TolakPPN12Persen

#TolakPPN12Persenadalahtagaryang muncul di dunia maya-khususnya di situs jejaring sosialXpada tahun 2024 tentang kritik masyarakat Indonesia terkait kenaikanpajak pertambahan nilaiatau PPN menjadi 12%. Ketetapan soal pajak tersebut sesuai dengan UU No.7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.PPN 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Terdapat berbagai pertentangan terkait kenaikan PPN ini yang disebabkan oleh dampak terhadap biaya hidup masyarakat, pengaruh terhadap usaha kecil maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Pajak pertambahan nilai (PPN) yang semula dari 11% menjadi 12% menjadi isu tertinggi di Indonesia, mengingat pemerintah seolah-olah menutup mata atas kritik masyarakat terkait kenaikan PPN menjadi 12%.Terdapat petisi daringChange.orgyang berjudul "Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!" yang dibuat sejak 19 November 2024 hingga 21 Desember 2024 sudah terkumpul 166.521 tanda tanganwarganet.
Ratusan penggemarK-popturut melakukan aksi demonstrasi untuk menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, aksi yang dilakukan merupakan bagian dari relawanAnies Baswedan(HumAnies Project), yang bekerja sama dengan Nctzen Humanity. Aksi yang dilakukan ini mayoritas berasal dari Jabodetabek dengan massa 300-400 orang. K-popers menuntut akan aktivitas konsumsi barang impor seperti membeli album,merchandisedan tiket konser dari luar negeri serta layanan streaming sepertiNetflixdanViuuntuk digunakan para pecintadrama Koreasemakin mahal. Massa aksi K-popers berharap kepada pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan kenaikan PPN 12% sebab jika kebijakan ini diterapkan, maka beban finansial para K-popers akan semakin berat mengingat gaji mereka yang masih di sekitarUMR.
AliansiBEMSI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) yang dikoordinasikan oleh Satria Naufal juga turut melakukan aksi protes untuk menolak kenaikan pajak pertambahan nasional (PPN) menjadi 12 persen. Bentuk dari kecamanBEMSI sendiri mencakup 350 kampus dan tersebar di 14 wilayah di seluruh Indonesia. Mereka akan turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi jika ekskalasi dari masyararakat masih belum mereda. Tuntutan yang dilayangkan ini didasarkan pada realitas kondisi ekonomi masyarakat yang tidak stabil dan belum merata sehingga perlu adanya kajian kembali terkait kenaikan PPN menjadi 12%.
Anggota komunitasgimdaringjuga ikut mengeluhkan terkait kenaikan PPN 12% ini. Pembelianuang digitaldi dalamgimjuga mempengaruhi komunitas gim daring, bahwauang digitaldalam permainan daring senilai Rp100.000 maka jikagamerakan membelinya pasti akan lebih dari harga produk semestinya: PPN 10% saja sudah terasa, apalagi 12%. Mirai, salah satu anggota komunitas tersebut, mengatakan bahwa jika gim dibuat untuk mencari kesenangan tetapi pemerintah memajaknya hingga 12%, "bagaimana cara mendapat kesenangan?"
Imbas kenaikan PPN 12% juga terasa pada pekerja, mereka merasa pajak akan dikeluarkan secara tidak sadar sewaktu mereka ingin membeli makan di restoran atau membeli pakaian. Mereka juga merasa pemerintah secara tidak langsung memeras rakyatnya. Menurut para pekerja juga kebijakan ini dirasa kurang tepat sasaran dan akan lebih condong berpengaruh terhadap masyarakat kelas bawah.
Puan Maharanimenegaskan kepada pemerintah untuk melihat dampak buruk ke depan terkait buntut aksi masyarakat terkait penolakan PPN menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya untuk meningkatkan penerimaan negara dan pengurangandefisitanggaran, tetapi harus diperhatikan kembali kebijakan tersebut karena bisa berdampak pada daya beli masyarakat yang semakin menurun. Dampak lainnya akan terasa di sektor konsumsi rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Kenaikan tarif PPN, menurutPuan Maharani, diprediksi akan memicu inflasi konsumsi harian, seperti pakaian, perlengkapan kebersihan, dan obat-obatan. Puan juga membahas terkait kondisi kelas menengah yang akan diprediksi mengalami penambahan pengeluaran hingga Rp354.293 per bulan atau Rp4,2 juta per tahun sedangkan kondisi  keluarga menengah ke bawah diprediksi akan menanggung kenaikan pengeluaran hingga Rp101.880 per bulan atau Rp1,2 juta per tahun, dan kelompok rentan akan menghadapi penambahan pengeluaran sebesar Rp153.871 per bulan buntut kenaikan PPN 12%.