Hubungan Swiss dengan Uni Eropa
Hubungan Swiss dengan Uni Eropa telah lama terjalin dalam batas kerja sama bilateral di mana Konfederasi Swiss mengadopsi beberapa ketentuan hukum Uni Eropa untuk berpartisipasi dalam Pasar Tunggal Eropa tanpa berstatus sebagai negara anggota. Swiss merupakan negara di Eropa Barat yang dikenal sebagai benteng kenetralan dunia. Sejarawan Lydia Muralt menuturkan bahwasanya netral merupakan kebijakan pemerintah Swiss yang dihasilkan dari Kongres Wina dalam mengakhiri Revolusi Prancis termasuk Perang Napoleon di mana masyarakat Swiss meminta "win-win solution" untuk bersikap netral. Sejauh ini Swiss tidak masuk keanggotaan Uni Eropa dan hanya menjadi anggota PBB pada tahun 2002.
Berbekal latar belakang sejarah, budaya, pasar bebas, HAM, dan kebebasan individu, Swiss hadir sebagai mitra kerja sama ekonomi Uni Eropa sejak didirikannya asosiasi perdagangan bebas "(the Economic Free Trade Association/" EFTA")" tahun 1960 dan ditandatanganinya perjanjian perdagangan bebas "(Free Trade Agreement)" tahun 1972 antara Masyarakat Ekonomi Eropa "(European Economic Community/" EEC")" dengan Swiss. Kerja sama berlanjut hingga puncaknya pada tahun 1992 dimana negara anggota EFTA dapat berpartisipasi dalam pasar tunggal Uni Eropa yang kemudian dapat berproses untuk menjadi negara anggota. Pemungutan suara pada tahun yang sama oleh pemerintah Swiss menghasilkan bahwa sebagian besar warga Swiss menolak untuk bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa dan hal tersebut merupakan kemenangan dari Partai Rakyat Nasionalis Swiss (SVP).
Dibalik ketidakterlibatannya dalam Uni Eropa, Swiss pernah mengadakan pemungutan suara terkait keanggotaan negara tersebut pada 2001 dengan hasil 77% warga Swiss menolak yang didukung oleh "The Swiss Business Association" dimana sebelumnya pada tahun 1992 penolakan untuk bergabungnya Swiss ke "European Economic Area" (EEA) yang membuka akses ke pasar internal Uni Eropa juga datang dari masyarakat dengan alasan bergabungnya Swiss ke EEA secara tidak langsung membuat negara tersebut terikat dengan sebagian hukum Uni Eropa sehingga diputuskan bahwa kedua negara memilih hubungan bilateral.
Selain warga Swiss yang berada dibalik penolakan keanggotaan Swiss, kelompok bisnis yang tergabung dalam "The Swiss Business Association" menganggap bahwa bergabungnya Swiss pada integrasi ekonomi Uni Eropa akan berdampak pada kenaikan biaya dan regulasi pemerintah serta berkurangnya otonomi politik serta indikasi lain muncul karena tarif pajak rendah yang ditetapkan Uni Eropa justru akan berdampak pada Swiss yang akan kehilangan perusahaan asing apabila Swiss berstatus sebagai anggota Uni Eropa secara penuh dimana Swiss memiliki ekonomi yang unggul dalam "Eurozone."
Meskipun tidak masuk keanggotaan Uni Eropa, Swiss merupakan mitra kerja sama bilateral Uni Eropa terbesar dibanding dengan negara lain di luar kerangka "European Economic Area" (EEA) dimana hubungan Swiss dengan Uni Eropa terikat dalam beberapa kebijakan seperti:Selain itu, sejauh ini Swiss telah menyepakati 120 kerja sama bilateral dengan Uni Eropa dengan perdagangan sebagai kerja sama yang diunggulkan. Tahun 1999 ditandatangani perjanjian pergerakan bebas orang. Swiss bahkan berkontribusi dalam pendanaan sejumlah proyek spesifik seperti pada proses perluasan Uni Eropa "(Enlargement)" pada tahun 2007. Sementara empat kebijakan di atas terangkum dalam kerangka kerja sama politik, ekonomi, pergerakan bebas orang, pemerintah dan kehakiman"," pendidikan serta riset dan inovasi.
Dengan berbekal sejarah, budaya dan nilai-nilai politik yang sama, Uni Eropa dan Swiss menjalin hubungan politik dalam tiga hal:Selain itu, Swiss juga turut bergabung dalam beberapa misi dan operasi Uni Eropa mengenai manajemen krisis sipil. Pada tahun 2014, Uni Eropa dan Swiss memulai negosiasi mengenai kerangka institusi khusus terkait penerapan hukum pasar internal untuk keberlanjutan kerja sama ekonomi yang terangkum dalam "House Rules" di mana perjanjian tersebut diharapkan akan memperkuat kemitraan dan memperdalamnya. Terkait isu imigrasi, masyarakat Swiss mulai mengadopsi referendum dalam Inisiatif Imigrasi Masal atau "Mass Immigration Initiative" untuk mengklaim batas jumlah pergerakan bebas orang antara Uni Eropa dan Swiss.
Referendum yang akan membatasi sekitar 16.000 pekerja dari dalam Uni Eropa setiap tahun tersebut memunculkan adanya dua kubu yang pro dan kontra terhadap inisiatif pembatasan jumlah imigrasi atau disebut juga "Ecopop". Pihak pro mengklaim bahwa membengkaknya pekerja dan imigran dari luar Swiss menyebabkan keterbatasan ruang dan lapangan kerja di dalam negeri sementara pihak kontra berpendapat bahwa inisiatif tersebut hanya akan merugikan ekonomi negara.
Namun, pemerintah Swiss yang disahkan Parleman pada tahun 2016 telah menyetujui aturan baru untuk melonggarkan inisiatif pembatasan imigran tahun 2014 yang disetujui oleh 50.3% warga Swiss dan dipimpin oleh Partai Rakyat Nasionalis Swiss (SVP) tersebut dimana SVP merupakan partai politik terbesar di Swiss. Kebijakan untuk melonggarkan keputusan referendum ini ditujukan untuk mempertahankan hubungan Swiss dengan Uni Eropa terkait sejumlah implikasi yang akan didapat Swiss seperti pencabutan paspor Schengen yang telah disepakati sejak tahun 2000 dengan Uni Eropa. Pelonggaran kebijakan dari pemerintah tidak mencakup masalah pekerja Swiss yang terkena dampak keputusan referendum dimana perusahaan dari luar Swiss akan dikenai denda sebesar 40.000 franc apabila mempekerjakan pekerja dari Swiss.
Kesepakatan bilateral kedua entitas ini menghasilkan Swiss sebagai mitra dagang terbesar ketiga bagi Uni Eropa setelah Amerika Serikat dan China terutama dalam bidang jasa dan komersial sementara negara tersebut memposisikan Uni Eropa sebagai mitra dagang utama dalam komoditas ekspornya berupa mesin, jam tangan, obat-obatan dan lain-lain. Perjanjian perdagangan bebas antara Swiss dan Uni Eropa telah berlangsung sejak tahun 1972 yang kemudian pada tahun pada tahun 1999 disepakati ‘Bilateral I’ sebagai ganti dari penolakan untuk bergabung dengan "European Economic Area" tahun 1992. ‘Bilateral I’ mencakup tujuh sektor kerja sama diantaranya penghapusan hambatan perdagangan, pengadaan publik, pertanian, pergerakan bebas manusia di darat dan udara termasuk dalam bidang penelitian"."
Sementara ‘Bilateral II’ ditandatangani tahun 2004 yang mencakup bergabungnya Swiss pada Perjanjian Schengen dan Dublin, serta sejumlah kerja sama dalam hal penyimpanan pajak, memerangi penipuan, kerja sama produk pertanian dan partisipasi Swiss masuk dalam "European Union Media Program and Environment Agency." Pada tahun 2010 Swiss juga bergabung dalam program pendidikan, pertukaran dan pelatihan untuk kaum muda dimana tercatat telah terdapat lebih dari 100 kesepakatan bilateral antara Swiss dan Uni Eropa yang saat ini dikelola oleh lebih dari 20 komite bersama yang membuktikan bahwa partisipasi Swiss dalam "single market" Uni Eropa sebagai bentuk kontribusi integrasi ekonomi. Nilai dagang Uni Eropa ke Swiss pada 2017 tercatat mencapai angka €150.8 miliar pada bidang ekspor, €110.4 miliar impor, dan mencapai titik imbang pada angka €40.4 miliar dimana nilai ekspor dan titik imbang naik dibanding tahun 2016.
Sementara komoditas jasa Uni Eropa ke Swiss pada tahun 2016 mencapai €115 miliar pada bidang ekspor, €94.1 miliar impor, dan titik imbang pada angka €20.9 miliar dimana nilai ekspor dan impor naik dibanding tahun 2015. Pada bidang investasi asing atau "Foreign Direct Investment" (FDI), "outward stock" Uni Eropa ke Swiss pada 2016 mencapai €976.7 miliar sementara "inward stock" mencapai €767 miliar. Secara keseluruhan nilai perdagangan antara Uni Eropa dan Swiss dapat menghasilkan €1 miliar setiap hari kerja dimana Uni Eropa menerima 55% ekspor barang dari Swiss dan mengimpor 75% barang ke Swiss.
Pergerakan bebas orang ini disepakati dalam perjanjian ‘Bilateral I’ untuk mengizinkan warga tinggal dan bekerja baik di Uni Eropa maupun di Swiss dengan syarat telah adanya kepastian dimana saat ini telah ada 1.3 juta warga Uni Eropa yang tinggal di Swiss sementara 450.000 warga Swiss tinggal di negara-negara anggota Uni Eropa. Perjanjian ini tidak bisa terlepas dari perjanjian lain yang membuka akses Swiss ke pasar internal Uni Eropa sebagai persyaratan terikatnya negara tersebut dalam pasar tunggal atau "single market" Uni Eropa.
Kerja sama Uni Eropa dan Swiss juga sampai pada penyetaraan standar internasional terkait transparasi dan persaingan pajak yang adil dimana pada Mei 2015 keduanya menandatangani kesepakatan mengenai pertukaran informasi otomatis terutama dalam perang melawan penggelapan pajak yang kemudian diberlakukan pada tahun 2017.
Swiss turut bergabung dalam program pertukaran pelajar terbesar di Uni Eropa yaitu "Erasmus + exchange programme" sejak tahun 2014.
Swiss telah lama berkolaborasi dalam Riset dan Inovasi dengan Uni Eropa di mana negara tersebut telah berasosiasi secara penuh dalam 7 kerangka program Uni Eropa dalam bidang Riset dan Pengembangan. Swiss juga tercatat bergabung dalam program riset Uni Eropa seperti Horizon 2020 dan "The Fusion and Euroatom Programmes".
Duta Besar Uni Eropa untuk Swiss, Michael Reiterer menuturkan bahwasanya Uni Eropa merupakan harapan masa depan bagi para kaum muda Swiss untuk berinteraksi, mencari pendidikan hingga berbisnis di mana anggota parlemen di Inggris, Denis MacShane mencemaskan Swiss yang akan kehilangan pengaruh apabila tetap pada kebijakannya sebagai bukan anggota "(non-member)" dari Uni Eropa terlebih setelah organisasi tersebut mempertimbangkan pembuatan undang-undang baru mengenai investasi alternatif yang tidak hanya akan menguntungkan Swiss dalam sektor keuangan namun juga Uni Eropa yang terpacu dalam hal daya saing. Pada tahun 2008 Swiss mengadakan referendum terkait pembaruan "Free Movement Agreement of People" dan perluasannya ke negara-negara Uni Eropa baru yaitu Rumania dan Bulgaria di mana akhirnya disetujui karena jika tidak, ‘Bilateral I’ dianggap batal yang dari situ kemudian pemerintah Swiss memberlakukan "Safeguard Clause" untuk membatasi izin tinggal warga asing dan imigran di negara tersebut.
Sejauh ini hubungan Swiss dengan Uni Eropa hanya sebatas kerja sama bilateral saja pascaratifikasi ‘Bilateral II’ di mana pada awalnya Swiss merespons keanggotaannya ke Uni Eropa sebagai ‘sasaran strategis’ yang kemudian menjadi ‘opsi’ sehingga terbukti bahwa negara tersebut semakin menurunkan level keengganan untuk bergabung. Pertimbangan untuk melangkah pada ‘Bilateral III’ masih belum menemui titik temu di mana Uni Eropa lebih menghendaki sebuah kerja sama yang komprehensif karena selama ini hubungan kedua entitas tersebut dirasa terlalu birokratis sementara Swiss ingin tetap di posisinya pada batasan kerja sama bilateral. Rencana Uni Eropa pada tahun 2017 untuk mengubah lebih dari 100 kerja sama bilateral dengan Swiss mendapat respons negara di bawah Presiden Doris Leuthard tersebut melakukan referendum fundamental pada tahun yang sama di mana menghasilkan kontribusi penambahan sumbangan anggaran belanja negara tersebut ke Uni Eropa demi memperluas akses ekspor.
Mata uang resmi Swiss adalah Franc Swiss. Swiss dan Liechtenstein adalah negara yang sepenuhnya dikelilingi oleh negara-negara zona euro, oleh karena itu mata uang euro diterima secara luas di kedua negara tersebut, terutama di tempat-tempat yang berdekatan dengan perbatasan dan objek wisata. Walaupun demikian, mata uang euro dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di berbagai toko, hotel, stasiun kereta api, dan SPBU di Swiss. Toko-toko yang lebih kecil pada umumnya tidak menerima euro dan hanya menerima pembayaran dalam mata uang franc Swiss.