Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya (disingkat DPRD Kota Surabaya) adalah sebuah lembaga legislatif unikameral di kota Surabaya, Indonesia. Dewan ini terdiri dari 50 anggota yang dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai dalam pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pemilihan dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir dilaksanakan pada 9 April 2014. Jumlah kursi untuk DPRD Surabaya tetap 50 kursi dimana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai mayoritas dengan perolehan 15 kursi, disusul Partai Demokrat dengan 6 kursi, dan Partai Gerakan Indonesia Raya dengan 5 kursi.
Dewan ini berkantor dan bersidang di Gedung DPRD Kota Surabaya, Genteng, Surabaya.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas dan wewenang:
DPRD Kota Surabaya mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Surabaya.
Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk peraturan daerah bersama wali kota.
Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh wali kota.
Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan peraturan daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
DPRD Kota Surabaya mempunyai beberapa hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.
Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan.
Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas:
Secara konstitusional, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya merupakan lembaga legislatif atau perwakilan rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat Surabaya pada pemilihan umum legislatif setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 adalah 50 orang yang didominasi oleh PDI Perjuangan (15 kursi); Partai Demokrat (6 kursi); dan Partai Gerindra (5 kursi).. Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 terdiri dari Armuji (Ketua; PDI-P), Ratih Retnowati (Wakil Ketua; Demokrat), Dharmawan (Wakil Ketua; Gerindra), dan Masduki Toha (Wakil Ketua; PKB) yang resmi menjabat sejak 17 September 2014.
Berikut ini adalah fraksi di DPRD Kota Surabaya 2014-2019
Pimpinan DPRD Kota Surabaya terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.
Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
Komisi mempunyai tugas dan kewajiban :
DPRD Kota Surabaya terdapat 4 (empat) komisi.
Komisi A membidangi Hukum dan Pemerintahan.
Komisi B membidangi Perekonomian dan Keuangan.
Komisi C membidangi Pembangunan.
Komisi D membidangi Kesejahteraan Rakyat.
DPRD Kota Surabaya terdiri atas empat badan yaitu Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah / Perda.
Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.
Pimpinan Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya merangkap Pimpinan Dewan.