Sumatera Barat pada masa pendudukan Jepang
Pendudukan Jepang di Sumatera Barat dimulai dari tahun 1942 sampai tahun 1945 ketika wilayah ini dikuasai oleh Kekaisaran Jepang. Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942 dan dalam sepuluh hari seluruh kota penting di wilayah Sumatera Barat diduduki tanpa perlawanan dari Belanda. Pendudukan Jepang di wilayah ini berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Mohammad Hatta.
Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno.
Pada Oktober 1943, Jepang memerintahkan pendirian Giyugun untuk membantu pertahanan. Dipimpin oleh Chatib Sulaiman, Giyugun merupakan satu-satunya satuan ketentaraan yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Tentara sukarela ini kelak menjadi tulang punggung kekuatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan.
Jepang memulai invasinya di Sumatera pada Februari 1942 dengan menerjunkan unit-unit pasukan payung di Palembang. Menurut Audrey Kahin, Jepang bermaksud mendahului rencana Belanda yang akan merusakkan instalasi minyak di dekat Palembang. Dari Palembang, balatentara Jepang segera menyebar ke arah selatan dan utara Sumatera. Pada pertengahan Maret, pasukan dalam jumlah yang lebih besar mendarat di pantai utara dan timur Sumatera, lalu bergerak cepat ke selatan.
Melalui Perjanjian Kalijati pada 8 Maret 1942, Belanda menyerahkan wilayah jajahan Indonesia kepada Jepang. Setelah pendudukan dimulai, Jepang membagi Indonesia dalam tiga wilayah pemerintahan militer. Wilayah Sumatera berada di bawah Departemen Pemerintahan Militer "Gunseibu" Tentara ke-25 di Singapura yang dipimpin Jenderal Moritake Tanabe. Namun, komandan militer Belanda di Sumatera A. I. Spits mendeklarasikan tentara Belanda di Sumatera akan terus berjuang hingga tetes darah terakhir.
Masuknya Jepang ke Sumatera Barat hampir berbarengan dengan pergerakan mereka di berbagai daerah Sumatera lainnya. Tentara angkatan perang Jepang memasuki Kota Padang pada 17 Maret 1942. Dalam hitungan hari, seluruh Sumatera Barat dapat mereka kuasai dan komandan militer Belanda di Sumatera menyerah tanpa syarat kepada Jepang.
Akademisi Audrey Kahin—yang meraih gelar doktor dalam ilmu sejarah Asia Tenggara dari Universitas Cornell—mencatat, salah satu fokus tentara pendudukan Jepang selama tahun pertama pendudukan adalah memfungsikan aparatur pemerintahan di Sumatera sehingga dengan demikian mereka dapat memanfaatkan secara efisien sumber daya vital di Sumatera, terutama ladang minyak dekat Palembang dan perkebunan karet di Sumatera Timur. Jepang menghidupkan kembali sistem pemerintahan peninggalan Belanda dan mengangkat kembali sebagian besar mantan pejabat Indonesia yang pernah duduk di birokrasi sebelumnya.
Sumatera dalam struktur pemerintahan pendudukan pada mulanya berada di bawah kekuasaan Tentara ke-25 yang berpusat di Singapura. Namun, Komando Tentara ke-25 berkesimpulan bahwa mereka tidak mungkin memerintah Sumatera dari markas besarnya di Singapura, terutama dalam usaha melindungi daerah di sekitar instalasi-instalasi vital. Pada 1 Mei 1943, markas besar Tentara ke-25 dipindahkan dari Singapura ke Bukittinggi dan Sumatera yang sebelumnya tergabung bersama Malaya dijadikan unit pemerintahan sendiri. Jepang membagi Sumatera menjadi 10 "shu" (identik dengan daerah administratif residen pada zaman Belanda) yang masing-masing dikepalai oleh seorang "shu chokan."
Keresidenan Sumatera Barat dibentuk pada Agustus 1942 dengan nama Sumatra Neishi Kaigun Shu. Keresidenan ini beribu kota di Padang. Mantan Gubernur Prefektur Toyama Yano Kenzo menjabat sebagai "shu" "chokan" pertama. Sebagai pemimpin sipil untuk wilayah Sumatera Barat, Yano Kenzo tiba di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil. Pembagian unit daerah administratif Sumatera Barat hampir sepenuhnya mengacu pada pembagian yang dilakukan oleh Belanda pada tahun 1935 yang terdiri dari 5 "afdeelingen", 19 "onderafdeelingen", 20 "districten", dan 49 "onderdistricten" serta sedikitnya 430 nagari. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, sedikit perbedaan dari pembagian unit daerah administratif oleh Jepang adalah dikeluarkannya Fuku Bun Bangkinang dan dimasukkannya daerah itu ke dalam Riau Shu.
Dalam menjalankan roda pemerintahannya di Sumatera Barat, Jepang tidak banyak melakukan perubahan struktur pemerintahan, kecuali perubahan nomenklatur ke dalam bahasa Jepang. "Afdeeling" yang dikepalai oleh asisten residen diganti dengan nama "bun", dikepalai oleh seorang "bun shu cho". "Fuku bunshu" dikepalai oleh seorang "baku bun cho", menggantikan istilah "onderafdeeling" yang dikepalai oleh kontroler. "District" yang dikepalai oleh demang diubah menjadi "gun" yang dikepalai oleh seorang "gun cho". "Onderdistrict" yang dikepalai oleh asisten demang diganti dengan istilah "fuko gun", dikepalai oleh seorang "fuko gun cho".
Jepang masih menggunakan pegawai-pegawai pribumi yang sebelumnya bekerja dengan Belanda. Pejabat Bumiputra tertinggi mengepalai "gun" dan struktur di bawahnya, "fuku gun". Unit pemerintahan yang terkecil yaitu "nagari" diberi istilah "son" dan kepala nagari dinamakan "son cho".
Kedatangan tentara Jepang di Padang disambut oleh penduduk dengan melambaikan bendera Merah Putih dan bendera Hinomaru disertai teriakan "banzai". Sejarawan Gusti Asnan mencatat, mata-mata Jepang sebelumnya sudah menyebarkan pengaruh pada rakyat Minangkabau. Sebagian dari orang Jepang yang bermukin di Sumatera Barat sejak dekade 1920-an berperan sebagai intelijen Jepang "yang dikirm guna melapangkan jalan bagi okupasi mereka". Rakyat telah diyakinkan bahwa kedatangan Jepang untuk membebaskan bangsa ini dari kekuasaan Imperialisme Barat. Jepang menyerukan semboyan Asia untuk bangsa Asia sebagai pembebas Asia dari kekuasaan imperialisme.
Pada masa awal pendudukan Jepang, peristiwa yang terjadi di Padang banyak dipengaruhi oleh Soekarno. Soekarno tertahan di Sumatera Barat setelah pihak Belanda gagal membawanya ke Australia. Soekarno menunjukan sikap kooperatif terhadap Jepang. Namun, tokoh-tokoh PNI ketika mengadakan rapat di kantor Bumiputra, Bukittinggi, terpecah dua ke dalam kelompok yang mendukung dan yang menolak untuk bekerja sama dengan Jepang. Anwar Sutan Saidi sebagai Kepala Bank Nasional dan organisasi-organisasi perdagangan memilih menghindari jalur politik dan bergerak di jalur ekonomi dalam rangka mengumpulkan dana dan senjata bagi perjuangan kemerdekaan. Tamimi Usman memimpin sekelompok orang yang mengikuti cara Syahrir yang non-kooperatif dan menggerakkan kegiatan-kegiatan bawah tanah. Adapun kelompok yang dipimpin oleh Chatib Sulaiman mengikuti jalur perjuangan.
Dalam pidatonya di Padang, Soekarno menghimbau rakyat agar tidak mengadakan perlawanan terhadap tentara Jepang karena kekuatan yang ada tidak sebanding. Menurut Soekarno, bangsa Indonesia harus memanfaatkan Jepang untuk mencapai cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Melalui sikap kooperatifnya, Soekarno berhasil mencegah tindakan kasar tentara Jepang terhadap rakyat Sumatera Barat. Soekarno membujuk sebagain besar tokoh-tokoh bangsa di Sumatera Barat untuk bekerjasama dengan Jepang. Ketika tentara Jepang melarang pengibaran bendera selain dari bendera Jepang, Soekarno memerintahkan orang-orang agar menurunkan bendera "sampai tiba saatnya kita dapat mengibarkan Sang Dwi-warna dengan bebas dari semua bentuk dominasi asing". Soekarno bersama Hatta memandang kerja sama dengan Jepang sebagai cara terbaik dalam mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia, "berlayar dalam satu kapal bersama orang Jepang sambil membawa barang dagangan ktia sendiri".
Sejumlah tokoh di Sumatera Barat bergabung untuk mendukung Jepang. Soekarno ikut membentuk Komite Rakyat yang bertujuan untuk membantu Jepang di bidang keamanan dan makanan, mengurangi akses perang terhadap rakyat Sumatera Barat, mendirikan sekolah, dan memelihara semangat kemerdekaan. Chatib Suleiman bersama Leon Salim mempersatukan seluruh organisasi pemuda yang ada menjadi Pemuda Nippon Raya. Tetapi pihak Jepang curiga terhadap dukungan ini, dan setelah kepergian Soekarno mereka membubarkan Komite Rakyat dan Pemuda Nippon Raya. Para pemimpin kedua organisasi di tangkap pada tanggal 14 November 1942 dengan tuduhan berpura-pura bekerja sama dengan Jepang padahal menentang mereka. Namun, seminggu kemudian mereka di bebaskan.
Pemerintahan sipil Sumatera Barat baru efektif berjalan setelah kedatangan ke Sumatera Barat pada 9 Agustus 1942 sebagai Residen Sumatera Barat. Sebelum bertugas di Sumatera Barat, Yano pernah menjabat sebagai Gubernur Prefektur Toyama. Gusti Asnan mencatat Yano berperan besar dalam mewujudkan kerja sama yang baik antara rakyat Sumatera Barat dengan pihak Jepang. Yano banyak menentang kebijakan Komando Tentara ke-25, tetapi tetap menjaga hubungan persahabatan dengan Panglima Tentara ke-25 Tanabe di Bukittinggi. Simpatinya pada aspirasi rakyat setempat untuk merdeka dan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pandangannya ia kemukakan dalam sebuah artikel yang ditulisnya kelak pada 1967.
Sebagai pemimpin sipil, Yano Kenzo melakukan pendekatan terhadap penduduk Minangkabau melalui kebudayaan. Ia memiliki minat pada alam, masyarakat, dan adat-istiadat Minangkabau yang menganut tradisi matrilineal. Menurut Gusti Asnan, pandangan politiknya yang dipengaruhi oleh minatnya yang besar terhadap Minangkabau menjadi dasar lahirnya ide untuk memprakarsai pendirian beberapa organisasi kemasyarakatan, sosial, dan budaya di Sumatera Barat. Karena bertahan dengan pendiriannya menentang kebijakan ekonomi otoritas Jepang, Yano mengundurkan diri sebagai gubernur pada Maret 1944 dan digantikan oleh Hattori Naoaki pada bulan berikutnya. Yano menilai, tentara pendudukan Jepang sangat menyadari sumber daya Indonesia yang berlimpah dan bertekad untuk terus mempertahankan kekuasaannya di Indonesia, sekalipun untuk itu Jepang terpaksa melepaskan Filipina dan Burma.
"...Minangkabau di Sumatra, yang berada di bawah yurisdiksi saya..., tampaknya sebuah suku yang paling cerdas dan maju di bidang ekonomi di antara suku-suku yang ada; dan kepedulian politik mereka pun mengagumkan. Jadi, tidak mengherankan kalau mereka ini mempunyai keinginan yang kuat untuk mengakhiri 350 tahun penindasan Belanda, dan meraih kemerdekaan penuh. Yakin bahwa tentara pendudukan Jepang akan membantu tercapainya impian jangka panjang mereka, mereka mau bekerja sama. Tetapi, setelah pendudukan berlangsung selama dua tahun, tak kunjung ada perubahan."— Yano Kenzo.
Saat menjabat sebagai Gubernur Sumatera Barat, Yano mendirikan Kerukunan Minangkabau ("Gui Gan") sebagai badan konsultasi dirinya dengan tokoh-tokoh Minangkabau. Kerukunan Minangkabau mengadakan pertemuan secara teratur di kediaman gubernur. Anggota-anggotanya adalah representatif dari ulama, politisi, pemimpin adat, dan akademisi yang bertindak sebagai dewan penasihat informal bagi "shu chokan". Gusti Asnan menyebut Kerukunan Minangkabau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode awal. Ketika Komando Tentara ke-25 mengeluarkan perintah pendirian "shu sangikai" atau DPR di setiap "shu" pada 8 November 1943, pemerintah sipil Sumatera Barat meneruskan Kerukunan Minangkabau yang telah ada sebagai "shu sangikai" dan Muhammad Sjafei ditunjuk sebagai ketua.
Menanggapi peralihan kekuasaan ke tampuk tentara Jepang, kelompok ulama Minangkabau menggagas berdirinya Majelis Islam Tinggi (MIT) Minangkabau. Ahmad Husein mencatat, majelis ini didirikan sebagai wadah tempat para alim ulama bermusyawarah menghadapi politik pemerintahan Jepang. Didirikan pada 1942, organisasi ini memilih Sulaiman Ar-Rasuli sebagai ketua. Dengan tujuan untuk menghimpun semua kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau, MIT Minangkabau mendapat dukungan seluruh rakyat Minangkabau. Pimpinan organisasi keislaman pada masa itu seperti Perti dan Muhammadiyah bersama-sama bersatu dalam melawan politik Jepang.
Untuk mendapat penerimaan dari rakyat, Jepang berupaya mendekati kelompok ulama dan memberi mereka tempat dalam pengambilan kebijakan. Ulama Minangkabau manfaatkan tawaran kerja sama dengan Jepang untuk menghimpun kekuatan perjuangan umat Islam Minangkabau melawan penjajah. Jepang memberi tempat bagi MIT Minangkabau dalam pengambilan kebijakan, di antaranya menunjuk Mahmud Yunus mewakili MIT Minangkabau sebagai penasihat residen. Selain itu, beberapa anggota majelis diundang untuk menghadiri Muktamar Islam Asia Timur Raya di Singapura.
"Kalau Belanda tidak boleh kita menjadi tentara baginya, tetapi Jepang dibolehkannya. Masukilah Gyu Gun itu nanti berguna bagi kita untuk memeranginya."— Syekh Abbas Abdullah.
Meskipun ikut menggairahkan semangat rakyat membantu Jepang, ulama Minangkabau pada saat bersamaan ikut menyuburkan tumbuhnya semangat nasionalisme Indonesia. Mereka memberikan dorongan kepada para pemuda untuk mengikuti pelatihan-pelatihan militer yang dianjurkan oleh Jepang. Bersama tokoh adat, mereka terlibat dalam proses perekrutan calon perwira Giyugun untuk meminimalkan pengaruh propaganda Jepang dan menggantinya dengan semangat nasionalisme. Sejarawan Gusti Asnan mencatat, keterlibatan mereka dalam penyeleksian perwira adalah memilih calon yang telah berusia di atas 25 tahun hingga 30 tahun dan menyisipkan semangat cinta Tanah Air dalam mars Giyugun. "Mereka menginginkan agar calon yang akan diterima telah cukup dewasa dan bisa menghindari pengaruh negatif dari didikan militer Jepang."
Akademisi Irhash A. Shamad menyebutkan, dukungan semu yang diberikan oleh para ulama Minangkabau pada masa pemerintahan Jepang telah membutakan mata Jepang dalam melihat apa yang ada dibalik dukungan ulama dalam pembentukan Giyugun. Tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama berusaha agar kemerdekaan Indonesia dapat segera dicapai. Menurut Irhash, melawan secara terang-terangan kepada Jepang merupakan perhitungan yang keliru pada waktu itu sehingga para ulama memberikan motivasi kepada rakyat untuk melawan dengan diam-diam "sambil berlindung dibalik dukungan terhadap Perang Asia Timur Raya yang didengungkan oleh Jepang".
Dalam waktu setahun sejak pendudukan, Jepang menggeser fokus kebijakan mereka dari konsolidasi kekuatan dan pengendalian terhadap daerah-daerah yang telah diduduki di Asia Tenggara ke upaya-upaya persiapan mempertahankan kawasan ini dari serangan Sekutu. Jepang berupaya mengerahkan tenaga penduduk untuk kepentingan Jepang. Sebelumnya, tentara pendudukan gagal melengkapi kekuatan angkatan bersenjata dengan menggunakan sistem tentara bayaran. Kepada Gubernur Sumatera Barat Yano Kenzo, Chatib Sulaiman mengusulkan pembentukan tentara sukarela di Sumatera Barat yang bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kekuatan balatentara Jepang. Setelah Komando Angkatan Darat yang berkedudukan di Saigon, Vietnam mengeluarkan perintah untuk membentuk "kyodo boei giyugun" pada 8 September 1943, Panglima Tentara ke-25 Tanabe memberi kewenangan penuh kepada Gubernur Sumatera Barat untuk melaksanakan pembentukan tentara sukareka.
Pada 14 Oktober 1943, Chatib Sulaiman memimpin dan memelopori terbentuknya panitia untuk pembentukan Giyugun bernama Giyugun Koenkai. Panitia ini di bawah pengawasan Jepang menyaring calon perwira sukarela yang akan dibentuk. Perekrutan calon perwira Giyugun dilakukan Chatib Sulaiman bersama Muhammad Sjafei, Mahmud Yunus, dan Ahmad Datuak Simarajo. mereka meyakinkan para perwira bahwa bekal latihan militer dari Jepang ditujukan untuk pencapaian cita-cita kemerdekaan Indonesia. Giyugun menjadi satu-satunya kekuatan militer yang dibentuk Jepang di Sumatera Barat. Angkatan Giyugun mula-mula dibentuk di Padang dan wilayah pesisir. Di wilayah dataran tinggi, Giyugun baru dibentuk pada pengujung 1944. "Giyugun Koenkai", perhimpunan pendukung Giyugun, dibentuk sebagai penghubung antara tokoh sipil dengan tokoh militer dan mengumpulkan logistik dari nagari-nagari. "Hahanokai", organisasi serupa yang beranggotakan perempuan didirikan untuk menyelenggarakan bentuk dukungan moril dan materil. Sampai proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Giyugun telah menyelenggarakan dua kali latihan bagi opsirnya.
Seiring eskalasi ketegangan Perang Pasifik, Jepang meningkatkan kontrol terhadap penduduk. Dalam upaya memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja, otoritas Jepang mengenakan kerja wajib "romusha" kepada penduduk untuk berbagai keperluan Jepang, seperti membangun jalan raya, jalur kereta api, jembatan, benteng-benteng, dan terowongan perlindungan. Selain itu, kepada para pegawai negeri, pedangang, anak-anak sekolah serta penduduk yang tidak ikut kerja paksa dikenai "kinro hoshi", kerja bakti mengumpulkan batu-batu kali, pasir, dan kerikil serta mengangkutnya ke tempat-tempat yang diperlukan. Bunker dan terowongan perlindungan peninggalan Jepang ditemukan di Padang dan Bukittinggi. Jalur kereta api Muaro-Pekanbaru adalah hasil kerja paksa yang melibatkan kurang lebih 5.000 tahanan perang dan 30.000 pekerja "romusha".
Dalam bidang pendidikan, Jepang melakukan perubahan-perubahan secara mendasar di Sumatera Barat. Sekolah-sekolah dimobilisasi untuk kepentingan Jepang. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar di sekolah untuk mempekenalkan kebudayaan Jepang dan pada saat yang sama, para murid dalam berbagai tingkatan diajarkan berbahasa Jepang. Golongan terpelajar, terutama para guru, pegawai negeri, dan murid-murid dijadikan "orang Jepang baru". "Seikeirei" (rukuk menghadap istana kaisar di Tokyo) dan "mukto" (memperingati arwah-arwah pahlawan Jepang) dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah mendengar pidato Shu Cho Kan atau para petinggi Jepang. "Keirei" (memberi hormat dengan sikap berdiri) wajib dilakukan setiap kali berpapasan dengan pembesar–bahkan mobil–Jepang. Pengibaran bendera Merah Putih diganti dengan Hinomaru dan lagu "Kimigayo" dikumandangkan menggantikan lagu "Indonesia Raya". Penanggalan Masehi yang digunakan diganti dengan tahun Sumera yang selisihnya 660 tahun, sementara tanda waktu disesuaikan dengan waktu Jepang yang selisihnya sekitar 2,5 jam dari waktu Tokyo.
Dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah berpengaruh pada perkembangan bahasa Indonesia dan menyebabkan timbulnya rasa persatuan di kalangan rakyat. Pendidikan yang diberikan Jepang mempercepat matangnya usaha kemerdekaan Indonesia, satu hal yang tidak disadari oleh penguasa Jepang di Sumatera Barat. Dalam lapangan politik, Jepang telah mewariskan bentuk lembaga representatif Kerukunan Minangkabau yang menghimpum tokoh adat dan agama sebagai penasihat residen bagi Sumatera Barat. Meski tidak memiliki wewenang resmi dalam pemerintahan, mereka dapat mewarnai kebijakan penguasa Jepang di Sumatera Barat. dan secara diam-diam menanamkan cita-cita kebangsaan kepada rakyat. Dalam bidang militer, Jepang memberikan pelatihan militer lewat tentara sukarela Giyugun. Angkatan terawal perwira Giyugun kelak berperan dalam pendirian angkatan bersenjata Indonesia setelah kemerdekaan dan sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat strategis dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi.
Audrey Kahin mencatat, kerja sama di antara tokoh adat dan agama selama pendudukan Jepang di Sumatera Barat telah membentuk mata rantai hubungan teritorial dan landasan bagi terciptanya saling pengertian, sesuatu yang sangat bernilai pada tahun-tahun setelah kemerdekaan.