José Ramos Horta
Dr. José Manuel Ramos-Horta (Portugis: ), () adalah Presiden Timor Leste kedua sejak merdeka dari Indonesia, mulai menjabat pada 20 Mei 2007. Sebelumnya ia menjabat sebagai Perdana Menteri Timor Leste (8 Juli 2006 - 20 Mei 2007) dan Menteri Luar Negeri Timor Leste sejak kemerdekaannya pada 2002 hingga mengundurkan diri pada tahun 2006, setelah sebelumnya menjadi juru bicara bagi perlawanan Timor Leste di pengasingan selama pendudukan Indonesia antara 1975 dan 1999. Ia mendapat Penghargaan Perdamaian Nobel tahun 1996.
Horta berdarah "mestiço", dilahirkan di Dili, yang kini menjadi ibukota Timor Leste, oleh ibu orang Timor dan bapak orang Portugis yang diasingkan ke Timor Portugis oleh diktator Salazar. Dia dididik di sebuah misi Katolik di desa kecil di Soibada, yang belakangan dipilih oleh Fretilin sebagai markas besarnya setelah invasi Indonesia. Dari sebelas saudaranya, empat terbunuh oleh militer Indonesia.
Horta sangat aktif terlibat dalam pengembangan kesadaran berpolitik di Timor Portugis yang menyebabkannya diasingkan selama dua tahun pada 1970-1971 ke Afrika Timur Portugis. Ini adalah sebuah tradisi keluarga karena kakeknya juga pernah diasingkan, dari Portugal ke pulau Azores, kemudian ke Cape Verde, Guinea Portugis dan akhirnya ke Timor Portugis.
Horta adalah seorang moderat di kalangan kepemimpinan nasionalis Timor yang sedang muncul. Ia diangkat menjadi Menteri Luar Negeri dari pemerintahan "Republik Demokratis Timor Leste" yang diproklamasikan oleh partai-partai pro-kemerdekaan pada November 1975. Ketika diangkat menjadi menteri, Ramos Horta baru berusia 25 tahun. Ia meninggalkan Timor Leste tiga hari sebelum pasukan-pasukan Indonesia menyerang, untuk memohon pembelaan bagi kasus Timor di depan PBB.
Ramos Horta tiba di New York untuk berpidato di depan Dewan Keamanan PBB dan mendesak mereka untuk mengambil tindakan terhadap militer Indonesia yang melakukan pembantaian atas lebih dari 200.000 orang Timor Leste selama 1976 dan 1981. José Ramos Horta adalah Wakil Tetap Fretilin untuk PBB selama 10 tahun berikutnya.
Pada tahun 1993, Penghargaan ini diberikan kepada rakyat Timor Leste. Ramos Horta, Menteri Luar Negeri di pembuangan, mewakili bangsanya pada penyerahan penghargaan itu.
Pada Desember 1996, José Ramos Horta berbagi Penghargaan Perdamaian Nobel dengan rekan senegaranya, Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo. Komite Nobel memilih kedua penerima ini untuk 'usaha giat untuk mencegah penindasan terhadap sekelompok kecil rakyat', dengan harapan bahwa 'penghargaan ini akan mendorong usaha-usaha penyelesaian konflik di Timor Leste secara diplomatik berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri. Komite ini menganggap José Ramos Horta sebagai "juru bicara internasional terkemuka bagi perjuangan Timor Leste sejak 1975."
José Ramos Horta belajar Hukum Internasional Publik di Akademi Hukum Internasional Den Haag (1983) dan di Universitas Antioch di mana ia mendapatkan gelar Master dalam Studi Perdamaian (1984). Dia terlatih dalam Hukum Hak Asasi Manusia di Institut Internasional Hak-hak Asasi Manusia di Strasbourg, Perancis (1983). Dia juga mengikuti kelas-kelas pascasarjana dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika di Universitas Columbia di New York (1983). Dia juga adalah anggota Perkumpulan Senior College St Anthony, Oxford, England (1987).
Di tengah krisis dalam negeri, Ramos Horta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri (25 Juni 2006). Ia menyatakan, "tidak ingin dirinya terkait dengan pemerintahan saat (itu) maupun pemerintah apapun yang terkait dengan Alkatiri." Beberapa hari sebelumnya, Mari Alkatiri telah menolak tuntutan dari Presiden Gusmao agar mengundurkan diri dari jabatan perdana menteri. Akhirnya, pada 26 Juni 2006, Alkatiri menyatakan mengundurkan diri. Ramos Horta mengambil alih pimpinan pemerintahan sementara.
Bersama Menteri Pertanian Estanislau da Silva, namanya diusulkan Fretilin untuk mengisi posisi perdana menteri. Ternyata, presiden memilihnya pada 8 Juli 2006 dan dilantik pada 10 Juli 2006 di bawah pengawalan para prajurit komando Australia yang memimpin sebuah pasukan penjaga perdamaian 2500 orang. Jabatan pemerintahanya berlangsung hingga pemilu 2007. Ia bertekad mengakhiri kekerasan yang telah mengguncang negaranya dan menyebabkan 150.000 orang mengungsi. "Kami akan bekerja sangat keras," katanya menegaskan.
Ia mengungkapkan sejumlah janji, yaitu; mengundang investor, memberantas masyarakat miskin, serta menciptakan stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Ia kemudian meminta Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono agar membuka sejumlah titik perbatasan darat Timor Leste dengan Indonesia dan mengadakan kunjungan kenegaraan pada 25 Juli 2006.
Pada 25 Februari 2007, ia menyakan akan maju dalam Pemilihan Presiden Timor Leste 2007. Ia menyatakan termotivasi oleh sejumlah hal, di antaranya dukungan berbagai pihak di negerinya.
Pada tanggal 20 Mei 2007 ia terpilih sebagai Presiden Timor Leste yang ke-2.
Pada 11 Februari 2008, kelompok pemberontak Mayor Alfredo Reinado menyerang kediaman dan melukainya dengan parah. Pada kejadian tersebut membuat kelompok penyerang Alfredo beserta seorang anak buahnya bernama Leopoldino tewas tertembak oleh FALINTIL-FDTL yang menjaga kediaman Horta.
Pada bulan Januari 2013, ia ditunjuk oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Guinea Bissau menggantikan Joseph Mutaboba diplomat asal Rwanda. Mandat selama satu tahun terhitung mulai Februari 2013.