Agama di Amerika Serikat
Sebagai negara imigran yang multietnis dan multikultural, Amerika Serikat adalah tempat berbagai kepercayaan dan agama saling bertemu. Meskipun termasuk negara yang menganut paham liberalisme, sebagian besar penduduk Amerika Serikat menganggap bahwa agama berperan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amerika Serikat adalah negara sekuler sehingga pemerintah tidak mengakui suatu agama tertentu sebagai agama resmi. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler, pemerintah Amerika Serikat menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduknya. Dasar hukum kebebasan beragama di Amerika Serikat tercantum dalam Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat. Menurut laporan Pusat Penelitian Pew pada tahun 2014, mayoritas dari penduduk Amerika Serikat adalah penganut agama Kristen dengan persentase sebesar 70,6%. Penganut agama Kristen di Amerika Serikat terdiri dari bermacam-macam denominasi. Sebagian besar dari penganut Kristen di Amerika Serikat adalah kaum Protestan dengan persentase mencapai 46,5% dari keseluruhan populasi penduduk Amerika Serikat. Terdapat juga penganut agama Kristen Katolik yang menyusun 20,8% dari total populasi Amerika Serikat. Terdapat sebagian kecil komuniats jemaat gereja-gereja Kristen Ortodoks yang dibawa oleh para imigran dari Eropa Timur dan Timur Tengah.
Yahudi adalah agama non-Kristen terbesar di Amerika Serikat dengan persentase 1,9% dari total populasi penduduk Amerika Serikat. Meskipun termasuk golongan minoritas secara agama dan etnis, etnis Yahudi Amerika banyak yang memegang peranan penting di Amerika Serikat. Banyak keturunan Yahudi-Amerika yang berprofesi di bidang politik-pemerintahan dan menjadi pebisnis sukses di Amerika Serikat. Agama non-Kristen terbesar kedua setelah Yahudi di Amerika Serikat adalah agama Islam. Terdapat sebanyak 0,9% umat muslim di Amerika Serikat. Penganut agama dharmik seperti agama Hindu dan Buddha di Amerika Serikat sebagian besar dibawa oleh para imigran asal Asia Selatan dan Asia Timur. Orang yang tidak tergabung dalam agama tertentu di Amerika Serikat memiliki jumlah pengikut yang besar. Tercatat sebanyak 22,8% penduduk Amerika Serikat mengaku sebagai penganut paham ateisme atau agnostisisme.
Dalam dekade terakhir, jumlah penganut agama di Amerika Serikat mengalami penurunan. Penurunan ini khususnya terjadi pada penganut agama Kristen baik itu dari Kristen Protestan, Katolik, dan aliran Kristen lainnya. Namun sebaliknya, jumlah orang yang tidak beragama di Amerika Serikat cenderung semakin meningkat. Menurut penelitian Pusat Penelitian Pew terjadi kenaikan sebesar 6,7% orang yang tidak beragama dalam kurun waktu 2007 hingga 2014. Populasi umat muslim di Amerika Serikat cenderung mengalami pertumbuhan bahkan semenjak peristiwa Serangan 11 September 2001. Diperkirakan pada tahun 2050 jumlah muslim di Amerika Serikat akan melampaui jumlah penganut agama Yahudi. Dari 50 negara bagian di Amerika Serikat dan 1 distrik federal, Mississippi adalah negara bagian yang paling religius dengan persentasi 59% penduduk masuk dalam kategori sangat religius. Diurutan kedua ditempati oleh negara bagian Alabama dengan persentase 56% penduduknya tergolong kedalam kategori sangat religius. Sedangkan Utah yang merupakan negara bagian dengan kantong populasi pengikut mormon terbesar terdapat 54% penduduknya yang termasuk kategori sangat religius.
Sebelum para penjelajah dari Eropa datang ke benua baru Amerika untuk memberitakan Injil, penduduk asli Amerika sudah mempunyai kepercayaan tradisional sendiri. Kepercayaan orang-orang suku asli Amerika kala itu tergolong kedalam kepercayaan animisme dan dinamisme. Orang Indian Amerika ketika itu percaya kepada suatu kekuatan gaib yang mereka sebut dengan "Wakan Tanka". Suku Indian memiliki kebiasaan melakukan upacara dan ritual keagamaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan dari dilakukannya upacara dan ritual tersebut antara lain adalah untuk meminta penyembuhan terhadap orang sakit dan meminta diturunkan hujan.
Upacara dan ritual juga umum diselenggarakan untuk memperingati suatu tahap kehidupan, seperti upacara memasuki masa kedewasaan, upacara pernikahan, dan upacara kematian. Tokoh pemimpin kepercayaan Indian yang terkenal adalah Tenskwatawa. Tenskwatawa dianggap sebagai nabi oleh suku Shawnee. Para pengikut Tenskwatawa percaya bahwa akan datang suatu bencana yang akan menghancurkan orang-orang kulit putih dari tanah mereka. Tenskwatawa mengajarkan kepada para pengikutnya untuk tidak bergaya hidup seperti orang Eropa. Tenskwatawa memerintahkan pengikutnya untuk menyerahkan semua senjata api, minuman keras, dan pakaian ala Eropa. Tenskwatawa memaksa para pengikutnya untuk membayar setengah dari utang mereka kepada para pedagang Eropa dan mengajak semua kaumnya untuk berusaha dengan segala upaya agar tidak memberikan tanah mereka kepada pemerintah Amerika Serikat.
Pada abad ke-17 benua Amerika dijadikan tempat pengungsian bagi banyak orang dari benua Eropa untuk menghindari diskriminasi dan penganiayaan atas dasar agama. Para pengungsi ini selain menambah keberagaman etnis dan agama di Amerika Serikat juga membawa kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan awal di Amerika Serikat. Tercatat beberapa wilayah dibangun dan dikembangkan oleh kelompok keagamaan atau oleh para pengungsi korban persekusi agama, wilayah tersebut diantaranya adalah Massachusetts dan Pulau Rhode yang dibangun oleh kaum Puritan dari Inggris, negara bagian Pennsylvania yang dibangun dan dikembangkan oleh jemaat Quaker, negara bagian Maryland dibangun oleh bangsawan Katolik dari Inggris, dan negara bagian Virginia yang dibentuk oleh umat Kristen Anglikan dari Inggris.
Kaum Puritan adalah kelompok gereja aliran protestan yang menitikberatkan kepada kemurnian dogma gereja dan liturgi (tata cara peribadatan). Kelompok keagamaan ini berasal dari Inggris dan kata "Puritan" sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu "pure" yang berarti murni karena awal terbentuknya gerakan keagamaan ini adalah atas dasar tujuan untuk memurnikan ajaran Kristus dan tata cara peribadatan yang telah banyak diubah oleh kaum Anglikan. Pada masa pemerintahan Raja James I, kaum Puritan mengalami perlakuan buruk sehingga memaksa mereka untuk pindah dari Inggris agar terbebas dari tekanan dan agar dapat menjalankan ajaran agama dengan baik.
Pada tahun 1630 kaum Puritan yang dipimpin oleh John Winthrop mendarat di pantai timur laut benua Amerika. Orang-orang Puritan tersebut lalu mendirikan sebuah daerah koloni baru di Teluk Massachusetts. Karena sikap kaum Puritan yang terkesan kaku dan tidak toleran terhadap kaum pendatang lain, maka beberapa tokoh seperti Anne Hutchinson, Thomas Hooker, dan Roger Williams memilih untuk pindah dari Teluk Massachusetts menuju selatan. Salah satu dari tokoh tersebut, Roger Williams lalu membangun koloni baru di Pulau Rhode, sedangkan Thomas Hooker berhasil membangun sebuah daerah koloni baru yang kini dikenal dengan nama Connecticut.
Gelombang pengungsi Yahudi ke Amerika Serikat pertama kali terjadi pada abad ke-17. Orang-orang Yahudi ini adalah kaum Yahudi Sefardim yang mengungsi dari daerah koloni Brasil Belanda. Etnis Yahudi tersebut mengungsi karena menerima perlakuan buruk dari penjajah Portugis yang mengambil alih koloni Brasil Belanda. Pengungsi Yahudi ini berjumlah 23 orang yang terdiri dari empat orang pasangan suami istri, dua orang janda, dan tiga belas orang anak-anak. Mereka pertama kali berlabuh di Nieuw Amsterdam (kelak berganti nama menjadi New York) pada tahun 1654. Pada tahun 1655 generasi Yahudi pertama di Amerika Serikat tersebut sudah rutin melakukan peribadatan dalam lingkup komunitas mereka sendiri. Kelompok Yahudi ini lalu semakin berkembang seiring dengan bertambahnya imigran Yahudi di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-18 tercatat beberapa sinagoga dibangun dan aktif melakukan pelayanan.
Kelompok keagamaan Quaker atau dikenal juga dengan nama Perkumpulan Agama Sahabat (bahasa Inggris: "Religious Society of Friends") pertama kali terbentuk pada tahun 1652 di Inggris oleh George Fox. Bermula pada tahun 1681 seorang pemuda asal Inggris bernama William Penn yang tergabung dalam Pekumpulan Agama Sahabat, membangun sebuah daerah koloni milik Britania Raya di wilayah pantai timur Amerika. Daerah koloni tersebut dibangun dengan berlandaskan prinsip filosofis Quaker dan dikelola sendiri oleh kaum Quaker.
Pada tanggal 28 Februari 1681, Raja Charles II menghadiahkan sebuah piagam kepemilikan sebidang tanah kepada William Penn sebagai ganti pelunasan utang kepada ayahnya, Laksamana William Penn. Wilayah ini lalu diberi nama Pennsylvania yang berarti "Hutan Penn" untuk mengenang jasa ayah William. William Penn memberikan hak kebebasan beragama bagi semua penduduk Pennsylvania. Pada tanggal 10 April 1681 William Penn mengutus seorang sepupunya yang bernama William Markham untuk pergi ke Pennsylvania dan bertindak sebagai gubernur sementara menggantikan William Penn. Semasa kepemimpinannya William Markham melakukan perluasan wilayah Pennsylvania dengan cara membeli tanah dari penduduk asli Amerika.
Pada bulan Oktober tahun 1682, William Penn tiba di Pennsylvania dan mulai menjabat sebagai gubernur menggantikan posisi sepupunya tersebut. Semasa menjabat sebagai gubernur, William Penn membangun sebuah daerah pemukiman baru yang berjarak satu kilometer dari Shackamaxon. William Pen memberi nama Philadelphia untuk daerah baru tersebut yang memiliki arti Kasih Persaudaraan.
Negara bagian Maryland awalnya dibangun oleh seorang bangsawan Katolik George Clavert pada awal abad ke-17. Pada awal berdirinya Maryland, banyak imigran Inggris yang beragama Katolik datang ke Maryland untuk menghindari diskriminasi dan tindak persekusi oleh mayoritas kaum Anglikan. Tercatat delapan orang gubernur Katolik pernah menjabat di wilayah koloni Maryland, para gubernur ini adalah para bangsawan Katolik Inggris dan masih berkerabat antar satu sama lain. Kaum bangsawan ini dikenal dengan subutan Baron Baltimore. Dominasi Katolik sempat terhenti saat pemimpin Puritan mengambil alih kekuasaan pada tahun 1650. Selama kekuasaan gubernur Puritan, toleransi antar umat beragama di Maryland perlahan menghilang. Rezim Puritan melarang ajaran Anglikanisme dan Katolik Roma berkembang di wilayah Maryland. Kekuasaan Katolik dibawah Baron Baltimore kembali diraih pada tahun 1658 dan mengembalikan toleransi dan aturan kebebasan beragama di Maryland.
Nasib umat Katolik Roma di Maryland kembali memburuk saat Revolusi Agung tahun 1688 terjadi di Inggris sehingga menyebabkan Gereja Anglikan menjadi agama resmi di Britania Raya dan seluruh daerah koloninya. Semenjak kejadian tersebut orang-orang Katolik di Maryland kehilangan hak-hak istimewanya seperti hak memberikan suara, hak menjadi pejabat pemerintahan, dan hak beribadah di tempat umum. Diskriminasi ini berlangsung hingga Perang Revolusi Amerika Serikat yang mengembalikan kebebasan beragama di Maryland.
Sejarah awal hadirnya gereja Anglikan di wilayah koloni Virginia ditandai dengan digelarnya sebuah kebaktian dengan liturgi Anglikan di kota Jamestown pada tahun 1607. "House of Burgesses" (Dewan Legislatif pertama di Virginia) menjadikan Anglikan sebagai agama resmi di Virginia pada tahun 1619. Penetapan ini adalah instruksi dari pemerintah kolonial Inggris yang terlebih dahulu menetapkan Gereja Anglikan sebagai gereja dan agama resmi kerajaan. Pada tahun yang sama pihak Kerajaan Inggris mengutus 22 orang pendeta Anglikan ke wilayah koloni Virginia.
Bersamaan dengan diresmikannya Gereja Anglikan sebagai agama resmi di Virginia, pajak-pajak dipungut melalui persepuluhan di gereja. Derma dari para umat ini digunakan untuk kepentingan pemerintahan, seperti pembangunan jalan, donasi bagi orang miskin, dan juga termasuk untuk menggaji para pendeta. Pada tahun 1740-an, tercatat Gereja Anglikan memiliki 70 orang imam paroki di seluruh wilayah koloni Virginia. Gereja Anglikan di Virginia tidak pernah memiliki uskup. Para imam paroki Anglikan di Virginia dibawahi langsung oleh Uskup Agung London.
Sebagai negara liberal dan sekuler, sensus penduduk di Amerika Serikat tidak menanyakan perihal agama kepada respondennya. Sehingga pemerintah Amerika Serikat tidak pernah memiliki data resmi mengenai jumlah penganut agama dan kepercayaan di negara tersebut. Berikut ini survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei independen tentang gambaran sosial keagamaan di Amerika Serikat.
Mississippi, Alabama, Utah, dan negara bagian di wilayah selatan Amerika Serikat lain umumnya termasuk kedalam negara bagian dengan tingkat religiusitas tertinggi di Amerika Serikat. Sedangkan negara bagian New Hampshire, Massachusetts, Vermont, Maine, dan negara bagian di wilayah New England lainnya rata-rata termasuk kedalam negara bagian dengan tingkat religiusitas yang terbilang rendah. Hasil survei ini dilaporkan oleh Pusat Penelitian Pew dengan memperhitungkan beberapa faktor, yaitu :
Dari kombinasi keempat faktor tersebut 51 negara bagian di Amerika Serikat dapat diperingkatkan berdasarkan tingkat religiusitasnya.
Berikut adalah tingkat religiusitas setiap negara bagian di Amerika Serikat : :
Tabel berikut ini adalah rangkuman laporan dari organisasi denominasi Kristen di Amerika Serikat dalam "Yearbook of American and Canadian Churches" yang diterbitkan pada tahun 2011 oleh Dewan Gereja Kristus Nasional di Amerika Serikat. Komunats keagaaman yang dilaporkan adalah denominasi Kristen dengan jumlah anggota lebih dari 60.000 jemaat.
"Association of Religion Data Archives" (ARDA) melaporkan jumlah anggota seluruh kelompok keagamaan yang berada di Amerika Serikat pada tahun 2010. ARDA melakukan survei ke banyak gereja untuk mengetahui jumlah jemaat di setiap gereja. Penyesuaian dilakukan kepada jemaat yang tidak memberikan jawaban ataupun kepada kelompok keagamaan yang hanya melaporkan jumlah anggota berusia dewasa saja.
Ide pemisahan antara gereja dengan urusan negara berawal dari era presiden ke-3 Thomas Jefferson. Thomas Jefferson juga dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan kebebasan beragama pada awal terbentuknya negara Amerika Serikat. Pada saat Thomas Jefferson menjabat sebagai gubernur negara bagian Virginia pada tahun 1779, Ia mengajukan sebuah rancangan undang-undang yang berjudul "The Statute of Religious Freedom" (bahasa Indonesia: Undang-Undang Kebebasan Beragama). Pada tanggal 16 Januari 1786, "Virginia General Assembly" (lembaga legislatif di negara bagian Virginia) mengesahkan gagasan Thomas Jefferson tersebut menjadi peraturan resmi yang berlaku di seluruh wilayah negara bagian Virginia.
Kalimat ungkapan "pemisahan antara gereja dan negara" pertama kali dipopulerkan oleh Thomas Jefferson dalam suratnya kepada Perkumpulan Baptis Danbury di Connecticut pada tanggal 1 Januari 1802. Dalam suratnya Thomas Jefferson menuliskan : 
Redaksi surat Thomas Jefferson ini diperkirakan terisnpirasi dari sebuah ungkapan seorang pendiri Gereja Baptis pertama di Amerika Serikat Roger Williams, yang berbunyi :
Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menganut paham sekuler di dunia. Dasar hukum pemberlakuan kebijakan pemisahan antara urusan agama dan negara di Amerika Serikat terdapat di amandemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat. Berikut isi dari amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat mengenai kebebasan beragama :
""Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.""
"Kongres tidak membuat aturan hukum mengenai pembentukan suatu agama ataupun melarang kebebasan dalam menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak berkumpul secara damai, dan hak mengajukan petisi untuk menuntut ganti rugi dan mengutarakan keluhan kepada pemerintah."
Amandemen pertama pada Konstitusi Amerika Serikat menjamin setiap warga negara untuk dapat menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Pada amandemen pertama Konstitusi Amerika Serikat, pemerintah dilarang untuk menetapkan suatu agama tertentu sebagai agama resmi baik itu di tingkat negara ataupun di tingkat negara bagian. Meskipun tergolong sebagai negara sekuler dan liberal isu keagaamaan dalam dunia perpolitikan di Amerika Serikat masih memiliki perananan penting. Tokoh-tokoh politik di Amerika Serikat seringkali memanfaatkan isu agama saat melakukan kampanye. Saat kampenye pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 2008 dan 2012 kandidat presiden dari Partai Demokrat Barack Obama dirundung kampanye hitam yang menyebutkan bahwa Barack Obama adalah seorang muslim. Tuduhan ini juga dilontarkan oleh seorang konglomerat Amerika Serikat Donald Trump (kelak menjadi presiden Amerika Serikat ke-45) dalam berbagai kesempatan.
Para politisi di Amerika Serikat juga banyak tergabung dalam komunitas keagamaan sekaligus menjadi pengurus didalamnya. Anggota dari sesama komunitas keagamaan ini secara umum adalah masa pendukung dari suatu kandidat pejabat politik atau partai politik tertentu. Seperti kandidat presiden dari Partai Republik Mitt Romney yang maju pada Pemilihan umum Presiden Amerika Serikat 2012 adalah seorang penganut ajaran mormonisme sekaligus pengikut Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Pendukung Mitt Romney banyak berasal dari penganut mormonisme dari negara bagian Massachusetts dan Utah.
Dua partai politik terbesar di Amerika Serikat, Partai Republik dan Partai Demokrat, mayoritas dijalankan oleh orang-orang beragama Kristen. Secara demografi jemaat Kristen Injili/Evangelis dan mormon yang sebagian besar adalah ras kulit putih cenderung mendukung Partai Republik sedangkan pemilih dari kalangan orang-orang Kristen beraliran liberal, Katolik, dan sekuler cenderung menjadi pendukung dari Partai Demokrat.
Sepanjang sejarah pemilihan umum presiden Amerika Serikat mayoritas kursi presiden diduduki oleh presiden beragama Kristen Protestan dari berbagai denominasi. Tercatat hanya tiga orang Katolik dari partai besar yang pernah maju sebagai calon presiden dan satu diantaranya berhasil menang dan menjabat sebagai presiden, yaitu John F. Kennedy. John F. Kennedy mencatatkan sejarah sebagai presiden Amerika Serikat pertama yang beragama Katolik. Dua orang kandidat katolik lainnya adalah Alfred E. Smith yang kalah dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat tahun 1928 dan John Kerry yang maju sebagai calon dari Partai Demokrat pada tahun 2004 namun dikalahkan rivalnya dari Partai Republik, yaitu George Walker Bush. Sementara itu wakil presiden dari Barack Obama , Joe Biden adalah wakil presiden beragama Katolik pertama dalam sejarah Amerika Serikat.Kandidat presiden dari agama lain adalah Joseph Lieberman. Joe Lieberman adalah orang Yahudi-Amerika pertama yang maju dalam pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2000. Joseph Lieberman dimajukan sebagai calon wakil presiden oleh Partai Demokrat. Sebenarnya ada dua kandidat lain yang memiliki darah keturunan Yahudi, yaitu John Kerry dan Barry Goldwater. Namun, kedua tokoh politik keturunan Yahudi ini tidak mempraktikan ajaran Yahudi melainkan mereka berdua adalah pemeluk agama Kristen. Pada pemilu presiden Amerika Serikat tahun 2016 politisi Yahudi-Amerika Bernie Sanders bersaing melawan Hillary Clinton untuk maju sebagai calon presiden utusan Partai Demokrat. Bernie Sanders menjadi orang Yahudi pertama yang maju sebagai calon presiden dalam sejarah perpolitikan Amerika Serikat. Namun, Bernie Sanders dalam kampanyenya pernah memberikan pernyataan bahawa dirinya tidak berafiliasi dengan agama tertentu.
Muslim pertama yang menduduki jabatan sebagai anggota Kongres Amerika Serikat adalah Keith Ellison. Saat mengangkat sumpah jabatannya Keith Ellison menggunakan salinan Al-Qur'an yang dimiliki oleh mantan presiden Thomas Jefferson. Jejak Keith Ellison diikuti oleh Andre Carson dua tahun kemudian sebagai anggota Kongres muslim kedua di Amerika Serikat. Anggota Kongres Amerika Serikat pertama yang beragama Hindu adalah Tulsi Gabbard. Tulsi dilantik sebagai anggota kongres pada tanggal 3 Januari 2013. Saat dilantik Tulsi Gabbard mengangkat sumpah dengan menggunakan salinan kitab Bhagawadgita.
Menurut Pasal 6 dalam Konstitusi Amerika Serikat, tidak ada klasifikasi agama ataupun persyaratan khusus berdasarkan agama untuk menduduki jabatan publik di Amerika Serikat. Namun, hal ini tidak berlaku bagi delapan buah negara bagian yang memiliki peraturan lokal di tingkat negara bagian. Delapan negara bagian tersebut masing-masing memiliki kualifikasi atau syararat khusus berkaitan dengan agama yang dianut calon perjabat yang bersangkutan.
Berikut adalah negara bagian di Amerika Serikat yang memberikan syarat yang berkaitan tentang agama bagi kandidat pejabat publik di wilayahnya:
Amerika Serikat menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan agama setiap warga negaranya. Hal ini tertuang dalam amandemen pertama dari Konstitusi Amerika Serikat yang berbunyi
""Kongres tidak membuat aturan hukum mengenai pembentukan suatu agama ataupun melarang kebebasan dalam menjalankan agama; atau membatasi kebebasan berbicara, atau kebebasan pers, atau hak berkumpul secara damai, dan hak mengajukan petisi untuk menuntut ganti rugi dan mengutarakan keluhan kepada pemerintah.""
Pada tahun 1979 Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat menegaskan pengertian dari kalimat diskriminasi agama. Hak kebebasan beragama adalah termasuk dalam hak-hak asasi yang dijamin oleh pemerintah yang dasar hukumnya tercantum dalam konstitusi negara. Komisi Hak Asasi Manusia Amerika Serikat mendeskripsikan bahwa kebebasan beragama adalah hak untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan. Diskriminasi agama terjadi ketika ada seseorang menolak "kesamaan perlindungan dalam hukum, persamaan status dalam hukum, persamaan perlakuan dalam administrasi pengadilan, dan persamaan kesempatan dan akses mendapatkan pekerjaan, pendidikan, perumahaan, pelayanan umum, dan fasilitas umum, dan akomodasi publik karena alasan orang lain menjalankan agamanya. Pada tahun 1878 Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan aturan untuk menolak seseorang menjalankan kewajiban agama sebagai alasan untuk menghindari dakwaan pidana.
Perlakuan diskriminasi terhadap kaum Katolik di wilayah koloni Inggris di Amerika Utara berawal dari sentimen anti Katolik di tanah nenek moyang mereka di Eropa, khususnya di Inggris dan Jerman. Sentimen anti Katolik di Amerika pada era awal koloni secara garis besar dapat dibagi kedalam dua alasan pemicu utama. Pertama adalah alasan perbedaan keyakinan dan sejarah perpecahan gereja Katolik. Anggapan orang-orang Kristen Protestan terhadap gereja Katolik dan Paus sebagai Pelacur Besar dan sebaliknya kaum Katolik Roma menganggap orang-orang Protestan melakukan perbuatan bidah dan dicap sebagai kaum antikristus menjadi salah satu pemicu sentimen kebencian antar dua kelompok Kristen ini di Amerika. Pemicu kedua adalah lebih kepada alasan sekuler, yaitu meningkatnya rasa ketidaksukaan terhadap orang asing atau orang baru di kalangan pendatang Protestan yang lebih awal tiba di wilayah koloni terhadap orang-orang Katolik yang datang belakangan dan sekaligus datang dari negara yang berbeda (Irlandia, Italia, dan negara non-Eropa Barat lain) dengan budaya dan bahasa yang berbeda pula.
Kedatangan orang Katolik di Amerika membawa kontribusi terhadap perkembangan dan pembangunan di wilayah koloni Inggris di Amerika. Katolik sempat mendapatkan tempat di wilayah koloni Amerika saat seorang Bangsawan Inggris beragama Katolik George Clavert menjadi gubernur pertama di Maryland. Namun hal ini tidak bertahan lama ketika kebijakan dari pusat di Britania Raya menempatkan Gereja Anglikan sebagai gereja resmi kerajaan dan seluruh wilayah koloni, sehingga menyebabkan jabatan gubernur di Maryland dipegang oleh penguasa dari kalangan Protestan (puritan), John Coode. Selama kekuasaan kaum Protestan, kaum Katolik di Maryland kehilangan hak-hak istimewanya seperti hak memberikan suara, hak menjadi pejabat pemerintahan, dan hak beribadah di tempat umum. Diskriminasi ini berlangsung hingga Perang Revolusi Amerika Serikat yang mengembalikan kebebasan beragama di Maryland.
Namun, di zaman modern sekarang umat Katolik sudah sangat diterima di Amerika Serikat. Lebih dari 20% pemeluk agama Katolik di Amerika Serikat sudah terintegrasi dalam setiap lapisan masyarakat. Banyak pejabat dan publik figur di Amerika Serikat beragama Katolik. Beberapa diantaranya adalah John F. Kennedy presiden ke-35 Amerika Serikat dan aktor Hollywood sekaligus mantan gubernur negara bagian California, Arnold Schwarzenegger.
Di Amerika Serikat sentimen anti Yahudi atau anti semitisme sudah ada sejak pertama kali orang Yahudi tiba di wilayah koloni Inggris di benua Amerika. Salah satu kebijakan pemerintah yang berunsur diskriminasi terhadap kaum Yahudi terjadi pada tahun 1862 saat berlangsung Perang Saudara Amerika Serikat. Ketika itu Jendral Ulysses S. Grant mengeluarkan perintah untuk mengusir orang-orang Yahudi di wilayah negara bagian Tennessee, Kentucky dan Mississippi. Namun, perintah ini dibatalkan oleh presiden Amerika Serikat saat itu, Abraham Lincoln. Pada pertengahan abad ke-20 kaum Yahudi di Amerika Serikat mendapat perlakuan diskriminatif. Pada saat itu orang Yahudi dipersulit untuk mendapat pekerjaan, dilarang bergabung dalam kelompok-kelompok sosial, dilarang masuk dalam resor tertentu, diberikan jatah terbatas untuk masuk ke perguruan tinggi, dan tidak diperbolehkan untuk membeli barang properti tertentu.
Seiring berjalannya waktu orang-orang Yahudi dapat diterima dengan baik di Amerika Serikat. Menurut survei yang dilakukan oleh Liga Anti-Fitnah pada tahun 2011, sentimen antisemitieme ditolak oleh mayoritas penduduk Amerika Serikat, dalam survei ini juga dikatakan bahwa 64% penduduk Amerika Serikat mengapresiasi kontribusi kaum Yahudi terhadap perkembangan negara. Namun terdapat pula sebagian kecil pandangan negatif terhadap kaum Yahudi dimana 19% di antara orang Amerika Serikat mendukung sentimen antisemitisme karena beranggapan orang Yahudi terlalu mendominasi dan memegang kendali atas bidang finansial negara. Belakangan ini terdapat pula gerakan Penyangkalan Holokaus, tercatat sebesar 1% penduduk Amerika Serikat menyangkal kebenaran fakta sejarah holokaus.
Semenjak terjadinya Serangan 11 September 2001 di kota New York dan kota Washington, D.C. istilah islamofobia mulai populer di seluruh dunia. Banyak orang diluar Islam mengasosiasikan Agama Islam dengan tindakan terorisme. Akibat sentimen negatif tersebut Muslim di Amerika Serikat mendapat banyak perlakukan diskriminatif. Menurut penelitian oleh Universitas Carnegie Mellon pada tahun 2013 peluang pelamar Islam mendapatkan pekerjaan 13% lebih rendah dibandingkan pelamar Kristen. Semenjak serangan 11 September 2001 lebih dari setengah penduduk Amerika mendukung kebijakan untuk memperlakukan pemeriksaan ekstensif terhadap penumpang ras Arab dan atau beragama Islam.
Biro Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat pada tahun 2015 mengeluarkan laporan bahwa tindak ujaran kebencian terhadap orang Islam di Amerika Serikat melonjak drastis sekitar 67% dari tahun sebelumnya 2014 dan terhitung hingga mencapai 257 kasus. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak serangan 11 September 2001. Menurut banyak pengamat, lonjakan sentimen" "islamofobia di Amerika Serikat ini kembali meningkat pada 2015 akibat semakin maraknya serangan teroris di berbagai belahan dunia dan retorika anti Islam yang diutarakan oleh Donald Trump pada masa kampanyenya.
Sebuah organisasi yang mewadahi advokasi bagi kaum muslim di Amerika Serikat Council on American-Islamic Relations (CAIR) mengumumkan hasil penemuan terbaru mereka tentang kasus islamofobia di Amerika Serikat setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat. CAIR melaporkan bahwa kejahatan karena penyalahgunaan islamofobia di Amerika Serikat meningkat sampai 91 persen pada paruh pertama tahun 2017, dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Data berikut ini diperoleh dari survei yang dilakukan oleh Pew Forum tahun 2014. Survei ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pemeluk agama berdasarkan ras dan etnis. Orang-orang keturunan Afrika-Amerika cenderung aktif bergabung dalam kegiatan kelompok keagamaan. Sebagian besar dari populasi Afrika-Amerika tersebut menganut agama Kristen. Gereja-gereja beraliran Kristen Protestan memiliki paling banyak pengikut yang tersebar di berbagai etnis di Amerika Serikat.