Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia

Artikel berikut menyajikan daftar perusahaanBadan Usaha Milik Negara(BUMN)Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupunperusahaanyang akan kehilangan status BUMN-nya. Per Oktober 2023, terdapat 65 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.
Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.
Berikut adalah daftar klaster menurutKementerian BUMNbeserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti pembagian BUMN seperti yang tertera pada Lampiran II Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021.
Sebagian BUMN berada dalam kondisi tidak sehat sehingga memerlukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi. Oleh sebab itu, melalui surat kuasa khusus, Menteri BUMN menunjukPT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PPA, untuk berperan dalam restrukturisasi komprehensif serta mencari solusi penyelesaian masalah para BUMN tersebut. Hal ini dilakukan melalui layanan BUMN Titip Kelola.
Layanan ini tetap berlanjut meskipun PPA, pada Januari 2022, kehilangan status BUMN-nya dikarenakan akuisisi perusahaan oleh BUMN lain, yaituPT Danareksa (Persero).Per 2023, dari semula 22 BUMN, tersisa 15 BUMN yang masih direstrukturisasi oleh PPA.
Berikut adalah BUMN yang masih menjadi peserta BUMN Titip Kelola:
Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dariKementerian Keuangankepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.
Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969jo.Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadiperusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentbanukanholdingBUMN.Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain,serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.
Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.
Berikut adalah perusahaan yang saat ini belum berstatus BUMN atau belum terbentuk namun akan segera memperoleh status BUMN:
Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN: