Konkordat Worms
Konkordat Worms yaitu suatu perjanjian yang dicapai antara Paus Kallistus II dan Kaisar Heinrich V dalam sertifikat kepausan ("Pactum Calixtinum)" dan Akta Imperial ("Heinricianum)" melalui mediasi pangeran Jerman, pada tanggal 23 September 1122, di kota Worms, Jerman. Perjanjian ini mengakhiri Kontroversi Penobatan antara gereja dan negara yang berlangsung pada Abad Pertengahan di Eropa. Pemufakatan tentang Kontroversi Penobatan ini berisi tentang penobatan Gereja yang dilakukan dengan memberi cincin dan tongkat-uskup oleh Paus, dan kaisar dapat memberikan penobatan dengan memberikan tongkat kerajaan. Perjanjian ini juga mengatur pemilihan uskup oleh klerus, yang kemudian disahkan oleh Paus, namun kaisar berhak memberi pangkat raja kepada mereka, serta boleh menolak orang yang tidak disukainya.
Perubahan kepausan terdiri dari tiga pokok program yang meliputi: "pertama," uskup Roma atau Paus adalah kepala kekristenan dan memegang kuasa tertinggi atas gereja dan semua uskup. Uskup Roma adalah uskup seluruh gereja, yang berarti juga bahwa Paus sebagai kepala kekristenan mempunyai kuasa atas negara. Selain itu, Paus tidak dapat dihukum oleh siapapun di dunia ini, dan ia berada di atas undang-undang duniawi, serta berkuasa penuh. Hal ini berawal ketika uskup Roma mulai menuntut kuasa tertinggi atas sejumlah gereja di Kekaisaran Romawi Barat. Saat itu, ditekankan pula bahwa Paus lebih tinggi dari kaisar, sebab keselamatan lebih utama dari kesejahteraan jasmani. Berdasarkan pemahaman ini Paus pada Abad Pertengahan memiliki peran sebagai penguasa tertinggi dalam masyarakat Kristen ("corpus Christianum") termasuk kuasa atas "Negara Kristen". "Kedua," pemilihan Paus harus bebas dari pengaruh kaisar. Oleh sebab itu, Paus dipilih oleh para Kardinal, yang pada permulaan terdiri dari tujuh uskup gereja di sekitar Roma, dan rohaniwan-rohaniwan lain yang diangkat sebagai Kardinal. Hal ini merupakan bentuk otonomi Gereja terhadap para pemimpin sekuler, di mana pemimpin sekuler (raja atau pangeran) tidak dapat mengangkat seorang uskup, dan uskup hanya dipilih oleh para klerus di daerahnya dan diterima oleh umat setempat. "Ketiga," pembebasan gereja dari "nikolaitisme" atau perkawinan imam-imam dan pemberhentian peraturan simoni, dan kewajiban selibat bagi para klerus. Hal ini juga diterapkan pada pejabat gereja yang diangkat oleh negara, seperti halnya yang terjadi di Jerman, yang disebut dengan istilah penobatan kalangan awam. Perjuangan reformasi ini berlangsung selama paruh kedua abad ke-11 yang dimulai oleh Paus Leo IX (1049), dan ditetapkan oleh Kardinal dari Hildebrand atau Paus Gregorius VII ketika menjabat sebagai Paus (1073-1085). Dia menegakkan otoritas kepausan pada tatanan baru dengan mendeklarasikan bahwa tak seorang pun di dunia ini yang memiliki hak hukum atas otoritas kepausan. Namun sebaliknya, paus memiliki kuasa untuk memberhentikan siapa saja bahkan kaisar sekalipun.
Namun, penguasa sekuler dipandang memiliki hak untuk menginvestigasi para uskup dengan otoritas sekuler dan suci. Kemampuan penguasa sekuler untuk menunjuk uskup merupakan sarana penting untuk menjalankan kontrol politik. Uskup dapat ditempatkan di wilayah kerajaan tanpa khawatir wilayah kekuasaannyajatuh ke tangan keturunan uskup. Namun, ini juga berarti bahwa kebebasan Gereja sehubungan dengan peraturan sekuler telah dikurangi. Sebagai hasil dari Konkordat Worms, penguasa sekuler terus menginvestasikan uskup dengan kekuatan sekuler namun tidak lagi memiliki otoritas suci, sehingga pemufakatan ini berperan sebagai bagian dari reformasi Gregorian yang memihak Paus dalam hubungannya dengan Kaisar Romawi Suci. Konkordat Worms tidak mengakhiri perjuangan antara otoritas sekuler dan agama dalam hal wewenang, baik di Kekaisaran Romawi Suci, maupun di Eropa secara keseluruhan. Pemufakatan ini hanyalah penghentian sementara permusuhan.
Heinrich IV dilahirkan pada tahun 1050. Ia menerima kekuasaan atas Jerman pada tahun 1065. Pada masa pemerintahannya ia mennghadapi berbagai kesulitan yang diakibatkan pemberontakan pangeran Sachsen dan perlawanan Paus terhadapnya. Paus Gregorius VII melarang simoni yang terus menerus dipraktikkan, sementara Raja Heinrich IV mempertahankan haknya atas simoni dan penobatan kalangan awam. Pada tahun 1075, Raja Heinrich IV berhasil mengalahkan pangeran Sachsen. Ia merasa kekuasaannya berpengaruh kuat sehingga menolak mengakui kekuasaan Paus. Kemudian Paus Gregorius VII mengancamnya dengan ekskomunikasi pada tahun 1076, sehingga Raja Heinrich IV kehilangan dukungan dari Gereja dan pejabat Gereja lainnya. Pangeran Sachsen bangkit lagi melawan raja yang dibantu oleh para pangeran lainnya, dan menuntut agar raja berdamai kembali dengan Paus. Raja Heinrich IV takut kehilangan kekuasaannya atas Jerman sehingga ia pergi ke tempat peristirahatan Paus di Canossa untuk meminta pengampunan. Raja Heinrich IV berjalan kaki dengan telanjang kaki, dan berpakaian compang-camping sebagai tanda penyesalannya. Paus Gregorius VII tidak segera menerimanya, dan membiarkan sang raja kedinginan, selama tiga hari tiga malam pada musim dingin. Kemudian Paus mengampuninya dan mengembalikan jabatannya sebagai raja Jerman dan Kaisar Romawi Suci. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1077. Walaupun Heinrich IV sudah mengakui dosanya, para bangsawan Jerman dan uskup-uskup Jerman telah memilih Rudolf I dari Swabia sebagai raja Jerman pada Maret 1077. Oleh sebab itu, perdamaian antara Paus dan Heinrich IV tidak berlangsung lama. Heinrich IV bangkit lagi melawan Paus pada tahun 1080 dan mengangkat seorang Anti-Paus Klemens III, yang kemudian melantik Heinrich IV sebagai raja Jerman. Pertikaian ini berlangsung hingga tahun 1100. Pada tahun 1084, Heinrich IV menyerang Roma dan berhasil menawan Paus. Roma dijarah dan dibakar sebagian, dan Paus Gregorius VII meninggal pada 25 Mei 1085 di pengasingan. Kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah, "Saya telah mencintai keadilan dan membenci kedurhakaan, dan karena itu saya mati di pengasingan." Heinrich IV juga berhasil memadamkan pemberontakan pangeran Sachsen pada tahun 1089. Paus Paus Gregorius VII meninggal dalam keterpurukan yang dalam, sementara Heinrich IV dan Anti-Paus Klement III telah menang. Heinrich IV telah sangat melampaui batas, karena telah mengangkat seorang Anti-Paus dalam mempertahankan kekuasaannya.
Paus Kallistus II dipandang sebagai kepala Gereja setelah penyeruannya akan Perang Salib. Tidak ada lagi raja dan kaisar yang menganggap diri mereka sama dengan Paus, atau kepala Gereja di kerajaan mereka. Inilah situasi dari tahun 1122 sampai Reformasi. Setelah mendirikan kekuasaannya di Italia, Paus memutuskan untuk membuka kembali negosiasi dengan Heinrich V mengenai pertanyaan tentang penobatan. Heinrich V sangat ingin mengakhiri kontroversi yang telah menurunkan kedaulatan Kekaisaran di Jerman, yang terjadi selama puluhan tahun. Tiga duta kardinal dikirim oleh Kalistus II ke Jerman, dalam rangka negosiasi perjanjian permanen dalam penobatan yang dimulai pada bulan Oktober 1121 di Würzburg. Hasil dari perjanjian ini disepakati bahwa sebuah gencatan senjata umum harus diproklamirkan di Jerman. Selain itu, Gereja dapat menggunakan harta miliknya dengan bebas, dan tanah pemberontakan harus segera dilakukan pemugaran. Perjanjian ini dikomunikasikan oleh Paus Honorius II kepada Kalistus II, yang saat itu sedang membantu sinode, dan diajukan di Worms, pada tanggal 23 September 1122. Oleh sebab itu, kesepakatan ini dikenal sebagai Konkordat Worms. Hak istimewa Paus untuk Heinrich V adalah adanya pengakuan bahwa pemilihan para uskup dan abbas di Kerajaan Jerman berlangsung tanpa simoni di hadapan kaisar, dan adanya pemberian "regalia" sebelum konsekrasi dilakukan kaisar, ketika akan melakukan penobatan dengan tongkat kerajaan. Pada kesepakatan Konkordat Worms di pihak kaisar (Akta Imperial "Heinricanum"), penobatan dilakukan dengan cincin dan "Krosier", serta diberikannya kebebasan dalam memilih para uskup. Sedangkan di pihak Kepausan yang tercantum dalam "Pactum Calixtinum", dikukuhkan bahwa uskup harus menerima penobatan dengan tongkat kerajaan, dan pemilihan episkopal harus diadakan di hadapan kaisar atau wakilnya, serta jika terjadi pemilihan yang disengketakan dan diharuskan oleh kaisar, setelah keputusan metropolitan dan uskup sufragan, maka kandidat terpilih yang berhak harus segera dikonfirmasikan. Properti penobatan kekaisaran sementara, juga harus dilakukan di Jerman sebelum konsekrasi. Penobatan kekaisaran di Burgundy dan Italia diadakan setelah upacara konsekrasi, sementara di Negara Kepausan, penobatan hanya boleh dilakukan oleh Paus, tanpa campur tangan dari pihak kaisar. Sebagai hasil dari kesepakatan ini, kaisar tetap memegang kendali penuh dalam memilih para uskup di Jerman.