Tonkin (protektorat Perancis)
Tonkin, atau Bắc Kỳ (北圻), adalah sebuah protektorat Perancis di wilayah yang sekarang jadi bagian dari utara Vietnam.
Setelah membantu Nguyễn Ánh untuk menyatukan Vietnam di bawah Dinasti Nguyen, Angkatan Laut Perancis memulai dominasinya di Delta Mekong. Pada tahun 1867 mereka telah menjajah sepertiga bagian selatan dari Vietnam termasuk Saigon. Vietnam Tengah kemudian dijadikan protektorat Perancis dan pengaruh Perancis di Semenanjung Indochina semakin kuat. Selama Perang Sino-Perancis (1884-85), bagian utara Vietnam, Tonkin (pada saat itu dianggap sebagai pijakan penting di Asia Tenggara dan pintu masuk perdagangan Cina) diserang oleh Perancis. Setelah Perjanjian Tientsin, seluruh Vietnam secara resmi jatuh ke tangan Perancis.
Selama pemerintahan kolonial Perancis, Vietnam secara administratif dibagi menjadi tiga wilayah yang berbeda: Tonkin (di utara), Annam (di tengah), dan Cochinchina (di selatan). Pemecahan wilayah ini dilakukan secara sewenang-sewenang, meski sebagian besar rakyat Vietnam menganggap negara mereka sebagai satu kesatuan. Perlawanan kecil namun terus-menerus terhadap kekuasaan Perancis berlangsung selama 70 tahun ke depan untuk mencapai sebuah negara merdeka. Annam dan Tonkin awalnya satu kesatuan, "Résidence supérieure" dari Annam-Tonkin. Pada tanggal 3 Juni 1886, Kaisar Nguyễn Đồng Khánh mendelegasikan seluruh kekuasaannya di Tonkin kepada seorang "Kinh luoc su" (setara dengan Viceroy), yang bertindak di bawah pengawasan Perancis. Pada tanggal 9 Mei 1889, Résidence supérieure dari Annam-Tonkin dihapuskan, dengan Annam dan Tonkin dipisahkan dalam dua Résidences supérieures, masing-masing tunduk pada Gubernur Jenderal Indochina Perancis. Pada 26 Juli 1897, Gubernur-Jenderal Paul Doumer melalui Kaisar Thành Thái menghapuskan jabatan "Kinh luoc su". Maka dinasti Nguyễn, yang secara nama masih memerintah atas Tonkin, sekarang "de facto" di bawah pemerintahan langsung Perancis.
Pada masa kekuasaan Perancis, Hanoi dijadikan ibukota Tonkin, dan, pada tahun 1901, ibukota seluruh Indochina Perancis. Kota-kota di Tonkin mendapat pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang signifikan di bawah Perancis, seperti pengembangan pelabuhan Haiphong dan pembangunan Kereta Api Trans-Indochina yang menghubungkan kota Hanoi dan Saigon. Selama pemerintahan Perancis, tambang-tambang yang menghasilkan emas, perak, dan timah, serta pertanian padi, jagung, dan teh mendukung ekonomi Tonkin. Impor dialkukan untuk beberapa komoditas termasuk beras, besi barang, tepung, anggur, opium dan bahan katun. Industrialisasi menyebabkan dibukanya pabrik-pabrik yang memproduksi tekstil dan keramik untuk diekspor ke seluruh Kekaisaran Perancis. Perancis juga memiliki pengaruh besar pada budaya Tonkin. Bahasa Perancis menjadi bahasa utama dari pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan media. Pada tahun 1940-an sekitar 10% penduduk telah beragama Katolik, sebagai hasil dari aktivitas misionaris Perancis. Bangunan-bangunan utama Hanoi juga didirikan selama periode kekuasaan Perancis, seperti Hanoi Opera House dan Hanoi University of Technology. Pada tahun 1940, jumlah penduduk Annam diperkirakan sekitar 8 juta.
Tonkin adalah bagian dari Indochina Perancis, "de facto" koloni, meskipun secara resmi disebut sebagai "protektorat". Angkatan Laut Inggris Divisi Intelijen menulis selama Perang Dunia II bahwa "pada awalnya organisasi politik lokal dipertahankan, tetapi pada tahun 1897, kantor viceroy yang mewakili raja Annam di Tonkin dihapuskan, dan sejak saat itu perubahan lainnya telah melemahkan pengaruh dari pemerintah pribumi." Tonkin diperintah oleh seorang residen Perancis, seperti di di Annam, Laos, dan Kamboja, namun ia memiliki kewenangan yang jauh lebih besar karena ia memerintah langsung tanpa perantaraan pemerintahan pribumi. Sebuah "conseil du protectorat" yang terdiri dari pejabat-pejabat penting dan perwakilan dari departemen pertanian dan perdagangan, membantu sang residen dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ada pula dewan penasehat yang seluruhnya beranggotakan orang asli Vietnam.
Tonkin terdiri dari 23 provinsi, dibagi menjadi "phu" atau "huyen," kanton, dan komune. Pemerintahan daerah berada di tangan pejabat bersukubangsa Vietnam, meskipun mereka diangkat oleh residen, bukan oleh kaisar seperti di Annam. Unit terkecil dari pemerintahan, komune, diawasi oleh dua dewan: "toc bieu," dan pejabat yang didominasi "ky muc" dengan kewenangan untuk memveto keputusan "toc bieu." Hanoi dan Haiphong memiliki dewan kota yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal Indochina.
Pemerintahan kolonial Perancis secara resmi berakhir pada 9 Maret 1945, pada masa pendudukan Jepang (1941-1945). Meskipun pemerintahan Perancis diizinkan berjalan selama pendudukan Jepang sebagai pemerintahan boneka, Jepang sempat mengambil kontrol penuh dari Vietnam pada bulan Maret 1945 di bawah Kekaisaran Vietnam. Bencana kelaparan 1945 terjadi di Tonkin selama periode pendudukan penuh ini. Pada akhir perang, Vietnam Utara (termasuk Tonkin) berada di bawah pengaruh China, sedangkan wilayah selatan sempat diduduki oleh Inggris, membantu mengulur waktu bagi pasukan Perancis mengambil alih Vietnam kembali. Harry Truman pada Konferensi Potsdam, menyatakan niat untuk menyerahkan wilayah ini kembali pada Perancis, berkebalikan dengan Franklin D. Roosevelt's yang menolak kolonialisme secara terang-terangan dan berkomitmen untuk mendukung Viet Minh. Namun, setelah Jepang mundur dari Vietnam, Ho Chi Minh memproklamasikan berdirinya Republik Demokratik Vietnam di Lapangan Ba Đình. Hanoi kemudian diduduki kembali oleh Perancis dan konflik antara Viet Minh dan Perancis berlanjut hingga ke Perang Indochina Pertama.
Perancis berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang stabil di Vietnam sebagai alternatif dari Ho Chi Minh, dengan melebur Tonkin ke dalam Pemerintah Pusat Sementara Vietnam, yang digantikan tahun berikutnya dengan Negara Vietnam, setelah digabungkan dengan Cochinchina. Usai kekalahan Perancis di Pertempuran Dien Bien Phu di Tonkin Barat pada tahun 1954, negara Komunis Vietnam Utara didirikan dengan wilayah dari Tonkin dan Annam Utara.