Ekspedisi Sulawesi Selatan
Ekspedisi Sulawesi Selatan () tahun 1905, juga disebut sebagai Perang Bone Keempat atau Perang Gowa ("Bundaka ri Gowa"), dilakukan oleh Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) untuk memaksa bagian selatan Sulawesi (Celebes) menandatangani "Korte Verklaring" (Pernyataan atau Deklarasi Singkat), perjanjian standar dimana penguasa asli Indonesia setuju untuk menerima kedaulatan Belanda. Menurut sejarawan Belanda tertentu, ekspedisi itu merupakan "kewajiban", karena Belanda memiliki tanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Seorang sejarawan Indonesia berpendapat bahwa ini sebenarnya strategis: Sulawesi selatan adalah "kunci" untuk mengendalikan apa yang disebut Timur Besar. Ada juga motif ekonomi: untuk memperluas kekuatan pengumpulan pajak dari pemerintah Sulawesi. Ekspedisi tersebut mendapat teguran dari Gubernur Sulawesi, Alexander Kroesen, dalam sebuah surat tertanggal 11 Februari 1904.
Sasaran utama ekspedisi tersebut adalah kerajaan Sulawesi Selatan yang paling kuat di Bone, Luwu dan Wajo. Ekspedisi tersebut didahului dengan negosiasi, yang berakhir dengan kegagalan, dan pada tanggal 14 Juli 1905, dalam sebuah surat kepada Gubernur Kroesen, Gubernur Jenderal J. B. van Heutsz menyatakan niatnya untuk menduduki seluruh Sulawesi Selatan dan memaksa penguasa setempat untuk menandatangani Deklarasi Singkat. Inilah yang disebut "Kebijakan Perdamaian" ("Pacificatie politiek").
Pada tanggal 18 Juli, dua puluh lima kapal perang Belanda dan satu angkutan berlabuh sekitar 5,000 meter dari Bajoe. Keesokan harinya sebuah konvoi berlayar ke Teluk Bone untuk mengirimkan sebuah surat berisi tuntutan Belanda kepada La Pawawoi Karaeng Segeri, raja Bone. Belanda menuntut agar dia menyerahkan tugas kepolisian di pelabuhan Bajoe dan Pallima kepada mereka, dan bahwa ia akan menerima kompensasi karena menyerahkan haknya untuk mengimpor dan mengekspor barang impor melewati pelabuhan. Raja diberi waktu 24 jam untuk merespon. Atas perintah gubernur, seorang kurir bertemu dengan raja di Ujung Pandang pada tanggal 21 Juli. Raja menolak tuntutan tersebut.
La Pawawoi menunjuk anaknya, Baso Abdul Hamid, panglima tertinggi pasukannya dan memerintahkan agar sebuah keadaan perang diumumkan di seluruh kerajaan. Dia kemudian mengambil sumpah kesetiaan dari komandan regionalnya dan mulai mempersiapkan pertahanan di tempat-tempat yang kemungkinan akan dilewati oleh Belanda. Belanda mendarat di Ujung Pattiro, di sebuah muara Sungai Cenrana, pada tanggal 20 Juli. Banyak tokoh terkemuka Bone jatuh dalam pertempuran dan pasukan mereka mundur ke Bajoe, yang diserang oleh Belanda pada tanggal 27 Juli. Bajoe adalah pusat perlawanan Bone, tapi daerah tersebut jatuh ke tangan yang lebih tinggi dan raja melarikan diri dulu ke Passempe, lalu ke Citta dan akhirnya ke Gunung Awo di Tana Toraja. Baso Abdul Hamid terbunuh dalam aksi di wilayah ini pada 18 November. Bone akhirnya dikuasai sepenuhnya pada 30 Juli.
Setelah kematian anaknya, La Pawawoi menawarkan syarat kepada Belanda. Dia ditangkap dan diasingkan ke Bandung pada tanggal 14 Desember. Di sana dia meninggal pada tahun 1911, mendapatkan nama kerajaan anumerta "Matinroe ri Bandung" ("yang mati di Bandung").
Pada tanggal 15 Oktober 1905, gubernur Sulawesi mengirim sebuah surat kepada raja Gowa, I Makkulau Karaeng Lembagaparang, mengundangnya untuk bernegosiasi di Ujung Pandang. Surat tersebut disertai ultimatum bahwa jika dia tidak menanggapinya pada 18 Oktober, Gowa akan dikepung. Benteng Gowa di Balangnipa, Camba, Pangkajene dan Galesong diperkuat untuk melawan Belanda.
I Makkulau mengabaikan ultimatum tersebut. Ketika pasukan Belanda di bawah Gubernur Kroesen mendekati istananya di Jongaya, dia diminta lagi untuk tunduk, namun ia malah mundur ke pegunungan dengan petinggi dan pengadil kerajaan, dengan harapan dapat menarik Belanda ke medan perang yang tidak menguntungkan bagi mereka. Pada tanggal 20 Oktober Belanda menyerang. Terdapat pertempuran serius di Gunungsari dan Lakiung. Keluarga kerajaan melarikan diri ke Limbung. Putra raja, I Pangsuriseng Arung Allita, dan saudaranya, I Mangimangi Karaeng Bontonompo, lalu pergi ke kerajaan Barus, sementara anak laki-laki lainnya, I Mappanyukki Datu Suppa, berlindung pada penduduk Toraja.
Pada tanggal 18 Desember, karena percaya bahwa raja Gowa tengah berada di Barus, Belanda mengirim seorang delegasi untuk membuka kembali perundingan dengannya, namun raja telah berpindah ke wilayah Alitta di kerajaan Sawitto. Pada tanggal 21 Desember, Belanda mengepung benteng Alitta, membunuh semua tentara Gowa di dalamnya, termasuk I Pangsuriseng, dan menangkap I Mangimangi yang terluka. Raja sendiri telah melarikan diri ke Sidenreng Rappang, Sidenreng. Ketika menghadapi pengepungan di Warue, ia berhasil melarikan diri, namun kemudian ia jatuh ke jurang dan meninggal dunia. Ketika jenazahnya ditemukan oleh Belanda, mereka dibawa ke Jongaya untuk dimakamkan.
Setelah kematian I Makkulau, I Mappanyukki tetap bertahan dengan pasukannya di antara penduduk Toraja. Setelah lima belas bulan bertahan, ia diyakinkan oleh mertuanya, La Parenrengi Karaeng Tinggimae, untuk berdamai dengan Belanda. Perundingan dimulai melalui petugas residen di Pare-Pare, namun sebelum kesepakatan tercapai, dia ditangkap dan bersama dengan para pengikutnya diasingkan ke Pulau Selayang. Ia diijinkan untuk kembali pada tahun 1908, saat pamannya, I Mangimangi, diasingkan ke Bima.
Gowa dan Bone dianeksasi kepada Pemerintah Sulawesi dan Daerah Bawahan ("Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden"). Pada tahun 1911 daerah ini dibagi menjadi tujuh bagian ("afdelingen"): Makassar, Bantaeng, Bone, Pare-Pare, Luwu, Mandar dan Buton. Pantai Sulawesi Timur merupakan daerah yang terpisah. Setiap bagian diatur melalui asisten residen ("assistent-resident").
Dengan penangkapan atau pengasingan dari semua keluarga kerajaan Gowa, Belanda merebut kerajaan, termasuk pedang bernama Sundanga dan rantai bernama Tanisamang. Panji dewan "Bate Salapanga" juga disita. sebagian besar jarahan perang disumbangkan ke "Genotschap Bataviaasch", sekarang Museum Nasional Indonesia, namun banyak pula persenjataan dan perhiasan berada di Belanda, untuk disimpan di Museum Nasional Etnologi. Melalui Keputusan Gubernur tanggal 17 Juli 1906, semua barang rampasan perang adalah milik "Genotschap Bataviaasch". Beberapa rampasan yang diambil dalam kampanye tahun 1905 akhirnya dikembalikan pada Bone dan Gowa, di mana barang tersebut disimpan dan dirawat oleh rumah-rumah kerajaan sampai hari ini.