Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI
Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI atau hanya Pengkhianatan G 30 S PKI adalah judul film dokudrama propaganda Indonesia tahun 1984. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Arifin C. Noer, diproduseri oleh G. Dwipayana, dan dibintangi Amoroso Katamsi, Umar Kayam, dan Syubah Asa. Diproduksi selama dua tahun dengan anggaran sebesar Rp. 800 juta kala itu, film ini disponsori oleh pemerintahan Orde Baru Soeharto. Film ini dibuat berdasarkan pada versi resmi menurut pemerintah kala itu dari peristiwa "Gerakan 30 September" atau "G30S" (peristiwa percobaan kudeta pada tahun 1965) yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto dan Ismail Saleh, yang menggambarkan peristiwa kudeta ini didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Film ini menggambarkan masa menjelang kudeta dan beberapa hari setelah peristiwa tersebut. Dalam kala kekacauan ekonomi, enam jenderal diculik dan dibunuh oleh PKI dan TNI Angkatan Udara, konon untuk memulai kudeta terhadap Presiden Soekarno. Jenderal Soeharto muncul sebagai tokoh yang menghancurkan gerakan kudeta tersebut, setelah itu mendesak rakyat Indonesia untuk memperingati mereka yang tewas dan melawan segala bentuk komunisme. Film ini juga menampilkan pergantian rezim pemerintahan Indonesia dari Presiden Soekarno ke Soeharto menurut versi pemerintahan Orde Baru. Film ini menggambarkan gerakan G30S sebagai gerakan kejam yang telah merencanakan "setiap langkah dengan terperinci", menggambarkan sukacita dalam penggunaan kekerasan yang berlebihan dan penyiksaan terhadap para jenderal, penggambaran yang telah dianggap menggambarkan bahwa "musuh negara adalah bukanlah manusia".
Film ini adalah film dalam negeri pertama yang dirilis secara komersial dan menampilkan peristiwa 1965 tersebut. "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" meraih sukses secara komersial maupun kritis. Film ini dinominasikan untuk tujuh penghargaan di Festival Film Indonesia 1984, memenangkan satu, dan mencapai angka rekor penonton - meskipun dalam banyak kasus penonton diminta untuk melihat film ini, alih-alih secara sukarela.
Film ini terus digunakan sebagai kendaraan propaganda oleh pemerintah Orde Baru selama tiga belas tahun, di mana pemerintahan Soeharto kala itu memerintahkan satu-satunya stasiun televisi di Indonesia saat itu, TVRI, untuk menayangkan film ini setiap tahun pada tanggal 30 September malam. Film ini juga diperintahkan menjadi tontonan wajib bagi siswa sekolah di Indonesia, walaupun memperlihatkan adegan-adegan yang penuh kekerasan berlebihan. Pada saat stasiun-stasiun televisi swasta bermunculan, mereka juga dikenai kewajiban yang sama. Peraturan ini kemudian dihapuskan sejak jatuhnya Soeharto tahun 1998. Sejak itu film ini telah menjadi kurang diminati lagi dan baru diputar lagi oleh TVOne pada tahun 2017. Meskipun aspek artistik film ini tetap diterima dengan baik, kekeliruan sejarahnya telah menuai banyak kritik.
Film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" dibuat berdasarkan pada versi peristiwa kudeta yang diakui oleh pemerintah Orde Baru Soeharto, di mana kudeta Gerakan 30 September didalangi oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada awal 1960-an, PKI dan partai-partai sayap kiri lainnya mendapat dukungan dari Presiden Soekarno, memberi mereka kekuatan politik yang besar. Pada tahun 1965 PKI telah mempunyai jutaan anggota, jumlah semakin besar ini dipengaruhi oleh adanya hiperinflasi dan kemiskinan yang meluas. TNI Angkatan Darat, bagaimanapun, telah saling tidak sejalan dengan PKI, sebuah situasi yang berbalas dengan PKI.
Pada malam 30 September - 1 Oktober 1965 sekelompok personel Tentara Nasional Indonesia yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" menangkap dan membunuh enam jenderal Angkatan Darat yang diduga anggota gerakan anti-revolusioner "Dewan Jenderal", termasuk Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani; target lain, Abdul Haris Nasution, lolos. Tubuh mereka, bersama dengan target lain yang ditangkap oleh G30S, dibuang ke dalam sumur di Lubang Buaya, Jakarta. Paginya, angkatan bersenjata menduduki Lapangan Merdeka di Jakarta Pusat. Dari Kantor Radio Republik Indonesia (RRI) di sana, Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Resimen Pengawal Presiden mengumumkan bahwa gerakan itu telah mengamankan beberapa tempat penting di kota dalam upaya untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal. Mereka juga mengumumkan bahwa Presiden Soekarno berada di bawah kekuasaan mereka. Inti kepemimpinan gerakan ini, kemudian juga termasuk Presiden Soekarno, tinggal di pangkalan AURI di Bandara Halim Perdanakusuma.
Mayor Jenderal Soeharto, menyadari gerakan ini pada pagi hari 1 Oktober. Menjelang sore ia telah meyakinkan sebuah batalyon G30S di Lapangan Merdeka dan yang menduduki gedung RRI untuk menyerah, tanpa pertumpahan darah. Tentara loyalis di bawah Soeharto merebut kembali pangkalan AURI Halim pagi berikutnya. Pada saat itu pimpinan G30S telah melarikan diri, sementara Soekarno telah dibawa kembali ke istananya di Bogor. Dalam tahun-tahun berikutnya, Angkatan Darat Indonesia dan masyarakat umum melakukan sebuah kampanye pembalasan berdarah, membunuh atau menangkap orang-orang yang terdaftar maupun hanya diduga sebagai simpatisan PKI - termasuk sebagian besar pimpinan G30S.
Indonesia berada dalam kekacauan. Rakyat hidup dalam kemiskinan, sementara yang kaya memamerkan kekayaan mereka. Presiden Soekarno (Umar Kayam) sedang sakit dan hampir mati. Sementara itu, konsep politiknya, Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) telah menyebabkan pertumbuhan besar anggota PKI. Partai yang mencoba melakukan kudeta pada tahun 1948 ini telah menyerang dan membunuh orang di seluruh negeri. Presiden yang telah melemah juga dimanipulasi oleh partai ini. PKI telah merekayasa cerita, berdasarkan Dokumen Gilchrist yang palsu, bahwa Dewan Jenderal sedang mempersiapkan kudeta bila Soekarno mati. Aidit (Syubah Asa), Syam, dan kepemimpinan Partai Komunis diam-diam berencana untuk menggunakan ini sebagai alasan untuk kudeta mereka sendiri. Pangkat dan barisan anggota Partai ini menerima penjelasan dari pimpinan, dan dengan bantuan para prajurit dan perwira yang "berpikiran-maju" (sebagian besar dari Angkatan Udara), bekerja untuk mengumpulkan kekuatan Partai. Mereka berencana untuk menculik tujuh jenderal (yang dikatakan sebagai anggota Dewan Jenderal), merebut kota, dan mengamankan Soekarno. G30S yang baru diberi nama kemudian memulai pelatihan. Para anggota sayap kanan dalam Angkatan Darat yang tidak menyadari kudeta yang akan terjadi ini, hidup bahagia dengan keluarga mereka. Pada saat mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mereka sudah terlambat.
Pada malam 30 September-1 Oktober, tujuh unit dikirim untuk menculik para jenderal yang terkait dengan Dewan Jenderal tersebut. Jenderal Abdul Harris Nasution (Rudy Sukma) berhasil melarikan diri melompati tembok, namun putrinya Ade Irma Suryani Nasution (Keke Tumbuan) justru tertembak, sementara atase militer Pierre Tendean (Wawan Wanisar) datang berlari keluar, memegang pistol; Tendean dengan cepat ditangkap, dan ketika ditanya di mana Nasution, mengaku dirinya adalah jenderal tersebut. Yani, yang melawan, tewas di rumahnya; Mayor Jenderal MT Haryono mendapat nasib yang sama. Kepala Jaksa Militer Sutoyo Siswomiharjo, Mayjen Siswondo Parman, dan Letnan Jenderal Soeprapto ditangkap. Brigadir Jenderal DI Pandjaitan ikut dengan rela, tetapi ketika dia berdoa terlalu lama sebelum memasuki truk dia dibunuh. Mayat dan tahanan yang dibawa ke kamp G30S/PKI di Lubang Buaya, di mana para korban yang tersisa disiksa dan dibunuh. Tubuh mereka kemudian dilemparkan ke dalam sumur. Pagi berikutnya, anak buah Letnan Kolonel Untung mengambil alih kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato Untung (Bram Adrianto) yang menyatakan bahwa G30S telah bergerak untuk mencegah kudeta oleh Dewan Jenderal dan mengumumkan pembentukan "Dewan Revolusi". Anak buah G30S/PKI lain pergi ke istana untuk mengamankan presiden tetapi menemukan bahwa ia telah pergi meninggalkan istana. Di pangkalan Halim, Presiden berbicara dengan para pemimpin G30S dan menyatakan bahwa ia akan mengambil kontrol penuh dari Angkatan Darat. Pidato radio lain kemudian segera dibacakan, menguraikan komposisi Dewan Revolusi yang baru dan mengumumkan perubahan hierarki Angkatan Darat. Para pemimpin G30S mulai merencanakan pelarian mereka dari Halim, yang harus dilakukan sebelum tengah malam.
Soeharto (Amoroso Katamsi), yang dibangunkan pagi buta, membantah pengumuman Untung, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Dewan Jenderal dan membuat catatan-catatan tambahan tentang hakikat G30S. Karena ada kekosongan kekuasaan dengan meninggalnya Yani, Soeharto mengambil kendali sementara Angkatan Darat dan mulai merencanakan serangan-balik dengan anak buahnya; namun bagaimanapun dia tidak mau memaksakan pertempuran. Dia malah menyatakan bahwa ia akan memberikan pengumuman lewat radio, yang disampaikan setelah pasukan yang setia kepadanya merebut kantor RRI. Pengumuman ini menguraikan situasi kala itu, menggambarkan G30S sebagai kontra-revolusioner, dan menyatakan bahwa Angkatan Darat akan berurusan dengan kudeta ini. Tak lama kemudian para pemimpin kudeta melarikan diri dari Halim, dan pasukan Soeharto merebut kembali pangkalan udara tersebut. Beberapa waktu kemudian, pasukan di bawah kepemimpinan Soeharto menyerang sebuah markas G30S/PKI. Sementara tentara yang berafiliasi dengan PKI melawan, pimpinan Partai lolos dan melarikan diri, berencana untuk melanjutkan perjuangan mereka di bawah tanah.
Soeharto kemudian segera dipanggil ke istana kedua di Bogor untuk berbicara dengan Soekarno. Di sana, presiden mengatakan bahwa ia telah menerima jaminan dari Marsekal Udara Omar Dani bahwa Angkatan Udara tidak terlibat dalam kudeta ini. Soeharto membantah pernyataan tersebut, mencatat bahwa persenjataan gerakan ini adalah seperti orang-orang dari Angkatan Udara. Pertemuan ini akhirnya menghasilkan konfirmasi pengangkatan Soeharto sebagai pemimpin Angkatan Darat, bekerja sama dengan Pranoto Reksosamodra. Dalam investigasi mereka terhadap peristiwa kudeta ini, Angkatan Darat menemukan kamp di Lubang Buaya - termasuk tubuh para jenderal, yang dikeluarkan sembari Soeharto menyampaikan pidato menggambarkan kudeta ini dan peran PKI di dalamnya. Jenazah para jenderal kemudian dimakamkan di tempat lain dan Soeharto memberikan pidato hagiografi, di mana ia mengutuk G30S PKI dan dan mendesak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan jenderal-jenderal yang telah meninggal tersebut.
"Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" disutradarai oleh Arifin C. Noer, sutradara pemenang Piala Citra dengan latar belakang teater. Dia memiliki pengalaman sebelumnya dalam genre ini, setelah membuat film perang "Serangan Fajar" (1981), yang menekankan peran Soeharto dalam Revolusi Nasional Indonesia. Noer ditugaskan untuk mengerjakan film ini oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) milik negara, yang mempunyai kontrol atas proses produksi film ini. Profesor budaya Indonesia Krishna Sen dan David T. Hill berpendapat bahwa masukan kreatif Noer sangat minim dalam film ini. Sebaliknya, "untuk segala maksud dan tujuan", film ini adalah karya produsernya, Brigadir Jenderal Gufran Dwipayana, yang kala itu menjabat sebagai kepala PPFN sekaligus anggota staf kepresidenan. Namun, istri Noer, Jajang C. Noer bersikeras bahwa suaminya tetap bersikap independen saat pembuatan film ini.
Skenario "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" didasarkan pada sebuah buku tahun 1968 yang ditulis oleh sejarawan militer Nugroho Notosusanto dan penyidik Ismail Saleh yang berjudul "Tragedi Nasional Percobaan Kup G 30 S/PKI di Indonesia". Buku yang dimaksudkan untuk melawan teori asing tentang kudeta tersebut, menjelaskan secara rinci Gerakan September 30 ini sebagaimana pemerintah melihatnya. Hanya Notosusanto, yang berpangkat lebih tinggi dari dua penulis tersebut, dihargai untuk kontribusinya. Dalam mengadaptasi buku tersebut, Noer membaca banyak literatur yang tersedia (termasuk dokumen pengadilan) dan mewawancarai sejumlah saksi mata; Jajang, dalam sebuah wawancara tahun 1998, mengatakan bahwa suaminya tidak hanya membaca versi resmi pemerintah, tetapi juga dokumen "Cornell Paper" yang kontroversial, yang menggambarkan bahwa peristiwa kudeta ini sepenuhnya merupakan urusan intern Angkatan Darat. Selama syuting, kru menekankan realisme, "memberikan perhatian besar terhadap detail" dan menggunakan rumah sebenarnya dari para jenderal yang diculik dalam peristiwa tersebut.
Karena besarnya jumlah peran - termasuk beberapa bagian 100 peran kecil dan lebih dari 10.000 pemeran tambahan - "casting" atau pencarian pemeran untuk "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah sulit. Noer mencoba untuk menempatkan aktor yang mirip dengan tokoh-tokoh sejarah yang digambarkan; Rano Karno kemudian mengingat bahwa ia ditolak untuk peran Pierre Tendean karena Tendean tidak memiliki tahi lalat di wajahnya. Pada akhirnya film ini dibintangi Bram Adrianto sebagai Untung Sjamsuri, Amoroso Katamsi sebagai Soeharto, Umar Kayam sebagai Soekarno, dan Syubah Asa sebagai DN Aidit; aktor lainnya antara lain Ade Irawan, Sofia WD, Dani Marsuni, dan Charlie Sahetapy. Kayam, kala itu seorang dosen di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, tidak punya waktu untuk meriset perilaku Soekarno dari buku-buku dan pidatonya; sebagai gantinya, ia menggambarkan presiden tersebut berdasarkan testimonial dari staf di Istana Bogor. Katamsi, di sisi lain, mempelajari peran Soeharto dari buku, dan pada saat syuting telah dimulai, merasa seolah-olah dia "sebagai Pak Harto, bukan imitasi Pak Harto." Sementara itu, Syubah Asa menganggap kurang menguasai penampilannya sendiri.
Produksi "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI", awalnya berjudul "Sejarah Orde Baru", memakan waktu hampir dua tahun, menghabiskan empat bulan dalam pra-produksi dan satu setengah tahun dalam pembuatan film. Biaya film ini Rp. 800 juta, mendapat pendanaan dari pemerintah kala itu. Sinematografi film ini ditangani oleh Hasan Basri, dengan penataan musik oleh saudara Arifin, Embie C. Noer. Penyuntingan film dilakukan oleh Supandi. Bagian dari film, khususnya sepuluh menit akhir, menggunakan kembali rekaman arsip dan kliping koran kontemporer kala itu yang sehubungan peristiwa tersebut.
"Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" menggambarkan PKI dan komunisme sebagai jahat pada dasarnya, dengan pengikutnya "tidak bisa diselamatkan", di mana pimpinan G30S dipandang sebagai licik dan kejam, dan merencanakan "setiap langkah dengan terperinci". Sejarawan Katherine McGregor menemukan hal ini ditekankan dalam film ini yang menggambarkan pimpinan G30S sebagai gangster, duduk dalam pertemuan rahasia di tengah-tengah kepulan asap rokok. Dia juga menganggap sebuah adegan pembuka film, di mana PKI menyerang sebuah sekolah Islam, juga dengan sengaja dimaksudkan untuk menunjukkan sifat "jahat" komunis.
PKI digambarkan menikmati kekerasan, dengan film ini sangat menampilkan adegan "perempuan yang mencungkil mata dan tubuh yang membusuk dan disiksa". Para jenderal diculik, dan dalam beberapa kasus tewas dibunuh di depan keluarga mereka; kemudian jenderal yang ditangkap disiksa saat komunis menari di sekitar api unggun. Sosiolog Adrian Vickers berpendapat bahwa kekerasan film ini dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa "musuh-musuh negara ada di luar alam manusia", mirip dengan monster dalam sebuah film horor. Yoseph Yapi Taum dari Universitas Sanata Dharma mencatat bahwa anggota gerakan perempuan sayap kiri Gerwani disajikan film ini sebagai bagian dari Partai Komunis yang "gila", menari telanjang dan memotong penis jenderal yang diculik. Namun, Vickers menganggap penggambaran ini sebagai ambigu, menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru diizinkan memonopoli kekerasan. McGregor menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi di rumah yang sebelumnya tenang menunjukkan "'penghancuran' keluarga". Sen mencatat bahwa kekerasan dalam film ini memungkiri "representasi kekacauan sebelum keteraturan" yang umum dalam film-film era Orde Baru.
Sebelum penayangan komersialnya, "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" disajikan pra-tayang untuk para perwira militer Indonesia berpangkat tinggi yang telah terlibat dalam operasi menghentikan kudeta G30S, termasuk Soeharto dan Sarwo Edhie Wibowo. Film ini dirilis secara komersial pada tahun 1984, sebagai film domestik pertama yang dirilis secara komersial tentang peristiwa 1965 tersebut. Film ini ditonton oleh 699.282 orang di Jakarta pada akhir tahun 1984, sebuah rekor nasional yang tetap tak terlampaui selama lebih dari satu dekade. Namun, tidak semua pemirsanya hadir atas kemauan mereka sendiri. Sosiolog Ariel Heryanto mencatat bahwa murid sekolah Indonesia "diminta untuk membayar" untuk melihat film ini selama jam sekolah, sebuah fakta yang tidak ditulis dalam catatan kontemporer kala itu. Sebuah novelisasi oleh penulis fiksi populer Arswendo Atmowiloto juga telah membantu mempromosikan film ini.
Pengaruh produser Dwipayana memastikan bahwa ulasan dan tinjauan kontemporer kala itu, terutama sinopsis, mengulangi posisi pemerintah tentang kudeta G30S. Hal ini bukan untuk mengatakan bahwa semua ulasan kritis tentang film ini haruslah positif. Marselli dari harian "KOMPAS" misalnya, menemukan bahwa film "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah sangat rinci, dengan pengerjaan yang luas dan kualitas akting akan mewakili peristiwa secara akurat. Namun dia merasa, bahwa film ini terasa terlalu panjang, dan karena pemirsa langsung tahu siapa karakter yang baik dan buruk, film ini menjadi "..."hanyalah lukisan hitam-putih tanpa persoalan kompleks".", yang mengabaikan masalah mendasar yang telah memicu gerakan G30S.
Soeharto, setelah melihat penayangan awal film ini, menyatakan bahwa cerita film ini belum selesai dan menyarankan bahwa sebuah sekuel diperlukan. Dua sekuel oleh PPFN, "Operasi Trisula" (1987) dan "Djakarta 1966" (1988) kemudian mengikuti. "Operasi Trisula" disutradarai oleh BZ Kadaryono, menceritakan tentang pemberantasan G30S dan anggota PKI di Blitar, Jawa Timur. Sementara "Djakarta 1966" disutradarai kembali oleh Noer dan menunjukkan peristiwa menjelang penandatanganan Supersemar pada 11 Maret 1966, di mana Soekarno memberikan wewenang pada Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang "dianggap perlu"; Kayam dan Katamsi kembali mengambil peran mereka dalam film sekuel ini, yang memenangkan tujuh penghargaan di Festival Film Bandung 1989.
Dimulai pada tahun 1984 pemerintah Orde Baru menggunakan "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" sebagai kendaraan propaganda, menayangkan film ini setiap tanggal 30 September. Film ini disiarkan oleh jaringan TVRI milik negara, dan kemudian juga stasiun televisi swasta setelah mereka didirikan. Film ini juga ditayangkan di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintah; para siswa akan dibawa ke lapangan terbuka untuk melihat film ini dalam kelompok. Karena penggunaan ini, Sen dan Hill berpendapat bahwa "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" adalah film Indonesia yang paling-disiarkan dan paling banyak ditonton sepanjang masa. Sebuah survei tahun 2000 yang dilakukan oleh majalah "TEMPO" Indonesia menemukan bahwa 97 persen dari 1.101 siswa yang disurvei telah menyaksikan film ini; bahkan 87 persen dari mereka telah menyaksikan lebih dari sekali.
Selama sisa era 1980-an dan awal 1990-an, akurasi sejarah "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" hanya sedikit diperdebatkan, dan film ini menjadi wakil kanun sejarah; versi kejadian tahun 1965 dalam film ini adalah satu-satunya yang diperbolehkan dalam wacana terbuka kala itu. Namun pada pertengahan 1990-an, komunitas internet anonim dan publikasi-publikasi kecil mulai mempertanyakan isi film tersebut; satu pesan yang dikirim melalui milis bertanya "Jika hanya sebagian kecil dari kepemimpinan PKI dan agen militer mengetahui [kudeta, seperti di film ini], bagaimana bisa lebih dari satu juta orang tewas dan ribuan orang yang tidak tahu harus dipenjarakan, diasingkan, dan kehilangan hak-hak sipil mereka?" Heryanto berpendapat bahwa hal ini dihasilkan dari polifoni yang tidak disengaja dalam film ini, sementara Sen dan Hill berpendapat bahwa Noer mungkin telah menyadari maksud pemerintah untuk berpropaganda dan dengan demikian membuat pesan politik dalam film ini "jelas-jelas bertentangan".
Pada bulan September 1998, empat bulan setelah jatuhnya Soeharto, Menteri Penerangan Yunus Yosfiah menyatakan bahwa film ini tidak akan lagi menjadi bahan tontonan wajib, dengan alasan bahwa film ini adalah usaha untuk memanipulasi sejarah dan menciptakan kultus dengan Soeharto di tengahnya. TEMPO melaporkan pada 2012 bahwa Saleh Basarah dari Angkatan Udara telah mempengaruhi dikeluarkannya keputusan ini. Majalah ini menyatakan bahwa Basarah telah menghubungi Menteri Pendidikan Juwono Sudarsono dan memintanya untuk tidak menayangkan "Pengkhianatan G 30 S PKI", karena film ini telah merusak citra Angkatan Udara Republik Indonesia. Dua film lainnya, "Janur Kuning" (1979) dan "Serangan Fajar", kemudian juga dipengaruhi oleh keputusan tersebut; "Janur Kuning" menggambarkan Soeharto sebagai pahlawan di balik Serangan Umum 1 Maret 1949, sementara "Serangan Fajar" menunjukkan dia sebagai pahlawan utama Revolusi Indonesia. Pada saat itu TVRI tampaknya berusaha untuk menjauhkan diri dari mantan presiden Soeharto. Hal ini terjadi semasa periode penurunan status simbol-simbol yang berkaitan dengan peristiwa G30S, dan pada dekade 2000-an awal, versi non-pemerintah dari peristiwa kudeta G30S mudah didapatkan di Indonesia.
"Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" telah terbukti menjadi film Noer yang paling kontroversial, meskipun sampai kematiannya pada tahun 1995 sutradara ini tetap ambivalen secara publik tentang film ini. Meskipun aspek visual film ini umumnya menerima ulasan positif, penggunaannya untuk tujuan propaganda dan aspek akurasi-sejarahnya telah menuai banyak kecaman. Sutradara Indonesia Hanung Bramantyo memuji gaya film ini, menyatakan bahwa gambar "close-up" (gambar dekat) dari pria yang merokok adalah "brilian", dan bahwa dalam beberapa kala, dia merasa bahwa "itu bukan film. Tapi "real"!". Sutradara Monty Tiwa juga memuji gambar film ini, mengutip sebuah adegan di mana putri Pandjaitan itu menangis histeris saat ayahnya ditembak sebagai "efek dramatis yang tinggi dan "shot" yang belum pernah saya lihat dalam film Indonesia". Namun Sen dan Hill menemukan "tidak ada keunggulan estetika" dari karya-karya lain sutradara ini.
Hilmar Farid, seorang sejarawan Indonesia, menyebut film ini sebagai sebuah propaganda yang dicampur dengan "sejumlah fantasi [dari Orde Baru]". Wartawan Hendro Subroto, yang meliput pengambilan mayat para jenderal dari Lubang Buaya, mengkritik akurasi film ini pada tahun 2001; ia menyatakan bahwa mayat-mayat tersebut tidak menunjukkan bukti adanya penyiksaan. Sementara itu, mantan penulis Lekra Putu Oka Sukanta menggambarkan film ini sebagai sebuah pengecilan penderitaan para anggota PKI dan kaum kiri lainnya dalam peristiwa yang mengikuti peristiwa G30S, sehingga menjadi "pembohongan pada masyarakat". Sejarawan John Roosa berpendapat bahwa penggambaran peristiwa G30S dalam film ini seperti telah mengalahkan diri film ini sendiri, karena menurut dokumen yang ditulis Brigadir Jenderal Soepardjo (salah satu tokoh kunci G30S), operasi kudeta ini dipimpin oleh orang-orang yang "keheranan, ragu-ragu, dan tidak terorganisir".
Dalam sebuah wawancara 2012, Katamsi mengakui bahwa film ini sebagian dimainkan dengan berlebih-lebihan, dan bahwa film ini telah menjadi cara yang ampuh untuk menyebarkan dan mengindoktrinasi pemirsa ke dalam ideologi Orde Baru. Survei "TEMPO" berpendapat bahwa film ini adalah propaganda yang efektif, mengarahkan pengulas untuk "menolak semua yang berbau PKI dan komunis." Meskipun tidak lagi disiarkan setiap 30 September, film ini tetap tersedia di pasaran. Sebuah edisi video CD dirilis oleh Virgo pada tahun 2001 dan museum G30S/PKI di Lubang Buaya tetap menawarkan pemutaran rutin film di bioskop setempat. Kedua kopi 35 mm dan VHS film ini disimpan di Sinematek Indonesia di Jakarta.
"Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" menerima tujuh nominasi dalam Festival Film Indonesia 1984, memenangkan satu penghargaan Citra untuk Skenario Terbaik. Film ini kalah dalam empat kategori, sebagai Sutradara Terbaik, Sinematografi Terbaik, Pemeran Utama Pria Terbaik, dan Penataan Musik Terbaik, oleh film "Budak Nafsu" karya Sjumandjaja, sementara "Ponirah terpidana" karya Slamet Rahardjo memenangi Penataan Artistik Terbaik. pada Festival Film Indonesia 1985 "Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI" menerima Piala Antemas (Penghargaan Khusus) sebagai Film Unggulan Terlaris periode 1984-1985. Pengamat film Thomas Barker berpendapat bahwa penghargaan film tersebut, sebagian merupakan gabungan dari kepentingan negara dan FFI: keduanya berfokus pada mempromosikan budaya nasional yang bersatu.