Parlemen Sri Lanka
Parlemen Sri Lanka (Sinhala: ශ්රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව "Sri Lanka Parlimenthuwa") lembaga legislatif satu kamar dari Sri Lanka yang beranggotakan 225 orang. Para anggota parlemen dipilih melalui perwakilan proporsional untuk masa jabatan lima tahun, dengan hak pilih universal. Parlemen memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang. Parlemen ini dibuat menyerupai model Parlemen Britania Raya.
Ketua Parlemen, atau Wakil Ketua jika Ketua berhalangan hadir dan Ketua Komisi atau Wakil Ketua Komisi merupakan pemimpin Parlemen.
Presiden Sri Lanka memiliki kekuasaan untuk mengadakan, menskors, menunda, atau mengakhiri masa sidang dan membubarkan parlemen.
Dari 225 anggota, 196 dipilih dari 22 daerah pemilihan. Sisanya dipilih dari Daftar Nasional yang dialokasikan untuk partai (dan kelompok independen) sesuai dengan jumlah suara nasional.
Lembaga legislatif pertama yang didirikan di Ceylon adalah Dewan Eksekutif dan Dewan Legislatif, yang berdiri pada 13 Maret 1833 yang dibuat berdasarkan rekomendasi Komisi Colebrook-Cameron. Dewan Eksekutif terdiri dari Sekretaris Kolonial, perwira militer, Jaksa Agung, Auditor, dan Bendahara. Dewan ini bertugas sebagai dewan penasihat Gubernur Ceylon, tetapi Gubernur dapat mengabaikan nasihat mereka. Pada awalnya, Dewan Eksekutif hanya terdiri dari pejabat Britania, tetapi akhirnya warga asli bisa bergabung. Dewan Legislatif awalnya beranggotakan 16 orang, kemudian bertambah menjadi 49 orang. Namun Dewan ini hanya dipilih oleh orang tertentu yang memenuhi syarat.
Pada tahun 1931, Dewan Legislatif dibubarkan dan dibentuk Dewan Negara Ceylon yang lebih memiliki kewenangan. Dewan ini terdiri dari 101 anggota yang dipilih secara universal seperti yang tertulis pada Konstitusi Donoughmore.
Sebelum kemerdekaan dan pembentukan Dominion Ceylon pada 4 Februari 1948, parlemen dua kamar baru didirikan pada 1947 sesuai dengan rekomendasi dari Komisi Soulbury setelah Dewan Negara dibubarkan. Parlemen ini didasarkan pada sistem Westminster dengan majelis tinggi, Senat yang anggotanya ditunjuk dan majelis rendah, Dewan Perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih. DPR terdiri dari 101 Anggota (pada tahun 1960 bertambah menjadi 157) dan Senat terdiri dari 30 anggota, 15 orang dipilih oleh DPR dan 15 dicalonkan oleh Gubernur Jenderal Ceylon.
Senat dihapuskan pada 2 Oktober 1971. Pada tanggal 22 Maret 1972 ketika konstitusi republik disahkan, DPR digantikan dengan Majelis Negara yang beranggotakan 168 orang. Kemudian digantikan oleh Parlemen Sri Lanka ketika konstitusi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka disahkan pada tahun 1977.
Pada tahun 1987, sebuah granat dilemparkan ke ruang konferensi di dalam kompleks Parlemen ketika anggota Parlemen sedang rapat. Dua orang tewas dan enam terluka, tetapi target dari serangan, Presiden J. R. Jayawardene selamat tanpa luka. Janatha Vimukthi Peramuna mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.
Pada 20 April 2015, partai Partai Nasional Serikat dan Partai Kebebasan Sri Lanka menandatangani Nota Kesepahaman untuk membentuk Pemerintahan Nasional untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan setelah akhir dari konflik etnis. Hal ini merupakan pertama kalinya dalam sejarah politik Sri Lanka ketika dua partai besar setuju untuk bekerja bersama dalam pemerintahan. Sekretariat Presiden mengumumkan bahwa Pemerintahan akan berfungsi sebagai pemerintahan nasional yang terdiri dari dua partai besar.
Sekretariat Parlemen, dikepalai oleh Sekretaris Jenderal Parlemen, bertanggung jawab atas semua tugas administratif. Sampai tahun 1972, jabatan ini dikenal sebagai "Panitera Parlemen". Saat ini administrasi Sekretaris Jenderal dibagi menjadi delapan departemen.
Delapan departemen tersebut antara lain;
"Serjeant-at-Arms" bertanggung jawab untuk keamanan dan bertindak juga sebagai pemandu upacara.
Komite Staf Penasihat (SAC) didirikan di bawah Undang-undang Staf Parlemen untuk memberikan saran dan bimbingan kepada Sekretariat Parlemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan staf Parlemen. SAC terdiri dari Ketua Parlemen, Pemimpin Partai Pemerintah, Menteri Keuangan, dan Pemimpin Oposisi.
Ketika pemerintahan Kolonial Britania, mereka berkantor di gedung seberang Gordon Gardens, yang sekarang bernama Gedung Republik, yang menjadi kantor Kementerian Luar Negeri. Pada 29 Januari 1930, Gubernur Ceylon, Sir Herbert Stanley (1927-1931), meresmikan gedung yang menghadap ke Galle Face, Kolombo, yang diperuntukan untuk rapat Dewan Legislatif. Gedung ini kemudian digunakan oleh Dewan Negara (1931-1947), Dewan Perwakilan Rakyat (1947-1972), Majelis Negara (1972-1977) dan Parlemen Sri Lanka (1977-1981). Hari ini gedung parlemen lama digunakan oleh Sekretariat Presiden.
Pada tahun 1967 di bawah Ketua Albert F. Peris, para pemimpin partai politik memutuskan bahwa akan dibangun gedung Parlemen di seberang Danau Beira, tetapi rencana tersebut tidak dilakukan. Ketika Stanley Tillekeratne menjabat sebagai Ketua Parlemen (1970-77), para pemimpin partai politik menyerahkan proyek pembanguan gedung Parlemen baru kepada arsitek, namun proyek ini kemudian ditinggalkan.
Pada 4 Juli 1979, Perdana Menteri Ranasinghe Premadasa mendapat izin dari Parlemen untuk membangun Gedung Parlemen baru di "Duwa", pulau seluas 5 hektar (12 acre) di "Diyawanna Oya" (setelah Jalan Baddegana, Pita Sri Jayawardenapura-Kotte) sekitar sebelah timur Kolombo. Pulau itu merupakan tempat istana menteri dari Raja Vikramabahu III, Nissaka Alakesvara. Gedung itu menjadi milik E. W. Perera sebelum diserahkan pada negara.
Gedung ini dirancang oleh arsitek Deshamanya Geoffrey Bawa dan dibangun dengan dana yang berasal dari pemerintah Sri Lanka. Pada 29 April 1982, Kompleks Parlemen baru dibuka oleh Presiden J. R. Jayewardene.