Niken Widiastuti
Rosarita Niken Widiastuti, atau lebih dikenal Niken Widiastuti adalah mantan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia 2010-2015 dan merupakan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia mulai 14 Maret 2016. Dalam sejarah RRI, Niken tercatat sebagai perempuan pertama yang menjadi Direktur Utama
Niken lahir di Yogyakarta, 30 Oktober 1960 dan beragama Katolik. Beliau menikah dengan Ir. WYR. Priyo Sembodo dan memiliki tiga orang anak. Niken merupakan alumni S1 dan S2 Fisipol Universitas Gajah Mada.
Sebelum terjun ke dunia penyiaran atau broadcasting, Niken pernah bercita-cita ingin menjadi seorang guru dan dosen karena terinspirasi dari salah seorang pejuang hak-hak perempuan di Indonesia yaitu Raden Ajeng Kartini. Untuk itu, pada saat menempuh bangku Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di kota Rembang, Jawa Tengah yang merupakan kota R.A Kartini, beliau sering berkunjung ke rumah Bupati Rembang untuk melihat-lihat peninggalan R.A Kartini. Kebetulan, putri Bupati Rembang saat itu merupakan teman sekelas beliau, sehingga dia dapat melihat-lihat semua peninggalan R.A Kartini, mulai dari ruang kerja, surat-surat yang ditulisnya, serta buku-buku yang masih tertata rapi persis seperti semula di rumah tersebut
Saat menjadi mahasiswi, Niken juga pernah menjadi anak band yang selalu tampil setiap bulan di Televisi Republik Indonesia (TVRI). Selain itu Niken ingin sekali menjadi penyiar setelah memenangkan karya ilmiah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM)dan diwawancarai oleh seorang Reporter dari media Universitaria RRI Yogyakarta.
Niken memulai karier sebagai penyiar, penulis naskah, pengarah acara, presentaer, dan produser di RRI Yogyakarta, serta menjadi peneliti khususnya penelitian yang berkaitan dengan media dan Broadcasting. Niken pernah menjadi Kepala Program Siaran, Kepala LPP-RRI Cirebon. Niken mewakili LPP RRI didalam penyusunan Draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tahun 2002 dan menjadi Ketua Tim Penyusunan Peraturan pemerintah nomor 11, 12 dan 13 tahun 2005 mengenai Penyelenggaraan Penyiaran, RRI, dan TVRI. Berkat prestasinya, Niken kemudian mendapatkan kenaikan pangkat istimewa menjadi Direktur Program dan Produksi LPP-RRI (2005-2009), dan Direktur Administrasi dan Keuangan (Mei 2009-Oktober 2010).
Dewan Pengawas LPP RRI dalam rapat pleno, Selasa 12 Oktober 2010 memutuskan sejumlah nama anggota Dewan Direksi LPP RRI masa jabatan 2010-2015. Rosarita Niken Widiastuti terpilih menjabat Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) periode 2010-2015. Niken menggantikan Parni Hadi yang habis masa jabatannya. "Setelah melalui berbagai penyaringan administrasi serta uji kelayakan dan kepatutan maka diputuskan Niken Widiastuti menjadi dirut yang baru menggantikan Parni Hadi," kata anggota Dewan Pengawas LPP RRI, Ida Bagus Alit Wiratmaja, di Jakarta, Rabu (13/10). Niken melewati 74 orang yang diseleksi oleh Dewan Pengawas LPP RRI.
Sejak terpilih sebagai Direktur Utama LPP RRI untuk periode 2010-2015, banyak program kerja yang harus dituntaskan Niken Widyastuti dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan Indonesia melalui alat penyiaran negara yaitu LPP RRI. Perempuan yang mencetuskan gagasan "Super Team" itu mengatakan bahwa LPP RRI mempunyai peran penting untuk terus-menerus memberdayakan masyarakat melalui berbagai program siaran pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan bagi perempuan, seperti mengajak pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat, serta organisasi perempuan untuk sama-sama membangun desa melalui ekonomi kerakyatan.
Niken ikut merintis siaran Studio Produksi di perbatasan dan mendirikan perwakilan RRI Luar Negeri. Beliau menggunakan istilah RRI sebagai "Sabuk Pengaman Informasi" yaitu bekerjasama sinergis dengan TVRI dan Kantor Berita Antara dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara melalui kerjasama pemberitaan didaerah perbatasan. Salah satu contohnya yaitu di Entikong (Kalimantan Barat), Tahuna (Kepulauan Sangihe), Sebatik (Kalimantan) . RRI juga mendirikan kantor perwakilan di berbagai negara, Hongkong salah satu contohnya yaitu untuk komunikasi dengan Tenaga Kerja Indonesia. RRI membantu mediasi TKI dengan perusahaan, keluarga ditanah air. Hal ini penting karena radio di perbatasan bukan hanya sekedar media massa, tetapi juga sarana komunikasi personal. Hal ini penting untuk menanamkan ke-Indonesiaan dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina yang juga dapat menjangkau mereka dari sisi ekonomi dan politik.
Pada tahun 2014 menjelang pengumuman Kabinet Kerja 2014-2019, Niken disebut-sebut menjadi Calon kuat Menteri Komunikasi dan Informatika bersamaan dengan Rudiantara (Komisaris PT Indosat), Maruarar Sirait (Politisi PDIP), Gatot S Dewabroto (Deputi Harmonisasi dan Komunikasi Kemenpora, Mantan Humas Kominfo), Onno W. Purbo (Akademisi dan Praktisi Teknologi Informasi), dan Richardus Eko Indrajit (Ketua APTIKOM). Pada akhirnya Rudiantara yang dipilih oleh Presiden Jokowi.
Pada tahun 2016, R Niken Widiastuti dilantik oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara sebagai Direktur Jenderal IKP (Informasi dan Komunikasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Senin sore. Niken telah melalui seleksi yang dilakukan panitia seleksi & Tim Penilai Akhir untuk menjadi Dirjen IKP bersama Gatot S. Dewabroto dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Maruhum Batubara dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Niken sendiri siap menerima tantangan dari Menteri Rudiantara yang mengharapakan terobosan-terobosan dari pejabat yang baru dilantik. Menurut dia, terobosan yang harus dilakukan adalah penguatan tim humas pemerintah, kemudian membangun komunitas yang ada di Indonesia. "Pada waktu yang lalu kita memiliki kelompok pendengar, ke depan kita akan membentuk kelompok, baik di tingkat desa, maupun kota yang disesuaikan dengan masyarakat yang kini telah berkomunikiasi melalui media internet, daring dan lainnya," kata Niken.
Menurut dia, semua kementerian dan pemerintah harus siap memberikan klarifikasi jika terjadi simpang siur informasi. "Banyak hal yang berkaitan dengan pemerintah kurang ditanggapi, sehingga informasi yang beredar di masyarakat begitu tidak terkontrol," kata mantan Direktur Utama RRI tersebut. Dia juga mengharapkan media publik seperti TVRI, RRI juga Antara dapat sejalan dengan Nawa Cita sesuai visi dan misi Presiden Joko Widodo.
"Harapan saya tentunya media publik TVRI, RRI, Antara terus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan aspirasi, melalui Kemkominfo inilah kami harapkan bisa menjembatani hak masyarakat terhadap pemerintah," kata dia. Dia juga berharap media publik terus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, serta terobosan-terobosan untuk menyuarakan kebijakan Presiden yaitu membangun dari perbatasan.