Jelaskan Kembali ke demokrasi dari Argentina

Raúl Alfonsín memenangi pemilihan presiden tahun 1983 berkampanye untuk penuntutan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia selama periode Proceso: Proses Pengadilan Junta dan pengadilan militer lainnya menghukum semua pemimpin kudeta tetapi, di bawah tekanan militer, ia juga memberlakukan Undang-Undang Penghentian Total dan Undang-Undang Kepatuhan, yang menghentikan penuntutan lebih lanjut di bawah rantai komando. Krisis ekonomi yang memburuk dan hiperinflasi mengurangi dukungan rakyatnya dan Peronis Carlos Menem memenangi pemilihan presiden tahun 1989. Segera setelah itu, kerusuhan tahun 1989 memaksa Alfonsín untuk mengundurkan diri lebih awal.

Menem menganut dan memberlakukan kebijakan neoliberal: nilai tukar tetap, deregulasi bisnis, privatisasi, dan pembongkaran hambatan proteksionis untuk menormalkan ekonomi dalam jangka pendek. Dia mengampuni para petugas yang telah dijatuhi hukuman selama pemerintahan Alfonsín. Perubahan Konstitusi 1994 memungkinkan Menem terpilih untuk masa jabatan kedua. Dengan ekonomi mulai menurun pada tahun 1995, dan dengan meningkatnya pengangguran dan resesi, Unión Cívica Radical (UCR), yang dipimpin oleh Fernando de la Rúa, terpilih kembali menjadi presiden dalam pemilihan presiden tahun 1999.

De la Rúa meninggalkan rencana ekonomi Menem meskipun krisis memburuk, yang menyebabkan meningkatnya ketidakpuasan sosial. Pelarian modal besar-besaran dari negara tersebut ditanggapi dengan pembekuan rekening bank, yang menimbulkan gejolak lebih lanjut. Kerusuhan pada bulan Desember 2001 memaksanya untuk mengundurkan diri. Kongres mengangkat Eduardo Duhalde sebagai penjabat presiden, yang mencabut nilai tukar tetap yang ditetapkan oleh Menem, menyebabkan banyak pekerja dan kelas menengah Argentina kehilangan sebagian besar tabungan mereka. Pada akhir tahun 2002, krisis ekonomi mulai surut, tetapi pembunuhan dua orang piquetero oleh petugas polisi menyebabkan kerusuhan politik, mendorong Duhalde untuk memajukan pemilihan presiden berikutnya. Néstor Kirchner terpilih sebagai presiden baru.

Mendorong kebijakan-kebijakan ekonomi Keynesian Baru yang ditetapkan oleh Duhalde, Kirchner mengakhiri krisis ekonomi dengan mencapai surplus perdagangan dan fiskal yang signifikan, dan pertumbuhan PDB yang cepat. Di bawah pemerintahannya, Argentina merestrukturisasi utangnya yang mengalami gagal bayar dengan diskon yang belum pernah terjadi sebelumnya sekitar 70% pada sebagian besar obligasi, melunasi utang kepada Dana Moneter Internasional, membersihkan militer dari petugas yang memiliki catatan hak asasi manusia yang meragukan, membatalkan Undang-Undang Penghentian Total dan Undang-Undang Kepatuhan, menyatakan bahwa dua undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi, dan melanjutkan penuntutan hukum atas kejahatan Junta. Dia tidak mencalonkan diri untuk dipilih kembali, sebaliknya dia mengajukan pencalonan istrinya, senator Cristina Fernández de Kirchner, yang terpilih pada tahun 2007 dan terpilih lagi dalam pemilihan presiden tahun 2011. Pemerintahan Fernández de Kirchner menjalin hubungan luar negeri yang positif dengan negara-negara dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan, seperti Venezuela, Iran, dan Kuba; sementara pada waktu yang bersamaan hubungan dengan Amerika Serikat dan Britania Raya menjadi semakin tegang. Pada tahun 2015, PDB Argentina tumbuh sebesar 2,7% dan pendapatan nyata telah meningkat lebih dari 50% sejak era pasca-Menem. Terlepas dari keuntungan ekonomi ini dan peningkatan produksi dan subsidi energi terbarukan, ekonomi secara keseluruhan telah mengalami kelesuan sejak tahun 2011.

Pada tanggal 22 November 2015, setelah seri dalam putaran pertama pemilihan presiden tanggal 25 Oktober 2015, calon presiden dari koalisi tengah-kanan, Mauricio Macri, memenangi pemungutan suara pertama dalam sejarah Argentina, mengalahkan calon presiden dari Front untuk Kemenangan, Daniel Scioli, dan menjadi presiden terpilih. Macri adalah presiden non-peronis pertama yang terpilih secara demokratis sejak tahun 1916 yang berhasil menyelesaikan masa jabatannya tanpa digulingkan. Dia menjabat sejak tanggal 10 Desember 2015 dan mewarisi ekonomi dengan tingkat inflasi yang tinggi dan dalam kondisi yang buruk. Pada bulan April 2016, Pemerintahan Macri memperkenalkan langkah-langkah penghematan neoliberal yang dimaksudkan untuk mengatasi inflasi dan defisit publik yang berlebihan. Di bawah pemerintahan Macri, pemulihan ekonomi tetap sulit dipahami dengan PDB menyusut 3,4%, inflasi sebesar 240%, miliaran dolar AS digelontorkan dalam bentuk utang negara, dan kemiskinan massal meningkat pada akhir masa jabatannya. Dia mencalonkan diri untuk pemilihan ulang pada 2019 tetapi kalah hampir delapan persen dari Alberto Fernández, calon presiden dari Partido Justicialista.

Presiden Alberto Fernández dan Wakil Presiden Cristina Fernández de Kirchner mulai menjabat pada bulan Desember 2019, hanya beberapa bulan sebelum pandemi Covid-19 melanda Argentina dan di antara tuduhan korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan dana publik selama masa kepresidenan Nestor dan Cristina Fernández de Kirchner. Pada tanggal 14 November 2021, koalisi kiri-tengah dari partai Peronis yang berkuasa di Argentina, Frente de Todos (Barisan untuk Semua Orang), kehilangan mayoritasnya di Kongres, untuk pertama kalinya dalam hampir 40 tahun, dalam pemilu sela. Kemenangan koalisi kanan-tengah dalam pemilihan, Juntos por el Cambio (Bersama untuk Perubahan), menjadikan dua tahun terakhir yang sulit bagi Presiden Alberto Fernandez. Kehilangan kendali Senat membuatnya sulit untuk membuat keputusan, termasuk ke lembaga peradilan. Itu juga memaksanya untuk bernegosiasi dengan oposisi setiap inisiatif yang dia kirimkan ke legislatif.