Jabarkan Politik dari Kuwait

Kuwait adalah keamiran semi-konstitusional, yang terkadang disebut sebagai "anokratis". Seri data Politi dan Indeks Demokrasi The Economist mengkategorikan Kuwait sebagai otokrasi (kediktatoran). Freedom House menilai negara ini sebagai "sebagian bebas" dalam survei Kebebasan di Dunia. Emir adalah kepala negara. Sistem politik terdiri dari pemerintahan yang ditunjuk (didominasi oleh keluarga penguasa Al Sabah), peradilan yang ditunjuk, dan legislatif yang dipilih. Konstitusi Kuwait diumumkan pada tahun 1962.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Emir menunjuk perdana menteri, yang pada gilirannya memilih kabinet menteri yang terdiri dari pemerintah. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak kebijakan pemerintah Kuwait telah dicirikan sebagai "rekayasa demografi", terutama terkait dengan krisis Bedoon tanpa kewarganegaraan Kuwait dan sejarah naturalisasi di Kuwait.

Emir menunjuk semua hakim dan banyak hakim adalah warga negara asing dari Mesir. Mahkamah Konstitusi bertugas memutuskan kesesuaian undang-undang dan keputusan dengan konstitusi. Kuwait memiliki ruang publik dan masyarakat sipil yang aktif dengan organisasi politik dan sosial. Kelompok profesional seperti Kamar Dagang mempertahankan otonomi mereka dari pemerintah.

Cabang legislatif terdiri dari Majelis Nasional, yang memiliki otoritas pengawasan nominal. Sesuai pasal 107 konstitusi Kuwait, Emir dapat membubarkan parlemen selama pemilihan majelis baru diadakan dalam waktu dua bulan setelah pembubaran. Karena seringnya pengunduran diri kabinet, Kuwait memiliki pemerintahan baru setiap delapan bulan. Ketidakstabilan politik secara signifikan menghambat pembangunan ekonomi dan infrastruktur negara.

Emir telah menangguhkan konstitusi dua kali: pada tahun 1976 di bawah Sheikh Sabah Al-Salim Al-Sabah dan 1986 di bawah Sheikh Jaber Al-Ahmed Al-Sabah. Kuwait secara teratur dicirikan sebagai "negara penyewa" di mana keluarga penguasa menggunakan pendapatan minyak untuk membeli persetujuan politik warga negara; lebih dari 70% pengeluaran pemerintah terdiri dari gaji dan subsidi sektor publik. Kuwait memiliki tagihan upah sektor publik tertinggi di wilayah GCC karena upah sektor publik mencapai 12,4% dari PDB.

Meskipun perempuan Kuwait melebihi jumlah laki-laki dalam angkatan kerja, partisipasi politik perempuan Kuwait terbatas. Wanita Kuwait dianggap sebagai wanita paling emansipasi di Timur Tengah. Pada tahun 2014 dan 2015, Kuwait menduduki peringkat pertama di antara negara-negara Arab dalam Laporan Kesenjangan Gender Global. Pada tahun 2013, 53% wanita Kuwait berpartisipasi dalam angkatan kerja. Kuwait memiliki partisipasi warga negara perempuan yang lebih tinggi dalam angkatan kerja dibandingkan negara-negara GCC lainnya. Menurut Indeks Kemajuan Sosial, Kuwait menempati urutan pertama dalam kemajuan sosial di dunia Arab dan dunia Muslim dan tertinggi kedua di Timur Tengah setelah Israel. Kuwait menempati peringkat di antara negara-negara top dunia berdasarkan harapan hidup, partisipasi tenaga kerja wanita, ketahanan pangan global, serta ketertiban dan keamanan sekolah.