Jelaskan Masa Kolonial Belanda dari Kabupaten Belu

Pada masa penjajahan Belanda, wilayah Kabupaten Belu merupakan gabungan dari 20 wilayah Swapraja/Kerajaan yang meliputi Belu dan sebagian Timor Tengah Utara yaitu Wewiku, Haitimuk, Alas, Wehali, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, Mandeu, Insana, Biboki, Harneno, Naitimu, Lidak, Jenilu, Fialaran, Silawan, Maukatar, Lamaknen, Makir, dan Lamaksanulu. Tahun 1862 pusat pemerintahannya berada di Atapupu dengan kepala pemerintahannya disebut Gezakheber. Pada tahun 1910 Swapraja Anas diserahkan kepada Swapraja Amanatun (Timor Tengah Selatan). Pada tanggal 25 Maret 1913, Kerajaan Lidak digabung dengan Kerajaan Jenilu yang dipimpin oleh Raja Don Josef Da Costa dengan nama Swapraja Jenilu.

Kemudian setelah lahirnya Beslit Gubernemen 7 Oktober 1914 maka Kerajaan Jenilu dan Naitimu digabung menjadi sebuah kerajaan baru bernama Kakuluk Mesak di bawah pimpinan Raja Don Josef Da Costa. Jumlah kerajaan di Belu pun tinggal 17 dari sebelumnya 18 buah. Kemudian tanggal 1 April 1915, Swapraja Insana, Swapraja Biboki, dan Swapraja Harneno, dimasukkan ke dalam wilayah Timor Tengah Utara sehingga jumlah kerajaan di Belu tinggal 14 buah. Sebulan kemudian tanggal 29 Mei 1915, Civil Militair Asisten Resident Gramberg menggelar rapat di Besikama dihadiri oleh Swapraja Wehali, Wewiku, Haitimuk, Fatuaruin, Lakekun, Dirma, dan Mandeu. Dalam rapat ini disepakati pembentukan sebuah Swapraja baru bernama Swapraja Malaka.Belu Pemimpin dan Sejarah:Jejak Tapak Dari Masa Ke Masa, 2007:4 Sementara itu, Beredao yang terletak di tapal batas dengan Timor Portugis telah menjadi Benteng Pertahanan Belanda dari 1911 hingga 1916. Pada tahun 1916, Pusat Pemerintahan Belanda untuk Belu Utara dipindahkan dari Atapupu ke Atambua.

Pada tanggal 19 Januari 1916, Gesachebber melaksanakan rapat dengan Swapraja Makir, Lamaknen, Lamaksanulu, Kakuluk Mesak, Fialaran, dan Silawan yang mengasilkan terbentuknya “Swapraja Belu Tasifeto”. Pada tanggal 20 September 1923, Controleur Belu Van Raesfild Meyer menerbitkan memori tentang struktur pemerintahan di wilayah Belu, yang meliputi seluruh wilayah Belu ditambah Insana, dan Biboki di TTU (sekarang), sebagai berikut:

Menghapuskan Swapraja Malaka dan Swapraja Belu Tasifeto.

Membentuk satu Swapraja yang terdiri dari wilayah Belu seluruhnya ditambah Swapraja Insana dan Biboki (Timor Tengah Utara).

Mengakui, walau kemudian menolak Bria Nahak sebagai Raja Belu dengan gelar “Maromak Oan”.

Dalam melaksanakan pemerintahan Maromak Oan dibantu oleh seorang mangkubumi yang bergelar Liurai.

Pada tanggal 14 Mei 1930 dengan Resident Timor en Onderhoorgheden, Seran Asit Fatin diakui sebagai kepala Swapraja Belu dengan gelar Liurai. Setelah Seran Asit Fatin meninggal dunia pada pada tanggal 9 November 1931 terjadilah kevakuman jabatan Liurai Belu. Pada tanggal 20 Juli 1940 pemerintah Belanda oleh Controleur W. Ch. J. J. Buffart melaporkan kepada pemerintah pusat bahwa Swapraja Belu dihapus dan dibentuk 3 Swapraja baru yaitu Swapraja Malaka, Swapraja Tasifeto, dan Swapraja Lamaknen. Mengakui Antonius Tei Seran sebagai Raja Malaka dengan gelar Liurai, Atok Samara sebagai Raja Tasifeto dengan gelar Astanara, dan Bau Liku Raja Lamaknen bergelar Loro.Belu Pemimpin dan Sejarah:Jejak Tapak Dari Masa Ke Masa, 2007:10