FoMMA
FoMMA adalah singkatan dari Forum Musyawarah Masyarakat Adat. Forum ini dibentuk dengan maksud agar tersedia wadah di mana wakil masyarakat adat dari wilayah adat yang berada dalam Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) dan sekitarnya dapat berhimpun untuk membahas dan mengkaji, serta saling berbagi informasi dan pengalaman mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya.
Sejarah pembentukannya dimulai dari Musyawarah Kepala Adat Besar yang berada di 10 wilayah adat yang berada dalam kawasan TNKM pada awal Februari 1999, di mana pada pertemuan tersebut salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah perlunya wadah di mana wakil dari wilayah adat dapat berkumpul secara rutin untuk membahas pengelolaan sumberdaya alam di wilayah adat masing-masing yang berada dalam TNKM. Pada pertemuan tersebut juga diungkapkan mengenai keinginan masyarakat untuk ikut mengelola TNKM.
Pada akhir tahun 1999, dengan difasilitasi oleh WWF Indonesia Program dibentuklah Tim Formatur yang kemudian membentuk Tim Kerja untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan FoMMA. Tim ini terdiri dari wakil beberapa wilayah adat dan Kepala Adat besar serta tokoh masyarakat dari kelompok suku yang ada di TNKM.
Pada tanggal 7 Oktober 2000 melalui musyawarah pertama yang dihadiri oleh para Kepala Adat dan wakil dari 10 wilayah adat di kawasan TNKM maka dibentuklah organisasi FoMMA yang kemudian dikukuhkan oleh Bupati Malinau pada bulan Oktober 2000.
Anggota FoMMA adalah lembaga-lembaga adat yang ada di dalam dan sekitar TNKM melalui perwakilan yang ditunjuk/diutus oleh masing-masing lembaga adat terdiri dari :
Struktur Organisasi FoMMA terdiri dari Badan Musyawarah (BM) FoMMA, Badan Pelaksana (BP) FoMMA, dan Penasihat FoMMA.
adan Musyawarah adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi FoMMA yang diwujudkan melalui pertemuan musyawarah yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh wakil/utusan dari lembaga-lembaga adat. Badan Pelaksana adalah badan yang diangkat oleh FoMMA untuk melaksanakan tugas pengelolaan sehari hari. Sedangkan Badan penasihat FoMMA adalah badan yang dibentuk oleh FoMMA untuk memberikan masukan , arahan dan saran teknis tentang pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat dan diTNKM. Anggota Badan Penasihat terdiri tokoh masyarakat, ,beberapa tenaga ahli yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan konservasi, dan unsur pemerintah.
Sumber dana bagi pelaksanaan kegiatan FoMMA akan diupayakan dari bantuan lembaga-lembaga mitra atau donatur; sumbangan dari masing-masing wilayah adat; Bantuan yang syah dan tidak mengikat; dan usaha kegiatan pengelolaan TNKM.
Latar belakang pembentukan Forum Musyawarah Masyarakat Adat (FoMMA) ini adalah karena adanya tuntutan masyarakat agar mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah (wilayah adat) yang secara turun temurun dihuni serta hak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalam wilayah adatnya sendiri.
Pembentukan FoMMA ini juga disebabkan adanya keprihatinan yang mendalam bahwa hak adat masyarakat di TNKM akan diabaikan bahkan akan disangkal dalam sistem pengelolaan Taman Nasional. Hal ini didasarkan atas pengamatan terhadap sistem pengelolaan yang telah dilaksanakan pada beberapa Taman Nasional baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Oleh sebab itu masyarakat adat di kawasan TNKM berupaya sungguh-sungguh, agar pengalaman pahit dan bencana yang telah terjadi pada masyarakat adat berhubungan dengan sistem pengelolaan Taman Nasional di Indonesia tidak terulang kembali, dan mendukung sepenuhnya pengelolaan Taman Nasional yang berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian alam dan mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah (wilayah adat) serta sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Masyarakat adat di kawasan TNKM juga berkeyakinan bahwa tujuan TNKM sebagai kawasan konservasi akan dapat tercapai jika masyarakat di kawasan terlibat dan bertanggungjawab penuh dalam perencanaan dan pengelolaan TNKM. Keterlibatan dan tanggungjawab penuh dari masyarakat itu hanya mungkin terjadi apabila hak masyarakat adat terhadap tanah (wilayah adat) itu diakui dan dihormati.
Berdasarkan keyakinan ini maka masyarakat adat menuntut agar hak-hak dasar yang melekat pada keberadaan masyarakat adat serta hak untuk mengelola sumber daya alam di wilayah adat harus diakui dan dihormati. Hal itu juga berarti bahwa dalam pengelolaan TNKM yang berada dalam wilayah adat masyarakat, maka masyarakat adat haruslah menjadi bagian dari pengelola bersama-sama dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Keikutsertaan FoMMA dalam pengelolaan sumber daya alam di TNKM adalah untuk ikut menjamin agar pelaksanaan pengelolaan TNKM tidak bertentangan dengan