Jelaskan Presiden, parlemen, dan pemerintah dari Ukraina

Presiden dipilih oleh suara rakyat untuk lima tahun masa jabatan dan merupakan kepala negara formal.

Cabang legislatif Ukraina berisi 450 kursi parlemen satu kamar, yang disebut Verkhovna Rada. Parlemen terutama bertanggung jawab untuk pembentukan cabang eksekutif dan Kabinet Ukraina, dikepalai oleh Perdana Menteri. Meskipun demikian, Presiden masih punya wewenang untuk mengajukan calon Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan untuk disetujui parlemen, juga kekuasaan untuk menunjuk Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri (Служба безпеки України).

Undang-undang, akta parlemen dan kabinet, dekret presiden, dan akta-akta yang diterbitkan oleh Dewan Tertinggi Krimea dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, manakala pelanggaran terhadap konstitusi ditemukan. Akta-akta normatif lainnya tunduk pada peninjauan yudisial (judicial review). Mahkamah Agung adalah tubuh utama dalam sistem peradilan yurisdiksi umum.

Pemerintahan-mandiri daerah dijamin secara resmi. Dewan daerah dan wali kota dipilih oleh rakyat dan menjalankan kontrol terhadap anggaran daerah. Para kepala daerah dan distrik diangkat oleh Presiden mengikuti usulan Perdana Menteri. Sistem ini secara virtual memerlukan persetujuan antara Presiden dan Perdana Menteri, dan pada masa lalu pernah memicu persoalan, misalnya ketika Presiden Yushchenko memanfaatkan celah persepsi dengan menunjuk apa yang disebut sebagai petugas 'pelaksana sementara', menggantikan peran gubernur atau kepala daerah yang sebenarnya, sehingga menghindari kebutuhan untuk mencari kompromi dengan Perdana Menteri. Praktik ini kontroversial dan menjadi subjek bagi peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi.

Ukraina memiliki banyak partai politik, banyak di antaranya hanya memiliki sedikit anggota dan kurang dikenal di masyarakat. Partai-partai kecil sering kali bergabung dalam koalisi multipartai (blok elektoral) untuk tujuan turut serta dalam pemilihan anggota parlemen.