Saya mau tau Sistem hukum dari Oman

Oman adalah monarki absolut, dengan perkataan Sultan memiliki kekuatan hukum. Cabang peradilan berada di bawah Sultan. Menurut konstitusi Oman, hukum Syariah adalah salah satu sumber legislasi. Departemen pengadilan syariah dalam sistem pengadilan sipil bertanggung jawab atas masalah hukum keluarga, seperti perceraian dan warisan.

Sementara kekuasaan tertinggi terkonsentrasi di Sultan, dan Oman tidak memiliki pemisahan kekuasaan resmi. Mendiang Sultan Qaboos menolak memberikan tanggung jawab penuh Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dalam menjalankan fungsi masing-masing, lebih memilih untuk mempertahankannya di dalam kekuasaan Kerajaan. Sultan Haitham saat ini telah memberikan gelar penuh kepada para menteri yang bertanggung jawab atas jabatan tersebut, sambil mengangkat pejabat pertahanan menjadi wakil perdana menteri. Sejak tahun 1970 semua undang-undang telah diumumkan melalui dekrit kerajaan, termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1996. Sultan menunjuk para menteri, para hakim, dan dapat memberikan grasi dan pengurangan hukuman. Otoritas Sultan tidak dapat diganggu gugat dan Sultan mengharapkan penyerahan total atas kehendaknya.

Administrasi peradilan sangat dipersonalisasi, dengan perlindungan proses hukum yang terbatas, khususnya dalam kasus-kasus politik dan keamanan. Undang-Undang Dasar Negara dianggap sebagai landasan sistem hukum Oman dan beroperasi sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar dikeluarkan pada tahun 1996 dan sejauh ini hanya diubah dua kali: pada tahun 2011, sebagai tanggapan atas protes; dan pada tahun 2021, menciptakan jabatan Putra Mahkota Oman.

Meskipun kode hukum Oman secara teoretis melindungi kebebasan sipil dan kebebasan pribadi, keduanya sering diabaikan oleh rezim. Perempuan dan anak-anak menghadapi diskriminasi hukum di banyak bidang. Perempuan dikecualikan dari tunjangan negara tertentu, seperti pinjaman perumahan, dan hak yang sama ditolak di bawah undang-undang status pribadi. Perempuan juga mengalami pembatasan atas penentuan nasib sendiri sehubungan dengan hak-hak kesehatan dan reproduksi.

Legislatif Oman adalah Dewan bikameral Oman, yang terdiri dari majelis tinggi, Dewan Negara (Majlis ad-Dawlah) dan majelis rendah, Majelis Permusyawaratan (Majlis ash-Shoura). Partai politik dilarang, begitu pula afiliasi berdasarkan agama. Majelis tinggi memiliki 71 anggota, yang ditunjuk oleh Sultan dari kalangan terkemuka Oman; ia hanya memiliki kekuasaan penasehat. 84 anggota Majelis Permusyawaratan dipilih dengan hak pilih universal untuk menjabat selama empat tahun. Para anggota diangkat untuk masa jabatan tiga tahun, yang dapat diperpanjang satu kali. Pemilihan terakhir diadakan pada 27 Oktober 2019, dan pemilihan berikutnya dijadwalkan pada Oktober 2023. Lagu kebangsaan Oman, As-Salam as-Sultani didedikasikan untuk mantan Sultan Qaboos.