Jelaskan Politik dari Maroko

Politik Maroko terjadi dalam kerangka monarki konstitusional parlementer, di mana Perdana Menteri Maroko adalah kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan dua kamar di parlemen, Majelis Perwakilan Maroko dan Majelis Dewan. Konstitusi Maroko mengatur monarki dengan Parlemen dan peradilan yang independen.

Pada 17 Juni 2011, Raja Mohammad VI mengumumkan serangkaian reformasi yang akan mengubah Maroko menjadi monarki konstitusional. The Economist Intelligence Unit memberi Maroko "rezim hibrida" pada 2019.