Partai Rakyat Brunei
Partai Rakyat Brunei ("PRB") adalah partai politik yang dilarang di Brunei. PRB partai berhaluan kiri didirikan pada tahun 1956 dan bertujuan untuk membawa Brunei ke dalam kemerdekaan penuh dari Inggris Raya. Partai berusaha untuk mendemokrasikan pemerintah dengan menggeser kepemimpinan nasional dari istana kepada rakyat.
Partai Rakyat Brunei awalnya sebagai cabang dari Malayasian People Party (MPP) pada tanggal 21 Januari 1956, didirikan di rumah pemimpin terkemuka, H. M. Salleh di Kampong Kianggeh, Kota Brunei, dua bulan setelah MPP didirikan di Malaya. Sekitar 150 orang menghadiri acara tersebut. Beberapa dari mereka termasuk Manan bin Muhammad, Muhammad bin Sulaiman, Zaini bin Haji Ahmad, Jais bin Haji Karim, Muhammad Jamaluddin, H. B. Hidup dan Jasin bin Affandy. Pertemuan itu diketuai oleh A. M. Azahari, dan dibantu oleh H. M. Salleh.
Pada awal Juli 1955, A. M. Azahari telah mengunjungi Semenanjung Malaya dan Singapura. Di Singapura, ia bertemu dengan tokoh politik terkenal, Harun Muhammad Amin (Harun Aminurrashid). Ia pernah masuk daftar hitam oleh pemerintahan Inggris di Malaya dan Brunei. Pertemuan secara substansial telah mempengaruhi pikiran dan tindakan dia.
A. M. Azahari juga bertemu dengan beberapa pemimpin radikal Melayu seperti Burhanuddin al-Helmy, Ishak Haji Muhammad dan Harun Muhammad Amin di rumah Ahmad Boestaman di Kampung Baru, Kuala Lumpur.
Pada tahun 1961, PRB menolak proposal untuk keanggotaan dalam federasi dengan Malaysia, yang diusulkan oleh Perdana Menteri Malaya, Tunku Abdul Rahman, meskipun pemerintah Brunei diuntungkan dalam federasi. Pada tanggal 12 Januari 1962, pemimpin PRB A. M. Azahari diangkat menjadi anggota Majelis Negara Brunei dan PRB memenangkan 16 kursi terpilih dari 33 kursi legislatif pada bulan agustus tahun 1962.
Pertemuan pertama Dewan Legislatif dijadwalkan pada 5 Desember 1962 dan PRB menyatakan bahwa ia akan mengajukan beberapa resolusi, yaitu mengembalikan Borneo Utara dan Sarawak ke Brunei untuk membentuk sebuah negara merdeka yang dikenal sebagai Negara Kesatuan Kalimantan Utara, penolakan terhadap masuknya Brunei ke Malaysia, dan kemerdekaan Brunei pada tahun 1963. Sultan Omar Ali Saifuddin III menolak usulan resolusi dan menunda pembukaan Dewan Legislatif untuk 19 Desember 1962.
Pada tanggal 8 Desember 1962 pemberontakan bersenjata oleh PRB sekarang dikenal sebagai Pemberontakan Brunei pecah di Brunei, daerah perbatasan Kalimantan Utara dan Sarawak. Para pemberontak yang dikenal sebagai "Angkatan Nasional Kalimantan Utara" (ANKU) atau Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) menduduki beberapa kota utama. Namun, polisi Brunei tetap setia kepada Sultan dan pemerintahannya dibantu pasukan Inggris yang mendarat dari Singapura pada malam pada hari yang sama.
Pada 9 Desember 1962, pemberontakan itu gagal ketika Sultan Omar Ali Saifuddin III menyatakan PRB ilegal dan mengutuk TNKU untuk pengkhianatan meskipun insiden sporadis masih terus terjadi. Sultan juga menyatakan secara terbuka niat Brunei untuk tidak bergabung dengan federasi Malaysia. Pemberontakan berakhir lima bulan kemudian dengan penangkapan Yassin Affandi. Pemimpun PRB, A. M. Azahari, yang berada di Manila selama pecahnya pemberontakan, melarikan diri ke pengasingan di Jakarta.
Pada 13 Oktober 1973 tahanan PRB yang menolak untuk meninggalkan partai melarikan diri dari penjara dan membangun kembali partai di pengasingan. Pada bulan Desember, Komite Ad Hoc untuk Kemerdekaan Brunei didirikan di Kuala Lumpur. Selanjutnya pada 7 Mei 1974, PRB secara resmi diaktifkan kembali dengan A. M. Azahari sebagai presiden.
PRB terus menggalang dukungan moral dan material internasional sepanjang tahun 1970-an dan mengakibatkan Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 3424 yang menetapkan prinsip-prinsip suksesi dan legitimasi bahwa setiap pemerintah yang didirikan di Brunei harus bertemu.
PRB saat ini diyakini masih beroperasi di pengasingan meskipun kemungkinan besar tidak aktif.
Pada tanggal 12 September 2005, mantan tahanan politik dan Sekretaris Jenderal PRB, Yassin Affandi, mendirikan Partai Pembangunan Nasional. Partai Pembangunan Nasional merupakan partai politik ketiga yang beroperasi secara legal di Brunei sampai saat ini.