Konvensi Senjata Kimia
Konvensi Senjata Kimia (, diabreviasi CWC) adalah traktat pengendalian senjata yang melarang produksi, penimbunan, dan penggunaan senjata kimia dan prekursornya. Nama lengkap dari traktat ini adalah Konvensi tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta tentang Pemusnahannya dan traktat ini dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), organisasi antarpemerintah berbasis di Den Haag, Belanda. Traktat ini mulai berlaku pada tahun 1997. Konvensi Senjata Kimia melarang penggunaan, pengembangan, produksi, penimbunan, dan pemindahan senjata kimia berskala besar. Produksi sangat terbatas untuk penelitian, pengobatan, kefarmasian, atau alasan protektif tetap diizinkan. Kewajiban utama negara anggota di bawah konvensi ini adalah untuk menjalankan pelarangan ini, seperti pemusnahan semua senjata kimia saat ini. Semua aktivitas pemusnahan harus berlangsung di bawah verifikasi OPCW.
Per Mei 2018, 193 negara telah menjadi anggota CWC dan menyetujui kewajibannya. Israel telah menandatangani, tetapi tidak meratifikasi perjanjian, sedangkan tiga negara anggota PBB lainnya (Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan) belum menandatangani dan menyetujui traktat ini. Baru-baru ini, Negara Palestina menyerahkan instrumen persetujuannya ke CWC pada 17 Mei 2018. Pada September 2013, Suriah menyetujui konvensi sebagai bagian perjanjian dari pemusnahan senjata kimia Suriah.
Per Januari 2018, lebih dari 96% penimbunan senjata kimia yang dilaporkan dunia telah dimusnahkan. Konvensi ini memiliki ketentuan untuk evaluasi sistematik dari fasilitas produksi zat kimia, seperti investigasi dugaan penggunaan dan produksi senjata kimia berdasakan intelijen negara anggota lain.
Beberapa senyawa kimia yang telah digunakan ekstensif dalam peperangan tetapi memiliki kegunaan industrial skala besar seperti fosgen diregulasi dengan ketat, tetapi terdapat beberapa pengecualian penting. Gas klorin sangat beracun, tetapi karena sebagai unsur murni dan sangat digunakan secara luas dengan tujuan yang damai, gas klorin secara resmi tidak terdaftar sebagai senjata kimia. Sejumlah negara berkuasa (seperti rezim Assad Suriah) terus memproduksi secara teratur dan mengimplementasikan senyawa kimia tersebut pada amunisi tempur. Walaupun senyawa kimia tersebut secara spesifik tidak terdaftar dalam pengawasan CWC, penggunaan senyawa kimia beracun apapun sebagai senjata (ketika digunakan semata-mata untuk menjatuhkan korban jiwa, terutama melalui aksi racunnya) dilarang oleh traktat ini. Senyawa kimia lain, seperti fosfor putih, sangat beracun tetapi legal di bawah CWC ketika senyawa ini digunakan oleh kekuatan militer untuk alasan selain dari toksisitasnya.
Pertimbangan pelarangan senjata kimia dan biologi antarpemerintah diinisiasi pada tahun 1968 dalam Komite Pelucutan Senjata 18 negara, yang setelah banyak perubahan nama dan komposisi, menjadi Konferensi Pelucutan Senjata (CD) pada tahun 1984. Pada 3 September 1992, Konferensi Pelucutan Senjata mengajukan laporan tahunannya ke Majelis Umum PBB yang memuat teks Konvensi Senjata Kimia. Majelis Umum menyetujui konvensi tersebut pada 30 November 1992 dan Sekretaris Jenderal PBB kemudian membuka konvensi untuk ditandatangani di Paris pada 13 Januari 1993. CWC tetap terbuka untuk ditandatangani hingga mulai diberlakukan pada 29 April 1997, 180 hari setelah menyimpan instrumen ratifikasi ke-65 (oleh Hungaria). Konvensi ini memperbesar Protokol Jenewa 1925 untuk senjata kimia dan termasuk pengukuran verifikasi ekstensif seperti pemeriksaan di tempat. Namun, konvensi ini tidak mencakup senjata biologi.
Konvensi ini dikelola oleh Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang bertindak sebagai landasan legal untuk spesifikasi ketentuan CWC. "Konferensi Negara Anggota" dimandatkan untuk mengubah CWC dan meluluskan regulasi pada implementasi ketentuan CWC. "Sekretariat Teknik" organisasi memimpin inspeksi untuk memastikan pemenuhan dari negara anggota. Inspeksi ini menargetkan pemusnahan fasilitas (dengan pemantauan permanen selama pemusnahan), fasilitas produksi senjata kimia yang telah dibongkar atau diubah untuk penggunaan sipil, serta inspeksi industri kimia. Sekretariat mungkin lebih lanjut memimpin "investigasi dugaan penggunaan" senjata kimia dan memberikan asistensi setelah penggunaan senjata kimia.
Penghargaan Nobel Perdamaian 2013 dianugrahkan kepada organisasi ini karena dengan Konvensi Senjata Kimia, telah "mendefinisikan penggunaan senjata kimia sebagai hal yang tabu di bawah hukum internasional" menurut Thorbjørn Jagland, Ketua Komite Nobel Norwegia.Konvensi ini membedakan tiga kelas substansi terkontrol, senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai senjata atau digunakan dalam pembuatan senjata. Klasifikasi ini didasarkan pada kuantitas substansi yang diproduksi secara komersial untuk tujuan yang sah. Setiap kelas terpecah menjadi Bagian A, senyawa kimia yang dapat digunakan sebagai senjata secara langsung, dan Bagian B, senyawa kimia yang berguna dalam pembuatan senjata kimia. Terpisah dari prekursor, konvensi ini mendefinisikan senyawa kimia beracun sebagai "setiap senyawa kimia yang melalui aksi kimianya pada proses kehidupan dapat menyebabkab kematian, kelumpuhan sementara atau permanen, dan berbahaya bagi manusia atau hewan. Definisi ini memuat semua senyawa kimia, terlepas asalnya atau metode produksinya, dan terlepas apakah senyawa tersebut diproduksi di dalam fasilitas, amunisi, atau di mana pun."Anggota traktat harus melaporkan "fasilitas skala kecil tunggal" yang memproduksi hingga 1 ton senyawa kimia Daftar 1 untuk tujuan penelitian, pengobatan, kefarmasian, dan protektif setiap tahun, serta fasilitas lainnya yang memproduksi 10 kg per tahun dengan tujuan percobaan perlindungan. Fasilitas lainnya, tak terbatas jumlahnya, yang memproduksi senyawa Daftar 1 dengan total batas tahunan 10 kg dan untuk tujuan penelitian, pengobatan, atau kefarmasian, tetapi fasilitas yang memproduksi lebih dari 100 gram harus dilaporkan.
Traktat ini juga berurusan dengan senyawa karbon yang disebut dalam traktat sebagai "senyawa kimia organik diskret", kebanyakan darinya menunjukkan toksisitas langsung sedang-tinggi atau dapat dengan mudah diubah menjadi senyawa dengan toksisitas yang cukup untuk penggunaan praktis sebagai senjata kimia. Senyawa yang dimaksud adalah setiap senyawa karbon selain polimer rantai panjang, oksida, sulfida, dan logam karbonat, seperti organofosfat. OPCW harus menginformasikan, dan dapat menginspeksi, setiap industri yang memproduksi (atau memiliki target produksi) lebih dari 200 ton per tahun, atau 30 ton jika senyawa kimia mengandung fosofor, sulfur, atau fluorin, kecuali jika industri tersebut hanya memproduksi bahan peledak atau hidrokarbon.
Sebanyak 165 negara menandatangani CWC sebelum berlaku pada tahun 1997, memungkinkan mereka untuk meratifikasi perjanjian setelah memperoleh persetujuan domestik. Setelah berlakunya traktat, konvensi ini ditutup dari penandatanganan dan satu-satunya metode untuk negara bukan penanda tangan menjadi anggota adalah melalui persetujuan. Per Mei 2018, 193 negara, merepresentasikan lebih dari 98 persen populasi dunia, merupakan anggota CWC. Empat negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan anggota traktat, Israel telah menandatangani, tetapi tidak meratifikasi traktat, sementara Mesir, Korea Utara, dan Sudan Selatan tidak menandatangani maupun menyetujui konvensi. Taiwan, walaupun bukan negara anggota, telah menyatakan mereka tunduk terhadap traktat.
Di dalam OPCW, negara anggota diwakilkan oleh "Wakil Tetap". Fungsi ini pada umumnya digabungkan dengan fungsi kedutaan. Untuk persiapan inspeksi OPCW dan persiapan pelaporan, negara anggota harus membentuk "Otoritas Nasional".
Total 72.524 ton metrik agen kimia, 8,67 juta amunisi dan kontainer kimia, serta 97 fasilitas produksi telah dilaporkan ke OPCW.
Traktat ini menetapkan beberapa langkah dengan batas waktu menuju pemusnahan penuh senjata kimia, dengan prosedur untuk meminta perpanjangan batas waktu. Tidak ada negara yang mencapai pemusnahan total sesuai batas waktu pada traktat walaupun beberapa telah menyelesaikan di bawah perpanjangan batas waktu yang diizinkan.
Per Oktober 2017, 69.610 dari 72.304 (96,27%) ton metrik agen kimia telah terverifikasi dimusnahkan. Lebih dari 57% (4,97 juta) amunisi dan kontainer senyawa kimia telah dimusnahkan.
Tujuh negara anggota, yaitu Albania, negara anggota yang tidak disebutkan dengan jelas (dipercaya secara luas sebagai Korea Selatan), India, Irak, Libya, Rusia, dan Suriah telah memusnahkan secara penuh timbunan yang mereka laporkan. Amerika Serikat sedang dalam proses pemusnahan dan dijadwalkan selesai pada 2023. Pemusnahan senjata kimia Kategori 1 Libya telah selesai pada 2014; pemusnahan prekursor senjata kimia selesai pada November 2017.
Jepang and Republik Rakyat Tiongkok memulai pemusnahan senjata kimia era Perang Dunia II yang ditinggalkan oleh Jepang di RRT pada Oktober 2010 dengan satuan pemusnahan bergerak dan dilaporkan telah memusnahkan 35.204 senjata kimia (75% timbunan di Nanjing).
Dewan Keamanan PBB memerintahkan untuk membongkar penimbunan senjata kimia Irak pada tahun 1991. Hingga tahun 1998, inspektor UNSCOM telah mencatat pemusnahan 88.000 amunisi kimia berisi dan takberisi, lebih dari 690 ton metrik agen kimia pukal dan yang menjadi senjata, sekitar 4.000 ton senyawa kimia prekursor, dan 980 potongan peralatan produksi kunci. Inspektor UNSCOM keluar dari Irak pada tahun 1998.
Pada tahun 2009, sebelum Irak bergabung dengan CWC, OPCW melaporkan bahwa militer Amerika Serikat telah memusnahkan hampir 5.000 senjata kimia tua dengan peledakan di ruangan terbuka sejak 2004. Senjata ini, diproduksi sebelum Perang Teluk 1991, mengandung sarin dan agen moster, tetapi dengan keadaan sangat rusak sehingga tidak dapat digunakan sebagai tujuan awal mereka.
Ketika Irak bergabung dengan CWC pada tahun 2009, mereka melaporkan "dua bungker dengan amunisi senjata kimia terisi dan takberisi, sejumlah prekursor, dan lima bekas fasilitas produksi senjata kimia" menurut Direktur Jenderal OPCW Rogelio Pfirter. Pintu masuk bungker disegel dengan 1,5 meter beton bertulang pada tahun 1994 di bawah pengawasan UNSCOM. Per 2012, rencana memusnahkan senjata kimia masih dikembangkan yang berhadapan dengan kesulitan signifikan. Pada tahun 2014, ISIS mengambil alih tempat tersebut.
Pada 13 Maret 2018, Direktur Jenderal Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), Duta Besar Ahmet Üzümcü, memberikan selamat kepada Pemerintah Irak atas pemusnahan penuh sisa senjata kimia negara tersebut.
Setelah serangan kimia Ghouta Agustus 2013, Suriah yang telah lama dicurigai memiliki senjata kimia, mengakuinya pada September 2013 dan menyetujui untuk menempatkan dirinya di bawah pengawasan internasional. Pada 14 September, Suriah menyerahkan instrumen persetujuannya ke CWC dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai depositori dan menyetujui pemberlakuan tertunda penerapan ketentuan efektif 14 Oktober. Jadwal pemusnahan dipercepat direncanakan oleh Rusia dan Amerika Serikat pada 14 September, dan didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2118 serta Keputusan Dewan Eksekutif OPCW EC-M-33/DEC.1. Batas waktu pemusnahan adalah pertengahan awal 2014. Suriah memberikan inventaris penyimpanan senjata kimianya ke OPCW dan memulai pemusnahan pada Oktober 2013, dua minggu sebelum waktu berlaku formal saat menerapkan konvensi untuk sementara waktu. Semua material kategori 1 yang dilaporkan telah dimusnahkan pada Agustus 2014. Namun, serangan kimia Khan Shaykhun pada April 2017 mengungkapkan bahwa penimbunan yang tak dilaporkan mungkin masih tersisa di Suriah. Dugaan serangan kimia di Douma terjadi pada 7 April 2018 yang menewaskan sedikitnya 49 penduduk sipil dengan dua puluh orang terluka dan pemerintahan Assad yang disalahkan atas kejadian ini.
Bantuan finansial untuk program pemusnahan penimbunan Albania dan Libya diberikan oleh Amerika Serikat. Rusia menerima bantuan dari sejumlah negara, seperti: Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Italia, dan Kanada; dengan sekitar $2 miliar diberikan pada 2004. Biaya program Albania diperkirakan 48 juta dolar AS. Amerika Serikat telah menghabiskan $20 miliar dan diperkirakan lebih lanjut akan menghabiskan $40 miliar.
Empat belas negara anggota telah melaporkan fasilitas produksi senjata kimia:
Per Oktober 2017, semua dari 97 fasilitas produksi yang dilaporkan telah dinonaktifkan dan 91 telah disahkan sebagai dimusnahkan (68) atau diubah untuk penggunaan sipil (23).