Perubahan nama geografis di Turki
Perubahan nama geografis di Turki telah dilakukan, secara berkala, dalam jumlah besar dari tahun 1913 hingga sekarang oleh Pemerintah Turki. Ribuan nama di Republik Turki atau Kesultanan Utsmaniyah mengalami pengubahan dari nama populer atau nama-nama alternatif bersejarah mereka sendiri, untuk mendapatkan nama Turki yang dapat dikenali, sebagai bagian dari kebijakan Turkifikasi. Pemerintah berpendapat bahwa nama-nama tersebut asing dan / atau memecah belah persatuan Turki. Nama yang berubah biasanya berasal dari bahasa Armenia, Yunani, Georgia (termasuk Laz), Bulgaria, Kurdi, Asiria, atau Arab.
Upaya Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa di awal abad ke-21 menyebabkan penurunan peristiwa pengubahan nama lokal, khususnya yang terjadi di pemerintah pusat. Di beberapa kasus, undang-undang telah mengembalikan nama desa-desa tertentu (terutama kelompok minoritas Kurdi). Nama tempat yang telah diubah, secara formal sering kali masih digunakan dalam dialek dan bahasa lokal di seluruh wilayah di negara yang memiliki beragam etnis ini.
Kebijakan tersebut dimulai pada tahun-tahun terakhir Kesultanan Utsmaniyah dan berlanjut hingga Republik Turki. Di bawah pemerintahan yang berorientasi Kemalis, yaitu komisi pemerintahan khusus yang dibuat untuk mengubah nama; sekitar 28.000 nama topografi diubah, termasuk 12.211 nama desa dan kota, serta 4.000 gunung, sungai, dan nama topografi lainnya. Sebagian besar perubahan nama terjadi di wilayah timur negara, di mana etnis minoritas membentuk sebagian besar mayoritas penduduk. Kebijakan ini termasuk melarang penggunaan nama asing yang dianggap memecah belah dan kurang tepat.
Komite Persatuan dan Kemajuan mengambil kendali pemerintahan Utsmaniyah melalui kudeta pada tahun 1913. Pada puncak Perang Dunia I dan selama tahun-tahun terakhir Kesultanan Utsmaniyah, menetapkan kebijakan pembersihan etnis minoritas non-Muslim seperti Yunani, Armenia, dan Asiria. Menteri di bidang Perang, Enver Pasha mengeluarkan sebuah dekrit (Jerman) pada tanggal 6 Oktober 1916, dan menyatakan:Enver Pasha tidak mengubah nama geografis milik minoritas Muslim (yaitu orang Arab dan Kurdi) karena peran pemerintah Utsmaniyah sebagai Khilafah. Keputusannya mengilhami banyak intelektual Turki supaya menulis, serta mendukung tindakan tersebut. Salah satu intelektual seperti Hüseyin Avni Alparslan (1877-1921), seorang tentara Turki dan penulis buku tentang bahasa dan budaya Turki, terinspirasi dengan tindakan Enver Pasha, dan menulis dalam buku "Trabzon İli Lâz mı? Türk mü?" ("Apakah provinsi Trabzon Laz atau Turki"?) bahwa:Tidak diketahui berapa banyak nama geografis yang diubah berdasarkan peraturan tersebut. Tujuan utama yang menyeluruh dibalik peraturan ini gagal karena runtuhnya pemerintahan Utsmaniyah dan pengadilan para pemimpinnya. Sebelum pengadilan Utsmaniyah dan Eropa melakukan pembantaian terhadap etnis minoritas pada tahun 1915. Kemunduran akibat represi budaya telah terjadi di Republik Turki, namun nama asal tempat di Turki yang tidak umum, biasanya selalu berganti nama seiring berjalannya waktu.
Nasionalisme Turki dan sekularisme adalah dua dari enam prinsip pendiri Republik Turki. Mustafa Kemal Ataturk, pemimpin awal di dasawarsa Republik tersebut, bermaksud membuat sebuah negara (bahasa Turki: "Ulus") dari sisa-sisa orang Turki di Kesultanan Utsmaniyah. Selama tiga dasawarsa pertama Republik tersebut, sebuah upaya Turkifikasi nama geografis adalah tema yang berulang. Peta yang diimpor berisi referensi wilayah bersejarah seperti Armenia, Kurdistan, atau Lazistan (nama resmi provinsi Rize hingga 1921) dilarang (seperti yang terjadi pada "Der Grosse Weltatlas", yaitu peta yang diterbitkan di Leipzig).
Wartawan dan penulis Ayşe Hür mencatat bahwa setelah kematian Ataturk dan selama masa Demokrasi Republik Turki di akhir tahun 1940-an dan 50-an, nama dengan konotasi jelek, memalukan, menghina atau mengejek, bahkan apabila mereka adalah orang Turki, akan mengalami perubahan. Nama desa dengan komponen leksikal yang berarti merah ("kizil"), bel ("çan"), gereja ("kilise", seperti "Kirk Kilise") semuanya berubah. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan "gagasan separatis". Bahasa Arab, Persia, Armenia, Kurdi, Georgia, Tatar, Circassian, dan nama desa Laz juga diubah.
Komisi Khusus untuk Pengubahan Nama ("Ad Değiştirme İhtisas Komisyonu") dibentuk di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Komisi ini mempertemukan para profesor, politisi, jenderal, ahli bahasa, dan akademisi di seluruh Turki untuk menjalankan tugas pengubahan nama resmi. Salah satu peserta komisi tersebut adalah anggota Kantor Staf Umum di Kementerian Pertahanan, Departemen Pendidikan, dan profesor sejarah dan geografi dari Universitas Ankara. Inisiatif ini terbukti berhasil, karena sekitar 28.000 nama topografi diubah, termasuk 12.211 nama desa dan kota, serta 4.000 gunung, sungai, dan nama topografi lainnya. Tokoh ini juga mengubah nama jalan, monumen, perempatan, daerah sekitar, dan komponen lainnya yang membentuk kotamadya. Pada tahun 1927, semua nama jalan dan ruang publik lainnya di Istanbul; yang bukan dari bahasa Turki diubah. Kampanye berlanjut hingga tahun 1978, dan diperkenalkan kembali setelah kudeta militer pada tahun 1981-83. Selama ketegangan antara pemberontak Kurdi dan pemerintah Turki, fokus perubahan nama geografis pada tahun 1980-an terjadi di desa-desa, kota, dan sungai Kurdi.
Pada tahun 1981, pemerintah Turki menyatakan dalam kata pengantar "Köylerimiz", yaitu sebuah publikasi yang didedikasikan untuk nama-nama desa di Turki, bahwa:
Pada puncak kebijakan tersebut, tidak ada lagi nama geografis atau topografi yang tidak berasal dari bahasa Turki. Beberapa nama-nama baru menyerupai nama asli mereka, namun diberi konotasi Turki yang direvisi (seperti '"Aghtamar'" diubah menjadi '"Akdamar"').
Meskipun nama geografis telah diubah secara formal di Turki, nama asli mereka tetap ada dan digunakan dalam dialek lokal di seluruh negeri. Terkadang, politisi Turki juga menggunakan nama asli kota dalam pidato mereka. Pada tahun 2009, saat menangani kerumunan di kota Güroymak, presiden Abdullah Gül menggunakan nama asli Norşin. Juga pada tahun yang sama, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan, ketika berbicara tentang asal usul keluarganya, menggunakan nama asli Yunani 'Potamya' dan bukan 'Güneysu'.
Upaya mengembalikan nama-nama awal istilah geografis, baru-baru ini diperkenalkan di Turki. Di bulan September 2012, undang-undang baru diperkenalkan, untuk mengembalikan nama desa (terutama Kurdi) ke nama asli mereka sebelumnya. Menurut undang-undang tersebut, provinsi Tunceli akan diberi nama Dersim, Güroymak akan diberi nama Norşin, dan Aydınlar akan diberi nama Tilo.