Provinsi
Provinsi adalah suatu satuan teritorial, seringnya dijadikan nama sebuah wilayah administratif pemerintahan di bawah wilayah negara atau negara bagian. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda ""provincie"" yang berasal dari bahasa Latin dan pertama kalinya digunakan di Kekaisaran Romawi. Mereka membagi wilayah kekuasaan mereka atas beberapa ""provinciae"" (peringkat kedua di bawah kekaisaran untuk wilayah kekuasaan di luar Italia).
Kata "provinsi" berasal dari kata dalam bahasa Latin ""provincia"" (tunggal; "provinciae" untuk jamak), yang berarti daerah kekuasaan. Kemungkinan kata tersebut terdiri atas kata-kata ""pro"" (di depan atau atas nama) dan ""vincia"" (dihubungkan) atau ""vincere"" (menang atau mengendalikan). Sehingga, "provincia" adalah suatu wilayah teritorial yang dikendalikan oleh seorang pejabat Romawi atas nama pemerintahnya.
Di Indonesia, sistem pemerintahan sebagian besar mengadopsi Belanda, sehingga penamaan "provinsi" juga diserap dari bahasa Belanda yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin sebagaimana dijelaskan di atas.
Di Perancis, istilah ""en province"" masih cenderung berarti "di luar wilayah Paris". Sama dengan di Peru (""en provincias"", "di luar kota Lima"), Meksiko (""la provincia"", "wilayah di luar Kota Meksiko"), Rumania (""în provincie"", "di luar wilayah Bukares"), Polandia (""prowincjonalny"", "kedaerahan"), Bulgaria (""в провинцията"", ""v provintsiyata"", "di daerah-daerah"; ""провинциален"", ""provintsialen"", "kedaerahan") dan Filipina (""taga-probinsiya"", "dari luar Metro Manila", "sa probinsiya", "di daerah-daerah"). Begitu pula di Australia "provincial" mengacu pada bagian dari negara bagian di luar ibu kota negara bagian.
Di Italia, ""in provincia"" secara umum berarti "di luar ibu kota regional terbesar" (seperti Roma, Milan, Napoli, dan lain-lain).
Wilayah konstituen pembentuk Kanada juga disebut provinsi. Pada saat konfederasi, hanya Provinsi Kanada Serikat/Provinsi Kanada () yang disebut provinsi, meskipun Provinsi Lower Canada dan Upper Canada telah ada sebelumnya. Koloni-koloni lain mulai menggunakan nama "provinsi" setelah menjadi provinsi konstituen Konfederasi Kanada.
Tidak semua entitas politik setingkat di bawah negara disebut "provinsi". Di negara-negara Arab, pemerintahan setingkat di bawah negara disebut "muhafazah", biasanya diterjemahkan sebagai kegubernuran.
Di Polandia, setingkat "provinsi" adalah "województwo", dalam bahasa Inggris menjadi "voivodeship".
Di Peru, provinsi adalah pemerintahan yang berada dua tingkat di bawah negara. Di antara negara dan provinsi terdapat region. Negara Peru terdiri atas 25 region dan di bawahnya terbagi menjadi 194 provinsi. Chili memiliki pola yang sama, terbagi menjadi 15 region, di bawah seluruh region terdapat 53 provinsi. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur yang ditunjuk oleh presiden.
Italia juga terbagi atas region-region. Wilayah administratif di bawah region disebut provinsi. Provinsi-provinsi di Italia dinamakan sesuai nama kota utamanya dan setiap provinsi terbagi lagi menjadi beberapa komune.
Republik Rakyat Tiongkok adalah negara berbentuk negara kesatuan. Negara mempunyai kontrol administratif terhadap provinsi-provinsi yang berada di bawahnya. Pemerintah pusat dapat membentuk atau menghapus suatu provinsi sewaktu-waktu.
Dalam pembagian administratif, Indonesia terdiri atas provinsi, yang dikepalai oleh seorang gubernur. Masing-masing provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi. Sebelum tahun 2000 Indonesia memiliki 27 provinsi. Namun setelah pada masa Reformasi, banyak provinsi yang dimekarkan menjadi dua bagian yang rata-rata provinsi dengan luas daerah yang cukup besar. Pemekaran yang dilakukan dimaksud agar mendapatkan efisiensi dalam penerapan pemerataan pembangunan.
Kedudukan provinsi di Indonesia secara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintah Daerah. Di Pasal 18 disebutkan bahwa negara Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi yang tiap-tiap provinsi mempunyai pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur dengan undang-undang.