Saya mau tau Sejarah dari Zimbabwe

Catatan arkeologi menyebutkan pemukiman manusia di Zimbabwe setidaknya sejak 500.000 tahun yang lalu. Penghuni paling awal yang diketahui mungkin adalah orang San, yang meninggalkan panah dan lukisan gua. Petani berbahasa Bantu pertama tiba selama migrasi Bantu sekitar 2.000 tahun yang lalu.

Masyarakat yang berbicara bahasa proto-Shona pertama kali muncul di lembah Sungai Limpopo tengah pada abad ke-9 sebelum pindah ke dataran tinggi Zimbabwe. Dataran tinggi Zimbabwe menjadi pusat negara bagian Shona setelahnya, dimulai sekitar abad ke-10. Sekitar awal abad ke-10, perdagangan berkembang dengan pedagang Arab di pantai Samudra Hindia, membantu mengembangkan Kerajaan Mapungubwe pada abad ke-11. Ini adalah pendahulu peradaban Shona yang mendominasi wilayah tersebut selama abad ke-13 hingga ke-15, dibuktikan dengan reruntuhan di Zimbabwe Raya, dekat Masvingo, dan oleh situs-situs kecil lainnya. Situs arkeologi utama menggunakan arsitektur batu kering yang unik. Kerajaan Mapungubwe adalah yang pertama dari serangkaian negara perdagangan yang telah berkembang di Zimbabwe pada saat penjelajah Eropa pertama tiba dari Portugis. Negara-negara bagian ini memperdagangkan emas, gading, dan tembaga serta kain dan kaca.

Pada 1220, Kerajaan Zimbabwe melampaui Mapungubwe. Negara bagian Shona ini semakin menyempurnakan dan memperluas arsitektur batu Mapungubwe, yang bertahan hingga hari ini di reruntuhan ibu kota kerajaan, Zimbabwe Raya. Dari sekitar 1450 hingga 1760, Kerajaan Mutapa menguasai sebagian besar wilayah Zimbabwe saat ini, ditambah sebagian Mozambik tengah. Kerajaan ini dikenal dengan banyak nama termasuk Kekaisaran Mutapa, juga dikenal sebagai Mwene Mutapa atau Monomotapa serta "Munhumutapa", dan terkenal dengan rute perdagangan strategis dengan orang Arab dan Portugis. Portugis berusaha untuk memonopoli pengaruh ini dan memulai serangkaian perang yang membuat kekaisaran hampir runtuh pada awal abad ke-17.

Sebagai tanggapan langsung terhadap peningkatan kehadiran Eropa di pedalaman, negara Shona baru terbentuk, yang dikenal sebagai Kekaisaran Rozwi. Mengandalkan pembangunan militer, politik, dan agama selama berabad-abad, Rozwi (berarti "perusak") mengusir Portugis dari dataran tinggi Zimbabwe pada 1683 dengan kekuatan senjatanya. Sekitar tahun 1821 jenderal Zulu Mzilikazi dari klan Khumalo berhasil memberontak melawan Raja Shaka dan mendirikan klannya sendiri, Ndebele. Ndebele berjuang ke utara menuju Transvaal, meninggalkan jejak kehancuran di belakang mereka dan memulai era kehancuran luas yang dikenal sebagai Mfecane. Ketika trekboer Belanda berkumpul di Transvaal pada tahun 1836, mereka mendorong suku itu lebih jauh ke utara, dengan bantuan prajurit Tswana Barolong dan pasukan komando Griqua. Pada tahun 1838, Ndebele telah menaklukkan Kekaisaran Rozwi, bersama dengan negara-negara Shona yang lebih kecil lainnya, dan menjadikan mereka vassaldom.

Setelah kehilangan sisa tanah Afrika Selatan mereka pada tahun 1840, Mzilikazi dan sukunya menetap secara permanen di barat daya Zimbabwe saat ini di tempat yang dikenal sebagai Matabeleland, dan menetapkan Bulawayo sebagai ibu kota mereka. Mzilikazi kemudian mengorganisir masyarakatnya ke dalam sistem militer dengan kraal resimen, mirip dengan Shaka, yang cukup stabil untuk mengusir serangan Boer. Mzilikazi meninggal pada tahun 1868; setelah perebutan kekuasaan yang kejam, dan putranya Lobengula menggantikannya.

Era Kolonial dan Rhodesia (1888–1964)

Pada tahun 1880-an kolonis Eropa tiba dengan Persekutuan Afrika Selatan Inggris, Cecil Rhodes, (disewa pada tahun 1889). Pada tahun 1888 Rhodes memperoleh konsesi untuk hak penambangan dari Raja Lobengula dari suku Ndebele. Dia memberikan konsesi ini guna membujuk pemerintah Inggris untuk memberikan piagam kerajaan kepada persekutuan atas Matabeleland dan negara-negara jajahannya seperti Mashonaland. Rhodes menggunakan dokumen ini pada tahun 1890 untuk membenarkan pengiriman Pioneer Column, sekelompok orang Eropa yang dilindungi oleh Polisi Afrika Selatan Inggris (BSAP) yang bersenjata lengkap melalui Matabeleland dan ke wilayah Shona untuk mendirikan Fort Salisbury (sekarang Harare), dan dengan demikian persekutuan menguasai daerah tersebut. Pada tahun 1893 dan 1894, dengan bantuan senjata Maxim baru mereka, BSAP mengalahkan Ndebele dalam Perang Matabele Pertama. Rhodes juga meminta izin untuk merundingkan konsesi serupa yang mencakup semua wilayah antara Sungai Limpopo dan Danau Tanganyika, yang kemudian dikenal sebagai "Zambesia". Sesuai dengan ketentuan konsesi dan perjanjian tersebut, pemukiman massal dipesatkan, dengan Inggris memegang kontrol atas tenaga kerja serta logam mulia dan sumber daya mineral lainnya.

Pada tahun 1895 BSAC mengadopsi nama "Rhodesia" untuk wilayah tersebut, untuk menghormati Rhodes. Pada tahun 1898 "Rhodesia Selatan" menjadi nama resmi untuk wilayah selatan Zambezi, yang kemudian mengadopsi nama "Zimbabwe". Wilayah di utara, yang dikelola secara terpisah, kemudian disebut Rhodesia Utara (Zambia sekarang). Tak lama setelah Serangan Jameson yang disponsori Rhodes (Desember 1895 - Januari 1896) di Republik Afrika Selatan, Ndebele memberontak melawan pemerintahan kulit putih, yang dipimpin oleh pemimpin agama karismatik mereka, Mlimo. Perang Matabele Kedua tahun 1896-1897 berlangsung di Matabeleland sampai tahun 1896, ketika Mlimo dibunuh oleh penyuluh Amerika Frederick Russell Burnham. Setelah pemberontakan yang gagal, pemerintahan Rhodes menaklukkan kelompok Ndebele dan Shona dan membagi tanah mereka dengan pembagian yang tidak seimbang dimana menguntungkan orang Eropa, sehingga menggusur banyak masyarakat adat.

Britania Raya menganeksasi Rhodesia Selatan pada 12 September 1923. Tak lama setelah aneksasi, pada 1 Oktober 1923, konstitusi pertama untuk Koloni baru Rhodesia Selatan mulai berlaku. Di bawah konstitusi baru, Rhodesia Selatan menjadi koloni Inggris yang berpemerintahan sendiri, setelah referendum 1922. Orang Rhodesia dari semua ras melayani atas nama Inggris selama dua Perang Dunia di awal abad ke-20. Proporsional dengan populasi kulit putih, Rhodesia Selatan memberikan kontribusi lebih baik per kapita untuk Perang Dunia Pertama dan Kedua daripada bagian lain dari kerajaan, termasuk Inggris.

Undang-Undang Pembagian Tanah tahun 1930 membatasi kepemilikan tanah hitam dengan pembagian tertentu dari negara, menyisihkan area yang luas hanya untuk pembeli minoritas kulit putih. Tindakan ini menyebabkan meningkatnya ketimpangan dengan cepat, sering menjadi persoalan yang digunakan untuk mendorong reformasi tanah. Pada tahun 1953, dalam menghadapi perlawanan Afrika, Inggris menggabungkan dua Rhodesia dengan Nyasaland (Malawi) di Federasi Afrika Tengah, yang pada dasarnya didominasi Rhodesia Selatan. Meningkatnya nasionalisme Afrika dan perbedaan pendapat umum, khususnya di Nyasaland, mendesak Inggris untuk membubarkan serikat pada tahun 1963 dan membentuk tiga divisi terpisah. Sementara demokrasi multiras akhirnya diperkenalkan ke Rhodesia Utara dan Nyasaland, sedangkan keturunan Eropa di Rhodesia Selatan terus menikmati kekuasaan minoritas.

Setelah kemerdekaan Zambia (berlaku dari Oktober 1964), pemerintah Front Rhodesia Ian Smith di Salisbury menghapus kata "Selatan" pada nama negara tahun 1964 (setelah Rhodesia Utara berubah namanya menjadi Zambia, memiliki kata Selatan sebelum nama Rhodesia menjadi tidak perlu dan negara kemudian dikenal sebagai Rhodesia). Berniat untuk menolak kebijakan Inggris yang baru-baru ini diadopsi tentang "tidak ada kemerdekaan sebelum kekuasaan mayoritas", Smith mengeluarkan Deklarasi Kemerdekaan Sepihak (UDI) dari Inggris pada 11 November 1965. Ini menandai langkah pertama yang diambil oleh koloni pemberontak Inggris sejak deklarasi Amerika tahun 1776, yang memang diklaim Smith dan yang lainnya memberikan preseden yang baik untuk tindakan mereka sendiri.

Deklarasi kemerdekaan dan perang saudara (1965–1980)

Inggris menganggap deklarasi Rhodesia sebagai tindakan pemberontakan tetapi tidak membangun kembali kontrol dengan paksa. Pemerintah Inggris mengajukan petisi kepada PBB untuk sanksi terhadap Rhodesia sambil menunggu pembicaraan yang gagal dengan pemerintahan Smith pada tahun 1966 dan 1968. Pada bulan Desember 1966, PBB memenuhi petisi tersebut, memberlakukan embargo perdagangan wajib pertama pada negara otonom. Sanksi ini diperluas lagi pada tahun 1968.

Perang saudara terjadi ketika Persatuan Rakyat Afrika Zimbabwe (ZAPU) Joshua Nkomo dan Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU) pimpinan Robert Mugabe, didukung secara aktif oleh kekuatan komunis dan negara-negara tetangga Afrika, memulai operasi gerilya melawan pemerintah Rhodesia yang didominasi kulit putih. ZAPU didukung oleh Uni Soviet, Pakta Warsawa dan negara-negara terkait seperti Kuba, dan mengadopsi ideologi Marxis-Leninis; Sementara itu ZANU bersekutu dengan Maoisme dan blok yang dipimpin oleh Republik Rakyat Cina. Smith mendeklarasikan Rhodesia sebagai republik pada tahun 1970, mengikuti hasil referendum tahun sebelumnya, tetapi ini tidak diakui secara internasional. Sementara itu, konflik internal Rhodesia semakin intensif, yang akhirnya dipaksa untuk membuka negosiasi dengan komunis militan.

Pada bulan Maret 1978, Smith mencapai kesepakatan dengan tiga pemimpin Afrika, yang dipimpin oleh Uskup Abel Muzorewa, yang menawarkan untuk membiarkan populasi kulit putih dengan aman sebagai ganti pembentukan demokrasi biracial. Sebagai hasil dari Penyelesaian Internal, pemilihan diadakan pada bulan April 1979, diakhiri dengan Dewan Nasional Afrika Bersatu (UANC) memperoleh mayoritas kursi parlemen. Pada 1 Juni 1979, Muzorewa, kepala UANC, menjadi perdana menteri dan nama negara diubah menjadi Zimbabwe Rhodesia. Penyelesaian Internal menyerahkan kendali Pasukan Keamanan Rhodesian, layanan sipil, peradilan, dan sepertiga kursi parlemen kepada orang kulit putih. Pada 12 Juni, Senat Amerika Serikat memilih untuk mencabut sanksi ekonomi di bekas Rhodesia.

Setelah Pertemuan Kepala Pemerintahan Persemakmuran kelima, yang diadakan di Lusaka, Zambia dari 1 hingga 7 Agustus 1979, pemerintah Inggris mengundang Muzorewa, Mugabe, dan Nkomo untuk berpartisipasi dalam konferensi konstitusional di Lancaster House. Tujuan konferensi ini adalah untuk membahas dan mencapai kesepakatan tentang ketentuan konstitusi kemerdekaan, dan menyediakan pemilihan yang diawasi di bawah otoritas Inggris yang memungkinkan Zimbabwe Rhodesia untuk melanjutkan ke kemerdekaan hukum. Dengan Lord Carrington, Sekretaris Negara untuk Urusan Luar Negeri dan Persemakmuran Inggris, sebagai ketua, diskusi-diskusi ini dilakukan dari 10 September hingga 15 Desember 1979, menghasilkan total 47 sesi pleno. Pada tanggal 21 Desember 1979, delegasi dari setiap kepentingan utama yang diwakili mencapai Perjanjian Lancaster House, yang berhasil mengakhiri perang gerilya.

Pada tanggal 11 Desember 1979, Dewan Majelis Rhodesian memberikan suara bulat untuk menolak kembali ke status koloni Inggris (suara 'aye' termasuk Ian Smith). RUU tersebut kemudian disahkan oleh senat dan disetujui oleh presiden. Dengan kedatangan Christopher Soames, gubernur baru pada 12 Desember 1979, Inggris secara resmi mengambil alih Rhodesia Zimbabwe sebagai Koloni Rhodesia Selatan, meskipun pada 13 Desember Soames menyatakan bahwa selama mandatnya nama Rhodesia dan Zimbabwe Rhodesia akan terus digunakan. Inggris mencabut sanksi ekonomi pada 12 Desember dan PBB pada 16 Desember.

Selama pemilihan Februari 1980, Mugabe dan partai ZANU meraih kemenangan telak. Pangeran Charles, sebagai wakil Inggris, secara resmi memberikan kemerdekaan kepada negara baru Zimbabwe dalam sebuah upacara di Harare pada April 1980.