Tenaga nuklir di Jepang
Energi nuklir merupakan prioritas nasional di Jepang, tetapi belakangan ini sudah muncul kecemasan terhadap kemampuan pembangkit-pembangkit nuklir di Jepang dalam menghadapi aktivitas seismik. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kashiwazaki-Kariwa ditutup sepenuhnya selama 21 bulan karena adanya gempa bumi pada tahun 2007.
Pada tahun 2011, karena adanya tsunami dan gempa bumi, serta kegagalan sistem pendingin di PLTN Fukushima I pada bulan Maret 2011, maka pemerintah Jepang mengumumkan keadaan bahaya nuklir. Pernyataan bahya nuklir ini merupakan pernyataan bahaya nuklir pertama kalinya di Jepang. Ada 140.000 orang penduduk yang tinggal di sekitar 20 kilometer dari pembangkit listrik terpaksa mengungsi. Jumlah material radioaktif yang terlepas sampai saat ini belum diketahui, karena krisisnya masih berlangsung sampai sekarang.
Pada tanggal 6 Mei 2011, Perdana Menteri Jepang Naoto Kan memerintahkan agar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Hamaoka segera ditutup karena diperkirakan akan ada gempa bumi berkekuatan 8.0 skala richter atau lebih di kawasan itu dalam waktu 30 tahun ke depan. Kan berkeinginan agar bencana nuklir Fukushima 2011 tidak terulang lagi satu hari nanti. Pada tanggal 9 Mei 2011, Chubu Electric memutuskan untuk mematuhi permintaan pemerintah. Kan kemudian membuat kebijakan energi baru yang isinya adalah mengurangi ketergantungan terhadap energi nuklir.
Masalah yang muncul dalam penyelesaian bencana nuklir Fukushima I memunculkan sikap yang lebih keras terhadap energi nuklir. Pada bulan Juni 2011, "lebih dari 80 persen orang Jepang menyatakan bahwa mereka anti-nuklir dan tidak mempercayai informasi dari pemerintah tentang radiasi. Sebuah polling yang diadakan setelah bencana Fukushima menyatakan bahwa antara 41 dan 54 persen orang Jepang mendukung penutupan atau pengurangan jumlah pembangkit listrik nuklir. Ribuan orang melakukan aksi unjuk rasa di pusat kota Tokyo pada bulan September 2011, sambil meneriakkan “Selamat tinggal energi nuklir” dan menyebarkan banner yang isinya tentang menghimbau pemerintah Jepang agar meninggalkan energi atom ini. Pada bulan Oktober 2011, tinggal 11 pembangkit listrik nuklir yang beroperasi di Jepang. Meskipun Jepang sempat mengalami krisis listrik, tetapi negara ini berhasil selamat dari pemadaman listrik besar-besaran di musim panas lalu. Saat ini negara ini sedang berusaha mengandalkan sumber lain untuk menghasilkan listrik. Sebuah proposal energi baru telah disetujui oleh anggota kabinet pada bulan Oktober 2011. Proposal itu kira-kira berisi tentang kepercayaan publik yang menurun drastis terhadap keamanan energi nuklir karena adanya bencana Fukushima, dan oleh karena itu negara akan mengurangi ketergantungan terhadap energi nuklir.
Pada tahun 1954, Jepang mengalokasikan dana 230 juta yen untuk energi nuklir, menandai awalnya program nuklir di negara ini. Hukum Dasar Energi Atom membatasi aktivitas nuklir ini hanya untuk tujuan damai saja.
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Tōkai, pembangkit nuklir pertama di Jepang, dibangun oleh perusahaan Inggris GEC. Pada tahun 1970-an, Reaktor Air Ringan pertama dibangun dengan bantuan perusahaan Amerika. Pembangkit-pembangkit ini dibeli dari perusahaan macam General Electric atau Westinghouse dengan pengerjaan kontraknya diselesaikan oleh perusahaan Jepang, sehingga nanti perusahaan Jepang ini sekaligus mendapatkan lisensinya jika nanti ingin membuat pembangkit nuklir yang sama. Setelah itu, pengembangan dari energi nuklir ini dilakukan oleh orang-orang Jepang sendiri, baik yang berada dalam perusahaan maupun yang ada di lembaga-lembaga riset.
Industri nuklir di Jepang tidak terpengaruh dengan Bencana Three Mile Island atau Bencana Chernobyl seperti negara lainnya. Pembangunan reaktor nuklir baru terus saja berlangsung pada tahun 1980-an dan 1990-an. Meskipun begitu, di pertengahan 1990-an mulai ada beberapa insiden nuklir di Jepang yang menyebabkan persepsi publik Jepang mulai berubah terhadap nuklir, mereka mulai memprotes dan menolak pembangunan reaktor nuklir baru. Insiden nuklir ini diantaranya insiden nuklir Tokaimura, ledakan uap Mihama, insiden yang ditutup-tutupi di reaktor Monju, dan yang paling baru adalah gempa bumi Chūetsu tahun 2007. Meskipun detail pastinya masih diperdebatkan, tetapi hal ini semakin jelas bahwa rasa aman akan nuklir di Jepang sudah mencapai titik terendahnya. Pembangkit listrik nuklir yang dibatalkan diantaranya:Pada tanggal 18 April 2007, Jepang dan Amerika Serikat menandatangani Rencana Kerja Gabungan Energi Nuklir Jepang-Amerika Serikat, yang tujuannya adalah meletakkan kerangka kerja untuk pengembangan dan penelitian teknologi energi nuklir. Setiap negara akan mengadakan riset di teknologi reaktor cepat, teknologi siklus bahan bakar, teknologi simulasi komputer canggih, reaktor kecil dan menengah, proteksi dan pengaman fisik, serta manajemen limbah nuklir.
Di bulan Maret 2008, Tokyo Electric Power Company mengumumkan bahwa pengoperasian 4 reaktor nuklir baru untuk sementara akan ditunda satu tahun karena adanya penanggulangan gempa bumi. Unit 7 dan 8 dari pembangkit listrik nuklir Fukushima Daiichi akan beroperasi pada Oktober 2014 dan Oktober 2015. Unit 1 dari PLTN Higashidori ditargetkan untuk beroperasi Desember 2015, sedangkan unit 2 direncanakan beroperasi awal 2018.
Pada bulan September 2008, agen dan kementrian Jepang meningkatkan anggaran tahun 2009 sampai 6%. Anggaran itu senilai 491.4 miliar Yen (4.6 miliar USD), digunakan untuk riset dan pengembangan siklus reaktor peranakan cepat, generasi terkini dari reaktor air ringan.
Jepang adalah negara yang senantiasa berada dekat dengan ancaman gempa bumi dan aktivitas seismik lainnya. Maka dari itu, beberapa ahli sudah menyatakan kekhawatirannya akan dampak yang muncul apabila Jepang membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga nuklir. Amory Lovins mengatakan: "Sebuah zona tsunami dan gempa bumi dengan 127 juta penduduk bukanlah tempat yang baik untuk mengoperasikan 54 reaktor nuklir". Sampai saat ini, dampak seismik yang paling mematikan adalah Bencana nuklir Fukushima Daiichi, yang disebabkan karena Gempa bumi dan tsunami Tōhoku 2011.
Hidekatsu Yoshii, seorang anggota DPR dari Partai Komunis Jepang dan juga seorang penggiat anti nuklir, mengingatkan akan kemungkinan dampak terburuk yang akan muncul apabila tsunami atau gempa bumi muncul. Selagi pertemuan anggota DPR pada bulan Mei 2010 ia juga mengatakan hal serupa, mengingatkan bahwa sistem pendingin dari PLTN-PLTN di Jepang dapat hancur karena gempa bumi. Kepala Agen Keamanan Nuklir dan Industri, Yoshinobu Terasaka, mengatakan bahwa pembangkit nuklir itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga hal semacam itu hampir mustahil terjadi.