Kantor Bantuan Suaka Eropa
Kantor Bantuan Suaka Eropa (bahasa Inggris: "European Asylum Support Office" (disingkat EASO)) adalah sebuah agensi Uni Eropa yang berpusat di Valetta, Malta. Agensi ini khusus menangani para peminta suaka yang ingin datang ke kawasan Uni Eropa.
Suaka merupakan jaminan kepada seseorang yang melarikan diri dari penganiayaan atau mengalami suatu bahaya yang serius di negaranya sendiri. Untuk itu, butuh akan perlindungan internasional. Suaka adalah hak asasi dan dijamin oleh dunia internasional, karena hukumnya telah disepakati pertama kali ditahun 1951 dalam Konvensi Genewa tentang perlindungan hak para pengungsi. Data terakhir EASO hingga tahun 2017 mencatat jumlah peminta suaka Uni Eropa mencapai 700.000 aplikasi dan aplikasi terbanyak berasal dari Suriah.
Komisi Eropa mengusulkan pembuatan proposal Peraturan untuk mendirikan Kantor Bantuan Suaka Eropa. Proposal ini dilatarbelakangi akan fakta adanya persoalan tentang imigrasi dan suaka, sebagai tanggapan atas permintaan Dewan Eropa.
Apa yang diusulkan adalah pembentukan lembaga operasional yang cepat untuk mengkoordinasi dan meningkatkan kerja sama tentang suaka antara negara-negara anggota, sehingga membantu menyelaraskan berbagai sistem praktik setiap negara yang berbeda. Kantor tersebut juga akan membantu untuk menyelaraskan aturan suaka yang ada di Uni Eropa.
Wakil Presiden Komisi Eropa Jacques Barrot, yang bertanggung jawab atas kebebasan, keamanan dan keadilan Uni Eropa, mengatakan: "Kami secara aktif bekerja untuk menempatkan Sistem Suaka Eropa. Dalam konteks ini, penting bahwa kita menyelaraskan tidak hanya undang-undang kita tetapi juga praktik-praktik kita. Para pejabat di kantor suaka dari negara-negara anggota memiliki kebutuhan yang sangat penting termasuk dukungan material untuk kebutuhan operasional sehari-hari mereka. Tim pendukung yang ditempatkan oleh Kantor juga akan membantu menemukan solusi untuk situasi darurat, seperti maraknya peminta suaka ke Uni Eropa".
Barrot juga mengatakan bahwa praktik dalam pelaksanaan tentang hak suaka menggambarkan fakta bahwa ada perbedaan besar dalam cara negara anggota Uni Eropa yang berhubungan dengan aplikasi untuk para peminta suaka yang mendapat hak perlindungan internasional. Sebagai contoh, seorang warga Irak memiliki kesempatan 71% untuk mendapatkan perlindungan di satu negara anggota Uni Eropa tetapi hanya mendapat 2% kesempatan di negara lainnya. Maka hal ini dianggap tidak sesuai bagi keberlangsungan kerjasama antar anggota-anggota Uni Eropa.
Rencana kebijakan tentang suaka yang diadopsi oleh Komisi Eropa pada bulan Juni 2008 mengusulkan perpanjangan dan perbaikan undang-undang Eropa tentang suaka. Maka dibutuhkan peningkatan kerjasama administratif antara negara-negara anggota dengan maksud untuk menyelaraskan praktik-praktik yang ada di setiap negara. Kantor ini akan mendukung negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk menerapkan kebijakan suaka yang lebih konsisten dan lebih adil, misalnya dengan membantu mengidentifikasi sistem praktik-praktik yang baik, menyelenggarakan pelatihan di tingkat Eropa dan meningkatkan akses informasi yang lebih akurat di negara-negara asal para peminta suaka.
Dewan Eropa dalam pertemuannya tahun 1999 di Tampere, telah menyetujui untuk membentuk sebuah sistem bantuan bagi para peminta suaka yang tujuannya adalah Eropa. Dalam pertemuan selanjutnya di Den Haag tahun 2004, program ini dibahas kembali, dimana kantor suaka ini diharapkan memainkan peran penting dalam memastikan adanya kerja sama antara negara-negara anggota Uni Eropa untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan suaka. Komisi Eropa mengusulkan pembentukan EASO pada 18 Februari 2009.
Pada 26 November 2010, Kantor Bantuan Suaka Eropa (EASO) mengadakan pertemuan dewan manajemen pertama di Valletta (Malta) dan memilih Direktur Eksekutif pertamanya. EASO mengadakan rapat dewan manajemen pertama di Valletta dan memilih Rob Visser sebagai Direktur Eksekutifnya. Rob diharapkan mampu tampil kompeten di hadapan Komite Parlemen Eropa. Dengan peluncuran operasional lembaga baru ini, Uni Eropa membuat kemajuan lebih lanjut menuju Sistem Bantuan Eropa yang lebih komprehensif. EASO akan meningkatkan solidaritas di antara negara-negara anggota, melalui kerja sama praktis mengenai masalah-masalah peminta suaka, dan membantu mereka memenuhi kewajiban Eropa dan internasional mereka di bidang ini.
Setelah kuartal pertama tahun 2010, Parlemen Eropa dan Dewan Eropa sepakat membentuk EASO, Menteri urusan imigrasi Malta memberikan persetujuan agar kantor EASO berbasis disana. Dewan Kehakiman dan Urusan Dalam Negeri menetapkan Malta resmi dipilih untuk menjadi tuan rumah EASO setelah mengalahkan dua kandidat negara lainnya yakni Siprus dan Bulgaria.
Pada 1 Februari 2011, EASO menjadi salah satu agensi di Uni Eropa. Tanggal 1 April 2011 rencana operasi EASO pertama ditandatangani untuk mendukung rekonstruksi sistem suaka di Yunani. Selanjutnya, perkembangan kerjasama pada 24 Mei 2011, 'kesepakatan bersama' antara Pemerintah Malta dan EASO ditandatangani. Perjanjian ini mengatur hubungan antara negara anggota UE dan EASO.
Tanggal 19 Juni 2011, EASO secara resmi diresmikan di Malta, dan peresmian tersebut ditandatangani oleh Dr Visser (Direktur Eksekutif EASO saat itu), Hon Gonzi (Perdana Menteri Malta) dan Hon Mifsud Bonnici (Menteri Dalam Negeri Malta). Lalu, pada 7 September 2012, kantor EASO pindah ke lokasi baru yang terletak di Grand Harbor of Valletta, Malta.
Seiring perkembangan EASO, pada tahun 2012, Luksemburg dan Swedia meminta dan memperoleh dukungan agar EASO ditandatangani. Perjanjian ini mengatur hubungan antara negara anggota. Pada 2013, Bulgaria dan Italia pun meminta dan memperoleh dukungan atas EASO. Pada tahun 2014, Siprus juga meminta dan memperoleh dukungan atas EASO.
Banyaknya kapal-kapal para migran di laut Mediterania pada April 2015, membuat para pemimpin negara-negara Eropa untuk mempertimbangkan kembali kebijakan kontrol perbatasan dan pemrosesan migran mereka.
Akhirnya pada bulan April 2016 Komisi Eropa meresmikan EASO menjadi sebuah Agensi Uni Eropa dalam menangani para pencari suaka.
Secara keseluruhan, mulai dibentuknya hingga saat ini, EASO memainkan peran penting dalam mengimplementasikan agenda migrasi atau pencari suaka di Uni Eropa. Jose Carreira menjadi Direktur Eksekutif EASO, yang mulai menjabat pada tahun 2016 lalu, menggantikan Dr Visser yang menjabat dari tahun 2011 hingga 2016.
Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan (Peraturan 439/2010), yang berbasis di Malta, EASO berfokus pada tiga tugas utama, yakni:
UNHCR ("United Nations High Commisioners for Refugees") atau Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi mengatakan bahwa dunia mengalamai krisis kemanusian setelah Perang Dunia II. Hingga akhir tahun 2015, jumlah itu sudah mencapai 65,3 juta jiwa. Sejumlah 40,8 juta jiwa harus mengungsi akibat terjadinya perang atau konflik di kawasan Timur Tengah dan Afrika bagian Utara. Selain itu beberapa imigran memiliki alasan lain selain konflik sebesar 24,5 juta jiwa.
Krisis imigrasi pun terjadi belakangan ini di Eropa yang telah menjadi sorotan Uni Eropa dan dunia. Banyaknya para peminta suaka menjadi masalah yang cukup serius untuk ditangani. Sebagian besar para imigran berasal dari negara-negara di Timur Tengah seperti Suriah, Afghanistan dan Irak, dan juga Nigeria di Afrika, karena negara-negara tersebut sedang dilanda perang dan konflik internal yang berkepanjangan.
27 negara di Uni Eropa mencatat, ada 238.000 aplikasi peminta suaka tahun 2008. Dan permintaan tersebut semakin meningkat, sehingga UNHCR meminta kepada negara di UE yang memiliki kebijakan anti-imigran untuk membuka perbatasan demi menampung para imigran.
Data dari Eurostat, kantor statistik Uni Eropa mencatat bahwa peminta suaka ke UE tahun 2014 melonjak naik 44% dibanding tahun 2013. Jumlah aplikasi peminta suaka tahun 2014 mencapai 626.000 aplikasi dan untuk tujuan Jerman dan Swedia saja mencapai angka 70.000 aplikasi.
Uni Eropa mencatat ada sekitar 706.913 aplikasi baru peminta suaka di Uni Eropa selama tahun 2017. Jumlah ini berkurang 43% dari tahun 2016. Masih data tahun 2017, sekitar 55.000 aplikasi (8%) dari total tersebut, merupakan aplikasi ulang, dimana mereka (imigran) telah tinggal di kawasan Uni Eropa. Lalu ada pula 3,5% aplikasi merupakan aplikasi klaim untuk anak dibawah umur (dalam bahasa Inggris disebut "Unaccompained Minors" (UAM).
Suriah menjadi negara asal para peminta suaka paling banyak. Data menunjukkan bahwa selama tahun 2017 peminta suaka asal Suriah ke Uni Eropa mencapai 98.585 aplikasi dan bulan Agustus 2017 adalah bulan terbanyak, yakni 10.097 aplikasi peminta suaka. Yang masuk dalam 10 negara lainnya peminta suaka ke Uni Eropa selain Suriah ialah: Irak (49.630 aplikasi), Afganistan (47.248 aplikasi), Nigeria (41.890 aplikasi), Pakistan (32.292 aplikasi), Eritrea (28.049 aplikasi), Albania (25.512 aplikasi), Bangladesh (+20.000 aplikasi), Guinea (+20.000 aplikasi), dan Iran (18.530 aplikasi).
Uni Eropa telah mengeluarkan izin masuk ke Uni Eropa bagi peminta suaka mencapai 981.615 aplikasi khususnya aplikasi pertama kali masuk ke Uni Eropa (dalam bahasa Inggris disebut "first-instance"). Masih banyak aplikasi tunggu yang dalam penanganan di Kantor Bantuan Suaka eropa.
Melihat banyaknya migran yang berbondong-bondong datang ke Uni Eropa, maka pada Mei 2015, EASO mengusulkan untuk membuat program relokasi bagi para peminta suaka dengan tujuan mendukung Italia dan Yunani, sebagai wilayah terluar jalur datangnya para imigran. Dewan Eropa mengadopsi dua keputusan - (UE) 2015/1523 dan (UE) 2015/1601 - yakni membangun mekanisme relokasi sementara dan luar biasa untuk 160.000 pelamar dengan status yang jelas tentang adanya hak mendapat perlindungan internasional. Hal ini akan dilaksanakan selama dua tahun hingga September 2017.
Tanggal 22 November 2017, perjanjian kerjasama antara Italia dan Kantor Bantuan Suaka Eropa (EASO) telah telah ditandatangi oleh Giuseppe Bucino Grimaldi (selaku Menteri Luar Negeri Italia) dan José Carreira (selaku direktur eksekutif EASO). Dalam kesepakatan bersama, akan dibangun kantor EASO di Roma, Italia. Perjanjian ini merupakan keinginan yang kuat dari Italia untuk meningkatkan kerjasama dengan EASO dalam membangun tanggung jawab Eropa yang lebih luas dalam membantu pencari suaka dan membentuk kerjasama yang stabil dan terstruktur antara Roma dan EASO. Selanjutnya, perjanjian akan diratifikasi oleh Dewan Manajemen EASO dan oleh Parlemen Italia.
EJTN ("European Judicial Training Network" atau Jaringan Pelatihan Yuridisial Eropa) merupakan mitra kerja utama EASO dalam melatih para pekerja lapangan, sehingga pelatihan terus menerus dilakukan antara EASO dan EJTN. Pada tanggal 11 desember 2017, direktur EASO Jose Carreira mendatangi kantor EJTN di Brussels. Hal ini dilakukan untuk meninjau dan melanjutkan hubungan kerja mereka. Memorandum of Understanding (MoU) musim gugur 2017 menetapkan adanya sebuah kursus bersama untuk memperkuat pelatihan peradilan di seluruh Eropa. Sebelumnya pada 6 Oktober 2017, EJTN telah menandatangani MoU dengan EASO untuk meresmikan kerjasama dan perjanjian antara kedua institusi tersebut. Penandatanganan dilakukan antara Direktur Eksekutif EASO, Jose Carreira dan Sekretaris Umum EJTN, Hakim Wojciech Postulski.
Tim yang tergabung dalam EASO terdiri dari 200 staff pekerja yang bekerja di Malta ataupun juga di negara-negara dimana EASO beroperasi.
Direktur Eksekutif EASO dijabat oleh Jose Carreira. Jose mulai bekerja mulai bulan April 2016 lalu. Selama 34 tahun kariernya, dia telah bekerja sebagai Manajemen Senior di agensi miliknya sendiri dan di beberapa negara di Eropa, Afrika, Asia yang ada kerjasama dengan PBB ataupun agensi miliknya tersebut. Dia lahir tahun 1957 di Lisbon, Portugal.
Patricia Van de Peer, adalah Kepala Departemen Operasional EASO. Dia mulai menjabat tanggal 1 November 2016, setelah penugasan sebelumnya ke EASO selama tujuh bulan di Koordinasi EASO Athena untuk Operasi di Yunani. Tanggung jawab utamanya di bidang operaional khusus berkaitan dengan anak di bawah umur dan anak di bawah umur yang tidak memiliki pendamping, dan alokasi hak bantuan subsidi untuk orang yang membutuhkan, termasuk pemohon dan penerima perlindungan internasional. Dia juga merupakan bagian dari proyek Yayasan King Baudouin, khusus untuk penerimaan permohonan untuk mendapatkan perlindungan internasional.
Polydoros Frantzeskakis, adalah Kepala Departemen Administrasi EASO. Frantzeskakis, seorang profesional berprestasi dengan pengalaman yang luas, lebih dari 28 tahun, dan ia telah memegang posisi manajemen dengan lembaga internasional, publik dan swasta. Sebelum pengangkatannya di EASO, Frantzeskakis adalah Koordinator Manajemen Keuangan di FRONTEX, sejak 2010. Pada tahun 1991, ia bergabung dengan Yayasan Penelitian dan Teknologi-Hellas di Yunani di mana pada saat itu ia menjadi manajer yang bertanggung jawab atas Keuangan dan Administrasi (1991-1999) dan kemudian bertanggungjawab IT dan sistem Dokumentasi (2000 hingga 2010). Dia juga pernah bekerja untuk Deloitte, Athena sebagai Auditor Senior. Frantzeskakis meraih gelar di bidang Akuntansi Keuangan, Magister Administrasi Bisnis.
27 Negara anggota dewan:
Ada 5 Negara pengamat anggota dewan ditambah dengan perwakilan PBB sebagai pengamat global, yakni::