Operasi Seroja
Operasi Seroja atau Invasi Indonesia atas Timor Timur dimulai pada tanggal 7 Desember 1975 ketika militer Indonesia masuk ke Timor Timur dengan alasan anti-kolonialisme. Penggulingan pemerintahan Fretilin yang tengah populer dan singkat memicu pendudukan selama seperempat abad dengan kekerasan di mana sekitar 100-180,000 tentara dan warga sipil diperkirakan tewas atau menderita kelaparan.
Selama bulan-bulan pertama pendudukan, militer Indonesia menghadapi perlawanan pemberontakan yang berat di pedalaman pegunungan pulau, tetapi dari tahun 1977-1978, militer memperoleh persenjataan canggih baru dari Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lain, untuk menghancurkan basis Fretilin. Namun, dua dekade terakhir, melihat bentrokan terus-menerus antara kelompok Indonesia dan Timor Timur atas status Timor Timur, sampai tahun 1999, Timor Timur memilih untuk merdeka lewat referendum oleh misi PBB di Timor Timur.
Timor Leste berutang kekhasan teritorialnya dari pembagian Pulau Timor, dan kepulauan Indonesia secara keseluruhan, juga fakta bahwa wilayah itu dijajah oleh Portugis, bukan orang Belanda (kesepakatan membagi pulau antara dua kekuatan ditandatangani pada tahun 1915). Pemerintahan kolonial digantikan oleh Jepang selama Perang Dunia II, yang kemudian melahirkan gerakan perlawanan yang mengakibatkan kematian dari 60.000 orang Timor, atau 13 persen dari seluruh penduduk pada saat itu. Setelah perang, Hindia Belanda menjamin kemerdekaannya independen sebagai Republik Indonesia. Dan Portugis sementara itu kembali mendirikan kontrol atas Timor Timur. Ketika Timor Timur diserbu oleh Indonesia pada bulan Desember 1975, "beberapa sebelumnya terkait untuk menjadi bagian dari nusantara. Namun, sebagai bekas koloni Portugis, ia tidak memiliki pengalaman kolonial bersama seperti di daerah lain."
Menurut Konstitusi Portugal pra-1974, Timor Timur, yang kemudian dikenal sebagai Timor Portugis, adalah "provinsi di luar negeri", seperti salah satu provinsi yang terdiri di Portugal benua. "provinsi luar negeri" juga termasuk Angola, Cape Verde, Guinea Portugis, Mozambik, Sao Tome dan Principe di Afrika; Makau di Cina; dan telah termasuk wilayah India Portugis sampai 1961, ketika Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, memerintahkan invasi dan aneksasi.
Pada bulan April 1974, sayap kiri "Movimento das Forças Armadas" (Gerakan Angkatan Bersenjata, MFA) dalam militer Portugis melancarkan kudeta terhadap sayap kanan pemerintah Estado Novo yang otoriter di Lisbon (yang disebut "Revolusi Anyelir"), dan mengumumkan niatnya untuk cepat menarik diri dari jajahan Portugal (termasuk Angola, Mozambik dan Guinea, di mana gerakan gerilya pro-kemerdekaan berjuang sejak tahun 1960-an).
Berbeda dengan koloni-koloni Afrika, Timor Leste tidak mengalami perang pembebasan nasional. Namun, partai politik dari pribumi cepat bermunculan di Timor: Uni Demokratik Timor ("União Democrática Timorense", UDT) adalah asosiasi politik pertama yang akan diumumkan setelah Revolusi Anyelir. UDT awalnya terdiri dari pemimpin senior administrasi dan pemilik perkebunan, serta pemimpin suku asli. Para pemimpin ini memiliki asal usul konservatif dan menunjukkan kesetiaan kepada Portugal, tetapi tidak pernah menganjurkan integrasi dengan Indonesia. Sementara itu, Fretilin (Front Revolusioner Independen Timor Timur) terdiri dari pengurus, guru, dan lainnya "anggota yang baru direkrut dari para elit perkotaan." Fretilin cepat menjadi lebih populer daripada UDT karena berbagai program sosial yang diperkenalkan kepada rakyat. Namun, UDT dan Fretilin mengadakan koalisi pada Januari 1975 dengan tujuan terpadu untuk penentuan nasib sendiri. Koalisi ini datang untuk mewakili hampir semua sektor pendidikan dan sebagian besar penduduk. APODETI (Populer Demokrat Asosiasi Timor), sebuah partai kecil yang ketiga, juga bermunculan, dan tujuannya adalah untuk integrasi dengan Indonesia. Namun, partai ini memiliki daya tarik popularitas yang sedikit.
Pada April 1975, konflik internal membagi kepemimpinan UDT, dengan Lopes da Cruz memimpin faksi yang ingin meninggalkan Fretilin. Lopes da Cruz khawatir bahwa sayap radikal Fretilin akan mengubah Timor Timur ke front komunis. Namun, Fretilin menyebut tuduhan ini konspirasi Indonesia, sebagai sayap radikal yang tidak memiliki basis kekuatan. Pada tanggal 11 Agustus, Fretilin menerima surat dari pemimpin UDT untuk mengakhiri koalisi.
Kudeta UDT adalah "operasi rapi", di mana unjuk kekuatan di jalanan diikuti oleh pengambilalihan infrastruktur vital, seperti stasiun radio, sistem komunikasi internasional, bandara, kantor polisi, dan lain-lain. Selama menghasilkan perang saudara, para pemimpin di setiap sisi "kehilangan kontrol atas perilaku pendukung mereka", dan sementara pemimpin UDT dan Fretilin berperilaku dengan pengendalian diri, para pendukung tak terkendali mengatur berbagai pembersihan berdarah dan pembunuhan. pemimpin UDT menangkap lebih dari 80 anggota Fretilin, termasuk pemimpin masa depan Xanana Gusmão. Anggota UDT membunuh lusinan anggota Fretilin di empat lokasi. Para korban termasuk anggota pendiri Fretilin, dan saudara dari wakil presiden, Nicolau Lobato. Fretilin menanggapi dengan menarik berhasil ke unit militer Timor Timur Portugis terlatih. UDT pengambilalihan kekerasan sehingga memicu perang saudara tiga minggu yang panjang, dalam pitting 1.500 perusahaan pasukan melawan 2.000 pasukan reguler sekarang dipimpin oleh komandan Fretilin. Ketika militer Timor Timur Portugis yang terlatih beralih kesetiaan kepada Fretilin, menjadi dikenal sebagai Falintil.
Pada akhir Agustus, sisa-sisa UDT mundur menuju perbatasan Indonesia. Sekelompok UDT sekitar 900 menyeberang ke Timor Barat pada tanggal 24 September 1975, diikuti oleh lebih dari seribu orang lain, meninggalkan Fretilin yang menguasai Timor Timur untuk tiga bulan berikutnya. Jumlah korban tewas dalam perang saudara dilaporkan termasuk empat ratus orang di Dili dan mungkin enam ratus di perbukitan. Setelah kejadian itu, "banyak pendukung UDT dipukuli dan dipenjara" oleh pemenang Fretilin.
Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan operasi khusus satuan, Opsus, melihat kudeta Portugis sebagai kesempatan bagi Timor Timur dianeksasi oleh Indonesia. Kepala Opsus dan penasihat dekat Presiden Soeharto, Mayor Jenderal Ali Murtopo, dan anak didiknya Brigadir Jenderal Benny Murdani mengarah ke operasi intelijen militer dan mempelopori Indonesia untuk mendorong pro-aneksasi. Faktor politik dalam negeri Indonesia pada pertengahan 1970-an, bagaimanapun, tidak kondusif untuk niatan ekspansionis tersebut.; dalam kurun 1974-1975 tentang skandal keuangan di sekeliling produsen minyak Pertamina, berarti bahwa Indonesia harus berhati-hati untuk tidak membunyikan alarm kritis untuk bantuan asing dan berhutang pada bank. Dengan demikian, Suharto awalnya tidak mendukung invasi Timor Timur.
Pertimbangan tersebut, rupanya menjadi bayang-bayang kekhawatiran Indonesia dan Barat bahwa kemenangan bagi sayap kiri Fretilin akan mengarah pada pembentukan negara komunis di perbatasan Indonesia yang dapat digunakan sebagai dasar untuk serangan oleh kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan potensi ancaman bagi kapal selam Barat. Itu juga diiringi oleh rasa takut bahwa Timor Timur yang merdeka dalam nusantara bisa menginspirasi sentimen separatis di provinsi lain di Indonesia. Keprihatinan ini berhasil digunakan untuk menggalang dukungan dari negara-negara Barat yang ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia, khususnya Amerika Serikat, yang pada saat itu sedang menyelesaikan penarikan pasukan dari Indocina. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi aneksasi non-militer, berniat untuk menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasi. Penguasa "Orde Baru" Indonesia direncanakan untuk menginvasi Timor Timur. Tidak ada kebebasan berekspresi di "Orde Baru" Indonesia dan dengan demikian tidak perlu terlihat untuk berkonsultasi dengan Timor Timur secara baik.
Pada awal September, sebanyak dua ratus pasukan khusus tentara melancarkan serangan, yang dicatat oleh intelijen AS, dan pada bulan Oktober, serangan militer konvensional mengikuti. Lima wartawan, yang dikenal sebagai Balibo Five, yang bekerja untuk jaringan berita Australia dieksekusi oleh tentara Indonesia di kota perbatasan Balibo pada tanggal 16 Oktober.
Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur.
Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Setelah pengeboman angkatan laut Dili, pasukan yg berlayar dari laut Indonesia mendarat di kota sekaligus menurunkan pasukan. 641 Pasukan terjun payung Indonesia melompat ke Dili, di mana mereka terlibat dalam enam jam pertempuran dengan kelompok bersenjata FALINTIL. Menurut penulis Joseph Nevins, kapal perang Indonesia mengarahkan pasukan tentara untuk maju dan pesawat transportasi Indonesia sendiri menurunkan beberapa pasukan tentara mereka di atas pasukan Falintil yang akhirnya mundur dan menderita akibat serangan tersebut. Pada tengah hari, pasukan Indonesia telah merebut kota dengan korban 35 tentara Indonesia yang tewas, sementara 122 orang bersenjata FALINTIL tewas dalam pertempuran tersebut.
Pada tanggal 10 Desember invasi kedua menghasilkan penguasaan kota terbesar kedua, Baucau, dan pada Hari Natal, sekitar 10.000 hingga 15.000 tentara mendarat di Liquisa dan Maubara. Pada April 1976 Indonesia memiliki sekitar 35.000 tentara di Timor Timur, dengan 10.000 lain berdiri di Timor Barat Indonesia. Sebagian besar pasukan ini berasal dari pasukan elit di Indonesia. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Leste. Kalah jumlah, pasukan FALINTIL melarikan diri ke gunung-gunung dan terus melancarkan operasi tempur gerilya.
Di kota-kota, pasukan Indonesia mulai membunuh orang Timor. Pada awal pendudukan, radio FRETILIN mengirim siaran berikut: "Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kami semua akan dibunuh... Ini adalah permohonan bantuan internasional. Silahkan melakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini." Salah satu pengungsi Timor memberitahu kemudian bahwa korban dari "perkosaan [dan] pembunuhan berdarah dingin menyasar kepada perempuan dan anak-anak dan pemilik toko China". Uskup Dili pada saat itu, Martinho da Costa Lopes kemudian mengatakan:" para prajurit yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka bisa temukan, ada banyak mayat di jalan-jalan - semua kita bisa melihat para tentara yang membunuh, membunuh, membunuh." Dalam satu insiden, sekelompok 50 orang, wanita, dan anak-anak - termasuk wartawan freelance Australia Roger East - berbaris di tebing luar Dili dan ditembak, tubuh mereka jatuh ke laut. Banyak pembantaian tersebut terjadi di Dili, di mana penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan suara keras untuk setiap orang yang pada gilirannya dieksekusi. Selain pendukung Fretilin, migran Cina juga dipilih untuk menjadi sasaran eksekusi; 500 orang tewas pada hari pertama saja.
Meskipun militer Indonesia terdepan di Timor Timur, sebagian besar penduduk meninggalkan kota-kota dan desa-desa menyerbu masuk di wilayah pesisir dan di setiap bagian pegunungan. Pasukan Falintil, yang terdiri dari 2.500 pasukan reguler bekas dari tentara kolonial Portugis, yang dilengkapi persenjataan dengan baik oleh Portugal sangat membatasi kemampuan tentara Indonesia untuk membuat kemajuan. Dengan demikian, selama bulan-bulan awal invasi, kontrol Indonesia terutama terbatas pada kota-kota besar dan desa-desa seperti Dili, Baucau, Aileu dan Same.
Sepanjang tahun 1976, militer Indonesia menggunakan strategi di mana tentara berusaha untuk berpindah ke pedalaman dari wilayah pesisir untuk kemudian bergabung dengan pasukan yang diterjunkan lebih jauh ke pedalaman. Namun, strategi ini tidak berhasil dan pasukan menerima perlawanan keras dari Falintil. Misalnya, butuh 3.000 pasukan Indonesia dan empat bulan untuk menguasai kota Suai, sebuah kota di selatan yang berjarak hanya tiga kilometer dari pantai. Militer terus membatasi semua orang asing dan Timor Barat memasuki Timor Timur, dan Suharto mengakui pada bulan Agustus 1976 bahwa Fretilin "masih memiliki beberapa kekuatan di sana-sini."
Pada April 1977, militer Indonesia menghadapi jalan buntu. Tentara tidak membuat kemajuan terhadap daerah kekuasaannya selama lebih dari enam bulan, dan invasi tersebut telah menarik peningkatan publisitas di mata internasional yang merugikan.
Pada bulan-bulan awal tahun 1977, angkatan laut Indonesia memesan rudal -penembak patroli- kapal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima tiga belas pesawat OV-10 Bronco dari "Rockwell International Corporation" dengan bantuan dari "Foreign Military Sales" resmi milik AS. Bronco adalah pesawat yang ideal untuk invasi Timor Timur, yang khusus dirancang untuk operasi kontra-insurjensi di daerah yang sulit dijangkau.
Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Broncos beroperasi di Timor Timur, dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. Seiring dengan persenjataan baru, tambahan 10.000 tentara dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.
Kampanye 'solusi akhir' melibatkan dua taktik utama: Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' yang melibatkan pengeboman desa dan daerah pegunungan lewat pesawat, menyebabkan kelaparan dan defoliasi menutup tanah. Ketika penduduk desa yang masih hidup datang ke daerah yang lebih rendah dan berbaring untuk menyerah, militer menembaki mereka. Yang selamat lainnya ditempatkan di kamp-kamp permukiman di mana mereka dicegah untuk bepergian atau kembali bertani. Pada awal tahun 1978, penduduk sipil di seluruh desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan menderita kelaparan. Selama periode ini, dugaan penggunaan senjata kimia Indonesia muncul, desa-desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan penghancuran' menjadi 'kampanye pembersihan akhir', di mana anak-anak dan orang dari kamp-kamp permukiman dipaksa untuk memegang tangan dan berbaris di depan pasukan Indonesia yang mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, para anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembak diri sendiri. Kampanye 'pengepungan dan penghancuran' oleh Indonesia pada 1977-1978 mematahkan milisi utama Fretilin dan Presiden Timor Timur yang pandai sekaligus komandan militer, Nicolau Lobato, ditembak dan dibunuh oleh pasukan helikopter Indonesia pada tanggal 31 Desember 1978.
Periode 1975-1978, dari awal invasi pada kesimpulan sebagian besar keberhasilan kampanye pengepungan dan penghancuran, terbukti menjadi periode terberat dari seluruh konflik, korban dari orang Indonesia yang tewas lebih dari 1.000 jiwa dari total 2.000 yang meninggal dari seluruh pendudukan.
Milisi Fretilin yang selamat dari serangan Indonesia dari akhir 1970-an memilih Xanana Gusmão sebagai pemimpin mereka. Ia ditangkap oleh intelijen Indonesia di dekat Dili pada tahun 1992, dan digantikan oleh Mau Honi, yang ditangkap pada tahun 1993 dan pada gilirannya digantikan oleh Nino Konis Santana. Penerus Santana, pada kematiannya dalam serangan Indonesia tahun 1998, adalah Taur Matan Ruak. Pada 1990-an, ada sekitar kurang dari 200 pejuang gerilya yang tersisa di pegunungan, dan ide separatis sebagian besar telah bergeser ke barisan klandestin di kota-kota. Gerakan bawah tanah, namun, sebagian besar lumpuh oleh penangkapan secara terus menerus dan infiltrasi oleh agen Indonesia. Prospek kemerdekaan sangat gelap sampai jatuhnya Suharto pada tahun 1998 dan keputusan mendadak Presiden Habibie untuk mengizinkan referendum di Timor Timur pada tahun 1999.
Pada bulan Maret 1976, pemimpin UDT Lopes da Cruz melaporkan bahwa 60.000 orang Timor telah tewas selama invasi. Sebuah delegasi pekerja bantuan Indonesia setuju dengan statistik ini. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan "Sydney Morning Herald", Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah "50.000 orang atau mungkin 80.000". Seorang tokoh menyebut korban sebanyak 100.000 yang dikutip oleh McDonald (1980) dan oleh Taylor. Amnesty International memperkirakan bahwa sepertiga penduduk Timor Timur, atau 200.000 total, meninggal karena aksi militer, kelaparan dan penyakit dari tahun 1975 sampai 1999. Pada tahun 1979 "US Agency for International Development" memperkirakan bahwa 300.000 orang Timor Timur telah pindah ke kamp-kamp yang dikuasai oleh angkatan bersenjata Indonesia. Komisi PBB untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah kematian selama pendudukan juga kelaparan dan kekerasan menjadi sekitar 90.800 sampai 202.600 termasuk antara 17,600 sampai 19,600 mengalami kematian kekerasan atau penghilangan, dari populasi penduduk sekitar 823.386 pada tahun 1999. Komisi kebenaran diselengarakan untuk pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dan kekerasan yang sudah dilakukan.
Sejalan dengan aksi militer, Indonesia juga menjalankan pemerintahan sipil. Timor Timur diberi status sama dengan provinsi lain, dengan struktur pemerintahan yang identik. Provinsi ini dibagi menjadi kabupaten, kecamatan, dan desa-desa di sepanjang struktur seperti desa di Jawa. Dengan memberikan posisi pemimpin suku adat tradisional dalam struktur baru ini, Indonesia berusaha untuk mengasimilasi Timor melalui patronase.
Meskipun status provinsi yang sama diberikan, dalam praktik Timor Timur secara efektif diatur oleh militer Indonesia. Pemerintahan baru membangun infrastruktur baru dan tingkat produktivitas dibesarkan untuk usaha pertanian komersial. Produktivitas dalam hal kopi dan cengkeh naik menjadi dua kali lipat, meskipun petani Timor Timur dipaksa untuk menjual kopi mereka dengan harga rendah untuk koperasi desa.
Pemerintahan Sementara Timor Timur didirikan pada pertengahan Desember 1975, yang terdiri dari pemimpin APODETI dan UDT. Upaya oleh Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB, Vittorio Winspeare Guicciardi untuk mengunjungi daerah -daerah Fretilin- yang diadakan dari Darwin, Australia terhalang oleh militer Indonesia, yang memblokade Timor Leste. Pada tanggal 31 Mei 1976, sebuah 'Majelis Rakyat' di Dili, dipilih oleh intelijen Indonesia, secara bulat mendukung 'Tindakan Integrasi', dan pada tanggal 17 Juli, Timor Timur resmi menjadi provinsi ke-27 Republik Indonesia. Pendudukan Timor Timur tetap menjadi isu publik di banyak negara, khususnya Portugal, dan PBB tidak pernah mengakui baik rezim yang didirikan oleh Indonesia atau aneksasi berikutnya.
Pemerintah Indonesia menampilkan pencaplokannya atas Timor Timur sebagai masalah persatuan antikolonial. Sebuah buku tahun 1977 dari Departemen Luar Negeri Indonesia, berjudul Dekolonisasi di Timor Timur, membayar upeti kepada "hak suci untuk menentukan nasib sendiri" dan diakui APODETI sebagai wakil sejati dari mayoritas Timor Timur. Ini menyatakan bahwa popularitas yang didapat FRETILIN adalah hasil dari "kebijakan ancaman, pemerasan dan teror" Kemudian, Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas menegaskan posisi ini pada tahun 2006 dalam memoarnya "The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor". Divisi pulau-pulau asli dari timur ke barat, Indonesia berpendapat setelah invasi, adalah "hasil dari penindasan kolonial" ditegakkan oleh kekuasaan kekaisaran Portugis dan Belanda. Jadi, menurut pemerintah Indonesia, pencaplokannya atas provinsi ke-27 itu hanya sebuah langkah lain dalam penyatuan Nusantara yang telah dimulai pada tahun 1940-an.
Ada sedikit perlawanan dari masyarakat internasional atas perilaku invasi oleh Indonesia, yang dilakukan pada puncak Perang Dingin selama pemerintahan Orde Baru secara resmi bersikap netral terhadap perilaku Indonesia yang ditampilkan oleh negara-negara Barat sebagai kunci untuk kepentingan mereka di Asia Tenggara.
Setahun sebelumnya, pada bulan Desember 1974, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger telah diminta oleh perwakilan pemerintah Indonesia mengenai apakah AS akan menyetujui invasi. Pada bulan Maret 1975, Duta Besar AS untuk Indonesia David Newsom, merekomendasikan "kebijakan keheningan" tentang masalah ini dan didukung oleh Kissinger. Pada 8 Oktober 1975, anggota Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, Philip Habib, mengatakan peserta rapat bahwa "Sepertinya orang Indonesia telah memulai serangan terhadap Timor". Tanggapan Kissinger Habib adalah, "Aku menduga anda benar-benar akan tutup mulut tentang hal ini".
Pada hari sebelum invasi, Presiden AS Gerald R. Ford dan Kissinger bertemu dengan Presiden Indonesia Soeharto. Amerika Serikat telah mengalami kemunduran setelah menghancurkan Vietnam, menyisakan Indonesia sebagai sekutu paling penting di wilayah tersebut. Kepentingan nasional AS "harus berada di sisi Indonesia," Ford menyimpulkan. Menurut dokumen yang dideklasifikasi dan dirilis oleh Arsip Keamanan Nasional (NSA) pada bulan Desember 2001, mereka memberi lampu hijau untuk invasi. Menanggapi Suharto yang mengatakan, "Kami ingin pemahaman anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan yang cepat atau drastis [di Timor Timur]," jawab Ford, "Kami akan memahami dan tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kami memahami masalah dan niat yang anda miliki". Kissinger setuju, meskipun ia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS di invasi akan terkena pengawasan publik, berbicara tentang keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada sedikit kesempatan orang-orang berbicara dalam cara yang tidak sah". AS juga berharap invasi akan relatif cepat dan tidak berlarut-larut hingga melibatkan perlawanan. "Adalah penting bahwa apa pun yang anda lakukan berhasil dengan cepat", kata Kissinger ke Soeharto.
AS juga memainkan peran penting dalam memasok senjata ke Indonesia. Seminggu setelah invasi Timor Timur, Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis rinci dari unit militer Indonesia yang terlibat dan peralatan AS yang mereka gunakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa hampir semua peralatan militer yang digunakan dalam invasi disediakan AS: AS - menyediakan pendamping dalam perusakan Timor Timur saat serangan berlangsung; Marinir Indonesia turun dari kapal pendarat yang disediakan AS; AS -menyediakan C-47 dan pesawat C-130 untuk pasukan terjun payung Indonesia dan memberondong Dili dengan senapan mesin kaliber 50; sedangkan brigade Airborne 17 dan 18 yang memimpin serangan terhadap ibukota Timor yang "benar-benar didukung US MAP", dan pelompat master mereka dilatih oleh AS. Sementara pemerintah AS mengklaim telah menangguhkan bantuan militer dari Desember 1975 sampai Juni 1976, bantuan militer sebenarnya atas apa yang Departemen Luar Negeri AS usulkan dan persetujuan Kongres AS yang terus meningkat, hampir dua kali lipat. AS juga membuat empat penawaran senjata baru, termasuk persediaan dan komponen untuk 16 OV-10 Bronco, yang menurut Profesor Cornell University Benedict Anderson, yang "dirancang khusus untuk tindakan kontra-pemberontakan terhadap musuh tanpa senjata dan pesawat yang efektif dan sepenuhnya berguna untuk membela Indonesia melawan musuh asing". Kebijakan ini berlanjut di bawah pemerintahan Carter. Secara total, Amerika Serikat menghabiskan lebih dari $ 250.000.000 bantuan militer ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1979.
Bersaksi di depan Kongres AS, Penasihat Deputi Hukum Departemen Luar Negeri AS, George Aldrich mengatakan Indonesia "mempersenjatai sekitar 90 persen dengan peralatan kami... kita benar-benar tidak tahu banyak. Mungkin kita tidak ingin tahu banyak tetapi saya menyimpulkan bahwa untuk sementara waktu kami tidak tahu". Indonesia tidak pernah memberitahu AS tentang "penangguhan bantuan" yang seharusnya. David T. Kenney, petugas negara untuk Indonesia di Departemen Luar Negeri AS, juga bersaksi di depan Kongres bahwa salah satu tujuan untuk militer tersebut adalah "untuk menjaga daerah itu [Timor] tetap damai'.
Komisi PBB untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur (CAVR) menyatakan dalam bab laporan akhir "Tanggung Jawab" yang AS "mendukung politik dan militer yang penting dalam invasi dan pendudukan Indonesia" Timor Timur antara tahun 1975 dan 1999. Laporan (hlm. 92) juga menyatakan bahwa "AS menyediakan persenjataan adalah penting untuk kapasitas Indonesia meningkatkan operasi militer sejak tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan perlawanan di mana pesawat terbang yang dipasok Amerika Serikat memainkan peran penting".
Para pejabat Clinton mengatakan kepada "New York Times" bahwa dukungan AS untuk Suharto "didorong oleh campuran ampuh politik kekuasaan dan pasar di negara berkembang." Suharto adalah penguasa yang disukai Washington tentang "ultimate emerging market" yang menderegulasi ekonomi dan membuka Indonesia bagi investor asing. "Dia semacam orang kami," kata seorang pejabat senior yang sering menangani Administrasi kebijakan Asia.
Pada September 2000 Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia merilis sebelumnya tentang file rahasia yang menunjukkan bahwa komentar oleh Pemerintah Buruh Whitlam mungkin telah mendorong rezim Suharto untuk menyerang Timor Timur. Meskipun tidak populernya peristiwa di Timor Timur dalam beberapa segmen dari masyarakat Australia, pemerintah Fraser, Hawke dan Keating diduga bekerja sama dengan militer Indonesia dan Presiden Soeharto untuk rincian yang jelas tentang kondisi di Timor Timur dan untuk melestarikan kekuasaan Indonesia dari wilayah tersebut. Ada beberapa keresahan terhadap kebijakan dengan masyarakat Australia, karena kematian wartawan Australia dan bisa dibilang juga karena tindakan rakyat Timor dalam mendukung pasukan Australia selama Pertempuran Timor dalam Perang Dunia Kedua yang tidak terlupakan. Protes terjadi di Australia melawan masyarakat, dan beberapa warga negara Australia berpartisipasi dalam gerakan perlawanan.
Pemerintah Australia melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar di Australia) yang menyediakan penyangga keamanan penting untuk utara Australia. Namun demikian, Australia memberikan perlindungan penting untuk pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos-Horta (yang bermarkas di Australia selama pengasingannya). Jatuhnya Presiden Indonesia Soeharto dan pergeseran dalam kebijakan Australia oleh Pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu memicu proposal untuk referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur. Pada akhir tahun 1998, pemerintah Australia menulis surat ke Indonesia tentang pengaturan sebuah perubahan kebijakan Australia, menunjukkan bahwa Timor Timur akan diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam satu dekade. Surat itu mengacaukan Presiden Indonesia BJ Habibie, yang melihat bahwa Indonesia menyiratkan "kekuatan kolonial" dan ia memutuskan untuk mengumumkan referendum sekejap setelahnya. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diselenggarakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk sebuah kemerdekaan, tetapi diikuti oleh bentrokan dan krisis keamanan, dihasut oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional PBB yang didukung untuk Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi itu akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia memakan waktu beberapa tahun untuk kembali pulih.
Awal Mei 1997, Inggris menghabiskan £ 1m dalam pelatihan militer di Indonesia. 24 anggota senior angkatan bersenjata Indonesia dilatih di perguruan tinggi militer Inggris dan 29 petugas Indonesia belajar di lembaga non-militer.
Pada tanggal 12 Desember 1975, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang "sangat menyesalkan" terhadap invasi Indonesia ke Timor Timur, menuntut agar Jakarta menarik pasukan "tanpa penundaan" dan memungkinkan penduduk di pulau tersebut untuk menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Resolusi itu juga meminta agar Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan segera untuk melindungi integritas teritorial Timor Leste.
Pada tanggal 22 Desember 1975, Dewan Keamanan PBB bertemu dan mengeluarkan resolusi yang sama dengan Majelis. Resolusi Dewan menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB "untuk mengirim darurat perwakilan khusus ke Timor Timur dengan tujuan membuat penilaian situasi di lapangan yang sedang terjadi dan membangun kontak dengan semua pihak di wilayah tersebut dan semua negara yang bersangkutan untuk memastikan pelaksanaan resolusi saat ini.
Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS untuk PBB pada saat itu, menulis dalam otobiografinya bahwa "Amerika Serikat berharap hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan, dan bekerja untuk membawa persoalan ini. Departemen Luar Negeri menginginkan bahwa PBB ternyata sama sekali tidak efektif dalam tindakan-tindakan apa pun yang dilakukan [berkaitan dengan invasi Timor Timur]. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya membawanya ke depan dengan tidak berarti tanpa sukses". Kemudian, Moynihan mengakui bahwa, sebagai duta besar AS untuk PBB, ia telah membela dengan "tidak tahu malu" mengenai kebijakan Perang Dingin terhadap Timor Timur.