Konflik Papua
Konflik Papua adalah konflik di wilayah Papua, Indonesia. diawali pada tahun 1961, muncul keinginan Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, Langkah Belanda ini dilawan Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet. Sikap Soekarno ini membuat takut Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy. Sebab jika itu dibiarkan maka Indonesia sangat mungkin menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara. Ketakutan itu lalu membuat Belanda mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB. Dari dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dari papua dan tidak jadi mengambil, merebut dan menjajah Papua lalu Papua diserahkan "kembali" ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan sikap sendiri atau referendum (Penentuan Pendapat Rakyat/PERPERA). Lewat PERPERA tahun 1969, rakyat Papua memilih "tetap" dalam lingkungan Republik Indonesia.
Pada bulan Desember 1949, di akhir Revolusi Nasional Indonesia, Belanda sepakat untuk mengakui kedaulatan Indonesia atas wilayah bekas Hindia Belanda, dengan pengecualian dari Papua bagian barat, dimana Belanda terus mengakui sebagai Nugini Belanda. Pemerintah Indonesia nasionalis berpendapat bahwa itu adalah negara penerus dari Hindia Belanda dan menginginkan untuk mengakhiri kehadiran kolonial Belanda di Nusantara. Belanda berpendapat bahwa orang Papua dengan etnis yang berbeda dan bahwa Belanda akan terus mengelola wilayah itu sampai mereka mampu menentukan nasib sendiri. Dari tahun 1950 di Belanda dan negara-negara Barat sepakat bahwa Papua harus diberikan sebuah kemerdekaan sebagai negara, namun karena pertimbangan global, terutama kekhawatiran pemerintahan Kennedy untuk menjaga Indonesia berada pihak mereka dalam situasi Perang Dingin, Amerika Serikat menekan Belanda untuk mengorbankan kemerdekaan Papua dan menyerahkan untuk digabung bersama Indonesia.
Pada tahun 1962, Belanda setuju untuk melepaskan wilayah administrasi PBB sementara, menandatangani Perjanjian New York, yang termasuk ketentuan referendum yang akan diadakan sebelum 1969. Militer Indonesia yang mengorganisir pemilihan ini, yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 untuk menentukan pandangan penduduk lokal untuk masa depan Papua dan Papua Barat; hasilnya adalah mendukung integrasi ke Indonesia. Melanggar Perjanjian antara Indonesia dan Belanda, suara lewat angkat tangan tersebut ditunjukkan di hadapan militer Indonesia, dan hanya melibatkan 1025 orang yang mengangkat tangan orang dengan dipaksa lewat todongan senjata untuk memilih integrasi dengan Indonesia, jauh lebih sedikit dari 1% orang-orang yang seharusnya berhak untuk memilih. Keabsahan suara yang kemudian dibantah oleh aktivis kemerdekaan, yang meluncurkan kampanye protes terhadap pendudukan militer Papua Barat oleh Indonesia.
Pemerintah Indonesia dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, seperti serangan terhadap warga sipil dan memenjarakan orang-orang yang menaikkan bendera Bintang Kejora sebagai bendera nasional Papua Barat karena merupakan pengkhianatan terhadap Indonesia dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka.
Melalui program transmigrasi, yang sejak 1969 termasuk migrasi ke Papua, sekitar setengah dari 2,4 juta penduduk Papua Indonesia lahir di Jawa, meskipun perkawinan meningkat dan keturunan transmigran berdatangan yang tetap melihat diri mereka sebagai "Papua" kelompok etnis orang tua mereka.
Pada 2010, 13.500 pengungsi Papua hidup dalam pengasingan di negara tetangga yang merdeka, Papua Nugini, dan kadang-kadang bagian dari tumpahan pertempuran di perbatasan negara. Akibatnya, Angkatan Pertahanan Nugini Papua telah menyiapkan patroli di sepanjang perbatasan barat PNG untuk mencegah infiltrasi oleh OPM. Selain itu, pemerintah PNG telah mengusir penduduk "pelintas batas" dan membuat janji tidak ada aktivitas anti-Indonesia sebagai syarat untuk migran tinggal di Papua Nugini. Sejak akhir 1970-an, OPM telah membuat pembalasan "ancaman terhadap proyek bisnis PNG dan politisi untuk operasi PNGDF melawan OPM". PNGDF telah melakukan patroli perbatasan bersama dengan Indonesia sejak tahun 1980-an, meskipun operasi PNGDF melawan OPM adalah "sejajar".
Pada tahun 2004, Kampanye Papua Barat Merdeka berdasarkan UK didirikan oleh diasingkan pemimpin Papua Barat Benny Wenda untuk mendorong PBB untuk mengadakan Referendum Kemerdekaan di Papua Barat. Kampanye telah berkembang menjadi dukungan internasional dan dukungan dari tokoh-tokoh seperti peraih Nobel Perdamaian Uskup Agung Desmond Tutu. Pada 2012, Kampanye mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk kunjungan kenegaraan ke Inggris pada bulan Oktober-November tahun itu. Yudhoyono memprotes ketika ia pergi di London secara teratur melihat banyaknya Bendera Nasional Papua Barat berkibar yang bila di Indonesia adalah tindakan ilegal.