Ketegangan Kashmir 2016–2018
Ketegangan Kashmir 2016 atau kerusuhan Kashmir 2016 (bahasa Inggris: "2016 Kashmir unrest", bahasa Urdu: "2016ء کشمیر احتجاجات") mengacu pada sejumlah tindakan unjuk rasa terhadap kekerasan di lembah Kashmir yang sebagian besar penduduknya beragama Islam di negara bagian Jammu dan Kashmir yang dikuasai oleh India. Peristiwa ini diawali dengan terbunuhnya Burhan Wani yang merupakan seorang panglima militan Kashmir yang berbasiskan Hizbul Mujahidin oleh tentara keamanan India pada 8 Juli 2016. Pasca pembunuhan tersebut, mulai terjadi tindakan unjuk rasa di sepuluh distrik Kashmir disertai adanya serangan terhadap tentara-tentara keamanan dan sarana-sarana umum. Jam malam telah diberlakukan di seluruh sepuluh distrik tersebut yang terletak di lembah Kashmir sejak tanggal 15 Juli 2016 serta layanan seluler tidak boleh beroperasi seraya terbunuhnya satu orang polisi beserta 30 orang pengunjuk rasa dan lebih dari 1.300 orang yang mengalami luka-luka pada perselisihan yang berlangsung selama empat hari itu.
Pada akhir tahun 2015 dan awal tahun 2016, para pengamat Kashmir telah melaporkan mengenai berkembangnya gerakan-gerakan militan dan radikalisasi dari penduduk Kashmir. Segelintir alasan telah disangkutpautkan atas arah gejala ini yang diantaranya seperti ketiadaan pembicaraan politik, kurangnya peluang-peluang perekonomian, kekecewaan atas tingkat pengangguran yang tinggi, militerisasi pada tempat-tempat umum yang berlebihan serta kekerasan hak-hak manusia oleh para tentara keamanan yang berulang-ulang.
Menurut seorang wartawan dan sarjana yang bernama Haris Zargar, radikalisasi yang meningkat menunjukkan suatu tentangan terhadap pembentukan identitas kebangsaan di India yang berdasarkan kepada nasionalisme Hindu dan kebangkitan masyarakat kelas menengah. Bangkitnya Hindutva memberikan pengaruh terhadap sudut pandang orang Islam Kashmir kepada negara-negara bagian India lalu mereka mulai kembali membentuk jati diri mereka sebagai Muslim Kashmir. Kekerasan yang ditujukan kepada umat Islam dan polarisasi secara komunal dibahas secara meluas di seluruh negeri Kashmir.
Pada Pemiu India 2014, partai Bharatiya Janata yang menganuti falsafat nasionalis Hindu telah memenangkan suara terbanyak di Lok Sabha. Jabatan perdana menteri diduduki oleh Narendra Modi. Pada tahun yang sama ketika pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat untuk daerah Jammu dan Kashmir pada tahun 2014, Partai Demokratik Rakyat telah memenangkan sebagian besar bangku untuk daerah Kashmir lalu Partai Bharatiya Janata memenangkan sebagian besar bangku untuk daerah Jammu. Sekalipun kedua partai tersebut mengadakan operasi militer terhadap satu sama lain, kedua-duanya bergabung bersama-sama dalam menciptakan susunan pemerintah koalisi dengan menunjuk Mufti Mohammad Sayeed selaku menteri utamanya. Menyusul wafatnya pada tahun 2016, anak perempuannya yaitu Mehbooba Mufti telah mengambil alih jabatan tersebut dan sekaligus menjadi menteri utama wanita pertama di daerah Jammu dan Kashmir. Kedua partai yang bergabung bersama-sama itu pun menimbulkan daya paham akan adanya ruang politik yang sedang menyusut. Konon, telah mulai terbentuk sebuah "perang terakhir" atas rasa ketidaksenangan dari rakyat.
Rombongan militan yang dititahkan oleh Burhan Wani yang merupakan seseorang dari pihak Hizbul Mujahidin itu telah memberi julukan dengan sebutan "kegairahan berperang di zaman yang baru". Sebutan tersebut telah ditandakan sebagai suatu perhimpunan teroris yang telah merekrut banyak jejaka setempat, orang-orang berpendidikan dan orang-orang yang berkehidupan kelas menengah yang sangat berpengetahuan akan media sosial serta tidak takut mengungkapkan jati diri mereka. Banyak dari mereka yang telah mencapai ketenaran yang besar sekali di tengah-tengah penduduk Kashmir. Pada saat kedua rekan Burhan yaitu Waseem Mall dan Naseer Ahmad Pandit telah dibunuh oleh pasukan keamanan, terdapat puluhan ribu penduduk setempat Kashmir hadir mendatangi pemakaman mereka berdua lalu dilakukan adat pemakaman yang telah diulangi selama enam kali itu dalam rangka memperkenankan para pengiring jenazah agar bisa mengambil bagian. Segelintir kaum remaja yang baru saja menjadi militan telah berkampanye untuk Partai Demokratik Rakyat selama berlangsungnya Pemilihan Umum India 2014.
Pada tanggal 8 Juli 2016, Burhan Wani telah terbunuh dalam suatu operasi berencana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Rashtriya Rifles. Menyusul adanya petunjuk rahasia bahwasannya Wani sempat membuat rencana untuk turun dari hutan belantara demi merayakan Idul Fitri, ia dengan dua rekannya sedang dalam keadaan yang sulit di daerah Kokernag. Petugas kepolisian menyatakan bahwa setelah ada kegiatan jual beli persenjataan, tempat kediaman para militan untuk mengasingkan diri telah dibombardir lalu tiga orang militan ditemukan tak bernyawa karena terbunuh. Akan tetapi, para saksi mata telah menguatkan bahwasannya ketiga orang militan tersebut telah ditembak hingga terjatuh ketika hendak berupaya melarikan diri.
Menurut petugas kepolisian, perasaan khawatir muncul dari pihak keamanan terhadap pembunuhan Burhan Wani dikarenakan oleh nama Burhan Wani yang terkenal, tetapi tidak diindahkan oleh pihak berwenang. Burhan Wani meninggalkan rumah demi menjadi seorang militan sejak umur 15 tahun seusai suatu pengalaman pahitnya dengan pihak kepolisian yang merendahkan dirinya. Golongan pemuda Kashmir menjadi berang karena militerisasi yang tidak berakhir di lembah Kashmir yang dialami olehnya. Lalu, pembicaraan yang berkelanjutan tentang kehidupannya di media sosial itu menjadikan namanya selalu disebut kebanyakan warga.
Seorang wartawan bernama Fahad Shah telah menyatakan bahwa dengan terbunuhnya Burhan Wani, keadaan di daerah Kashmir telah memasuki babak ketidakmantapan yang menguat. Pada pemakaman Burhan Wani, para peziarah yang diperkirakan sebanyak 200.000 orang sempat hadir untuk berkabung atas kematiannya. Segelintir peziarah berasal dari tempat terpencil di lembah Kashmir. Anjuran shalat jenazah sempat dilaksanakan beserta pula pemberian hormat oleh para militan dengan menembak sampai 21 kali. Para pengunjuk rasa telah berdemonstrasi untuk menunjukkan perlawanan atas kematiannya lalu telah dilaporkan mengenai kejadian tindakan pelemparan batu yang berkepanjangan sedari berita tentang wafatnya Burhan Wani.
Pasca tersebarnya berita kematian Burhan, tindakan unjuk rasa telah meledak di segelintir daerah lembah Kashmir. Bunyi sirine/jam malam seperti pelarangan melakukan kegiatan telah diberlakukan di beberapa tempat yang terletak di daerah Kashmir bagian selatan sewaktu malam hari dan layanan-layanan internet harus terputus di kebanyakan daerah. Ketua kelompok Hurriyat Syed Ali Shah Geelani dengan ketua Organisasi Barisan Pemerdekaan Jammu Kashmir yaitu Yasin Malik menuntut adanya tindakan pemogokan dalam berunjuk rasa sebagai bentuk perlawanan terhadap pembunuhan Burhan Wani. Syed Ali Shah Geelani bersama dengan pemimpin-pemimpin separatis lainnya seperti Asiya Andrabi dan Mirwaiz Umar Farooq menuntut agar melakukan peniadaan berbagai kegiatan selama tiga hari di Kashmir untuk berunjuk rasa melawan tindakan pembunuhan tersebut. Bentrokan kekerasan telah merebak sebagai balasan terhadap pembunuhan tersebut di segelintir daerah pada 9 Juli 2016. Lebih daripada 20 kantor polisi telah diserang oleh gelombang orang banyak yang juga telah mencuri senapan-senapan dari kantor polisi lalu ditembakkan ke arah pasukan keamanan. Satu kantor Partai Bharatiya Janata di daerah Kulgam juga telah dirusak dengan kasar dan kejam. Tindakan pelemparan batu juga telah dilaporkan sempat berlangsung di sebagian besar tempat di daerah Kashmir. Terdapat pula laporan mengenai tindakan pelemparan batu ke arah perkemahan penampungan sementara milik komunitas Pandit Kashmir hingga mengakibatkan jasa perkeretaapian dan kunjungan ke Gua Amarnath telah ditangguhkan, seluruh ujian dewan negara di Jammu dan Kashmir yang dijadwalkan pada tanggal 9 Juli 2016 telah dibatalkan dan semua kegiatan kendaraan lalu lintas di Jalan Raya Nasional Srinagar Jammu telah ditunda dengan maraknya keadaan parah yang berlangsung saat itu. Seusai tindakan unjuk rasa tersebut berakhir, lebih dari 120 orang mengalami luka-luka yang meliputi 96 orang petugas keamanan dan 11 orang pengunjuk rasa telah meninggal akibat dibunuh.
Kunjungan ke Gua Amarnath mulai dilanjutkan pada tanggal 11 Juli 2016, tetapi kunjungan tersebut ditangguhkan secara berulang kali pada 13 Juli 2016. Kemudian, kunjungan tersebut bisa dilanjutkan lagi pada 16 Juli 2016 lalu ditangguhkan sekali lagi untuk ketiga kalinya pada 19 Juli 2016 dan dilanjutkan lagi pada hari selanjutnya. Para pemimpin separatis menyeru rakyat Kashmir supaya memperpanjang hari peniadaan berbagai kegiatan hingga 13 Juli 2016. Kira-kira 200-300 orang pekerja Pandit Kashmir melarikan diri dari perkemahan penampungan sementara di Kashmir sewaktu malam hari pada 12 Juli 2016 diakibatkan oleh serangan tanpa henti dari para pengunjuk rasa di perkemahan tersebut lalu mengadakan unjuk rasa terhadap pemerintah dengan menyampaikan tuntutan agar semua pekerja Pandit Kashmir yang berada di lembah Kashmir diungsikan dengan tidak melewatkan waktu. 800 petugas kepolisian telah dikerahkan menuju daerah Kashmir pada 12 Juli 2016 di samping 1.200 petugas yang telah dikerahkan untuk memberi bantuan kepada pihak kepolisian negara pada 9 Juli 2016. Sebuah rumah tempat terbunuhnya Burhan Wani telah terbakar berkobar-kobar oleh gerombolan orang banyak dengan sebab adanya kecurigaan bahwasannya penduduk sekitar telah mengatakan kepada tentara keamanan secara diam-diam mengenai keberadaan Burhan Wani. Pada 13 Juli 2016, pihak yang hendak memisahkan diri atau para separatis mulai kembali menyerukan perpanjangan hari peniadaan berbagai kegiatan hingga 15 Juli 2016. Bunyi sirene/jam malam diberlakukan lagi di semua distrik Kashmir pada 15 Juli 2016 dan ditetapkan adanya penangguhan penggunaan jaringan telepon seluler.
Pada 15 Juli 2016, pihak separatis terus menyerukan perpanjangan hari peniadaan berbagai kegiatan sampai 18 Juli 2016. Pembukaan kembali sekolah dan kampus di daerah Kashmir yang sebenarnya telah dijadwalkan pada 18 Juli 2016 harus dibatalkan atau ditunda hingga 25 Juli 2016 diakibatkan kerusuhan tersebut. Sekelompok massa telah mencoba menggempur sebuah perkemahan tentara di distrik Bandipora pada 17 Juli 2016. Dengan adanya insiden tersebut, empat orang mengalami luka-luka dan satu orang telah mengalami luka yang parah. Akan tetapi, ia kemudian telah dilaporkan dalam keadaan yang seimbang. Pemerintah telah mengumumkan pada hari tersebut bahwa telah ada 200 petugas kepolisian yang dikirimkan ke Kashmir. Pada 18 Juli 2016, hari peniadaan kegiatan telah mulai diperpanjang sampai 21 Juli 2016 lalu diperpanjang lagi hingga 25 Juli 2016 sejak 20 Juli 2016. Sekolah pun telah disuruh agar dibuka kembali pada 21 Juli 2016 di distrik Bandipora, Budgam, Ganderbal dan Baramulla kendati kebanyakan tiap-tiap sekolah tetap meniadakan kegiatan di sana serta orang yang hadir tampak jarang di tengah-tengah pemberlakuan bunyi sirene yang tetap berkelanjutan. Berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Deputy Inspector General of Police, sebuah himpunan kepolisian India dan kepala bagian atasan kepolisian di daerah Anantnag bahwa dua petugas kepolisian telah dialihtempatkan dari daerah Kashmir Selatan yang kerusakannya paling banyak ditemukan akibat tindakan unjuk rasa dengan kekerasan.
Kedudukan hukum dan ketertiban di daerah-daerah yang terletak pada lembah Kashmir telah mulai bertambah baik pada 24 Juli 2016. Mengingat hal tersebut, akhirnya pemberlakuan bunyi sirene telah dicabut di distrik Ganderbal, Budgam, Bandipora, Barmulla dan separuh bagian kota Srinagar yang disertai oleh adanya penetapan pemberlakuan Section 144 dari Code of Criminal Procedure di daerah tersebut. Pada 25 Juli 2016, penetapan hari peniadaan kegiatan telah diperpanjang hingga 29 Juli 2016 bersamaan dengan adanya seruan dari pemimpin-pemimpin separatis agar membuat barisan dalam melakukan perjalanan ke distrik Anantnag dan distrik Kulgam secara bersamaan pada 27 Juli 2016. Warga dari berbagai tempat di daerah Kashmir telah menerima seruan tersebut lalu mengambil bagian dalam tindakan tersebut yang kemudian sempat dihalangi oleh kepolisian negara. Ratusan orang telah mengalami luka-luka akibat bentrokan tersebut ketika polisi berupaya menghentikan rombongan yang hendak pergi itu. Bunyi sirene telah dicabut dari seluruh area dari daerah tersebut terkecuali bagi daerah Anantnag pada 26 Juli 2016 mengingat untuk membaiki keadaan di sana seraya terlarangnya pertemuan yang berisi empat orang atau lebih dari itu tetap dikenakan. Banyak lembaga pendidikan yang tetap meniadakan kegiatan hariannya di daerah Anantnag.
Dari 25 Juli 2016, 50 orang yang meliputi 2 petugas polisi telah tewas sewaktu kerusuhan tersebut. Pada 24 Juli 2016, lebih dari 5.500 orang telah mengalami luka-luka yang meliputi 2.228 petugas kepolisian, 1.100 aparat kepolisian dengan 2.259 warga sipil. Menurut para dokter setempat, sekurang-kurangnya terdapat 117 warga sipil yang tampak kehilangan penglihatan akibat luka yang disebabkan oleh ledakan peluru. Di antara semua warga sipil merupakan anak-anak, remaja laki-laki, perempuan dan juga pria. Tiga petugas polisi telah dinyatakan hilang sejak 9 Juli 2016. Sehari berikutnya, salah satu polisi telah terbunuh selama unjuk rasa di distrik Anantnag sewaktu gerombolan orang banyak mendorong sebuah kendaraan ke dalam Sungai Jhelum. Kemudian, petugas polisi yang satu lagi meninggal dunia pada 24 Juli 2016 akibat ketidakmampuannya dalam menahan luka yang diderita olehnya sejak 15 Juli 2016 selama terjadinya serangan terhadap kantor polisi di daerah Kulgam. Dua orang petugas polisi yang dinyatakan hilang itu kemudian ditemukan jejaknya oleh polisi negara lalu mereka diketahui tak dapat dihubungi setelah layanan seluler tidak bisa beroperasi. Para tentara keamanan tidak mampu menemukan orang ketiga yang merupakan seorang petugas polisi dan persediaan persenjataan yang telah dinyatakan hilang setelah sebuah kantor polisi yang terletak di sebelah selatan dalam daerah Kashmir telah terbakar.
Tentara keamanan India berupaya memiliki kendali atas para perusuh di daerah Kashmir yang menggunakan senapan udara yang spesifikasinya dianggap tidak mematikan itu mengakibatkan jumlah korban jiwa tinggi yang mengalami cedera mata yang tetap. Sebanyak 77 orang telah mengalami luka-luka beserta dua orang yang meninggal karena terbunuh dan sebagian besar orang yang kehilangan penglihatan mereka pada 8–12 Juli 2016. Akibat darurat kesehatan di Kashmir, terdapat sedikitnya dokter ahli mata yang bisa merawat warga penderita cedera mata yang masih berbaring dalam rumah sakit yang ada di Kashmir. Di Rumah Sakit Shri Maharaja Hari Singh (SMHS) di kota Srinagar, lebih dari 200 orang penderita yang mengaku memiliki masalah kesehatan yang serupa. Seorang bocah lima tahun bernama Zohra Zahoor telah menderita luka akibat terkena peluru pada kaki, jidat dan ari-arinya serta merupakan salah satu korban yang paling muda dari daerah tersebut. Telah dibenarkan bahwa ia dibawa ke suatu rumah sakit di kota Srinagar. Human Rights Watch betul-betul menyalahkan penggunaan senapan angin terhadap para pengunjuk rasa lalu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu kegagalan pihak berwenang dalam mematuhi hak-hak asasi manusia.
Rombongan tiga orang ahli mata dari All India Institute of Medical Sciences yang berasal dari New Delhi telah sampai di Kashmir untuk membantu dokter-dokter setempat dalam mengobati cedera yang diakibatkan senapan angin. Setelah para dokter telah menyaksikan keadaan para penderita di rumah sakit, mereka pun menjelaskan hal tersebut sebagai ‘situasi sebuah peperangan’. Sejak 22 Juli 2016, pihak Rumah Sakit Sri Maharaja Hari Singh telah menerima sekurang-kurangnya 182 pasien dengan cedera pada mata yang hampir semua diakibatkan peluru dan lebih dari 137 pembedahan mata yang telah dikerjakan. Kemudian, rombongan tiga orang ahli mata yang satu lagi telah sampai pada 26 Juli 2016 dengan dibimbing oleh seorang dokter ahli mata yang terkenal bernama Sundaram Natarajan di Rumah Sakit Mata Aditya Jyot di kota Mumbai demi memberikan perawatan terhadap luka-luka di mata yang dikarenakan butiran peluru serta lebih dari 40 kali pembedahan selaput jala atau retina yang dilangsungkan dengan 3 hari. Pada 10 Agustus 2016, sebanyak 365 orang yang mengalami luka-luka akibat pistol telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Shri Maharaja Hari Singh dan sebanyak 425 kali pembedahan mata telah dilangsungkan.
Dalam menyampaikan tanggapan terhadap jumlah korban jiwa yang banyak karena penggunaan senapan udara, sempat diberitahukan oleh Rajnath Singh bahwa akan ada pendirian sebuah papan tembok demi menemukan jalan lain terhadap senapan angin. Pada waktu kunjungan Rajnath Singh ke daerah Kashmir, ia sempat meminta pasukan keamanan supaya sebisa mungkin menghindari penggunaan senapan angin . Direktur Jenderal Central Reserve Police Force, K. Durga Prasad dalam suatu pernyataan yang dikeluarkan pada 25 Juli 2016 telah menyayangkan para warga sipil Kashmir yang mengalami luka yang didapatkan akibat penggunaan senapan. Akan tetapi, dia mengatakan bahwa pihak kepolisian memilih menggunakan senapan yang kurang mematikan yang ada dalam mengendalikan unjuk rasa yang berjejal lalu dipastikan bahwa aparat kepolisian hanya akan menggunakan senapan yang berbahaya di dalam keadaan yang bukan kepalang. Letnan Jenderal D.S. Hooda, seorang ketua Northern Command dari Angkatan Darat India mendukung gugatan tersebut sehubungan dengan senapan angin. Ulasan dari Prasad sempat dikecam oleh pemimpin Indian National Congress yaitu Ghulam Nabi Azad dan Amarinder Singh beserta pemimpin satuan negara Partai Komunis India (Marxis), Mohammed Yousuf Tarigami.
Pada 16 Juli 2016, pemerintah Jammu dan Kashmir mengumumkan pengadaan suatu keadaan darurat pers. Pihak kepolisian telah memberedel penerbitan koran lalu telah merampas salinan-salinan koran dengan alat-alat percetekan. Pihak kepolisian berkata bahwasannya karena mengingat penentuan jam malam tersebut, pengedaran koran dan bahan pokok pembuatan koran tidak mungkin dilakukan hingga beberapa hari. Telepon rumah dan layanan telepon genggam telah terputus kecuali untuk perseroan yang dimiliki pemerintah, BSNL. Layanan internet tetap tidak diperbolehkan untuk aktif dan televisi berkabel juga telah tidak diizinkan untuk dihidupkan dan secara terang-terangan saluran televisi Pakistan dihentikan penyiarannya. Pada 19 Juli 2016, menteri utama Mehbooba Mufti memungkiri adanya ketidakbolehan penerbitan koran