Jelaskan Politik dari Zambia

Politik di Zambia terjadi dalam kerangka republik demokrasi perwakilan presidensial, di mana Presiden Zambia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem multi-partai yang majemuk. Pemerintah menjalankan kekuasaan eksekutif, sedangkan kekuasaan legislatif berada di tangan pemerintah dan Parlemen.

Zambia menjadi republik segera setelah memperoleh kemerdekaan pada Oktober 1964, namun menjadi negara satu partai selama 19 tahun dari 8 Desember 1972 hingga demokrasi multi-partai diperkenalkan kembali pada 4 Desember 1990 yang menyebabkan pemilihan multi-partai pada 1 November 1991. Sejak saat itu, Zambia telah menjadi negara demokrasi yang relatif stabil yang secara konsisten mengalihkan kekuasaan secara damai antara empat partai politik (UNIP, MMD, PF dan UPND) dan sejak tahun 1991 telah menyelenggarakan sembilan pemilihan presiden, tujuh di antaranya adalah pemilihan umum.

Zambia telah mengalami kemunduran demokrasi sejak 2011. The Economist Intelligence Unit (EIU) menilai Zambia sebagai rezim hibrida pada tahun 2020. Namun EIU juga secara konsisten menempatkan Zambia di antara sepuluh negara Afrika paling demokratis, memeringkatnya ke-8 di Afrika dan ke-99 di dunia pada tahun 2018 (167 negara bagian). Freedom House memberi peringkat Zambia sebagai 'Bebas Sebagian', dengan skor 52/100 pada 2021.

Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan pengadilan banding; di bawahnya adalah pengadilan tinggi, pengadilan negeri, dan pengadilan lokal. Mahkamah Konstitusi yang terpisah didirikan pada tahun 2016.