Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Kementerian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peran strategis Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek kunci dalam mencetak SDM dengan kriteria tersebut adalah dengan menyediakan pembelajaran yang "link and match" dengan kebutuhan organisasi.
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) adalah unit Eselon 1 yang bertanggungjawab dalam pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Untuk melaksanakan peran tersebut, BPPK telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPPK tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi sebagai arah pedoman BPPK untuk lima tahun ke depan.
BPPK menetapkan visi “menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia”. Dalam menjalankan fungsi strategis tersebut, Kementerian Keuangan menggunakan strategi "Corporate University". "Corporate University" didefinisikan sebagai strategi yang digunakan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Keuangan.
Setelah menggunakan strategi "Corporate University", Pembelajaran yang diberikan kepada pegawai baru di Kementerian Keuangan tidak hanya difokuskan pada pembelajaran klasikal, namun juga melalui "coaching, mentoring, feedback, Community of Practice" (CoP), "project and assignment, action learning, problem solving, on the job training, internship", rotasi, "task force".
BPPK pertama kali dibentuk pada tahun 1974 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dengan nama Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan (BPLK). Dengan lahirnya BPLK ini pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal maka tugas tersebut dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK sehingga Direktorat Jenderal dapat memfokuskan pada tugas teknisnya masing-masing. BPLK kemudian berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada tahun 2001.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) adalah kementerian negara di lingkungan Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan. Peran strategis Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara perlu didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal, akuntabel, dan kompeten. Untuk mencapai tujuan tersebut Kementerian Keuangan RI memiliki unit Eselon I yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang bertanggungjawab menyelenggarakan berbagai kegiatan pengembangan SDM melalui program pendidikan dan pelatihan.
BPPK pertama kali dibentuk pada tahun 1974 melalui Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen dengan nama Badan Pendidikan Dan Latihan Keuangan (BPLK). Dengan lahirnya BPLK ini pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal maka tugas tersebut dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK sehingga Direktorat Jenderal dapat memfokuskan pada tugas teknisnya masing-masing. BPLK kemudian berubah menjadi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada tahun 2001.
Sejarah awal bibit organisasi BPPK dimulai pada tahun 1950 ketika tenaga-tenaga ahli keuangan negara dari Belanda mulai pulang ke negeri mereka, sehingga Kementerian Keuangan banyak mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah menyadari perlu adanya tenaga-tenaga ahli keuangan dari bangsa Indonesia sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan itulah Kementerian Keuangan mengirimkan kader-kadernya ikut mengikuti pendidikan tinggi di dalam dan diluar negeri serta menyelenggarakan kursus-kursus dan pendidikan tinggi.
Pendidikan tinggi yang didirikan untuk pengkaderan tersebut antara lain ialah Ajun Akuntan Negara dan Ajun Akuntan Pajak dan pabean tahun 1956 Akademi Thesauri Negara pada tahun 1960. Di samping itu ada juga kader-kader yang dengan kemauan sendiri melanjutkan belajar ke Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum dan Ekonomi. Dari pengamatan yang timbul dan hilangnya suatu pendidikan yang sejak waktu lampau maka sejarah pendidikan keuangan pada Kementerian Keuangan dapat digolongkan menjadi:
1. Pendidikan jangka panjang dan pendek pada masa sebelum BPLK tersebut.
2. Lahirnya Badan Pendididkan dan Latihan Keuangan.
3. Perkembangan BPLK.
Pada masa menjelang berakhirnya IIK pada tahun 1974 keluarlah Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang pokok-pokok organisasi departemen yang diikuti dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 405/MK/6/4/1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, maka lahirlah Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan (BPLK), yang meliputi:
1. Sekretariat Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
2. Pusdiklat Kebendaharaan Umum;
3. Pusdiklat Perpajakan;
4. Pusdiklat Bea dan Cukai;
5. Pusdiklat Pengawasan;
6. Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian;
7. Pusdiklat Akuntansi Negara atau disebut juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Pusdiklat Akuntan Negara dilaksanakan oleh STAN, tetapi sejak awal pembentukannya STAN tidak pernah ditetapkan dengan Keppres.
Dengan lahirnya BPLK ini pendidikan dan pelatihan pegawai Departemen Keuangan yang semula ditangani oleh masing-masing Direktorat Jenderal maka tugas tersebut dipindahkan dan dilimpahkan kepada BPLK sehingga Direktorat Jenderal dapat memfokuskan pada tugas teknisnya masing-masing. Demikianlah dengan tugas IIK berangsur diintegrasikan kedalam tugas-tugas BPLK sampai mahasiswa IIK lulus menjadi sarjana keuangan.
Belum lama BPLK lahir, terjadi perubahan susunan organisasi Departemen Keuangan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 1976 tentang perubahan lampiran 5 Keppres Nomor 45 tahun 1975 yang dijabarkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 998/MK/5/7/1976.
Dalam Keppres dan Keputusan Menteri Keuangan tersebut ditetapkan antara lain bahwa Direktorat Ipeda yang semula berada di Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri dimasukkan kedalam Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga Pusdiklat Ipeda dan Pegadaian pada BPLK ditiadakan, dan Pusdiklat Perpajakan diubah menjadi Pusdiklat Perpajakan dan Ipeda. Sedangkan diklat pegadaian ditangani langsung oleh Perjan Pegadaian.
Untuk menentukan arah pendidikan pegawai Kementerian Keuangan menuju daya guna dan hasil guna maka terbitlah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.08/1978 yang menggolongkan diklat menjadi 9 yaitu :
1. Diklat Persiapan Kerja
2. Diklat Penyesuaian
3. Diklat Penjejangan
4. Diklat Keahlian
5. Diklat Khusus
6. Diklat Penataran & Penyegaran
7. Diklat di Luar Badan
8. Diklat Penyuluhan
9. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
Organisasi BPLK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 191/KMK.01/1991, yaitu
1. Sekretariat Badan
2. Pusdiklat Pegawai
3. Pusdiklat Anggaran
4. Pusdiklat Perpajakan
5. Pusdiklat Bea dan Cukai
6. Pusdiklat keuangan Umum
Organisasi BPPK kembali mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yaitu:
1. Sekretariat Badan
2. Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
4. Pusdiklat Pajak
5. Pusdiklat Bea dan Cukai
6. Pusdiklat Keuangan Umum
7. Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan
8. STAN secara status qou tetap berada di BPPK tetapi harus segera menyesuaikan diri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.