Statuta Otonomi País Vasco
Statuta Otonomi País Vasco () adalah dokumen hukum yang mengatur sistem politik Komunitas Otonom País Vasco (bahasa Basque: "Euskadiko Autonomi Erkidegoa") yang meliputi wilayah historis Álava, Vizcaya, dan Gipuzkoa. Statuta ini membentuk wilayah yang dimaksud menjadi salah satu komunitas otonom yang telah menjadi visi dalam Konstitusi Spanyol tahun 1978. Statuta ini juga dikenal sebagai Statuta Gernika (bahasa spanyol: "Estatuto de Guernica"), yang namanya berasal dari kota Gernika tempat bentuk akhir statuta ini disetujui pada tanggal 29 Desember 1978. Statuta ini diratifikasi melalui referendum pada tanggal 25 Oktober 1979, meskipun lebih dari 40% pemilih abstain. Statuta ini diterima oleh majelis rendah Parlemen Spanyol pada 29 November dan oleh Senat Spanyol pada 12 Desember 1979.
Statuta ini dimaksudkan untuk menlingkup semua provinsi historis yang ditempati oleh orang Basque di Spanyol, yang telah membuktikan kemauan yang kuat untuk diakui sebagai suatu identitas dan status terpisah, bahkan dalam lingkaran nonnasionalis Basque. Konsep statuta untuk País Vasco Spanyol kemudian disusun untuk memberikan dorongan dengan pandangan yang meliputi seluruh wilayah Basque secara historis. Tetapi, cetak biru tersebut mendapat perlawanan di Navarra (tempat berdirinya Partai Unión del Pueblo Navarro) dan dari sayap kanan dan nasionalis pemerintahan pusat Franco. Pada awal tahun 1980-an Partai Sosialis Spanyol dan cabang regional mereka juga berbelok arak ke sikap "hanya Navarra", untuk membentuk jalan menuju pemisahan komunitas otonom.
Statuta Otonomi País Vasco dipertahankan, meskipun dalam kata-kata semangat awal cetak birunya, untuk membuka sarana yang diperlukan untuk pengembangan kebebasan orang-orang Basque, yang sementara ini dibatasi hanya ke barat, yaitu Provinsi Álava, Gipuzkoa, dan Vizcaya. Kemungkinan Navarra bergabung, juga ditekankan dan ditetapkan karena mereka juga adalah orang Basque, yang seharusnya itulah kehendak mereka.
Statuta ini menetapkan sistem pemerintahan parlementer, yang dalam sistem itu presiden (kepala pemerintahan) atau "lehendakari" dipilih oleh Parlemen Otonom Basque dari anggota-anggotanya. Pemilihan Parlemen berdasarkan hak pilih universal dan parlemen terdiri atas 75 deputi, 25 deputi dari masing-masing dari tiga Wilayah Historis komunitas. Parlemen memiliki kekuasaan yang lebih luas di berbagai bidang, termasuk pertanian, industri; mulai dari budaya, seni, dan perpustakaan, hingga pemungutan pajak, kepolisian, dan transportasi. Bahasa Basque (sebagai hak) dan bahasa Spanyol (sebagai hak dan kewajiban) ditetapkan sebagai bahasa resmi.
Setiap perwakilan provinsi memiliki kedudukan yang sama terlepas dari penduduk provinsi itu sebenarnya memilih Alava dan Navarra, provinsi berpenduduk paling sedikit dan paling kurang dukungannya terhadap nasionalisme Basque.
Rancangan Ibarretxe adalah suatu usulan untuk merevisi statuta ini untuk memperkuat otonomi Basque yang diajukan oleh Partai Nasionalis Basques yang sedang berkuasa.
Hingga awal abad ke-19, distrik-distrik Basque mempertahankan suatu tingkat pemerintahan sendiri berdasarkan piagam mereka (mereka kemudian dikenal sebagai "Provinsi-provinsi yang Dibebaskan"), yaitu mereka memiliki status yang berbeda dari daerah lain dalam wilayah Kerajaan Spanyol, termasuk pajak dan cukai, wajib militer terpisah, dll.), yang beroperasi hampir secara otonom.
Setelah Perang Carlist Pertama (1833-1839), aturan dalam negeri dihapuskan dan diganti dengan Undang-Undang Kompromi ("Ley Paccionada") di Navarra (1841) dan rezim piagam berkurang di tiga provinsi barat (hingga 1876). Setelah penghapusan Piagam yang definitif (akhir Perang Carlist Ketiga), undang-undang dan adat istiadat sebelumnya sebagian besar diserap ke dalam aturan terpusat Spanyol dengan sedikit pengecualian untuk daerah-daerah istimewa. Akibatnya, pendukung Carlist, nasionalis Basque, dan beberapa pasukan liberal di wilayah Basque Spanyol melakukan upaya-upaya untuk mendirikan sebuah kolaborasi di antara mereka dan mengembalikan beberapa jenis kekuasaan sendiri ("otonomi") sementara orang Catalan mengembangkan Persemakmuran Catalan sendiri.
Upaya-upaya mewujudkan stauta Basque bersatu, termasuk Navarra telah berulang kali ditunda hingga kesempatan tersebut muncul pada awal periode Republik Spanyol Kedua dengan suatu statuta untuk empat provinsi Basque. Sebuah rancangan Statuta Basque disetujui oleh semua empat provinsi (1931), tapi kaum Carlist terbagi, dan rancangan Statuta Estella tahun 1931 tidak memperoleh dukungan yang cukup, dengan latar belakang kontroversi yang memanas mengenai keabsahan suara, serta dugaan adanya tekanan-tekanan yang kuat pada perwakilan-perwakilan lokal berujung pada penentangan opsi penyatuan (Majelis Pamplona, 1932).
Menyusul dimulainya penyusunan Statuta Basque, usulan lain akhirnya disetujui oleh pemerintah Republik Spanyol, setelah terombang-ambing akibat Perang Saudara, pada saat itu hanya mencakup Provinsi Gipuzkoa, Vizcaya, dan Álava. Statuta itu secara efektifitas terbatas pada daerah Vizcaya yang dikuasai Republik dan pinggiran Gipuzkoa.
Setelah Tentara Basque menyerah pada tahun 1937, statuta itu dihapuskan. Tetapi, Francisco Franco diperbolehkan melanjutkan pemerintahan sendiri yang terbatas untuk Alava dan Navarra, sebagai bentuk terima kasih atas dukungan mereka dalam pemberontakan Nasionalis Spanyol.