Jawa Barat
Jawa Barat (disingkat Jabar) adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di Bandung.
Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman buni (Bekasi kuna) bisa ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon.
Wilayah Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi (yang digunkan dalam masa Palawa India) dan bahasa Sansakerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara.
Setelah runtuhnya kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribukota di Pakuan Pajajaran (sekarang kota Bogor).
Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cerbon (kelak menjadi Kota Cirebon) lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten.
Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa (sekarang Jakarta) kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Pada saat Surawisesa menjadi raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jayaperkosa, dibuatlah perjanjian pertahanan keamanan Sunda-Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda-Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan perjanjian pertahanan keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut "padrão" di tepi Ci Liwung.
Meskipun perjanjian pertahanan keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon - Demak, dibawah pimpinan Fatahilah atau Paletehan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon - Demak berlangsung lima tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon.
Dari tahun 1567 sampai 1579, dibawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar dibawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran (ibukota Kerajaan Sunda), dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan (Jawa Barat bagian tenggara) jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.
Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan "Bestuurshervormingwet" tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah "Soendalanden" (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.
Pada 17 Agustus 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Pada tanggal 27 Desember 1949 Jawa Barat menjadi Negara Pasundan yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar: Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg (BFO), dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB.
Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950.
Provinsi Jawa Barat berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat.
Kawasan pantai utara merupakan dataran rendah. Di bagian tengah merupakan pegunungan, yakni bagian dari rangkaian pegunungan yang membujur dari barat hingga timur Pulau Jawa. Titik tertingginya adalah Gunung Ciremay, yang berada di sebelah barat daya Kota Cirebon. Sungai-sungai yang cukup penting adalah Sungai Citarum dan Sungai Cimanuk, yang bermuara di Laut Jawa.
Iklim di Jawa Barat adalah tropis, dengan suhu 9 °C di Puncak Gunung Pangrango dan 34 °C di Pantai Utara, curah hujan rata-rata 2.000 mm per tahun, namun di beberapa daerah pegunungan antara 3.000 sampai 5.000 mm per tahun.
Ciri utama daratan Jawa Barat adalah bagian dari busur kepulauan gunung api (aktif dan tidak aktif) yang membentang dari ujung utara Pulau Sumatera hingga ujung utara Pulau Sulawesi. Daratan dapat dibedakan atas wilayah pegunungan curam di selatan dengan ketinggian lebih dari 1.500 m di atas permukaan laut, wilayah lereng bukit yang landai di tengah ketinggian 100 1.500 m dpl, wilayah dataran luas di utara ketinggian 0 . 10 m dpl, dan wilayah aliran sungai.
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat adalah sebanyak 43.053.732 jiwa yang mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 28.282.915 jiwa (65,69 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 14.770.817 jiwa (34,31 persen). Persentase distribusi penduduk menurut kabupaten/kota bervariasi dari yang terendah sebesar 0,41 persen di Kota Banjar hingga yang tertinggi sebesar 11,08 persen di Kabupaten Bogor.
Penduduk laki-laki Provinsi Jawa Barat sebanyak 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Seks Rasio adalah 104, berarti terdapat 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. "Seks rasio" menurut kabupaten/kota yang terendah adalah Kabupaten Ciamis sebesar 98 dan tertinggi adalah Kabupaten Cianjur sebesar 107. Seks Rasio pada kelompok umur 0-4 sebesar 106, kelompok umur 5-9 sebesar 106, kelompok umur lima tahunan dari 10 sampai 64 berkisar antara 97 sampai dengan 113, dan dan kelompok umur 65-69 sebesar 96.
Median umur penduduk Provinsi Jawa Barat tahun 2010 adalah 26,86 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Barat termasuk kategori menengah. Penduduk suatu wilayah dikategorikan penduduk muda bila median umur < 20, penduduk menengah jika median umur 20-30, dan penduduk tua jika median umur > 30 tahun.
Rasio ketergantungan penduduk Provinsi Jawa Barat adalah 51,20. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) terdapat sekitar 51 orang usia tidak produkif (0-14 dan 65+), yang menunjukkan banyaknya beban tanggungan penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan di daerah perkotaan adalah 48,84 sementara di daerah perdesaan 55,92.
Mayoritas penduduk Jawa Barat adalah Suku Sunda, yang bertutur menggunakan Bahasa Sunda. Di Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dituturkan bahasa Cirebon yang mirip dengan Bahasa Banyumasan dialek Brebes. Di Kabupaten Indramayu menggunakan bahasa Cirebon dialek Indramayu atau dikenal dengan "dermayon" dan beberapa kecamatan yang terletak di pantai utara kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang seperti Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon dan Pedes (Cemara) menggunakan bahasa Cirebon yang hampir mirip dengan bahasa Cirebon dialek dermayon. Di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta seperti sebagian Kota Bekasi, Kecamatan Tarumajaya dan Babelan (Kabupaten Bekasi) dan Kota Depok bagian utara dituturkan bahasa Melayu dialek Betawi. Jawa Barat merupakan wilayah berkaraktaristik kontras dengan dua identitas: masyarakat urban yang sebagian besar tinggal di wilayah Jabodetabek (sekitar Jakarta) serta Bandung Raya; dan masyarakat tradisional yang hidup di pedesaan yang tersisa. Pada tahun 2002, populasi Jawa Barat mencapai 37.548.565 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk 1.033 jika/km persegi. Dibandingkan dengan angka pertumbuhan nasional (2,14% per tahun), Provinsi Jawa Barat menduduki peringkat terendah, dengan 2,02% per tahun.
Penggunaan bahasa daerah kini mulai dipromosikan kembali. Sejumlah stasiun televisi dan radio lokal kembali menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pada beberapa acaranya, terutama berita dan talk show, misalnya Bandung TV memiliki program berita menggunakan Bahasa Sunda serta Cirebon Radio yang menggunakan ragam Bahasa Cirebon Bagongan maupun Bebasan. Begitu pula dengan media massa cetak yang menggunakan bahasa sunda, seperti majalah Manglé dan majalah Bina Da'wah yang diterbitkan oleh Dewan Da'wah Jawa Barat.
Jawa Barat selama lebih dari tiga dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Disamping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi, hampir tigaperempat dari industri-industri manufaktur non minyak berpusat di sekitar Jawa Barat.PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai Rp.231.764 miliar (US$ 27.26 Billion) menyumbang 14-15 persen dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah Provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah Rp. 5.476.034 (US$644.24) termasuk minyak dan gas, ini menggambarkan 82,4 persen dan 86,1 persen dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21 persen termasuk minyak dan gas 4,91 persen termasuk minyak dan gas, lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. (US$1 = Rp. 14.200,-).
Provinsi Jawa Barat memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi untuk manufaktur termasuk di antaranya elektronik, industri kulit, pengolahan makanan, tekstil, furnitur dan industri pesawat. Juga panas bumi, minyak dan gas, serta industri petrokimia menjadi andalan Jawa Barat. Penyumbang terbesar terhadap GRDP Jawa Barat adalah sektor manufaktur (36,72%), hotel, perdagangan dan pertanian (14,45%), totalnya sebesar 51,17%. Terlepas dari adanya krisis, Jawa Barat masih menjadi pusat dari industri tekstil modern dan garmen nasional, berbeda dengan daerah lain yang menjadi pusat dari industri tekstil tradisional. Jawa Barat menymbangkan hampir seperempat dari nilai total hasil produksi Indonesia di sektor non Migas. Ekspor utama tekstil, sekitar 55,45% dari total ekspor jawa Barat, yang lainnya adalah besi baja, alas kaki, furnitur, rotan, elektronika, komponen pesawat dan lainnya.
Dikenal sebagai salah satu 'lumbung padi' nasional, hampir 23 persen dari total luas 29,3 ribu kilometer persegi dialokasikan untuk produksi beras. Tidak dimungkiri lagi, Jawa Barat merupakan 'Rumah Produksi' bagi ekonomi Indonesia, hasil pertanian Provinsi Jawa Barat menyumbangkan 15 persen dari nilai total pertanian Indonesia.Hasil tanaman pangan Jawa Barat meliputi beras, kentang manis, jagung, buah-buahan dan sayuran, disamping itu juga terdapat komoditi seperti teh, kelapa, minyak sawit, karet alam, gula, coklat dan kopi. Perternakannya menghasilkan 120.000 ekor sapi ternak, 34% dari total nasional.
Jawa Barat berhadapan dengan dua sisi lautan Jawa pada bagian utara dan samudera Hindia di bagian selatan dengan panjang pantai sekitar 1000 km. Berdasarkan letak inilah Provinsi Jawa Barat memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Suatu perencanaan terpadu tengah dilaksanakan untuk pengembangan Pelabuhan Cirebon, baik sebagai pelabuhan Pembantu Tanjung Priok Jakarta, maupun sebagai pelabuhan perikanan Jawa Barat yang dilengkapi dengan industri perikanan.Untuk potensi perairan darat, tidak hanya dari sejumlah sungai yang mengalir di Jawa Barat, Tetapi potensi ini juga diperoleh dari penampungan air / DAM saguling di Cirata dan DAM Jatiluhur yang selain menghasilkan tenaga listrik juga berguna untuk mengairi area pertanian dan industri perikanan air tawar.
Dengan jumlah penduduk sekitar 37 juta manusia pada tahun 2003, 16 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Pertumbuhan urbanisasi di Provinsi tumbuh sangat cepat, khususnya disekitar JABODETABEK (sekitar Jakarta). Jawa Barat memiliki tenaga pekerja berpendididkan berjumlah 15,7 juta orang pada tahun 2001 atau 18 persen dari total nasional tenaga pekerja berpendidikan. Sebagian besar bekerja pada bidang pertanian, kehutanan dan perikanan (31%), pada industri manufaktur (17%), perdagangan, hotel dan restoran (22,5%) dan sektor pelayanan (29%).
Minyak dapat ditemukan di sepanjang Laut Jawa, utara Jawa Barat, sementara cadangan geothermal (panas bumi) terdapat di beberapa derah di Jawa Barat. Tambang lain sepert Batu gamping, andesit, marmer, tanah liat merupakan pertambangan mineral yang dapat ditemukan, termasuk mineral lain yang cadangan depositnya sangat potensial, Emas yang dikelola PT. Aneka Tambang, potensinya sebesar 5,5 million ton, dan menghasilkan 12,1 gram emas per ton.
Perlindungan dan proses pengembangan Budaya dan Bahasa yang ada di Jawa Barat secara kongrit dimulai dengan adanya Kongres Jawa Barat, kongres Jawa Barat merupakan sebuah wadah berkumpulnya para tokoh masyarakat Jawa Barat untuk membicarakan berbagai persoalan sosial-kemasyarakatan yang ada di Jawa Barat.
Bahasa Sunda merupakan bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Jawa Barat, terutama di wilayah Parahyangan yang merupakan wilayah tempat tinggal tradisional Suku Sunda.
Berdasarkan Pergub Jabar no. 69 tahun 2013, Bahasa Sunda ditetapkan sebagai salah-satu mata pelajaran bahasa dan sastra daerah di Jawa Barat, bersama dengan bahasa Cirebon dan bahasa Melayu dialek Betawi. Bahasa Sunda diajarkan di dua tingkat jenjang pendidikan, yaitu jenjang pendidikan dasar (Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah lalu Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah) dan jenjang pendidikan menengah (Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah).
Dalam membantu keberlangsungan pendidikan Bahasa Sunda di Jawa Barat, pemerintah daerah Jawa Barat bekerjasama dengan Universitas Padjadjaran dan Yayasan Kebudayaan Rancage menerbitkan "Kamus Utama", yaitu kamus bahasa Sunda terlengkap yang terdiri dari 6 jilid, 10.000 halaman dan memuat 150.000 entri. Saat ini kamus tersebut sudah dikirim ke perpustakaan di Eropa seperti perpustakaan KITLV di Belanda.
Keberagaman budaya dan bahasa yang ada di Jawa Barat sempat diuji ketika Kongres Jawa Barat yang ketiga diadakan. Tepatnya di Kota Bandung tanggal 28 Februari 1948, pada saat tersebut salah satu perwakilan masyarakat Jawa Barat dari Suku Sunda yaitu Soeria Kartalegawa yang juga ketua Partai Rakyat Pasundan (PRP) mengusulkan agar pembicaraan dalam rapat badan perwakilan tersebut (Kongres Jawa Barat) dibolehkan menggunakan Bahasa Sunda, namun kemudian usulan tersebut segera disanggah oleh perwakilan masyarakat Jawa Barat lainnya dari Suku Cirebon yaitu Soekardi:
Kemudian pada periode sebelum tahun 1970-an Pemerintah memasukkan pelajaran bahasa Jawa untuk wilayah Cirebon dan Indramayu yang masih termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat di mana mayoritas penduduknya menggunakan Bahasa Sunda, namun ternyata guru pengajar dan muridnya tidak memahami kosakata yang digunakan tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk tidak mengajarkan bahasa Jawa di wilayah Cirebon-Indramayu.
Kekosongan pelajaran muatan lokal bahasa daerah ini kemudian berusaha diisi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan memasukkan pelajaran bahasa daerah bahasa Sunda, oleh karenanya pada periode tahun 1970-an bahasa daerah yang diajarkan di wilayah Cirebon - Indramayu adalah bahasa Sunda.
Tetapi kebijaksanaan itu tidak tepat, sehingga muncul gerakan untuk menggantinya dengan buku dalam bahasa yang digunakan di wilayahnya yaitu bahasa Cirebon. Kemudian pada periode tahun selanjutnya, pengajaran bahasa Cirebon mulai untuk diajarkan di wilayah "Pakaleran Majalengka" yaitu wilayah utara kabupaten Majalengka yang mayoritas penduduknya merupakan keturunan Prajurit Mataram. Pada wilayah Pakaleran ini, kosakata bahasa Jawa dialek Banyumasan, dialek Bumiayu, serta dialek Tegal lebih terasa.
Namun pengajaran bahasa daerah pada periode tersebut belum memiliki payung hukum, karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengindikasikan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah tanah Sunda dengan mayoritas suku Sunda yang bertutur bahasa Sunda. Setelah tahun 2003, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengembangan Budaya dan Bahasa, Jawa Barat mengakui adanya tiga suku asli yaitu Sunda, Melayu-Betawi dan Cirebon.
Pengajaran bahasa daerah non-Sunda memiliki perlindungan payung hukumnya, adapun pergerakan untuk menjadikan bahasa Cirebon sebagai sebuah bahasa yang mandiri dan terlepas dari Bahasa Jawa maupun Sunda. Maka dari itu dilakukan sebuah metode yang disebut dengan "Metode Guiter", namun pada perhitungannya metode tersebut baru mencatat sekitar 75% perbedaan antara bahasa Cirebon dengan bahasa Jawa. Sementara untuk diakui sebagai sebuah bahasa mandiri, diperlukan sedikitnya 80% perbedaan dengan bahasa terdekatnya.
Namun secara nyata, penerbitan buku penunjang pelajaran bahasa daerah Cirebon dan Indramayu pada periode tahun 2000-an sudah dilakukan dengan tidak menyebutkan Cirebon sebagai sebuah dialek Bahasa Jawa dan hanya disebutkan "Bahasa Cirebon" dan bukannya "Bahasa Jawa dialek Cirebon" seperti yang dilakukan pada penerbitan "Kamus Bahasa Cirebon" oleh TD Sudjana dan kawan-kawan tahun 2001 dan "Wykarana - Tata Bahasa Cirebon" oleh Salana tahun 2002.
Pengembangan dan perlindungan bahasa yang diamanatkan oleh Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 dalam kaitannya dengan pengembangan Bahasa Cirebon hanya terjadi disekitar wilayah eks-karesidenan Cirebon yaitu (Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, sebagian wilayah Kabupaten Majalengka dan sebagian wilayah Kabupaten Kuningan) sementara wilayah kabupaten lainnya yang juga didiami oleh Suku Cirebon seperti wilayah Kabupaten Subang sebelah utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang di Pesisir Timur hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan belum juga mendapatkan pengajaran Bahasa Cirebon, adanya ketidakmerataan pengajaran bahasa daerah di Jawa barat ini dikarenakan pemerintah memberikan hak sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah di setiap Kabupaten/Kota untuk menentukan sendiri pengajaran bahasa daerah yang ada di wilayahnya.
Berbeda halnya dengan pendidikan bahasa cirebon, pendidikan bahasa betawi di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami hal yang lebih parah dari masalah yang dialami oleh bahasa cirebon, pendidikan Bahasa Betawi hingga tahun 2011 (delapan tahun setelah Perda Jawa Barat No. 5 Tahun 2003) diterbitkan sama sekali belum dilakukan di wilayah yang didiami oleh suku betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Bogor wilayah Utara dan sebagian wilayah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta sebelah barat, padahal penelitian tentang Bahasa Betawi telah cukup banyak dilakukan, di antaranya:
Hingga tahun 2011 Pemerintah Daerah yang wilayahnya didiami oleh Suku Betawi yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Karawang masih belum mengadakan pendidikan bahasa daerah Bahasa Melayu dialek Betawi dan hanya mengajarkan pendidikan bahasa daerah Bahasa Sunda.Jawa Barat terdiri atas 18 kabupaten dan 9 kota. Kota-kota hasil pemekaran sejak tahun 1996 adalah:
Jawa Barat memiliki 91 wakil di DPR RI dari 11 daerah pemilihan dan empat wakil di DPD.
DPRD Jawa Barat hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari 10 partai, dengan perincian sebagai berikut:
Objek-objek wisata yang menarik dan banyak dikunjungi di daerah Jawa Barat:
Kabupaten KuninganJawa Barat merupakan salah satu provinsi termaju di Indonesia. Jika dilihat dari Indeks Pembangunan Manusianya (IPM), Jawa Barat merupakan provinsi paling maju ke-10 di Nusantara. Kini IPM Jawa Barat adalah 70,05 (0,700) dan menempati status tinggi. Daerah subprovinsi termaju ialah Kota Bandung dengan IPM sebesar 80,13 (0,801) yang berstatus sangat tinggi, sedangkan yang paling tertinggal ialah Kabupaten Cianjur dengan IPM sebesar 62,92 (0,629) yang berstatus sedang.
Artikel yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia kota dan kabupaten di Jawa Barat: