Prefektur di Jepang

Jepangterbagi atas 47prefektur(都道府県code: ja is deprecated,Todōfuken), yang merupakan wilayah administrasi dan yurisdiksi tingkat satu (setara denganprovinsidiIndonesia). Terdiri atas 43 prefektur(県code: ja is deprecated,ken), dua prefektur perkotaan(府code: ja is deprecated,fu,OsakadanKyoto), satu "sirkuit" atau "daerah"(道code: ja is deprecated,dō,Hokkaido)dan satu "metropolitan"(都code: ja is deprecated,to,Tokyo).Meijimelalui administrasiFuhanken sanchiseimenciptakan sistem prefektur (-fuuntuk perkotaan dan-kenuntuk pedesaan) pada tahun 1868 untuk menggantikan sistem administrasi sebelumnya (bugyō,daikan, dll.) yang berlaku dibagian-bagian negara yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh shogundan beberapa wilayah pemberontak/loyalis shogun yang tidak tunduk kepada pemerintah baru sepertiAizu/Wakamatsu. Pada tahun 1871, seluruh domain feodal(han)yang tersisa diubah statusnya menjadi prefektur, sehingga seluruh negara tercakup oleh prefektur. Melalui serangkaian gelombang konsolidasi teritorial, terciptalah 47 prefektur yang masih berdiri hingga sekarang. Dalam beberapa kasus, luas prefektur modern setara dengan luasprovinsi Jepangeraritsuryō.
Setiap prefektur dikepalai oleh seoranggubernur(知事code: ja is deprecated,chiji)yang dipilih melalui pemilu. Peraturan Prefektur dan Anggaran Pendapatan Belanja Prefektur diatur oleh majelis prefektur(議会code: ja is deprecated,gikai)di mana anggotanya dipilih melalui pemilu legislatif yang diadakan setiap empat tahun sekali.
Di bawah seperangkat undang-undang tentang pemerintahan daerah 1888–1890hingga 1920-an, setiap prefektur (kala itu baru ada 3-fudan 42-ken;Hokkai-dōdanOkinawa-kentunduk pada UU yang berbeda hingga abad ke-20) dibagi atas kota(市code: ja is deprecated,shi)dan distrik(郡code: ja is deprecated,gun)dan setiap distrik dibagi lagi atas kota kecil(町code: ja is deprecated,chō/machi)dan kecamatan(村code: ja is deprecated,son/mura).Hokkaidomemiliki 14 subprefektur yang bertindak sebagai kantor cabang(総合振興局code: ja is deprecated,sōgō-shinkō-kyoku)dan kantor perwakilan(振興局code: ja is deprecated,shinkō-kyoku)prefektur. Beberapa prefektur lain juga memiliki kantor cabang yang menjalankan fungsi administrasi prefektur di luar ibukota.Tokyo,ibu kota Jepang, adalah hasil penggabungan antarakota Tokyodanprefektur Tokyodi masa lalu, yang hingga hari ini masih berstatus sebagai kota metropolitan sekaligus prefektur.
Penggunaan kata "prefektur" untuk memberi label wilayah-wilayah Jepang ini berasal dari penggunaan "prefeitura" oleh para penjelajah dan pedagang Portugis abad ke-16 untuk menggambarkan perdikan yang mereka temui di sana. Namun, arti aslinya dalam bahasa Portugis lebih dekat dengan "kota" daripada "provinsi".
Setiap perdikan (fief) dipimpin olehdaimyo(tuan tanah) dan keluarganya. Meskipun perdikan telah lama dibongkar, digabungkan, dan diorganisasi ulang beberapa kali, dan telah diberikan tata kelola dan pengawasan legislatif, terjemahan kasarnya macet.
Pemerintah Meijimenciptakan sistem yang digunakan hingga saat ini pada bulan Juli 1871 denganmenghapus sistem handan menciptakan sistem prefektur(廃藩置県code: ja is deprecated,haihan-chiken). Pada awalnya ada lebih dari 300 prefektur yang sebagian besar merupakan bekas wilayah han. Jumlah ini berkurang menjadi 72 di akhir tahun 1871, hingga menjadi 47 pada tahun 1888. Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1947 memberikan lebih banyak kekuatan politik untuk prefektur sehingga setiap prefektur dapat leluasa mengadakan pemilu gubernur dan parlemen prefektur.
Pada tahun 2003,Perdana MenteriJunichiro Koizumimengusulkan agar pemerintahmengkonsolidasikanprefektur saat ini menjadi sekitar 10 wilayah bagian. Rencana tersebut menyerukan agar setiap daerah memiliki otonomi yang lebih besar dari prefektur yang ada. Proses ini akan mengurangi jumlah wilayah administrasi subprefektur dan memangkas biaya administrasi.Pemerintah Jepang juga mempertimbangkan rencana untuk menggabungkan beberapa kelompok prefektur, menciptakan sistem pembagian administrasi sub-nasional yang terdiri dari 9 hingga 13 wilayah bagian, dan memberikan wilayah-wilayah ini lebih banyak otonomi lokal daripada yang sekarang dinikmati oleh prefektur.Hingga Agustus 2012, belum ada reorganisasi yang dijadwalkan.
Jepang adalahnegara kesatuan. Pemerintah pusat mewakilkan banyak fungsi (sepertipendidikandankepolisian) ke prefektur dankota, tetapi tetap memiliki hak penuh untuk mengendalikannya. Meskipun pengeluaran pemerintah daerah menyumbang 70 persen daripengeluaran pemerintahsecara keseluruhan, pemerintah pusat mengendalikan anggaran daerah,tarif pajak, dan pinjaman.
Secara historis, selamaperiode Edo,keshogunan Tokugawamendirikan zona kekuasaanbugyō(奉行支配地code: ja is deprecated)di sekitar sembilan kota terbesar di Jepang, dan 302 zona kotapraja(郡代支配地code: ja is deprecated)di tempat lain. Ketika pemerintah Meiji mulai membuat sistem prefektur pada tahun 1868, sembilan zona yang dikuasai bugyō diubah menjadifu(府code: ja is deprecated), sedangkan zona kotapraja dan zona selainfudiubah menjadiken(県code: ja is deprecated). Kemudian, pada tahun 1871, pemerintah menetapkanTokyo,Osaka, danKyotosebagaifu, dan menurunkanfulainnya ke statusken. Pada tahun 1943, Tokyo diubah menjadito, jenis prefektur semu baru.
Terlepas dari perbedaan terminologi, ada sedikit perbedaan fungsional antara keempat jenis pemerintah daerah. Pemerintah daerah terkadang secara kolektif disebut sebagaito-dō-fu-ken(都道府県code: ja is deprecated)dalam bahasa Jepang, yang merupakan kombinasi sederhana dari empat karakter.
Prefektur Osaka dan Kyoto disebut sebagaifu(府code: ja is deprecated). Karakter Kanji ini merujuk pada zona perkotaan inti dari kepentingan nasional. Sebelum Perang Dunia II, undang-undang yang berbeda berlaku untukfudanken, tetapi perbedaan ini dihapuskan setelah perang, dan dua jenis prefektur sekarang secara fungsional sama.
Empat puluh tiga dari 47 prefektur disebut sebagaiken(県code: ja is deprecated). Karakter Kanji ini berarti provinsi dan biasa digunakan untuk merujuk pada kabupaten diCina,Taiwan,Indonesia, danVietnam.
Hokkaido disebut sebagaidō(道code: ja is deprecated)atausirkuit. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk ke wilayah Jepang yang terdiri dari beberapaprovinsi(mis. Wilayah pantai timurTōkaidō, dan wilayah pantai baratSaikaido). Karakter ini secara historis pernah dipakai di Cina. (Di Korea, penggunaan historis ini masih digunakan sampai sekarang dan dipakai selamaperiode pemerintahan Jepang).
Hokkaido, satu-satunyadōyang tersisa hari ini, bukan salah satu dari tujuhdōyang asli (dikenal sebagaiEzopada era pra-modern). Nama saat ini diyakini berasal dariMatsuura Takeshiro, seorang penjelajah Jepang awal dari pulau itu. Karena Hokkaido tidak cocok dengan klasifikasidōyang ada, sebuahdōbaru dibuat untuk menutupinya.
Pemerintah Meiji awalnya mengklasifikasikan Hokkaido sebagai "Lingkungan Permukiman"(開拓使code: ja is deprecated,kaitakushi), dan kemudian membagi pulau itu menjadi tiga prefektur (Sapporo, Hakodate, dan Nemuro). Ketiganya dikonsolidasikan ke dalam satu Kegubernuran Hokkaido(北海道庁code: ja is deprecated,Hokkaido-chō)pada tahun 1886, di tingkat prefektur tetapi lebih teratur di sepanjang garis wilayah. Pada tahun 1947, kegubernuran dibubarkan, dan Hokkaido menjadi prefektur seutuhnya. Akhiran-kentidak pernah ditambahkan ke dalam namanya, sehingga akhiran-dōdianggap sama artinya dengan "prefektur".
Ketika Hokkaido didirikan, transportasi di pulau itu masih terbelakang, sehingga prefektur terbagi menjadi beberapa "subprefektur"(支庁code: ja is deprecated,shichō)yang dapat memenuhi tugas administrasi dari pemerintah prefektur dan menjaga kontrol ketat atas pulau yang sedang berkembang. Subprefektur ini masih ada sampai sekarang, walaupun mereka memiliki kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada yang mereka miliki sebelum dan selama Perang Dunia II. Mereka sekarang ada terutama untuk menangani dokumen dan fungsi birokrasi lainnya.
"Prefektur Hokkaido" secara teknis adalah istilah yang berlebihan karenadōitu sendiri menunjukkan prefektur, meskipun kadang-kadang digunakan untuk membedakan pemerintah dari pulau itu sendiri. Pemerintah prefektur menyebut dirinya "Pemerintah Hokkaido" daripada "Pemerintah Prefektur Hokkaido".
Tokyo disebut sebagaito(都code: ja is deprecated), sering kali diterjemahkan sebagai "metropolitan." Pemerintah Jepang menerjemahkanTōkyō-tosebagai "Metropolitan Tokyo" di hampir setiap keadaan dan pemerintahnya secara resmi disebut "Pemerintah Metropolitan Tokyo".
Mengikuti kapitulasi Keshogunan Edo pada tahun 1868,Tōkyō-fu(sebuah prefektur perkotaan seperti Kyoto dan Osaka) didirikan dan mencakup daerah bekas kota Edo di bawahFuhanken sanchisei. Setelahpenghapusan sistem handalam gelombang pertama penggabungan prefektur pada tahun 1871/1872, beberapa daerah di sekitarnya (bagian dariprefektur Urawa,Kosuge,ShinagawadanHikone) digabungkan ke Tokyo, dan di bawah sistem "distrik besar dan distrik kecil" (daiku-shōku), Tokyo dibagi lagi menjadi sebelas distrik besar yang dibagi lagi menjadi 103 distrik kecil, enam dari distrik besar (97 distrik kecil) meliputi daerah bekas kota Edo.Ketika distrik ritsuryō kuno diaktifkan kembali sebagai unit administratif pada tahun 1878, Tokyo dibagi lagi menjadi 15 distrik [kota](-ku)dan enam distrik [pedesaan] (-gun; sembilan setelahtransfer TamadariKanagawapada 1893, delapan setelah penggabunganTama TimurdanToshima SelatankeToyotamapada 1896). Seperti halnya di daerah lain, distrik-distrik kemudian dibagi lagi menjadi unit kota / kota kecil (-chō / -machi) dan unit desa / kecamatan (-mura / -son). Daerah yang belum tergabung dalam kelompok pulau Izu (sebelumnya bagian dariShizuoka) dan Ogasawara (sebelumnya secara langsung dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri) juga menjadi bagian dari Tokyo pada abad ke-19. Ketika sistem kota dan distrik yang menaungi kota kecil dan kecamatan diperkenalkan oleh UU Pemerintah Daerah buatanYamagata-Mossedan penggabungan Meiji Raya 1889 semakin bertambah, 15-kumenjadidistrik kota(selanjutnya disebutDK)Kota Tokyo, satu-satunya kota mandiri milik Tokyo (-shi), enam distrik pedesaan Tokyo dikonsolidasikan di 85 kota dan desa.Pada tahun 1893, ketiga distrik Tama dan 91 kota serta desa mereka menjadi bagian dari Tokyo. Karena pinggiran kota Tokyo tumbuh pesat pada awal abad ke-20, banyak kota dan desa di Tokyo digabungkan atau dipromosikan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1932, lima distrik lengkap dengan 82 kota dan desa mereka digabungkan ke Kota Tokyo dan dibagi dalam 20 DK baru. Juga, pada tahun 1940, ada dua kota lagi di Tokyo:Kota HachiōjidanKota Tachikawa.
Pada tahun 1943, Kota Tokyo dihapuskan,Tōkyō-fumenjadiTōkyō-to, dan ke-35 DK Tokyo tidak mengalami perubahan. Otoritas submunisipal seharusnya bertanggung jawab kepada munisipal di atasnya. Namun karena munisipal (Kota Tokyo) telah dihapus, otomatis mereka bertanggung jawab langsung terhadap prefektur(dengan kata lain, otoritas "Metropolitan"). Tujuan reorganisasi adalah untuk mengkonsolidasikan administrasi daerah di sekitar ibukota dengan menghilangkan tingkat otoritas tambahan di Tokyo. Juga, gubernur tidak lagi dipanggilchiji, melainkanchōkan(~"kepala [biasanya: dari lembaga pemerintah pusat]") seperti di Hokkaidō). Pemerintah pusat ingin memiliki kendali lebih besar atas semua pemerintah daerah karena posisi Jepang yang memburuk dalam Perang Dunia II – misalnya, semua walikota di negara itu diangkat menjadi seperti pada era Meiji – dan terutama di Tokyo, karena kemungkinan darurat di kota metropolitan.
Setelah perang, Jepang terpaksa mendesentralisasi Tokyo lagi, mengikuti istilah umum demokratisasi yang diuraikan dalamDeklarasi Potsdam. Banyak karakteristik khusus pemerintah Tokyo menghilang selama masa ini, dan DK-DK itu mengambil status kota yang semakin meningkat dalam beberapa dasawarsa setelah penyerahan diri. Secara administratif,distrik kota khusus(selanjutnya disebutDKK) hari ini hampir tidak dapat dibedakan dari kota lain.
Reformasi pascaperang juga mengubah peta Tokyo secara signifikan: Pada tahun 1947, 35 distrik kota ditata ulang menjadi23 distrik kota khusus, karena banyak warganya yang meninggal selama perang, meninggalkan kota, atau ditransmigrasikan dan tidak kembali.Dalam reformasi pendudukan, distrik kota khusus, masing-masing dengan majelis terpilih (kugikai) dan walikota (kuchō) mereka sendiri, dimaksudkan agar setara dengan kota-kota lain bahkan jika beberapa pembatasan masih diterapkan. (Sebagai contoh, selama pendudukan adasebuah badan kepolisian kota khusus untuk 23 DKK / bekas Kota Tokyo, namun komisi keselamatan publik DKK tidak disebutkan oleh pemerintah DKK, tetapi oleh pemerintah seluruh "Metropolis". Pada tahun 1954, pasukan polisi kota independen dihapuskan secara umum di seluruh negeri, dan polisi Prefektur / "Metropolitan" Tokyo lagi-lagi bertanggung jawab atas seluruh prefektur / "Metropolis" dan seperti semua pasukan polisi prefektur yang dikendalikan oleh komisi keselamatan publik prefektur / "Metropolitan" yang anggotanya ditunjuk oleh gubernur dan majelis prefektur / "Metropolitan"). Tetapi, sebagai bagian dari "jalan memutar" pada 1950-an beberapa dari hak-hak baru ini dihapus, langkah yang paling jelas adalah penolakan walikota yang dipilih secara langsung. Beberapa pembatasan ini dihapus lagi selama beberapa dekade. Tetapi baru pada tahun 2000 DKK diakui sepenuhnya sebagai entitas tingkat kota.
Terpisah dari langkah-langkah ini, karena pertumbuhan kota Tokyo kembali meningkat selama keajaiban ekonomi pascaperang dan sebagian besar bagian pulau utama Tokyo "Metropolis" menjadi bagian inti dari wilayah metropolitan Tokyo, banyak kota lain di Tokyo telah mentransfer beberapa dari otoritas mereka kepada pemerintah Metropolitan. Misalnya,Departemen Pemadam Kebakaran Tokyoyang hanya bertanggung jawab atas 23 DKK hingga tahun 1960 sampai sekarang telah mengambil alih departemen pemadam kebakaran kota di hampir semua Tokyo. Struktur pemerintahan bersama untuk seluruharea metropolitan Tokyo(dan tidak hanya pinggiran barat dari DKK yang merupakan bagian dari prefektur Tokyo / "Metropolis ") sebagaimana dianjurkan oleh beberapa politisi seperti mantan gubernur KanagawaShigefumi Matsuzawabelum didirikan (lihat jugaDōshūsei). Forum kerja sama lintas-prefektur yang ada antara pemerintah daerah di daerah metropolitan Tokyo adalah asosiasi gubernur regional Kantō(Kantō chihō chijikai)dan "PertemuanShutoken" (secara formal "konferensi kepala eksekutif sembilan prefektur dan kota",9 to-ken-shi shunō kaigi).Tapi, ini bukan entitas publik lokal di bawah undang-undang otonomi daerah dan fungsi pemerintah nasional atau lokal tidak dapat secara langsung dialihkan kepada mereka, tidak seperti "Asosiasi Pemerintah Kansai"(Kansai kōiki-rengō)yang telah didirikan oleh beberapa pemerintah prefektur di wilayah Kansai.
Ada beberapa perbedaan dalam terminologi antara Tokyo dan prefektur lainnya: departemen polisi dan pemadam kebakaran lebih sering dipanggilchō(庁code: ja is deprecated)ketimbanghonbu(本部code: ja is deprecated). Tetapi satu-satunya perbedaan fungsional antara Tōkyō-to dan prefektur lainnya adalah bahwa Tokyo mengelola distrik kota dan juga kota. Saat ini, karena distrik kota khusus memiliki tingkat kemandirian yang hampir sama dengan kota-kota Jepang, perbedaan administrasi antara Tokyo dan prefektur lainnya cukup kecil.
Di Osaka, beberapa politisi terkemuka yang dipimpin olehTōru Hashimoto, WaliKota Osakasaat itu dan mantan gubernurPrefektur Osaka, mengusulkanrencana Kota Metropolitan Osaka, di mana Kota Osaka dan mungkin kota-kota tetangga lainnya, akan digantikan oleh distrik kota khusus yang mirip dengan Tokyo. Rencana itu kalah tipis dalamsebuah referendum pada tahun 2015.
Ada beberapa cara untuk mengelompokkan dan mengurutkan prefektur-prefektur ini.
Prefektur di Jepang sering dikelompokkan menjadi delapanwilayah(Chihō). Wilayah-wilayah tersebut tidak ditentukan secara hukum, tidak memiliki pejabat terpilih, dan juga tidak berbadan hukum. Pengelompokkan prefektur berdasarkan wilayah geografis disusun secara tradisional.Pengelompokkan tersebut tersirat dalam kodeISOJepang.Dari utara ke selatan (penomoran dengan urutanISO 3166-2:JP), pengelompokkan prefektur dan wilayah di Jepang sebagai berikut:
Lihatartikel Wikipedia bahasa Jepang iniuntuk semua perubahan kala itu.