Tionghoa
Tionghoa atau Tionghwa (ejaan Hokkien dari kata , Romanisasi Min Nan: "Tiong-hôa") atau Huaren (华人) atau Bangsa Tionghoa atau Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata ini dalam bahasa Indonesia sering dipakai untuk menggantikan kata "Cina" yang kini memiliki konotasi negatif. Kata ini juga dapat merujuk kepada orang-orang Tiongkok yang tinggal di luar Republik Rakyat Tiongkok, seperti di Indonesia (Tionghoa-Indonesia), Malaysia (Tionghoa-Malaysia), Singapura, Hong Kong, Taiwan, Amerika Serikat, dsb.. Dengan demikian, dalam bahasa Indonesia, istilah orang Tionghoa dan orang Tiongkok memiliki perbedaan makna; yang pertama merujuk pada etnis atau suku bangsa, yang kedua merujuk pada kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang pergi merantau umumnya disebut sebagai orang Tionghoa perantauan ("Hoakiao").
Di Tiongkok sendiri, konsep serupa dikenal dengan nama Huaxia () yang merujuk pada konsep bangsa serta peradaban Tiongkok, yang bersumber dari kesadaran bangsa Han (kelompok etnis mayoritas di Tiongkok Daratan, yang berasal dari Dinasti Han) atas nenek moyang mereka, yang secara kolektif disebut sebagai "Huaxia". Sedangkan istilah Zhonghua sendiri digunakan secara resmi dalam nama negara, baik pada waktu sebelum Perang Dunia II (Republik Tiongkok - Zhonghua minguo) maupun setelah Perang Saudara Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok - Zhonghua remin gongheguo)
Zhonghua minzu (), kadang-kadang diterjemah sebagai "bangsa Tionghoa" atau ras Tionghoa dalam pengertian modern merujuk kepada semua rakyat di negara Tiongkok tanpa memandang kumpulan etnik. Zhonghua dialihaksarakan menjadi Tionghoa, sedangkan "Minzu" diterjemahkan menjadi "rakyat" atau "kumpulan etnik". Yang disebut orang Tionghoa tidak serta-merta merujuk pada bangsa Han, yang merupakan mayoritas di Tiongkok, tetapi juga 55 suku minoritas lainnya di Tiongkok.
Istilah "Zhonghua minzu" merupakan suatu istilah politis kunci yang sejarahnya berkaitan erat dengan sejarah negara Tiongkok modern, baik sejarah kebangkitan nasional Tiongkok maupun sejarah perjuangan bangsa Tiongkok.
Sejak akhir 1980-an, perubahan paling mendasar dalam kewarganegaraan dan kebijakan minoritas di Republik Rakyat Tiongkok adalah perubahan nama dari "rakyat Tiongkok" ( atau zhongguo renmin) menjadi "bangsa Tionghoa" ( zhonghua minzu), yang menandakan perubahan paradigma dari suatu negara komunis dengan berbagai suku bangsa, menjadi suatu negara nasional dengan sebuah identitas tunggal.
Ketika para penguasa Dinasti Qing mengadopsi model kekaisaran Dinasti Han, dan menganggap negara mereka sebagai "Tiongkok" ("中國", lit. Negara Pusat atau Negara Tengah), namun tokoh-tokoh nasionalis Tiongkok seperti Dr. Sun Yat-sen mendeskripsikan pemerintahan Manchu sebagai "penjajah asing" yang harus diusir keluar, dan merencanakan untuk membangun sebuah negara Tiongkok modern, yang didambakan seperti negara-negara modern lainnya pada saat itu. Setelah keruntuhan dinasti Qing, maka muncullah kontroversi seputar status wilayah yang didominasi oleh etnis minoritas, seperti Tibet dan Mongolia. Walaupun Kaisar Qing terakhir yang turun takhta telah menganugerahkan semua wilayah Qing kepada republik yang baru lahir, namun posisi bangsa Mongol dan Tibet ketika itu adalah hanya setia kepada penguasa monarki Qing, sehingga mereka tidak merasa setia kepada pemerintah republik yang baru menggantikan monarki Qing. Posisi kedua wilayah ini hingga saat ini ditolak oleh Republik Tiongkok maupun Republik Rakyat Tiongkok.
Pada masa awal Republik (1912–27) dan Nasionalis (1928–49), istilah "Zhonghua minzu" pertama kali disebut oleh Liang Qichao, yang pada mulanya hanya merujuk pada bangsa Han. Kemudian istilah tersebut diperluas untuk mencakup empat bangsa mayoritas lainnya: bangsa Man (Manchu), bangsa Menggu (Mongol), bangsa Hui (kelompok etnis beragama Islam di barat laut Tiongkok), dan bangsa Zang (Tibet), yang merupakan pembagian yang dilakukan oleh Dinasti Qing, di bawah konsep Lima Bangsa di Bawah Satu Negara (). Sun Yat-sen kemudian memperluas lagi konsep ini, dia menulis:
Setelah pendirian Republik Rakyat Tiongkok, konsep "zhonghua minzu" dipengarui oleh kebijakan kewarganegaraan Soviet. Secara resmi RRT menjadi negara kesatuan yang terdiri dari 56 kelompok etnis, dan etnis Han merupakan mayoritas di antaranya (lebih dari 90% dari jumlah penduduk). Konsep "zhonghua minzu" menjadi kategori yang mencakup semua bangsa di dalam batas wilayah negara RRT.
Di Taiwan, konsep "bangsa Tionghoa" ini juga digunakan oleh Presiden Ma Ying-jeou sebagai konsep pemersatu yang mempersatukan Taiwan dan Tiongkok Daratan, tanpa menggunakan istilah "orang Tiongkok" yang bermakna ambigu.
Berdasarkan pengertian di atas, seorang etnis Korea dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Korea, atau seorang etnis Mongolia dari Tiongkok yang tinggal dan bekerja di Mongolia akan dianggap sebagai anggota dari "zhonghua minzu", yang dapat memunculkan masalah identitas orang tersebut (termasuk kesetiaan terhadap negara asal/tempat tinggalnya, batas antara negara dan bangsa, dan kategorisasi modern terhadap negara-negara historis).
Persoalan apakah etnis Tionghoa yang tinggal di luar Tiongkok dan bukan warganegara Tiongkok juga menjadi bagian dari definisi "zhonghua minzu" tergantung pada konteksnya. Seringkali, orang-orang Tionghoa di Indonesia, Malaysia dan Singapura membuat garis yang jelas antara menjadi warganegara Tiongkok dan menjadi orang Tionghoa, sehingga tidak memunculkan salah tafsir maupun pertanyaan tentang negara kewarganegaraan mereka.
Batas-batas konseptual "zhonghua minzu" lebih kompleks di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Tiongkok, seperti Mongolia dan Korea. Sebagai contoh, wacana Genghis Khan sebagai "pahlawan nasional" di Tiongkok ditentang oleh Mongolia, yang sejak keluar dari sosialisme telah secara eksplisit memposisikan Genghis Khan sebagai bapak bangsa/negara Mongolia. Pada kenyataannya, saat ini terdapat lebih banyak etnis Mongolia di Tiongkok (kebanyakan di wilayah Mongolia Dalam), daripada di negara Mongolia itu sendiri.
Penggunaan konsep "Zhonghua minzu" dapat memunculkan interpretasi ulang terhadap sejarah Tiongkok. Sebagai contoh, Dinasti Qing yang didirikan oleh bangsa Manchu pada masa itu dianggap sebagai rezim "asing", atau "non-Han". Demikian pula dengan Dinasti Yuan yang didirikan bangsa Mongol. Setelah ideologi "zhonghua minzu" diadopsi, maka kedua suku bangsa tersebut adalah bagian dari "zhonghua minzu", dengan demikian mereka tidak lagi dianggap sebagai bangsa asing, dan dinasti mereka dianggap merupakan dinasti yang didirikan oleh salah satu etnis minoritas Tiongkok.
Di pihak lain, beberapa tokoh pahlawan tradisional Tiongkok juga dikaji ulang sejarahnya. Pahlawan seperti Yue Fei dan Koxinga yang pada mulanya dianggap telah berjasa membela Tiongkok dari serangan bangsa "barbar", sekarang telah dikarakterisasi ulang sebagai "pahlawan etnis (Han)" yang berperang bukan melawan bangsa barbar, melainkan etnis lain yang masih merupakan sesama orang Tionghoa (bangsa Jurchen dan Manchu).
Dalam praktiknya, konsep "zhonghua minzu" telah memberikan akses yang sangat luas kepada warganegara Tiongkok dari etnis minoritas. Mereka memperoleh hak masuk universitas pilihan, kebijakan pajak yang longgar, tidak perlu mengikuti program kebijakan satu anak, dan beberapa kelonggaran lainnya di bawah undang-undang Tiongkok tentang etnis minoritas Hal ini otomatis membuat populasi etnis minoritas di Tiongkok melesat tajam, dari sekitar 5% total etnis minoritas di Tiongkok pada tahun 50-an, menjadi 10% pada tahun 2006-7.
Ada perbedaan antara istilah "Tiongkok" dan "Tionghoa", yang seringkali rancu penggunaannya dalam bahasa Indonesia, antara lain:
Di Tiongkok sendiri (dan Taiwan), pembedaan istilah ini tidak serta-merta memiliki padanan istilah yang sama, karena dalam sudut pandang bahasa Tionghoa, istilah "Zhonghua" hanya digunakan dalam nama lengkap negara ("Zhonghua Remin Gongheguo"), dan konsep "zhonghua minzu" (kebangsaan Zhonghua), namun tidak digunakan sebagai adjektiva, seperti dalam bahasa Indonesia.
Dalam bahasa Inggris, walaupun ada perbedaan kata antara nomina "China" dan adjektiva "Chinese", namun tidak ada pembedaan antara adjektiva Tiongkok dan Tionghoa, seperti dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu "Chinese history" (sejarah Tiongkok) dan "Chinese language" (bahasa Tionghoa) menggunakan istilah yang sama. Hal yang senada juga terjadi ketika Indonesia menggunakan istilah "Cina" pada periode waktu 1966 hingga 2014, karena tidak ada pembedaan istilah antara "sejarah Cina" dan "bahasa Cina", oleh sebab itu terjadi kesalahkaprahan bahasa, orang yang tidak memahami perbedaan tersebut dapat menggunakan adjektiva yang salah antara "Tionghoa" dan "Tiongkok", misalnya menyebut "orang Tionghoa" dalam konteks warga negara Tiongkok, "budaya Tiongkok" dalam konteks budaya Tionghoa-Indonesia, "bahasa Tiongkok" (suatu istilah yang salah kaprah), dll.
Pembicaraan mengenai Tionghoa di Indonesia biasanya meliputi percaturan orang-orang Tionghoa dalam politik, sosial dan budaya di Indonesia. Kebudayaan Tionghoa merupakan salah satu pembentuk dan bagian integral yang tak terpisahkan dari kebudayaan nasional Indonesia sekarang ini. Kebudayaan Tionghoa di Indonesia walau berakar dari budaya leluhur, namun telah sangat bersifat lokal dan mengalami proses asimilasi dengan kebudayaan lokal lainnya.
Akibat tekanan rezim Orde Baru, banyak dari antara orang Tionghoa telah menanggalkan nama aslinya dan menggunakan nama-nama Indonesia, meskipun secara pribadi masih memakainya untuk pergaulan di antara sesama orang Tionghoa, sedangkan nama Indonesia digunakan untuk keperluan formal. Namun seiring dengan terjadinya Reformasi, tanpa rasa takut mereka kembali menggunakan nama Tionghoa mereka, meskipun masih banyak yang enggan memakainya kembali. (Lihat pula Sejarah nama Tionghoa di Indonesia)
Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut orang Tionghoa-Indonesia antara lain: tenglang, totok, peranakan, WNI keturunan, babah, nyonya, dll.
Pada tahun 1900 di Indonesia didirikan organisasi Tiong Hoa Hwee Koan terpengaruh gerakan pembaruan di daratan Tiongkok. Organisasi internasional ini dipimpin oleh Kang Youwei dan Liang Qichao, dan di Indonesia dipimpin oleh Phoa Keng Hek di Jakarta dengan tujuan antara lain mengembangkan adat-istiadat dan tradisi Tionghoa sesuai ajaran-ajaran Kong Hu Cu dan mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama di bidang tulis-menulis dan bahasa.
Wacana Tionghoa ("zhonghua" atau "cung hwa") setidaknya sudah dimulai sejak tahun 1880-an, yaitu adanya keinginan dari orang-orang di Tiongkok untuk terbebas dari kekuasaan dinasti dan membentuk suatu negara yang lebih demokratis dan kuat. Kata ini pertama kali diperkenalkan secara luas oleh Dr. Sun Yat-sen, yang merupakan Bapak Revolusi Tiongkok dengan mendirikan Republik Tiongkok (中華民國, "Zhonghua Min'guo" yang secara harfiah berarti Negara "Rakyat Chung Hwa") pada tahun 1911, setelah menggulingkan Dinasti Qing. Kemenangan Revolusi Tiongkok ini memberi inspirasi terhadap perjuangan dan kebangkitan nasional di Indonesia. Sejak saat itu orang Tionghoa-Indonesia menyebut dirinya orang Tionghoa, yang diserap dari bahasa Tionghoa, dialek Hokkian, dan menolak disebut "Cina" (pada waktu itu ditulis "Tjina") yang sudah digunakan terlebih dahulu dan berkonotasi negatif, yang diserap dari bahasa-bahasa Eropa dan bahasa Jepang. Mao Zedong juga meneruskan penggunaan kata "Zhonghua" untuk negara Republik Rakyat Tiongkok (中華人民共和國, "Zhonghua Renmin Gongheguo") yang diproklamasikan pada tahun 1949.
Tahun 1928, Soekarno yang merasa berutang budi kepada masyarakat Tionghoa karena koran-koran berbahasa Tionghoa banyak memuat tulisan Soekarno, sepakat mengganti sebutan "Cina" dengan "Tionghoa". Koran Melayu-Tionghoa, Sin Po, misalnya, adalah koran yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Koran ini merupakan publikasi pertama yang mengganti sebutan "Hindia Belanda" dengan Indonesia pada setiap penerbitannya, dan juga koran pertama yang memuat teks lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman.
Tahun 1945 di dalam teks penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah Tionghoa. Tahun 1948 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno selepas kemerdekaan, Indonesia mengalami keadaan genting menyangkut keberadaan dan penamaan "Cina" dan "Tionghoa". Meletusnya pemberontakan PKI di Madiun disinyalir mendapat dukungan dari Partai Komunis Tiongkok, beberapa orang Tionghoa-Indonesia pun mendukungnya, meskipun dalam jumlah yang kecil. Karena adanya benturan politik antara kaum nasionalis dan komunis, akibatnya secara umum orang Tionghoa-Indonesia dijadikan kambing hitam dan dikait-kaitkan dengan kegiatan komunisme. Semua itu terus berlangsung sampai jatuhnya Pemerintahan Presiden Soekarno, digantikan rezim Orde Baru .
Tahun 1948 menilik dari perkembangan politik yang kian pelik, munculah larangan tak resmi penggunaan istilah Tiongkok/Tionghoa karena istilah ini digunakan oleh Partai Komunis Indonesia. Tahun 1959 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 yaitu larangan dagang bagi semua orang asing (termasuk orang Tionghoa dengan kewarganegaraan Tiongkok) di Daerah Tingkat II.
Tahun 1959 orang Tionghoa-Indonesia dihadapkan pada pilihan antara menjadi warga negara Tiongkok atau warga negara Indonesia karena Indonesia tidak mengenal sistem kewarganegaraan ganda. Konflik ini kemudian meluas dengan puncaknya peristiwa rasialisme pada 10 Mei 1963 di Bandung dan merambat ke beberapa kota lainnya seperti di Garut 17 Mei 1963 dan kembali terjadi di kota Bandung 5 Agustus 1973. (Lihat pula Kronologi SBKRI)
Tahun 1965 terjadi pemberontakan PKI (G30S/PKI) dan kecurigaan akan dukungan Republik Rakyat Tiongkok yang akhirnya menggulingkan Presiden Soekarno.
Tahun 1967 pemerintahan Orde Baru pada di bawah pemerintahan Presiden Soeharto dalam salah satu tindakan pertamanya mengeluarkan yang melarang segala kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat-istiadat Tiongkok dilakukan di Indonesia, dan mengeluarkan yang mengubah kata "Tionghoa"-"Tiongkok" menjadi "Cina"
Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu pihak yang menyatakan keberatannya atas pemakaian istilah "Cina" di dalam bahasa Indonesia untuk merujuk kepada negara tersebut. Mereka keberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Surat Edaran Nomor 06 Tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang dinilai memulihkan istilah yang mengandung konotasi negatif, dan bukan sebaliknya seperti yang digunakan sebagai alasan.
Tahun 1978 diterbitkan . Pemerintah Indonesia melalui Bakin mengawasi gerak-gerik orang Tionghoa-Indonesia melalui sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) dengan alasan untuk mengawasi masalah komunisme.
Setelah era Reformasi, maka satu per satu kebijakan rasialis tersebut dicabut. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dicabut dengan namun Keputusan Presidium Kabinet Nomor 127 Tahun 1966 maupun Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 06 Tahun 1967 tidak turut dicabut, hingga tahun 2004 kelompok-kelompok etnis Tionghoa yang beranggapan bahwa istilah Tiongkok/Tionghoa yang seharusnya digunakan masih memperjuangkan dicabutnya surat edaran ini , antara lain Eddy Sadeli, anggota Komisi III DPR RI, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Tionghoa, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia , dll.
Adapun daftar peraturan yang dinilai merupakan bentuk diskriminasi adalah:
Pada tanggal 12 Maret 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan petisi tersebut, dan menerbitkan , setelah sebelumnya "judicial review" ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tidak dikabulkan, karena hal tersebut berada di luar kewenangan mereka.