Jelaskan Kebijakan utama dari Uni Eropa

Pergantian nama dari "Masyarakat Ekonomi Eropa" ke "Masyarakat Eropa" ke "Uni Eropa" menandakan bahwa organisasi ini telah berubah dari sebuah kesatuan ekonomi menjadi sebuah kesatuan politik. Kecenderungan ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kebijakan dalam Uni Eropa.

Gambaran peningkatan pemusatan ini diimbangi oleh dua faktor.

Pertama, beberapa negara anggota memiliki beberapa tradisi domestik pemerintahan regional yang kuat. Hal ini menyebabkan peningkatan fokus tentang kebijakan regional dan wilayah Eropa. Sebuah Committee of the Regions didirikan sebagai bagian dari Perjanjian Maastricht.

Kedua, kebijakan Uni Eropa mencakup sejumlah kerja sama yang berbeda.

Pengambilan keputusan yang otonom: negara-negara anggota telah memberikan kepada Komisi Eropa kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan-keputusan di wilayah-wilayah tertentu seperti misalnya undang-undang kompetisi, kontrol bantuan negara, dan liberalisasi.

Harmonisasi: hukum negara-negara anggota diharmonisasikan melalui proses legislatif Uni Eropa yang melibatkan Komisi Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Uni Eropa. Akibat dari hal ini adalah hukum Uni Eropa semakin terasa hadir dalam sistem-sistem negara anggota.

Kooperasi: negara-negara anggota, yang bertemu sebagai Dewan Uni Eropa, sepakat untuk bekerja sama dan mengoordinasikan kebijakan-kebijakan dalam negeri mereka.

Ketegangan antara Uni Eropa dan kompetensi nasional (atau subnasional) bertahan lama dalam perkembangan Uni Eropa. (Lihat pula Antar-pemerintahanisme vs.  Supra-nasionasisme (atas), Euroskeptisisme.)

Semua negara calon anggota harus memberlakukan undang-undang agar selaras dengan kerangka hukum Eropa bersama, yang dikenal sebagai Acquis Communautaire. (Lihat pula Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA), Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) and Langit Tunggal Eropa.)

Lihat tabel negara yang ikut serta dalam sejumlah inisiatif.