Moussa Dadis Camara
Kapten Moussa Dadis Camara (lahir 1 Januari 1964 atau 29 Desember 1968) sekarang disebut Moïse Dadis Camara adalah mantan perwira angkatan darat Guinea yang menjabat sebagai Presiden Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan ("Conseil National de la Démocratie et du Développement", CNDD), yang merebut kekuasaan dalam kudeta militer pada 23 Desember 2008 setelah kematian Presiden dan diktator Lansana Conté. Ia telah keluar dari jabatannya sejak percobaan pembunuhan terhadap dirinya pada tanggal 3 Desember 2009.
Camara dilahirkan pada 1964 di Koure, Prefektur Lola di ujung tenggara Guinea, dekat perbatasan dengan Pantai Gading dan Liberia. Ia belajar di ibukota regional, Nzérékoré yang 40 km jauhnya dari kota kelahirannya, kemudian melanjutkan ke Universitas Conakry di ibukota Guinea, dan memperoleh gelar S2 dalam Ekonomi. Ia seorang Muslim dan berbicara dalam lima bahasa - Perancis, Jerman, Kpelle, Sousou dan Maninka.
Ia bergabung dengan Angkatan Darat Guinea pada 1990 sebagai kopral dan pada 2004 dikirim ke Jerman untuk menjalani pendidikan militer selama 18 bulan. Ia adalah salah satu pemimpin pemberontakan dalam pemberontakan militer Guinea 2008. Pada November 2008, ia ditunjuk sebagai kepala unit pasokan bahan bakar tentara dan anggota dalam kabinet Menteri Pertahanan.
Dini hari 23 Desember 2008, Aboubacar Somparé, Presiden Dewan Nasional, mengumumkan di televisi bahwa Conté meninggal dunia karena sakit pada 22 Desember. Menurut konstitusi, Presiden Dewan Nasional mengambil alih jabatan kepresidenan republik apabila terjadi kekosongan, dan pemilihan presiden yang baru harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari.
Enam jam setelah Somparé mengumumkan kematian Conté, sebuah pernyataan dibacakan di televisi yang mengumumkan terjadinya kudeta militer. Pernyataan ini, yang dibacakan oleh Kapten Camara atas nama DNDP, mengatakan bahwa "pemerintah dan lembaga-lembaga Republik telah dibubarkan". Pernyataan ini juga mengumumkan dibatalkannya Konstitusi "serta kegiatan politik dan uni". Menurut Camara, kudeta ini diperlukan karena Guinea berada dalam "keadaan yang sangat menyedihkan" di tengah-tengah kemiskinan dan korupsi yang merajalela, dan ia menyatakan bahwa lembaga-lembaga yang ada "tidak mampu memecahkan krisis yang telah dihadapi negara ini." Lebih lanjut, Camara berkata bahwa seseorang dari kalangan militer akan menjadi Presiden, sementara seorang warga sipil akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang baru yang secara etnis akan berimbang. Dewan Nasional untuk Demokrasi dan Pembangunan, menurut Camara, akan mencakup 26 perwira serta enam warga sipil.
Sebuah pernyataan dibacakan di radio pada 24 Desember yang intinya mengumumkan bahwa Kapten Camara menjadi Presiden DNDP. Belakangan hari itu, Camara dan ribuan tentara yang setia kepadanya mengadakan parade di seluruh kota, yang dikelilingi oleh sejumlah besar pendukung sipil. Menurut Camara, ia "datang untuk melihat apakah situasinya menguntungkan bagi kami", sambil menyatakan bahwa masa yang besar itu menunjukkan bahwa rakyat memang mendukung kudeta. Juga pada 24 Desember, Camara mengatakan dalam sebuah siaran radio bahwa DNDP tidak ingin bertahan dalam kekuasaan terus-menerus dan bahwa dewan ini dimaksudkan untuk memimpin negara selama dua tahun, sambil menjanjikan "pemilihan umum kepresidenan yang dapat dipercaya dan transparan pada akhir Desember 2010". Hal ini bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang menjanjikan pemilihan dalam waktu yang diwajibkan oleh konstitusi yakni 60 hari.
Berbicara di radio pada 25 Desember, Camara mengatakan bahwa ia tidak berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada akhir masa transisi dua tahun ini. Ia juga mengumumkan bahwa DNDP tidak kebal terhadap sogok. Menurut Camara, orang telah "mulai muncul dengan berkarung-karung uang untuk berusaha mengorup kami. Mereka berusaha memberikan uang kepada para istri kami dan mobil kepada anak-anak kami." Ia memperingatkan bahwa ia akan "secara pribadi mengejar siapapun yang berusaha membuat kami korup".
Pada 25 Desember 2008 Perdana Menteri di bawah rezim sebelumnya, Ahmed Tidiane Souaré, secara resmi berjanji setia kepada Camara, dan dengan demikian semakin memperkuat pemerintahan Camara.