Jelaskan Hukum dari Papua Nugini

Parlemen negara ini yang berkamar tunggal menjalankan legislasi dengan cara yang sama seperti di dalam ranah hukum lainnya, yaitu dengan memiliki "kabinet," "pemerintah yang bertanggung jawab," dan sistem "demokrasi parlementer." Bila terdapat rancangan undang-undang, maka itu diajukan oleh pemerintah eksekutif kepada legislatur, diperdebatkan, dan bila lolos, akan menjadi undang-undang ketika rancangan itu menerima persetujuan kerajaan melalui Gubernur Jenderal. Sebagian besar peraturan legislasi sebenarnya telah diterapkan oleh birokrasi di bawah legislasi sebelumnya yang sudah diloloskan dan diberlakukan oleh Parlemen.

Semua produk hukum (statuta) yang diberlakukan oleh parlemen haruslah sesuai dengan konstitusi. Lembaga peradilan memiliki yurisdiksi untuk mengatur kekonstitusionalan statuta, baik itu yang dipersengketakan di hadapan mereka, atau pada permohonan rujukan yang di mana tidak ada persengketaan, melainkan hanya menjadi pertanyaan abstrak hukum. Merupakan hal yang tak lazim di antara negara-negara berkembang, bahwa cabang yudikatif pemerintah di Papua Nugini cukup mandiri dan memiliki pengaruh lebih, dan pemerintah-pemerintah eksekutif yang silih berganti selalu menghormati kekuatan otoritas yudikatif ini.

Hukum Umum Papua Nugini — mengandung hukum umum Australia yang diterima pada 16 September 1975 (hari kemerdekaan), dan kemudian menjadi dasar keputusan-keputusan lembaga peradilan Papua Nugini sendiri. Lembaga-lembaga peradilan diarahkan oleh konstitusi, yang pada masa-masa berikutnya diharap dapat memberi perhatian lebih terhadap undang-undang konservatif, untuk menyerap risalah "adat" komunitas tradisional, dengan suatu pandangan untuk menentukan adat-adat mana saja yang dianggap lazim bagi seluruh kawasan di negara ini dan dapat saja dinyatakan sebagai bagian dari undang-undang ini. Praktiknya, hal ini terbukti sukar diterapkan dan sering kali diabaikan. Faktanya, penerimaan dan penerapan statuta lebih banyak diambil dari yurisdiksi seberang lautan, terutama Australia dan Inggris.