Perbatasan Brunei–Malaysia
Perbatasan Brunei–Malaysia adalah perbatasan internasional antara negara Malaysia dan Brunei Darussalam yang terdiri dari perbatasan darat sepanjang 481.3 km dan perbatasan laut membentang dari garis pantai kedua negara ke tepi landas benua di Laut China Selatan.
Kecuali garis pantai Laut China Selatan, Brunei sepenuhnya dikelilingi oleh negara Sarawak di Malaysia dan brunei hanya memiliki perbatasan tanah dengan Malaysia. Bentuk unik Brunei di mana wilayahnya terdiri dari dua bagian yang tidak bersebelahan menghasilkan perbatasan dengan Malaysia yang dibagi menjadi dua segmen.
Klaim sendiri dari Brunei atas landas benua sepanjang 200 mil laut membuatnya menjadi penuntut sebagian Laut China Selatan yang tunduk pada beberapa klaim yang tumpang tindih oleh Tiongkok, Taiwan dan Vietnam. Malaysia juga merupakan penuntut di daerah tersebut tetapi perjanjian bilateral dengan Brunei telah memecahkan klaim yang tumpang tindih atas laut teritorial Brunei.
Dari barat ke timur, perbatasan Brunei–Malaysia dimulai saat daerah aliran sungai Baram dan Belait bertemu dengan Laut China Selatan pada titik enam mil laut (11 km) sebelah timur Tanjung Baram dengan koordinat . Batas tersebut kemudian bergerak sepanjang daerah aliran sungai dari dua cekungan sungai sekitar 30 km ke arah Kanal Pagalayan. Batas tersebut kemudian memanjang sejauh 44 km ke arah Perbukitan Teraja. Dari sana, perbatasan membentang di sepanjang daerah aliran sungai antara sungai Belait dan Tutong di satu sisi, dan sungai Baram dan Limbang di sisi lain.
Kemudian dilanjutkan di sepanjang daerah aliran sungai Brunei dan sungai Limbang, masuk dan membentang di sepanjang Sungai Mendaun, Sungai Melais dan Sungai Menunggul (Menunggol) sampai bermuara di Teluk Brunei.
Perbatasan darat antara Malaysia dan Distrik Temburong di Brunei (yang terpisah dari bagian lain Brunei) dimulai di muara Sungai Pandaruan dan membentang di seluruh panjang sungai hingga muara. Kemudian berjalan di sepanjang daerah aliran sungai antara Sungai Temburong di satu sisi, dan Sungai Limbang dan kemudian sungai Trusan di sisi lainnya sampai mencapai Teluk Brunei. Ujung utara batas ini terletak di mulut Sungai Bangau, berdasarkan koordinat yang ditetapkan oleh Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958.
Dari total panjang perbatasan darat sebesar 481.3 km, 207.3 km telah ditetapkan melalui lima perjanjian antara Brunei dan Sarawak. Sisa dari batas tersebut belum ditentukan.
Bagian perbatasan yang didefinisikan oleh perjanjian, dari barat ke timur, adalah sebagai berikut:
Brunei dan Malaysia dalam Pertukaran Surat ("Exchange of Letters") pada 16 Maret 2009, setuju untuk menegaskan lima perjanjian. Kedua negara juga sepakat untuk menggunakan prinsip daerah aliran sungai (DAS) untuk menentukan bagian-bagian perbatasan yang tersisa.
Batas maritim Brunei dengan Malaysia hingga 100 fathom isobath diwarisi dari Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958 No 1518 dan Peraturan Dewan Borneo Utara (Definisi Batas) tahun 1958 No 1517, keduanya mendefinisikan batas antara Brunei di satu sisi, dan Sarawak dan Sabah, Malaysia, di sisi lain. Ketiga wilayah itu kemudian diperintah oleh Britania Raya. Kekuasaan untuk peraturan dewan tersebut berasal dari Keputusan Batas Kolonial Britania ("British Colonial Boundaries Act") tahun 1895.
Brunei dan Malaysia masih mematuhi Peraturan Dewan Britania untuk menentukan laut teritorial mereka, di mana hal itu disebut dalam Pernyataan Bersama yang dibuat setelah Konsultasi Pemimpin Tahunan ke-18 antara Sultan Brunei dan Perdana Menteri Malaysia pada 3 November 2014 ketika referensi dibuat untuk Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958 No 1518 sebagai bagian dari proses definisi batas di bawah ketentuan yang disepakati pada Pertukaran Surat tahun 2009. Peraturan Dewan tersebut juga digunakan oleh Brunei untuk menentukan batas-batas laut teritorialnya dalam penyerahan awal kepada Komisi Batas Landas Benua terhadap klaim atas batas luar landas benua.
Perbatasan dapat dibagi menjadi tiga sektor. Dari barat ke timur, sektor-sektor tersebut diantaranya:
Perbatasan barat Brunei dengan Sarawak membentang ke arah laut dari ujung batas darat pada koordinat ke laut mengikuti garis yang sama untuk lima mil laut (9 km). Batas ini kemudian menyimpang dari garis berjarak sama ke arah barat laut pada sudut 45 derajat sampai memotong 100 fathom isobath di koordinat .
Perbatasan Brunei dengan Sarawak di sini terdiri dari garis batas di Teluk Brunei antara muara Sungai Pandaruan di timur, dan salah satu muara Sungai Brunei di timur, dan yang membentang di hamparan perairan Malaysia yang bersebelahan dengan mulut Sungai Limbang. Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958 No 1518 menetapkan tiga titik untuk melampirkan daerah segitiga yang digambarkan sebagai "batas dalam pendekatan ke Batang Limbang", dimulai dengan titik di ujung utara Pulau Siarau di muara sungai. Sungai Pandaruan di , lalu berjalan ke arah timur laut ke titik di dan kemudian barat laut untuk berhenti di Pulau Silamak pada koordinat .
Perbatasan timur Brunei dengan Sarawak membentang ke arah laut dari ujung perbatasan timur laut Distrik Temburong Kesultanan di muara Sungai Bangau dengan Teluk Brunei, sepanjang garis lurus bergabung dengan serangkaian titik balik sampai titik tripel Brunei-Sabah-Sarawak di tengah teluk, seperti yang dijelaskan baik dalam Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958 No 1518 dan Peraturan Dewan Borneo Utara (Definisi Batas) tahun 1958 No 1517 sebagai "posisi pada 050 derajat, jarak 10.5 mil dari struktur halus Titik Sapo Point".
Perbatasan, sekarang dengan Sabah dan berdasarkan Peraturan Dewan Borneo Utara (Definisi Batas) tahun 1958 No 1517, kemudian berlanjut di garis lurus bergabung dengan satu set titik balik ke mulut Teluk Brunei pada titik yang didefinisikan sebagai 310¾ derajat, sejauh 20.4 mil dari struktur halus Pelong Rocks yang terletak di koordinat . Dari titik ini, perbatasan berjalan sebagai garis lurus yang ditarik ke arah 316 derajat dari posisi tersebut sampai memotong 100 fathom isobar pada titik dengan koordinat .
Brunei mengklaim zona landas benua/zona ekonomi eksklusif yang membentang sejauh 200 mil laut dari pantainya. Batas-batas zona ini secara efektif adalah perluasan garis lurus dari ujung perbatasan yang didefinisikan oleh Peraturan Dewan Borneo Utara (Definisi Batas) tahun 1958 dan Peraturan Dewan Sarawak (Definisi Batas) tahun 1958. Peraturan ini menegaskan bahwa batas timur memanjang dari 100 fathom isobath di hingga sedangkan batas barat memanjang dari 100 fathom isobath di hingga . Batas luar ZEE membentang antara dua titik yang berjarak sejajar dengan pantai.
Klaim ZEE Brunei akan mencakup perairan yang mengelilingi Kepulauan Spratly di Laut China Selatan. Daerah yang diklaim oleh Brunei namun tidak termasuk pulau-pulau tetapi termasuk Karang Louisa, yang saat ini diduduki oleh Malaysia.
Sampai tahun 2009, Malaysia tidak mengakui klaim ZEE Brunei dan menyatakan bahwa wilayah laut Brunei berakhir pada 100 fathom isobath. Pada peta perairan teritorial dan landas benuanya tahun 1979, Malaysia mengklaim wilayah tersebut menjadi bagian dari landas benuanya dan menggambarkan perbatasan Brunei–Malaysia berada pada 100 isobar fathom. Brunei tidak mengakui pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Malaysia.
Pertukaran Surat ditandatangani pada 16 Maret 2009 oleh kedua negara yang disediakan untuk pengakuan Malaysia atas wilayah perairan Brunei yang sebelumnya telah diperdebatkan. Komite gabungan dibentuk untuk menentukan perbatasan maritim terakhir antara kedua negara.
Lihat di bawah ini untuk informasi lebih lanjut mengenai perselisihan antara kedua negara.
Pada puncaknya di abad ke-15, Kekaisaran Brunei menguasai sebagian besar wilayah Borneo, termasuk Sarawak dan Sabah modern. Namun, selama abad ke-19, Kekaisaran Brunei mulai menurun dan kehilangan wilayah sampai ukurannya sekarang.
Pada tahun 1842, Sultan Omar Ali Saifuddien II menyerahkan kedaulatan Kuching, Sarawak secara penuh kepada James Brooke dan menempatkannya sebagai Raja Putih sebagai balasannya menghentikan pemberontakan melawannya. Raja Putih berikutnya dari Sarawak berturut-turut menyewakan atau menganeksasi wilayah dari Brunei, seperti Sibu pada tahun 1853, Bintulu pada tahun 1861, Baram pada tahun 1882, Trusan pada tahun 1884, Limbang pada tahun 1890 dan Lawas pada tahun 1901 (diserahkan kepada Perusahaan Borneo Utara Britania yang kemudian memindahkan wilayah tersebut ke Sarawak pada 1904). Perjanjian antara Kesultanan Brunei dan Britania pada 1888, yang menyebabkan Brunei menjadi Protektorat Britania, tidak berhasil menghentikan hilangnya wilayah tersebut.
Aneksasi daerah Baram, Trusan dan Limbang menghasilkan batas-batas Brunei saat ini, dengan aneksasi Limbang, yang terus ditolak oleh Brunei, memecah-belah Kesultanan menjadi dua wilayah yang tidak bersebelahan. Malaysia mewarisi perbatasan ini dengan Brunei ketika Sarawak, yang juga menjadi Protektorat Britania pada tahun 1888 dan kemudian menjadi Koloni Mahkota setelah Perang Dunia II, bergabung dengan Malaysia pada 16 September 1963. Brunei tetap menjadi Protektorat Britania sampai tahun 1984 ketika memperoleh kemerdekaan.
Brunei dan Malaysia memiliki perselisihan yang sudah berlangsung lama mengenai wilayah darat dan laut. Namun, karena ikatan budaya antara kedua negara, sengketa tersebut tidak membesar dan dianggap terlalu sensitif untuk dibicarakan secara terbuka.
Sengketa darat utama berada di atas distrik Limbang yang telah dikendalikan oleh Sarawak sejak tahun 1890, sementara perselisihan atas wilayah maritim melibatkan hampir seluruh bagian laut dalam Laut China Selatan yang diklaim oleh Brunei yang ditegaskan oleh Malaysia sebagai batas landas benua di dalam peta tahun 1979.
Berbagai sengketa dianggap diselesaikan oleh kedua pemerintah dengan penandatanganan Pertukaran Surat pada 16 Maret 2009 di Bandar Seri Begawan oleh Sultan Brunei Hassanal Bolkiah dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi.
Berikut ini adalah perlintasan perbatasan utama ke Sarawak, Malaysia, dengan nama-nama pos pemeriksaan Brunei yang diikuti oleh pos-pos pemeriksaan Malaysia: