Jelaskan Politik dari Mesir

Mesir berbentuk republik sejak 18 Juni 1953, Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Muhammad Husni Mubarak telah menjabat sebagai Presiden Mesir selama lima periode, sejak 14 Oktober 1981 setelah pembunuhan Presiden Muhammad Anwar Sadat. Selain itu, ia juga pemimpin Partai Demokrat Nasional. Perdana Menteri Mesir, Dr. Ahmad Nazhif dilantik pada 9 Juli 2004 untuk menggantikan Dr. Athaf Ubaid.

Kekuasaan di Mesir diatur dengan sistem semipresidensial multipartai. Secara teoretis, kekuasaan eksekutif dibagi antara presiden dan perdana menteri namun dalam praktiknya kekuasaan terpusat pada presiden, yang selama ini dipilih dalam pemilu dengan kandidat tunggal. Mesir juga mengadakan pemilu parlemen multipartai.

Pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun, aturan yang baru juga menerapkan berbagai batasan sehingga berbagai tokoh, seperti Aiman Nur, tidak bisa bersaing dalam pemilihan dan Mubarak pun kembali menang dalam pemilu.

Pada akhir Januari 2011 rakyat Mesir menuntut Presiden yang sekarang berkuasa Husni Mubarak untuk meletakan jabatannya. Hingga 18 hari aksi demonstrasi besar-besaran menuntut Presiden Husni Mubarak mundur, akhirnya pada tanggal 11 Februari 2011 Hosni Mubarak resmi mengundurkan diri. Pengunduran diri Husni Mubarak ini disambut baik oleh rakyatnya, dan disambut baik oleh dunia Internasional.

Pada 4 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata Mesir Jenderal Abdul Fattah as-Sisi mengumumkan adanya revolusi untuk mengamankan Mesir, yang bertujuan untuk menggulingkan Muhammad Mursi. Mursi sendiri adalah presiden pertama Mesir yang dipilih secara demokrasi. Pada 3 Juni 2014, Komisi Pemilihan Mesir mengumumkan, mantan Jenderal Mesir, Abdul Fattah as-Sisi terpilih menjadi Presiden setelah menang dalam Pemilu Mesir pada Mei 2014.