Partai Penegak Demokrasi Indonesia
Partai Penegak Demokrasi Indonesia sebelumnya bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) adalah di antara beberapa partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, PPDI Partai Peserta Pemilu dengan urut 19.
Dalam pemilu 2004, PPDI memperoleh 1 kursi di DPR - RI, bergabung dalam Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi.
Dalam menghadapi pemilu 2009, PPDI dalam Musyawarah Nasional Luar biasa (Munaslub) PPDI di Kupang, 16-18 Nopember 2007 sempat akan beralih nama kembali menjadi Partai Demokrasi Indonesia. PDI "baru" ini akan menggunakan lambang yang sama dengan PDI lama. Akan tetapi, karena aturan electoral threshold dibatalkan oleh MK, PPDI tetap dapat mengikuti Pemilu 2009 tanpa berganti nama menjadi PDI.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No:686K/Pdt.Sus/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang Amar Putusannya Mengabulkan Permohonan Kasasi Menteri Hukum dan Ham RI dalam perkara Menteri Hukum dan Ham RI (Pemohon Kasasi) melawan Drs. H. Endung Sutrisno, MBA dan Drs. V. Joes Prananto (Termohon Kasasi) dengan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No:756/Pdt.G/2008/PN.Jak.Sel tanggal 1 Agustus 2008. Sehingga Munaslub PPDI di Kupang, 16-18 November 2007 dinyatakan ilegal dan tidak sah.
Pada tanggal 28-29 Juli 2008 telah dilaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUnaslub) PPDI di Surabaya. Hasil Keputusan Munaslub PPDI di Surabaya telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No:M.HH-76.AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008 tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPP PPDI Masa Bhakti 2005-2010 dan Surat KPU No:3411/15/XII/2008 Tanggal 2 Desember 2008 Tentang Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI tentang Kepengurusan DPP PPDI yang ditujukan ke KPU Provinsi se-Indonesia dengan Ketua Umum, H. Mentik Budiwiyono dan Sekretaris Jenderal, Joseph Williem Lea Wea.
Pemilu 2009, PPDI memiliki kurang lebih 63 Anggota DPRD di tingkat Provinsi dan Kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia;
DPP PPDI Masa Bhakti 2010 - 2015;
Hasil Musyawarah Nasional PPDI ke 2 di Jakarta telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No:M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 31 Agustus 2012 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus DPP PPDI Masa Bhakti 2010-2015 dengan Ketua Umum, Drs. H. Sukarlan dan Sekretaris Jenderal Joseph Williem Lea Wea.
PPDI menjadi salah satu pendiri Forum Persatuan Nasional (FPN) yang dipimpin oleh Oesman Sapta dan didirikan 12 tokoh parpol antara lain Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Patriot, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) Indonesia, Partai Pelopor, Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Kedaulatan dan Partai Merdeka.
Dalam proses seleksi partai politik peserta pemilihan umum legistatif 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Partai Penegak Demokrasi Indonesia lolos dalam tahap verifikasi awal namun kemudian mengalami kendala dalam tahap verifikasi administrasi. Pada tanggal 10 Maret 2013, Partai Penegak Demokrasi Indonesia bersama sembilan partai nonparlemen lainnya menyatakan bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat.