Gw mau tau Kota Depok (1999–sekarang) dari Kota Depok

Meningkatnya arus urbanisasi pada era 1960-an hingga 1970-an, DKI Jakarta di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin melakukan kajian dalam upaya perluasan wilayah Jakarta. Saat itu, Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik memetakan wilayah-wilayah yang berada di sekitar Jakarta, seperti Kabupaten Bogor, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Bekasi untuk menjadi sebuah kawasan baru yang dikembangkan. Menurut Gubernur Ali, gagasan tersebut akan memakai anggaran yang besar dan lebih dominan melibatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebelumnya, pemerintah lebih dulu berinisiatif memperluas wilayah Jakarta hingga Ciawi, Cibinong, Bekasi, dan Tangerang. Oleh karenanya, Ali menugaskan jajarannya untuk mengkaji perluasan wilayah Jakarta. Alhasil, wilayah Cibinong, Bekasi, dan Depok dianggap strategis dan berpeluang untuk bergabung dengan Jakarta. Hal inilah yang menjadi cikal bakal kawasan Jabodetabek.

Sebelum diusulkan menjadi kotamadya, Wali Kota Administratif Depok, Badrul Kamal mengajukan beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor untuk bergabung dengan Depok. Pada saat itu, Kota Administratif Depok hanya memiliki tiga kecamatan, yaitu Pancoran Mas, Beji, dan Sukmajaya, di mana untuk membentuk sebuah kota diperlukan setidaknya enam kecamatan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor mengadakan pertemuan untuk membahas pemekaran Kota Depok dari Kabupaten Bogor. Badrul menerangkan peluang Depok menjadi kotamadya dari segi sosial, ekonomi, demografi, kebudayaan, politik, dan sebagainya. Hasil pertemuan tersebut dibahas kembali dalam sidang pleno dan menyetujui pembentukan Kota Depok. Sepuluh hari kemudian, hasil sidang pleno itu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pada akhirnya di tingkat pusat, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya mengesahkan pembentukan Kota Depok bersamaan dengan Kota Cilegon pada tanggal 20 April 1999. Pengesahan undang-undang tersebut dikawal oleh tokoh masyarakat di Kota Depok. Seminggu setelahnya, Depok secara resmi berdiri sebagai kotamadya, sekaligus mengakhiri status Depok sebagai kota administratif. Beberapa kecamatan di Kabupaten Bogor, di antaranya Limo, Cimanggis, dan Sawangan, dimasukkan ke wilayah Kota Depok. Tidak hanya itu, desa-desa di Kecamatan Bojonggede digabungkan dengan Kecamatan Pancoran Mas, seperti Bojong Pondok Terong, Ratujaya, Pondok Jaya, Cipayung, dan Cipayung Jaya. Peresmian Kota Depok sekaligus melantik Badrul Kamal sebagai Penjabat Sementara Wali Kota Depok.

Pada tahun 2007, subwilayah di Kota Depok dimekarkan menjadi 11 kecamatan dan 63 kelurahan. Pemekaran tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok. Berikut merupakan daftar kecamatan dan kelurahan yang dimekarkan.

Kecamatan Bojongsari yang dimekarkan dari Kecamatan Sawangan, meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Bojongsari Lama, Bojongsaribaru, Serua, Pondokpetir, Curug, Durenmekar, Pengasinan dan Durenseribu.

Kecamatan Cilodong yang dimekarkan dari Kecamatan Sukmajaya, meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Cilodong, Sukamaju, Kalibaru, Kalimulya, dan Jatimulya.

Kecamatan Cinere yang dimekarkan dari Kecamatan Limo, meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Cinere, Gandul, Pangkalan Jati, dan Pangkalan Jati Baru.

Kecamatan Cipayung yang dimekarkan dari Kecamatan Pancoran Mas, meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong, dan Pondok Jaya.

Kecamatan Tapos yang dimekarkan dari Kecamatan Cimanggis, meliputi beberapa kelurahan, di antaranya Tapos, Leuwinanggung, Sukatani, Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, dan Cimpaeun.

Bergabungnya Kota Depok ke wilayah Jakarta kembali diwacanakan oleh Wali Kota Mohammad Idris. Ia mencanangkan pembentukan Jakarta Raya seusai tidak lagi menjadi ibu kota Indonesia pada 2024. Idris menuturkan bahwa Jakarta memiliki persamaan dengan daerah-daerah penyangganya, seperti Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Persamaan tersebut terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada, seperti kemacetan dan banjir, sehingga pembangunan dapat direalisasikan.