Persatuan Umat Islam
Persatuan Ummat Islam (PUI) adalah organisasi massa Islam di Indonesia yang lahir pada 5 April 1952 di Bogor sebagai hasil fusi (penyatuan) dua organisasi besar, yaitu Perikatan Ummat Islam (PUI) pimpinan K.H. Abdul Halim Majalengka, yang berpusat di Majalengka, dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) pimpinan K.H. Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi. Pimpinan pusat PUI saat ini, Ketua Majelis Syuro Ustadz Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si dan Ketua Dewan Pengurus Pusat, H. Nazar Harits, MBA periode kepengurusan 2014-2019.
Persatuan ummat Islam (PUI) lahir pada tahun 1952 sebagai anak zaman dalam mematri persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya persatuan dan kesatuan intern ummat Islam. Dikatakan sebagai anak zaman karena pada waktu lahirnya, yaitu pada tanggal 5 April 1952 bertepatan dengan 9 Rajab 1371 H di Bogor situasi dan kondisi keorganisasian sosial masyarakat di Indonesia saat itu cenderung berpecah-belah. Tetapi PUI lahir justru sebagai hasil fusi antara dua organisasi besar, yaitu antara Perikatan Ummat Islam (PUI), yang berpusat di Majalengka, dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII), yang berpusat di Sukabumi. Sebagai salah satu organisasi pergerakkan Islam, PUI begerak dan beramal di bidang Pendidikan, Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Ekonomi dan Dakwah. Bahkan kini telah merintis dibidang Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
Perikatan Ummat Islam (PUI) merupakan organisasi yang pada awal didirikannya oleh K.H.Abdul Halim di Majalengka, Jawa Barat bernama Majlisul Ilmi (1911). Organisasi Majelisul Ilmi tumbuh dan berkembang melalui proses perjuangan yang penuh tantangan dan rintangan dari penjajah Kolonial Belanda. Dalam mencapai tujuannya organisasi ini terpaksa harus mengalami beberapa kali penyempurnaan dan pergantian nama.
Dengan penyempurnaan dimaksudkan untuk mendewasakan organisasi agar tahan uji terhadap tempaan zaman dan ujian hidup, sedangkan dengan pergantian nama, dimaksudkan di samping untuk menyesuaikan diri terhadap misi dan beban tanggung jawab yang harus dipikul, juga untuk menghindarkan diri dari intaian dan ancaman Pemerintah Kolonial Belanda. Demikianlah pada tahun 1912 Majlisul Ilmi menyempurnakan diri dan mengubah nama organisasinya menjadi Hayatul Qulub yang berarti menghidup-hidupkan hati. Setelah peristiwa aksi pemogokan buruh pabrik gula di Majalengka, dalam rangka melawan penindasan penguasa Belanda, Hayatul Qulub makin diawasi dan dicurigai Belanda. Kemudian, antara lain atas anjuran HOS Cokroaminoto, perhimpunan Hayatul Qulub diubah dan diganti, namanya menjadi Persyarikatan Oelama (PO) pada tahun 1916.
Dengan sengaja ulah dan tipu daya Belanda Persyarikatan Oelama (PO) pun mendapat rongrongan dari pihak penjajah, bahkan dari teman seiring K.H.Abdul Halim sendiri yang telah kena hasut dan pengaruh dari aparat pemerintah Belanda.
Mereka menfitnah bahwa pendidikan/sekolah yang didirikan PO itu adalah sekolah kafir, karena bentuk dan sistemnya seperti sekolah yang diadakan oleh Belanda, yaitu pendidikan dengan sistem kelas dengan duduk di bangku dan menghadap meja serta papan tulis. Tidak hanya itu para ulama yang tidak senang terhadap perkembangan PO juga menyebarkan isu kepada masyarakat luas, bahwa organisasi PO itu bukan untuk dan milik rakyat awam, tetapi khusus untuk dan milik para ulama. Jadi bagi kita yang bukan ulama tidak pantas dan tidak perlu ikut-ikutan masuk PO, kata mereka. Mereka menghasut masyarakat muslim agar tidak masuk PO. Terhadap fitnah tersebut KH.Abdul Halim tidak pernah menyerah. Ia tetap pada keyakinannya, menerukan pembaharuan dalam bidang pendidikan.
Pada awal pendudukan Jepang organisasi-organisasi pergerakan yang pada tahun 1938 bergabung dalam MIAI (PO, AII, Muhamadiyah dan NU) dibubarkan oleh penguasa Jepang. Para ulama/pimpinan organisasi tersebut kemudian mendesak penguasa Jepang agar organisasi-organisasi mereka dibolehkan bergerak lagi. Beberapa bulan kemudian organisasi tersebut diizinkan oleh penguasa Jepang untuk melakukan kembali kegiatan-kegiatannya. Federasi MIAI pun diizinkan bergerak lagi dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sementara itu nama organisasi Persyarikatan Oelama diganti lagi menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI), yang dengan perubahan ejaan Bahasa Indonesia sistem Soewandi (1974) menjadi Perikatan Ummat Islam (PUI).
Selanjutnya adalah sejarah Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh KH.Ahmad Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti halnya Perikatan Ummat Islam, searah perjuangan PUI juga melalui proses perkembangan dan pergantian nama. Semula pada awal didirikannya organisasi perjuangan ini bernama “Al-Ittihadiyatul Islamiyah” disingkat AII. Pada masa pendudukan Jepang, AII sebagai anggota MIAI, mengalami proses seperti PO. Pada saat itulah AII berganti nama menjadi Persatuan Oemmat Islam Indonesia (POII) pada tahun 1942, dan berubah namanya pada tahun 1947 menurut Ejaan Soewandi menjadi PUII. Perjuangan PUII sejak awalnya secara prinsipil sama dengan PUI. Mengapa demikian?.
Kiranya patut kita pahami bersama, bahwa antara pimpinan PUI dan pimpinan PUII itu sebenarnya adalah satu guru dan satu ilmu. Mereka yaitu KH.Abdul Halim dan KH.Ahmad Sanusi, pada waktu yang bersamaan menuntut ilmu di Mekah, Saudi Arabia pada tahun 1908-1911. Mereka saling bersahabat dan saling bertukar pikiran, baik di bidang pendalaman ilmu, maupun pengalaman ilmunya kelak setelah kembali ke tanah air. Pada waktu di Mekah, mereka juga bertemu dan menjalin persahabatan karib dengan tokoh-tokoh pejuang Islam Indonesia lainnya, seperti KH.Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan KH.Abdul Wahab (Nahdlatul Ulama).
Sekembalinya di tanah air, persahabatan mereka berlanjut. Mereka saling berkunjung dalam rangka lebih memantapkan cita-cita yang telah terukir dan digalang sejak di perantauan, yaitu cita-cita untuk menggalang persatuan dan kesatuan ummat Islam Indonesia, mereka anggap sebagai tulang punggung wawasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Setelah mereka masing-masing memimpin PO dan AII, frekuensi pertemuan mereka semakin tinggi dan efektif. Sejak KH.Abdul Halim (PO) diundang oleh KH.Ahmad Sanusi untuk memberikan ceramah pada Muktamar AII di Sukabumi pada bulan Maret 1935, rencana realisasi cita-cita tentang terciptanya persatuan dan kesatuan ummat Islam Indonesia semakin konkret. Kedua ulama beserta seluruh anggota masing-masing bertekad bulat untuk saling melebur organisasi mereka, guna mewujudkan cita-cita bersama.
Kemudian pada berbagai kesempatan, betapapun sibuknya mereka sebagai wakil-wakil rakyat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dalam bahasa Jepang nya disebut Dokuritsu Zyumbi Choosakai, mereka menyempatkan diri untuk menyusun rencana teknis pelaksanaan fusi dari kedua organisasi mereka.
Rencana mengenai nama bentuk organisasi hasil fusi yaitu Persatuan Ummat Islam, rancangan (konsep) kepengurusan, waktu serta tempat diadakan fusi, dan lain-lain telah disepakati bersama. Tetapi ditakdirkan sebelum upacara fusi dilaksanakan, KH.Ahmad Sanusi dipanggil oleh Allah SWT. Ia wafat tahun 1950. sesuai dengan wasiat ia kepada keluarga dan pengurus PUII agar pelaksanaan fusi secepatnya direalisasi, maka pada tanggal 5 April 1952 bertepatan dengan 9 Rajab 1371 H. PUI dan PUII berfusi menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). Kemudian dinyatakan sebagai “Hari Fusi PUI”.
Pendiri-pendiri PUI tersebut yaitu KH. Abdul Halim, KH. Ahmad Sanusi dan Mr. Syamsuddin, berkat jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dianugerahi Bintang Maha Putera Utama, berdasarkan No.048/TK/Tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992.
Ormas ini melakukan kegiatannya di sejumlah bidang, yaitu pendidikan, sosial, kesehatan masyarakat, ekonomi dan dakwah. Bahkan ormas ini sekarang telah merintis kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).
Saat diketuai oleh Ustadz Dr.H. Ahmad Heryawan, Lc, M.Si selaku Ketua Majelis Syuro dan H. Nazar Harits, MBA selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat. Kedua tokoh ini adalah aset terbaik umat yang diharapkan mampu meneruskan api perjuangan para pendirinya. Dengan kapasitas sebagai Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan telah mampu membawa perubahan PUI ke arah organisasi yang modern dengan tetap mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya. Dia adalah kader militan PUI yang diharapkan mampu melanjutkan amanah kepemimpinannya di level yang lebih tinggi setelah purna tugas dari gubernur.
Sosok H. Nazar Harits dengan kapasitas keulamaannya yang mumpuni telah membawa angin optimisme selama ini bahwa PUI bisa lebih berkembang dan maju seiring dengan tantangan umat yang lebih banyak di masa mendatang. jaringan luas yang dimilikinya, baik nasional maupun internasional, telah membawa ekspansi ke Hongkong, Malaysia, Brunei dan negara lainnya dengan membentuk cabang PUI di luar negeri.
Lembaga Pendidikan PUI telah memiliki ribuan madrasah dalam berbagai tingkatan:
Keanggotaan. PUI memiliki heteroginitas anggota yang tersebar pada daerah tingkat I (provinsi), yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Bali.
Pergerakan yang masif dari kader PUI adalah kunci utama bagaimana roda organisasi terus melaju ke arah kemajuan yang diharapkan. Dengan dukungan SDM yang ada, tidak mustahil jika kader PUI pun berhak dan pantas terlibat dalam kepempinan nasional secara konstitusional. tak ada kata aneh bahkan mustahil, jika santri PUI siap melenggang di jalur eksekutif, legislatif dan yudikatif secara elegan dan profesional.
Sejak berdiri PUI dipimpin oleh ketua Majlis Syura dan Dewan Pengurus Pusat, antara lain:
Periode 2014 - 2019
Majelis Syura
Dewan Pengurus Pusat
 Situs web resmi