Rujuk

Rujukadalah bersatunya kembali sepasangsuamidanistridalam ikatanpernikahanjika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melangsungkan akadnikah.Merujuk ialahmengambil kembali istri yang sudah ditalak.Merujuk artinyabersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu (iddah).Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada isterinya (talak), yakni di antaratalaksatu atau dua.
Syarat rukun rujuk, jika seorang suami rujuk dengan istrinya, tidak diperlukan adanyaakad nikahyang baru karena akad yang lama belum terputus,pernikahanawal dilakukan sakral danSahdisaksikan oleh para saksi serta banyak umatMuslim, sedangkan secarahukumnegara,agama,adatdibuktikan dengan adanya aktapernikahan dalam Islamyakni Sertifikat Kursus Calon Pengantin yang mutlak milik penerima Sakral yang Sah yaitusuami, yang dikeluarkan olehBadan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinanmasa sekarang, masih utuh tidak tercabut. Dan juga tidak dibenarkan perkara buku nikah suami-istriDipegang, Dikemudikan oleh orang lain.
Rujuk dalam pandangan fiqh adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fiqh rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari firmanAllahSWT dalamAl-Qur'ansurat al-Baqarah (2) ayat 228. Untuk sahnya tindakan rujuk hanya diperlukan ucapan rujuk yang dilakukan oleh suami.
Ada beberapa syarat yang menjadikan merujuk sah:
Di dalam Undang-undang No. 1 tahun1974tentang perkawinan tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah rujuk, demikian juga halnya di dalam Peraturan Presiden No 9 tahun1975tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974.Valid ketentuan  hak khusus yang di pergunakan sebagaimana firmanAllahSWT dalamAl-Qur'ansurat al-Baqarah (2) ayat 228 ditetapkan tentang rujuk.
Konpetensi relatif didasarkan atas patokan batas kewenangan mengadili berdasarkan kekuasaan daerah hukum, Masing-masing badan peradilan dalam suatu lingkungan telah ditetapkan batas-batas wilayah hukumnya.
Batasan untuk menentukan kompetensi relatif merujuk kepada pasal 118 HIR, 142 RBG atau pasal 99 Rv. Agar gugatan memenuhi syarat Kompentensi relatif: gugatan harus diajukan kepengadilan domisiliTERGUGAT, tidak sah gugatan tersebut diajukan kePENGUGAT.
Dasar terpenting dalam mengajukan Gugatan adalah Menentukan tempat tinggal Tergugat BerdasarkanKartu Tanda Penduduk(KTP) terbaru terdaftar dan Aktif,Kartu KeluargaSesuai KTP juga terbaru terdaftaAktif, Suratpajaksesuai Kartu Keluarga dan KTP juga terdaftar Aktif, apabila dasar terpenting ini Tidak terdafta pada DinasDirektorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Direktorat Jendral Pajak maka gugat tersebut tidak Sah, terkategori status gugat dari gugatanPerdatamenjadi tindakanPidanamemalsukan identitas Tergugat atau/dan Pengugat,
yang di atur dalam Undang-undang KUHP pasal 263, Pasal 266 KUHP merupakan yang mengatur tentang  pemalsuan identitas,untuk terealisasinya Pidana tersebut telah diatur dalam Pasal 108 KUHAP sebagai berikut "Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik"pegawai negeri sipildi BPU, BadanPengadilan Agama, BPM, BPTUN memiliki kewajiban baik secara hukum maupun secara sebagai manusia yang bersifat kemanusiaan untuk segera melaporkan/atau pengaduan kepadaKepolisian Negara Republik IndonesiasebagaiPenegakan hukum di Indonesiaagar supaya sesegera mungkin di buat Laporan Polisi (LP) untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk membuka keadilan yang seadil adilnya oleh hakim ...
"yang seadilnya adilnya dalam surat At-tin ayat (8) adalah Allah merupakan hakim yang paling adil, karena di akhirat nanti setiap-tiap manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya selama di dunia dengan perhitungan yang paling adil",
dan juga harus dilakukan lidik hingga sidik olehPolisisampai dilimpahkan kePengadilan TinggiatauPengadilan Negeriapabila telah terbukti olehPolriyang membidangi/atau menangani kasus tersebut Bid krimum/atau krimsusKepolisian,
karena apabila tidak segera ditindak lanjuti Penindasan,zalimterhadap korban penindasan, kezaliman akan semakin lama terasakan oleh korban, karena perbuatan manusia yang tidak memilikiAkhlakserta hati yang suci.Terkecuali telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tergugat pemakai pengedar narkoba, perselingkuhan hingga melakukan pernikahan baru tampa seijin istri/suami yang pertama, Perceraian itu adalah Terbaik.
Pada dasarnya hukum merujuk adalah boleh atau jaiz, kemudian hukum merujuk dapat berkembang menjadi berbeda tergantung dari kondisi suami istri yang sedang dalam perceraian.Dan perubahan hukum merujuk untuk rujuk dapat menjadi sebagai berikut:
Secarahukumnegara penolakan rujuk oleh istri dapat terealisasi bilamana minimal 3 (tiga) alasan dapat dibuktikan dengan bukti yang sebenarnya, secara tertulis dan minimal menghadirkan 2 (dua) orang saksi dihadapan KetuaHakimpersidangan, serta tidak ada sanggahan jawaban dari sang suami secara tertulis dan dibenarkan oleh suami tersebt dihadapan persidangan yang sakral, dan juga tanpa tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pasal 118HIR dan pasal 142 ayat 1-5 R.BG, sebagai dasar utama ketentuan formulasi yang sah menurutHukum di Indonesiadan jugaHukum Islam di Indonesiadidasarkan dari berbagai ketentuan yang terserak.
Rujuk dapat dilakukan dengan:
Rujuk dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk. Seperti ucapan suami kepada istrinya ”Kita Rujuk", ” Aku rujuk‟mu” atau ”Aku kembali kepadamu” dan yang semisalnya.
Rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan nafsu atau suami mensetubuhi istrinya.Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat rujuk.Ini adalah pendapatMazhab Maliki,Mazhab Hambali,Ishaq, dan pendapat yang dipilih adalah pendapatIbnu Taimiyyah.
Unsur-unsur kasus hukum perdata diIndonesiaLihatHukum perdata