Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019
Pemilihan presiden berikutnya akan diadakan di Indonesia pada 2019. Pemilihan ini akan dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif.
Menurut Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan." Dengan demikian, Joko Widodo yang menjadi pemegang posisi Presiden Republik Indonesia untuk periode 2014-2019 berhak dan dapat mengajukan pencalonan kembali untuk pemilihan umum 2019 dengan masa jabatan 2019-2024. Presiden Joko Widodo kemudian telah mengumumkan secara resmi calon wakil presiden yang akan mendampinginya di pemilihan umum 2019 yaitu Profesor Doktor KH Ma'ruf Amin pada tanggal 9 Agustus 2018 di Jakarta.
Pemerintah juga memunculkan ambang batas untuk pemilihan 2019, sehingga menurut Pakar Komunikasi Politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali, pemerintah dinilai membawa kepentingan partai politik.
Hasil keputusan adalah terambilnya paket A.
Keterangan:
Keterangan:
Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang disebut-sebut potensial sebagai calon Presiden:
Berikut ini adalah tokoh-tokoh yang sempat digadang-gadang sebagai calon wakil presiden:
Pada 28 Desember 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dua tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden menyepakati dua nama yang akan menjadi moderator pada debat pertama Pemilihan Presiden 2019. Berdasarkan kesepakatan, diputuskan bahwa debat pertama akan dipandu oleh dua orang moderator, yaitu Ira Koesno dan Imam Priyono.
Jumlah hutang luar negeri Indonesia menjadi sorotan kritik tim Prabowo-Sandi terhadap petahana Joko Widodo. Prabowo. Prabowo menilai, pemerintah banyak berutang untuk impor bahan pangan, bukan untuk meningkatkan produksi. Prabowo menilai, dengan semakin besar utang, negara akan melemah. Ia kemudian menyatakan bahwa saat ini pemerintah berniat mengimpor 100% bahan bakar.
Di sisi lain, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa rasio utang RI masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 29% dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh di bawah target maksimal rasio hutang terhadap PDB, yaitu 60% sebagaimana yang diamanatkan undang-undang. Ia juga menyatakan, baiknya kinerja pemerintah dapat dilihat dari kecilnya inflasi, yaitu di angka 3,5%-4%.
Salah satu isu perekonomian yang dibahas adalah mengenai jumlah Pendapatan Domestik Bruto per Kapita. Pada 23 Desember 2018, di hadapan jamaah Majelis Tafsir Alquran di jalan Ronggowarsito, Kota Solo, Prabowo menyatakan bahwa PDB per kapita Indonesia saat ini setingkat dengan sejumlah negara miskin di Benua Afrika. Prabowo menyampaikan bahwa negara-negara miskin tersebut adalah Rwanda, Siera Leone, Haiti, Chad, dan pulau-pulai kecil seperti Kiribati. Prabowo mengungkapkan, kenyataan ini ironis mengingat Indonesia merupakan produsen kelapa sawit tertinggi di dunia.
Pada tanggal 27 Desember 2018, Tempo menurunkan laporan mengenai perbandingan kondisi ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang disebutkan oleh Prabowo. Data tersebut menampilkan bahwa PDB per kapita Indonesia ada di angka $11.900, jauh di atas Haiti ($1,830), Chad ($1,920), Rwanda ($1,990), dan Kiribati ($3,850).
Berawal dari cuitan Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat Andi Arief tentang pemberian imbalan untuk pemilihan calon wakil presiden kepada PKS dan PAN sebesar 1 triliun rupiah, kasus ini telah ditelusuri bawaslu dan dinyatakan bahwa isu ini tidak benar.
Tagar "#2019GantiPresiden" pertama kali digagas oleh politikus PKS Mardani Sera, pada awalnya tagar tersebut tidak dipermasalahkan, namun belakangan tagar ini mulai dipermasalahkan karena eksistensi dalam bentuk deklarasi di berbagai wilayah. Menyikapi tagar tersebut muncul tagar-tagar seperti "#Jokowi2Periode" dan "#2019TetapJokowi".
Tagar "#2019GantiPresiden" dianggap terlalu kontroversial oleh pendukung Prabowo-Sandi, karena banyaknya kasus yang membuat konflik di daerah, maka didengungkan tagar baru "#2019PrabowoPresiden".
Neno Warisman adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pada 25 Agustus 2018, Neno Warisman mendapat pengadangan dari ratusan orang di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru, Riau, dan akhirnya memutuskan kembali ke Jakarta.
Neno datang ke Pekanbaru hari Sabtu, 25 Agustus 2018, pukul 14.30, untuk menghadiri acara deklarasi #2019GantiPresiden yang digelar keesokan harinya, 26 Agustus 2018. Setibanya di bandara SSK II Pekanbaru, ratusan orang sudah memblokir akses keluar kawasan tersebut dan menghadang mobil yang ditumpangi Neno Warisman. Massa membawa spanduk yang berisi penolakan deklarasi #2019GantiPresiden dan terlihat memanjat pagar serta membakar ban di jalan. Petugas kepolisian dan TNI langsung menutup pintu gerbang keluar bandara dan memperketat keamanan. Di tengah aksi massa, pengacara Neno Warisman, Mursal Fadillah, berselisih dengan salah seorang petugas kepolisian.
Massa tetap bertahan hingga pukul 17.00 dan menolak untuk bubar. Melihat kondisi yang tidak kondusif, Polisi memutuskan untuk membubarkan paksa massa. Polisi mengejar massa hingga ke Jalan Jederal Sudirman dan Jalan Kaharuddin Nasution. Beberapa menit kemudian, datang sekelompok massa yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI) dan laskar Melayu Riau yang ingin membebaskan Neno Warisman.
Sekitar pukul 17.30 WIB, sekelompok pemuda terlibat bentrok. Para pemuda ini diduga massa yang pro dan kontra terhadap deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru. Bentrokan itu cepat diamankan petugas keamanan. Petugas juga terlihat mengejar sekelompok pemuda yang ada di sekitar lokasi bentrok tersebut. Petugas juga sempat melarang wartawan untuk meliput kondisi ricuh tersebut.
Massa yang hendak menjemput Neno Warisman berusaha bernegosiasi dengan polisi. Namun, permintaan itu tidak dikabulkan dengan pertimbangan keamanan. Massa akhirnya bubar di malam hari. Meski demikian, petugas tetap memutuskan untuk tidak memperbolehkan Neno Warisman untuk melanjutkan kegiatannya di Pekanbaru. Sekitar pukul 22.30, Neno Warisman akhirnya pulang ke Jakarta setelah tujuh jam tertahan di gerbang Bandara.
Menanggapi peristiwa pengusiran ini, Parta Gerindra menyebutnya sebagai tindakan persekusi dan mengecam tindakannya. Gerindra juga menyesalkan keputusan Polisi untuk tidak mengamankan dan mengendalikan orang-orang yang melakukan demonstrasi. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah juga meminta Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi pengadangan tersebut. Selain itu, Fahri juga mempertanyakan netralitas aparat keamanan dalam kasus ini. Paska peristiwa ini, Neno Warisman juga memberikan bukti berupa foto dan video kepada Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon. Fadli Zon memastikan, DPR akan segera menindaklanjuti aduan tersebut.
Di sisi lain, kepolisian Daerah Riau membantah bahwa perlakuan massa yang menghadang Neno Warisman di gerbang Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru adalah tindakan persekusi. Alasan pemulangan Neno Warisman sendiri lebih dikarenakan alasan keamanan, mengingat kubu pro dan kontra sudah berkumpul dan situasi tengah panas.
Ratna Sarumpaet adalah salah satu anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang tersandung kasus Hoax pada tahun 2018. Pemberitaan penganiayaan Ratna Sarumpaet oleh sekelompok orang tak dikenal pertama kali muncul pada 2 Oktober 2018. Berita penganiyaan itu disertai dengan tangkapan layar aplikasi Whatsapp dan foto Ratna Sarumpaet dalam kondisi wajah yang tidak wajar. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan diunggah kembali serta dibenarkan beberapa tokoh politik tanpa melakukan verifikasi akan kebenaran berita tersebut. Setelah ramai diperbincangkan, konten hoaks ditanggapi kepolisian yang melakukan penyelidikan setelah mendapatkan tiga laporan mengenai dugaan hoaks pada pemberitaan tersebut.
Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian, Ratna diketahui tidak dirawat di 23 rumah sakit dan tidak pernah melapor ke 28 polsek di Bandung dalam kurun waktu 28 September sampai dengan 2 Oktober 2018. Saat kejadian yang disebutkan pada 21 September, Ratna diketahui tidak sedang berada di Bandung. Hasil penyelidikan menunjukkan Ratna datang ke Rumah Sakit Bina Estetika Menteng, Jakarta Pusat, pada 21 September 2018 sekitar pukul 17.00 WIB. Pihak Kepolisian mengatakan Ratna telah melakukan perjanjian operasi pada 20 September 2018 dan tinggal hingga 24 September. Polisi juga menemukan sejumlah bukti berupa transaksi dari rekening Ratna ke klinik tersebut.
Pada tanggal 3 Oktober, Ratna mengakui bahwa ia telah berbohong mengenai serangan tersebut untuk menyembunyikan operasi plastiknya dari keluarganya sendiri. Dia dikutip oleh koran "Tempo" sebagai menyatakan "ternyata saya adalah pencipta hoax terbaik, kebohongan saya telah menghebohkan negeri". Ia kemudian dipecat dari tim kampanye pilpres 2019 Prabowo Subianto. Keesokan harinya, Ratna ditahan oleh polisi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dimana menurutnya ia akan terbang ke Chile untuk menghadiri suatu konferensi internasional.
Sebagai anggota Tim Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, hoax yang dilakukan oleh aktivis Ratna Sarumpaet membuat pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto - Sandiaga Uno ditinggalkan oleh pemilih lulusan perguruan tinggi, dan kelas menengah atas. Hasil survei Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan dukungan untuk Prabowo - Sandiaga dari segmen pemilih lulusan perguruan tinggi berkurang cukup drastis selama rentang bulan September-Oktober 2018. Pada September dukungan pada mereka ada di angka 46,8 persen sedangkan pada Oktober menjadi 37,4 persen. Sebaliknya dukungan bagi Jokowi - Ma'ruf Amin dari segmen ini menanjak. Dari semula 40,5 persen pada September, menjadi 44 persen pada Oktober. Selain itu, Prabowo-Sandiaga ditinggalkan dari segmen pemilih dengan penghasilan di atas Rp 3 juta yang digolongkan sebagai kelas menengah atas. Dukungan pada Prabowo-Sandiaga turun dari 43,8 persen pada September, menjadi 34,5 persen pada Oktober. Sedangkan Jokowi naik dari 46,2 persen menjadi 54,8 persen.
Kesimpulan dari Focus Group Discussion (FGD) dan "indepth interview" menunjukkan alasan berkurangnya dukungan pada Prabowo-Sandiaga di kedua segmen ini adalah aksesibilitas ke media sosial dan ketidaksukaan pada pemimpin yang mudah terkecoh.
Ketaatan beragama masing-masing calon menjadi salah satu sorotan dalam Pemilihan Presiden 2019. Isu dilontarkan oleh anggota Tim Pemenangan Nasional Joko Widodo, La Nyalla Matalitti, yang menuding Prabowo tidak memiliki pemahaman Islam yang baik. Ia menyebut Prabowo tidak memiliki keberanian untuk memimpin salat. Prabowo merespons dengan mengatakan dirinya lebih mengutamakan ulama atau pemuka agama untuk menjadi imam salat.
Satu hari setelah Prabowo mengeluarkan pernyataan tersebut, Istana Presiden mempublikasikan foto Jokowi memimpin salat. Dalam foto, Jokowi tengah menjadi imam salat ketika berada di Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Jawa Timur, Selasa, 18 Desember 2018. Mereka yang menjadi makmum di antaranya Seskab Pramono Anung, Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.
Isu ketaatan beragama juga diangkat oleh Usamah Hisyam, Ketua Umum Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi). Ia menyampaikan bahwa Calon Presiden Prabowo Subianto membahas isu keraguan akan ketaatan beragamanya di depan 28 ulama PA 212. Momen kontroversial terjadi ketika Prabowo memukul meja 5 kali yang menurut Usamah membuat situasi menjadi tegang. Usamah menduga peristiwa tersebut terjadi karena ada ulama yang mempersoalkan keislamannya itu. Usamah mengakui bahwa ia merupakan salah satu pihak yang menyampaikan keraguan tersebut.
Isu perayaan Natal muncul menjelang Natal 2019 dengan beredarnya foto Prabowo sedang memegang lilin dan merayakan Natal di media sosial. Partai Gerindra menepis isu tersebut dan menyatakan bahwa acara tersebut adalah perayaan Natal yang diselenggarakan Gerindra di Hotel Kartika Chandra pada tahun 2013. Prabowo saat itu hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Gerindra menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Prabowo saat itu bukan bagian dari bentuk peribadatan dan merupakan hal yang wajar dilakukan sebagai pemimpin sebuah institusi.
Undangan untuk tes membaca Al-Qur'an pertama kali disampaikan oleh Ikatan Da'i Aceh dengan tujuan meredam politik identitas. Melalui konferensi pers, Ikatan Da'i Aceh menyatakan bahwa politik identitas sedang dimainkan sehingga terkesan seorang capres lebih Islami sementara yang lain tidak. Ikatan Da'i Aceh berharap agar identitas Islam tidak dipergunakan untuk kepentingan politik.
Menanggapi undangan ini, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menyatakan kesiapannya. Ma'ruf Amin menyatakan bahwa ia memang biasa membaca Al-Qur'an sehingga siap dites. Ia pun yakin Jokowi akan menyatakan kesiapan yang sama.
Di sisi lain, meski menyatakan siap, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno menolak undangan untuk hadir dan mengatakan bahwa tes membaca Al-Qur'an tidak substansial dalam menentukan kualitas calon presiden. Bagi mereka, yang lebih penting adalah pemahaman terhadap isinya.
Isu kriminalisasi ulama dilayangkan oleh tim pemenangan Prabowo terhadap Jokowi. Salah satunya terjadi saat Bahar bin Smith ditahan pihak kepolisian atas dugaan penganiyaan terhadap anak. Dalam kasus tersebut, Bahar diduga menganiaya seorang anak berusia 17 tahun dan satu orang lainnya yang berusia 18 tahun. Penganiayaan tersebut direkam yang kemudian dijadikan barang bukti oleh kepolisian.
Menanggapi kasus tersebut, Fadli Zon dari Partai Gerindra menyebut bahwa penahanan ini adalah bukti bahwa pemerintahan presiden petahana melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Ia juga menyebut bahwa dalam kasus ini Bahar mengalami diskriminasi hukum. Menurutnya, hukum telah dijadikan alat kekuasaan dan alat menakuti oposisi serta suara kritis.
Ia menggambarkan tindak diskriminasi terjadi karena saat kasus dugaan penghinaan calon presiden Prabowo Subianto oleh Bupati Boyolali, polisi dianggap lamban bergerak. Fadli menambahkan bahwa ia meragukan orang yang berada dalam video tersebut adalah Bahar bin Smith dan meminta keasliannya untuk dibuktikan di pengadilan.
Menanggapi isu kriminalisasi ulama dalam kasus Bahar, Calon Wakil Presiden kubu Joko Widodo, Ma'ruf Amin menyangkalnya. Ma'ruf menyampaikan bahwa penangkapan Bahar bukan proses kriminalisasi, melainkan proses penegakkan hukum. Ma'ruf menambahkan bahwa proses penegakkan hukum harus ditegakkan siapapun yang diduga melakukan penyimpangan hukum.
Pihak Kepolisian juga menyatakan bahwa penahanan Bahar bin Smith murni merupakan kasus hukum dan tidak berkaitan dengan maksud dan tujuan lain.
Presiden Petahana Joko Widodo juga menyampaikan agar tidak salah mengartikan tindakan penegakkan hukum sebagai langkah kriminalisasi ulama oleh pemerintah. Jokowi mencontohkan ada seseorang yang melakukan tindak pidana penganiayaan atau pemukulan, maka kasus tersebut termasuk pidana. Karena kasus pemukulan sudah masuk ranah pidana, maka hal ini pun menjadi urusan kepolisian, bukan dengan dirinya.
Sebelum Pencalonan