Jelaskan Politik dari Turki

Turki adalah republik presidensial sejak 9 Juli 2018. Sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923, Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme. Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara. Ini menetapkan prinsip-prinsip utama pemerintah dan menetapkan Turki sebagai negara terpusat kesatuan. Presiden dari Republik adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh pemilihan langsung dan Recep Tayyip Erdoğan adalah presiden pertama yang terpilih melalui pemungutan suara langsung.

Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri yang membentuk pemerintah, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh parlemen unikameral, Majelis Agung Nasional Turki. Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif, dan Mahkamah Konstitusi dibebankan dengan memerintah pada kesesuaian hukum dan keputusan dengan konstitusi. Dewan Negara adalah pengadilan dari terakhir untuk kasus administrasi, dan Pengadilan Tinggi Banding untuk kasus yang lain.

Perdana menteri dipilih oleh parlemen melalui mosi percaya dalam pemerintahan dan yang paling sering kepala dari partai yang memiliki kursi terbanyak di parlemen. Perdana menteri sekarang adalah Binali Yıldırım, yang menggantikan Ahmet Davutoğlu pada tanggal 24 Mei 2016.

Hak pilih universal untuk kedua jenis kelamin telah diterapkan di seluruh Turki sejak tahun 1933, dan setiap warga negara Turki yang telah berusia 18 tahun memiliki hak untuk memilih. Ada 550 anggota parlemen yang dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh sistem daftar-partai proporsional dari 85 daerah pemilihan. Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan pembiayaan publik partai politik yang dianggap anti-sekuler atau separatis, atau melarang keberadaan mereka sama sekali. Ambang batas parlemen adalah 10 persen suara.

Pendukung reformasi Atatürk disebut Kemalisme, yang dibedakan dari Islamisme, mewakili dua ekstrem pada kontinum keyakinan tentang peran yang tepat dari agama dalam kehidupan publik. Posisi Kemalis umumnya menggabungkan semacam demokrasi dengan konstitusi laic dan gaya hidup sekuler kebarat-baratan, sementara mendukung intervensi negara dalam ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya. Sejak tahun 1980, kenaikan ketimpangan pendapatan dan perbedaan kelas telah melahirkan populisme Islam, sebuah gerakan yang dalam teori mendukung kewajiban untuk otoritas, solidaritas komunal dan keadilan sosial, meskipun apa yang mengikuti dalam praktiknya sering diperdebatkan.