Persetujuan Brussel 2013
Persetujuan Brussel (; ) adalah suatu persetujuan yang dibuat antar pemerintah Serbia dan pemerintah Kosovo mengenai normalisasi hubungan mereka. Persetujuan ini, meskipun tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak, dinegosiasikan dan disetujui di Brussel, di bawah pengawasan dari Uni Eropa. Negosiasi yang terjadi dipimpin oleh Perdana Menteri Serbia Ivica Dačić dan Perdana Menteri Kosovo Hashim Thaçi, dengan mediasi dari Perwakilan Tinggi Uni Eropa Catherine Ashton. Persetujuan ini ditetapkan pada 19 April 2013.
Setelah terjadinya Perang Kosovo dan pemboman NATO terhadap Yugoslavia pada tahun 1999, Kosovo kemudian ditempatkan di bawah administrasi PBB berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1244. Pada tahun 2008, pihak Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya, dan sejak itu telah diakui oleh 111 negara lainnya.
Sejauh ini sepuluh putaran pembicaraan telah diadakan di kantor European External Action Service di Brussel. Baroness Ashton, Perwakilan Tinggi Uni Eropa, telah memimpin pembicaraan selama dua tahun, dan seterusnya dilanjutkan oleh Federica Mogherini. Normalisasi hubungan antar negara-negara yang bertetangga merupakan prasyarat kunci bagi negara-negara yang ingin bergabung dengan Uni Eropa; dengan demikian Persetujuan Brussel ini membuat Serbia lebih dekat lagi pada pembicaraan keanggotaannya di Uni Eropa, dan Kosovo untuk mulai menuju Persetujuan Stabilisasi dan Asosiasi (SAA). SAA kemudian ditandatangani oleh HR Mogherini dan PM Mustafa pada Oktober 2015. Salah satu masalah yang paling sulit diatasi adalah bagaimana menghapuskan stuktur pemerintahan paralel Serbia di bagian utara Kosovo sampai terjadinya kedaulatan penuh.
Para diplomat AS mendukung dialog yang dipimpin oleh Uni Eropa ini sejak awal. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mengundang Baroness Ashton untuk melakukan perjalanan bersama di Balkan, dan keduanya berkunjung bersama ke Beograd dan Pristina (serta Sarajevo) pada bulan Oktober 2012. Clinton menugaskan utusan Wakil Asisten Menteri Luar Negeri Philip Reeker untuk mendukung upaya Ashton tersebut. Reeker dan timnya berkoordinasi rapat dengan rekan-rekan Uni Eropa mereka, dan bertemu dengan para perwakilan Serbia dan Kosovo pada bagian akhir dari setiap sesi dialog di Brussel, serta selama kunjungan-kunjungan mereka ke wilayah tersebut.
Hasil yang dicapai adalah 15 butir "Persetujuan Pertama dari Prinsip-prinsip yang Mengatur Normalisasi Hubungan", yang diparaf namun tidak ditandatangani pada tanggal 19 April 2013.
Setelah persetujuan itu berhasil disimpulkan, Komisi Eropa secara resmi diberitahukan bahwa mereka mulai bekerja membahas SAA dengan Kosovo, dan negosiasi keanggotaan juga dimulai dengan Serbia. Kesepakatan itu didukung oleh Uni Eropa, NATO, OSCE, dan PBB.
Dengan terdiri dari hanya 2 halaman, persetujuan ini memiliki 15 paragraf yang sangat pendek. Paragraf 1 sampai 6 adalah mengenai pendirian, ruang lingkup dan fungsi dari "Asosiasi/Komunitas kota-kota dengan mayoritas Serbia di Kosovo" yang diusulkan. Paragraf 7 sampai 9 membahas mengenai polisi dan struktur keamanan dan termasuk bahwa akan ada satu kekuatan polisi untuk seluruh Kosovo termasuk bagian utaranya yang disebut "Polisi Kosovo". Paragraf 11 menyatakan bahwa pemilihan umum daerah harus diselenggarakan di seluruh Kosovo di bawah hukum Kosovo. Paragraf 12 menyatakan bahwa penciptaan rencana implementasi dan penentuan tanggal (telah terlewati) yang mana rencana ini akan disimpulkan. Paragraf 13 berisi akan diadakan suatu usaha untuk mengintensifkan diskusi tentang energi dan telekomunikasi. Paragraf 14 menyatakan bahwa "tidak ada pihak yang akan memblokir, atau mendorong pihak lain untuk memblokir, kemajuan pihak lain di masing-masing perjalanan Uni Eropa mereka". Paragraf 15 mempertimbangkan pembentukan sebuah panitia implementasi dengan difasilitasi oleh Uni Eropa.
Secara politis, dokumen ini dimaksudkan untuk menyetujui integrasi kota-kota dengan mayoritas orang Serbia di Kosovo Utara ke dalam sistem hukum Kosovo, dengan memberikan jaminan-jaminan tertentu. Jaminan-jaminan tersebut ialah:Teks lengkap dari Persetujuan Brussel 2013 adalah sbb.:
Setelah Persetujan Brussel, diadakan pertemuan rutin untuk membahas tentang pelaksanaan ketentuan di berbagai bidang yang berbeda. Pada bulan Februari 2015 persetujuan bidang Peradilan disimpulkan, diikuti oleh persetujuan-persetujuan bidang energi dan operator telekomunikasi. Pada 25 Agustus 2015, persetujuan dicapai untuk pembentukan Asosiasi Komunitas Serbia, yang merupakan inti dari Persetujan Brussel ini. Statuta asosiasi saat itu belum disusun.
Ada juga kekhawatiran tentang bagaimana pemilihan pemerintah lokal di Kosovo 2013 akan dilaksanakan; pemerintah Serbia keberatan dengan penyebutan apapun tentang "negara Kosovo" pada surat suara. Pemerintah Serbia sepakat bahwa mereka ini harus mendorong orang Serbia di Kosovo utara untuk terlibat dalam pemilihan-pemilihan lokal.
Pada oktober 2013, persiapan telah dilakukan bagi para pejabat Serbia untuk berkunjung ke Kosovo Utara. Disepakati bahwa badan pemilihan di Kosovo akan mencakup perwakilan Serbia-Kosovo dan bahwa kode panggilan internasional +383 akan untuk Kosovo. Kode baru itu diperkirakan akan mulai berlaku pada akhir 2015 tapi telah tertunda lagi oleh Serbia sampai Maret 2016. Kode telepon geografis tersebut mulai dilaksanakan pada bulan Desember 2016.
Sebagian ilmuwan, antara lain Smilja Avramov dan Elena Guskova, menyatakan bahwa Persetujuan Brussel melanggar Konstitusi Serbia dan Piagam PBB dan secara tidak langsung merupakan pengakuan atas kemerdekaan Kosovo.
Majelis Kosovo telah meratifikasi persetujuan itu, menerimanya menjadi undang-undang, dan memperlakukannya sebagai "persetujuan internasional".
Majelis Nasional Serbia tidak memperlakukannya sebagai persetujuan internasional, dan tidak meratifikasinya menjadi undang-undang yang mengikat, yang merupakan prosedur yang diperlukan untuk persetujuan-persetujuan internasional di Serbia. Bagaimanapun, mereka hanya menerima laporan pemerintah tentang "keadaan terkini proses politik dan dialog teknis dengan lembaga-lembaga sementara di Pristina dengan mediasi Uni Eropa, termasuk proses pelaksanaan kesepakatan yang dicapai". Mahkamah konstitusi di Beograd, tidak menjawab pertanyaan tentang konstitusionalitas persetujuan ini, dengan menyatakan pada Desember 2014, bahwa masalah yang diangkat adalah masalah politik, bukan hukum.
Bagaimanapun, Serbia telah menerima bahwa kemajuan dalam pelaksanaan perjanjian Brussel merupakan prasyarat bagi pembicaraan keangotaan Uni Eropa dalam pembukaan Bab 35 negosiasi pada Desember 2015.