Hubungan Ukraina dengan Uni Eropa
Hubungan antara Ukraina dan Uni Eropa terbentuk melalui "European Neighbourhood Policy" (ENP), sebuah instrumen kebijakan luar negeri dari Uni Eropa yang dirancang untuk negara tetangganya.
Uni Eropa berusaha untuk mendekatkan diri dengan Ukraina, lebih dari sekadar kooperasi, tetapi untuk mengintegrasikan perekonomian secara bertahap dan memperdalam kooperasi politis. Ukraina merupakan rekan prioritas dalam ENP.
Pada tahun 2012, Uni Eropa menggagas kesepakatan mengenai asosiasi perdagangan bebas dan politik dengan Ukraina; namun, para pemimpin Uni Eropa menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila Ukraina masih berada dalam keadaan yang tidak demokratis dan tunduk pada hukum, termasuk vonis terhadap Yulia Tymoshenko dan pada tahun 2011 dan 2012.[nb 1] Tenggat waktu yang diberikan agar Ukraina dapat melakukan perubahan yang diperlukan terhadap sistem peradilan dan pemilihan umum untuk dapat secara formal menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa di Vilnius adalah pada 29 November 2013. Tetapi, walaupun Presiden Ukraina sebelumnya Viktor Yanukovych telah mendesak parlemen Ukraina mengesahkan hukum agar Ukraina dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa,[nb 2] pemerintah Ukraina secara tiba-tiba menangguhkan persiapan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi pada 21 November 2013. Yanukovych masih menghadiri pertemuan Uni Eropa di Vilnius pada 28-29 November 2013 yang awalnya direncanakan sebagai penandatanganan perjanjian asosiasi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan. Keputusan penangguhan persiapan penandatanganan perjanjian asosiasi tersebut menyebabkan demonstrasi Euromaidan. Kejadian tersebut menyebabkan pemakzulan Yanukovych dan pemerintahannya oleh parlemen setelah revolusi di Februari 2014. Sejak saat itu, Ukraina telah mengupayakan integrasi ke Uni Eropa, sementara wilayah di Ukraina Timur terjadi demonstrasi yang menentang gerakan Euromaidan.
Bagian politik dari perjanjian asosiasi tersebut ditandatangani pada 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru, Arseniy Yatsenyuk. Sementara itu, Uni Eropa mencoba untuk menstabilkan Ukraina dengan membekukan aset koruptor dan memberikan bantuan keuangan untuk Ukraina. Bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi Ukraina-Uni Eropa ditandatangani pada 27 Juni 2014 oleh Presiden yang baru, Petro Poroshenko, yang menyebut hal ini sebagai "langkah pertama yang menentukan" untuk menuju keanggotaan Ukraina di Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai tenggat waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Pada tanggal 1 Januari 2016, Ukraina bergabung dengan Zona Perdagangan Bebas Mendalam dan Komprehensif dengan Uni Eropa.
Keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa mulai ada pada tahun 1994 ketika pemerintah Ukraina menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa adalah yang kebijakan luar negeri yang paling utama. Tetapi kenyataannya, hanya sedikit usaha yang dapat dilakukan Ukraina karena harus memperhatikan faktor Rusia sebagai mitra utama dalam perdagangan dan sebagai pemasok gas alam serta minyak bumi terbesar di Ukraina.
Komunikasi politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai dari tahun 1994 ketika Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("European Union Association Agreement") ditandatangani oleh kedua pihak. Dokumen ini terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti halnya pada perlunya perbaikan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak warga. Cara yang digunakan untuk diskusi politik cukup sederhana: hanya pertemuan tahunan antara pemimpin Uni Eropa dan Ukraina serta beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian ini bersifat mengikat mulai tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Pertemuan pertama Uni Eropa-Ukraina berlangsung pada bulan September 1997 di Kiev. Ketika pertemuan kedua pada bulan Oktober 1998 di Wina, hubungan Ukraina–Uni Eropa didefinisikan sebagai "kemitraan yang strategis dan unik" dan Ukraina mulai menyatakan keinginan untuk menjadi calon anggota Uni Eropa. Hanya saja, tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang memberikan langkah signifikan untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa. Pemerintah hanya berfokus pada transisi ekonomi pascakomunisme dan isu hak asasi manusia serta tentang isu-isu yang berkaitan dengan PLTN Chernobyl dan penanganannya.
Pada tahun 2002, Komisioner Uni Eropa mengatakan "pandangan Eropa" untuk Ukraina tidak harus keanggotaan dalam waktu 10-20 tahun; namun, hal itu adalah kemungkinan. Pada tahun yang sama, Presiden Ukraina Leonid Kuchma mengatakan bahwa Ukraina ingin menandatangani perjanjian asosiasi dengan Uni Eropa pada tahun 2003-2004 dan Ukraina akan memenuhi persyaratan untuk bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2007-2011.
Revolusi Oranye di akhir tahun 2004 telah menumbuhkan harapan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa; pemimpin oposisi Viktor Yushchenko menyatakan bahwa ia akan menekan Uni Eropa untuk menjalin hubungan yang lebih dalam dan menjelaskan empat poin dari rencananya. Yakni Ukraina mengadopsi ekonomi pasar, masuk dalam Organisasi Perdagangan Dunia, memperoleh calon keanggotaan di Uni Eropa, dan akhirnya, dengan anggota penuh. Pada pertengahan Desember 2004, Presiden Ukraina Viktor Yushchenko meminta Brussel (istilah lain dari pemerintahan Uni Eropa) untuk meyakini prospek Ukraina dalam keanggotaan Uni Eropa, mengatakan bahwa "Rencana Aksi yang telah disetujui hanya mencerminkan tingkat hubungan Ukraina-Uni Eropa yang dapat dicapai sebelum pemilihan presiden tahun 2004."
Pada 13 Januari 2005, Parlemen Eropa mengesahkan (467 suara menyetujui, 19 suara menolak) mosi yang menyatakan keinginan Parlemen Eropa untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan Ukraina. Meskipun jalan masih panjang menuju perundingan mengenai keanggotaan Uni Eropa, Komisi Eropa menyatakan masa depan keanggotaan Ukraina di Uni Eropa dapat dipertimbangkan. Yushchenko menanggapi hal tersebut dengan dingin, mengatakan bahwa ia akan mengajukan keanggotaan Uni Eropa "dalam waktu dekat" dan ia akan mengevaluasi hubungan Ukraina dengan Persemakmuran Negara-Negara Merdeka dengan tujuan agar memastikan integrasi dengan Uni Eropa dapat memungkinkan. Beberapa pemimpin Uni Eropa menyatakan dukungan untuk hubungan ekonomi yang lebih dekat Ukraina, tetapi tidak mendukung pengajuan Ukraina dalam keanggotaan.
Pada 21 Maret 2005, Menteri Luar Negeri Polandia menyatakan Polandia akan mempromosikan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan segala cara, dan membantu Ukraina untuk menerapkan sistem ekonomi pasar, serta mengusahakan agar Ukraina dapat bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Dia juga mengatakan, "Saat ini, kita seharusnya mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk kerjasama daripada hanya sekadar pembicaraan tanpa hasil tentang integrasi Eropa". Tiga hari kemudian, sebuah poling yang dilakukan lembaga riset di Perancis pada enam negara terbesar di Uni Eropa menunjukkan bahwa rakyat Eropa lebih menerima Ukraina sebagai calon anggota Uni Eropa daripada negara lain.
Di bulan Oktober 2005, Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso mengatakan masa depan Ukraina "berada di" Uni Eropa. Namun, pada 9 November 2005, rencana dari Komisi Eropa menyatakan agenda penambahan anggota saat ini (Kroasia dan nantinya negara bekas Yugoslavia) bisa menghambat kemungkinan aksesi Ukraina, Armenia, Belarus, Georgia, dan Moldova di masa yang akan darang. Komisioner mengatakan Uni Eropa harus menghindari ekspansi yang berlebihan, dengan mempertimbangkan saat ini agenda penambahan anggota sudah cukup penuh.
Pada bulan Maret 2007, Uni Eropa dan Ukraina memulai pembicaraan tentang perjanjian yang baru, menawarkan dasar hukum untuk kerjasama ekonomi yang lebih dekat dan dialog politik yang lebih baik. Ukraina dan Uni Eropa sepakat untuk memulai rangkaian negosiasi pembentukan zona perdangangan bebas. Lalu di akhir tahun 2007 dijelaskan bahwa isu ini akan dimasukkan dalam draf perjanjian sebagai bab yang terpisah.
Sehari sebelum pertemuan, para Menteri luar negeri dari negara anggota Uni Eropa mengadakan pertemuan di Avignon, Perancis, dan menyetujui bahwa perjanjian asosiasi yang akan ditandatangani dengan Ukraina tidak ada kaitannya dengan perjanjian asosiasi Uni Eropa dengan negara di Eropa Timur lainnya (seperti Polandia dan Rumania di awal 1990-an, Balkan Barat di akhir 1990-an). Media memberitakan bahwa Belanda, Belgia, Luksemburg dan Jerman sangat menentang untuk mengesahkan dokumen Uni Eropa yang bersifat mengikat secara hukum. Hal ini dianggap kegagalan Roman Shpek sebagai duta besar Ukraina untuk Uni Eropa. Dia digantikan oleh A. Veselovskyy, diplomat yang lebih berpengalaman.
"Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa–Ukraina" disahkan oleh Dewan Eropa pada tanggal 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994. Hal ini menyediakan dasar kerjasama yang komprehensif dengan Ukraina di semua lini reformasi.
Pembicaraan mengenai perjanjian perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa dimulai pada 18 Februari 2008 antara pihak pemerintah Ukraina dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa.
Pada tanggal 22 Juli 2008, diketahui bahwa perjanjian Proses Stabilisasi dan Asosiasi akan ditandatangani oleh Ukraina dan Uni Eropa pada tanggal 8 September 2008 di Évian-les-Bains.
Pada 2 Oktober 2008, Presiden Yushchenko mengumumkan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa akan dilakukan "dalam waktu 6-8 bulan kedepan". Pada hari yang sama, dia menemui Raja Swedia Carl XVI Gustav, yang melakukan kunjungan kenegaraan ke Kiev. Menurut Yushchenko, "perjanjian tersebut hampir siap, dan ia berharap agar perjanjian tersebut dapat difinalisasi dan ditandatangani ketika periode kepemimpinan Swedia di Uni Eropa". Dia juga menyambut inisiatif Kemitraan Wilayah Timur yang diusulkan oleh Polandia dan Menteri Luar Negeri Swedia.
Pada tanggal 20-24 Oktober 2008, Uni Eropa dan Ukraina mengadakan konferensi mengenai bab zona perdagangan bebas dari Perjanjian Asosiasi.
Tanggal 29 Oktober 2008, Komisioner Uni Eropa Jacques Barrot dan pejabat resmi Ukraina bertemu di Brussel untuk memulai negosiasi perjalanan bebas visa antarnegara. Pemerintah Ukraina meminta sebuah langkah untuk membebaskan warganya dari visa selama berkunjung ke Uni Eropa, membebaskan dari dokumen perjalanan, mendapatkan keamanan untuk warga Ukraina yang berkunjung ke sana, pencegahan imigrasi ilegal, ketertiban umum, dan hubungan luar. Tetapi Komisioner Peradilan Uni Eropa tidak memberikan tanggal spesifik. Selain itu, Ukraina berpendapat bahwa perjanjian bantuan visa pada tahun 2007 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh negara anggota Uni Eropa. Mengutip perkataan dari salah satu Perwakilan Komisi Eropa Brussel (istilah lain untuk menyebut pemerintahan Uni Eropa) siap untuk menjatuhkan sanksi negara yang sering melanggar perjanjian tersebut seperti Spanyol, Belanda, Jerman dan Belgia. Salah satu contoh pelanggaran dari perjanjian tersebut adalah membuat proses pembuatan visa sangat lama dan mahal. Pada 28 Oktober 2008, Perdana Menteri Belgia Yves Leterme mengatakan bahwa warga Ukraina harus menghindari penggunaan jasa calo dalam prosedur pembuatan visa agar biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Permasalahannya, beberapa konsulat, termasuk Konsulat Belgia, mengharuskan warga yang ingin mengajukan visa untuk menggunakan jasa calo.
Menurut Presiden Yushchenko, beberapa kedutaan besar negara Uni Eropa sering menwajibkan warga Ukraina untuk menyiapkan banyak dokumen untuk dapat memperoleh visa. Sekitar lima persen dari warga Ukraina yang ingin mengunjungi ke Uni Eropa ditolak pengajuan visanya, yang, menurut Yushchenko, "tidak memenuhi standar perjanjian kami dengan Uni Eropa".
Pada 4 Juni 2009, beberapa media mengabarkan Partai Demokratik Kebebasan ("Free Democratic Party") Jerman menyatakan dalam program kerjanya bahwa Ukraina memiliki hak untuk menjadi anggota Uni Eropa dalam jangka panjang. Ini adalah partai politik pertama Jerman yang menyatakan hal tersebut.
Pada tanggal 16 Juni 2009, instrumen baru diresmikan – "Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina".
Di bulan September 2009, diplomat tingkat tinggi Ukraina mengusulkan Ukraina mengajukan diri dalam keanggotaan Uni Eropa setelah pemilihan presiden di Januari 2010, yakni sekitar Maret 2010, yang berarti respons resmi Uni Eropa terkait pengajuan tersebut mungkin dijadwalkan di awal 2011 selama Kepemimpinan Polandia di Uni Eropa. Namun, hal ini tidak terjadi.
Pada tanggal 5 Oktober 2009, Ketua Komite Mengenai Integrasi Uni Eropa di Verkhovna Rada berkomentar "Uni Eropa hanya memandang implementasi kebijakan bebas visa untuk warga Ukraina dapat bebas berpergian ke negara anggota Uni Eropa sebatas prospek jangka panjang". Politikus Ukraina bersikeras jika implementasi dari kebijakan bebas visa akan berlaku di 2012, ketika Kejuaraan Sepak Bola Eropa akan diselenggarakan di Ukraina dan Polandia. Menurut Tarasyuk, hambatan utama dalam implementasi kebijakan bebas visa antara Ukraina dan Uni Eropa adalah Ukraina "belum menyelesaikan legislasi peraturan mengenai database penduduk, yang menjadi dasar untuk penerbitan paspor biometrik" Hal ini menyebabkan Uni Eropa takut jika kebijakan bebas visa akan dimanfaatkan untuk pemalsuan data.
Pada tanggal 16 Desember 2009, Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Barroso menyatakan "sahabat Ukraina kami perlu berusaha lebih keras jika mereka ingin kita untuk membantu mereka." Dia juga menyatakan bahwa "penambahan keanggotaan tidak memungkinkan untuk saat ini."
Ukraina merupakan salah satu dari enam negara bekas Soviet yang diajak untuk bekerjasama dengan Uni Eropa melalui perjanjian Kemitraan Wilayah Timur. Namun, Pemerintah Ukraina memandang langkah ini dengan pesimistis. Sebenarnya, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi baru mengenai perjanjian perdagangan bebas dan politik ("Association and Free-Trade Agreements"). Dan juga, ada kemajuan dalam hal liberalisasi peraturan mengenai visa meskipun terdapat masalah pada penerbitan visa negara Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Hal itulah yang membuat Ukraina mempunyai pandangan yang spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintahan Ukraina, perjanjian tersebut haruslah sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi hal tersebut sebagai prioritas utama.
Ukraina telah menyatakan antusiasme tentang rencana tersebut. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan proyek ini merupakan cara untuk memodernisasi negara dan Ukraina menyambut kebijakan Kemitraan Wilayah Timur, karena secara 'de facto' hal tersebut instrumen yang sama untuk mengajukan sebagai calon anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah menyetujui kesepakatan baru untuk menggantikan visa dengan izin yang sederhana, memungkinkan warga Ukraina tinggal pada wilayah sejauh 30 km dari perbatasan. 1,5 juta orang akan diuntungkan dengan perjanjian ini, yang diberlakukan pada 1 Juli 2009.
Pada bulan Mei 2010, Presiden Viktor Yanukovych berjanji untuk meresmikan legislasi yang diperlukan untuk menciptakan zona perdagangan bebas antara Ukraina dan Uni Eropa di bulan Juni 2010.[nb 3] Yanukovych memperkirakan visa antara Ukraina dengan negara anggota Uni Eropa dihapuskan dan zona perdagangan akan dibuat pada Maret 2011.
Pemerintahan Azarov terus melanjutkan langkah-langkah dalam hal integrasi dengan Uni Eropa. Selama bulan Mei dan Juni 2010, Perdana Menteri Mykola Azarov dan Menteri Luar Negeri Ukraina Kostyantyn Gryshchenko menyatakan bahwa integrasi ke Uni Eropa tetap menjadi prioritas kebijakan dalam dan luar negeri Ukraina.
Kebijakan dari Pemerintahan Azarov tidak menghapuskan rencana integrasi dengan Uni Eropa, pada 12 Mei 2010, Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan mengatakan.
"Sebuah rencana aksi untuk Ukraina ke arah pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan beberapa hari" Dewan Eropa dan Ukraina telah menyetujui pada 22 November 2010. Langkah ini memerlukan perbaikan pada sektor kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka.
Perjanjian Asosiasi Uni Eropa ("Association Agreement, "AA) diinisiasi pada 30 Maret 2012 di Brussel; namun, hingga bulan November 2012, 27 negara anggota Uni Eropa dan Parlemen Eropa belum menandatangani perjanjian tersebut. Perlakuan dan hukuman terhadap mantan Perdana Menteri Ukraina Yulia Tymoshenko oleh pemerintah (yang dianggap oleh para pemimpin Uni Eropa terdapat kepentingan politis) memperburuk hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Uni Eropa dan beberapa negara anggota, terutama Jerman, menekan Presiden Ukraina Viktor Yanukovich dan Pemerintahan Azarov untuk menangguhkan penahanan Tymoshenko dengan alasan kesehatannya yang menurun. Beberapa pertemuan dengan Yanukovich dibatalkan oleh pemimpin Uni Eropa, termasuk Presiden Jerman, Joachim Gauck.
Atas permintaan politisi oposisi di Ukraina, Pejabat Uni Eropa memboikot UEFA Euro 2012 di Ukraina. Pemimpin Uni Eropa mengusulkan perjanjian asosiasi, dan , tidak akan diratifikasi, kecuali Ukraina menuntaskan masalah "Penurunan demokrasi dan "rule of law"", termasuk vonis Tymoshenko dan di 2011 dan 2012.
Pernyataan yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri pada 10 Desember 2012 menyatakan "memastikan komitmen untuk menandatangani perjanjian asosiasi dan Perjanjian Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif, segera setelah pihak berwenang Ukraina menunjukkan upaya yang kuat sebagai bukti perbaikan di tiga sektor yang telah disebutkan, pada waktu KTT Kemitraan Wilayah Timur di Vilnius pada bulan November 2013". Tiga sektor tersebut: "reformasi konstitusional, peradilan, dan pemilihan umum (sejalan dengan standar internasional)".
Kostiantyn Yelisieiev, Duta Besar Ukraina untuk Uni Eropa, menanggapi hal itu di Februari 2013 dengan menolak persyaratan yang ditetapkan oleh Uni Eropa agar mau menandatangani AA. Namun, pada tanggal 22 Februari 2013 sebuah resolusi disetujui oleh 315 dari 349 anggota Verkhovna Rada yang menyatakan bahwa "dalam kewenangannya" parlemen akan memastikan bahwa 10 Desember 2012, rekomendasu Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri akan dilaksanakan. Pada KTT ke-16 Uni Eropa-Ukraina tanggall 25 Februari 2013, Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy menegaskan pernyataan Dewan Uni Eropa Urusan Luar Negeri dengan menyerukan agar "upaya untuk memperbaiki ke tiga sektor tersebut harus menunjukkan hasil– paling lambat Mei tahun ini (2013)".
Pada hari yang sama, Presiden Yanukovych menyatakan Ukraina akan "melakukan yang terbaik" agar dapat memenuhi persyaratan yang diberikan Uni Eropa. Pada waktu itu, Presiden Yanukovych juga bernegosiasi dengan Rusia untuk "menemukan model yang tepat" untuk kerjasama dengan Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia. Tetapi pada tanggal 25 Februari 2013 Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso menjelaskan "suatu negara tidak bisa secara bersamaan berada dalam serikat pabean lain dan berada di dalam zona perdagangan bebas di Uni Eropa".
Di bulan Maret 2013, , Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan Wilayah, memberitahukan Parlemen Eropa bahwa walaupun Pemerintah Ukraina telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah yang dipermasalahkan oleh Uni Eropa, tetapi dengan beberapa kejadian seperti pencabutan mandat pengacara Tymoshenko sebagai anggota Verkhovna Rada bisa menunda penandatanganan perjanjian. Namun, keesokan harinya Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan rasa optimis jika perjanjian tersebut akan ditandatangani di bulan November.
Pada tanggal 7 April 2013, Presiden Yanukovych mengeluarkan perintah untuk membebaskan Lutsenko dari penjara dan Menteri selama Pemerintahan Tymoshenko kedua .
Pada tanggal 3 September 2013 (di sidang pembukaan Verkhovna Rada setelah masa reses musim panas) Presiden Yanukovych mendesak parlemen untuk mengesahkan peraturan agar Ukraina dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan Uni Eropa dan dapat menandatangani Perjanjian Asosiasi di bulan November 2013.
Pada 18 September, kabinet Ukrainian menyetujui penuh draf perjanjian asosiasi.
Pada 25 September 2013, Ketua Verkhovna Rada menyatakan keyakinannya bila parlemen akan menyetujui semua hukum yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan Uni Eropa untuk Perjanjian Asosiasi, kecuali Partai Komunis Ukraina[nb 4], "Verkhovna Rada telah bersatu untuk legislasi ini".
Pada tanggal 20 November 2013 Komisioner Uni Eropa untuk Perluasan WIlayah Fuele menyatakan ia yakin Verkhovna Rada akan mempertimbangkan dan mengesahkan sisa peraturan yang diperlukan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi, yang direncanakan untuk ditandatangani 29 November 2013.
Pada tanggal 21 November 2013, Verkhovna Rada gagal meloloskan lebih dari enam mosi yang akan mengizinkan mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko untuk menerima perawatan medis di luar negeri, hal yang menjadi tuntutan Uni Eropa untuk penandatanganan perjanjian asosiasi. Di minggu yang sama Tymoshenko menyatakan jika ia siap meminta Uni Eropa untuk mencabut tuntutan untuk pembebasannya jika Presiden Viktor Yanukovych akan menandatangani perjanjian asosiasi. DI hari yang sama, Pemerintah Ukraina memutuskan menunda persiapan untuk penandatanganan perjanjian asosiasi; sebaliknya pemerintah mengusulkan pembentukan komisi perdagangan tiga pihak antara Ukraina, Uni Eropa dan Rusia, yang akan menyelesaikan masalah perdagangan antarpihak. Perdana Menteri Mykola Azarov mengeluarkan perintah penangguhan tersebut untuk "menjamin keamanan nasional dari Ukraina" dan dengan pertimbangan perdagangan dengan Rusia (dan negara CIS lainnya) akan terganggu jika perjanjian ditandatangani pada 28-29 November puncak di Vilnius.
Penangguhan penandatanganan perjanjian asosiasi mengakibatkan gelombang protes yang pada akhirnya menggulingkan Viktor Yanukovych dan pemerintahannya.
Pada tanggal 2 Desember 2013 Presiden Komisi Eropa José Manuel Barroso setuju untuk bertemu dengan delegasi dari Ukraina untuk mendiskusikan hubungan yang lebih dekat dengan Uni Eropa, tetapi menyatakan tidak akan ada renegosiasi mengenai Perjanjian Asosiasi Perjanjian. Pada hari yang sama, Wakil Perdana Menteri Ukraina mengumumkan Ukraina berencana untuk menandatangani "roadmap" dengan Uni Eropa. Ukraina dan Uni Eropa memulai "persiapan teknis untuk dialog antara Ukraina dan Uni Eropa mengenai beberapa aspek implementasi Perjanjian Asosiasi" pada 5 Desember 2013. Namun pada 15 Desember, Fuele mengatakan bahwa pemerintah Ukraina akan menunda pembicaraan lebih lanjut.
Pada tanggal 17 Desember, Ukraina menandatangani perjanjian dengan Rusia. Isi perjanjian tersebut antara lain Rusia akan membeli Eurobonds Ukraina senilai $15 miliar dan harga gas alam Rusia yang akan diimpor oleh Ukraina akan lebih murah, meskipun Putin menyatakan bahwa "hari ini kita sama sekali tidak membahas isu Ukraina yang akan bergabung dengan Serikat Pabean [Belarus, Kazakhstan, dan Rusia]".[nb 5] Tiga hari kemudian, pejabat tinggi Uni Eropa mengatakan Uni Eropa masih siap untuk menandatangani Perjanjian Asosiasi "segera setelah Ukraina juga telah siap untuk hal itu", selain itu juga mengatakan perjanjian tersebut juga menguntungkan bagi Rusia, serta mengatakan Uni Eropa "benar-benar tidak peduli akan fakta mengenai Ukraina telah menandatangani perjanjian dengan Rusia". Pada tanggal 23 Desember 2013, ajudan kepresidenan Rusia Yuri Ushakov menyatakan "tidak ada kontradiksi" antara perjanjian asoisasi Ukraina-Uni Eropa dan status Ukraina sebagai pengamat di Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia, dan Uni Ekonomi Eurasia.
Tanggal 20 Desember 2013 Ketua Verkhovna Rada mengatakan tidak tertutup kemungkinan penandatanganan Perjanjian Asosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa tanpa perlu membuat zona perdagangan bebas ("Free Trade Area"). Pada 24 Desember 2013 Menteri Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa "saat ini" upaya dari kementeriannya "dan lembaga pemerintah lainnya' difokuskan pada negosiasi lebih lanjut dengan Uni Eropa untuk mengkondisikan Ukraina agar dapat mengimplementasikan perjanjian asosiasi." Ia pun menambahkan bila "Ukraina akan melanjutkan negosiasi mengenai perjanjian ini setelah libur natal" dan mengatakan isi teks dari Perjanjian Asosiasi tidak akan berubah, tetapi Ukraina berniat untuk fokus pada isu terkait dengan implementasinya.
Pada tanggal 15 Januari 2014 Perdana Menteri Ukraina Mykola Azarov memberikan waktu dua minggu untuk antarlembaga pemerintah (kementerian dan lembaga-lembaga lain) membuat rencana "terhadap kondisi implementasi Perjanjian Assosiasi" untuk negosiasi dengan Uni Eropa.
Viktor Yanukovych beserta Pemerintahan Azarov dimakzulkan dari jabatannya oleh parlemen setelah revolusi Ukraina 2014 di Februari 2014. Pelengseran Yanukovych membuat Ukraina jatuh pada Krisis Krimea 2014 and the konflik pro-Rusia di Ukraina 2014. Di bulan Maret 2014 Uni Eropa mengecam Aneksasi Krimea oleh Rusia dan pelanggaran terhadap kedaulatan dan wilayah Ukraina dengan tindakan agresi oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Uni Eropa juga membekukan "anggaran negara yang disalahgunakan" dan membekukan aset serta menutup pintu masuk ke Uni Eropa terhadap warga Rusia dan Ukraina yang dianggap bersalah dalam kekacauan di Ukraina. Bagian politik dari Perjanjian Asosiasi ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2014 oleh Perdana Menteri yang baru Arseniy Yatsenyuk. Bea ekspor Ukraina ke Uni Eropa untuk sementara dihapuskan di bulan April 2014. Bantuan keuangan juga dijanjikan untuk Ukraina. Ukraina diberikan bantuan keuangan makro yang berupa utang sebesar 1 Miliar Euro di bulan Mei 2014. Uni Eropa dan Ukraina menandatangan bagian ekonomi dari Perjanjian Asosiasi pada 27 Juni 2014. Presiden Dewan Eropa Herman Van Rompuy mendeskripsikan penandatanganan tersebut sebagai "hari yang baik untuk Eropa". Presiden Ukraina Petro Poroshenko menyebut hal itu "menegaskan Ukraina untuk memilih menjadi anggota dari Uni Eropa", dan juga dideskripsikan sebagai "langkah pertama tapi yang paling menentukan" untuk memperoleh keanggotaan Uni Eropa. Poroshenko juga menetapkan tahun 2020 sebagai waktu pengajuan keanggotaan Uni Eropa. Seperti yang dilaporkan oleh Voice of America pada 27 Juni, "Ketentuan perjanjian Uni Eropa yang dibutuhkan oleh Georgia, Moldova dan Ukraina untuk masuk sebagai anggota tidak terdapat di perjanjian perdagangan bebas dengan Kremlin." Pada tanggal 16 September 2014 Verkhovna Rada menyetujui draf aturan terhadap ratifikasi Perjanjian Assosiasi antara Ukraina dan Uni Eropa, yang ditandatangani pada hari yang sama oleh Presiden Petro Poroshenko. KTT ke-17 UE-Ukraina diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 di Kiev. Selama KTT Kemitraan Wilayah Timur di Riga Ma 2015, UE menyetujui utang €1,8 miliar ke Ukraina. Pada tanggal 1 Januari 2016, Zona Perdagangan Bebas yang Mendalam dan Komprehensif antara Ukraina dan UE telah mengikat seluruh pihak. Di April 2016, Perjanjian Asosiasi telah diratifikasi oleh Ukraina dan seluruh negara anggota UE kecuali Belanda, yang telah mengadakan referendum mengenai persetujuan dari perjanjian. Setelah perjanjian tersebut ditolak pada referendum, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan bahwa ratifikasi akan ditunda selama negosiasi dengan pihak lain agar dapat menentukan titik kompromi.
Dialog politik antara Uni Eropa dan Ukraina dimulai pada tahun 1994 ketika Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama ("Partnership and Cooperation Agreement" "PCA") ditandatangani. Dokumen hanya terfokus pada isu ekonomi dan sosial seperti perlunya peningkatan tata pemerintahan dan menjamin kebebasan pers dan hak-hak sipil. Dasar diskusi politik yang tertulis di perjanjian ini sederhana: hanya pertemuan tahunan antara Troika Uni Eropa (Presiden Dewan Eropa, Presiden Komisi Eropa, dan Presiden Parlemen Eropa) dan Pemerintah Ukraina dan beberapa konsultasi antarmenteri. Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tersebut mengikat seluruh pihak pada tahun 1998 dan berakhir pada tahun 2008. Tidak ada satupun pertemuan tingkat tinggi yang membawa perubahan besar dalam hal mendapat keanggotaan Uni Eropa. Tokoh-tokoh tersebut hanya fokus pada transisi sistem ekonomi dan catatan hak asasi manusia serta tentang isu-isu terkait PLTN Chernobyl dan usaha penyelesaiannya.
sumber: laman resmi ENP
Sebuah "Kerjasama Rencana Aksi Uni Eropa–Ukraina" disahkan oleh Dewan Eropa pada 21 Februari 2005. Kerjasama tersebut didasarkan pada Perjanjian Kemitraan dan Kerjasama tahun 1994, dan menyediakan kerangka komprehensif untuk bekerjasama dengan Ukraina di seluruh sektor dari reformasi.
Kemitraan Wilayah Timur adalah forum yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan politik dan perdagangan terhadap enam negara bekas Soviet – Ukraina, Belarus, Moldova, Azerbaijan, Armenia dan Georgia dengan Uni Eropa. Draf EaP menyatakan untuk: "Berbagi nilai-nilai termasuk demokrasi, "rule of law", dan menghormati hak asasi manusia, serta prinsip ekonomi pasar, pembangunan berkelanjutan dan tata pemerintahan yang baik." Kemitraan ini memberikan dasar untuk Perjanjian Asosiasi yang baru antara Uni Eropa dan para mitra yang telah menunjukkan kemajuan yang cukup terhadap prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang disebutkan.
Namun, Kiev menunjukkan rasa pesimis tentang "nilai tambahan" dari inisiatif ini. Memang, Ukraina dan Uni Eropa telah memulai negosiasi untuk perjanjian politik dan perdagangan bebas yang baru ("Association dan Free-Trade Agreements"). Dan juga terdapat kemajuan dalam liberalisasi kebijakan visa, meskipun terjadi masalah terhadap pemberian visa dari negara anggota Uni Eropa terhadap warga Ukraina.
Itulah mengapa Ukraina mempunyai pandangan spesifik mengenai proyek Kemitraan Wilayah Timur. Menurut pemerintah Ukraina, hal itu harus sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri Ukraina, seperti integrasi dengan Uni Eropa. Namun, dokumen Kemitraan Wilayah Timur (Deklarasi Dewan Eropa Mei 2009) tidak mengonfirmasi prioritas tersebut seperti integrasi politik dan ekonomi atau menghapus visa.
Ukraina telah menyatakan rasa antusiasme tentang proyek ini. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan proyek ini adalah cara untuk memodernisasi negara dan menyambut kebijakan ini karena menggunakan instrumen yang sama secara 'de facto' untuk menjadi negara kandidat anggota Uni Eropa.
Di bawah Kemitraan Wilayah Timur, Polandia dan Ukraina telah mencapai perjanjian baru untuk menggantikan visa dengan izin tinggal yang disederhanakan yang memungkinkan untuk warha Ukraina tinggal di wilayah yang berjarak 30 km dari perbatasan. 1,5 juta akan diuntungkan dari perjanjian ini yang mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2009.
Perjanjian Asosiasi (AA) antara Ukraina dan Uni Eropa dirundingkan dari tahun 2009-2011, dan akan menggantikan PCA. AA bertujuan untuk membentuk asosiasi politik dan integrasi ekonomi, termasuk "zona perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif", dan berjalan beriringan dengan perundingan untuk kebijakan bebas visa.
Pada tanggal 16 Juni 2009, instrumen baru disahkan – "Agenda Asosiasi Uni Eropa-Ukraina". Pertemuan Uni Eropa-Ukraina yang seharusnya diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2011, dengan agenda penandatanganan Perjanjian, dibatalkan karena penahanan dari mantan perdana menteri Yulia Tymoshenko. Akhir dari perundingan telah mengumumkan, tapi teks perjanjian itu tidak akan ditandatangani oleh para pemimpin negara Uni Eropa yang akan menunggu sampai pemilihan parlemen Ukraina Oktober 2012 sebagai pengujian demokrasi dan "rule of law" di Ukraina. AA diinisiasi tidak lama kemudian, pada 30 Maret 2012. Sebelum perjanjian ini mengikat seluruh pihak, perjanjian ini harus diratifikasi oleh Verkhovna Rada, Parlemen Eropa, dan masing-masing negara anggota Uni Eropa. Namun, para pemimpin Uni Eropa mengusulkan jika perjanjian tidak akan diratifikasi, kecuali Ukraina menyelesaikan masalah "penurunan nilai-nilai demokrasi dan "rule of law"", termasuk pemenjaraan dari Yulia Tymoshenko dan pada tahun 2011 dan 2012. DI bulan November 2012, Komisioner Uni Eropa menyatakan bahwa AA, dan DCFTA, bisa ditandatangani di bulan November 2013 jika masalah-masalah tersebut telah diselesaikan.
Namun, di bulan Februari 2013 Fule memperingatkan Ukraina jika perjanjian dapat dibatalkan bila reformasi yang diperlukan tidak segera dilakukan. Ia juga menyatakan keanggotaan Ukraina dalam Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan dan Rusia akan bertentangan dengan perjanjian dengan Uni Eropa.
Walaupun negosiasi mengenai perjanjian perdagangan bebas yang mendalam dan komprehensif antara Ukraina dan Uni Eropa dimulai pada tahun 1999, Negosiasi resmi antara pemerintah Ukraina dan Komisioner Perdagangan Uni Eropa baru dilakukan pada 18 Februari 2008 . Per Mei 2011, tersisa tiga masalah yang harus diselesaikan dalam perjanjian perdagangan bebas: kuota ekspor gandum Ukraina, akses ke layanan pasar Uni Eropa. dan wilayah Ukraina yang menghasilkan komoditas tertentu. Terlepas dari permasalahan tersebut, sebenarnya kesepakatan sudah siap. Walaupun terdapat beberapa permasalahan seperti yang telah disebutkan, Ukraina siap untuk menandatangani perjanjian tersebut. Meskipun Ukraina menginginkan kesempatan yang lebih besar untuk bergabung UE dan akses pasar ke UE, Ukraina memiliki potensi yang lebih besar daripada kandidat lainnya. Perundingan perjanjian yang telah difinalisasi dimulai pada 19 Juli 2012. Proses ratifikasi DCFTA, sama seperti AA, telah terhenti karena kekhawatiran Uni Eropa mengenai "rule of law" di Ukraina. Termasuk reformasi peradilan, serta perubahan hukum pemilihan.
Menurut penasihat Presiden Rusia , jika Ukraina memilih perjanjian Uni Eropa, Serikat Pabean Belarus, Kazakhstan, dan Rusia akan menarik diri dari perjanjian perdagangan bebas dengan Ukraina. Namun, pada tanggal 21 November 2013 pemerintah Ukraina memutuskan untuk menangguhkan persiapan penandatanganan perjanjian[nb 10] yang dijadwalkan akan ditandatangani pada 28-29 November 2013 ketika KTT Uni Eropa di Vilnius, yang pada akhirnya tidak ditandatangani.[nb 11] keputusan untuk menangguhkan penandatanganan perjanjian asosiasi menyebabkan revolusi Ukraina 2014.
Sanksi Uni Eropa untuk Rusia terkait dengan intervensi militer di Ukraina Timur diperpanjang sampai Juli 2016. Pada tanggal 1 Januari 2016, DCFTA mengikat seluruh pihak.
Pada tanggal 22 November 2010, Dewan Eropa dan Ukraina mengumumkan "sebuah rencana aksi untuk Ukraina menuju pembentukan kebijakan bebas visa untuk perjalanan singkat". rencana aksi ini menjelaskan perbaikan besar terhadap kontrol perbatasan Ukraina, migrasi, dan kebijakan suaka. Perundingan untuk "2007 Visa Facilitation agreement", yang menambah individu yang berhak untuk mendapat prosedur pembuatan visa yang disederhanakan yang mencakup mahasiswa dan perwakilan LSM, sudah difinalisasi pada bulan Desember 2011, dan "Visa Facilitation Agreement" diratifikasi oleh Verkhovna Rada pada 22 Maret 2013. Pada tanggal 18 April 2013 di Parlemen Eropa telah meratifikasi perjanjian tersebut, dan Dewan Eropa meresmikan perjanjian tersebut pada 13 Mei 2013. Pada bulan Desember 2011, mantan Presiden Ukraina Viktor Yanukovych berharap negosiasi untuk perjalanan bebas visa menyeluruh akan selesai di akhir 2014. Komisi Eropa menyatakan di bulan November 2013 bahwa Ukraina harus memperkuat hukum anti-diskriminasi sebelum kebijakan bebas visa ini diberlakukan. Verkhovna Rada mengesahkan empat rancangan hukum yang dibutuhkan untuk transisi ke tahap kedua dari Rencana Aksi Pembebasan Visa pada Mei 2014 (termasuk rancangan penguatan hukum anti-diskriminasi). Ketika berpidato di depan anggota Parlemen sebelum pemungutan suara untuk rancangan hukum ini, Ketua Verkhovna Rada dan Presiden ad interim Oleksandr Turchynov memprediksi bahwa "kebijakan bebas visa akan dilaksanakan di akhir tahun ini". Namun, Ukraina harus mengesahkan rancangan hukum untuk menyelesaikan enam kondisi[nb 12] yang dibutuhkan untuk menerapkan Rencana Aksi Pembebasan Visa sebelum 15 Desember 2015. Pada tanggal itu Uni Eropa akan memutuskan apakah negara Ukraina berhak mendapatkan kebijakan bebas visa bebas di 2016. Pada bulan Desember 2015, Komisi mengeluarkan laporan kemajuan yang menyatakan bahwa Ukraina memenuhi segara persyaratan agar warganya berhak melakukan perjalanan bebas visa ke "Schengen area". Komisi Eropa secara resmi mengusulkan Ukraina akan diberikan hak perjalanan bebas visa pada bulan April 2016. Hal ini kemudian ditunda oleh Uni Eropa.
Ukraina dan semua negara anggota Uni Eropa telah menandatangani "Energy Charter Treaty" (ECT), perjanjian yang telah dinegosiasikan setelah deklarasi politik "Piagam Energi "1991 mengenai prinsip untuk energi internasional termasuk perdagangan, transit, dan investasi. ECT ditandatangani pada bulan Desember 1994 dan mengikat seluruh pihak pada bulan April 1998. Ukraina dan semua negara anggota Uni Eropa juga telah menandatangain Amendemen Perdagangan 1998 yang mencerminkan perubahan dari GATT ke WTO.
Setelah mengikat seluruh pihak, Ukraina memperoleh status Pengamat dalam Perjanjian yang membentuk "Energy Community" (yang juga disebut "Masyarakat Energi Eropa"), sebuah komunitas yang didirikan antara Uni Eropa dan sejumlah negara dunia ketiga dalam rangka untuk memperluas pasar internal energi UE ke Eropa Selatan dan Timur. Perjanjian untuk membangun" Energy Community" ditandatangani di Athena, Yunani, pada tanggal 25 Oktober 2005, dan mengikat seluruh pihak pada 1 Juli 2006. Ukraina segera menyampaikan ketertarikan untuk menjadi anggota penuh. Komisi Eropa memulai negosiasi resmi tahap pertama dengan Ukraina di akhir tahun 2008. Setelah tahap ketiga, negosiasi mengenai hal teknis dengan Ukraina dimulai pada tahun 2009. Ukraina menandatangani Aksesi Protokol "Energy Community" pada 24 September 2010, diratifikasi pada 15 Desember 2010 dan secara resmi bergabung dengan "Energy Community" pada 1 Februari 2011.
Selama tahun 1990-an, Jerman, Belanda, dan Italia tetap merupakan mitra perdagangan utama Ukraina.
Menurut Eurostat, antara tahun 2000-2007 perdagangan barang antara Uni Eropa dengan Ukraina meningkat tiga kali lipat: jumlah ekspor meningkat dari 5,5 miliar Euro menjadi 22,4 miliar, sementara impor meningkat dari 4,8 miliar Euro menjadi 12.4 miliar. Namun, peningkatan jumlah ini tidak membuat Ukraina menjadi salah satu mitra perdagangan utama Uni Eropa. Pada tahun 2007, perdagangan dengan Ukraina hanya 2% dari keseluruhan ekspor Uni Eropa dan hanya 1% dari keseluruhan impor Uni Eropa atau berada di peringkat 16 dari keseluruhan mitra dagang Uni Eropa.
Menurut dokumen Komisi Eropa, perdagangan dengan Ukraina didominasi oleh barang hasil produksi pabrik. Hampir setengah dari ekspor Uni Eropa ke Ukraina pada tahun 2007 berupa mesin dan kendaraan dan lebih dari seperempat merupakan barang lain. Hal ini serupa dengan impor: 40% produk pabrik dan 20% logam mentah. Untuk lebih rincinya ekspor utama Uni Eropa ke Ukraina pada tahun 2007 adalah obat-obatan, kendaraan bermotor, dan telepon seluler, sementara komoditas impor utama produk besi dan baja, minyak biji bunga matahari, fero-nikel, bijih besi, dan minyak bumi.
Di 27 negara anggota Uni Eropa, Jerman (5,9 miliar Euro atau 26% dari ekspor Uni Eropa) merupakan eksportir terbesar, diikuti oleh Polandia (4,1 miliar atau 18%). Italia (2,4 miliar atau 19%) merupakan importir terbesar diikuti oleh Bulgaria (1,6 miliar atau 13%) dan Jerman (1,3 miliar atau 11%).
Surplus terbanyak dari perdagangan dengan Ukraina adalah pada tahun 2007 dialami pertama kalinya di Jerman (+ 4,6 miliar Euro) dan Polandia (+2,8 miliar Euro), sementara Bulgaria mencatatkan defisit tertinggi ( -1,4 miliar Euro).
Selama anggaran untuk periode 2000-2006, bantuan keuangan Uni Eropa untuk Ukraina berada dalam program TACIS, didirikan pada tahun 1991, program bantuan teknis tersebut memberikan dukungan proses transisi ke ekonomi pasar untuk 11 negara CIS dan Georgia.
Selama anggaran untuk periode 2007-2013, ENPI ("European Neighbourhood and Partnership Instrument"), yang meliputi negara ENP, akan menggantikan program TACIS. Ukraina juga memenuhi syarat untuk instrumen horizontal, yang mencakup seluruh wilayah negara mereka, seperti:
Sejak 2009, setelah aksesi Ukraina ke Organisasi Perdagangan Dunia, hubungan ekonomi antara Uni Eropa dan Ukraina harus menghormati peraturan yang telah ditetapkan oleh WTO. Uni Eropa percaya bahwa keanggotaan Ukraina di WTO akan berperan penting dalam reformasi ekonomi Ukraina, khususnya dalam konteks masa transisi ekonomi. Dengan bergabung ke WTO, Ukraina mendapat keuntungan untuk mengamankan akses ke pasar negara anggota WTO dan memberikan perdagangan dan lingkungan investasi yang stabil yang akan menambah perdagangan dan investasi.
Di bulan November 2014 hasil dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Rating menunjukkan semua wilayah di Ukraina mendukung untuk bergabung dengan Uni Eropa kecuali 2 Oblast yakni di Oblast Luhansk dan Oblast Donetsk (wilayah yang dikenal sebagai Donbas) yang lebih memilih aksesi Ukraina ke Serikat Pabean Eurasia. Secara umum Ukraina Barat lebih memilih untuk bergabung Uni Eropa sedangkan Ukraina Timur tidak begitu tertarik. Pada bulan Juli 2012 dan Mei 2014 penduduk Ukraina Barat (74% pada bulan Juli 2012 dan 81% pada Mei 2014), Ukraina Tengah (59% dan 64%) dan Ukraina Utara (56% dan 71%) merupakan pendukung terbesar untuk keanggotaan di Uni Eropa. Sebuah jajak pendapat pada Juni 2013 yang diselenggarakan oleh Deutsche Welle, menunjukkan 52% warga Ukraina Timur mendukung bergabungnya Ukraina ke Uni Eropa. Tetapi dalam jajak pendapat dari (untuk CNN) pada Mei 2014 hanya 19% warga Ukraina Timur yang menganggap jika Ukraina bergabung dengan Uni Eropa merupakan hal yang "Baik". Survei yang sama juga menunjukkan 3 Oblast dari Ukraina paling timur, Oblast Kharkiv, Oblast Donetsk dan Oblast Luhansk, memilih untuk, 37% beraliansi dengan Rusia, 14% beraliansi dengan Uni Eropa, dan 49% menyatakan Ukraina akan lebih baik jika ia tidak beraliansi dengan siapaun.
Warga berusia antara 20-39 tahun merupakan pendukung terbanyak untuk bergabung dengan Uni Eropa pada Mei 2010 dan Desember 2011. Pada Mei 2014, jajak pendapat dari ComRes menunjukkan warga berusia antara 36-55 tahun menjadi pendukung terkuat untuk bergabung dengan Uni Eropa.
Duta besar Ukraina untuk Uni Eropa, , pada bulan Juli 2011 mengatakan bahwa pengusaha dan politisi dari wilayah Ukraina yang berbahasa Rusia di timur mendukung untuk bergabung dengan Uni Eropa seperti wilayah barat Ukraina: "Jika ada politisi di Ukraina saat ini yang menyatakan dirinya menentang integrasi Eropa, dia akan mati secara politis."
Menurut jajak pendapat yang dilakukan pada bulan Februari 2015 di semua wilayah Ukraina kecuali Krimea menunjukkan 66,4% akan memilih mendukung untuk bergabung dengan Uni Eropa dan 33,6% akan menentang dengan jumlah warga yang memilih sebanyak 76,4% dari keseluruhan pemilih.
Berdasarkan kebijakan "Eastern Partnership", Ukraina bisa menjadi anggota Uni Eropa. Pada 27 Februari 2014 Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang mengakui hak Ukraina untuk "dapat mengajukan diri menjadi anggota Uni Eropa, selama dapat mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi, menghormati kebebasan fundamental serta hak asasi manusia dan hak-hak minoritas, juga memastikan berlakunya "rule of law"". Pada bulan Maret 2016, Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker menyatakan bahwa Ukraina memerlukan waktu setidaknya 20-25 tahun untuk dapat bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.