Hudud
Hudud (bahasa arab: "Ḥudūd", juga ditransliterasikan "hadud", "hudud"; bentuk jamak dari hadd, , harf. "batas") adalah sebuah istilah Islam yang mengacu pada hukuman yang berdasarkan hukum Islam (syariah) yang diamanatkan dan ditetapkan oleh Allah. Hukuman ini jarang diterapkan dalam pra-modern Islam, dan penggunaannya di beberapa negara modern telah menjadi sumber kontroversi.
Hukum Islam membagi kejahatan dalam kejahatan melawan Allah dan terhadap manusia. Pelaku yang dipandang melanggar Allah "hudud" atau "batas", dan mereka yang terkait dengan hukuman yang ditentukan dalam al-Qur'an dan dalam beberapa kasus dapat disimpulkan dari hadits. pelanggaran Yang menimbulkan "hudud" adalah hukuman "zina" (hubungan seksual yang melanggar hukum), tuduhan "zina "tidak berdasar, minum alkohol, merampok, dan beberapa bentuk pencurian lainnya. Fuqaha telah berbeda pendapat, apakah kemurtadan dan pemberontakan terhadap hukum Islam penguasa yang "hudud" kejahatan.
Hukuman "Hudud" berkisar dari publik memukul ke publik merajam sampai mati, amputasi tangan dan penyaliban. Kejahatan "Hudud" tidak dapat dimaafkan oleh korban atau oleh negara, dan hukuman harus dilakukan di depan umum. Namun, standar pembuktian yang selama ini hukuman yang sering terlalu tinggi, dan mereka jarang dilaksanakan dalam praktek. misalnya, menemukan persyaratan "hudud" untuk "zina" dan pencurian itu hampir mustahil tanpa pengakuan, yang bisa dibatalkan oleh retraksi. Berdasarkan hadits, ahli hukum menetapkan bahwa "hudud" hukuman harus dihindari oleh sedikitpun keraguan atau ambiguitas ("syubuhat", tungg. "syubhat"). Hukuman "hudud" yang lebih berat itu dimaksudkan untuk mencegah dan untuk menyampaikan gravitasi pelanggaran terhadap Allah, bukan untuk dilaksanakan.
Selama abad ke-19, hukum pidana berbasis syariah digantikan oleh undang-undang terinspirasi oleh model Eropa hampir di mana-mana di dunia Islam, kecuali beberapa sangat konservatif daerah seperti semenanjung Arab. Dalam kebangkitan Islam akhir abad ke-20 membawa panggilan oleh Islam gerakan untuk implementasi penuh dari syariah. Pemulihan hukuman "hudud" telah memiliki makna simbolik tertentu untuk kelompok-kelompok ini karena mereka menggunakan Quran, dan para pendukung mereka telah sering diabaikan oleh pembatasan tradisional yang ketat pada penerapan mereka. Dalam prakteknya, di negara-negara di mana "hudud" telah dimasukkan ke dalam kode hukum Islam di bawah tekanan, mereka sering digunakan dengan hemat atau tidak sama sekali, dan penerapan mereka telah bervariasi tergantung pada daerah iklim politik. Penggunaan mereka telah menjadi subjek kritik dan perdebatan.
"Hudud" adalah bukan satu-satunya bentuk hukuman di bawah "syariah". Dalam kasus-kasus lain yang melibatkan hukuman tubuh, hukum Islam menetapkan balasan hukuman serupa dengan kejahatan ("qisas") atau kompensasi moneter ("diya"), dan untuk kejahatan lainnya berupa hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan hakim ("ta'zir"). Penjahat yang lolos dari "hudud" hukuman masih bisa menerima hukuman "ta'zir". Dalam prakteknya, sejak awal dalam sejarah Islam, kasus-kasus kriminal yang biasanya ditangani oleh penguasa yang dikelola pengadilan atau polisi setempat menggunakan prosedur yang hanya longgar terkait dengan syariah.
Kejahatan "Hudud" ditetapkan dalam "Quran" dan "Sunnah".
Al-Qur'an menjelaskan beberapa kejahatan "hudud" dan dalam beberapa kasus yang menetapkan hukuman. "Hudud "dari tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam ayat Quran 5:38:Kriminal "perampokan dan kerusuhan terhadap Islam" di dalam negara Islam, menurut beberapa ulama, yang dimaksud dalam ayat Quran 5:33:
Kejahatan seks konsensual terlarang disebut dalam beberapa ayat, termasuk ayat Alquran 24:2:Kejahatan "tuduhan dari seks terlarang atau pemerkosaan terhadap wanita yang baik-baik tanpa empat saksi" dan "hudud" adalah hukuman yang didasarkan pada ayat-ayat Alquran 24:4, 24:6, 9:66 dan 16:106, diantara ayat Al-quran yang lain.
Kejahatan mabuk dijelaskan dalam ayat Quran 5:90, dan "hudud" adalah hukuman yang dijelaskan dalam "hadis":Dalam "hadis sahih", segala perkataan, perbuatan dan tradisi dari Muhammad seperti yang diamati oleh teman-temannya, yang dianggap oleh Muslim Sunni untuk menjadi yang sumber hukum Islam yang paling terpercaya setelah al-Qur'an. Mereka secara luas menggambarkan kejahatan "hudud" dan hukuman. Dalam beberapa kasus ulama Islam telah menggunakan hadits untuk menetapkan hukuman "hudud" yang tidak disebutkan dalam al-Quran. Dengan demikian, rajam sebagai hukuman bagi zina ini didasarkan pada hadis yang menceritakan sejarah di mana Muhammad dan penerusnya yang ditentukan itu. kecenderungan untuk menggunakan keberadaan "syubha" (harf. keraguan, ketidakpastian) untuk menghindari hukuman "hudud" didasarkan pada sebuah hadits yang menyatakan bahwa "mencegah hukuman "hadd" dalam kasus "syubha"".
Pelanggaran yang dikenakan hukuman "hudud" adalah:Ada sejumlah perbedaan pandangan antara berbagai "mazhab" berkenaan dengan hukuman yang sesuai dalam situasi tertentu dan proses yang diperlukan sebelum mereka dilakukan.
Murji'ah mengikut fikih Syiah, umumnya percaya bahwa hukuman "hudud" dapat diubah oleh ahli hukum yang tepat dan berkualitas.
Pembunuhan, cedera dan kerusakan properti bukan merupakan kejahatan "hudud" dalam Hukum Pidana Islam, dan dimasukkan dalam kategori lain dari hukum pidana Islam, yaitu:Karena pembatasan penerapan hukuman "hudud tradisional" ketat, mereka jarang diterapkan secara historis. misalnya, selain dari "beberapa hal langka dan terisolasi" contoh dari era pra-modern dan beberapa kasus baru-baru ini, tidak ada catatan sejarah dari rajam bagi zina yang legal dilakukan. Penjahat yang melarikan diri "hudud" hukuman masih bisa diberi sanksi di bawah sistem "tazir", yang memberikan para hakim dan pejabat tinggi bebas untuk menentukan kekuatan hukuman untuk menghukum kejahatan yang tidak jatuh di bawah kategori "hudud" dan "qisas". Dalam prakteknya, sejak awal dalam sejarah Islam, kasus-kasus kriminal yang biasanya ditangani oleh penguasa yang dikelola pengadilan atau polisi setempat menggunakan prosedur yang hanya terkait secara longgar dengan syariah. Selama abad ke-19, syariah berbasis hukum pidana digantikan oleh undang-undang terinspirasi oleh model Eropa hampir di mana-mana di dunia Islam, kecuali beberapa sangat konservatif daerah seperti semenanjung Arab.
Di bawah tekanan dari gerakan Islam, yang beberapa dekade terakhir telah menyaksikan re-introduksi dari "hudud" hukuman dan pada tahun 2013 sekitar selusin dari 50 atau lebih negara-negara mayoritas Muslim telah membuat "hudud" yang berlaku, sebagian besar sejak tahun 1978. Pada tahun 1979 Pakistan memberlakukan Tata cara Hudud. Pada bulan Juli 1980 Republik Islam Iran empat pelaku dilempari batu sampai mati di Kerman. Pada akhir 1980-an, Mauritania, Sudan, dan uni Emirat Arab telah "disahkan undang-undang untuk memberikan pengadilan kuasa untuk menjatuhkan hukuman hadd". Selama tahun 1990-an Somalia, Yaman, Afghanistan, dan Nigeria utara mengikutinya. Pada tahun 1994 presiden Irak Saddam Hussein (yang telah dianiaya dan dieksekusi banyak Islamis), mengeluarkan dekrit "pemesanan yang perampok dan pencuri mobil harus kehilangan tangan mereka". Brunei mengadopsi hukum hudud pada tahun 2014.
Penegakan hukuman "hudud" telah bervariasi dari negara ke negara. Di Pakistan dan Libya, hukuman "hudud" belum diterapkan sama sekali. Di pengadilan setempat Nigeria telah melewati beberapa hukuman rajam bagi zina, semua yang dibatalkan pada tingkat banding atau tidak pernah dilaksanakan.
Selama dua tahun pertama ketika syariat dibuat undang-undang negara bagian di Sudan (1983 dan 1985), hukuman "hudud" untuk pencurian terjadi pada beberapa ratus penjahat, dan kemudian dihentikan meskipun tidak dicabut. Pencambukan untuk kejahatan moral telah dilakukan sejak kodifikasi hukum Islam di Sudan pada tahun 1991 dan melanjutkan. Pada tahun 2012 pengadilan Sudan menjatuhkan hukuman Intisar Sharif Abdallah, remaja, sampai mati dengan rajam di kota Omdurman berdasarkan pasal 146 Sudan tindak Pidana setelah pengisian dia dengan "perzinaan dengan orang yang sudah menikah". Dia ditahan di penjara Omdurman dengan kakinya dibelenggu, dia bersama dengan bayi berusia 5 tahun. (Dia dibebaskan pada 3 November 2012 setelah kecaman internasional.)
Hukuman "hudud" untuk "zināʾ" dalam kasus-kasus seks konsensual dan penghukuman dari korban perkosaan yang gagal untuk membuktikan pemaksaan, yang telah terjadi di beberapa negara, telah menjadi subyek dari hak asasi manusia global perdebatan. persyaratan dari empat saksi laki-laki sebelum korban perkosaan dapat mencari keadilan telah dikritik sebagai terkemuka untuk "ratusan insiden di mana seorang wanita mengalami pemerkosaan, atau pemerkosaan, akhirnya dituduh "zināʾ"" dan dipenjara, di Pakistan. Ratusan perempuan di penjara Afghanistan menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan dalam rumah tangga, menuduh zina, ketika korban gagal menghadirkan saksi-saksi. Di Pakistan, lebih dari 200.000 kasus-kasus "zina" terhadap perempuan di bawah hukum Hudud yang sedang berlangsung di berbagai tingkat dalam sistem hukum Pakistan pada tahun 2005. Selain ribuan wanita di penjara menunggu persidangan untuk biaya yang terkait "zina", korban perkosaan di Pakistan telah enggan untuk melaporkan perkosaan karena mereka takut dituduh "zina". Kontroversi yang dihasilkan mendorong undang-undang yang harus diubah pada tahun 2006, meskipun versi diubah telah dikritik karena terus mengaburkan perbedaan hukum antara pemerkosaan dan seks konsensual.
Penyaliban dalam Islam modern, setidaknya di Arab Saudi, mengambil bentuk menampilkan dipenggal sisa-sisa pelaku "selama beberapa jam di atas sebuah tiang." Mereka jauh lebih sedikit jumlahnya dari eksekusi. Salah satu kasus adalah bahwa Muhammad Basyir al-Ranally yang dieksekusi dan disalib pada tanggal 7 Desember 2009 untuk "menyebarkan kerusakan di muka bumi" dengan menculik, memperkosa dan membunuh beberapa anak-anak muda. ISIS juga dilaporkan telah disalibkan tahanan.
Ada standar tertentu untuk bukti yang harus dipenuhi dalam hukum Islam agar hukuman "zina" diterapkan. Di Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sekolah hukum Rajam (dilempari batu) atau mendera dikenakan untuk berhubungan seks dilarang agama hanya jika kejahatan itu terbukti, baik dengan empat laki-laki dewasa pertama menyaksikan hubungan seksual sebenarnya pada waktu yang sama atau oleh pengakuan diri. Untuk pembentukan perzinaaan, empat saksi pria Muslim harus melihat undang-undang di sebagian rincian intim. Islam syiah memungkinkan substitusi dari satu laki-laki Muslim dengan wanita Muslim, tetapi mensyaratkan bahwa setidaknya salah satu saksi laki-laki. Sunni Maliki sekolah hukum menganggap kehamilan pada seorang wanita yang belum menikah sebagai bukti yang cukup dari "zina", kecuali ada bukti-bukti perkosaan atau paksaan. Namun, hukuman yang bisa dihindari oleh sejumlah hukum "kesamaan" ("syubuhat"), seperti keberadaan akad nikah yang tidak sah atau kemungkinan bahwa konsepsi mendahului perceraian. Pendapat mayoritas Maliki secara teoritis diperbolehkan untuk kehamilan yang berlangsung sampai tujuh tahun, menunjukkan kekhawatiran dari para ahli hukum untuk melindungi perempuan dari tuduhan "zina" dan untuk melindungi anak-anak dari stigma haram. Persyaratan ini membuat zina hampir tidak mungkin untuk dibuktikan dalam praktek.
Jika seseorang menuduh "zina" dan gagal untuk memberikan empat saksi Muslim konsisten , atau jika para saksi memberikan kesaksian yang tidak konsisten, mereka dapat dijatuhi hukuman delapan puluh cambukan untuk tidak berdasar tuduhan percabulan ("qadhf"), dikarenakan hal itu termasuk kejahatan "hadd"." Pemerkosaan dituntut di bawah kategori hukum secara tradisi membutuhkan pembuktian aturan kurang ketat. Di Pakistan, Tata cara Hudud 1979 dimasukkan penuntutan pemerkosaan di bawah kategori zina, membuat pemerkosaan sangat sulit untuk dibuktikan dan memperlihatkan para korban untuk hukuman penjara untuk mengakui hubungan terlarang. Kontroversi yang dihasilkan mendorong undang-undang yang harus diubah pada tahun 2006, meskipun versi diubah masih dikritik oleh beberapa untuk mengaburkan perbedaan hukum antara pemerkosaan dan seks konsensual.
Malik, pencetus mazhab Maliki, tercatat dalam Muwatta banyak rincian keadaan di mana hukuman dari pemotongan tangan harus dan tidak harus dilakukan.
Mengomentari ayat di al-Quran tentang pencurian, Yusuf Ali mengatakan bahwa kebanyakan ahli hukum Islam percaya bahwa "pencurian kecil dibebaskan dari hukuman ini" dan bahwa "hanya satu tangan harus dipotong untuk pertama pencurian." Ahli hukum Islam tidak setuju ketika amputasi secara hukum agama adalah wajib . Ini adalah fatwa yang diberikan oleh Taqī al-Dīn ʿAlī b. Abd al-Kāfī al-Subkī (d. 756/1356), senior ulama Syafi'i dan hakim dari salah satu keluarga kejaksaan terkemuka Damaskus:
Imam dan Syaikh, semoga Allah merahmatinya, berkata: telah disepakati bahwa [hukuman] "Hadd "adalah wajib bagi orang yang telah melakukan pencurian dan [berikut ketentuan yang berlaku]:Semua hal ini dikatakan oleh ʿAlī b. Aḥmad bin Sa'id (mungkin Ibnu Hazm, d. 1064). Dan para Imam dan Syaikh menambahkan: dan juga pada ketentuan bahwa pengakuan [pencuri] tidak mendahului kesaksian dan kemudian setelah itu dia ditarik [pengakuan]. Jika pencuri melakukan yang pertama dan kemudian bukti langsung ("bayyina"h) disediakan dari kejahatannya dan kemudian dia menarik kembali pengakuannya, hukuman amputasi dijatuhkan menurut pendapat yang lebih kuat di sekolah Syafi'i, karena pembentukan [kesalahan] datang dengan pengakuan tidak dengan bukti langsung. Jadi retraksi diterima.
Sejumlah ulama/salaf telah menyarankan bahwa hukuman "hudud" tradisional "mungkin cocok untuk era di mana Muhammad hidup", tetapi tidak lagi, atau bahwa "ekspresi baru" untuk "yang mendasari prinsip-prinsip agama dan nilai-nilai" dari Hudud harus dikembangkan. Tariq Ramadan telah menyerukan moratorium internasional pada hukuman "hudud" sampai yang lebih besar konsensus ilmiah dapat tercapai.
Hukuman "Hudud" telah dikatakan tidak sesuai dengan norma-norma internasional tentang hak asasi manusia dan kadang-kadang sederhana keadilan. Setidaknya satu pengamat (Sadakat Kadri) telah mengeluh bahwa inspirasi iman belum jaminan keadilan, mengutip sebagai contoh pelaksanaan dua pembangkang untuk "melancarkan perang terhadap Allah" ("Muharabah") di Republik Islam Iran—pembangkang berperang dengan menyelenggarakan bersenjata protes politik. Tata cara Hudud di Pakistan mengarah untuk memenjarakan ribuan wanita pada biaya zina yang terkait, yang digunakan untuk berkas "gangguan atau pelecehan terhadap putri taat atau istri terasing". Hukuman untuk kematian wanita di Pakistan, Nigeria, Sudan untuk zina menyebabkan kegemparan internasional, yang dianggap sebagai tidak hanya sebagai terlalu keras, tapi juga hukuman "najis" dari korban-korban yang tidak bersalah.
Di antara pertanyaan-pertanyaan kritikus telah mengangkat tentang penerapan hudud modern, seperti: mengapa, jika ketujuh abad ke-praktek hukum ilahi berlaku selamanya dan tidak harus direformasi, memiliki pendukung melembagakan inovasi modern? Ini termasuk penggunaan anestesi umum untuk amputasi (di Libya, bersama dengan instruksi untuk menunda jika amputasi mungkin "membuktikan berbahaya untuk [pelaku] kesehatan"), pendahuluan selektif (meninggalkan penyaliban di Libya dan Pakistan), dengan menggunakan tembakan untuk mempercepat kematian selama rajam (di Pakistan). Pertanyaan lain adalah mengapa mereka telah jadi jarang diterapkan baik secara historis dan baru-baru ini. Hanya ada satu catatan rajam dalam seluruh sejarah Kekaisaran Ottoman, dan tidak ada sama sekali di Suriah selama kekuasaan Islam. Modern menyatakan bahwa "telah jadi publik diabadikan mereka selama beberapa dekade terakhir telah pergi ke panjang besar untuk menghindari pengenaan." Hanya ada satu amputasi masing-masing di Nigeria Utara dan Libya, tidak ada pelemparan batu di Nigeria. Di Pakistan "di negara ini profesi medis secara kolektif menolak untuk mengawasi amputasi sepanjang tahun 1980-an", dan "lebih dari tiga dekade resmi Islamisasi sejauh ini gagal untuk menghasilkan sebuah yang sebenarnya rajam atau amputasi." (Arab Saudi adalah pengecualian dengan empat pelemparan batu dan 45 amputasi selama tahun 1980-an.)
Di antara dua terkemuka gerakan Islam, Ikhwanul muslimin telah diambil "pendekatan jelas ambivalen" terhadap hukuman "hudud" dengan "praktis berencana untuk menempatkan mereka ke dalam efek ... diberi prioritas sangat rendah," dan di Pakistan, Munawar Hasan, kemudian "Amir" (pemimpin) dari Jamaat-e-Islami, telah menyatakan bahwa "kecuali dan sampai kita mendapatkan hanya masyarakat, pertanyaan tentang hukuman adalah hanya sebuah catatan kaki."
Pendukung hukuman "hudud" adalah Islam revivalis seperti Abul a'la Maududi yang menulis bahwa di sejumlah tempat al-Qur'an "menyatakan bahwa sodomi adalah dosa yang keji ... bahwa itu adalah tugas Negara Islam untuk memberantas kejahatan ini dan ... menghukum mereka yang bersalah itu." Menurut Richard Terrill, "hudud" adalah hukuman yang dianggap klaim dari Allah, yang diturunkan melalui Muhammad, dan karena itu tidak dapat berubah, tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh orang-orang, sahabat atau parlemen.
Oposisi terhadap hudud (atau setidaknya meminimalkan hudud) dalam kerangka Islam datang dalam lebih dari satu bentuk. Beberapa (seperti unsur-unsur MB dan JI yang disebutkan di atas) mendukung pembuatan penerapan yang menunggu untuk penciptaan sebuah "masyarakat" di mana orang-orang tidak "didorong untuk mencuri untuk bertahan hidup."
Yang lain mengikuti Modernismenyerukan pendekatan "hudud" dan bagian lain dari Syariah akan kembali ditafsirkan dari bentuk klasik dan ikuti luas pedoman daripada yang tepat mencakup semua keputusan. Yang lain menganggap hukuman hudud "pada dasarnya jera di alam" yang akan diterapkan sangat, sangat jarang.
Yang lainnya (khususnya Quranis) mengusulkan tidak termasuk hadits dan hanya menggunakan ayat-ayat dalam al-Qur'an dalam merumuskan Hukum Islam, yang akan mengecualikan rajam (meskipun tidak amputasi, cambuk atau eksekusi untuk beberapa kejahatan). Mayoritas Muslim dan sebagian ulama Islam, bagaimanapun, mempertimbangkan baik-Quran dan hadis sahih untuk menjadi sumber yang valid Syariah, dengan ayat Alquran 33.21, antara lain, sebagai pembenaran untuk keyakinan ini.