Jelaskan Situasi Pasca Kemerdekaan RI dari Kabupaten Belu

Pada 6 Agustus-8 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada AS dan sekutu, atas seruan Kaiser Tenno Heika. Berakhir pula pendudukan tentara Jepang di Indonesia termasuk Belu. Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu yang dibentuk dengan Beslit Resident Timor en Ondertiooroghden tanggal 2 Mei tahun 1932 No. 842 tetap diakui, dengan anggotanya Loro Lakekun (Benekdiktus Leki Tahuk), Loro Bauho (Hendrikus Besin Siri Da Costa), dan Raja Kewar (A. A. Bere Tallo). Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) meliputi 3 Swapraja dan 37 ke-Na’i-an. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dibentuk Dewan Raja-Raja Federasi kepulauan Timor di Kefamenanu yang terdiri dari 20 anggota yaitu semua Kepala Swapraja di pulau Timor, Rote, Sabu, dan Alor Pantar. Pada tanggal 31 Maret 1949, keluar peraturan No. 121 oleh Beslit Resident Timor, mengangkat Hendrikus Besin Siri Da Costa sebagai Raja Tasifeto dan A. A. Bere Tallo sebagai Raja Kewar. Dengan SKP Ketua Dewan Raja-raja Timor dan Kepulauan Nomor P.3/21/1 tanggal 20 Agustus 1949 mengangkat A. A. Bere Tallo untuk memangku jabatan Ketua PPA Swapraja Belu, kemudian dibubarkan dengan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 tahun 1950 tanggal 1 Oktober 1950 dan membentuk Pemerintahan Daerah Timor yang dikepalai oleh seorang Kepala Daerah dan didampingi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sejarah Singkat Rai Belu, 2011:3

Pada tanggal 1 April 1951, Kepala Daerah Timor (H. A. Koroh) mengangkat Raja Lamaknen (A. A. Bere Tallo) sebagai anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) Timor di Kupang sekaligus merangkap Pj. Ketua Panitia Pemerintahan Sementara (PPS) Swapraja Belu di Atambua dan Raja Lamaknen. SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor Des.2/1/2 tanggal 15 Februari 1954, mengesahkan Majelis Pemerintah Harian Swapraja Belu dengan Ketua A. A. Bere Tallo. Kemudian dengan SKP Gubernur NTT di Singaraja Nomor 115/UP.3/3//63 tanggal 9 Juni 1954, mengangkat A. A. Bere Tallo sebagai Kepala Pemerintahan Setempat (KPS) Belu.Sejarah Singkat Rai Belu, 2011:3-4

Pada 29 Oktober 1958, lahirlah UU No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan terbentuk pula Daerah Tingkat II Belu. Kabupaten Belu berdiri pada tanggal 20 Desember 1958 berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 69 tahun 1958 dengan Atambua sebagai ibu kota kabupaten dan terdiri dari 6 kecamatan.

Pejabat Pemerintahan Belu terpilih pada 16 Februari 1960, yakni Alfonsius Andreas Bere Tallo sebagai Kepala Daerah Tingkat II Belu, ia kemudian dilantik oleh Gubernur NTT W. J. Lalamentik pada 9 Mei 1960. Pada 20 Mei 1959, DPRD Peralihan Daerah Tingkat II Belu berdiri yang terdiri dari 15 Anggota dengan Ketua B.J Manek dan Wakil Ketua C. Mau.

Perkembangan Kabupaten Belu hingga kini

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Belu terdiri dari 6 kecamatan yaitu: