Gubernur-Jenderal Korea
Jabatan Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea berperan sebagai kepala administrator Semenanjung Korea di saat Jepang memegang kendali atas Kekaisaran Agung Hahn (atau Kerajaan Chosen) sebagai koloninya dari tahun 1910 hingga 1945. Kursi pemerintahan kolonial berada di Gedung Kegubernuran Jenderal, yang dibangun pada tahun 1926.
Sebelum itu, selama protektorat, Residen-Jenderal merupakan perwakilan Jepang di Korea. Gubernur-Jenderal ditunjuk dari Tokyo dan bertanggung jawab kepada kaisar Jepang. Sejak tahun 1919, selain kaisar, Gubernur-Jenderal juga tunduk pada perdana menteri, dan dari tahun 1942 kepada Kementerian Urusan Asia Timur Raya.
Hingga tahun 1919, Gubernur-Jenderal hanya dapat ditunjuk dari kalangan militer, dan kemudian warga sipil juga diizinkan untuk mengisi jabatan ini..
Para pemimpin Jepang digantikan oleh komandan militer Soviet dan Amerika Serikat, yang mengendalikan negara ini dari tahun 1945 hingga 1948. Setelah 1948, kekuasaan diteruskan kepada kekuatan politik Republik Rakyat Demokratik Korea dan Republik Korea.
Setelah aneksasi Korea ke Jepang pada tahun 1910, kantor Residen-Jenderal digantikan oleh kantor Gubernur-Jenderal. Namun, posisi itu unik di antara kepemilikan eksternal Jepang, karena Gubernur-Jenderal telah menyapu kekuatan penuh, dan posisi tersebut juga mensyaratkan pengawasan yudisial dan beberapa kekuasaan legislatif. Ia juga memiliki kekuatan peradilan terbatas; dengan perintahnya, seseorang yang tinggal di wilayah Gubernur-Jenderal dapat dipenjara hingga satu tahun atau dijatuhi hukuman denda tidak lebih dari 200 yen. Namun, tentara Korea tidak tunduk kepada Gubernur-Jenderal.
Pada tahun 1944, Gubernur-Jenderal tidak memerintahkan unit Angkatan Darat Kekaisaran Jepang atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang ditempatkan di Korea. Mengingat kekuatan dan tingkat tanggung jawab yang dimiliki, hanya jenderal berpangkat teratas di Angkatan Darat Jepang yang dipilih untuk jabatan itu (dengan satu-satunya pengecualian adalah pensiunan laksamana Saitō Makoto).
Sambil menekan kebebasan berbicara dan berserikat serta gerakan kemerdekaan, Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea menyusuri infrastruktur pekerjaan umum dan fasilitas, yang membawa pencegahan penyakit menular serta peningkatan angka kelahiran. Gubernur-Jenderal Semenanjung Korea memiliki organisasi kepolisian, yang mungkin sebagian terlibat dalam membuat perempuan Korea bekerja sebagai wanita penghibur.
Setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Semenanjung Korea diatur oleh Republik Rakyat Demokratik Korea dan Republik Korea. Gedung Gubernur-Jenderal benar-benar dihancurkan selama masa pemerintahan presiden Korea Selatan Kim Young-sam pada 15 Agustus 1995.
Dari 1906 hingga 1910, Kekaisaran Korea menjadi protektorat Jepang dan Jepang diwakili oleh Residen-Jenderal di Kekaisaran Korea.
Setelah aneksasi Korea ke Jepang pada tahun 1910, kantor Residen-Jenderal digantikan oleh kantor Gubernur-Jenderal. Terauchi Masatake adalah gubernur-jenderal yang pertama.
Terdapat sepuluh gubernur-jenderal, sementara delapan orang bertugas di posisi ini. Saitō Makoto dan Ugaki Kazushige keduanya menjabat selama dua masa jabatan tidak berurutan sebagai gubernur-jenderal. Saitō adalah gubernur-jenderal ketiga dan keenam, dan Ugaki adalah gubernur-jenderal keempat dan ketujuh. Dengan demikian, Minami Jirō, Koiso Kuniaki, dan Abe Nobuyuki masing-masing adalah gubernur jenderal kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh, tetapi mereka masing-masing adalah individu keenam, tujuh, dan delapan yang menjabat sebagai gubernur-jenderal.
Seluruh nama dalam tabel berikut ditulis berdasarkan konvensi Timur (nama keluarga diikuti dengan nama yang diberikan).
Kediaman gubernur-jenderal Korea terletak di pusat kota Keijo. Bangunan ini dibangun dari tahun 1916 hingga 1926 sesuai dengan rancangan arsitek Nomura Ichiro dan Kuniada Hiroshi.