Sutarmidji
H. Sutarmidji, S.H., M.Hum. () adalah Gubernur Kalbar periode 2018-2023 yang sebelumnya menjabat Wali Kota Pontianak. Di bawah kepemimpinannya sebagai Walikota, dia berhasil membuat banyak kemajuan pembangunan kota, terutama di bidang infrastruktur.
Tidak seperti pendahulunya yang menekankan pada pembangunan yang "wah", Sutarmidji menekankan pada perbaikan-perbaikan fasilitas dan pelayanan, di antaranya pelebaran jalan-jalan utama, perbaikan lebih dari seribu rumah yang tak layak huni, pembangunan kembali pasar-pasar tradisional dan sekolah-sekolah negeri, perbaikan gang dan saluran air, meningkatkan kualitas puskesmas, pembangunan RSUD baru yang menerapkan sistem rumah sakit tanpa kelas, pembangunan dan penataan taman-taman publik seperti Taman Alun Kapuas dan Taman Digulis.
Di bidang birokrasi, demi mempercepat pelayanan, Sutarmidji menerapkan pelayanan satu atap dalam mengurus perizinan. Jumlah perizinan pun dipangkas dari yang sebelumnya 99 jenis izin hingga menjadi hanya 14 jenis perizinan. Transparansi juga dikedepankan dengan mempublikasikan APBD Kota Pontianak serta penggunaan dana Bantuan Sosial melalui koran maupun situs Pemkot Pontianak. Sejak tahun 2011, Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD) Kota Pontianak selalu mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Pada tahun 2015, Kota Pontianak dianugerahi predikat pelayanan publik terbaik se-Indonesia oleh ORI.. Sampai saat ini sudah 231 Penghargaan yang diraihnya baik tingkat Nasional maupun Internasional. Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Sutarmidji adalah Walikota Terbaik Tahun 2017 oleh Kementerian Dalam Negeri.
Sutarmidji lahir di Pontianak, pada 29 Januari 1962. Ia merupakan anak keenam dari sembilan bersaudara yang lahir dari pasangan Tahir Abubakar dan Djaedah. Ayahnya hanya seorang pegawai biasa di Departemen Agama di Pontianak, yang sebelumnya pernah aktif di Partai Masyumi.
Pendidikan dasar diselesaikannya di SDN 54 Pontianak pada tahun 1974 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan SMPN 1 pada tahun 1977. Ia menjadi alumni SMA Santo Paulus tahun 1981, kemudian memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura pada tahun 1986 dan Magister Humaniora di Universitas Indonesia pada 1993. Dia mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura pada tahun 1987 hingga tahun 2000.
Sutarmidji memulai karier politiknya dengan bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas ajakan dari Ali Akbar, sepupunya yang juga politikus PPP. Pada Pemilu 1999, ia dipercaya sebagai anggota DPRD Kota Pontianak. Pada tahun 2003, ia terpilih sebagai Wakil Wali Kota Pontianak mendampingi dr. H. Buchary Abdurrachman.
Pada Pilkada 2008, Sutarmidji maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Paryadi, S.Hut., anggota DPRD Kota Pontianak pada saat itu. Pasangan yang diusung koalisi PPP dan PKPI tersebut berhasil memenangkan Pilkada dengan perolehan 34,5% suara, mengungguli enam pasang kandidat lainnya. Sutarmidji dan Paryadi kemudian dilantik pada 22 Desember 2008.
Pada Pemilukada 2013, Sutarmidji kembali maju, kali ini berpasangan dengan Ir. H. Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak, dan diusung koalisi PDI-P, PKS, PPP, PAN, dan PKPB. Sutarmidji kembali menang, mengalahkan lima kandidat lainnya dengan perolehan 52,7% suara, dan kemudian dilantik untuk masa jabatannya yang kedua pada 23 Desember 2013.
Pada 2 Maret 2015, Sutarmidji menyatakan siap untuk maju sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada yang akan digelar tahun 2018 mendatang.. Sutarmidji pun maju dalam Pilgub Kalbar 2018 dengan menggandeng Bupati Mempawah Ria Norsan. Pasangan ini diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, PKS, PKB, Partai Hanura dan didukung PPP. Dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Kalbar 2018 menyatakan bahwa Sutarmidji dan Ria Norsan adalah pemenang pasangan calon gubernur Kalimantan Barat. Pasangan Sutarmidji-Norsan menoreh suara terbanyak 51,55% atau 1.334.512 suara, diikuti oleh paslon 2 Karolin-Gidot 1.081.876 suara atau 41,79% dan terakhir paslon 1 Milton-Boyman 172.151 suara atau 6,65 %. Hanya saja, sebagai koreksi untuk Pilkada Kalbar tahun ini adalah perlunya koreksi soal DPT. Setidaknya lebih dari 32 ribu formulir C6 yang tak terdistribusi dengan baik. Pasangan Midji-Norsan pun dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar periode 2018-2023 oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 5 September 2018 bersama dengan 8 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih hasil Pilkada Serentak 2018. Masing-masing dari provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Papua, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Bali.
Di langkah awal seusai ditetapkannya ia sebagai gubernur Kalbar, ia sudah mewacanakan beberapa hal. Yakni wacana peningkatan akreditasi Rumah Sakit Soedarso di Pontianak menjadi A, dan rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Mengenai rumah sakit itu, ia menjelaskan dalam janjinya bahwa hal akreditasi itu akan dilaksanakan sekurang-kurangnya sebulan setelah dilantik.
Sutarmidji diketahui memiliki beberapa program kerja, yang antara lain sebagai berikut:
Mengenai pendidikan gratis yang ia canangkan, mulai akan dilaksanakan pada tahun 2019 dari SD sampai SMA. Kemudian tentang pemekaran Provinsi Kapuas Raya, ia perjuangkan mengingat luasnya daerah Kalbar guna mempercepat pembangunan dan pelayanan publik pada masyarakat. Kemudian, ia juga menyebutkan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan perlu membuat skat kanal dan sumur pompa untuk memadamkam api di lahan gambut yang dalamnya —menurut Sutarmidji— mencapai 9 meter dan perlu diguyur air banyak. Sebagai pelengkap, Wasekjen PKB Daniel Johan juga mengharapkan kesejahteraan nasib petani dan nelayan, mendukung proyek rintisan untuk hilirisasi untuk petani, yang diharapkan bisa menguasai dan memiliki industri pangan yang kelak bisa memotong jalur distribusi dan meniadakan peran tengkulak. Diharapkan dengan itulah, daya beli, nilai tambah dan pendapatan petani meningkat yang berdampak positif untuk Kalimantan Barat.
Di masa awal kepemimpinannya, tak lama ia menjabat gubernur, ia berhasil menambah APBD Kalbar dari Rp 5,3 triliun menjadi Rp 5,9 triliun. Hal yang pertama akan disentuhnya ialah soal jalan dan infrastruktur.