Kebijakan terkait penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropa

Kebijakan terkait pengkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi di Uni Eropaadalahkebijakan-kebijakanUni Eropa(UE) terkait upaya mereka dalam melawanpenangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan dan nirregulasi (illegal, unreported and unregulated/IUU fishing).RegulasiDewan (EC) No. 1005/2008 tanggal 29 September 2008 merupakan instrumenhukumutama UE dalam melawan penangkapan ikanIUUsecara global.Komponen inti RegulasiIUUantara lain skemasertifikasipenangkapan ikan, pemberian kartu peringatan (cardingdanlisting) dan penerapan sanksi-sanksi oleh negara anggota. RegulasiIUUberlaku untuk semua penambatan maupun pengirimankapal-kapalpenangkap ikan UE dan negara ketiga di pelabuhan UE, serta seluruh perdaganganprodukperikananlaut ke dan dari UE. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada produkperikananyang ditangkap secara ilegal dijual dipasarUE.
Penangkapan ikan secara berlebihan (overfishing) adalah permasalahan yang meluas di lautan dunia. Kelebihan kapasitas kapal-kapal penangkapan ikan serta meningkatnya permintaan dunia atas produk-produk makanan laut telah berkontribusi terhadap masalah ini.
Penangkapan ikan secara berlebihan dipandang sebagai penyumbang terbesardegradasiekosistempesisir di seluruh dunia.Penangkapan ikanIUUmemiliki andil dalameksploitasiikan secara tidak wajar dan merusak pemulihanpopulasiikan dan ekosistem.IUUselain dapat merusak lingkungan laut, juga merusak persaingan dan merugikan para pelaku yang beroperasi secara sah (legal). Penangkapan ikanIUUjuga mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakatnelayan, terutama di negara-negara berkembang di mana masyarakatpesisirbergantung pada sumber daya ikan untuk pangan dan pendapatan mereka.Penangkapan ikanIUUdapat terjadi di perairan dangkal atau perairan dalam di disudut-sudut lautan terpencil. Hal Ini menjadi permasalahan khusus di negara-negara di mana manajemen perikanannya kurang baik, atau sumber daya yang terbatas untuk menegakkan peraturan melalui alat-alat utama seperti pengendalian penambatan, pemeriksaan kapal dan patroli di lautan.IUUmerupakan ancaman utama bagimata pencaharian, keamanan pangan dan kesehatan laut secara global.
Faktor pendorong penangkapan ikanIUUbiasanya karena hasilnya yang lebih menguntungkan. Sebuah kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat memaksimalkan laba dengan mengurangi biaya operasi dalam hal perizinan dan persyaratan lain yang menyertainya (misalnya pajak dan aturan tenaga kerja, penggunaan sistem pemantauan kapal dan dokumentasi yang benar). PelakuIUUjuga dapat mengabaikan penjatahan (kuota).Selain itu penangkapan ikanIUUsering menargetkan spesiesdemersalbernilai tinggi (habitat di dasar laut) seperti ikankod,salmon,trout,lobsterdanudang. Karena spesies-spesies ini hanya dapat diperdagangkan dalam jumlah kecil, permintaan dan harganya tinggi, menjadikannya sebagai usaha yang menggiurkan bagi para nelayanIUU.Penyebab lainnya adalah kurang efektifnya pemerintahan dan pemikiran jangka pendek serta kurangnya kepedulian pelaku ketika memutuskan untuk mengekploitasi sumber daya.
Sebagai pengimpor produk ikan terbesar di dunia, UE adalah pasar tujuan yang penting bagi operatorIUU. UE mengimpor banyak produk bernilai tinggi melalui mitra dagangnya di semuabenua. Negara-negara anggota UE juga meminjamkan bendera mereka pada sebagian besar kapal yang menangkap ikan untuk pasar UE. Sehingga kebijakan-kebijakan UE dapat berdampak signifikan pada perdagangan ikanglobal.
Sebagai pasar impor terbesar dunia untuk produk perikanan, UE memainkan peran penting dalam mereformasi perdagangan global dalam produk-produk perikanan.UE berupaya untuk menutup celah yang memungkinkan operator ilegal memperoleh keuntungan dari kegiatan mereka dengan langkah:
Kebijakan-kebijakan UE dalam memerangi penangkapan ikanIUUmengacu pada:
RegulasiIUU, Regulasi Dewan (EC) No 1005/2008 yang mulai berlaku pada tanggal1 Januari2010adalah pilar pertama dari tiga pilar sistem kontrol baru untuk perikanan UE. Pilar kedua adalah Regulasi Dewan (EC) No. 1006/2008 tentang otorisasi kegiatan penangkapan ikan di Perairan Komunitas, dan pilar ketiga adalah Regulasi Dewan (EC) No 1224 berkenaan dengan sistem kontrol Komunitas untuk memastikan kepatuhan dengan aturan-aturankebijakan perikanan bersama.RegulasiIUUmerupakan inti dari kerangka hukum UE dalam melawan penangkapan ikanIUUsecara global.Regulasi ini memiliki tujuan antara lain:
Dalam RegulasiIUUkapal penangkap ikan dapat dianggap terlibat penangkapan ikanIUUjika termasuk dalam salah satu kategori berikut:
RegulasiIUUjuga menetapkan serangkaian kebijakan agar produk perikananIUUtidak masuk ke pasar UE.
Hanya fasilitaspelabuhanyang ditunjuk oleh negara-negara UE yang terbuka untuk kapal dari negara-negara non-UE serta penambatan kapal dan pengalihan (transshipment) produk perikanan antara kapal-kapal dari negara-negara non-UE dan kapal UE, hanya boleh dilakukan di pelabuhan-pelabuhan yang telah ditunjuk.Sebelum kapal mendaratkan tangkapannya, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.
Negara UE di mana pelabuhan berada bertanggung jawab untuk memantau produk perikanan yang diimpor ke UE. Negara tersebut harus memastikan bahwa produk tersebut legal dan kapalnya mematuhi regulasi, yaitu memegang lisensi dan otorisasi yang sesuai, serta jumlah yang dilaporkan sesuai dengan jumlah yang ditambatkan atau yang dialihkan.Terhadap kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan UE dilakukan prosedur pemeriksaan:
Jika sebuah kapal tidak memiliki dokumen yang relevan, tidak akan diizinkan untuk mendaratkan tangkapannya dan harus menuju pelabuhan di luar UE. Izin untuk mendaratkan tangkapan juga ditolak jika ada perbedaan antara angka yang diberikan dalam sertifikat tangkapan dan entri harian dalam buku catatan. Dalam hal ini, lembaga pengendali perikanan memerlukan data pemantauan kapal. Perangkat elektronik atau "kotak biru" (blue box), dipasang di kapal penangkap ikan dan merupakan bagian dari sistem pemantauan kapal berbasis satelit (VMS).
Sertifikasipenangkapan menjamin bahwa produk yang diimpor ke UE tidak berasal dari penangkapan ikanIUU. Sertifikat ini dikeluarkan oleh negara tempat kapal penangkap ikan terdaftar (flag state). Sertifikat ini menyertai produk perikanan di seluruh rantai suplai sehingga memungkinkan pemeriksaan yang berkelanjutan.
Komisi Eropa akan mengidentifikasi kapal-kapal penangkap ikan untuk memutuskan mereka terlibat penangkapan ikanIUUatau tidak. Kemudian Komisi akan memberi tahu negara-negara bendera (negara-negara non-UE maupun UE) yang kapal penangkap ikannya telah diidentifikasi. Langkah Ini juga akan menghasilkan daftar kapal-kapal yang terlibat penangkapan ikanIUU. Prosedur ini untuk menjamin perlakuan yang adil terhadap kapal-kapal dan negara yang bersangkutan.
Negara-negara non-UE dapat diidentifikasi sebagai negara yang non-kooperatif jika negara tersebut tidak melaksanakan perannya sebagai negara bendera, pelabuhan, pesisir atau negara pemasar dalam mencegah, menghalangi dan menghilangkan penangkapan ikanIUU.
Negara-negara UE diharuskan menerapkansanksi-sanksiyang efektif, proporsional, dan bersifat mencegah terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatanIUU. Sanksi maksimum setidaknya 5 kali dari nilai produk perikanan yang diperoleh. Jika terjadi pelanggaran berulang dalam jangka waktu 5 tahun, negara-negara UE harus memberlakukan sanksi maksimal setidaknya 8 kali dari nilai produk perikanan yang telah diperoleh.
RegulasiIUUmengharuskan negara bendera yang mengekspor produk perikanannya ke UE agar memastikan asal-usul dan legalitas ikan tangkapan melalui sertifikat penangkapan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk agar negara tersebut mematuhi peraturankonservasidan manajemen serta menaati aturan perikanan internasional. Sampai saat ini, lebih dari 90 negara ketiga telah memiliki instrumen hukum, prosedur khusus dan menerapkan struktur administratif yang tepat untuk menerapkan sertiﬁkasi tangkapan pada kapal yang mengibarkan bendera mereka.
Komponen kunci kedua RegulasiIUUmengharuskan negara-negara pengekspor atau yang meminjamkan bendera mereka pada kapal yang memasok ke UE, bekerja sama dalam melawan penangkapan ikanIUU. Negara-negara dengan kebijakan yang kurang memadai untuk menjamin penangkapan ikan secara legal dapat diperingatkan secara formal (kartu kuning) agar dilakukan perbaikan. Jika mereka gagal memperbaikinya, maka ikan-ikan mereka dilarang masuk pasar UE (kartu merah). Jika mereka melakukan perbaikan yang diperlukan, mereka akan dihapus dari daftar (kartu hijau).
Mekanisme pemberian kartu dimulai dari Komisi Eropa yang mengidentifikasi atau menandai jika ada negara-negara non-UE yang gagal melaksanakan tugas mereka di bawahhukum internasionaldalam mengambil kebijakan untuk melawan penangkapan ikanIUU. Komisi akan memulai perundingan dengan mereka, jika dialog tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah maka Komisi akan memberitahukan perihal risiko ditandai sebagai negara non-kooperatif. Pemberitahuan ini dikenal sebagai tahap "pra-identifikasi", atau "kartu kuning". Komisi kemudian akan mengusulkan langkah-langkah yang sesuai agar negara non-UE dapat mengatasi permasalahan tersebut dalam tenggat waktu yang ditentukan.
Dalam kasus di mana negara yang ditandai sebelumnya gagal menyelesaikan masalah penangkapan ikanIUU, Komisi akan menandainya sebagai negara non-kooperatif, dalam tahap "identifikasi", atau "kartu merah", kemudian mengusulkan kepada Dewan untuk memasukkan negara tersebut dalam "listing" atau daftar negara non-kooperatif. Ketika negara yang ditandai sebelumnya membuat kemajuan nyata dalam menyelesaikan masalah, Komisi melepas status pra-identifikasi atau mengusulkan kepada Dewan untuk menghapus negara tersebut dari daftar negara non-kooperatif, yaitu memberikan "kartu hijau".
Sejak 2010, Komisi telah menyelidiki lebih dari 200 kasus yang melibatkan kapal dari 27 negara. Sanksi diberikan pada hampir 50 kapal dan sekitar 8 jutaEurotelah dikenakan pada negara-negara pantai dan bendera. Reformasi legislasi dan administrasi untuk sertifikasi penangkapan dan pemantauan juga telah diperkenalkan di beberapa negara ketiga. Komisi memusatkan kebijakan pada wilayah geografis tertentu, sepertiAfrika Baratatau wilayahPasifik, di mana kegiatan penangkapan ikanIUUmeluas dan dengan korban terberat pada sumber daya laut dan masyarakat lokal.Komisi Eropa telah mengadakan dialog dengan lebih dari 50 negara ketiga untuk menilai kecukupan sistem dan kerangka kerja mereka untuk memerangi penangkapan ikanIUUsesuai dengan hukum internasional.
Sejak pemberlakuan RegulasiIUUdilaporkan penurunan impor produk laut dari beberapa negara/wilayah yang diberi kartu, sepertiGhana,Panama,Filipina,Sri Lanka,Taiwan, danThailand. Dalam kasus lain, penurunan terjadi saat proses pemberian kartu, misalnyaKorea.Untuk beberapa negara yang diberi kartu, penerapan perjanjian perdagangan atau pengaturan tarif preferensial menyebabkan peningkatan volume impor setelah berlakunya RegulasiIUU, misalnya, untukPapua Nuginisejak tahun 2010 danBelizesejak tahun 2009. Impor dariKepulauan Solomonjuga meningkat sejak 2011 dan seterusnya.
Singkatan: CS - penyimpanan; FV - kapal pabrik; PP - pengolahan; RV - kapal pendingin; ZV - kapal pembekuan.