Globalisasi dan wanita di Tiongkok
Kajian mengenai dampak globalisasi terhadap kaum wanita di Tiongkok mempelajari peran dan status hubungan wanita Tionghoa terhadap perubahan politik dan budaya yang terjadi pada abad ke-20 sebagai konsekuensi dari globalisasi. Globalisasi merujuk kepada interaksi dan integrasi penduduk, produk, budaya, dan pemerintah dengan berbagai negara di seluruh dunia; hubungan ini dipupuk oleh perdagangan, investasi, dan teknologi informasi. Globalisasi memengaruhi hak asasi wanita dan hierarki gender di Tiongkok dalam ranah kehidupan pribadi seperti pernikahan dan primogenitur serta di tempat kerja. Perubahan ini mengubah mutu hidup dan ketersediaan peluang wanita pada waktu yang berbeda-beda sepanjang proses globalisasi modern.
Dinamika ketaksetaraan gender berhubungan dengan prinsip ideologis yang digunakan oleh suatu kekuasaan politik yang berjalan. Zaman kekaisaran didominasi oleh paradigma sosial Konfusianisme, yang merupakan falsafah pokok di negara-negara lingkungan kebudayaan Asia Timur. Falsafah ini menekankan moral, jati diri, hubungan sosial, dan "status quo". Kong Hu Cu mengajarkan "jen" (kemanusian) dan persamaan seluruh manusia; Neo-Konfusianis dan kaisar menggunakan keyakinan mereka dalam hierarki sosial, terutama pada pengaturan keluarga, untuk menekan kehidupan fisik dan sosial wanita. Ketika pemerintah Tiongkok mulai berasimilasi kembali ke dalam masyarakat global pada akhir abad ke-19 sampai awal abad ke-20, negara ini bergeser dari falsafah Konfusianisme konvensional dan peran wanita dalam masyarakat juga berubah. Sesudah Mao Zedong mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada 1949, perubahan dalam peran gender tradisional muncul. Kematian Mao menandakan reformasi politik besar-besaran pada bidang pemerintahan, dan terjangkaunya hubungan internasional lewat komunikasi dalam bidang perdagangan, politik, dan gagasan sosial. Sejak 1980-an, di bawah partai komunis yang telah direformasi, gerakan hak asasi wanita telah mendapatkan momentumnya dan menjadi isu nasional sekaligus sebagai pertanda modernisasi di Tiongkok.
Di kawasan pedesaan, secara tradisional wanita bekerja bersama keluarga mereka untuk mendapatkan hasil pertanian seperti teh dan beras. Di kawasan perkotaan, wanita bekerja di pabrik-pabrik, dan tinggal jauh dari rumah. Kebanyakan buruh pabrik ini merupakan gadis yang mengirim sebagian dari pendapatannya kepada keluarga mereka. Untuk membantu meningkatkan hak asasi wanita di pabrik, persatuan dan serikat buruh dibentuk. Di rumah, wanita berperan sebagai ibu yang merawat anaknya, memasak, dan melakukan kegiatan rumah tangga lainnya.
Dalam sejarahnya, cendekiawan Barat menggunakan gagasan subordinasi dan viktimisasi untuk mengidentifikasi karakter kehidupan wanita Tionghoa. Keyakinan ini sebagian besar dibentuk dengan dasar ideologi dan agenda politik, dan diterima secara luas terlepas dari sifat etnosentrisme mereka. Tulisan Eropa awal yang berkaitan dengan wanita Tionghoa dibuat oleh misionaris dan etnolog pada akhir abad ke-19. Tujuan misionaris adalah "memasyarakatkan Tiongkok" dan menyoroti kelemahan dan viktimisasi yang terdapat dalam karya mereka sebagai kelanjutan karya mereka. Keyakinan ini mendorong para cendikiawan untuk menggunakan subordinasi wanita sebagai sarana untuk membenarkan gagasan Barat mengenai budaya Tiongkok dan falsafah Konfusianisme.
Pada 1970-an, ketika gerakan feminisme terbentuk, karya cendekiawan Barat tersebut memengaruhi literatur tentang wanita di Tiongkok. Kajian mengenai wanita Tionghoa dari dasawarsa ini berkaitan dengan pembebasan parempuan, dan bersimpati dengan gerakan feminisme. Sentimen ini sangat memengaruhi topik dan metodologi penelitian mengenai wanita Tionghoa. Dengan pergeseran perspektif ini, fokus wacana tetap pada subordinasi, tekanan patriark, dan viktimisasi. Kajian ini menguji sejumlah permasalahan seperti tradisi mengikat kaki dan kemurnian janda. Literatur yang ditulis oleh penulis feminis tidak berpengaruh sama sekali terhadap penghilangan mitos mengenai kelemahan dan kepatuhan wanita. Karya ini menampilkan bias baru yang tidak pernah ditemukan sebelumnya. Feminis percaya bahwa wanita Tionghoa merupakan bagian dari "kehidupan yang tersubordinasikan secara universal". Pemikiran ini mengilustrasikan superioritas budaya yang dirasakan oleh wanita Barat secara inheren. Tulisan mengenai wanita Tionghoa jarang menjelaskan perbedaan waktu, etnisitas, kelas, daerah, atau usia; tulisan mengenai ini lebih menyoroti terhadap penggambaran status wanita sebagai perlengkapan yang statis dan bersatu dengan kebudayan Tionghoa, meskipun batas-batas politik dan geografi menentukan daerah yang berbeda dan perubahan ekonomi dan sosial yang terjadi sepanjang sejarah.
Sejak Dinasti Han (206 SM-220 M) hingga zaman semikontemporer (1840-1919), cendikiawan dan penguasa mengembangkan masyarakat patriark yang didominasi oleh pria di Tiongkok. Patriarki merupakan sistem sosial dan falsafah di mana pria dianggap lebih unggul daripada wanita, dan karenanya pria memiliki lebih banyak kekuasaan dalam mengambil keputusan daripada wanita. Konfusianisme merupakan punca dari perkembangan masyarakat patriark di Tiongkok, dan menekankan perbedaan antara jenis kelamin dan peran yang mereka miliki dalam keluarga. Ideologi ini terus berlanjut lewat Dinasti Tang (618-907), ketika pada saat itu gadis diajarkan sejak dini untuk mematuhi bapak mereka, lalu suami mereka, dan kemudian anak mereka. Selama Dinasti Song (960-1297), cendikiawan Konfusius mengembangkan lebih lanjut tradisi masyarakat patriark dengan lebih banyak pelarangan kepada perempuan, termasuk tradisi mengikat kaki yang dilakukan gadis pada usia dini.
Sistem pernikahan Tionghoa tradisional lebih menguntungkan pria daripada wanita. Dampak dari sistem pernikahan ini dapat dilihat dari monogami, hubungan seksual di luar nikah, perceraian, warisan keturunan, dan harta benda melalui pria. Setelah Zaman Musim Semi dan Gugur, tokoh elite pria dapat menikahi wanita untuk dijadikan istri sah maupun simpanan, selir, dan dapat mempekerjakan pelayan. Wanita Tionghoa Kuno menolak hak untuk memilih tunangan mereka. Umumnya, pernikahan Tionghoa tradisional diatur oleh orang tua kedua mempelai untuk menjalin hubungan antara dua keluarga bagi memastikan kelanjutan garis keturunan keluarga. Tujuan utama wanita yang sudah menikah, terlepas dari status sosialnya, harus menghidupi paling tidak satu anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarganya. Karenanya, wanita hanya dihargai karena wanita bisa melahirkan. Terdapat tiga jenis pernikahan yang umum digunakan di Tiongkok Kuno. Jenis pertama, yang berasal dari masyarakat primitif, disebut "pernikahan dengan penangkapan", ketika pengantin pria pergi menuju rumah calon pengantin wanita pada sore hari untuk "menculiknya". Jenis kedua disebut "pernikahan dengan pembelian", ketika seorang wanita dibayar oleh pria yang kemudian dijadikan istri dari pria yang membelinya. Begitu dibeli, wanita tersebut menjadi istri dari pria yang membelinya dan wanita tersebut dapat diperjualbelikan. Jenis ketiga adalah perjodohan, yang dapat ditelusuri ke Zaman Negara Perang. Perjodohan menekankan perlunya kendali orang tua dan biro perjodohan. Mak comblang bertindak sebagai perantara kedua keluarga. Bila tidak ada mak comblang, pernikahan tak dapat dianggap diterima dan dapat dibubarkan. Begitu kedua pengantin menikah, sang istri dapat meninggalkan keluarganya, tinggal bersama keluarga suami, dan taat kepada mertuanya seolah-olah seperti kedua orang tuanya.
Selama Dinasti Zhou, masyarakat kelas atas menganggap menantu perempuan sebagai barang oleh orang tua suami, bukan suami. Ini berarti bahwa istri harus tunduk kepada mertua. Mereka diharapkan berperilaku sempurna, termasuk menahan batuk dan bersin di hadapan orang tua suami mereka. Istri tidak dapat meninggalkan ruangan mereka atau menerima hadiah dari kerabatnya tanpa izin. Penolakan untuk memberikan hadiah kepada mertua menyebabkan pelecehan fisik dan pengusiran dari keluarga. Selain itu, istri diminta untuk melayani mertuanya, termasuk membantu memandikan mertuanya, menyiapkannya tempat tidur, dan memasak makanan untuknya. Orang-orang sangat menekankan penempatan makanan pada Tiongkok Kuno. Memasak merupakan salah satu tugas yang paling menyita waktu bagi istri karena ritual tradisional dan pengharapan yang tinggi bagi cita rasa dan daya tarik makanan.
Gerakan Budaya Baru bermula di Tiongkok sekitar tahun 1916 setelah kegagalan Revolusi Xinhai untuk mendirikan pemerintahan republik, dan berlangsung hingga dasawarsa 1920-an. Gerakan 4 Mei, yang berlangsung pada 4 Mei 1919, merupakan demonstrasi melawan pemerintah yang dipimpin oleh mahasiswa di Universitas Negeri Beijing; dalam demonstrasi ini mahasiswa menuntut penghapusan sistem Konfusianisme dan perubahan nilai-nilai tradisional. Banyak orang meyakini bahwa penyelesaian masalah yang dihadapi Tiongkok adalah menerapkan konsep mengenai persamaan hak dan demokrasi ala Barat. Karena gerakan ini menekankan upaya bersama dan propaganda, wanita dilibatkan dalam banyak tugas kolektif seperti publikasi, produksi drama, dan urun dana, yang membantu mereka mendapatkan lebih banyak kontak sosial dengan pria dan mendapatkan kehormatan yang pantas.
Pernikahan monogami heteroseksual modern Tionghoa secara resmi diakui oleh Undang-undang Pernikahan 1950 setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Undang-undang Pernikahan Baru menyatakan penghapusan sistem pernikahan feodal, termasuk perjodohan dan pernikahan paksa, superioritas pria, dan pengabaian kepentingan anak-anak. Undang-undang ini juga menegaskan hak bercerai dan hak memilih pasangan tanpa dirintangi oleh siapapun. Meskipun telah terjadi kemajuan, wanita Tionghoa dibatasi oleh sistem pernikahan hipergami dan heteronormatif. Saat ini, semua wanita Tionghoa diharapkan menikahi pria berpendidikan dan berpenghasilan tinggi berusia awal atau pertengahan 20-an. Banyak wanita profesional yang tinggal di perkotaan yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi cenderung menunda mencari pasangannya, yang berujung pada kembalinya tradisi yang semestinya, perjodohan oleh orang tua. Karena orang tua Tionghoa umumnya tidak menggunakan pernikahan anak perempuan untuk membangun jaringan keluarga atau mempertahankan status sosial keluarga lagi, perjodohan ini bukanlah pernikahan paksa; perjodohan hanyalah merupakan saran yang berguna bagi anak perempuan mereka.
Sebagai dampak dari reformasi ini, peran istri berubah bagi wanita yang tinggal di pedesaan dan perkotaan. Hari ini, peran wanita adalah melayani suami dan anak mereka, bukannya mertua mereka. Ibu mertua memiliki sedikit kewenangan, dan pasangan yang telah menikah dapat memiliki hubungan yang lebih intim. Sejak kebijakan satu anak dibuat, istri yang tinggal di perkotaan mencurahkan waktu mereka untuk membesarkan "anak tunggal yang sempurna," jadi mereka kini mengerahkan lebih banyak upaya menciptakan keluarga mereka sendiri daripada melayani mertua. Terlepas dari perhatian terhadap anak, adat patrilokal kembali menguat menjelang akhir abad ke-20. Orang tua yang tinggal di perkotaan tetap tinggal bersama anak mereka untuk membantu anak mereka mencari pekerjaan, rumah, dan pelayanan. Wanita pedesaan juga mendapatkan lebih banyak kebebasan, termasuk kebebasan menyuarakan pendapat dan keinginan mereka. Istri yang tinggal di daerah pelosok yang makmur menuntut pembangunan rumah mewah untuk tempat tinggal neolokal.
Tradisi mengikat kaki merupakan proses ketika lengkungan kaki wanita menyusut dan jari-jari kaki tertutupi oleh kaki untuk menciptakan kaki melengkung lancip yang terlihat lebih kecil. Daging yang timbul menggumpal dari proses ini terlihat menarik dan menggugah pria; praktik ini diikuti sebagai prasyarat pernikahan dari ibu kepada anak perempuan secara turun-temurun. Proses mengikat kaki terasa menyakitkan dan sering menyebabkan wanita mengurung dirinya di kamarnya. Hanya beberapa wanita menengah ke bawah yang mengikuti tradisi ini karena mereka mesti dapat berjalan dengan normal untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Kaki yang terikat menjadi indikasi wanita yang sejahtera dan termasuk masyarakat menengah ke atas. Selama zaman imperialisme, reformis pria Tionghoa mengakui kebebasan wanita Tionghoa sebagai sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan mereka sendiri. Penghinaan yang telah dilewati Tiongkok di tingkat internasional disebabkan oleh "wanita" Tionghoa. Tentu saja ini menyebabkan tradisi mengikat kaki dianggap sebagai "rasa malu negara," dan orang-orang menganggap itu sebagai masalah serius yang harus dihilangkan, sehingga berkobar kampanye menentang tradisi mengikat kaki pada 1890-an hingga 1900-an. Bahkan pemerintahan baru Tiongkok yang menggantikan Dinasti Qing selepas Revolusi Xinhai melarang praktik tradisi mengikat kaki. Dengan demikian, tradisi mengikat kaki mulai menghilang di daerah pesisir dari 1900 hingga 1920. Bagaimanapun, praktik ini masih populer di daerah pedalaman Tiongkok hingga 1930-an dan bahkan hingga 1950-an.
Berdasarkan Konfusianisme, keluarga diatur dengan sistem patriarki karena pria memiliki kemampuan untuk meneruskan nama keluarga dan melanjutkan garis keturunan leluhur; wanita diharapkan tunduk pada sistem ini. Penerapan nilai-nilai kelurga ala Barat pada abad ke-20 menyaingi nilai-nilai keluarga ala Tiongoa tradisional itu sendiri. Nasionalisme turut andil pada perubahan kebiasaan dan status wanita. Qiu Jin, perintis revolusi nasionalis, memperkenalkan feminisme melalui beragam esai dan pidato, serta melalui "Chinese Women's Journal". Jin mengkritik keras pemukulan terhadap wanita, pembunuhan bayi perempuan, perjodohan, dan tradisi mengikat kaki. Jin akhirnya mulai mengajar di sebuah sekolah wanita. Pada saat itu, banyak sekolah wanita lainnya dibuka di Tiongkok. Ini mengakibatkan naiknya peluang kerja wanita pada 1920-an.
Kemudian, karena pemerintahan komunis mengubah struktur masyarakat Tionghoa melalui reformasi ekonomi, struktur keluarga Tionghoa ikut berubah. "Empat Lama" (: 四旧, : 四舊, sìjiù)—gagasan lama, perilaku lama, kebiasaan lama, budaya lama—dihapuskan dan diganti dengan ideologi komunisme, terutama selama Revolusi Kebudayaan. Kendali perekonomian berubah menjadi dikendalikan penuh oleh pemerintah dengan sedikit peluang untuk memiliki barang milik pribadi dan umum. Kolektivisasi meruntuhkan sistem kepemilikan "berdasarkan kekerabatan" dan memiliki efek yang sangat besar pada motivasi buruh dan kesetiaan keluarga.
Struktur sosial tradisional semakin terdegradasi oleh Revolusi Budaya. Pengawal Merah menangkap orang-orang yang "menentang sistem kelas" untuk "dididik ulang," yang berakibat putusnya hubungan keluarga. Status wanita meningkat menjadi setara dengan pria melalui serangkaian hukum yang melaang praktik semisal perjodohan, pergundikan, mahar, dan pernikahan anak. Di bawah hukum pernikahan baru, wanita memiliki hak atas kepemilikan bersama dengan pasangan mereka dalam pernikahan dan dapat mengajukan perceraian.
Sebagai akibat dari pemerintah komunis di Tiongkok, status sosial wanita meningkat dengan pesat. Wanita diberdayakan untuk bekerja di luar rumah. Pemerintahan komunis juga mengakhiri praktik semisal tradisi mengikat kaki, pernikahan anak, pelacuran, dan perjodohan. Tampaknya kekerasan dalam rumah tangga menurun di Tiongkok karena program bagi masyarakat akar rumput yang disokong pemerintah untuk menangkal praktik ini. Tetapi, wanita di kawasan pedesaan sebagian besar masih belum dapat mengenyam pendidikan.
Selama masa reformasi yang bermula pada 1978, pemerintah komunis mengatur pengaturan kelahiran. Pemerintah membuat kebijakan dengan niat untuk membangun masyarakat "melalui penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat dengan selektif." Pada 1979, kebijakan kelahiran berencana diterapkan. Pemerintah Tiongkok hanya mengizinkan satu anak setiap keluarga bersuku Han, dengan pengecualian berlaku bagi ke-55 suku di Tiongkok. Karena kebijakan kelahiran berencana diterapkan berdasarkan hukum setempat alih-alih undang-undang kependudukan negara, tingkat pembatasan kelahiran berbeda di kawasan pedesaan dan perkotaan. Bagi keluarga yang bergantung pada pertanian sebagai pendapatan utama mereka, rumah tangga adalah unit produksi dasar, jadi banyak keluarga pedesaan yang lebih memilih membayar denda yang besar untuk sekadar melahirkan lebih banyak anak lagi.
Pada 2011, pasangan yang berasal dari kota yang sama yang berasal dari keluarga dengan satu anak diperbolehkan memiliki anak kedua, sementara pasangan di kawasan pedesaan dapat memiliki anak kedua jika hanya satu dari pasangan tersebut yang berasal dari keluarga dengan satu anak. Pada 2013, revisi lebih lanjut dari kebijakan kelahiran berencana membolehkan pasangan di mana orang tua dari salah satu di antara pasangan tersebut tak memiliki satupun saudara untuk memiliki dua anak. Pada 2015, Tiongkok memperbolehkan semua pasangan untuk memiliki dua anak, menghapuskan kebijakan satu anak yang telah lama berlangsung bagi keluarga yang tinggal di kawasan perkotaan.
Contoh lain dari pengendalian penduduk adalah prevalensi pembunuhan bayi perempuan. Penduduk di kawasan pedesaan mempraktikkan pembunuhan bayi perempuan dan pengabaian selektif karena kecenderungan terhadap anak laki-laki alih-alih perempuan. Sejak 1980-an, 200.000 anak perempuan dibunuh setiap tahunnya karena kecenderungan terhadap anak laki-laki dan kemajuan terknologi seperti ultrasonik, yang membantu mengetahui jenis kelamin janin. Selain pembunuhan anak perempuan, anak perempuan dianggap bukan bagian dari keluarga atau ditinggalkan oleh keluarga mereka, yang menghambat pendidikan mereka dan manfaat hukum yang ditawarkan pemerintah. Metode pengendalian penduduk ini berdampak pada kesenjangan gender di Tiongkok.
Pada zaman kekaisaran, wanita mengalami pembatasan secara fisik yang menghambat posisi sosial mereka. Pekerjaan mereka hanya memerlukan aktivitas fisik yang kecil seperti ibu rumah tangga dan membuat pakaian untuk dijual atau digunakan.
Selama Pemerintahan Mao Zedong (1949-1976), wanita Tionghoa diperlukan untuk pekerjaan manual mereka bagi pertanian dan industrialisasi kota. Untuk menghargai kerja keras mereka, mereka diberikan akses pendidikan dan politik. Pemerintah Tiongkok menyokong pendidikan untuk wanita. Persentase gadis yang bersekolah adalah 96,2% dibandingkan kurang dari 20% pada Republik Tiongkok (1912–1949). Pemerintah Tiongkok telah mencoba menurunkan tingkat buta aksara pada wanita sambil mempromosikan sekolah bagi orang dewasa dan sekolah kejuruan. Persentase tingkat buta huruf telah menyusut dari 90% pada 1949 hingga 32% pada 1993. Pada 30 tahun pertama Pemerintahan Komunis, diskriminasi terhadap wanita telah menurun, tetapi mereka tidak memiliki pekerjaan yang memiliki kekuatan mengambil keputusan yang nyata.
Pemerintah Tiongkok telah berusaha keras untuk mencapai status ekonomi yang tinggi bagi wanita. Sejak 1949, dengan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, jumlah wanita yang bekerja semakin meningkat. Sebanyak 44% Wanita Tionghoa dilaporkan sudah bekerja dan berpengaruh terhadap 34,5% dari jumlah wanita yang bekerja di seluruh dunia.
Peran kunci yang dimiliki wanita dalam bidang pertanian adalah untuk mempertahankan kepemilikan sumber produksi utama di kawasan pedesaan. Budaya tradisional Tionghoa tak memperbolehkan wanita untuk memiliki lahan atau properti. Tanah diwariskan melalui anak laki-laki , dan bilamana tiada satupun anak laki-laki di suatu keluarga, tanah diwariskan kepada kerabat laki-laki. Di kawasan yang memiliki sedikit penduduk, wanita lebih banyak bertani daripada pria karena perladangan berpindah. Di kawasan yang memiliki banyak penduduk, terjadi sebaliknya karena kemampuan membajak sawah digunakan. Keterlibatan wanita tinggi dalam melakukan tumpang sari pada sawah. Jenis pekerjaan lainnya yang wanita lakukan di pelosok kota termasuk beternak babi dan unggas, pemintalan, menenun, dan menganyam keranjang dan kerajinan tangan lainnya. Jenis pekerjaan ini menambah pendapatan dari pekerjaan wanita di bidang pertanian.
Kebijakan ekonomi Tiongkok meletakkan dasar dari dorongan industrialisasi dalam hal pembangunan berorientasi ekspor, dan ketergantungannya pada industri dengan buruh bergaji murah untuk memproduksi barang-barang konsumsi bagi pasar dunia. Pemudi migran meninggalkan rumah mereka di pedesaan untuk bekerja di kawasan industri perkotaan. Ruang lingkup tempat mereka bekerja termasuk industrialisasi berorientasi ekspor, pabrik perakitan mainan dan barang elektronik, pabrik garmen, dan pabrik alas kaki. Hong Kong dan Shenzhen merupakan kota yang dibangun sebagai pusat industrialisasi berorientasi ekspor, dan pekerja wanita migran merupakan 70% dari tiga juta penduduk Shenzhen.
Pengusaha sektor swasta enggan mempekerjakan wanita karena undang-undang Tiongkok mensyaratkan majikan menanggung cuti hamil dan biaya persalinan. Bagaimanapun juga, beberapa industri tertentu lenih menyukai pekerja wanita bagi mendapatkan manfaat yang tidak diperoleh bila industri mempekerjakan pekerja pria. Misalnya, "ekonomi kecantikan", yang diartikan "pasar bagi wanita muda dan berpenampilan menarik dipekerjakan untuk mempromosikan produk dan jasa komersial," termasuk industri jasa. Perkembangan industri jasa meningkatkan peluang kerja bagi wanita, tetapi wanita juga dibatasi untuk pekerjaan yang berdasarkan gender ini.
Sebuah fenomena terkini menggambarkan migrasi buruh Tiongkok dari pedesaan dimulai pada 1984 ketika Peraturan Pendaftaran Tetap Permanen menjadi lemah dan memungkinkan orang mencari pekerjaan. Orang-orang meninggalkan kawasan pedesaan untuk keluar dari kemiskinan; wanita meninggalkan kawasan pedesaan karena kurangnya kesempatan kerja bagi mereka di desa. Di kota, wanita dapat mencari pekerjaan di pabrik yang bergaji rendah dan tak memerlukan keterampilan yang tinggi. Berdasarkan statistik nasional, rasio pekerja migran pria dan wanita sekitar 2:1, dan diperkirakan terdapat 30-40 juta wanita migran yang bekerja di kota-kota semisal Hong Kong dan Shenzhen.
Di distrik Nanshan, Shenzhen, wanita mencakup 80% dari tenaga kerja dan berusia rata-rata 23 tahun. Gadis pekerja lebih disukai daripada wanita berumur atau pria karena beberapa alasan, yaitu wanita yang sudah menikah memiliki mobilitas yang kurang, pekerja migran perempuan yang lebih muda mungkin menjadi lajang alih-alih rekan pria mereka. Dalam pekerjaan ini, gadis pedesaan lebih disukai terutama karena kecil kemungkinan mereka akan hamil, dan mampu bekerja dalam jangka waktu yang lama, memiliki "jari yang cekatan, dan kurang berpengalaman dalam menuntut hak mereka. Dalam banyak hal, wanita migran menandatangani kontrak yang menyatakan mereka berupaya mencegah kehamilan selama masa bekerja mereka.
Demi kepentingan keluarga, wanita pedesaan dikirim untuk mencari pekerjaan di kota alih-alih pria, utamanya untuk menunjang pendapatan keluarga di rumah dan mendukung suami mereka yang lebih mungkin untuk berkuliah. Standar pendidikan bagi pria di Tiongkok sangat tinggi, terutama ketika keluarga memiliki tekanan keuangan, wanita lebih cenderung putus sekolah untuk bekerja. Karena perempuan memiliki dampak yang lebih rendah pada ketahanan keuangan jangka panjang keluarga, hak mereka untuk mengembangkan peluang menjadi tidak seimbang. Ketimpangan ini juga memperkuat motivasi emosional mereka untuk bermigrasi. Banyak wanita bermigrasi untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Stereotip yang berkembang di Tiongkok sebagai hasil dari globalisasi menggambarkan wanita pedesaan sebagai "tradisional" dan wanita perkotaan sebagai "modern". Banyak orang menghubungkan modernitas dengan kematangan, jadi wanita pedesaan bermigrasi ke kota agar dianggap telah matang. Wanita migran juga menghargai pengetahuan yang mereka peroleh (termasuk kesadaran diri dan politik) ketika tinggal di kota. Beberapa wanita bahkan dilaporkan berhasrat untuk meninggalkan desa sebagai hasil dari kebosanan mereka akan kehidupan desa. Gagasan yang dilanggengkan karena globalisasi secara bersamaan meningkatkan niat wanita untuk menjadi mandiri; banyak buruh migran berhasrat untuk tinggal terpisah dari keluarga mereka.
Sistem baru ini memperbolehkan penduduk desa untuk bermighrasi, namun melarang untuk mengganti tempat tinggal mereka atau menerima manfaat apapun di kota. Ini mengakibatkan meningkatnya populasi buruh migran tanpa manfaat kependudukan minimum, termasuk perawatan medis, sistem perumahan, atau pendidikan. Banyak wanita migran tidak memercayai pemerintah untuk melindungi hak-hak mereka. Saat ini, sebanyak 90% migran bekerja tanpa kontrak, dan ini melanggar Undang-undang Kontrak Buruh Republik Rakyat Tiongkok.
Kebebasan berpenampilan feminin dan kesetaraan gender tampaknya tidak kompatibel bagi masyarakat Tiongkok. Kesetaraan gender hanya terjadi ketika wanita dibatasi karena deseksualisasi semasa pemerintahan Mao. Kebijakan yang terbuka menjamin kebebasan wanita untuk reseksualisasi, tetapi bersamaan juga menghidupkan kembali ketidaksamaan gender.
Buruh pabrik wanita dikenal sebagai "dagongmei" (gadis yang bekerja). Secara tradisional, mereka adalah gadis migran yang berpengalaman dalam pasar kerja yang tersegmentasi di sektor pekerjaan informal dan berupah rendah. Buruh di pabrik yang berorientasi pada ekspor menerima upah minimum dan upah lembur miimum, mereka membayar makanan dan penginapan di pabrik, dan mereka membaya denda karena melanggar peraturan pabrik. Pada pertengahan 1990-an, upah rata-rata harian untuk pekerjaan selama 12 jam di pabrik mainan sebesar AS$1,1 bagi buruh wanita migran di Shenzhen. Sekalipun buruh migran di Tiongkok masih mendapatkan upah yang rendah, pendapatan rata-rata mereka meningkat selama beberapa tahun terakhir. Pada 2008, pendapatan harian rata-rata bagi buruh migran di Tiongkok setara dengan AS$6,48. Pada 2014, pendapatan harian rata-rata setara dengan $13,86.
Keadaan ini menciptakan "apropriasi surplus maksimum"; kehidupan sehari-hari pekerja berputar di sekitar produksi pabrik dan bergantung pada keadaan ekonomi. Negara tidak mengizinkan serikat pekerja lokal dan sebagai gantinya, Federasi Serikat Dagang Seluruh Tiongkok merupakan forum perwakilan pekerja yang sah. Tanpa hak untuk membuat serikat dagang dan dengan federasi tersebut, buruh migran wanita merasa sulit untuk mendapatkan hak dan perlakuan yang sesuai dari manajemen pabrik secara efektif. Sebuah statistik yang dikeluarkan pada 2003 dari Universitas Renmin Tiongkok memaparkan 90% dari migran bekerja tanpa kontrak, dan ini melanggar Undang-undang Buruh Tiongkok. Menurut federasi ini, buruh migran berutang sebesar lebih dari 100 triliun yuan untuk sekadar upah kembali.
Kini banyak organisasi mencoba membantu dan memberdayakan buruh migran wanita melalui pendidikan dan pelatihan terhadap hak mereka yang berkaitan dengan buruh. Lembaga bantuan hukum mulai membantu migran wanita dalam mengajukan klaim terhadap biro tenaga kerja setempat. Sebuah kasus eksploitasi buruh wanita di Pabrik Garmen Hua Yi di Beijing mengakibatkan penganiayaan oleh manajemen hingga menahan gaji kepada sedikitnya 24 buruh wanita. Setelah mengajukan komplain, dengan kerja sama Pusat Kajian Hukum Wanita dan Layanan Hukum Universitas Peking, buruh wanita menerima 170,000 yuan sebagai upah kembali dan ganti rugi.
Hubungan antara buruh dan majikan mewakili kebutuhan mendesak akan pabrik untuk sejumlah besar buruh bergaji rendah, dan ketidaknyamanan yang dihadapi buruh muda dalam mengatur hidup jangka panjangnya di asrama pabrik. Mempekerjakan gadis lajang merupakan hal yang dibutuhkan manajemen pabrik. Mempekerjakan gadis lajang membolehkan manajemen pabrik untuk menunjukkan kendali dan kewenangan maksimal atas angkatan kerja. Dibandingkan dengan buruh wanita tua dan pria, gadis lajang rentan terhadap kewenangan dan permintaan dari manajemen pabrik. Manipulasi umum "pabrik sebagai keluarga" oeleh pemilik dan manajer menunjukkan betapa buruh memegang status subliminal dalam lingkungan pabrik. Hubungan kekuasaan yang tak merata di dalam pabrik berujung pada tuntutan dari manajemen pabrik untuk layanan pribadi dari buruh wanita, dari mencuci rambut hingga urusan seks.