Marí Alkatiri
Dr. Marí Bin Amude Alkatiri () adalah Perdana Menteri pertama, setelah Republik Demokratik Timor Leste mendeklarasikan kemerdekaannya pada 20 Mei 2002 dengan Kabinet Pemerintah Konstitusional Pertama. Ia adalah seorang politikus Muslim di negara yang mayoritasnya beragama Katolik ini. Ia seorang keturunan Arab-Yaman dan beragama Islam.
Alkatiri dilahirkan dalam sebuah keluarga besar dengan 10 orang saudara. Pada 1970 ia meninggalkan Dili untuk belajar menjadi seorang surveyor di Sekolah Geografi Angola di Angola. Lepas dari situ, Alkatiri melanjutkan pelajarannya dalam bidang hukum di Universitas Eduardo Mondlane di Maputo, Mozambik.
Dalam perjuangannya untuk tanah kelahirannya, Alkatiri memainkan peranan penting di dunia internasional. Ia pernah menjabat sebagai menteri Timor Leste di pengasingan ketika Fretilin mendeklarasikan pemerintahan transisi.
Sekembalinya ke Timor Leste pada 1999, ia terpilih sebagai Perdana Menteri pertama negara baru tersebut dan bertekad untuk membangun negaranya dengan prinsip sosialisme. Ia berusaha untuk menghindarkan negaranya dari ketergantungan utang luar negeri dengan mengandalkan kekayaan alamnya. Salah satu keberhasilannya adalah menekan Australia untuk membuat perjanjian bagi hasil yang lebih adil di Celah Timor.
Pada Maret 2006, Alkatiri memecat sekitar 691 anggota Angkatan Bersenjata Timor Leste yang dianggap tidak disiplin dan melakukan desersi. Tindakan keras ini kemudian menimbulkan kerusuhan di kalangan militer negara itu. Kelompok-kelompok bersenjata saling menyerang dan melakukan pembakaran rumah-rumah penduduk. Pada 25 Mei 2006 Menteri Luar Negeri José Ramos Horta meminta bantuan dari sejumlah negara asing untuk mengatasinya.
Pada akhir Mei Presiden Xanana Gusmao mengumumkan keadaan darurat dan mengambil alih kekuasaan sehingga menimbulkan perselisihan dengan Alkatiri. Namun Alkatiri bertekad untuk mempertahankan kedudukannya, sambil mengatakan bahwa hanya pemilihan umum sajalah — yang baru akan diadakan pada 2007 — yang dapat menyingkirkannya. Pada 21 Juni 2006 Presiden Xanana Gusmao memberikan dua pilihan kepada Alkatiri mengundurkan diri atau dipecat. Pada 26 Juni 2006, ia mengumumkan pengunduran dirinya, setelah sehari sebelumnya José Ramos Horta menyatakan mundur dari jabatannya sebagai menteri luar negeri dan menteri pertahanan dan tujuh anggota kabinet lainnya di bawah Alkatiri menyatakan siap mundur.
Setelah mengundurkan diri sebagai perdana menteri Timor Leste, ia mulai menghadapi penyelidikan atas kasus yang menyebabkan krisis. Ia diduga terlibat dalam pembagian senjata kepada sekelompok milisi sipil dan kemudian memerintahkan menyerang lawan-lawan politiknya. Berdasarkan surat panggilan, ia ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato. Pada 7 Juli 2006, Jaksa Agung Timor Leste mengeluarkan surat panggilan kedua kepadanya untuk datang ke kantor kejaksaan.
Pada 20 Juli 2006, Kejaksaan Agung Timor Leste memeriksanya di kantor kejaksaan di Kaikoli (Dili). Alkatiri diperiksa dengan didampingi lima pengacara, yaitu Arnaldo Matos dan Antonio Barreiros dari Portugal, José Luís Guterres dan Arlindo Sanches dari Timor Leste, dan seorang asisten Otto Cornelis Kaligis dari Indonesia. Pemeriksaan berlangsung selama dua jam dan tertutup bagi pers. Selama pemeriksaan, gedung kejaksaan dijaga ketat oleh 20 tentara Australia dan enam tank. Jaksa penuntut umum Luis Mota yang memeriksa Alkatiri dikabarkan mengajukan tiga pertanyaan. Namun, kejaksaan tak menjelaskan apa saja pertanyaan itu.