Jelaskan Politik dari Kamboja

Politik nasional di Kamboja berlangsung dalam kerangka konstitusi negara tahun 1993. Pemerintahan adalah monarki konstitusional yang beroperasi sebagai demokrasi perwakilan parlementer. Perdana Menteri Kamboja, jabatan yang dipegang Hun Sen sejak 1985, adalah kepala pemerintahan, sedangkan Raja Kamboja (saat ini Norodom Sihamoni) adalah kepala negara. Perdana menteri diangkat oleh raja, atas saran dan persetujuan Majelis Nasional. Perdana menteri dan menteri yang ditunjuk menjalankan kekuasaan eksekutif.

Pemerintah Kamboja digambarkan oleh direktur Human Rights Watch Asia Tenggara, David Roberts, sebagai "koalisi yang relatif otoriter melalui demokrasi yang dangkal".

Perdana Menteri Hun Sen telah bersumpah untuk memerintah sampai dia berusia 74 tahun. Dia adalah mantan anggota Khmer Merah yang membelot. Pemerintahannya sering dituduh mengabaikan hak asasi manusia dan menekan perbedaan pendapat politik. Hasil pemilu 2013 dibantah oleh oposisi Hun Sen, yang menyebabkan demonstrasi di ibu kota. Demonstran terluka dan tewas di Phnom Penh di mana dilaporkan 20.000 pengunjuk rasa berkumpul, dengan beberapa bentrok dengan polisi anti huru hara. Dari latar belakang pertanian yang sederhana, Hun Sen baru berusia 33 tahun ketika dia mengambil alih kekuasaan pada tahun 1985, dan oleh beberapa orang dianggap sebagai diktator yang telah lama berkuasa.

Sejak penumpasan perbedaan pendapat politik dan kebebasan pers pada 2017, Kamboja digambarkan sebagai negara satu partai de facto.