Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat
Perhimpunan pengembangan pesantren dan masyarakat (P3M) adalah sebuah lembaga atau organisasi sosial kemasyarakatan dan non-pemerintah (NGO) yang berbasis pada komunitas pesantren sebagai pusat pendidikan dan keagamaan masyarakat grassroot. P3M didirikan oleh sejumlah kyai pengasuh pesantren dan beberapa tokoh masyarakat sipil nasional untuk mewadahi dan menfasilitasi kepentingan pesantren dalam penguatan dirinya melalui perkhidmatan kepada masyarakat sekitar dan lingkungannya.
Lembaga atau organisasi ini menjalankan pusat kegiatannya di Jakarta, sejak berdirinya tahun 1983.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat yang konsen di bidang pemberdayaan dan pengembangan pesantren dan masyarakat P3M memiliki jaringan pesantren di wilayah Indonesia.
Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang nirlaba dan non pemerintah. Didirikan pada tanggal 18 Mei 1983 oleh para kyai pengasuh pesantren terkemuka di Indonesia dan beberapa aktivis LSM tahun 1980-an, sebagai wadah aktualisasi tanggung jawab para ulama atau kyai terhadap kehidupan masyarakat dan bangsanya. Dari unsur pesantren di antaranya adalah KH.Sahal Mahfudz (Kajen). KH. M. Ilyas Ruhiyat (Cipasung), KH. Wahid Zaini (Paiton), KH. Yusuf Hasyim (Tebuireng) dan KH. Hamam Dja’far (Pabelan), sementara dari unsur LSM tahun 80-an adalah KH.Abdurrahman Wahid, Dawam Rahardjo dan Sucipto Wirosarjono. Pusat Kegiatan P3M berkantor di Jl. Cililitan Kecil III/12 Cililitan Kramat Jati Jakarta Timur.
Sejarah berdirinya P3M dimulai sejak ada program pengembangan masyarakat oleh pesantren yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendahuluinya. LSM-LSM tersebut seperti LP3ES, Bina Desa, Bina Swadaya, kemudian juga LSP (Lembaga Studi Pegembangan). Lembaga-lembaga LSM awal tahun 70-an itu memang banyak menggunakan Pesantren sebagai pintu masuk dalam program pengembangan masyarakat ini. Lama-kelamaan kyai-kyai yang ikut program dalam pengembangan masyarakat melalui pesantren ini melihat bahwa perlu atau alangkah lebih baiknya kalau ada sebuah LSM tersendiri yang dimotori oleh kyai-kyai pengasuh pesantren untuk menfasilitasi program community development (CD) melaui pesantren ini. Jadi bukan melalui lembaga-lembaga LSM yang sebenarnya tidak berbasis pesantren. Dengan lembaga seperti ini, P3M berdiri dari kesepakatan para kyai-kyai terkemuka di Jawa dan beberapa di luar Jawa.
Pesantren sebagai tempat untuk program pengembangan masyarakat, itu dimulai ketika Dawam Rahardjo memimpin pelaksanaan proyek pengembangan masyarakat melalui pesantren di LP3ES pada tahun 1970-an. Dengan mempertimbangkan akses Muslim tradisionalis ke dunia pesantren. Dawam kemudian mulai merekrut beberapa kalangan Nahdlotul Ulama (NU) untuk terlibat dalam program-program pengembangan masyarakat. Tokoh-tokoh penting di kalangan NU yang kemudian terlibat dalam program ini diantaranya KH. Abdurahman Wahid, di kalangan tokoh mudanya beberapa yang turut terlibat juga adalah Arief Mudatsir, Mufid Busyaeri, Masykur Maskub, MM. Billah, Ison Basuni dan Masdar Farid Mas’udi yang kemudian juga memimpin lembaga P3M. Maka sejak tahun 1980-an tercatat sejumlah pesantren yang menjadi sasaran proyek LP3ES, di antara pesantren tersebut adalah pesantren Al-Nuqoyah di Galuk-Galuk Madura, pimpinan KH. Abdul Basith dan pesantren Maslakhul Huda di Kajen, Jawa Tengah, pimpinan KH. Sahal Mahfudz. Di kedua pesantren ini usaha-usaha pengembangan terutama diarahkan pada masyarakat sekitar pesantren yang sangat miskin. Selain itu sasaran LP3ES lainnya juga pesantren Tebuireng di Jawa Timur, Pesantren Cipasung di Jawa Barat, dan Pesantren Pabelan di Jawa Tengah.
Menurut Masdar F. Mas’udi, berdirinya P3M dilatari oleh besarnya potensi pesantren sebagai center of excellent masyarakat bawah sekaligus sebagai pusat perubahan yang berbasis kepada kesadaran masyarakat serta sumberdaya kulturalnya. Selain itu, kelahiran lembaga ini juga dimaksudkan untuk menjembatani kesenjangan informasi antara dunia luar (baca: masyarakat) dengan kalangan pesantren. Karena penggambaran dan pandangan orang luar terhadap pesantren terkadang kurang pas dan tidak membumi menurut pandangan orang pesantren itu sendiri, maka agar adanya keutuhan informasi mengenai dunia pesantren itulah diperlukan sebuah wadah bernama P3M.
Lebih lanjut Masdar F. Mas’udi menjelaskan bahwa dengan P3M program pengembangan masyarakat itu sendiri dijalankan bersama-sama dengan komunitas pesantren. P3M kemudian melakukan suatu proses penafsiran ulang pemahan keagamaan untuk menjadi landasan bagi gerakan sosial pengembangan masyarakat itu. Maka lahirlah di antaranya teologi sosial dan fikih sosial. Karena fikih sosial itulah yang akan menjadi basis teologi, jadi muncullah gagasan untuk mengembangkan fikih sosial sebagai landasan teologis dari community development oleh pesantren.
Meski tidak berafiliasi secara struktural dengan Nahdlatul Ulama (NU), P3M kemudian juga menjadi salah satu wadah bagi kegiatan kalangan NU. Kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan lembaga ini pun diarahkan bagi pesantren-pesantren terutama kalangan NU. Di antara kegiatan-kegiatan yang kemudian dilakukan adalah pelatihan manajemen dan organisasi pesantren, koperasi, teknologi tepat guna dan diskusi (halaqoh) dengan para kyai pengasuh pesantren. Dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program-program pemerintah dan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya dalam kegiatan pengembangan sosial, poitik dan ekonomi masyarakat. P3M memfokuskan diri pada program-program pengembangan wawasan kyai dan masyarakat pesantren sekaligus menjadi fokus kajian agama tafaqquh fi aldien secara kritis.
Dalam Kamus Baru Bahasa Indonesia, Syamsuri Effendi dkk. Mengatakan bahwa konsep berasal dari bahasa Belanda yaitu kata concept yang artinya rancangan, rencana. Sementara Pins A. Partanto dan M. Dahlan Al Barri menjelaskan bahwa Konsepsi adalah pengertian, pendapat, gambaran, angan, pikiran, ide dasar, gagasan pokok.
Konsep P3M mengenai pengembangan pesantren bisa dilihat dari gagasan-gagasan awal para pendiri lembaga tersebut. Salah satu yokoh pendiri yaitu K.H Yusuf Hasyim mengatakan bahwa sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan, pesantren memiliki fungsi serba ganda, sejarah pertumbuhannya yang berawal dari masyrakat sekitarnya, telah memberi warna kultural dan keagamaan yang berabad-abad. Hal yang sulit dipisahkan, fungsi pesantren tersebut dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berlangsung terus. Dengan demikian, pesantren sebagai dinamisator keagamaan sekaligus kemayarakatan memang sangat potensial sebagai lembaga tumpuan yang diharapkan mampu menjawab perubahan sosial, pergeseran nilai-nilai dan transformasi keilmuan.
Guna mensinergikan potensi pesantren tersebut dalam pengembangan masyarakat dibentuklah sebuah lembaga perhimpunan pesantren dan masyarakat. Dalam hal ini ada lima asumsi dasar yang dipakai pijakan oleh P3M yaitu :
Atas dasar asumsi di atas maka pesantren dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi yakni :
a. Adalah lembaga pendidikan masyarakat, pengabdian dan perjuangan yang di dalamnya melekat fungsi sosial-keagamaan.
b. Adalah pusat pengembangan sumberdaya manusia yang menekankan keseimbangan antara potensi kalbu (ketakwaan-batiniyah), fikru (kecerdasan-ilmiyah) dan jawarih (keterampilan-amaliyah) sebagai tiga potensi dasar manusiawi yang seharusnya selalu dalam keseimbangan.
c. Dengan kemampuan mempertahankan keberadaannya yang luar biasa, dari waktu ke waktu berhasil memberikan kontribusi peranannya yang sangat berarti.
P3M sejak awal berdirinya mempunyai perhatian pada penyadaran dan pemberdayaan kalangan pesantren dan masyarakat. Mereka diharapkan dapat mengakses gagasan dan metodologi yang akan mengantarkan mereka pada perubahan, maka kegiatan P3M diprioritaskan pada empat hal. Pertama, pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kesadaran kritis dan kemampuan aksi-aksi perunahan. Kedua, kajian dan penelitian untuk memahami problem sosial kemanusiaan dan strategi-strategi perubahan. Ketiga, penyebaran informasi untuk membangun partisipasi publik yang luas untuk aksi-aksi perubahan. Keempat, pendampingan untuk membangun sinergi sosial di kalangan masyarakat bawah dalam memecahkan problem mereka sendiri.
Perhatian utama kegiatan menyangkut isu-isu tentang Islam, pluralisme dan demokrasi. Selain isu-isu ini P3M juga menggarap isu-isu yang berkaitan kepesantrenan dan kebijakan publik.
Sementara program-program yang telah dilakukan P3M dapat dilihat dalam laporan kegiatan tahun 1997-1999 program-program tersebut adalah:
Fikih Siyasah (fikih politik) merupakan pemikiran keagamaan menyangkut tata kehidupan bersama yang di dalamnya didiskusikan dan diperdebatkan antara khazanah Islam yang hidup di pesantren dan perkembangan organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik yang berkembang di masyarakat. Sasarannya adalah para kayi dan nyai pemuka pesantren yang diharapkan dapat menjadi tempat penyalur aspirasi rakyat. Program yang dilakukan terdiri atas enam kegiatan yaitu :
a. Halaqah Sosialisasi
Halaqah ini adalah berupa diskusi intensif sebagai sarana penyebaran gagasan dan pendalaman dengan tujuan untuk memperkenalkan dasar pikiran dan tujuan kegiatan fikih siyasah kepada pemimpin pesantren.
b. Pelatihan Fikih Siyasah
Pelatihan ini dilakukan selama satu minggu dengan melibatkan 35-40 orang peserta. Kegiatannya adalah mendiskusikan berbagi isu antara Islam, demokrasi, dan HAM serta refleksi terhadap situasi sehari-hari secara mendalam. Kegiatan ini bertujuan agar rakyat menyadari hak dan kewajiban bernegara dan memberdayakan rakyat dengan cara membuat jaringan dan mengorganisirrnya sehingga menjadi mandiri.
c. Halaqah Lanjutan
Program ini diikuti oleh para alumni dengan mengadakan diskusi lanjutan dengan topik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan usulan dari masing-masing daerah.
d. Penelitian
Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk mengambangkan gagasan dan evaluasi terhadap upaya yang sudah dilakukan dan untuk merumuskan ide-ide yang berkembanag di kalangan kyai dan nyai dalam kaitannya dengan diskursus demokrasi dan HAM serta untuk pemetaan masalah dan ide yang berkembang di pesantren kaitannya dengan demokrasi dan HAM.
e. Penerbitan dan Seminar
Penerbitan berupa buletin HALQAH yang diterbitkan dua bulan sekali dan didistribusikan ke pesantren-pesantren sebagai wahana diskusi dan tukar informasi dan penerbitan buku-buku yang merupakan rangkuman dari seluruh proses kegiatan fikih siyasah sebagi bentuk sosialisasi.
f. Komunikasi dan Pertemuan antar Alumni
Kegiatan ini dimaksudkan sebagai ajang saling tukar informasi sekaligus membangun gerakan bersama yang lebih solid, ini dilaksanakan di masing-masing daerah.
Program yang dimaksudkan untuk memperkuat dimensi kelembagaan pesantren sebagai lembaga pendidikan ini terdiri dari :
a. Penelitian
Merupakan suatu upaya dalam menguraikan secara cermat model-model kelembagaan dalam hal manajemen dan organisasi sejumlah pesantren yang dianggap memiliki keunggulan dan daya tahannya maupun keberhasilannya sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan moral kemasyarakatan.
b. Seminar dan Lokakarya
Dimaksudkan untuk menemukan kesepakatan visi kelembagaan pesantren sekaligus strategi dan langkah-langkah teknis pengembangannya.
c. Pelatihan
Terdiri atas dua sasaran yaitu; Pertama, latihan manajemen yang dimaksudkan untuk menumbuhkan wawasan, pehaman, dan ketrampilan dalam pengelolaan pesantren. Kedua, latihan mengajar yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mengajar bagi para guru sekolah di lingkungan pesantren.
d. Asisten Lapangan
Dilakukan dengan cara mengirim seorang konsultan manajemen untuk mendampingi fasilitator pelatihan untuk membuat dan menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kebutuhan pesantren.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan kajian dan produksi wacana yang memiliki keterkaitan antara pesantren dan masyarakat dengan segala aspeknya, memperkuat dan memperluas wawasan sosial komunitas pesantren serta keterkaitan fungsional pesantren dengan kehidupan masyarakat, negara dan bangsa. Program ini terdiri dari :
a. Halaqah Reguler Masalah Pembangunan
Merupakan suatu forum kajian di mana para kyai bersama-sama dengan para pakar pengambilan kebijakan pembangunan dapat melakukan telaah atas masalah-masalah pembangunan sekaligus menemukan bentuk partisipasinya yang sesuai dengan maqom sosialnya.
b. Latihan Analisis Sosial
Merupakan proses di mana para kyai muda yang akan mengambil kepemimpinan penuh atas pesantren dan masyarakat dilatih untuk memiliki pemahaman yang lebih kritis dan lebih sahih terhadap realitas sosial yang terus berubah.
c. Pelayanan Informasi
Merupakan suatu upaya untuk mendinamisasikan informasi secara teratur kepada para pengasuh pesantren mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan yang relevan dengan peranan mereka.
d. Kunjungan Perbandingan
Merupakan suatu upaya di mana kyai pengasuh pesantren berkunjung ke lembaga-lembaga yang memiliki kelebihan baik pada prestasi akademik dan keilmuannya maupun dalam hal kepedulian terhadap pelayanan sosial.
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan warga didik pesantren untuk tidak hanya sebagai pemimpin agama dengan ibadah ritual tapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang bisa meningkatkan kecerdasan dan taraf hidup sosial ekonominya. Program ini terdiri dari :
a. Penelitian Aksi
Dimaksudkan untuk mengidentifikasikan persoalan-persoalan sosial, ekonomi, kesehatan maupun lingkungan di wilayah tertentu di mana kyai seharusnya dapat memainkan peranan penting dalam ikhtiar pemecahannya.
b. Bina Ketrampilan
Kegiatan ini bertujuan melatih ketrampilan berupa pertanian, perikanan, peternakan, jasa dan lain-lain kepada para santri dan anggota masyarakat sekitar pesantren.
c. Layanan Masyarakat
Layanan Masyarakat ini sebagai penghidmatan langsung kepada masyarakat oleh pesantren bersama-sama dengan P3M dan berfungsi sebagai ajang pengalaman ketrampilan para santri yang telah dilatih, selain berupa pelayanan bidang kesehatan juga bidang peningkatan pendapatan maupun perbaikan lingkungan.
Program ini dilakukan sebagai penyadaran dan pemberdayaan Hak-hak Perempuan. Terdiri dari :
a. Pelatihan Hak Reproduksi Perempuan
Pelatihan ini ditujukan bagi kalangan Mubalighah (juru dakwah). Ustadzah (guru agama), ibu nyai pondok pesantren dan aktivis organisasi perempuan agar mereka bisa mensosialisasikan berkenaan dengan hak-hak perempuan.
b. Halaqah
Merupakan forum diskusi untuk membahas soal tertentu dalam konteks hak-hak perempuan khusunya hak reproduksi dan juga merupakan arena pendalaman dari pelatihan yang pernah dilakukan.
c. Pasok Informasi
Berbentuk Tabloid Sehat, diterbitkan sebagai sarana sosialisasi dan tukar informasi baik alumni maupun pihak lain yang meminati isu-isu seputar perempuan dan Islam dengan Isu utama seputar kesehatan reproduksi.
d. Forum Rahim
Forum ini bertujuan untuk mengkaji persoalan secara khusus mengenai Islam dan perempuan yang ditinjau dari berbagai perspektif baik sosiologis, politis, ekonomis, maupun antropologis.
Sementara pada laporan kegiatan tahun 1999-2002, program-program yang telah dilakukan adalah :
1. Penguatan Hak-hak Reproduksi Perempuan di kalangan Masyarakat Pesantren
2. Ma’had Aliy (Penyediaan Kader-Kader Pemimpin Umat)
3. Pemberdayaan Masyarakat Sipil
4. Membangun Wacana Kritis Hubungan Militer dan Ulama dengan Melakukan Halqah dan Seminar
5. Pendidikan Pemilih untuk Pemilu 1999
Hal yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah pendidikan pemilih dan percetakan serta distribusi poster, pamflet, dan leaflet kepada masyarakat luas.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk penguatan Civil Society dan merupakan program lanjutan dari program pemberdayaan masyarakat sipil.
Kegiatan ini dimaksudkan unutk menampung para santri yang tengah mempersiapkan diri untuk masuk ke jenjang pendididkan tinggi baik di dalam ataupun luar negeri dengan memperdalam pengetahuan dan kemampuan di berbagai bidang seperti ; Bahasa Arab, Bahasa Inggris, teori-teori, sosial, metode analisis sosial dll.
Program ini adalah kelanjutan dari program fikih siyasah yang awalnya berbentuk penguatan wacana demokrasi di lingkungan pesantren. Pada program ini bentuk penguatan wacana demokrasi di terjemahkan dalam bentuk praktik-praktik demokrasi seperti: pembentukan kepemimpinan santri (santri government) yang diharapkan dapat menjadi laboratorium sosial dan menimplentasikan wacana demokrasi yang sesuai dengan konsep syura sebagai khazanah pesantren. Dan kegiatan ini bertujuan untuk mendorong proses demokratisasi dari bawah melalui pemahaman dan penghayatan nilai-nilai demokrasi. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a. Pelatihan Demokrasi untuk Pengurus Santri (Santri Government)
Dalam kegiatan pelatihan ini diharapkan para santri dapat mengimplementasikan hasil pergumulan wacana demokrasi dengan dasar Islam tentang kepentingan rakyat terutama pada aspek kepemimpinan dalam model pemerintahan santri yang independen.
b. Pendampingan Proses Rekruitmen Kepemimpinan Santri
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan training santri government berupa asistensi pilot proyek pembentukan pranata kepemimpinan dalam organisasi melalui proses rekruitment secara demokratik di beberapa pesantren yang telah mengikuti pelatihan.
c. In House Mentoring untuk Penguatan Santri Government
Kegiatan ini merupakan paska pilot proyek pendampingan proses rekruitment kepemimpinan santri. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan pengurus santri dalam konteks pengelolaan dan pengembangan struktur pemerintahan santri yang sudah terbentuk baik pada proses cara menetapkan kebijakan aturan administrasi dan pendayagunaan pengurus santri dalam kerangkan demokratisasi pesantren.
d. Penerbitan Majalah Halaqoh
Penerbitan majalah ini dimaksudkan sebagai wahana tukar gagasan, komunikasi dan suplai informasi ke alumni training maupun ke seluruh jaringan P3M yang meliputi ribuan pesantren di Indonesia, juga bertujuan untuk memperkaya dan mempertajam kesadaran berdemokrasi dan pluralisme dan di kalangan santri.
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka turut mensukseskan pemilu 2004. Dengan tujuan untuk mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pemilu serta informasi teknis pelaksanaan pemilu 2004.
Program ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi khazanah yang dimiliki pesantren kepada publik terutama dalam hal respons pesantren terhadap isu-isu kontemporer seperti HAM, demokrasi dan pluralisme.
Program ini lahir dari keprihatinan atas semakin maraknya korupsi sebagai problem bangsa yang akut dan serius. Program ini meliputi kegiatan-kegiatan:
a. Workshop Pelibatan Kalangan Agamawan untuk Gerakan Anti-Korupsi
b. Training Gerakan Anti Korupsi Berbasis Agama di Tiga Region Jawa
c. Workshop Pemetaan Masalah Korupsi Daerah
d. Revitalisasi Bahsul Masail untuk Kontrol Kebijakan Publik (APBD)
e. Islam dan Visi Emansipatoris
Program ini mempunyai perhatian pada pembaharuan metodologi tafsir keagamaan terutama wawasan keislaman yang berorientasi pada perubahan sosial menuju tata kehidupan baru yang lebih manusiawi, demokratis, dan lebih adil baik secara ekonomi, politik, maupun budaya. Program ini meliputi :
Dalam Program ini diambil langkah upaya pencarian dan pengayaan gagasan keagamaan yang menyemangati pembebasan, perubahan, pembelaan terhadap kaum lemah. Program ini juga dimaksudkan untuk mengubah wajah keberagamaan yang selama ini berangkat dari teks menuju keberagamaan yang berangkat dari problem kemanusiaan.
Untuk memperluasjangkaun program dalam rangka memperkenalkan gagasan Islam Emansipatoris ke masyarakat. Acaranya dalam bentuk talk show di radio dll.
Dalam kegiatan ini dicari solusi atas persoalan-persoalan riil yang dihadapi masyrakat seperti problem tata niaga tembakau, nelayan, buruh migran dan lain-lain. Dengan program ini diharapkan para kyai dan agamawan memberikan perhatian terhadap problem-problem tersebut dengan menagih tanggung jawab negara dan pemerintah setempat untuk dapat menyelesaikannya.
Program ini diharapkan dapat menghadirkan tafsir keagamaan yang pluralis dan berwawasan antroposentris. Selain itu program ini diharapkan dapat mewujudkan sikap keberagamaan yang humanis, inklusif, dan pluralis. Program ini adalah bagian dari diseminasi gagasan Islam Emansipatoris, ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Majalah Gatra dan di Radio News FM.
1. Sumatera
PWNU Sumatera Utara, Lakpesdam NU Sumatera Utara, UIN Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara, Komunitas Islam Emansipatoris (Kosiem) Sumut, Sced (Society Caring for Educastion)
2. Yogyakarta
PWNU DIY, Lakpesdam NU DIY, Lakpesdam NU Bantul, Lakpesdam NU Kulonprogo, Pesantren Rahmatul Umma Bantul, Pesantren Raudlatul Jannah Kulonprogo
3. Nusa Tenggara Barat :
PWNU NTB, Lakpesdam NU NTB, Lakpesdam NU Mataram, Universitas Mataram, Pesantren Nurul Haromain Narmada NTB, Pesantren Ta’limus Shibyan NTB, Pesantren Bagu Pringgarata NTB.
4. Kalimantan:
PWNU Kaltim, Lakpesdam NU Kaltim, STAIN Samarinda, Kosiem Kaltim.
5. Jawa:
Banten : PWNU Banten, Lakpesdam NU Banten, Lakpesdam NU Lebak, Lakpesdam NU Pandeglang, Pesantren Al-Hidayah Lebak, Pesantren Al-Chobir Serang.
DKI Jaya : PWNU DKI, Lakpesdam NU DKI, UIN Jakarta, Universitas Indonesia, Pesantren An-Nuriyah Jaksel,
Jawa Barat: PWNU Jawa Barat, UIN Bandung, Lakpesdam NU Jawa Barat, Lakpesdam NU Ciamis, Lakpesdam NU Garut, Lakpesdam NU Sukabumi, Pesantren An-Nidzom Sukabumi, Pesantren Ar-Risalah Ciamis, Pesantren Baitul Hikmah Tasikmalaya, Pesantren Al-Mizan Majalengka, Pesantren Al-Masturiyah Sukabumi, Kosiem Jawa Barat, INKRES Bandung
Jawa Tengah: PWNU Jawa Tengah, Lakpesdam NU Jawa Tengah, Universitas Wahid Hasyim Solotigo, UIN Semarang, Lakpesdam NU Pati, Pesantren API Tegalrejo, Pesantren Ma’had Thalabah Tegal, Pesantren Ihya’ Ulumuddin Cilacap, Kosiem Jawa Tengah
Jawa Timur: PWNU Jawa Timur, Lakpesdam NU Jawa Timur, UIN Surabaya, Universitas Airlangga, Lakpesdam NU Blitar, Lakpesdam NU Ponorogo, Lakpesdam NU Lamongan, Pesantren Tebuireng Jombang, Pesantren Nurul Jadid Probolinggo, Pesantren Darus Salam Jombang, Pesantren Darur Roja Blitar, Pesantren An-Nuqoyyah Sumenep
6. Sulawesi
PWNU Sulsel, Lakpesdam NU Sulsel,
UIN Alauddin Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, Kosiem Makassar, LAPAR Makassar
Direktur: Dr. Anas Saidi
Sekjen: Abdul Waidl
Wakil Sekretaris: Istiqomah
Bendahara 1: Drs. Sodri Nasori
Bendahara 2: Rumpi Widyastuti
Program Officer EFA (Education For All) dalam CSOiEFA: Ahmad Ikrom
Pendamping program EFA: Masykurudin Hafidz
Program Officer Community Development: Imam Thoha
Program Officer Islam dan Penegakan HAM: Suraji Sukamzawi
Program Oficer Islam dan Transformasi Sosial: Miftah Faqih
Program Officer Advokasi Kebijakan Publik: Burhan AS.
Staf Media dan Komunikasi: Khayun Ahmad Noer