Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak)
Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak) [PKSI] سلطة الائتلاف الموحدة dibentuk sebagai pemerintahan sementara setelah invasi Irak oleh Amerika Serikat, Britania Raya dan anggota-anggota lain dari koalisi multi-nasional yang dibentuk untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Hussein pada 2003. Dengan mengutip Resolusi 1483 (2003) Dewan Keamanan PBB, dan undang-undang perang, PKSI mengambil alih kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif atas pemerintahan Irak mulai dari pembentukan PKSI pada 21 April 2003, hingga pembubarannya pada 28 Juni 2004.
Kantor Rekonstruksi dan Bantuan Kemanusiaan (KRBK), yang dibentuk oleh pemerintah Amerika Serikat setelah invasi Irak 2003, dimaksudkan untuk bertindak sebagai administrasi sementara di Irak hingga terbentuknya pemerintahan sipil yang terpilih secara demokratis.
Letjen. (Purn.) Angkatan Darat Amerika Serikat Jay Garner ditunjuk sebagai Direktur KRBK pada 2003. Setelah dibubarkannya KRBK dan dibentuknya PKSI, ia menjadi kepala eksekutif pertama PKSI. Karena pengalaman-pengalaman militernya pada masa lampau di Irak dalam Operasi Badai Gurun pada 1991 dan usaha-usaha rekonstruksinya di Irak utara pada Operasi Pembangunan Kesejahteraan, kredensi Garner dan hubungannya yang erat dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Donald Rumsfeld menjadikannya sebagai pilihan yang tepat untuk tugas itu. Namun, tugasnya hanya berlangsung dari 21 April 2003, hingga ia mendadak digantikan kurang dari sebulan kemudian oleh L. Paul Bremer pada 11 Mei 2003.
Pemberhentian Garner yang tiba-tiba dari jabatannya oleh pemerintah AS merupakan suatu kejuatan bagi banyak pihak di kalangan PKSI. Dalam sebuah wawancara dengan program BBC Newsnight, Garner secara terbuka menyatakan bahwa ia lebih suka mengalihkan tanggung jawab kepada rakyat Irak seceapt mungkin dan melakukannya dengan suatu pemilihan umum. Diam-diam ada tekanan yang kuat dari pemerintah AS untuk mulai menyingkirkan anggota-anggota Partai Ba'ath dari posisi-posisi mereka di lingkungan pemerintahan dan militer Irak. Penolakan Garner untuk menerapkan "de-Ba'athifikasi" terhadap masyarakat Irak ini sebagai suatu kebijakan publik menyebabkan kemarahkan pada sejumlah anggota senior pemerintahan AS, dan langsung menyebabkan pemecatannya.
Setelah menduduki jabatannya pada Mei 2003, L. Paul Bremer juga menjabat sebagai Utusan Presiden dan Administrator AS di Irak. Ia seringkali disebut Duta Besar oleh berbagai organisasi media dan oleh Gedung Putih karena itu adalah jabatan pemerintahan tertinggi yang pernah diembannya (Duta Besar untuk Belanda). Akan tetapi Bremer bukanlah duta besar untuk Irak, dan saat itu tidak ada misi diplomatik AS di Irak. 
PKSI diciptakan dan didanai sebagai divisi dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, dan sebagai Administrator, Bremer bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Meskipun pasukan-pasukan dari beberapa negara koalisi ada di Irak pada waktu itu, Komando Pusat AS (USCENTCOM) adalah badan militer utama yang diberi tugas untuk memimpin dukungan tempur kepada PKSI untuk menegakkan otoritasnya selama pendudukan Irak.
Sementara banyak istana-istana Saddam Hussein yang indah dijarah pada hari-hari segera setelah invasi, kebanyakan struktur fisiknya sendiri bertahan, relatif utuh. Di banyak istana yang tersebar di seluruh negara inilah PKSI memilih untuk mendirikan kantornya untuk memerintah. Beberapa dari istana ini dipertahankan oleh pemerintah AS bahkan setelah peralihan kekuasaan kembali kepada bangsa Irak.
PKSI juga bertanggung jawab dalam mengadministrasikan Dana Pembangunan Irak selama setahun setelah invasi. Dana ini menggantikan program PBB minyak untuk makanan sebelumnya, dan menyediakan dana untuk program pembelian gandum Irak, program pertukaran uang asing, program listrik dan infrastruktur minyak, perlengkapan untuk pasukan keamanan Irak, gaji pegawai negeri Irak, dan operasi dari berbagai departemen pemerintah.
Meskipun masih berada di bawah PKSI, Dewan Pemerintahan Irak memiliki sejumlah tanggung jawabnya sendiri yang penting. Tugasnya mencakup mengangkat utusan di PBB, menunjuk menteri sementara dalam posisi-posisi kabinet Irak yang kosong, merancang konstitusi sementara yang dikenal sebagai Undang-undang Administrasi Sementara (UAS), yang akan digunakan untuk memerintah Irak hingga konstitusi yang permanent dapat disusun dan disetujui oleh masyarakat pemilih.
Untuk mengalahkan kemungkinan rencana pemberontakan, PKSI mengalihkan kekuasaan kepada Pemerintahan Sementara Irak yang baru saja dibentuk pada pk. 10:26 pagi waktu setempat pada 28 Juni 2004. Dengan demikian PKSI dibubarkan, L. Paul Bremer meninggalkan Irak pada hari yang sama.
Negara-negara yang ikut serta dalam Pemerintahan Koalisi Sementara (Irak):