Undang-Undang Kementerian Negara
Undang-Undang Kementerian Negara (secara resmi bernama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara) adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, pembentukan, pengubahan, menggabungkan, memisahkan dan/atau mengganti, pembubaran/menghapus kementerian, hubungan fungsional kementerian dengan lembaga pemerintah, non kementerian dan pemerintah daerah serta pengangkatan dan pemberhentian menteri atau menteri kordinasi berisi penataan kembali keseluruhan kelembagaan pemerintahan sesuai dengan nomenklatur seperti departemen, kementerian negara, lembaga pemerintah nonkementerian, maupun instansi pemerintahan lain, termasuk lembaga nonstruktural.
Dalam Undang-Undang tentang Kementerian Negara mengatur sbb:
Kementerian berkedudukan di Ibu Kota Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sbb:
Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang terdiri atas:
Setiap urusan pemerintahan, kecuali urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan, tidak harus dibentuk dalam satu Kementerian tersendiri.
"Kementerian" luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan tidak dapat diubah dan dibubarkan, presiden dapat pengubahan "Kementerian" yang lain dengan mempertimbangkan, efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah serta kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang dengan ketentuan pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian presiden melakukan dengan meminta pertimbangan atau persetujuan dari "Dewan Perwakilan Rakyat" dengan waktu paling lama tujuh hari kerja sejak surat presiden diterima oleh "Dewan Perwakilan Rakyat", "Dewan Perwakilan Rakyat"sudah harus memberikan "Pertimbangan" bilamana "Dewan Perwakilan Rakyat" dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat presiden diterima belum juga memberikan "Pertimbangan" maka secara langsung "Dewan Perwakilan Rakyat" dianggap sudah memberikan "pertimbangan" sedangkan khusus untuk "Kementerian" agama, hukum, keuangan dan keamanan pihak presiden harus mendapatkan persetujuan "Dewan Perwakilan Rakyat".
Dalam menjalankan tugasnya Presiden dapat membentuk Menteri Koordinasi dan Menteri dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas serta perkembangan lingkungan global dengan jumlah keseluruhan paling banyak tiga puluh empat kementerian dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji
Menteri dilarang mempunyai jabatan lain sebagai
Bila dipandang perlu Presiden dapat mengangkat "wakil Menteri" pada "Kementerian" tertentu akan tetapi jabatan wakil Menteri "tidak merupakan anggota kabinet" melainkan sebagai "pejabat karier"
Kementerian seperti "Departemen" dan "Kementerian Negara" tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Kementerian berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Kementerian Negara