Jabarkan Hukum dan administrasi dari Hindia Belanda

Sejak zaman VOC, otoritas tertinggi Belanda di Hindia Belanda berada di "Kantor Gubernur Jenderal". Selama era Hindia Belanda, Gubernur Jenderal berperan sebagai presiden eksekutif utama dari pemerintah kolonial dan menjabat sebagai panglima tertinggi tentara kolonial (KNIL). Hingga tahun 1903, semua pejabat dan organisasi pemerintah adalah agen resmi Gubernur Jenderal dan sepenuhnya bergantung pada administrasi pusat dari "Kantor Gubernur Jenderal" untuk anggaran mereka. Hingga tahun 1815, Gubernur Jenderal memiliki hak mutlak untuk melarang, menyensor atau membatasi publikasi apa pun di wilayah koloni. Kekuasaan Gubernur Jenderal yang terlalu besar memungkinkannya untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap sebagai pihak subversif dan berbahaya bagi perdamaian dan ketertiban, tanpa melibatkan Pengadilan Hukum.

Hingga tahun 1848 gubernur jenderal diangkat langsung oleh raja Belanda, dan di tahun-tahun berikutnya melalui Kerajaan dan atas nasihat kabinet metropolitan Belanda.  Selama dua periode (1815–1835 dan 1854–1925) gubernur jenderal memerintah bersama dengan dewan penasehat yang disebut Raad van Indie (Dewan Hindia).  Kebijakan dan strategi kolonial menjadi tanggung jawab Kementerian Koloni yang berbasis di Den Haag.  Dari tahun 1815 sampai 1848 kementerian berada di bawah kekuasaan langsung raja Belanda.  Pada abad ke-20 koloni secara bertahap berkembang sebagai negara yang berbeda dari metropolis Belanda dengan perbendaharaan dipisahkan pada tahun 1903, pinjaman publik dikontrak oleh koloni dari tahun 1913, dan hubungan kuasi diplomatik didirikan dengan Arab untuk mengelola haji dari Hindia Belanda.  .  Pada tahun 1922 koloni itu berdiri sejajar dengan Belanda dalam konstitusi Belanda, sementara tetap berada di bawah Kementerian Koloni.[64].

Gubernur jenderal memimpin hirarki pejabat Belanda;  warga, asisten residen, dan petugas distrik memanggil pengawas.  Penguasa tradisional yang selamat dari pemindahan oleh penaklukan Belanda dilantik sebagai bupati dan aristokrasi pribumi menjadi pegawai negeri pribumi.  Sementara mereka kehilangan kontrol nyata, kekayaan dan kemegahan mereka di bawah Belanda tumbuh.[35]  Aturan tidak langsung ini tidak mengganggu kaum tani dan hemat biaya bagi Belanda;  pada tahun 1900, hanya 250 orang Eropa dan 1.500 pegawai negeri pribumi, dan 16.000 perwira dan prajurit Belanda serta 26.000 tentara sewaan pribumi, diharuskan untuk memerintah 35 juta penduduk kolonial.[65]  Sejak tahun 1910, Belanda menciptakan kekuasaan negara yang paling terpusat di Asia Tenggara.[30]  Secara politis, struktur kekuasaan yang sangat terpusat yang dibentuk oleh pemerintahan Belanda, termasuk kekuasaan pengasingan dan penyensoran yang sangat tinggi,[66] dibawa ke dalam republik Indonesia yang baru.[30]

Dewan Rakyat yang disebut Volksraad untuk Hindia Belanda dimulai pada tahun 1918. Volksraad terbatas pada peran penasehat dan hanya sebagian kecil penduduk pribumi yang dapat memilih anggotanya.  Dewan tersebut terdiri dari 30 anggota pribumi, 25 orang Eropa dan lima orang Tionghoa dan penduduk lainnya, dan dibentuk kembali setiap empat tahun.  Pada tahun 1925 Volksraad dijadikan badan semilegislatif;  meskipun keputusan masih dibuat oleh pemerintah Belanda, gubernur jenderal diharapkan untuk berkonsultasi dengan Volksraad mengenai masalah-masalah besar.  Volksraad dibubarkan pada tahun 1942 selama pendudukan Jepang.[67]

Sistem hukum dibagi oleh tiga kelompok etnis utama yang diklasifikasikan di bawah pemerintahan kolonial Belanda.  Orang Eropa, Orang Timur Asing (Arab dan Cina) dan pribumi;  ketiga kelompok ini tunduk pada sistem hukum mereka sendiri, yang semuanya berlaku secara bersamaan.[68]

Pemerintah Belanda mengadaptasi kitab undang-undang Belanda di daerah jajahannya.  Pengadilan hukum tertinggi, Mahkamah Agung di Batavia, menangani banding dan memantau hakim dan pengadilan di seluruh koloni.  Enam dewan keadilan (Raad van Justitie) sebagian besar menangani kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kelas hukum Eropa[69] dan hanya secara tidak langsung menangani penduduk pribumi.  Dewan pertanahan (Landraden) berurusan dengan masalah perdata dan pelanggaran ringan seperti perceraian harta benda, dan perselisihan pernikahan.  Penduduk pribumi tunduk pada hukum adat mereka masing-masing dan bupati pribumi serta pengadilan negeri, kecuali jika kasus diajukan ke hadapan hakim Belanda.[70][71]  Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Belanda diadopsi dan secara bertahap sistem hukum nasional yang didasarkan pada ajaran hukum dan keadilan Indonesia didirikan.[72]

Pada tahun 1920 Belanda telah mendirikan 350 penjara di seluruh koloni.  Penjara Meester Cornelis di Batavia memenjarakan narapidana yang paling bandel.  Di penjara Sawahlunto di Sumatra para tahanan harus melakukan kerja kasar di tambang batu bara.  Penjara terpisah dibangun untuk remaja (Jawa Barat) dan untuk wanita.  Di Lapas Wanita Bulu Semarang, para napi mendapat kesempatan belajar profesi selama di tahanan, seperti menjahit, menenun, dan membatik.  Pelatihan ini dijunjung tinggi dan membantu mensosialisasikan kembali perempuan setelah mereka berada di luar lembaga pemasyarakatan.[70][73]  Menanggapi pemberontakan komunis tahun 1926, kamp penjara Boven-Digoel didirikan di New Guinea.  Sejak tahun 1927, para tahanan politik, termasuk penduduk asli Indonesia yang mendukung kemerdekaan Indonesia, 'diasingkan' ke pulau-pulau terluar.[74]