Sejarah Johor
Sejarah Johor dimulai pada masa pemerintahan Kesultanan Malaka. Sebelumnya daerah Johor merupakan bagian dari Kesultanan Malaka, kemudian Malaka jatuh akibat penaklukan Portugal pada tahun 1511. Berdasarkan Sulalatus Salatin, setelah wafatnya Sultan Malaka, Mahmud Syah tahun 1528 di Kampar, Sultan Alauddin Syah, salah seorang putra raja Malaka, menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahannya dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor.
Sebagai pewaris Malaka, Sultan Johor menganggap wilayah Johor, Pahang, Selangor, Singapura, Kepulauan Riau, dan daerah-daerah di Sumatera seperti Deli, Siak, Rokan, Inderagiri, Batu Bara, dan Jambi sebagai wilayah kedaulatannya. Pengaruh perjanjian London tahun 1824 bekas wilayah Kesultanan Johor dibagi atas wilayah jajahan Inggris dan Belanda. Setelah kemerdekaan Malaysia, Johor kemudian menjadi salah satu negara bagian Malaysia pada tahun 1963.
Sesudah Sultan Alauddin Syah membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan muara Sungai Johor, perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut. Pada masa yang sama, dari kawasan utara Pulau Sumatera, muncul kekuatan baru di Aceh yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukan beberapa kawasan Melayu dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Melaka. Kesultanan Aceh selain juga mencoba menyerang kedudukan Portugal di Malaka, juga menyerang kedudukan Sultan Johor. Pada tahun 1613, Sultan Iskandar Muda menaklukan Johor, Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh.
Pada tahun 1641, Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugal, dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya dan pada saat bersamaan kawasan muara Sungai Johor kembali muncul sebagai salah satu pelabuhan dagang di Semenanjung Malaya.
Krisis antara Johor dan Jambi bermula disaat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dengan jatuhnya Malaka Portugis pada tahun 1641 dan kemunduran Aceh karena semakin kuatnya kekuasaan Belanda, Johor mulai bangkit kembali sebagai kekuatan di sepanjang Selat Malaka pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III (1623–1677 ). [6] Pengaruhnya meluas ke Pahang, Sungei Ujong, Malaka, Klang, dan Kepulauan Riau. [7] Selama perang segitiga, Jambi juga muncul sebagai kekuatan ekonomi dan politik regional di Sumatera. Awalnya ada upaya aliansi antara Johor dan Jambi dengan perkawinan yang dijanjikan antara pewaris Raja Muda dan putri Pengeran dari Jambi. Namun, Raja Muda malah menikahi putri Laksamana Abdul Jamil yang, khawatir tentang pengenceran kekuasaan dari aliansi semacam itu, menawarkan putrinya sendiri untuk menikah sebagai gantinya. [8] Aliansi itu kemudian rusak, dan perang 13 tahun kemudian terjadi antara Johor dan negara Sumatra dimulai pada 1666. Perang itu membawa malapetaka bagi Johor sebagai ibukota Johor, Batu Sawar, dipecat oleh Jambi pada 1673. Sultan melarikan diri ke Pahang dan mati empat tahun kemudian. Penerusnya, Sultan Ibrahim (1677–1685), kemudian melibatkan bantuan orang-orang Bugis dalam perjuangan untuk mengalahkan Jambi. [7] Johor pada akhirnya akan menang pada tahun 1679, tetapi juga berakhir dengan posisi lemah karena orang-orang Bugis menolak untuk pulang, dan Minangkabaus dari Sumatera juga mulai menegaskan pengaruh mereka. [8]
Setelah perebutan Batu Sawar pada 1673, ibu kota Johor sering dipindahkan untuk menghindari ancaman serangan dari Jambi. Sepanjang sejarahnya, para penguasa Johor pada kenyataannya terus-menerus menggeser pusat kekuasaan mereka berkali-kali dalam upaya mereka menjaga kesultanan bersama-sama. Johor Lama (Kota Batu) awalnya didirikan oleh Alauddin Riayat Shah II tetapi dipecat oleh orang Aceh pada tahun 1564. Kemudian dipindahkan ke Seluyut, kemudian kembali ke Johor Lama pada masa pemerintahan Ali Jalla (1571–1597) yang dipecat oleh Portugis pada tahun 1587, kemudian ke Batu Sawar, dan Lingga (kembali direbut oleh Portugis). Hal ini diikuti oleh periode tanpa modal tetap (tempat-tempat termasuk Tanah Puteh dan Makam Tauhid) pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Shah III sebelum ia pindah ke Batu Sawar pada 1640. Setelah Batu Sawar direbut oleh Jambi, ibu kota kemudian termasuk Kota Tinggi, Riau, dan Pancur. [9]
Sultan Mahmud Syah II wafat pada tahun 1699 tanpa meninggalkan harta warisan. Melihat keadaan itu, Bendahara Abdul Jalil melantik dirinya sebagai sultan baru yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah IV. Tetapi timbul ketidakpuasan di kalangan pembesar-pembesar lain atas perlantikan itu.
Orang Bugis yang memainkan peranan penting sewaktu Perang Johor-Jambi mempunyai pengaruh yang kuat di Johor. Selain daripada orang Bugis, orang Minangkabau juga mempunyai pengaruh yang kuat. Orang Bugis dan Minangkabau percaya dengan kematian Sultan Mahmud II, mereka dapat mengembangkan pengaruh mereka di Johor. Di kalangan orang Minangkabau terdapat seorang putra dari Siak yaitu Raja Kecil yang mengaku dirinya sebagai pewaris tunggal Sultan Mahmud II. Raja Kecil menjanjikan kepada orang Bugis bahwa apabila mereka menolongnya menaiki tahta kerajaan, dia akan melantik ketua orang-orang Bugis sebagai Yam Tuan Muda Johor. Pada waktu itu orang-orang Bugis telah pergi ke Selangor untuk mengumpulkan orang-orangnya sebelum melancarkan serangan. Namun pada tahun 1717, Raja Kecil dan pasukan Minangkabau dari Siak telah menyerang Johor terlebih dahulu setelah terlalu lama menunggu kedatangan orang-orang Bugis. Pada 21 Maret 1718, Raja Kecil telah menawan Panchor. Raja Kecil melantik dirinya sebagai Yang Dipertuan Johor dan bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah I. Setelah Raja Kecil berhasil menduduki tahta Johor, orang-orang Bugis datang menuntut janji untuk dilantik sebagai Yam Tuan Muda. Permintaan ini tidak dipenuhi Raja Kecil karena orang-orang Bugis tidak memberikan bantuan sebagaimana yang diminta oleh Raja Kecil.
Tidak puas dengan pelantikan Raja Kecil, bekas Bendahara Abdul Jalil meminta Daeng Parani, pemimpin orang Bugis, untuk menolongnya mendapatkan tahta. Permintaan ini disetujui orang-orang Bugis karena mereka juga kecewa tidak dapat menuntut jabatan Yam Tuan Muda. Pada tahun 1722, Raja Kecil terpaksa meletakkan tahta karena pengaruh Bugis. Anak Bendahara Abdul Jalil kemudiannya dilantik menjadi sultan dengan gelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tetapi Sultan Sulaiman hanyalah seorang sultan boneka yang tidak mempunyai kekuasaan karena Daeng Merewah yang memegang kuasa sebagai Yamtuan Muda.
Antara tahun 1722 sampai 1746, tahta Kesultanan Johor diperebutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman. Pada tahun 1767, Raja Ismail, telah menjadi duplikasi dari Raja Kecil, didukung oleh Orang Laut, muncul sebagai "Raja Laut", menguasai perairan timur Sumatera sampai ke Lautan Cina Selatan, membangun kekuatan di gugusan Pulau Tujuh, Sultan Siak mewarisi seluruh wilayah Kesultanan Johor terutama selepas meninggalnya Raja Sulaiman, kemudian kedudukan Yang Dipertuan Muda diambil alih oleh Raja Ismail dan memaksa mereka pindah ke Selangor.
Setelah Kesultanan Siak Sri Inderapura membuat perjanjian dengan Inggris tanggal 31 Agustus 1818, menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris. Kemudian Belanda menekan Sultan Siak dalam perjanjian tahun 1822 untuk tidak membuat sembarang kerjasama tanpa persetujuan dari Belanda serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda. Pengaruh dari Traktat London tahun 1824 antara Inggris dan Belanda, secara garis besar membagi bekas wilayah Kesultanan Johor atas dua bagian, kemudian mereka menempatkan raja bawahan pada masing-masing kawasan, sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor, Sultan Husain yang didukung oleh Inggris di Singapura sedangkan Sultan Abdul Rahman Muadzam Syah yang berkedudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjungpinang.
Berikut daftar raja Johor