Negara adikuasa potensial
Negara adikuasa atau negara adidaya potensial adalah negara atau entitas politik dan ekonomi yang diperkirakan menjadi, atau sedang dalam proses menjadi, negara adikuasa di beberapa patokan pada abad ke-21. Saat ini, hanya Amerika Serikat yang memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai negara adikuasa. Negara yang paling sering disebutkan sebagai negara adikuasa potensial adalah Brasil, Tiongkok, India, Rusia (negara-negara BRIC), dan Uni Eropa, berdasarkan berbagai faktor. Secara kolektif, negara adikuasa potensial dan Amerika Serikat mencakup 66,6% dari PDB nominal global, 62,2% dari PDB global (PPP) (Uni Eropa saja jauh di atas 20%), lebih dari sepertiga total lahan dunia, dan lebih dari 50% populasi dunia.
Prediksi yang dibuat pada masa lalu ternyata belum sempurna. Misalnya, pada 1980-an, banyak analis politik dan ekonomi meramalkan bahwa Jepang akhirnya akan menyandang status adikuasa, karena populasi yang besar, produk domestik bruto yang besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu itu. Meskipun ekonominya masih yang terbesar ketiga di dunia pada tahun 2012 dalam hal PDB nominal, Jepang telah menghadapi periode pertumbuhan yang lemah, yang sedang berlangsung sejak Dekade yang Hilang dari tahun 1990-an, dan masalah populasi yang terus menua sejak awal 2000-an, mengikis potensinya sebagai negara adidaya.
Republik Federasi Brasil dianggap oleh sejumlah analis dan akademisi sebagai negara adidaya potensial pada abad ke-21.
Dalam kuliah umum tahun 2009 berjudul "Brazil as an Emerging World Power" ("Brasil sebagai Kekuatan Dunia yang Berkembang") yang dipresentasikan di Pusat Studi Internasional Mario Einaudi, Universitas Cornell, Leslie Elliot Armijo mengatakan bahwa "Brasil akan segera muncul sebagai negara adidaya pertama di Amerika Latin". Armijo menyatakan bahwa "Brasil terus memperkuat diri sebagai pemimpin di wilayahnya dengan meluncurkan serangkaian proyek-proyek integrasi," juga menambahkan bahwa "sebagai pemegang kunci internasional, Brasil juga telah mengambil bagian yang lebih besar dari perpolitikan dunia dengan incrementing kehadirannya yang sudah kuat dalam berbagai prakarsa ekonomi , seperti Fasilitas Keuangan Internasional (IFF) dan G-20," menyatakan bahwa "menonjolnya kekuatan Brasil berasal dari pemerintahan demokratis yang solid dan ekonomi yang kuat" dan menyimpulkan bahwa "Sesaat lagi, kita akan memiliki dua negara adidaya di Belahan Barat.""
Elizabeth Reavey, rekan penelitian dari "Council on Hemispheric Affairs", mengklaim Brasil sebagai kekuatan besar potensial dalam judul artikelnya pada tahun 2008 "While the US Looks Eastward Brazil Is Emerging as a Nuclear Superpower" (Ketika AS Melihat ke Arah Timur, Brasil Berkembang Sebagai Negara Adikuasa Nuklir). Sambil menjelaskan pentingnya pembangunan teknologi nuklir yang berkelanjutan di negara tersebut, ia menyebut Brasil sebagai negara adikuasa baru, dengan "potensinya yang mirip dengan Tiongkok, melonjaknya ekonomi, meningkatnya kemampuan nuklir, tumbuhnya kepercayaan diri pada kekuatannya sendiri, dan kemampuan untuk membuat jalannya sendiri."
Brasil sering disebut sebagai negara adikuasa ekonomi, baik pada masa kini atau masa depan, dan banyak pakar dan wartawan membandingkan Brasil dengan negara adikuasa potensial lainnya dari kelompok BRIC. Jonathan Power dari "Transnational Foundation for Peace and Future Research" mengklaim pada artikelnya pada tahun 2006 "Brazil is Becoming an Economic and Political Superpower" (Brasil Menuju Adikuasa Ekonomi dan Politik) bahwa "Brasil menempati garis "start" lebih depan daripada India dan Tiongkok," mengatakan bahwa hal itu telah berkembang secara positif selama lebih dari 100 tahun, dan menambahkan bahwa "antara tahun 1960 dan 1980 Brasil berhasil menggandakan pendapatan per kapitanya." Power juga berspekulasi bahwa Brasil "memiliki peluang bagus untuk muncul sebagai negara adidaya ekonomi pertama di dunia tanpa senjata nuklir". Sedikitnya musuh negara dan fakta bahwa Brasil tidak terlibat dalam konflik skala besar sejak akhir Perang Dunia II sejauh ini juga memberikan kontribusi untuk Brasil untuk tidak mempertahankan kekuatan militer yang agresif seperti kekuatan besar lainnya.
Walaupun demikian, banyak hambatan untuk Brasil meraih status adikuasa. Menurut ekonom penerima Hadiah Nobel Paul Krugman, mengakui kekuatan ekonomi Brasil saat ini "tidak sama kalau [mengatakan] negara itu akan menjadi negara adikuasa ekonomi [dalam waktu dekat]". Demikian pula, analis energi Mark Burger menulis bahwa Brazil, secara umum, akan memperbaiki keadaan energinya, tapi tidak sampai menjadi negara adikuasa energi.
Tingkat kejahatan di negeri Samba yang jauh lebih tinggi dibanding seluruh negara adikuasa potensial lainnya, tingkat ketimpangan pendapatan dan pendidikan yang sangat tinggi, polarisasi sosial, dan masa depan wilayah utara Brasil yang kurang berkembang tetap menjadi keprihatinan tersendiri.
Dalam suatu wawancara, Vladimir Caramaschi , pakar strategis Brazil mengatakan bahwa "Investasi tidak akan cukup untuk memenuhi permintaan". Ia menggambarkan bahwa Brazil secara historis tertinggal dalam investasi mengenai pabrik, mesin dan jenis modal tetap lainnya, dan tetap tidak berubah bahkan saat Brasil pulih dari krisis global lebih cepat daripada sebagian besar negara lainnya. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa biaya pajak, birokrasi, suku bunga, dan undang-undang tenaga kerja di Brasil mengakibatkan Brasil menjadi negara dengan investasi tersulit di antara negara-negara G20.
Republik Rakyat Tiongkok mendapat porsi berkelanjutan dalam dunia pers populer atas status adikuasa potensialnya, dan telah diidentifikasi sebagai negara adidaya ekonomi dan militer yang muncul atau berkembang oleh para akademisi dan ahli lainnya. Bahkan, "kebangkitan Tiongkok" dinobatkan sebagai berita teratas pada abad ke-21 oleh Global Language Monitor, yang diukur dengan jumlah kemunculan topik di media cetak dan media elektronik global, di Internet, blog, dan media sosial. Istilah "negara adikuasa kedua" juga telah diterapkan oleh para ahli untuk kemungkinan bahwa Republik Rakyat Tiongkok bisa muncul sebagai "negara adidaya kedua," dengan kekuatan dan pengaruh global yang setara dengan Amerika Serikat. Potensi kedua negara untuk membentuk hubungan yang lebih kuat untuk mengatasi isu-isu global kadang-kadang disebut sebagai Kelompok Dua.
Barry Buzan menegaskan pada tahun 2004 bahwa "Tiongkok kini menyajikan semua profil yang paling menjanjikan" dari negara adikuasa potensial. Buzan menyatakan bahwa "Tiongkok saat ini merupakan negara adikuasa potensial yang paling cocok dan satu derajat keterasingan dari masyarakat internasional yang dominan membuatnya menjadi penantang politik yang paling jelas". Namun, ia mencatat tantangan ini dibatasi oleh tantangan utama pembangunan dan fakta bahwa kebangkitannya bisa memicu kontra koalisi antar negara-negara di Asia.
Parag Khanna menyatakan pada tahun 2008 bahwa dengan menciptakan kesepakatan perdagangan dan investasi secara besar-besaran dengan Amerika Latin dan Afrika, Tiongkok telah mengukuhkan keberadaannya sebagai negara adikuasa bersama dengan Uni Eropa dan Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok ditunjukkan oleh pangsa perdagangan yang menggelembung dalam produk domestik brutonya. Ia percaya bahwa "gaya konsultasi" Tiongkok telah memungkinkannya untuk mengembangkan hubungan politik dan ekonomi dengan berbagai negara, termasuk mereka yang dipandang sebagai 'negara jahat' oleh Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa Organisasi Kerjasama Shanghai yang didirikan bersama Rusia dan negara-negara Asia Tengah mungkin dapat menjadi "NATO dari timur".
Ekonom dan penulis "Eclipse: Living in the Shadow of China's Economic Dominance" (Eklips: Hidup Dalam Bayangan Dominasi Ekonomi Tiongkok) Arvind Subramanian berpendapat pada tahun 2012 bahwa Tiongkok akan mengarahkan sistem keuangan dunia pada 2020 dan renminbi Tiongkok akan menggantikan dolar sebagai mata uang cadangan dunia dalam 10 sampai 15 tahun mendatang. Kekuatan lembut Amerika Serikat akan tetap ada. Dia menyatakan bahwa "China adalah yang teratas dalam ekonomi selama ribuan tahun sebelum Dinasti Ming. Dalam beberapa hal, beberapa ratus tahun terakhir ini telah terjadi penyimpangan."
Lawrence Saez dari Sekolah Studi Oriental dan Afrika, London, Inggris berpendapat pada tahun 2011 bahwa Amerika Serikat akan dikalahkan oleh China sebagai negara adikuasa militer dalam waktu dua puluh tahun. Mengenai kekuatan ekonomi, Direktur Pusat Reformasi Ekonomi Tiongkok di Universitas Peking Yao Yang menyatakan bahwa "Dengan asumsi ekonomi Tiongkok dan AS tumbuh, masing-masing, sebesar 8% dan 3% secara riil, tingkat inflasi Tiongkok 3,6% dan AS adalah 2% (rata-rata pada dekade terakhir), dan renminbi menguat terhadap dolar sebesar 3% per tahun (rata-rata enam tahun terakhir), Tiongkok akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2021. Pada saat itu, PDB kedua negara akan sekitar $24 triliun."
Sejarawan Timothy Garton Ash berpendapat pada 2011, mengacu beberapa faktor seperti prediksi Dana Moneter Internasional bahwa PDB Tiongkok (dengan keseimbangan kemampuan berbelanja disesuaikan) akan menyalip Amerika Serikat pada tahun 2016, bahwa pergeseran kekuatan dunia dengan beberapa negara adikuasa telah terjadi "saat ini". Walaupun begitu, Tiongkok masih kurang mampu dalam hal kekuatan lembut dan proyeksi kekuatan, dan memiliki PDB/orang yang rendah. Pendapat tersebut juga memasukkan hasil survei Pew Research Center tahun 2009 yang mendapati bahwa masyarakat dari 15 dari 22 negara percaya Tiongkok telah atau akan menggantikan AS sebagai negara adikuasa terkemuka dunia.
Dalam sebuah wawancara pada tahun 2011, perdana menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew menyatakan bahwa ketika opini Tiongkok menggantikan Amerika Serikat bukanlah kesimpulan yang hilang, para pemimpin Tiongkok tetap serius mengenai penggusuran Amerika Serikat sebagai negara terkuat di Asia. "Mereka telah mengubah masyarakat miskin dengan keajaiban ekonomi menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Kenapa tidak kalau mereka bercita-cita menjadi nomor 1 di Asia, dan dunia dalam waktu yang sama?". Strategi Tiongkok, lanjutnya, akan berkutat pada "pekerja-pekerja yang banyak dan semakin terampil dan terdidik untuk keluar dan membangun semua yang lain." Namun, hubungan dengan Amerika Serikat, setidaknya dalam jangka menengah, tidak akan mengambil jalan yang terburuk karena Tiongkok akan "menghindari tindakan yang akan memperkeruh hubungan dengan AS. Untuk menantang kekuatan dan teknologi yang lebih kuat dan tinggi seperti AS akan membatalkan 'kemunculan damai' mereka." Meskipun Lee percaya Tiongkok benar-benar tertarik untuk bertumbuh dalam kerangka global yang telah diciptakan oleh Amerika Serikat, negeri bambu itu menunggu waktu sampai menjadi cukup kuat untuk berhasil mendefinisikan kembali tatanan politik dan ekonomi yang berlaku.
Penasehat kebijakan luar negeri Tiongkok Wang Jisi pada tahun 2012 menyatakan bahwa banyak pejabat Tiongkok melihat Tiongkok kekuatan kelas satu yang harus diperlakukan sebagaimana mestinya. Tiongkok berpendapat dirinya segera menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia dan akan membuat kemajuan pesat di berbagai bidang. Amerika Serikat dipandang sebagai negara adikuasa yang sedang menurun disebabkan faktor-faktor seperti pemulihan ekonomi yang buruk, gangguan keuangan, defisit dan pengangguran yang tinggi, serta meningkatnya polarisasi politik.
Timothy Beardson, pendiri Crosby International Holdings, menyatakan pada tahun 2013 bahwa ia tidak melihat "Tiongkok menjadi negara adikuasa", ia menulis bahwa Tiongkok pada dasarnya dijadikan sebagai lokasi manufaktur untuk perusahaan asing, karena 83% dari seluruh produk berteknologi tinggi yang dibuat di Tiongkok diproduksi untuk perusahaan asing. Dia menambahkan bahwa masalah China tentang upah, penuaan, penurunan populasi, dan juga ketidakseimbangan jenis kelamin, (dengan rasio gender 6:05, 1 dari 6 anak laki-laki tidak akan memiliki istri) akan menyebabkan banyaknya kejahatan. Ia juga menyatakan Tiongkok terus mencemari lingkungan setelah 30 tahun pembangunan (mengingat dari 20 kota paling tercemar di dunia, 16 kota berada di Tiongkok).
James Fallows menulis bahwa terlalu banyak orang di Chna hidup tanpa pipa ledeng dalam ruangan, dan belum ada peneliti dari Tiongkok daratan yang pernah memenangkan Hadiah Nobel, sehingga tidak mungkin bisa disebut "adikuasa ekonomi". Ia juga menceritakan kunjungannya pada pertengahan 1980-an ke Tiongkok, di mana ia menemukan hampir semua orang "miskin", dan orang-orang "kaya" adalah petani yang memiliki keluarganya sendiri. Ia lebih lanjut menunjukkan bahwa orang-orang biasanya berbicara tentang betapa kehidupan di Tiongkok terus membaik, namun jika mereka pergi ke Tiongkok, mereka akan melihat bahwa para pejabat China menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berpikir tentang cara untuk menangani masalah-masalah mendatang yang dihadapi negara mereka.
Geoffrey Murphay dalam "China: The Next Superpower" (Tiongkok: Negara Adikuasa Berikutnya) (2008) berpendapat ketika Tiongkok memiliki potensi tinggi, ini cukup dipandang hanya dengan melihat risiko dan hambatan Tiongkok dalam mengelola populasi dan sumber daya. Situasi politik di Tiongkok mungkin menjadi terlalu rapuh untuk bertahan dalam status adikuasa menurut Susan Shirk dalam "China: Fragile Superpower" (Tiongkok: Adikuasa yang Rapuh) (2008). Faktor-faktor lain yang dapat membatasi kemampuan Tiongkok untuk menjadi negara adikuasa pada masa depan termasuk persediaan energi dan bahan baku yang terbatas, pertanyaan atas kemampuan inovasi, ketidaksetaraan dan korupsi, serta risiko terhadap stabilitas sosial dan lingkungan.