Question: berapakah jumlah negara yang menggunakan sitem monarki?

Monarki




Part of the Politics seriesBasic forms of government
Power structure




Separation
Associated state
Dominion
Chiefdom
Federalism
Federation
Confederation
Devolution
Integration
Empire
Hegemony
Unitary state
Administrative division
Power source





Democracy
(power of many)
Direct
Representative
Liberal
Social
Demarchy
Others
Oligarchy
(power of few)
Anocracy
Aristocracy
Plutocracy
Kleptocracy
Kakistocracy
Kraterocracy
Stratocracy
Synarchy
Timocracy
Meritocracy
Technocracy
Geniocracy
Gerontocracy
Noocracy
Kritarchy
Particracy
Ergatocracy
Netocracy
Capitalist state
Socialist state
Theocracy
Autocracy
(power of one)
Despotism
Dictatorship
Military dictatorship
Tyranny
Anarchism
(power of none)
Anarchy
Free association
Stateless
Power ideology




Monarchy vs. republic
(socio-political ideologies)
Absolute
Legalist
Constitutional
Parliamentary
Directorial

Semi-presidential
Presidential
Authoritarian vs. libertarian
(socio-economic ideologies)
Tribalism
Despotism
Feudalism
Colonialism
Distributism
Anarchism
Socialism
Communism
Totalitarianism
Global vs. local
(geo-cultural ideologies)
Commune
City-state
National government
Intergovernmental organisation
World government
Politics portalvt

Monarki (atau Kerajaan) berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya memiliki sistem monarki konstitusional.
Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.
Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.
Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.
Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah.
Penguasa monarki di Indonesia
Jabatan penguasa monarki dijabat secara turun temurun. Cangkupan wilayah seorang penguasa monarki dari wilayah yang kecil misalnya desa adat (negeri) di Maluku, sebuah kecamatan atau distrik, sampai sebuah pulau besar atau benua (kekaisaran). Kepala adat turun temurun pada desa adat di Maluku yang disebut negeri dipanggil dengan sebutan raja. Raja yang menguasai sebuah distrik di Timor disebut liurai. Sebuah kerajaan kecil (kerajaan distrik) tunduk kepada kerajaan yang lebih besar yang biasanya sebuah Kesultanan. Kerajaan kecil sebagai cabang dari sebuah kerajaan besar tidak berhak menyandang gelar Sultan (Yang Dipertuan Besar), tetapi hanya boleh menyandang gelar Pangeran, Pangeran Muda, Pangeran Adipati, atau Yang Dipertuan Muda walaupun dapat juga dipanggil dengan sebutan Raja. Sebagian wilayah kerajaan kecil (distrik) di Kalimantan diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada pihak-pihak yang berjasa kepada kolonial Belanda. Tidak semua bekas kerajaan dapat dipandang sebagai sebuah bekas negara (kerajaan). Kerajaan-kerajaan yang mempunyai perjanjian dengan pihak kolonial Belanda merupakan negara yang berdaulat di wilayahnya.
Contoh monarki di Indonesia:
Kasunanan Surakarta (Sunan Surakarta)
Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Sultan Yogyakarta)
Kesultanan Banjar (Sultan Banjar)
Kadipaten Mangkunegaran (Pangeran Adipati Mangkunegara)
Kadipaten Paku Alaman (Pangeran Adipati Paku Alam)
Kesultanan Cirebon (Sultan Cirebon)
Kerajaan Pagatan (Pangeran Muda Banjar)
Kesultanan Kutai Kartanegara
Gelar kepala negara di dunia
Kepala negara mempunyai gelar berbeda di negara yang berbeda sesuai dengan bentuk negara tersebut.
Monarki
Raja, Ratu (Arab Saudi, Swaziland, Thailand, Britania Raya, Maroko, Spanyol)
Emir (Kuwait, Qatar)
Kaisar (Jepang)
Pangeran (Monako)
Haryapatih (Luksemburg)
Sultan (Brunei, Oman)
Yang di Pertuan-agong (Malaysia)
Paus (Vatikan)
Lihat pula
Monarki di Eropa
Pranala luar
Transclusion error: {{En}} is only for use in File namespace. Use {{lang-en}} or {{en icon}} instead. 

Kategori:Bentuk pemerintahan