Kepolisian Kerajaan Thailand
Kepolisian kerajaan Thailand () adalah organisasi polisi di Thailand. Ia berada di bawah naungan Departemen Kepolisian Nasional Thailand.
Tanggung jawab utama untuk pemeliharaan ketertiban umum melalui penegakan hukum kerajaan itu dilakukan oleh Departemen Kepolisian Nasional Thailand (TNPD), sebuah sub-divisi dari Departemen Dalam Negeri. Dibebankan dengan melakukan fungsi kepolisian di seluruh negeri, TNPD adalah sebuah badan kesatuan yang kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan nasional Thailand telah di kali disaingi bahwa tentara.
Fungsi formal TNPD termasuk lebih dari penegakan hukum dan penangkapan pelaku. Departemen juga memainkan peran penting dalam upaya pemerintah untuk menekan sisa-sisa pemberontakan. Dalam hal terjadi invasi oleh kekuatan eksternal, banyak polisi akan datang di bawah kendali Departemen Pertahanan untuk melayani dengan, tetapi tidak dimasukkan ke dalam, pasukan militer.
Awalnya dimodelkan pada gaya pra-Perang Dunia II nasional polisi Jepang, TNPD direorganisasi beberapa kali untuk memenuhi perubahan kebutuhan ketertiban umum dan keamanan internal. Saran Amerika, pelatihan, dan peralatan, yang diberikan dari tahun 1951 hingga 1970-an awal, berbuat banyak untuk memperkenalkan konsep penegakan hukum dan praktik baru dan untuk membantu dalam modernisasi TNPD tersebut. Selama era ini kekuatan dan efektivitas polisi terus tumbuh.
Semua komponen dari sistem polisi dikelola oleh kantor pusat TNPD di Bangkok, yang juga memberikan dukungan teknis untuk kegiatan penegakan hukum di seluruh kerajaan (lihat gbr. 20). Unit-unit operasional utama dari gaya adalah Polda, Patroli Polisi Perbatasan (BPP), Polisi Metropolitan, dan unit khusus yang lebih kecil diawasi oleh Biro Investigasi Pusat.
Pada pertengahan-1987 total kekuatan TNPD, termasuk tenaga administrasi dan dukungan, diperkirakan pada sekitar 110.000. Dari jumlah ini, lebih dari satu setengah ditugaskan ke Polda dan beberapa 40.000 untuk BPP. Lebih dari 10.000 bertugas di Kepolisian Metropolitan. Kuasi-militer dalam karakter, TNPD itu dipimpin oleh seorang jenderal direktur, yang berpangkat polisi umum. Ia dibantu oleh tiga deputi direktur umum dan lima direktur asisten umum, yang semuanya berpangkat letnan polisi umum. Seluruh sistem TNPD, seluruh jajaran kecuali terendah (polisi) berhubungan dengan orang-orang dari tentara. Perkembangan peringkat tinggi dalam struktur organisasi TNPD, seperti di militer, menunjukkan dampak politik dari polisi pada kehidupan nasional.
Polisi Thai dibagi kedalam beberapa region dan layanan, masing-masing menikmati kekuatan mereka sendiri.Polisi Provinsi membentuk komponen terbesar dari operasional TNPD di kedua tenaga kerja dan tanggung jawab geografis. Ini dipimpin oleh seorang komandan, yang melaporkan kepada direktur umum TNPD, dan diberikan melalui empat bidang polisi wilayah-geografis tanggung jawab yang sama dengan perintah tentara daerah. Gaya ini memberikan layanan polisi untuk setiap kota dan desa di seluruh kerajaan kecuali metropolitan Bangkok dan daerah perbatasan. Polisi Provinsi sehingga kegiatan ditangani penegakan hukum dan dalam banyak kasus adalah wakil utama kewenangan pemerintah pusat di banyak negara.
Selama 1960-an dan awal 1970-an, sebagai polisi diasumsikan peran peningkatan dalam operasi kontra, kurangnya koordinasi antara pasukan keamanan yang beroperasi di daerah pedesaan menjadi jelas. Pengamat mencatat bahwa upaya polisi secara keseluruhan menderita karena pola organisasi yang saling bertentangan dan sistem kontrol yang sangat terpusat yang diperlukan pada keputusan paling penting bagi berasal dari berbagai biro polisi TNPD markas di Bangkok.
Sebuah reorganisasi TNPD pada tahun 1978 dan 1979 memberikan kewenangan lebih kepada perintah letnan jenderal polisi empat yang menjabat sebagai komisaris regional Kepolisian Daerah Provinsi. Setelah itu, para perwira senior dari masing-masing daerah tidak hanya dikontrol semua polisi provinsi yang ditugaskan di daerah masing-masing geografis tetapi juga diarahkan kereta api, jalan raya, laut, dan polisi kehutanan unit beroperasi di sana, tanpa melalui rantai komando ke Biro Investigasi Sentral di Bangkok. Meskipun perubahan ini meningkatkan beban kerja dari kantor pusat empat daerah, hal itu mengakibatkan efisiensi yang lebih besar dan penegakan hukum ditingkatkan.
Dibagi menjadi 9 daerah yang mencakup 75 Provinsi Thailand kecuali metropolitan Bangkok dan daerah-daerah perbatasan:
Biro ini juga diawasi sejumlah situs yang didirikan dan dikelola oleh BPP untuk melatih peleton lapangan dalam operasi kontra. Situs-situs termasuk fasilitas nasional besar di Hua Hin dan fasilitas yang lebih kecil di Udon Thani, Ubon Ratchathani, Chiang Mai, dan Songkhla.
Selain mencakup kota dengan patroli jalan kaki, Polisi Metropolitan dipertahankan unit bermotor, sebuah korps anjing, penjaga gedung, lalu lintas-kontrol spesialis, dan aparat penegak hukum yang terlatih untuk menangani masalah remaja. Divisi Polisi Lalu Lintas juga memberikan pengawalan dipasang dan penjaga kehormatan untuk raja dan pejabat mengunjungi dan menjabat sebagai kekuatan riotcontrol untuk mencegah demonstrasi yang melanggar hukum dan untuk membubarkan kerumunan liar di ibukota.