hotchpotch/miracl-hf-unified huggingface dataset:
Uni Internasional untuk Konservasi Alam
Uni Internasional untuk Konservasi Alam (nama resmi: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources disingkat IUCN, kadang-kadang disebut dengan World Conservation Union) adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk konservasi sumber daya alam. Badan ini didirikan pada 1948 dan berpusat di Gland, Switzerland. IUCN beranggotakan 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non-pemerintah dan ribuan ahli dan ilmuwan dari 181 negara. Tujuan IUCN adalah untuk membantu komunitas di seluruh dunia dalam konservasi alam.
Kategori konservasi IUCN
Kategori konservasi IUCN dikeluarkan IUCN untuk membantu dalam melakukan klasifikasi terhadap spesies-spesies yang terancam kepunahan. Kategori konservasi IUCN telah mengalami beberapa kali revisi:Suatu takson dinyatakan Punah apabila tidak ada keraguan lagi bahwa individu terakhir sudah mati. Takson diasumsikan punah ketika survai secara terus menerus pada habitat yang diketahui pada rentang waktu tertentu gagal untuk menemukan satu individu. Survai dilakukan sesuai dengan siklus kehidupan dari spesies yang dipelajari.
Sebuah takson dinyatakan punah di alam liar ketika taxon tersebut diketahui hanya bisa ditemui di penangkaran tertentu.
Sebuah takson dinyatakan Kritis atau sangat terancam akan kepunahan apabila memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk sangat terancam punah (bagian V) sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Sebuah takson dinyatakan genting ketika dinyatakan memenuhi salah satu kriteria A sampai E untuk keadaan genting (bagian V), sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Sebuah takson dinyatakan Rentan ketika data-data mengindikasikan kesesuaian dengan salah satu kriteria A sampai E untuk Rentan atau Rawan (bagian V), sehingga dianggap sedang menghadapi risiko tinggi kepunahan di alam liar.
Sebuah takson dinyatakan mendekati terancam punah apabila dalam evaluasi tidak memenuhi kategori Kritis, Genting, atau Rentan pada saat ini tetapi mendekati kualifikasi atau dinilai akan memenuhi kategori terancam punah dalam waktu dekat.
Sebuah takson dinyatakan berisiko rendah ketika dievaluasi, tidak memenuhi kriteria Kritis ("Critically Endangered"; EN), Genting ("Endangered"; EN), Rentan ("Vulnerable"; VU), atau Mendekati Terancam Punah ("Near Threatened"; NT).
Sebuah takson dinyatakan "informasi kurang" ketika informasi yang ada kurang memadai untuk membuat perkiraan akan risiko kepunahannya berdasarkan distribusi dan status populasi.
Sebuah takson dinyatakan "tidak dievaluasi" ketika tidak dievaluasi untuk kriteria-kriteria di atas.
Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah
Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Sabah (lahir 1940) adalah perdana menteri negara Kuwait. Ia diangkat untuk posisi perdana menteri pada 7 Februari 2006 oleh emir Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Sheikh Nasser juga pernah menjabat menteri informasi dan duta besar untuk Iran.
Roh Moo-hyun
Roh Moo-hyun (Korea: 노무현, API: ) () adalah Presiden Korea Selatan ke-16. Ia menjabat sejak 25 Februari 2003 sampai 24 Februari 2008. Sebelum terjun di dunia politik, Roh adalah seorang pengacara HAM.
Karier politiknya diwarnai upaya-upaya untuk mengatasi regionalisme dalam dunia politik Korea Selatan, sebelum kemudian akhirnya ia dilantik menjadi presiden. Lawan-lawan politiknya mencoba untuk memecatnya melalui pemakzulan pada tahun 2004, namun gagal. Setelah peristiwa tersebut ia kembali menjabat dengan mandat yang lebih kuat dibandingkan dengan saat ia baru menjadi presiden, namun sejak saat itu popularitasnya telah menunjukkan penurunan.
Antara kebijakan yang diambilnya sebagai presiden adalah pengiriman tentara Korea ke Irak, upayanya yang gagal untuk memindahkan ibu kota korea Selatan dari Seoul ke Chungcheong, dan keinginannya untuk membentuk sebuah koalisi besar dengan Partai Nasional Utama yang dikritik dengan luas. Ketidakpopuleran Roh diperparah dengan kebijakan perjanjian atas Korea Selatan, yang menarik kontroversi pada berbagai peristiwa seputar uji peluru dan nuklirnya.
Roh Moo-Hyun meninggal dalam usia 62 tahun setelah terjun bebas dari jurang pegunungan di belakang rumahnya di desa Bongha. Ia menderita cedera kepala berat dan dikirim ke rumah sakit di Busan sekitar pukul 8:15 a.m. (23:15 GMT) dan dinyatakan meninggal sekitar pukul 9:30 a.m. (00:30 GMT). Menurut pengacaranya, Roh meninggalkan catatan yang mengatakan bahwa hidupnya "sulit" dan meminta maaf telah "membuat banyak orang menderita". Kepolisian KorSel kemudian menegaskan kematian Roh.
Óscar Arias Sánchez
Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez (lahir 13 September 1940 di Heredia) adalah politikus Kosta Rika. Ia adalah presiden Kosta Rika dari 1986 hingga 1990. Ia kemudian terpilih untuk periode kedua pada tahun 2006. Pada 1987, ia meraih penghargaan Nobel Perdamaian atas perannya mengendalikan kekerasan antara pihak sipil di kawasan Amerika Tengah.
Lahir dari keluarga kelas atas di Provinsi Heredia, Arias menyelesaikan pendidikan dasarnya di Colegio Saint Francis di ibukota San José. Kemudian ia mendaftar di Universitas Boston dengan tujuan belajar kedokteran, namun ia segera kembali ke negerinya dan mengambil gelar dalam hukum dan ilmu ekonomi di Universitas Kosta Rika. Pada 1967, Arias melakukan perjalanan ke Britania Raya dan mendaftar di London School of Economics. Ia menerima gelar doktor dalam ilmu politik dari Universitas Essex pada 1974. Arias telah menerima sekitar 50 gelar kehormatan, termasuk gelar doktor dari Universitas Harvard, Universitas Princeton, Dartmouth College, Oberlin College dan Universitas Washington, St. Louis.
Arias mengikuti "Partido Liberación Nacional" (PLN), partai demokrasi sosial utama Kosta Rika. Ia berhasil memenangkan jabatan presiden pada 1986. Masa jabatan Arias menyaksikan transformasi ekonomi Kosta Rika dari yang berdasarkan hasil bumi tradisional (kopi dan pisang) kepada yang lebih berfokus pada pertanian non-tradisional (misalnya bunga eksotik, dan buah-buahan) dan pariwisata. Beberapa orang dalam PLN mengkritik administrasinya yang meninggalkan ajaran demokrasi sosial partai ini dan memperkenalkan model ekonomi neoliberal.
Arias menerima Penghargaan Perdamaian Nobel 1987 untuk kerjanya ke arah penandatanganan Persetujuan Esquipulas II. Ini adalah rencana memperkenalkan 'demokrasi' dan perdamaian di tanah genting Amerika Tengah selama masa huru-hara besar dan pengaruh luar pada pertengahan Perang Dingin. Sebagian karena jatuhnya blok komunis yang dipimpin Uni Soviet yang telah mendukung pemerintahan kiri dan kekacauan di Amerika Tengah, penandatanganan perjanjian memang diikuti oleh berakhirnya sebagian besar perang di Amerika Tengah.
Arias kemudian menyeru pada tingkat integrasi yang lebih tinggi di daerah Amerika Tengah dan mempromosikan pembentukan Parlemen Amerika Tengah ("Parlamento Centroamericano"). Sampai kini, satu-satunya negara Amerika Tengah yang belum menandatangani persetujuan ini ialah Kosta RiKa. Arias juga memodifikasi sistem pendidikan negeri ini. Tindakan terpenting dalam hal ini ialah pengenalan kembali ujian akademis di akhir sekolah dasar dan menengah.
Setelah sebuah kontroversi oleh Mahkamah Konstitusi yang membatalkan konstitusi yang melarang mantan presiden kembali mencalonkan diri, pada 2004 Arias mengumumkan bahwa ia ingin berpacu kembali untuk jabatan presiden, dalam pemilu Februari 2006. Awalnya pemilu ini terlalu cepat. Sebulan kemudian, pada 7 Maret, setelah penghitungan secara manual, hasil resmi menunjukkan Arias mengalahkan lawannya Otton Solis dengan 18.169 suara (1,2% dari suara yang valid).
Chipset
Chipset merupakan IC ukuran kecil yang pada komputer merupakan layaknya "polisi lalu lintas" pada papan induk (motherboard), mengarahkan aliran data dan menentukan peranti apa yang didukung oleh Personal Komputer (PC).
Sebuah "chipset" mengarahkan data dari CPU ke Chipset. Sedangkan Chipset dibagi menjadi dua bagian komponen utama yaitu, Northbridge dan Southbridge. Northbridge mengatur Chace memori, Memori Utama, Host Bus dan Slot PCI ekspansi. Sedangkan Soutbridge mengatur ISA Bus, dan menjembatani antara ISA Bus dan PCI Bus, mengatur dan mengontrol I/O port dan slot IDE.
"Chipset" juga menentukan kecepatan dari "front-side bus, bus memory" dan "bus" grafis, serta kapasitas dan tipe memori yang di dukung "motherboard".
Selain itu pula, chipset mengarahkan aliran data melalui "bus" PCI, "drive" IDE dan "port I/O" serta menentukan standar IDE juga tipe "port" yang didukung oleh sistem.
Port I/O
Port I/O yang berarti gerbang konektor "Input/Output" pada komputer, seperti pada "keyboard, mouse paralel/serial" ataupun USB.
Menyediakan koneksi untuk peranti eksternal seperti kamera digital, "printer" dan "scanner".
Interkoneksi Komponen Periferal
Interkoneksi komponen periferal (bahasa Inggris: Peripheral Component Interconnect) adalah "bus" yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. PCI juga adalah suatu "bandwidth" tinggi yang populer, prosesor "independent bus" itu dapat berfungsi sebagai bus mezzenine atau bus periferal. Standar bus PCI ini dikembangkan oleh konsorsium "PCI Special Interest Group" yang dibentuk oleh Intel Corporation dan beberapa perusahaan lainnya, pada tahun 1992. Tujuan dibentuknya bus ini adalah untuk menggantikan Bus ISA/EISA yang sebelumnya digunakan dalam komputer IBM PC atau kompatibelnya.
Komputer lama menggunakan slot ISA, yang merupakan "bus" yang lamban. Sejak kemunculan-nya sekitar tahun 1992, bus PCI masih digunakan sampai sekarang, hingga keluar versi terbarunya yaitu PCI Express ("add-on").
Spesifikasi bus PCI pertama kali dirilis pada bulan Juni 1992, sebagai PCI vesi 1.0. Perkembangan selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Isidore Mvouba
Isidore Mvouba (lahir 1954) adalah Perdana Menteri Republik Kongo sejak 7 Januari 2005 hingga 15 September 2009. Mvouba lahir di Kindamba dekat ibukota Brazzaville. Ia juga anggota Partai Buruh Kongo ("Congolese Labour Party") atau (PCT: "Parti Congolais du Travail)" dan dekat dengan presiden Denis Sassou-Nguesso yang terpilih pada 1992 dan 2002.
Azali Assoumani
Azali Assoumani (Bahasa Arab: غزالي عثماني; ) adalah mantan Presiden Komoro.
Anote Tong
Anote Tong (dalam China, 湯安諾; pinyin: Tāng Ānnuò — nama keluarganya bersal dari keturunan China tetapi kini dianggap merupakan bahasa Gilbertese Kiribati oleh masyarakat) (lahir 1952) adalah Presiden Kiribati saat ini. Ia terpilih pada pemilihan Juli 2003 dengan suara (47.4%), berselisih tipis dibandingkan suara yang diperoleh saudaranya, Dr. Harry Tong (43.5%) dan saingan lainnya yang seorang pengacara (Banuera Berina) dengan 9.1% suara.
Ia menikah dengan seorang wanita Kiribati bernama Meme. Mereka mempunyai tujuh anak.
Allan Kemakeza
Sir Allan Kemakeza (lahir 1951) adalah Perdana Menteri Kepulauan Solomon saat ini.
Perjanjian
Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia).
Nathaniel Waena
Rt Hon. Sir Nathaniel Waena GCMG adalah Gubernur-Jendral Kepulauan Solomon sejak 7 Juli 2004. Ia dipilih oleh parlemen negara pada 15 Juni 2004 dengan suara 27 dari 41 suara anggota parlemen. Perdana menteri waktu itu Sir John Lapli mendapatkan 6 suara, mantan Perdana Menteri Sir Peter Kenilorea mendapatkan 8 suara.
Kompetisi
Kompetisi adalah kata kerja "intransitive" yang berarti tidak membutuhkan objek sebagai korban kecuali ditambah dengan pasangan kata lain seperti "against" (melawan), "over" (atas), atau "with" (dengan). Tambahan itu pilihan hidup dan bisa disesuaikan dengan kepentingan keadaan menurut versi tertentu.
Menurut Deaux, Dane, & Wrightsman (1993), kompetisi adalah aktivitas mencapai tujuan dengan cara mengalahkan orang lain atau kelompok. Individu atau kelompok memilih untuk bekerja sama atau berkompetisi tergantung dari struktur "reward" dalam suatu situasi.
Menurut Chaplin (1999), kompetisi adalah saling mengatasi dan berjuang antara dua individu, atau antara beberapa kelompok untuk memperebutkan objek yang sama.
Kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka.
Berdasarkan kebutuhan tersebut kompetisi dibagi menjadi:
(1) Kompetisi teritorial yaitu kompetisi untuk memperebutkan wilayah atau teritori tempat tinggal organisme, hal ini berkaitan dengan kompetisi selanjutnya.
(2) Kompetisi makanan yaitu kompetisi untuk memperebutkan mangsa atau makanan dari wilayah-wilayah buruan.
Kompetisi juga dapat dibagi menjadi: (1) kompetisi internal adalah kompetisi pada organisme dalam satu spesies dan (2) kompetisi eksternal adalah kompetisi pada organisme yang berbeda spesiesnya. Kompetisi dapat berakibat positif atau negatif bagi salah satu pihak organisme atau bahkan berakibat negatif bagi keduanya. Kompetisi tidak selalu salah dan diperlukan dalam ekosistem, untuk menunjang daya dukung lingkungan dengan mengurangi ledakan populasi hewan yang berkompetisi.
Kementerian
Kementerian (bahasa Inggris: "Ministry" dalam bahasa Indonesia berarti "pelayanan") adalah suatu organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk sebuah bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang dapat memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam menjalankan fungsi dan tugas kementerian, pejabat senior pelayanan publik, badan, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, manajerial atau organisasi administratif.
Kementerian biasanya berada dalam suatu kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir. Suatu pemerintahan biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing menangani urusan pemerintahan tertentu. Kementerian sangat bervariasi antar negara, beberapa yang umum antara lain Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Kesehatan.
Beberapa negara seperti Swedia, Filipina, dan Amerika Serikat tidak menggunakan istilah "kementerian" untuk bagian dalam pemerintahan dan hanya menggunakan istilah "departemen". Hong Kong menggunakan istilah "biro".
Menjalankan pemerintahan kekuasaan eksekutif sesuai dengan perundang-undang yang telah ada serta isu-isu telah diputuskan oleh presiden. dalam praktik, pekerjaan di kementerian dilakukan yang masing-masing menyiapkan hal-hal yang yang berkaitan dalam mandat pemberian presiden. Termasuk menjalankan pelayanan administrasi dan berfungsi sebagai penjabat yang termasuk harus mempersiapkan keputusan kebijakan politik pemerintahan sesuai dengan mandat ikut pula mewakili sektor administratif yang relevan baik di dalam negeri serta dalam rangka kerjasama internasional, Fungsi penting lainnya melibatkan kementerian mengarahkan dan mengawasi lembaga dan institusi yang beroperasi di bawah tanggung jawab mereka, dalam hal kementerian harus dapat bekerja dalam kerangka kerjasama yang erat dengan pemerintah daerah dan lokal, seperti otoritas lokal, daerah khusus dengan kerjasama melibatkan pengembangan perundang-undangan dan pelayanan publik. kementerian melakukan pengawasan langsung pada daerah dan administrasi lokal di dalam sektor administratif lingkup tugasnya.
Il Divo
Il Divo, yang berasal dari bahasa Italia, adalah sebuah grup vokal di bawah naungan label Sony BMG. Il Divo terdiri dari Carlos Marín, Urs Bühler, David Miller, dan Sébastien Izambard.
Ide pembentukan Il Divo datang dari Simon Cowell yang menyadari apresiasinya terhadap musik klasik. Ia memutuskan untuk membentuk kuartet multinasional. Pencarian bakat dilakukan bagi penyanyi yang mau berpartisipasi pada proyek Il Divo, yang berlangsung dua tahun dari 2001 sampai Desember 2003. Sekarang, Il Divo terdiri dari Carlos Marín asal Spanyol, Urs Bühler asal Swiss, David Miller asal Amerika Serikat, dan Sébastien Izambard asal Perancis.
Rekaman album pertama mereka dimulai pada awal 2004 di Swedia. Album debut mereka, Il Divo, antara lain berisi lagu hit Toni Braxton "Unbreak My Heart" ("Regresa A Mi") dan lagu hit Frank Sinatra "My Way" ("A Mi Manera"). Il Divo menyanyi dalam bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Perancis, dan Latin. CD yang mencapai multiplatinum ini menjadi nomor satu di 13 negara dan menjadi 5 teratas di 25 negara.
Album kedua Il Divo, Ancora, direkam di Swedia dan London. Album tersebut dirilis pada sekitar akhir 2005 dan awal 2006. Lagu di album ini antara lain adalah "I Believe In You" ("Je Crois En Toi") bersama Céline Dion dan "All By Myself".
Il Divo dan Toni Braxton membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2006 "Time Of Our Lives" yang ditulis oleh penulis lagu asal Swedia, Jörgen Elofsson.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (disingkat Kemenko Polhukam) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Wiranto.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (disingkat Kemenko Perekonomian) sebelumnya bernama Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi dan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Kemenko Perekonomian dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang sejak tanggal 12 Agustus 2015 dijabat oleh Darmin Nasution.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengoordinasikan:
Rui Costa
Rui Manuel César Costa, biasanya disebut Rui Costa (), adalah seorang mantan pemain sepak bola asal Portugal. Ia adalah salah seorang pemain Portugal yang berasal dari 'Generasi Emas', bersama dengan pemain lain seperti Luis Figo. Ia pernah membela klub SL Benfica dari tahun 1991 hingga 1994 dan tahun 2006 hingga 2008, ACF Fiorentina (1994-2001), dan AC Milan (2001-2006).
Elton John
Sir Elton Hercules John () merupakan penyanyi berkebangsaan Inggris. Ia terkenal sebagai pelantun lagu "Candle In The Wind" yang populer di pertengahan tahun 70-an. Walau aslinya lagu itu dipersembahkan untuk Norma Jean alias Marilyn Monroe, maka Elton John mengubah lagu itu menjadi "Candle In The Wind 1997" untuk dipersembahkan pada "Mawar Inggris" alias Putri Diana yang tewas pada 31 Agustus 1997. Lagu ini dinyanyikannya pada upacara pelepasan jenazah Putri Diana di Westminster Abbey pada 6 September 1997. Pada tahun 2005, ia menjadi suami (partner sipil) dari pacarnya, David Furnish. Sebelum menikahi David Furnish,
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (disingkat Kemendag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perdagangan. Kementerian Perdagangan dipimpin oleh seorang Menteri Perdagangan (Mendag) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Enggartiasto Lukita.
Kementerian Perdagangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Kementerian ESDM RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang bergerak di bidang energi, dan sumber daya mineral. Kementerian ESDM dipimpin oleh seorang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) yang sejak tanggal 14 Oktober 2016 dijabat oleh Ignasius Jonan.
Tahun 1945  Lembaga pertama yang menangani Pertambangan di Indonesia adalah Jawatan Tambang, dan Geologi yang dibentuk pada tanggal 11 September 1945. Jawatan ini, semula bernama , bernaung di Kementerian Kemakmuran.
Tahun 1952  Jawatan, dan Geologi yang pada saat itu berada di Kementerian Perindustrian, berdasarkan SK Menteri Perekonomian no. 2360a/M Tahun 1952, di ubah menjadi Direktorat Pertambangan yang terdiri atas Pusat Jawatan Pertambangan, dan Pusat Jawatan Geologi.
Tahun 1957  Berdasarkan Keppres no.131 Tahun 1957 Kementerian Perekonomian dipecah menjadi Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Berdasarkan SK Menteri Perindustrian no. 4247 a/M tahun 1957, Pusat-pusat di bawah Direktorat Pertambangan berubah menjadi Jawatan Pertambangan, dan Jawatan Geologi.
Tahun 1959  Kementerian Perindustrian dipecah menjadi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan, dan Departemen Perindustrian Rakyat dimana bidang pertambangan minyak, dan gas bumi berada di bawah Departemen Perindustrian Dasar, dan Pertambangan.
Tahun 1961  Pemerintah membentuk Biro Minyak, dan Gas Bumi yang berada di bawah Departemen Perindustrian Dasar, dan Pertambangan.
Tahun 1962  Jawatan Geologi, dan Jawatan Pertambangan diubah menjadi Direktorat Geologi, dan Direktorat Pertambangan.
Tahun 1963  Biro Minyak, dan Gas Bumi diubah menjadi Direktorat Minyak, dan Gas Bumi yang berada di bawah kewenangan Pembantu Menteri Urusan Pertambangan, dan Perusahaan-perusahaan Tambang Negara.
Tahun 1965  Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan dipecah menjadi tiga departemen yaitu: Departemen Perindustrian Dasar, Departemen Pertambangan, dan Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi. Pada tanggal 11 Juni 1965 Menteri Urusan Minyak, dan Gas Bumi menetapkan berdirinya Lembaga Minyak, dan Gas Bumi (Lemigas).
Tahun 1966  Departemen Urusan Minyak, dan Gas Bumi dilebur menjadi Kementerian Pertambangan, dan Migas yang membawahi Departemen Minyak, dan Gas Bumi.
Tahun 1966  Dalam Kabinet Ampera, Departemen Minyak, dan Gas Bumi, dan Departemen Pertambangan dilebur menjadi Departemen Pertambangan.
Tahun 1978  Departemen Pertambangan berubah menjadi Departemen Pertambangan, dan Energi.
Tahun 2000  Departemen Pertambangan, dan Energi berubah menjadi Departemen Energi, dan Sumber Daya Mineral.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang energi, dan sumber daya mineral dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi:
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (disingkat Kemenhub RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan transportasi. Kemenhub dipimpin oleh seorang Menteri Perhubungan (Menhub) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Budi Karya Sumadi.
Kementerian Perhubungan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan fungsi:
__INDEKS__
Kementerian Kehutanan Indonesia
Kementerian Kehutanan (dahulu Departemen Kehutanan, disingkat Dephut) adalah kementerian yang pernah ada dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kehutanan dan perkebunan. Kementerian Kehutanan dipimpin oleh seorang Menteri Kehutanan (Menhut) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Zulkifli Hasan. Kementerian ini telah digabungkan dengan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi kementerian baru yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Presiden Joko Widodo.
Kementerian Sosial Republik Indonesia
Kementerian Sosial Republik Indonesia (disingkat Kemensos), dahulu Departemen Sosial (disingkat Depsos) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri di dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang sosial. Kementerian Sosial dipimpin oleh seorang Menteri Sosial (Mensos) yang sejak tanggal 24 Agustus 2018 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menteri Sosial pertama pada masa awal kemerdekaan dipercayakan pada Mr. Iwa Kusuma Sumantri yang ada waktu itu membawahi kurang lebih 30 orang pegawai untuk Bagian Perburuhan dan Bagian Sosial. Hampir semua pegawai tersebut kurang/tidak berpengetahuan dan berpengalaman cukup mendalam dalam bidang perburuhan dan bidang sosial. Pada awalnya kantor Kementerian Sosial berlokasi di Jalan Cemara no. 5 Jakarta namun pada waktu Ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta, pada tanggal 10 Januari 1946 kantor Kementerian Sosial ikut pindah ke gedung Seminari di Jl. Code Yogyakarta. Kemudian ketika pemerintahan Republik Indonesia pindah kembali ke Jakarta, Kantor Kementerian Sosial menempati kantor di Jalan Ir.Juanda 36 Jakarta Pusat, dan mengalami perpindahan lokasi lagi ke Jalan Salemba Raya 28 Jakarta Pusat sampai sekarang.
Pada saat pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, Departemen Sosial (Kementerian Sosial) dan Departemen Penerangan dibubarkan. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid menggagas bahwa pelayanan kesejahteraan sosial cukup dilakukan oleh masyarakat. Namun keadaan berkata lain, secara tidak diduga pula, saat itu muncul berbagai masalah kesejahteraan sosial seperti bencana alam, bencana sosial, populasi anak jalanan dan anak telantar semakin bertambah terus jumlahnya, sehingga para mantan petinggi Kementerian Sosial pada waktu itu menggagas untuk dibentuknya sebuah Badan yang berada langsung di bawah Presiden, maka terbentuklah Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSN).
Terbentuknya BKSN ini permasalahan tidak segera terentaskan, malah yang terjadi serba kekurangan karena tidak berimbangnya populasi permasalahan sosial dengan petugas yang dapat menjangkaunya dan kewenangan BKSN juga sangat terbatas. Dengan pertimbangan seperti itu maka pada Kabinet Persatuan Nasional, Kementerian Sosial dimunculkan kembali tetapi digabung dengan Departemen Kesehatan. Nomenklaturnya menjadi Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Gagasan penggabungan ini juga tidak memberikan solusi permasalahan kesejahteraan sosial secara memadai, padahal populasi permasalahan sosial semakin kompleks. Kemudian pada masa Kabinet Gotong Royong, Kementerian Sosial difungsikan kembali untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.
Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015, Kementerian Sosial terdiri atas:
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kesehatan. Kementerian Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan Kementerian Kesehatan dipimpin oleh seorang Menteri Kesehatan (Menkes) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Nila Moeloek.
Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015, Kementerian Kesehatan terdiri atas:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Menteri Kesehatan melakukan koordinasi terhadap LPNK yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Kurdufan Barat
Kurdufan Barat (bahasa Arab: غرب كردفان; alihaksara: "Gharb Kurdufan") adalah bekas sebuah negara bagian di Sudan dengan luas wilayah 111.373 km² dan populasi ±1.100.000 jiwa (2000). Ibu kotanya ialah Al-Fulah.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Kementerian Pertanian Republik Indonesia (disingkat Kementan RI) adalah salah satu Kementerian di Indonesia yang membidangi urusan pertanian, perkebunan dan peternakan.. Kementerian Pertanian Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Menteri Pertanian. Sejak 27 Oktober 2014, Menteri Pertanian dijabat oleh Amran Sulaiman.
Departemen Pertanian didirikan pada tanggal 1 Januari 1905 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 23 September 1904 No. 20 Staatsblaad 982 yang didasarkan pada Surat Keputusan Raja Belanda No. 28 tanggal 28 Juli 1904 (Staatsblaad No. 380). Direktur Pertama Departemen Pertanian adalah Dr. Melchior Treub. Pada masa penjajahan Belanda urusan pertanian ditangani oleh Departement van Landbouw (1905), Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel (1911) dan Departement van Ekonomische Zaken (1934). Sedangkan pada masa pendudukan jepang, Gunseikanbu Sangyobu yang berperan dalam menangani urusan pertanian.
Sejak tanggal 19 Agustus 1945, urusan pertanian, perdagangan, dan perindustrian berada di bawah Kementerian Kemakmuran yang merupakan kabinet pertama Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Menteri Kemakmuran yang pertama adalah Ir. Pandji Soerachman Tjokroadisoerjo.
Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden
dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pertanian menjalankan fungsi:
Provinsi La Rioja (Argentina)
La Rioja () adalah sebuah Provinsi di Argentina yang terletak di sebelah timur laut negara ini. Provinsi ini berbatasan di timur lautnya dengan Chili, di barat dengan Provinsi San Juan, di selatan dengan San Luis, di timur dengan Córdoba dan di utara dengan Catamarca.
Provinsi Tierra del Fuego (Argentina)
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur () adalah nama resmi dari provinsi yang paling selatan dari Argentina. Hingga 1991 namanya adalah "Territorio Nacional" (Wilayah Nasional), namun pada tahun itu, statusnya ditingkatkan menjadi provinsi.
Provinsi ini dibagi menjadi empat departemen, dimana seluruhnya terpisah dari daratan utama Argentina. Dua di antara departemen-departemen ini merupakan wilayah yang dipersengketakan.
Robert E. Kahn
Robert E. Kahn, (lahir 23 Desember 1938), bersama Vinton G. Cerf, menciptakan protokol TCP/IP, yaitu protokol yang digunakan untuk pertukaran data pada jaringan Internet.
Kahn menyelesaikan studi diploma di City College of New York pada tahun 1960, dan kemudian menyelesaikan program master dan Ph.D. dari Princeton University pada tahun 1962 dan 1964. Kemudian ia bekerja di Bell Laboratories, dan juga bekerja sebagai Assistant Professor di bidang teknik elektro di MIT. Kemudian ia sempat bekerja di "Bolt Beranek and Newman" (BBN), dan di sana dia bertanggungjawab atas perancangan jaringan ARPANET, yang merupakan jaringan berbasis paket yang pertama.
Tlaxcala
Tlaxcala (, ) merupakan sebuah negara bagian di Meksiko yang memiliki luas wilayah 69.921 km² dan populasi 1.213.757 jiwa (2012). Ibu kotanya adalah Tlaxcala de Xicohténcatl dan kota terbesar di negara bagian ini adalah Vicente Guerrero.
Kementerian Pariwisata Indonesia
Kementerian Pariwisata Republik Indonesia atau disingkat Kemenpar RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kepariwisataan. Kementerian Pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Arief Yahya.Kementerian Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pariwisata menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pariwisata terdiri atas:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (dahulu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat Kemeneg PP & PA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PP & PA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Meneg PP & PA) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yohana Yembise.
Tahapan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (disingkat Kemenpan RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Juli 2016 dijabat oleh Asman Abnur berdasarkan perombakan kabinet yang kedua.Sejak tanggal 15 Agustus 2018 jabatan Menpan-RB dijabat oleh Syafruddin
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2016 adalah:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonsia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Juli 2016 dijabat oleh Eko Putro Sandjojo.
Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terdiri atas:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN/Bappenas) adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan unit organisasi dan sumber daya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Kementerian PPN/Bappenas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dipimpin oleh seorang Menteri yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Sejak 2016 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dijabat oleh Bambang Brodjonegoro
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menyelenggarakan fungsi:
Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015:
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia
Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.
Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.
Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.
Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).
Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi pada masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:
Kementerian Perumahan Rakyat Indonesia
Kementerian Perumahan Rakyat (dahulu Kementerian Negara Perumahan Rakyat, disingkat Kemenegpera) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perumahan. Kementerian Perumahan Rakyat dipimpin oleh seorang Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) yang sejak tanggal 19 Oktober 2011 dijabat oleh Djan Faridz.
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemuda dan olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Imam Nahrawi.Tonggak sejarah kelembagaan yang mengurusi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebenarnya sudah ada sejak masa awal kemerdekaan Indonesia. Pada susunan Kabinet pertama yang dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945. Kabinet yang bersifat presidensial memiliki Kementerian Pengajaran yang dipimpin oleh Menteri Ki Hajar Dewantoro. Kegiatan olahraga dan pendidikan jasmani berada di bawah Menteri Pengajaran. Usia kabinet pertama yang kurang dari tiga bulan kemudian diganti dengan Kabinet II yang berbentuk parlementer di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Sutan Sjahrir yang dilantik pada tanggal 14 November 1945.
Pada tahun 1999 - 2004 yakni pada masa Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, Kementerian Pemuda dan Olahraga dilebur pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sehingga urusan pemuda dan olahraga hanya dikelola oleh struktur eselon I yaitu Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga. Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Kementerian Pemuda dan Olahraga kembali dibentuk pada tahun 2004.
Hamid Awaluddin
Hamid Awaluddin, Ph.D. () adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia sejak 8 April 2008. Ia pernah menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu dari 20 Oktober 2004-8 Mei 2007. Pada 7 Mei 2007, ia digantikan Andi Mattalata lewat sebuah perombakan kabinet tahap kedua yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta.
Ia menempuh pendidikan sarjana hukumnya di Universitas Hasanuddin dan meraih gelar doktor pada tahun 1998 di American University, Amerika Serikat. Sebelum menjadi menteri, Awaluddian pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum. Saat masih berstatus mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam Makassar, Sulawesi Selatan. Hamid juga menjadi wakil Indonesia dalam penandatanganan MOU perdamaian dengan Gerakan Aceh Merdeka.
Purnomo Yusgiantoro
Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.Sc., M.A., Ph.D. () adalah Menteri Pertahanan yang menjabat dari 22 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Purnomo sebelumnya menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (2000–2009)
Purnomo beristrikan Sri Murniati Sachro dan memiliki tiga anak, masing-masing bernama Luky, Inka dan Filda.
Djoko Kirmanto
DR. (HC) Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE. () adalah Menteri Pekerjaan Umum Indonesia sejak 21 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Jurusan Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1969 dan pasca sarjananya di Land and Water Development, IHE-Delft, Belanda pada tahun 1977.
Pada tahun 2005, Djoko dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam Ilmu Teknik Bidang Pembangunan Wilayah dan Kota oleh Universitas Diponegoro, dan pada tahun 2014 dianugerahi Doktor Honoris Causa (DR H.C) di bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan oleh Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.
Djoko Kirmanto mengawali kariernya di Kementerian Pekerjaan Umum (dahulu Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1967 sebagai Site Engineer pembangunan fondasi Karang Semut Yogyakarta. Berbagai jabatan karier pernah diemban, terakhir adalah sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" "pada tahun 2002-2003.
Pada 21 Oktober 2004, Djoko dilantik menjadi Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ditunjuk kembali sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada Kabinet Indonesia Bersatu II pada tanggal 22 Oktober 2009.
Bachtiar Chamsyah
H. Bachtiar Chamsyah, SE () adalah seorang politisi Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia periode 2001-20 Oktober 2009 dan sebelumnya sebagai Anggota DPR-RI dari PPP.
Bachtiar Chamsyah lahir pada 31 Desember 1945 di Sigli, Pidie, Aceh, putra dari pasangan berdarah Minangkabau asal Bayua, Maninjau, Agam, Sumatera Barat yang merantau ke Aceh.
Ia menikah dengan seorang perempuan bernama Roshidah Hanum. Pernikahan mereka telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Roshi Ika Putri, M. Iqbal, dan Rini Irawati.
Istrinya, Roshidah Hanum meninggal dunia karena penyakit kanker pada tahun 2009. Setelah menduda selama sekitar tiga tahun, ia kemudian menikah lagi pada 10 Juni 2012 dengan Indah Hayati, mantan sekretarisnya sewaktu menjadi anggota DPR-RI dan Menteri Sosial.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi, Universitas Medan Area pada tahun 1997. Sewaktu jadi pelajar ia pernah aktif di organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Kegiatannya dalam berorganisasi kemudian mengantarkan dirinya sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
Setelah tidak duduk di kabinet, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan mesin jahit dan impor sapi di Departemen Sosial (kini Kementerian Sosial). Penetapan statusnya sebagai tersangka dikeluarkan KPK sejak pertengahan Januari 2010. Dari hasil penyidikan, dia disangka dengan pasal berlapis, yakni pasal 2 (1), pasal 3, dan pasal 11 Undang-undang No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kasus tersebut berawal dari proyek pengadaan sekitar 6.000 unit mesin jahit semasa dia menjadi menteri pada 2004. Itu terkait program pengentasan kemiskinan senilai Rp 51 miliar. Dalam pengadaan mesin jahit, Departemen Sosial bekerja sama dengan PT Ladang Sutera Indonesia (Lasindo). Dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terungkap, penerima bantuan tidak tepat sasaran. Penerima bantuan antara lain, pemilik usaha konveksi di Jawa Timur dan Sumatera Utara.
Setelah proyek mesin jahit, Depsos kembali membuka proyek pengadaan impor sapi pada 2006. Tim penyidik menemukan indikasi kerugian negara Rp 3,6 miliar dari nilai proyek senilai total Rp 19 miliar. Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, proyek pengadaan mesin jahit dan impor sapi melibatkan sejumlah rekanan melalui penunjukan langsung. Dengan demikian, Bachtiar diduga terlibat kasus korupsi pengadaan sapi impor asal Australia dan Mesin Jahit dalam proyek pengentasan Fakir Miskin Departemen Sosial periode 2004-2006 dengan kerugian keuangan negara mencapai RP 28,1 M. Namun Bachtiar membantah hal tersebut.
Pada 22 Maret 2011 majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memutuskan bahwa Bachtiar Chamsyah bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun delapan bulan penjara dengan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara.
Muhammad Maftuh Basyuni
Muhammad Maftuh Basyuni () adalah Menteri Agama pada Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi pada tahun 1968.
Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Selain sebagai kepala rumah tangga kepresidenan saat Soeharto memimpin negara Indonesia, ia juga menjabat Sekretaris negara pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri OKI. Dari tahun 2014 sampai meninggal, ia menjabat sebagai Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI).
Maftuh wafat pada Selasa, 20 September 2016 pukul 18.30 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta..