Kazushige Ugaki
Ugaki lahir dari keluarga "samurai" di Kota Seto, Provinsi Bizen (saat ini Prefektur Okayama). Ia lulus dari Akademi Angkatan Darat Kekaisaran Jepang pada tahun 1891, dan Perguruan Tinggi Staf Angkatan Darat pada tahun 1900.
Ugaki dikirim sebagai atase militer ke Jerman dari tahun 1902–1904 dan kembali dikirim dari tahun 1906-1907. Pada tahun 1910, dia dipromosikan menjadi kolonel dan pada tahun 1915 dipromosikan menjadi mayor jenderal, pada saat itu ia diangkat menjadi Komandan Sekolah Staf Angkatan Darat dari 1919–1921 dan komandan Divisi IJA ke-10 dari 1921-1922. Pada tahun 1923, Ugaki menjadi Wakil Menteri Angkatan Darat.
Dari 1924-1927, Ugaki menjabat sebagai Menteri Peperangan dalam Kabinet Kiyoura, Katō Takaaki dan Wakatsuki Pertama. Saat menjabat sebagai Menteri Peperangan, Ugaki berusaha untuk melindungi posisi superior Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dalam politik Jepang, khawatir kehilangan pengaruh terhadap Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, seandainya Amerika Serikat dihakimi sebagai "Musuh Hipotetik Nasional" No. 1. Rencana Ugaki membuat Angkatan Darat sebanyak 50 divisi.
Namun demikian, meski beratnya oposisi Ugaki, kabinet Katō Takaaki dilanjutkan dengan kebijakan penghematan fiskal (dari 1 Mei 1925) dan Ugaki dipaksa untuk menghilangkan empat divisi infanteri (Divisi IJA ke-13, Divisi IJA ke-15, Divisi IJA ke-17, dan Divisi IJA ke-18), yang menghasilkan pelepasan sekitar 2.000 petugas yang tengah bertugas. Dia juga dipaksa untuk mempersingkat periode waktu wajib militer yang dilayani dengan divisi yang tersisa. Hal ini membuat Ugaki menjadi sosok yang sangat tidak populer di dalam Angkatan Darat, dan pada tahun 1927 Ugaki menerima penempatannya sebagai Gubernur-Jenderal Korea daripada melanjutkan sebagai Menteri Peperangan.
Pada tahun 1929, Ugaki dipromosikan menjadi jenderal penuh. Dia menjadi Menteri Peperangan sekali lagi di bawah kabinet Hamaguchi.
Pada tahun 1931, meskipun Ugaki menolak untuk bekerja sama dengan mereka, ia juga gagal menghukum para pemberontak yang bertanggung jawab atas Insiden Maret, sebuah upaya kudeta oleh para perwira muda dan ultranasionalis dalam "Sakura Kai" yang berusaha membuatnya menjadi Perdana Menteri Jepang. Setelah kehilangan dukungan dari rekan-rekannya, Ugaki mengundurkan diri dari militer dan sekali lagi menerima jabatan sebagai Gubernur-Jenderal Korea.
Selama periode keduanya di Korea, Ugaki membuat upaya terkonsentrasi untuk membangun basis industri di Semenanjung Korea, terutama di bidang industri berat dan amunisi, yang ia rasa akan sangat berharga dalam perang yang akan datang dengan Tiongkok, yang dianggapnya tidak dapat dihindari dalam masa depan yang dekat.
Dipanggil ke Jepang setelah jatuhnya pemerintahan Hirota, Ugaki ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada bulan Februari 1937, tetapi tidak dapat membentuk Kabinet karena oposisi yang kuat dari musuh-musuh politiknya di dalam Angkatan Darat. Setelah Insiden 26 Februari pada tahun 1936, militer Jepang telah memperoleh pemulihan persyaratan bahwa Menteri Angkatan Darat dan Angkatan Laut harus dipilih hanya dari perwira yang bertugas aktif. Ugaki, meskipun ditunjuk sebagai Perdana Menteri (dan seorang pensiunan jenderal penuh atas keinginannya sendiri) berstatus persona non grata dengan kepemimpinan Angkatan Darat atas masa jabatan sebelumnya sebagai Menteri Peperangan dan Peristiwa Maret, bersama dengan tuduhan hubungannya dengan bisnis "zaibatsu" selama program industrialisasi Korea, sehingga mereka menolak untuk memberinya jabatan sebagai Menteri Peperangan. Sebagai akibatnya, meskipun secara resmi diangkat, Ugaki tidak akan pernah bisa berkuasa. Posisi perdana menteri kemudian diberikan Senjūrō Hayashi, mantan jenderal dan anggota dari faksi "Tōseiha".
Kemampuan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang untuk mengontrol pembentukan pemerintah dengan cara menahan nominasi menteri kabinet merupakan pukulan mengejutkan terhadap evolusi pemerintahan parlementer dan demokrasi di Jepang dan tidak diragukan lagi, merupakan faktor penentu dalam supremasi militer atas otoritas sipil sebelum dan selama Perang Dunia II.
Pada bulan Mei 1938, Ugaki menjadi Menteri Luar Negeri di bawah pemerintahan Konoe pertama, sekaligus memegang portofolio Menteri Urusan Kolonial, tetapi mengundurkan diri setelah hanya 4 bulan.
Pada tahun 1944, Ugaki meninggalkan dunia politik dan menerima jabatan sebagai presiden Universitas Takushoku, yang ia emban selama sisa tahun-tahun perang.
Setelah Perang Dunia II, bersama dengan semua mantan anggota pemerintah Jepang, Ugaki disingkirkan dari pelayanan publik dan ditangkap oleh Otoritas pendudukan Amerika. Namun, dia tidak pernah dihukum dengan kejahatan perang apapun, dan segera dibebaskan.
Pada 1953, Ugaki mencalonkan diri untuk jabatan publik dengan tiket nasional dan terpilih menjadi Dewan Penasihat dalam Diet Jepang pasca-perang dengan suara yang luar biasa. Ugaki meninggal pada tahun 1956 di vila musim panasnya di Izunokuni, Shizuoka. Makamnya berada di Taman Pemakaman Tama, di Fuchū, Tokyo.