Skandal penyadapan Australia-Indonesia

Skandal penyadapan Australia-Indonesiaadalah kasus dokumen rahasia yang dibocorkan pada tahun 2013 oleh mantan mata-mata Amerika SerikatEdward Snowdenyang kemudian dikutip olehAustralian Broadcasting Corporation(ABC) dan surat kabarThe Guardian.
Dokumen tersebut berisi berisi daftar target penyadapan percakapan telepon pada tahun 2009 yang menunjukkan sejumlah nama diantaranya adalah Presiden IndonesiaSusilo Bambang Yudhoyono, istri presidenKristiani Herawati, Wakil PresidenBoediono, mantan Wakil PresidenJusuf Kalla, juru bicara urusan luar negeriDino Patti Djalal, juru bicara urusan dalam negeriAndi Mallarangeng, Menteri Koordinator Politik dan KeamananWidodo Adi Sucipto, Menteri BUMNSofyan Djalil, Menteri Sekretaris NegaraHatta Rajasa, dan Menteri KeuanganSri Mulyani.
Pada awal Juni 2013, laporan dari berbagai sumber media sepertiThe GuardiandanThe Washington Postmengungkapkan detail operasional pengintaian massalBadan Keamanan NasionalAmerika Serikat terhadap warga negara Amerika Serikat dan asing.Laporan tersebut didasarkan pada serangkaian dokumen rahasia tahun 2009 yang dibocorkan oleh mantan kontraktor NSA Edward Snowden. Pengungkapan lebih lanjut menunjukkan bahwa operasi pengawasan NSA diperluas hingga mencakup badan pengumpulan intelijen sekutu AS, termasukMarkas Besar KomunikasiPemerintah Inggris dan Direktorat Sinyal Pertahanan Australia, anggota perjanjian keamananUKUSAatau "Lima Mata".
Pada Oktober 2013,Der Spiegelmemberitakan bahwa agensi intelijen Jerman telah menerima "bukti kredibel" bahwa telefon Kanselir JermanAngela Merkeltelah disadap olehBadan Keamanan Nasional.Pada akhir bulan itu, laporan dariDer SpiegeldanFairfax Mediamenyatakan bahwa kedutaan besar dan pos diplomatikAustraliadi Asia digunakan untuk menyadap panggilan telepon dan data, termasuk selamaKonferensi Perubahan Iklim PBB tahun 2007.
KepalaBadan Intelijen Negara Republik IndonesiaA.M. Hendropriyonomengakui bahwa pada 2004 saat krisis menimpa Timor Leste, Indonesia menyadap kedutaan Australia di Jakarta dan mencoba merekrut warga Australia sebagai mata-mata.
Kementerian Luar Negeri RImenarik pulangDuta Besar Indonesia untuk AustraliaNadjib Riphat Kesoemasetelah mengetahui aksi penyadapan tersebut.Perdana MenteriTony Abbottawalnya tidak mau memberikan klarifikasi ataupun meminta maaf.Ini menyebabkanPresiden IndonesiaSusilo Bambang Yudhoyonomenyesalkan sikap Perdana MenteriTony Abbottyang tidak memberikan klarifikasi atau bahkan permintaan maaf atas isu penyadapannya.Memberikan klarifikasinya diDewan Perwakilan Australia, Abbott menyatakan bahwa Australia tidak perlu meminta maaf untuk pengumpulan intelijen yang masuk akal.Pada hari esoknya, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengkaji ulang seluruh perjanjian kerjasama bilateral dengan Australiatermasuk termasuk isu seputarpenyelundupan manusia, yang merupakan komponen utama kebijakanOperasi Perbatasan Kedaulatanpemerintahan Abbott.
Respon Tony Abbott tidak hanya mengundang kemarahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun juga dikritik oleh berbagai politikus baik di Indonesia maupun Australia, termasuk dari mantan perdana menteriMalcolm Fraser,mantan Wakil Presiden RIJusuf Kalla,Menteri Luar Negeri IndonesiaMarty Natalegawa,dan berbagai pemberitaan negatif dari media massa Indonesia.Aksi demonstrasi dilakukan di depanKedutaan Besar Australia, Jakartadan pemerintah Australia mengumumkan peringatan berpergian di Indonesia.
Secara kontras, pemimpin oposisi Australia dariPartai Buruh Australia,Bill Shorten, menolak untuk mengkritik Abbott dan malah menekankan pentingnya hubungan bilateral, dan berpendapat bahwa tanggapan pemerintah harus menjadi "momen Tim Australia".Mantan Menteri Luar Negeri AustraliaAlexander Downerberpendapat bahwa tanggapan diplomatik terhadap masalah ini "di luar kendali" pemerintahan Tony Abbott.
Tuduhan tersebut dan respon Indonesia menarik perhatian signifikan dari media massa Indonesia dan internasional khususnya setelah tuduhan yang dilontarkan kepadaBadan Keamanan NasionalAmerika Serikat yang telah berupaya untuk menyadap telefonKanselir JermanAngela Merkel.
Pada tahun 2014, Menteri Luar Negeri AustraliaJulie Bishopdan Menteri Luar Negeri IndonesiaMarty Natalegawamenandatangani Kesepahaman Bersama tentang kode etik antara Republik Indonesia dan Australia dalam implementasi perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan.