Upaya perdamaian krisis Yugoslavia
Upaya damai untuk mencari perdamaian dalam krisis yang terjadi di Yugoslavia telah berlangsung selama bertahun-tahun dan melalui banyak sekali perundingan internasional. Krisis berupa pecahnya negara Yugoslavia tersebut berakhir dengan tercapainya perundingan Daytona di Amerika Serikat.
Pada tanggal 17 Maret 1992 dilaksanakan pertemuan yang kelima kalinya antara tokoh-tokoh partai/etnis Bosnia Herzegovina (Muslim, Kroasia, dan Serbia) yang disponsori oleh Masyarakat Eropa di bawah diplomat Portugal, Hose Cutleri, yang menyarankan adanya kantonisasi. Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnik dan tetap berada di dalam batas wilayah yang ada sekarang. Usul ditolak oleh Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, yang mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan dalam perundingan tersebut.
Pada tanggal 22 Juni 1992, berlangsung perundingan Presiden Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, dengan Kepala Staf UNPROFOR wilayah Yugoslavia, Letjen Lewis McKeuzic, dalam rangka membicarakan penyelesaian perang. Tidak terdapat hasil konkret dari pertemuan tersebut karena terjadi ledakan di Sarajevo yang mengakibatkan 8 orang penduduk tewas dan 35 orang luka-luka.
Pada tanggal 27 Mei 1992, Konferensi Internasional yang pertama tentang Yugoslavia yang diorganisasi oleh Masyarakat Eropa dilaksanakan di Lisabon sebagai lanjutan dari perundingan Sarajevo. Dalam perundingan damai tersebut ketiga pihak yang bertikai telah menyetujui bahwa Republik Bosnia Herzegovina akan menjadi negara yang terdiri dari 3 unit etnis dan tetap dalam batas wilayah yang ada sekarang. Menurut gagasan tersebut maka Republik Bosnia Herzegovina akan dibentuk sebagai Konfederasi yang terdiri dari "kanton-kanton". Akan tetapi perundingan Lisabon tidak berhasil menghentikan krisis di Bosnia Herzegovina akibat sikap pihak Muslim Bosnia Herzegovina yang meninggalkan sidang karena adanya kejadian di Sarajevo yaitu terjadinya ledakan bom yang menewaskan puluhan penduduk dan pihak Serbia Bosnia Herzegovina dituduh sebagai pelaku peledakan tersebut. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina tidak mau melanjutkan sidang dan perundingan pun dianggap gagal.
Pada tanggal 19 Juni 1992, perundingan damai mengenai Bosnia Herzegovina dilaksanakan di Beograd dengan mediator [Lord Carrington]] maupun Menlu Portugis, Jono de Pinjora. Tidak terdapat titik temu antara pihak-pihak yang bertikai mengenai pengakhiran krisis di Bosnia Herzegovina.
Pada tanggal 26-28 Agustus 1992 Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia dilaksanakan di London yang diprakarsai oleh Presiden Perancis dan dipimpin oleh Menlu Inggris, Douglas Hurd dan Sekjen PBB. Konferensi diselenggarakan guna mencari formula damai atas krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia sekaligus membawa pihak-pihak yang bertikai ke meja perundingan. Hasil-hasil pertemuan ternyata belum dapat menghentikan konflik di Bosnia Herzegovina karena perlu pertemuan-pertemuan yang lebih lanjut guna mencapai hal-hal yang konkret.
1) Pada tanggal 5 Nopember 1992, dilaksanakan perundingan di antara ketiga kelompok pihak yang bertikai di Jenewa untuk menyusun Undang-Undang Republik Bosnia Herzegovina. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina mendesak diberlakukannya regionalisasi Bosnia Herzegovina tanpa berdasarkan etnis tetapi berdasarkan prinsip geografis. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina yang didukung oleh Kroasia Bosnia Herzegovina mendesak konsep pembagian wilayah Bosnia Herzegovina berdasarkan 3 kanton etnis.
2) Pada tanggal 9 Desember 1992, dilaksanakan perundingan di antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina di Jenewa. Dalam perundingan tersebut pihak Serbia Bosnia Herzegovina mengusulkan dasar pembuatan peta baru berdasarkan persetujuan Lisabon yaitu membagi wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 3 provinsi etnis. Pihak Kroasia mengusulkan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina tidak mengajukan usul mengenai pembagian wilayah Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 3 dan 4 Januari 1993, para wakil dari 3 pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina mengadakan perundingan paripurna untuk yang pertama kalinya di Jenewa. Ketua Bersama Konferensi, Lord Owen dan Vance, mengusulkan suatu peta yang membagi Bosnia Herzegovina terdiri atas 10 provinsi di mana masing-masing mempunyai wewenang yang luas dibandingkan dengan pemerintah pusat. Bosnia Herzegovina akan merupakan negara desentralisasi dengan pemerintahan yang kuat di 10 provinsi yang bukan berdasarkan etnis akan tetapi berdasarkan prinsip geografis, historis, dan komunikasi.
4) Pada tanggal 30 Januari 1994, pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina menandatangani prinsip-prinsip konstitusi Bosnia Herzegovina mengenai kelanjutan negara Bosnia Herzegovina di Jenewa. Selain hal tersebut juga ditandatangani persetujuan damai sementara persetujuan peta hanya ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina. Ketidaksepakatan dalam pertemuan tersebut telah mengakibatkan dipindahkannya perundingan ke Markas PBB di New York.
1) Pada tanggal 5 Februari 1993, Konferensi Internasional mengenai Yugoslavia diselenggarakan di Markas PBB New York sebagai lanjutan dari Konferensi Jenewa. Topik pembicaraan dalam perundingan tersebut adalah mengenai usulan pembagian wilayah Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Tidak terdapat kesepakatan mengenai pembagian peta Bosnia Herzegovina di antara pihak-pihak yang bertikai.
2)Pada tanggal 5 Maret 1993, perundingan babak kedua penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina antara pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina maupun Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani dokumen peta pembagian Bosnia Herzegovina ke dalam 10 provinsi. Pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak konsep pembagian peta wilayah Bosnia Herzegovina menjadi 10 provinsi karena akan mengurangi wilayahnya sebesar 20%. Sedangkan pihak Muslim Bosnia Herzegovina menghendaki wilayah yang lebih luas dan menghendaki adanya hubungan-hubungan antara wilayah-wilayah Muslim Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 18 sampai dengan 25 Maret 1993, ronde ketiga perundingan penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina dilaksanakan di New York. Dalam perundingan tersebut Paket Perdamaian sesuai usulan Cyrus Vance dan Lord Owen ditandatangani oleh pihak Muslim Bosnia Herzegovina, sementara pihak Serbia Bosnia Herzegovina menolak menandatangani paket perdamaian tersebut. Paket perdamaian yang sama sudah ditandatangani oleh pihak Kroasia Bosnia Herzegovina pada awal Januari 1993 di Jenewa.
Pada tanggal 7 April 1993, Kroasia dan RSK telah menandatangani suatu persetujuan gencatan senjata dalam perundingan yang dilangsungkan di Jenewa akan tetapi persetujuan tersebut akan dapat dilaksanakan jika Parlemen RSK dalam sidangnya tanggal 10 April 1993 meratifikasi persetujuan tersebut. Persetujuan gencatan senjata itu merupakan penghentian seluruh operasi militer Kroasia di wilayah RSK yang menjadi wilayah UNPA dan penarikan pasukan Kroasia ke posisi sebelum Kroasia melancarkan serbuannya ke wilayah tersebut. Dalam waktu yang sama, persetujuan itu juga meminta penempatan senjata-senjata berat RSK di bawah pengawasan pasukan UNPROFOR.
Pada tanggal 1-2 Mei 1993, sidang paripurna tentang pengakhiran krisis di wilayah Bosnia Herzegovina diselenggarakan. Dalam konferensi tersebut hadir ketiga pemimpin bangsa Bosnia Herzegovina, Presiden RFY, Presiden Kroasia, Ketua Konferensi Jenewa, dan Utusan Khusus AS maupun Russia. Dalam konferensi tersebut akhirnya pihak Serbia Bosnia Herzegovina menandatangani paket perdamaian "Vance-Owen" namun dengan syarat perlu pengesahan melalui sidang Parlemen Serbia yang akan dilaksanakan tanggal 5 Mei 1993. Baik sidang Parlemen Serbia Bosnia Herzegovina maupun referendum yang dilaksanakan oleh rakyat Serbia Bosnia Herzegovina ternyata menolak apa yang disebut paket perdamaian "Vance-Owen" tersebut di atas.
Pada tanggal 16 Juni 1993, para pemimpin dari negara Republik Serbia, Republik Kroasia, Republik Montenegro dan Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Pemimpin Faksi Serbia Bosnia Herzegovina serta mediator internasional mengenai Yugoslavia, Lord Owen dan Thorvald Stoltenbrg, mengadakan suatu pertemuan di Jenewa guna membicarakan situasi yang terjadi di Bosnia Herzegovina yang dilanda perang saudara, agama dan etnis antara ketiga bangsa (Muslim, Serbia, dan Kroasia) selama ini. Dalam akhir pertemuan tersebut dicapai suatu kesepakatan prinsip bahwa melalui politik dan perdamaian seyogianya digunakan untuk menyelesaikan krisis yang terjadi di wilayah Yugoslavia, khususnya untuk mengakhiri perang di Bosnia Herzegovina. Pertemuan tersebut diwarnai oleh sikap Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina yang meninggalkan sidang sebelum berakhir dengan alasan memburuknya situasi di wilayah Gorazde (salah satu wilayah kantong Muslim yang merupakan "Safe Area" PBB).
Pada tanggal 6-8 Juli 1993, dilaksanakan perundingan normalisasi hubungan antara Kroasia dan Serbia Krajina (RSK) di Jenewa. Dalam perundingan tersebut tidak tercapai kesepakatan atas suatu draf implementasi resolusi DK PBB No. 802 karena masing-masing pihak tetap mempertahankan pendiriannya.
1) Pada tanggal 29-30 Juli 1993, perundingan penyelesaian krisis Bosnia Herzegovina dilaksanakan di Jenewa di antara pihak-pihak yang bertikai. Dalam perundingan tersebut Ketua Bersama Konferensi, David Owen dan Thorvald Stoltenberg, mengusulkan konsep baru tentang konstitusi Republik Bosnia Herzegovina pada masa yang akan datang dengan bentuk "Uni dari United Republik-Republik Bosnia Herzegovina". Konsep baru tersebut merupakan kombinasi dari usulan pihak-pihak Serbia Bosnia Herzegovina - Kroasia Bosnia Herzegovina yaitu pembagian Bosnia Herzegovina ke dalam 3 negara etnis (suatu bentuk Konfederasi). Para wakil yang bertikai secara prinsip menerima tentang persetujuan tersebut.
2) Pada tanggal 4 Agustus 1993, perundingan damai mengenai krisis di wilayah Bosnia Herzegovina kembali dilanjutkan di Markas PBB, Jenewa, tanpa keikutsertaan pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, yang meminta dihentikannya ofensif terhadap Kota Sarajevo oleh pasukan Serbia Bosnia Herzegovina. Perundingan tersebut dihadiri oleh para mediator, Presiden Slobodan Milosevic (Serbia), Presiden Tudjman (Kroasia), Presiden Bulatovic (Montenegro), dan wakil-wakil dari Faksi Muslim, Faksi Kroasia. Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, menolak kembali ke perundingan sebelum pasukan Serbia Bosnia Herzegovina ditarik dari Bjelasnica dan Bukit Igman (dekat Sarajevo).
3) Pada tanggal 9 Agustus 1993, lanjutan perundingan Jenewa dalam rangka penyelesaian krisis di wilayah Bosnia Herzegovina, Ketua Bersama Konferensi Internasional, Lord Owen dan Thorvald Stoltenberg, mengadakan pembicaraan bilateral dengan Pimpinan-Pimpinan Faksi yang bertikai di wilayah Bosnia Herzegovina. Pertemuan tersebut dimaksudkan apakah kondisi-kondisi untuk suatu pertemuan bersama di antara ketiga para Pemimpin Faksi di Bosnia Herzegovina dapat dilaksanakan. Konsultasi bilateral berakhir dengan persetujuan akan dilanjutkan kembali pada esok harinya.
4) Pada tanggal 17 Agustus 1993 dilaksanakan lanjutan perundingan damai mengenai Bosnia Herzegovina di Jenewa dengan hasil dicapai kesepakatan mengenai kota Sarajevo di bawah pemerintahan PBB serta disepakatinya suatu rencana perjanjian yang mengatur tentang Konstitusi Uni Republik-Republik, masalah-masalah peta militer Bosnia Herzegovina dan lain-lain. Rencana perjanjian yang disepakati oleh wakil-wakil ketiga Faksi tersebut akan disahkan oleh masing-masing Parlemen ketiga Faksi dalam jangka waktu 10 hari. Pada tanggal 30 Agustus 1993 setelah Parlemen masing-masing mengesahkan rencana perjanjian direncanakan akan dilanjutkan di Jenewa untuk penandatanganan rencana perjanjian tersebut. Akan tetapi Parlemen pihak Muslim Bosnia Herzegovina menolak rencana perjanjian tersebut.
5) Pada tanggal 14 September 1993, dilaksanakan perundingan antara Presiden Kroasia, Franjo Tudjman, sebagai wakil Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina dan Pemimpin Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, di Jenewa dengan hasil penandatanganan suatu deklarasi bersama mengenai penghentian seluruh permusuhan dan konflik bersenjata di antara pasukan Muslim Bosnia Herzegovina dengan pasukan Kroasia Bosnia Herzegovina di mana persetujuan tersebut akan efektif berlaku tanggal 18 September 1993. Dalam persetujuan yang ditandatangani tersebut juga mencakup penutupan dan penyerahan semua tawanan tanpa syarat di kedua belah pihak yang dilaksanakan paling lambat tanggal 21 September 1993 dan juga penciptaan kondisi-kondisi untuk kegiatan gerakan humaniter.
6) Pada tanggal 28 November 1993, Konferensi tentang Yugoslavia atas inisiatif Eropa diselenggarakan di Jenewa, dihadiri oleh 12 Menlu yang tergabung dalam EU/EC, pimpinan konferensi perdamaian Lord Owen dan Thorvald Stoltenberg, ketiga pimpinan etnis di Bosnia, Presiden Serbia, Presiden Montenegro, Presiden Kroasia, utusan khusus USA dan Rusia, Pengamat dari Canada, Wakil dari UNPROFOR, ICRC, UNHCR, untuk membicarakan masalah Bosnia terutama pada kegiatan internasional untuk membantu rakyat Bosnia dalam menghadapi musim dingin ini. Pertemuan tersebut membicarakan 3 topik pokok masalah yaitu pengiriman bantuan kemanusiaan, upaya damai atas usulan Menlu Perancis - Jerman (Alain Juppe dan Klaus Kinkel) serta masalah Krajina (RSK). Hasil pertemuan adalah disetujuinya oleh ketiga Faksi yang bertikai untuk memberikan jaminan keselamatan pada bantuan kemanusiaan yang akan melewati wilayah tiga Faksi yang bertikai. Sedangkan usulan Faksi Muslim untuk mendapat tambahan teritori dalam rangka mencapai upaya damai yang telah dilakukan pada bulan September 1993 yang lalu, tidak dicapai kesepakatan.
7) Pada tanggal 3 Desember 1993, lanjutan perundingan damai Bosnia Herzegovina di Jenewa menghasilkan persetujuan Faksi Serbia dan Faksi Kroasia yang memberikan konsesi teritorial terhadap Faksi Muslim Bosnia Herzegovina.
8) Pada tanggal 21 Desember 1993 putaran baru perundingan Jenewa dimulai. Dalam pertemuan tersebut hadir Presiden Serbia, Presiden Montenegro, Presiden Kroasia dan ketiga pemimpin Faksi yang bertikai di Bosnia Herzegovina. Dalam perundingan tersebut dibicarakan konsesi teritorial yang diminta oleh pihak Muslim Bosnia Herzegovina. Delegasi-delegasi dari pihak Serbia dan Kroasia mencapai kesepakatan mengenai konsesi teritorial kepada pihak Muslim Bosnia Herzegovina sehingga pihak Muslim Bosnia Herzegovina mendapatkan wilayah Bosnia Herzegovina 33,3 persen.
9) Pada tanggal 18 dan 19 Januari 1994, lanjutan perundingan Jenewa dilaksanakan. Putaran perundingan damai selama 2 hari mengenai krisis Bosnia Herzegovina tersebut telah berakhir dengan kegagalan. Perbedaan-perbedaan yang tetap ada di antara pihak-pihak yang bertikai berkaitan dengan peta pembagian wilayah Bosnia Herzegovina merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi. Sebagai lanjutan perundingan tersebut masing-masing pihak menyetujui untuk melakukan perundingan lagi pada tanggal 10 Februari 1994 di Jenewa.
10) Pada tanggal 27 Januari 1994 dilaksanakan pertemuan di antara delegasi-delegasi RFY dan Republik Kroasia di Jenewa. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa wakil RFY akan mengunjungi Zagreb pada tanggal 12 Februari 1994 dalam rangka sidang pertama dari Komisi Bersama untuk menemukan orang-orang yang hilang serta guna membicarakan issu humaniter lainnya. Patut diketahui pada tanggal 19 Januari 1994 Pimpinan RFY dan Kroasia telah menanda-tangani deklarasi bersama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hubungan kedua negara.
Pada tanggal 23 Desember 1993 lanjutan perundingan Jenewa dilaksanakan di Brussel. Pertemuan tersebut berakhir tanpa menanda-tangani suatu persetujuan damai. Konsesi teritorial yang diberikan oleh Serbia dan Kroasia telah ditolak oleh Muslim Bosnia Herzegovina dengan alasan kualitas dari pembagian wilayah tersebut tidak memuaskan pihak Muslim Bosnia Herzegovina. Lanjutan perundingan dijadwalkan pada tanggal 15 Januari 1994 di Jenewa. 11) Pada tangal 8 Sepptember 1995 pertemuan tingkat menlu negara negara Bosnia, Kroasia dan Yugoslavia di Jenewa dan berhasil dicapai persetujuan mengenai susunan negara Bosnia Herzegovina yang terdiri dari dua entitas yakni Federasi Muslim-Kroat dan Republika Serpska.
1) Pada tanggal 1 Maret 1994, Faksi Muslim Bosnia Herzegovina dan Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina serta Republik Kroasia atas inisiatip Washington menanda-tangani persetujuan pembentukan suatu Federasi dari 2 bangsa konstitutip di Bosnia Herzegovina dan selanjutnya diharapkan akan dapat membentuk Konfederasi dengan Republik Kroasia. Penanda-tanganan persetujuan yang disponsori oleh AS tersebut dilakukan oleh Menlu Republik Kroasia, Mate Granic, PM Muslim Bosnia Herzegovina, Haris Silajdzic, dan pemimpin Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina, Kresimir Zubak, yang dihadiri oleh Menlu AS, Warren Christoper. Persetujuan tersebut menetapkan tanggal 15 Maret 1994 sebagai batas waktu untuk formulasi suatu draft konstitusi dari negara baru dan menjadi landasan Konfederasi dengan Republik Kroasia.
2)Pada tanggal 18 Maret 1994, di Washington telah ditanda-tangani oleh Muslim Bosnia Herzegovina dan Kroasia Bosnia Herzegovina persetujuan tentang pembentukan Federasi Muslim - Kroasia di Bosnia Herzegovina dan penentuan prinsip-prinsip tentang pembentukan Konfederasi antara Federasi Muslim Bosnia - Republik Kroasia. Persetujuan tentang Federasi ditanda-tangani oleh Haris Slajdzic, PM Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, dan Kresimir Zubak Pemimpin Kroasia Bosnia Herzegovina, sedang prinsip-prinsip tentang Konfederasi ditanda-tangani oleh Presiden Republik Kroasia, Franjo Tudjman, dan Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic. Penanda-tanganan persetujuan itu dihadiri pula oleh Presiden AS, Bill Clinton, para Menlu Troika (Menlu Yunani Karolos Papoulias, Menlu Belgia, Willy Claes, dan Menlu Jerman Klaus Kinkel), utusan khusus Presiden Russia, Vitaly Churkin, mediator EU dan PBB untuk bekas RFSY, Lord Owen dan Thorvald Stoltenberg.
3) Pada tangal 28 September 1995, persetujuan Konstitusi Bosnia Herzegovina dicapai melalui Perundingan para menlu negara-negara Yugoslavia, Bosnia dan Kroasia di New York.
Pada tanggal 5 - 14 Maret 1994 dilaksanakan perundingan antara delegasi Muslim Bosnia Herzegovina dengan Kroasia Bosnia Herzegovina di Kedubes AS di Wina. Dalam perundingan intensip selama 10 hari tersebut wakil Faksi Muslim Bosnia Herzegovina dan Kroasia Bosnia Herzegovina telah menyelesaikan suatu konsep Konstitusi Federasi Muslim - Kroasia dimasa yang akan datang. Konsep Konstitusi yang terdiri dari 52 halaman tersebut akan ditanda-tangani di Washington oleh Presiden Kroasia, Franjo Tudjman, Pemimpin Faksi Muslim Bosnia Herzegovina, Alija Izetbegovic, dan Pemimpin Faksi Kroasia Bosnia Herzegovina, Kresimir Zerbak, sebelum konsep Konstitusi tersebut diumumkan harus diratifikasi oleh suatu Majelis Penduduk Muslim - Kroasia. Sesuai konsep Konstitusi tersebut Federasi akan mempunyai suatu Parlemen Bicameral yang terdiri dari suatu Kamar Perwakilan dan Kamar bangsa-Bangsa. Kamar Perwakilan akan didominasi oleh etnis Muslim Bosnia Herzegovina sebagaimana yang memiliki jumlah penduduk lebih besar sementara Kamar Bangsa-Bangsa akan terdapat wakil Muslim dan Kroasia yang sama.
Pada tanggal 22 - 23 Maret 1994, Delegasi RSK dan Republik Kroasia melaksanakan perundingan tentang gencatan senjata dan penghentian permusuhan di antara kedua pihak bertempat di Kedubes Russia di Zagreb. Delegasi Kroasia dipimpin oleh Hrvoje Sarimic (Penasehat Keamanan Nasional Presiden Kroasia) sementara Delegasi RSK dipimpin oleh Menhan RSK, Dusan Rokic. Perundingan dipimpin oleh wakil dari Konperensi Internasional mengenai Yugoslavia, Kai Aide (diplomat Norwegia), dan Goerd Ahrares (diplomat Jerman) disamping utusan khusus Presiden Russia, Vitaly Churkin. Perundingan dalam 2 hari tersebut berakhir tanpa sesuatu hasil.
1) Pada tanggal 25 - 26 Mei 1994, wakil pihak-pihak yang bertikai di wilayah Bosnia Herzegovina (Muslim Bosnia Herzegovina, Serbia Bosnia Herzegovina dan Kroasia Bosnia Herzegovina) beserta "Kontak Group" internasional masalah Bosnia Herzegovina (wakil negara AS, Russia dan EU) mengadakan perundingan di Talloires (Perancis) guna mencari upaya penyelesaian krisis yang terjadi di wilayah Bosnia Herzegovina. Perundingan yang berlangsung selama 2 hari tersebut memfokuskan pembicaraan tentang implementasi keputusan yang dibuat dalam pertemuan tingkat Menteri dari negara AS, Russia dan kelompok EU pada tanggal 13 Mei 1994 di Jenewa yaitu negara Federasi Muslim - Kroasia Bosnia Herzegovina dimasa yang akan datang akan memiliki wilayah 51% dan Faksi Serbia Bosnia Herzegovina 49%. Tidak terdapat hasil yang konkrit dari pertemuan tersebut namun disepakati perundingan akan dilanjutkan kembali dalam 7 hari berikutnya.
2) Pada tanggal 4 Juni 1994, perundingan mengenai pembagian wilayah Bosnia Herzegovina dimulai oleh wakil-wakil dari Kontak Group dan delegasi-delegasi dari pihak-pihak yang bertikai (Muslim, Serbia dan Kroasia). Sebagai dasar dalam perundingan tersebut adalah sebagaimana yang diusulkan dalam pertemuan Kontak Group pada tanggal 13 Mei 1994 yang menetapkan suatu gencatan senjata selama 4 bulan dan pihak-pihak yang bertikai dan pembagian 51% wilayah Bosnia Herzegovina bagi Federasi Muslim - Kroasia dan 49% bagi pihak Serbia Bosnia Herzegovina.
3) Pada tanggal 5 - 6 Juli 1994 dilaksanakan perundingan lanjutan mengenai krisis Bosnia Herzegovina di Jenewa dibawah sponsor "Kontak Group". Lima negara yang tergabung dalam Kontak Group mengenai Bosnia Herzegovina menyerahkan peta pembagian Bosnia Herzegovina kepada Faksi-Faksi yang bertikai dengan pembagian 51% untuk Federasi Muslim - Kroasia dan 49% untuk Serbia Bosnia Herzegovina. Kepada pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina diberikan waktu selama 2 minggu untuk mempelajari proposal Kontak Group mengenai peta pembagian wilayah Bosnia Herzegovina tersebut. Jika para pihak-pihak yang bertikai tidak menerima proposal tersebut diancam dengan suatu tindakan yaitu perluasan sanksi ataupun diberlakukannya sanks-sanksi baru dan pencabutan embargo senjata terhadap pihak Muslim Bosnia Herzegovina.
4) Pada tanggal 21 Juli 1994 wakil dari pihak-pihak yang bertikai di Bosnia Herzegovina beserta anggota Kontak Group mengadakan pertemuan di Jenewa guna membicarakan pengakhiran krisis di Bosnia Herzegovina. Dalam pertemuan tersebut pihak-pihak yang bertikai menyampaikan jawabannya atas proposal pembagian wilayah Bosnia Herzegovina yang telah disampaikan 2 minggu sebelumnya. Pihak Muslim Bosnia Herzegovina dan Kroasia Bosnia Herzegovina menerima proposal Kontak Group tersebut. Dilain pihak wakil Serbia Bosnia Herzegovina menyampaikan jawabannya kepada Kontak Group melalui suatu amplop yang disegel yang inti jawabannya mengatakan bahwa Majelis Serbia Bosnia Herzegovina tidak dalam posisi untuk dapat memutuskan mengenai peace plan Kontak Group tersebut karena proposal Kontak Group dinilai tidak jelas. Dalam jawaban Serbia Bosnia Herzegovina tersebut mempermasalahkan persetujuan-persetujuan konstitusional, persetujuan penghentian permusuhan, masalah kota Sarajevo, masalah akses Serbia Bosnia Herzegovina ke Laut Adriatik, persetujuan implementasi peace plan dan masalah-masalah pencabutan sanksi-sanksi terhadap penduduk Serbia. Jawaban Serbia Bosnia Herzegovina tersebut oleh Kontak Group (kecuali Russia) merupakan penolakan karena tidak memberikan suatu jawaban yang defenitip. t. Badan Legislatip Serbia angkat deklarasi mengenai konsep damai Kontak Group atas krisis Bosnia Herzegovina. Pada tanggal 26 Agustus 1994 Badan Legislatip Serbia Yugoslavia dalam sidang khususnya telah mengangkat suatu deklarasi berkenaan dengan peace plan yang dibuat oleh 5 kekuatan besar "Kontak Group".