Kabupaten Morowali
Kabupaten Morowali (), adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten sekaligus pusat administrasi terletak di Kota Bungku. Kabupaten ini mempunyai luas sebesar 3037,04 km² dan berpenduduk sebanyak 113.132 jiwa pada tahun 2016. Morowali adalah kabupaten terluas ke-10, terpadat ke-9, dan memiliki populasi terbanyak ke-12 di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terdiri dari 9 kecamatan dan 133 desa/kelurahan. Morowali berbatasan dengan Morowali Utara di bagian barat laut, Sulawesi Selatan di bagian barat dan barat daya, serta Sulawesi Tenggara di bagian timur laut.
Mata pencaharian terbesar penduduk kabupaten ini adalah petani. Secara geografis, Kabupaten Morowali terletak di 0131 12 - 0346 48 LS dan antara 12102 24- 12315 36 BT.
Nama "Morowali" berasal dari bahasa Suku Wana yang berarti "gemuruh".
Kabupaten Morowali merupakan kabupaten yang terbentuk dari hasil pemekaran wilayah Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Undang-undang RI Nomor 51 Tahun 1999. Kabupaten Morowali merupakan salah satu dari sembilan Kabupaten Morowali dan satu kota yang ada di propinsi Sulawesi Tengah. Sejarah perjuangan untuk melahirkan Kabupaten Morowali sudah lama tumbuh dan menggelora di hati masyarakat. Aspirasi tersebut terus berkembang yang kemudian sampai pada tingkat lahirnya kemampuan politik dari wakil-wakil rakyat di lembaga DPRD dengan dicetuskannya Resolusi DPRD-GR Propinsi Sulawesi Tengah nomor : 1/DPRD/1966 yang isinya meminta kepada Pemerintah Pusat agar Propinsi Sulawesi Tengah dimekarkan menjadi 11 (sebelas) daerah otonom tingkat II, yaitu 2 (dua) Kotamadya dan 9 Kabupaten, salah satu diantaranya adlah Kabupaten Morowali (waktu itu masih disebut Mori Bungku).
Sejarah perjuangan panjang ini ternyata tak pernah mengenal akhir, sehingga begitu masa reformasi, peralihan orde baru ke masa reformasi saat ini, di mana kebebasan demokrasi lebih digaungkan sebagai konsep pemerintahan, dengan kemudian diterapkannya konsep pemerintahan desentralisasi, yang diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah ditingkat Kabupaten, dimana Kabupaten diberi porsi yang lebih besar lagi untuk mengatur daerahnya sendiri. Maka semakin luaslah potensi bagi terbentuknya daerah Kabupaten baru. Oleh karena itu moment ini direspon oleh masyarakat seluruh lapisan di daerah Morowali untuk memperjuangkan kembali aspiral lamanya, yakni pembentukan Kabupaten Poso. Dan akhirnya perjuangan dan aspirasi masyarakat daerah ini berhasil, yakni dengan keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat untuk membentuk daerah Morowali, berdiri sebagai Kabupaten sendiri, yang diberi nama Kabupaten Morowali, berdasarkan hasil pemikiran dan kesepakatan seluruh lapisan masyarakat.
Keputusan Pemerintah Pusat untuk membentuk Kabupaten Morowali ini kemudian dituangkan ke dalam UU RI Nomor 51 Tahun 1999. Setelah terbentuknya Kabupaten Morowali, langkah selanjutnya mempersiapkan perangkat wakil rakyat di DPRD dan pemilihan Bupati, Saat ini bupati terpilih pertama yang memimpin secara definitif Kabupaten Morowali adalah Andi Muhammad Abubakar dan Datlin Tamalagi sebagai wakil bupati definitif pertama dan Drs. H. Chaerudin Zen sebagai Sekertaris Kabupaten Morowali.