Jelaskan Politik dari Denmark

Denmark ialah monarki tertua di benua Eropa. Pada 1849, menjadi monarki konstitusional dengan pengadopsian konstitusi baru. Penguasanya secara resmi merupakan kepala negara, peran yang bersifat seremonial, sejak kekuasaan eksekutif, yang dilaksanakan oleh raja atau ratu, dilaksanakan melalui kabinet menteri, dengan PM yang memberlakukan prinsip primus inter pares). Kekuasaan legislatif diberikan kepada monarki, dan parlemen Denmark, dikenal sebagai Folketing, yang terdiri atas (tak lebih dari) 179 anggota. Kekuasaan yudisial ada di tangan pengadilan.

Pemilu parlemen harus diadakan setidaknya tiap 4 tahun; namun PM bisa mengadakan untuk Pemilu lebih awal. Jika Parlemen melakukan mosi tidak percaya terhadap PM sehingga pemerintahan terhenti. Negeri ini sering dipegang pemerintah minoritas.

Denmark mempraktikkan hak pilih universal dalam seluruh masalah, wanita dianggap sama dengan lelaki menurut hukum Denmark (namun mereka tak dikenakan wajib militer, walau begitu mereka bisa mengikuti secara sukarela).

Hukuman mati dihapus di Denmark pada 1930. Diberlakukan secara singkat setelah Perang Dunia II, oleh masyarakat luas. 46 orang dihukum mati atas kejahatan perang, setelah hukuman mati tak diberlakukan selama beberapa tahun. Pada 1978 akhirnya dihapuskan lagi. Ilegal buat hukum Denmark untuk mengekstradisi warganegaranya ke negeri di mana mereka akan menghadapi hukuman mati.