Akhir Perang Dunia II di Asia
Akhir Perang Dunia II di Asia terjadi pada tanggal 14 dan 15 Agustus 1945, ketika angkatan perang Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan itu terjadi 3 bulan setelah penyerahan Blok Poros di Eropa.
Setelah kekalahan Jepang pada tahun 1945, dengan bantuan Seri Thai, Thailand diperlakukan sebagai negara yang kalah oleh Inggris dan Perancis, walaupun dukungan Amerika diperlemah ketentuan Sekutu. Thailand tidak diduduki oleh Sekutu, melainkan dipaksa untuk mengembalikan wilayah yang telah kembali kepada Inggris dan Perancis. Pada periode setelah perang, Thailand memiliki hubungan dengan Amerika Serikat, yang dilihatnya sebagai pelindung dari revolusi komunis di negara-negara tetangga.
Pada akhir Perang Dunia II, Jepang diduduki oleh Sekutu, dipimpin oleh Amerika Serikat dengan kontribusi dari Australia, India, Selandia Baru dan Britania Raya. Kehadiran asing ini menandai pertama kalinya dalam sejarah bahwa negara kepulauan telah diduduki oleh kekuatan asing. Perjanjian San Francisco, ditanda tangani pada tanggal 8 September 1951, ditandai dengan berakhirnya pendudukan Sekutu, dan setelah itu mulai berlaku pada tanggal 28 April 1952, Jepang sekali lagi menjadi negara merdeka.
Selama pendudukan penjahat perang Jepang terkemuka diadili di Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (Pengadilan Kejahatan Perang Tokyo). Pengadilan diselenggarakan pada 29 April 1946, untuk mengadili pemimpin Kekaisaran Jepang untuk 3 jenis kejahatan: "Kelas A" kejahatan yang diperuntukan untuk mereka yang berpartisipasi dalam konspirasi bersama untuk memulai dan berperang, and dibawa terhadap mereka di badan pengambilan keputusan tertinggi; "Kelas B" kejahatan yang diperuntukan untuk mereka yang melakukan kekejaman "konvensional" atau kejahatan terhadap kemanusiaan; "Kelas C" kejahatan yang diperuntukan untuk mereka di "perencanaan, memerintahkan, otorisasi, atau kegagalan untuk mencegah pelanggaran tersebut pada tingkat yang lebih tinggi dalam struktur komando."
Dua puluh delapan pemimpin militer dan politik Jepangwere didakwa dengan kejahatan Kelas A, dan lebih dari 5,700 warga Jepang didakwa dengan kejahatan Kelas B dan C, sebagian besar terlibat dalam penyiksaan tawanan. Tiongkok mengadakan 13 pengadilan sendiri, mengakibatkan 504 keyakinan dan 149 eksekusi.
Kaisar Hirohito dan semua anggota keluarga kekaisaran seperti Pangeran Yasuhiko Asaka, tidak dituntut untuk keterlibatan dalam tiga kategori kejahatan. Herbert P. Bix menjelaskan bahwa "Pemerintahan Harry S.Truman dan Jenderal MacArthur keduanya mempercayai reformasi pendudukan akan dilaksanakan dengan lancar jika mereka mengandalkan Hirohito untuk melegitimasi perubahan mereka." Sebanyak 50 tersangka, seperti Nobusuke Kishi, yang kemudian menjadi Perdana Menteri, dan Yoshisuke Aikawa, kepala "zaibatsu" Nissan, serta pemimpin masa depan Chuseiren, didakwa namun dibebaskan tanpa pernah dibawa ke pengadilan pada 1947 dan 1948. Shiro Ishii menerima kekebalan dalam pertukaran data yang dikumpulkan dari eksperimennya on pada tahanan hidup. Hakim yang berbeda pendapat untuk membebaskan semua terdakwa adalah ahli hukum India Radhabinod Pal.
Pengadilan ditunda pada 12 November 1948.