Dana Pembangunan Eropa
Dana Pembangunan Eropa (EDF) adalah lembaga utama Uni Eropa yang bertugas dalam bidang bantuan kerja sama pembangunan di negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) serta negara dan teritori lain (OCT). Pendanaan untuk proyek-proyek tersebut dilakukan dengan sukarela oleh negara anggota Uni Eropa. Dana Pembangunan Eropa tunduk kepada aturan dan prosedur yang dimilikinya sendiri, dan dikelola oleh Komisi Eropa dan Bank Investasi Eropa.
Perjanjian Roma tahun 1957 pada Pasal 136 dan 137 mengemukakan bahwa perlu diadakan sebuah bantuan teknis dan finansial kepada negara-negara Afrika yang masih dijajah atau negara yang memiliki kaitan historis serupa.
EDF mendanai kegiatan kerja sama di bidang pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan manusia, serta kerja sama dan integrasi regional. Ini dibiayai oleh kontribusi langsung dari negara anggota Uni Eropa sesuai dengan kontribusi kunci dan dilindungi oleh aturan keuangannya sendiri. Meskipun keuangan di bawah anggaran, untuk memastikan konsistensi, keuangan di bawah anggaran bernegosiasi di Dewan Menteri tentang berbagai elemen anggaran Uni Eropa. Total sumber keuangan EDF ke-11 berjumlah €30,5 miliar untuk periode 2014-2020.
Saat ini, bantuan gabungan dari Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mewakili hampir 55% dari bantuan pembangunan internasional publik dan lebih dari dua pertiga bantuan hibah.
Biasanya berlangsung selama 6 tahun, masing-masing EDF menjabarkan bantuan UE ke kedua negara dan wilayah secara keseluruhan. Uni Eropa berada di EDF ke-10 dari 2008-2013 dengan anggaran €22,7 miliar. Ini mewakili sekitar 30% dari pengeluaran Uni Eropa untuk bantuan kerja sama pembangunan, dan sisanya datang langsung dari anggaran Uni Eropa.
Anggaran EDF ke-10 dapat diuraikan sebagai berikut:
Negosiasi untuk EDF ke-11 akan mencakup periode 2014-2020. Perpanjangan satu tahun ini apabila dibandingkan dengan EDF ke-10 memungkinkan akhir EDF ke-11 bertepatan dengan berakhirnya Perjanjian Kemitraan Cotonou pada 2020 dan periode anggaran Uni Eropa
EDF didirikan dalam sebuah kerangka perjanjian internasional di antara Uni Eropa dan negara mitranya. Perjanjian tersebut, dikenal dengan nama Perjanjian Cotonou, disetujui pada tahun 2000 dan direvisi setiap lima tahun.
Didanai secara langsung oleh negara anggota Uni Eropa, EDF berdampak menurut regulasi implementasi dan finansialnya sendiri sejalan dengan MFF ("Multi-annual financial framework").
Strategi pengembangan Komisi Eropa, yaitu "Agenda for Change", menempatkan 'pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan untuk pembangunan manusia' di pusatnya. Diadopsi pada tahun 2011, ia mengadopsi 2 reformasi yang dirancang untuk membuat kebijakan pembangunannya lebih strategis dan lebih tepat sasaran. "Agenda for Change" membuat kebijakan dan aturan baru untuk dukungan anggaran. Tiga elemen utama dari Agenda ini adalah:
(1) Menargetkan dan memusatkan bantuan
(3) Reformasi lain untuk efektivitas - pemrograman bersama, kerangka hasil umum, pembiayaan inovatif (seperti pinjaman dan hibah campuran), dan .
Uni Eropa saat ini melaksanakan EDF ke-11 untuk periode 2014-2020, dengan anggaran bantuan sebesar €30,5 miliar untuk banyak negara ACP dan "Overseas Countries and Territories" (OCT), yang mencakup program nasional dan regional. Secara efektif memprogram Dana Pembangunan Eropa (EDF) adalah tantangan politik, kebijakan dan birokrasi utama, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, yaitu Komisi Eropa (EC), Dinas Kebijakan Luar Negeri Eropa (EEAS), 28 negara anggota Uni Eropa, Parlemen Eropa, 74 pemerintah dari kelompok negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (ACP) dan aktor akuntabilitas domestik.
Penelitian independen oleh Pusat Eropa untuk Manajemen Kebijakan Pembangunan (ECDPM), sebuah "think tank" yang berbasis di Maastricht, Belanda, menunjukkan bahwa UE telah memastikan penerjemahan yang efektif dalam praktik dua komitmen kebijakan utama dari ""Agenda for Change"", yaitu strategi yang lebih terfokus untuk negara-negara kurang berkembang (LDC) dan negara-negara berpenghasilan rendah (LIC), dan konsentrasi bantuan Uni Eropa pada sejumlah sektor dan prioritas kebijakan. Penelitian mereka menemukan bahwa tingkat kepatuhan yang tinggi dicapai "melalui dukungan tingkat atas dan kontrol ketat dari markas besar".
EDF telah mendapatkan kritik karena dianggap tidak mampu membuktikan apa yang telah dibeli dengan dana penanggulangan bencana tsunami.