Jelaskan Politik dari Lesotho

Bentuk Pemerintahan Lesotho adalah monarki konstitusional parlementer. Perdana Menteri, Sam Matekane, adalah kepala pemerintahan dan memiliki otoritas eksekutif. Raja Lesotho, Letsie III, adalah kepala negara dan menjalankan "sebagian besar fungsi seremonial"; dia serta anggota keluarga kerajaan Lesotho berpangkat tinggi lainnya seperti keluarga Tšiu tidak lagi memiliki otoritas eksekutif dan dilarang berpartisipasi aktif dalam inisiatif politik.

Semua Konvensi Basotho (ABC) memimpin pemerintahan koalisi di Majelis Nasional. Senat terdiri dari 22 ketua utama yang keanggotaannya bersifat turun-temurun, dan 11 orang yang diangkat oleh raja, bertindak atas nasihat perdana menteri.

Konstitusi menyediakan sistem peradilan yang independen, terdiri dari Pengadilan Tinggi, Pengadilan Banding, Pengadilan Magistrate, dan pengadilan tradisional yang sebagian besar ada di daerah pedesaan. Semua kecuali satu Hakim di Pengadilan Banding adalah ahli hukum Afrika Selatan. Tidak ada pengadilan oleh juri; sebaliknya, hakim membuat putusan sendiri atau, dalam kasus persidangan pidana, dengan dua hakim lain sebagai pengamat.

Konstitusi melindungi beberapa kebebasan sipil, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan berserikat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul secara damai dan kebebasan beragama. Lesotho menempati peringkat ke-12 dari 48 negara Afrika sub-Sahara dalam Indeks Pemerintahan Afrika Ibrahim 2008.