Jabarkan Tuwango konstitusi de'uwito yito: dari Brunei Darussalam dalam bahasa gorontalo

Sultan Brunei menjadi kepala negara tertinggi.

Brunei Darussalam bertanggung jawab atas urusan dalam negeri.

Pemerintah Britania Raya bertanggung jawab untuk urusan luar negeri dan pertahanan saja.

Posisi Residen dihilangkan dan digantikan oleh Komisaris Tinggi Britania Raya.

Kerajaan Brunei Darussalam botiya sistem negara pemerintahan monarki absolut wolo Sultan ta menjabat lowali Ta'uwa lo Negara wawu Ta'uwa lo Pemerintahan, merangkap Perdana Menteri wawu Menteri Pertahanan heyiyowa lo Dewan Penasihat Kesultanan wawu beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah lololimo gara'i u ma lotuhutayi lonto mongotiyombu enggadu abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda henasihatiya lo majelis wawu sebuah kabinet menteri, openu tiyo ta molanggata lo ta nga'amila jabatanliyo.

To Brunei diya'a dewan legislatif, dabo to hulalo September 2000, Sultan bersidang mohutu Parlemen. Parlemen botiya didu ta loboli'a enggadu tawunu 1984. Parlemen botiye diya'a kaawasaliyo ngopohiya lo'u mongohi nasihati ode sultan.

Pertahanan Keamanan Brunei mengandalkan perjanjian pertahanan wolo Inggris di mana terdapat pasukan Gurkha yang terutama ditempatkan di Seria. Jumlah pertahanan keamanannya lebih kecil bila dibandingkan dengan kekayaannya dan negara negara tetangga. Secara teori, Brunei berada di bawah pemerintahan militer sejak pemberontakan yang terjadi pada awal dekad 1960-an. Pemberontakan itu dihancurkan oleh laskar-laskar Britania Raya dari Singapura.