Kekayaan intelektual

Kekayaan intelektual(KI), juga dikenal denganhak atas kekayaan intelektual(HKI, atauHaKI)adalah jeniskekayaanyang memuat kreasi tak mewujud dari intelektualitas.HaKI memiliki banyak jenis, dan banyak negara mengakui keberadaannya.Contoh yang paling dikenal adalahhak cipta,paten,merek dagang, danrahasia dagang. Konsep modern dari HaKI tercipta pada abad ke-17 dan ke-18 di Inggris. Istilah "kekayaan intelektual"—terjemahan bebas dariintellectual property—mulai dipakai pada abad ke-19, meski HaKI kelak menjadi bagian dari sistem hukum dunia pada abad ke-20.
Tujuan dari hukum HaKI adalah untuk mendorong pembuatan berbagai macam barang-barang intelektual.Untuk memperoleh tujuan itu, peraturan perundang-undangan akan memberikan pelindungan HaKI kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan, menggandakan, dan/atau mendistribusikan informasi dan barang-barang intelektual yang dibuatnya, umumnya dalam jangka waktu terbatas. Hal ini akan memberikan insentif ekonomi bagi pencipta barang, karena akan memungkinkan orang mendapatkan manfaat dari pembuatan barang tersebut, melindungi gagasannya, serta mencegah pembuatan barang tiruan.Insentif ekonomi ini akan menstimulasi inovasi dan berkontribusi dalam perkembangan teknologi di negara, yang bergantung dengan pelindungan terhadap para inovator.
Sifat HaKI yang tak mewujud sukar dibandingkan dengan kekayaan fisik, misalnya tanah atau barang. HaKI dianggap "tak bisa dibagi", mengingat ada banyak sekali orang dapat "menggunakan" barang intelektual tersebut tanpa menghabiskannya. Tambahannya lagi, investasi barang intelektual mengalami masalah dalam penghayatannya: sebagai contoh, pemilik lahan dapat melindungi batas pekarangan mereka dengan pagar atau menyewa seorang petugas bersenjata, tetapi pembuat informasi atau sastrawan mungkin tidak mampu bertindak untuk mencegah penggandaan oleh pembelinya dengan harga yang murah. Menyeimbangkan hak sehingga menguatkan penciptaan barang baru serta tidak terlalu kuat sehingga mencegah penggunaan barang secara luas adalah fokus utama hukum kekayaan intelektual modern.
Statuta Monopoli(1624) danStatuta AnneBritania (1710) adalah asal muasalpatendanhak cipta,dan menjadi tonggak awal terciptanya konsep kekayaan intelektual.
"Kekayaan sastra" menjadi istilah yang umum digunakan dalam debat hukumBritania Rayaselama dasawarsa 1760-an dan 1770-an berkaitan sejauh mana penulis dan penerbit memiliki hak yang diturunkan olehcommon lawatas kekayaan (Millar v Taylor(1769),Hinton v Donaldson(1773),Donaldson v Becket(1774)). Istilahintellectual propertyterlahir pada masa itu, saat berita yang dipublikasikan diMonthly Reviewtahun 1769 menggunakan frasa itu.Contoh awal yang jelas dari penggunaan modern ini adalah pada 1808, saat itu digunakan sebagai judul kepala dalam koleksi esai.
Bentuk yang ekuivalen di Jerman digunakan saat berdirinyaKonfederasi Jerman Utarakala konstitusinya memberikan pelindungan HaKI oleh legislatif (Schutz des geistigen Eigentums) dalam konfederasi tersebut.Saat banyak sekretariat administratif yang dibentuk berdasarkanKonvensi Paris(1883) danKonvensi Bern(1886) digabung 1893, mereka berpusat di Bern, dan mengadaptasi istilah "kekayaan intelektual", dan membentuk lembaga baru bernamaBiro Internasional Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Organisasi ini pindah ke Jenewa pada tahun 1960 dan berlanjut pada 1967 dengan berdirinyaOrganisasi Hak atas Kekayaan Intelektual Dunia(WIPO) dengansebuah perjanjiansebagai badan otonomPBB. Menurut pakar hukumMark Lemley, ini adalah kali pertamanya Amerika Serikat menggunakan istilah itu (yang kala itu belum menjadi penanda tangan Konvensi Bern),dan belum menjadi populer sampai pemberlakuanBayh-Dole Acttahun 1980.
Istilah ini muncul dalam putusan Pengadilan Negara Bagian Massachusetts pada Oktober 1845 dalam kasus hukum patenDavoll et al. v. Brown, saat sang hakim Charles L. Woodbury menulis bahwa "hanya dengan cara inilah kami melindungi kekayaan intelektual, tenaga pikir, produksi, dan minat adalah milik manusia ... ibarat gandum yang ia tanam, atau gembala yang ia ternakkan."Pernyataan bahwa "penemuan merupakan ... kekayaan" hadir lebih awal. Pasal 1 dari UU Prancis tahun 1791 berbunyi, "Segala macamnya penemuan baru adalah kekayaan milik pencipta; untuk menjamin penikmatan oleh pencipta dalam jangka waktu sementara, sehingga perlu diberikan padanya sebuah hak paten untuk lima, sepuluh, atau lima belas tahun."Di Eropa, penulis Prancis A. Nion menyebutpropriété intellectuelledalamDroits civils des auteurs, artistes et inventeurs, diterbitkan 1846.
Hingga sekarang, tujuan hukum kekayaan intelektual adalah untuk memberikan perlindungan dalam jangka pendek untuk mendoronginovasi. Oleh karena itu, secara historis, perlindungan hukum diberikan hanya jika diperlukan untuk mendorong penemuan, dan itu terbatas waktu dan ruang lingkupnya.Hal ini terutama merupakan buah dari pengetahuan yang secara tradisional dipandang sebagai barang publik, untuk memungkinkan penyebarluasan dan pengembangan yang luas.
Asal usul konsep ini dapat dilacak balik.Hukum Yahudimenyertakan beberapa pertimbangan yang pengaruhnya mirip dengan hukum HaKI modern, meski peristilahan penciptaan intelektual sebagai sebuah kekayaan tidak muncul — yakni prinsipHasagat Ge'vul(perambahan tidak adil) digunakan untuk membuktikan keberadaan hak penggandaan oleh penerbit (bukan pencipta) pada abad ke-16.Pada 500 SM, pemerintahSybarisdi zaman Yunani Kuno memberikan hak paten selama setahun "untuk siapa pun yang berhasil menemukan penyempurnaan sebuah kemewahan".
Menurut Jean-Frédéric Morin, "hukum kekayaan intelektual global saat ini berada di tengah-tengah pergeseran paradigma".Sungguh, hingga awal 2000-an hukum HaKI global didominasi oleh karakteristik perlindungan hukum HaKI berstandar tinggi dari Eropa atau Amerika Serikat, dengan tujuan penyeragaman standar ini di setiap negara dan dalam berbagai bidang, terhadap nilai-nilai sosial, budaya, atau lingkungan atau tingkat pembangunan ekonomi nasional. Morin berpendapat bahwa "wacana yang muncul dari hukum HaKI global menganjurkan fleksibilitas kebijakan yang lebih luas dan akses yang lebih luas ke pengetahuan, terutama untuk negara-negara berkembang." Memang, dengan Agenda Pembangunan yang diadopsi oleh WIPO pada tahun 2007, perlunya 45 rekomendasi penyesuaian kegiatan WIPO dengan kebutuhan khusus negara-negara berkembang dan bertujuan untuk mengurangi distorsi terutama pada isu-isu seperti akses pasien ke obat-obatan, akses pengguna Internet terhadap informasi, akses petani terhadap benih, akses pemrogram ke kode sumber, atau akses pelajar ke artikel ilmiah.Namun, pergeseran paradigma ini belum terwujud dalam reformasi hukum yang konkret di tingkat internasional.
Berdasarkan latar belakang inilah PerjanjianTrade-Related Aspects of Intellectual Property Rights(TRIPS) mewajibkan anggota WTO untuk menetapkan standar minimum perlindungan hukum, tetapi tujuan “penyetaraan yang adli” untuk peraturan perundang-undangan perlindungan HaKI telah menuai kontroversi berkaitan adanya perbedaan tingkat pembangunan negara.Terlepas dari kontroversi, perjanjian tersebut telah secara luas memasukkan hak kekayaan intelektual ke dalam sistem perdagangan global untuk pertama kalinya pada tahun 1995, dan telah berlaku sebagai perjanjian paling komprehensif yang dicapai oleh dunia.
Kekayaan intelektual dapat berupapaten,hak cipta,desain industri,merek dagang,varietas tanaman,desain dagang,indikasi geografis,danrahasia dagang. Juga ada pelindungan eksklusifsui generiskhusus atau turunannya, seperti desain tata letak sirkuit terpadu (disebut jugamask workdi Amerika Serikat), sertifikat pelindungan tambahan untuk produk obat-obatan (setelah kedaluwarsanya masa paten obat), danhak basis data(di Uni Eropa). Istilah "kekayaan industri" mencakup bermacam-macam kekayaan intelektual bidang industri seperti paten, merek dagang, desain industri, model utilitas, merek jasa, nama dagang, dan indikasi geografis.
Desain dagangadalah istilah hukum yang merujuk pada karakteristik visual dan tampilan dari sebuah produk atau kemasannya yang menjadi pembeda produk pihak yang satu dan pihak yang lain kepada konsumen.
Desain industrimelindungi desain visual dari sebuah objek yang tidak utilitarian secara murni. Desain industri melindungi bentuk-bentuk, konfigurasi, atau komposisi dari sebuah objek beserta warnanya, atau kombinasi pola yang memuat keindahan. Hak desain industri dapat berupa karya dua dimensi atau tiga deminsi yang digunakan untuk menghasilkan produk, komoditas industri, atau kerajinan. Umumnya, bentuk-bentuk inilah yang membuat suatu produk terlihat menarik, sehingga meningkatkan nilai komersialnya.
Hak ciptaadalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya orisinal dalam jangka waktu terbatas. Hak cipta melindungi berbagai macam karya-karya yang kreatif, intelek, atau artistik.Hak cipta tidak mencakup gagasan dan informasi di dalamnya, hanya bagaimana ekspresi itu diwujudkan dalam bentuk nyata.
Merek dagangadalah nama, tanda, desain, atau ekspresi yang berfungsi untuk membedakan produk dan jasa milik seseorang dengan pihak lain atau pesaing yang serupa.
Patenadalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada penemu atau ahli warisnya untuk membuat, menggunakan, menjual, menawarkan, atau mengimpor penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu terbatas kepada publik setelah diumumkan. Penemuan adalah solusi masalah teknologi, yang dapat menjadi produk atau proses dan umumnya memerlukan 3 syarat: harus baru, tidak terjadi kebetulan, dan memiliki nilai tambah kepada industri.Untuk meningkatkan inovasi dan membantu dalam pengembangan Iptek, sangat wajib bagi pemegang paten untuk menyingkapkan manfaat penemuannya kepada publik.
Rahasia dagangadalah formula, praktik, proses, desain, alat, pola, atau kompilasi informasi yang tidak dapat diketahui publik, dan digunakan oleh suatu bisnis untuk mendapatkan keuntungan ekonomi terhadap para kompetitor dan konsumennya. Yurisdiksi dapat melindungi rahasia dagang; di sejumlah negara rahasia dagang harus dipegang sendiri oleh perusahaan (sebagai contoh, Coca-Cola menjaga kerahasiaan resep asli minumannya).
Hakvarietas tanaman, adalah hak untuk menggunakan varietas tanaman baru secara komersial. Varietas ini harus ada kebaruan dan pendaftarannya sangat dipertimbangkan.
Sejarah perkembangan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia
Regulasi tentang Hak Kekayaan Intelektual diatur melaluiDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual,Kementerian Hukum dan HAM, yang didalamnya terdapat juga Komisi Banding Paten, Komisi Banding Merk dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Khusus untuk Perlindungan Varietas Tanaman, diatur oleh Kementerian Pertanian melalui Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Adalah orang yang memiliki keahlian di bidang Hak Kekayaan Intelektual dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
Persyaratan Menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual
Kritik terhadap penggunaan istilah ini mulai dari ketidakjelasannya, jangkauan abstraknya, hingga pertentangan langsung terhadap validitas makna semantisnya terhadap istilah "properti" dan "hak" dalam modus yang bertentangan dengan praktik dan hukum. Para pencela KI berpikir istilah ini bertujuan untuk melayani agenda doktrinal para penentang reformasi demi kepentingan publik dan/atau menyalahgunakan undang-undang terkait, dan bahwa istilah itu membatasi diskusi cerdas tentang aspek-aspek tertentu dan sering tidak memiliki hubungan terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dll.
PendiriYayasan Perangkat Lunak Bebas,Richard Stallmanberpendapat bahwa, meskipun istilah kekayaan intelektual digunakan secara luas, ia menentangnya karena "secara sistematis terdistorsi dan membingungkan, dan penggunaannya telah dimanfaatkan oleh setiap pihak yang meraup keuntungan dari kebingungan ini". Ia mengeklaim bahwa istilah ini "berfungsi sebagai alat pemersatu peraturan perundang-undangan yang memiliki latar belakang berbeda dan terpisah, cakupannya yang berbeda, ketentuan yang berbeda, mengangkat masalah kebijakan publik yang berbeda" sehingga menciptakan "bias" dengan menyamakan bentuk monopoli dengan kepemilikan barang fisik yang terbatas, serta menyetarakannya dengan "hak milik".Stallman menganjurkan agar negara konsisten dengan istilah hak cipta, paten, dan merek dagang dalam bentuk tunggal dan mengingatkan agar tidak mengabstraksikan peraturan perundang-undangan yang latar belakangnya berbeda itu dalam satu istilah kolektif. Ia berpendapat bahwa "untuk menghindari penyebaran bias dan kebingungan yang tidak perlu, yang terbaik adalah mengadopsi kebijakan tegas untuk tidak membahas atau memikirkan dalam istilah (kolektif) 'kekayaan intelektual'."
Pakar ekonomiMichele BoldrindanDavid K. Levinelebih menyukai "monopoli intelektual" sebagai istilah yang jelas dan tegas berkaitan dengan konsep itu, mengingat bahwa KI berbeda dengan hak kekayaan fisik.Mereka beranggapan bahwa "penegakan hak paten sedikit atau bahkan sama sekali tidak mendorong inovasi", terutama dijelaskan oleh kecenderungannya untuk menciptakan monopoli pasar, sehingga membatasi inovasi lanjutan dantransfer teknologi.
Bila diasumsikan KI adalah hak nyata, Stallman beranggapan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan tujuan historis peraturan perundang-undangannya, dalam hal ini hak cipta berfungsi sebagai alat penyensoran, lalu, model regulasi untuk perusahaan percetakan. sehingga lebih mungkin menguntungkan sang pengarang, tetapi tidak pernah mengganggu kebebasan pembaca rata-rata.Masih mengacu pada hak cipta, ia mengutip literatur hukum seperti Konstitusi Amerika Serikat danhukum kasusuntuk menunjukkan bahwa UU tersebut bertujuan sebagai sarana tawar-menawar opsional dan eksperimental untuk sementara memperdagangkan hak milik dan kebebasan berpendapat di muka umum, bukan pribadi, dalam bentuk peningkatan produksi seni dan pengetahuan. Dia menyebutkan, "jika hak cipta adalah hak alamiah, tidak dibenarkan untuk menyetop hak ini setelah jangka waktu tertentu".
Guru besar ilmu hukum, penulis, dan politikusLawrence Lessig, bersama dengan aktiviscopyleftdan perangkat lunak bebas, mengkritik implikasi analogis KI dengan kekayaan fisik (seperti tanah, bangunan, dan mobil). Analogi tersebut, menurut mereka, dianggap gagal karena kekayaan fisik memiliki rivalitas sementara karya intelektual tidak (misalnya, jika seseorang membuat gandaan suatu ciptaan, penikmatannya tidak mencegah penikmatan karya aslinya).Argumentasi lainnya yang setara adalah, tidak ada kelangkaan alamiah terhadap gagasan atau informasi: meski ada secara keseluruhan, semua itu dapat digunakan kembali dan digandakan tanpa batas waktu tanpa mengurangi keaslian.Stephan Kinsellajuga menentang konsep ini dan menganggap bahwa kekayaan itu memiliki kelangkaan, yang dasarnya tidak dapat berlaku untuk sebuah gagasan.
Pengusaha dan politikusRickard FalkvingesertaperetasAlexandre Olivasecara independen membandingkan dialek fiksi George OrwellNewspeakdengan terminologi yang digunakan oleh pendukung KI sebagai senjata linguistik untuk membentuk pendapat publik berkaitan debat hak cipta danDRM.
Di beberapa yurisdiksicivil law, KI sering disebut sebagaihak intelektual, dan secara tradisional konsepnya lebih luas dan memasukkanhak moraldan perlindungan pribadi yang tak dapat ditransfer, dibeli, atau dijual. Penggunaannya menyusut pada awal 1980-an mengingat istilahkekayaan intelektualdigunakan.
Istilah lainnya sepertimonopoli informasidanmonopoli intelektual, juga muncul di antara orang-orang yang menentang asumsi "kekayaan", "hak", atau "intelek", sepertiRichard Stallman.KeratabasaterhadapIPsepertiintellectual protectionismdanintellectual poverty,juga didukung oleh mereka termasuk keratabasa untukDRM,digital restrictions management.
Argumen bahwa HaKI harus (dalam hal menyeimbangkan minat publik dan pribadi) disebut sebagaiintellectual monopoly privilege(IMP, hak istimewa monopoli intelektual) juga didukung akademikus seperti Birgitte AndersendanThomas Alured Faunce.
Sejumlah kritikus HaKI, seperti yang ada dalamgerakan budaya bebas, menganggap bahwa monopoli intelektual dapat mengancam kesehatan (seperti padapaten obat), menghambat kemajuan, menguntungkan golongan tertentu, dan merugikan masyarakat,dan beranggapan bahwa minat publik menjadi terancam karena adanya bentuk monopoli sepertiperpanjangan hak cipta,paten perangkat lunak, danpaten metode bisnis. Lebih baru lagi, ilmuwan dan rekayasawan mengkhawatirkanpenumpukan patenmenghambat kemajuan teknologi bahkan di bidang teknologi tinggi sepertinanoteknologi.
Petra Moser telah menegaskan bahwa analisis historis menunjukkan bahwa undang-undang kekayaan intelektual dapat membahayakan inovasi:
Mendukung argumentasi ini,Jörg Baten, Nicola Bianchi, dan Petra Mosermenemukan bukti sejarah bahwa khususnya lisensi wajib – yang memungkinkan pemerintah untuk melisensikan paten tanpa seizin pemilik paten – mendorong penemuan di Jerman pada awal abad ke-20 dengan meningkatkan ancaman persaingan di bidang-bidang dengan tingkat persaingan yang mulanya rendah.
Peter Drahosmencatat, "Hak milik mengotorisasi sumber daya. Ketika otoritas diberikan kepada segelintir orang atas sumber daya yang menjadi sandaran banyak orang, beberapa orang memperoleh kekuasaan atas tujuan banyak orang. Ini memiliki konsekuensi bagi kebebasan politik dan ekonomi dalam masyarakat."
Organisasi HaKI Dunia(WIPO) mengakui bahwa ada konflik antara penghormatan dan implementasi HaKI terhadaphak-hak asasi manusialainnya.Pada 2001Komite Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan BudayaPBB menerbitkan dokumen berjudulHuman rights and intellectual propertyyang berpendapat bahwa HaKI cenderung diatur oleh tujuan ekonomi ketika harus dipandang sebagai sebuah produk sosial; sehingga untuk melayani kesejahteraan manusia, sistem HaKI harus menghormati dan mematuhi undang-undang hak asasi manusia. Menurut Komite, bila sistem ini gagal, HaKI dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia atas pangan dan kesehatan, serta partisipasi budaya dan manfaat ilmiah.Pada 2004 Majelis Umum WIPO mengadopsiDeklarasi Jenewa tentang Masa Depan Organisasi HaKI Duniayang berpendapat bahwa WIPO harus "lebih fokus pada kebutuhan negara-negara berkembang, dan untuk melihat HaKI sebagai salah satu dari banyak alat untuk pembangunan—bukan sebagai akhir pembangunan".
Masalah etis yang cukup relevan ketika barang-barang bernilai sosial seperti obat-obatan yang menyelamatkan jiwa diberikan perlindungan HaKI. Sementara penerapan HaKI dapat memungkinkan perusahaan untuk membebankan biaya produksi marginal yang lebih mahal untuk menutup biaya penelitian dan pengembangan, sehingga harga akan menghambat pasar terhadap siapa pun yang tidak mampu membayar biaya produk, dalam hal ini suatu obat yang menyelamatkan nyawa."Rezim HaKI bukanlah rezim yang yang konduktif untuk investasi litbang produk yang bernilai sosial bagi populasi yang didominasi masyarakat miskin".
Libertarianmemiliki pandangan berbeda.Stephan Kinsella, sosok anarkokapitalis libertarianisme sayap kanan,menentang kekayaan intelektual karena menetapkan hak milik dalam gagasan dan informasi menciptakankelangkaan buatandan melanggar hak untuk memiliki kekayaan berwujud. Kinsella menggunakan skenario berikut untuk memperdebatkan hal ini:
Thomas Jeffersonjuga menyurati Isaac McPherson pada 13 Agustus 1813:
Pada 2005,Royal Society of ArtsmeluncurkanPiagam Adelphi, bertujuan untuk membuat kebijakan internasional yang memungkinkan bagaimana pemerintah harus membuat UU HaKI secara berimbang.
Aspek lain dari UU HaKI Amerika Serikat saat ini adalah fokusnya pada karya individu dan bersama; sehingga perlindungan hak cipta hanya dapat diperoleh dalam karya 'orisinal' dari kepengarangan. Kritikus seperti Philip Bennet berpendapat bahwa ini tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap pengetahuan adat istiadat dan ekspresi budaya tradisional, yang membutuhkan rezim IP kolektif.
Hukum HaKI telah dikritik karena tidak mengakui bentuk seni baru sepertibudaya remix, yang masyarakatnya sering melakukan apa yang secara teknis merupakan pelanggaran UU tersebut, menciptakan video musik anime dan sejenisnya, atau tunduk pada beban dan batasan yang tidak penting. sehingga menghambat ekspresi mereka sepenuhnya.
Sejumlah pengkritik HaKI menentang perluasan sistem HaKI, baik lingkup dan jangka waktunya.
Karena pengetahuan ilmiah terus berkembang dan kebangkitan bidang-bidang sains baru seperti bioteknologi dan nanoteknologi, para penggagas bidang sains menuntut HaKI untuk teknologi baru. Paten pun bahkan diberikan kepada makhluk hidup,dan di Amerika Serikatvarietas tanaman barudapat dipatenkan selama berabad-abad.
Banyaknya ciptaan baru menjadi salah satu alasan mengapa ada penguatan sekaligus perpanjangan jangka waktu pelindungan ciptaan di Amerika Serikat dan Eropa.Karena pelindungan ciptaan bersifat otomatis tanpa pencatatan, maka banyak pulaciptaan yatim(dibuat oleh orang yang tidak dikenal atau penciptanya tidak bisa dihubungi), sebuah masalah yang terus diperhatikan oleh lembaga pemerintahan di seluruh dunia.
Juga berkaitan dengan hak cipta, industri film Amerika membantu mengubah konstruksi sosial kekayaan intelektual melalui organisasi perdagangannya,Motion Picture Association of America(MPAA). Dalam berbagai keterlibatannya pada kasus-kasus penting, dalam lobi di hadapan Kongres, dan dalam pernyataannya kepada publik, MPAA telah menganjurkan perlindungan yang kuat atas HaKI. Dalam presentasinya, MPAA mengeklaim bahwa setiap orang berhak atas properti yang dihasilkan oleh tenaga mereka. Selain itu, kesadaran Kongres akan posisi Amerika Serikat sebagai produsen film terbesar di dunia telah memudahkan untuk memperluas konsepsi HaKI.Reformasi doktrinal ini semakin memperkuat industri film, memberi MPAA lebih banyak kekuatan dan otoritas.
BertumbuhnyaInternet, serta mesin pencari sepertiKazaadanGnutella, menjadi tantangan baru terhadap hak cipta.Recording Industry Association of America, merupakan garda terdepan melawanpembajakan. Industri ini berkali-kali menang melawan beberapa layanan internet, termasuk kasus yang dipublikasikan secara luas terhadap perusahaan berbagi berkasNapster, dan beberapa orang telah dituntut karena berbagi berkas buah pelanggaran hak cipta. Zaman elektronik telah menjadi tonggak upaya menggunakandigital rights management(DRM) berbasis perangkat lunak untuk membatasi penggandaan dan penggunaan karya digital. Undang-undang seperti Digital Millennium Copyright Act telah diberlakukan dan menuntut hukum pidana bagi setiap orang yang mencoba menghilangkan kontrol teknologi yang digunakan untuk melindungi ciptaan. Ketentuan yang setara, untuk mencegah pengelakan hak cipta telah ada di UE untuk beberapa waktu, dan sedang diperluas, misalnya, Pasal 6 dan 7 Copyright Directive. Contoh lainnya adalah Pasal 7 Software Directive tahun 1991 (91/250/EEC), dan Conditional Access Directive tahun 1998 (98/84/EEC). Hal ini dapat menghambat penggunaan legal, mempengaruhi karya domain publik, pembatasan/pengecualian hak cipta, serta penggunaan yang diizinkan oleh pemegang hak cipta. Beberapa lisensicopyleft, seperti GNU GPL 3, dirancang untuk melawan ini.Peraturan perundang-undangan dapat mengizinkan pengelakan dalam kondisi tertentu, seperti saat diperlukan untuk mencapai interoperabilitas dengan program pengelak, atau untuk alasan aksesibilitas; tetapi, distribusi alat atau instruksi pengelakan mungkin ilegal.
Dalam konteks merek, perluasan ini didorong oleh upaya internasional untuk menyelaraskan pengertian "merek dagang", seperti yang dicontohkan olehTRIPSyang diratifikasi 1994, yang mengatur pelindungan hak kekayaan intelektual yang selama ini ditangani olehcommon law, atau tidak sama sekali, di negara-negara anggota. Menurut TRIPS, setiap tanda yang “mampu membedakan” produk atau jasa suatu usaha dengan produk atau jasa usaha lain dapat dianggap sebagai merek dagang.
HaKI menjadi alat utama untuk perencanaan pajak danpenghindaran pajakoleh beberapa badan hukum.KI menjadi salah satu tolok ukur dari BEPS pajak multinasional,danOECDmemperkirakan kerugian pendapatan pajak tahunan sebesar $100–240.
Pada 2017–2018, baik Amerika Serikat dan Komisi UE memutuskan untuk meninggalkan Proyek OECD BEPS, yang telah direncanakan pada 2013 untuk melawan alat pajak BEPS KI seperti di atas,dan meluncurkan peraturan anti-BEPS KI:
Keluarnya AS dan Komisi UE dari Proyek OECD BEPS, dikaitkan dengan frustrasi dengan penggunaan KI sebagai alat pajak BEPS, sehingga menciptakan sebuah aktiva tidak berwujud, yang kemudian diubah menjadi skema pembayaran royalti BEPS, dan/atau skema BEPSpenyisihan modal(kelonggaran modal untuk aktiva tidak berwujud). Sebaliknya, OECD telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan dan mengadvokasi HaKI sebagai konsep akuntansi legal dan GAAP.
Wanita secara historis kurang dilibatkan dalam aktivisme HaKI. Menurut WIPO, pada 2020, wanita yang menjadi pemegang hak paten hanya 16,5%.Kesenjangan ini terjadi karena bias sistemik, seksisme, dan diskriminasi dalam ruang HaKI, kekurangaktifan dalam bidang Sains, Teknologi, Rekayasa, dan Matematika, dan hambatan terhadap keuangan dan pengetahuan untuk memperoleh HaKI, juga dengan alasan lain.