Jelaskan Periode Kemerdekaan Republik Indonesia dari Kota Ternate

Pada saat Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia yang berarti telah melepaskan diri dari penjajahan, maka Wilayah Maluku memasuki babak baru dalam kehidupan pemerintahan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Ternate berada dalam wilayah Maluku dan yang menjabat sebagai Gubernur pada saat itu adalah Mr. J. Latuharhary. Namun, sebelum pemerintah melakukan penataan struktur maupun organisasi pemerintahan, khususnya Maluku, usaha Belanda untuk menguasai Indonesia kembali terjadi. Kedatangan tentara sekutu ke Indonesia ternyata diboncengi oleh tentara Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Pemerintah kolonial Belanda mengukuhkan kekuasaannya pada bulan Januari 1946, dengan membentuk negara-negara yang bersifat kedaerahan yang akan menjadi negara bagian dari Negara Indonesia Serikat.

Pada saat itu, Kota Ternate berstatus Keresidenan Ternate dengan wilayahnya mencakup Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau-pulau Batang Dua. Saat itu Distrik Ternate diperintahkan oleh 3 (tiga) Residen secara bergiliran, yaitu:

1. Residen Iskandar Muhammad Djabir Syah (Sultan Ternate) 1945-1951

2. Residen Zainal Abidin Syah (Sultan Tidore) 1951-1957

3. Residen Dede Muchsin Usman Syah (Sultan Bacan) 1957-1958

Berdasarkan Gouvernement Besluit Nomor 3.S. 1946 No. 27 Tanggal 9 April 1946, Residen Ternate membentuk Kotapraja (Stadsgeemente) Ternate pada tanggal 10 Desember 1946 dengan Dewan Kotapraja (Gementeraact) yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang. Kotapraja Ternate dipimpin oleh seorang Wali kota dan untuk pertama kalinya dijabat oleh M.A.M. Soleman yang merangkap sebagai Ketua Dewan Kota. Kemudian dijabat oleh Dano Umar Saifuddin, Hien Diao, Jan Abubakar Wasplat. Mayoritas keanggotaan Dewan Kota dipegang oleh pribumi ditambah 2 orang keturunan Cina dan 1 orang keturunan Belanda. Dewan Kota bertindak sebagai penasehat.

Kemudian berturut-turut pada tahun 1957 terbentuk DPRD Gotong Royong (DPRD GR) Maluku Utara dan pada tahun 1958 Kotapraja Ternate dibubarkan dan statusnya diturunkan menjadi Kecamatan yang dipimpin oleh Jasin Bopeng. Namun status Kotapraja masih dipertahankan hingga terbit Keputusan Gubernur Maluku tanggal 30 Maret 1965 mengubah status Kota Temate menjadi Kecamatan. Dilanjutkan dengan hasil survei oleh Departemen Dalam Negeri dan usulan dari Bupati Maluku Utara tentang pengangkatan status Kota Ternate menjadi Kota Administratif, maka pada tanggal 11 Maret 1961 Ternate resmi menjadi Kota Administratif. Jabatan Wali kota Administratif sampai tahun 1999 yaitu:

1. Drs. H. Thaib Armayin periode 1962-1985 dan 1987-1991

2 Drs. H. Muhammad Hasan periode 1991-1995

3. Drs. H. Syamsir Andili, periode 1995-1999

Pada saat peningkatan status Kota Administratif Ternate menjadi Kota Madya Tingkat II Ternate yang diterbitkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, maka pada tanggal 27 April 1999, diresmikan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate dan mengangkat Drs Syamsir Andili sebagai Wali kota Ternate yang pertama pada era otonomi daerah. Wali kota dan Wakil Wali kota yang dilantik berdasarkan hasil pemilihan umum hingga tahun 2021.

1. Drs. Syamsir Andili dan Drs. Iskandar M. Djae (masa bhakti 2000-2005)

2. Drs. H. Syamsir Andili dan Drs. H. Amas Dinsie (masa bhakti 2005-2010)

3. Dr. H. Burhan Abdurahman, SH, MM dan Ir. Arifin Djafar, MM (masa bhakti 2010-2015)

4.Drs. Idrus Assagaf Pejabat Wali kota (masa bhakti 2015-2016)

Melalui Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kelurahan dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 6 dan 7 Tahun 2007 tentang pembentukan Kecamatan, maka pada tanggal 8 November 2007, diresmikan 2 (dua) Kecamatan baru, yaitu Kecamatan Pulau Batang Dua dan Kecamatan Ternate Tengah, serta 11 Kelurahan Pemekaran, yaitu Kelurahan Tanah Tinggi Barat Salahuddin, Bastiong Karance, Mangga Dua Utara, Jati Perumnas, Tobona, Ngade, Sangaji Utara, Akehuda, Tuba dan Dorpedu.

Hingga saat ini Perangkat Daerah Kota Ternate terdiri dari 17 Dinas, 9 Badan, 4 Kantor, 8 Bagian pada Sekretariat Daerah, serta Inspektorat dan Sekretariat DPRD. Kota Ternate mempunyai 7 (tujuh) wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Ternate Ternate Selatan, Pulau Ternate, Hiri, Moti, dan Kecamatan Pulau Batang dua, dan mempunyai 77 kelurahan yang siap melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Kemasyarakatan.