Jelaskan Migrasi dari Britania Raya

Britania Raya telah menerima gelombang migrasi yang berturut-turut tanpa henti. Musibah Wabah Kelaparan Besar menyebabkan kedatangan imigran asal Irlandia secara berbondong-bondong ke Britania Raya. Lebih dari 120.000 veteran Polandia menetap di Britania setelah Perang Dunia II karena tidak dapat kembali ke tanah air mereka. Pada abad ke-20, terjadi migrasi secara besar-besaran dari koloni-koloni Imperium Britania, terutama disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja pasca Perang Dunia II. Sebagian besar imigran ini berasal dari Karibia dan Asia Selatan.

Pada tahun 2010, terdapat sekitar 7 juta penduduk kelahiran asing di Britania Raya; 11,3% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,76 juta (7,7%) lahir di luar Uni Eropa dan 2,24 juta (3,6%) lahir di negara-negara anggota Uni Eropa. Proporsi penduduk kelahiran asing di Britania Raya masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara Eropa lainnya, namun migrasi inilah yang telah berkontribusi besar dalam meningkatkan jumlah populasi di Britania Raya antara tahun 1991 hingga 2001. Data dari Office for National Statistics (ONS) menunjukkan bahwa sebanyak 2,3 juta imigran pindah ke Britania Raya pada periode 1991-2006. Pada tahun 2008, diprediksi bahwa migrasi akan menambah jumlah penduduk Britania sebanyak 7 juta jiwa menjelang tahun 2031, meskipun perkiraan ini juga diperdebatkan. ONS melaporkan bahwa migrasi bersih dari tahun 2009 ke 2010 naik sebanyak 21 persen, atau sekitar 239.000 jiwa. Pada tahun 2011 angka ini meningkat lagi sebanyak 251.000 jiwa, di mana ditemukan bahwa terjadi sebanyak 589.000 imigrasi, dan 338.000 emigrasi.

195.046 warga negara asing menjadi warga negara Britania pada tahun 2010, sedangkan pada 1999 hanya sebanyak 54.902. Sebuah rekor baru tercipta pada tahun 2010, di mana sebanyak 241.192 WNA diberi hak sebagai penduduk tetap, di antaranya 51 persen berasal dari Asia dan 27 persen dari Afrika. Menurut statistik resmi yang dirilis pada tahun 2011, 25,1 persen dari bayi yang lahir di Inggris dan Wales pada tahun 2010 lahir dari ibu yang lahir di luar Britania Raya.

Sekurang-kurangnya 5,5 juta kelahiran Britania Raya menetap di luar negeri, empat besar negara yang menjadi tujuan warga negara Britania adalah Australia, Spanyol, Amerika Serikat dan Kanada. Penduduk Britania melakukan emigrasi besar-besaran ke luar negeri pada abad ke-19. Antara tahun 1815 sampai 1930, sekitar 11,4 juta orang pindah keluar Britania dan 11,4 juta lainnya keluar Irlandia. Pada akhir abad ke-20, diperkirakan bahwa sekitar 300 juta orang keturunan Britania dan Irlandia menetap secara permanen di berbagai belahan dunia.

Penduduk di negara-negara Uni Eropa, tidak terkecuali penduduk Britania Raya, memiliki hak untuk tinggal dan bekerja di negara anggota UE manapun. Britania Raya menerapkan pembatasan sementara untuk warga Rumania dan Bulgaria yang bergabung dengan Uni Eropa pada bulan Januari 2007. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Migration Policy Institute untuk Komisi Kesetaraan dan Hak Asasi Manusia menemukan bahwa antara bulan Mei 2004 dan September 2009, sekitar 1,5 juta pekerja bermigrasi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang baru ke Britania Raya; dua-pertiganya berasal dari Polandia, namun kemudian banyak yang kembali ke tanah airnya. Resesi pada akhir 2000-an mengurangi intensitas warga Polandia yang bermigrasi ke Britania Raya. Pada tahun 2009, untuk pertama kalinya, lebih banyak penduduk dari negara-negara Uni Eropa lainnya yang meninggalkan Britania Raya daripada yang tiba. Pada tahun 2011, 13% dari total emigrasi ke Britania Raya berasal dari penduduk di negara-negara anggota UE yang baru.

Pemerintah Britania Raya telah memperkenalkan sistem imigrasi berbasis poin untuk imigrasi yang berasal dari luar Kawasan Ekonomi Eropa. Pada bulan Juni 2010, pemerintah koalisi Konservatif-Liberal Demokratis menerapkan pembatasan imigrasi dari luar Uni Eropa hanya sebanyak 24.000 imigran. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan di dalam koalisi: sekretaris bisnis Vince Cable berpendapat bahwa hal ini justru akan merugikan sektor bisnis Britania Raya.