Irwandi Yusuf
drh. H. Irwandi Yusuf, M.Sc. () adalah Gubernur Provinsi Aceh periode 2007–2012 dan 2017 sampai 2018. Bersama wakilnya Muhammad Nazar, S.Ag, ia dilantik pada 8 Februari 2007 oleh Menteri Dalam Negeri Mohammad Ma'ruf di hadapan 67 anggota DPR Aceh.
Hadir dalam pelantikan itu adalah beberapa mantan kombatan dan sipil GAM juga para aktivis Sentral Informasi Referendum Acheh (SIRA), Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil dan sejumlah anggota DPR-RI seperti Ferry Mursidan Baldan, Ahmad Farhan Hamid, serta Nasir Djamil. Undangan dari luar negeri di antaranya Duta Besar Inggris, Duta Besar Kanada, Duta Besar Finlandia, serta Wakil Duta Besar Amerika Serikat, perwakilan lembaga internasional, seperti Bank Dunia dan perwakilan dari Uni Eropa.
Pada Tanggal 5 juli 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Irwandi sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh. Empat tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).
Setelah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah pertama, dia melanjutkan ke Sekolah Penyuluhan Pertanian di Saree dan kuliah di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh. Setelah meraih gelar dari Fakultas Kedokteran Hewan pada 1987, dia menjadi dosen pada 1989 di jurusan yang sama. Ia memperoleh beasiswa untuk melanjutkan S-2 di "College of Veterinary Medicine State University" (Universitas Negeri Oregon), Amerika Serikat.
Dia juga merintis berdirinya lembaga swadaya Fauna dan Flora Internasional pada 1999–2001 dan pernah bekerja di Palang Merah Internasional (ICRC) pada tahun 2000. Selain sebagai senior Perwakilan GAM (TNA) untuk Misi Pemantau Aceh (AMM), ia masuk Gerakan Aceh Merdeka dan dipercaya menduduki posisi Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM dari tahun 1998-2001. Keterlibatan Irwandi sebagai Staf Khusus Komando Pusat Tentara GAM membuat ia berurusan dengan aparat keamanan Indonesia dan ditangkap pada awal 2003. Ia divonis 9 tahun dalam kasus Makar.
Dengan adanya bencana Tsunami Aceh pada 26 Desember 2004, ia berhasil lolos dari penjara Keudah, Banda Aceh. Ia melarikan diri ke Finlandia, dan ia diberikan tugas oleh petinggi GAM di Swedia sebagai Koordinator Juru Runding GAM. Saat rapat pertama Aceh Monitoring Mission, dia tampil sebagai koordinator Juru Runding GAM di Aceh (2001–2002).
"Mungkin karena isi buku "Singa Aceh" yang begitu melekat di kepala, saya kemudian masuk GAM," kata Irwandi kepada wartawan Tempo pada Desember 2006. Ia sudah membaca buku itu semenjak berusia tujuh tahun. Cerita tentang kepahlawanan tokoh-tokoh Aceh pada masa kerajaan itu adalah inspirasi yang membuatnya berjuang bersama GAM.
Hasil perhitungan cepat yang dilakukan PT Lingkaran Survei Indonesia (LSI) bekerja sama dengan Jaringan Isu Publik (JIP) menunjukkan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar menempati urutan teratas perolehan suara sebesar 39,27%. Pada 29 Desember 2006, KIP Aceh mengumumkan penghitungan resmi akhir pemilihan kepala daerah untuk periode 2007–2012 dan ia berhasil terpilih menjadi Gubernur Aceh dengan perolehan 768.745 suara (38,2 persen). Suara sah yang masuk mencapai 2.012.370, sedang suara tidak sah mencapai 158.643. Rekapitulasi hasil perhitungan suara ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Banda Aceh. Pasangan ini memenangi perolehan suara di 15 dari 21 kabupaten atau kota di Aceh. Namun, ia kalah di Kota Banda Aceh, Pidie, Aceh Tengah, Bener Meriah, Singkil, dan Aceh Tamiang.
Pada 11 Januari 2007, bersama wakilnya didampingi oleh Plt Gubernur Aceh Mustafa Abubakar, diterima oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden (Jakarta). Presiden didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Menko Perekonomian Boediono, dan Menko Kesra Aburizal Bakrie.
Sebelumnya, ia bertemu dengan Menko Polhukam dan Mendagri Muhammad Ma'ruf. Ia juga bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Pada kesempatan itu, ia meminta agar komitmennya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dipersoalkan karena sudah jelas dan sudah ditandatangani dalam Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005.
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ditangkap KPK