Organisasi massa
Organisasi Kemasyarakatan atau disingkat Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mendefinisikan Organisasi massa sebagai "perkumpulan yg anggotanya adalah orang-orang yg mempunyai profesi yg sama".
Keberadaan organisasi massa ini mucul seiring dengan tumbulnya organisasi masyarakat sipil (civil society). Sejarah perkembangan masayarakat sipil sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero (106-43 SM), seorang orator dan pujangga Roma. Cicerolah yang memulai menggunakan istilah societes civilis dalam filsafat politiknya.
Dalam tradisi Eropa sampai abad ke- 18, pengertian "Civil Society" dianggap sama dengan pengertian negara (the state), yakni suatu kelompok atau kekuatan yang mendominasi seluruh kelompok masyarakat lain. Maka ketika JJ Rosseau (17 12-1778) menggunakan istilah Societes Civille, ia memahaminya sebagai negara yang salah satu fungsinya adalah menjamin hak milik, kehidupan, dan kebebasan para anggotanya.
Barulah pada paruh kedua abad ke-1 8, terminologi ini mengalami pergeseran makna. Negara dan Civil Society kemudian dipahami sebagai dua buah entitas yang berbeda, sejalan dengan pembentukan sosial dan perubahan­perubahan struktur politik di Eropa sebagai akibat pencerahan (enlightment) dan modernisasi dalam menghadapi persoalan duniawi, yang keduanya turut mendorong tergusurnya rezim-rezim absolut. Para pemikir politik yang mempelopori perbedaan ini antara lain Adam Furguson, Johann Forster, Tom Hodgkins, Emmanuel Sieyes dan Tom Paine.
Dalam perkembngan lebih lanjut, konsep Civil Society pernah dipahami secara radikal oleh para pemikir politik yang menekankan aspek kemandirian dan perbedaan posisi sedemikian rupa sehingga menjadi anti tesis dari state. Pemahaman seperti ini mengundang reaksi para pemikir seperti Hegel yang mengajukan tesis bahwa Civil Society justru memerlukan berbagai macam aturan dan pembatasan-pembatasan serta penyatuan dengan negara lewat kontrol hukum, administratif dan politik. Hegel rupanya ingin mengembalikan posisi negara sebagai entitas yang lebih berkuasa. "Civil Society," bagi Hegel, merupakan kelas borjuis, dan munculnya Civil Society adalah tidak lepas dari munculnya revolusi industri dan kapitalisme.
Akar sejarah Civil Society di Indonesia, bisa dirunut semenjak terjadinya perubahan sosial ekonomi pada masa kolonial, terutama ketika kapitalisme merkantilis mulai diperkenalkan oleh Belanda. Ia telah ikut mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Hasilnya, antara lain adalah munculnya kesadaran baru di kalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi-organisasi sosial modern di awal abad ke­20. Gejala ini menandai mulai bersemainya civil society di negeri ini.
Paska kemerdekaan (tahun 1950 an), pertumbuhan "Civil Society" di Indonesia mengalami kemajuan. Pada saat itu, organisasi-organisasi sosial dan politik dibiarkan tumbuh bebas dan memperoleh dukungan kuat dari warga masyarakat yang baru saja merdeka. Selain itu, Indonesia yang baru lahir belum memiliki kecenderungan intervensionis, sebab kelompok elit penguasa berusaha keras untuk mempraktikkan sistem demokrasi parlementer.
Sayangnya, "Civil Society" yang mulai berkembang itu segera mengalami penyurutan terus menerus. Bahkan akibat dari krisis-krisis politik pada level negara ditambah dengan kebangkrutan ekonomi dalam skala massif, distorsi­distorsi dalam masyarakatpun meruyak. Hal ini pada gilirannya menghalangi kelanjutan perkembangan Civil Society.
Kondisi "Civil Society" demikian mencapai titik yang paling parah di bawah rezim Sukarno. Yang ditopang oleh upaya penguatan negara, dilakukan dengan dukungan elit kekuasaan yang baru. Di bawah rezim demokrasi terpimpin, politik Indonesia didominasi oleh penggunaan mobilisasi massa sebagai alat legitimasi politik. Akibatnya, setiap usaha yang dilakukan oleh anggota masyarakat untuk mencapai kemandirian berisiko dicurigai sebagai kontra revolusi. Demikian pula, menguatnya kecenderungan ideologisasi politik telah mempertajam polarisasi politik sehingga merapuhkan kohesi sosial.
Orde Baru yang menggantikan rezim Sukarno membawa dampak tersendiri bagi perkembangan "Civil Society" di Indonesia. Pada dataran sosial­ekonomi, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia juga telah mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang ditandai dengan tergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris.
Pada wilayah politik, Orba melanjutkan upaya sebelumnya untuk memperkuat posisi negara di segala bidang. Ini berakibat pada merosotnya kemandirian dan partisipasi politik masyarakat. Penetrasi negara yang kuat dan jauh, terutama lewat jaringan birokrasi dan aparat keamanan, telah mengakibatkan semakin menyempitnya ruang-ruang bebas yang dulu pernah ada.
Paradoks yang lain adalah soal fungsi pers. Perkembangan "Civil Society" di Barat, seperti dikatakan Habermas, amat ditentukan oelh perkembangan ruang publik bebas. Praktik pembredelan pers sering dilakukan oleh negara.
Organisasi Massa (ormas) di Indinesia itu terbagi dari beberapa bagian yaitu :Menurut Kemendagri ada sekitar 250 ribu. Diantaranya organisasi massa Islam. Organisasi massa Islam di Indonesia yaitu Sarekat Islam, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Mathla'ul Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, Rabithah Alawiyah, Al Jam'iyatul Washliyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Umat Islam, Nahdlatul Wathan, Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, Majelis Ulama Indonesia dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.
Asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski Ormas juga dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tentunya berbeda dengan kebijakan Ormas di masa silam yang mewajibkan seluruh Ormas berasaskan Pancasila. Sementara itu untuk sifat kegiatan, Ormas tentunya harus dibedakan dengan Organisasi lainnya yang tujuannya memang memperoleh keuntungan, seperti CV, PT, dll. Dalam melaksanakan kegiatannya Ormas bersifat sukarela, sosial, mandiri, nirlaba, dan demokratis.
Menurut Undang-undang, Ormas bertujuan untuk:
Ormas berfungsi sebagai sarana: