Negara Jawa Timur
Negara Jawa Timur adalah sebuah wilayah bentukan Belanda yang didirikan pada tanggal 26 November 1948.
Negara ini lahir berdasarkan resolusi Konferensi Djawa Timoer di Bondowoso, 23 November 1948, memutuskan didirikannya Negara Jawa Timur setelah sebelumnya mengadakan konferensi. Konferensi yang dihadiri oleh 75 orang Wakil dari Dewan-dewan Kabupaten yang diketuai oleh R.T.P. Achmad Kusumonegoro, Bupati Banyuwangi.
Berdasarkan sumber surat kabar Pandji ra’jat bertanggal 03 december 1948 diketahui bahwa ide tentang Negara Djawa Timoer ini telah ada sejak resolusi 23 Nopember sebelumnya. Konferensi itu menunjuk R.T. Achmad Kusumonegoro sebagai Wali Negara Djawa Timoer. Pelantikannya disahkan oleh Dr. Beel selaku wakil Tinggi Mahkota Negeri Belanda. Dana penyelenggaraan kepemerintahan ini sementara ditanggung pemerintah Belanda. Wilayahnya mencakup 12 kabupaten di Jawa Timur ditambah dua kota praja, Surabaya dan Malang.
Negara Djawa Timoer dalam surat kabar Pelita Rakjat tertanggal 2 Desember 1948 disebutkan bahwa konferensi Bondowoso memberikan mandat kepada pengurus dan wali Negara Djawa Timoer untuk memberikan kontribusi terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Sebagai negara yang mempunyai hak bersuara dan menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara lainnya dalam RIS.
Pembentukan Negara Jawa Timur juga merupakan upaya bagi masyarakat Jawa Timur untuk berusaha sekuat-kuatnya dan seluas-luasnya dengan tenaga sendiri memajukan kemakmuran masyarakat yang ada di Jawa Timur. Mandat ini merupakan amanat dari masyarakat Jawa Timur dan bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemerintah kolonial.
Negara Federal dianggap tidak bertentangan dengan sifat kebangsaaan. Saat itu pembentukan Negara Jawa Timur merupakan satu usaha yang sinergis dengan pembentukan Negara Indonesia Serikat. NIS dianggap sebagai representasi pusat pemerintahan tertinggi di seluruh Indonesia, sementara negara-negara bagian membantu kemajuan dengan memakmurkan daerahnya masing-masing.
Dalam Pidatonya, wali negara Jawa Timur mengatakan bahwa, rakyat Jawa Timur berhasrat mengatur negara sendiri dengan jalan yang sah, bebas dari segala bentuk kekuatan dan ketakutan. Negara Jawa Timur sendiri dibentuk bukan untuk membuat Indonesia sebagai negara menjadi kurang otoritas, lebih dari itu, pembentukan Negara baru ini merupakan bentuk dukungan terhadap ide tentang Negara Indonesia Serikat.
Sayang usia Negara Djawa Timoer tidak berumur panjang. Berdasarkan surat keputusan presiden nomor 26 tahun 1950 diketahui bahwa Pemerintah Negara Jawa Timur mengajukan penyatuan diri terhadap pusat. Wali Negara Djawa Timur sendiri meletakkan jabatannya per tanggal 16 Januari 1950. Setelah wali negara mundur, pemerintah pusat menunjuk dan menganggat Komisaris Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk daerah bagian Jawa Timur, kepada Samadikun. Surat perintah ini ditandatangani oleh Presiden Sukarno dan menteri dalam negeri Republik Indonesia Serikat Ide Anak Agung Gde Agung. Surat itu dikeluarkan di Djakarta, pada 19 Djanuari 1950 yang diketahui oleh direktur kabinet presiden A.K Pringgodigdo.
Pada tanggal 9 Maret 1950, wilayah ini bergabung dengan Republik Indonesia.