Akbar Tanjung
Akbar Tanjung () adalah seorang politikus Indonesia dan mantan Ketua DPR-RI.
Akbar Tanjung lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah dari seorang ayah yang bernama Zahiruddin Tanjung dan ibu Siti Kasmijah. Ayahnya adalah salah seorang pengurus Muhammadiyah di Sorkam yang kemudian terjun ke dunia usaha. Akbar meniti pendidikan di Sekolah Rakyat (SR) Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah, kemudian berpindah ke SD Nasrani di Jalan Seram, Medan, Sumatera Utara. Setelah menamatkan di SMP Perguruan Cikini, Jakarta, ia melanjutkannya ke SMA Kolese Kanisius Jakarta. Ia kemudian berhasil menamatkan pendidikan teknik di Universitas Indonesia.
Pada tahun 1966, Akbar menjadi aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Tahun berikutnya (1967-1968), ia menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada tahun 1968, ia juga aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Pada 1969-1970, ia menjabat Ketua Umum HMI Cabang Jakarta. Pada 1972, ia turut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, GMKI, PMKRI, PMII, dan HMI) dengan nama Kelompok Cipayung. Periode 1972-1974, ia menjabat Pengurus Besar HMI.
Pada 1973, ia turut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia atau disingkat KNPI. Pada 1978, ia turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI), yang kemudian menjabat Ketua Dewan Pimpinan Pusat AMPI (1978-1980). Pada 1983-1988, ia menjabat Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pada 1988-1993, ia menjadi anggota Dewan Pembina DPP Golkar. Pada 1993-1998, ia menjabat Sekretaris Dewan Pembina Golkar. Ia menjabat Ketua Umum Partai Golkar pada periode 1998-2004.
Pada periode 1977-1988, ia menjadi anggota FKP DPR-RI yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Pada 1982-1983, ia menjabat Wakil Sekretaris FKP DPR. Pada 1987-1992 dan 1992-1997, ia menjabat Sekretaris FKP-MPR dan anggota Badan Pekerja MPR-RI. Akbar pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada periode 1988-1993, Menteri Negara Perumahan Rakyat (1993-1998), Menteri Negara Perumahan dan Pemukiman (1998). Pada 1997-1998, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR. Ia menjabat Menteri Sekretaris Negara (1998-1999). Pada 1997-1999, ia menjabat Wakil Ketua FKP MPR dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR.
Saat Indonesia memasuki masa reformasi, Akbar Tanjung terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar masa jabatan 1998-2004. Sejak 6 Oktober 1999, ia terpilih menjadi Ketua DPR-RI periode 1999-2004 melalui pemungutan suara ("voting"). Beliau meraih 411 suara, mengalahkan saingan utamanya Soetardjo Soerjogoeritno dari PDI Perjuangan. Dari daftar hadir terdapat 491 anggota Dewan yang ikut dalam pemungutan suara. Sedangkan Soetardjo Soerjogoeritno (Fraksi PDI Perjuangan) memperoleh 54 suara. Hamzah Haz (Fraksi PPP) 6 suara, Khofifah Indar Parawansa (Fraksi PKB 13 suara, dan AM Fatwa 2 suara, abstain 5 suara. Dengan demikian, keempat nama itu praktis menjadi Wakil Ketua DPR-RI.
Semasa menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia pernah menjadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya. Hal ini sekaligus memungkinkannya ikut serta sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan partainya sendiri karena dikalahkan oleh Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Selanjutnya Akbar Tanjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua Umum Partai Golkar setelah dikalahkan oleh Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden, seterusnya belajar di Universitas Gadjah Mada dan mendirikan Akbar Tanjung Institute.
Akbar memiliki seorang istri bernama Krisnina Maharani dan pernikahannya telah dianugerahi empat orang anak, semuanya perempuan. Selain Akbar, dua saudarnya, Yanis dan Usman juga menggeluti dunia politik. M. Yanis Zahiruddin berpolitik di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebelumnya di Nahdlatul Ulama (NU) dan pernah jadi anggota DPR. Sedangkan Datuk Usman Zahiruddin Tanjung, pernah menjadi politisi di Partai Nasional Indonesia, kemudian Partai Demokrasi Indonesia, dan duduk di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kakaknya yang lain, Nahar Zahiruddin, menjadi penerus usaha ayahnya dan mendirikan NV. Marisson.
Pada 2002-2003, ia menjabat President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization). Pada 2003-2004, ia menjabat President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members).