Sengketa penamaan Makedonia

Penggunaan namaMakedoniadiperdebatkan di antara negara dua negaraEropa Tenggara, yaituYunanidanMakedonia Utara(sebelumnya Republik Makedonia, umumnya disingkat menjadi "Makedonia" dalam bahasa Indonesia). Penyebabnya adalah berbagai macam sengketa yang beragam di awal abad ke-20 dankonflik bersenjatayang merupakan bagian dari penyebab terjadinyaPerang Balkan. Perselisihan penamaan tersebut, meskipun sudah menjadi masalah sejakhubungan Yugoslavia-Yunanisetelah Perang Dunia II, menjadi masalah besar setelah peristiwaperpecahan YugoslaviadanRepublik Sosialis Makedoniamendapat kemerdekaannya pada tahun 1991. Sejak saat itu, masalah ini terus menjadi batu sandungan dalam hubungan bilateral dan internasional kedua negara sampai akhirnya terselesaikan dalamPerjanjian Prespapada bulan Juni 2018, yang diikuti dengan ratifikasi oleh parlemen Makedonia dan Yunani pada akhir 2018 dan awal 2019, dan akhinya diakhiri dengan proses penggantian nama resmi Makedonia ke Makedonia Utara pada bulan Februari 2019.
Pertikaian tersebut muncul dariambiguitasatau kerancuan dalamnomenklaturantara Makedonia Utara yang saat itu dikenal sebagai Republik Makedonia,Makedonia yang menjadi wilayah dari Yunani, dan kerajaan Yunani kunoMakedoniaatauMakedon. Dengan alasan kekhawatiran historis yang berujung pada terciptanyairedentisme(keinginan untukmenganeksasiseluruh wilayah Makedonia pada masa mendatang), Yunani menentang penggunaan nama "Makedonia" tanpa kualifikasi geografis seperti "Makedonia Utara" untuk penggunaan "oleh semua ... dan untuk semua tujuan".Sementara jutaan etnis Yunani mengidentifikasi diri mereka sebagai orangMakedonia, yang tidak terkait dengan bangsa Slavia, Yunani dengan keterangan lebih lanjut berkeberatan dengan penggunaan istilah "Makedonia" untukkelompok etnisdan bahasa terbesar di negara tetangga, yang saat ini disebut sebagai Makedonia Utara tersebut. Makedonia Utara dituduh oleh Yunani ataspenggunaan simbol dan angkayang secara historis dianggap sebagai bagian daribudaya YunanisepertiSurya VerginadanAleksander Agung, dan juga promosi konsepiredentismedariMakedonia Bersatu, yang melibatkan klaim teritorial atas Yunani,Bulgaria,Albania, danSerbia.
Perselisihan mencapai ke mediasi internasional tingkat tertinggi, yang melibatkan berbagai upaya untuk mencapai resolusi. Pada tahun 1995, kedua negara meresmikan hubungan bilateral dan berkomitmen untuk memulai negosiasi tentang masalah penamaan, di bawah naunganPerserikatan Bangsa-Bangsa. Sampai sebuah solusi ditemukan, nama sementara " Republik Makedonia Bekas Yugoslavia" (FYROM) digunakan oleh banyak organisasi dan negara internasional. Anggota PBB, dan PBB secara keseluruhan, setuju untuk menerima nama apa pun yang dihasilkan dari negosiasi yang berhasil antara kedua negara. Partai-partai tersebut diwakili oleh Duta BesarVasko NaumovskidanAdamantios Vassilakisdengan mediasiMatthew Nimetz, yang telah menangani masalah ini sejak 1994.
Pada 12 Juni 2018, sebuah kesepakatandicapai antara perdana menteri YunaniAlexis Tsiprasdan mitranya dari MakedoniaZoran Zaev,di mana nama "Republik Makedonia Utara" akan diadopsi oleh negara bersangkutan.Referendumdiadakan di Makedonia pada tanggal 30 September 2018, dengan para pemilih sangat menegaskan dukungan untuk keanggotaanUEdanNATOdengan menerimaperjanjian, meskipun dengan partisipasi pemilih 37%.Setelah perjanjian itu disahkan oleh kedua belah pihak, perjanjian itu mulai berlaku sejak 12 Februari 2019.