Djoko Suyanto
Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto, S.IP () adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia yang menjabat dari 22 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2014. Sebelumnya ia pernah menjabat Panglima Tentara Nasional Indonesia dari 13 Februari 2006 sampai 28 Desember 2007. Ia digantikan oleh Jenderal TNI Djoko Santoso. Ia mulai menjabat sejak dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 13 Februari 2006 dan serah terima jabatan dari Jenderal TNI Endriartono Sutarto pada 20 Februari 2006. Dari 23 Februari 2005 hingga 13 Februari 2006, ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Ia juga merupakan Panglima TNI pertama yang berasal dari kesatuan TNI-AU sepanjang sejarah Indonesia.
Djoko Suyanto yang tinggal di Jl. Srindit, Sleko, Madiun, Jawa Timur, bercita-cita ingin jadi prajurit TNI Angkatan Udara. Ia adalah putra Bapak Suparno, anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Iswahjudi dengan pangkat terakhir Mayor. Sebagai anak ketiga dari tujuh bersaudara, Djoko adalah satu-satunya yang mengikuti jejak ayahnya menjadi prajurit TNI AU.
Djoko Suyanto sejak remaja sudah menunjukkan sifat penyabar, ramah, "low profile" dan punya kesetiakawanan sosial yang tinggi. Sebagai contoh, kalau ada kawan dekat sesama siswa SMA tidak masuk, ia mau meminjamkan catatan pelajaran di sekolah. Bahkan adakalanya mau membantu mencatatkan baik kepada kawan laki-laki maupun perempuan.
Djoko dikenal sebagai pribadi yang disiplin. Sikap itu ditunjukkan ketika ia bermain band dengan teman-teman SMA-nya. Salah seorang teman satu SMA, Aryadi Syamsu menceritakan. Saat itu semua pemain band memanjangkan rambutnya. Tapi, Djoko tidak mau ikut-ikutan menggondrongkan rambutnya. “Kami mengenal Djoko sebagai sosok yang disiplin,” kata Aryadi, seperti dikutip Harian Indo pos. Selain itu, jiwa kepemimpinan Djoko juga sudah terlihat sejak di bangku sekolah lanjutan atas. “Jiwa kepemimpinan dan kedisiplinannya sudah terlihat saat itu. Meski aktif di band, pelajaran sekolah tetap diutamakan. Nilainya tetap tinggi sehingga ia masuk jurusan Ilmu Pasti,” cerita Bagas, salah seorang teman Djoko sewaktu di SMA Negeri 2 Madiun.
Karena ‘memiliki sesuatu yang lebih’ dibanding teman-temannya, maka ketika di bangku SMA banyak anak perempuan yang suka padanya. Namun, Djoko tidak menanggapinya dengan serius. Malah kalau ada temannya yang berusaha mencomblangi, Djoko marah. Ia hanya tertarik pada gadis bernama Ratna yang tak lain adik kelasnya di SMA. Namun, ia baru berani memacarinya setelah lulus AKABRI Udara tahun 1973. Gadis Madiun bernama Ratna Sinar Sari inilah yang kemudian disuntingnya sebagai istri.
Begitu besarnya keinginan menjadi prajurit TNI AU, lulus SMAN 2 Madiun Djoko langsung pergi ke Lanud Adisutjipto, Yogyakarta untuk melamar menjadi Taruna TNI Angkatan Udara. Suatu ketika setelah selesai ujian, ketahuan bahwa ijazah SMA-nya ketinggalan di rumahnya. Seketika itu juga oleh salah satu tim pengujinya, Djoko disuruh pulang ke Madiun untuk ambil Ijazah.“Saya langsung menyuruh Djoko untuk segera mengambil ijazah di rumahnya, di Madiun. Sebab saat itu tinggal ijazahnya yang belum dikumpulkan. Beberapa tahun kemudian setelah pangkat bintang menempel di pundaknya, pernah Marsekal Djoko Suyanto ketemu saya. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah lupa soal ijazah yang ketinggalan itu. Djoko bilang, kalau ijazahnya tidak diambil sesuai perintah Mas Darodji, maka ia tidak akan pernah menjadi marsekal,” demikian tutur Lettu (Purn.) M. Darodji Zamroni.
Dari perkawinannya dengan Ratna Sinar Sari, Djoko dikaruniai dua orang anak, Yona Didya Febrian (alm) dan Kania Devi Restya yang saat ini kuliah di London School, Jakarta. Kematian putra sulungnya yang sempat mengidap tumor otak itu menjadi sebuah kisah sedih yang sangat mendukakan hatinya. Tak heran jika selama ini, setiap kali mendapat tugas baru, Djoko dan istrinya selalu berziarah ke makam orangtuanya, ayah mertuanya, dan anak sulungnya.
Djoko Suyanto adalah lulusan Akabri (di Akademi Angkatan Udara) tahun 1973, sama dengan Laksamana Slamet Soebijanto (Kepala Staf Angkatan Laut), Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto, Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Endang Suwarya, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia adalah penerbang pesawat tempur F-5 Tiger II yang berpangkalan di Pangkalan Udara Iswahyudi, Magetan.
Suyanto pernah mengikuti kursus di "USAF Fighter Weapon Instructor School" di Pangkalan Udara Nellis, Las Vegas, Nevada. Ia kemudian berturut-turut menjabat sebagai Komandan Skadron Udara 14, Komandan Lanud Iswahyudi, Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional, Komandan Komando Pendidikan TNI-AU, Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Udara, dan kemudian Kepala Staf TNI-AU sebelum akhirnya menjadi Panglima TNI. Selama berada di Skadud 14, itulah Djoko menjadi salah satu penerbang pesawat tempurnya dengan call sign “Beetle” dan “Thunder-35.”
Dipilihnya nama Djoko Suyanto sebagai Kepala Staf TNI AU (KSAU) yang baru cukup mengejutkan. Pasalnya, saat itu Djoko masih perwira tinggi bintang dua. Pangkat bintang tiga baru disandangnya seiring penetapan dirinya sebagai KSAU pada Kamis 17 Februari 2005. Jabatan terakhir Djoko adalah sebagai Asisten Operasi KSAU.
Ia mengatakan dirinya tetap akan meneruskan sejumlah konsep yang telah dirintis oleh pendahulunya, yang termuat dalam cetak biru program pembangunan kekuatan TNI-AU. "Tapi, itu semua tentunya mempertimbangkan besarnya anggaran dari pemerintah. Program yang paling realistis untuk lima tahun adalah tidak menambah jumlah skuadron, melainkan meningkatkan kesiapannya." Saat itu TNI-AU memiliki 7 skuadron tempur, 5 skuadron angkut, 3 skuadron helikopter, dan 3 skuadron latih. Di masa kepemimpinan Chappy Hakim, kesiapan skuadron TNI-AU berada di posisi 30%-50%. "Mulai tahapan program 2005 sampai 2010, kami akan mengupayakan peningkatan kesiapan sampai pada titik 70%-80%. Baru pada tahapan berikutnya, kami berkeinginan untuk mengembangkan kekuatan pesawat karena memang di saat itu sudah banyak pesawat yang berusia tua," kata Djoko Suyanto.
Tahun 2006 saat pengajuannya sebagai Panglima TNI, selain menjadi kejutan karena merupakan pertama dari Angkatan Udara, sempat tidak diterima oleh Fraksi PDIP. Hal itu disebabkan sebelumnya, Presiden Megawati Soekarnoputri diakhir periode Kepresidenannya mengajukan Jenderal Ryamizard Ryacudu (KSAD), akan tetapi Presiden SBY menarik surat pengajuannya dan mengajukan nama baru yaitu Djoko Suyanto. Tahapan di DPR itu adalah uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR RI. Saat itu, bukan saja nyali dan ketangguhan Djoko diuji, tetapi juga kredibilitas visi dan misinya. Para anggota Komisi I membombardir Djoko dengan berbagai pertanyaan hingga 13 jam. Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengomentari ‘ujian’ yang dijalani Djoko ini sebagai ujian fit and proper test terlama di dunia. “Jadi layak masuk “Guiness Book,” ujarnya berkelakar. Setelah lulus proses "fit & proper test", Djoko dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden pada 13 Februari 2006. Dua pekerjaan rumah bagi Djoko Suyanto adalah perihal kesejahteraan prajurit seiring dengan banyaknya tuntutan agar TNI melepaskan semua bisnis-nya kepada pemerintah dan persoalan pro dan kontra hak pilih TNI pada pemilihan umum tahun 2009.
Djoko sempat menjadi Komisaris Independen di PT Adaro pasca menjadi purnawirawan (2007). Sampai saat dipilih menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan pada tahun 2009, barulah Djoko mundur dari perusahaan batu bara tersebut. Djoko juga tercatat pernah menjadi komisaris di PT Lestari Asri Jaya, perusahaan yang mengelola hutan tanaman industri. Pada Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2009, Djoko merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan SBY-Boediono yang diketuai oleh Hatta Rajasa.
Menko Polhukam membawahi institusi bidang Politik, Hukum, dan Keamanan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Intelijen, menjalankan politik dalam dan luar negeri, menjaga stabilitas politik serta pertahanan dan keamanan, hukum, aparatur negara. Bidang ini pada zaman SBY di periode ke-2 banyak diwarnai dinamika, seperti kasus-kasus korupsi menteri dan petinggi Partai Demokrat, kasus Century, ketegangan antar penegak hukum (Konfrontasi Cicak dan Buaya), ketegangan politik dengan Australia, terorisme global, keamanan Indonesia timur dan lainnya. Sejumlah kemajuan pun diraihnya seperti stabilitas politik nasional dalam negeri, penguatan KPK, modernisasi TNI melalui kebijakan Kekuatan Pokok Minimum/Minimum Essential Force (MEF), kehidupan Indonesia yang semakin demokratis, melejitnya nama Indonesia di percaturan global melalui kebijakan luar negeri, dan Pemilu 2014 yang dilewati dengan aman, kondusif dan demokratis.
Sikapnya kepada Demokrasi dapat dilihat dari pernyataannya "Indonesia perlu pemerintahan efektif dengan "civil society" kuat, dengan institusi-institusi publik yang transparan dan akuntabel, dengan kebebasan sipil serta hukum yang bekerja, dengan penghormatan kepada "local wisdom". Bukan 'orang kuat' yang mengintervensi dan mendominasi berbagai aspek kehidupan," ujar Djoko.
Meski mengaku tidak tertarik dengan dunia politik, namun, dua partai besar sekelas Demokrat dan PKS bahkan sempat melirik Djoko sebagai capres yang akan diusung pada tahun 2014. Hal itu terkait pendapat Wakil Ketua DPP PKS, Zulkiefliansyah, yang menyatakan bahwa Djoko ahli di bidang politik dan keamanan. Meski mulai dilirik, namun, saat itu ketika dikonfirmasi, Djoko bahkan bersikukuh menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik dengan politik. Tak hanya PKS, Djoko pun juga disebut-sebut kemungkinan kuat akan dicalonkan oleh Demokrat mengingat kinerja Djoko dinilai bagus selama ini.
Usai tak lagi menjadi pejabat negara, Djoko kembali ke dunia usaha. Dia, sebagaimana tercatat pada situs PT Bursa Efek Indonesia, pada 17 Maret 2015 membuat surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Presiden Komisaris dan Komisaris Independen PT Chandra Asri Petrochemical.Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto tercatat sebagai purnawirawan tentara paling kaya di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II yang pada Jumat (5/3/2010) mengumumkan harta kekayaannya. Per 9 Desember 2009, total kekayaan Djoko Suyanto mencapai Rp 17.217.559.614 dan 40.000 dollar AS. Dalam empat tahun, harta kekayaan Djoko meningkat sekitar Rp 12 miliar. Sebelumnya, pada 31 Desember 2005, Djoko mencatatkan bahwa jumlah kekayaannya sebesar Rp 5.899.551.791 dan 33.942 dollar AS.
Tersangka korupsi proyek Hambalang dan pencucian uang, Anas Urbaningrum, menuding banyak penyumbang dana kampanye SBY pada pemilu presiden 2009 fiktif belaka. Dugaan itu, menurut Anas, berasal dari hasil audit akuntan independen terhadap dana kampanye SBY pada 2009. Djoko mengatakan tim sukses pemenangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 tugasnya hanya satu dan tidak ada tim khusus. Oleh karena itu, lanjut Djoko, apabila ada pernyataan yang seolah-olah ada tim khusus dengan tugas khusus pada seseorang, itu tidak benar.Lebih jauh terkait tudingan dana, Djoko mengatakan mengenai itu sudah ada aturan-aturannya dalam Undang-undang (UU) Pilpres.
LSM Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) pernah merilis data-data penerima aliran dana bailout Bank Century. Orang-orang dekat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi deretan nama-nama yang diduga menerima dana Rp6,7 triliun itu. Salah satu nama yang disebut-sebut menerima dana tersebut adalah Djoko Suyanto. Mantan Panglima TNI itu dituding menerima Rp10 miliar. "Soal kabar Rp10 miliar yang saya terima itu. Hal ini menimbulkan "trust" dan "distrust" di keluarga saya. Karena istri saya "complain", kok terima 10 miliar diam-diam saja? Pantas sekarang pulangnya malam terus?" kata Djoko Suyanto. Selain Djoko yang kini menjabat Sebagai Menko Polhukam, Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Putra bungsu Presiden SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono, juga dituding menerima duit Rp10 miliar. Mereka pun telah melaporkan Bendera ke Mapolda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Hakim menjatuhkan vonis kepada Aktivis Bendera tersebut, yaitu hukuman tujuh bulan penjara atas dakwaan pencemaran nama baik. Dalam pertimbangannya putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dua aktivis Bendera tersebut tidak mampu dan gagal untuk menunjukkan bukti tentang adanya aliran dana Century yang masuk ke rekening sejumlah anggota Tim Sukses SBY- Boediono, sebagaimana mereka telah ungkapkan kepada sejumlah wartawan di Jakarta akhir November 2009. Hukuman terhadap dua aktivis Bendera ini 5 bulan lebih dari tuntutan jaksa.