Ulèëbalang
Ulèëbalang (Melayu: hulubalang) adalah kepala pemerintah dalam kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagoë, yaitu wilayah setingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Pemegang jabatan Uleebalang digelari dengan gelar Teuku untuk laki-laki atau Cut untuk perempuan.
Uleebalang, ditetapkan oleh adat secara turun-temurun. Mereka menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh. Uleebalang ini merupakan penguasa "nanggroe" atau raja-raja kecil yang sangat berkuasa di daerah mereka masing-masing. Sewaktu mereka memangku jabatan sebagai Uleebalang di daerahnya, mereka harus disahkan pengangkatannya oleh Sultan Aceh. Surat Pengangkatan ini dinamakan "Sarakata" yang dibubuhi stempel Kerajaan Aceh "Cap Sikureung".
Tugas Uleebalang adalah:
Namun mereka masih tetap sebagai pemimpin yang merdeka dan bebas melakukan apa saja terhadap rakyat yang berada di wilayahnya. Misalnya dalam hal pengadilan atau melaksanakan hukuman.
Ketika kewibawaan Kesultanan Aceh masih kuat, Sultan memiliki hak istimewa atas wilayah Nangroe. Hak-hak ini hanya dimiliki oleh Sultan, sedangkan Uleebalang tidak. Misalnya hak untuk menghukum seseorang yang bersalah, hak untuk me- ngeluarkan mata uang, hak untuk membunyikan meriam pada waktu matahari terbenam, dan hak untuk mendapat panggilan dengan sebutan Daulat.
Hak-hak ini sebenarnya dimaksudkan untuk mencegah Uleebalang melakukan kesewenang-wenangan, terutama yang berhubungan dengan pemberian hukuman terhadap seorang yang bersalah.
Namun ketika kewibawaan Sultan sudah melemah, terutama pada abad ke XIX dan awal abad XX (sesudah kesultanan Aceh tidak ada lagi). Yang menetapkan hukuman terhadap seseorang yang bersalah di Nangroe-nangroe adalah para Uleebalang.
APARATUR
Dalam memimpin pemerintahan Nangroe, Uleebalang dibantu oleh:
Nangroe-nangroe tersebut di atas, pada umumnya berlokasi di pantai bagian timur dan pantai bagian barat Aceh. Di bawahnya terdapat pula sejumlah mukim yang terdiri atas beberapa buah gampong atau yang disebut pula dengan istilah meunasah. Tetapi tidak semua nangroe mengenal lembaga mukim. Di wilayah pantai timur dan di pantai barat, tidak terdapat apa yang disebut mukim.
Di Aceh Besar, sebagai pusat pemerintahan Sultan, terdapat federasi mukim-mukim yang sangat berkuasa. Yaitu
Di daerah "Keureuto" yaitu di bagian pantai Timur dan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Utara sekarang, terdapat apa yang disebut dengan istilah "Ulebalang Cut" (Uleebalang kecil). "Uleebalang Lapan" (Uleebalang Delapan), dan "Uleebalang Peut" (Uleebalang Empat). Namun kedudukan dari bermacam jenis Uleebalang ini, berada di bawah Uleebalang Chik.
Di sini berdiri sebuah federasi yang terdiri dari 8 nanggroe. Setiap nanggroe dipimpin oleh seorang "Ulebalang Cut". Federasi ini dinamakan dengan Uleebalang Lapan. Federasi Keureuto di pimpin oleh seorang uleebalang bergelar "Teuku Chik". Salah satunya yang terkenal adalah Teuku Chik Ditunong, suami dari Cut Mutia.
Di dalam "Keureuto" terdapat juga empat daerah yang disebut "Uleebalang Peut", diperintah oleh
Dewan Tuha Peut. Wewenang Tuha Peut ialah hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan, Teuku Chik tidak dapat memutuskan suatu perkara tanpa adanya persetujuan Tuha Peut.
Setiap daerah yang termasuk dari daerah Uleebalang Peut dimpin oleh seorang "Ben" yang bergelar "Teuku Ben". Cut Mutia adalah anak dari Teuku Ben Daud, pemimpin daerah Uleebalang Peut "Pirak"