Suko Sudarso
Suko Sudarso adalah seorang tokoh politik dan pengusaha Indonesia yang lebih dulu dikenal sebagai aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Institut Teknologi Bandung (ITB) era 1960-an.
Ia lahir di Semarang dan merupakan anak kedua dari pasangan Raden Panji Sudarso Suryomijoyo (mantan Bupati Purwokerto dan Wedana Semarang hingga akhirnya diangkat menjadi Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah) dan Raden Ayu Tuti Amini (cicit dari Raden Mas Surowignyo, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro yang kemudian menjadi bupati pertama Blitar). Dari kedua orangtuanya ini Suko mendapat darah kebangsawanan Surakarta. Ayahnya adalah keturunan langsung Surahadimenggala I (Bupati ke-10 Semarang sekaligus menantu dari Sri Paduka Mangkunagara I). Nama keluarga Surahadimenggalan yang merupakan keturunan langsung Ki Ageng Pandan Arang I (Bupati pertama Semarang, putra Sultan Demak Adipati Unus) dikenal harum di Semarang sebagai simbol perlawanan pada penjajah saat Perang Jawa karena sikap mereka yang sangat mendukung perjuangan Pangeran Diponegoro.
Suko yang merupakan alumni Teknik fisika ITB ini adalah salah satu tokoh sentral mahasiswa Indonesia pada masa transisi orde lama ke orde baru. Ketika terjadi pergolakan massa mahasiswa secara besar-besaran untuk menumbangkan pemerintahan Presiden Soekarno, ia konsisten untuk berdiri di samping Soekarno hingga akhir kekuasaannya.
Manuver politiknya yang sangat berani pada masa gonjang-ganjing 1966/1967 itu antara lain ialah tampil kedepan sebagai Komandan Barisan Soekarno (duduk sebagai Wakil Komandan adalah Siswono Yudo Husodo), sebuah kekuatan tandingan yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), GMNI dan berbagai elemen nasionalis lain untuk menanggapi gerakan anti Soekarno yang merajalela saat itu. Karena perilaku politiknya yang "progressive" revolusioner itulah ia sempat merasakan dinginnya penjara Polisi Militer dan mendapat hukuman skorsing dari bangku kuliah bersama para sahabatnya.
Sejak masa kuliah di ITB, Suko telah merintis perjalanan bisnisnya dengan menjadi distributor bawang. Ia menjadi penghubung antara petani di Brebes dengan para pedagang di Bandung.
Setelah pemerintahan Orde Baru berhasil mengendalikan situasi nasional, berangsur orang-orang seperti Suko kembali dilirik dan berusaha dirangkul oleh pemerintah. Tercatat dalam sejarah, para sahabat Suko (termasuk Siswono) akhirnya mengisi daftar nama menteri kabinet pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto pun berulang kali menawari Suko posisi di kabinetnya, namun Suko tak bergeming dan memilih untuk tetap 'bersuara dari luar'.
Di pertengahan masa orde baru akhirnya tercipta kedekatan antara Suko dan Soeharto, namun bukan dalam hal politik melainkan dalam bidang bisnis. Perusahaan konstruksi Suko sukses mendapatkan berbagai tender strategis dalam pembangunan ibukota Jakarta. Hal ini membuatnya sempat tercatat sebagai salah satu orang dekat keluarga Cendana dan masuk jajaran 10 orang terkaya Indonesia.
Ketika arus reformasi bergulir, Suko memutuskan untuk kembali mengenakan 'jaket politik'nya. Kiprahnya sebagai Wakil Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI-Perjuangan (duduk sebagai Ketua Balitbang adalah Kwik Kian Gie) sangat berperan dalam usaha memenangkan partai banteng moncong putih itu pada Pemilu 1999.
Dalam suasana politik yang gonjang-ganjing pada tahun 1998, ia mengatur pertemuan Megawati Sukarnoputri dengan Kepala Staf Sosial-Politik TNI, Letjend Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung dalam suasana yang menegangkan di Salemba, kantor sosial-politik ABRI.
Pada Sidang Umum MPR 1999 Suko juga ikut merancang “kelompok pelangi” untuk mendukung Megawati duduk sebagai RI-1. Suko yakin benar bahwa Fraksi TNI yang dipimpin SBY lebih mendukung Megawati ketimbang Abdurrahman Wahid. Ia sudah mengatur agar Megawati bisa bertemu Akbar Tandjung (Partai Golongan Karya) dan Matori Abdul Djalil (Partai Kebangkitan Bangsa). Namun seperti dicatat sejarah, akhirnya Megawati kalah dalam pemungutan suara dari Abdurrahman Wahid.
Suko sempat ditawari Megawati untuk duduk sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI di kabinet Presiden Abdurrahman Wahid, namun ia justru menolak dan mengajukan nama Kwik Kian Gie untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika banyak orang berkomentar sinis bahwa sahabatnya itu adalah keturunan Tionghoa, Suko menanggapi singkat, "Saya kenal dia sejak masa sekolah di Semarang. Dia 'Cina', tapi nasionalis Indonesia,". Selain itu Suko berperan dalam penunjukan sahabatnya yang lain, Bondan Gunawan sebagai Menteri Sekretaris Negara RI.
Hubungan Suko dengan Megawati retak setelah Suko merasa tidak dibela oleh PDI-Perjuangan dalam kasus dana Bulog yang melibatkan Suwondo dan lainnya di zaman Presiden Abdurrahman Wahid itu. Ia dituding ikut mendapat kucuran dana Bulog yang akhirnya tak terbukti di persidangan dan Suko dinyatakan tidak bersalah sama sekali pada kasus tersebut. Dan kerenggangan hubungan keduanya (Suko dan Megawati) mencapai puncak ketika ia mengajukan konsep pemisahan kepala pemerintahan dan kepala negara saat Megawati menjadi Presiden RI. Ia sarankan Megawati hanya menjadi kepala negara karena tak memiliki pengalaman di birokrasi.
Setelah hubungannya memburuk dengan Megawati, Suko merapat pada SBY. Pasca Presiden SBY dilantik, Suko diberi tanggungjawab untuk memimpin Gerakan Indonesia Bersatu (GIB). GIB adalah sebuah organisasi massa yang mendukung jalannya roda pemerintahan yang bersih dan menjaga 4 pilar kebangsaan (Pancasia, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika). Nama lain yang ikut aktif disana adalah Heru Lelono.
Suko juga berperan dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu. Ia turut menyumbang beberapa nama untuk menduduki jabatan menteri. Salah satunya adalah Siti Fadilah Supari sebagai Menteri Kesehatan RI yang notabene adalah dokter pribadinya.
Karena berbagai alasan kekecewaan, ia mendukung Muhammad Jusuf Kalla pada Pemilu 2009. Dengan partai yang diketuainya, Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), bersama Choirul Anam dan Alwi Shihab ia berjuang untuk memuluskan langkah JK meraih posisi RI-1. Namun akhirnya sejarah mencatat JK mengalami kekalahan telak pada Pemilu itu. PKNU pun hanya berhasil finish di urutan 12 dari 38 partai politik yang terdaftar, dan sayangnya hanya 9 partai (Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Hati Nurani Rakyat) yang berhak menduduki kursi parlemen.
Kini Suko mengaku lebih senang menjadi 'teman seorang presiden'. Disamping kesibukannya sebagai pengusaha yang memiliki banyak perusahaan (termasuk perusahaan di bidang energi), ia aktif memimpin Komunitas Nasionalis Religius Indonesia (KNRI). Selain itu Suko bersama Taufiq Kiemas, Siswono dan beberapa sesepuh kaum nasionalis Indonesia lainnya masih tercatat sebagai anggota Dewan Kehormatan Presidium Alumni (PA) GMNI.