Pesawat Kepresidenan Indonesia
Pesawat kepresidenan Indonesia adalah pesawat udara khusus yang digunakan oleh Presiden Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia. Pesawat ini dirancang untuk memenuhi persyaratan demi menunjang pelaksanaan tugas kenegaraan Presiden Indonesia. Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan wilayah yang luas memerlukan pesawat khusus untuk menunjang perjalanan udara presiden ke seluruh wilayah Indonesia maupun internasional.
Sebelum memiliki pesawat kepresidenan khusus tersendiri, presiden dan wakil presiden menyewa pesawat komersial biasa milik maskapai penerbangan atau menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara.
Proses pembuatan dan modifikasi pesawat dengan seri Boeing 737-800, ini dimulai pada tahun 2011. Pesawat ini dibuat dari varian Boeing Business Jet 2 yang merupakan salah satu varian pesawat buatan Boeing. Setelah selesai dibuat pada tahun 2014, kali pertama tiba di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta pada tanggal 10 April 2014.
Pesawat dengan tanda panggil "Indonesia One" dan ber kode registrasi RI-001 ini dimiliki oleh Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yang mengoperasikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara dan perawatan dilakukan oleh Garuda Maintenance Facility.
Pesawat kepresidenan pertama yang digunakan oleh Presiden Soekarno adalah Ilyushin Il-18 yang merupakan pemberian dari pemerintah Uni Soviet. Pesawat ini diberi nama Dolok Martimbang dan ditempatkan di Skuadron Udara 17 TNI Angkatan Udara pada waktu itu. Pesawat ini tidak dirancang secara khusus sebagai pesawat kepresidenan. Jenis lain pesawat pada era Soekarno adalah Lockheed JetStar. TNI Angkatan Udara (dahulu AURI) pada masa ini sudah memiliki helikopter khusus kepresidenan, seperti Hiller 360, Sikorsky S-61, Sikorsky S-58, dan Mil Mi-4.
Sebelum memiliki pesawat khusus kepresidenan, utamanya yang berkemampuan jarak jauh, baik Presiden ataupun Wakil Presiden Indonesia bepergian menggunakan pesawat sewaan dari Garuda Indonesia. Untuk kunjungan internasionalnya, Soekarno menggunakan Convair 990 serta pernah mencarter DC-8 dari Pan Am, utamanya ketika berkunjung ke Amerika Serikat. Pada era Soeharto, pesawat DC-10 sejak dekade 1970-an atau MD-11 yang dibeli Garuda pada era 1990-an, menjadi pilihan dalam kunjungan internasional, serta Pelita Air Service Avro RJ85 atau Fokker F28 untuk kunjungan dalam negeri. Soeharto juga diketahui pernah menggunakan Boeing 737 Classic dan Airbus A300 Garuda dalam kunjungan kerjanya. Kemudian, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, jenis pesawat yang digunakan biasanya Boeing 737-800 untuk penerbangan domestik dan penerbangan internasional jarak pendek; sementara pesawat jenis Airbus A330-300 digunakan untuk kebanyakan perjalanan kenegaraan ke luar negeri. TNI-AU memiliki skadron VIP untuk melayani keperluan perjalanan presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri negara. Skadron ini adalah Skadron Udara 17 yang mengoperasikan pesawat Boeing 737-200, Boeing 737-400, Fokker F28-1000, dan Lockheed C-130 Hercules, Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, skadron ini sempat mengoperasikan Boeing 707 bekas Pelita Air untuk penerbangan internasional. Sementara Skadron Udara 45 mengoperasikan helikopter Aérospatiale AS 332L-1 Super Puma. Semua pesawat terbang dan helikopter tersebut berpangkalan di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Kebanyakan pesawat kepresidenan lepas landas dan mendarat di lapangan terbang ini. Penerbangan kenegaraan menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Pelita Air Service dan TNI-AU berlangsung pada masa pemerintahan presiden Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Rencana pengadaan pesawat khusus kepresidenan telah digagas pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada tanggal 3 November 2009. Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui anggaran sebesar 200 milliar rupiah sebagai uang muka untuk pengadaan pesawat jenis VVIP Boeing 737-500 yang dipilih kali pertama. Sekretariat negara kemudian memasukan anggaran pengadaan tersebut dalam APBN 2010-2011.
Kemudian pemerintah menandatangani perjanjian pembelian () pesawat 737-800 Boeing Business Jet 2 dengan Boeing pada 27 Desember 2010. Pada tanggal 20 Januari 2012, pemerintah melakukan serah terima pesawat kepresidenan dalam bentuk "green aircraft" atau tubuh pesawat tanpa desain interior dari Boeing Business Jet 2 untuk selanjutnya dilakukan modifikasi interior dan sistem keamanan. Harga tubuh pesawat tanpa desain interior sekitar USD 58 juta.
Pemerintah memutuskan untuk membeli pesawat kepresidenan jenis Boeing Bussiness Jet 2 (BBJ2). Pesawat tersebut dibeli dengan harga USD 91,2 juta atau sekitar IDR 820 miliar, dengan perincian USD 58,6 juta untuk badan pesawat, USD 27 juta untuk interior kabin, USD 4,5 juta untuk sistem keamanan, dan USD 1,1 juta untuk biaya administrasi. Pesawat ini mampu membawa rombongan presiden hingga 67 orang dan terbang hingga 10-12 jam serta mendarat di bandara kecil. Interior pesawat ini terdiri atas beberapa ruangan, yaitu Ruang Rapat ("Meeting Room") VVIP berkapasitas 4 orang, Kamar Kenegaraan ("State Room") VVIP yaitu ruang tidur mewah yang dapat menampung 2 orang, 12 kursi eksekutif, dan 44 kursi staff.
Pesawat ini memiliki dua mesin CFM56-7, dengan kecepatan jelajah maksimum mencapai 0,785 Mach, sementara kecepatan maksimumnya adalah 0,85 Mach. Jangkauan jelajah maksimum mencapai 4.620 Nm (8.556 km). Ukuran Boeing Bussiness Jet 2 mempunyai panjang hingga 38 meter dengan rentang sayap hingga 35,79 meter dan tinggi 12,5 meter. Pesawat ini mampu terbang hingga ketinggian maksimum 41.000 kaki, dengan daya jelajah 10.000 km dengan daya tampung bahan bakar 35.539 liter yang ditampung dalam enam tangki bahan bakar.
Bagian luar pesawat ini berwarna biru muda pada bagian atas dan putih pada bagian bawah. Kedua bidang ini dibatasi garis cat menyerupai pita merah putih yang memanjang kurva melengkung di sepanjang tubuh pesawat. Memanjang pada bagian tubuh di atas jendela terdapat lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila diikuti tulisan "Republik Indonesia" dengan teks berwarna hitam. Sementara pada bagian depan di kepala pesawat terdapat lambang Kepresidenan yaitu bintang berwarna emas. Pada sirip vertikal terdapat bendera Indonesia. Sejumlah pihak kurang puas dengan "livery" atau corak warna yang dipakai pada pesawat ini. Selain desain dianggap kurang menarik, warna biru muda pada tubuh pesawat dinilai berbau politik. Menjawab kritik ini, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan, pemilihan warna biru pada pesawat kepresidenan RI lebih untuk keselamatan penerbangan karena warna tersebut sebagai bentuk penyamaran dari ancaman. Selain itu warna biru berguna sebagai pembeda karena tidak dimiliki pesawat penerbangan komersial di Indonesia.
Fitur keamanan pesawat kepresidenan ini antara lain memiliki perangkat anti serangan rudal. Pesawat ini memiliki sensor yang dapat mendeteksi panas. Jika ada benda asing atau rudal yang mendekati pesawat, maka pesawat ini dapat mendeteksinya dan menghindar.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama yang menggunakan pesawat ini untuk tugas kenegaraan. Pada tanggal 5 Mei 2014 presiden berkunjung ke Denpasar, Bali untuk menghadiri konferensi regional "Open Government Partnership (OGP)" Asia-Pasifik.
Presiden Joko Widodo terbang perdana menggunakan pesawat ini setelah dilantik menjadi presiden pada tanggal 29 Oktober 2014. Presiden terbang ke Sinabung untuk bertemu dengan para korban bencana erupsi Gunung Sinabung. Pada kesempatan ini, presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan putrinya Kahiyang Ayu.