Coba jelasin Di bawah kekuasaan Jerman dari Namibia dong

Namibia menjadi koloni Jerman pada tahun 1884 di bawah Otto von Bismarck untuk mencegah perambahan Inggris dan dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman (Deutsch-Südwestafrika). Namun, misi Palgrave oleh Gubernur Inggris di Cape Town telah menetapkan bahwa hanya pelabuhan Walvis Bay yang layak diduduki - dan ini dianeksasi ke provinsi Cape dari Afrika Selatan Britania.

Dari 1904-1907, suku Herero dan Namaqua mengangkat senjata untuk melawan Jerman. Dalam tindakan hukuman dihitung oleh penjajah Jerman, yang telah disebut 'genosida pertama dari abad ke-20' itu dilakukan, pemerintah meminta kepunahan penduduk asli. Dalam genosida suku Herero dan Namaqua, Jerman secara sistematis membunuh 10.000 Suku Nama (setengah dari total penduduk) dan sekitar 65.000 suku Herero (sekitar 80% dari populasi). Para penduduk yang selamat, ketika akhirnya dibebaskan dari tahanan, menjadi sasaran kebijakan perampasan, deportasi, kerja paksa, segregasi rasial, dan diskriminasi dalam sistem yang dalam banyak hal mengantisipasi apartheid yang didirikan oleh Afrika Selatan pada tahun 1948.

Kebanyakan orang Afrika yang terbatas yang disebut wilayah asli, yang kemudian di bawah pemerintahan Afrika Selatan pasca-1949 yang berubah menjadi "tanah air" (Bantustan). Beberapa sejarawan telah berspekulasi bahwa genosida Jerman di Namibia adalah model yang digunakan oleh Nazi dalam Holokaus. Ingatan tentang peristiwa tersebut tetap relevan dengan identitas etnis di Namibia yang telah merdeka dan hubungannya dengan Jerman. Pemerintah Jerman secara resmi meminta maaf atas genosida Namibia pada tahun 2004.

Di bawah kekuasaan Afrika Selatan

Afrika Selatan menduduki koloni pada tahun 1915 setelah mengalahkan pasukan Jerman selama Perang Dunia I. Mereka mengelolanya dari tahun 1919 dan seterusnya sebagai wilayah mandat Liga Bangsa-Bangsa (secara nominal di bawah British Crown). Meskipun pemerintah Afrika Selatan ingin mencaplok 'Afrika Barat Daya' ke wilayah resminya, mereka tidak pernah melakukannya. Akan tetapi, mereka memasukkan wilayah itu ke dalam 'provinsi ke-lima' secara de facto. Minoritas kulit putih Afrika Barat Daya memilih perwakilan-perwakilan untuk Parlemen Afrika Selatan yang hanya berisi anggota kulit putih saja. Mereka juga memilih administrasi lokal mereka sendiri, Dewan Perwakilan SWA. Pemerintah Afrika Selatan menunjuk administrator SWA, yang memiliki kekuasaan eksekutif yang luas.

Mengikuti pergantian Liga oleh PBB pada tahun 1946, Afrika Selatan menolak untuk menyerahkan mandatnya yang sebelumnya. PBB bermaksud bahwa itu nantinya akan digantikan oleh perjanjian Perwalian PBB, membutuhkan pengawasan internasional yang lebih dekat akan wilayah administrasi dan jadwal yang pasti untuk mencapai kemerdekaan Namibia. Setelah munculnya Partai Nasional di Afrika Selatan, mereka membuat apartheid di kedua daerah. Dewan Herero Chief menyerahkan sejumlah petisi kepada PBB pada tahun 1950 yang menyerukan agar memberikan Namibia kemerdekaan tetapi tidak berhasil. Selama tahun 1960, selagi kekuatan Eropa seperti Prancis dan Inggris memberikan kemerdekaan kepada beberapa koloni dan percaya wilayah di Afrika, ini mengakibatkan Afrika Selatan mendapatkan tekanan agar melakukan hal yang sama kepada Namibia.

Pada tahun 1966, Mahkamah Internasional menolak keluhan yang dibawa oleh Ethiopia dan Liberia terhadap kehadiran adanya Afrika Selatan secara berterusan di wilayah itu, namun Majelis Umum PBB kemudian dicabut mandatnya Afrika Selatan. Afrika Selatan terus melaksanakan aturan de facto sedangkan SWAPO memperluas upaya gerilya untuk mengakhirinya. Pada tahun 1971 Mahkamah Internasional mengeluarkan "fatwa" menyatakan administrasi lanjutan Afrika Selatan sebagai ilegal.

Dalam menanggapi keputusan tahun 1966 oleh Mahkamah Internasional, sayap militer SWAPO, Tentara Pembebasan Rakyat Namibia, sebuah kelompok gerilya memulai perjuangan bersenjata mereka untuk kemerdekaan. Sampai akhirnya pada tahun 1988, Afrika Selatan sepakat untuk mengakhiri pendudukannya dari Namibia, sesuai dengan rencana perdamaian PBB untuk seluruh wilayahnya.