Penutupan pemerintahan federal Amerika Serikat 2018–2019
Penutupan separuh pemerintahan Amerika Serikat ketiga tahun 2018–2019 dimulai pada pukul 00:00 EST hari Sabtu, 22 Desember 2018, dan masih berlangsung. Penutupan ini disebabkan oleh konflik antara Kongres Amerika Serikat dan Presiden Trump yang enggan menyetujui alokasi anggaran tahun berjalan 2019 atau anggaran darurat sementara. Penutupan terjadi karena Presiden meminta dana federal sebesar $5,7 miliar untuk membangun tembok perbatasan A.S.–Meksiko dan Kongres menolaknya.
Pada 14 Januari 2019 (EST), penutupan memasuki hari ke-24 dan menjadi penutupan pemerintahan terlama sepanjang sejarah Amerika Serikat, mengalahkan penutupan tahun 1995–96.
Pada September 2018, Kongres mengesahkan dua RUU anggaran "minibus" untuk anggaran federal tahun berjalan 2019 yang berlaku pada 1 Oktober 2018. RUU ini menyatukan 5 dari 12 RUU anggaran rutin yang mendanai 77% anggaran diskresi federal dan mencakup satu resolusi lanjutan (anggaran darurat) yang berlaku hingga 7 Desember untuk mendanai lembaga pemerintahan lainnya.
Tanggal 6 Desember, Kongres mengesahkan resolusi lanjutan kedua yang berlaku sampai 21 Desember untuk memperpanjang masa pembahasan tembok perbatasan Trump. Pembahasan ini tertunda karena kematian dan pemakaman kenegaraan George H. W. Bush.
Pada 11 Desember, Trump melakukan rapat terbuka dengan Ketua DPR terpilih Nancy Pelosi dan Ketua Minoritas Senat Chuck Schumer. Trump meminta mereka mendukung alokasi $5,7 miliar untuk pembangunan tembok perbatasan. Mereka menolak permintaan Trump dan saling berdebat. Trump kemudian mengatakan: "Saya berani menutup pemerintahan demi keamanan perbatasan ... Saya yang akan menutup [pemerintahan]. Saya tidak akan menyalahkan Anda ... Saya tanggung jawab. Saya sendiri yang bakal menutup pemerintahan." Schumer membalas, "Kita tidak perlu menutup pemerintahan atas alasan perselisihan ini."
Tiga hari kemudian, "Politico" melaporkan bahwa Trump bersedia menyetujui RUU tanpa anggaran tembok perbatasan yang menunda penutupan pemerintahan hingga 2019 ketika Kongres baru dilantik. Tanggal 18 Desember, Ketua Mayoritas Senat Mitch McConnell bertemu Trump dan mengumumkan bahwa pemerintahan tidak akan ditutup pada 22 Desember dan Presiden "tidak menuntut" anggaran tembok perbatasan. Ketua Komite Anggaran Senat Richard Shelby berkomentar bahwa solusi paling memungkinkan adalah presiden menyetujui RUU yang mendanai pemerintahan sampai awal Februari. Schumer menambahkan bahwa partainya akan "benar-benar" mempertimbangkan RUU tersebut. Pengarah Mayoritas Senat John Cornyn mengatakan, "Tidak ada pejabat yang menghendaki penutupan pemerintahan. Saya rasa para penasihat presiden sudah memberitahu beliau bahwa penutupan pemerintahan itu tidak baik."
Keesokan harinya, Senat dengan suara bulat mengesahkan resolusi lanjutan kedua () yang berlaku sampai 8 Februari 2019. Pelosi mengumumkan bahwa fraksi Demokrat di DPR akan mendukung RUU tersebut meskipun ditentang oleh fraksi Republik. Namun, pada tanggal 20 Desember, seiring banyaknya kritik dari media, komentator, dan tokoh politik konservatif, Trump mengubah sikapnya dan menyatakan bahwa ia tidak akan menyetujui RUU anggaran apapun yang tidak mencantumkan anggaran tembok perbatasan. DPR kemudian mengesahkan resolusi lanjutan yang mencantumkan $5 miliar untuk tembok dan $8 miliar untuk bantuan bencana. Perundingan alot di Senat menyebabkan batalnya pengesahan resolusi lanjutan hari itu. Perubahan sikap Trump memicu kekhawatiran di kalangan fraksi Republik Senat. Ketika ditanyai soal langkah selanjutnya, Senator Tennessee Bob Corker tertawa: "Saya tidak tahu. Kalian bersenang-senanglah. Saya siap-siap berlibur ke Chattanooga... Ada-ada saja."
Penutupan dimulai tanggal 22 Desember dan Presiden Trump mengumumkan akan membatalkan rencana perjalanannya ke Mar-a-Lago untuk merayakan Natal dan akan tinggal di Washington, D.C. Makna kata "tembok" diperkirakan menjadi topik perundingan selanjutnya.
Kongres reses pada tanggal 22 Desember dalam rangka musim Natal dan liburan. Banyak pihak memprediksi penutupan ini tidak akan selesai sampai Kongres ke-116 dilantik. Senat rapat lagi pada 27 Desember selama empat menit di bawah pimpinan Senator Pat Roberts (R-KS). DPR juga sempat mengadakan rapat singkat. Pengarah Mayoritas Republik Steve Scalise (R-LA) mengatakan bahwa tidak ada lagi pemungutan suara sampai akhir 2018. Anggota DPR Jim McGovern (D-MA) mencoba meminta pertimbangan RUU anggaran jangka pendek yang sudah disahkan Senat, tetapi Ketua menolaknya.
Kongres reses lagi sampai 31 Desember 2018 untuk mempersiapkan rapat pro forma. Pada 2 Januari 2019, hari kerja terakhir Kongres Amerika Serikat ke-115, ada rapat pro forma yang berlangsung selama beberapa menit.
Kongres baru dilantik tanggal 3 Januari 2019. Kegiatan pertama di DPR usai pelantikan adalah pemungutan suara resolusi lanjutan anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri yang berlaku sampai 8 Februari (), disahkan dengan 239–192 suara; dan paket lima RUU anggaran untuk lembaga pemerintahan lainnya sampai akhir tahun berjalan (), disahkan dengan 241–190 suara. RUU ini mencantumkan $1,3 miliar untuk keamanan perbatasan, tetapi tidak ada anggaran tambahan untuk tembok perbatasan. RUU ini tidak langsung dibahas di Senat; McConnell mengatakan bahwa fraksi Republik Senat tidak akan mendukung RUU apapun yang tidak didukung Trump. Pernyataan McConnell mengakhiri spekulasi bahwa DPR dan Senat bisa membatalkan veto Trump untuk mengakhiri penutupan pemerintahan. Dua Senator Republik, Susan Collins dari Maine dan Cory Gardner dari Colorado, mendukung RUU anggaran DPR untuk mengakhiri penutupan pemerintahan.
Setelah Kongres baru dilantik dan Nancy Pelosi dipilih menjadi Ketua, ia dan Chuck Schumer menemui Presiden Trump. Pelosi dan Schumer sepakat bahwa penutupan harus berakhir dan melaporkan bahwa permintaan mereka ditolak Trump. Mereka mengatakan bahwa Trump mengancam akan "menutup pemerintahan selama mungkin. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun." Tanggal 4 Januari, Trump mengakui ancaman tersebut dan menambahkan: "Saya bangga dengan keputusan saya." Ia kemudian mengaku sedang mempertimbangkan penetapan keadaan darurat agar anggaran militer bisa digunakan untuk membangun tembok.
Pada 7 Januari, biro pers Gedung Putih mengumumkan bahwa Presiden Trump akan menyampaikan pidato umum tentang krisis di perbatasan Amerika Serikat-Meksiko dan peluang penetapan "keadaan darurat" untuk menyelesaikan masalah tersebut. Presiden menyampaikan pidato umum di Oval Office pukul 21:00 tanggal 8 Januari. Pada saat yang sama, fraksi Demokrat meminta jaringan televisi menyiarkan pidato tanggapan dari mereka.
Mulai 9 Januari, DPR akan melakukan pemungutan suara untuk empat RUU anggaran secara terpisah: Keuangan (termasuk Internal Revenue Service) dan General Services Administration; Pertanian (termasuk kupon tunjangan) dan Food and Drug Administration; Dalam Negeri dan Environmental Protection Agency; dan Transportasi dan Perumahan dan Pengembangan Kota (termasuk beberapa program pegadaian federal). Strategi ini sama seperti strategi fraksi Republik saat penutupan tahun 2013 yang mengajukan 14 resolusi lanjutan mini.
Fraksi Demokrat Senat menolak semua pemungutan suara RUU yang diajukan sebelum pemungutan suara pengakhiran penutupan pemerintahan.
Lembaga yang didanai oleh dua RUU minibus tidak terdampak oleh penutupan ini. Dampak awalnya dapat diredam karena awal penutupan bertepatan dengan libur bersama Natal selama empat hari. Pada hari kerja biasa, sekitar 400.000 dari 800.000 pegawai federal di lembaga-lembaga terdampak wajib cuti (total pegawai federal sipil non-pos berjumlah 2,1 juta orang).
Setelah para pegawai federal dan keluarganya berbagi cerita tentang kesulitan ekonomi saat Natal, misalnya tidak bisa membayar sewa atau cicilan dan menunggak tagihan, tagar "#ShutdownStories" merebak di media sosial. Office of Personnel Management merespons dengan menerbitkan contoh surat yang bisa dikirimkan kepada kreditur. Salah satu surat berisi, "Saya pegawai federal yang baru saja diwajibkan cuti karena lembaga saya tidak didanai. Akibatnya, pendapatan saya berkurang jauh dan saya tidak bisa membayar cicilan rumah dan tagihan lainnya." OPM juga menyarankan agar para pegawai menyurati pemilik bangunannya, "Saya bersedia melunasi separuh sewa dengan melakukan perawatan bangunan (misalnya mengecat, memperbaiki pondasi)," dan para pegawai yang tidak mampu melunasi tagihan untuk meminta bantuan pengacara pribadi.
Sejumlah Senator dan Anggota DPR Demokrat bersedia menyumbangkan gajinya sepanjang penutupan pemerintahan. Senator Catherine Cortez Masto mengatakan akan menyumbangkan gajinya ke sebuah badan amal di Nevada, Senator Mazie Hirono akan menyumbangkan gajiinya ke lembaga penyalur bantuan makanan di Hawaii, Senator Elizabeth Warren dari Massachusetts akan menyumbangkan gajinya ke organisasi pengungsi nirlaba HIAS, Anggota Kongres Max Rose dari New York akan menyumbangkan gajinya ke badan amal, dan Senator Heidi Heitkamp dari North Dakota akan menyumbangkan gajinya ke badan amal bersama Senator John Hoeven dari Partai Republik. Namun, Senator Republik Kevin Cramer yang mengalahkan Heitkamp dalam pemilu Senat, enggan menyumbangkan gajinya karena dianggap "menarik perhatian".
Tanggal 4 Januari, "The Washington Post" melaporkan bahwa karena penutupan ini dipicu oleh kegagalan pengesahan RUU anggaran yang membekukan gaji pemerintah federal, ratusan pejabat politik senior akan menerima kenaikan gaji sebesar $10.000 keesokan harinya. Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders mengatakan bahwa rencana kenaikan gaji ini "adalah efek samping penutupan yang tidak perlu ada. Pemerintah menyadari masalah ini dan kami masih mencari jalan untuk mencegah [kenaikan gaji] ini ketika para pegawai federal masih wajib cuti. Kongres dapat menyelesaikannya dengan mendanai pemerintahan dan mengamankan perbatasan negeri ini.”
Seiring penutupan pemerintahan Januari 2018, semua taman nasional tetap buka, tetapi tanpa staf dan semua bangunan dikunci. Dampak penutupan terhadap taman nasional berbeda-beda. Sejumlah taman masih bisa dikunjungi dengan pengawasan staf yang minim, sedangkan operasi taman lainnya didanai oleh pemerintah negara bagian atau badan amal, dan sisanya ditutup. Diane Regas, presiden dan kepala eksekutif Trust for Public Land, meminta Presiden Trump menutup semua taman nasional untuk melindungi masyarakat; pada pekan ketiga penutupan pemerintahan, tiga orang tewas di dalam taman nasional. Pada 1 Januari 2019, masalah tumpukan sampah, toilet umum meluber, dan akses bantuan P3K terjadi di hampir semua taman nasional. Di Taman Nasional Yosemite, seorang korban tewas akibat jatuh baru dilaporkan satu pekan kemudian pada tanggal 4 Januari 2019.
Pemerintah negara bagian New York tetap membuka Patung Liberty dan Pulau Ellis seperti penutupan sebelumnya (Januari 2018). Arizona dan Utah tetap membuka Taman Nasional Grand Canyon, Taman Nasional Zion, Taman Nasional Arches, dan Taman Nasional Bryce Canyon dan mampu mendanai layanan toilet umum, bus, dan truk sampah. Pemerintah Utah juga mendanai operasi pusat informasi. Kawasan lindung yang ditutup di Amerika Serikat barat daya meliputi Monumen Nasional Bandelier dan Cagar Nasional Valles Caldera di New Mexico utara, Monumen Nasional White Sands di New Mexico selatan, Taman Nasional Petrified Forest di Arizona utara, dan Monumen Nasional Casa Grande Ruins di Arizona tengah selatan. Akses masuk di sebagian besar Sequoia dan Kings Canyon ditutup. Kebijakan membuka Taman Nasional Joshua Tree tanpa staf menyebabkan kerusakan di kawasan taman nasional. Di Texas, Taman Nasional Big Bend menutup semua pelayanan pengunjung, termasuk toilet. Sejumlah jalur setapak ditutup. Peraturan tetap ditegakkan karena taman tetap dibuka. Pengunjung diminta membawa sendiri sampah dan tisu toiletnya. The Alamo tetap buka, tetapi pelayanan pengunjung ditutup di seluruh kawasan Taman Sejarah Nasional San Antonio Missions.
National Archives and Records Administration langsung ditutup tanggal 22 Desember 2018. Library of Congress, U.S. Botanic Garden, Capitol Visitor Center, dan U.S. Capitol Building tetap buka karena didanai oleh RUU Anggaran Cabang Legislatif 2019. Smithsonian Institution beroperasi menggunakan "anggaran tahun sebelumnya" sampai 1 Januari 2019. Tanggal 2 Januari 2019, Smithsonian Institution mulai menutup semua fasilitasnya, termasuk 19 museum di Washington, D.C., dan New York City, National Zoo, dan Smithsonian Conservation Biology Institute. Keesokan harinya, National Gallery of Art ditutup. Kunjungan wisatawan ke National Mall juga terdampak oleh penutupan ini.
Selama penutupan berlangsung, sistem e-Verify dinonaktifkan. Sistem ini digunakan oleh perusahaan untuk memeriksa kelayakan kerja karyawannya di Amerika Serikat.
Aktivitas eksekutif dan legislatif pemerintah daerah Distrik Columbia tetap berjalan sepanjang penutupan karena didanai oleh Consolidated Appropriations Act, 2017. Namun, sistem pengadilan daerah Distrik Columbia, termasuk Mahkamah Agung Distrik Columbia dan Pengadilan Banding Distrik Columbia, adalah bagian dari kehakiman federal sehingga ikut ditutup separuhnya. Penduduk DC tidak bisa memanfaatkan layanan publik seperti mencetak buku nikah. Pemerintah Distrik Columbia mengambil alih operasi truk sampah dan pengeruk salju untuk fasilitas-fasilitas National Park Service di Washington. National Zoological Park ditutup tanggal 3 Januari 2019.
Penutupan ini membuat National Transportation Safety Board tidak bisa membantu penyelidikan pemerintah Meksiko terhadap kecelakaan helikopter Puebla 2018 yang menewawskan seorang gubernur dan senator. Penutupan ini juga menghambat respons Amerika Serikat terhadap tsunami Selat Sunda 2018 karena akun Twitter Kedubes A.S. di Jakarta tidak bisa menyampaikan berita terkini, dan United States Geological Survey tidak bisa menyediakan data tsunami. Model cuaca Amerika Serikat, Global Forecast System, mengalami penurunan kualitas prakiraan cuaca yang parah. Perubahan format data saat penutupan pemerintahan tidak memungkinkan data cuaca tertentu diidentifikasi oleh GFS; perbaikan galat ("bug") tersebut tertunda akibat penutupan ini.
Pada 3 Januari 2019, FCC menghentikan semua aktivitas dan Ketua FCC Ajit Pai membatalkan kunjungannya ke Consumer Electronics Show. FTC juga menghentikan beberapa aktivitas daring. Situs Energy Star milik EPA dan Departemen Energi tidak bisa dibuka sepanjang penutupan pemerintahan.
Selama penutupan berlangsung, 95% pegawai federal USDA Food and Nutrition Services dipaksa cuti. Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), program kupon tunjangan nutrisi, masih bisa didanai oleh dana darurat $3 miliar yang dianggarkan oleh Kongres tahun 2018. Namun, apabila penutupan berlangsung hingga Maret 2019, dana darurat akan habis sehingga tunjangan nutrisi tidak bisa didanai lagi; keamanan pangan 38 juta orang di Amerika Serikat terancam. Berlarutnya penutupan pemerintahan juga akan menunda transfer potongan pajak sebesar $140 miliar dari Internal Revenue Service.
Kehakiman federal Amerika Serikat akan tetap beraktivitas sampai 18 Januari 2019. Karena tidak ada dana, aktivitasnya didanai oleh Anti-Deficiency Act.