Endriartono Sutarto
Jenderal TNI (Purn) Endriartono Sutarto () adalah mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (2002-2006). Sebelum menjabat Panglima TNI, alumni AKABRI tahun 1971 ini pernah menjabat berbagai posisi penting di TNI Angkatan Darat antara lain sebagai KASAD (9 Oktober 2000 - 4 Juni 2002), Wakil KASAD dan Komandan Sesko TNI. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Umum (Asops Kasum) TNI di Mabes TNI dan Komandan Paspampres. Saat mantan Presiden Soeharto lengser pada 21 Mei 1998, Endriartono menjabat Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).
Lahir dari orangtua Drs Sutarto dan Siti Sumarti Sutarto, Endriartono memiliki 1 orang putri (Ratri Indrihapsari) dan 2 orang putra (Indra Gunawan Sutarto dan M. Adi Prasantyo Sutarto) dari pernikahannya dengan Dra Andy Widayati.
Karier Endriartono semakin melesat pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada tanggal 9 Oktober 2000, Gus Dur melantik Endriartono sebagai KASAD menggantikan Jenderal Tyasno Sudarto.
Selain kemampuan dalam bidang militer, Endriartono juga mampu aktif berbahasa Inggris dan telah menyelesaikan pendidikan kesarjanaan strata I dari Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta.
Endriartono mengikuti berbagai macam pendidikan militer untuk pencapaian jenjang kariernya, antara lain Sussarcab Inf, Suslapa Inf, Seskoad, Sesko ABRI dan Lemhanas. Pendidikan pengembangan spesialisasi pun ditempuhnya, seperti Susjurpa Jasmil, Sus Bahasa Inggris, Air Borne, Ranger, Path Finder, Combat Instructor Course dan Sus Danyonif.
Puncak karier militer Endriartono adalah ketika Presiden Megawati Soekarnoputri mempercayakan pucuk pimpinan TNI ke pundaknya, sebagai Panglima TNI, pada 7 Juni 2002. Sejarah kemudian mencatatkan namanya sebagai Panglima TNI yang ke-12.
Tumbangnya tatanan politik Orde Baru dan munculnya gaung reformasi 1998 menjadi titik balik sejarah TNI. TNI pun gencar melakukan reformasi tugas, fungsi serta perannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada aspek pertahanan dan keamanan. Perlahan-lahan reformasi tersebut memulihkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.
Netralitas politik TNI diuji ketika bangsa Indonesia melakukan Pemilu 2004. Kala itu banyak politisi dan parpol yang mencoba menarik TNI ke gelanggang politik. TNI dibawah kepemimpinan Jenderal Endriartono Sutarto menentang keras tindakan tersebut. Endriartono secara tegas dan konsisten mencegah tangan-tangan politik untuk kembali merambah tubuh TNI. Pemilu 2004 berlangsung aman dan tertib. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden RI pertama yang langsung dipilih rakyat. Jenderal Endriartono berperan penting menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2004.
Selama masa jabatannya, banyak beberapa kasus besar yang menonjol yang melibatkan TNI dan kebijakan pertahanan keamanan di Indonesia. Termasuk diantaranya tercapainya kesepakatan perdamaian di Aceh setelah proses panjang diplomasi di Helsinki. Endriartono, sebagai Panglima TNI kala itu, menjadi faktor penting dalam keberhasilan perdamaian Aceh di lapangan.
Bahkan atas peran penting dan integritasnya menjaga netralitas TNI, mensukseskan operasi tsunami, menjaga perdamaian Aceh dalam masa kritis, dan pengabdian dan dedikasinya kepada bangsa dan tanah air tercinta, maka pada tanggal 10 November 2008 bertepatan dengan hari Pahlawan, Modernisator menganugerahinya penghargaan “Mengenang Pahlawan Masa Kini” kepadanya.
Prestasi lain Endriartono selama menjabat sebagai Panglima TNI adalah ketika melakukan reformasi struktur dan jabatan di TNI. Endriartono mengambil keputusan untuk meletakkan harkat dan peringkat semua angkatan untuk berada di dalam garis kesetaraan yang murni. Angkatan Darat, Laut dan Udara adalah sejajar dan seiring dalam segala hal.
Nuansa bahwa TNI selama ini lebih sering didominasi oleh Angkatan Darat dapat dinetralisir oleh Endriartono dengan sangat sistematis, jelas dan tegas. Jabatan-jabatan tertentu yang tadinya hanya bisa diduduki oleh personil Angkatan Darat, dirombak dengan menyeimbangkan posisi jabatan sesuai dengan performa perwira TNI secara adil.
Endriartono yang saat itu merupakan Perwira Tinggi Angkatan Darat, sangat menghargai kedudukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Pada era kepemimpinan Endriartono, maka ada perwira Angkatan Udara yang ditugaskan menjadi Asisten Logistik dijajaran Mabes TNI, ada Kasum TNI yang sudah puluhan tahun tidak pernah dijabat oleh Perwira Angkatan Udara, ditugaskan kembali olehnya.
Demikian pula jabatan Sekjen Dephan, yang sepanjang sejarah belum pernah ditugaskan kepada Angkatan Udara, pada waktu itu diberikan kepada Angkatan Udara. Disisi lain, jabatan bintang tiga dijajaran Mabes TNI yang diwaktu-waktu terdahulu hanya di dominasi Angkatan Darat saja, direstrukturisasi menjadi hanya tiga posisi, dan harus dijabat masing-masing oleh Angkatan Darat, Laut dan Udara. Pada akhirnya, saat Endriartono turun dari jabatan Panglima TNI, dia menyerahkan jabatannya kepada Perwira Tinggi dari Angkatan Udara.
Daftar jabatan militer Endriartono Sutarto adalah sebagai berikut:
Kepangkatan Endriartono dimulai sebagai Perwira Pertama (Pama) dengan pangkat Letnan Dua pada tahun 1971, kemudian Letnan Satu pada tahun 1974 dan Kapten pada tahun 1977. Dilanjutkan sebagai Perwira Menengah (Pamen) dimulai dari pangkat Mayor pada tahun 1983, Letkol pada tahun 1986, dan Kolonel pada tahun 1993. Pangkat Perwira Tinggi (Pati) diperolehnya pada tahun 1996 sebagai Brigjen, lalu Mayjen pada tahun 1997, Letjen pada tahun 1999, dan pangkat Jenderal pada tahun 2000.
Anugerah bintang dan tanda kehormatan yang dimiliki, antara lain:
Endriartono Sutarto juga diberi penugasan dan belajar di luar negeri, yang diantaranya dilaksanakan di Mesir pada tahun 1975, Saudi Arabia tahun 1975, Amerika Serikat 1977, Selandia Baru tahun 1983, Malaysia pada tahun 1984 dan 2000, Irak 1989, Iran 1989, Kamboja tahun 1991, Thailand 1992, dan Inggris pada tahun 1995.
Paska tugasnya sebagai Panglima TNI, Endriartono Sutarto terus aktif dalam sejumlah kegiatan organisasi. Kecintaan pada kegiatan sosial dan organisasi sudah terpupuk sejak Endriartono masih sangat muda. Endriartono menjadi Ketua Murid Umum SMAN 2 Bandung pada tahun 1966-1967.
September tahun 2010, Endriartono bergabung sebagai penasihat tim pembela KPK. Bergabungnya Endriartono ke tim pembela KPK memunculkan spekulasi bahwa ada orang kuat di balik upaya kriminalisasi unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit-Chandra. "Saya tidak mau berandai-andai. Tetapi, kalau itu terjadi, semoga dengan saya masuk di dalamnya (Tim Pembela Bibit- Chandra/TPBC), kalau ada orang besar di belakangnya (upaya kriminalisasi Bibit-Chandra), akan berpikir 2-3 kali untuk melanjutkannya," kata Endriartono, Senin (27/9).
Sejak tahun 2010 hingga sekarang, Endriartono aktif sebagai Ketua Umum 7 Summits Expedition Wanadri sekaligus Pembina Gerakan Indonesia Mengajar. Tidak lelah sampai di situ, sejak tahun 2011 Endriartono juga aktif sebagai Pembina Yayasan Indonesia Setara hingga sekarang.
Pengalaman memimpin angkatan bersenjata di negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan dengan puluhan ribu suku bangsa, kecakapan Endriartono dalam penanganan konflik mendapat pengakuan komunitas internasional. Military Dialog Center, salah satunya secara khusus mengundang Endriartono untuk membantu Pemerintah Myanmar menyelesaikan konflik bersenjata di negara tersebut.
Endriartono mulai terjun ke politik praktis sejak bulan September 2012. Beberapa pihak menduga terjunnya Endriartono ke politik praktis karena akan ikut serta dalam pemilihan presiden RI pada tahun 2014. Endriartono mulai bergabung dengan Partai Nasional Demokrat sejak tanggal 30 September 2012. Di salah satu cuplikan video dalam acara Mata Najwa di Metro TV, Endriartono mengatakan bahwa ia sebenarnya belum bergabung dengan partai Nasdem, tetapi baru bergabung dengan organisasi massanya. Dalam perjalanan politiknya ternyata Endriartono sudah menjadi anggota dewan pembina Partai Nasional Demokrat dan bahkan diisukan ia akan menjadi Ketua Umum Partai Nasional Demokrat pada saat kongres Nasional Demokrat yang akan dilaksanakan pada akhir Januari 2013.
Bergabungnya Endriartono dengan Partai Nasdem menimbulkan banyak pertanyaan banyak pihak. Namun Endriartono menegaskan bahwa bergabungnya ia ke partai Nasdem tujuannya adalah untuk melakukan perubahan. "Untuk bisa melakukan perubahan itu perlu power, tanpa power itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sistem di Indonesia itu, sampai saat ini, untuk mendapatkan power kita harus memenangkan pemilu. kalau tidak menjadi presiden, minimal DPR terkuasai, dan bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membantu rakyat," katanya..
Dalam survey LSI tentang pilpres 2014, nama Endriartono masuk sebagai calon alternatif Presiden RI yang dinilai berdasarkan lima kategori yaitu:Urutan personil berdasarkan survey LSI ini adalah sebagai berikut:Dalam survey LSI ini Endriartono berada pada peringkat ke-11 dengan total nilai 66. Atas hasil survey ini Endriartono memberikan tanggapan dengan mengatakan, "Tentu saya ucapkan terimakasih bagi responden. Tentu itu merupakan salah satu tantangan untuk merealisasikan harapan itu,".
Pada tanggal 25 Januari 2013, Partai Nasdem menyelenggarakan Kongres dan Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Nasdem untuk periode 2012-2017. Hasil kongres memberikan mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan yang baru dengan tujuan untuk memenangkan pemilu legislastif pada tahun 2014. Pada tanggal 8 Februari 2013 Surya Paloh mengumumkan struktur kepengurusan Nasdem yang baru dan nama Endriartono Sutarto tercatat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem.
Pengunduran diri Endriartono Sutarto sebagai Panglima TNI sebelum masa jabatannya berakhir cukup mengejutkan banyak pihak. Pada bulan Oktober tahun 2004, Markas Besar TNI di Cilangkap secara resmi menyampaikan bahwa ada tiga alasan yang diajukan pada surat permintaan mundur yang ditujukan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri, yaitu kepentingan reorganisasi di lingkungan TNI, faktor usia (masa pensiun Endriartono diperpanjang sampai dua tahun), dan pengganti Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan yang menjabat pada waktu itu.
Setelah pensiun dari Panglima TNI, Endriartono menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, jabatan tersebut disandang hanya dalam waktu yang singkat karena Endriartono mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Informasi yang beredar menyebutkan Endriartono mundur disebabkan jumlah gaji yang terlalu besar sementara tugas yang dilakukan olehnya tidak terlalu berat..
"Mengapa saya di Pertamina ke luar, karena saya melihat Pertamina sama sekali tidak melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat, walaupun dia PT yang profit oriented, tetapi tidak semata-mata keuntungan yang dia cari. Sementara dia mengelola bahan yang sangat strategis untuk kepentingan rakyat," kata Endriartono.
Marsekal (Purn) Chappy Hakim menyatakan bahwa mundurnya Endiartono Sutarto dari jabatan Komisaris Pertamina pasti karena ada nilai-nilai yang bertabrakan dengan prinsip yang dianutnya.