Jelaskan Hak Asasi Manusia dari Burundi

Pemerintah Burundi telah berulang kali dikritik oleh organisasi hak asasi manusia termasuk Human Rights Watch atas berbagai penangkapan dan pengadilan jurnalis Jean-Claude Kavumbagu karena isu-isu yang terkait dengan laporannya. Amnesty International (AI) menobatkannya sebagai tahanan hati nurani dan menyerukan "pembebasan segera dan tanpa syarat".

Pada April 2009, pemerintah Burundi mengubah undang-undang untuk mengkriminalkan homoseksualitas. Orang-orang yang dinyatakan bersalah atas hubungan sesama jenis yang suka sama suka berisiko dua hingga tiga tahun penjara dan denda 50.000 hingga 100.000 franc Burundi. Amnesty International mengutuk tindakan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kewajiban Burundi di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan regional, dan bertentangan dengan konstitusi, yang menjamin hak privasi.

Burundi secara resmi meninggalkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) pada 27 Oktober 2017, negara pertama di dunia yang melakukannya. Langkah itu dilakukan setelah PBB menuduh negara itu melakukan berbagai kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembunuhan di luar hukum, penyiksaan dan kekerasan seksual, dalam laporan September 2017. ICC mengumumkan pada 9 November 2017 bahwa pelanggaran hak asasi manusia sejak Burundi menjadi anggota masih akan diadili.