Banjir Jakarta 2013
Banjir Jakarta 2013 adalah bencana banjir yang melanda Jakarta dan sekitarnya pada pertengahan Januari 2013 yang menyebabkan Jakarta dinyatakan dalam keadaan darurat. Banjir ini sebenarnya sudah dimulai sejak Desember 2012, dan baru mencapai puncaknya pada Januari 2013.
Selain curah hujan yang tinggi sejak Desember 2012, sistem drainase yang buruk, dan jebolnya berbagai tanggul di wilayah Jakarta, banjir ini juga disebabkan meningkatnya volume 13 sungai yang melintasi Jakarta. Tercatat Bogor, Bekasi, Depok, dan Tangerang juga mengalami hal yang sama pada masa ini.
Hingga pertengahan Januari 2013, Jakarta tercatat mencapai rekor curah hujan hingga 250–300 mm, melebihi kondisi Banjir Jakarta 2002 yang mencapai 200 mm, namun masih di bawah kondisi Banjir Jakarta 2007 yang mencapai 340 mm.
Kepala BPPT, Tri Handoko Seto, menyatakan bahwa gelombang atmosfer, angin muson, dan osilasi diurnal menyebabkan tingginya curah hujan ini. Massa udara dari laut China selatan dan India bergerak ke selatan menuju pusat tekanan rendah di Australia. Massa udara ini kemudian mengalami pembelokan di sekitar Jakarta, akibat tekanan rendah di Samudera Indonesia, di sebelah barat daya Jakarta.
Tingginya curah hujan di kawasan bisnis MH Thamrin membuat jalanan tergenang pada tanggal 22 Desember, mulai dari Sarinah, Sabang hingga Monumen Nasional. Kepala Dinas PU DKI Jakarta, Ery Basworo, menyatakan tingginya curah hujan sebagai penyebab buruknya genangan dan menyangkal adanya masalah drainase dan sampah. Buruknya genangan disebabkan pompa yang telah disediakan tidak mampu mengimbangi tingginya aliran air yang hendak dipindahkan ke Kanal Banjir Barat.
Namun pendapat ini dibantah oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Menteri Djoko Kirmanto, yang menegaskan masalah sampah yang menyumbat drainase dan menghalangi aliran air menuju pompa yang telah terpasang. Kementerian Pekerjaan Umum juga menjanjikan alokasi dana hingga 18 Triliun rupiah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta.
Hal ini diperkuat lagi oleh fakta bahwa gorong-gorong di sekitar wilayah tersebut yang ternyata hanya berukuran 60 sentimeter, dan belum pernah dibangun lagi semenjak tahun 1970an. Inisiatif Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo untuk memeriksa drainase di Jalan MH Thamrin, membuat hal tersebut terungkap kepada publik dan akhirnya memunculkan ide untuk membangun Smart Tunnel untuk membantu mempercepat mengalirnya air ke laut.
Sejak akhir tahun, telah terjadi beberapa kerusakan tanggul, dimulai dari tanggul di Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, pada tanggal 13 Desember 2012. Kerusakan tanggul ini menyebabkan 500 rumah warga terendam air laut, serta dua warga hanyut. Akhirnya ratusan gubuk liar dibongkar untuk mempermudah masuknya alat berat guna memperbaiki tanggul. Lurah Pluit menjelaskan hempasan air laut pasang yang menggerus tanggul yang menyebabkan kerusakan ini.
Musibah kembali menyusul pada tanggal 20 Desember 2012, dengan jebolnya tanggul di Kali Cipinang. Akibatnya 979 warga terpaksa mengungsi ke GOR Makassar serta Jalan Pusdiklat Depnaker dan Jalan Masjid Suprapto tergenang, menutupi akses warga Pinang Ranti menuju Halim. Diketahui buruknya konstruksi tanggul yang tidak menggunakan rangka menyebabkan rusaknya tanggul ini.
Tanggul Kali Laya, Pekayon, Jakarta Timur, menyusul pada tanggal 24 Desember 2012, sehingga air merendam permukiman sekitarnya. Dinding sungai yang mengalami kerusakan memiliki tinggi dua meter.
Pada Tanggal 15 Januari 2013, menyusul tanggul di Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, jebol dan menyebabkan banjir setinggi dua meter. Tanggul ini juga tercatat memiliki konstruksi buruk karena hanya dibuat dari karung pasir, sehingga tidak kuat menahan air Kali Pesanggrahan. Warga diungsikan ke bagian timur rel Pesing, namun kebanyakan bertahan di rumah masing-masing.
Pada tanggal 17 Januari 2013, tanggul Kanal Banjir Barat, di daerah Latuharhari juga jebol dan menyebabkan terendamnya kawasan perumahan mewah di Menteng dan berbagai kawasan bisnis di pusat kota. Perbaikan segera dilakukan namun terhambat arus lalu lintas.
Menurut perkiraan Gubernur DKI Jakarta, banjir ini telah menyebabkan kerugian hingga Rp 20 triliun. Sementara pengusaha, melalui Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi, mengklaim terjadinya kerugian ekonomi lebih dari Rp 1 triliun. Selain itu Rp 1 miliar harus dikeluarkan untuk menyiapkan kebutuhan pengungsi. Perusahaan Listrik Negara juga memiliki taksiran kerugian 116 miliar akibat terganggunya fungsi pembangkit dan peralatan distribusi dan transmisi yang mengalami kerusakan akibat tergenang air.
Selain secara ekonomi, banjir juga menelan 20 korban jiwa dan 33.500 orang terpaksa mengungsi.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan jumlah resmi korban yang tercatat selama banjir Jakarta 2013, pada tanggal 18 Januari 2013, adalah 12 orang, dengan rincian 5 orang karena disetrum listrik, 2 orang karena kedinginan, 2 orang karena terpeleset atau jatuh, 1 orang karena hanyut, 1 orang karena usia lanjut, dan 1 orang sudah ditemukan meninggal di rumah. Data ini diperbaharui kembali pada tanggal 22 Januari menjadi 20 korban jiwa, dan 33.502 orang terpaksa mengungsi.
Jebolnya tanggul Johannes Latuharhary menyebabkan air mengalir deras hingga ke Bundaran HI. Lantai bawah tanah dari Gedung UOB yang memiliki ketinggian lantai dasar hampir sama dengan jalan dalam sekejap terendam. Selama proses pengeringan, ditemukan korban 2 orang meninggal, dan 2 lainnya dalam kondisi lemas dan kaku karena terendam air dalam waktu yang lama. Selain itu ditemukan setidaknya 47 mobil terendam di lantai basement 1 dan 2.
Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi selama banjir, antara lain dengan memperbaiki tanggul, pendirian posko bantuan di titik-titik yang terkena banjir, relokasi pengungsi ke rumah susun, hingga pengumuman status darurat banjir.
Pada tanggal 18 Januari, menyusul jebolnya tanggul latuharhari, daerah Pluit ikut terendam. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menawarkan relokasi kepada penghuni rumah liar di sekitar Waduk Pluit untuk pindah ke rumah susun yang diberikan fasilitas sangat lengkap, dengan alasan mengurangi dampak banjir pada masa depan dan memungkinkan peralatan berat bekerja untuk mengeruk waduk.
Setelah adanya permintaan dari DKI Jakarta, mulai tanggal 26 Januari hingga 25 Maret 2013, BPPT dan BNPB melakukan upaya modifikasi cuaca, dengan cara mencegah pembentukan awan dan menurunkan hujan di luar wilayah rawan banjir. Untuk kerja sama ini, BNPB mengeluarkan biaya hingga Rp 13 miliar. Proyek serupa pernah sukses dijalankan di SEA Games Palembang dan PON 18 Riau.
Pengendalian cuaca dilakukan dengan mengerahkan 1 Hercules C-130 dan 3 pesawat CASA 212-200 untuk mempercepat awan menjadi hujan. Sedangkan untuk menghambat pertumbuhan awan dipasang 25 titik GBG (Ground Based Generator) yang membakar flare berisi bahan higroskopis (NaCl). Proyek ini juga didukung 3 radar hujan dan 6 stasiun pos meteorologi.
Pada tanggal 17 Januari 2013, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengumumkan status darurat banjir untuk Jakarta setelah jatuhnya 5 korban jiwa dan 15.447 warga terpaksa mengungsi. Pada saat itu, BNPB mencatat banjir telah menggenangi 500 RT, 203 RW di 44 kelurahan yang tersebar di 25 kecamatan.