Kerajaan Pulau Laut
Kerajaan Kepangeranan Pulau Laut dan Pulau Sebuku dengan dependensinya, setelah bergabung dengan Hindia Belanda disebut Landschap Pulau Laut dan Pulau Sebuku adalah Landschap atau suatu wilayah pemerintahan swapraja yang dikepalai seorang bumiputera bagian dari Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dalam pemerintahan kolonial Hindia Belanda di bawah kekuasaan Asisten Residen GH Dahmen yang berkedudukan di Samarinda.
Wilayah tersebut disebut kerajaan pulau laut yang didirikan Pangeran Jaya Sumitra (Raja Kusan IV), yang memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah yang sekarang disebut desa sigam. Wilayah kerajaan ini terdiri atas Pulau Laut dan Pulau Sebuku di lepas pantai bagian tenggara pulau Kalimantan (sekarang Kabupaten Kota Baru).
Sebelumnya pusat kerajaan ini berada di daerah aliran sungai Kusan di Tanah Bumbu, di tenggara Kalimantan Selatan yang disebut Kerajaan Kusan, setelah dipindah ke pulau Laut, rajanya bergelar Raja Pulau Laut I. Raja-raja Kusan dan raja-raja Pulau Laut merupakan trah Sultan Sulaiman dari Banjar. Raja-raja di daerah ini bergelar Pangeran atau Ratu (untuk wanita), karena daerah ini sebenarnya merupakan cabang dari Kesultanan Banjar. Anak-anak raja Pulau Laut disebut Gusti (laki-laki) dan Putri (wanita).
Catatan tertua tentang pemerintahan "kerajaan" di Pulau Laut seperti dituliskan Gooh Yon Fong, dalam tulisannya tentang perdagangan dan politik di Banjarmasin tahun 1700-1747. Gooh Yon Fong memaparkan, pada masa pemerintahan Sultan Amarullah Bagus Kusuma (1660-1663), yang kemudian berhasil merebut kembali tahta keduanya dari kekuasaan Sultan Surianata (1663-1679) dan Sultan Amarullah Bagus Kusuma meneruskan pemerintahan Kesultanan Banjar dari 1680-1700, terdapat tokoh Pangeran Purabaya yang menyusun kekuatan di Pulau Laut sebagai daerah basis perjuangannya untuk menggulingkan Sultan Amarullah Bagus Kusuma. Berdasarkan sumber tersebut Pulau Laut pernah berada di bawah kekuasaan Pangeran Purabaya (sebelum tahun 1700).
Pada 13 Agustus 1787, raja Banjar sultan Tahmidillah 2 (Sunan Nata Alam) menyerahkan pulau Laut kepada penguasaan VOC Belanda.
Pulau Laut ini dahulu merupakan sebagian dari wilayah Kesultanan Banjar.
Menurut Kontrak Perjanjian tahun 1797, Laut Pulo (Pulau Laut) diserahkan kembali kepada Kesultanan Banjar (Sultan Sulaiman Saidullah 2), karena dalam perjanjian tahun 1787 pernah diserahkan kepada VOC (untuk memungut komoditas sarang burung).
Belanda kalah menghadapi Inggris dan pada tahun 1811 Belanda menyerahkan Batavia kepada East India Company (EIC), perusahaan perdagangan Inggris. East India Company (EIC) mengadakan perjanjian persahabatan dengan kesultanan Banjar. Dalam perjanjian itu EIC-Inggris tidak menyinggung masalah kedaulatan pemerintahan Sultan Sulaiman tetapi lebih banyak masalah perdagangan. EIC Inggris menduduki beberapa daerah yang sebelumnya diduduki Belanda seperti pulau Tatas (Banjarmasin), Kuin, Paser, Pulau Laut, Pagatan, dan Bakumpai.
Wilayah kerajaan Pulau Laut merupakan salah satu daerah Kesultanan Banjar yang diserahkan oleh Sultan Adam dari Banjar kepada kolonial Hindia Belanda melalui Perjanjian Karang Intan. CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN 4 Mei 1826. / B 29 September 1826 No. 10, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan dearah-daerah di Kalimantan termasuk Pagatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Pangeran Jaya Sumitra putera dari pangeran M. Nafis dan ia menjadi Raja Kusan IV tahun 1840-1850, kemudian ia pindah ke Kampung Malino dan menjadi Raja Pulau Laut I pada tahun 1850-1861.
LAST RAJA OF PULAU LAUT WAS ALLOWED TO RULE ON UNTIL 1-1-1905.MAYBE LATER AS REGENT? DP TICK SECR. PUSAT DOKUMENTASI KERAJAAN2 DI INDONESIA "PUSAKA" PUSAKA.TICK@KPNMAIL.NL FACEBOOK: DONALD TICK
Pulau Laut dan dependensinya merupakan salah satu daerah "landschap" dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.