Saya mau tau Setelah Perang Saudara Tiongkok dari Republik Tiongkok

Pada tahun 1949, Republik Tiongkok dipimpin oleh Chiang Kai Shek yang berhaluan nasionalis kalah dari perang saudara dengan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong dan pemerintah pusat Republik Tiongkok dipindahkan dari Nanjing, Tiongkok Daratan ke Taipei, Pulau Formosa. Mao Zedong kemudian memproklamirkan berdirinya negara baru Republik Rakyat Tiongkok di Beiping, yang kemudian diubah namanya menjadi Beijing dan ditetapkan sebagai ibu kota negara baru tersebut.

Semasa era Perang Dingin, Republik Tiongkok dicap sebagai "Tiongkok Demokrasi", dan merupakan suatu bentuk penentangan terhadap komunisme, sedangkan Republik Rakyat Tiongkok dipandang sebagai "Tiongkok Merah" atau "Tiongkok Komunisme". Pemerintahan Republik Tiongkok yang sudah berdiri sejak tahun 1912 diakui sebagai satu-satunya pemerintah seluruh Tiongkok Daratan, Mongolia, dan Pulau Formosa & pulau sekitarnya yang sah oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kebanyakan negara hingga tahun 1970-an.

Republik Tiongkok terus berada di bawah pemerintahan darurat seperti yang dinyatakan di dalam "Undang-Undang Darurat Selama Pemberontakan Komunis", dan pemerintahan satu partai hingga empat dekade dari tahun 1948 hingga 1987, saat Presiden Chiang Ching-kuo dan Lee Teng-hui, yaitu presiden pertama merupakan keturunan penduduk asli setempat, secara berangsur-angsur meliberalisasi dan mendemokrasi sistem pemerintahan.

Pada tahun 2000, Chen Shui-bian dari Partai Progresif Demokrat memenangi pemilu presiden dan menjadi presiden pertama Republik Tiongkok yang bukan berasal dari Partai Kuomintang. Dalam pemilihan presiden yang berlangsung pada tahun 2004, setelah Insiden 319 yang terjadi satu hari sebelum hari pemilu. Chen dan wakil presiden Annete Lu ditembak sewaktu berpawai dalam satu kampanye di kota Tainan. Chen dilantik kembali sebagai presiden Republik Tiongkok dengan kemenangan tipis 0,2%. Partai pimpinan Chen juga gagal menguasai dewan majelis dengan memenangkan mayoritas kursi, dan kalah atas Partai Nasionalis yang menginginkan penyatuan kembali dengan Tiongkok Daratan pada tahun 2005. Namun, Partai Progresif Demokrat berhasil menguasai Dewan Nasional Republik Tiongkok.