Manajemen irigasi
Manajemen irigasi adalah suatu bentuk pengelolaan eksploitasi dan distribusi air irigasi terutama di daerah yang kering atau yang memiliki periode musim kelangkaan air dengan tujuan meningkatkan produksi tanaman pertanian. Ilmuwan Julian H. Steward dan Karl August Wittfogel melihat manajemen irigasi sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan bahkan sejak zaman kerajaan hidrolik (bentuk pemerintahan atau struktur sosial yang mengandalkan akses air sebagai sumber kekuasaan).
Bentuk fisik yang paling utama dari sebuah proyek irigasi adalah lahan dan air. Berdasarkan hubungan antara elemen tersebut, terdapat berbagai jenis manajemen air:
Hingga abad ke 19, pengembangan proyek irigasi tidak begitu cepat, mencapai total area 50 juta hektare yang hanya seperlima dari area yang teririgasi saat ini. Kepemilikan dan pengelolaan lahan pertanian diatur oleh kepala desa, namun sumber daya air dikelola bersama-sama.
Manajemen air tipe perkebunan besar terdapat di lahan yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan. Baik lahan maupun sumber daya air dimiliki oleh satu pihak. Perkebunan besar yang ditemukan di negara terjajah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengelola sumber daya air secara sepihak untuk melakukan usaha penanaman berbagai komoditas seperti pisang, tebu, dan kapas.
Tipe fasilitas umum adalah tipe manajemen air yang terjadi di area di mana lahan dimiliki oleh banyak pihak, namun eksploitasi dan distribusi sumber daya air dikelola oleh organisasi tunggal, biasanya adalah pemerintah. Sejak tahun 1900an, berbagai pemerintahan mengambil alih pengelolaan irigasi dikarenakan:
Eksploitasi sumber daya air melalui bendungan pembangkit listrik, dibutuhkan bangunan bendung pembagi air yang "menjatahkan" antara kebutuhan air untuk pembangkit listrik dan untuk kebutuhan irigasi, yang juga merupakan tanggung jawab pemerintah dikarenakan adanya isu lingkungan terkait ketersediaan air untuk kedua kebutuhan tersebut, dan isu ekonomi-sosial karena berpotensi menghadirkan konflik.
Air irigasi memiliki harga untuk menutupi biaya pengelolaan air. Berbagai jenis tarif untuk pengelolaan air irigasi ada pada berbagai bentuk:
Penggunaan air tanah untuk irigasi juga seringkali diatur oleh pemerintah dan pemilik sumur diizinkan untuk mengambil sejumlah volume air maksimum per tahunnya, bisa dikenai biaya dan bisa juga tidak.
Pendapatan pengelolaan air mungkin tidak sesuai dengan target, dikarenakan:
Cakupan biaya ("cost coverage") pengelolaan irigasi umumnya tidak memenuhi. Hal ini menyebabkan biaya pengelolaan harus ditutup dengan cara lain, seperti melalui subsidi pemerintah atau menjual sebagian air ke fasilitas pengolahan air minum.
Sejak tahun 1980an, berbagai program dikembangkan untuk memindahkan tugas operasi dan perawatan irigasi dari pemerintah ke Asosiasi Pengguna Air yang memiliki kemiripan dengan Dewan air di Belanda, dengan berbagai perbedaan bahwa Asosiasi Pengguna air lebih fokus pada irigasi dan tidak terkait dengan sistem drainase. Meksiko dapat menjadi contoh pengelolaan yang efektif oleh asosiasi.
Pada skema irigasi besar, penyaluran air irigasi ke lahan pertanian umumnya diatur secara bergiliran, misal setiap beberapa hari sekali saluran dibuka selama dua jam. Kuantitas air yang dikirimkan proporsional terhadap ukuran lahan pertanian yang menentukan dimensi saluran air. Tipe seperti ini umum dilakukan di manajemen air bertipe fasilitas umum.
Pada skema irigasi yang lebih kecil, air dikirimkan berdasarkan kebutuhan dan ditarifkan berdasarkan volume air yang digunakan. Karena kebutuhan bisa bervariasi sepanjang waktu, hal ini membutuhkan sistem pencatatan dan sistem distribusi harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan terutama ketika kebutuhan terhadap air memuncak atau ketika sedang musim kering. Berbagai kriteria pembatasan jumlah air mungkin diperlukan untuk mengantisipasi hal tersebut.
Dalam proyek yang memiliki suplai air yang tidak menentu karena variasi limpahan sumber air, pengguna air utama dari sistem irigasi (misal yang terdekat dengan bendung pembagi) mendapatkan air terlebih dahulu. Contoh kasus yang terjadi di Bolivia, pihak yang diprioritaskan untuk mendapatkan air berada dekat dengan bendung, dan merupakan tetua atau tokoh adat setempat yang menyumbang paling banyak dalam pembangunan dan perawatan irigasi.
Di wilayah dengan kelangkaan struktur air, prinsip "water duty" seringkali diaplikasikan, di mana petani diberikan air hanya sebagian dari kebutuhan penuh sehingga petani harus memprioritaskan bagian mana dari lahan yang harus diairi lebih banyak atau tanaman apa yang harus diairi. Hal ini membuat petani menanam tanaman lebih dari satu jenis, yaitu tanaman yang membutuhkan banyak air (padi, tebu, dan sebagainya) dengan tanaman yang membutuhkan lebih sedikit air (barley, sorghum, dan sebagainya). Umumnya dipraktikan di India yang bertujuan untuk meratakan distribusi air sehingga mencegah kelaparan pada satu bagian wilayah.