Prostitusi di Indonesia
Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan "terhadap kesusilaan/moral" dan melawan hukum. Dalam praktiknya, prostitusi tersebar luas, ditoleransi, dan diatur. Pelacuran adalah praktik prostitusi yang paling tampak, seringkali diwujudkan dalam kompleks pelacuran Indonesia yang juga dikenal dengan nama "lokalisasi", serta dapat ditemukan di seluruh negeri. Bordil ini dikelola di bawah peraturan pemerintah daerah. UNICEF memperkirakan bahwa 30 persen pelacur perempuan di Indonesia adalah wanita yang berusia dibawah 18 tahun. Wisata seks anak juga menjadi masalah, khususnya di pulau-pulau resor seperti di Bali dan Batam.
Salah satu alasan utama untuk seorang pelacur untuk memasuki bisnis adalah daya tarik untuk mendapatkan uang secara cepat, The Jakarta Post melaporkan bahwa pelacur kelas atas di Jakarta bisa mendapatkan Rp 15 juta -. Rp 30 juta (USD 1.755 untuk 3.510) per bulan. Rata-rata para pelacur ini mampu menghasilkan uang lebih dari Rp 3 juta untuk setiap sesi layanan mereka. Namun bagian terbesar dari jumlah merekayang memasuki dunia prostitusi dengan alasan uang datang dari masyarakat kelas menengah dan keluarga miskin.
Penyebab utama lainnya adalah adanya pola pemaksaan dan penipuan, dimana para perempuan muda dari pedesaan dan kota-kota kecil ditawarkan peluang kerja di kota-kota besar. Namun sesampainya dikota para perempuan ini diperkosa dan dipaksa untuk melacurkan diri sementara menghasilkan uang bagi mucikari mereka. Sering pula para orang tua menawarkan anak-anak perempuan mereka kepada mucikari agar memperoleh uang. Berdasarkan laporan Organisasi Buruh Internasional (ILO) bahwa sekitar 70 persen dari pelacur anak Indonesia dibawa oleh keluarga dekat atau teman-teman ke dalam dunia prostitusi.
Sedikit catatan sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam pernikahan kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.
Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.
Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.
Meski sudah menerapkan syariat Islam dalam peraturan daerah, prostitusi masih terjadi di Provinsi Aceh. Kasus yang ditemukan paling banyak berada di Banda Aceh dan sebagian besar dikelola oleh pendatang dari luar Aceh. Perempuan yang diperdagangkan masih berusia muda dan mengenakan kerudung untuk mengelabui polisi syariat Aceh (wilayatul hisbah). Tempat yang menjadi lokasi prostitusi yaitu hotel berbintang dan penginapan. Umumnya mucikari atau pengelola prostitusi dikenakan pidana, namun wanita yang diperdagangkan tidak dipidanakan melainkan hanya dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Tidak jarang pelajar perempuan yang masih belajar di SMP dan SMA terlibat dalam praktik prostitusi di Aceh.
Batavia adalah nama kota Jakarta pada masa kolonial, di Batavia praktik prostitusi telah berlangsung secara masif pada masa VOC. Para penduduk Betawi menyebutkan para perempuan pelaku prostitusi sebagai "Cabo" yang diadaptasi dari bahasa Cina "Caibo". Lokalisasi untuk para cabo ini bisa ditemukan disekitaran hotel dan kawasan niaga. Pada sebuah lokasi prostitusi elit di Batavia para perempuan didatangkan secara khusus oleh mucikari mereka dari Makau. Prostitusi untuk kalangan rendahan biasa ditemukan di kawasan Glodok dan Mangga Besar, dimana para penduduk kota mengenali penyakit sifilis yang timbul akibat prostitusi itu sebagai penyakit mangga.
Setelah kemerdekaan Indonesia praktik prostitusi di Jakarta juga masih marak ditemukan. Hingga tahun 1950 di daerah Petojo banyak terdapat kompleks lokalisasi tak resmi prostitusi, meski melewati banyak proses penertiban oleh pemerintah kota hal ini masih tetap ditemukan hingga awal tahun 1980-an.. Pada periode 1970-an riwayat prostitusi di Jakarta berlangsung dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin yang terinspirasi dari lokalisasi prostitusi di kota Bangkok mulai menerapkan kebijakan melokalisasi prostitusi ini dalam satu wilayah agar mudah terpantau. Melalui beberapa surat keputusan Gubernur pada tahun 1970 menginstruksikan para wali kota untuk menertibkan prostitusi yang berlangsung secara liar. Para mucikari yang melakukan usaha prostitusi diperintahkan untuk menempati kawasan baru khusus prostitusi di Kramat Tunggak. Pada sejarah puncaknya pada periode 1980 hingga 1990-an komplek lokalisasi Kramat Tunggak yang berdiri diatas tanah negara seluas 11,5 ha ini diisi oleh ratusan mucikari yang mempekerjakan ribuan perempuan pekerja seks komersial. Lokalisasi prostitusi terbesar di Jakarta ini akhirnya secara resmi ditutup oleh pemerintah DKI pada penghujung tahun 1999.
Modus prostitusi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan cara yang variatif. Ada yang melibatkan rema remaja usia di bawah 18 tahun hingga mahasiswi. Ada juga yang menggunakan modus bangunan komersial seperti kafe dan karaoke yang berlokasi dekat dengan objek wisata namun jauh dari pusat keramaian. Yang lainnya dilakukan secara terselubung oleh pemilik kamar kontrakan dan penginapan. Pelaku prostitusi sebagian besar datang dari luar Bangka Belitung.
Di Provinsi Jawa Barat, prostitusi terbanyak dilakukan di kabupaten yang dekat dengan ibu kota Jakarta, seperti Karawang, Bogor, dan Bekasi. Bisnis yang mempekerjakan remaja itu berpotensi menghasilkan omzet hingga miliaran rupiah. Bisnis prostitusi demikian besarnya hingga mampu menunjang suatu bentuk perekonomian yang menggantungkan hidupnya pada bisnis tersebut, seperti pedagang makanan dan penginapan.
Seperti halnya prostitusi di provinsi lain di Indonesia, prostitusi di Sulawesi Selatan pun identik dengan para pelajar berusia di bawah 18 tahun dan dapat menjadi pintu gerbang penyebaran minuman keras dan kriminalitas. Selain di kota besar seperti di Makassar, prostitusi juga terjadi di tempat wisata seperti di Pantai Bira Kabupaten Bulukumba.