Jelaskan Politik dari Bhutan

Sepanjang dasawarsa terakhir, politik Bhutan terjadi dalam kerangka monarki absolut yang berkembang menjadi monarki konstitusional. Pada 1999, raja ke-4 Bhutan menciptakan badan 10 anggota yang disebut Lhengye Zhungtshog (Dewan Menteri). Raja Bhutan adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh Lhengye Zhungtshog, dewan menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Majelis Nasional.

Pada tahun 2008, Bhutan menciptakan sejarah dengan memperkenalkan demokrasi parlementer, sehingga kerja-kerja berubah dan partai politik kini resmi. Dalam sistem baru ini terdapat parlemen yang terdiri dari majelis tinggi dan majelis rendah — anggota majelis rendah terafiliasi dengan partai-partai politik. Pemilihan anggota majelis tinggi dilaksanakan untuk pertama kalinya pada Desember 2007 sementara pemilihan anggota majelis rendah dilaksanakan pada Maret 2008. Partai Perdamaian dan Kesejahteraan Bhutan memenangi pemilihan majelis rendah dengan meraih 44 dari 47 kursi.

Kekuasaan peradilan dilaksanakan di semua pengadilan Bhutan. Jaksa Agung ialah kepala administratif peradilan.