Jelaskan Apartheid dari Afrika Selatan

Pada tahun 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (union). Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan permukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid.

Perbedaan ini dimaksudkan orang kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari tahun 1950-an, '60-an, dan ' 70-an. Sementara orang kulit putih menikmati standar hidup tertinggi di Afrika, sebanding dengan negara-negara barat dunia pertama, mayoritas kulit hitam tetap dirugikan oleh hampir semua standar, termasuk pendapatan, pendidikan, perumahan, dan harapan hidup. Piagam Kebebasan yang diadopsi pada tahun 1955 oleh Aliansi Kongres menuntut dibentuknya lembaga masyarakat yang non-rasial dan diakhirinya diskriminasi. Pada tanggal 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran. Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara Gubernur Jenderal terakhir, C. R. Swart, diangkat menjadi presiden.

Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).