Rukun Negara
Rukun Negara adalah ideologi nasional Malaysia. Ia telah dibentuk pada 31 Agustus 1970 oleh Dewan Gerakan Negara yaitu setahun setelah terjadinya tragedi 13 Mei 1969 yang menghancurkan persatuan dan ketentraman negara.
Sesungguhnya negara kita Malaysia mendukung cita-cita ingin:
Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan MENUMPUHKAN seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:Bangsa dan Negara ini telah dibuat atas kepercayaan yang kokoh ke
Tuhan. Dalam kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan
negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat.
Konstitusi Persekutuan menetapkan bahwa Islam adalah agama resmi
Federasi, namun agama dan kepercayaan-kepercayaan lain dapat diamalkan
dengan aman dan tenteram di setiap bagian di dalam Persekutuan dan
tindakan membeda-bedakan terhadap seseorang warga negara atas alasan
agama dilarang keras.
Komite penggubal Rukun Negara menyadari akan pentingnya agama dan
kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama dapat
meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga bangsa dan negara.
Menyadari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat
terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip
satu dalam Rukun Negara.
Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Parlementer dan Raja
Konstitusional dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai
Kepala Negara. Sesuai dengan posisi yang di-Pertuan Agong sebagai Raja
menurut Konstitusi, sistem monarki juga diamalkan di setiap negeri, dan
Yang Di-Pertua Negeri/Gabenur untuk negeri-negeri yang tidak monarki. Seri Paduka
Dia, Raja-Raja dan Yang Dipertua Negeri adalah merupakan lambang
perpaduan rakyat.
Kesetiaan kepada Raja dan Negara berarti, bahwa setiap warga negara
harus berkonsentrasi penuh taat setia, jujur ​​dan ikhlas kepada Seri Paduka
Dia Yang di-Pertuan Agong. Di negara bagian pula, penduduk
berfokus taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka
tinggal tanpa mengurangi taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong.
Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan
mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan Negara.
perlembagaan Negara adalah sumber hukum yang tertinggi. Fungsinya
untuk melindungi setiap warga negara ini akan hak dan
keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia
diinginkan menghormati, menghargai, serta memahami maksud dan
konten dan latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan Negara.
perlembagaan Negara telah digubal berbasis kesepakatan semua kaum dan
semu pihak di negara ini. Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial
rakyat yang tidak dapat dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana
individu atau pihak. Perlembagaan Malaysia menetapkan pola politik
dan posisi sosial-ekonomi rakyat di negara ini. Ia adalah sumber referensi
untuk segala hal yang berhubungan dengan sistem pemerintahan, hukum,
posisi dan hak sosial-ekonomi rakyat.
Keadilan didirikan atas kedaulatan hukum di mana setiap rakyat sama
tarafnya di hukum negara. Kebebasan dasar aman untuk semua
warga negara Malaysia. Hukum negara berbasis ke
Konstitusi. Oleh itu kedaulatannya harus diterima dan dipertahankan. Tanpa
hukum, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil.
Maka hukum negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang
bebas dan berwibawa.
Setiap negara memerlukan hukum untuk mengontrol dan mewujudkan
satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Keberadaan hukum
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak dengan licin dan
teratur tanpa kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan
merasa aman. Hak-hak semua rakyat dapat dilaksanakan dengan bebas
asalkan tidak melanggar hukum serta hal-hal sebagaimana
yang dijamin oleh Konstitusi Negara. Hak-hak dari kebebasan yang dijamin
oleh Konstitusi itu tidaklah termasuk hak menggulingkan pemerintah apakah
dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Konstitusi.
Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan kepribadian dan tingkah laku
seseorang rakyat. Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang
bersopan santun dan bersusila sesuai dengan kampanye Budi bahasa dan Nilai
Murni yang dilakukan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan
bersusila adalah paling berarti dan sangat penting dalam konteks hubungan
satu sama lain dalam masyarakat berbagai kaum di negara ini.
Sikap bersopan santun dan bersusila Protein untuk membentuk
seseorang dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang
akan membantu menciptakan masyarakat yang harmonis. Perilaku ini
membenci dan mengutuk perilaku atau perbuatan yang angkuh atau
menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu kaum. Perilaku sopan
juga memiliki suatu derajat kesusilaan yang tinggi dalam kedua
kehidupan pribadi dan kehidupan bernegara. Prinsip ini menjadi panduan
agar perilaku masyarakat selalu dilindungi dan berkembang sesuai
dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni.
= Pranala luar ==nbj