Maklumat Nantes
Maklumat Nantes () adalah sebuah maklumat atau perjanjian yang dibuat pada 30 April 1598 pada masa pemerintahan raja Henry IV di Perancis. Isi dari Maklumat tersebut adalah pemberian hak hidup bagi kaum Protestan, terutama golongan Calvinis di Perancis sambil tetap mengakui Perancis sebagai sebuah negara Katolik. Tujuan dikeluarkannya maklumat tersebut adalah kesatuan rakyat Perancis. Maklumat ini memisahkan urusan sipil dari kesatuan keagamaan, untuk pertama kalinya memperlakukan orang-orang Protestan lebih dari sekadar mereka yang memisahkan diri dari gereja resmi saat itu (Gereja Katolik Roma) ataupun yang digolongkan heretik. Dengan demikian ini membuka jalan untuk sekularisme dan toleransi. Dalam menawarkan kebebasan hati nurani (kebebasan berpikir) secara umum kepada setiap orang, Maklumat ini juga memberi banyak kemudahan spesifik kepada orang Protestan, misalnya amnesti dan pemulihan hak-hak sipil mereka, termasuk hak untuk bekerja dalam bidang apapun serta bekerja untuk negara dan untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada raja. Keluarnya Maklumat ini menandai berakhirnya Perang Agama di Perancis yang membawa penderitaan di pertengahan akhir abad ke-16.
Maklumat Nantes yang ditandatangani oleh Henry IV terdiri dari 4 teks dasar, meliputi teks utama yang terdiri dari 92 butir dan umumnya didasarkan atas perjanjian perdamaian yang pernah ditandatangani namun gagal diterapkan selama perang berlangsung. Maklumat ini juga memasukkan 56 butir khusus ("particular") yang berkaitan dengan hak dan kewajiban orang Protestan. Misalnya, negara Perancis menjamin perlindungan bagi orang Protestan Perancis yang bepergian ke luar negeri terhadap Inkuisisi. Paus Klemens VIII menyampaikan protes: "Ini menyalibkan aku", ketika mendengar Maklumat ini. Dua bagian terakhir terdiri dari "brevets" ("surat paten") yang berisi klausul militer dan pastoral. Kedua "brevets" ini dicabut pada tahun 1629 oleh Louis XIII dari Perancis, setelah perang sipil keagamaan yang terakhir.
Kedua surat patent merupakan suplemen Maklumat untuk memberi orang Protestan (50-100) tempat yang aman ("places de sûreté"), yang adalah markas militer seperti di La Rochelle, dengan dukungan raja yang membayar 180,000 "écu" setahun, bersama dengan tambahan 150 benteng darurat ("places de refuge"), untuk dipelihara dengan biaya sendiri dari golongan Huguenot. Tindakan toleransi sedemikian ini sangat tidak biasa di Eropa Barat, di mana kebiasaan yang lazim memaksa orang-orang untuk mengikuti agama penguasa mereka — penerapan prinsip "cuius regio, eius religio".
Meskipun memberi sejumlah hak-hak kepada orang Huguenot, Maklumat ini menegaskan kembali bahwa agama Katolik (Roma) adalah agama resmi di Perancis. Orang Protestant tidak mendapat pengecualian dari pembayaran perpuluhan ("tithe") dan wajib menghormati hari-hari raya Katolik serta pembatasan mengenai perkawinan. Pemerintah membatasi kebebasan beribadah Protestan dalam wilayah geografis tertentu. Maklumat ini hanya menangani kehidupan bersama Protestan dan Katolik; tidak disebut mengenai orang Yahudi, maupun orang Islam, yang diberi asilum sementara di Perancis ketika orang-orang ""Morisco"" diusir dari Spanyol.
Surat keputusan asli yang dimaklumkan sekarang ini hilang. "Archives Nationales" di Paris mengawetkan hanya naskah yang lebih pendek, dimodifikasi oleh konsesi yang diperoleh dari Raja oleh para imam dan "Parlemen Paris", yang tertunda 10 bulan sebelum akhirnya ditandatangani dan dimeteraikan ke naskah utama pada tahun 1599. Salinan Maklumat pertama, yang dikirim untuk disimpan kepada orang Protestan di Jenewa masih ada. Parlemen-parlemen di provinsi-provinsi sempat bersikeras melawan; yang paling keras kepala, parlemen Rouen, baru melaksanakan sepenuhnya pada tahun 1609.
Tempat penandatanganan tidak dapat dipastikan. Maklumat itu sendiri hanya memuat "diberikan di Nantes, pada bulan April, pada tahun Tuhan kita seribu lima ratus dan sembilan puluh delapan". Di akhir abad ke-19 tradisi Katolik menyebut bahwa penandatanganan terjadi di "Maison des Tourelles", rumah pedagang Spanyol yang kaya, André Ruiz; rumah itu dihancurkan dalam pengeboman saat Perang Dunia II.
Maklumat ini tetap tidak diubah, didaftarkan oleh parlemen sebagai "hukum fundamental dan tidak dapat ditarik kembali ("irrevocable")," dengan perkecualian kedua "brevets," yang berlaku 8 tahun, kemudian diperbarui oleh Henry pada tahun 1606 dan pada tahun 1611 by , yang menegaskan Maklumat ini seminggu setelah pembunuhan Henry, menyulut ketakutan orang Protestan akan adanya pembantaian lagi seperti "Pembantaian hari St. Bartholomew" yang pernah terjadi. Subsidi kemudian dikurangi perlahan-lahan, setelah Henry memperoleh kuasa yang lebih aman atas seluruh negara. Pada saat perjanjian damai Montpellier pada tahun 1622, mengakhiri revolusi Huguenot di Languedoc, kota berbenteng orang Protestan dikurangi menjadi dua saja, La Rochelle dan Montauban. Kedua "brevets" seluruhnya ditinggalkan pada tahun 1629, oleh Louis XIII dari Perancis, setelah pengepungan kota La Rochelle, yaitu Cardinal Richelieu memblokade kota itu selama 14 bulan.
Selama sisa masa pemerintahan Louis XIII dan terutama selama Louis XIV masih kecil, penerapan Maklumat ini berubah-ubah tahun demi tahun, disuarakan dalam deklarasi dan perintah. Keputusan Dewan berfluktuasi menurut gelombang politik dalam negeri dan hubungan Perancis dengan negara-negara lain.
Pada bulan Oktober 1685, Louis XIV dari Perancis, cucu Henry IV, mencabut Maklumat ini dan menyatakan Protestantisme ilegal dengan "Maklumat Fontainebleau". Tindakan ini, umumnya disebut"'pencabutan Maklumat Nantes",' membawa akibat sangat buruk bagi Perancis. Meskipun tidak terjadi lagi perang antar agama, sebanyak 400.000 orang Protestan memilih meninggalkan Perancis, kebanyakan pindah ke Britania Raya, Prusia, Belanda, Swiss, Afrika Selatan dan koloni-koloni baru Perancis di Amerika Utara. Eksodus ini menyebabkan Perancis kehilangan banyak orang-orang yang paling ahli dan rajin bekerja, sebagian membantu musuh Perancis di Belanda dan Inggris. Pencabutan atau Pembatalan Maklumat Nantes juga menghancurkan persepsi luar negeri terhadap Louis XIV, membuat negara Protestan yang berbatasan dengan Perancis lebih memusuhi pemerintahannya. Pada saat pencabutan Maklumat ini Friedrich Wilhelm mengeluarkan "Maklumat Potsdam", yang mendorong orang Protestan datang ke Brandenburg, Prussia.
Kebebasan beribadah dan hak sipil untuk orang bukan Katolik di Perancis baru dipulihkan saat penandatanganan "Maklumat Versailles", yang dikenal sebagai "Maklumat Toleransi", oleh Louis XVI dari Perancis 102 tahun kemudian, pada tanggal 7 November 1787. Maklumat ini dilaksanakan oleh parlemen 2 bulan kemudian, di akhir "Ancien Régime".
Pasal-pasal yang utama dan paling menyolok dari Maklumat Nantes, yang ditandatangani oleh Henry IV serta dimaklumkan di Nantes, Brittany pada tanggal 13 April 1598, meliputi:
"Henri, dengan rahmat Allah raja Perancis dan Navarre, kepada semua yang hadir, salam:"
"Di antara kebaikan tanpa batas yang diperkenan Allah untuk dianugerahkan kepada kita, yang paling menonjol dan berharga adalah anugerah-Nya akan kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi kekacauan dan permasalahan yang menakutkan yang melanda kita di kerajaan ini. Kenyataan ini dicabik-cabik oleh perpecahan dan sekte-sekte yang tak terhingga jumlahnya, sehingga yang paling sah di antara semua golongan menjadi yang paling sedikit jumlahnya. Allah memberi kita kekuatan untuk berdiri teguh menghadapi badai ini; akhirnya kita mengatasi gelombang dan mencapai pelabuhan yang aman, - perdamaian di negara kita. Untuk ini segala kemuliaan untuk-Nya, dan kepada kita rahmat-Nya diperkenalkan dengan bebas untuk menggunakan perantaraan kita untuk melakukan pekerjaan baik... Kami memohon dan menantikan Kebaikan Ilahi perlindungan dan kebaikan yang pernah Dia berikan kepada kerajaan ini dari mulanya...
"Kami, dengan maklumat yang perpetual dan tidak dapat ditarik kembali, menyusun dan memaklumkan:"
"I. Pertama, bahwa ingatan atas setiap hal yang dilakukan satu golongan terhadap golongan lain antara bulan Maret 1585 dan waktu naik tahta kami, dan selama masa sulit sebelumnya, tetap dihapuskan dan dilupakan, seperti tidak pernah terjadi..."
"III. Kami menetapkan bahwa agama Katolik Apostolik dan Roma dipulihkan dan diteguhkan kembali di segala tempat dan lokalitas kerajaan kami ini serta negara-negara yang mendukung kami, di mana pelaksanaan agama itu diusik, supaya dapat dilaksanakan dengan damai dan bebas, tanpa kesulitan atau halangan; melarang dengan sangat semua orang, dari tingkatan, kualitas atau kondisi apapun, untuk mempersulit, menyiksa, atau mengganggu orang-orang percaya dalam perayaan ibadah kudus, dalam sukacita atau pengumpulan perpuluhan, buah-buah, atau pendapatan dari keuntungan mereka, dan semua hak-hak serta iuran milik mereka dan bahwa semua yang selama masa sulit telah merampas gereja-gereja, rumah-rumah, barang-barang maupun pendapatan, milik orang-orang percaya, harus mengembalikan kepada mereka semua milik dan sukacita perdamaian akan hak-hak, kebebasan-kebebasan, dan kepastian yang mereka miliki sebelum diambil dari mereka..."
"VI. Dan supaya tidak muncul masalah atau perbedaan di antara rakyat, kami mengizinkan dengan ini, mereka yang menganut agama yang disebut "Reformed" (=Protestan) untuk hidup dan tinggal di semua kota dan tempat di kerajaan kami, dan negara-negara yang bersahabat dengan kami, tanpa diganggu, disiksa, atau dipaksa untuk melakukan apapun dalam urusan keagaaman yang bertentangan dengan hati nurani mereka, ... dengan syarat bahwa mereka menyesuaikan diri dengan peraturan lain yang dicantumkan dalam maklumat kami ini."
"VII. Semua tuan-tuan tanah, para bangsawan dan semua orang diijinkan membuat pengakuan menganut agama yang disebut Reformed, memegang hak untuk pengadilan tinggi [atau suatu jabatan feodal], untuk melaksanakan agama tersebut di rumah-rumah mereka..."
"IX. Kami juga mengizinkan mereka yang menganut agama tersebut untuk melakukan dan terus menjalankan yang sama di semua desa dan tempat-tempat dalam wilayah kami di mana sudah didirikan dan secara umum dilaksanakan dengan sukacita selama beberapa waktu berselang pada tahun 1597, sampai akhir bulan Agustus, tanpa memperhitungkan semua peraturan atau keputusan pengadilan yang berlawanan..."
"XIII. Kami dengan sangat melarang semua penganut agama tersebut untuk menjalankan, baik dalam kaitan dengan pelayanan, peraturan, disiplin dan pengajaran umum kepada anak-anak, atau yang lain, di dalam kerajaan kami dan tanah kekuasaaan kami, selain di tempat-tempat yang sudah diijinkan dan diberikan oleh maklumat ini."
"XIV. Dilarang melaksanakan fungsi agama tersebut dalam pengadilan atau kelompok kami, atau di tanah kami dan wilayah di seberang pegunungan, atau di kota kami, Paris, atau dalam jangkauan 5 "leagues" dari kota itu..."
"XVIII. Kami juga melarang semua orang, dengan kualitas atau kondisi apapun, untuk melakukan dengan paksaan atau bujukan, melawan kehendak orang-orang tua, terhadap anak-anak penganut agama tersebut, hal-hal yang menyebabkan mereka dibaptis atau dikonfirmasi dalam Gereja Katolik Apostolik dan Roma; dan hal yang sama dilarang bagi mereka yang menganut agama yang disebut Reformed, dengan ancaman hukuman yang sangat berat..."
"XXI. Buku-buku yang berkaitan dengan agama yang disebut Reformed tidak boleh dicetak dan dijual bebas, kecuali di kota-kota dan tempat-tempat di mana pelaksanaan umum agama tersebut diijinkan."
"XXII. Kami menetapkan bahwa tidak ada perbedaan maupun pemisahan dilakukan dalam kaitan dengan agama tersebut, untuk menerima murid-murid guna dididik di universitas-universitas, perguruan-perguruan tinggi dan sekolah-sekolah; maupun untuk menerima orang sakit dan miskin ke dalam rumah sakit, rumah peristirahatan, dan rumah derma umum."