Partai Keadilan dan Pembangunan
Partai Keadilan dan Pembangungan (, ) adalah sebuah partai politik di negara Turki. Partai Keadilan dan Pembangunan Turki sering juga di singkat "JDP", "AK PARTİ", "AKP" atau PKP dalam Bahasa Indonesia. Partai ini berhaluan kanan moderat dengan ideologi partai yang konservatif. Saat ini menjadi partai terbesar dengan meraih 327 anggota parlemen Turki. PKP Turki dipimpin oleh Recep Tayyip Erdoğan melalui Kongres Luar Biasa ke-3 pada 21 Mei 2017.
Partai Keadilan dan Pembangungan didirikan pada tahun 2001 oleh sejumlah anggota partai yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya pada Pemilu Turki tahun 2002 partai yang baru didirikan ini mendapat kemenangan dengan meraih dua pertiga kursi anggota di majelis parlemen Turki. Abdullah Gül sebagai kader partai ini mendapat kepercayaan untuk menjadi perdana menteri, namun amendemen undang-undang dasar negara Turki tahun 2003 memperbolehkan Erdoğan untuk mengganti posisi Abdullah Gül.
Pada Pemilu tahun 2007, PKP mendapat suara 47% namun di parlemen jatah kursi mendapat 341. Walaupun mengalami penurunan, Erdoğan kembali terpilih menjadi perdana menteri Turki dan kader PKP Abdullah Gül menjadi presiden Turki.
Pada Pemilu tanggal 12 Juni 2011, PKP mengalami kenaikan jumlah pemilih dengan meraih 49,8 persen suara dan mendapat jatah kursi 327 di parlemen. Kini PKP mendapat kepercayaan membentuk pemerintahan untuk ketiga kali secara berturut-turut.
PKP Turki mencitrakan sebagai partai pro-Barat dalam sistem kepartaian Turki yang memperjuangkan agenda nilai-nilai konservatif bangsa Turki dan sistem ekonomi liberal. Selain itu agenda lainya yaitu memperjuangkan bergabungnya Turki ke Uni Eropa.
Tokoh dan Pendiri Partai Keadilan dan Pembangunan berasal dari para politisi yang sudah memiliki pengalaman dari beragam partai sebelumnya. Kader utama bersasal dari Partai yang sudah berdiri sebelumnya dan berhaluan reformis. Kader ini seperti Abdullah Gül yang berasal dari Partai Kebajikan ("Virtue Party") yang berhaluan Islam. Selain dari kader reformis berhaluan Islam, kader lainya berasal dari partai yang berhaluan sosialis konservatif yaitu Partai Tanah Air seperti Cemil Çiçek dan AbdülKadir Aksu. Kader utama lainya berasal dari Partai Demokratik Turki seperti Hüseyin Çelik dan Köksal Toptan. Anggota lainya memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari partai yang sudah berdiri sebelumnya yang mewakili kaum nasionalis dan islam.
Selain kader-kader dari partai lain yang berpindah ke Partai Keadilan dan Pembangungan, terdapat sejumlah nama tokoh yang sudah lama menjadi anggota dan pendiri partai bersama Recep Tayyip Erdoğan seperti Ali Babacan, Selma Aliye Kavaf, Egemen Bağış dan Mevlüt Çavuşoğlu.
Menurut salah satu mantan menteri Turki yang bernama Hüseyin Çelik, "Partai Keadilan dan Pembangunan Turki merupakan sebuah partai berhaluan demokratis konservatif terhadap nilai moral dan sosial." Majalah The Economist menyebut Partai Keadilan dan Pembangunan Turki sebagai partai "agak islam" sementara Reuters menyebut partai ini sebagai partai "Islam yang mengakar" dan "berhaluan Islam." Partai ini juga sering di sebut oleh banyak media barat sebagai partai islam. Pada bulan maret 2012 Çelik mengeluhkan seringnya penyebutan partai ini oleh media barat sebagai partai islami, partai berhaluan Islam, agak Islam, berorientasi Islam, berbasiskan Islam atau memiliki agenda Islam dan sejenisnya. Penyebutan ini tidak mewakili nilai kebenaran dari Partai Keadilan dan Pembangungan.
Partai Keadilan dan Pembangunan telah mengahadapi dua kali rongrongan pembubaran selama sejarah berdirinya. Hanya 10 hari sebelum pemilu Turki tahun 2002, Jaksa Agung Turki, Sabih Kanadoğlu, mengajukan permintaan kepada mahkamah konstitusi Turki untuk menutup AKP, yang pada waktu itu memimpin perolehan jajak pendapat. Jaksa menuding AKP telah melakukan pelanggaran hukum. Ia mendasarkan kasus ini dengan kondisi bahwa pemimpin partai waktu itu telah ditegah dari dunia politik akibat membacakan puisi Islami. Namun sebelum itu, Komisi Eropa telah terlebih dulu mengkritik Turki atas penegahan terhadap pemimpin partai itu untuk mengikuti pemilu.
Sebuah Pengadilan pada tahun 2008 merupakan lanjutan upaya untuk menutup AKP dan menegah 71 anggota terkemuka partai itu dari dunia politik selama lima tahun. Dalam sebuah konferensi internasional di Spanyol, Erdoğan menjawab pertanyaan seorang jurnalis dengan menyatakan, "Bagaimana sekiranya betul kerudung itu sebuah simbol? Bahkan jika itu ialah simbol politik, apakah itu berarti memberi [siapapun] hak untuk menegahnya? Dapatkah anda menerapkan pelarangan terhadap simbol?" Pernyataan ini kemudian berlanjut dengan penyusunan proposal bersama antara AKP dan Partai Gerakan Nasional untuk mengamendemen konstitusi dan perundangan demi mencabut larangan pemakaian kerudung bagi perempuan di kampus-kampus perguruan tinggi negeri. Tak lama setelah itu, Jaksa Agung Turki, Abdurrahman Yalçınkaya, meminta Mahkamah Konstitusi Turki untuk menutup partai atas tuduhan menodai pemisahan agama dan negara di Turki. Tuntutan penutupan ini gagal karena kurang satu suara. Hanya 6 dari 11 hakim yang setuju, padahal dibutuhkan minimal 7 suara. Kendati demikian, 10 dari 11 hakim mengambil sikap sama bahwa AKP telah menjadi "pusat dari kegiatan anti-sekuler" yang kemudian menyebabkan partai kehilangan hak pendanaan dari negara.
Pemilihan nasional
Pemilihan lokal
Referendum