Hamas
Hamas ( ', akronim dari "Harakat al-Muqawwamatul Islamiyyah" ', secara harfiah "Gerakan Pertahanan Islam" dan kata Arab untuk 'ketekunan'), adalah organisasi Islam Palestina * "This is particularly the case in view of the scholarly debate on the compatibility of Islam and democracy but even more so in view of Hamas's self-definition as an Islamic national liberation movement." "The Palestinian Hamas: Vision, Violence, and Coexistence", by Shaul Mishal & Avraham Sela, 2006, p. xxviii
; *In this way the PA has been able to control the economic activities of its political adversaries, including the Hamas and other Islamic opposition groups. "Investment in Peace: Politics of Economic Cooperation between Israel, Jordan, and the Palestinian Authority", by Shaul Mishal, Ranan D. Kuperman, David Boas, 2001, p. 85
; * "Hamas is a radical Islamic fundamentalist organization that has stated that its highest priority is a Jihad (holy war) for the liberation of Palestine ..." "Peace and War: The Arab–Israeli Military Balance Enters the 21st Century", by Anthony H. Cordesman, 2002, p. 243
; * "One of the secrets behind the success of Hamas is that it is an Islamic and national movement at one and the same time ..." "Hamas: Palestinian Identity, Islam, and National Sovereignty", by Meir Litvak, in "Challenges to the Cohesion of the Arabic State", by Asher Susser, 2008, p. 153. ; * "Hamas is an Islamic fundamentalist movement founded in 1987 ..." "Understanding Terrorism: Challenges, Perspectives, and Issues", by Gus Martin, 2009, p. 153
; * "Hamas is an Islamic jihadist organization ..." "Why Israel Can't Wait: The Coming War Between Israel and Iran", by Jerome R. Corsi, 2009, p. 39. ; * "The Islamic Resistance Movement (Harakat al-Muqawama al-Islam- iyya), known by its acronym Hamas, is an Islamic fundamentalist organization that defines itself as the military wing of the Muslim Brethren." "Anti-Semitic motifs in the Ideology of Hizballah and Hamas", by Esther Webman, 1994, p. 17. * "Understanding Islamism", Crisis Group Middle East/North Africa Report N°37, March 2, 2005 * * * "The New Hamas: Between Resistance and Participation". "Middle East Report". Graham Usher, August 21, 2005 * , dengan sayap militer terkait, Izz ad-Din al-Qassam, di wilayah Palestina.
Sejak tahun 2007, Hamas telah memerintah Jalur Gaza, setelah memenangkan mayoritas kursi di parlemen Palestina pada pemilihan parlemen Palestina tahun 2006 dan mengalahkan organisasi politik Fatah dalam serangkaian bentrokan. Israel, Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa, Yordania, Mesir dan Jepang mengklasifikasikan Hamas sebagai organisasi teroris, sementara Iran, Rusia, Turki, Cina dan banyak negara di seluruh dunia Arab tidak mengambil sikap atas Hamas.
Berdasarkan prinsip-prinsip fundamentalisme Islam yang memperoleh momentum di seluruh dunia Arab pada 1980-an, Hamas didirikan pada tahun 1987 selama Intifadhah Pertama) sebagai cabang dari Ikhwanul Muslimin Mesir. Sheik Ahmed Yassin sebagai pendiri menyatakan pada tahun 1987, dan Piagam Hamas menegaskan pada tahun 1988, bahwa Hamas didirikan untuk membebaskan Palestina dari pendudukan Israel dan mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Namun, pada bulan Juli 2009, Khaled Meshal, kepala biro politik Hamas, mengatakan organisasi itu bersedia bekerja sama dengan "resolusi konflik Arab-Israel yang termasuk negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967", asalkan pengungsi Palestina memegang hak untuk kembali ke Israel dan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara baru. Namun, Mousa Abu Marzook Mohammed, wakil ketua biro politik Hamas, mengatakan pada tahun 2014 bahwa "Hamas tidak akan mengakui Israel", dan menambahkan "ini adalah garis merah yang tidak bisa dilewati".
Izzuddin al-Qassam, sayap militer yang berafiliasi dengan Hamas, telah meluncurkan serangan terhadap Israel, terhadap penduduk sipil dan sasaran target militer. Serangan terhadap sasaran sipil telah menyertakan serangan roket dan dari tahun 1993 hingga 2006, bom bunuh diri. Serangan terhadap sasaran militer menyertakan tembakan senjata ringan, roket dan serangan mortir.
Pada bulan Juni 2008, sebagai bagian dari gencatan senjata yang ditengahi Mesir, Hamas menghentikan serangan roket ke Israel dan melakukan beberapa upaya untuk mencegah serangan oleh organisasi lain. Setelah masa tenang selama empat bulan, konflik meningkat ketika Israel melakukan aksi militer dengan tujuan untuk mencegah penculikan yang direncanakan oleh Hamas, menggunakan terowongan yang digali di bawah pagar keamanan perbatasan, dan menewaskan tujuh operator Hamas. Sebagai pembalasan, Hamas menyerang Israel dengan rentetan roket.] Pada akhir Desember 2008, saat Israel menyerang Gaza dan menarik pasukannya dari wilayah pada pertengahan Januari 2009. Setelah Perang Gaza, Hamas terus memerintah Jalur Gaza dan Israel mempertahankan blokade ekonomi. Pada tanggal 4 Mei 2011, Hamas dan Fatah mengumumkan perjanjian rekonsiliasi yang menyediakan untuk "pembentukan pemerintah Palestina sementara secara bersama" sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan pada 2012. Menurut laporan berita Israel yang mengutip pemimpin Fatah Mahmud Abbas, sebagai syarat bergabung dengan PLO, Khalid Mishaal setuju untuk menghentikan "perjuangan bersenjata" melawan Israel dan menerima Negara Palestina dalam perbatasan tahun 1967, di samping Israel.
"Hamas" adalah akronim dari frasa bahasa Arab حركة المقاومة الاسلامية atau "Harakat al-Muqawama al-Islamiyya", yang berarti "Gerakan Perlawanan Islam". Kata Arab "Hamas" juga berarti pengabdian dan semangat di jalan Allah. Piagam Hamas menafsirkan namanya yang berarti "kekuatan dan keberanian".
Piagam Hamas 1988 menyatakan bahwa Hamas "berusaha untuk menaikkan bendera Allah di setiap inci dari Palestina" (Pasal Enam). Pasal Tiga puluh Salah satu dari Piagam negara: "Di bawah sayap Islam, adalah mungkin bagi para pengikut tiga agama -Islam, Kristen dan Yahudi- untuk hidup berdampingan dalam damai dan tenang dengan satu sama lain"
Setelah pemilu tahun 2006, pendiri Hamas Mahmoud Al-Zahar tidak menutup kemungkinan menerima "solusi dua-negara sementara", dan menyatakan bahwa ia bermimpi "menggantung peta besar dunia di dinding rumah saya di Gaza yang tidak menunjukkan Israel di atasnya". Xinhua melaporkan bahwa Al-Zahar "tidak menutup kemungkinan memiliki Yahudi, Muslim dan Kristen yang hidup di bawah kedaulatan sebuah negara Islam". Pada akhir 2006, Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas, mengatakan bahwa jika negara Palestina terbentuk berdasarkan batas 1967, Hamas bersedia untuk menyatakan gencatan senjata yang bisa bertahan selama 20 tahun, dan menyatakan bahwa Hamas tidak akan pernah mengakui "perampas pemerintah Zionis" dan akan terus "seperti gerakan jihad sampai pembebasan Yerusalem".
Israel telah menolak beberapa tawaran gencatan senjata dengan Hamas karena berpendapat kelompok itu menggunakan upaya genjatan untuk mempersiapkan pertempuran yang lebih besar daripada tujuan perdamaian. Kolumnis Majalah Atlantic Jeffrey Goldberg, bersama dengan analis lain, percaya Hamas mungkin tidak mampu melakukan rekonsiliasi permanen dengan Israel. Mkhaimer Abusada, seorang ilmuwan politik di Universitas Al Azhar, menulis bahwa perundingan Hamas "dari hudna [gencatan senjata sementara], bukan perdamaian atau rekonsiliasi dengan Israel. Mereka percaya dari waktu ke waktu mereka akan cukup kuat untuk membebaskan semua Palestina yang bersejarah."
Setelah Operasi Pilar Pertahanan, Human Rights Watch menyatakan bahwa kelompok-kelompok Palestina telah membahayakan warga sipil dengan "berulang kali menembakkan roket dari daerah padat penduduk, dekat rumah, bisnis, dan hotel" dan mencatat bahwa di bawah hukum internasional, pihak dalam konflik mungkin tidak menempatkan sasaran militer di atau dekat daerah padat penduduk. Satu roket diluncurkan dekat dengan Shawa dan Housari Building, di mana berbagai media Palestina dan internasional memiliki kantor; yang lain membakar halaman sebuah rumah dekat Deira Hotel. Human Rights Watch mengatakan tidak mampu mengidentifikasi setiap kejadian di mana penduduk sipil telah diperingatkan untuk mengevakuasi daerah sebelum peluncuran roket oleh militan Palestina.
Israel menuduh Hamas menggunakan anak-anak sebagai perisai manusia. Pemerintah Israel merilis rekaman video di mana ia mengklaim dua gerilyawan ditayangkan ketika meraih lengan seorang anak muda dari belakang dan memegang dia untuk berjalan di depan mereka menuju sekelompok orang yang menunggu di dekat tembok. IDF berpendapat militan menempatkan anak itu di antara mereka melawan penembak jitu Israel. Adegan kedua menunjukkan seorang individu, yang digambarkan sebagai teroris, meraih anak sekolah keluar dari lantai, di mana ia bersembunyi di balik kolom dari api IDF, dan menggunakan dia sebagai perisai manusia untuk berjalan ke lokasi yang berbeda.
Setelah 15 tersangka militan mengungsi di sebuah masjid dari pasukan Israel, BBC melaporkan bahwa radio Hamas memerintahkan wanita lokal untuk pergi ke masjid untuk melindungi militan. Dua wanita itu kemudian tewas ketika pasukan Israel melepaskan tembakan.
Pada bulan November 2006, Angkatan Udara Israel memperingatkan Muhammad Weil Baroud, komandan Komite Perlawanan Rakyat yang dituduh meluncurkan roket ke wilayah Israel, untuk mengevakuasi rumahnya di blok kamp pengungsi apartemen Jabalya sebelum serangan udara Israel yang sedang direncanakan. Baroud menanggapi dengan meminta sukarelawan untuk melindungi blok apartemen dan bangunan di dekatnya dan, menurut The Jerusalem Post, ratusan warga setempat, sebagian besar perempuan dan anak-anak, merespons. Israel menghentikan serangan udara. Israel menyebut aksi contoh Hamas menggunakan perisai manusia, meskipun disekeliling sebuah blok apartemen kebanyakan di bawah interpretasi hukum internasional tidak seperti pada contoh, karena istilah "perisai manusia" melibatkan pihak yang bertikai menempatkan warga sipil di "dekat dengan sasaran militer yang sah". Menanggapi insiden itu, Hamas menyatakan: "Kami menang. Mulai sekarang kita akan membentuk rantai manusia di sekitar setiap rumah yang terancam pembongkaran." Dalam siaran pers 22 November, Human Rights Watch mengecam Hamas, dengan menyatakan: "Tidak ada alasan untuk memanggil warga sipil ke tempat serangan yang direncanakan. Benar atau tidaknya rumah sebagai sasaran militer yang sah, sengaja meminta warga sipil untuk berdiri dalam bahaya adalah terlarang." Setelah kritik, hak-hak Asasi Manusia mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa penilaian awal mereka adalah keliru. Mereka menyatakan bahwa, berdasarkan bukti yang tersedia, pembongkaran rumah sebenarnya tindakan administratif, dilihat dalam konteks kebijakan lama Israel dari penghancuran rumah secara hukum, bukan tindakan militer dan dengan demikian tidak akan jatuh dalam lingkup yang mengatur hukum permusuhan selama konflik bersenjata, yang telah menjadi dasar bagi kritik awal mereka terhadap Hamas.
Pada 2010, Pew Global Attitudes Survey menemukan bahwa 60% dari Muslim Yordania dan 49% Muslim di kedua negara Lebanon dan Mesir membuat opini yang menguntungkan terhadap Hamas. Sebuah survei Pew pada 2007 menemukan 62% warga Palestina memegang pendapat yang menguntungkan kelompok.