Presiden Argentina
Presiden Bangsa Argentina (Bahasa Spanyol : "Presidente de la Nación Argentina"), biasanya dikenal sebagai Presiden Argentina, adalah kepala negara Argentina. Di bawah Konstitusi nasional, Presiden juga merupakan kepala eksekutif dari pemerintah federal dan Panglima-in-Chief dari angkatan bersenjata.
Melalui sejarah Argentina, yang jabatannya Kepala Negara telah mengalami banyak perubahan, baik dalam judul seperti di fitur-fiturnya dan kekuasaan. Presiden saat ini adalah Cristina Fernández de Kirchner, yang dilantik pada tanggal 10 Desember 2007.
Bagian 90 dari Konstitusi Argentina menetapkan persyaratan untuk menjadi Presiden. Presiden harus merupakan warga negara yang lahir di negara dimaksud, atau telah lahir untuk warga negara Argentina jika lahir di luar negeri. Presiden juga harus memenuhi persyaratan yang sama dengan seorang Senator.
Bagian 94-98 membahas persyaratan pemilu. Sistem dua putaran digunakan (Bagian 94). Dalam rangka memenangkan pemilu di giliran pertama, pihak calon yang menang itu harus menerima baik lebih dari 45 persen dari apa yang disebut ""votos positivos""(Bagian 97) atau paling sedikit 40 persen dari ""votos positivos"" dan lebih dari 10 persen di depan calon dengan persentase tertinggi kedua (Bagian 98). "Votos positivos" adalah jumlah semua suara sah yang diberikan untuk salah satu kandidat, meninggalkan penghitungan suara kosong dan manja.
Jika tidak ada kandidat yang memperoleh suara yang dibutuhkan untuk memenangkan dalam putaran pertama, maka dua kandidat terpilih yang paling bersaing di putaran kedua, diadakan dua minggu kemudian, ketika mengalahkan kandidat oleh setidaknya satu suara terpilih menjadi presiden.
Di bawah amendemen konstitusi 1994, Presiden menjabat selama empat tahun, dengan kemungkinan pemilihan langsung kembali untuk satu kali masa jabatan. Namun, tidak seperti Presiden Amerika Serikat, di Argentina seseorang dapat diangkat kembali lagi setelah menjabat selama dua periode, dan tetap keluar dari kantor untuk berikut. Jadi setelah menjabat selama dua periode berturut-turut, presiden tidak diperkenankan untuk mencalonkan diri untuk satu berturut-turut ketiga, tetapi bisa kembali untuk dua pemilihan berikutnya dan seterusnya. Tentu tidak ada batasan bagi seseorang untuk menjadi kandidat jika dia tidak menang pemilu.
Juga, seorang wakil presiden untuk dua periode berturut-turut, atau presiden dan wakil presiden, atau wakil presiden dan kemudian presiden, adalah dalam batasan yang sama disebutkan di atas.
Di bawah konstitusi 1853, Presiden menjabat selama enam tahun, tanpa kemungkinan pemilihan kembali berturut-turut. Pada tahun 1949, dipilih kembali untuk jumlah yang tak terbatas istilah diizinkan (dan dinonaktifkan pada 1957). Setelah kudeta militer 1966, para penguasa diundangkan sebuah hukum yang menetapkan segi empat tahun, syarat yang tidak pernah selesai karena ketidakstabilan politik.
Asal Argentina sebagai bangsa dapat ditelusuri ke tahun 1776, ketika dipisahkan oleh Raja Spanyol dari Viceroyalty Peru yang pernah ada, menciptakan Viceroyalty baru de Río la Plata. Kepala Negara dulunya seorang Raja, tetapi diwakili secara lokal oleh Raja Muda. Raja Muda ini adalah asli di suatu negara.
Oleh May Revolusi pada 25 Mei 1810, yang pertama pemerintah otonom Argentina, yang dikenal sebagai "Primera Junta ", dibentuk pada Buenos Aires . Ia kemudian dikenal sebagai "Junta Grande" ketika perwakilan dari provinsi-provinsi bergabung. Upaya-upaya awal pemerintahan sendiri yang mana digantikan oleh dua Triumvirates dan, meskipun junta "pertama" memiliki presiden, Raja Spanyol masih dianggap sebagai Kepala Negara (independensi belum dinyatakan), dan kekuasaan eksekutif tidak masih di tangan satu orang.
Kekuatan ini dipercayakan pada satu orang ketika posisi Direktur Agung diciptakan oleh Majelis Nasional 1813. Direksi Agung menjadi Kepala Negara setelah Kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 9 Juli 1816, tetapi belum benar-benar ada seorang sistem kepresidenan.
Pada tahun 1819, Kongres menyatakan Kemerdekaan dan menyusun sebuah konstitusi. Hal ini membentuk tokoh eksekutif, yang bernama Direktur Agung, yang dipercayakan dengan kekuatan presiden. Konstitusi ini memberikan Direktur Agung kekuatan untuk menunjuk Gubernur dari suatu propinsi. Karena keadaan politik, konstitusi ini tidak pernah berlaku, dan kekuasaan pusat dibubarkan, meninggalkan negara federasi provinsi.
Sebuah konstitusi baru dirancang pada tahun 1826. Konstitusi ini adalah yang pertama untuk membuat Presiden, walaupun kantor ini mempertahankan kekuasaan yang dijelaskan dalam konstitusi 1819. Konstitusi ini mulai berlaku, sehingga dalam pemilihan presiden pertama, Bernardino Rivadavia. Karena Argentina-Brasil Perang, Rivadavia mengundurkan diri setelah waktu yang singkat, dan kantor dibubarkan segera.
Sebuah perang saudara antara "unitarios" (Unitarian, yaitu Buenos Aires centralistis) dan "federal" (federalis) pun terjadi dalam dekade-dekade berikut. Saat ini, tidak ada otoritas pusat, dan yang paling dekat itu adalah Ketua Hubungan Luar Negeri, biasanya Gubernur Provinsi Buenos Aires. Yang terakhir untuk menanggung gelar ini adalah Juan Manuel de Rosas, yang pada tahun-tahun terakhir gubernur terpilih Ketua Agung Konfederasi, mendapatkan peraturan yang efektif dari seluruh negara.
Pada tahun 1852, Rosas digulingkan, dan sebuah konvensi konstitusional dibentuk. Di saat konstitusi ini masih berlaku, kemudian didirikan sebuah pemerintah federal nasional, dengan kantor Presiden. Istilah ini tetap per enam tahun, tanpa kemungkinan pemilihan kembali. Yang pertama dipilih Presiden di bawah konstitusi itu Justo José de Urquiza, namun Buenos Aires memisahkan diri dari Konfederasi Argentina sebagai Negara Buenos Aires. Bartolomé Mitre adalah presiden pertama dari negara bersatu, ketika Buenos Aires kembali bergabung dengan Konfederasi. Dengan demikian, Rivadavia, Urquiza dan Mitre dan dianggap sebagai presiden pertama Argentina oleh sejarawan berbeda: Rivadavia untuk menjadi yang pertama untuk menggunakan judul, Urquiza untuk menjadi orang pertama yang berkuasa di bawah konstitusi 1853, dan Mitre karena menjadi presiden pertama Argentina di bawah batas saat ini nasional.
Pada tahun 1930, dan sekali lagi pada 1943, 1955, 1962, 1966 dan 1976, kudeta militer menggulingkan Presiden terpilih. Pada tahun 1966 dan 1976, pemerintah federal dilakukan oleh junta militer, dimana kekuasaan dibagi oleh para pemimpin angkatan bersenjata. Pada tahun 1962, Presiden Senat memerintah, tetapi dalam kasus lain, seorang kepala militer diasumsikan sebagai Presiden.
Hal ini diperdebatkan apakah presiden militer benar dapat menjadi Presiden disebut, karena ada masalah dengan legitimasi pemerintah mereka. Posisi pemerintah Argentina saat ini adalah bahwa Presiden militer Leopoldo Fortunato Galtieri dan Jorge Rafael Videla secara eksplisit "tidak" yang sah sebagai presiden. Mereka, dan penerus mereka langsung ditolak haknya untuk suatu jabatan mantan presiden yang sudah pensiun setelah akhir masa jabatannya. Status presiden militer sebelumnya, bagaimanapun, tetap lebih pasti.
Setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan konstitusional secara de facto presiden militer pada tahun 1930, 1943-1944, 1955-1958, 1966-1973 dan 1976-1983 yang membawa selain kekuasaan presiden juga sesuai dengan Kongres. Analisis berikutnya validitas tindakan mereka mengarah pada perumusan berikutnya dari doktrin pemerintah de facto.
Doktrin itu dibatalkan oleh reformasi konstitusional tahun 1994 (Pasal 36), yang menyatakan "perampas" yang telah menghentikan penegakan Konstitusi dengan tindakan kekerasan.
Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1853 memiliki sebuah artikel yang dianggap jumlah kekuasaan publik sebagai 'pengkhianatan', tetapi tetap mengacu kepada penguasa de jure. Untuk alasan dalam reformasi konstitusi tahun 1994 termasuk Pasal 36 yang mengatakan:
Pasal 36. Konstitusi ini akan memerintah bahkan ketika ketaatan adalah terganggu oleh tindakan kekerasan terhadap tatanan konstitusional dan sistem demokrasi. Tindakan ini harus irreparably null.
Mereka akan dikenakan hukuman yang ditentukan dalam Bagian 29, didiskualifikasi selama-lamanya dari memegang jabatan publik dan dikeluarkan dari manfaat grasi dan pergantian kalimat.
Siapa yang memiliki hukuman yang sama sebagai akibat dari tindakan ini, menganggap kekuasaan diramalkan oleh pejabat berwenang Konstitusi ini atau orang-orang dari provinsi, orang-orang sipil dan pidana bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tindakan masing-masing harus dilarang.
Semua warga negara memiliki hak perlawanan untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang tercantum dalam artikel ini.
Juga upaya melawan sistem demokrasi yang menimbulkan dalam pelanggaran penipuan serius terhadap negara yang memerlukan pengayaan, harus didiskualifikasi untuk waktu yang ditentukan oleh hukum untuk memegang jabatan publik.
Kongres harus membuat hukum tentang etika publik untuk menjalankan fungsi.
Dalam ringkasan menyatakan artikel:Pesawat presiden paling terkenal, yang dikenal sebagai "Tango 01" (dengan analogi dengan AS Air Force One), berutang nama menjadi denominasi "T" (diucapkan "tango" di [Ejaan Alfabet ICAO|alfabet NATO]]) untuk "Transportasi"', yang menciptakan permainan kata-menarik untuk klasik Musik Tango Argentina. Helikopter presiden adalah sarana transportasi yang biasa antara "Quinta de Olivos" dan "Casa Rosada ".
Jabatan Wakil Presiden dibentuk oleh konstitusi 1853 untuk tujuan memberikan suksesi dalam hal Presiden tidak dapat menyelesaikan masa tugasnya. Konstitusi (pasal 88) memberikan hak kepada Wakil Presiden untuk melaksanakan peran dan tugas Presiden, baik dalam kasus absen sementara dan dalam kasus tidak permanen karena kesehatan alasan, kematian, pengunduran diri atau diberhentikan.
Dengan tidak adanya baik Presiden dan Wakil Presiden, suksesi diatur oleh Undang-Undang 20972 (""Acephaly Hukum""). Hal ini menyatakan bahwa Kekuatan Eksekutif harus dilaksanakan sementara (tanpa asumsi judul Presiden) oleh Presiden sementara dari Senat. Dalam ketiadaan, oleh Presiden Kamar Deputi. Dengan tidak adanya keduanya, oleh Presiden Mahkamah Agung.
Dalam hal tidak adanya permanen baik Presiden dan Wakil Presiden, karena mengundurkan diri, meninggal, atau penghapusan, Konstitusi (pasal 88) memberikan hak kepada Kongres Nasional Rakitan untuk memilih presiden baru dari antara, saat Senator Deputi dan Gubernur, dalam dua hari setelah kematian atau pengunduran diri mantan Presiden, dan memberikan kepadanya dengan mandat untuk panggilan untuk pemilihan umum.