LRT Jabodebek
Proyek "light rail transit" Jabodebek atau disingkat LRT Jabodebek adalah sebuah sistem angkutan cepat dengan kereta api ringan (LRT) yang direncanakan akan dibangun di Jakarta, Indonesia dan menghubungkan Jakarta dengan kota-kota disekitarnya seperti Bekasi dan Bogor. Ada 2 penggagas LRT di Jakarta, Pemprov DKI yang akan membangun LRT dalam kota dengan nama LRT Jakarta dan PT Adhi Karya yang akan membangun LRT yang menghubungkan Jakarta dengan kota sekitarnya dengan nama LRT Jabodebek.
LRT ini dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Gagasan LRT Jabodebek mulai muncul ketika Proyek Monorel Jakarta yang sempat diaktifkan kembali pada Oktober 2013 oleh Gubernur DKI saat itu, Joko Widodo tersendat pengerjaannya. Tersendatnya pekerjaan tersebut karena Pemprov DKI dan Gubernur DKI penerus Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak akan mengabulkan permintaan yang diajukan oleh PT Jakarta Monorail untuk membangun depo di atas Waduk Setiabudi, Jakarta Selatan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sebab, hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bahwa jika depo dibangun di atas Waduk Setiabudi, dikhawatirkan peristiwa jebolnya tanggul Latuharhari terulang kembali.
Ahok, sapaan Basuki, lebih memilih untuk membangun Light Rail Transit (LRT) dibandingkan monorel. Bahkan, Basuki telah mengungkapkan rencana pembangunan ini kepada Presiden Joko Widodo.
Adhi Karya yang semula berniat membangun jalur monorel Cibubur-Cawang-Grogol dan Bekasi-Cawang, mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo untuk mengubah konsep monorel menjadi LRT juga. Adapun alasan dibangunnya LRT karena lebih mudah terintegrasi dengan moda lainnya (MRT dan KRL) daripada monorel yang populasinya sedikit karena teknologinya tertutup.
Proyek ini akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero), Tbk. yang terdiri dari enam rute, yaitu:
Trase tersebut sudah tercantum di dalam Rencana Umum Jaringan Jalur Kereta Api pada kawasan Jabodetabek tahun 2014-2030 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 54 tahun 2013.
Pembangunan Tahap I akan membangun rute Bekasi Timur – Cawang – Kuningan – Dukuh Atas, dan Cibubur - Cawang. Jalur dan stasiun LRT akan menggunakan jalur tepi jalan tol yang telah mendapatkan izin prinsip dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor TN.13.03- Mn/408 tanggal 19 Mei 2015. Moda ini dibangun layang dengan ketinggian antara 9-12 meter di atas permukaan tanah. Total dana yang dibutuhkan untuk proyek LRT Tahap I ini mencapai Rp2,745 triliun. Lima puluh satu persen dari dana atau sebesar Rp1,4 triliun dibiayai oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2015. Sisanya Rp1,345 Triliun dari dana publik penjualan saham "right issue" kuartal pertama 2015.
Sedangkan Tahap II akan membangun jalur Cibubur – Bogor, dan Dukuh Atas – Palmerah – Senayan. Sementara tahap III membangun jalur Palmerah - Grogol.
Track yang semula direncanakan menggunakan sepur "narrow gauge" 1.067 mm sebagaimana sepur yang ada di Jawa dan Sumatera, diubah menjadi sepur standar 1.435 mm karena mayoritas kereta LRT di dunia dibangun dengan sistem itu, sehingga diyakini akan memudahkan dalam pemilihan dan pembelian sarana.
Presiden Joko Widodo menandatangani 2 Perpres untuk melaksanaan pembangunan LRT ini pada 2 September 2015.
Ada 3 hal yang diatur dalam perpres tersebut:
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mengambil alih prasarana Light Rail Transit (LRT) dari Adhi Karya setelah selesai dibangun. Pengambilalihan itu dilakukan agar harga tiket LRT tak terlampau tinggi sehingga masyarakat pengguna angkutan tersebut tidak terlalu terbebani.
Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Hermanto, pengambilalihan prasarana LRT itu akan menggunakan skema beli. Artinya Kemenhub akan memberikan sejumlah uang kepada Adhi Karya untuk menyerahkan prasarana LRT tersebut. "Nantinya dibayar Ditjen Perkeretaapian, bisa setelah selesai atau bertahap tapi setelah diaudit oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Hermanto dalam konferensi pers di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Pada 29 Juli 2016, Presiden Jokowi menandatangain Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 sebagai perubahan terhadap Perpres 98 Tahun 2015. Dalam Perpres terbaru tersebut prasarana yang menjadi kewajiban Adhi bertambah dengan harus membangun depo, setelah sebelumnya hanya ditugaskan membangun jalur, termasuk konstruksi jalur layang, stasiun dan fasilitas operasi. Adapun, pelaksanaan tersebut dilaksanakan melalui pola Design and Built serta menggunakan standard gauge (ukuran rel standar 1.435 mm). Selain itu, Perpres ini langsung menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana, meliputi pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana, penyelenggaraan sistem tiket otomatis dan menyelenggarakan pengoperasian dan perawatan prasarana.
LRT Jabodebek mulai dilaksanakan pembangunannya dengan "ground breaking" oleh Presiden Joko Widodo pada 9 September 2015.