Pasukan Pertahanan Timor Leste
Pasukan Pertahanan Timor Leste (, atau Falintil-FDTL, sering juga disingkat sebagai F-FDTL) adalah angkatan bersenjata yang bertugas untuk mempertahankan dan melindungi Timor Leste. F-FDTL didirikan pada Februari 2001, terdiri dari dua batalyon infanteri angkatan darat, satu komponen kecil angkatan laut dan beberapa unit pendukung.
Peran utama F-FDTL adalah melindungi Timor Leste dari ancaman luar negeri. Ia juga memiliki peran keamanan dalam negeri, yang tumpang tindih dengan Polícia Nacional de Timor Leste (PNTL). Tumpang tindih peran ini telah menyebabkan ketegangan antara kedua pihak.
Masalah F-FDTL memuncak pada tahun 2006, ketika itu hampir setengah pasukan diberhentikan dan diikuti dengan aksi protes atas diskriminasi dan kondisi yang buruk. Pemecatan berkontribusi terhadap keruntuhan secara umum baik dari F-FDTL dan PNTL pada bulan Mei dan memaksa pemerintah untuk meminta pasukan penjaga perdamaian asing untuk memulihkan keamanan. F-FDTL saat ini sedang dibangun kembali dengan bantuan asing dan telah menyusun rencana jangka panjang pengembangan kekuatan.
Konstitusi Timor Leste mengamanatkan bahwa F-FDTL bertanggungjawab untuk melindungi negara dari serangan luar. Konstitusi menyatakan bahwa F-FDTL "akan menjamin kemerdekaan nasional, integritas wilayah dan kebebasan dan keamanan penduduk terhadap setiap agresi atau ancaman eksternal, dalam menghormati tatanan konstitusional." Konstitusi juga menyatakan bahwa F-FDTL "harus nonpartisan dan harus berutang ketaatan kepada organisasi yang kompeten atas kedaulatan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang, dan tidak akan mencampuri urusan politik." Polisi Nasional Timor Leste (atau PNTL) dan pasukan keamanan sipil yang diberikan tanggung jawab untuk keamanan dalam negeri. Dalam praktiknya tanggung jawab F-FDTL dan PNTL tidak jelas digambarkan, dan ini menyebabkan konflik antara dua organisasi tersebut.
Pemerintah Timor-Leste telah memperluas peran F-FDTL dari waktu ke waktu. Seperti apa yang yang telah ditetapkan sebagai "misi baru", F-FDTL telah diberikan tanggung jawab untuk manajemen krisis, mendukung penekanan kekacauan sipil, menanggapi krisis kemanusiaan dan memfasilitasi kerjasama antara bagian yang berbeda dari pemerintah.
The F-FDTL dibentuk dari gerakan pembebasan nasional tentara gerilya dikenal sebagai FALINTIL () atau Angkatan Bersenjata untuk Pembebasan Timor Timur). Selama periode sebelum tahun 1999 beberapa pemimpin Timor Timur, termasuk saat Presiden José Ramos-Horta, mengusulkan bahwa negara Timor-Leste pada masa depan tidak akan memiliki militer. Kekerasan meluas dan pengrusakan menyusul referendum kemerdekaan pada 1999 serta kebutuhan untuk menyediakan lapangan kerja kepada para veteran FALINTIL menyebabkan perubahan kebijakan. Namun setelah berakhirnya pemerintahan Indonesia, FALINTIL mengusulkan pembentukan militer besar sekitar 5.000 personel.
Pada pertengahan 2000 Administrasi Transisi PBB di Timor Timur (UNTAET) mengundang tim dari King College London untuk melakukan studi pemilihan pasukan keamanan Timor Leste. Laporan tim mengidentifikasi tiga opsi untuk militer Timor Leste. Opsi 1 didasarkan pada preferensi FALINTIL untuk militer yang relatif besar dan bersenjata berat dari 3,000-5,000 personil. Opsi 2 adalah kekuatan dari 1.500 tetap dan 1.500 wajib militer opsi 3 adalah untuk kekuatan 1.500 tetap dan 1.500 cadangan relawan. Tim peneliti merekomendasikan opsi 3 sebagai pilihan paling cocok untuk kebutuhan keamanan Timor Timur dan situasi ekonomi. Rekomendasi ini diterima oleh UNTAET pada bulan September 2000 dan membentuk dasar dari perencanaan pertahanan Timor Leste. Rencana itu juga diterima oleh semua negara-negara yang telah memberikan kontribusi pasukan perdamaian ke Timor Timur. Laporan King College dikritik dengan alasan bahwa hal itu mengarah Timor Timur untuk membangun Kepolisian dan Tentara yang besar. Padahal kebutuhan keamanan mungkin lebih baik dengan tambahan kecil paramiliter.
Keputusan Timor Lorosa'e untuk membentuk militer dikritik oleh beberapa komentator, Meskipun demikian pemerintah Timor Leste percaya bahwa kekuatan besar diperlukan untuk alasan politik dan keamanan. Kritik dari pembentukan F-FDTL adalah bahwa Timor Timur tidak sedang menghadapi ancaman eksternal, sementara sumber daya pemerintah yang terbatas akan lebih baik bila digunakan untuk memperkuat PNTL. Sementara itu kepemimpinan politik Timor Timur mengakui bahwa negara saat ini tidak menghadapi ancaman dari luar, mereka percaya bahwa perlu mempertahankan kemampuan militer untuk adanya menghalangi agresi masa depan. Pembentukan F-FDTL juga dilihat sebagai cara yang efektif untuk mengintegrasikan FALINTIL ke Timor Timur yang merdeka.
FALINTIL secara resmi menjadi F-FDTL pada tanggal 1 Februari 2001 650 anggota pertama dari F-FDTL dipilih dari 1.736 pelamar mantan FALINTIL dan mulai pelatihan pada tanggal 29 Maret. The FDTL Batalyon 1 didirikan pada tanggal 29 Juni 2001 dan mencapai kekuatan penuh pada tanggal 1 Desember. Sebagian besar anggota batalyon berasal dari provinsi-provinsi bagian timur Timor Leste. Batalion 2 didirikan pada tahun 2002 dari kader. Dari Batalyon 1 dan diawaki terutama oleh personel baru di bawah usia 21 yang tidak berpartisipasi dalam perjuangan kemerdekaan. Karena pasukan itu prestise dan relatif tinggi membayar, ada 7.000 aplikasi untuk pertama 267 posisi di batalion. komponen angkatan laut kecil F-FDTL didirikan pada bulan Desember 2001.
Beberapa masalah yang telah mempengaruhi F-FDTL seluruh keberadaannya disebabkan oleh proses yang digunakan untuk membangun gaya. Sebuah cacat utama dalam proses ini adalah bahwa komando tinggi FALINTIL diizinkan untuk memilih calon militer dari anggota FALINTIL tanpa pengawasan eksternal. Akibatnya, seleksi dilakukan, untuk tingkat besar, atas dasar kesetiaan politik pelamar. Hal ini menyebabkan banyak veteran FALINTIL merasa bahwa mereka telah secara tidak adil dikeluarkan dari militer dan mengurangi berdiri publik pasukan itu. Selain itu, UNTAET gagal membangun fondasi yang memadai untuk Timor sektor keamanan Timor dengan mengembangkan dokumen legislatif dan perencanaan, pengaturan dukungan administratif dan mekanisme kontrol demokratis dari militer. Kelalaian ini tetap tidak dikoreksi setelah Timor Timur mencapai kemerdekaannya pada tanggal 20 Mei 2002.
The F-FDTL secara bertahap menerima tanggung jawab untuk keamanan Timor Timur dari pasukan penjaga perdamaian PBB. The Lautém adalah daerah pertama yang lolos ke F-FDTL pada bulan Juli 2002 Setelah lebih pelatihan F-FDTL mengambil alih tanggung jawab keamanan eksternal seluruh negara pada 20 Mei 2004, meskipun beberapa pasukan penjaga perdamaian asing tetap di Timor Timor sampai pertengahan 2005. F-FDTL melakukan operasi pertama pada Januari 2003 ketika satuan tentara dipanggil untuk memadamkan kegiatan kriminal yang disebabkan oleh barat geng milisi Timor di Ermera kabupaten. Sementara F-FDTL dioperasikan dalam "mode relatif disiplin dan tertib" selama operasi ini, secara ilegal ditangkap hampir 100 orang yang dibebaskan 10 .. Hari kemudian tanpa dipungut
The F-FDTL telah menderita moral yang serius dan masalah disiplin sejak didirikan. Masalah-masalah ini telah didorong oleh ketidakpastian atas peran F-FDTL, kondisi miskin layanan karena terbatasnya sumber daya, ketegangan yang timbul dari transisi FALINTIL dari sebuah organisasi gerilya ke persaingan militer dan politik dan regional teratur. Moral dan disiplin masalah F-FDTL ini telah menghasilkan sejumlah besar tentara yang disiplin atau dipecat. Pemerintah Timor Leste menyadari masalah ini sebelum krisis 2006 tetapi tidak memperbaiki faktor-faktor yang berkontribusi terhadap moral rendah.
Ketegangan antara F-FDTL dan PNTL juga telah mengurangi efektivitas layanan keamanan Timor Timur. Selama tahun 2003 dan 2004, anggota polisi dan F-FDTL bentrok pada beberapa kesempatan, dan kelompok tentara menyerang kantor polisi pada bulan September 2003 dan Desember 2004. Ketegangan ini disebabkan oleh peran yang tumpang tindih dua layanan keamanan, perbedaan pendapat antara anggota kepemimpinan Timor Timur dan fakta bahwa banyak anggota PNTL telah disajikan dengan polisi Indonesia sebelum kemerdekaan Timor Timur sementara F-FDTL didasarkan sekitar FALINTIL. Pada tahun 2003, Pemerintah Timor-Leste membentuk tiga pasukan polisi paramiliter baru yang dilengkapi dengan senjata modern. Pembentukan unit-unit ini menyebabkan ketidakpuasan dengan pemerintah antara beberapa anggota F-FDTL.
Ketegangan dalam F-FDTL datang ke kepala pada tahun 2006 Pada bulan Januari, 159 tentara dari sebagian besar unit di F-FDTL mengeluh dalam petisi untuk Presiden Xanana Gusmão bahwa tentara dari timur negara itu diterima baik pengobatan dibandingkan Barat. The 'petisi' hanya menerima respon minimal dan meninggalkan barak mereka tiga minggu kemudian, meninggalkan senjata mereka di belakang. Mereka bergabung dengan ratusan tentara lainnya dan pada 16 Maret komandan F-FDTL, Brigadir Jenderal Taur Matan Ruak, diberhentikan 594 tentara, yang hampir setengah dari gaya. para tentara yang dipecat tidak terbatas pada para pemohon, dan termasuk sekitar 200 perwira dan jajaran lainnya yang telah kronis mangkir pada bulan-bulan dan tahun sebelum Maret 2006
Krisis meningkat menjadi kekerasan pada akhir April. Pada tanggal 24 April, para petisioner dan beberapa pendukung mereka menggelar demonstrasi empat hari di luar Gedung Parlemen di Dili menyerukan pembentukan sebuah komisi independen untuk menangani keluhan mereka. Kekerasan pecah pada tanggal 28 April ketika beberapa pemohon dan kelompok-kelompok pemuda yang bergabung protes menyerang Istana Pemerintah. PNTL gagal berisi protes dan Istana rusak parah. Setelah kekerasan menyebar ke area lain dari Dili, Perdana Menteri Mari Alkatiri meminta agar F-FDTL membantu memulihkan ketertiban. Pasukan yang tidak memiliki pengalaman dalam pengendalian massa dikerahkan ke Dili pada tanggal 29 April dan tiga kematian yang dihasilkan. Pada 3 Mei Mayor Alfredo Reinado, komandan unit polisi militer F-FDTL, dan sebagian besar tentaranya termasuk Letnan Gastão Salsinha meninggalkan jabatan mereka sebagai protes atas apa yang mereka lihat sebagai tentara sengaja menembak warga sipil.
Pertempuran pecah antara sisa-sisa pasukan keamanan Timor Leste dan pemberontak dan gerombolan pada akhir Mei. Pada tanggal 23 kelompok pemberontak Mei Reinado menembaki F-FDTL dan PNTL personel di daerah Fatu Ahi. Pada tanggal 24 Mei F-FDTL personil dekat markas Angkatan diserang oleh sekelompok polisi pemberontak, pemohon dan warga sipil bersenjata. Serangan dikalahkan ketika salah satu kapal patroli F-FDTL angkatan laut komponen menembaki para penyerang. Selama krisis hubungan antara F-FDTL dan PNTL telah memburuk lebih lanjut, dan pada tanggal 25 Mei anggota F-FDTL menyerang markas PNTL, menewaskan sembilan polisi bersenjata.
Sebagai akibat dari kekerasan yang meningkat pemerintah terpaksa menarik pasukan penjaga perdamaian internasional pada tanggal 25 Mei. Pasukan penjaga perdamaian mulai tiba di Dili hari berikutnya dan ketertiban akhirnya dipulihkan. Sebanyak 37 orang tewas dalam pertempuran pada bulan April dan Mei dan 155.000 meninggalkan rumah mereka. Sebuah penyelidikan PBB menemukan bahwa menteri dalam negeri dan pertahanan dan komandan F-FDTL telah membagikan senjata secara ilegal kepada warga sipil selama krisis dan merekomendasikan agar mereka dituntut.
Krisis 2006 meninggalkan F-FDTL "reruntuhan". Kekuatan F-FDTL turun dari 1,435 pada Januari 2006-715 pada bulan September dan proporsi Barat di militer turun dari 65 persen menjadi 28 The F-FDTL mulai persen. proses pembangunan kembali dengan dukungan dari beberapa negara dan PBB, tapi masih belum siap untuk melanjutkan tanggung jawab untuk keamanan eksternal Timor Timur dua tahun setelah krisis.
Pada tahun 2004 komandan F-FDTL membentuk tim, termasuk kontraktor internasional, untuk mengembangkan dokumen visi strategis jangka panjang untuk militer. Penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia. yang dihasilkan " Angkatan 2020 " dokumen selesai pada tahun 2006 dan dipublikasikan pada tahun 2007. Dokumen menetapkan visi 'aspirasi' untuk pengembangan F-FDTL hingga 2020 dan seterusnya dan status setara dengan pertahanan [kertas putih []]. Ini mengusulkan memperluas militer untuk kekuatan 3.000 personil reguler dalam jangka menengah melalui pengenalan wajib militer. Hal ini juga menetapkan tujuan jangka panjang seperti membangun komponen pesawat dan pembelian senjata modern, seperti senjata anti-armor, lapis baja pengangkut personel dan rudal kapal s , pada tahun 2020.
Rencana Angkatan 2020 ini mirip dengan opsi 1 dalam laporan King College. Tim Penelitian King College sangat dianjurkan terhadap struktur kekuatan seperti itu, pelabelan itu "terjangkau" dan meningkatkan kekhawatiran atas dampak wajib militer pada masyarakat Timor Timur dan kesiapan militer. Tim memperkirakan bahwa mempertahankan struktur kekuatan seperti itu akan biaya 2,6-3,3. Persen produk domestik bruto tahunan Timor Timur dan akan "mewakili beban berat terhadap perekonomian Timor Timur" Selain itu, Rencana Angkatan 2020 mungkin tidak realistis atau tidak cocok seperti yang muncul untuk menekankan ekspansi militer untuk melawan ancaman eksternal atas pengeluaran pada layanan pemerintah lainnya dan keamanan dalam negeri dan menguraikan ide-ide seperti jangka panjang (~ 2075) pengembangan angkatan spasi.
Sementara rencana angkatan 2020 telah terbukti kontroversial, tampaknya telah diadopsi oleh pemerintah Timor Leste. Rencana ini dikritik oleh PBB dan pemerintah Australia dan Amerika Serikat sebagai terjangkau dan lebih dari kebutuhan Timor Timur. Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta membela rencana, namun, dengan alasan bahwa adopsi akan mengubah F-FDTL menjadi kekuatan profesional yang mampu mempertahankan kedaulatan Timor Timur dan memberikan kontribusi bagi stabilitas bangsa. pejabat pertahanan Timor Timur juga menekankan bahwa " Angkatan 2020 "adalah rencana jangka panjang dan tidak mengusulkan memperoleh senjata canggih selama beberapa tahun."
Dampak dari krisis 2006 terus dirasakan. Pada tanggal 11 Februari 2008, sebuah kelompok pemberontak yang dipimpin oleh Alfredo Reinado berusaha untuk membunuh atau menculik Presiden Ramos-Horta dan Perdana Menteri Gusmão. Meskipun Ramos-Horta dan salah satu pengawalnya terluka parah, serangan ini tidak berhasil dan Reinado dan pemberontak lainnya tewas. Sebuah gabungan F-FDTL dan perintah PNTL didirikan untuk mengejar pemberontak yang masih hidup dan militer dan polisi telah menunjukkan tingkat tinggi kerjasama selama operasi ini. perintah gabungan dibubarkan pada Juni 2008 19 Sementara komando gabungan kontribusi terhadap penyerahan banyak rekan Reinado, telah menuduh bahwa anggota unit ini melakukan pelanggaran HAM. pada bulan Juni 2008 Pemerintah menawarkan untuk memberikan kompensasi keuangan kepada pemohon yang ingin kembali ke kehidupan sipil. Penawaran ini diterima, dan semua pemohon kembali ke rumah mereka pada bulan Agustus tahun itu. Pada bulan Mei 2009, F-FDTL menerima asupan pertama direkrut sejak krisis 2006. Sementara keragaman regional 579 anggota baru umumnya jauh lebih besar dibandingkan dengan asupan pra-krisis, 60,3 persen calon perwira berasal dari wilayah timur negara itu. Dari 2009 platoon- F-FDTL didirikan pos-pos berukuran untuk mendukung polisi perbatasan PNTL di distrik-distrik perbatasan Bobonaro dan Covalima, dan telah semakin dikerahkan untuk melakukan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Dari Februari-Agustus 2010, 200 anggota F-FDTL dikerahkan untuk mendukung operasi PNTL terhadap "Ninja" geng. Pasukan ini melakukan tugas keterlibatan masyarakat, dan tidak bersenjata dan tidak terintegrasi erat dengan upaya PNTL.
F-FDTL masih dalam proses pembangunan kembali dari peristiwa 2006 itu tetap berada di bawah kekuatan dan belum mereformasi standar pelatihan dan disiplinnya. Ketegangan dalam F-FDTL juga terus mengancam stabilitas kekuatan. Namun, pemerintah Timor Leste menempatkan prioritas yang tinggi pada pembangunan ulang F-FDTL dan mengembangkannya menjadi sebuah kekuatan yang mampu membela negara. Pada 2013 Pertahanan Organisasi Intelijen Australia melaporkan yang sedikit progess telah dibuat dalam melaksanakan rencana Angkatan 2020.