Kanselir Jerman
Kanselir Jerman adalah kepala pemerintahan Jerman. Gelar resmi kanselir dalam bahasa Jerman adalah "Bundeskanzler(in)" (secara harfiah, Kanselir Federal), kadang-kadang disingkat menjadi "Kanzler(in)". Istilah ini berasal dari awal Abad Pertengahan, yaitu sebuah istilah Latin, yakni "cancellarius".
Dalam politik Jerman, "Kanselir" setara dengan seorang perdana menteri di banyak negara lain. Jerman memiliki dua terjemahan setara perdana menteri, yaitu "Premierminister" dan "Ministerpräsident". Premierminister biasanya mengacu pada kepala pemerintahan dari negara-negara asing (misalnya, Britania Raya), sedangkan Ministerpräsident juga dapat merujuk kepada kepala pemerintah sebagian besar negara bagian jerman.
Kanselir saat ini adalah Angela Merkel yang melayani dalam periode ketiganya di kantor. Dia adalah kanselir wanita pertama sehingga ia menjadi dikenal di Jerman sebagai "Bundeskanzlerin" (kata tersebut tidak pernah digunakan secara resmi untuk Merkel, tapi kata itu adalah suatu tata bahasa regular pembentukan kata benda yang menunjukkan seorang kanselir perempuan karena adanya imbuhan "-in" pada akhir "Bundeskanzler").
Kantor Kanselir modern berevolusi dari posisi yang dibuat untuk Otto von Bismarck di Konfederasi Jerman Utara pada tahun 1867. Konfederasi berkembang menjadi sebuah negara Jerman dengan Penyatuan Jerman pada tahun 1871. Peran Kanselir sangat bervariasi di dalam sejarah modern Jerman. Hari ini, Kanselir adalah pemimpin efektif negara.
Kantor Kanselir memiliki sejarah panjang yang berasal kembali ke Kekaisaran Romawi Suci, ketika kantor kanselir utama Jerman biasanya dikepalai oleh Uskup Agung Mainz. Gelar itu, pada waktu itulah yang digunakan di beberapa negara berbahasa Jerman di Eropa. Kantor Kanselir modern didirikan dengan Konfederasi Jerman Utara di mana Otto von Bismarck menjadi Kanselir pada tahun 1867. Setelah Penyatuan Jerman pada tahun 1871, kantor menjadi dikenal di Jerman sebagai "Reichskanzler" (lit. "Kanselir Alam"), meskipun terus disebut sebagai Kanelir dalam bahasa lain. Dengan konstitusi Jerman tahun 1949, gelar "Bundeskanzler" (Kanselir) digunakan kembali dalam Jerman.
Dalam berbagai masa, peran Kanselir telah menjadi bervariasi. Dari 1871-1918, Kanselir hanya bertanggung jawab kepada Kaisar. Dengan berdirinya republik dan reformasi konstitusi pada tahun 1918, parlemen diberikan hak untuk memberhentikan "Reichskanzler". Menurut Konstitusi Weimar tahun 1919, Kanselir ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen "dan" Presiden. Ketika Nazi berkuasa pada tanggal 30 Januari 1933, Konstitusi Weimar secara "de facto" diabaikan. Setelah kematian Presiden Hindenburg pada tahun 1934, Adolf Hitler, kepala pemerintahan "dan" negara (karena tidak ada presiden baru terpilih) diktator Jerman Nazi dipanggil secara resmi "Führer und Reichskanzler" (secara harfiah berarti "Pemimpin dan Kanselir Alam").
Konstitusi tahun 1949 memberi Kanselir banyak kekuatan yang lebih besar daripada Kanselir Republik Weimar, sementara mengurangi banyak peranan Presiden. Jerman saat ini sering disebut sebagai "demokrasi kanselir" yang mencerminkan peran Kanselir sebagai kepala negara eksekutif yang memiliki kewenangan konstitusional untuk menetapkan pedoman untuk semua bidang kebijakan pemerintah.
Sejak 1867, 33 orang telah menjabat sebagai kepala pemerintahan Jerman atau pendahulunya dengan Konfederasi Jerman Utara, sebagian besar bergelar Kanselir.
Karena tugas-tugas administrasi, kepala rohaniawan di kapel sebuah Istana Kekaisaran selama Kekaisaran Karoling disebut Kanselir (dari ). Kolega kapel bertindak sebagai Kantor Kanselir Kaisar yang mengeluarkan perbuatan dan kapitulari. Sejak zaman Ludwig si Jerman, Uskup Agung Mainz adalah "ex officio" Kanselir Utama Jerman, posisi yang dia pegang sampai akhir Kekaisaran Romawi Suci pada tahun 1806, sedangkan secara "de jure," Uskup Agung Köln adalah Kanselir Italia dan Uskup Agung Trier dari Bourgogne. Tiga Uskup Agung Pangeran itu juga menjadi Pangeran pemilih dari pemilihan Kekaisaran yang memilih Raja Romawi. Sudah dari abad pertengahan, Kanselir Jerman memiliki kekuasaan politik seperti Uskup Agung Willigis (Arskanselir 975-1011, wali penguasa Raja Otto III dari Jerman 991-994) atau Rainald von Dassel (Kanselir 1156-1162 dan 1166-1167) di bawah Kaisar Frederick Barbarossa.
Pada tahun 1559, Kaisar Ferdinand I mendirikan lembaga Kantor Kanselir Kekaissaran ("Reichshofkanzlei") di Istana Hofburg di Wina yang dipimpin oleh Wakil Kanselir di bawah otoritas nominal Uskup Agung Mainz. Pada Pertempuran Gunung Putih tahun 1620, Kaisar Ferdinand II membuat kantor Pengadilan Kanselir yang bertanggung jawab atas urusan dalam negeri dan luar negeri Monarki Habsburg untuk Austria. Dari tahun 1753 dan seterusnya, kantor Kanselir Negara Austira dikepalai oleh Pangeran Kaunitz. Kantor Kanselir Kekaisaran kalah pentingnya, dan dari hari-hari Maria Theresa dan Joseph II, hanya ada di atas kertas. Setelah pembubaran Kekaisaran Romawi Suci, Pangeran Metternich menjabat sebagai Kanselir Negara Kekaisaran Austria (1821-1848), demikian juga Pangeran Hardenberg bertindak sebagai Kanselir Prusia (1810-1822).
Dari 1867 hingga 1871, gelar "Bundeskanzler" (kanselir) digunakan kembali dalam bahasa Jerman pada waktu Konfederasi Jerman Utara. Dari tahun 1871 sampai tahun 1945, kantor bernama "Reichskanzler" (Kanselir Kekaisaran). Sejak tahun 1949, gelar resmi kantor dalam bahasa Jerman sekali lagi bernama "Bundeskanzler".
Di masa sekarang, yaitu masa tidak ada laginya Republik Demokratik Jerman (RDJ, Jerman Timur) yang ada sejak tanggal 7 Oktober 1949 hingga 3 Oktober 1990 (ketika wilayah bekas Jerman Timur bersatu dengan Republik Federal Jerman), jabatan Kanselir tidak ada. Jabatan setara dengan kanselir adalah antara Presiden Menteri "(Ministerpräsident)" atau Ketua Dewan Menteri RDJ "(Vorsitzender des Ministerrats der DDR)". (Lihat Pemimpin Jerman Timur.)
Kepala pemerintah pemerintah federal Konfederasi Jerman Utara yang diciptakan pada 1 Juli 1867 bergelar "Bundeskanzler". Satu-satunya orang yang memegang kantor adalah Otto Graf von Bismarck-Schönhausen (lebih dikenal hanya sebagai Otto von Bismarck), Perdana Menteri Prusia.
Meskipun Raja Prusia diproklamasikan dan dilantik sebagai Kaisar Jerman di Balai Cermin yang terletak di Istana Versailles pada tanggal 18 Januari 1871, Konfederasi Jerman Utara tidak berhenti untuk eksis sampai Konstitusi Jerman tahun 1871 berlaku tiga bulan kemudian, pada 16 April. Karenanya, Bismarck tetap menjadi Kanselir Konfederasi sampai tanggal tersebut. Selama bulan-bulan ini, Konfederasi Jerman Utara juga disebut sebagai Konfederasi Jerman, setelah negara-negarga Jerman Selatan (tidak termasuk Austria) telah bergabung dengan konfederasi.
Kanselir diangkat oleh Raja Prusia dalam jabatannya sebagai Presiden Konfederasi Jerman Utara. Peran dan kekuatan Raja sangat mirip dengan kekuatan Kantor Kanselir Jerman dari tahun 1871.
Pada tahun 1871 Kekaisaran Jerman, Kanselir Kekaisaran ("Reichskanzler") melayani sebagai menteri pertama Kaisar dan sebagai ketua petugas dari Bundesrat, majelis tinggi parlemen Jerman. Ia tidak dipilih oleh dan tidak bertanggung jawab kepada Parlemen ("Reichstag"). Sebaliknya, Kanselir ditunjuk oleh Kaisar.
Pemerintah Federal terdiri dari
Secara teknis, para menteri luar negeri dari negara-negara bagian kekaisaran memerintahkan wakil-wakil mereka di Dewan Federal (Bundesrat) dan oleh karena itu, mereka mengungguli Kanselir. Untuk alasan ini, "Fürst" von Bismarck (karena ia dari tahun 1871 dan seterusnya) terus melayani sebagai perdana menteri dan menteri luar negeri Prusia untuk hampir seluruh masa jabatannya sebagai Kanselir kerajaan karena ia ingin terus melanjutkan kekuatan ini. Karena Prusia mengendalikan 17 suara di Bundesrat, Bismarck dapat secara efektif mengontrol proses dengan membuat kesepakatan dengan negara-negara bagian lainnya yang lebih kecil.
Istilah Kanselir mengisyaratkan tampaknya prioritas rendah dari lembaga ini dibandingkan dengan pemerintah negara-negara bagian karena Kanselir baru Federasi tidak boleh sepenuhnya matang dalam jabatan perdana menteri, berbeda dengan kepala negara federal. Gelar Kanselir selain itu melambangkan birokrasi monarki yang kuat dan akhirnya komponen anti parlementer, seperti di tradisi Prusia, misalnya von Hardenberg.
Dalam kedua aspek ini, masing eksekutif Federasi Kekaisaran, seperti yang terbentuk pada 1867/71, sengaja berbeda dari Kementerian Kekaisaran revolusioner tahun 1848/49 yang telah dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh Majelis Nasional.
Pada tahun 1871, konsep kanselir federal dipindahkan ke eksekutif negara yang baru terbentuk, Kekaisaran Jerman yang saat itu juga sudah mengandung selatan negara Jerman. Di sini juga, ketentuan Kanselir dan Badan Federal (sebagai lawan untuk Kementerian atau Pemerintah) disarankan prioritas yang lebih rendah (yang jelas) dari eksekutif federal dibandingkan dengan pemerintah negara bagian. Untuk alasan ini, baik Kanselir maupun pemimpin departemen kekaisaran di bawah perintahnya digunakan gelar Menteri sampai tahun 1918.
Konstitusi Jerman telah diamandemen pada 29 Oktober 1918, ketika Parlemen diberi hak untuk memberhentikan Kanselir. Namun, perubahan tidak bisa mencegah pecahnya revolusi beberapa hari kemudian.
Pada 9 November 1918, Kanselir Max von Baden menyerahkan kantor Kanselirnya ke Friedrich Ebert. Ebert terus melayani sebagai Kepala Pemerintahan selama tiga bulan antara akhir dari Kekaisaran Jerman pada bulan November tahun 1918 dan pertemuan pertama Majelis Nasional pada Februari 1919, tapi tidak menggunakan gelar Kanselir.
Selama waktu itu, Ebert juga menjabat sebagai Ketua dari "Dewan Wakil Rakyat", sampai 29 Desember 1918 bersama-sama dengan Sosial Demokratis Merdeka Hugo Haase.
Kantor Kanselir dilanjutkan pada masa Republik Weimar. Kanselir (Reichskanzler) diangkat oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Reichstag.
Di bawah Republik Weimar, Kanselir adalah sosok yang cukup lemah. Seperti mitra Perancisnya, ia menjabat sebagai sedikit lebih dari seorang ketua. Keputusan kabinet dibuat oleh suara mayoritas. Pada kenyataannya, banyak dari pemerintah Weimar sangat bergantung pada kerja sama dari Presiden karena kesulitan menemukan mayoritas di Parlemen.
"Lihat" Kanselir Republik Weimar (1919-1933) dalam Daftar Kanselir Jerman
Adolf Hitler diangkat sebagai Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 oleh Paul von Hindenburg. Setelah menjabat, Hitler segera mulai mengumpulkan kekuatan dan mengubah sifat Kekanseliran. Setelah hanya dua bulan di kantor dan setelah pembakaran dari Reichstag, badan Reichstag melewati Undang-Undang Memungkinkan yang memberikan Kanselir Reich kekuasaan legislatif penuh untuk periode empat tahun – Kanselir bisa memperkenalkan hukum apapun tanpa berkonsultasi dengan Parlemen. Kekuatan dari Kanselir terus tumbuh sampai Agustus 1934, ketika Presiden petahana Paul von Hindenburg meninggal dunia. Hitler menggunakan Undang-Undang Memungkinkan untuk menggabungkan kantor Kanselir Reich dengan Presiden untuk membuat kantor baru, der Führer. Meskipun kantor itu digabung, Hitler terus disapa sebagai "Führer und Reichskanzler" yang menunjukkan bahwa Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan masih terpisah meskipun posisi dipegang oleh orang yang sama. Pemisahan ini dibuat lebih jelas ketika Hitler memberikan instruksi bahwa setelah kematiannya kantor Führer akan larut dan akan ada Presiden baru dan Kanselir pada bulan April 1945. Pada tanggal 30 April 1945, ketika Hitler bunuh diri, ia digantikan sebagai Kanselir oleh Joseph Goebbels, sebagaimana ditentukan dalam kehendak dan wasiat Hitler. Dengan Goebbels setelah Hitler bunuh diri, kendali kekuasaan diteruskan ke Laksamana Agung Karl Dönitz sebagai Presiden Jerman. Dönitz, pada gilirannya, menunjuk seorang konservatif independen, yaitu Count von Schwerin Krosigk sebagai kepala pemerintahan dengan gelar Menteri Utama. Dönitz dan von Schwerin Krosigk menegosiasikan penyerahan kepada Sekutu.
Konstitusi Jerman 1949, Hukum Dasar ("Grundgesetz") menankan Kanselir bahasa Jerman: "Bundeskanzler") dengan kekuasaan yang luas untuk memulai kebijakan pemerintah. Untuk alasan itu, beberapa pengamat menyebut sistem politik Jerman sebagai "demokrasi kanselir". Partai besar manapun (CDU/CSU atau SPD) tidak mengadakan kekanseliran biasanya menyebut kandidat untuk pemilihan federal "kansisat kanselir" ("Kanzlerkandidat"). Pemerintah Federal ("Bundesregierung") terdiri dari menteri dan menteri kabinetnya.
Otoritas kanselir berasal dari ketentuan-ketentuan Hukum Dasar dan dalam praktik dari statusnya sebagai pemimpin partai (atau koalisi partai) yang memegang mayoritas kursi di "Bundestag" (parlemen federal). Dengan pengecualian dari Helmut Schmidt, kanselir biasanya juga menjadi ketua dari partainya sendiri. Ini adalah kasus dengan Kanselir Gerhard Schröder dari tahun 1999 sampai ia mengundurkan diri dari pimpinan SPD pada tahun 2004.
Kanselir Jerman secara resmi disapa sebagai "Herr Bundeskanzler", jika Kanselir adalah seorang pria. Saat ini pemegang jabatan ini, Angela Merkel yang dianggap sebagai panita yang paling berpengaruh dalam planet oleh Majalah Forbes, secara resmi disebut sebagai "Frau Bundeskanzlerin", bentuk feminin dari gelar tersebut. Penggunaan bentuk campuran "Frau Bundeskanzler" dihentikan penggunaannya oleh pemerintah pada tahun 2004 karena dianggap tidak sopan dan dipandang sebagai cara untuk mengakui kepemimpinan masa depan Merkel.
Salah satu mantan Kanselir Jerman yang masih hidup: