Konflik Irlandia Utara
Masalah (; ), adalah sebuah konflik etno-nasionalis di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia Utara, kadang-kadang digambarkan sebagai "perang gerilya" atau "perang bertingkat rendah". Konflik ini dimulai pada akhir tahun 1960-an dan secara luas dianggap telah berakhir melalui Perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Meskipun pada umumnya konflik ini terjadi di Irlandia Utara, kekerasan juga meluas ke beberapa bagian di Republik Irlandia, Inggris, dan daratan Eropa.
Konflik ini pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik, dan didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian, meski bukan konflik antar agama. Salah satu isu utama adalah status konstitusional Irlandia Utara. Pihak Unionis/loyalis, yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaraan Britania Raya (bersama dengan yang lainnya dari Irlandia Utara), ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di pihak lain, kaum Nasionalis Irlandia/republiken, yang kebanyakan orang Katolik, ingin Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Konflik ini dimulai dari sebuah kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum nasionalis/Katolik yang minoritas oleh pemerintah Unionis/Protestan dan kepolisian. Kampanye protes ini dikecam oleh pemerintah dan disambut dengan kekerasan oleh para loyalis, yang dipandang kaum republiken sebagai kuda pengintai mereka. Meningkatnya kekerasan secara luas, dan konflik antara pemuda nasionalis dan polisi, akhirnya menyebabkan pengerahan tentara Britania Raya. Meski pada awalnya disambut oleh warga Katolik, tentara secara bertahap dianggap menjadi semakin kasar. Munculnya organisasi paramiliter bersenjata menyebabkan peperangan terus berlanjut selama tiga dekade ke depan.
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Provisional Irish Republican Army (IRA) dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia (INLA); paramiliter loyalis seperti Pasukan Sukrelawan Ulster (UVF) dan Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA); pasukan keamanan negara Britania Raya —termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary (RUC); dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih dari 3.500 orang tewas dalam konflik ini, 52% adalah warga sipil, 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya, dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak Perjanjian Jumat Agung ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum republiken yang menolak gencatan senjata.
Sejak kedatangan kaum imigran Inggris Protestan pada tahun 1609 di tanah Irlandia untuk menetap di sana pasca invasi bangsa Normandia ke tanah Irlandia (dikenal juga sebagai "plantation of Ulster"). Kedatangan mereka mendesak keberadaan penduduk asli Katolik Irlandia sehingga muncul konflik antara kedua komunitas tersebut. Perang tersebut mayoritasnya dimenangi oleh kaum Protestan sehingga memberi mereka dominasi kekuasaan di Pulau Irlandia sekaligus menciptakan diskriminasi atas penduduk asli setempat.
Seiring waktu, terutama sejak Inggris menjadikan Irlandia sebagai bagian dari wilayahnya sejak awal abad ke-19, muncullah 2 kelompok besar di Irlandia : kelompok loyalis & unionis (mayoritasnya Protestan) yang dekat dengan Inggris serta golongan nasionalis (mayoritasnya Katolik) yg menginginkan restorasi parlemen yg berkuasa di Irlandia agar kaum Katolik Irlandia bisa mendapatkan kesetaraan dengan kaum Protestan.
Permulaan abad ke-20, terjadi gejolak dalam tubuh Partai Parlementer Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia & berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yg mayoritasnya adalah Protestan. Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut bakal terancam. Tahun 1912, kaum unionis & loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tak lama kemudian, kaum nasionalis & republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.
Tahun 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yg menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yg juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat Irlandia, namun semuanya berubah ketika ke-16 orang yg dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pihak Inggris. Tindakan eksekusi tersebut - diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yg berada dalam angkatan perang Inggris - menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yg dimotori oleh angkatan bersenjata Pasukan Republik Irlandia (IRA) yg merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.
Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yg menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yg berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, namun hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) & melakukan negosiasi dengan Kerajaan Inggris untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.
Tahun 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yg disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Inggris akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai repubik usai Perang Dunia II, namun tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yg intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yg dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.
Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis & unionis, namun ditolak oleh kaum nasionalis & republik yg menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Sedikit info, kaum unionis, loyalis, & Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, namun merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia keseluruhan. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yg pro-traktat dengan kelompok IRA yg anti-traktat & menghendaki Irlandia bersatu. Perang yg dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yg saat itu juga dibantu Inggris.
Meskipun kalah, kelompok IRA yg anti-traktat - belakangan hanya dikenal dengan nama IRA setelah IRA yg pro-traktat bergabung dengan tentara nasional Irlandia - tetap menjalankan aksi-aksi bersenjatanya yg mencakup peledakan bom, penyerangan, & sabotase di sejumlah wilayah di Inggris & Irlandia. Sebagai respon atas tindakan IRA yg merajarela tersebut, pemerintah Irlandia mengeluarkan wewenang bagi kepolisian untuk menangkap mereka yg dianggap terlibat dengan IRA tanpa harus melalui proses peradilan. Kebijakan tersebut membawa konsekuensi & tekanan bagi kaum Katolik di Irlandia Utara sehingga menjelang dekade 1960-an, IRA memutuskan untuk menghentikan aktivitas bersenjatanya.
Sebagai bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara memiliki hak istimewa untuk mendirikan parlemen sendiri. Di dalam pemerintahannya, Irlandia Utara menerapkan kebijakan yg cenderung mengistimewakan kaum mayoritas Protestan & mengesampingkan kaum Katolik dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, perumahan, & hak suara dalam pemilu. Konflik & intimidasi juga terjadi di daerah-daerah yg didominasi oleh kaum agama tertentu sehingga sebagai akibatnya, masyarakat Irlandia Utara pun ibarat terpolar menjadi wilayah timur yg didominasi kaum Protestan (berpusat di Belfast) & wilayah barat yg didominasi oleh kaum Katolik (berpusat di Derry).
Pada tahun 1966, sekelompok besar simpatisan republik melakukan pawai di Belfast memperingati momen 50 tahun pasca Easter Rising. Pada tahun yg sama juga terjadi ledakan bom di Belfast yg dilakukan oleh mantan anggoata IRA. Sementara sejak awal dekade 60-an, sekelompok orang dari kaum Katolik yg menyebut diri mereka Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) melakukan protes atas sejumlah kebijakan yg dianggap diskriminatif & memojokkan kaum Katolik. Protes mereka mulai menemukan titik terang ketika Terrence O'Neill, perdana menteri Irlandia Utara waktu itu, mengatakan bahwa ia akan mendengarkan protes mereka & menjanjikan akan ada perubahan. Hal tersebut mengundang ketakutan dari kaum unionis & loyalis - yg didominasi Protestan - yg khawatir bahwa mereka akan kehilangan dominasi di Irlandia Utara.
Pertengahan tahun 1966, sekelompok simpatisan dari kaum unionis & loyalis mendirikan suatu kelompok paramiliter bernama Ulster Volunteer Force (UVF). Di awal berdirinya, kelompok tersebut langsung menyatakan perang terhadap IRA & menyatakan pula akan langsung mengeksekusi orang-orang yg dianggap sebagai simpatisan IRA. Beberapa aksi mereka adalah menyerang sebuah pub milik kaum Katolik di Belfast pada tahun 1966, membunuh seorang warga Katolik di wilayah lain Belfast pada tahun yg sama, serta meledakkan instalasi listrik & air bersih di beberapa titik di Irlandia Utara pada tahun 1969. Akibat aksi-aksi mereka, pemerintah Irlandia Utara menyatakan UVF sebagai gerakan ilegal & menangkap pemimpinnya, namun faktanya UVF tetap melancarkan aksinya walau secara sembunyi-sembunyi.
Tahun 1969, terjadi kerusuhan besar yg dikenal sebagai Pertempuran Bogside antara penduduk lokal Derry dengan polisi keamanan RUC di area Bogside, kota Derry. Konflik bermula ketika pada tanggal 12 Agustus, iring-iringan Apprentice Boys - yg memperingati kemenangan kaum Protestan dalam penaklukkan Derry pada abad ke-17 - terlibat aksi saling lempar batu dengan sejumlah penduduk lokal ketika iring-iringan tersebut mendekati Kota Derry yg didominasi kaum Katolik. RUC yg ditugaskan menjaga parade berhasil memaksa penduduk lokal yg terlibat kerusuhan kembali masuk ke Kota Derry. Namun ketika RUC berusaha merengsek lebih jauh ke dalam kota, mereka langsung dihujani lemparan batu & bom molotov oleh penduduk Derry. RUC lantas membalasnya dengan melepaskan gas air mata ke dalam kota sehingga sejumlah penduduk menderita gangguan pernapasan. Tak ada korban jiwa dalam "pertempuran" yg berlangsung hingga tanggal 14 Agustus tersebut, namun korban terluka diperkirakan mencapai ribuan orang.
Jika ditelusuri hingga beberapa bulan sebelumnya, Pertempuran Bogside bisa dikatakan merupakan puncak kekesalan warga Katolik & nasionalis terhadap kinerja polisi RUC - yg dianggap sebagai perpanjangan tangan kaum loyalis karena anggotanya didominasi Protestan. Awal tahun 1969 misalnya, terjadi kerusuhan antara warga Derry dengan RUC setelah parade People's Democracy yg berhaluan nasionalis diserang oleh massa loyalis di perjalanan menuju Derry, sementara RUC yg ditugaskan dianggap tidak berusaha melindungi parade. Malam harinya, RUC mendobrak pintu rumah-rumah warga Derry yg dianggap terlibat dalam kerusuhan itu & memukuli mereka. Bulan April 1969, seorang warga Derry bernama Sammy Devenny dipukuli hingga tewas oleh RUC di rumahnya sendiri usai kerusuhan yg terjadi di Derry pada bulan yg sama. Peristiwa-peristiwa tersebut akhirnya memunculkan kebencian dari warga Derry yg berpuncak pada Pertempuran Bogside.
Sebagai aksi protes terhadap RUC yg dianggap bertindak semena-mena dalam Pertempuran Bogside, pada tanggal 13 Agustus 1969 sekelompok orang yg terdiri dari kaum Katolik & nasionalis melakukan demonstrasi di kota Belfast. Namun entah kenapa, demonstrasi yg semula direncanakan berjalan damai tersebut berubah menjadi rusuh ketika para demonstran menyerang properti milik RUC & kaum Protestan. Malam harinya, kaum loyalis & Protestan melakukan aksi balasan berupa perusakan & pembakaran rumah-rumah komunitas Katolik di Belfast sehingga ribuan warga Katolik di Belfast kehilangan tempat tinggal. Belfast lalu berubah menjadi medan perang yg mencekam ketika terjadi saling serang & baku tembak di antara komunitas Katolik-nasionalis, Protestan-loyalis, serta polisi keamanan RUC. Tercatat 7 orang tewas & ribuan lainnya luka-luka dalam kerusuhan besar yg berlangsung hingga 17 Agustus tersebut. Kerusuhan dalam skala lebih kecil juga terjadi di kota-kota selain Belfast.
Merasa tidak bisa mengendalikan keadaan, pemerintah Irlandia Utara akhirnya meminta penerjunan tentara Inggris di sejumlah wilayah konflik di Irlandia Utara untuk memulihkan kondisi di Irlandia Utara & mencegah konflik sektarian lebih jauh. Kebijakan penempatan tentara Inggris di Irlandia Utara tersebut juga dikenal sebagai "Operasi Banner". Di awal kedatangannya, tentara Inggris disambut dengan hangat oleh komunitas Katolik yg memang sudah muak dengan aktivitas polisi RUC yg dianggap tidak serius mencegah konflik sektarian sambil berharap tentara Inggris bisa bertindak sebagai pihak netral dalam menengahi konflik & melindungi mereka dari serangan-serangan yg dilakukan kelompok loyalis & Protestan.
Sejumlah pihak dari kubu Katolik & nasionalis menuding IRA gagal melaksanakan tugasnya untuk melindungi komunitas Katolik yg ada di Belfast. IRA sendiri beralasan mereka berusaha menghindari baku tembak di wilayah padat penduduk untuk mencegah terjadinya konflik sektarian lebih jauh. Kebijakan IRA tersebut menimbulkan perpecahan internal sehingga sejak akhir tahun 1969, IRA terpecah menjadi 2 : Provisional IRA (PIRA) yg berhaluan nasionalis republik & Official IRA (OIRA) yg berhaluan sosialis. Keduanya memiliki tujuan yg sama : menyatukan Irlandia menjadi satu negara, namun dengan cara yg agak berbeda. OIRA berusaha menghindari kontak senjata di wilayah padat penduduk dengan harapan bisa menyatukan komunitas Katolik & Protestan, sementara PIRA tidak segan-segan melakukan aksi bersenjata di wilayah padat penduduk - termasuk aksi pengeboman - dengan tujuan membuat korban dari pihak musuh sebanyak mungkin hingga Inggris setuju untuk pergi dari Irlandia Utara.
Terpecahnya IRA yg diikuti dengan berdirinya PIRA yg menyatakan tidak segan-segan melakukan aksi bersenjata terhadap kaum loyalis memunculkan ketakutan baru bagi kaum loyalis & Protestan. Maka pada tahun 1971, kaum loyalis kembali membentuk organisasi paramiliter baru bernama Ulster Defence Association (UDA) yg bertujuan untuk melindungi keberadaan kaum loyalis-Protestan & mengimbangi aktivitas PIRA di mana mereka menyatakan baru akan berhenti beraksi bila PIRA juga menghentikan aksinya. Terpecahnya IRA & kemunculan UDA - beserta UVF beberapa tahun sebelumnya - menandai periode baru dalam The Troubles di mana konflik yg semula hanya sebatas kerusuhan sipil berubah menjadi perang bersenjata...
Awal hingga pertengahan dekade 1970-an merupakan salah satu era paling berdarah dalam perkembangan The Troubles karena pada masa ini, IRA - terutama PIRA - sedang giat-giatnya melakukan aksi bersenjata yg ditujukan terhadap tentara Inggris & kaum loyalis. Tanggal 25 Mei 1971 misalnya, PIRA meledakkan bom waktu di markas tentara Inggris di Belfast yg menewaskan seorang sersan Inggris & melukai 2 tentara Inggris, 1 polisi RUC, serta 18 warga sipil. Aksi-aksi bersenjata juga dilakukan oleh kelompok paramiliter loyalis - terutama UVF - yg ditujukan terhadap mereka yg dianggap terlibat dalam jaringan IRA, salah satunya adalah aksi pengeboman bar McGurk yg mengakibatkan 15 warga sipil tewas & 17 lainnya luka-luka.
Salah satu peristiwa paling penting dalam dekade 1970-an adalah insiden Minggu Berdarah yg terjadi pada tanggal 30 Januari 1972 di area Bogside (lagi), Kota Derry. Ada sejumlah versi mengenai apa yg sebenarnya terjadi dalam peristiwa itu, namun versi yg banyak diyakini adalah pihak militer Inggris mendengar bahwa ada sejumlah sniper IRA yg menyamar dalam demonstrasi yg dilakukan NICRA. Kabar tersebut lalu direspon dengan penerjunan pasukan Inggris ke wilayah Bogside, Derry, yg kemudian melepaskan tembakan ke arah kerumuman demonstran sehingga 14 orang tewas tertembak & 13 lainnya terluka. Pihak tentara mengatakan bahwa mereka hanya bereaksi karena diserang lebih dulu oleh demonstran memakai senapan & bom rakitan, namun klaim itu dibantah oleh saksi mata yg mengatakan tak satupun dari demonstran yg ditembak membawa atau menggunakan senjata.
Lepas dari klaim masing-masing pihak, peristiwa Minggu Berdarah membawa dampak negatif, baik bagi tentara Inggris maupun perkembangan The Troubles sendiri. Sebelum peristiwa Minggu Berdarah, warga Katolik bersikap hangat kepada tentara Inggris karena menganggap mereka sebagai pihak netral yg bisa diandalkan untuk melindungi mereka dari konflik sektarian. Namun usai peristiwa penembakan tersebut, opini mereka berubah di mana mereka kemudian menganggap pihak tentara tidak ada bedanya dengan kelompok paramiliter Ulster & polisi RUC yg semena-mena. Di sisi lain, berubahnya opini warga Katolik terhadap tentara Inggris membuat perkembangan The Troubles semakin rumit karena sesudah peristiwa Bloody Sunday, jumlah orang yg bergabung ke PIRA bertambah banyak. Politikus William Craig bahkan menyatakan bahwa pasca peristiwa ini, cara terbaik untuk meredakan konflik adalah membiarkan wilayah-wilayah di Irlandia Utara yg didominasi Katolik untuk bergabung ke Irlandia.
Pertengahan 1972, OIRA memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Dua tahun sesudahnya, OIRA terpecah menjadi Partai Pekerja (Worker's Party) yg dibentuk sebagai upaya oleh sejumlah mantan anggota IRA menggapai tujuannya tanpa jalan kekerasan & Pasukan Pembebasan Nasional Irlandia (Irish National Liberation Army; INLA) yg berisi sisa-sisa anggota OIRA yg memilih tetap melanjutkan aksi-aksi bersenjata. INLA juga memiliki partai politik tersendiri, yaitu Irish Republican Socialist Party (IRSP) di mana keduanya sama-sama berhaluan sosialis Marxis. Di lain pihak, PIRA sempat mengumumkan gencatan senjata pada tahun 1975, namun gencatan senjata tersebut hanya berlangsung selama beberapa bulan & sesudah itu, PIRA kembali memulai aksi bersenjatanya.
Tahun 1973, sempat dilakukan perundingan antara perwakilan Inggris, Irlandia, kaum nasionalis, & kaum unionis. Perundingan itu lalu menghasilkan kesepakatan yg dikenal sebagai Perjanjian Sunningdale. Inti dari Perjanjian Sunningdale adalah membentuk parlemen eksekutif di mana kaum loyalis akan berbagi kekuasaan dengan kaum nasionalis & pembentukan konsul yg diharapkan bisa meningkatkan kerja sama antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Perjanjian tersebut didukung oleh sejumlah partai unionis & nasionalis, namun ditolak oleh PIRA yg hanya menginginkan "Irlandia bersatu" sebagai solusi akhir bagi aksi perlawanan mereka. Di lain pihak, kaum unionis & loyalis garis keras juga menolak perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut dianggap terlalu pro-Irlandia & kaum nasionalis.
Perjanjian Sunningdale tidak berumur panjang setelah Brian Faulkner selaku kepala badan eksekutif mengundurkan diri usai partainya, Ulster Unionist Party (UUP), menarik diri dari perjanjian. Mundurnya Faulkner & partainya disebabkan oleh tekanan akibat aksi-aksi kekerasan & sabotase massal di Irlandia Utara oleh Ulster Workers' Council yg dibentuk dari kelompok pekerja simpatisan loyalis & unionis yg anti Perjanjian Sunningdale. UUP lalu membentuk United Ulster Unionist Council (UUUC) sebagai semacam koalisi dengan partai-partai unionis lain yg menentang Perjanjian Sunningdale untuk mengikuti pemilu beberapa bulan pasca mundurnya Faulkner. Hasilnya, mereka yg menentang Perjanjian Sunningdale berhasil memenangkan suara mayoritas sehingga perjanjian itu pun resmi berakhir sejak pertengahan 1974.
Bulan Mei 1974, terjadi insiden ledakan bom di kota Dublin & Monaghan, Republik Irlandia, yg mengakibatkan tewasnya 33 orang & melukai ratusan orang lainnya. Aksi pengeboman tersebut juga disebut-sebut sebagai aksi pengeboman dalam satu peristiwa yg paling banyak mengakibatkan korban selama The Troubles. Agak ironis mengetahui bahwa insiden yg memakan korban sebesar itu dalam satu peristiwa justru terjadi di luar wilayah konflik yg sebenarnya (baca : Irlandia Utara). Tidak ada yg mengaku bertanggung jawab dalam insiden tersebut sebelum kelompok loyalis UVF mengaku pada tahun 1993 bahwa mereka yg melakukan aksi pengeboman tersebut.
Tahun 1979, Inggris dikejutkan oleh kematian 3 figur pentingnya, yaitu Richard Sykes (duta besar Inggris untuk Belanda), Airey Neave (anggota parlemen Partai Konservatif Inggris), & Lord Louis Mountbatten (sepupu Ratu Elizabeth yg juga merupakan veteran Perang Dunia II). Sykes dibunuh oleh anggota PIRA di Den Haag, Neave terbunuh ketika mobil pribadinya diledakkan oleh anggota INLA, sementara Mountbatten tewas bersama 5 anggota keluarganya setelah kapal pesiar pribadi yg mereka naiki meledak di perairan laut dekat Sligo, Irlandia. Selain ketiga figur penting tersebut, jumlah korban tewas dari pihak tentara Inggris & polisi RUC juga terus bertambah akibat aksi-aksi pembunuhan yg sebagian besar dilakukan oleh PIRA.
Awal dekade 1980 dibuka dengan aksi mogok makan yg dilakukan oleh 7 orang simpatisan republik yg ditahan oleh Inggris di Penjara Maze. Aksi mogok makan tersebut dilakukan sebagai aksi protes terhadap kebijakan Pemerintah Inggris yg menangkap mereka yg diduga sebagai simpatisan republik tanpa proses pengadilan & tindakan kasar petugas penjara terhadap tahanan. Sebelumnya, pada tahun 1976 sekelompok simpatisan republikan yg ditahan di penjara yg sama juga melakukan aksi protes berupa penolakan memakai seragam penjara yg diikuti dengan aksi mengotori dinding penjara dengan kotoran & air seni 2 tahun sesudahnya. Aksi mogok makan yg dilakukan pada tahun 1980 tersebut berlangsung selama 53 hari, yaitu dimulai pada tanggal 27 Oktober & berakhir pada tanggal 18 Desember.
Setahun kemudian, ketika mengetahui bahwa tuntutan para peserta aksi mogok makan pada tahun 1980 tidak dipenuhi, para tahanan simpatisan republik kembali melakukan aksi mogok makan. Berbeda dengan aksi mogok makan sebelumnya, aksi mogok makan pada tahun 1981 dilakukan dengan interval beberapa hari antar pesertanya dengan tujuan untuk menarik perhatian publik lebih besar. Aksi mogok makan dimulai oleh Bobby Sands pada tanggal 1 Maret 1981. Uniknya, saat dia menjalani aksi mogok makan tersebut, ia terpilih sebagai salah satu anggota parlemen di Westminster. 66 hari sesudah ia memulai aksi mogok makannya, Bobby Sands akhirnya meninggal akibat kelaparan & prosesi pemakamannya di Belfast dihadiri oleh 100.000 orang lebih. Meninggalnya Sands akibat aksi mogok makan kemudian diikuti oleh kematian kesembilan peserta mogok makan lainnya selama 3 bulan berikutnya.
Sesuai keinginan penggagas & pesertanya, aksi mogok makan yg dilakukan pada tahun 1981 berhasil menarik perhatian masyarakat dunia & menaikkan pamor komunitas nasionalis republik. Beberapa tempat di dunia didirikan atau diberi nama yg mengandung unsur "Bobby sands" sebagai bentuk penghormatan, sementara di wilayah lain aksi-aksi protes mengecam pemerintah Inggris meledak pasca meninggalnya Bobby Sands. Di lain pihak, jumlah pemuda yg bergabung ke dalam kelompok paramiliter PIRA juga meningkat pesat. Hal tersebut mengikuti tren yg terjadi pasca insiden Bloody Sunday pada tahun 1972 di mana semakin banyak yg tertarik untuk bergabung ke PIRA & secara langsung menambah kekuatan bagi mereka untuk terus menjalankan aksi-aksi bersenjata.
Tanggal 12 Oktober 1984, terjadi aksi pengeboman di Hotel Grand di Brighton, Inggris. Aksi pengeboman tersebut menarik atensi publik begitu besar karena di saat bersamaan, Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher sedang berada di sana dalam kongres Partai Konservatif. Tercatat 5 orang terbunuh & 34 lainnya luka-luka, namun Thatcher sendiri selamat dalam aksi pengeboman tersebut. Aksi pengeboman tersebut dianggap sebagai aksi balas dendam PIRA terhadap pemerintah Inggris atas kematian Bobby Sands & simpatisan republikan lainnya dalam aksi mogok makan tahun 1981.
Lima tahun pasca aksi mogok makan tahun 1981, terjadi perpecahan dalam tubuh partai republikan Sinn Fein - partai yg disebut-sebut sebagai sayap politik PIRA. Perpecahan tersebut disebabkan karena sejumlah anggota Sinn Fein berusaha memanfaatkan momentum untuk menggalang dukungan melalui jalan politik pasca aksi mogok makan yg menaikkan pamor kaum nasionalis republik. Upaya tersebut dianggap bertentangan dengan kebijakan Sinn Fein untuk selalu menolak mengambil jatah kursi parlemen di Irlandia Utara sejak Irlandia Utara pertama kali terbentuk. Perbedaan pendapat tersebut membuat Sinn Fein terpecah menjadi 2 di mana pecahannya menamakan diri mereka Republican Sinn Fein. Terpecahnya Sinn Fein juga diikuti dengan munculnya pecahan baru dari kelompok PIRA bernama Continuity Irish Republican Army (CIRA) pada tahun yg sama.
Tahun 1985, Inggris melakukan pembicaraan dengan Irlandia & menghasilkan suatu kesepakatan yg dikenal sebagai Perjanjian Anglo-Irlandia. Inti dari perjanjian tersebut adalah pemberian hak kepada Irlandia sebagai penasihat bagi Irlandia Utara untuk menyelesaikan konflik & tidak akan ada perubahan dalam konstitusi Irlandia Utara, kecuali mayoritas dari anggotanya memilih untuk bergabung ke dalam komunitas republik. Namun, perjanjian tersebut juga mendapat penolakan baik dari kaum unionis maupun republik. Kaum unionis menolak perjanjian tersebut karena memberi keleluasaan bagi Irlandia untuk mencampuri kegiatan politik Irlandia Utara, sementara kaum republikan - khususnya PIRA - melakukan penolakan karena perjanjian tersebut masih menetapkan Irlandia Utara sebagai bagian dari Inggris. Lepas dari penolakan yg diterima, perjanjian tersebut tetap diimplementasikan oleh Inggris & Irlandia.
Awal dekade ini ditandai dengan mundurnya Margaret Thatcher dari kursi Perdana Menteri Inggris pada bulan November 1990. Secara keseluruhan, aksi-aksi kekerasan masih terjadi selama dekade 1990-an, namun intensitasnya sedikit lebih menurun dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Yg menarik, pada permulaan dekade ini jumlah korban tewas akibat serangan kaum loyalis sempat melampaui jumlah korban tewas akibat serangan kaum republikan. Belakangan diketahui bahwa pada periode ini, milisi-milisi loyalis mendapatkan sokongan senjata & informasi rahasia dari anggota intelijen Inggris.
Salah satu peristiwa kekerasan terbesar dalam dekade ini adalah peristiwa ledakan bom di pusat kota Manchester pada tanggal 15 Juni 1996. Insiden ledakan tersebut begitu diingat karena begitu besarnya dampak kerusakan yg ditimbulkan & korban cedera yg mencapai 200 orang. Ledakan tersebut juga disebut-sebut sebagai ledakan bom terbesar yg menimpa Inggris sejak Perang Dunia II. Sebagai akibatnya, banyak bangunan yg terpaksa dihancurkan & dibangun kembali. Belakangan diketahui bahwa PIRA yg melakukan aksi tersebut. Selain aksi ledakan bom di Manchester, PIRA juga meledakkan bom di London beberapa bulan sebelumnya di awal 1996 yg mengakibatkan kerugian puluhan juta poundsterling & bila ditotal dengan kerusakan dari pengeboman Manchester, kerugian yg diderita mencapai setengah miliar poundsterling.
Lepas dari konflik yg masih terus berlanjut, upaya untuk mengakhiri konflik di Irlandia Utara semakin menemukan titik terang. Tahun 1998, pasca pembicaraan panjang yg diadakan sejak beberapa tahun sebelumnya antar partai-partai di Irlandia Utara beserta pemerintah Inggris & Irlandia, Perjanjian Belfast (dikenal juga sebagai Perjanjian Jumat Agung dirumuskan. Sejumlah poin penting dalam perjanjian ini antara lain Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari Inggris kecuali mayoritas rakyatnya berubah pendirian, pendirian komisi HAM di Irlandia Utara, penyusunan sistem pemerintahan di Irlandia Utara yg komposisi anggotanya harus terdiri dari partai loyalis & republik, serta berakhirnya operasi militer Inggris di Irlandia Utara. Dicapainya Perjanjian Belfast juga disebut-sebut sebagai akhir dari The Troubles.
Berbagai perubahan dilakukan sebagai penerapan lanjutan dari Perjanjian Belfast. Salah satu perubahan penting yg dilakukan adalah reformasi dalam tubuh kepolisian RUC (Royal Ulster Constabulary) di mana pada tahun 2001, namanya diubah menjadi Police Service of Northern Ireland (PSNI) yg komposisi anggotanya terdiri dari 50% Katolik & 50% Protestan. Perubahan tersebut dilakukan untuk menghapus citra polisi di Irlandia Utara yg selama ini dianggap diskriminatif & semena-mena terhadap komunitas Katolik & nasionalis serta mengembalikan peran mereka sebagai penjaga ketertiban di Irlandia Utara usai penarikan mundur tentara Inggris.
Menjelang Perjanjian Belfast, kelompok-kelompok paramiliter di Irlandia Utara menghentikan aktivitas bersenjatanya untuk sementara waktu. Usai Perjanjian Belfast disahkan, pelucutan senjata masing-masing kelompok paramiliter dilakukan. Fokus utama dalam upaya pelucutan senjata adalah PIRA mengingat PIRA merupakan kelompok paramiliter terbesar & paling dominan semasa The Troubles berlangsung. Upaya tersebut akhirnya terwujud setelah pada tahun 2005, PIRA dipastikan sudah menghancurkan semua stok persenjataannya dengan disaksikan oleh tim pengawas independen. Setelah pelucutan senjata milik PIRA dilakukan, pelucutan senjata dilakukan kepada kelompok-kelompok paramiliter lain seperti UDA & UVF.
Kebijakan PIRA untuk mengakhiri kegiatan bersenjatanya ternyata tetap mendapat penolakan dari sejumlah simpatisannya. Oleh karena itu, pada tahun 1998 sejumlah simpatisan PIRA memutuskan untuk membelot & membentuk kelompok paramiliter baru bernama Real IRA (RIRA). RIRA memiliki agenda untuk melanjutkan aktivitas bersenjata yg selama ini dilakukan oleh PIRA. Dalam sejumlah aksinya, mereka diketahui bekerja sama dengan Continuity IRA (CIRA) yg juga merupakan pecahan dari PIRA tahun 1986. Bisa dibilang, tinggal RIRA & CIRA kelompok paramiliter di Irlandia Utara yg masih aktif sampai sekarang.
Lepas dari keberadaan kelompok-kelompok paramiliter kecil yg masih aktif hingga sekarang, usai tahun 2000 kondisi di Irlandia Utara sudah jauh lebih kondusif. Irlandia Utara sekarang menjadi salah satu lokasi tujuan investor & wisatawan di Britania Raya. Lukisan-lukisan dinding (mural) yg selama ini menjadi visualisasi perlawanan di Irlandia Utara kini menjadi saksi bisu sekaligus "galeri terbuka" untuk mengenang konflik berkepanjangan tersebut. Sikap terbuka & saling menghargai antar komunitas juga semakin meningkat.
Namun, konflik yg sudah berlangsung selama hampir 30 tahun tersebut tetap saja membawa konsekuensi negatif bagi wilayah setempat. Beberapa di antaranya adalah sikap sentimentil yg masih kerap muncul antara komunitas Katolik dengan Protestan, kasus-kasus pelanggaran HAM di Irlandia Utara selama the Troubles yg masih belum tertangani, korban jiwa & kerugian material akibat konflik, serta tekanan psikologis mendalam bagi masyarakat di Irlandia Utara yg berujung pada tingginya kasus perceraian, kecanduan alkohol, & bunuh diri dalam keluarga.
The Troubles