Presiden Menteri
Seorang presiden menteri atau adalah kepala pemerintahan di sejumlah negara-negara Eropa atau pemerintah daerah di mana sistem pemerintahan yang berlaku adalah parlemen atau semi-presidensial. Jabatan ini juga mengetuai dewan menteri. Istilah alternatif untuk jabatan ini maupun ekuivalennya adalah perdana menteri, perdana menteri (premier), menteri kepala atau menteri pertama, dan sangat mirip dengan gelar Presiden Dewan.
Kata jerman "Ministerpräsident" berarti presiden para menteri. Sebutan presiden menteri lebih sering digunakan dalam bahasa Indonesia; sering politikus memegang gelar yang benar-benar sesuai dengan "presiden menteri" yang disebut dalam bahasa Indonesia sebagai atau menteri pertama (biasanya di tingkat subnasional) atau perdana menteri (biasanya di tingkat nasional).
Dari 1867 hingga 1918, menteri pertama dari pemerintah dikenal sebagai "Ministerpräsident" (presiden menteri), sebelum itu "Staatskanzler" (kanselir negara). Hari ini kepala Pemerintah Federal Austria disebut "Bundeskanzler" (kanselir federal), sedangkan kepala pemerintahan negara bagian disebut "Landeshauptmann" (secara harfiah "kapten negara bagian"), bukan "Ministerpräsident".
Lihat: Daftar Presiden Menteri Austria.
Istilah menteri presiden (Belanda: "minister-president", Perancis: "ministre-président", dan Jerman: "Ministerpräsident") juga digunakan di Belgia untuk menggambarkan kepala pemerintah wilayah atau komunitas bahasa Belgia, tetapi bukan kepala pemerintah federal Belgia karena kepala pemerintahannya disebut sebagai perdana menteri (Belanda: "eerste menteri", Perancis: "premier ministre", dan Jerman: "Premierminister").
Menurut konstitusi Belgia, perdana menteri federal diangkat oleh Raja dan disetujui oleh parlemen federal dengan suara kepercayaan (dalam praktik Raja biasanya menunjuk pemimpin dari partai pemenang sebagai ""formateur"" untuk membentuk suatu pemerintah). Kemudian menteri-menteri federal akan bersumpah setia kepada Raja.Presiden menteri wilayah dan komunitas bahasa yang tidak ditunjuk oleh raja, tetapi langsung ditunjuk oleh masing-masing parlemen. Menteri daerah dan komunitas bahasa yang tidak diperlukan untuk bersumpah setia kepada Raja, tetapi hanya mengambil sumpah di masing-masing parlemen.
"Ministerpräsident" adalah kepala negara dan pemerintah dari negara-negara bagian Jerman. Jika diindonesiakan, jabatan ini sama dengan gubernur dan lebih dekat ke premier dari negara-negara bagian Australia atau provinsi-provinsi Kanada. Di Amerika Serikat gubernur negara bagian merupakan kepala eksekutif di bawah sistem presidensial, sedangkan "Ministerpräsident" Jerman serta perdana menteri negara-negara bagian Australia ataupun provinsi-provinsi Kanada adalah kepala pemerintahan di bawah sistem parlementer. Bentuk femininny adalah "Ministerpräsidentin "dan digunakan untuk merujuk kepada Presiden Menteri perempuan.
Gelar ini biasa diterjemahkan sebagai perdana menteri, sedangkan presiden menteri digunakan dalam bisnis resmi agar tidak membingungkan pejabat dengan kepala pemerintahan dari negara bangsa.
Posisi konstitusi Menteri Presiden sebanding dengan satu kanselir di tingkat federal.
Preaiden menteri negara bagian Jerman dipilih oleh masing-masing parlemennegara bagian dan menunjuk menteri di masing-masing negara bagian (di keenam negara bagian penunjukan menteri harus tunduk kepada persetujuan parlemen) dan menentukan pedoman kebijakan. Bersama dengan beberapa menteri mereka, mereka sering mewakili negara mereka di "Bundesrat" (Dewan Federal Jerman) atau di luar negera bagian. Berdasarkan posisi mereka di "Bundesrat", mereka dapat memberikan pengaruh yang cukup besar pada politik nasional dalam struktur federal. Kantor menteri presiden ini disebut "Staatskanzlei" (kekanseliran negara bagian) di semua non-negara bagian kota kecuali Baden-Württemberg, di mana kekanseliran disebut "Staatsministerium" (kementerian negara bagian).
Dalam kasus tiga negara bagain kota: Berlin, Bremen, dan Hamburg, kepala pemerintahan negara bagian tidak disebut "Ministerpräsident" tapi memiliki gelar yang berbeda, yaitu. "Regierender Bürgermeister" (Wali kota yang memerintah di Berlin), "Bürgermeister und Präsident des Senats" (Wali kota dan Presiden Senat Bremen), dan "Erster Bürgermeister" (Wali kota Pertama) di Hamburg. Kantor mereka disebut "Senatskanzlei" (senat kekanseliran). Meskipun perbedaan ini dalam terminologi, namun kepala pemerintahan dari negara-negara bagian kota ini memiliki kekuatan dan posisi yang sama dengan Presiden Menteri dari negara-negara bagian lainnya di Jerman.
Daftar Presiden Menteri
"Jabatan yang Telah Dihapus
Gelar kepala pemerintahan di Hongaria adalah "miniszterelnök" yang secara harfiah diterjemahkan berarti presiden menteri. Namun, karena perdana menteri lebih biasa digunakan sebagai gelar dalam sistem parlementer untuk kepala pemerintahan di negara-negara berbahasa Inggris, kepala pemerintahan Hongaria biasanya disebut dalam bahasa Inggris sebagai "Prime Minister of Hungary"/dalam bahasa Indonesia Perdana Menteri Hongaria.
Di Belanda perdana menteri secara resmi disebut sebagai presiden menteri, meskipun informal istilah "perdana" juga sering digunakan. Tanggung jawabnya ditetapkan dalam konstitusi 1848 sebagai "voorzitter van de ministerraad" (ketua dewan menteri). Gelar presiden menteri telah digunakan sejak tahun 1945 dan secara resmi ditambahkan ke dalam konstitusi pada tahun 1983.
Di Norwegia, Vidkun Quisling, kepala kolaborator pemerintah dari tahun 1942 hingga 1945 saat pendudukan Jerman pada Perang Dunia II, dibuatlah gelar Presiden Menteri (dalam bahasa Norwegia, "ministerpresident").
Di Spanyol, kepala pemerintahan dikenal sebagai "presidente del gobierno" atau Presiden Pemerintah, tapi dalam bahasa inggris lebih sering disebut sebagai" prime minister"/dalam bahasa Indonesia disebut perdana menteri.