Sejarah Gereja Katolik
Sejarah Gereja Katolik bermula dari pribadi dan ajaran Yesus Kristus ("ca." 4 SM – "ca." 30 M). Gereja Katolik mengaku sebagai kelanjutan dari paguyuban umat Kristen perdana yang dibentuk oleh Yesus Kristus, dan menghormati uskup-uskupnya sebagai para pengganti rasul-rasul Yesus, teristimewa Uskup Roma (Sri Paus) sebagai satu-satunya pengganti Santo Petrus, rasul yang diangkat Yesus menjadi kepala Gereja dan berkarya di kota Roma, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Kitab Suci Perjanjian Baru. Pada akhir abad ke-2, para uskup mulai menyelenggarakan muktamar-muktamar tingkat regional guna menuntaskan berbagai permasalahan terkait doktrin dan kebijakan. Pada abad ke-3, Uskup Roma mulai menjadi semacam hakim agung dalam penanganan perkara-perkara yang tidak dapat dituntaskan oleh uskup-uskup lain.
Agama Kristen menyebar ke seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, meskipun ditindas karena bertentangan dengan agama leluhur bangsa Romawi, yang kala itu menjadi agama negara. Penindasan terhadap umat Kristen mulai mereda sesudah agama Kristen dilegalkan oleh Kaisar Konstantinus I pada tahun 313. Pada tahun 380, Kaisar Teodosius I menetapkan agama Kristen Katolik sebagai agama negara Kekaisaran Romawi. Agama Kristen menjadi agama negara di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi sampai dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, dan tetap menjadi agama negara Kekaisaran Bizantin sampai kota Konstantinopel jatuh ke tangan bangsa Turki. Tujuh Konsili Oikumene yang terdahulu diselenggarakan pada kurun waktu agama Kristen masih menjadi agama negara. Menurut sejarawan Gereja, Eusebius, Uskup Kaisarea, ada lima keuskupan yang terkemuka pada kurun waktu ini, yakni keuskupan Roma, keuskupan Konstantinopel, keuskupan Antiokhia, keuskupan Yerusalem, dan keuskupan Aleksandria. Kelima-limanya secara serempak disebut Pentarki.
Pertempuran-pertempuran di Toulouse mampu mempertahankan keberadaan Gereja Katolik di belahan Dunia Barat, meskipun kota Roma diluluhlantakkan pada tahun 850, dan kota Konstantinopel telah terkepung. Pada abad ke-11, kerenggangan hubungan antara Gereja Yunani di belahan Dunia Timur dan Gereja Latin di belahan Dunia Barat akhirnya bermuara pada Skisma Timur-Barat, yang turut disebabkan oleh sengketa seputar ruang lingkup kewenangan Sri Paus. Perang Salib IV dan peristiwa penjarahan kota Konstantinopel oleh bala tentara salib membuat perpecahan kedua Gereja menjadi paripurna. Pada abad ke-16, Gereja Katolik menanggapi gerakan Reformasi Protestan dengan gerakan pembaharuan internal yang dikenal dengan sebutan gerakan Kontra Reformasi. Pada abad-abad selanjutnya, agama Kristen Katolik menyebar ke seluruh dunia, kendati mengalami penurunan jumlah pemeluk di Eropa sebagai dampak dari pertumbuhan agama Kristen Protestan serta merebaknya sikap skeptis terhadap agama selama dan sesudah Abad Pencerahan. Konsili Vatikan II yang diselenggarakan pada era 1960-an menghasilkan perubahan-perubahan terpenting dalam praktik-praktik Gereja Katolik selepas Konsili Trento, empat abad sebelumnya.
Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus. Alkitab Perjanjian Baru meriwayatkan perbuatan dan ajaran Yesus, bagaimana ia memilih kedua belas rasulnya, dan amanatnya kepada mereka untuk melanjutkan karyanya. Gereja Katolik mengajarkan bahwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, dalam peristiwa yang disebut pentakosta, menandai permulaan karya pelayanan Gereja Katolik di muka umum. Umat Katolik meyakini bahwa Santo Petrus adalah Uskup Roma yang pertama, dan rasul yang menahbiskan Linus menjadi Uskup Roma berikutnya, dan dengan demikian memulakan urut-urutan suksesi apostolik (alih kepemimpinan rasuliah) yang berkesinambungan sampai dengan Uskup Roma saat ini, . Dengan kata lain, Gereja Katolik menjaga kesinambungan suksesi apostolik Uskup Roma, yakni Sri Paus - pengganti Santo Petrus.
Berkat Pengakuan Petrus yang diriwayatkan dalam Injil Matius, Kristus menetapkan Petrus sebagai "batu karang" yang akan menjadi landasan bagi tegaknya Gereja Kristus. Meskipun sejumlah pengkaji telah menyatakan bahwa Petrus adalah uskup pertama kota Roma, menurut pengkaji lain, keberadaan lembaga kepausan tidak bergantung pada gagasan bahwa Petrus adalah Uskup Roma atau bahkan pada gagasan bahwa Petrus pernah tinggal di Roma. Banyak pengkaji meyakini bahwa struktur kepemimpinan Gereja Roma mula-mula terdiri atas sekumpulan imam/uskup, sebelum menerapkan struktur kepemimpinan Gereja yang terdiri atas satu orang uskup dan sekumpulan imam pada abad ke-2, dan bahwasanya para pujangga di kemudian hari menyematkan istilah "Uskup Roma" pada para mendiang rohaniwan Roma yang terkemuka, dan juga pada Petrus sendiri. Berdasarkan pendapat ini, Oscar Cullmann dan Henry Chadwick mempertanyakan keberadaan suatu keterkaitan resmi antara Petrus dan lembaga kepausan modern, sementara Raymond E. Brown berpendapat bahwa, sekalipun pembahasan mengenai Petrus selaku uskup lokal kota Roma merupakan suatu tindakan yang anakronistis, umat Kristen kala itu memang sudah menganggap Petrus memiliki "peranan-peranan yang berkontribusi secara hakiki bagi perkembangan peranan lembaga kepausan dalam Gereja di kemudian hari". Menurut Brown, peranan-peranan ini "sangat besar dampaknya terhadap pandangan orang tentang Uskup Roma, uskup dari kota tempat Petrus wafat, dan tempat Paulus bersaksi tentang kebenaran Kristus, selaku pengganti Petrus yang mengemban tugas penggembalaan Gereja sejagat".
Kondisi Kekaisaran Romawi kala itu membuka peluang bagi penyebaran gagasan-gagasan baru. Jaringan jalan raya serta perhubungan laut dan perairan yang dibina dengan baik oleh Kekaisaran Romawi mempermudah orang untuk melakukan perjalanan jauh, sementara Pax Romana memungkinkan orang untuk melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah lain tanpa mengkhawatirkan gangguan keamanan. Pemerintah mendorong warga negara, terutama yang berdiam di daerah perkotaan, untuk belajar bahasa Yunani, dan penguasaan "lingua franca" tersebut memudahkan warga negara di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi untuk mengungkapkan gagasan dan memahami gagasan lain. Rasul-rasul Yesus mendapatkan pengikut-pengikut baru di dalam paguyuban-paguyuban umat Yahudi di seluruh kawasan Laut Tengah, dan sekitar 40 paguyuban umat Kristen telah terbentuk pada 100 M. Meskipun sebagian besar berlokasi di dalam wilayah Kekaisaran Romawi, paguyuban-paguyuban umat Kristen juga terbentuk di Armenia, Iran, dan sepanjang daerah Pesisir Malabar di India. Agama baru ini menarik banyak peminat, terutama di kota-kota; mula-mula tersebar di kalangan budak belian dan orang-orang dari kalangan bawah, namun kemudian menyebar pula di kalangan perempuan bangsawan.
Mula-mula umat Kristen masih beribadat bersama-sama dengan umat Yahudi, sehingga disebut umat Kristen Yahudi oleh para sejarawan, akan tetapi dalam jangka waktu dua puluh tahun sesudah Yesus wafat, hari Minggu dijadikan hari peribadatan utama. Setelah para pendakwah seperti Paulus dari Tarsus mulai mendapatkan pengikut baru dari kalangan non-Yahudi, ajaran Kristen lambat laun terpisahkan dari praktik-praktik agama Yahudi dan tumbuh menjadi agama tersendiri, meskipun pembahasan-pembahasan seputar hubungan antara Paulus dari Tarsus dan agama Yahudi masih diperdebatkan sampai sekarang. Untuk menyelesaikan perbedaan ajaran antargolongan yang saling bersaing dalam Gereja, pada "ca." 50 M, para rasul menyelenggarakan konsili yang pertama dalam sejarah Gereja, yakni Konsili Yerusalem. Konsili ini menetapkan bahwa orang-orang non-Yahudi dibenarkan menjadi umat Kristen tanpa perlu menaati seluruh hukum Musa. Ketegangan yang terus meningkat dalam waktu singkat semakin memperlebar kesenjangan antara umat Kristen dan umat Yahudi. Keterpisahan ini nyaris purna manakala umat Kristen menolak ikut serta dalam Pemberontakan Bar Kohba yang dikobarkan orang Yahudi pada 132. Meskipun demikian, sejumlah paguyuban umat Kristen masih mempertahankan anasir-anasir praktik agama Yahudi.
Menurut beberapa sejarawan dan pengkaji, tatanan Gereja perdana tidaklah kaku, sehingga membuka peluang bagi munculnya berbagai macam tafsir atas keyakinan-keyakinan Kristen. Dengan maksud antara lain untuk memastikan adanya konsistensi yang lebih besar dalam ajaran-ajarannya, pada penghujung abad ke-2, paguyuban-paguyuban umat Kristen telah mengembangkan suatu hierarki yang lebih tertata, yakni satu orang uskup dengan kewenangan atas seluruh rohaniwan di dalam kota kediamannya. Tatanan ini terus berkembang dan di kemudian hari melahirkan jabatan uskup metropolit. Organisasi Gereja mulai meniru organisasi kekaisaran; uskup-uskup di kota-kota yang memiliki peranan penting di bidang politik memiliki kewenangan yang lebih besar atas uskup-uskup di kota-kota sekitarnya. Gereja di Antiokhia, Aleksandria, dan Roma menempati posisi-posisi tertinggi. Semenjak abad ke-2, uskup-uskup kerap berhimpun untuk bermusyawarah dalam sinode-sinode regional guna menuntaskan permasalahan-permasalahan seputar doktrin dan kebijakan. Duffy berpendapat bahwa pada abad ke-3, Uskup Roma mulai bertindak selaku mahkamah banding untuk perkara-perkara yang tidak dapat dituntaskan oleh uskup-uskup lain.
Doktrin Gereja semakin disempurnakan oleh sejumlah teolog dan pengajar berwibawa, yang secara kolektif disebut Bapa-Bapa Gereja. Semenjak 100 M, pengajar-pengajar proto-ortodoks seperti Ignasius dari Antiokhia dan Ireneus merumuskan ajaran Katolik sedemikian rupa sehingga sangat berbeda dari ajaran-ajaran lain, misalnya ajaran-ajaran Gnostik. Pada abad-abad pertama keberadaannya, Gereja merumuskan ajaran-ajaran dan tradisi-tradisinya menjadi satu kesatuan yang utuh dan sistematis di bawah pengaruh para ahli apologetika teologi seperti Paus Klemens I, Yustinus Martir, dan Agustinus dari Hipo.
Berbeda dari kebanyakan agama lain di Kekaisaran Romawi, agama Kristen mewajibkan pemeluknya untuk mendustakan semua sesembahan lain. Aturan semacam ini diadopsi dari agama Yahudi. Penolakan umat Kristen untuk ikut serta merayakan hari-hari besar agama leluhur menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan masyarakat. Sikap seperti ini membuat warga non-Kristen, termasuk para pejabat pemerintah, khawatir dewa-dewi akan murka, sehingga ketenteraman dan kesejahteraan Kekaisaran Romawi juga akan ikut terancam. Selain itu, keakraban khusus antarsesama pemeluk agama Kristen dan kerahasiaan praktik-praktik peribadatannya menimbulkan desas-desus bahwa umat Kristen melakukan inses dan kanibalisme. Penindasan-penindasan yang timbul akibat desas-desus ini, meskipun lazimnya bersifat lokal dan sporadis, merupakan salah satu unsur pembentuk wawasan diri umat Kristen sampai agama Kristen dilegalkan pada abad ke-4. Serangkaian penindasan yang lebih terorganisasi terhadap umat Kristen dilancarkan pada akhir abad ke-3, manakala para kaisar mengumumkan bahwa krisis militer, politik, dan ekonomi yang melanda Kekaisaran Romawi adalah akibat dari murka dewa-dewi. Segenap warga diperintahkan untuk mempersembahkan kurban kepada dewa-dewi dengan ancaman hukuman mati. Umat Yahudi dikecualikan dari perintah ini jika bersedia membayar pajak khusus Yahudi. Jumlah umat Kristen yang dieksekusi mati berkisar dari beberapa ratus jiwa sampai 50.000 jiwa. Banyak yang melarikan diri atau murtad. Silang pendapat seputar status orang-orang murtad yang kembali ke pangkuan Gereja merupakan penyebab skisma Donatisme dan skisma Novasianisme.
Sekalipun berulang kali ditindas, karya pewartaan Injil terus berjalan, dan akhirnya bermuara pada Maklumat Milan yang melegalkan agama Kristen pada tahun 313. Pada tahun 380, agama Kristen telah menjadi agama negara Kekaisaran Romawi. Filsuf Filsuf religius Simone Weil mengemukakan dalam tulisannya bahwa "pada zaman Konstantinus, keadaan pengharapan apokaliptik tentunya sudah lumayan menipis. [Kedatangan Kristus yang sudah di ambang pintu, pengharapan akan hari penghabisan - merupakan 'bahaya sosial yang sangat besar.'] Selain itu, semangat hukum lama, yang sangat jauh terpisah dari segala macam perkara mistik, tidak begitu beda dari semangat Romawi itu sendiri. Roma dapat menyesuaikan diri dengan Allah Bala Tentara."
Sebelum Konsili Vatikan I, pada 1854, Paus Pius IX dengan dukungan penuh dari sebagian besar uskup Gereja Katolik yang ia mintai saran antara 1851–1853, mempermaklumkan dogma Maria dikandung tanpa noda. Delapan tahun sebelumnya, pada 1846, Sri Paus sudah mengabulkan harapan para uskup dari Amerika Serikat, dan mempermaklumkan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda sebagai pelindung Amerika Serikat.
Dalam Konsili Vatikan I, sekitar 108 orang bapa konsili meminta agar menambahkan frasa "perawan tanpa noda" ke dalam doa Salam Maria. Sejumlah bapa konsili meminta agar dogma Maria dikandung tanpa noda dimasukkan ke dalam syahadat Gereja, namun ditentang oleh Paus Pius IX
Banyak dari umat Katolik Perancis menghendaki agar konsili oikumene ini mendogmatisasi infalibilitas Sri Paus dan keyakinan bahwa Maria telah diangkat ke surga. Pada Konsili Vatikan I, ada sembilan petisi mariologi yang mendukung keyakinan Maria diangkat ke surga dijadikan dogma, yang justru ditentang keras oleh beberapa bapa konsili, terutama yang berasal dari Jerman. Pada 1870, Konsili Vatikan I mengukuhkan doktrin infalibilitas Sri Paus bilamana dilaksanakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang didefinisikan secara khusus. Kontroversi mengenai hal ini dan isu-isu lainnya mengakibatkan segolongan kecil umat Katolik memisahkan diri dan membentuk Gereja Katolik Lama.
Revolusi Industri memunculkan banyak keprihatinan mengenai memburuknya pekerjaan dan kondisi hidup kaum buruh di perkotaan. Dipengaruhi oleh Uskup Jerman yang bernama Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler, Paus Leo XIII menerbitkan ensiklik "Rerum novarum" pada 1891. Ensiklik ini berisi penjabaran ajaran sosial Katolik yang menolak sosialisme namun menganjurkan regulasi ksyarat-syarat kerja. "Rerum novarum" mendesak dilakukannya penetapan upah hidup dan pengakuan hak kaum buruh untuk membentuk serikat-serikat buruh.
"Quadragesimo anno" dikeluarkan oleh Paus Pius XI pada 15 Mei 1931, 40 tahun sesudah terbitnya "Rerum novarum". Berbeda dari Paus Leo XIII yang lebih banyak membahas mengenai kondisi kaum buruh, Paus Pius XI memusatkan perhatiannya pada implikasi-implikasi etis dari tata tertib sosial dan ekonomi. Ia mengimbau agar dilakukan rekonstruksi tata tertib sosial berdasarkan prinsip solidaritas dan subsideritas. Ia mengungkap pula mengenai bahasa-bahaya besar yang mengancam kemerdekaan dan martabat luhur manusia yang muncul dari kapitalisme yang tanpa batasan dan komunisme totaliter.
Ajaran-ajaran sosial dari Paus Pius XII mengulangi ajaran-ajaran ini, dan menjabarkannya secara lebih terperinci bukan hanya bagi kaum buruh dan kaum pemilik modal, melainkan juga bagi profesi-profesi lain seperti politikus, pendidik, ibu rumah tangga, petani, ahli pembukuan, organisasi internasional, dan segala aspek kehidupan termasuk militer. Ia bahkan melangkah lebih jauh lagi daripada Paus Pius XI dengan merumuskan pula ajaran-ajaran sosial di bidang kedokteran, psikologi, olah raga, televisi, ilmu pengetahuan, hukum, dan pendidikan. "Nyaris tidak ada isu sosial yang tidak dibahas dan dihubungkan dengan iman Kristen oleh Paus Pius XII." Ia dijuluki "Paus Teknologi" karena kesediaan dan kesanggupannya untuk menguji dampak-dampak sosial dari kemajuan teknologi.
Pada abad ke-20, pemerintahan di sejumlah negara dikuasai oleh pihak-pihak yang berhaluan politik radikal dan antiklerikal. Undang-Undang Calles tahun 1926, yang memisahkan negara dari Gereja di Meksiko, bermuara pada Perang Cristero yang mengakibatkan lebih dari 3.000 orang imam diasingkan atau dibunuh, gereja dicemarkan, ibadat diolok-olok, biarawati diperkosa, dan imam-imam ditembak mati bila tertangkap. Di Uni Soviet, Gereja dan umat Katolik ditindas seusai Revolusi Bolshevik pada tahun 1917, sampai memasuki era 1930-an. Selain pembunuhan rohaniwan, biarawan, dan umat awam, penyitaan barang-barang perlengkapan ibadat, dan penutupan gedung-gedung gereja juga merupakan hal yang umum terjadi. Pada Perang Saudara Spanyol, yang berlangsung dari tahun 1936 sampai tahun 1939, hierarki Katolik mendukung pasukan pemberontak Nasionalis Spanyol, yang dipimpin oleh Francisco Franco, melawan pemerintah koalisi Front Kerakyatan, dengan beralasan bahwa kaum Republikan telah sengaja melakukan tindak kekerasan terhadap Gereja. Gereja Katolik juga menjadi salah satu unsur aktif di gelanggang politik Spanyol yang terkotak-kotak menjadi beberapa kubu pada tahun-tahun menjelang pecahnya perang saudara. Paus Pius XI menjuluki ketiga negara tersebut dengan sebutan "segitiga mengerikan" dan mengistilahkan sikap diam Eropa dan Amerika Serikat sebagai "konspirasi bungkam".
Paus Pius XI berniat mengakhiri sengketa lama antara lembaga kepausan dan pemerintah Italia, serta mengusahakan agara kemerdekaan dan kedaulatan Takhta Suci kembali diakui. Sebagian besar dari negara-negara Kepausan telah direbut pada tahun 1860 oleh angkatan bersenjata Raja Italia, Victor Emmanuel II (1861–1878), yang bercita-cita mempersatukan seluruh Italia. Kota Roma sendiri direbut paksa pada tahun 1870, dan Sri Paus menjadi "tahanan di Vatican." Kebijakan-kebijakan pemerintah Italia selalu bersifat antirohaniwan sampai dengan Perang Dunia I, manakala Takhta Suci berhasil menyepakati sejumlah kompromi dengan pemerintah Italia.
Guna mengukuhkan rezim Fasis diktatorialnya sendiri, Benito Mussolini juga bersemangat mengupayakan tercapainya kesepakatan. Kesepakatan tercapai pada tahun 1929 dengan penandatanganan Perjanjian Lateran, yang menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan syarat-syarat perjanjian pertama, Kota Vatikan diberi kedaulatan sebagai sebuah negara merdeka sebagai ganti membatalkan klaimnya atas daerah-daerah bekas wilayah negara-negara Kepausan. Dengan demikan Paus Pius XI menjadi kepala dari sebuah negara mini dengan wilayah, angkatan bersenjata, stasiun radio, dan perwakilan diplomatik sendiri. Konkordat tahun 1929 membuat agama Kristen Katolik menjadi satu-satunya agama di Italia (kendati agama-agama lain ditoleransi), pemerintah Italia membayar gaji imam-imam dan uskup-uskup, mengakui pernikahan yang dilangsungkan di gereja (sebelumnya, kedua mempelai harus menjalani upacara pernikahan sipil), serta menghadirkan pelajaran agama di sekolah-sekolah negeri. Sebagai gantinya, uskup-uskup bersumpah setia pada negara Italia, yang memiliki hak veto dalam pemilihan uskup. Gereja tidak secara resmi diwajibkan mendukung rezim Fasis; kedua belah pihak tetap kukuh berseberangan pendirian tetapi permusuhan yang meluap-luap sudah berakhir. Gereja secara khusus mendukung kebijakan-kebijakan luar negeri, semisal dukungan terhadap kubu anti-Komunis dalam Perang Saudara Spanyol, dan dukungan terhadap penaklukan Etiopia. Masih ada silang pendapat seputar jaringan muda-mudi Aksi Katolik, yang ingin digabungkan Mussolini dengan perkumpulan muda-mudi Fascis bentukannya. Satu-satunya kompromi yang disepakati adalah pemerintahan Fascis diperbolehkan untuk mensponsori tim-tim olah raga.
Italia membayar ganti rugi kepada Vatikan 1.750 juta lira (sekitar $100 juta) atas penyitaan properti gereja semenjak tahun 1860. Paus Pius XI menginvestasikan dana ganti rugi ini di bursa saham dan lahan yasan. Tugas mengelola investasi ini dipercayakan Sri Paus kepada Bernardino Nogara, tokoh awam yang dengan cerdik menginvestasikannya dalam bentuk saham, emas, dan bursa-bursa berjangka, sehingga kondisi keuangan Gereja Katolik mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagian besar laba investasi digelontorkan untuk mendanai usaha pemeliharaan bangunan-bangunan bersejarah di Vatikan yang sangat tinggi. Ongkos pemeliharaan yang sangat besar ini sebelumnya ditutupi dengan dana yang dikumpulkan oleh negara-negara kepausan sampai dengan tahun 1870.
Hubungan Vatikan dengan pemerintahan Mussolini memburuk secara drastis selepas tahun 1930, manakala ambisi totaliter Mussolini mulai bersinggungan dengan otonomi Gereja. Sebagai contoh, kaum fasis berusaha menjadikan perkumpulan-perkumpulan muda-muda Gereja sebagai bagiannya. Untuk menanggapinya, Paus Pius XI mengeluarkan ensiklik "Non abbiamo bisogno" (Kami Tidak Butuh) pada tahun 1931. Ensiklik ini mengecam persekusi rezim fasis terhadap Gereja di Italia, dan mengutuk "pemberhalaan negara."
Vatikan mendukung kaum Sosialis Kristen di Austria, negara berpenduduk mayoritas Katolik namun memiliki unsur sekuler yang kuat. Paus Pius XI sangat mendukung rezim Engelbert Dollfuss (1932–1934), yang bercita-cita membentuk ulang masyarakat Austria berdasarkan ensiklik-ensiklik Sri Paus. Engelbert Dollfuss berusaha memberantas anasir-anasir antirohaniwan dan kaum sosialis, namun tewas dibunuh kaum Nazi Austria pada tahun 1934. Penggantinya, Kurt von Schuschnigg (1934–1938), juga pro-Katolik dan didukung Vatikan. Jerman menganeksasi Austria pada tahun 1938 dan memberlakukan kebijakan-kebijakannya sendiri.
Paus Pius XI bersedia untuk merundingkan butir-butir kesepakatan dengan negara mana saja yang bersedia melakukannya, karena ia berpikir bahwa perjanjian tertulis adalah cara terbaik untuk melindungi hak-hak Gereja dari pemerintah yang kian lama kian cenderung campur tangan dalam urusan-urusannya. Dua belas konkordat ditandatangani pada masa kepausannya dengan berbagai bentuk pemerintahan, termasuk dengan pemerintah sejumlah negara Jerman. Ketika Adolf Hitler menjadi Kanselir Jerman pada tanggal 30 Januari 1933 dan meminta sebuah konkordat, Paus Pius XI pun menyambut baik permintaannya itu. Konkordat tahun 1933 memuat jaminan-jaminan kebebasan bagi Gereja di Jerman Nazi, dan kemerdekaan bagi organisasi-organisasi Katolik, perkumpulan-perkumpulan muda-mudi Katolik, dan pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah.
Ideologi Nazi dipelopori oleh Heinrich Himmler dan SS. Dalam usahanya untuk sepenuhnya mengendalikan raga dan pikiran rakyat Jerman, SS mengembangkan suatu agenda antiagama. Tak seorang pun rohaniwan Katolik maupun Protestan yang diizinkan memimpin ibadat tentara di kesatuan-kesatuan SS (namun diperbolehkan memimpin ibadat tentara di kesatuan-kesatuan angkatan darat biasa). Himmler membentuk sebuah kesatuan khusus untuk mengidentifikasi dan melenyapkan pengaruh-pengaruh Katolik. SS memutuskan bahwa Gereja Katolik Jerman adalah ancaman serius bagi hegemoninya, dan karena Gereja Katolik Jerman terlalu kuat untuk dibubarkan, maka pengaruh-pengaruhnya harus dikikis satu per satu, misalnya dengan menutup perkumpulan-perkumpulan muda-mudi Katolik dan usaha-usaha penerbitan Katolik.
Setelah Konkordat berulang kali dilanggar, Paus Pius XI akhirnya mengeluarkan ensiklik "Mit brennender Sorge" tahun 1937 yang berisi pengutukan terhadap penindasan Nazi atas Gereja sekaligus terhadap ideologi neopaganisme dan superioritas ras yang didengung-dengungkan Nazi.
Setelah Perang Dunia II meletus pada bulan September 1939, Gereja mengutuk aksi invasi atas Polandia dan aksi-aksi invasi sesudahnya yang dilakukan oleh Nazi pada 1940. Semasa Holocaust, Paus Pius XII memberi arahan kepada hierarki Gereja untuk membantu melindungi umat Yahudi dan kaum Gipsi dari Nazi. Meskipun Paus Pius XII dianggap berjasa menyelamatkan ratusan ribu nyawa orang Yahudi, Gereja tetap saja difitnah telah mendukung paham antisemit Albert Einstein mengemukakan pendapatnya mengenai peran Gereja Katolik semasa Holocaust sebagai berikut: "Selaku seorang pecinta kebebasan, ketika revolusi muncul di Jerman, saya berharap universitas-universitas akan membela kebebasan, sebab saya tahu bahwa universitas-universitas senantiasa membangga-banggakan darma baktinya dalam menegakkan kebenaran; namun, tidak, universitas-universitas dengan cepat dibungkam. Selanjutnya saya berharap para editor besar persuratkabaran yang dalam editorial-editorial di mereka pada hari-hari yang lalu begitu berapi-api menggembar-gemborkan kecintaan mereka akan kebebasan; namun sama seperti universitas-universitas, mereka pun dibungkam hanya dalam hitungan minggu... Hanya Gereja saja yang teguh berdiri menentang kampanye Hitler untuk menindas kebenaran. Dulu saya tidak menyimpan minat khusus terhadap Gereja, namun sekarang saya merasa sangat mengasihi dan mengaguminya karena Gereja sajalah yang sudah berani dan gigih membela kebenaran intelektual dan kebebasan moral. Oleh karena itu dengan terpaksa saya harus mengaku bahwa apa yang dulu saya pandang hina kini saya puji secara terang-terangan." Kutipan pernyataan ini dimuat dalam majalah Time edisi 23 Desember 1940 pada halaman 38. Komentator-komentator lain yang berat sebelah telah mengemukakan tuduhan bahwa Paus Pius XII tidak cukup gigih berusaha menghentikan kekejaman-kekejaman Nazi. Perdebatan seputar validitas dari kritik-kritik ini masih berlanjut sampai hari ini.
Gereja Katolik mengalami suatu proses pembaharuan yang komprehensif selepas Konsili Vatikan II (1962–1965). Meskipun diniatkan sinambung dengan Konsili Vatikan I, konsili yang dipimpin oleh Paus Yohanes XXIII ini malah berkembang menjadi semacam mesin perubahan. Para peserta konsili diserahi tugas untuk membuat ajaran-ajaran historis Gereja menjadi jelas bagi dunia modern, dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai berbagai topik, termasuk mengenai fitrah Gereja, misi yang diemban umat awam, dan kebebasan beragama. Para peserta konsili menyetujui revisi atas liturgi dan membenarkan penggunaan bahasa-bahasa yang dipertuturkan umat di samping bahasa Latin dalam pelaksanaan ritus-ritus liturgi Latin selama berlangsungnya perayaan Misa dan ibadat-ibadat sakramen. Upaya-upaya Gereja untuk meningkatkan persatuan umat Kristen dijadikan prioritas. Selain mencari landasan bersama dalam isu-isu tertentu dengan gereja-gereja Protestan, Gereja Katolik juga telah membahas kemungkinan-kemungkinan untuk bersatu dengan Gereja Ortodoks Timur.
Perubahan-perubahan pada ritus-ritus dan upacara-upacara lama selepas Konsili Vatikan II menuai berbagai tanggapan. Sebagian kalangan berhenti pergi ke gereja, sementara yang lain berusaha melestarikan liturgi lama dengan bantuan imam-imam yang bersimpati. Kalangan yang memberi tanggapan-tanggapan semacam ini menjadi cikal bakal dari paguyuban-paguyuban Katolik Tradisionalis, yang percaya bahwa pembaharuan-pembaharuan Vatikan II sudah kebablasan. Umat Katolik liberal di lain pihak justru merasa bahwa pembaharuan-pembaharuan Vatikan II tidak cukup pesat. Pandangan-pandangan liberal dari para teolog, seperti Hans Küng dan Charles Curran, berbuntut pada pencabutan wewenang mereka untuk mengajar selaku pemeluk agama Kristen Katolik oleh Gereja. Menurut Profesor Thomas Bokenkotter, sebagian besar umat Katolik "menerima perubahan-perubahan itu dengan lebih atau kurang santun." Pada 2007, Paus Benediktus XVI melonggarkan perizinan untuk merayakan Misa cara lama, sebagai salah satu opsi yang tersedia untuk merayakan misa, bilamana diminta oleh umat beriman.
Sebuah "Codex Iuris Canonici" baru, yang disusun atas imbauan Paus Yohanes XXIII, diundangkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 25 Januari 1983. Kitab Hukum Kanonik 1983 juga mengatur berbagai pembaharuan serta penggantian hukum dan tata tertib Gereja Latin. Kitab ini menggantikan Kitab Hukum Kanonik 1917 yang diundangkan oleh Paus Benediktus XV.
Tumbuhnya kesadaran dan politisasi sosial dalam Gereja Katolik di Amerika Latin pada era 1960-an melahirkan teologi pembebasan. Seorang imam asal Peru, Gustavo Gutiérrez, adalah penganjur utama teologi ini. Pada 1979, Konferensi Waligereja Meksiko secara resmi memaklumkan bahwa Gereja Katolik di Amerika Latin "berpihak pada kaum papa". Uskup Agung Óscar Romero, salah seorang pendukung gerakan ini, gugur pada 1980 sebagai martir mutakhir yang paling terkenal dari Amerika Latin, setelah ditembak sewaktu merayakan Misa oleh gerombolan bersenjata yang terkait dengan pemerintah. Baik Paus Yohanes Paulus II maupun Paus Benediktus XVI (Kardinal Ratzinger kala itu) mengecam gerakan ini. Teolog Brazil, Leonardo Boff, sampai dua kali diperintahkan untuk berhenti menerbitkan karya tulis dan mengajar. Paus Yohanes Paulus II dikecam karena mengambil tindakan yang sangat tegas terhadap para penganjur gerakan ini, namun ia bersikeras bahwa Gereja, dalam berbagai usahanya untuk membela kaum papa, tidak dibenarkan menggunakan kekerasan maupun politik kepartaian. Gerakan ini masih hidup sampai sekarang di Amerika Latin, meskipun Gereja kini menghadapi tantangan kebangunan rohani Pentakosta di sebagian besar dari kawasan itu.
Revolusi seks pada era 1960-an membangkitkan isu-isu yang menantang bagi Gereja Katolik. Ensiklik Paus Paulus VI yang terbit pada 1968, "Humanae Vitae", menegaskan kembali pandangan tradisional Gereja Katolik tentang pernikahan dan hubungan-hubungan dalam pernikahan, serta meneguhkan penentangan abadi terhadap pengendalian kelahiran buatan manusia. Selain itu, ensiklik ini juga kembali menegaskan kesucian hidup manusia, mulai dari dalam kandungan sampai wafat secara wajar, serta mengutuk aborsi dan eutanasia sebagai dosa-dosa berat yang setara dengan pembunuhan.
Adanya usaha-usaha menggiring Gereja untuk mempertimbangkan pentahbisan kaum perempuan mendorong Paus Yohanes Paulus II untuk mengeluarkan dua dokumen yang menjelaskan ajaran Gereja terkait gagasan tersebut. "Mulieris Dignitatem" dikeluarkan pada 1988 untuk menjelaskan peran yang sama penting dan bersifat melengkapi dari kaum perempuan di dalam karya Gereja. Selanjutnya pada 1994, terbit "Ordinatio Sacerdotalis" yang menjelaskan bahwa Gereja hanya menahbiskan laki-laki demi meneladani Yesus, yang hanya memilih laki-laki saja untuk melaksanakan tugas khusus ini.
Pada bulan Juni 2004, Batrik Oikumene, Bartolomeus I, berkunjung ke Roma pada Hari Santo Petrus dan Santo Paulus (29 Juni) untuk sekali lagi bertemu secara pribadi dengan Paus Yohanes Paulus II, untuk melakukan pembicaraan dengan Dewan Kepausan Bagi Kemajuan Persatuan Umat Kristen, dan untuk menghadiri upacara perayaan hari besar itu di Basilika Santo Petrus.
Keikutsertaan Batrik Oikumene dalam liturgi Ekaristi yang dipimpin oleh Sri Paus mengikuti program kunjungan Batrik Oikumene sebelumnya yang dilakukan oleh Batrik Dimitrios pada 1987 dan Batrik Bartolomeus I sendiri, yakni program yang terdiri atas keikutsertaan penuh dalam Liturgi Sabda, pendarasan Syahadat Nikea-Konstantinopel dalam bahasa Yunani secara bersama-sama oleh Sri Paus dan Batrik Oikumene, dan diakhiri dengan pemberian berkat penutup yang dilakukan secara bersama-sama oleh Sri Paus dan Batrik Oikumene dari depan altar "Confessio". Batrik Oikumene tidak ikut serta secara penuh dalam Liturgi Ekaristi yang mencakup konsekrasi dan pembagian komuni.
Sesuai dengan praktik Gereja Katolik yang menyertakan klausa "filioque" bilamana mendaraskan Syahadat Nikea dalam bahasa Latin, tetapi tidak menyertakannya bilamana mendaraskan Syahadat Nikea dalam bahasa Yunani, Paus Yohanes Paulus II dan Paus Benediktus XVI telah mendaraskan Syahadat Nikea bersama-sama dengan Batrik Dimitrios I dan Batrik Bartholomeus I dalam bahasa Yunani tanpa menyertakan klausa "filioque". Tindakan kedua batrik ini, yakni mendaraskan syahadat bersama-sama dengan Sri Paus, mendapat kecaman tajam dari sebagian pihak di kalangan Kristen Ortodoks Timur, misalnya Metropolit Kalavryta di Yunani, pada bulan November 2008
Pernyataan Ravenna pada 2007 menegaskan kembali keyakinan-keyakinan ini, dan mengemukakan kembali gagasan bahwa Uskup Roma memang adalah "protos" (orang nomor satu), meskipun kelak akan digelar pembahasan-pembahasan terkait pelaksanaan yang eklesiologis dan konkrit dari keutamaan Sri Paus.
Pada 2001, muncul gugatan-gugatan hukum yang mengklaim bahwa imam-imam Katolik telah melakukan pelecehan seksual terhadap kanak-kanak. Untuk menanggapi skandal yang merebak, Gereja Katolik telah menetapkan prosedur-prosedur resmi untuk mencegah tindakan pelecehan, untuk mengimbau masyarakat agar melaporkan tindakan-tindakan pelecehan yang telah terjadi, dan untuk menangani laporan-laporan tersebut dengan segera, meskipun efektifitas dari prosedur-prosedur ini dipermasalahkan oleh kelompok-kelompok yang mewakili para korban pelecehan.
Sejumlah imam mengundurkan diri, yang lain dipecat serta dipenjarakan, dan ada pula penyelesaian-penyelesaian damai secara finansial dengan sejumlah besar korban pelecehan. Konferensi Waligereja Amerika Serikat memerintahkan dilakukannya suatu kajian komprehensif yang akhirnya mendapati bahwa empat persen dari seluruh imam yang bertugas di Amerika Serikat sejak 1950 sampai dengan 2002 telah menghadapi salah satu dari sekian macam dakwaan pelanggaran kesusilaan.
Dengan terpilihnya Paus Benediktus XVI pada 2005, Gereja Katolik telah menyaksikan perlanjutan sebagian besar dari kebijakan-kebijakan pendahulunya, Paus Yohanes Paulus II, dengan beberapa pengecualian yang menonjol: Paus Benediktus mendesentralisasikan upacara beatifikasi dan membatalkan keputusan pendahulunya terkait pemilihan paus. Pada 2007, ia menciptakan rekor baru dalam sejarah Gereja dengan menyetujui beatifikasi 498 Martir Spanyol. Ensikliknya yang pertama, "Deus caritas est", membahas tentang cinta kasih dan seks dalam penentangan berkesinambungan terhadap pandangan-pandangan lain mengenai seksualitas.
Upaya Gereja Katolik untuk memperbaiki hubungan oikumene dengan Gereja Ortodoks Timur diperumit oleh sengketa seputar doktrin maupun sejarah mutakhir dari Gereja-Gereja Katolik Timur, yang mencakup pula permasalahan pengembalian properti Gereja-Gereja Katolik Timur yang diambil alih oleh Gereja Ortodoks semasa Perang Dunia II atas perintah Yosef Stalin.
Paus Fransiskus adalah paus yang menjabat saat ini. Sesudah pengunduran diri Paus Benediktus, ia terpilih pada 2013 sebagai paus pertama dari tarekat Yesuit sekaligus paus pertama dari Benua Amerika dan paus pertama dari Belahan Selatan Bumi. Semenjak terpilih menjadi paus, ia telah meperlihatkan suatu pendekatan yang lebih sederhana dan kurang formal terhadap jabatan paus, dengan memilih untuk tinggal di wisma tamu Vatikan ketimbang di kediaman resmi Sri Paus. Ia juga telah mengisyaratkan sejumlah perubahan dramatis dalam ranah kebijakan—misalnya menyingkirkan tokoh-tokoh konservatif dari jabatan-jabatan tinggi di Vatikan, mengimbau para uskup untuk hidup lebih bersahaja, dan mengambil sikap yang lebih pastoral terhadap homoseksualitas.