Kesultanan Sumbawa
Kesultanan Sumbawa atau juga dikenal dengan Kerajaan Samawa adalah salah satu dari tiga kerajaan Islam besar di Pulau Sumbawa. Keberadaan "Tana Samawa" atau wilayah Sumbawa, mulai dicatat oleh sejarah sejak zaman Dinasti Dewa Awan Kuning, tetapi tidak banyak sumber tertulis yang bisa dijadikan bahan acuan untuk mengungkapkan situasi dan kondisi pada waktu itu. Sebagaimana masyarakat di daerah lain, sebagian rakyat Sumbawa masih menganut animisme dan sebagian sudah menganut agama Hindu. Baru pada kekuasaan raja terakhir dari Dinasti Awan Kuning, yaitu Dewa Maja Purwa, ditemukan catatan tentang kegiatan pemerintahan kerajaan, antara lain bahwa Dewa Maja Purwa telah menandatangani perjanjian dengan Kerajaan Gowa di Sulawesi. Perjanjian itu baru sebatas perdagangan antara kedua kerajaan kemudian ditingkatkan lagi dengan perjanjian saling menjaga keamanan dan ketertiban. Kerajaan Gowa yang pengaruhnya lebih besar saat itu menjadi pelindung Kerajaan Samawa.
Kerajaan-kerajaan : Seran, Taliwang, dan Jereweh masing-masing merupakan kerajaan vasal dari kerajaan Sumbawa. Raja Samawa yang pertama dari kerajaan (kecil) Sampar Kemulan bernama Maja Paruwa, dari dinasti Dewa Awan Kuning yang telah memeluk agama Islam. Setelah meninggal, Maja Paruwa diganti oleh Mas Goa. Mas Goa tidak lama memerintah karena pola pikir dan pandangan hidupnya masih dipengaruhi ajaran Hinduisme. Pada tahun 1637 Mas Goa digantikan oleh putera saudara perempuannya, bernama Mas Bantan. Lama pemerintahannya, dari tahun 1675 s.d. 1701. Mas Bantan adalah putera Raden Subangsa, seorang pangeran dari Banjarmasin.
Setelah Dewa Maja Purwa wafat ia digantikan oleh Mas Goa, yang masih menganut agama Hindu. Ia dianggap telah melanggar salah satu perjanjian damai dengan Kerajaan Gowa, maka ia terpaksa disingkirkan bersama pengikut-pengikutnya, kira-kira ke wilayah Kecamatan Utan-Rhee sekarang. Ia diturunkan dari tahtanya karena mangkir dari kesepakatan pendahulunya dengan Kerajaan Gowa. Tidak disebutkan apa pelanggaran yang telah dilakukan Mas Goa, namun campur tangan Raja Gowa di Sulawesi sangat besar. Pemberhentian secara paksa ini terjadi pada tahun 1673 sekaligus mengakhiri pengaruh Dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa.
Dinasty Awal ; Dinasty Dewa Awan Koening leng Sampar Samulan [sekarang kec.Moyo Hulu]☆terkait desa Malili.kec Malili sumbawa besar .》terkait Malili kab.Luwu timur sul-sel》Arung Pallacca der Boegis》terkait Sawerigading+We Cudai [ref=I'Galigo].Smawa Versus Lontara Raja-raja Sapuan/asal pitu/asal telu; banjar melayu,jawa dipa {sekarang surabaya}, bugis+bajo.[ref:situs megalit batu sampar samulan].
Asal pitu:
-Pekat di kaki gunung tambora akibat letusan 1816.sekarang pekat kel di sumbawa besar.
-Sanggar di kaki gunung tambora Letusan 1816.sekarang kec Empang/plangpang dan Dompu.
-Tambora di kaki gunung tambora Letusan gunung 1816.Migrasi ke Bima,Dompu,Empang/plangpang.
-Seran utan re.
-Taliwang campuran sisa laskar Kerajaan selaparang akibat serbuan Gelgel/kerajaan Buleleng.
-Selesek/ropang dan batulante.
-Kerajaan Sampar samulan Dinasty Dewa Awan kuning.[Moyo Hulu sekarang].
Catatan: Yang berdekatan menjadi satu. Yang hancur akibat bencana dan perang di jadikan satu.
Propinsi NTB termasuk pulau sumba dan separuh bagian barat pulau flores merupakan jalinan tiga (3) ras -banjar melayu (kutai), Jawa dipa pra Majapahit dan Bugis + bajo.
Aliran kepercayaan saat itu adalah kepada leluhur/kaharingan. sebelum datangnya hindu,budha, islam,kristen.[ref=Genetik/lontar/batu megalit].
Diperkirakan agama Hindu-Budha telah berkembang pesat di kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa sekitar 200 tahun sebelum invasi Kerajaan Majapahit ke wilayah ini. Beberapa kerajaan itu antara lain Kerajaan Dewa Mas Kuning di Selesek (Ropang), Kerajaan Airenung (Moyo Hulu), Kerajaan Awan Kuning di Sampar Semulan (Moyo Hulu), Kerajaan Gunung Setia (Sumbawa), Kerajaan Dewa Maja Paruwa (Utan), Kerajaan Seran (Seteluk), Kerajaan Taliwang, dan Kerajaan Jereweh.
Menurut Zolinger, agama Islam masuk ke Pulau Sumbawa lebih dahulu daripada Pulau Lombok antara tahun 1450–1540 yang dibawa oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera, khususnya Palembang. Selanjutnya runtuhnya Kerajaan Majapahit telah mengakibatkan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Sumbawa menjadi kerajaan-kerajaan yang merdeka. Kondisi ini justru memudahkan bagi proses pengenalan ajaran Islam oleh para mubaligh tersebut, kemudian pada tahun-tahun awal pada abad ke-16, Sunan Prapen yang merupakan keturunan Sunan Giri dari Jawa datang untuk menyebarkan Islam pada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumbawa, dan terakhir penaklukan Karaeng Moroangang dari Kerajaan Gowa tahun 1618 atas Kerajaan Dewa Maja Paruwa (Utan) sebagai kerajaan terakhir yang bersedia masuk Islam sehingga menghasilkan sumpah: “Adat dan "rapang Samawa" (contoh-contoh kebaikan) tidak akan diganggu gugat sepanjang raja dan rakyatnya menjalankan syariat Islam”.
Pemberhentian Mas Goa secara paksa pada tahun 1673 mengakhiri pengaruh Dinasti Dewa Awan Kuning di Sumbawa. Satu tahun berikutnya, pada 1674 Dinasti baru terbentuk dan diberi nama Dinasti Dewa Dalam Bawa. Saat itu rakyat Sumbawa sudah mulai memeluk agama Islam. Dinasti Dewa Dalam Bawa ini berkuasa hingga tahun 1958, saat Kesultanan Sumbawa bergabung dengan Republik Indonesia.
Kerajaan-kerajaan : Seran, Taliwang, dan Jereweh masing-masing merupakan kerajaan vasal dari kerajaan Sumbawa. Ketiga kerajaan taklukan ini masing-masing memiliki kedudukan yang sederajat yang disebut Kamutar Telu.
Raja Samawa yang pertama dari kerajaan (kecil) Sampar Kemulan bernama Maja Paruwa, dari dinasti Dewa Awan Kuning yang telah memeluk agama Islam. Setelah meninggal, Maja Paruwa diganti oleh Mas Goa. Mas Goa tidak lama memerintah karena pola pikir dan pandangan hidupnya masih dipengaruhi ajaran Hinduisme. Pada tahun 1637 Mas Goa diturunkan dari tahta oleh rakyatnya, sebagai penggantinya diangkat Mas Cini. Pada tanggal 24 Desember 1650 Mas Cini kawin dengan Keraeng Panaikang, puteri raja Tallo . Sejak itu terjadilah hubungan raja-raja Sumbawa dengan raja-raja Gowa dan Bugis melalui hubungan perkawinan. Mas Cini digantikan oleh saudaranya, Mas Bantan. Lama pemerintahannya, dari tahun 1675 s.d. 1701. Mas Bantan adalah putera Raden Subangsa, seorang pangeran dari Banjarmasin.
Sultan Sumbawa yang berkuasa adalah Amas Cini (Dewa Mas Pamayam), setelah itu Amas Gowa (saudara Amas Cini), yang ketiga Amas Penghulu (saudari Amas Gowa) kemudian menikah dengan Raden Subangsa (nama lahir: Raden Marabut) dari Kesultanan Banjar.
Kekerabatan Sultan Banjar dengan Sultan Sumbawa yang memerintah pada tahun 1700 diberitakan dalam laporan pelaut Inggeris dalam buku "Notices of the Indian archipelago & adjacent countries: being a collection of papers relating to Borneo, Celebes, Bali, Java, Sumatra, Nias, the Philippine islands", menyebutkan :
Sultan Banjar sekitar tahun 1700 adalah Sultan Tahmidillah 1 alias Panembahan Kuning.
Tahun 1673, Kompeni (Belanda) mendarat di Sumbawa. Tahun 1674, 12 Juni 1674, Kerajaan Sumbawa terpaksa menanda tangani perjanjian dengan Kompeni Belanda dan melepaskan haknya atas Selaparang. Tahun 1702, Raja Mas Bantan menyerahkan Kerajaan kepada puteranya Amas Madina yang bergelar Muhammad Jalaluddin Syah. Tahun 1723, Sultan Muhammad Jalaluddin dari Sumbawa menyerang kekuasaan Bali di Selaparang.
Amas Bantan Datu Loka menikah dengan salah satu puteri dari Raja Tallo ke-10 bernama I Mappaijo Daeng Manjauru Sultan Harun Alrasyid (Halimah Karaeng Tanisanga), melahirkan salah satu putera terbaik yang pernah berperang ke Selaparang adalah Amas Madina.
Amas Madina adalah Datu Taliwang Sultan Sumbawa dan salah satu putera terbaiknya adalah Datu Jereweh bernama Dewa Maja Jareweh.
Amas Madina ini menikah dengan I Rakia Karaeng Agangjene (Addatuwang Sidenreng), melahirkan puteri yang menjadi Sultanah (sultan Wanita pertama) bernama I Masugi Ratu Karaeng Bonto Parang.
Penguasa pertama dari Dinasti Dalam Bawa ini adalah Sultan Harunnurrasyid I (1674–1702). Ia kemudian digantikan oleh puteranya, Pangeran Mas Madina, bergelar Sultan Muhammad Jalaluddin I yang menikah dengan pute ri Raja Sidenreng dari Sulawesi Selatan yang bernama I Rakia Karaeng Agang Jene. Setelah wafat, Jalaluddin I digantikan oleh Dewa Loka Lengit Ling Sampar, kemudian oleh Dewa Ling Gunung Setia. Tidak banyak bukti sejarah yang dapat mengungkapkan berapa lama keduanya memerintah, tapi diperkirakan mereka memerintah Sumbawa pada tahun 1723-1732.
Pada tahun 1732 kekuasaan atas Kesultanan Sumbawa kembali dipegang oleh keponakan Sultan Muhammad Jalaluddin I, bergelar Sultan Muhammad Kaharuddin I (1732-1758). Ketika ia wafat, kekuasaan diambil alih istrinya, I Sugiratu Karaeng Bontoparang, yang bergelar Sultanah Siti Aisyah. Raja wanita ini dikenal sering berselisih paham dengan pembantu-pembantu sultan, sehingga pada tahun 1761 ia diturunkan dari tahta. I Sugiratu Karaeng Bontoparang sejatinya akan digantikan oleh Lalu Mustanderman Datu Bajing, namun ia menolak. Lalu Mustanderman Datu Bajing kemudian menyarankan untuk mengangkat adiknya yaitu Lalu Onye Datu Ungkap Sermin (1761-1762). Setelah masuknya VOC ("Verenigde Oost Indische Compagnie") Belanda, Kesultanan Sumbawa berhasil ditaklukkan dan menjadi bagian wilayah "Gubernemen Celebes", dan sesuai dengan pembagian wilayah "afdeeling" maka Sumbawa masuk wilayah Karesidenan Timor ("Timor en Onderhoorigheden") dengan ibukota di Sumbawa Besar.
Kekuasaan Belanda pun semakin merajalela. Belanda ikut mengatur keadaan politik di dalam istana, dan ikut menentukan jalannya pemerintahan. Pulau Sumbawa dan Pulau Sumba dijadikan satu dalam bentuk "afdeling" dengan ibukota di Sumbawa Besar. Asisten "Resident" yang pertama adalah Janson van Ray. Kesultanan Sumbawa dibagi dalam dua "onderafdeeling", yaitu Sumbawa Barat dan Sumbawa Timur.
Pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Jalaluddin III (1833-1931), dibangun Istana Dalam Loka Samawa. Hal ini sangat dimungkinkan karena Sultan Muhammad Jalaluddin III menjalankan roda pemerintahan selama 48 tahun. Setelah ia meninggal pada tahun 1931, tahta sultan turun kepada putra mahkota, yang mendapat gelar Sultan Muhammad Kaharruddin III, yang pada masa pemerintahannya dibangun Istana Bala Puti yang sekarang menjadi Wisma Praja Kabupaten Sumbawa. Pada zaman pemerintahannya pula menjadi masa peralihan kolonialisme Belanda kepada Jepang. Tepat pada bulan Mei 1942, delapan kapal perang Jepang mendarat di Labuhan Mapin di bawah pimpinan Kolonel Haraichi. Ketika Perjanjian Kalijati ditandatangani tanggal 9 Maret 1942, organisasi-organisasi Islam di Sumbawa seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Al-Irsyad, mulai mengatur siasat. Sementara itu, tiga kerajaan di Pulau Sumbawa mengambil sikap tegas menyatakan diri lepas dari kekuasaan Belanda. Kekuasaan Jepang tidak berlangsung lama, karena setelah Hiroshima dan Nagasaki dijatuhi bom atom, Jepang menyerah kepada Sekutu. Peraktis kekuasaannya berakhir. Sebelum Belanda kembali masuk, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Agresi Militer Belanda di Indonesia mengakibatkan Sultan Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III menandatangani sebuah perjanjian politik baru dengan Belanda pada tanggal 14 Desember 1948. Isinya antara lain menjelaskan tentang sisa-sisa kekuasaan yang masih dikuasai oleh Belanda di Sumbawa. Kekuasaan tersebut ada tiga, yaitu bidang pertahanan, hubungan luar negeri, dan monopoli atas candu dan garam. Setahun kemudian, pemerintah Negara Indonesia Timur dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 1949 membentuk pemerintahan Federasi Pulau Sumbawa, yang ditetapkan oleh Dewan Raja-Raja pada tanggal 6 September 1949.
Selanjutnya pemerintahan di Sumbawa berubah menjadi Daerah Swapraja Sumbawa yang bernaung dibawah Provinsi Sunda Kecil. Sejak saat itu pemerintahan terus mengalami perubahan mencari bentuk yang sesuai dengan perkembangan yang ada, sampai dilikuidasinya wilayah-wilayah di Pulau Sumbawa pada tangal 22 Januari 1959. Peristiwa ini juga tidak terlepas dari pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 dan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat menetapkan likuidasi daerah Pulau Sumbawa pada tanggal 22 Januari 1959, dilanjutkan dengan pengangkatan dan pelantikan penjabat Kepala Daerah Swantantra Tingkat II Sumbawa, Sultan Muhammad Kaharuddin III. Oleh karena itu, tanggal 22 Januari 1959 ditetapkan sebagai hari lahir Kabupaten Sumbawa, yang disahkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Sumbawa Nomor 06/KPTS/DPRD, tanggal 29 Mei 1990.
Setelah Sultan Muhammad Kaharuddin III wafat pada tahun 1975, sempat terjadi kekosongan tahta Kesultanan Sumbawa selama 36 tahun. Baru pada 5 April 2011 melalui "musakara rea" Lembaga Adat Tana Samawa (LATS) putra mahkota Sultan Muhammad Kaharuddin III, Daeng Muhammad Abdurrahman Kaharuddin, dinobatkan sebagai Sultan Sumbawa ke-17 dengan gelar Sultan Muhammad Kaharuddin IV. Prosesi penobatan dilangsungkan di Istana Dalam Loka Samawa dan Masjid Agung Nurul Huda Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh lebih dari 17 raja dan sultan di seluruh Indonesia.