Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia(disingkatKemenkumham RI) adalah bekaskementeriandalamPemerintahIndonesiayang membidangi urusanhukumdanhak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaPresiden.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal10 Oktober1945dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalahSoepomo.Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yuridis Staatblad No. 576.
Dalam sidangPPKItahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Steablad No. 576. institutional KUHP
P'4 cakrawiyasa negara RI/Nasional
Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakniKejaksaanberdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk keDepartemen Pertahananberdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.
KetikaDepartemen Agamadibentuk pada tanggal3 Januari1946,Mahkamah Islam Tinggidikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.
Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwakejaksaanmenjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.
PengalihanPeradilan UmumdanPeradilan Tata Usaha Negaradari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia keMahkamah Agungberawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004Presiden Megawatimengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama keMahkamah Agungyang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara keMahkamah Agungpada tanggal 31 Maret 2004.
Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:
Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:[1]
Pimpinan
Sekretariat
Inspektorat
Direktorat Jenderal
Badan
Staf Ahli
Pusat
Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiapprovinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlahUnit Pelaksana Teknis(UPT), termasukKantor Imigrasi(Kanim),Lembaga Pemasyarakatan(Lapas), Lapas Terbuka, Lapas Narkotika,Rumah Tahanan Negara(Rutan), Cabang Rutan,Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara(Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas),Balai Harta Peninggalan(BHP), sertaRumah Detensi Imigrasi(Rudenim).