Majelis Persatuan
Majelis Persatuan ( "Pyidaungsu Hluttaw") adalah lembaga legislatif dua kamar dari Myanmar (secara resmi dikenal sebagai "Republik Persatuan Myanmar") yang didirikan atas mandat dari Konstitusi Nasional 2008. Pyidaungsu Hluttaw terdiri dari dua kamar, Amyotha Hluttaw (Dewan Nasional) yang merupakan majelis tinggi beranggotakan 224 orang dan Pyithu Hluttaw (Dewan Perwakilan Rakyat) yang merupakan majelis rendah beranggotakan 440 orang.
Setiap empat belas wilayah administratif utama dan negara bagian memiliki sendiri Hluttaw Daerah.
Pyidaungsu Hluttaw berkantor di Zeya Theddhi Ward, Naypyidaw.
Anggota Pyidaungsu Hluttaw kedua terpilih setelah pemilihan umum Myanmar pada 8 November 2015. Pada tanggal 16 Maret 2012, anggota parlemen memutuskan agar Pyidaungsu Hluttaw kembali bergabung dengan IPU.
Pyidaungsu Hluttaw adalah lembaga legislatif dua kamar yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat ("Pyithu Hluttaw") dengan 440 kursi dan Dewan Nasional ("Amyotha Hluttaw") dengan 224 kursi. Pyidaungsu Hluttaw terdiri dari 664 anggota. 75% dari anggota parlemen (498 anggota) dipilih secara langsung oleh rakyat, sedangkan sisanya 25% (166 anggota) adalah personil militer yang ditunjuk oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw. Hal ini mirip ketika era Orde Baru (dari doktrin dwifungsi), militer menempati sejumlah kursi di MPR.
Amyotha Hluttaw adalah majelis tinggi dari Pyidaungsu Hluttaw, dengan 12 kursi diberikan kepada setiap Daerah atau Negara Bagian dengan total 168 anggota dipilih langsung. Dari 224 kursi di Dewan, sebanyak 56 kursi diberikan kepada militer dengan dicalonkan oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw.
Pyithu Hluttaw adalah majelis rendah Pyidaungsu Hluttaw, dengan kursi yang diberikan untuk setiap 330 kota di Myanmar. Dari 440 kursi, 330 dipilih secara langsung dan 110 untuk militer yang dicalonkan oleh Panglima Tertinggi Tatmadaw.
Pemilu di Myanmar diselenggarakan dengan prinsip hak pilih universal untuk semua warga negara Myanmar berusia di atas 18 tahun. Pemilih dijamin hak konstitusionalnya untuk memilih melalui pemungutan suara secara rahasia. Namun, anggota dari sekte agama (seperti Sangha), narapidana, orang dengan gangguan jiwa, dan orang yang pailit tidak diperbolehkan untuk memilih anggota parlemen. Pemilih tidak wajib menggunakan hak suaranya. Pemilu di Myanmar menggunakan sistem pemenang undi terbanyak, di mana calon yang menerima jumlah suara terbanyak akan terpilih.
Pada pemilu 2010, media pemerintah melaporkan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebesar 77,26%. Pemungutan lebih awal juga dilakukan secara luas, dengan personil militer dan keluarganya, serta pegawai negeri sipil, kepolisian, personil kepolisian, dan pegawai pemerintah lainnya diperintahkan untuk memilih terlebih dahulu. Hal ini melanggar UU Pemilu 2010, yang hanya memperbolehkan memilih lebih awal jika pemilih yang berada jauh dari daerah pemilihan mereka serta warga Myanmar di luar negeri. Di beberapa daerah pemilihan, sekitar 95% pemungutan suara dilakukan lebih awal. Diperkirakan 10% suara (6 juta) diperoleh dari pemungutan suara lebih awal. Ada juga laporan mengenai manipulasi pemilih, suara gaib, dan pemaksaan pemilih, di mana orang dipaksa untuk memilih Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan.
Kedua majelis dari Pyidaungsu Hluttaw dipilih secara bersamaan, dengan anggota parlemen menjabat selama lima tahun. Calon Menteri, yang dipilih dari anggota parlemen terpilih, akan memberikan kursi mereka di parlemen. Pemilu yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum akan menentukan orang yang berhak menempati kursi ini.
Sesi biasa pertama Pyidaungsu Hluttaw harus dilaksanakan dalam waktu 15 hari dari dimulainya masa sidang pertama Pyithu Hluttaw. Setidaknya satu sidang umum harus diadakan satu kali setiap tahun, dan masa sidang berikutnya harus diadakan berjarak 12 bulan dari masa sidang sebelumnya. Sidang istimewa atau darurat sesi dapat diselenggarakan oleh Presiden. Sidang parlemen hanya akan dimulai jika 25% atau lebih anggota parlemen telah hadir.
Sidang pertama Pyidaungsu Hluttaw digelar dari Januari hingga Maret 2011, sedangkan sidang kedua diadakan dari tanggal 22 Agustus 2011. Wartawan tidak diizinkan untuk menghadiri sidang pertama. Namun, Kementerian Informasi mengumumkan pada 12 Agustus 2011 bahwa wartawan akan diizinkan untuk menghadiri sidang kedua.