Songun
Songun merupakan kebijakan mengutamakan militer di Korea Utara, memberikan prioritas bagi Tentara Rakyat Korea untuk urusan negara dan alokasi sumber daya. Kebijakan ini sebagai prinsip dasar bagi kehidupan politik dan ekonomi di Korea Utara, dengan militer mendominasi sistem politik; "pembangunan berdasarkan militer" sebagai sebuah sistem ekonomi; dan "ideologi Songun" sebagai ideologi mendasar.
"Songun" meningkatkan pengaruh Tentara Rakyat Korea di Korea Utara, dengan memberikan TRK kedudukan utama di pemerintah dan masyarakat Korea Utara. "Songun" memandu kebijakan domestik dan hubungan internasional. Kebijakan ini merupakan kerangka kerja bagi pemerintah, membuat militer sebagai "repositori kekuasaan tertinggi". Pemerintah Korea Utara memberikan Tentara Rakyat Korea prioritas tertinggi pada alokasi sumber daya dan menjadikan mereka sebagai contoh bagi masyarakat untuk ditiru. "Songun" juga merupakan konsep ideologis di balik perubahan kebijakan sejak tahun 1994 yang menekankan anggota militer menguasai semua aspek-aspek dari negara dan masyarakat.
Asal muasal "Songun" bermula dari aktivitas Kim Il-sung dalam perjuangan anti-Jepang di tahun 1930-an. Era "Songun" dimulai pada tahun 1960 ketika muda Kim Jong-il, bersama-sama dengan ayahnya Kim Il-sung, mengunjungi Markas Divisi Lapis Baja 105 di Pyongyang pada 25 Agustus. Tanggal kunjungan tersebut sekarang menjadi hari libur nasional, Hari Songun.
"Songun" tidak menjadi kebijakan resmi pemerintah sampai Kim Il-sung meninggal pada tahun 1994. Pada tahun 1995, kebijakan ini diperkenalkan sebagai "sebuah ide revolusioner untuk mengenalkan peranan penting bagi tentara" dan sebagai "politik yang menekankan kesatuan yang sempurna dan persatuan partai, tentara dan rakyat, dan peran militer sebagai garda terdepan". Hal ini menandai perubahan dari kebijakan pemerintah sebelumnya, "juche", atau kebijakan kemandirian.
Pada tahun 1997, sebuah tajuk rencana yang diterbitkan "Rodong Sinmun", surat kabar resmi Partai Buruh Korea Utara, menyatakan: "Tidak pernah sebelumnya Tentara Rakyat memiliki status dan peran yang luar biasa tinggi seperti saat ini ketika mereka dipimpin penuh semangat oleh Panglima Tertinggi yang Dihormati dan Dicintai". Pada titik ini, Tentara Rakyat telah menjadi "identik dengan rakyat, negara, dan partai."
Pada tahun 1998, "songun" mulai disebut dengan istilah lain, seperti "ide revolusioner militer pertama", "kepemimpinan revolusioner militer pertama", dan "politik militer pertama ", memperluas konsep "songun" ke berbagai sektor pemerintahan Korea Utara.
"Songun" menjadi konsep yang lebih diutamakan pada Januari 1999, ditunjukkan dengan adanya tajuk rencana pada Hari Tahun Baru editorial oleh semua kantor berita utama di Korea Utara. Tajuk rencana tersebut mengidentikkan "songun" terhadap Kim Jong-il dengan menyatakan bahwa dia melakukan kepemimpinan mengutamakan militer, yang merupakan "salah satu contoh di mana Tentara Rakyat berfungsi sebagai kekuatan utama revolusi dan persatuan antara tentara dan rakyat membantu untuk menjaga serta membangun sosialisme." Dalam publikasi bahasa asing, terjemahan istilah "militer pertama" diganti menjadi "Songun" antara tahun 1999 dan 2006, setelah istilah Korea digunakan secara eksklusif.
Pada Januari 2003, tajuk rencana Tahun Baru menambahkan ideologi militer pertama ("songun sasang") ke konsep "songun". Pada Desember 2003, "Sifat-Sifat Penting dari Politik Militer Pertama" diterbitkan sebagai sebuah visi baru dari penggerak revolusi di Korea Utara. Hal itu membuat TRK menjadi penggerak utama revolusi . Biasanya penggerak revolusi di masyarakat komunis adalah proletariat atau petani di Tiongkok. Namun di Korea Utara, "hanya tentara yang memenuhi kriteria loyalitas, semangat revolusioner, kekompakan, dan "esprit de corps"". Di Januari 2004, terjadi peningkatan penyebaran "songun", karena disebutkan lebih sering daripada kata lain di tajuk rencana Tahun Baru, dan digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu dari politik hingga Korea itu sendiri.
Pengaruh" Songun" semakin besar dan bahkan sekarang termasuk dalam pembahasan reunifikasi dengan Korea Selatan. Pers Korea Utara menyatakan: "Politik "Songun" menjamin Tanah Air akan bersatu kembali." Korea Utara juga mengklaim "songun" akan menjaga perdamaian di Semenanjung Korea dan satu-satunya hal yang mencegah Amerika Serikat menyerang Korea Utara. "Songun" telah menjadi dasar bagi kebijakan dalam negeri, kebijakan luar negeri, dan pengambilan keputusan di Korea Utara, bersama dengan "juche" telah menjadi prinsip pemerintah.
Menurut Suki Kim, berdasarkan pengalaman ia mengajar di Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang, ada dua belas "Keajaiban Songun": #1 adalah matahari terbit di Gunung Paektu (yang diduga tempat kelahiran Kim Jong-il); #2 adalah terdapat pohon-pohon pinus di pos jaga Dabaksol (di mana Kim Jong-il meresmikan kebijakan Songun); #3 adalah azalea Cheollyeong (bukit yang sering dikunjungi Kim Jong-il); #4 adalah pemandangan di malam Gunung Jangji dekat Sungai Changja (tempat Kim Jong-il muda berlindung selama Perang Korea); #5 adalah suara Air Terjun Ullim di pegunungan atas Munchon, Provinsi Kangwon (seperti suara "bangsa yang kuat dan makmur"); #6 adalah cakrawala di Handurebol (Padang Rumput Handure di Desa Taechon) yang merupakan lokasi reformasi agraria Kim Jong Il pada tahun 1998 setelah bencana kelaparan; #7 adalah ladang bunga kentang di Desa Taehongdan (Kim Il-sung diceritakan telah bertempur melawan Jepang di sini dan Kim Jong-il mengubah lahan tersebut menjadi lahan pertanian kentang terbesar); #8 adalah wilayah di sekitar Beoman-ri di Desa Sohung, Provinsi Hwanghae Utara (Kim Jong-il membangun desa itu kembali setelah bencana kelaparan dan diklaim sebagai "kebanggaan negara komunis"); #9 adalah program pertanian kacang dari Kim Jong-un untuk menyediakan makanan bagi militer; #10 sawah padi luas di Migok, Sariwon; #11 adalah pertanian buah Taedonggang di Pyongyang; dan #12 adalah peternakan ikan Ryongjung di Provinsi Hwanghae Selatan. "Keajaiban" ketiga belas dilaporkan telah diciptakan pada tahun 2016.
Sembilan lokasi pertama yang disebut gencar dipromosikan oleh pemerintah Korea Utara dan telah menjadi tujuan wisata.
Ideologi "Songun" berasal dari kebijakan "empat lini militer" yang dilaksanakan oleh Kim Il-sung pada tahun 1962. Doktrin ini bertujuan untuk mempersenjatai seluruh penduduk, membentengi seluruh negara, melatih setiap prajurit untuk menjadi kader, dan memodernisasi seluruh sektor militer.
"Songun" dipengaruhi oleh dokrin militer Maois sebagai "sekolah besar". Melalui "Songun", Korea Utara juga mengulangi slogan Maois dari tahun 1960-an seperti: "belajar dari tentara", "persatuan tentara-rakyat" dan "kekuasaan politik tumbuh keluar dari laras senjata". Retorika mengenai nuklir Korea Utara juga mengingatkan propoaganda seperti di era Mao.
Terdapat dua alasan mengapa, setelah Kim Il-sung meninggal, ideologi utama Korea Utara berubah menjadi "songun". Satu alasan yang masih diperdebatkan adalah keinginan Korea Utara untuk meningkatkan kekuatan militer karena tidak memiliki posisi di hadapan internasional. Dalam pengertian ini, "songun" dianggap sebagai langkah agresif dan mengancam untuk meningkatkan kekuatan militer Korea Utara dengan mengorbankan bagian-bagian lain dari masyarakat.
Argumen ini juga dikuatkan dengan sejarah krisis yang menimpa Korea Utara di awal 1990-an, dimulai dengan jatuhnya sekutu lama Uni Soviet pada tahun 1991, diikuti oleh kematian Kim Il-sung (1994), beberapa bencana alam, bencana kelaparan dan krisis ekonomi, semua sebelum tahun 1999. Ideologi ini juga dapat menjadi motivasi untuk mengkonsolidasikan kekuasaan.
Alasan kedua berfokus pada politik internal Korea Utara sebagai penyebab untuk pindah ke politik militer pertama. Ketika Kim Il-sung meninggal, dia mewariskan kepemimpinan Korea Utara kepada anaknya, Kim Jong-il. Pada saat kematian ayahnya, yang posisi paling penting yang dijabat Kim Jong-il adalah di militer, yaitu panglima tertinggi kedua dalam komando militer.
Selain itu, untuk mempertahankan kendali dari pemerintah, Kim Jong-il perlu untuk mengamankan basis dukungan pada Tentara Rakyat Korea. Argumen ini menunjukkan bahwa Kim Jong-il sengaja memilih untuk mengesampingkan aspek-aspek lain dari pemerintah untuk menegaskan keutamaan dari Tentara Rakyat Korea. Ini termasuk menghapuskan Komite Rakyat Sentral, presiden negara, dan mengesampingkan Dewan Administrasi.
Kebijakan "songun" saat ini telah menggantikan kebijakan "juche", gagasan kemandirian yang digagas oleh Kim Il-sung, dengan ideologi negara "songun" ketika Kim Jong-il mengkonsolidasikan kekuasaaan.
Meningkatnya pengaruh Tentara Rakyat Korea membuat Korea Selatan menaruh perhatian lebih, dan akhirnya terjadi perdebatan mengenai Kebijakan Sinar Matahari, yang visi reunifikasi Korea terbaru. Bersikerasnya Korea Utara mengenai "songun" yang akan memfasilitasi penyatuan kembali, sulit untuk mengatakan apa yang mereka harapkan dari Korea Selatan, yang pemerintahnya sama sekali tidak mendukung kebijakan "songun".
Politik" Songun" juga berkembang saat krisis nuklir yang sedang berlangsung. Untuk Amerika Serikat, yang memberi perhatian utama mengenai denuklirisasi semenanjung, menganggap konsep "songun" akan mengganggu . "Songun" juga memandang bahwa peningkatan jumlah senjata adalah hal utama dalam hal kemandirian bangsa. Hal Ini menyebabkan kekhawatiran jika ideologi "songun" semakin lama memandu pemerintah Korea Utara, semakin kecil kemungkinan Amerika Serikat akan mampu meyakinkan Korea Utara untuk mengakhiri program senjata nuklir. Kekhawatiran serupa juga bahwa Korea Utara bisa memamndang upaya denuklirisasi dan normalisasi hubungan dengan Amerika Serikat adalah suatu ancaman bagi keutamaan militer di Korea Utara dan, dengan demikian, ancaman bagi ideologi "songun", sebuah ketakutan mengenai Korea Utara mungkin tidak akan bersedia untuk mengakhiri program senjata nuklirnya.
"Politik "Songun"" bermula dari upaya pemulihan dari bencana kelaparan yang melanda Korea Utara pada tahun 1990-an. Dalam rangka untuk mengatasi krisis ekonomi, militer diharapkan untuk bekerja di garis depan. Penguasa menetapkan tujuan strategis untuk menjadi "bangsa yang kuat dan makmur" ("kangseong taeguk") melalui kebijakan "songun". Sergey Kurbanov, kepala Institut Studi Korea dari Universitas Sankt Peterburg, menjelaskan dalam wawancara "Daily NK" bagaimana anggota "nouveau riche" di Korea Utara mendukung politik "songun" dalam rangka untuk mengamankan kekayaan mereka.