Sakti Wahyu Trenggono

Sakti Wahyu Trenggono(lahir 3 November 1962) adalah seorang politikus dan pengusaha asal Jawa Tengah, Indonesia yang sejak 23 Desember 2020 diangkat PresidenJoko WidodosebagaiMenteri Kelautan dan Perikanan(MKP) diKabinet Indonesia Majudan kembali diangkat pada jabatan yang sama oleh PresidenPrabowo SubiantodiKabinet Merah Putih.
Ia sempat menjadi bendaharaPartai Amanat Nasionaldari 2009 sampai sekitar tahun 2013. Ia menjadi bendahara tim pemenanganJoko Widodosemenjak Jokowi berkiprah diSolosebelum akhirnya maju keJakartadan tingkat nasional sebagai presiden.
Sakti merupakan lulusan S-2 Ilmu Kebijakan Publik Institut Teknologi Bandung ini memulai karier di Federal Motor sebagai pemrogram pada tahun 1986–1992. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan Pengembangan INKUD, komisaris di PT Tower Bersama Tbk. dari tahun 2009, dan Komisaris di PTMerdeka Copper GoldTbk. dari tahun 2018. Tak hanya di menara telekomunikasi, Sakti juga salah satu pengusaha lokal yang pertama bermainkomputasi awanmelalui Indonesian Cloud. Ia  juga salah satu inisiator berdirinya Asosiasi Penyedia Menara Telekomunikasi Indonesia (ASPMITEL).
Sakti dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Menteri Pertahanan pada 25 Oktober 2019, mendampingi Menteri PertahananPrabowo Subianto.Ia menggantikanSjafrie Sjamsoeddin.
Selama menjadi Wamenhan, Sakti dinilai melengkapi keunggulan Prabowo. Latar belakang Sakti yang lama di dunia bisnis membantu Prabowo dalam merencanakan secara detail anggaran akusisi alat utama pertahanan yang dibutuhkan TNI, dan peningkatan kemampuan industri pertahanan dalam negeri.
Sakti dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebaga Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Desember 2020, menggantikanEdhy Prabowoyang ditahanKomisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiakarena kasus pemberian izin ekspor benih lobster.Setelah satu tahun mendalami dunia kelautan dan perikanan, Sakti bekerja mewujudkan perubahan besar modernisasi pengelolaan kelautan dan perikanan terutama di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengelolaan ruang laut.
Untuk mengurangi praktik penangkapan ikan yang tidak teregulasi, tidak terlaporkan dan tidak legal, MKP Sakti mengusulkan perubahan pengelolaan penangkapan ikan dari berbasis pembatasan pemberian izin kapal dan alat tangkap atauinput controlmenjadi berbasis kuota penangkapan ikan dan penghitungan pendaratan ikan atauoutput control.Menurut Sakti, negara-negara maju seperti Selandia Baru, Australia dan Amerika Serikat sudah terlebih dulu mengubah tata kelola perikanan mereka dariinput controlmenjadioutput control.
Selain itu, untuk meratakan aktivitas ekonomi penangkapan ikan yang ditaksir mencapai Rp. 224 triliun per tahun di tahun 2020, kebijakan penangkapan terukur yang dituangkan dalam draft Peraturan Pemerintah mewajibkan pendaratan ikan di wilayah penangkapan yang sama.Artinya, ikan yang ditangkap di wilayah penangkapan Papua tidak lagi bisa langsung dibawa ke Jawa tapi harus didaratkan, dihitung, dan diolah terlebih dahulu di Papua.
Indonesia setiap tahunnya mengekspor lebih dari 250 spesies hasil kelautan dan perikanan. Namun, ada beberapa spesies yang mendominasi nilai ekspor karena keunggulan kompetitif perairan Indonesia yaitu udang, rumput laut, lobster dan kepiting.
Karena itu, MKP Sakti mencanangkan program revitalisasi dan modeling budidaya secara masif untuk empat komoditas unggulan Indonesia tersebut. Target dari revitalisasi adalah memastikan tambak-tambak rakyat dapat beroperasi tanpa mencemari lingkungan dan meningkatkan produktivitas tambak. Target dari modeling adalah membangun sentra-sentra pusat produksi yang modern untuk menjadi percontohan industrialisasi budidaya.Contoh yang sedang dibangun adalahshrimp estate100 hektar di Kabupaten Kebumen, dengan target produksi 6.000 ton udang per tahun.
Sebagai salah seorang pendiri kawasan geopark Bunaken, MKP Sakti menaruh perhatian khusus pada kelestarian laut. Tingginya jumlah sampah yang mengalir ke laut membuatnya mencetuskan Bulan Cinta Laut dan menginisiasi kebijakan nilai ekonomi sampah laut.Tujuan kebijakan ini adalah untuk membuat nelayan mengambil sampah yang ada di laut dengan menghagai pengumpulan sampah seperti penangkapan ikan.