Kesultanan Buton

KesultananButonterletak di KepulauanButon(Kepulauan Sulawesi Tenggara)ProvinsiSulawesi tenggara, di bagian tenggara PulauSulawesi. Pada zaman dahulu memilikikerajaansendiri yang bernamakerajaanButondan berubah menjadi bentukkesultananyang dikenal dengan namaKesultananButon. Nama PulauButondikenal sejak zaman pemerintahanMajapahit, PatihGajah MadadalamSumpah Palapa, menyebut nama PulauButon.
KerajaanButonawalnya terdiri dari perkampungan kecil yang dinamakanWolio(saat ini berada dalam wilayahKota Bau-Bau) yang dipimpin dengan sistem pemerintahan tradisional dan berbentuk 4Limbo(Empat Wilayah Kecil) yaituGundu-gundu, Barangkatopa, PeropadanBaluwuyang masing-masing wilayah dipimpin oleh seorangBontosehingga lebih dikenal denganPatalimbona. Pemerintahan ini dirintis oleh kelompokMia Patamiana(si empat orang) yaituSipanjonga, Simalui, Sitamanajo, Sijawangkatiyang oleh sumber lisan mereka berasal dari Semenanjung TanahMelayupada akhir abad ke – 13.
Keempat orang Bonto tersebut disamping sebagai kepala wilayah juga bertugas sebagai pelaksana dalam mengangkat dan menetapkan seorang Raja. Selain empat Limbo yang disebutkan di atas, di Buton telah berdiri beberapa kerajaan kecil sepertiTobe-tobe, Kamaru, Wabula, TodangadanBatauga. Maka atas jasa Patalimbona, kerajaan-kerajaan tersebut kemudian bergabung dan membentuk kerajaan baru yaitu kerajaan Buton dan menetapkanWa Kaa Kaa(seorang wanita bersuamikan Si Batara seorang turunan bangsawanKerajaan Majapahit) menjadi Raja I pada tahun1332setelah mendapat persetujuan dari keempat orang bonto/patalimbona (yang dikemudian hari menjadi lembaga legislatif).Mpu Prapancajuga menyebut nama PulauButondi dalam naskahKakawin Nagarakretagama, yang membuktikan adanya hubungan.
Sejarah yang umum diketahui orang, bahwaKerajaan BonediSulawesilebih dulu menerima agamaIslamyang dibawa olehDatuk ri Bandangyang berasal dariMinangkabausekitar tahun 1605 M. SebenarnyaSayid Jamaluddin al-Kubralebih dulu sampai di PulauButon, yaitu pada tahun 815 H/1412 M. Ulama tersebut diundang olehRajaMulae Sangia i-Goladan baginda langsung memelukagamaIslam. Lebih kurang seratus tahun kemudian, dilanjutkan olehSyeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al-Fathaniyang dikatakan datang dariJohor. Ia berhasil mengislamkanRajaButonyang ke-6 sekitar tahun 948 H/ 1538 M.
Riwayat lain mengatakan tahun 1564 M. Walau bagaimanapun masih banyak pertikaian pendapat mengenai tahun kedatanganSyeikh Abdul WahiddiButon. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatanganSyeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al- Fathani, diriwayatkan bahwa di Callasusung (Kulisusu), salah sebuah daerah kekuasaanKerajaanButon, didapati semua penduduknya beragamaIslam.
Selain pendapat yang menyebut bahwaIslamdatang diButonberasal dariJohor, ada pula pendapat yang menyebut bahwaIslamdatang diButonberasal dariTernate. Dipercayai orang-orangMelayudari berbagai daerah telah lama sampai di PulauButon. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupunBahasayang digunakan dalamKerajaanButonialahbahasaWolio, namun dalam masa yang sama digunakanBahasaMelayu, terutamabahasaMelayuyang dipakai diMalaka,JohordanPatani. Orang-orangMelayutinggal di PulauButon, sebaliknya orang-orangButonpula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orangBugisjuga. Orang-orangButonsejak lama merantau ke seluruh pelosok duniaMelayudengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung lima orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton.
Kerajaan Buton secara resminya menjadi sebuah kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton ke-6, yaitu Timbang Timbangan atau Lakilaponto atauHalu Oleo. Bagindalah yang diislamkan olehSyeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al-Fathaniyang datang dariJohor. Menurut beberapa riwayat bahwaSyeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al-Fathanisebelum sampai diButonpernah tinggal diJohor. Selanjutnya bersama isterinya pindah keAdonara. Kemudian dia sekeluarga berhijrah pula ke PulauBatu atasyang termasuk dalam pemerintahanButon.
Di PulauBatu atas,Buton,Syeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al-FathanibertemuImam Pasaiyang kembali dariMalukumenujuPasai(Aceh).Imam PasaimenganjurkanSyeikh Abdul WahidbinSyarif Sulaiman al-Fathanipergi kePulau Buton, menghadap RajaButon.Syeikh Abdul Wahidsetuju dengan anjuran yang baik itu. SetelahRajaButonmemelukIslam, Baginda langsung ditabalkan menjadiSultan ButonolehSyeikh Abdul Wahidpada tahun 948 H/1538 M.
Mengenai tahun tersebut, masih dipertikaikan karena sumber lain menyebutkan bahwaSyeikh Abdul Wahidmerantau dari Patani-Johor keButonpada tahun 1564 M. SultanHalu Oleodianggap sebagaiSultanButonpertama, bergelar Sultan atau Ulil Amri dan menggunakan gelar yang khusus yaituSultanQaimuddin. Maksud perkataan ini ialah Kuasa Pendiri AgamaIslam.
Dalam riwayat yang lain menyebut bahwa yang melantik Sultan Buton yang pertama memeluk Islam, bukan Syeikh Abdul Wahid tetapi guru dia yang sengaja didatangkan dari Patani. Raja Halu Oleo setelah ditabalkan sebagai Sultan Kerajaan Islam Buton pertama, dinamakan Sultan Murhum.
Ketika diadakan Simposium Pernaskahan Nusantara Internasional IV, 18 - 20 Julai 2000 di Pekanbaru, Riau, salah satu kertas kerja membicarakan beberapa aspek tentang Buton, yang dibentang oleh La Niampe, yang berasal dari Buton. Hasil wawancara saya kepadanya adalah sebagai berikut:
Maklumat lain, kertas kerja Susanto Zuhdi berjudulKabantiKanturuna Mohelana Sebagai Sumber Sejarah Buton, menyebut bahwa Sultan Murhum, Sultan Buton yang pertama memerintah dalam lingkungan tahun 1491 M - 1537 M. Menurut Maia Papara Putra dalam bukunya, Membangun dan Menghidupkan Kembali Falsafah Islam Hakiki Dalam Lembaga Kitabullah, bahwa Kesultanan Buton menegakkan syariat Islam ialah tahun 1538 Miladiyah.
Jika kita bandingkan tahun yang saya sebutkan (1564 M), dengan tahun yang disebutkan oleh La Niampe (948 H/1541 M) dan tahun yang disebutkan oleh Susanto Zuhdi (1537 M), berarti dalam tahun 948 H/1541 M dan tahun 1564 M, Sultan Murhum tidak menjadi Sultan Buton lagi karena masa dia telah berakhir pada tahun 1537 M. Setelah meninjau pelbagai aspek, tampaknya kedatangan Syeikh Abdul Wahid di Buton dua kali (tahun 933 H/1526 M dan tahun 948 H/1541 M) yang diberikan oleh La Niampe adalah lebih meyakinkan.
Yang menarik pula untuk dibahas ialah keterangan La Niampe yang menyebut bahwa kedatangan Syeikh Abdul Wahid yang kedua kali di Buton pada tahun 948 H/1541 M itu bersama Imam Fathani mengislamkan lingkungan Istana Buton, sekaligus melantik Sultan Murhum sebagai Sultan Buton yang pertama. Apa sebab Sultan Buton yang pertama itu dilantik/dinobatkan oleh Imam Fathani? Dan apa pula sebabnya sehingga Sultan Buton yang pertama itu bernama Sultan Murhum, sedangkan di Patani terdapat satu kampung bernama Kampung Parit Murhum.
Kampung Parit Murhum berdekatan dengan Kerisik, iaitu pusat seluruh aktivitas Kesultanan Fathani Darus Salam pada zaman dahulu. Semua yang tersebut itu sukar untuk dijawab. Apakah semuanya ini secara kebetulan saja ataupun memang telah terjalin sejarah antara Patani dan Buton sejak lama, yang memang belum diketahui oleh para penyelidik.
Namun walau bagaimanapun jauh sebelum ini telah ada orang yang menulis bahwa ada hubungan antaraPatanidengan Ternate. Dan cukup terkenal legenda bahwa orang Buton sembahyang Jum'at di Ternate.
Jika kita bandingkan dengan semua sistem pemerintahan, sama ada yang bercorak Islam maupun sekular, terdapat perbedaan yang sangat kental dengan pemerintahan Islam Buton. Kerajaan Islam Buton berdasarkanMartabat Tujuh. Daripada kenyataan ini dapat diambil kesimpulan bahwa kerajaan Islam Buton lebih mengutamakan ajaran tasawuf daripada ajaran yang bercorak zahiri. Namun ajaran syariat tidak diabaikan.
Semua perundang-undangan ditulis dalamBahasa Woliomenggunakanhuruf Arab, yang dinamakanBuri Wolioseperti kerajaan-kerajaan Melayu menuliskan bahasa Melayu menggunakanAbjad Arab-Melayu. Huruf dan bahasa tersebut selain digunakan untuk perundang-undangan, juga digunakan dalam penulisan silsilah kesultanan, naskah-naskah dan lain-lain. Tulisan tersebut mulai tidak berfungsi lagi menjelang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.
Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum.
Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit.
Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.
Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari jamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif. Beberapa ahli berani melakukan klaim kalau sistem ini sudah muncul seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica Peraturan hukum diterapkan tanpa diskriminasi, berlaku sama bagi rakyat jelata hingga sultan. Sebagai bukti, dari 38 orang sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya diganjar hukuman karena melanggar sumpah jabatan. Dan hukumannya termasuk hukuman mati majelis rakyat Kesultanan Buton adalah lambang demokrasi Kesultanan Buton. Di sini dirumuskan berbagai program kesultanan dan juga tempat untuk melaksanakan proses pemilihan sultan berdasarkan aspirasi masyarakat Buton.
Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:
Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi
Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat negeri tersusun dalam suatu sistem tata pemerintahan dimana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah Kesultanan Buton tersebut terdiri atas Wilayah Inti,Moronenedan Barata. Dalam perkembangannya setelah agama Islam menjadi agama resmi bagi masyarakat Kerajaan Buton. Wilayah Kesultanan ya meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.
Dengan susunan dan tingkatan seperti demikian maka jabatan tertinggi adalah Sultan. Pada tingkat pemerintahan wilayah (Kadie) 27 dipimpin Babato atau Bonto dan pada tingkat pemerintahan Barata dipimpin oleh Lakina Barata.
Pemerintahan kadie adalah bagian wilayah yang mempunyai hukum adat dan majelis sendiri yang disebut "Sarana kadie". Kedudukannya dalam organisasi pemerintahan adalah wilayah-wilayah yang terdiri dari 72 Kadie yang mempunyai hukum adat. hak atas tanah dalam wilayahnya masing-masing, penggunaannya atas dasar hak pakai. Pemerintahan kadie juga diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat mempertahankan tanah dan wilayah kekuasaannya, berkewajiban mengatur penggunaan tanah. menguasai hutan dan pengambilan hasil hutan.
Penjelasan mengenai Sarana Barata akan dikemukakan secara khusus dalam4 Barata Kesultanan Butonsebagai sistem pemerintahan dan pertahanan.
Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang Politik Pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan serta mulai menjalin hubungan Politik dengan KerajaanMajapahit,Luwu,Konawe, danMuna. Demikian juga bidang ekonomi mulai diberlakukan alat tukar dengan menggunakanuangyang disebut Kampua (terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang kemudian ditenun secara tradisional menjadi kain). Memasuki masa Pemerintahan Kesultanan juga terjadi perkembangan diberbagai aspek kehidupan antara lain bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton yaitu “Murtabat Tujuh” yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas dan kedudukan perangkat kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan serta ditetapkannya SistemDesentralisasi(otonomi daerah) dengan membentuk 72 Kadie (Wilayah Kecil).
Masyarakat Buton terdiri dari berbagai suku bangsa. Mereka mampu mengambil nilai-nilai yang menurut mereka baik untuk diformulasikan menjadi sebuah adat baru yang dilaksanakan di dalam pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton itu sendiri. Berbagai kelompok adat dan suku bangsa diakui di dalam masyarakat Buton. Berbagai kebudayaan tersebut diinkorporasikan ke dalam budaya mereka. Kelompok yang berasal dari Tiongkok diakui dalam adat mereka. Kelompok yang berasal dari Jawa juga diakui oleh masyarakat Buton. Di sana terdapat Desa Majapahit, dan dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa para penghuni desa tersebut memang berasal dari Majapahit. Mereka sampai di sana karena perdagangan rempah-rempah. Dengan membuat pemukiman di sana, mereka dapat mempermudah akses dalam memperoleh dan memperdagangkan rempah-rempah ke pulau Jawa. Beberapa peninggalan mereka adalah berupa gamelan yang sangat mirip dengan gamelan yang terdapat di Jawa.
Imam-imam yang menjabat di dalam dewan agama juga dipercaya merupakan keturunan Arab. Mereka dengan pengetahuan agamanya diterima oleh masyarakat Buton dan dipercaya sebagai pemimpin di dalam bidang agama. Berbagai suku dan adat tersebut mampu bersatu secara baik di dalam kerajaan/kesultanan Buton. Apabila kita melihat kerajaan/kesultanan lain, perbedaan itu sering kali memunculkan konflik yang berujung kepadaperang saudara, bahkan perang agama. Sedangkan di Buton sendiri tercatat tidak pernah terjadi perang antara satu kelompok dengan kelompok lain, terutama bila menyangkut masalah suku dan agama.
Dapat dikatakan bahwa seluruh golongan di buton merupakan pendatang. Mereka menerapkan sistem yang berdasarkan musyawarah. Para perumus sistem kekuasaan atau sistem adat di Buton juga berasal dari berbagai kelompok suku dan agama. Ada yang berasal dari semenanjung Malaysia, Si Tamanajo yang berasal dariKerajaan Pagaruyung. Ada pula yang berasal dariJawayaitu Sri Batara danRaden Jutubunyang merupakan putra dariJayanegara.
Seluruh golongan tersebut berasal dari kerajaan yang otoriter dan menerapkan sistem putera mahkota. Hampir semua peralihan kekuasaan tersebut dilakukan dengan kudeta. Di kerajaan Buton hal tersebut tidak pernah terjadi. Asumsinya, berdasarkan pengalaman pahit dalam jatuh-bangunnya pemerintahan tersebut, maka mereka yang berkumpul di tanah Buton tersebut merumuskan suatu sistem yang mampu melakukan peralihan kekuasaan tanpa harus melalui pahitnya kudeta maupun perang saudara.
Mereka berkumpul di tanah Buton sejakGajah Madamengumumkansumpah palapa-nya. Pada masa ituKerajaan Sriwijayamengalami kemunduran. Begitu jugaKerajaan Singosari. Seluruh raja-raja dan panglima yang tidak takluk pada Kerajaan Majapahit akan dijadikan budak. Pilihan mereka adalah dengan melarikan diri menuju tempat yang aman. Pulau Buton menjadi salah satu lokasi dimana beberapa pelarian tersebut singgah dan menetap.
Wilayah kerajaan/kesultanan Buton sangat strategis. Pedagang dari India, Arab, Eropa maupun Cina lebih memilih untuk melalui jalur selatan Kalimantan untuk mencapai kepulauan rempah-rempah di Maluku. Bila melalui Utara Sulawesi dan selatan kepulauan Filipina, para pedagang akan berhadapan dengan bajak laut yang banyak berkeliaran di sana. Selain itu, angin di selatan Kalimantan lebih kencang daripada di sebelah utara Sulawesi. Masyarakat Buton telah menggunakan alat tukar uang yang disebut Kampua. Kampua Sehelai kain tenun dengan ukuran 17,5 kali 8 sentimeter. Pajak juga telah diterapkan di negeri ini. Tunggu Weti sebagai penagih pajak di daerah kecil ditingkatkan statusnya menjadi Bonto Ogena disamping sebagai penanggung jawab dalam pengurusan pajak dan keuangan juga mempunyai tugas khusus selaku kepala siolimbona (saat ini hampir sama dengan ketua lembaga legislatif).
Hukum dijalankan sangat tegas dengan tidak membedakan baik aparat pemerintahan maupun masyarakat umum. Hal ini terlihat dari ke 38 orang sultan yang memerintah di Buton, 12 orang menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar sumpah jabatan dan satu di antaranya yaitu Sultan ke - VIII Mardan Ali, diadili dan diputuskan untuk dihukum mati dengan cara leher dililit dengan tali sampai meninggal yang dalam Bahasa Wolio dikenal dengan istilah digogoli.
Etnik/Suku Buton sebutan bagi masyarakat yang berasal dari Kerajaan dan Kesultanan Buton, memiliki sejumlah bahasa yang berbeda tiap wilayah. Secara umum, setidaknya ada 4 bahasa yg digunakan oleh 4 kelompok/etnik masyarakat yakni Bahasa Muna, Bahasa Cia-Cia, Bahasa Pulo (Wakatobi), dan Bahasa Moronene. Selain 4 bahasa tersebut masih terdapat pula beberapa bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat yang lebih kecil, seperti bahasa Laompo/Batauga, Bahasa Barangka/Kapontori, Bahasa Wabula, Bahasa Lasalimu, Bahasa Kulisusu, Bahasa Katobengke dan sebagai bahasa pemersatu digunakan Bahasa Wolio. Bahasa Wolio ini merupakan bahasa resmi kesultanan.
Bidang Pertahanan Keamanan ditetapkannya Sistem Pertahanan Rakyat Semesta denganfalsafahperjuangan yaitu:
“Yinda Yindamo Arata somanamo Karo”(Harta rela dikorbankan demi keselamatan diri)
“Yinda Yindamo Karo somanamo Lipu”(Diri rela dikorbankan demi keselamatan negeri)
“Yinda Yindamo Lipu somanamo Sara”(Negeri rela dikorbankan demi keselamatan pemerintah)
“Yinda Yindamo Sara somanamo Agama”(Pemerintah rela dikorbankan demi keselamatan agama)
Disamping itu juga dibentuk sistem pertahanan berlapis yaitu empatBarata(Wuna, Tiworo, Kulisusu dan Kaledupa), empatmatana sorumba(Wabula, Lapandewa, Watumotobe dan Mawasangka) serta empat orang Bhisa Patamiana (pertahanan kebatinan).
Selain bentuk pertahanan tersebut maka oleh pemerintahkesultanan, juga mulai membangunbentengdan kubu–kubu pertahanan dalam rangka melindungi keutuhanmasyarakatdanpemerintahdari segala gangguan dan ancaman. Kejayaan masaKerajaan/Kesultanan Buton (sejak berdiri tahun1332dan berakhir tahun1960) berlangsung ± 600 tahun lamanya telah banyak meninggalkan warisan masa lalu yang sangat gemilang, sampai saat ini masih dapat kita saksikan berupa peninggalansejarah,budayadanarkeologi. Wilayah bekas Kesultanan Buton telah berdiri beberapa daerah kabupaten dan kota yaitu: Dengan wacana pembentukanDiarsipkan2015-05-27 diWayback Machine.Provinsi Kepulauan ButonDiarsipkan2015-05-27 diWayback Machine.yang terdiri dariKabupaten Buton,Kabupaten Wakatobi,Kabupaten Buton Utara,Kota Bau-Bau,Kabupaten Buton Selatan, danKabupaten Buton Tengah. Serta tiga daerah yang masuk dalamProvinsi Sulawesi TenggaraKabupaten Konawe Kepulauan,Kabupaten Bombana,Kabupaten Muna.
Meskipun menganut agama islam, masyarakat buton memiliki kepercaan akan adanya reinkarnasi pada seorang ulama. Salah satu kisahnya adalah kisah pada masa pemerintahan raja Mulae (Akhir Abad 15), terjadi percakapan antara syekh Abdul Wahid dan gurunya,Ahmed bin Chais. Yang terakhir menyuruh Abdul Wahid pergi dariPasaike Buton. Dia bilang "Nanti di masa cucu kalian, saya akan datang ke Buton untuk menyempurnakan adat istiadat kalian". Ketika masa cucu Abdul Wahid hidup, yang bernamaImam Malanga, datanglah ulama kedua ke Buton, yakniFirus Muhammad. Pada saat bersamaan lahirlah Mardana Ali, yang akan menjadi sultan pada 1647 hingga 1654.Lantas ulama tersebut mencari bayi dan menyakini sebagai reinkarnasi dari Ahmed bin Chais.