Jelaskan Hubungan luar negeri dari Libya

Kebijakan luar negeri Libya berfluktuasi sejak 1951. Sebagai sebuah Kerajaan, Libya mempertahankan sikap pro-Barat yang definitif, dan diakui sebagai bagian dari blok tradisionalis konservatif di Liga Negara Arab (Liga Arab saat ini), yang menjadi anggota pada tahun 1953. Pemerintah juga bersahabat dengan negara-negara Barat seperti Britania Raya, Amerika Serikat, Perancis, Italia, Yunani, dan menjalin hubungan diplomatik penuh dengan Uni Soviet pada tahun 1955.

Meskipun pemerintah mendukung perjuangan Arab, termasuk gerakan kemerdekaan Maroko dan Aljazair, pemerintah mengambil sedikit peran dalam Konflik Arab-Israel atau politik antar-Arab yang penuh gejolak pada 1950-an dan awal 1960-an. Kerajaan terkenal karena hubungannya yang dekat dengan Barat, sementara itu menjalankan sistem konservatif di dalam negeri.

Setelah kudeta 1969, Muammar Khadafi menutup pangkalan militer Amerika dan Inggris dan sebagian menasionalisasi minyak asing dan kepentingan komersial di Libya.

Khadafi dikenal karena mendukung sejumlah pemimpin yang dipandang sebagai penentang terhadap Westernisasi dan liberalisme politik, termasuk Presiden Uganda Idi Amin, Kaisar Afrika Tengah Jean Bédel Bokassa, orang kuat Etiopia Mengistu Haile Mariam, Presiden Liberia Charles Taylor, dan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević.

Hubungan dengan Barat menjadi tegang oleh serangkaian insiden di sebagian besar pemerintahan Khadafi, termasuk pembunuhan polisi wanita London Yvonne Fletcher, pengeboman klub malam Berlin Barat yang sering dikunjungi tentara AS, dan pengeboman dari Pan Am Penerbangan 103, yang menyebabkan sanksi PBB pada 1990-an, meskipun pada akhir 2000-an, Amerika Serikat dan kekuatan Barat lainnya telah menormalisasi hubungan dengan Libya.

Pada bulan Oktober 2010, Gaddafi meminta maaf kepada para pemimpin Afrika atas nama negara-negara Arab atas keterlibatan mereka dalam perdagangan budak trans-Sahara.

Libya termasuk dalam Kebijakan Lingkungan Eropa (ENP) Uni Eropa yang bertujuan mendekatkan UE dan tetangganya. Otoritas Libya menolak rencana Uni Eropa yang ditujukan untuk menghentikan migrasi dari Libya. Pada 2017, Libya menandatangani perjanjian PBB tentang Larangan Senjata Nuklir.