Perdana Menteri Italia
Presiden Dewan Menteri (Italia: "Presidente del Consiglio dei Ministri") atau perdana menteri Italia adalah kepala pemerintahan Republik Italia. Secara formal urutan prioritas Italia jabatan itu sebagai seremonial paling penting keempat di Italia, meskipun dalam praktik perdana menteri yang paling kuat, secara de facto, pemimpin pemerintah Italia. Sementara jabatan serupa dalam sistem parlementer, Perdana Menteri Italia kurang memiliki otoritas dari beberapa rekan-rekannya. Perdana menteri tidak berwenang untuk meminta pembubaran Parlemen atau memberhentikan menteri, dan harus menerima suara persetujuan dari Dewan Menteri-yang memegang kekuasaan efektif eksekutif untuk melaksanakan sebagian besar kegiatan politik.
Jabatan dibentuk oleh artikel 92 melalui 96 dari Konstitusi Italia. Perdana menteri ditunjuk oleh Presiden Republik setelah pemilihan umum. Perdana menteri saat ini adalah Enrico Letta yang dilantik sejak 28 April 2013 setelah pengunduran diri Mario Monti secara resmi.
Jabatan perdana menteri pertama kali dibentuk pada tahun 1848 di negara pendahulunya Italia, para Kerajaan Sardinia-meskipun tidak disebutkan dalam konstitusi, Albertine Statuta. Para calon pejabat diangkat oleh raja, dan memimpin sebuah sistem politik yang sangat tidak stabil. Pada 60 tahun pertama keberadaannya (1861-1901), Italia mengubah perdana menteri 37 kali. Mengenai situasi ini, tujuan pertama dari Benito Mussolini, ditunjuk pada tahun 1922 adalah untuk menghapuskan kemampuan Parlemen untuk menempatkan dia ke suara tidak percaya, sehingga mendasarkan nya daya pada kehendak raja dan Partai Fasis saja. Dengan proklamasi Republik Italia pada tahun 1946, kantor menerima pengakuan konstitusional, tetapi kembali ketidakstabilan tradisional: 38 laki-laki diasumsikan kantor dalam 63 tahun.
Selain kekuatan yang melekat dalam menjadi anggota kabinet, perdana menteri memegang kekuasaan tertentu, terutama mampu untuk mencalonkan daftar menteri kabinet diangkat oleh Presiden Republik dan countersigning dari semua instrumen legislatif memiliki gaya hukum yang ditandatangani oleh Presiden Republik.
Pasal 95 dari konstitusi Italia menyatakan bahwa "perdana menteri mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan para menteri". Kekuatan ini telah digunakan untuk sebagian cukup variabel dalam [Sejarah [Italia | sejarah negara Italia]], karena sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik menteri individu dan dengan demikian oleh pihak-pihak yang mereka wakili.
Seringkali aktivitas perdana menteri terdiri lebih dalam mediasi antara berbagai pihak dalam koalisi mayoritas, bukan mengarahkan aktivitas Dewan Menteri. Selain pengawasan kekuasaan perdana menteri lebih lanjut dibatasi oleh fakta bahwa, setidaknya secara formal, dia tidak memiliki wewenang untuk memecat menteri yang dengan siapa ia mungkin dalam ketidaksepakatan. Praktik"rimpasto"("Reshuffle"), atau jarang "individu mosi tidak percaya" pada bagian Parlemen, dapat dipertimbangkan langkah-langkah pengganti untuk tenaga secara resmi tidak ada.
Baru-baru ini, munculnya modus baru politik, yang menurut beberapa yang pernah lebih terkait dengan keterampilan mediasi politisi, dan pemberlakuan undang-undang pemilu mayoritas memiliki, dalam praktiknya, perdana menteri diberi kekuatan yang lebih besar untuk membuat keputusan dan untuk mengarahkan dinamika internal pemerintah.