Coba ceritain soal Winston Churchill

Sir Winston Leonard Spencer-Churchill (30 November 187424 Januari 1965) adalah seorang politikus, perwira militer, dan penulis Britania Raya. Ia merupakan Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1940 hingga 1945, ketika ia memimpin Britania meraih kemenangan dalam Perang Dunia Kedua, dan menjabat lagi dari tahun 1951 hingga 1955. Churchill mewakili lima konstituensi selama kariernya sebagai Anggota Parlemen (MP). Secara ideologis, ia adalah seorang ekonom liberal dan imperialis, sebagian besar masa kariernya menjadi anggota Partai Konservatif, yang ia pimpin dari tahun 1940 sampai 1955, tetapi dari tahun 1904 sampai 1924 ia menjadi anggota Partai Liberal.

Berdarah Inggris dan Amerika, Churchill lahir di Oxfordshire dari keluarga aristokrat kaya. Bergabung dengan British Army, ia menyaksikan pertempuran di Kemaharajaan Britania, Perang Inggris–Sudan, dan Perang Boer Kedua, dan meraih ketenaran sebagai koresponden perang dan menulis buku mengenai kampanyenya. Terpilih sebagai anggota parlemen pada tahun 1900, awalnya ia adalah seorang Konservatif, ia membelot ke  Liberal pada tahun 1904. Dalam pemerintahan Liberal H. H. Asquith, Churchill menjabat sebagai Presiden Dewan Perdagangan, Sekretaris Negara, dan First Lord of the Admiralty, memperjuangkan reformasi tahanan dan keamanan sosial kelas pekerja. Pada masa Perang Dunia Pertama, ia mengawasi Kampanye Gallipoli; setelah berubah menjadi bencana, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan bertugas di Royal Scots Fusiliers di Front Barat. Pada tahun 1917, ia kembali ke pemerintahan sebagai Menteri Munisi di bawah pimpinan David Lloyd George, kemudian sebagai Sekretaris Negara untuk Perang dan Udara, dan akhirnya untuk Koloni, berperan mengawasi Perjanjian Inggris-Irlandia dan kebijakan Timur Tengah Britania. Setelah dua tahun absen dari Parlemen, ia menjabat sebagai Kanselir Menteri Keuangan pada pemerintahan Konservatif Stanley Baldwin, mengembalikan pound sterling pada tahun 1925 ke standar emas sesuai dengan nilai tukarnya sebelum perang, suatu langkah yang secara luas dianggap menciptakan tekanan deflasi terhadap perekonomian Britania Raya.

Pada masa cutinya tahun 1930-an, Churchill gigih menyerukan perlucutan senjata Britania untuk melawan pertumbuhan ancaman dari Jerman Nazi. Saat Perang Dunia Kedua pecah, ia diangkat kembali sebagai First Lord of the Admiralty. Pada tahun 1940, ia menjadi perdana menteri menggantikan Neville Chamberlain. Churchill mengawasi keterlibatan Britania dalam upaya perang Sekutu melawan Jerman dan blok Poros, yang berbuah kemenangan pada tahun 1945. Kepemimpinannya pada masa perang dipuji secara luas, meskipun beberapa tindakan seperti Pengeboman Dresden dan tanggapannya terhadap kelaparan Benggala menimbulkan kontroversi. Setelah kekalahan Konservatif dalam pemilihan umum 1945, ia menjadi Pemimpin Oposisi. Di tengah berkecamuknya Perang Dingin dengan Uni Soviet, ia secara terbuka memperingatkan adanya "tirai besi" pengaruh Soviet di Eropa dan gencar mempromosikan persatuan Eropa. Terpilih kembali sebagai Perdana Menteri pada tahun 1951, masa jabatan keduanya disibukkan dengan urusan luar negeri Imperium Britania, termasuk Darurat Malaya, Pemberontakan Mau Mau, Perang Korea, dan kudeta Iran yang didukung Britania. Di dalam negeri, pemerintahannya menekankan kebijakan pembangunan perumahan dan mengembangkan senjata nuklir. Di tengah-tengah kondisi kesehatan yang menurun, Churchill mengundurkan diri sebagai perdana menteri pada tahun 1955, tetapi tetap menjadi anggota parlemen sampai tahun 1964. Saat kematiannya pada tahun 1965, ia dimakamkan secara kenegaraan.

Dianggap sebagai salah seorang tokoh dunia paling penting abad ke-20, Churchill tetap populer di Britania Raya dan dunia Barat, ia dipandang sebagai pemimpin masa perang yang berjaya dan memainkan peran penting dalam mempertahankan demokrasi liberal Eropa dari penyebaran fasisme. Churcill juga dipuji sebagai pembaru dan penulis sosial, dan menerima Nobel Sastra pada tahun 1953. Namun, pandangan imperialis dan komentarnya mengenai ras, serta dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintahannya dengan menindas perjuangan gerakan antiimperialisme dalam meraih kemerdekaan dari Imperium Britania, telah menimbulkan banyak kontroversi.