Komunisme di Sumatera
Komunisme di Sumatera secara historis memiliki pengaruh dalam politik dan masyarakat Sumatera. Padang, Pariaman, Silungkang, Sawahlunto, Alahan Panjang, dan Suliki di Sumatera Barat telah disebut sebagai daerah yang khusus aktif dalam komunisme.
Pada bulan Mei 1914, Hendricus Sneevliet (alias Maring) mendirikan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), yang menjadi Asosiasi Komunis Hindia (Perserikatan Komunisi di Hindia) Mei 1920 dan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1924. Didukung oleh Komunis Internasional (Cominterm) di Moskow, PKI menjadi aktif di antara anggota serikat buruh dan masyarakat pedesaan di Sumatera. Pada tahun 1926 dan 1927, meskipun mendapat nasihat dari Tan Malaka sebagai agen Komintern dari Sumatera, namun pemimpin lokal menghasut pemberontakan pedesaan di Jawa Barat dan Sumatera. Pemberontakan pun pecah di Silungkang, Sawahlunto. 13.000 orang tertangkap, 4.500 orang dimasukkan ke penjara. Beberapa, seperti Tan Malaka, melarikan diri ke pengasingan. 1.300 komunis diasingkan secara bengis ke Tempat Pengasingan Boven Digoel di Papua Barat, dan sebanyak 823 orang diasingkan ke Tanah Merah. Namun semua peran PKI menghilang, tidak menjadi aktor penting di panggung politik sampai setelah kemerdekaan. Mungkin wabah yang paling menonjol adalah Pemberontakan Komunis di Sumatera 1927. Ketika Jepang menyerbu Sumatera pada tahun 1945, Partai Komunis di Sumatera Utara menahan diri untuk bergabung dalam perlawanan melawan Jepang.
Kebetulan, Hadji Abdullah Ahmad, tercatat sebagai seorang pemimpin agama dan anti-komunis dari Dataran Tinggi Minangkabau, di mana komunisme aktif. Banyak contoh kebencian anti-komunis juga terjadi, misalnya selama pembunuhan Indonesia dari 1965-1966, gerakan PKI-terorganisir liar 'dan kampanye melawan bisnis asing di perkebunan Sumatera memprovokasi pembalasan cepat melawan Komunis.
Represi terhadap tersangka anggota PKI dan simpatisannya terus berlanjut selama beberapa tahun. Sampai akhir 1976 PHK massal mantan anggota sarekat pekerja perkebunan komunis (Sarbupri) terjadi di Sumatera, tindakan itu dimotivasi oleh masa lalu komunis dari para individu-individunya.
Selama pemberontakan PRRI, pemberontak menangkap aktivis kiri dan menempatkan mereka di kamp-kamp penahanan di Sumatera Barat. Kader PKI ditahan di Situjuh dan Suliki, sementara pengikut nasional komunis Partai Murba dan kelompok lainnya ditahan di kamp Muara Labuh.
Di provinsi paling utara dari Sumatra, Aceh, PKI agak lemah dalam masa kejayaan partai. Ada sekitar 2.000-3.000 komunis di Aceh selama awal 1960-an. Keanggotaan Partai sebagian besar dibuat oleh buruh migran Jawa, seperti pekerja perkebunan dan kereta api. Pembentukan PKI di Aceh disambut dengan perlawanan keras dari ulama setempat. Terutama PKI menentang memberikan status provinsi Aceh, posisi yang membuat partai terisolasi dalam politik Aceh. Ketika pemberontakan bersenjata, pencarian pendirian negara Islam di Aceh pecah pada tahun 1951, banyak anggota PKI meninggalkan Aceh.
Ketika DPRD provinsi untuk Aceh ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri pada bulan Januari 1957, PKI dialokasikan salah satu dari tiga puluh kursi. Pada tahun 1961 DPRD provinsi baru diangkat, dengan dua tempat duduk untuk PKI.
Pembantaian pertama simpatisan PKI selama 1965-1966 terjadi di Aceh. Laporan muncul dari Aceh bahwa ribuan orang tewas dalam pembantaian, di mana seluruh keluarga diduga simpatisan PKI beserta pembantu rumah tangga mereka dimusnahkan. Sekretaris Pertama cabang PKI di Aceh, Samikidin, dieksekusi. Sebuah konferensi semua ulama-Aceh dan perwira militer yang diselenggarakan 15-16 Desember 1965 mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa setiap Muslim yang tewas dalam pertempuran dengan PKI akan dianggap sebagai syuhada. Selain itu konferensi berlabel komunisme haram dan menyerukan penghapusan PKI. Melalui undang-undang provinsi, PKI secara resmi dilarang di Aceh pada bulan Desember 1965, sementara partai secara resmi dilarang di seluruh Indonesia pada Maret 1966.