Jelaskan Politik dan pemerintahan dari Niue

Undang-Undang Konstitusi Niue tahun 1974 memberikan otoritas eksekutif pada perwakilan Yang Mulia Ratu di Selandia Baru dan Gubernur Jenderal Selandia Baru. Konstitusi menetapkan bahwa praktik sehari-hari berkaitan pelaksanaan kedaulatan oleh Kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri (saat ini Dalton Tagelagi sejak 11 Juni 2020) dan tiga menteri lainnya. Perdana Menteri dan para menteri adalah anggota Majelis Legislatif Niue.

Majelis terdiri dari 20 anggota. 14 di antaranya dipilih oleh pemilih di setiap daerah pemilihan desa dan enam oleh semua pemilih terdaftar di semua daerah pemilihan. Pemilih harus warga negara Selandia Baru dan telah menjadi penduduk Niue setidaknya selama tiga bulan. Dan kandidat harus berasal dari pemilih dan telah menjadi penduduk Niue selama 12 bulan. Setiap orang yang lahir di Niue harus mendaftar di daftar pemilih.

Niue tidak memiliki partai politik; semua anggota Majelis adalah independen. Satu-satunya partai politik Niue yang pernah ada, Partai Rakyat Niue (1987–2003) dan pernah menang sekali (tahun 2002) sebelum bubar pada tahun berikutnya.

Peradilan independen dari eksekutif dan legislatif, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Banding, dengan banding ke Komite Yudisial Dewan Penasihat di London.

Pertahanan dan urusan luar negeri

Niue telah beroperasi sebagai negara yang memiliki pemerintahan sendiri dalam asosiasi bebas dengan Selandia Baru sejak 3 September 1974, ketika rakyat mengesahkan Konstitusi dalam referendum. Niue bertanggung jawab penuh atas urusan internalnya. Posisi Niue mengenai hubungan eksternalnya kurang jelas. Bagian 6 dari Undang-Undang Konstitusi Niue menetapkan bahwa: "Tidak ada dalam Undang-undang ini atau dalam Konstitusi yang akan mempengaruhi tanggung jawab Yang Mulia Ratu di Selandia Baru untuk urusan eksternal dan pertahanan Niue." Bagian 8 menguraikan tetapi masih membiarkan posisinya tidak jelas:

Ketentuan pasal 6 dan 7 [mengenai urusan luar negeri, pertahanan, bantuan ekonomi, serta administrasi masing-masing] dari Undang-undang ini. Demikian juga setiap aspek lain dari hubungan antara Selandia Baru dan Niue yang mungkin dari waktu ke waktu memerlukan kerja sama aktif antara Selandia Baru dan Niue setelah berkonsultasi antara Perdana Menteri Selandia Baru dan  Perdana Menteri Niue, dan atas kebijaksanaan pemerintah masing-masing. Dan jika tampaknya diperlukan suatu ketentuan yang dibuat dalam hukum Niue untuk melaksanakan kebijakan ini, ketentuan itu dapat dibuat dengan cara yang ditentukan dalam Konstitusi, tetapi tidak sebaliknya."

Niue memiliki misi perwakilan (Komisaris tinggi) di Wellington, Selandia Baru. Niue merupakan anggota anggota Forum Kepulauan Pasifik dan sejumlah badan regional dan internasional. Niue bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, tetapi merupakan bagian dari negara-negara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut, Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Ottawa dan Perjanjian Rarotonga. Negara ini menjadi negara anggota UNESCO pada 26 Oktober 1993.

Secara tradisional, hubungan luar negeri dan pertahanan Niue telah dianggap sebagai tanggung jawab Selandia Baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir Niue telah mulai mengikuti hubungan luar negerinya sendiri, terlepas dari Selandia Baru, di beberapa bidang. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok pada 12 Desember 2007. Komunike bersama yang ditandatangani oleh Niue dan China berbeda dalam perlakuannya terhadap pertanyaan Taiwan dari yang disepakati oleh Selandia Baru dan China. Selandia Baru "mengakui" posisi Tiongkok di Taiwan tetapi tidak pernah secara tegas menyetujuinya, tetapi Niue "mengakui bahwa hanya ada satu Tiongkok di dunia. Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintahan resmi yang mewakili seluruh Tiongkok dan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah China." Niue menjalin hubungan diplomatik dengan India pada 30 Agustus 2012. Pada 10 Juni 2014 Pemerintah Niue mengumumkan bahwa Niue telah menjalin hubungan diplomatik dengan Turki. Yang Terhormat Menteri Infrastruktur Dalton Tagelagi meresmikan kesepakatan pada pertemuan Menteri Luar Negeri Negara-negara Pulau Kecil Pasifik di Istanbul, Turki. Nota Kesepahaman dengan Turki merupakan bagian dari peningkatan hubungan luar negeri Niue dengan negara-negara lain yakni Republik Rakyat Tiongkok, India, Australia, Thailand, Samoa, Kepulauan Cook dan Singapura.

Orang-orang Niue telah bertempur sebagai bagian dari militer Selandia Baru. Selama Perang Dunia I (1914-1918), Niue mengirim sekitar 200 tentara sebagai bagian dari Batalyon Perintis Selandia Baru (Māori) di pasukan Selandia Baru.

Niue bukan negara republik, tetapi selama beberapa tahun daftar nama negara ISO (ISO-3166-1) mencantumkan nama lengkapnya sebagai "Republik Niue". Dalam buletinnya tertanggal 14 Juli 2011, ISO mengakui bahwa ini adalah kesalahan dan kata "Republik" dihapus dari daftar nama negara ISO.