Perang Saudara Myanmar

Perang saudara Myanmar, juga disebutRevolusi Musim Semi MyanmardanPerang Pertahanan Rakyat, adalahperang saudarayang berlangsung setelahpemberontakanjangka panjang diMyanmaryang meningkat secara signifikan sebagai respons terhadapkudeta militertahun 2021 dan tindakan keras anti-kudeta yang terjadi setelah protes.
Beberapa bulan setelahkudeta,oposisimulai bersatu di sekitarPemerintah Persatuan Nasional, yang melancarkan serangan terhadapDewan Administrasi Negara(SAC),junta militer. Pada tahun 2022, pihak oposisi menguasaiwilayahyang luas, meskipun berpenduduk jarang. Di banyakdesadankota, seranganjuntaberhasil mengusir puluhan ribu orang. Pada peringatan kedua kudeta, pada Februari 2023, ketua SAC,Min Aung Hlaing, mengaku kehilangan kendali stabil atas “lebih dari sepertiga” kota-kota. Pengamat independen mencatat jumlah sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi, dengan hanya 72 dari 330 kota yang masih berada di bawah kendaliTatmadaw, yaitu kekuatanmiliteryang bersekutu dengan junta. Namun, kota-kota yang berada di bawah kendali junta mencakup semua pusat populasi besar.
Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadipengungsi internal, dan lebih dari 13.000anak-anakterbunuh. Pada bulan Maret 2023,PBBmemperkirakan bahwa sejakkudeta, 17,6 juta orang diMyanmarmembutuhkanbantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadipengungsi internal, dan 55.000bangunan sipiltelah hancur.UNOCHAmengatakan lebih dari 40.000 orang telah mengungsi ke negara-negara tetangga.
Pemberontakantelah berlangsung diMyanmarsejak tahun 1948 dan sebagian besar berbasisetnis.PemberontakankomunisdanPersatuan Nasional Karenadalah aktor oposisi utama terhadappemerintah pusat. Selama abad ke-20, beberapa organisasietnis bersenjata(EAO) terkemuka naik dan turun dalam pengaruh dan kendali.Faksipemberontak yang lebih besar sepertiTentara Kemerdekaan Kachin(KIA) dibentuk sebagai tanggapan terhadapkudeta Burmatahun 1962 yang dilakukanNe Windan meningkatnyarepresi politikyang dilakukannya.Pemberontakan 8888, sebagai tanggapan terhadap pemerintahan totaliterNe Win, mengakibatkan terbentuknya beberapamilisi Bamarmodern pertama dari para pengunjuk rasa yang menuju ke daerah-daerah di bawah kendali pemberontak etnis.
SetelahPemberontakan 8888,Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara(SLORC), yang kemudian dikenal sebagaiDewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, membentukjunta militer.Militer Myanmar, yang umumnya dikenal sebagaiTatmadaw, sangat melemahkan kelompok pemberontak etnis, menghancurkan sebagian besar basis danbentengmereka selama tahun 1990an. Pada saatreformasi politik Myanmartahun 2011-2015, junta telah mendapatkan kembali kendali atas banyak basis pemberontak yang sudah lama ada, termasukNegara Bagian KokangdanKaren.
Sebagai bagian darireformasi politikdandemokratisasi,Konstitusitahun 2008 menciptakan zona pemerintahan mandiri dengan otonomi yang lebih besar. Pada tahun 2015,Perjanjian Gencatan Senjata Nasional(NCA) ditandatangani antara delapanEAOdanpemerintah pusat. Namun, pada tahun 2018NCAmulai berantakan karena dugaan pelanggaran perjanjian oleh tentaraTatmadawyang memasuki wilayahEAOuntuk membangun jalan. Banyak pihak yang tidak menandatangani perjanjian ini melanjutkan konflik. Pada akhir tahun 2016, empat negara yang tidak menandatangani NCA membentuk Aliansi Utara, termasukKIAdanTentara Arakan, terlibat dalamperangdengan pemerintah pusat danEAOlainnya.
Menurut analis Matthew Arnold, momentum perang saudara melewati ambang kritis pada akhir musim kemarau tahun 2022 ketika sentimen revolusioner telah berkembang menjadi perlawanan sosial dan bersenjata yang lebih luas yang tidak dapat lagi diredam oleh junta. Menjelang akhir tahun 2021, bentrokan bersenjata langsung menyebabkan lebih banyak pemboman, alat peledak, dan ranjau darat. PDF, dengan dukungan kuat dari masyarakat lokal, menyerang sasaran lunak pemerintah seperti kantor polisi, pos terdepan, dan bisnis milik junta. Melalui hal ini, perlawanan menjadi lebih terorganisir ketika mereka menyita senjata, mendapatkan pelatihan dan berkomunikasi antar unit melalui bantuan NUG dan EAO sekutu.
Pada tanggal 27 Oktober 2023, Aliansi Tiga Persaudaraan (TNLA, MNDAA dan AA) memulai Operasi 1027, menargetkan pos pemeriksaan dan pangkalan junta di dekat Lashio dan pos perdagangan perbatasan Phaung Seik dekat Chinshwehaw. Chinshwehaw jatuh ke tangan tentara etnis. Bandara Lashio dan dua penyeberangan penting perbatasan Tiongkok-Myanmar dekat Laukkai ditutup. Selama tiga hari berikutnya, pasukan koalisi merebut 57 pangkalan yang ditanggapi junta dengan pemboman udara. Secara bersamaan, AA melawan pasukan junta di Kotapraja Htigyaing, Wilayah Sagaing.
Irrawaddymelaporkan pada tanggal 22 November bahwa Tatmadaw sedang mempersiapkan 14.000 tentara untuk membela Naypyitaw, termasuk dengan memindahkan pasukan dari daerah lain ke ibu kota dan memobilisasi pegawai negeri menjadi militer. Persiapan ini dimulai segera setelah Operasi 1027 dilancarkan melawan Tatmadaw. Selain itu Tatmadaw menyiapkan 10.000 tentara untuk pertahanan Mandalay, Bago dan Yangon. Pekerjaan benteng juga dimulai, dengan kantor polisi Naypyitaw "juga menyiapkan balok beton, karung pasir, dan bahan lain yang diperlukan untuk diubah menjadi pangkalan pertahanan hanya dalam beberapa hari".
Pada awal Desember, pemerintah yang dipimpin Tatmadaw juga telah mengimbau para pembelot untuk kembali ke Tatmadaw, dan menjanjikan pembebasan tuduhan bagi para pembelot. Pemerintah Persatuan Nasional mengklaim sekitar 20.000 tentara telah meninggalkan dan bergabung dengan barisannya. Pada tanggal 7 Desember, junta mulai membebaskan tentara yang dipenjara karena desersi untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja akibat tekanan medan perang dari operasi baru-baru ini.
Ronan Lee, seorang profesor di Universitas Loughborough, menyatakan bahwa pembalikan strategis, hilangnya wilayah secara nasional, dan penurunan ekonomi berarti momentum telah menjauh dari junta Myanmar, dan junta "sekarang mungkin berada dalam spiral kematian". Tatmadaw juga diduga menghubungi Tiongkok untuk memberikan tekanan pada Aliansi Tiga Persaudaraan agar menghentikan Operasi 1027. Pada 11 Desember, Tiongkok membantu mengadakan pembicaraan damai antara Tatmadaw dan berbagai kelompok pemberontak di Utara, termasuk aliansi tersebut. Aliansi Persaudaraan kemudian mengumumkan pada tanggal 13 Desember bahwa perundingan damai ini "hanya berlangsung 10 menit" dan berjanji untuk terus melanjutkan pertempuran.
Situasi hak asasi manusia di Myanmar telah memburuk secara signifikan sejak awal konflik sipil. Militer Burma telah meningkatkan penggunaan kejahatan perang, termasuk pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, dan penargetan warga sipil. Junta juga menyita properti lawan politik sebagai bagian dari strategi intimidasi, yang berdampak pada ratusan keluarga.
Sejak awal konflik sipil, baik militer Burma maupun kekuatan perlawanan telah menggunakan fasilitas pendidikan sebagai basis dan tempat penahanan. Pada tahun 2021, lebih dari 190 serangan kekerasan terhadap sekolah dilaporkan terjadi di 13 negara bagian dan wilayah Myanmar. Pada Juni 2022, 7,8 juta anak masih putus sekolah.
Sistem kesehatan masyarakat Myanmar telah runtuh, dan perang saudara telah memperburuk krisis ketahanan pangan di negara tersebut, dengan satu dari empat orang mengalami kerawanan pangan. Kemiskinan dan kerawanan pangan telah berdampak besar pada Zona Kering di Myanmar dan wilayah delta Irrawaddy, yang mencakup lebih dari 80% wilayah pertanian di negara tersebut dan merupakan rumah bagi sepertiga populasi negara tersebut.
Pada September 2022, 1,3 juta orang menjadi pengungsi internal, dan lebih dari 13.000 anak-anak terbunuh. Pada bulan Maret 2023, PBB memperkirakan bahwa sejak kudeta, 17,6 juta orang di Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 1,6 juta orang menjadi pengungsi internal, dan 55.000 bangunan sipil telah hancur.
Pada bulan Maret 2023, Volker Türk, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, melaporkan bahwa konflik bersenjata terus meningkat. Dia menyatakan bahwa mereka sedang menyelidiki ratusan insiden pembakaran rumah dan pembunuhan warga sipil, termasuk anak-anak. Secara keseluruhan, 15,2 juta orang menghadapi kerawanan pangan.
Pada bulan Juni 2021, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi tidak mengikat yang meminta negara-negara anggota untuk memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar. 200 organisasi internasional, termasuk Amnesty International dan Human Rights Watch terus menekan PBB dan negara-negara anggotanya untuk menerapkan embargo senjata global.
ASEAN telah memblokir Myanmar untuk berpartisipasi dalam KTT regional sejak kudeta tahun 2021. Misalnya, pada KTT ASEAN 2022, kursi di Myanmar masih kosong. Negara-negara anggota ASEAN belum mengambil pendekatan yang konsisten dan terkoordinasi sehubungan dengan perang saudara yang sedang berlangsung, karena perpecahan internal. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura sangat menentang junta militer.
Thailand adalah sekutu utama junta; mantan Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menggunakan kontak saluran belakang pada pertengahan tahun 2021 untuk membentuk opsi diplomatik Thailand, terutama yang terkait dengan ASEAN. Pada tanggal 30 Juni 2022, ketika Angkatan Udara Myanmar diduga melanggar wilayah udara Thailand, Thailand melancarkan serangan pertahanan. Belakangan, Prayuth mengatakan kejadian itu "bukan masalah besar". Setelah pemilu Thailand tahun 2023, Perdana Menteri baru Srettha Thavisin telah menunjukkan dukungan terhadap Perjanjian Gencatan Senjata Nasional militer yang mendesak semua pihak di Myanmar untuk tetap berada di jalur perdamaian dan stabilitas.
Singapura pada awalnya menekankan pentingnya memisahkan bisnis dari politik, namun kemudian menjadi ragu untuk berbisnis dengan Myanmar. Perdana Menteri Lee Hsien Loong menggambarkan penggunaan kekuatan mematikan dalam penindasan terhadap pengunjuk rasa anti-junta sebagai hal yang “tidak dapat diterima” dan “bencana”. Pada tahun 2022, Lee terus mendukung pengecualian rezim militer dari pertemuan ASEAN sampai rezim tersebut bekerja sama dalam rencana perdamaian ASEAN. Saat ini Singapura tidak mengakui junta militer. Selama perang, Singapura tetap menjadi pemasok peralatan utama bagi pabrik senjata junta. Beberapa perusahaan yang berbasis di Singapura juga berperan sebagai perusahaan perantara junta, yang secara kolektif mengirimkan senjata senilai 254 juta dolar AS ke junta antara tahun 2021 dan 2023.
Hingga Desember 2023, Timor Timur tetap menjadi satu-satunya pemerintahan yang secara terbuka menyatakan simpati kepada kekuatan anti-rezim di Myanmar. Pada Agustus 2023, Dewan Tata Usaha Negara mengusir duta besar Timor Timur sebagai pembalasan atas pertemuan pemerintah Timor Timur dengan NUG.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag<ref>untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag<references group="lower-alpha"/>yang berkaitan