Kawasan Muslim di Kota Lama dalam rangka memperluas keberadaan Yahudi di Yerusalem Timur, sementara beberapa pemimpin Islam mengklaim bahwa kaum Yahudi tidak memiliki keterkaitan sejarah dengan Yerusalem, dan menyatakan bahwa Tembok Barat yang berusia 2500 tahun tersebut dibangun sebagai bagian dari sebuah masjid. Kaum Palestina memandang Yerusalem sebagai ibu kota Negara Palestina, dan batas-batas kota ini telah menjadi subjek pembicaraan bilateral. Suatu tim ahli yang dihimpun oleh Ehud Barak (kelak menjadi Perdana Menteri Israel) pada tahun 2000 menyimpulkan bahwa kota ini harus dibagi, karena Israel telah gagal meraih tujuan-tujuan nasionalnya di sana. Namun pada tahun 2014 Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa "Yerusalem tidak akan pernah terbagi". Suatu jajak pendapat yang diselenggarakan pada tahun Juni 2013 mendapati bahwa 74% orang Yahudi Israel menolak gagasan mengenai suatu ibu kota Palestina di bagian manapun dari Yerusalem, kendati 72% masyarakat memandangnya sebagai sebuah kota yang terbagi. Suatu jajak pendapat pada tahun 2011, yang dilakukan oleh Palestinian Center for Public Opinion dan American Pechter Middle East Polls for the Council on Foreign Relations, mengungkapkan bahwa 39% penduduk Arab di Yerusalem Timur lebih memilih kewarganegaraan Israel daripada 31% lainnya yang lebih memilih kewarganegaraan Palestina. Menurut jajak pendapat tersebut, 40% penduduk Palestina lebih memilih untuk meninggalkan lingkungan permukiman mereka jika mereka ditempatkan di bawah pemerintahan Palestina.