Jelaskan Masa setelah Kemerdekaan dari Kota Tegal

Kota Tegal menjadi salah satu daerah yang mengalami pergolakan revolusi pasca kemerdekaan, bersama dengan Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Keinginan utama masyarakat saat itu adalah mengganti pemerintahan yang tunduk pada Jepang dan Belanda dengan sistem pemerintahan yang baru dan merakyat oleh golongan islam, sosialis, dan komunis.

Hal tersebut didasari oleh keadaan masyarakat yang semakin miskin dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan lainnya. Padahal, wilayah Tegal Raya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Keresidenan Pekalongan dikarenakan banyaknya pabrik gula di wilayah ini. Selain itu, wilayah Tegal Raya juga dianggap sebagai wilayah steril dan terbebas dari pengaruh Jepang maupun Belanda pada saat itu, sehingga bisa digunakan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang atau Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober hingga Desember 1945 dan lebih dikenal dengan nama Peristiwa Tiga Daerah.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Tegal. Dalam undang-undang tersebut, Kota Tegal ditetapkan menjadi Kotamadya sekaligus Ibu kota Kabupaten Tegal, yang dimana pemerintahan Kabupaten berada di Kompleks Alun-alun, sedangkan pemerintahan Kotamadya menempati eks gedung gewest Tegal di Jalan Pemuda.

Tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan pembentukan Kota Slawi sebagai ibu kota baru Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1984. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, beberapa fasilitas pemerintahan milik Kabupaten Tegal secara bertahap dipindahkan ke Slawi, membuat Kota Tegal memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri. Pusat pemerintahan Kotamadya Tegal pun juga dipindahkan dari Jalan Pemuda ke eks Kantor Bupati Tegal di Kompleks Alun-alun di tahun 1987.

Dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 4 Februari 1986, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1986, yang berisi tentang perubahan batas wilayah Daerah Tingkat II Kota Tegal dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tegal. Dengan berlakunya peraturan ini, wilayah kota Tegal diperluas menjadi 4 kelurahan dan 27 kecamatan, dengan memasukkan seluruh wilayah Kecamatan Sumurpanggang dan beberapa desa di Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal, untuk bergabung dalam wilayah kota Tegal. 8 dari 15 wilayah desa di Kecamatan Sumurpanggang dilebur menjadi Kecamatan baru, yakni Margadana, sebagian sisanya tersebar di kecamatan Tegal Barat (Muarareja, Debong Lor dan Pesurungan Kidul) dan kecamatan Tegal Selatan (Keturen, Tunon, Kalinyamat Wetan, Debong Kidul dan Debong Kulon). sedangkan beberapa desa dari Kecamatan Dukuhturi (Bandung dan Debong Tengah) dimasukkan kedalam Kecamatan Tegal Selatan.