Pemilihan umum Britania Raya 2017
Pemilihan umum Britania Raya 2017 berlangsung pada tanggal 8 Juni 2017. Masing-masing dari 650 daerah pemilihan parlemen memilih satu Anggota Parlemen (MP) ke Dewan Rakyat, majelis rendah di Parlemen. Sesuai Undang-Undang Parlemen Tetap 2011, pemilihan umum baru bisa dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2020, tetapi Perdana Menteri Theresa May meminta pemilihan umum dadakan yang kemudian disambut oleh dua per tiga suara mayoritas di Dewan Rakyat pada 19 April 2017. Partai Konservatif yang sudah berkuasa sejak 2015 (sekaligus partai koalisi utama sejak 2010) hendak mempertahankan suara mayoritasnya agar tidak dikuasai Partai Buruh, oposisi resmi, di bawah pimpinan Jeremy Corbyn. May berharap mendapat suara mayoritas yang lebih besar agar pemerintahannya "mendapat mandat besar dalam perundingan Brexit".
Kampanye partai mencakup posisi mereka tentang negosiasi pasca-pemberlakuan Pasal 50 Perjanjian Uni Eropa pada Maret 2017. Mereka juga mengangkat isu ekonomi, pendidikan, lapangan pekerjaan, dan Layanan Kesehatan Nasional. Usai serangan teroris 22 Mei dan 3 Juni, keamanan nasional juga diangkat sebagai isu penting dalam kampanye pemilu.
Beberapa jajak pendapat menunjukkan Partai Konservatif unggul 20 poin sebelum pemilu diumumkan, lalu menurun pada hari pemilu. Pemilu berakhir mengejutkan dan Partai Konservatif kehilangan 13 kursi sekaligus mayoritasnya. Hasil pemilu menunjukkan sebuah parlemen berimbang dan tidak ada partai yang mampu memperoleh suara mayoritas. Meski bertahan tiga kali berturut-turut sebagai oposisi, Partai Buruh memperoleh suara rakyat terbanyak sejak 2001 dan merebut lebih banyak kursi untuk pertama kalinya sejak 1997 serta perpindahan suara terbesar (9,6%) sejak 1945. Sebaliknya, meski kehilangan suara mayoritas, Partai Konservatif mendapat porsi suara tertinggi sejak 1983. Hasil ini mengindikasikan kembalinya sistem dwipartai di Britania Raya.
Partai terbesar ketiga, Partai Nasional Skotlandia (SNP), mendapatkan 35 kursi setelah sebelumnya merebut 56 dari 29 kursi Parlemen Skotlandia pada tahun 2015. Partai Liberal Demokrat mendapat empat kursi lebih banyak daripada sebelumnya. Di Irlandia Utara, Partai Unionis Demokrat (DUP dan Sinn Féin sama-sama menambah kursi, sedangkan Partai Unionis Ulster (UUP) dan Partai Demokrat Sosial dan Buruh (SDLP) kehilangan kursi. Plaid Cymru menambah satu kursi sehingga diwakili empat anggota. Partai Kemerdekaan Britania Raya yang cukup terwakili pada tahun 2015 kehilangan seluruh kursinya. Partai Hijau mempertahankan anggota parlemen satu-satunya. Satu anggota independen terpilih kembali.
Usai pemilu, Partai Konservatif mengajak DUP berkoalisi membentuk pemerintahan Konservatif minoritas yang didukung DUP.
Mantan Ketua UKIP Nigel Farage mengumumkan bahwa ia tidak mencalonkan diri lagi karena ia merasa lebih efektif sebagai MEP. Donatur utama UKIP, Arron Banks, yang awalnya ingin mencalonkan diri di Clacton untuk mengalahkan Douglas Carswell mundur setelah Carswell juga menyatakan mundur.
Ketua Plaid Cymru Leanne Wood tidak mencalonkan diri lagi. Demikian halnya dengan mantan anggota dari Partai Buruh dan menteri keuangan bayangan Ed Balls.
Disproporsionalitas parlemen pada pemilu 2017 sebesar 6,45 menurut Indeks Gallagher. Jumlah ini jauh di bawah jumlah pada pemilu sebelumnya.
Anggota-anggota parlemen baru meliputi anggota Sikh berturban pertama, Tan Dhesi, anggota Sikh perempuan pertama, Preet Gill, dan anggota pertama keturunan Palestina, Layla Moran.
Jumlah anggota perempuan dan LGBTQ lebih banyak dibandingkan sebelumnya. 201 perempuan terpilih sebagai anggota parlemen. Untuk pertama kalinya lebih dari 200 anggota parlemen berjenis kelamin perempuan dan melampaui rekor pada parlemen periode sebelumnya (196). Untuk pertama kalinya, sebagian besar anggota parlemen mengenyam pendidikan di sekolah negeri. Jumlah anggota penyandang disabilitas juga lebih banyak.