Republik Krimea
Republik Krimea (; ; , "Qırım Cumhuriyeti"; ) adalah subjek federal Federasi Rusia (sebuah republik) yang mengklaim sebagian besar Semenanjung Krimea di Laut Hitam.
Wilayah ini dulunya dikenal sebagai Republik Otonom Krimea sampai disatukan dengan kota Sevastopol. Kedua wilayah ini kemudian menyatakan kemerdekaannya dari Ukraina sebagai satu bangsa yang bersatu. Bangsa ini kemudian meminta bergabung dengan Rusia dan diterima secara terpisah: satu untuk Republik Otonom Krimea dan satu lagi untuk Sevastopol. Subjek federal ini sebenarnya sama seperti bekas Republik Otonom Krimea, namun kali ini merupakan subjek federal Rusia alih-alih republik otonom Ukraina. Penggabungan ini diratifikasi oleh Presiden Vladimir Putin melalui pengesahan Perjanjian Adopsi pada tanggal 21 Maret 2014.
Akan tetapi, status republik ini diperdebatkan karena hanya Rusia yang mengakui kemerdekaan yang dideklarasikan oleh Republik Otonom dan Sevastopol sekaligus penggabungan keduanya ke Federasi Rusia. Beberapa negara tidak mengakuinya karena intervensi militer Rusia yang terjadi sebelumnya. Rusia berpendapat bahwa hasil referendum di Krimea dan Sevastopol membenarkan penggabungan ini. Aksi Rusia telah dikutuk oleh dunia internasional sebagai pelanggaran kedaulatan Ukraina dan tindakan agresi. Ukraina masih menganggap Republik Otonom dan Sevastopol sebagai bagian administratif Ukraina yang berada di bawah teritori dan hukum Ukraina.
Dulunya merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia, Krimea diduduki kembali oleh Rusia Soviet pada tahun 1921 dan diberikan status republik otonom. Setelah Perang Dunia II pada tahun 1945, pemerintah Soviet mendeportasi suku Tatar Krimea dan status otonom wilayah ini dicabut. Pada tahun 1954, Presidium Soviet Agung Uni Soviet mentransfer wilayah ini ke Ukraina. Ukraina mengembalikan status otonomnya pada tahun 1991 dan mengizinkan semua warga Tatar Krimea untuk kembali. Status otonom Krimea ditegaskan kembali pada tahun 1996 seiring diratifikasinya Konstitusi Ukraina yang menyatakan Krimea sebagai "Republik Otonom Krimea" sekaligus "bagian konstituen Ukraina yang tak terpisahkan."
Pada tanggal 11 Maret 2014, di tengah-tengah krisis Krimea 2014, parlemen Krimea dan Dewan Kota Sevastopol mengeluarkan surat pernyataan merdeka secara unilateral dari Ukraina. Dokumen tersebut secara spesifik menyebut Kosovo sebagai penyebab di paragraf pertamanya.
Deklarasi ini dilakukan untuk mengesahkan referendum mengenai status Krimea. Melalui referendum ini, warga Krimea berhak memilih apakah Krimea perlu bergabung dengan Rusia sebagai subjek federal Federasi Rusia atau tetap menjadi bagian dari Ukraina.
Tanggal 16 Maret 2014, mayoritas besar (kabarnya 96,77% dari 81,36% penduduk Krimea yang memilih) memilih kemerdekaan Krimea dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia sebagai subjek federal. BBC melaporkan bahwa sebagian besar suku Tatar Krimea yang mereka wawancarai memboikot pemungutan suara tersebut. Perdana Menteri Sergey Aksyonov menyatakan bahra 40% warga Tatar Krimea ikut dalam referendum ini. Menurut media negara Rusia, data pemungutan suara menunjukkan bahwa mayoritas suku Tatar di Sevastopol memilih untuk bergabung dengan Rusia dan lebih dari 50% warga kota mengikuti referendum. Uni Eropa, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat menyatakan referendum ini ilegal.
Setelah referendum, para legislator Krimea secara resmi memilih untuk berpisah dari Ukraina dan mendaftar menjadi anggota Federasi Rusia. Dewan Kota Sevastopol meminta penggabungan secara terpisah sebagai kota federal.
Pada tanggal 18 Maret 2014, Republik Krimea yang merdeka menandatangani perjanjian penggabungan dengan Federasi Rusia. Penggabungan ini diterima namun diberikan secara terpisah untuk wilayah-wilayah yang membentuknya: satu untuk Republik Otonom Krimea sebagai subjek federal, dan satu lagi untuk Sevastopol sebagai kota federal. Subjek federal yang baru terbentuk yang terdiri dari bekas Republik Otonom Krimea menggunakan nama "Republik Krimea", sama seperti nama republik independen berumur pendek sebelumnya. Selama masa transisi yang berlangsung hingga 1 Januari 2015, kedua belah pihak akan menyelesaikan proses integrasi "sistem ekonomi, keuangan, kredit, dan hukum Federasi Rusia”. Akan tetapi, hanya Rusia yang baru mengakui penggabungan itu. Komunitas internasional masih menganggapnya tidak sah.
Pada tanggal 19 Maret 2014, militer Ukraina mulai menarik diri dari Krimea.
Badan legislatifnya adalah parlemen beranggotakan 100 orang. Parlemen Krimea bernama Dewan Negara Krimea.
Cabang eksekutif diwakili oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Ketua. Kewenangan dan operasi Dewan Agung dan Dewan Menteri Krimea ditentukan oleh Konstitusi Krimea dan hukum lainnya, serta keputusan rutin yang dikeluarkan oleh Dewan.
Hukum diputuskan oleh pengadilan sebagai bagian dari kehakiman Rusia.
Meski bukan merupakan badan resmi, Majelis Rakyat Tatar Krimea adalah badan perwakilan suku Tatar Krimea yang menyampaikan aspirasinya kepada parlemen Krimea, Perdana Menteri, dan badan-badan internasional.
Republik Krimea masih menggunakan pembagian administratif Republik Otonom Krimea dan terbagi menjadi 25 wilayah: 14 raion (distrik) dan 11 munisipalitas kota, secara resmi disebut "teritori yang dipimpin dewan kota".