Bendera Jepang
Bendera nasional Jepang adalah sebuah bendera dengan sebuah lingkaran merah di tengah bidang putih. Bendera ini secara resmi disebut dalam bahasa Jepang, namun secara umum dikenal sebagai .
Bendera "Nisshōki" ditetapkan sebagai bendera nasional sesuai Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional, yang diumumkan dan berlaku sejak tanggal . Meskipun pada masa sebelumnya tak ada undang-undang mengenai bendera nasional, bendera lingkaran matahari telah menjadi bendera nasional Jepang secara "de facto". Dua proklamasi dikeluarkan pada tahun 1870 oleh Daijō-kan, badan pemerintahan pada awal Zaman Meiji, yang masing-masing memiliki ketentuan mengenai rancangan bendera nasional. Bendera lingkaran matahari dipakai sebagai bendera nasional untuk kapal-kapal dagang menurut Proklamasi No. 57 tahun (dikeluarkan pada 27 Februari 1870), dan sebagai bendera nasional yang digunakan oleh Angkatan Laut menurut Proklamasi No. 651 tahun (dikeluarkan pada 27 Oktober 1870). Penggunaan "Hinomaru" sangat dibatasi selama awal zaman pendudukan Amerika di Jepang setelah Perang Dunia II.Bertahun-tahun kemudian pembatasan tersebut berangsur-angsur diringankan.
Dalam sejarah Jepang, motif "Hinomaru" sudah digunakan pada bendera-bendera daimyo dan samurai. Menurut sejarah kuno "Shoku Nihongi", Kaisar Mommu menggunakan sebuah bendera berlambang matahari di istananya pada tahun 701, dan itu merupakan catatan pertama tentang penggunaan bendera bermotif matahari di Jepang. Bendera tertua yang masih ada disimpan di kuil Unpō-ji, Kōshū, Yamanashi, yang dibuat sebelum abad ke-16, dan sebuah legenda kuno menceritakan bahwa bendera itu disimpan di kuil tersebut oleh Kaisar Go-Reizei pada abad ke-11. Selama Restorasi Meiji, lingkaran matahari dan Bendera Matahari Terbit dalam Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menjadi simbol utama bagi Kekaisaran Jepang. Poster propaganda, buku, dan film memperlihatkan bendera tersebut sebagai tanda kebanggaan dan patriotisme. Di rumah warga Jepang, masyarakat diwajibkan untuk mengibarkan bendera tersebut selama hari libur nasional, hari raya, dan hari-hari tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Persepsi masyarakat terhadap bendera nasional tersebut bermacam-macam. Bagi sebagian orang Jepang, bendera tersebut melambangkan Jepang, dan tidak ada bendera lain yang dapat menggantikannya. Namun, bendera tersebut tidak sering dikibarkan di Jepang karena keterkaitannya dengan ultranasionalisme. Penggunaan bendera tersebut dan lagu kebangsaan "Kimigayo" menjadi topik perdebatan di sekolah-sekolah Jepang sejak akhir Perang Dunia II (Perang Pasifik). Perselisihan tentang penggunaan bendera tersebut telah menyebabkan protes dan tuntutan. Bagi warga Okinawa, bendera tersebut melambangkan peristiwa Perang Dunia II dan pendudukan tentara AS setelahnya. Bagi beberapa negara yang pernah diduduki oleh Jepang, bendera tersebut adalah simbol agresi dan imperialisme. "Hinomaru" digunakan sebagai alat untuk menekan bangsa-bangsa yang pernah diduduki untuk tujuan intimidasi—menegaskan keunggulan Jepang—atau penaklukan. Meskipun mengandung makna tidak menyenangkan, ulasan-ulasan dari Barat dan Jepang mengklaim bahwa bendera tersebut adalah simbol yang teguh dan abadi bagi Jepang. Beberapa panji-panji militer Jepang didasarkan pada "Hinomaru", termasuk panji-panji angkatan laut dengan tampilan matahari bersinar. "Hinomaru" juga berfungsi sebagai pola acu bagi bendera Jepang lainnya yang digunakan untuk kalangan umum atau swasta.
Asal mula keberadaan "Hinomaru" tidak diketahui secara pasti, namun tampaknya matahari-terbit telah mengandung makna simbolis sejak awal abad ke-7 (perlu diingat bahwa Jepang berada di penghujung timur Asia, dan matahari terbit di timur). Pada tahun 607, korespondensi kenegaraan yang didahului dengan tulisan "dari kaisar [negeri] matahari terbit" ditujukan kepada Kaisar Yang dari Sui di Tiongkok, dan Jepang sering disebut sebagai "negeri matahari terbit". Dalam karya sastra pada abad ke-12, "Heike Monogatari", tertulis bahwa pada kipas yang dibawa tiap-tiap samurai terdapat gambar matahari yang berbeda-beda.
Suatu legenda tentang bendera nasional Jepang mengandung kaitan dengan biksu Nichiren. Menurut legenda, pemakaian bendera tersebut berawal sejak masa invasi Mongol ke Jepang pada abad ke-13. Konon Nichiren mempersembahkan bendera matahari tersebut kepada seorang shogun yang berupaya mematahkan serangan bangsa Mongol. Matahari juga memiliki kaitan erat dengan keluarga kaisar Jepang, karena legenda menyatakan bahwa keluarga kaisar adalah keturunan Amaterasu, sang dewi matahari.
Salah satu bendera Jepang tertua disimpan di kuil Unpo-ji di Prefektur Yamanashi. Legenda mengatakan bahwa bendera tersebut diberikan oleh Kaisar Go-Reizei kepada Minamoto no Yoshimitsu, yang telah diperlakukan sebagai harta keluarga oleh klan Takeda selama 1000 tahun, dan setidaknya telah ada jauh sebelum abad ke-16.
Catatan terawal tentang bendera-bendera yang ada di Jepang bertarikh dari masa penyatuan Jepang pada akhir abad ke-16. Bendera-bendera tersebut merupakan lambang para daimyo dan pada umumnya dikibarkan ketika bertempur. Sebagian besar berupa pataka atau panji-panji yang menampilkan mon (lambang keluarga) dari daimyo bersangkutan. Setiap anggota keluarga—misalnya putra, ayah, dan saudara—juga memiliki bendera masing-masing yang dikibarkan saat bertempur. Bendera-bendera tersebut digunakan sebagai sarana pembeda, dan dipasang pada kuda serta punggung para prajurit. Para jenderal juga memiliki benderanya sendiri, yang sebagian besar berbeda dengan bendera para prajurit karena bentuknya persegi.
Pada tahun 1854, selama keshogunan Tokugawa, kapal-kapal Jepang diperintahkan untuk mengibarkan "Hinomaru" untuk membedakan diri mereka dengan kapal-kapal asing. Sebelumnya, bendera "Hinomaru" dengan desain berbeda-beda dikibarkan pada kapal-kapal yang berdagang dengan Amerika dan Rusia. "Hinomaru" ditetapkan sebagai bendera perdagangan Jepang pada tahun 1870, dan merupakan bendera nasional yang sah dari 1870 sampai 1885, sehingga menjadi bendera pertama yang dipakai sebagai bendera nasional Jepang.
Sungguhpun gagasan lambang nasional dianggap tak lazim oleh orang Jepang, Pemerintah Meiji membutuhkannya untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Lambang nasional menjadi sangat penting setelah pendaratan Komodor AS Matthew Perry di Teluk Yokohama. Kemudian Pemerintah Meiji menetapkan simbol nasional lainnya sebagai identitas bangsa Jepang, termasuk lagu kebangsaan "Kimigayo" dan segel kekaisaran. Pada tahun 1885, semua peraturan pada masa sebelumnya yang tidak diterbitkan dalam Lembaran Negara Jepang dihapuskan. Berdasarkan keputusan kabinet baru tersebut, "Hinomaru" adalah bendera nasional secara "de facto" karena tidak ada peraturan yang menggantikannya setelah Restorasi Meiji.
Penggunaan bendera nasional makin intens seiring dengan upaya Jepang membangun kekaisarannya, dan "Hinomaru" dikibarkan saat perayaan kemenangan Jepang atas Perang Tiongkok-Jepang Pertama dan Perang Rusia-Jepang. Bendera tersebut juga dikibarkan dalam situasi perang di seantero negara tersebut. Sebuah film propaganda Jepang pada tahun 1934 menayangkan bahwa bendera-bendera nasional selain Jepang tidaklah sempurna atau rancangannya jelek, sementara bendera Jepang demikian sempurna dari segi mana pun. Pada tahun 1937, sekelompok perempuan dari Prefektur Hiroshima menunjukan solidaritasnya terhadap prajurit-prajurit Jepang yang bertarung di Tiongkok selama Perang Tiongkok-Jepang Kedua, dengan memakan "bekal bendera" ("hinomaru bento") yang terdiri dari sebuah umeboshi (bulatan merah) di tengah nasi (bidang putih). "Hinomaru bento" menjadi simbol utama mobilisasi perang dan solidaritas Jepang terhadap prajurit-prajuritnya sampai tahun 1940-an.
Kemenangan awal Jepang dalam Perang Tiongkok-Jepang menyebabkan "Hinomaru" dikibarkan kembali untuk perayaan kemenangan. Setiap warga Jepang tampak memegang bendera tersebut pada saat pawai berlangsung.
Dalam buku-buku pada periode tersebut, "Hinomaru" juga dicetak dengan berbagai slogan yang mengekspresikan pengabdian kepada kaisar dan negara. Patriotisme diajarkan sebagai kebajikan kepada anak-anak Jepang. Ungkapan patriotisme, seperti mengibarkan bendera atau menyembah kaisar setiap hari, adalah sebagian sifat dari "orang Jepang yang baik."
Bendera tersebut adalah sarana imperialisme Jepang di wilayah jajahannya di Asia Tenggara selama Perang Dunia II: rakyat diwajibkan mengibarkan bendera tersebut, dan murid sekolah menyanyikan "Kimigayo" pada upacara pengibaran bendera di pagi hari. Bendera-bendera lokal diizinkan berkibar di beberapa wilayah seperti Filipina, Indonesia, dan Manchukuo.
Menurut orang Jepang, "Hinomaru" adalah "bendera matahari terbit yang menyinari kegelapan di seluruh dunia." Menurut orang Barat, bendera tersebut adalah salah satu simbol paling kukuh dalam kemiliteran Jepang.
"Hinomaru" adalah bendera "de facto" selama Perang Dunia II dan masa pendudukan AS. Selama pendudukan Amerika atas Jepang setelah Perang Dunia II, izin dari Komandan Tertinggi Sekutu ("Supreme Commander of the Allied Powers " – SCAPJ) diperlukan untuk mengibarkan "Hinomaru". Beberapa sumber memberi keterangan berbeda mengenai batasan penggunaan bendera "Hinomaru"; sumber lainnya menggunakan istilah "dilarang". Meskipun pembatasannya dilakukan secara besar-besaran, pelarangan tidak dilakukan secara langsung.
Setelah Perang Dunia II, sebuah bendera baru digunakan oleh kapal-kapal sipil Jepang yang berasal dari Lembaga Kendali Perkapalan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk Armada Niaga Jepang. Bendera yang dimodifikasi dari kode sinyal "E" tersebut digunakan dari September 1945 sampai pendudukan AS atas Jepang berakhir. Kapal-kapal AS yang beroperasi di perairan Jepang menggunakan sebuah modifikasi bendera sinyal "O" sebagai bendera mereka.
Pada tanggal 2 Mei 1947, Jenderal Douglas MacArthur melakukan pembatasan atas pengibaran "Hinomaru" di lapangan Gedung Parlemen Nasional, Istana Kekaisaran, tempat tinggal Perdana Menteri dan gedung Dewan Tertinggi dengan ratifikasi Konstitusi Jepang yang baru. Pembatasan tersebut diringankan pada tahun 1948, ketika orang-orang diizinkan untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Pada bulan Januari 1949, pembatasan dihapuskan dan setiap orang dapat mengibarkan "Hinomaru" setiap saat tanpa meminta izin. Akibatnya, sekolah-sekolah dan rumah-rumah bersemangat untuk mengibarkan "Hinomaru" sampai awal 1950-an.
Sejak Perang Dunia II, bendera Jepang dikritik karena keterkaitannya dengan kemiliteran negara tersebut pada masa lalu. Hal yang sama juga menimpa lagu kebangsaan nasional Jepang saat ini, "Kimigayo". Muncullah suatu pergeseran kesan terhadap "Hinomaru" dan "Kimigayo" dari sikap patriotik tentang "Dai Nippon" – Jepang Raya – menjadi sikap pasifis dan anti-militer "Nihon". Karena pergeseran ideologi tersebut, bendera itu jarang dikibarkan di Jepang setelah masa perang meskipun pembatasan telah dicabut oleh SCAPJ pada tahun 1949.
Ketika Jepang mulai membangun kembali negaranya secara diplomatis, "Hinomaru" digunakan sebagai alat politis di luar Jepang. Saat kunjungan Kaisar Hirohito dan Permaisuri Kōjun ke Belanda, "Hinomaru" dibakar oleh warga Belanda yang menuntut dua pilihan, yaitu memulangkan sang kaisar, atau menghakiminya atas nama para tahanan perang Belanda yang tewas selama Perang Dunia Kedua. Di Jepang, "Hinomaru" bahkan tidak digunakan dalam unjuk rasa menentang Perjanjian Status Pasukan yang sedang dinegosiasikan antara AS dan Jepang. Bendera yang umumnya digunakan oleh serikat dagang dan pengunjuk rasa adalah bendera merah untuk pemberontakan.
Masalah mengenai "Hinomaru" dan lagu kebangsaan Jepang tersulut kembali ketika Tokyo menjadi tuan rumah Olimpiade 1964. Sebelum Olimpiade, ukuran lingkaran matahari dari bendera tersebut diubah lebih kecil supaya tidak terlihat mencolok ketika sedang dikibarkan dengan bendera nasional lainnya. Tadamasa Fukiura, seorang spesialis warna, memilih untuk mengatur lingkaran matahari tersebut dengan perbandingan dua banding tiga dari panjang bendera tersebut. Fukiura juga memilih warna-warna bendera tersebut pada tahun 1964 serta Olimpiade Musim Dingin 1998 di Nagano.
Pada tahun 1989, peristiwa kematian Kaisar Hirohito sekali lagi menyulut isu moral mengenai bendera tersebut. Kaum konservatif merasa bahwa bendera tersebut dapat digunakan pada saat upacara tanpa membuka kembali luka lama sehingga memungkinkan mereka untuk menerima "Hinomaru" sebagai bendera nasional tanpa mempertanyakan maknanya. Selama masa berkabung enam hari, bendera-bendera dikibarkan dalam keadaan setengah tiang atau disertai dengan kain hitam di seluruh Jepang. Meskipun terdapat laporan bahwa ada pengunjuk rasa merusak "Hinomaru" pada hari pemakaman kaisar, hak sekolah untuk mengibarkan "Hinomaru" dalam posisi setengah tiang tanpa syarat dimaklumi oleh kaum konservatif.
Ketika "Aturan Tentang Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional" disahkan pada tahun 1999, "Hinomaru" dan "Kimigayo" dipilih sebagai simbol nasional Jepang. Pengesahan hukum tersebut berawal dari aksi bunuh diri Ishikawa Toshihiro, kepala SMA Sera di Sera (Prefektur Hiroshima), yang tak dapat menyelesaikan sengketa antara dewan sekolah dan para guru tentang penggunaan "Hinomaru" dan "Kimigayo". Undang-undang tersebut adalah salah satu aturan paling kontroversial yang disahkan oleh Parlemen Jepang sejak "Aturan Kerja Sama untuk Operasi Menjaga Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Operasi Lainnya" tahun 1992, dikenal juga sebagai "Aturan Kerja Sama Perdamaian Internasional".
Perdana Menteri Keizō Obuchi dari Partai Demokratik Liberal (PDL) memutuskan untuk merancang undang-undang mengenai pembuatan simbol resmi "Hinomaru" dan "Kimigayo" untuk Jepang pada tahun 2000. Ketua Kabinet Sekretaris-nya, Hiromu Nonaka, mencari undang-undang untuk diselesaikan pada perayaan ke-10 pengangkatan Akihito sebagai Kaisar. Ini bukanlah undang-undang pertama yang dianggap untuk menetapkan kedua simbol secara resmi. Pada tahun 1974, dengan latar belakang kembalinya Okinawa ke Jepang pada tahun 1972 dan krisis minyak 1973, Perdana Menteri Tanaka Kakuei mengisyaratkan hukum yang disahkan untuk melegalkan kedua simbol tersebut. Selain untuk menginstruksikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan dan menyanyikan "Kimigayo", Kakuei mencari para pelajar untuk mengibarkan bendera "Hinomaru" pada upacara setiap pagi hari, dan untuk mengadopsi sebuah kurikulum moral yang berdasarkan pada pembuatan elemen Perintah Kaisar tentang Pendidikan yang diumumkan oleh Kaisar Meiji pada tahun 1890. Kakuei tidak sukses dalam pengesahan hukum melalui Parlemen pada tahun tersebut.
Pendukung utama rancangan undang-undang tersebut adalah PDL dan Komeito (PPB), sementara penentangnya termasuk Partai Demokratik Sosial (PDSJ) dan Partai Komunis (PKJ), yang mengkaitkan kedua simbol tersebut dengan zaman perang. PKJ kemudian menentangnya karena masalah tersebut tidak diperbolehkan untuk diputuskan oleh publik. Sementara itu, Partai Demokratik Jepang (PDJ) tak dapat menghasilkan konsensus di dalam partainya sendiri. Presiden PDJ yang sekaligus calon perdana menteri berikutnya, Naoto Kan, menyatakan bahwa PDJ harus mendukung rancangan undang-undang tersebut karena partai tersebut telah mengakui kedua simbol tersebut sebagai simbol Jepang. Deputi Sekretaris Jenderal yang juga calon perdana menteri Yukio Hatoyama berpikir bahwa rancangan undang-undang tersebut akan menyebabkan perpecahan divisi-divisi tambahan pada masyakarat dan sekolah publik. Hatoyama menyatakan untuk mendukungnya sementara Kan menyatakan untuk menentangnya.
Sebelum pemungutan suara, mereka menyatakan untuk memisahkan rancangan undang-undang tersebut di Parlemen. Profesor Universitas Waseda Norihiro Kato menyatakan bahwa "Kimigayo" adalah sebuah isu terpisah yang lebih kompleks ketimbang bendera "Hinomaru". Upaya untuk menjadikan hanya "Hinomaru" sebagai bendera nasional oleh PDJ dan partai lainnya dari hasil pemungutan suara ditolak oleh Parlemen. Dewan Perwakilan mengesahkan hasil tersebut pada tanggal 22 Juli 1999, dengan 403 dari 86 suara. Undang-undang diserahkan ke Majelis Tinggi pada tanggal 28 Juli and disahkan pada tanggal 9 Agustus. Keputusan ini kemudian dijadikan undang-undang pada tanggal 13 Agustus.
Pada tanggal 8 Agustus 2009, sebuah foto diambil dalam rapat umum PDJ untuk Pemilihan Dewan Perwakilan menunjukan sebuah spanduk yang bergantung di langit-langit. Spanduk tersebut dibuat dari dua potong bendera "Hinomaru" dan disatukan dengan cara dijahit untuk membuat bentuk dari lambang PDJ. PDL dan Perdana Menteri Taro Aso pun menjadi geram, mengatakan bahwa aksi ini adalah hal yang tak dapat dimaafkan. Sebagai tanggapannya, Presiden PDJ Yukio Hatoyama (yang memberi suara untuk Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional) mengatakan bahwa spanduk tersebut bukanlah "Hinomaru" dan tidak dapat dianggap sebagai hal yang demikian.
Pada tahun 1870, Proklamasi No. 57 dari Perdana Menteri memiliki dua ketentuan terkait bendera nasional. Ketentuan pertama mengenai siapa yang mengibarkan bendera tersebut dan bagaimana bendera tersebut dikibarkan, sementara ketentuan kedua mengenai bagaimana bendera tersebut dibuat. Ratio-nya adalah tujuh unit panjang dan sepuluh unit lebar (7:10). Lingkaran merah, yang melambangkan matahari, dikalkulasikan menjadi tiga-lima dari total ukuran panjang kerekan. Hukum tersebut menetapkan penempatan lingkaran tersebut pada bagian tengah, namun lingkaran tersebut biasanya ditempatkan satu-seratus (1/100) dari kerekan. Pada tanggal 3 Oktober pada tahun yang sama, regulasi mengenai desain dari bendera yang dijual dan bendera-bendera angkatan laut lainnya disahkan. Untuk bendera yang dijual, ratio-nya adalah dua unit panjang dan tiga unit lebar (2:3). Ukuran lingkaran tersebut tetap sama, namun lingkaran surya ditempatkan satu-dua puluh (1/20) dari kerekan.
Ketika "Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan Nasional" disahkan, dimensi bendera tersebut sedikit berubah. Keseluruhan ratio bendera tersebut diubah menjadi dua unit panjang dengan tiga unit lebar (2:3). Lingkaran merah bergeser ke bagian tengah, namun ukuran lingkaran secara keseluruhan tetap sama. Latar belakang bendera tersebut berwarna biru dan lingkaran surya berwarna , namun nuansa warna tetap tidak didefinisikan pada hukum 1999. Satu-satunya petunjuk yang diberikan mengenai warna merah bahwa itu adalah "dalam" naungan.
Dinyatakan oleh Badan Pertahanan Jepang (sekarang Kementerian Pertahanan) pada tahun 1973 (Showa 48), spesifikasi dapat warna merah bendera tersebut sebagai 5R 4/12 dan putih sebagai N9 dalam pembagian warna Munsell. Dokumen tersebut diubah pada tanggal 21 Maret 2008 (Heisei 20) untuk mencocokan konstruksi bendera dengan undang-undang saat ini dan pengubahan warna-warna Munsell. Dokumen tersebut berisi daftar serat akrilik dan nilon sebagai serat yang dapat digunakan dalam konstruksi bendera yang digunakan oleh militer. Pada akrilik, warna merah adalah 5.7R 3.7/15.5 dan putih adalah N9.4; pada nilon ditetapkan 6.2R 4/15.2 untuk merah dan N9.2 untuk putih. Dalam sebuah dokumen yang dinyatakan oleh Pusat Asisten Pengembangan (PAP), warna untuk "Hinomaru" dan lambang PAP didaftarkan sebagai DIC 156 dan CMYK 0-100-90-0. Selama pembahasan mengenai "Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan", ada saran mengenai penggunaan atau dari koleksi warna Standar Industri Jepang.
Ketika "Hinomaru" pertama kali diperkenalkan, pemerintahan meminta masyakarat untuk menyambut kaisar dengan bendera tersebut. Terdapat sejumlah orang Jepang yang tidak suka pada bendera tersebut, sehingga memunculkan beberapa unjuk rasa. Butuh beberapa waktu sampai bendera tersebut dapat diterima di seluruh kalangan masyarakat.
Selama Perang Dunia II pada kebudayaan Jepang, terdapat sebuah kebiasaan populer untuk para sahabat, teman sekolah, dan kerabat dari seorang prajurit untuk menandatangani "Hinomaru" dan memperlihatkannya kepadanya. Bendera tersebut juga digunakan sebagai ucapan semoga berhasil dan doa harapan untuk meminta prajurit tersebut kembali dari pertempuran. Salah satu istilah untuk kebiasaan tersebut adalah . Salah satu tradisinya adalah tulisan apapun harus tidak boleh menyentuh lingkaran surya. Setelah pertempuran, bendera tersebut sering diambil atau kemudian ditemukan pada prajurit-prajurit Jepang yang telah wafat. Sementara bendera-bendera tersebut menjadi suvenir, hal tersebut telah menumbuhkan tren memberikan tulisan pada bendera yang dipersembahkan untuk prajurit yang telah wafat.
Tradisi untuk menandatangani "Hinomaru" sebagai ucapan semoga berhasil tetap berlanjut, namun secara terbatas. "Hinomaru Yosegaki" biasanya diperlihatkan pada acara-acara olahraga untuk memberi dukungan kepada tim nasional Jepang. Contoh lainnya adalah ikat kepala "hachimaki", yang berwarna putih dan memiliki lingkaran merah di tengahnya. Selama Perang Dunia II, frasa atau "Tujuh Kehidupan" ditulis pada "hachimaki" dan dipakai oleh pilot-pilot kamikaze. Hal ini untuk menyatakan bahwa pilot tersebut telah bersedia wafat untuk negaranya.
Sebelum Perang Dunia II, semua rumah diminta untuk mengibarkan "Hinomaru" pada hari libur nasional. Sejak masa perang, sebagian besar pengibaran bendera Jepang hanya sebatas dilakukan di gedung-gedung yang berkaitan dengan pemerintahan nasional dan lokal seperti balai kota, dan jarang terlihat di rumah-rumah pribadi atau gedung-gedung komersial, namun beberapa orang dan perusahaan telah menganjurkan pengibaran bendera tersebut pada hari libur. Meskipun pemerintahan Jepang mendorong masyarakat dan penduduk untuk mengibarkan "Hinomaru" pada hari libur nasional, mereka tidak diwajibkan secara hukum untuk melakukannya. Sejak Hari Ulang Tahun Kaisar ke-80 pada tanggal 23 Desember 2002, Perusahaan Jalur Kereta Api Kyushu mengibarkan "Hinomaru" di 330 stasiun.
Dimulai pada tahun 1995, ODA menggunakan motif "Hinomaru" dalam lambang resmi mereka. Desain itu sendiri tidak dibuat oleh pemerintahan (lambang dipilih dari 5,000 desain yang diajukan oleh publik) namun pemerintahan berusaha meningkatkan visualizasi dari "Hinomaru" melalui paket bantuan mereka dan program pengembangan. Menurut ODA, penggunaan bendera tersebut adalah jalan paling efektif untuk melambangkan bantuan yang diberikan oleh orang-orang Jepang.
Menurut pemungutan suara yang dilakukan oleh media pada umumnya, kebanyakan orang Jepang telah menganggap bendera Jepang sebagai bendera nasional bahkan sebelum adanya "Hukum Tentang Nasional dan Lagu Kebangsaan" pada tahun 1999. Meskipun begitu, kontroversi terkait penggunaan bendera dalam acara-acara sekolah atau media masih ada. Contohnya, surat kabar liberal seperti "Asahi Shimbun" dan "Mainichi Shimbun" sering memilih artikel yang mengkritik bendera Jepang yang merefleksikan spektrum politik untuk pembaca mereka. Untuk orang Jepang yang lainnya, bendera tersebut mengingatkan kembali pada masa di mana demokrasi ditekan ketika Jepang adalah sebuah kekaisaran.
Pengibaran "Hinomaru" di rumah-rumah dan kantor-kantor juga diperdebatkan dalam masyarakat Jepang. Karena keterkaitan "Hinomaru" dengan aktivis uyoku dantai (sayap kanan), politik reaksioner, atau hooliganisme, beberapa rumah dan perkantoran tidak mengibarkan bendera tersebut. Tidak ada persyaratan untuk mengibarkan bendera pada setiap hari libur nasional atau acara-acara khusus. Kota Kanazawa, Ishikawa, yang mengusulkan rencana-rencana pada bulan September 2012 agar menggunakan yayasan pemerintahan untuk membeli bendera-bendera dengan tujuan mendorong warganya untuk mengibarkan bendera tersebut pada hari libur nasional. Partai Komunis Jepang secara vokal menentang bendera tersebut.
Persepsi negatif mengenai "Hinomaru" muncul di bekas koloni Jepang termasuk di Jepang itu sendiri, seperti di Okinawa. Salah satu contoh yang paling terkenal dalam hal ini adalah pada tanggal 26 Oktober 1987, seorang pemilik pasar swalayan Okinawa membakar "Hinomaru" sebelum dimulainya Festival Olahraga Nasional Jepang. Seorang pembakar bendera, Shōichi Chibana, membakar "Hinomaru" tak hanya untuk menunjukan penentangan terhadap kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang dan kehadiran pasukan AS pada masa selanjutnya, namun juga untuk mencegah pengibaran bendera tersebut di depan umum. Peristiwa lainnya di Okinawa adalah ketika bendera tersebut dirobohkan saat upacara-upacara sekolah dan murid-murid menolak untuk melakukan penghormatan pada bendera tersebut pada saat akan dikibarkan sambil menyanyikan "Kimigayo". Di ibukota Naha, Okinawa, "Hinomaru" dikibarkan untuk pertama kalinya sejak kembalinya Okinawa ke Jepang sampai perayaan peringatan ke-80 kota tersebut pada tahun 2001. Di Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Selatan yang pernah diduduki oleh Kekaisaran Jepang, pengadopsian "Hinomaru" secara resmi pada tahun 1999 disambut dengan reaksi-reaksi Jepang bergerak ke sayap kanan dan juga langkah menuju re-militerisasi. Pengesahan hukum 1999 juga bertepatan dengan perdebatan mengenai status Kuil Yasukuni, kerjasama militer AS-Jepang dan program penciptaan pertahanan rudal. Di negara-negara lainnya yang pernah diduduki Jepang, hukum 1999 ditanggapi dengan reaksi campuran atau sangat diabaikan. Di Singapura, generasi tua tetap menaruh perasaan sakit hati terhadap bendera tersebut sementara generasi muda tidak memiliki pandangan-pandangan yang sama. Pemerintahan Filipina tak hanya mempercayai bahwa Jepang tidak akan kembali untuk melakukan militerisme, namun kesepakatan hukum 1999 secara resmi membangun dua simbol (bendera dan lagu kebangsaan) dalam hukum dan setiap negara memiliki hak untuk membuat simbol nasional. Jepang tidak memiliki hukum yang mengkriminalisasikan pembakaran "Hinomaru", namun bendera-bendera luar negeri tidak pernah dibakar di Jepang.
Menurut protokol, bendera tersebut dikibarkan dari matahari terbit sampai matahari terbenam; kantor-kantor dan sekolah-sekolah diijinkan untuk mengibarkan bendera tersebut dari buka sampai tutup. Ketika pengibaran bendera Jepang dan negara lainnya pada waktu yang sama, bendera Jepang mengambil posisi penghormatan dan bendera tamu negara dikibarkan di sebelah kanannya. Kedua bendera harus berada pada tinggi yang sama dan ukuran yang sama. Ketika bendera luar negeri dengan jumlah lebih dari satu ditampilkan, bendera Jepang diatur dengan urutan abjad sesuai dengan yang ditentukan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Ketika bendera tersebut menjadi tidak layak untuk digunakan, bendera tersebut biasanya kemudian dibakar secara tersendiri. "Hukum Mengenai Bendera Negara dan Lagu Kebangsaan" tidak menentukan bagaimana bendera tersebut harus digunakan, namun pada prefektur yang berbeda memiliki peraturan tersendiri tentang penggunaan "Hinomaru" dan bendera-bendera prefektur lainnya.
Bendera "Hinomaru" setidaknya memiliki dua cara untuk melakukan acara berkabung. Salah satunya adalah mengibarkan bendera tersebut dalam keadaan yang umum di banyak negara. Kantor Kementerian Urusan Luar Negeri mengibarkan bendera setengah tiang ketika pemakaman yang dilakukan untuk pimpinan negara asing. Cara berkabung lainnya adalah menempatkan bola berwarna hitam pada bagian puncak tiang dan memasang kain persegi panjang berwarna hitam tepat diatas bendera tersebut, yang dikenal sebagai . Cara ini dlakukan pada tanggal 10 Juli 1912, ketika Kaisar Meiji wafat dan Kabinet mengeluarkan perintah yang menyatakan bahwa bendera nasional harus dikibarkan dengan cara seperti itu selama masa berkabung ketika Kaisar wafat. Kabinet memiliki kewenangan untuk mengumumkan pengibaran bendera nasional secara setengah tiang.
Sejak akhir Perang Dunia II, Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan pernyataan dan peraturan untuk mempromosikan penggunaan "Hinomaru" dan "Kimigayo" di sekolah-sekolah dibawah yurisdiksi mereka. Pernyataan ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1950, yang menyatakan bahwa mereka menginginkan penggunaan kedua simbol tersebut, walaupun tidak diharuskan. Keinginan ini kemudian diperluas untuk penggunaan kedua simbol tersebut pada hari libur nasional dan selama acara seremonial agar mendorong para pelajar tentang hari libur nasional dan untuk mempromosikan pertahanan pendidikan. Dalam reformasi pedoman pendidikan 1989, LDP yang dikontrol pemerintah pertama kali menuntut agar bendera tersebut harus digunakan dalam upacara-upacara sekolah dan pemberian hormat yang tepat yang harus diberikan kepadanya dan untuk "Kimigayo". Hukuman untuk para pejabat sekolah yang tidak mengikuti hal tersebut juga diberlakukan dengan reformasi 1989.
Pedoman kurikulum 1999 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan setelah pengesahan "Hukum Mengenai Bendera Nasional dan Lagu Kebangsaan" yang menyatakan bahwa "pada pintu masuk dan upcara-upacara kelulusan, sekolah harus mengibarkan bendera Jepang dan menyuruh siswa-siwa untuk menyanyikan "Kimigayo" (lagu kebangsaan), mengingat pentingnya sebuah bendera dan sebuah lagu." Selain itu, pernyataan kementerian terhadap pedoman kurikulum 1999 untuk sekolah dasar menyatakan bahwa "mengingat kemajuan internationalisasi serta dengan dorongan patriotisme dan kesadaran menjadi orang Jepang adalah hal penting untuk memelihara sikap hormat anak-anak sekolah terhadap bendera Jepang dan "Kimigayo" untuk pertumbuhan mereka menjadi warga Jepang yang dihormati dalam masyarakat international." Kementerian tersebut juga menyatakan bahwa jika pelajar-pelajar Jepang tidak bisa menghormati simbol milik mereka sendiri, maka mereka tidak akan dapat menghormati simbol negara-negara lainnya.
Sekolah-sekolah telah menjadi pusat kontroversi mengenai lagu kebangsaan dan bendera nasional. Dewan Pendidikan Tokyo meminta penggunaan lagu kebangsaan dan bendera tersebut pada saat acara-acara dibawah yurisdiksi mereka. Perintah tersebut memerintahkan guru-guru sekolah untuk melakukan penghormatan terhadap kedua simbol tersebut atau berisiko kehilangan pekerjaan mereka. Sejumlah penentang menyatakan bahwa peraturan tersebut melanggar Konstitusi Jepang, namun Dewan telah berpendapat bahwa sejak sekolah-sekolah adalah badan-badan pemerintahan, karyawan mereka memiliki kewajiban untuk mengajarkan murid-murid mereka bagaimana menjadi warga Jepang yang baik. Sebagai tanda protes, sekolah-sekolah menolak untuk mengibarkan "Hinomaru" pada kelulusan sekolah dan sejumlah orangtua merobek bendera tersebut. Para guru gagal melakukan penentangan kepada Gubernur Tokyo Shintarō Ishihara dan para pimpinan senior yang menyuruh guru-guru untuk melakukan penghormatan terhadap "Hinomaru" dan "Kimigayo". Setelah penentangan sebelumnya, Persatuan Guru Jepang menerima penggunaan bendera dan lagu kebangsaan tersebut, namun Persatuan Seluruh Guru dan Staf Jepang yang berjumlah lebih kecil tetap menentang kedua simbol tersebut dan penggunaannya dalam sistem sekolah.
Pasukan Bela Diri Jepang (PBDJ) dan Angkatan Darat Bela Diri Jepang menggunakan sebuah versi dari desain lingkaran surya dengan delapan sinar garis merah yang memanjang ke arah luar, yang disebut . Sebuah pembatas emas terletak pada sebagian sekitaran tepi.
Sebuah varian terkenal dari desain lingkaran surya adalah lingkaran surya dengan 16 sinar garis merah dalam formasi bintang Siemens, yang juga secara historis digunakan oleh militer Jepang, khususnya Angkatan Darat Kekaisaran Jepang dan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Panji tersebut, yang dikenal dalam bahasa Jepang sebagai , pertama kali diadopsi sebagai bendera perang pada tanggal 15 Mei 1870, dan digunakan sampai akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Bendera tersebut diadopsi ulang pada tanggal 30 Juni 1954, dan saat ini digunakan sebagai bendera perang dan bendera laut Angkatan Darat Bela Diri Jepang (ADBDJ) dan Angkatan Laut Bela Diri Jepang (ALBDJ). Di sekitar negara-negara Asia yang diduduki oleh Jepang, bendera ini masih membawa konotasi negatif. ALBDJ juga memakai penggunaan panji pimpinan. Pertama kali diadopsi pada tahun 1914 and diadopsi ulang pada tahun 1965, panji pimpinan tersebut terdiri dari sebuah versi sederhana bendera angkatan laut di bagian pangkalnya, dengan warna putih di bagian lainnya. Ratio panji tersebut antara 1:40 dan 1:90.
Angkatan Udara Bela Diri Jepang (AUBDJ), didirikan secara independen pada tahun 1952, hanya menggunakan lingkaran surya sebagai lambang-nya. Ini adalah satu-satunya cabang layanan dengan lambang yang tidak memakai Standar Kekaisaran. Namun, cabang tersebut memiliki sebuah panji untuk dikibarkan di pangkalan-pangkalan dan saat pawai-pawai. Panji tersebut dibuat pada tahun 1972, yang ketiga kalinya digunakan oleh AUBDJ sejak pembuatannya. Panji tersebut memiliki sebuah lambang yang berada di tengah latar belakang yang berwarna biru.
Meskipun bukan bendera nasional resmi, bendera sinyal Z memainkan peran utama dalam sejarah angkatan laut Jepang. Pada tanggal 27 Mei 1905, Laksamana Heihachirō Tōgō dari "Mikasa" mempersiapkan diri untuk menjalin hubungan dengan Armada Baltik Rusia. Sebelum Pertempuran Tsushima dimulai, Togo mengibarkan bendera Z diatas "Mikasa" dan menjalin hubungan dengan armada Rusia demi memenangkan Jepang dalam pertempuran tersebut. Pengibaran bendera dikatakan kepada kru-nya sebagai berikut: "Nasib Kekaisaran Jepang tergantung pada satu pertempuran ini; seluruh pihak akan mengerahkan diri mereka dan untuk kebaikan mereka." Bendera Z juga dikibarkan pada kapal induk "Akagi" pada saat penyerangan Jepang di Pearl Harbor, Hawaii, pada bulan Desember 1941.
Dimulai pada tahun 1870, bendera-bendera dibuat untuk Kaisar Jepang (pada waktu itu Kaisar Meiji), Permaisuri, dan untuk anggota keluarga kekaisaran lainnya . Yang pertama adalah bendera kaisar yang dijadikan hiasan, dengan sebuah surya yang ditempatkan di tengah pola artistik. Ia memiliki bendera yang digunakan di daratan, di laut, dan ketika ia berada di kereta. Keluarga kekaisaran juga diberikan bendera untuk digunakan di laut dan di darat (satu untuk digunakan diatas tanah dan satu bendera kereta). Bendera kereta tersebut berupa bunga seruni dengan satu warna, yang memiliki 16 kelopak, dan ditempatkan di tengah latar belakang satu warna. Bendera tersebut dihentikan penggunaannya pada tahun 1889 ketika Kaisar memutuskan untuk menggunakan bendera berupa bunga seruni di latar belakang berwarna merah. Dengan perubahan kecil pada nuansa warna dan proporsi, bendera yang diadopsi pada tahun 1889 tersebut masih digunakan oleh keluarga kekaisaran.
Bendera kaisar saat ini adalah bunga seruni 16 kelopak yang berwarna emas dan berada di tengah latar belakang berwarna merah dengan ratio 2:3. Permaisuri menggunakan bendera yang sama, kecuali bentuknya yang berbentuk ekor walet. Putra mahkota dan putri mahkota menggunakan bendera yang sama, hanya saja dengan bunga seruni kecil dan garis putih di tengah bendera. Bunga seruni telah dikaitkan dengan tahta Kekaisaran sejak kekuasaan Kaisar Go-Toba pada abad ke-12, namun tidak menjadi simbol tahta Kekaisaran secara eksklusif sampai 1868.
Di setiap 47 prefektur Jepang memiliki bendera yang menyerupai bendera nasional yang terdiri dari sebuah simbol, yang disebut "mon" yang ditempatkan dalam bidang satu warna (dengan pengecualian Ehime, yang menggunakan simbol dengan latar belakang dua warna). Pada sejumlah bendera prefektur, termasuk Hiroshima, benderanya disesuaikan dengan spesifikasi mereka pada bendera nasional (ratio 2:3, "mon" ditempatkan di tengah dan 3/5 panjang bendera). Sejumlah "mon" menampilkan nama prefektur dalam karakter Jepang; sementara yang lainnya menampilkan penggambaran khas wilayah tersebut atau fitur khusus lainnya dari prefektur tersebut. Contoh dari bendera prefektur adalah Nagano, yang terdapat karakter "katakana" ナ ("na") berwarna jingga yang ditampilkan pada bagian tengah lingkaran putih. Salah satu interpretasi dari "mon" adalah simbol "na" yang memperlihatkan sebuah pegunungan dan lingkaran putih melambangkan sebuah danau. Warna jingga menunjukan matahari sementara warna putih menunjukan salju di wilayah tersebut.
Kotamadya dapat juga mengadopsi bendera sendiri. Desain bendera kota sama dengan bendera prefektur: "mon" pada latar belakang satu warna. Contohnya adalah bendera Amakusa di Prefektur Kumamoto: simbol kota-nya adalah percampuran karakter Katakana ア ("a") dan dikelilingi oleh gelombang. Simbol ini ditempatkan pada bagian tengah sebuah bendera putih, dengan ratio 1:1.5. Lambang dan bendera kota tersebut diadopsi pada tahun 2006.
Selain bendera-bendera yang digunakan oleh militer, beberapa desain bendera lainnya terinspirasi dari bendera nasional. Bekas bendera Japan Post yang terdiri dari "Hinomaru" dengan batang horizontal berwarna merah yang ditempatkan di tengah bendera tersebut. Ada juga sebuah cincin tipis berwarna putih di sekitar surya merah. Bendera tersebut kemudian digantikan oleh bendera yang terdiri dari tanda pos 〒 dengan warna merah pada latar belakang putih.
Dua bendera nasional lainnya memiliki desain yang menyerupai bendera Jepang. Pada tahun 1971, Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan, dan negara tersebut mengadopsi sebuah bendera nasional berlatar belakang berwarna hijau dengan lingkaran merah pada bagian tengahnya yang terdapat sebuah peta Bangladesh berwarna emas. Bendera saat ini, yang diadopsi pada tahun 1972, menghilangkan peta berwarna emas tersebut dan menggantinya dengan sesuatu yang lain. Pemerintahan Bangladesh secara resmi memakai lingkaran yang secara keseluruhan berwarna merah; warna merah melambangkan darah yang ditumpahkan saat mendirikan negara mereka. Negara pulau Palau menggunakan bendera dengan desain yang sama, namun skema warna secara keseluruhan berbeda. Namun Pemerintahan Palau tidak mengutip bendera Jepang sebagai pengaruh pada bendera nasional mereka walaupun Jepang sempat menduduki Palau dari 1914 sampai 1944. Bendera Palau terdiri dari bulan purnama berwarna kuning emas yang berada di tengah latar belakang biru langit. Bulan tersebut menandakan perdamaian dan negara baru sementara latar belakang biru memperlihatkan transisi Palau menuju pemerintahan sendiri dari 1981 sampai 1994, ketika berusaha mencapai kemerdekaan penuh.
Panji angkatan laut Jepang juga mempengaruhi desain bendera lainnya. Salah satunya adalah desain bendera yang digunakan oleh "Asahi Shimbun". Pada bagian bawah kerekan, seperempat bagian surya ditampilkan. Karakter kanji 朝 ditampilkan pada bendera tersebut, diwarnai putih, meliputi sebagian besar surya. Sinar garis tersebut memanjang dari surya, yang diliputi warna merah dan putih secara bergantian, dengan garis-garis berjumlah 13 buah. Bendera ini biasanya terlihat di Kejuaraan Bisbol Sekolah Menengah Atas Nasional, dengan "Asahi Shimbun" sebagai sponsor utama turnamen tersebut. Bendera kepangkatan dan panji Angkatan Laut Kekaisaran Jepang juga didasarkan pada desain panji angkatan laut mereka.