Pemerintah Kabupaten Poso
Pemerintahan Kabupaten Poso () atau Pemkab Poso, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Poso.
Pemerintahan Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Poso, terdiri atas pemerintah Kabupaten Poso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.
Hingga pertengahan bulan April 2017, Pemkab Poso belum menerima Dana Desa 2017 dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Poso Noly Tandawuya, dana desa baru akan masuk ke kas Pemkab pada bulan Mei 2017. Dana Desa 2017 untuk Poso yang bersumber dari APBN mencapai 102.3 miliar rupiah, naik dibandingkan tahun 2016 sebanyak 87 miliar eupiah. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Poso juga mengalami kenaikan dari 68 miliar rupiah pada tahun 2016, menjadi 143 miliar rupiah untuk tahun 2017. Lambatnya pencairan dana desa ini, menyebabkan penurunan aktivitas untuk sejumlah perangkat desa.
Selama pertengahan tahun 2017, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso menggenjot sosialisasi dan implementasi program sehari sekali makan tanpa nasi kepada masyarakat Poso. Program ini sesuai dengan kebijakan Bupati Darmin Sigilipu dalam upaya menyehatkan masyarakat dengan sehari sekali makan ubi kayu maupun jagung.
Pada akhir bulan Juli 2017, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nur Tamam, diganti oleh mantan Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sukarman. Pada tanggal 21 Agustus 2017, kegiatan bimbingan teknis Simda Barang Milik Daerah (BMD) yang diprakarsai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso dan digelar selama tiga hari, dibuka oleh Bupati Darmin Sigilipu.
Pemerintah Kabupaten Poso, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Poso, dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai berikut:
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso adalah lembaga perwakilan daerah atau lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan mitra Pemerintah Kabupaten Poso.
DPRD Kabupaten Poso sebagai salah satu lembaga daerah yang mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, terdiri atas wakil-wakil dari organisasi peserta pemilihan umum yang dilaksanakan setiap empat tahun. Pada tahun 2013 keanggotaan masing-masing adalah: anggota Fraksi Demokrat 8 orang, PDS 4 orang, Golongan Karya 5 orang, Poso Bersatu 7 orang, dan Fraksi Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 6 orang, yang seluruhnya sebanyak 30 orang yang kesemuanya laki-laki.
Pada 25 Agustus 2016, seluruh anggota DPRD Poso periode 2014-2019 sudah dilantik dan ambil sumpah jabatan.
Pemerintah daerah Kabupaten Poso meraih predikat terburuk terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan SK No. 120/400/2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2014 yang dikirimkan langsung ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Poso berada di peringkat ke-381.
Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Sin S. Songgo mengatakan sampai saat ini pemerintah daerah Poso belum menerima secara resmi dan tertulis hasil laporan perangkingan tersebut.
Menurutnya, penilaian tersebut tidak "fair", sebab dari tahun ke tahun APBD Poso terus meningkat, hingga mencapai 1 triliun lebih, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Begitu juga Pendapatan Asli Daerah Poso yang pada tahun 2013 mencapai 70 miliar dari hanya sekitar 10 miliar. Pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Poso pada tahun 2014, juga mendapat opini baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.