Jelaskan Politik dari Pantai Gading

Politik Pantai Gading terjadi dalam kerangka republik demokrasi perwakilan presidensial, di mana Presiden Pantai Gading adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Parlemen.

Dari tahun 1960 hingga 2016, parlemen adalah badan unikameral. Itu menjadi badan bikameral setelah konstitusi baru disetujui melalui referendum pada 30 Oktober 2016 dimana parlemen terdiri dari Senat dan Majelis Nasional. Majelis Nasional terdiri dari 255 kursi dan Senat 99 kursi. Anggota Majelis Nasional dipilih langsung untuk masa jabatan lima tahun. Dari 99 kursi Senat, 66 dipilih secara tidak langsung oleh Majelis Nasional dan anggota berbagai dewan lokal, dan 33 anggota ditunjuk oleh presiden; semua anggota menjabat selama lima tahun.

Politik Pantai Gading selama 30 tahun dikendalikan oleh Partai Demokrat Pantai Gading (PDCI) yang berasal dari Liga Petani Afrika buatan Félix Houphouët-Boigny pada akhir Perang Dunia II. Pada tahun 1990, pemerintah terpaksa menerima legalisasi partai oposisi dan mengizinkan pemilihan presiden dan legislatif secara demokratis. Sejak saat itu, lebih dari 100 partai politik telah didirikan, terutama Front Umum Pantai Gading (FPI) dan Aliansi Houphouëtist untuk Demokrasi dan Perdamaian (RHDP).

Pantai Gading memiliki peradilan yang independen. Tiga badan tertinggi adalah Pengadilan Kasasi, yang menangani masalah pidana dan perdata; Dewan Negara, yang menangani sengketa administratif; dan Pengadilan Auditor, yang mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan rekening publik. Ada juga Pengadilan Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama yang lebih rendah. Dewan Tinggi Kehakiman adalah badan yang mengawasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan disiplin hakim.