Saya mau tau Politik dari Yaman

Politik Yaman berada dalam keadaan tidak pasti karena pengambilalihan Houthi di Yaman. Sebuah kelompok bersenjata yang dikenal sebagai Houthi atau Ansarullah menguasai pemerintah Yaman Utara dan mengumumkan akan membubarkan parlemen, serta membentuk "dewan presiden", "dewan nasional transisi", dan "dewan revolusioner tertinggi" untuk memerintah negara untuk periode sementara. Namun, presiden yang digulingkan, Abdrabbuh Mansur Hadi, telah menyatakan dia masih menjabat dan bekerja untuk mendirikan pemerintahan tandingan di Aden. Pada 2022, kekuasaannya dialihkan kepada Dewan Pimpinan Kepresidenan yang berbasis di Riyadh, Arab Saudi. Dewan bertanggung jawab untuk mengatur urusan politik, militer, dan keamanan Yaman selama "masa transisi". Selain itu, dewan juga bertugas untuk bernegosiasi dengan Houthi guna mencapai gencatan senjata dan memperoleh solusi politik akhir.

Sebelum kudeta, politik Yaman secara nominal berlangsung dalam kerangka republik demokratis perwakilan semi-presidensial. Presiden Yaman, yang dipilih melalui pemilihan umum dari setidaknya dua calon yang didukung oleh Parlemen, adalah kepala negara; sedangkan Perdana Menteri Yaman, yang diangkat oleh Presiden, adalah kepala pemerintahan. Meskipun dianggap sebagai sistem multipartai, pada kenyataannya sepenuhnya didominasi oleh satu partai, Kongres Rakyat Umum. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan Pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kehakiman secara teoritis independen, tetapi pada kenyataannya rentan terhadap campur tangan dari cabang eksekutif.

Yaman adalah sebuah republik dengan badan legislatif bikameral. Di bawah konstitusi, seorang presiden terpilih, 301 kursi DPR terpilih, dan 111 anggota Dewan Syura berbagi kekuasaan. Masa jabatan presiden adalah 7 tahun, dan masa jabatan parlementer dari jabatan terpilih adalah 6 tahun. Hak pilih bersifat universal di atas 18 tahun, tetapi hanya Muslim yang dapat memegang jabatan terpilih.

Presiden Ali Abdullah Saleh menjadi presiden terpilih pertama di Yaman bersatu pada tahun 1999 (meskipun ia telah menjadi Presiden Yaman bersatu sejak 1990 dan presiden Yaman Utara sejak 1978). Ia terpilih kembali untuk menjabat pada September 2006. Kemenangan Saleh ditandai dengan pemilihan yang dinilai oleh pengamat internasional "sebagian bebas", meskipun pemilihan tersebut disertai dengan kekerasan, pelanggaran kebebasan pers, dan tuduhan penipuan. Pemilihan parlemen diadakan pada bulan April 2003, dan Kongres Rakyat Umum mempertahankan mayoritas mutlak. Saleh tetap hampir tidak terbantahkan di kursi kekuasaannya sampai tahun 2011, ketika rasa frustrasi lokal atas penolakannya untuk mengadakan putaran pemilihan lagi, yang dikombinasikan dengan dampak Musim Semi Arab 2011, mengakibatkan protes massal. Pada 2012, dia dipaksa mundur dari kekuasaan, meskipun dia tetap menjadi aktor penting dalam politik Yaman, bersekutu dengan Houthi selama pengambilalihan mereka pada pertengahan 2010-an.