Jelaskan Pemerintahan dari Kota Salatiga

Pada tahun 1895 Salatiga digabung dengan Kabupaten Semarang berdasarkan Staatsblad No. 35 tanggal 13 Februari 1895. Menjelang akhir 1901 Salatiga sebagai afdeling kontrol dihapuskan dan digabungkan dengan Ambarawa. Berselang dua tahun kemudian, Salatiga secara resmi dipimpin oleh asisten residen. Afdeling Salatiga dibagi menjadi dua afdeling kontrol, yaitu Salatiga dan Ambarawa. Salatiga membawahi Distrik Salatiga dan Distrik Tengaran, sedangkan Ambarawa membawahi Distrik Ambarawa dan Distrik Ungaran.

Pada perkembangannya, Salatiga beralih status menjadi stadsgameente setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 25 Juni 1917 No. 1 yang dimuat dalan Staatsblad No. 226 tahun 1917. Status staadsgementee meningkat menjadi gemeente pada tahun 1926. Adapun daerah yang dapat ditetapkan sebagai daerah otonom adalah kota yang mempunyai sifat kebaratan, banyak penduduk Eropa dan di sekitarnya harus ada perkebunan.

Peningkatan status Salatiga sebagai gameente sempat dipertanyakan karena penduduknya yang sedikit dan wilayahnya yang kecil. Meski penetepan ini bernuasna politik untuk kepentigan orang kulit putih, tetapi Salatiga sebenarnya telah memenuhi syarat sebagai gameente, yaitu: penduduk, keadaan setempat dan keuangan.

Dari faktor penduduk, jumlah penduduk kulit putih di Salatiga pada saat itu mencapai kurang lebih 17 persen. Hal ini sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi sebuah gameente yang menetapkan minimal penduduk kulit putih (Eropa maupun etnis lain) adalah 10 persen. Salatiga yang pada saat itu masih dipenuhi perkebunan-perkebunan menjadi pertimbangan peningkatan status menjadi gameente. Hal ini terkait dengan kedaadan setempat yang dapat menunjang perkembangan gameente nantinya. Faktor keuangan terutama berkaitan dengan perpajakan, Salatiga dianggap sudah bisa memenuhinya.