Analisis Putusan Panel Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO) atas Sengketa Larangan Eskpor Bijih Nikel Oleh Indonesia Ke Uni Eropa

ABSTRAK Kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diterapkan oleh Indonesia khususnya melalui pelarangan ekspor bijih nikel, menuai gugatan dari Uni Eropa dalam forum penyelesaian sengketa di World Trade Organization (WTO). Uni Eropa menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perdagangan bebas yang diatur dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Sengketa ini kemudian dibawa ke Badan Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Body/DSB) WTO dan menghasilkan putusan dari Panel yang menjadi sorotan penting dalam hubungan antara kedaulatan negara dan kewajiban internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Panel WTO terhadap sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana analisis terhadap putusan Panel DSB WTO atas sengketa larangan ekspor bijih nikel oleh Indonesia ke Uni Eropa; dan (2) Bagaimana bentuk dan dasar kebijakan yang digunakan Indonesia dalam menyusun argumen hukum pada sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panel WTO menyatakan kebijakan Indonesia melanggar Pasal XI:1 GATT 1994 karena bersifat restriktif terhadap ekspor. Indonesia di sisi lain menyusun pembelaan hukum berdasarkan Pasal XI:2(a), Pasal XX(d), dan XX(g) GATT 1994, serta menekankan prinsip kedaulatan atas sumber daya alam (sovereignty over natural resources) sebagai bagian dari hak negara untuk mengelola kekayaan alamnya sesuai dengan kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panel WTO menolak seluruh argumen hukum Indoesia, termasuk pembelaan berdasarkan Pasal XI:2(a) dan Pasal XX GATT 1994, karena Indonesia dinilai tidak mampu membuktikan adanya kondisi shortage kritis, tidak menerapkan pembatasan domestik yang seimbang, serta gagal memenuhi necesscity test sebagaimana disyaratkan dalam Pasal XX(d). Selain itu, Panel menyoroti adanya inkonsisten dalam kebijakan Indonesia, terutama perubahan dan pelonggaran larangan ekspor pada waktu-waktu tertentu, yang menimbulkan kesan bahwa kebijakan tersebut tidak ditujukan secara konsisten untuk tujuan konservasi atau penegakan. Namun demikian, argumen Indonesia berbasis kebijakan hilirisasi dan pembangunan industri nasional mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan kedaulatan nasional. Kata kunci: WTO, Panel DSB, ekspor bijih nikel, GATT 1994, hilirisasi, Indonesia, Uni Eropa, sengketa perdagangan internasional. ABSTRACT The downstream natural resource policy implemented by Indonesia, especially through the ban on nickel ore exports, has drawn a lawsuit from the European Union in the dispute settlement forum at the World Trade Organization (WTO). The EU considers the policy to be contrary to the basic principles of free trade stipulated in the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. The dispute was then brought to the WTO Dispute Settlement Body (DSB) and resulted in a decision from the Panel which became an important highlight in the relationship between state sovereignty and international obligations. This study aims to analyze the legal considerations in the WTO Panel's decision on the dispute over Indonesia's nickel ore export ban to the European Union. The problems examined in this study include: (1) How is the analysis of the WTO DSB Panel's decision on the dispute over Indonesia's nickel ore export ban to the European Union; and (2) How is the form and policy basis used by Indonesia in preparing legal arguments in the dispute. This research uses a normative juridical method using a case approach and legislation. The results showed that the WTO Panel stated that Indonesia's policy violated Article XI:1 of the GATT 1994 because it was restrictive to exports. Indonesia on the other hand compiled a legal defense based on Article XI:2(a), Article XX(d), and XX(g) of the GATT 1994, and emphasized the principle of sovereignty over natural resources as part of the country's right to manage its natural resources in accordance with national interests. The results showed that the WTO Panel rejected all of Indonesia's legal arguments, including the defense under Article XI:2(a) and Article XX of the GATT 1994, as Indonesia was deemed unable to prove the existence of critical shortage conditions, did not apply balanced domestic restrictions, and failed to meet the necessity test as required under Article XX(d). In addition, the Panel highlighted inconsistencies in Indonesia's policy, particularly the changing and relaxing of export restrictions at certain times, which gave the impression that the policy was not consistently aimed at conservation or enforcement. Nevertheless, Indonesia's arguments based on downstream policies and national industrial development reflect an attempt to balance international obligations and national sovereignty. Keywords: WTO, Panel DSB, nickel ore export, GATT 1994, downstream, Indonesia, European Union, internastional trade dispute.