Perkawinan sejenis
Perkawinan sejenis (dikenal juga sebagai perkawinan gay) adalah perkawinan pasangan dengan jenis kelamin yang sama, melalui sebuah upacara sipil atau keagamaan. Istilah kesetaraan perkawinan mengacu pada status politis yakni perkawinan antara pasangan sejenis dan pasangan berbeda jenis diakui setara oleh hukum.
Hingga 2018, perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay. Sebagai tambahan, Armenia, Estonia, dan Israel mengakui perkawinan sejenis asing di negaranya. Perkawinan sejenis juga akan segera diakui di Taiwan,Austria, dan Kosta Rika. Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika juga telah mengeluarkan sebuah putusan yang diharapkan mepermudah pengakuan di beberapa negara di Amerika.
Pengajuan perkawinan sejenis bermacam-macam di setiap yuridiksi, dilaksanakan melalui pengubahan hukum perkawinan secara legislatif, putusan pengadilan berdasarkan jaminan konstitusional atas kesetaraan, atau suara masyarakat langsung (dengan suara inisiatif atau referendum). Pengakuan perkawinan sejenis dianggap sebuah hak asasi manusia, hak sipil, serta masalah politis, sosial, dan religius. Pendukung utama perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak perdata juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang utama adalah kelompok keagamaan. Beberapa komunitas aliran di dunia mendukung perkawinan sejenis, meskipun banyak kelompok keagamaan menentangnya. Jajak pendapat secara konsisten menunjukkan peningkatan berkelanjutan terhadap dukungan pengakuan perkawinan sejenis di seluruh negara demokrasi maju dan beberapa negara demokrasi berkembang.
Studi ilmiah menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang gay meningkat karena perkawinan, dan anak dari orang tua sejenis diuntungkan dari dibesarkan oleh pasangan sejenis yang berada dalam hubungan yang sah dan didukung oleh lembaga masyarakat. Penelitian ilmu sosial menyatakan bahwa pengecualian homoseksual dari perkawinan memberikan stigma dan memicu diskriminasi publik terhadap mereka, dan penelitian juga menolak gagasan bahwa sebuah kebudayaan atau tertib sosial yang baik tergantung pada pembatasan perkawinan hanya bagi heteroseksual. Perkawinan sejenis juga dapat memberikan mereka yang terikat dalam hubungan sejenis–yang membayar pajak, layanan pemerintah, dan membuat kebutuhan keuangan–sebanding dengan yang diberikan dan diperlukan dalam perkawinan berbeda jenis, dan juga memberi mereka perlindungan hukum seperti warisan dan hak kunjungan rumah sakit.
Tentangan perkawinan sejenis didasari pada kepercayaan bahwa homoseksualitas tidaklah alami dan abnormal, sehingga pengakuan persatuan sejenis akan mendorong homoseksualitas di dalam masyarakat, dan anak lebih baik dibesarkan oleh pasangan berbeda jenis. Klaim ini dilawan oleh ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah seksualitas manusia yang alami dan normal, orientasi seksual tidak bisa dipilih atau dipengaruhi, dan kehidupan anak pasangan sejenis sebaik atau bahkan lebih baik dibandingkan anak pasangan berbeda jenis.
Sebuah studi nasional di Amerika Serikat dari Januari 1999 hingga Desember 2015 mengungkapkan bahwa pendirian perkawinan sejenis berkaitan dengan pengurangan angka percobaan bunuh diri anak secara nyata, dengan pengaruh terutama pada anak-anak berorientasi seksual minoritas, dengan hasil anak yang mencoba bunuh diri berkurang sekitar 134.000 setiap tahun di Amerika Serikat.
Beberapa pendukung pengakuan sah perkawinan sejenis, seperti Freedom to Marry dan Canadians for Equal Marriage, menggunakan istilah "kesetaraan perkawinan" dan "perkawinan setara" yang menunjukkan bahwa mereka melihat pengakuan perkawinan sejenis tak ubahnya perkawinan berbeda jenis ketimbang sebagai hak istimewa.
Gaya Associated Press menyarankan penggunaan "perkawinan untuk gay dan lesbian" atau secara singkat "perkawinan gay" tanpa tanda hubung dan kutip. Associated Press mengingatkan bahwa konstruksi "perkawinan gay" dapat menunjukkan bahwa perkawinan pasangan sejenis berbeda dari perkawinan berbeda jenis.
Antropolog telah berupaya menentukan arti perkawinan yang mencakup persamaan konstruksi sosial dari berbagai kebudayaan di dunia. Banyak pengajuan arti dikritik karena telah gagal mengakui keberadaan perkawinan sejenis di beberapa budaya, termasuk lebih dari 30 kebudayaan Afrika, seperti Kikuyu dan Nuer.
Dengan beberapa negara telah memperbaharui hukum perkawinan mereka untuk mengakui pasangan sejenis di abad ke-21, seluruh kamus besar bahasa Inggris telah memperbaharui kata perkawinan baik dengan meniadakan perincian jenis kelamin atau menambahnya dengan pengertian kedua yang mencakup bahasa netral gender atau pengakuan persatuan sejenis secara jelas. "Oxford English Dictionary" telah mengakui perkawinan sejenis sejak tahun 2000.
Penentang perkawinan sejenis, yang ingin perkawinan tetap terbatas untuk heteroseksual, seperti Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, Gereja Katolik Roma, dan Konvensi Baptis Selatan, menggunakan istilah "perkawinan tradisional" untuk mengartikan perkawinan berbeda jenis.
Di Amerika Serikat, organisasi profesional termasuk Asosiasi Antropologis Amerika, Akademi Pediatri Amerika, Asosiasi Psikologis Amerika, Asosiasi Psikiatri Amerika, Asosiasi Medis Amerika, Asosiasi Pekerja Sosial Nasional, Akademi Keperawatan Amerika, dan Asosiasi Sosiologis Amerika telah menyatakan bahwa bukti ilmiah mendukung kesimpulan berikut: homoseksualitas adalah seksualitas manusia yang alami dan normal, orientasi seksual tidak bisa dipilih atau dipengaruhi, orang gay membentuk hubungan stabil dan berkomitmen seperti hubungan heteroseksual, orang tua sejenis tidak lebih kurang mampu membesarkan anak, kebudayaan atau tertib sosial yang baik tidak tergantung pada pembatasan perkawinan hanya bagi heteroseksual, dan kehidupan anak pasangan sejenis sebaik atau bahkan lebih baik dibandingkan anak pasangan berbeda jenis.
Mildred Loving, penggugat bersama dengan suaminya Richard Loving dalam perkara hak sipil penting "Loving v. Virginia" pada 1967, yang mana Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan seluruh larangan perkawinan antarras di Amerika Serikat, mengeluarkan sebuah pernyataan pada peringatan 40 tahun putusan itu pada 2007 yang berbunyi:
Coretta Scott King, seorang pemimpin dalam gerakan hak sipil Amerika Afrika dan istri Martin Luther King Jr., berjuang bagi hak gay, mengaitkan gerakan hak sipil dan gerakan hak LGBT, dan menyatakan dukungannya terhadap perkawinan sejenis dan mencela larangan terhadapnya sebagai bentuk "perundungan gay".
NAACP, organisasi hak sipil Amerika Afrika, telah berjanji mendukung hak gay dan perkawinan sejenis, menyatakan bahwa mereka "mendukung kesetaraan perkawinan bersama dengan perlindungan yang setara di mata hukum yang dijamin dalam Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat".
Human Rights Campaign, organisasi hak LGBT terbesar di Amerika Serikat, menyatakan bahwa "banyak pasangan sejenis yang ingin hak untuk kawin secara sah karena mereka dalam cinta — banyak, kenyataannya, telah menghabiskan waktu 10, 20, atau 50 tahun terakhir dengan orang itu — dan mereka ingin menghormati hubungan mereka dengan cara terbaik yang masyarakat kita tawarkan, dengan membuat komitmen publik untuk bersama-sama di masa baik dan buruk, melalui semua kesenangan dan tantangan yang dibawa kehidupan berkeluarga."
Penulis Afrika Selatan Gail Mathabane mengibaratkan larangan perkawinan sejenis seperti larangan perkawinan antarras di Amerika Serikat. Penulis Amerika Fernando Espuelas berpendapat bahwa perkawinan sejenis sebaiknya diizinkan karena perkawinan sejenis mengakui hak sipil bagi minoritas. Menurut sejarawan Amerika Nancy Cott, mereka yang menolak pilihan selain perkawinan sejenis (seperti persatuan sipil), "tidak dapat dibandingkan, karena tidak ada yang seperti perkawinan selain perkawinan."
Tentangan perkawinan sejenis didasari pada kepercayaan bahwa homoseksualitas tidaklah alami dan abnormal, sehingga pengakuan persatuan sejenis akan mendorong homoseksualitas di dalam masyarakat, dan anak lebih baik dibesarkan oleh pasangan berbeda jenis. Klaim ini dilawan oleh ilmu pengetahuan yang menunjukkan bahwa homoseksualitas adalah seksualitas manusia yang alami dan normal, orientasi seksual tidak bisa dipilih atau dipengaruhi, dan kehidupan anak pasangan sejenis sebaik atau bahkan lebih baik dibandingkan anak pasangan berbeda jenis.
Penentang perkawinan sejenis cenderung adalah kelompok keagamaan seperti Gereja Yesus Kristus dari Orang-orang Suci Zaman Akhir, Gereja Katolik Roma, dan Konvensi Baptis Selatan, yang kesemuanya menginginkan perkawinan terbatas bagi perkawinan berbeda jenis.
Asosiasi Antropologis Amerika menyatakan pada 26 Februari 2004:
Penelitian pada 1998–2015 dari Universitas Virginia, Universitas Negeri Michigan, Universitas Negeri Florida, Universitas Amsterdam, Institut Psikiatrik Negeri New York, Universitas California, San Fransisco, Universitas Stanford, Universitas California, Los Angeles, Universitas Tufts, Pusat Medis Boston, Komite Aspek Psikososial Anak dan Kesehatan Keluarga dan berbagai penelitian mandiri lainnya juga mendukung hasil penelitian ini.
Pendirian perkawinan sejenis berhubungan dengan pengurangan secara nyata terhadap angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak, dengan pengaruh paling besar di antara anak-anak yang memiliki orientasi seksual minoritas. Sebuah studi nasional di Amerika Serikat dari Januari 1999 hingga Desember 2015 mengungkapkan bahwa angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak sekolah dari kelas 9 hingga 12 menurun hingga 7% dan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak sekolah dengan orientasi seksual minoritas dari kelas 9 hingga 12 menurun hingga 14% di negara bagian yang mengizinikan perkawinan sejenis, dengan hasil sekitar kira-kira kurang dari 134.000 anak mencoba bunuh diri setiap tahunnya di Amerika Serikat. Para peneliti meneliti manfaat dari perkawinan sejenis yang disahkan secara bertahap di Amerika Serikat (meluas dari 1 negara bagian pada 2004 hingga ke semua 50 negara bagian pada 2015) dengan membandingkan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak di setiap negara bagian selama waktu masa meneliti. Ketika perkawinan sejenis disahkan di suatu negara bagian tertentu, angka penurunan percobaan bunuh diri di negara bagian tersebut menjadi permanen. Tidak ada penurunan angka percobaan bunuh diri di antara anak-anak tersebut hingga negara bagian tersebut mengesahkan perkawinan sejenis. Pemimpin penelitian ini mengamati bahwa "hukum yang memiliki dampak luar biasa pada gay dewasa akan membuat anak-anak yang gay merasa lebih memiliki harapan di masa depan".
Pada 2010, sebuah studi oleh Sekolah Kesehatan Masyarakat Mailman Universitas Columbia yang menguji efek diskriminasi institusional pada kesehatan psikiatris individu gay, lesbian, dan biseksual (LGB) menemukan sebuah gangguan psikiatris, termasuk gangguan kecemasan ganda lebih, di antara populasi LGB yang hidup di negara bagian yang melarang perkawinan sejenis. Menurut penulis, studi tersebut menyoroti pentingnya penghapusan bentuk diskriminasi institusional, termasuk yang menyebabkan perbedaan dalam kesehatan mental dan kesejahteraan individu LGB. Diskriminasi institusional dicirikan oleh kondisi masyarakat yang membatasi peluang dan akses ke sumber daya terhadap kelompok yang dirugikan secara sosial.
Aktivis gay berpendapat bahwa perkawinan baik untuk segala laki-laki, baik homoseksual maupun heteroseksual, karena terlibat dalam peran sosialnya mengurangi tingkat agresi dan pergaulan bebasnya. Data terkini dari studi psikologis dan ilmu sosial lainnya mengenai perkawinan sejenis dengan perbandingan perkawinan berbeda jenis tidak menunjukkan perbedaan dalam dimensi psikososial esensial; yang mana orientasi seksual orang tua tidak berhubungan dengan kemampuan mereka memberikan lingkungan keluarga yang sehat dan terpelihara; dan bahwa perkawinan memberikan keuntungan psikologis, sosial, dan kesehatan. Orang tua sejenis dan pengasuh serta anak mereka tampaknya mendapat berbagai keuntungan dari pengakuan yang sah atas keluarga mereka, dan memberikan pengakuan semacam itu melalui perkawinan akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada kesatuan sipil maupun kemitraan domestik.
Asosiasi Psikologikal Amerika menyatakan pada 2004: "Penolakan terhadap akses perkawinan bagi pasangan sejenis dapat khususnya merugikan orang yang juga mengalami diskriminasi berdasarkan umur, ras, etnis, disabilitas, gender dan identitas gender, agama, status sosioekonomis, dan sebagainya." Hal ini ditegaskan pula bahwa pasangan sejenis yang hanya boleh masuk ke dalan kesatuan sipil, sebagai lawan dari perkawinan, "ditolak terhadap akses yang setara terhadap semua manfaat, hak, dan kekhususan yang hukum federal berikan pada pasangan kawin," yang mana merugikan kesejahteraan pasangan sejenis.
Pada 2009, sepasang ekonom di Universitas Emory menghubungkan antara negara bagian yang melarang perkawinan sejenis di Amerika Serikat dengan peningkatan jumlah infeksi HIV. Studi ini menghubungkan larangan perkawinan sejenis dengan peningkatan angka HIV tahunan dalam negara bagian tersebut kira-kira 4 kasus 100,000 populasi.
Organisais profesi psikolog menyimpulkan bahwa anak akan mendapatkan manfaat dari kesejahteraan yang dihasilkan ketika hubungan orang tua mereka diakui dan didukung oleh institusi masyarakat, misalnya perkawinan sipil. Sebagai contoh, Asosiasi Psikologikal Kanada menyatakan pada 2006 bahwa "kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang tua meningkat melalui perkawinan dan anak-anaknya mendapatkan manfaat dari dibesarkan oleh dua orang tua dalam kesatuan yang diakui secara hukum." Asosiasi ini menyatakan pada 2003 bahwa tekanan yang dialami oleh orang tua gay dan lesbian dan anak-anak mereka cenderung merupakan hasil dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan mereka dibandingkan dengan kekurangan mereka.
Akademi Psikiatri Amerika menyimpulkan pada 2006, dalam sebuah analisis yang dipublikasikan di jurnal "Pediatrics":
Sejumlah jajak pendapat dan studi mengenai masalah ini telah dilakukan, termasuk yang telah diselesaikan selama dasawarsa pertama dalam abad ke-21. Sebuah kecenderungan tetap akan peningkatan dukungan terhadap perkawinan sejenis telah terjadi di berbagai belahan dunia, yang seringkali disebabkan oleh kesenjangan generasi yang signifikan. Banyak penelitian yang dilakukan di negara maju pada dasawarsa pertama abad ke-21 menunjukkan bahwa mayoritas orang mendukung perkawinan sejenis. Dukungan perkawinan sejenis telah meningkat di setiap kelompok umur, ideologi politik, agama, gender, ras, dan wilayah di berbagai negara maju di dunia.
Di Amerika Serikat, jajak pendapat Gallup telah menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis telah tumbuh dengan pesat, sedangkan tentangan telah merosot. Pada 1996, 68% orang Amerika menentang perkawinan sejenis, sedangkan hanya 27% mendukung. Pada 2018, 67% orang Amerika mendukung perkawinan sejenis, sedangkan hanya 31% menentang.
Berbagai jajak pendapat dan studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis secara umum meningkat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih kuat di antara generasi muda.
Sebuah rujukan mengenai perkawinan sejenis (oleh orang Mesir dan orang Kanaan) terdapat dalam Talmud. Perjanjian Lama melarang hubungan homoseksual (Imamat 18:22, 20:13), dan tetua Yahudi memberikkan alasan untuk itu karena orang Ibrani diperingatkan untuk tidak "mengikuti kebiasaan di tanah Mesir atau kebiasaan di tanah Kanaan." Tetua itu secara jelas menyatakan: "Apa yang mereka [orang Mesir dan orang Kanaan] lakukan? Laki-laki akan mengawini laki-laki dan perempuan [mengawini] dengan perempuan."
Perdebatan mengenai penyebutan perkawinan sejenis pertama secara historis terjadi pada masa awal Kekaisaran Romawi menurut sejarawan kontroversial John Boswell. Hal ini biasanya dilaporkan dalam bentuk kritik atau sindiran.
Kaisar anak Elagabalus menyebut kusir kereta kuda, seorang budak dari Caria bernama Hierocles, sebagai suaminya. Ia juga menikah dengan seorang atlet bernama Zoticus dalam sebuah dalam upacara publik yang mewah di Roma di tengah-tengah warga yang gembira.
Kaisar Romawi pertama yang kawin dengan laki-laki adalah Nero, yang dilaporkan telah kawin dengan dua laki-laki lain dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dengan orang bebasnya Nero sendiri, Pythagoras, yang mana Nero mengambil peran sebagai pengantin wanita. Kemudian, sebagai pengantin laki-laki, Nero menikahi Sporus, seorang laki-laki muda, yang menggantikan selir wanita dewasanya yang ia bunuh dan mengawininya di upacara yang sangat terbuka dengan pernikahan yang khidmat, setelah Sporus dipaksa berpura-pura menjadi selir wanita yang telah Nero bunuh dan seolah-olah bertindak seperti mereka telah benar-benar kawin. Seorang teman memberikan "pengantin wanita" sebagaimana yang diwajibkan hukum. Pernikahan itu dirayakan di Yunani dan Roma dengan upacara publik yang luar biasa.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa "conubium" hanya ada di antara seorang "civis Romanus" dan seorang "civis Romana" (berarti, seorang laki-laki warga negara Roma dan seorang perempuan warga negara Roma), sehingga perkawinan antara dua orang laki-laki Roma (atau dengan budak) tidak akan memiliki dasar hukum dalam hukum Romawi (kecuali, mungkin, dari kesewenangan kaisar dalam dua kasus yang disebutkan di atas). Lebih jauh lagi, menurut Susan Treggiari, ""matrimonium" kemudian menjadi sebuah institusi yang melibatkan ibu, "mater". Gagasan tersirat dalam kata itu yang mana seorang pria mengambil seorang wanita dalam perkawinan, "in matrimonium ducere", maka pria tersebut dapat memperoleh anak dari wanita tersebut."
Pada 342 Masehi, Kaisar Kristen Constantius II dan Constans mengeluarkan sebuah hukum dalam Kode Theodosia ("C. Th." 9.7.3) melarang perkawinan sejenis di Romawi dan memerintahkan hukuman pada yang melakukan perkawinan seperti itu.
Tulisan di "Harvard Magazine" pada 2013, sejarawan hukum Michael Klarman menulis bahwa ketika aktivisme hak-hak gay meningkat pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, "Kesetaraan perkawinan bukanlah sebuah prioritas." Ia berpendapat bahwa banyak orang gay yang awalnya tidak tertarik pada perkawinan, menganggapnya sebagai sebuah institusi tradisional, dan mulai pencarian pengakuan yang sah atas pasangan sejenis baru dimulai pada akhir 1980-an. Lainnya, seperti Faramerz Dabhoiwala yang menulis untuk "The Guardian", mengatakan bahwa pergerakan modern dimulai pada 1990-an.
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Perancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.
Di Taiwan, pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk melangusngkan perkawinan di bawah Konstitusi Taiwan dan Yuan Legislatif memiliki waktu dua tahun untuk mengamendemen hukum perkawinan agar sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, pasangan sejenis dapat mendaftarkan persatuan mereka sebagai perkawinan dan dapat diperlakukan demikan oleh hukum.
Pada Desember 2017, Mahkamah Konstitusi Austria memutuskan bahwa perkawinan sejenis akan sah di negara itu pada 1 Januari 2019 apabila Parlemen tidak mengesahkan sebelum tanggal tersebut.
Catatan: Negara atau teritori yang mana hukum perkawinan sejenis dicabut tidak dimasukkan ke dalam tabel.
Pada 2010, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutus dalam "Schalk dan Kopf v. Austria", sebuah perkara yang melibatkan pasangan sejenis di Austria yang ditolak hak untuk kawin. Pengadilan menemukan, dengan suara 4 berbanding 3, bahwa hak asasi manusianya tidak dilanggar.
Hakim Britania Sir Nicolas Bratza, kemudian kepala Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pidato pada 2012 yang menandakan bahwa mahkamah tersebut siap untuk menyatakan perkawinan sejenis sebagai "hak asasi manusia", segera setelah cukup banyak negara mengikutinya.
Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan: "Pria dan wanita dalam umur yang cukup untuk kawin memiliki hak untuk kawin dan membentuk keluarga, menurut hukum nasional yang mengatur hak tersebut", tidak membatasi perkawinan hanya untuk hubungan heteroseksual. Akan tetapi, konvensi ini dinyatakan dalam "Schalk and Kopf v Austria" bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi perkawinan untuk hubungan heteroseksual, jika menggunakan kata "pria dan wanita", dibandingkan "semua orang".
Pada 12 Maret 2015, Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat yang mendorong lembaga Uni Eropa dan negara anggotanya untuk "[mewujudkan] pengakuan perkawinan sejenis atau persatuan sejenis sebagai sebuah masalah politis, sosial, dan hak sipil."
Pada 5 Juni 2018, Pengadilan Eropa untuk Keadilan memutuskan, dalam perkara Romania, bahwa, dalam kondisi tertentu pasangan dipertanyakan, pasangan kawin sejenis memiliki hak untuk bertempat tinggal yang sama dengan pasangan kawin lainnya di sebuah negara Uni Eropa, bahkan jika negara tersebut tidak mengizinkan atau mengakui perkawinan sejenis.
Setelah mosi yang diajukan Kosta Rika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengeluarkan sebuah putusan penting pada 9 Januari 2018, yang mana diharapkan dapat memudahkan pengesahan di beberapa negara di Amerika.
Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara di mana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.
Mahkamah tersebut mengeluarkan putusannya sebagai tanggapan atas mosi yang dibawa oleh Kosta Rika pada 2016. Pemerintah Kosta Rika meminta Mahkamah tersebut untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban untuk memperpanjang hak kebendaan untuk pasangan sejenis, dan Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu wajib. Pemerintah Kosta Rika juga ingin tahu apakah pemerintah harus mengizinkan orang transgender mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada dokumen identitas mereka. Sekali lagi, Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu harus.
Menyusul putusan tersebut, kelompok penggiat LGBT dan ahli hukum di beberapa negara di Amerika mulai mendesak pemerintah atau pengadilan mereka masing-masing untuk mewujudkan keputusan ini. Negara-negara ini termasuk Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay dan Peru.
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberlí Rodríguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimana pun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.
Perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Perancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.
Status perkawinan sejenis menjadi masalah yang cukup rumit di beberapa negara lain. Di Meksiko, perkawinan ini diakui oleh seluruh yurisdiksi subnasional dan Pemerintah Meksiko. Pada 3 Juni 2015, Mahkamah Agung Keadilan Bangsa Meksiko mengeluarkan sebuah "tesis yurisprudensial" menyatakan bahwa tujuan perkawinan saat ini, yang mana adalah prokreasi, tidaklah konstitusional dan diskriminatif terhadap pasangan sejenis. Pengadilan di seluruh negara sekarang harus meresmikan perkawinan di antara pasangan dengan jenis kelamin yang sama melalui keputusan, yang mana prosesnya lebih lambat dan lebih mahal daripada perkawinan berbeda jenis. Israel tidak mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di wilayahnya, tetapi perkawinan sejenis yang dilakukan di yurisdiksi lain dicatat dengan ketat "untuk keperluan statistik", yang mana untuk menghindari pengakuan resmi terhadap perkawinan sejenis di negara tersebut. Di Armenia dan Estonia, perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri diakui.
Pengakuan yang sah akan perkawinan sejenis di Afrika Selatan muncul sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara "Menteri Dalam Negeri v. Fourie". Pengadilan memutuskan pada 1 December 2005 bahwa hukum perkawinan yang ada menyalahi klausul kesetaraan dari "Bill of Rights" karena mereka didiskriminasi atas dasar orientasi seksual. Pengadilan tersebut memberikan waktu setahun bagi Parlemen untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.
Undang-Undang Persatuan Sipil kemudian diloloskan oleh Majelis Nasional pada 14 November 2006, dengan suara 230 banding 41, dan menjadi berlaku pada 30 November 2006. Afrika Selatan menjadi negara kelima, pertama di Afrika, dan kedua di luar Eropa, yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis di Amerika Serikat pada mulanya disahkan secara masing-masing negara bagian, meningkat dari 1 negara bagian pada 2004 hingga 36 negara bagian pada 2015, ketika, pada 26 Juni 2015, perkawinan sejenis disahkan di semua ke-50 negara bagian sebagai hasil dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara hak sipil penting "Obergefell v. Hodges", yang mana berpendapat hak dari pasangan sejenis untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh baik Due Process Clause dan Equal Protection Clause dari Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat.
Hak sipil yang mengampanyekan dukungan terhadap perkawinan tanpa memandang jenis kelamin dimulai pada 1970-an. Pada 1972, "Baker v. Nelson" yang kini telah digulingkan bahwa penolakan Mahkamah Agung AS semakin terlibat. Masalah ini kemudian menjadi menonjol mulai sekitar 1993, ketika Mahkamah Agung Hawaii memutuskan pada "Baehr v. Lewin" bahwa pembatasan perkawinan berdasarkan jenis kelamin adalah inkonstitutional. Putusan ini memicu tindakan federal dan tindakan dari beberapa negara bagian untuk secara tegas membatasi perkawinan atas dasar jenis kelamin untuk mencegah dari diakuinya perkawinan dari pasangan sejenis, dan yang paling menonjol adalah DOMA. Pada 2003, Mahkamah Yudisial Agung memutuskan pada "Goodridge v. Departemen Kesehatan Masyarakat" bahwa adalah inkonstitutional untuk sebuah negara bagian membatasi perkawinan berdasarkan jenis kelamin. Dari 2004 hingga 2015, sebagaimana gelombang opini publik terus meningkatkan dukungan terhadap perkawinan sejenis, berbagai putusan pengadilan negara bagian, pengesahan negara bagian, referendum masyarakat, dan putusan pengadilan federal mengesahkan perkawinan sejenis di 36 negara bagian. Pada 2011, dukungan publik terhadap perkawinan sejenis secara nasional mencapai lebih dari 50% untuk pertama kalinya. Pada 2013, Mahkamah Agung AS mencabut ketentuan utama dari DOMA, menyatakan bahwa bagian dari itu adalah inkonstitutional dan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Amendemen Kelima pada "United States v. Windsor". Putusan ini menyebabkan pengakuan federal terhadap perkawinan sejenis, dengan manfaat federal untuk pasangan kawin dihubungkan dengan baik negara bagian tempat tinggalnya maupun negara bagian tempat perkawinan diselenggarakan. Akan tetapi, putusan ini bertujuan pada kewajiban dalam ketentuan DOMA terhadap pemerintah federal yang menolak untuk mengakui perkawinan sejenis yang disetujui negara bagian, membiarkan hukum perkawinan tersebut menjadi urusan masing-masing negara bagian. Mahkamah Agung AS kemudian menyelesaikannya dua tahun kemudian pada 2015, menyatakan, pada "Obergefell v. Hodges", bahwa hak perkawinan pasangan sejenis dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh Konstitusi Amerika Serikat.
Pendukung yang paling menonjol bagi perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak sipil juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang paling menonjol adalah kelompok agama. Putusan dari Mahkamah Agung dalam "Obergefell" terjadi setelah beberapa dasawarsa dari terus meningkatnya dukungan publik terhadap perkawinan sejenis di Amerika Serikat secara nasional, yang juga meningkat setelahnya.
Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional.
Pada 15 Juli 2010, Senat Argentina menyetujui RUU yang memperluas hak perkawinan untuk pasangan sejenis. Hal ini didukung oleh pemerintahan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan ditentang oleh Gereja Katolik. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat Argentina mendukung pemberian hak perkawinan yang sama seperti heteroseksual bagi orang gay. Hukum ini mulai berlaku pada 22 Juli 2010 setelah pengumuman oleh Presiden Argentina. Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, kedua di Amerika, dan kesepuluh di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Australia menjadi negara kedua di Oseania yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika Parlemen Australia meloloskan sebuah RUU pada 7 Desember 2017. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 8 Desember, dan berlaku 9 Desember 2017. Hukum ini menghapuskan larangan perkawinan sejenis yang sebelumnya ada dan diikuti oleh survei pos sukarela yang diselenggarakan dari 12 September hingga 7 November 2017, dengan suara sebesar 61.6% "Ya" dalam mendukung perkawinan sejenis.
Sejak 1 Januari 2010, pasangan sejenis diperbolehkan untuk memasuki kemitraan terdaftar ("Eingetragene Partnerschaft").
Pada 20 November 2013, mengajukan sebuah RUU di Dewan Nasional yang akan mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini dikirim ke Komite Yudisial pada 17 Desember 2013. RUU ini seharusnya didebatkan pada musim gugur 2014, tetapi diundur oleh koalisi yang berkuasa.
Pada Desember 2015, Pengadilan Tata Usaha Wina memberhentikan sebuah kasus gugatan larangan perkawinan sejenis. Para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi Austria setuju untuk mempertimbangkan salah satu kasus gugatan hukum yang membatasi perkawinan sejenis. Pada 5 Desember 2017, Mahkamah membatalkan larangan perkawinan sejenis sebagai inkonstitutional, sehingga pasangan sejenis akan diizinkan melangsungkan perkawinan mulai 1 Januari 2019. Mahkamah ini juga memutuskan bahwa persatuan sipil akan dibuka untuk baik pasangan berbeda jenis maupun sejenis mulai tanggal tersebut. Akan tetapi, Parlemen Austria dapat memilih untuk meloloskan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis sebelum tanggal tersebut.
Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, setelah saran dari komisi khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah ini pada 1995. RUU perkawinan sejenis diloloskan oleh Dewan Perwakilan dan Senat pada 2000, dan mulai berlaku pada 1 April 2001.
Di munisipalitas khusus Karibia Belanda yaitu Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, perkawinan juga terbuka untuk pasangan sejenis. Undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis ini diloloskan dan berlaku pada 10 October 2012. Negara Karibia seperti Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, membentuk sisa dari Kerajaan Belanda, tidak melakukan perkawinan sejenis, tetapi harus mengakui yang dilakukan di Belanda.
Belgia menjadi negara kedua di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika sebuah RUU diloloskan oleh Parlemen Federal Belgia mulai berlaku pada 1 Juni 2003. Pada awalnya, Belgia mengizinkan perkawinan dari pasangan sejenis asing hanya jika negara asal mereka juga mengizinkan persatuan ini, tetapi legislasi yang ditetapkan pada Oktober 2004 mengizinkan pasangan mana pun untuk kawin jika setidaknya salah satu pasangan telah tinggal di negara tersebut selama minimum tiga bulan. Sebuah undang-undang tahun 2006 mengesahkan adopsi oleh pasangan sejenis.
Mahkamah Agung Brasil memutuskan pada Mei 2011 bahwa pasangan sejenis dapat secara sah diberikan pengakuan hukum atas kohabitasi atau dikenal juga , salah satu dari dua bentuk keluarga dalam undang-undang Brasil. Hal ini juga mencakup segala hak yang ada pada pasangan kawin di Brasil.
Antara pertengahan 2011 dan Mei 2013, pasangan sejenis dapat mengubah kohabitasi mereka menjadi perkawinan di beberapa negara bagian di Brasil dengan persetujuan hakim negara bagian. Segala perkawinan yang sah di Brasil tetap diakui di seluruh Brasil.
Pada November 2012, Pengadilan Bahia menyetarakan perkawinan di negara bagian Bahia.
Pada Desember 2012, negara bagian São Paulo juga mengesahkan perkawinan sejenis melalui putusan pengadilan. Perkawinan sejenis kemudian disetarakan dengan perkawinan berbeda jenis di antara Januari 2012 dan April 2013 dengan perintah pengadilan di Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrik Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina dan Sergipe, dan di Santa Rita do Sapucaí, sebuah munisipalitas di Minas Gerais. Di Rio de Janeiro, pengadilan tinggi mengesahkan perkawinan sejenis dengan persetujuan hakim distrik (dibandingkan mengeluarkan suruhan untuk menerima perkawinan sejenis sepertidi tempat lain).
Pada 14 Mei 2013, the Dewan Keadilan Nasional Brasil mengeluarkan sebuah putusan yang menwajibkan semua catatan sipil untuk melakukan perkawinan sejenis dengan suara 14–1, sehingga mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional. Pernyataan ini mulai berlaku pada 16 Mei 2013.
Pada Maret 2013, jajak pendapat menunjukkan 47% orang Brasil mendukung penyetaraan perkawinan dan 57% mendukung penyetaraan adopsi bagi pasangan sejenis.
Ketika perbedaan antara persatuan sejenis yang tidak disebut sebagai perkawinan dan perkawinan sejenis dibuat, perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju masih tidak begitu signifikan, di bawah 1%; alasan yang paling sering digunakan adalah 'ketidakalamian' dari hubungan sejenis, yang diikuti dengan kepercayaan agama.
Sejak 2005, pasangan sejenis sudah diperbolehkan untuk mengikuti kemitraan sipil, sebuah persatuan yang berbeda yang memberikan akibat hukum perkawinan. Pada 2006, Pengadilan Tinggi menolak gugatan pasangan lesbian Britania yang kawin di Kanada agar persatuan mereka diakui sebagai perkawinan di Britania dibandingkan hanya sebagai sebuah kemitraan sipil.
Pada September 2011, Koalisi Pemerintah mengumumkan keinginan untuk mengajukan perkawinan sipil sejenis di Inggris dan Wales pada pemilihan umum Mei 2015. Akan tetapi, tidak seperti perundingan Pemerintah Skotlandia, perundingan Pemerintah Britania Raya di Inggris dan Wales tidak termasuk ketentuan untuk upacara keagamaan. Pada Mei 2012, tiga kelompok keagamaan (Quaker, Yahudi Liberal, dan Unitarian) mengirim surat ke David Cameron, meminta mereka diizinkan untuk mengadakan upacara pernikahan sejenis.
Pada Juni 2012, Pemerintah Britania Raya menyelesaikan perundingan yang mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis di Inggris dan Wales. Sebagai tanggapan dari perundingan, Pemerintah juga berniat "...memungkinkan organisasi-organisasi keagamaan yang ingin melakukan upacara pernikahan sejenis untuk melakukannya, hanya berdasarkan perizinan."
Pada 2012, Perdana Menteri David Cameron, mengumumkan bahwa, sementara ia menyetujui perkawinan sejenis dalam hal keagamaan, ketentuan yang dibuat menjamin bahwa tidak ada lembaga keagamaan yang diwajibkan untuk melakukan upacara tersebut. Pembacaan ketiga berlangsung pada 21 Mei 2013, dan disetujui dengan 366 suara berbanding 161. Pada 16 Juli 2013, Dewan Rakyat menerima segala amendemen Dewan Bangsawan. Pada 17 Juli 2013, RUU tersebut menerima pengesahan kerajaan menjadi "Undang-Undang Perkawinan (Pasangan Sejenis) 2013", dan berlaku pada 13 Maret 2014. Perkawinan sejenis pertama berlangsung pada 29 Maret 2014.
Pemerintah Skotlandia mengadakan perundingan selama tiga bulan yang berakhir pada 9 Desember 2011. Analisis terus diumumkan pada Juli 2012. Tidak seperti perundingan di Inggris dan Wales, Skotlandia mempertimbangkan perkawinan sejenis baik secara sipil maupun keagamaan. Sementara Pemerintah Skotlandia setuju dengan perkawinan sejenis, ia menyatakan bahwa tidak ada badan keagamaan yang dipaksa untuk mengadakan upacara semacam itu jika aturan tersebut disahkan. Pada 27 Juni 2013, Pemerintah mengumumkan RUU tersebut. Untuk tetap menjaga kebebasan kelompok keagamaan dan klerus individual, Pemerintah Skotlandia percaya bahwa penting untuk melakukan perubahan pada "Undang-Undang Kesetaraan 2010" dan berkomunikasi dengan Pemerintah Britania dengan masalah ini; sehingga perkawinan sejenis di Skotlandia tidak terjadi hingga hal ini selesai.
Pada 4 Februari 2014, Parlemen Skotlandia meloloskan pengesahan atas perkawinan sejenis. RUU ini menerima pengesahan kerajaan sebagai "Undang-Undang Perkawinan dan Kemitraan Sipil (Skotlandia) 2014" pada 12 Maret 2014. Undang-undang ini berlaku pada 16 Desember 2014, dengan pernikahan sejenis pertama dilakukan dengan mengubah kemitraan terdaftar menjadi perkawinan.
Badan Eksekutif Irlandia Utara menyatakan ia tidak berniat untuk mengajukan legislasi yang mengizinkan perkawinan sejenis di Irlandia Utara. Perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain akan diperlakukan sebagai kemitraan terdaftar.
Dari keempat belas Wilayah Seberang Laut Britania, perkawinan sejenis telah sah di Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan sejak 2014, Akrotiri dan Dhekelia dan Wilayah Samudera Hindia Britania (untuk personil militer Britania Raya) sejak 3 Juni 2014, Kepulauan Pitcairn sejak 14 Mei 2015, Wilayah Antarktika Britania sejak 13 Oktober 2016, Gibraltar sejak 15 Desember 2016, Pulau Ascension sejak 1 Januari 2017, Kepulauan Falkland sejak 29 April 2017, Tristan da Cunha sejak 4 Agustus 2017 dan Saint Helena sejak 20 Desember 2017. Dalam tiga dependensi Kerajaan, perkawinan sejenis telah sah di di Pulau Man sejak 22 Juli 2016 dan di Guernsey dan Alderney sejak masing-masing 2 Mei 2017 dan 14 Juni 2018. Pada Februari 2018, Bermuda meloloskan "Undang-Undang Kemitraan Domestik 2018", mencabut perkawinan sejenis, yang sebelumnya disahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada Mei 2017. Pada Juni 2018, Mahkamah Agung Bermuda membatalkan bagian undang-undang yang mencabut perkawinan sejenis.
Pada 7 Juni 2012, Folketing (Parlemen Denmark) menyetujui undang-undang baru mengenai perkawinan sipil dan religius sejenis. Undang-undang ini mengizinkan pasangan sejenis untuk menikah di Gereja Denmark. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 12 Juni dan mulai berlaku pada 15 Juni 2012. Denmark sebelumnya menjadi negara pertama yang mengakui pasangan sejenis secara sah melalui kemitraan terdaftar pada 1989.
Pada 26 Mei 2015, Greenland, salah satu dari dua negara konstituen Denmark lainnya dalam Alam Denmark, dengan bulat meloloskan undang-undang baru yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pasangan sejenis pertama di Greenland menikah pada 1 April 2016, saat hari undang-undang itu mulai berlaku.
Pada 17 November 2015, di Kepulauan Faroe (negara konstituen lainnya dalam alam tersebut), sebuah RUU perkawinan sejenis memasuki parlemen ("Løgting"). RUU tersebut lolos setelah pembacaan kedua pada 26 April dan disetujui pada pembacaan ketiga 29 April 2016 dengan 19 suara berbanding 14. Undang-undang ini membutuhkan ratifikasi dari Parlemen Denmark, yang kemudian diberikan pada 25 April 2017. Undang-undang ini mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis dan membebaskan Gereja Kepulauan Faroe dari kewajiban untuk melangsungkan pernikahan sejenis. Undang-undang ini mulai berlaku 1 Juli 2017.
Kemitraan terdaftar telah sah di Finlandia sejak 2002.
Pada 2010, Menteri Keadilan Tuija Brax mengatakan bahwa kementeriannya sedang mempersiapkan untuk mengamendemen Undang-Undang Perkawinan untuk mengizinkan perkawinan sejenis pada 2012. Pada 27 Februari 2013, RUU ini ditolak oleh Komite Urusan Hukum Parlemen Finlandia dalam pengambilan suara 9–8. Sebuah inisiatif diluncurkan agar masalah ini dapat dibawa ke Parlemen Finlandia. Kampanye ini mengantongi 166,000 tanda tangan dan inisiatif tersebut diberikan ke Parlemen pada Desember 2013. Setelah ditolak oleh Komite Urusan Hukum dua kali, hal ini mendapat suara dalam sesi penuh pada 28 November 2014, yang meloloskan RUU dengan suara 105–92. RUU ini lolos kedua dan terakhir kali dengan suara akhir 101–90 pada 12 Desember 2014, dan ditandatangani Presiden pada 20 Februari 2015.
Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Maret 2017. Ini merupakan inisiatif masyarakat pertama yang disetujui oleh Parlemen Finlandia.
Perkawinan sejenis di Islandia melalui legislasi yang mencantumkan pengertian perkawinan netral-gender diusulkan oleh Koalisi Pemerintah Aliansi Demokratik Sosial dan Pergerakan Hijau-Kiri. Legislasi ini diloloskan dengan suara bulat oleh Althing Islandia pada 11 Juni 2010, dan mulai berlaku pada 27 Juni 2010, menggantikan sebuah sistem awal berupa kemitraan terdaftar untuk pasangan sejenis. Perdana Menteri Jóhanna Sigurðardóttir dan pasangannya menjadi yang pertama di antara pasangan sejenis yang melangsungkan perkawinan di negara tersebut.
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, the "Undang-Undang Kemitraan Sipil dan Hak Tertentu dan Kewajiban Kohabitasi 2010" mengizinkan pasangan sejenis untuk memasuki kemitraan sipil. Undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 2011 dan memberikan pasangan sejenis hak dan tanggung jawab yang serupa, tetapi tidak sama, dengan perkawinan sipil.
Pada 22 Mei 2015, Irlandia mengadakan sebuah referendum. Referendum ini mengusulkan untuk menambahkan ke dalam Konstitusi Irlandia: "perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan hukum oleh dua orang tanpa perbedaan mengenai jenis kelamin mereka. Usulan ini disetujui dengan 62% pemilih mendukung perkawinan sejenis. Pada 29 Agustus 2015, Presiden Irlandia Michael D. Higgins menandatangani hasil referendum Mei menjadi undang-undang, membuat Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui perkawinan sejenis melalui sebuah referendum nasional. Perkawinan sejenis secara sah diakui pada 16 November 2015.
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, Jerman menjadi salah satu negara pertama yang mengesahkan kemitraan terdaftar ("Eingetragene Lebenspartnerschaft") bagi pasangan sejenis, yang memberikan hak yang sampir sama seperti hak perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2001, dan undang-undang tersebut secara progresif diamendemen beberapa kali dengan putusan pengadilan yang memperluas hak bagi pasangan di kemitraan terdaftar.
Perkawinan sejenis disahkan di Jerman pada 1 Oktober 2017. RUU yang mengakui perkawinan dan adopsi bagi pasangan sejenis lolos di Bundestag pada 30 Juni 2017 setelah Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa ia akan mengizinkan parlemen CDU/CSU menggunakan pilihan hati nurani dalam pemungutan suaranya, setelah dibuat wajib untuk koalisi oleh SPD, Hijau, dan FDP. Partai SPD kemudian memaksa pemungutan suara mengenai masalah ini bersama dengan partai-partai oposisi. Beberapa percobaan sebelumnya yang dilakukan oleh partai kecil untuk mengajukan perkawinan sejenis dicegah oleh pemerintahan yang dipimpin oleh CDU/CSU selama beberapa tahun. RUU ini disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier pada 20 Juli dan mulai berlaku 1 Oktober 2017.
Pengakuan yang sah atas perkawinan sejenis di Kanada diikuti oleh serangkaian gugatan konstitusional berdasarkan ketentuan persamaan dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada. Dalam kasus pertama, "Halpern v. Kanada (Jaksa Agung)", upacara perkawinan sejenis yang dilakukan di Ontario pada 14 Januari 2001 kemudian selanjutnya disahkan ketika hukum umum, pengertian perkawinan yang berbeda jenis dinyatakan tidak konstitusional. Putusan serupa mengesahkan perkawinan sejenis di delapan provinsi dan satu teritori ketika "Undang-Undang Perkawinan Sipil" tahun 2005 mendefinisikan perkawinan di seluruh Kanada sebagai "persatuan hukum antara dua orang mengecualikan semua yang lain."
Pada Februari 2007, serangkaian keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa pasangan sejenis dapat mengajukan segala hak yang dimiliki oleh pasangan heteroseksual dalam sebuah persatuan "de facto" ("uniones de hecho").
Pada 26 Juli 2011, Mahkamah Konstitusi Kolombia memerintahkan Kongres untuk meloloskan peraturan yang memberikan pasangan sejenis hak yang sama seperti perkawinan pada 20 Juni 2013. Jika tidak ada yang lolos, pasangan sejenis akan diberikan hak ini secara otomatis.
Pada Oktober 2012, Senator Armando Benedetti mengajukan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Hal ini awalnya ditujukan untuk persatuan sipil, tetapi kemudian ia mengubah teksnya. Komite Senat Pertama menyetujui RUU ini pada 4 Desember 2012. Pada 24 April 2013, RUU ini dikalahkan pada Senat penuh dengan suara 51–17.
Pada 24 Juli 2013, hakim pengadilan perdata di Bogotá menyatakan bahwa sepasang pasangan sejenis dapat secara sah kawin, setelah putusan pada 11 Juli 2013 menerima petisi ini. Hal ini merupakan pasangan sejenis pertama yang kawin di Kolombia.
Pada September 2013, dua hakim pengadilan perdata mengawinkan dua pasangan sejenis. Perkawinan pertama diuji oleh sebuah kelompok konservatif, dan awalnya dibatalkan. Akan tetapi, pada Oktober, sebuah Pengadilan Tinggi (Tribunal Supremo de Bogotá) tetap mempertahankan keabsahan perkawinan tersebut.
Pada 7 April 2016, pengadilan tersebut memutuskan bahwa perkawinan tidak terbatas hanya pada pasangan berbeda jenis.
Pada 28 April 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis diizinkan untuk memasuki perkawinan sipil di negara tersebut dan hakim serta pencatat dilarang untuk menolak melangsungkan pernikahan sejenis.
Parlemen menyetujui RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis pada 18 Juni 2014. Hukum ini kemudian diumumkan dalam lembaga negara pada 17 Juli dan mulai berlaku 1 Januari 2015. Pada 15 Mei 2015, Luksemburg menjadi negara pertama di Uni Eropa yang memiliki perdana menteri yang melangsungkan perkawinan sejenis, dan kedua di Eropa. Perdana Menteri Xavier Bettel menikahi Gauthier Destenay, yang mana ia telah dalam kemitraan sipil sejak 2010.
Malta mengakui persatuan sejenis sejak April 2014, menyusul pembentukan "Undang-Undang Persatuan Sipil", yang pertama kali diajukan September 2013. Hal ini membentuk persatuan sipil dengan hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama seperti perkawinan, termasuk hak untuk adopsi bersama dan pengakuan perkawinan sejenis di luar negeri. Parlemen Malta memberikan persetujuan akhir atas pengesahan tersebut pada 14 April 2014 dengan suara 37 setuju dengan 30 abstain. Presiden Marie Louise Coleiro Preca menandatanganinya menjadi undang-undang pada 16 April. Perkawinan sejenis asing pertama didaftarkan pada 29 April 2014 dan persatuan sipil pertama dilakukan pada 14 Juni 2014.
Pada 21 Februari 2017, Menteri Dialog Sosial, Urusan Masyarakat, dan Kebebasan Sipil Helena Dalli mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini kemudian disampaikan ke Parlemen pada 5 Juli 2017. Pembacaan terakhir RUU ini di Parlemen pada 12 Juli 2017 dengan disetujui 66-1. RUU menjadi undang-undang dan diumumkan di Lembaran Negara pada 1 Agustus 2017. Malta menjadi negara ke-14 di Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Pasangan sejenis dapat melangsungkan perkawinan di Kota Meksiko dan negara bagian Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, dan Quintana Roo serta juga di beberapa munisipalitas seperti Querétaro. Dalam beberapa kasus perorangan, pasangan sejenis diberikan persetujuan yuidisial untuk kawin di semua negara bagian lain. Sejak Agustus 2010, perkawinan sejenis yang dilakukan di dalam Meksiko diakui di 31 negara bagian tanpa terkecuali.
Pada 21 Desember 2009, Majelis Legislatif Distrik Federal mengesahkan perkawinan sejenis dan adopsi oleh pasangan sejenis. Undang-undang ini disahkan delapan hari kemudian dan mulai berlaku pada awal Maret 2010. Pada 10 Agustus 2010, Mahkamah Agung Meksiko memutuskan bahwa meskipun tidak semua negara bagian harus mengesahkan perkawinan sejenis, mereka semua harus tetap mengakuinya ketika dilakukan secara sah.
Pada 28 November 2011, dua perkawinan pertama terjadi di Quintana Roo segera setelah mereka menemukan bahwa Kode Hukum Perdata Quintana Roo's tidak melarang secara tegas perkawinan sejenis, tetapi kemudian perkawinan ini dibatalkan oleh Gubernur Quintana Roo pada April 2012. Pada Mei 2012, Sekretaris Negara Bagian Quintana Roo mengembalikan pembatalan tersebut dan mengizinkan perkawinan sejenis berikutnya untuk dilakukan di negara bagian tersebut.
Pada 11 Februari 2014, Kongres Coahuila menyetujui adopsi bagi pasangan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis lolos pada 1 September 2014, membuat Coahuila negara bagian pertama (dan yurisdiksi kedua setelah Kota Meksiko) untuk memperbaharui Kode Perdatanya untuk mengizinkan perkawinan sejenis yang sah. Hal ini mulai berlaku pada 17 September, dan pasangan pertama menikah pada 20 September.
Pada 12 Juni 2015, Gubernur Chihuahua mengumumkan bahwa pemerintahannya tidak akan menentang perkawinan sejenis di negara bagian tersebut. Perintah ini segera berlaku, sehingga Chihuahua menjadi negara bagian ketiga yang mengesahkan perkawinan tersebut.
Pada 3 Juni 2015, Mahkamah Agung Keadilan Bangsa Meksiko mengeluarkan sebuah "tesis yurisprudensial" yang mana menemukan bahwa hukum negara bagian yang mengartikan perkawinan sebagai persatuan antara pria dan wanita inkonstitusional. Putusan ini kemudian membakukan pengadilan di seluruh Meksiko untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Akan tetapi, proses ini masih panjang dan lebih mahal dibandingkan perkawinan berbeda jenis, karena putusan ini tidak menghapus hukum negara bagian mana pun, yang berarti pasangan sejenis akan ditolak haknya untuk menikah dan harus pergi ke pengadilan untuk mendapat putusan perseroangan (). Akan tetapi, menurut sifatputusan, hakim dan pengadilan di seluruh Meksiko harus menyetujui pengajuan perkawinan sejenis. Tesis ini resmi dirilis pada 19 Juni 2015, dan berlaku pada 22 Juni 2015.
Pada 25 Juni 2015, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan perkawinan sejenis, Dinas Catatan Sipil Guerrero mengumumkan bahwa mereka merencanakan upacara perkawinan sejenis bersama pada 10 Juli 2015 dan menandakan harusnya perubahan aturan untuk mengizinkan perkawinan netral-gender, lolos melalui legislatur negara bagian sebelum permulaan resmi. Pendaftar mengumumkan lebih rinci rencana mereka, menyarankan agar cukup memilih kantor pendaftaran saja yang akan ikut serta pada acara perkawinan bersama. Gubernur negara bagian menyuruh pegawai sipil untuk mengakui akta perkawinan sejenis. Pada 10 Juli 2015, 20 pasangan sejenis dinikahkan oleh Gubernur Rogelio Ortega di Acapulco. Pada 13 Januari 2016, kepala Dinas Catatan Sipil Acapulco mengumumkan bahwa segala perkawinan yang berlangsung pada 10 Juli 2015 oleh Gubernur dan istrinya tidak sah karena perkawinan sejenis tidak sah di Guerrero, kecuali apabila pasangan-pasangan tersebut diberikan amparo sebelumnya. Pada 13 Februari 2016, tetapi, Kepala Departemen Catatan Sipil Negara Bagian Guerrero mengumumkan bahwa perkawinan sejenis dapat kawin di yurisdiksi mana pun yang mereka inginkan dan mengkritik Dinas Catatan Sipil Acapulco dan pencatat sipil di seluruh negara bagian yang tidak mengakui pernikahan tersebut. Sejak Maret 2017, setiap munisipalitas di negara bagian Guerrero telah berhenti mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan sejenis.
Pada 17 Desember 2015, Kongres Nayarit menyetujui sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pada Januari 2016, Mahkamah Agung Meksiko menyatakan bahwa Kode Perdata Jalisco inkonstitusional karena membatasi perkawinan bagi pasangan berbeda jenis, memberlakukan perkawinan sejenis di negara bagian tersebut. Pada 10 Mei 2016, Kongres Campeche meloloskan RUU perkawinan sejenis. Pada 18 Mei 2016, Michoacán dan Morelos meloloskan RUU perkawinan sejenis. Pada 25 Mei 2016, RUU perkawinan sejenis di Colima disetujui oleh Kongres negara bagian. Pada Juli dan Agustus 2017, masing-masing, Mahkamah Agung Meksiko membatalkan larangan perkawinan sejenis di Chiapas dan Puebla. Pada November 2017, Pemerintah Baja California memutuskan untuk berhenti menegakkan pelarangan perkawinan sejenisnya.
Pada 17 Mei 2016, Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, menandatangani sebuah inisiatif untuk mengubah Konstitusi negaranya, yang mana akan mengesahkan perkawinan sejenis di seluruh Meksiko. Pada 9 November 2016, Komite Masalah Konstitusional Majelis Deputi menolak inisiatif tersebut dengan 19 suara berbanding 8.
Perkawinan sejenis menjadi sah di Norwegia pada 1 Januari 2009 ketika RUU perkawinan netral-gender diterapkan setelah diloloskan oleh Parlemen Norwegia pada Juni 2008. Norwegia menjadi negara Skandinavia pertama dan negara keenam yang mengesahkan perkawinan sejenis. Perkawinan netral-gender menggantikan sistem lama yaitu kemitraan terdaftar untuk pasangan sejenis. Pasangan dalam kemitraan terdaftar dapat mempertahankan statusnya atau mengubah kemitraan mereka menjadi perkawinan. Tidak ada kemitraan baru yang dibuat.
Sejak November 1999, Perancis memiliki aturan persatuan sipil yang terbuka bagi pasangan berbeda jenis dan sejenis.
Pemerintah Perancis mengajukan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis, "RUU 344", di Majelis Nasional pada 17 November 2012. Pasal 1 dalam RUU tersebut yang mengartikan bahwa perkawinan adalah persetujuan antara dua orang diloloskan pada 2 Februari 2013 dalam pembacaan pertamanya dengan suara 249–97. Pada 12 Februari 2013, Majelis Nasional menyetujui keseluruhan RUU ini dengan suara 329–229.
Pada 12 April 2013, kamar atas Parlemen Perancis memilih untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 23 April 2013, undang-undang baru ini disetujui oleh Majelis Nasional dengan suara 331–225. UU "No.2013-404" mengizinkan pasangan sejenis yang tinggal di Perancis, termasuk orang asing yang setidaknya memiliki salah satu pasangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Perancis, hak untuk kawin. Undang-undang ini juga mengizinkan pengakuan di Perancis terhadap perkawinan pasangan sejenis yang terjadi di luar negeri sebelum berlakunya RUU ini.
Oposisi utama sayap-kanan menguji undang-undang ini ke Dewan Konstitusi, yang mana perlu sebulan untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Dewan Konstitusi yang sebelumnya memutuskan bahwa masalah perkawinan sejenis tersebut adalah salah satu keputusan Parlemen dan hanya ada sedikit harapan bagi UMP untuk membatalkan suara Parlemen. Pada 17 Mei 2013, Dewan Konstitusi menyatakan bahwa RUU tersebut sah dalam segala redaksinya. Presiden François Hollande memberlakukannya pada 18 Mei 2013.
Portugal membuat persatuan "de facto" yang serupa dengan perkawinan untuk pasangan kohabitasi berbeda jenis pada 1999, dan meluas ke pasangan sejenis pada 2001. Akan tetapi, perluasan pada 2001 tidak mengizinkan adopsi sejenis, baik bersama-sama atau anak tiri.
Pada 11 Februari 2010, Parlemen menyetujui RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Presdien Portugal mengundangkan undang-undang tersebut pada 8 April 2010 dan mulai berlaku 5 Juni 2010, membuat Portugal negara kedelapan yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional; akan tetapi, adopsi masih dilarang untuk pasangan sejenis.
Pada Desember 2015, Parlemen Portugal menyetujui RUU yang mengakui hak adopsi untuk pasangan sejenis. Hal ini mulai berlaku Maret 2016.
Pada 14 Mei 2012, Anggota Dewan Partai Buruh Louisa Wall menyatakan bahwa ia akan mengajukan RUU anggota pribadi, "RUU Amandemen Perkawinan (Pengertian Perkawinan)", mengizinkan perkawinan sejenis. RUU ini kemudian diberikan saat pemilihan suara anggota pada 30 Mei 2012. Hal ini kemudian ditarik dari pemungutan suara dan melewati pembacaan pertama dan kedua masing-masing pada 29 Agustus 2012 dan 13 Maret 2013. Pembacaan terakhir lolos pada 17 April 2013 dengan 77 suara berbanding 44. RUU ini menerima pengesahan kerajaan dari Gubernur Jenderal pada 19 April dan berlaku 19 Agustus 2013.
Hukum perkawinan Selandia Baru hanya berlaku pada Selandia Baru utama dan Dependensi Ross di Antarktika. Teritori Selandia Baru lainnya, termasuk Kepulauan Cook, Niue dan Tokelau, memiliki hukum perkawinannya sendiri dan tidak melakukan dan mengakui perkawinan sejenis.
Spanyol menjadi negara ketiga di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, yang menjadi legal sejak 3 Juli 2005, dan didukung oleh mayoritas orang Spanyol.
Pada 2004, Pemerintah Sosialis yang baru terpilih, dipimpin Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero, memulai kampanye untuk pengesahannya, termasuk hak untuk adopsi oleh pasangan sejenis. Setelah debat, hukum yang mengizinkan perkawinan sejenis diloloskan oleh "Cortes Generales" (parlemen bikameral Spanyol) pada 30 Juni 2005. Raja Juan Carlos, yang oleh hukum memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah memberikan pengesahan kerajaan menjadi hukum, menandatanganinya pada 1 Juli 2005. Hukum ini kemudian diumumkan pada 2 Juli 2005.
Perkawinan sejenis di Swedia telah legal sejak 1 Mei 2009, mengikuti adopsi hukum perkawinan netral-gender yang baru oleh Parlemen Swedia pada 1 April 2009, menjadikan Swedia negara ketujuh di dunia yang mengizinkan perkawinan sejenis secara nasional. Perkawinan menggantikan kemitraan terdaftar bagi pasangan sejenis di Swedia. Kemitraan terdaftar pasangan sejenis yang ada tetap ada dengan pilihan mengubahnya menjadi perkawinan. Perkawinan sejenis telah dilakukan oleh Gereja Swedia sejak 2009.
Majelis Deputi Uruguay meloloskan sebuah RUU pada 12 Desember 2012, yang memperluas hak perkawinan bagi pasangan sejenis. Senat meloloskan RUU pada 2 April 2013, tetapi dengan sedikit perubahan. Pada 10 April 2013, Majelis Deputi meloloskan RUU dengan mayoritas dua pertiga (71–22). Presiden kemudian mengumumkan undang-undang ini pada 3 Mei 2013 dan berlaku pada 5 Agustus.
Armenia secara historis hanya memiliki sedikit perlindungan atau pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis. Hal ini berubah pada Juli 2017, ketika Menteri Keadilan mengungkapkan bahwa semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah sah di Armenia, termasuk perkawinan antara orang dengan sejenis kelamin. Hal ini membuat Armenia menjadi bekas negara Uni Soviet kedua, setelah Estonia, yang mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri.
Konstitusi Bulgarian melarang pengesahan perkawinan sejenis, yang menetapka perkawinan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Pada akhir 2017, sepasang pasangan sejenis di Bulgaria, yang kawin di Britania Raya, mengajukan gugatan agar perkawinan mereka diakui. Pengadilan Tata Usaha Sofia melawan mereka pada Januari 2018.
Michelle Bachelet, Presiden Chili, yang terpilih untuk masa kedua pada Maret 2014, telah berjanji untuk mewujudkan perkawinan sejenis dan memiliki mayoritas di kedua rumah di Kongres. Sebelumnya, ia berkata, "Kesetaraan perkawinan, saya percaya kita harus mewujudkannya." Jajak pendapat menunjukkan mayoritas mendukung perkawinan sejenis di Chili. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan selama September 2015 oleh Cadem Plaza Pública menunjukkan bawa 60% masyarakat Chili mendukung perkawinan sejenis, sementara 36% menolak.
Pada 10 Desember 2014, sekelompok senator dari berbagai partai, bergabung dengan kelompok penggiat LGBT MOVILH (Pergerakan Homoseksual untuk Penyatuan dan Pembebasan) yang membawa RUU baru untuk mengizinkan perkawinan sejenis dan adopsi ke Kongresi. MOVILH telah dalam pembicaraan dengan Pemerintah Chili untuk mencari solusi terbaik terhadap penundaan gugatan perkawinan melawan negara tersebut di Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika. MOVILH berpendapat bahwa mereka akan menurunkan perkara ini apabila Kongres Bachelet tetap menjaga janjinya untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Pada 28 Januari 2015, Kongres Nasional menyetujui RUU yang mengakui persatuan sipil untuk pasangan sejenis dan berbeda jenis yang menawarkan beberapa hak seperti perkawinan. Bachelet menandatangani RUU ini pada 14 April, dan mulai berlaku pada 22 Oktober.
Pada September 2016, Presiden Bachelet menyatakan saat panel Majelis Umum PBB bahwa pemerintah Chili akan menyerahkan RUU perkawinan sejenis kepada Kongres pada awal paruh 2017. Sebuah RUU perkawinan sejenis pun disahkan pada September 2017. Parlemen pun mulai membahas RUU tersebut pada 27 November 2017.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Chili
Pada 2013, aktivis gay Pamela Troya mengajukan gugatan untuk membatalkan larangan perkawinan sejenis di Ekuador dan mengesahkan perkawinan sejenis di negaranya. Gugatan ini masih ditunda.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Ekuador. Pada Mei 2018, Mahkamah Agung Ekuador memutuskan, dalam kasus pasangan orang tua lesbian, bahwa keputusan PHAAM sepenuhnya mengikat Ekuador dan negara tersebut harus menerapkan putusan tersebut oleh karenanya.
Pada Agustus 2016, seorang pengacara di El Salvador mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan Pasal 11 dari Kode Keluarga yang mengartikan perkawinan sebagai persatuan heteroseksual. Mengecap hukum tersebut sebagai diskriminatif dan tidak adanya ketentuan jenis kelamin dalam Pasal 34 dari penjelasan Konstitusi mengenai perkawinan, gugatan tersebut ingin mengizinkan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menghentikan gugatan tersebut pada Desember 2016. Gugatan kedua dimasukkan pada November 2016.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di El Salvador.
Pada Oktober 2014, Parlemen Estonia menyetujui undang-undang persatuan sipil terbuka baik untuk pasangan berbeda jenis maupun sejenis.
Pada Desember 2016, Pengadilan Daerah Tallinn memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di negara lain harus diakui di Estonia.
Perkawinan sejenis dan persatuan sipil saat ini tidak diakui oleh negara, pemberontak ilegal Partai Komunis Filipina melakukan perkawinan sejenis di wilayah yang dikuasai mereka sejak 2005.
Pada Oktober 2016, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Pantaleon Alvarez mengumumkan bahwa ia akan mencantumkan RUU persatuan sipil di Kongres. RUU ini diajukan ke Kongres pada Oktober tahun berikutnya di bawah naungan Juru Bicara dan tiga orang kongres lainnya, termasuk Geraldine Roman, pembuat hukum transgender pertama yang terpilih di negara tersebut.
Presiden Rodrigo Duterte mendukung pengesahan perkawinan sejenis, tetapi merasa bahwa undang-undang semacam itu mungkin tidak lolos di Kongres karena masih banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Kristen pada masa penjajahan. Ia juga mendukung persatuan sipil, yang mana memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk didukung olehsebagian besar anggtoa Kongres.
Pada 19 Juni 2018, Mahkamah Agung Fiipina mendengarkan argumen lisan yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Filipina.
Pada 2016, seorang pria mengajukan gugatan melawan larangan perkawinan sejenis di Georgia, berpendapat bahwa sekalipun Kode Perdata Georgia menyatakan bahwa perkawinan secara tegas adalah seorang pria dengan seorang wanita; Konstitusi tidak merujuk jenis kelamin pada bagian perkawinan.
Pada September 2017, Parlemen Georgia menyetujui amendemen konstitusional yang mengartikan perkawinan sebagai "persatuan anatara seorang wanita dengan seorang pria untuk tujuan membentuk sebuah keluarga." Presiden Giorgi Margvelashvili memveto amendemen tersebut pada 9 Oktober. Parlemen mengesampingkan vetonya pada 13 Oktober.
Perkawinan sejenis tidak secara tegas dilarang dalam hukum India dan setidaknya satu pasangan telah diakui perkawinannya oleh pengadilan.
Pada April 2014, Medha Patkar dari Partai Aam Aadmi menyatakan bahwa partainya mendukung pengesahan perkawinan sejenis.
Selama 2017, sebuah rancangan dari Uniform Civil Code yang akan mengesahkan perkawinan sejenis telah diajukan.
Pada 2006, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan untuk mengakui perkawinan sejenis asing hanya untuk tujuan terbatas dengan Administrasi Lintas Perbatasan, Populasi, dan Imigrasi; akan tetapi, hal ini hanya untuk kepentingan statistik dan tidak memberikan hak apapun. Israel tidak mengakui perkawinan sipil yang dilakukan di yurisdiksinya. Sebuah RUU diajukan di Knesset (Parlemen Israel) untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggu, tetapi Knesset tidak melanjutkan RUU tersebut. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis dan perkawinan berbeda agama dikalahkan di Knesset, 39–11, pada 16 Mei 2012.
Pada November 2015, Satuan Tugas Nasional LGBT Israel memohon Mahkamah Agung Israel untuk mengizinkan perkawinan sejenis di negara tersebut, berpendapat bahwa penolakan pengadilan rabinik untuk mengakui perkawinan sejenis tidak dapat mencegah pengadilan perdata untuk melakukan perkawinan sejenis. Mahkamah tersebut menurunkan sebuah putusan pada 31 Agustus 2017, menentukan bahwa masalah tersebut merupakan tanggung jawab Knesset, bukan masalah yudisial.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Israel secara luas mendukung pengakuan persatuan sejenis. Sebuah jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 79% warga Israel mendukung pengesahan persatuan sejenis (perkawinan atau persatuan sipil). Jajak pendapat pada 2018 menunjukkan 58% warga Israel mendukung perkawinan sejenis.
Kota Bologna, Naples dan Fano mulai mengakui perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain pada Juli 2014, disusul Empoli, Pordenone, Udine dan Trieste pada September, dan Florence, Piombino, Milan dan Rome pada Oktober, dan Bagheria pada November. Dewan Negara Italia membatalkan perkawinan-perkawinan ini pada Oktober 2015.
Jajak pendapat dari Datamonitor pada Januari 2013 menunjukkan bahwa 54.1% responden setuju dengan perkawinan sejenis. Jajak pendapat dari Ipsos pada Mei 2013 menunjukkan bahwa 42% warga Italia mendukung pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Jajak pendapat dari Demos pada Oktober 2014 menunjukkan bahwa 55% responden setuju dengan perkawinan sejenis dengan 42% menolak. Survei Pew Research Center menunjukkan bahwa 59% warga Italia setuju dengan pengesahan perkawinan sejenis.
Pada 25 Februari 2016, Senat Italia meloloskan sebuah RUU yang mengizinkan persatuan sejenis dengan 173 suara berbanding 73. RUU yang sama disetujui oleh Majelis Deputi pada 11 Mei 2016 dengan 372 suara berbanding 51. Presiden Italia menandatangani RUU ini pada 22 Mei 2016 dan berlaku 5 Juni 2016.
Pada 31 Januari 2017, Mahkamah Agung Kasasi memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri dapat diakui sepenuhnya oleh perintah pengadilan, dengan setidaknya satu dari pasangan tersebut adalah warga negara negara Uni Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Perkawinan sejenis tidak sah di Jepang. Pasal 24 dari Konstitusi Jepang menyatakan bahwa "Perkawinan didasari hanya pada persetujuan kedua belah jenis kelamin dan akan dipertahankan melalui saling kerja sama dengan hak yang setara antara suami dan istri sebagai dasarnya." Pasal 24 dibuat untuk menciptakan kesetaraan antara kedua jenis kelamin dalam perkawinan, berbeda dengan situasi hukum sebelum perang di mana suami/ayah secara sah diartikan sebagai kepala rumah tangga dan perkawinan membutuhkan izin dari kepala keluarga laki-laki.
51% penduduk Jepang mendukung perkawinan sejenis, berdasarkan jajak pendapat terakhir pada 2017.
Pada Juli 2015, Kim Jho Kwang-soo dan pasangannya, Kim Seung-Hwan, mengajukan gugatan untuk mencari status hukum bagi perkawinan mereka setelah pendaftaran perkawinan mereka ditolak oleh pihak berwenang di Seoul. Pada 25 Mei 2016, sebuah pengadilan distrik di Korea Selatan memutuskan berlawanan dengan pasangan tersebut dan berpendapat bahwa tanpa pengesehan yang jelas sebuah persatuan sejenis tidak dapat diakui sebagai perkawinan. Pasangan ini dengan cepat mengajukan banding melawan putusan pengadilan distrik tersebut. Pengacara mereka, Ryu Min-Hee, mengumumkan bahwa dua pasangan sejenis lainnya telah mengajukan gugatan secara terpisah untuk diizinkan kawin.
Pada Desember 2016, sebuah pengadilan banding Korea Selatan menguatkan putusan pengadilan distrik ini. Pasangan ini pun membawa kasus ini ke Mahkamah Agung Korea Selatan.
Pada 2017 sebuah jajak pendapat menunjukkan bahwa 41% warga Korea Selatan mendukung perkawinan sejenis, sedangkan 52% menolak. Dukungan ini jauh lebih tinggi pada kalangan muda, dalam jajak pendapat pada 2014 menunjukkan bahwa 60% warga Korea Selatan yang berumur 20-an mendukung perkawinan sejenis, meningkat dua kali lipat dari 2010 (30.5%).
Pada 19 Maret 2015, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan kepada Majelis Legislatif oleh Deputi Ligia Elena Fallas Rodríguez dari Broad Front. Pada 10 Desember 2015, organisasi Front Hak Setara ("Frente Por los Derechos Igualitarios") dan sebuah kelompok dari beberapa deputi mengajukan RUU lainnya.
Pada 10 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi Kosta Rika mengumumkan ia akan mendengar sebuah kasus yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Kosta Rika dan menyatakan bahwa larangan perkawinan sejenis di negara itu tidaklah konstitusional.
Pada Januari 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika (IACHR) memutuskan bahwa Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan pengakuan terhadap perkawinan sejenis. Putusan tersebut secara penuh mengikat di Kosta Rika, yang dalam hitungan jam menyetujui untuk tunduk dan menerapkannya. Wakil Presiden Kosta Rika Ana Helena Chacón Echeverría mengumumkan bahwa Pemerintah akan segera mewujudkan putusan itu "dengan kesungguhannya". Mahkamah Elektoral Agung Kosta Rika (lembaga yang bertugas untuk pencatatan sipil, termasuk mengeluarkan akta perkawinan) mengumumkan bahwa mereka akan mematuhi putusan IACHR dan akan menyesuaikan perundang-undangan ketika badan eksekutif diberi tahu putusan ini. Pemberitahuan resmi pertama dilakukan pada 12 Januari 2018. Pada 15 Januari, sepasang pasangan sejenis mengajukan akta perkawinan. Perkawinan mereka direncanakan akan dilaksanakan pada 20 Januari, dan akan menjadi perkawinan sejenis pertama di Kosta Rika, Beberapa saat sebelum tanggal perkawinan, Dewan Utama Notaris menyatakan bahwa notaris tidak dapat melakukan perkawinan sejenis sampai ada perubahan legislatif atau putusan Mahkamah Agung, menempatkan mereka dalam kebingungan dengan Pemerintah Kosta Rika dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, yang menyatakan bahwa perubahan legislatid tidaklah diperlukan dan pemerintah dengan mudah dapat mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Dalam pemilihan umum Kosta Rika 2018, putusan IACHR menjadi hal yang penting. Carlos Alvarado Quesada, yang mendukung hak LGBT rights dan menyetujui penerapan putusan ini, memenangi pemilihan dengan 60.7% suara, mengalahkan Fabricio Alvarado, penentang keras hak LGBT yang menolak penerapan ini.
Pada 27 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi Latvia membatalkan sebuah keputusan pengadilan tata usaha yang menolak sebuah ajuan untuk mendaftarkan perkawinan sejenis di negara tersebut. Seorang juru bicara pers Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa mahkamah tersebut setuju bahwa peraturan saat ini tidak mengizinkan perkawinan sejenis secara sah dilakukan di Latvia. Akan tetapi, masalah ini seharusnya dianggap bukan dalam konteks perkawinan, tetapi mendaftarkan kemitraan keluarga. Lebih jauh lagi, tidak mungkin untuk menyimpulkan apakah hak-hak pengaju dilanggar atau tidak kecuali gugatan mereka diterima dan ditinjau dengan cara yang tepat. Mahkamah Konstitusi sekarang akan memutuskan apakah penolakan tersebut melanggar Konstitusi Latvia dan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia.
Pada November 2008, Mahkamah Agung Nepal mengeluarkan putusan terakhir dalam masalah hak LGBT, yang termasuk mengizinkan perkawinan sejenis. Perkawinan sejenis dan perlindungan bagi minoritas seksual akan dimasukkan ke Konstitusi Nepal yang baru yang harus selesai pada 31 Mei 2012. Akan tetapi, Legislatur tidak dapat setuju dengan Konstitusi sebelum tenggat waktu dan diakhiri setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa tenggat waktu tidak bisa diperpanjang. Konstitusi Nepal disahkan pada September 2015, tetapi tidak memuat perkawinan sejenis.
Pada Oktober 2016, Menteri Perempuan, Anak, dan Kesejahteraan Sosial membentuk suatu panitia yang mempersiapkan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Pada 17 Oktober 2016, sepasang pasangan sejenis mengajukan sebuah tindakan yang mencari pengakuan secara inkonstitusional terhadap perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri. Pada awal November, kasus ini dibawa ke Mahkamah Agung. Sebuah gugatan yang mencari pengakuan penuh terhadap perkawinan sejenis di Panama diajukan ke Mahkamah Agung pada Maret 2017. Mahkamah Agung mendengarkan argumen dalam dua perkara pada musim panas 2017.
Saat Mahkamah Agung sedang merundingkan kedua perkara ini, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan pada 9 Januari 2018 bahwa negara penandatangan Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia harus mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 16 Januari, Pemerintah Panama menyambut keputusan ini. Wakil Presiden Isabel Saint Malo, berbicara atas nama Pemerintah, mengumumkan bahwa negara tersebut akan sepenuhnya patuh terhadap putusan tersebut. Pemberitahuan resmi, yang mewajibkan pemenuhan putusan tersebut, dikirimkan ke berbagai departemen pemerintahan pada hari yang sama.
Pada sebuah putusan pada 9 Januari 2017, Mahkamah Konstitusi Lima ketujuh memerintahkan RENIEC untuk mengakui dan mendaftarkan sebuah perkawinan sepasang pasangan sejenis yang sebelumnya menikah di Kota Meksiko. RENIEC kemudian mengajukan banding atas putusan tersebut.
Pada 14 Februari 2017, sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan di Kongres Peru.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Peru. Pada 11 Januari, presiden Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemerintah Peru akan mematuhi putusan IACHR.
Sebelum pemilihan Oktober 2017, aktivis LGBT memulai kampanye publik yang bertujuan mencapai perkawinan sejenis dalm kurun waktu empat tahun.
Perdana Menteri Andrej Babiš mendukung pengesahan perkawinan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis diajukan ke Parlemen Ceko pada Juni 2018. Jajak pendapat terkini menunjukkan bahwa RUU ini cukup dikenal di Republik Ceko; sebuah jajak pendapat pada 2018 menemukan bahwa 75% warga Ceko setuju dengan perkawinan sejenis.
Pada 5 Juni 2018, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia memutuskan, dalam kasus yang berasal dari Romania, bahwa pasangan sejenis memiliki hak bertempat tinggal yang sama dengan pasangan berbeda jenis, ketika seorang warga negara Uni Eropa menikah sementara tinggal di negara Uni Eropa kedua di mana perkawinan jenis adalah sah, dan pasangannya berasal dari negara ketiga, dan pasangan tersebut kemudian ingin pindah ke negara pertama.
Pada awalnya, kasus ini digugat ke dalam Mahkamah Konstitusi Romania, yang kemudian memutuskan untuk mengirimkan kasus ini ke Mahkamah Eropa.
Slovenia mengakui kemitraan terdaftar untuk perkawinan sejenis.
Pada Desember 2014, partai eko-sosialis Kiri Bersatu mengajukan RUU yang mengamendemen pengartian perkawinan pada "Undang-Undang Perkawinan dan Hubungan Keluarga" 1976 dengan memasukkan pasangan sejenis. Pada Januari 2015, Pemerintah mengungkapkan tidak ada tentangan terhadap RUU tersebut. Pada Februari 2015, RUU tersebut diloloskan dengan 11 berbanding dengan 2. Pada Maret, Majelis meloloskan RUU terakhir dengan 51–28 suara. Pada 10 Maret 2015, Dewan Nasional menolak mosi untuk mewajibkan Majelis memungut suara sekali lagi, dengan suara 14–23. Penentang RUU tersebut meluncurkan petisi untuk referendum dan mendapatkan 40.000 tanda tangan. Parlemen kemudian memilih untuk memblok referendum tersebut dengan penjelasan bahwa itu akan melawan Konstitusi Slovenia apabila memungut suara mengenai masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan berlawanan dengan larangan referendum (5–4) dan referendum dilaksanakan pada 20 Desember 2015.
Pada referendum, 63.4% pemilih menentang undang-undang tersebut, menjadikan undang-undang perkawinan sejenis Parlemen tidak sah.
Sebuah RUU perkawinan sejenis tertunda di Parlemen setelah Partai Liberal Hijau Swiss, mengajukan sebuah inisiatif konstitusional yang mengesahkan perkawinan sejenis pada Desember 2013, berlawanan dengan inisiatif Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss yang melarang perkawinan sejenis. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional menyetujui inisiatif Liberal Hijau dengan 12-9 dan 1 abstain pada 20 Februari 2015. Pada 1 September 2015, kamar atas Komite Urusan Hukum memilih dengan 7 suara banding 5 untuk memproses inisiatif tersebut. Komite Urusan Hukum Dewan Nasional sekarang dapat menyusun undang-undang tersebut.
Dalam sebuah jajak pendapat pada Juni 2013 untuk ifop, 63% menyetujui perkawinan sejenis. Setelah keputusan Komite Urusan Hukum Dewan Nasional untuk menyetujui perkawinan sejenis, dua jajak pendapat yang dirilis pada 22 Februari 2015 menunjukkan dukungan 54% (Léger Marketing untuk Blick) dan 71% (GfS Zürich untuk SonntagsZeitung) mengizinkan pasangan sejenis untuk kawin dan mengadopsi anak. Sebagai tambahan, pada November 2016, pemilih di kanton Zürich secara sangat menentang sebuah inisiatif yang melarang perkawinan sejenis dalam Konstitusi kanton tersebut, dengan 81% suara menolak. Jajak pendapat pada 2017 menunjukkan bahwa 75% warga Swiss setuju dengan perkawinan sejenis.
Pada Maret 2015, Dewan Federal Swiss merilis laporan pemerintah mengenai perkawinan dan hak baru bagi keluarga. Hal ini membuka kemungkinan pengajuan kemitraan terdaftar untuk pasangan berbeda jenis dan juga perkawinan sejenis bagi pasangan sejenis. Kanselir Federal Simonetta Sommaruga yang bertugas untuk Departmen Kehakiman dan Kepolisian Federal juga secara pribadi menyatakan bahwa ia berharap pasangan sejenis dapat diizinkan untuk kawin segera.
Partai Rakyat Demokrat Kristen Swiss (CVP/PDC) memulai pada 2011 dengan mengumpulkan tanda tangan dari sebuah inisiatif masyarakat berjudul "Untuk pasangan dan keluarga - tidak untuk hukuman bagi perkawinan". Inisiatif tersebut akan mengubah Pasal 14 Konstitusi Federal Swiss dan bertujuan untuk menciptakan hak keuangan yang setara dan manfaat kesejahteraan sosial yang setara antara pasangan kawin dan pasangan kohabitasi tidak kawin. Akan tetapi, naskah ini bertujuan untuk mengajukan arti perkawinan sebagai sebuah "persatuan utuh antara seorang laki-laki dan seorang perempuan" ke dalam Konstitusi untuk pertama kalinya. Pada 19 Juni 2015, Parlemen menyarankan agar pemilih menolak inisiatif tersebut. Dewan Federal juga menyarankan agar menolak inisiatif. Warga Swiss memilih usul Demokrat Kristen dalam referendum pada 28 Februari 2016 dan menolaknya dengan suara 50,8%.
Pada 22 Desember 2014, sebuah amendemen yang diajukan ke Kode Perdata yang mana akan mengesahkan perkawinan sejenis dijadwalkan akan diuji oleh Komisi Yudisial. Jika amendemen ini lolos di tahap komisi, maka akan dipungut suara dalam sesi pleno Yuan Legislatif pada 2015. Amendemen ini, yang disebut amendemen kesetaraan perkawinan, akan memasukkan istilah yang netral ke dalam Kode Perdata menggantikan yang sebelumnya menyiratkan perkawinan heteroseksual, yang memberlakukan perkawinan sejenis. Hal ini akan juga mengizinkan pasangan sejenis untu mengadopsi anak.
Yu Mei-nu dari Partai Demokratik Progresif (DPP), yang menjadi penyidang dalam sesi legislatif saat ini, menunjukkan dukungan terhadap amandemen ini dengan lebih dari 20 anggota parlemen DPP lainnya dan juga dua Uni Solidaritas Taiwan dan masing-masing satu dari Kuomintang dan Partai Rakyat Pertama. Taiwan akan menjadi negara pertama di Asia yang mengesahkan perkawinan sejenis apabila mengamandemen Kode Perdatanya.
Sebuah jajak pendapat yang dilaksanakan di antara Agustus hingga Oktober 2015 menemukan bahwa 71% warga Taiwan mendukung perkawinan sejenis. Tsai Ing-wen, Presiden Taiwan sejak Mei 2016, menunjukkan dukungannya terhadap perkawinan sejenis pada November 2015.
Pada Oktober 2016, dua RUU perkawinan sejenis yang baru diajukan ke Yuan Legislatif. Kemudian, protes dilancarkan oleh kelompok yang menentang dan kelompok yang mendukung pengesahan.
Pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk kawin, dan memberikan waktu dua tahun bagi Pemerintah Taiwan untuk mengamendemen undang-undang tersebut agar berlaku. Jika aturan tersebut tidak diubah dalam waktu dua tahun, pasangan sejenis dapat mengajukan pendaftaran perkawinan sejenis secara sah di Taiwan.
"Undang-Undang Perkawinan Republik Rakyat Tiongkok" secara jelas mengartikan perkawinan sebagai persatuan antara seorang pria dan seorang wanita. Tidak ada bentuk persatuan sipil yang diakui. Sikap Pemerintah Tiongkok terhadap homoseksualitas dipercaya sebagai "tiga tidak": "tidak menerima; tidak melarang; tidak mendukung." Kementerian Kesehatan telah secara resmi menghapus homoseksualitas dari daftar penyakit kejiwaan pada 2001.
Li Yinhe, seorang sosiolog dan seksolog yang cukup terkenalan di dalam komunitas gay di Tiongkok, telah mencoba mengesahkan perkawinan sejenis beberapa kali, termasuk saat Kongres Nasional Rakyat pada 2000 dan 2004 ("Pengesahan Perkawinan Sejenis"《中国同性婚姻合法化》pada 2000 dan "RUU Perkawinan"《中国同性婚姻提案》pada 2004). Menurut hukum Tiongkok, 35 tanda tangan perwakilan dibutuhkan untuk sebuah masalah dibahas di Kongres. Usahanya gagal karena kurangnya dukungan oleh perwakilan. Juru bicara Komite Nasional CPPCC Wu Jianmin kemudian mempertimbangkan usulan Li Yinhel, mengatakan bahwa perkawinan sejenis masih terlalu "jauh ke depan dari waktunya" bagi Tiongkok. Ia berpendapat bahwa perkawinan sejenis tidak diakui bahkan di banyak negara Barat, yang mana dianggap lebih liberal dalam masalah sosial dibandingkan Tiongkok. Pernyataan ini dimengerti sebagai wujud bahwa Pemerintah mungkin menganggap pengakuan perkawinan sejenis dalam jangka panjang, tetapi tidak dalam waktu dekat.
Pada 5 Januari 2016, sebuah pengadilan di Changsha, sebelah selatan Provinsi Hunan, setuju untuk mendengar sebuah gugatan dari Sun Wenlin (26) pada Desember 2015 melawan penolakan Biro Urusan Sipil dari Distrik Furong untuk mengizinkannya menikah dengan pasangan prianya Hu Mingliang (36) pada Juni 2015. Pada 13 April 2016, dengan ratusan pendukung perkawinan sejenis di luarnya, pengadilan Changsha memutuskan melawan Sun, yang akan mengajukan banding, menjadikan kasusnya penting dalam kemajuan LGBT di Tiongkok.
Pada April 2016, Mahkamah Agung mengumumkan bahwa ia akan mendengar gugatan yang menyatakan bahwa Pasal 44 dari Kode Perdata adalah inkonstitusional karena melarang perkawinan sejenis.
Presiden Nicolás Maduro mendukung perkawinan sejenis, dan berpendapat bahwa Majelis Konstituante akan setuju untuk mengesahkannya.
Di Vietnam, saat ini hanya perkawinan antara pria dan wanita yang diakui. Menteri Keadilan Vietnam mulai mencari nasihat mengenai pengesahan perkawinan sejenis dari organisasi pemerintah lain dan non-pemerintah pada April dan Mei 2012, dan berencana untuk membahasnya masalah ini lebih jauh di Majelis Nasional pada musim semi 2013. Akan tetapi, pada Februari 2013, Menteri Keadilan meminta pada Majelis Nasional menghindari tindakan tersebut hingga 2014. Saat pendengaran untuk membahas perubahan undang-undang perkawinan pada April 2013, Wakil Menteri Kesehatan Nguyen Viet Tien mengusulkan agar perkawinan sejenis disahkan seceptanya.
Pemerintah Vietnam menghapus sebuah denda administratif yang dikenakan pada pernikahan sejenis pada 2013. Kebijakan tersebut diberlakukan pada 11 November 2013. Denda 100,000–500,000 VND ($24USD) akan dihapus. Meskipun perkawinan sejenis tidak diizinkan di Vietnam, kebijakan tersebut akan mendekriminalisasi hubungan tersebut, serta hak-hak biasa seperti pendaftaran rumah tangga, kebendaan, membesarkan anak, dan kemitraan bersama diakui.
Pada Juni 2013, Dewan Nasional mulai berunding secara formal mengenai ajuan perkawinan sejenis. Pada 24 September 2013, Pemerintah mengeluarkan sebuah dekrit yang menghapus denda terhadap perkawinan sejenis. Dekrit ini mulai berlaku pada 11 November 2013.
Pada 27 Mei 2014, Komite Urusan Sosial Dewan Nasional menghapus ketentuan status hukum dan beberapa hak pasangan sejenis yang berkohabitasi dari RUU Pemerintah untuk mengamendemen "Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga". RUU ini disetujui oleh Dewan Nasional pada 19 Juni 2014.
Pada 1 Januari 2015, "Undang-Undang Perkawinan dan Keluarga 2014" secara resmi berlaku. Ini menyatakan bahwa sementara Vietnam mengizinkan pernikahan sejenis, tetapi tidak menawarkan pengakuan yang sah atau perlindungan terhadap persatuan antara dua orang yang berjenis kelamin sama.
Syarat kerja staf organisasi internasional (bukan komersial) dalam banyak kasus tidak diatur oleh undang-undang negara tempat kantor mereka berada. Kesepakatan dengan negara tuan rumah menjaga kenetralan organisasi ini.
Meskipun cukup mandiri, beberapa organisasi mengakui kemitraan sejenis tanpa syarat. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui perkawinan sejenis jika dan hanya jika negara kewarganegaraan pekerja yang bersangkutan mengakui perkawinan tersebut. Dalam beberapa kasus, organisasi-organisasi ini memang menawarkan pilihan terbatas dari manfaat yang biasanya diberikan kepada pasangan berbeda jenis untuk pasangan "de facto" atau pasangan domestik pekerja mereka, bahkan meskipun individu yang telah memasuki persatuan sipil berbeda jenis di negara asal mereka tidak dijamin pengakuan penuh terhadap persatuan ini di semua organisasi. Namun, Bank Dunia mengakui pasangan domestik.
Status persatuan sipil, kemitraan sipil, kemitraan domestik, kemitraan terdaftar, kemitraan tidak terdaftar, dan kohabitasi tidak terdaftar menawarkan manfaat hukum perkawinan secara bermacam-macam. Hingga Desember 2017, negara yang memiliki bentuk pengganti dari perkawinan dalam tingkat nasional adalah: Andora, Chili, Ekuador, Estonia, Hungaria, Israel, Italia, Kosta Rika, Kroasia, Liechtenstein, Polandia, Republik Ceko, San Marino, Siprus, Slovenia, Swiss, dan Yunani. Dalam tingkat subnasional, negara bagian Meksiko Tlaxcala, negara konstituen Belanda Aruba dan Irlandia Utara di Britania Raya mengizinkan pasangan sejenis untuk mendapatkan persatuan sipil atau kemitraan, tetapi membatasi perkawinan hanya untuk pasangan berbeda jenis. Sebagai tambahan, beberapa kota dan wilayah di Kamboja, Jepang, dan Taiwan menawarkan pasangan sejenis berbagai macam tingkat manfaat, termasuk hak kunjungan rumah sakit dan lainnya.
Sebagai tambahan, empat belas negara yang telah mengesahkan perkawinan sejenis juga masih memiliki bentuk lain dari pengakuan sah bagi pasangan sejenis, yang biasanya juga ada bagi pasangan heteroseksual: Afrika Selatan, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Kolombia, Luksemburg, Malta,Perancis, Portugal, Spanyol, dan Uruguay.
Persatuan sipil tersedia juga di beberapa bagian di Amerika Seikat (California, Hawaii, Illinois, New Jersey, Nevada, dan Oregon).
Perkawinan sejenis perempuan dipraktikkan di antara suku Gikuyu, Nandi, Kamba, Kipsigis, dan sedikit meluas ke orang-orang tetangganya. Sekitar 5–10% wanita berada dalam perkawinan ini. Akan tetapi, hal ini tidak dilihat sebagai homoseksual, tetapu sebagai jalan keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki untuk menuruskan keturunan di dalam keluarga. Aturan yang memidana homoseksualitas secara khusus ditujukan bagi laki-laki, meskipun pada 2010 perdana menteri menyebut perempuan ditangkap pula.
Di Nigeria, tindakan homoseksual di antara laki-laki dianggap ilegal (tetapi tidak untuk perempuan). Pada 2006, Presiden Nigeria Olusegun Obasanjo mengajukan aturan yang melarang perkawinan sejenis dan memidana orang yang "melakukan, menyaksikan, menolong, dan bersekongkol" melakukan upacara seperti itu.
Di antara orang Igbo dan mungkin orang lainnya di bagian selatan negara itu, ada beberapa kejadian di mana perkawinan antara perempuan dianggap pantas, misalnya ketika seorang perempuan yang tidak memiliki anak dan suaminya meninggal, dan dia mengambil seorang istri untuk menjaga warisan dan keturunan keluarganya.
Meskipun beberapa masyarakat telah mengakui persatuan sejenis sebagai perkawinan, jejak sejarah dan antropologis menunjukkan bahwa terdapat tingkatan sikap terhadap persatuan sejenis mulai dari dukungan, melalui penerimaan penuh dan penyatuan, toleransi simpatis, ketidakacuhan, larangan dan diskriminasi, hingga persekusi dan pembantaian fisik. Penentang perkawinan sejenis berpendapat bahwa perkawinan sejenis, meskipun baik bagi pasangan tersebut dan anak yang mereka besarkan, melanggar hak seorang anak untuk dibesarkan oleh ibu dan ayah biologisnya. Beberapa pendukung perkawinan sejenis mengambil pandangan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mengambil peran dalam mengatur hubungan pribadi, sementara yang lain berpendapat bahwa perkawinan sejenis dapat menyediakan manfaat sosial kepada pasangan sejenis. Perdebatan mengenai perkawinan sejenis termasuk pula perdebatan mengenai sudut pandang sosial dan juga berdasarkan kekuasaan mayoritas, keyakinan beragama, masalah ekonomi, kesehatan, dan berbagai persoalan lainnya.
Bacaan ilmiah menunjukkan bahwa kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang tua meningkat melalui perkawinan dan anak-anaknya mendapatkan manfaat dari dibesarkan oleh dua orang tua dalam kesatuan yang diakui secara hukum (baik persatuan sejenis maupun berbeda jenis). Sebagai hasilanya, asosiasi ilmiah profesional telah berpendapat agar perkawinan sejenis disahkan karena dapat menguntungkan bagi anak dari orang tua atau pengasuh sejenis.
Penelitian ilmiah juga secara tetap menunjukkan bahwa orang tua gay dan lesbian secakap dan semampu orang tua heteroseksual, dan anak mereka juga sesehat secara kejiwaan dan sebaik anak yang dibesarkan oleh orang tua heteroseksual. Menurut tinjauan bacaan ilmiah, tidak ada bukti yang menunjukkan sebaliknya.
Semua negara yang mengizinkan perkawinan sejenis juga mengizinkan adopsi anak oleh orang dengan jenis kelamin yang sama, kecuali Jalisco, Nayarit dan Quintana Roo di Meksiko. Sebagai tambahan, Andorra, Austria, dan Israel juga beberapa yurisdiksi subnasional yang tidak mengakui perkawinan sejenis tetap mengizinkan adopsi bersama oleh pasangan sejenis yang tidak kawin: Querétaro dan Veracruz di Meksiko dan Irlandia Utara dan Jersey di Britania Raya. Beberapa negara lainnya juga mengizinkan adopsi anak tiri bagi mereka yang dalam hubungan sejenis tetapi tidak kawin: Kroasia, Estonia, Italia (on a case-by-case basis), Slovenia, dan Swiss.
Lebih dari 16.000 pasangan sejenis membesarkan sekitar 22.000 anak adopsi di Amerika Serikat. Pasangan sejenis membesarkan sekitar 4% dari seluruh anak adopsi di Amerika Serikat.
Seorang pria gay atau biseksual memiliki opsi untuk surogasi, sebuah proses yang mana seorang perempuan melahirkan anak untuk orang lain melalui inseminasi buatan atau membawa sel telur wanita lain yang sudah berbuah yang ditanam secara bedah untuk dilahirkan. Seorang wanita lesbian atau biseksual memiliki pilihan untuk melakukan inseminasi buatan.
Di Amerika Serikat sebelum perkara "Obergefell v. Hodges", pasangan dalam perkawinan sejenis hanya dapat bercerai dalam yurisdiksi yang mengakui perkawinan sejenis, dengan beberapa pengecualian.
Ada beberapa posisi yang berbeda mengenai apakah perkawinan sejenis dapat dilakukan dalam yurisdiksi yang demokratis. "Kekuasaan mayoritas" berpendapat bahwa perkawinan sejenis adalah sah atau tidak sah berdasarkan apakah hal ini diterima oleh mayoritas pemilih atau wakil mereka pilih.
Sebaliknya, hak sipil berpendapat bahwa sebuah institusi dapat dengan sah dibentuk melalui putusan kehakiman yang tidak memihak yang dengan teliti menguji dan menemukan bahwa hak untuk kawin tanpa memandang jenis kelamin orang tersebut dijamin dalam hukum hak perdata dalam yurisdiksinya.
Di beberapa negara, agama memerakan peran penting dalam pembahasan mengenai perkawinan sejenis, dan beberapa organisasi agama dan gereja telah menunjukan tingkatan dalam posisi resminya. Pandangan agama terhadap perkawinan sejenis terkait erat dengan pandangan agama tentang homoseksualitas. Ketika sebagian besar agama dunia menentang, jumlah denominasi yang menerima dan melakukan perkawinan sejenis mengikat pada 2000-an dan 2010-an. Beberapa pendapat agama mengenai dukungan perkawinan sejenis mulai berkembang.
Dua cabang besar dalam Kekristenan, Gereja Katolik Roma, dan Gereja Ortodoks Timur, keduanya menentang perkawinan sejenis dan melihat perilaku homoseksual sebagai dosa. Denominasi Protestan lebih terbagi, tetapi sebagian besar Protestan evangelis dan beberapa denominasi Portestan lainnya, seperti Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, mengambil posisi resmi menentang perkawinan sejenis. Saksi-Saksi Yehuwa juga secara resmi menentang perkawinan sejenis. Beberapa kelompok Protestan, seperti Gereja Episkopal, Gereja Presbyterian (AS), Gereja Kristus Bersatu dan Gereja Katolik Lama (Provinsi AS), mendukung perkawinan sejenis dan melakukan upacara perkawinan. Beberapa gereja tertentu juga mengakui perkawinan sejenis meskipun bertentangan dengan pandangan denominasinya. Pasa 2016, sebuah survei menunjukkan bahwa 64% Protestan arus utama kulit putih di Amerika Serikat setuju dengan perkawinan sejenis.
Sebagian besar cendikiawan Muslim percaya bahwa hukum Syariah menentang perkawinan sejenis dan mengutuk perilaku sejenis. Ini juga menjadi pandangan masyarakat Muslim modern. Beberapa Muslim di Barat sekarang berpendapat bahwa homoseksualitas diizinkan oleh hukum Syariah. Kebanyakan pemimpin Yahudi Ortodoks menentang perkawinan sejenis, sementara kelompok rabinik Yahudi Konservatif, Reformasi, dan Rekonstruksionis menguatkan keabsahannya. Meskipun Buddhisme dianggap ambivalen mengenai masalah ini secara keseluruhan, beberapa Buddhis mendukung perkawinan sejenis, sebagaimana juga berbagai macam tradisi keagamaan lain.
Salah satu sumber permasalahan adalah apakah perkawinan sejenis memengaruhi kebebasan beragama. Beberapa kelompok keagamaan dapat menolak untuk menyediakan pekerjaan, akomodasi publik, pelayanan adopsi, dan beberapa manfaat lain bagi pasangan sejenis. Beberapa yurisdiksi memasukkan ketentuan akomodasi agama dalam undang-undang kesetaraan perkawinan.
Menyusul putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam "Obergefell v. Hodges" pada Juni 2015, seorang petugas wilayah di Kentucky, Kim Davis, yang keberatan dengan perkawinan sejenis atas dasar agama, menjadi terdakwa dalam enam gugatan setelah menolak untuk mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan sejenis dan berbeda jenis. Beberapa orang Amerika yang terkenal, termasuk politikus Ted Cruz, menunjukkan dukungan padanya.
"Masterpiece Cakeshop v. Colorado Civil Rights Commission" merupakan kasus Mahkamah Agung Amerika Serikat yang menangani apakah bisnis kreatif dapat menolak melayani karena hak kebebasan berpendapat dan hak kebebasan menjalankan agama dalam hukum akomodasi publik khususnya karena Amendemen Pertama, dengan menolak memberikan layanan pembuatan, seperti kue pernikahan pesanan untuk upacara pernikahan, atas dasar kepercayaan agama seseorang. Mahkamah tersebut mendengarkan argumen lisan pada 5 Desember 2017, dan memutuskan dengan dasar pertimbangan sempit pada Juni 2018 bahwa Komisi Hak Sipil Colorado, yang melawan toko roti tersebut, tidak menggunakan kenetralan beragama. Mahkamah tidak memutuskan dengan dasar yang lebih luas selain hukum anti-diskriminasi, kebebasan dalam menjalankan agama, dan kebebasan berbicara, karena kurangnya kenetralan beragama komisi tersebut.