Jelaskan Politik dari Niger

Niger merupakan negara republik demokrasi perwakilan semi-presidensial, di mana Presiden adalah kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, dan sistem multi-partai. Berdasarkan Konstitusi Niger 2010, presiden dipilih dengan hak pilih universal untuk masa jabatan lima tahun dan seorang perdana menteri ditunjuk oleh presiden.

Majelis Nasional (Assemblée Nationale) adalah unikameral dengan 171 anggota, dipilih untuk masa jabatan lima tahun, 158 anggota dipilih di daerah pemilihan dengan banyak kursi, 8 anggota dipilih di daerah pemilihan minoritas nasional satu kursi dan 5 kursi disediakan untuk warga Niger yang tinggal di luar negeri. Anggota konstituen dengan banyak kursi dipilih menggunakan sistem perwakilan proporsional daftar partai (Scrutin du liste). Untuk kursi ini, partai politik harus memperoleh setidaknya 5% suara untuk mendapatkan kursi di legislatif. Delapan kursi sisanya merupakan daerah pemilihan tunggal, dipilih dengan sistem first-past-the-post.

Pada tanggal 26 Mei 2009, Presiden Tandja membubarkan parlemen setelah pengadilan konstitusi negara memutuskan rencana untuk mengadakan referendum tentang apakah akan mengizinkannya untuk masa jabatan ketiga. Menurut konstitusi, parlemen baru dipilih dalam waktu tiga bulan. Ini memulai pertarungan politik antara Tandja, yang mencoba untuk memperpanjang otoritas masa jabatannya yang terbatas setelah tahun 2009 melalui pembentukan Republik Keenam, dan lawan-lawannya yang menuntut agar dia mundur pada akhir masa jabatan keduanya pada bulan Desember 2009. Militer mengambil alih negara dan Presiden Tandja dimasukkan ke dalam penjara dengan tuduhan korupsi.

Militer menepati janji mereka untuk mengembalikan negara ke pemerintahan sipil yang demokratis. Referendum konstitusional dan pemilihan nasional diadakan. Pemilihan presiden diadakan pada tanggal 31 Januari 2011, tetapi karena tidak ada pemenang yang jelas, pemilihan putaran kedua diadakan pada tanggal 12 Maret 2011. Mahamadou Issoufou dari Partai Niger untuk Demokrasi dan Sosialisme terpilih sebagai presiden. Pemilihan parlemen diadakan pada waktu yang sama.

Pada 26 Juli 2023, Presiden Mohamed Bazoum digulingkan melalui kudeta oleh pengawal presiden yang dipimpin Omar Tchiani, dan Tchiani memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin junta militer baru.

Yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan pidana perdata, pengadilan adat, mediasi tradisional, dan pengadilan militer. Pengadilan militer memberikan hak yang sama dengan pengadilan pidana perdata; namun, pengadilan adat tidak. Pengadilan militer tidak dapat mengadili warga sipil.