Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (disingkat SPE UE) () merupakan sistem perdagangan emisi gas rumah kaca multinasional terbesar di dunia. Sistem ini merupakan salah satu instrumen kebijakan utama Uni Eropa yang mengatur batasan emisi yang diperbolehkan, sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Protokol Kyoto. SPE UE diluncurkan pada tahun 2005 dalam upayanya mengurangi emisi karbon dioksida (CO) dan gas rumah kaca lainnya, seperti dinitrogen monoksida (NO) dan perfluorokarbon (PFC) dengan biaya yang paling rendah. SPE UE mencakup sekitar 10.600 instalasi di Eropa, khususnya sektor produksi pembakaran, besi dan baja, pulp dan kertas, kilang, dan semen, serta instalasi lainnya dengan ambang panas bersih berlebih 20 MW. Proyek-proyek SPE UE terbagi menjadi empat tahap periode implementasi, yaitu tahap I (2005-2007), tahap II (2008-2012), tahap III (2013-2020), dan tahap IV (2021- 2030). Pada masing-masing tahap implementasi, beberapa sektor dan gas tercakup dalam SPE UE, salah satunya adalah sektor penerbangan.
Tahap I merupakan tahap percobaan, dan SPE UE harus berfungsi secara efektif supaya dapat memenuhi target-target Protokol Kyoto. Pada tahap I, SPE UE hanya mampu menutupi emisi karbon dioksida dari generator-generator listrik dan industri dengan penggunaan energi intensif, di mana hampir seluruh tunjangan diberikan kepada perusahaan-perusahaan tersebut secara gratis. Denda non-penyesuaian mencapai sekitar 40 EUR (Rp664 ribu) per ton. Sementara pada tahap II yang bertepatan dengan komitmen pertama Protokol Kyoto; 6,5% batasan emisi pada tunjanganyang lebih rendah dari periode sebelumnya, diharapkan menghasilkan pengurangan emisi sekitar 2,4 % pada tahun 2010. Namun, krisis ekonomi 2008 menyebabkan pengurangan emisi, dan menyebabkan kelebihan pada tunjangan dan kredit karbon, sehingga mempengaruhi harga karbon pada periode tersebut. Pada tahap III, Komisi Eropa melakukan dua inisiatif utama dalam mengatasi kelebihan tunjangan, yaitu dengan adanya Cadangan Stabilitas Pasar (MSR) untuk jangka panjang, dan proses "backloading" untuk jangka pendek. Kemudian, pada tahap IV, SPE UE memiliki target minimal pengurangan gas rumah kaca sebesar 40% secara domestik pada tahun 2030, yang merupakan bagian kontribusi atas Persetujuan Paris. Salah satu komponen utama kebijakan pada tahap IV adalah memastikan penurunan jumlah tunjangan bebas, supaya terdistribusikan secara efektif dan efisien.
Sistem Perdagangan emisi merupakan salah satu alat yang paling hemat biaya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbeda halnya dengan Regulasi yang berlandaskan 'perintah dan kontrol' tradisional, perdagangan ini memanfaatkan kekuatan pasar, sehingga menemukan cara termurah dalam pengurangan emisi. Sistem Perdagangan emisi Uni Eropa bekerja berdasarkan prinsip 'batasan dan perdagangan' ("cap and trade"); di mana volume keseluruhan gas rumah kaca yang dapat dipancarkan pembangkit listrik, pabrik-pabrik dan perusahaan lainnya yang tercakup oleh sistem tersebut, tunduk pada tingkat emisi yang diperbolehkan oleh Uni Eropa. Dengan batasan emisi ini, perusahaan menerima atau membeli tunjangan emisi yang dapat mereka perdagangkan.
Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki batasan atau tingkat emisi yang diperbolehkan sebesar 50 juta ton emisi pada tahun tertentu, maka negara harus mengeluarkan 50 juta tunjangan pada tahun tersebut. Tunjangan-tunjangan ini dapat dibeli dan dijual di pasar karbon. Suatu perusahaan yang tercakup oleh suatu sistem harus mendapat tunjangan yang sesuai dengan emisi yang mereka hasilkan. Dengan kata lain, tunjangan emisi merupakan mata uang di SPE UE dan merupakan batas jumlah total, yang memberi nilai. Setiap tunjangan memberikan izin mengeluarkan satu ton gas CO, gas rumah kaca utama, atau jumlah yang setara dengan dua jenis gas rumah kaca kuat lainnya. Dengan mata uang tunjangan ini, perusahaan-perusahaan dapat menggunakan kredit yang dihasilkan oleh beberapa jenis proyek-proyek penyimpanan emisi di seluruh dunia yang menutupi sebagian dari emisi yang mereka pancarkan. Dengan memberi harga karbon, yang dengan demikian memberi nilai finansial untuk setiap ton emisi yang disimpan, maka sistem ini menempatkan perubahan iklim dalam agenda dewan perusahaan di seluruh Eropa. Kredit karbon diberikan setelah penurunan emisi atas proyek-proyek penyimpanan emisi tersebut.
Proyek-proyek SPE UE berada di bawah mekanisme Protokol Kyoto sebagai pembawa pengurangan emisi tambahan asli. Protokol Kyoto mendefinisikan tiga mekanisme fleksibel yang dapat digunakan oleh pihak-pihak Annex I dalam menyesuaikan komitmen pembatasan emisi mereka. Mekanisme fleksibel tersebut terdiri dari Perdagangan Emisi Internasional (PEI), Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB), dan Implementasi Bersama (IB). Mekanisme-mekanisme ini dimaksudkan untuk menurunkan biaya keseluruhan sehingga mencapai target emisi. Mekanisme ini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat supaya mencapai pengurangan emisi atau penghilangan karbon dari atmosfer dengan biaya yang efektif di negara lain. Sementara biaya pembatasan emisi bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
Perdagangan Emisi Internasional (PEI) mempersilakan pihak-pihak Anex I memperdagangkan emisi mereka dalam bentuk kredit dengan satuan 'Unit Jumlah yang Ditentukan' (, AAUs) atau tunjangan jangka pendek. Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) dan Implementasi Bersama (IB) atau disebut juga "mekanisme berbasis proyek" memungkinkan negara-negara Annex I supaya memenuhi komitmen mereka perihal pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mengakuisisi pengurangan kredit karbon emisi gas rumah kaca. Kredit ini diperoleh dari proyek-proyek pembiayaan negara Annex I yang mengurangi emisi di negara-negara non-Annex I atau negara-negara Annex I lainnya, atau dengan membeli kredit karbon dari negara-negara Annex I yang memiliki kredit berlebih. Basis ekonomi dalam penyediaan mekanisme fleksibel adalah bahwa biaya marjinal pengurangan emisi berbeda-beda antar suatu negara dengan negara lainnya. Perbedaan mendasar antara Perdagangan Emisi Internasional (PEI) dengan kedua mekanisme berbasis proyek tersebut, yaitu PEI didasarkan pada pengaturan pembatasan emisi secara kuantitatif, sedangkan mekanisme berbasis proyek didasarkan pada gagasan pengurangan "produksi" emisi.
Proyek Mekanisme Pengembangan Bersih (MPB) menghasilkan 'Sertifikat Pengurangan Emisi' (, CERs), dan proyek Implementasi Bersama (IB) menghasilkan 'Unit Pengurangan Emisi' (, ERUs), yang masing-masingnya setara dengan satuan AAUs. SPE UE menggunakan satuan 'Unit Tunjangan Uni Eropa' (, EUAs) yang setara dengan Kyoto AAUs. Direktif 2004/101/EC menetapkan hubungan langsung antara SPE UE, unit-unit ERUs dan CERs, dengan menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:Direktif 2003/87/EC menetapkan fitur utama SPE UE yang terdiri dari:
Direktif 2003/87/EC juga mendefinisikan cakupan sektor SPE UE, yang meliputi sekitar 10.600 instalasi di Eropa, khususnya sektor produksi pembakaran, besi dan baja, pulp dan kertas, kilang, dan semen. Instalasi di sektor-sektor ini memenuhi syarat perdagangan emisi, ketika konsumsi energi lebih tinggi dari ambang batas panas berlebih 20MW. Ambang batas tersebut diputuskan oleh Komisi Eropa pada industri-industri dengan konsumsi energi paling intensif, selama periode implementasi tahap pertama. Untuk meningkatkan kinerja lingkungan atas sistem ini, kini perdebatan berpusat pada perluasan cakupan sektor SPE UE, seperti sektor penerbangan pada tahun 2013.
SPE UE mencakup sekitar 50% emisi CO Uni Eropa dan 45% emisi gas rumah kaca total Uni Eropa. Selain karbon dioksida (CO), SPE UE mencakup dinitrogen moknosida (NO) sejak 2013, serta perfluorokarbon (PFC) pada kasus-kasus tertentu.
Target pengurangan emisi CO di masing-masing negara anggota diubah menjadi Rencana Alokasi Nasional (RAN). RAN dirancang sesuai dengan 'kriteria objektif dan transparan, termasuk yang tercantum dalam Annex III, dengan mempertimbangkan komentar publik.' RAN dinilai dan dievaluasi oleh Komisi Eropa, yang dapat menyetujui dokumen-dokumen ini atau mengusulkan amandemen. Setiap pemerintah bertanggung jawab memutuskan jumlah kuota yang tersedia untuk perdagangan, setelah bernegosiasi dengan industri, dan setelah divalidasi oleh Komisi Eropa. Direktorat Jenderal Lingkungan memiliki peran penting dalam sistem ini, dalam menyelaraskan RAN di antara negara-negara anggota, dan merekomendasikan kriteria validasi yang lebih ketat. Pengajuan RAN dapat ditolak oleh Komisi Eropa, dan dikirim kembali ke negara anggota untuk direvisi sebelum keputusan akhir. Jumlah RAN menentukan jumlah kuota yang didistribusikan ke instalasi di SPE UE. Metodologi alokasi terdiri dari distribusi kuota bebas dalam proporsi emisi terkini, yang juga dikenal sebagai proses "grandfathering". Distribusi tunjangan yang didasarkan pada Rencana Alokasi Nasional (RAN) tersebut diserahkan kepada Komisi dalam jangka waktu yang telah disepakati.
Pada masing-masing tahap periode implementasi, pengiriman tunjangan dilakukan setiap tahunnya, dengan mengikuti tenggat waktu sebagai berikut:
Dalam upaya implementasi SPE UE, Komisi Eropa mengadopsi Regulasi Komisi (EC) No 994/2008 yang menetapkan sistem pendaftaran yang terstandardisasi dan terjamin di tingkat Uni Eropa (Regulasi Pendaftaran), masing-masing instalasi yang tercakup di dalam ruang lingkup SPE UE harus menempatkan 'operator-operator pemegang akun' di sistem pendaftaran (registri) nasional, sehingga dapat menerbitkan dan melacak tunjangan Uni Eropa. Selain itu, Direktif 2003/87/EC menetapkan kemungkinan bagi setiap individu atau organisasi supaya berpartisipasi di dalam SPE UE. Pemegang akun pada sistem pendaftaran Uni Eropa dapat memindahkan tunjangan di antara pemegang akun di dalam sebuah registri atau di antara sistem registri. Pemindahan hanya dapat dilakukan ke atau dari registri non-Uni Eropa, dan harus mematuhi ketentuan Komisi tentang 'pengakuan timbal balik'. Perdagangan tunjangan dicatat secara elektronik oleh registri nasional. Informasi yang terdapat di dalam registri berpusat di registri Eropa, yang disebut Log Transaksi Independen Komunitas (CITL). CITL memeriksa keteraturan pemindahan tunjangan antara pendaftar, akun-akun dan emisi terverifikasi, yang terbuka bagi konsultasi oleh operator dan publik.
CITL juga berisi informasi lengkap tentang emisi CO bagi seluruh instalasi yang tercakup di dalam SPE UE, yang digunakan untuk memperhitungkan posisi kepatuhan masing-masing perusahaan. Informasi yang terdapat dalam CITL tersedia di tingkat instalasi. Sebagai langkah pertama, kompilasi data tampaknya diperlukan untuk merekonstruksi struktur kepemilikan di antara anak perusahaan dan perusahaan induk, yang menghasilkan analisis yang lebih tepat untuk evaluasi sistem tersebut. Supaya memenuhi target emisi masing-masing perusahaan, instalasi dapat menukarkan kuota, baik melalui alat penghitung, atau pialang dan pasar.
Direktif SPE UE diadopsi pada tahun 2003, kemudian sistem tersebut baru diluncurkan pada tahun 2005. Sistem ini diuji coba di Inggris dan Denmark pada Januari 2015, kemudian kelima belas negara anggota (UE-15) ikut berpartisipasi. Kemudian, batasan emisi atas tunjangan ditetapkan pada tingkat Perencanan Alokasi Nasional (RAN). Tahap I merupakan tahap percobaan, di mana SPE UE harus berfungsi secara efektif supaya Uni Eropa dapat memenuhi target-target Protokol Kyoto. Pada tahap I, SPE UE hanya dapat menutupi emisi CO dari generator-generator listrik dan industri-industri berenergi intensif, dan hampir seluruh tunjangan diberikan kepada perusahaan-perusahaan secara gratis. Namun, denda non-penyesuaian berjumlah hingga sekitar 40 EUR (Rp664 ribu) per ton.
Implementasi SPE UE pada tahap I berhasil menetapkan harga karbon; perdagangan bebas pada tunjangan emisi di seluruh Uni Eropa; serta kebutuhan infrastruktur untuk memonitor, melaporkan dan memverifikasi emisi-emisi dari perusahaan-perusahaan yang tercakup oleh sistem tersebut. Karena tidak adanya data yang dapat diandalkan, maka batasan emisi pada tahap I diatur dengan perkiraan dasar; yaitu jumlah total tunjangan yang dikeluarkan pada emisi-emisi berlebih dengan pasokan yang melebihi permintaan. Pada tahun 2007, harga tunjangan jatuh hingga nol, di mana tunjangan-tunjangan pada tahap I tidak dapat ditampung untuk digunakan pada tahap II. Perkiraan pengurangan emisi yang dicapai pada tahap I adalah 50-100 MtCO-eq. per tahun, atau 2.5%-5%.
Pada tahap I terlalu banyak izin emisi di pasar Eropa, sehingga pemerintah mendorong hak pengusulan alokasi jumlah izin pada industri-industri nasional di masing-masing negara, lalu melebihkan emisi supaya membenarkan alokasi berlebih. Kemudian hasilnya, angka Komisi Eropa menunjukkan bahwa pada tahap I SPE UE (2005-2007), hanya tiga negara anggota yang memiliki batasan emisi lebih rendah dari tingkat emisi awal pada tahun 2005. Hal ini menyebabkan kelimpahan di pasar tunjangan, sehingga membuat harga izin turun ke titik terendah, yaitu 0,03 EUR (sekitar Rp463) per ton pada Desember 2007. Selain itu, hampir 100% alokasi bebas melalui proses "grandfathering"; beberapa negara anggota melakukan pelalangan, dan beberapa lainnya melakukan pentarafan.
Emisi terverifikasi menunjukkan peningkatan bersih selama periode implementasi tahap pertama. Bagi negara-negara yang datanya tersedia, emisi meningkat 1,9% antara tahun 2005 dan 2007 (yaitu 27 negara anggota, kecuali Bulgaria, Rumania dan Malta).
Pada tahap II negara-negara SPE UE memiliki target-target konkrit yang mesti dipenuhi. Implementasi tahap II bertepatan dengan periode komitmen pertama Protokol Kyoto. Karena data terverifikasi emisi tahunan pada tahap I tidak tersedia, maka tingkat emisi yang diperbolehkan dikurangi pada tahap II; yang didasarkan pada emisi aktual, yaitu 6,5% batasan emisi pada tunjangan yang lebih rendah dibandingkan tahun 2005. Batasan emisi tersebut diharapkan menghasilkan pengurangan emisi sekitar 2,4% pada tahun 2010, dibandingkan pengeluaran emisi tanpa "cap" atau 'bisnis seperti biasa'. Pengetatan aturan pada tahap II, meliputi: ditetapkannya emisi dinitrogen monoksida (NO) atas produksi asam nitrat di sejumlah negara; mulai dimasukkannya sektor penerbangan; serta diperbolehkannya perusahaan-perusahaan membeli kredit-kredit internasional dengan total sekitar 1,4 juta ton CO-eq. Namun, krisis ekonomi 2008 menyebabkan pengurangan emisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan kelebihan pada tunjangan dan kredit karbon yang mempengaruhi harga karbon pada periode ini.
Berdasarkan publikasi Komisi Eropa, pada bulan Januari 2008, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein bergabung dengan Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa (SPE UE). Kementerian Lingkungan Norwegia merilis rancangan Perencanaan Alokasi Nasionalnya (RAN) yang memberikan pembatasan karbon sebesar 15 juta metrik ton CO (MtCO-eq.), di mana 8 juta diantaranya ditetapkan untuk dilelang.
Aturan SPE UE memungkinkan izin emisi CO yang tidak digunakan supaya disisihkan (‘disimpan’) selama tahap II (2008-2012), yang kemudian akan digunakan dalam periode perdagangan tahap III (2012-2020). Alokasi berlebih sangat tinggi pada tahap II, dan Sandbag (organisasi kampanye dan penelitian) memperkirakan adanya cadangan izin yang cukup, sehingga memungkinkan emisi di sektor industri dan energi Uni Eropa tumbuh tak terkendali hingga 2016.
Berdasarkan Laporan Pasar Karbon Tahunan Bank Dunia; pada tahap I, volume perdagangan meningkat dari 321 juta tunjangan pada tahun 2005 menjadi 1,1 miliar pada tahun 2006 dan 2,1 juta pada tahun 2007. SPE UE tetap menjadi pendorong utama pasar karbon internasional selama tahap II. Pada tahun 2010, tunjangan Uni Eropa menyumbang 84% dari nilai total pasar karbon global. Volume perdagangan melonjak dari 3,1 miliar pada tahun 2008 menjadi 6,3 miliar pada 2009. Pada tahun 2012, 7,9 miliar tunjangan diperdagangkan (senilai 56 miliar EUR atau sekitar Rp932 triliun). Data yang dikumpulkan oleh "Bloomberg New Energy Finance" dan "London Energy Brokers Association" menunjukkan bahwa volume perdagangan harian melebihi 70 juta tunjangan pada pertengahan tahun 2011.
Majalah "Economist" menyatakan bahwa, "Di bawah sistem 'batasan dan perdagangan', pengurangan biaya pemotongan emisi karbon dapat menekan harga tunjangan dengan sendirinya, yaitu dengan mengurangi pengembalian investor". Demikian pula, investasi efisiensi energi lebih tinggi dari yang diharapkan, misalnya dalam upaya penuruan biaya produksi industri dengan pemotongan penggunaan energi dan emisi CO, tetapi hal ini mengurangi permintaan atas tunjangan. Oleh karenanya, hal 'baik' pada pemotongan emisi CO tersebut dapat menjadi 'buruk' bagi harga tunjangan, yang mengurangi insentif investasi hijau lebih lanjut.
Meskipun penerbangan hanya menyumbang 3% dari emisi gas rumah kaca Uni Eropa, sektor ini telah meningkatkan 87% emisi CO sejak tahun 1990; khususnya setelah murahnya biaya perjalanan udara. Seseorang yang menempuh penerbangan dari London ke New York misalnya, akan menghasilkan jumlah CO yang sama dengan rata-rata orang yang memanaskan rumah mereka selama satu tahun. Direktif SPE UE 2008 menyatakan bahwa semua emisi penerbangan ke, dari dan di dalam Uni Eropa mulai tercakup pada Januari 2012.
Ketentuan-ketentuan ini diubah pada tahun 2013 untuk memfasilitasi negosiasi internasional mengenai penerbangan di dalam Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), yaitu sebuah badan 191-negara yang beroperasi di bawah naungan PBB. Uni Eropa secara khusus memberlakukan ketentuan “hentikan tenggat” yang menunda tenggat waktu industri penerbangan menyerahkan tunjangan emisi 2012 selama satu tahun, pada April 2013. Pada Oktober 2013, ICAO resmi menyetujui pengembangan mekanisme berbasis pasar global pada tahun 2016 dan membatasi emisi sektor penerbangan internasional mulai tahun 2020. Kemudian, di bulan April 2014, sambil menunggu kemungkinan adopsi aturan internasional, negara-negara anggota Eropa dan Parlemen Eropa mengubah Direktif SPE UE untuk periode 2013-2016. Cakupan sektor penerbangan saat ini terbatas pada emisi penerbangan di Wilayah Ekonomi Eropa (28 negara anggota UE ditambah Islandia, Liechtenstein dan Norwegia) untuk periode 2013-2016.
Perubahan utama yang dilaksanakan sebagai bagian dari tahap III adalah:Pada permulaan tahap III (Januari 2013), kelebihan tunjangan pada SPE UE bertahan pada 2,1 juta tunjangan, di mana 57% tunjangan akan dilelang, sementara tunjangan yang tersisa tersedia untuk alokasi bebas. Pada sektor penerbangan 15% tunjangan akan dilelang, dan 82% dialokasikan secara bebas berdasarkan proses pentarafan. Sisa 3% merupakan cadangan khusus bagi entri baru dan maskapai yang cepat berkembang. Sebagai konsekuensi pengecualian temporeryang berlaku pada sektor penerbangan dengan negara ketigaalokasi disesuaikan dengan cakupan di Wilayah Ekonomi Eropa.
Menurut Komisi Eropa, tanpa tindakan, kelebihan struktural akan berlanjut di sebagian besar tahap III dan kemungkinan akan mengurangi keefektifan SPE UE secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah ini Komisi Eropa melakukan dua inisiatif utama, diantaranya:
Pada Januari 2014, Komisi Eropa menerbitkan proposal legislatif yang mereformasi struktur SPE UE dalam menciptakan Cadangan Stabilitas Pasar (MSR). MSR bertujuan sebagai penyesuaian pasokan tunjangan yang berdasar pada perubahan di dalam permintaan. Proposal ini diikuti oleh konsultasi publik (yang berakhir pada Maret 2015), serta berdasar revisi Direktif SPE UE tahap IV (setelah 2020). Proposal ini diharapkan kemudian pada tahun 2015; menggabungkan unsur-unsur kerangka iklim & energi 2030, dan disetujui secara politis di dalam Direktif Sistem Perdagangan Emisi.
Negara-negara anggota Parlemen Eropa mengadopsi proposal Komisi Eropa tentang proses "backloading" pada Januari 2014, yaitu sebuah langkah permulaan yang menunda pelelangan 900 juta tunjangan dari periode 2014-2016 hingga 2019-2020. Berkat pengadopsian MSR, proses "backloading" tunjangan ditempatkan secara langsung di dalam MSR di akhir periode tahap III. Selama tahap III, faktor linier pengurangan batasan emisi tahunan keseluruhan, mencapai sekitar 1,74% dari kuantitas total rata-rata tunjangan yang dikeluarkan tahun 2008-2012. Perbedaan utama periode implementasi antara tahap I, II, dan III yaitu tidak adanya alokasi bebas untuk produksi listrik (dengan beberapa pengecualian modernisasi listrik di negara anggota baru, yang berdasar pada Direktif SPE UE Pasal 10c), serta alokasi bebas untuk industri berbasis aturan harmonisasi Uni Eropa; yang telah digariskan dalam Keputusan Pentarafan.
Direktif 2003/87/EC Pasal 19 (1) mensyaratkan semua tunjangan emisi yang dikeluarkan mulai 1 Januari 2012 dan seterusnya harus disimpan di Union Registry pusat pada akun-akun yang dikelola oleh negara anggota Uni Eropa. Sistem pendaftaran tunggal ini dioperasikan dan dipertahankan oleh Komisi Eropa, dan administrator registrasi nasional di seluruh 31 negara yang berpartisipasi dalam SPE UE, yang mewakili lebih dari 20.000 akun (baik perusahaan maupun personal). Awalnya masing-masing negara anggota memiliki sistem pendaftaran tunjangan emisinya sendiri. Namun, pada tahun 2012, sistem pendaftaran tunjangan ini diganti dengan Union Registry tunggal; yang memberikan dasar yang selaras dalam pemindahan tunjangan di seluruh Uni Eropa.
Proses alokasi tahap III dilakukan secara terpusat di Union Registry, baik untuk alokasi tunjangan kepada operator stasioner, maupun operator pesawat terbang secara bebas, serta pelelangan tunjangan melalui platform lelang umum dan dua platform lelang 'memilih-keluar'. Aturan hukum yang mengatur berfungsinya Union Registry adalah Regulasi Komisi (UE) No 389/2013, yang berlaku untuk tunjangan yang dibuat pada periode perdagangan SPE UE tahap III, serta periode berikutnya. Pada tahun 2013 Regulasi Pendaftaran tunjangan ini direvisi dalam menyelaraskan fungsionalitas, yang merupakan upaya penggabungan penghitungan transaksi di bawah Keputusan Usaha Berbagi ("Effort Sharing Decision"). Kemudian Regulasi ini diubah dengan Regulasi UE 2018/208 untuk melindungi integritas lingkungan SPE UE.
Perubahan tersebut memberikan penandaan dan pembatasan penggunaan tunjangan yang dikeluarkan oleh Britania Raya per 1 Januari 2018. Penandaan tersebut membedakan pengeluaran tunjangan Britania Raya dengan tunjangan lain. Tunjangan-tunjangan yang ditandai tersebut kemudian tidak lagi diserahkan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan di bawah SPE UE. Penyerahan laporan emisi terverifikasi kini akan jatuh tempo pada hari Senin 11 Maret 2019, dibandingkan tenggat waktu 31 Maret seperti biasanya. Revisi Regulasi Pendaftaran menyediakan mekanisme penetapan ketentuan Direktif SPE UE Pasal 11a (operator-operator dapat menukar kredit-kredit internasional untuk tunjangan). Hal ini disebabkan kebutuhan penentuan proses finalisasi pada persiapan SPE UE di tahap III, dengan rincian proses pertukaran kredit berbasis proyek (IB dan MPB) yang dilakukan perusahaan, dengan kewajiban kepatuhan pada SPE UE atas tunjangan pada periode perdagangan tersebut.
Komisi Eropa merepresentasikan sebuah proposal legislatif pada Juli 2015 untuk merevisi SPE UE untuk periode setelah 2020. Kebijakan ini merupakan langkah pertama yang berisi target Uni Eropa dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dengan nilai minimal 40% secara domestik pada tahun 2030; yang sejalan dengan kerangka kerja kebijakan iklim dan energi 2030, dan merupakan bagian kontribusi atas Persetujuan Paris. Dana sebesar 2 miliar EUR (sekitar Rp32,3 triliun) akan dibentuk untuk membantu industri dan sektor listrik memenuhi tantangan inovasi dan investasi dari tahap transisi ke tahap ekonomi rendah karbon.
Salah satu komponen utama tahap IV adalah memastikan penurunan jumlah tunjangan bebas supaya terdistribusikan secara efektif dan efisien. Adapun kebijakan ini meliputi:
Penyeimbangan karbon ("carbon offset") merupakan suatu upaya yang diakui dapat mengurangi emisi karbon yang tak terhindarkan. Penyeimbangan satu ton karbon artinya pengurangan satu ton karbon dioksida di atmosfer. Cara ini merupakan cara tercepat dalam mencapai pengurangan emisi dan satu-satunya cara untuk mencapai netralitas karbon. Mekanisme fleksibel (MPB dan IB) terkadang digabung dan disebut sebagai "Penyeimbangan PBB" dimaksudkan sebagai sumber termurah dari instrumen penyesuaian terintegrasi, yang kemudian menjadi beberapa skema 'batasan dan perdagangan' seperti halnya SPE UE. Direktif 2003/87/EC Pasal 11a memuat penggunaan unit-unit CERs dan ERUs dari kegiatan-kegiatan proyek, sebelum berlaku pada perjanjian perubahan iklim internasional; dengan mengatur kemungkinan para operator menukar sejumlah unit-unit tersebut terhadap tunjangan-tunjangan.
Proyek-proyek penyeimbangan karbon biasanya berbasis di negara-negara berkembang, dan umumnya dirancang untuk mengurangi emisi di masa depan. Hal ini melibatkan peluncuran teknologi energi bersih atau membeli kredit karbon dari Sistem Perdagangan Emisi, atau dengan menyerap CO langsung dari udara melalui penanaman pohon. Pada tahun 2015, UNFCCC meluncurkan situs web khusus di mana organisasi, perusahaan, dan seorang pribadi dapat mengimbangi jejak karbon mereka dengan tujuan memfasilitasi partisipasi semua orang dalam mempromosikan keberlanjutan.
Beberapa pihak dan organisasi mengimbangi seluruh jejak karbon yang mereka hasilkan, sementara yang lainnya bertujuan menetralisir dampak aktivitas tertentu, seperti aktivitas penerbangan. Sebagai contoh, wisatawan atau pebisnis biasanya mengunjungi laman web penyeimbangan karbon kemudian menggunakan peralatan daring untuk menghitung emisi perjalanan mereka, lalu membayar suatu perusahaan penyeimbangan karbon supaya mengurangi emisi di tempat lain di dunia dengan jumlah yang sama; sehingga membuat emisi penerbangannya menjadi "karbon netral". Dengan kata lain, penyeimbangan karbon merupakan alat yang digunakan untuk memutuskan otoritas lokal di dunia. Namun, aspek-aspek tertentu penyeimbangan karbon mendapat kritik dari beberapa pihak."Laman web resmi"
"Bagaimana Sistem Perdagangan Emisi bekerja"
"Laporan utama dan penilaian"
"Kasus hukum"