Alex Kawilarang
Kolonel Inf. (Purn.) Alexander Evert Kawilarang () adalah seorang perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) masa Revolusi Nasional Indonesia dan mantan anggota KNIL. Ia juga adalah pendiri "Kesko TT" yang kemudian menjadi Kopassus. Pada tahun 1958 ia mengundurkan diri dari jabatannya sebagai atase militer di Amerika Serikat untuk bergabung dengan pemberontakan Permesta di mana ia harus melawan pasukan Kopassus yang ia bentuk sebelumnya. Keterlibatannya dalam Permesta menghentikan karier militernya dengan TNI, tetapi ia tetap populer dan aktif dalam komunitas angkatan bersenjata sampai masa tuanya.
Kawilarang lahir di Meester Cornelis (sekarang Jatinegara) pada tanggal 23 Februari 1920. Ia lahir dari sebuah keluarga militer. Ayahnya, Alexander Herman Hermanus Kawilarang, adalah seorang mayor KNIL. Ibunya adalah Nelly Betsy Mogot. Kedua orang tuanya berasal dari Remboken di Sulawesi Utara. Kawilarang adalah seorang suku Minahasa dari sub-suku Toulour. Dia juga merupakan sepupu dari Daan Mogot, direktur Akademi Militer Tangerang yang tewas dalam Pertempuran Lengkong yang berupaya melucuti depot tentara Jepang pada tahun 1946.
Kawilarang mengikuti sistem pendidikan Eropa yang komprehensif. Ia menempuh pendidikan dasarnya di sebuah Europeesche Lagere School (ELS), mula-mula di Tjandi, Semarang dan kemudian di Tjimahi, Jawa Barat. Selesai dari situ, ia melanjutkan ke "Hoogere Burgerschool te Bandoeng" (HBS Bandung, sekarang ditempati SMA Negeri 3 Bandung dan SMA Negeri 5 Bandung), setara dengan SMP/SMA yang lamanya 5 tahun.
Selesai dari pendidikan menengahnya, Kawilarang mengikuti jejak ayahnya dan masuk pendidikan militer, mula-mula di Korps Pendidikan Perwira Cadangan KNIL ("Corps Opleiding Reserve Officeren", CORO) pada tahun 1940, yang dilanjutkannya ke Akademi Militer Kerajaan ("Koninklijk Militaire Academie") darurat di Bandung dan Garut, Jawa Barat dari tahun 1940 sampai 1942. Teman-teman sekelasnya termasuk AH Nasution dan TB Simatupang. Setelah lulus, Kawilarang ditempatkan di Magelang sebagai komandan peleton dan kemudian ditugaskan kembali ke Bandung sebagai instruktur. Kelak ia juga sempat mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando AD (SSKAD) di Jakarta.
Selama pendudukan Jepang, orang-orang Manado, Ambon, dan Indo sering ditangkap secara acak karena kedekatan mereka dengan Belanda. Banyak yang disiksa dengan kejam oleh polisi militer Jepang ("Kempeitai"). Kawilarang disiksa beberapa kali oleh pasukan Jepang pada tahun 1943 dan 1944. Dia selamat, tetapi menderita cacat seumur hidup di lengan kanannya dan banyak bekas luka. Pada tahun 1944, ayah Kawilarang diduga tewas ketika ia menjadi seorang tawanan di kapal kargo Jepang "Junyo Maru" (lihat kartu tahanan ayahnya di situs Arsip Nasional Belanda). Kapal itu membawa 3.000 tawanan Manado, Ambon, Indo-Eropa, Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, dan juga lebih dari 3.500 Romusha ketika kapal itu ditenggelamkan oleh sebuah kapal selam Inggris bernama HMS Tradewind.
Untuk sisa masa perang, Kawilarang bekerja di Sumatera, yang terakhir adalah sebagai kepala pabrik karet di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung) di Sumatera Selatan.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 11 Desember 1945 Kawilarang menjadi perwira penghubung dengan pasukan Inggris di Jakarta dengan pangkat mayor. Pada bulan Oktober 1945, ia ditugaskan sebagai staf Komandemen I Jawa Barat di Purwakarta. Pada bulan Januari 1946, ia menjadi Kepala Staf Resimen Infanteri Bogor Divisi II Jawa Barat dengan pangkat letnan kolonel. Pada bulan Agustus 1946, ia menjadi komandan Brigade II/Surya Kencana yang meliputi Sukabumi, Bogor, dan Cianjur. Brigade ini termasuk dalam Divisi Siliwangi yang baru terbentuk. Ia memimpin brigade ini selama Agresi Militer Belanda I. Dia juga sempat memimpin secara singkat Brigade I/Tirtayasa ketika brigade tersebut dipindahkan ke Yogyakarta.
Pada pertengahan tahun 1948, Kawilarang termasuk dalam kontingen pemerintah dan pejabat militer ke Bukittinggi di Sumatera Barat. Langkah ini untuk mengantisipasi agresi militer Belanda yang kedua dan untuk mempersiapkan pembentukan pemerintah darurat Indonesia di luar Jawa. Pada tanggal 28 November 1948 Kawilarang menjabat sebagai Komandan Sub Teritorium VII/Tapanuli, Sumatera Timur bagian selatan. Salah satu tugasnya adalah menghentikan pertikaian antar kelompok tentara di daerah itu. Pada tanggal pada 1 Januari 1949 pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Kawilarang juga ditunjuk sebagai Wakil Gubernur Militer PDRI untuk wilayah yang sama dengan Ferdinand Lumbantobing ditunjuk sebagai Gubernur.
Pada 28 Desember 1949 ia menjabat sebagai Gubernur Militer wilayah Aceh dan Sumatera Utara merangkap Wakil Koordinator Keamanan dengan pangkat kolonel. Pada 21 Februari 1950, ia mendapatkan kepercayaan tambahan sebagai Panglima Tentara dan Territorium (TT) I/Bukit Barisan yang berkedudukan di Medan untuk mengantisipasi pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar. Selama kariernya, Kawilarang juga pernah menjadi panglima teritorial di dua komando daerah penting lainnya: Tentara dan Territorium VII/Indonesia Timur (sekarang Kodam XIV/Hasanuddin) pada bulan 15 April 1950 dan Tentara dan Territorium III/Siliwangi (sekarang Kodam III/Siliwangi) pada bulan 10 November 1951. Pada tanggal 17 Oktober 1952, Kawilarang bersama-sama dengan sejumlah tokoh militer lainnya (antara lain AH Nasution dan TB Simatupang) terlibat dalam apa yang dikenal sebagai Peristiwa 17 Oktober, yang menentang campur tangan pemerintah dalam urusan militer.
Dalam usia yang baru menginjak 30 tahun, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi pada tanggal 15 April 1950. Ia ditugaskan untuk menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL yang termasuk di antaranya Andi Azis di Makassar, Sulawesi Selatan. Pasukan ekspedisi ini terdiri dari beberapa brigade, termasuk yang dipimpin oleh Suharto dan Joop Warouw. Pada tanggal 8 Agustus 1950, pertempuran berhenti setelah terjadi negosiasi antara Kawilarang dan Jenderal Belanda bernama Scheffelaar.
Pada waktu yang sama, Kawilarang juga mengorganisikan kekuatan melawan pemberontakan Kahar Muzakkar dan gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS). Pertempuran di Maluku lebih sengit karena lawannya adalah mantan tentara KNIL asal Maluku yang tergabung dalam pasukan "Green Caps". Pada akhirnya perlawanan dapat ditumpas pada bulan November 1950. Kolonel Slamet Riyadi merupakan salah satu komandan pasukan di bawah Kawilarang yang tewas pada hari terakhir kampanye militer tersebut.
Pada waktu menjabat sebagai Panglima TT VII/Indonesia Timur, Kawilarang baru saja melapor kepada Presiden Soekarno bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Namun Soekarno malah menyodorkan sebuah radiogram yang baru saja diterimanya yang melaporkan bahwa pasukan KNIL Belanda sudah menduduki Makassar. Ternyata Brigade Mataram, pasukan yang seharusnya mempertahankan kota Makassar, telah melarikan diri ke Lapangan Udara Mandai. Kawilarang marah besar dan segera kembali ke Makassar. Setibanya di lapangan udara ia langsung memarahi komandan Brigade Mataram, Letkol Soeharto, sambil menempelengnya. Dalam satu wawancara, Kawilarang membantah bahwa ia menyerang Suharto, tetapi ia mengakui bahwa dia harus menegurnya pada waktu itu.
Pengalaman pertempuran di Maluku mendorong Kawilarang untuk membentuk pasukan yang menjadi cikal bakal Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Beberapa sumber mencatat bahwa ide pasukan khusus ini adalah gagasan Kawilarang dan Riyadi. Pada 15 April 1952, Kawilarang mendirikan Kesatuan Komando Tentara Territorium III (Kesko TT) di Batujajar, Jawa Barat, ketika ia menjadi Panglima TT III/Siliwangi. Dia meminta Moch. Idjon Djanbi, seorang mantan komando KNIL, untuk melatih unit tersebut. Pada tahun 1999, setahun sebelum kematiannya, Kawilarang menjadi anggota kehormatan Kopassus dan menerima baret merah dalam upacara memperingati ulang tahun ke-47 Kopassus.
Pada bulan Agustus 1956, Mayjen Nasution sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat menunjuk Kawilarang sebagai Atase Militer Indonesia di Amerika Serikat dengan pangkat brigadir jenderal. Terdapat sumber yang mengatakan bahwa tujuan pengangkatan Kawilarang sebagai atase militer adalah menghilangkan pengaruhnya sebagai Panglima TT III/Siliwangi di Jawa Barat sehingga kedudukan panglima bisa dipegang oleh seorang perwira yang tidak akan mengancam Nasution atau bahkan seorang yang pro-Nasution. Langkah serupa dilakukan Nasution dengan mengganti Panglima TT VII/Indonesia Timur dari Joop Warouw ke Ventje Sumual. Hanya sehari sebelum upacara serah-terima jabatan, Kawilarang memerintahkan penangkapan Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani karena kegiatannya yang diduga korupsi. Langkah ini didukung oleh Zulkifli Lubis yang merupakan lawan dari Nasution. Nasution akhirnya membatalkan perintah Kawilarang dan Abdulgani dibebaskan. Mengenai penunjukan ke Washington, Kawilarang sendiri menyatakan bahwa posisi itu ditawarkan oleh Nasution dan ia menerimanya karena Kawilarang ingin memperoleh lebih banyak pengetahuan militer di luar negeri.
Karena adanya ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat karena (di antaranya) kurangnya otonomi daerah, maka pada tanggal 2 Maret 1957, Ventje Sumual mendeklarasikan Piagam Perjuangan Semesta dan gerakan Permesta. Pusat gerakan tersebut adalah di Manado dan Minahasa di Sulawesi Utara. Gerakan ini bersatu dengan gerakan terpisah di Sumatera yang disebut Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Kawilarang memantau situasi dari Washington dan kemudian menyimpulkan bahwa pemerintah pusat di Jawa yang menjadi penyebab krisis regional tersebut. Pada bulan Maret 1958, ia memberi tahu Duta Besar Indonesia untuk AS, Murkoto, bahwa ia akan berangkat ke Sulawesi Utara. Ia meninggalkan jabatannya pada 22 Maret 1958. Sekembalinya ke tanah air, ia menjabat sebagai Panglima Besar/Tertinggi Angkatan Perang Revolusi PRRI (1958) dan Kepala Staf Angkatan Perang APREV (Angkatan Perang Revolusi) PRRI, dengan pangkat mayor jenderal dari Februari 1959 hingga Februari 1960. Ada juga sumber lain yang mengatakan bahwa Kawilarang belum sepenuhnya menerima sisi PRRI karena menurutnya PRRI sejalan dengan ekstrimis agama. Kawilarang adalah satu-satunya perwira yang tidak segera diberhentikan oleh pemerintah pusat secara tidak hormat atas partisipasi mereka dalam Permesta dan PRRI. Karena keraguannya terhadap PRRI, pemerintah pusat masih berharap bahwa dia akan berubah pikiran. Namun ia tetap mendukung Permesta dan menjadi Panglima angkatan bersenjata Permesta.
Pada tahun 1961 pasukan dari pemerintah pusat berhasil meredam perlawanan pasukan Permesta. Pasukan dari Jakarta ini terdapat perwira-perwira yang dulu di bawah pimpinan Kawilarang. Konflik ini dapat diselesaikan secara damai melalui upaya FJ Tumbelaka. Beberapa upacara diadakan pada bulan April dan Mei 1961 di mana pemerintah Indonesia secara resmi menerima kembali pasukan Permesta. Kawilarang berpartisipasi dalam upacara pada tanggal 14 April yang dihadiri oleh Mayjen Hidayat dan Brigjen Achmad Yani dari TNI, keduanya kenal baik dengan Kawilarang. Namun menurut Kawilarang, sebelumnya telah tercapai kesepakatan bahwa pasukan Permesta akan membantu pihak TNI untuk bersama-sama menghadapi pihak komunis di Jawa. Karenanya, Kawilarang merasa menyesal ketika Nasution tidak menepati janjinya.
Des Alwi, seorang tokoh pemuda 1945 menyebut Kawilarang sebagai seorang tentara asli yang jujur dan tidak main politik. Tindakannya menempeleng Soeharto tampaknya tidak pernah dimaafkan oleh presiden kedua RI itu, sehingga sampai Kawilarang meninggal, ia tidak pernah berbicara dengan bekas atasannya itu. Baru setelah Suharto turun dari jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie, Kawilarang memperoleh penghargaan atas jasa-jasanya. Juga karena perannya dalam Permesta, ia tidak pernah menerima penghargaan militer seperti perwira-perwira sesamanya. Pada tanggal 15 April 1999, Kawilarang akhirnya memperoleh pengakuan atas jasa-jasanya dalam ikut membentuk Kopassus. Pada peringatan hari jadi Kopassus ke-47, Kawilarang diterima sebagai "Warga Kehormatan Kopassus" di Markas Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur. Sebagai tandanya, ia dianugerahi sebuah baret merah dan pisau komando.
Pada tahun 1961, Kawilarang menerima amnesti dan abolisi dari Presiden Soekarno melalui Keppres 322/1961. Namanya kemudian direhabilitasi. Kawilarang kemudian pensiun dari dinas TNI, namun pangkatnya diturunkan menjadi kolonel purnawirawan. Ia tetap aktif dalam komunitas pensiunan militer dan Pepabri (Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-POLRI). Pada akhir 1960an, ia pernah mengajukan proposal untuk pendirian pabrik tepung terigu dan diberikan izin oleh Soemitro Djojohadikoesoemo, selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan saat itu. Namun, kemudian izin tersebut dialihkan oleh Soeharto kepada Bogasari. Pada tahun 1972, Kawilarang menjabat sebagai wakil manajer umum Jakarta Racing Management, yang mengelola pacuan kuda di Pulomas, Jakarta Timur. Kompetisi balap kuda nasional tahunan diberi nama "AE Kawilarang Memorial Cup".
Pada tanggal 6 Juni 2000, Kawilarang meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo di Jakarta. Dia disemayamkan di Ruang Soedirman di Markas Kodam III/Siliwangi di Bandung yang kemudian diikuti dengan upacara militer yang dipimpin oleh Pangdam III/Siliwangi Mayjen Slamet Supriyadi. Kawilarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra di Bandung.
Kawilarang menikah dua kali. Pertama dengan Petronella Isabella van Emden pada tanggal 16 Oktober 1952. Mereka bercerai pada tahun 1958. Kedua dengan Henny Olga Pondaag, mantan istri Ventje Sumual, sahabatnya dalam perjuangan Permesta. Dari pernikahannya yang pertama, ia memperoleh dua orang anak: Aisabella Nelly Kawilarang dan Alexander Edwin Kawilarang. Dari pernikahannya yang kedua, ia memperoleh seorang anak yakni Pearl Hazel Kawilarang.
Sumber referensi