Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat (2022)

Pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan berbagai undang-undang sektoral lainnya. Tetapi, pada tataran pelaksanaannya masih menimbulkan berbagai persoalan misalnya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir belum dilakukan secara maksimal oleh daerah. Untuk itu diperlukan edukasi hukum kepada Pemerintah daerah khususnya Desa Adat/Negeri dan masyarakat hukum adat Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon sehingga mampu terlibat dan dilibatkan dalam setiap proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir maupun secara aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Dalam rangka pembentukan Peraturan Desa/Negeri Hutumuri maka dilakukan studi pustaka dan studi lapangan. Selain itu beberapa tahapan yang dilaksanakan yakni penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), Uji Publik draft Peraturan Desa/Negari dan Finalisasi Peraturan Desa/Negeri tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir. Hasil dari kegiatan ini diharapkan bahwa Pemerintah desa adat/Negeri dan masyarakat Hutumuri mampu untuk memahami persoalan secara hukum, sosial, ekonomi dan budaya terkait pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan. Selain itu juga masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif bersama-sama pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan juga turut berkontribusi memberikan pemikiran, ide, gagasan, dan saran terhadap substansi Peraturan Desa/Negeri. The Urgency of Establishing a Hutumuri Traditional Village Regulation on Community-Based Coastal Resource Management. The management of coastal areas has been regulated in Law Number 1 of 2014 and various other sectoral laws. However, at the implementation level, it still raises various problems, for example the management and utilization of coastal resources has not been carried out optimally by the regions. For this reason, legal education is needed for local governments, especially Indigenous/State Villages and the Hutumuri customary law community, South Leitimur District, Ambon City so that they are able to be involved and involved in every process of managing and utilizing coastal resources as well as actively participating in the implementation of the establishment of Village Regulations concerning Coastal Area Management. In the framework of establishing the Hutumuri Village/State Regulation, a literature study and field study were carried out. In addition, several stages were carried out, namely legal counseling, Focus Group Discussion (FGD), Public Testing of Draft Village/State Regulations and Finalization of Village/State Regulations on Coastal Area Management. The results of this activity are expected that the traditional village/state government and the Hutumuri community are able to understand legal, social, economic and cultural issues related to the management and utilization of coastal areas in an integrated and sustainable manner. In addition, the community is also given the space to actively participate with the village government in managing and utilizing coastal areas and also contributing to provide thoughts, ideas, ideas, and suggestions for the substance of the Village/State Regulations to improve the welfare of life.