Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa

Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsaadalah 193negara berdaulatyang menjadi anggotaPerserikatan Bangsa-Bangsa(PBB) dan memiliki perwakilan yang setara dalamMajelis Umum PBB.PBB adalahorganisasi antarpemerintahanterbesar di dunia, di atasOrganisasi Kerja Sama Islam.
Kriteria untuk penerimaan anggota baru ke PBB tercantum dalamBab IIPasal 4Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa:
Rekomendasi untuk penerimaan keaggotaan dari Dewan Keamanan membutuhkan suara persetujuan dari setidaknya sembilan dari lima belas anggota dewan, dengan tidak ada satu pun dari kelimaanggota tetapyang memakaihak vetomereka. Rekomendasi Dewan Keamanan kemudian harus disetujui dalam sidang Majelis Umum oleh dua pertiga suara mayoritas.
Dalam prinsipnya, hanyanegara-negara berdaulatyang dapat menjadi anggota PBB, dan saat ini seluruh anggota PBB merupakan negara yang berdaulat penuh. Meskipun pada mulanya terdapat lima anggota yang tidak berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, semuanya kemudian meraih kemerdekaan penuh antara tahun 1946-1991. Karena sebuah negara hanya dapat diterima keanggotaannya di PBB atas persetujuan Dewan Keamanan dan Majelis Umum, terdapatsejumlah negara yang meskipun dianggap berdaulatmenurutKonvensi Montevideo, namun belum menjadi anggota PBB hingga saat ini. Hal ini terjadi karena PBB belum menganggap mereka memenuhikedaulatanpenuh, terutama karena kurangnyapengakuan internasionalatau karena pertentangan dari salah satu anggota tetap.
Selain negara-negara anggota, PBB juga mengundang negara-negara nonanggota untuk menjadipengamat di Majelis Umum PBB(saat ini ada dua:Takhta SucidanPalestina). Status ini memungkinkan mereka ikut serta dan berpendapat di pertemuan-pertemuan Majelis Umum, namun tidak dapat memberi suara. Perwakilan pengamat umumnya merupakanorganisasi antarpemerintahdan organisasi internasional, serta entitas-entitas yang kenegaraan dan kedaulatannya tak dapat didefinisikan secara tepat.
PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasiPiagam Perserikatan Bangsa-Bangsaolehlima anggota tetapDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa(Republik Tiongkok,Prancis,Uni Soviet,Britania Raya, danAmerika Serikat) beserta mayoritas penanda tangan lainnya.Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut, lima puluh di antaranya menandatangani Piagam tersebut padaKonferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi InternasionaldiSan Franciscopada tanggal 26 Juni 1945, sementaraPolandia, yang tidak hadir di konferensi tersebut, menandatanganinya pada tanggal 15 Oktober 1945.
Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut adalah:Prancis,Republik Tiongkok,Uni Soviet,Britania Raya,Amerika Serikat,Argentina,Australia,Belgia,Bolivia,Brasil,Byelorusia(Belarusia),Kanada,Chili,Kolombia,Kosta Rika,Kuba,Cekoslowakia,Denmark,Republik Dominika,Ekuador,Mesir,El Salvador,Ethiopia,Yunani,Guatemala,Haiti,Honduras,India,Iran,Irak,Lebanon,Liberia,Luksemburg,Meksiko,Belanda,Selandia Baru,Nikaragua,Norwegia,Panama,Paraguay,Peru,Filipina,Polandia,Arab Saudi,Afrika Selatan,Suriah,Turki,Ukraina,Uruguay,VenezueladanYugoslavia.
Di antara anggota-anggota asli tersebut, 49 anggota masih bertahan menjadi anggota PBB hingga saat ini, atau keanggotaannya di PBB diteruskan olehnegara penerusnya(selengkapnya lihat tabel di bawah). Contohnya, keanggotaanUni Sovietyang dilanjutkan olehFederasi Rusiasetelah pembubarannya(lihat bagianMantan anggota: Uni Republik Sosialis Soviet). Sementara dua anggota asli lainnya,CekoslowakiadanRepublik Federal Sosialis Yugoslavia(Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tidak diteruskan sejak tahun 1992 oleh satu negara penerus pun(lihat bagianMantan anggota: CekoslowakiadanMantan anggota: Yugoslavia).
Pada masa pendirian PBB,kursi Tiongkok di PBBdiduduki olehRepublik Tiongkok, namun akibat hasilResolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758pada tahun 1971, kursi tersebut sekarang dipegang olehRepublik Rakyat Tiongkok(lihat bagianMantan anggota: Republik Tiongkok (Taiwan)).
Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa-masa setelahnya:
Para anggota saat ini dan tanggal bergabung mereka terdaftar di bawah ini, beserta dengan sebutan resmi mereka yang digunakan oleh PBB dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.
Urutan abjad menurut nama resmi PBB dari negara-negara anggota (dalam Bahasa Inggris) dipakai untuk menentukan pengaturan tempat duduk dalam setiap sesi (atau sidang)Majelis Umum, di mana setiap tahun diadakan suatu undian untuk memilih negara anggota yang menjadi titik awal pengaturan kursi.Beberapa anggota memakai nama resmi lengkap mereka menjadi sebutan resmi dalam PBB, dan oleh karena itu mereka diurutkan berdasarkan nama lengkap mereka, bukan dengan nama singkat mereka yang lebih umum. Negara tersebut ialahDemocratic People's Republic of Korea(Republik Rakyat Demokratik Korea, lebih dikenal sebagaiKorea Utara),Democratic Republic of the Congo(Republik Demokratik Kongo),Republic of Korea(Republik Korea, dikenal sebagaiKorea Selatan),Republic of Moldova(Republik Moldova), danUnited Republic of Tanzania(Republik Bersatu Tanzania). Hingga awal tahun 2019, Makedonia Utara memakai namaThe former Yugoslav Republic of Macedonia(Republik Makedonia Bekas Yugoslavia), yang menjadi sebuah rujukan sementara yang digunakan untuk seluruh keperluan di dalam PBB, hinggaperubahan namanyasecara resmi.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan mencari daftar negara-negara anggota PBB padaSitus web resmi.
Daftar negara-negara anggota di bawah dapat diurutkan berdasarkan nama resmi mereka di dalam PBB, terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, serta tanggal bergabungnya dengan menekan tombol panah atas-bawah pada judul kolom. Lihat bagian-bagian terkait pada mantan anggota dengan menekan pranala-pranala pada kolomLihat pula.
Anggota-anggota aslinya didaftarkan denganlatar belakang biru.
Republik Tiongkok(bahasa Inggris:Republic of China) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, dan, sebagaimana ditetapkan di dalamPiagam Perserikatan Bangsa-BangsaBab VPasal 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetapDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Pada tahun 1949, akibatPerang Saudara Tiongkok, pemerintahan Republik Tiongkok pimpinanKuomintang(KMT) kehilangan kendalide factoatasTiongkok daratandan terdesak untuk berpindah kePulau Taiwan. Kemudian, pemerintahan pimpinanPartai KomunisdariRepublik Rakyat Tiongkok(RRT) pun dibentuk pada tanggal 1 Oktober 1949, yang lalu mengambil alih seluruh Tiongkok daratan. Pada tanggal 18 November 1949, PBB diberi tahu mengenai pembentukanPemerintahan Rakyat Pusat Republik Rakyat Tiongkoktersebut, namunPemerintahan Republik Tiongkokmasih terus mewakili Tiongkok di PBB, meskipun wilayah yuridiksi Republik Tiongkok atasTaiwan dan sejumlah pulau kecil di sekitarnyatersebut berukuran jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan wilayah yuridiksi RRT atas Tiongkok daratan. Karena kedua pemerintahan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah atas seluruh wilayah Tiongkok, proposal atau usulan untuk mengubah delegasi atau perwakilan Tiongkok di PBB mengalami pembahasan dan penolakan selama dua dekade berikutnya, dengan alasan Republik Tiongkok masih dianggap sebagai perwakilan tunggal yang sah atas Tiongkok oleh mayoritas anggota PBB lainnya. Kedua belah pihak menolak proposal kompromi yang memungkinkan kedua negara tersebut ikut berpartisipasi dalam PBB, karena mereka berdasar padaKebijakan Satu Tiongkok.
Pada tahun 1970-an, perubahan mulai terjadi dalam lingkaran diplomatik internasional dan RRT mulai unggul dalam hal hubungan diplomatik dan pengakuan internasional. Pada tanggal 25 Oktober 1971, sidangMajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsayang memperdebatkan tentang penerimaan RRT ke dalam PBB diadakan untuk yang ke-21 kalinya,dan akhirnyaResolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758pun disahkan. Dalam resolusi ini, PBB mengakui bahwa "perwakilan Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa Republik Rakyat Tiongkok adalah salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan," dan memutuskan "untuk mengembalikan seluruh haknya kepada Republik Rakyat Tiongkok dan mengakui perwakilan Pemerintahan tersebut sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok untuk PBB, dan untuk mengeluarkan dengan segera para perwakilan dariChiang Kai-shekdari tempat yang mereka duduki secara tidak sah di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan di seluruh organisasi yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa."Resolusi ini dengan demikian mengalihkan kursi Tiongkok di PBB, termasuk kursi tetapnya di Dewan Keamanan, dari Republik Tiongkok ke RRT, dan mengeluarkan Republik Tiongkok dari PBB. Dari perspektif PBB, "Republik Tiongkok" bukanlah mantan anggota. Tidak ada anggota PBB yang dikeluarkan pada tahun 1971. Melainkan, kredensial dari satu delegasi Tiongkok (dari Taipei) ditolak dan kredensial dari delegasi Tiongkok lainnya (dari Beijing) diterima.
Selain kehilangan kursi di PBB, Sekretaris Jenderal PBB menyimpulkan bahwa Majelis Umum PBB menganggap Taiwan hanyalah sebagai sebuah provinsi dari Tiongkok. Akibatnya, Sekjen PBB memutuskan bahwa Republik Tiongkok tidak diizinkan untuk menjadi pihak dalam semuaperjanjian internasionalatau traktat yang diserahkan kepada Sekjen PBB dan disimpan olehnya sebagai pihak depositori (penyimpan).
Pada tahun 1993, Republik Tiongkok mulai berkampanye untuk bergabung kembali dengan PBB secara terpisah dari Republik Rakyat Tiongkok. Sejumlah opsi dipertimbangkan, termasuk pencarian keanggotaan dalamlembaga khusus PBB, pengajuanstatus pengamat, pengajuan keanggotaan penuh, atau permohonan untuk mencabut Resolusi 2758 sehingga Republik Tiongkok dapat merebut kembali kursi Tiongkok di PBB.
Setiap tahunnya dari tahun 1993-2006, beberapa negara anggota PBB mengajukan memorandum kepada Sekretaris Jenderal PBB, yang intinya meminta Majelis Umum PBB agar dapat mempertimbangkan perizinan Republik Tiongkok untuk kembali berpartisipasi di dalam PBB.Pendekatan tersebut dipilih, alih-alih permohonan keanggotaan resmi, karena pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh Majelis Umum PBB tanpa campur tangan Dewan Keamanan PBB, sementara permohonan keanggotaan secara resmi akan membutuhkan persetujuan dari Dewan Keamanan, yang dapat dipastikan tidak akan berhasil karena RRT memegang hak veto yang dapat membatalkan pengajuan tersebut.Proposal-proposal mereka pada mulanya merekomendasikan penerimaan Republik Tiongkok sebagai perwakilan paralel atas Tiongkok bersama dengan Republik Rakyat Tiongkok sambil menunggu terjadinya reunifikasi kedua negara. Usulan tersebut didasarkan pada contoh-contoh dari negara-negara lain yang terpecah dan menjadi negara anggota PBB yang terpisah, sepertiJerman BaratdanJerman TimursertaKorea UtaradanKorea Selatan. Kemudian, proposal-proposal mereka selanjutnya mulai menekankan bahwa Republik Tiongkok adalah negara terpisah, atas dasar RRT tak memiliki kedaulatande factoatas wilayah tersebut. Resolusi-resolusi yang diusulkan tersebut merujuk Republik Tiongkok dengan berbagai nama: "Republik Tiongkok di Taiwan" (Republic of China in Taiwan, 1993–1994), "Republik Tiongkok pada Taiwan" (Republic of China on Taiwan, 1995–1997, 1999–2002), "Republik Tiongkok" ('Republic of China, 1998), "Republik Tiongkok (Taiwan)" (Republic of China (Taiwan), 2003) dan "Taiwan" (2004–2006).
Namun, keempat belas upaya tersebut semuanya gagal karena Komite Umum Majelis Umum PBB menolak untuk memasukkan masalah tersebut dalam agenda debat Majelis Umum, di bawah pertentangan kuat dari RRT.
Kendati sejak awal semua proposal tersebut tidaklah jelas, karena proposal tersebut meminta agar Republik Tiongkok diperbolehkan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan PBB namun tidak menentukan mekanisme hukum apapun yang mendukungnya, pada tahun 2007, Republik Tiongkok mengajukan permohonan resmi dengan nama "Taiwan" untuk keanggotaan penuh di PBB.Namun, permohonan tersebut ditolak olehKantor Urusan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsadengan mengutip Resolusi Majelis Umum 2758,tanpa diteruskan ke Dewan Keamanan PBB.Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-BangsaBan Ki-moonmenyatakan bahwa:
Menanggapi penolakan PBB terhadap permohonan tersebut, pemerintah Republik Tiongkok menyatakan bahwa Taiwan tidak sedang dan tidak pernah berada di bawah yurisdiksi RRT, dan bahwa karena Resolusi Majelis Umum 2758 tidak menjelaskan masalah perwakilan Taiwan di PBB, maka resolusi itu tidak menghalangi keikutsertaan Taiwan di PBB sebagai negara berdaulat yang merdeka.Pemerintah Republik Tiongkok juga mengkritik Ban Ki-moon karena menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan mengembalikan permohonan tersebut tanpa menyerahkannya ke Dewan Keamanan atau Majelis Umum,bertentangan dengan prosedur standar PBB (Aturan Prosedur Sementara Dewan Keamanan, Bab X, Aturan 59).Di sisi lain, pemerintah RRT, yang telah menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok dan secara tegas menentang permohonan apa pun dari otoritas Taiwan untuk bergabung dengan PBB entah sebagai anggota maupun pengamat, memuji bahwa keputusan PBB "dibuat sejalan dengan Piagam PBB dan Resolusi Majelis Umum PBB 2758, dan menunjukkan kepatuhan universal PBB dan negara-negara anggotanya terhadapKebijakan Satu Tiongkok".Sekelompok negara anggota PBB mengajukan rancangan resolusi untuk sidang Majelis Umum PBB musim gugur tahun tersebut yang menyerukan Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan permohonan tersebut.
Pada tahun berikutnya,dua referendumdi Taiwan terhadap upaya pemerintah untuk kembali ikut serta di PBB gagal karena rendahnya partisipasi pemilih. Musim gugur pada tahun yang sama, Republik Tiongkok mengambil pendekatan baru, yaitu dengan para sekutunya mengajukan sebuah resolusi yang meminta agar "Republik Tiongkok (Taiwan)" diizinkan untuk memiliki "keterlibatan yang berarti" dalam lembaga ataubadan khusus PBB.Lagi-lagi, masalah tersebut tidak dimasukkan dalam agenda Majelis.Pada tahun 2009, Republik Tiongkok memilih untuk tidak mengirim masalah keikutsertaannya dalam PBB untuk diperdebatkan di Majelis Umum PBB untuk yang pertama kalinya sejak mulai berkampanye pada tahun 1993.
Pada bulan Mei 2009,Departemen Kesehatan Republik Tiongkokdiundang olehOrganisasi Kesehatan Dunia(WHO) untuk menghadiriMajelis Kesehatan Duniake-62 sebagai pengamat dengan nama "Tionghoa Taipei" (bahasa Inggris:Chinese Taipei). Ini adalah partisipasi pertama Republik Tiongkok dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh sebuahbadan yang berafiliasi dengan PBBsejak tahun 1971, sebagai hasil dari peningkatanhubungan lintas selatsejakMa Ying-jeoumenjadiPresiden Republik Tiongkoksetahun sebelumnya.
Republik Tiongkok resmidiakui oleh 12 negara anggota PBBdanTakhta Suci. Negara tersebut juga memiliki hubungan diplomatik tidak resmi dengan sekitar 100 negara, termasukIndonesia,Amerika SerikatdanJepang.
Cekoslowakia(bahasa Inggris:Czechoslovakia) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, yang kemudian berubah nama menjadi Republik Federasi Ceko dan Slowakia (bahasa Inggris:Czech and Slovak Federative Republic) pada tanggal 20 April 1990. KetikaPembubaran Cekoslowakiasemakin dekat, dalam sebuah surat tertanggal 10 Desember 1992, Perwakilan Tetap negara tersebut memberi tahuSekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsabahwa Republik Federasi Ceko dan Slowakia tidak akan lagi berdiri pada tanggal 31 Desember 1992 dan bahwaRepublik CekodanSlowakia, sebagai negara penerus, akan mengajukan permohonan keanggotaan di PBB. Tidak ada satu pun dari kedua negara yang meminta status satu-satunya negara penerus. Kedua negara tersebut diterima kembali ke PBB pada tanggal 19 Januari 1993.
BaikRepublik Federal Jerman(Federal Republic of Germany, Jerman Barat) danRepublik Demokratik Jerman(German Democratic Republic, Jerman Timur) masuk ke PBB pada tanggal 18 September 1973. Melaluiaksesi negara-negara bagian Jerman Timur ke dalam Republik Federal Jermanyang berlaku mulai pada tanggal 3 Oktober 1990, wilayah Republik Demokratik Jerman menjadi bagian dari Republik Federal Jerman, yang pada saat ini cukup dikenal sebagaiJerman. Akibatnya, Republik Federal Jerman masih terus menjadi anggota PBB sementara Republik Demokratik Jerman tidak lagi berdiri.
Federasi Malaya(bahasa Inggris:Federation of Malaya) bergabung dengan PBB pada tanggal 17 September 1957. Pada tanggal 16 September 1963, namanya berubah menjadiMalaysia, yang diikuti oleh pembentukan negara Malaysia yang terdiri dariSingapura,Borneo Utara(sekarangSabah),SarawakdanFederasi Malaya. Singapura menjadi negara merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965 dan menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 September 1965.
Tanganyikamasuk ke PBB pada tanggal 14 Desember 1961, danZanzibarditerima di PBB pada tanggal 16 Desember 1963. Setelah ratifikasi pada 26 April 1964 dari Artikel Penyatuan (bahasa Inggris:Articles of Union) antara Tanganyika dan Zanzibar, kedua negara tersebut bergabung untuk membentuk anggota tunggal "Republik Bersatu Tanganyika dan Zanzibar" (United Republic of Tanganyika and Zanzibar), yang lalu berubah nama menjadiRepublik Bersatu Tanzaniapada tanggal 1 November 1964.
Uni Republik Sosialis Soviet(bahasa Inggris:Union of Soviet Socialist Republics) bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945, dan sebagaimana ditetapkan menurutPiagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,Bab V, Pasal 23, menjadi salah satu dari lima anggota tetapDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.Pada saat menjelangpembubaran Uni Soviet, dalam surat tertanggal 24 Desember 1991,Boris Yeltsin,Presiden Federasi Rusia, memberi tahuSekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsabahwa keanggotaan Uni Soviet di dalam Dewan Keamanan dan seluruh organ PBB lainnya akan dilanjutkan olehFederasi Rusiadengan dukungan dari 11 negara anggotaPersemakmuran Negara-Negara Merdeka.
Empat belas negara merdeka lainnya yang berdiri dari bekas Republik Soviet semuanya diterima di PBB:
MesirdanSuriah(bahasa Inggris:Syria) sama-sama bergabung dengan PBB sebagai anggota asli pada tanggal 24 Oktober 1945. Setelah sebuah plebisit pada tanggal 21 Februari 1958,Republik Arab Bersatu(bahasa Inggris:United Arab Republic) didirikan oleh penyatuan Mesir dan Suriah dan berlanjut sebagai sebuah anggota tunggal. Pada tanggal 13 Oktober 1961, Suriah, setelah kembali statusnya sebagai negara merdeka, meneruskan kembali keanggotaannya yang terpisah di PBB. Mesir masih terus menjadi anggota PBB di bawah nama Republik Arab Bersatu, sampai kembali memakai nama aslinya pada tanggal 2 September 1971. Suriah mengubah namanya menjadi Republik Arab Suriah pada tanggal 14 September 1971.
Yaman(bahasa Inggris:Yemen, disebut juga Yaman Utara atauNorth Yemen) diterima di PBB pada tanggal 30 September 1947, sedangkanYaman Selatan(bahasa Inggris:South YemenatauSouthern Yemen) masuk ke PBB pada tanggal 14 Desember 1967, yang kemudian berubah nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman (bahasa Inggris:People's Democratic Republic of Yemen) pada tanggal 30 November 1970 (meskipun negara tersebut masih sering dirujuk dengan nama lamanya). Pada tanggal 22 Mei 1990,dua negara tersebut bergabunguntuk membentuk Republik Yaman (bahasa Inggris:Republic of Yemen), yang masih berlanjut sebagai anggota tunggal di bawah namaYaman.
Republik Federal Sosialis Yugoslavia, yang juga disebut sebagai Yugoslavia, bergabung dengan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Pada tahun 1992, negara tersebut secara resmiterpecahmenjadi lima negara merdeka, yang semuanya kemudian diterima di PBB:
Karena perselisihan atasnegara-negara penerusnyayang sah, negara anggota "Yugoslavia", yang merujuk pada mantan Republik Federal Sosialis Yugoslavia, masih tetap tercantum di daftar resmi anggota PBB selama bertahun-tahun setelah pembubaran resmi negara tersebut.Setelah penerimaan kelima negara tersebut sebagai anggota baru PBB, "Yugoslavia" dihapus dari daftar resmi anggota PBB.
Pemerintah Republik Federal Yugoslavia, yang didirikan pada tanggal 28 April 1992 oleh sisa-sisa republik dari negara Yugoslavia diMontenegrodanSerbia,mengklaim dirinya sebagainegara penerusyang sah dari bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia.Namun pada tanggal 30 Mei 1992,Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 757diberlakukan, di mana resolusi tersebut memberikansanksi internasionalterhadap Republik Federal Yugoslavia karena perannya dalamPeperangan Yugoslavia, dan mencatat bahwa "klaim dari Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) untuk secara otomatis melanjutkan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa secara umum belum diterima,"dan pada tanggal 22 September 1992, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/47/1 diadopsi, di mana resolusi tersebut menganggap bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) tidak dapat secara otomatis meneruskan keanggotaan bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia di Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan oleh karena itu memutuskan bahwa "Republik Federal Yugoslavia (Serbia dan Montenegro) harus mengajukan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak dapat ikut serta dalam kegiatan-kegiatanMajelis Umum".Republik Federal Yugoslavia menolak untuk mematuhi resolusi tersebut selama bertahun-tahun, tetapi setelah pelengseranPresidenSlobodan Miloševićdari jabatannya, negara tersebut mengajukan keanggotaan, dan masuk ke PBB pada tanggal 1 November 2000.Pada tanggal 4 Februari 2003, Republik Federal Yugoslavia mengubah nama resminya menjadi Serbia dan Montenegro, setelah pemberlakuan dan penetapanPiagam Konstitusional Serbia dan Montenegrooleh Majelis Republik Federal Yugoslavia.
Atas dasarreferendumyang diadakan pada tanggal 21 Mei 2006,Montenegromendeklarasikan kemerdekaan dariSerbia dan Montenegropada tanggal 3 Juni 2006. Dalam sebuah surat tertanggal hari yang sama,Presiden Serbiamemberi tahuSekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsabahwa keanggotaan Serbia dan Montenegro di PBB dilanjutkan olehSerbia, setelah deklarasi kemerdekaan Montenegro, sesuai dengan Piagam Konstitusional Serbia dan Montenegro.Montenegro diterima di PBB pada tanggal 28 Juni 2006.
Sebagai akibat dariPerang Kosovo, wilayahKosovo, yang pada saat itu merupakan sebuahprovinsi otonomdari Republik Federal Yugoslavia, ditempatkan di bawahMisi Pemerintahan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kosovopada tanggal 10 Juni 1999. Pada tanggal 17 Februari 2008, negara tersebut mendeklarasikan kemerdekaannya, namun belum pernah diakui oleh Serbia.Republik Kosovobukan anggota PBB, tetapi menjadi anggotaDana Moneter InternasionaldanGrup Bank Dunia,yang keduanya merupakanbadan khususdalamSistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Republik Kosovodiakui oleh 114 negara anggota PBB, termasuk tiga dari lima anggota tetapDewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa(Prancis, Britania Raya, dan Amerika Serikat), sementara dua anggota lainnya, yaitu Tiongkok dan Rusia, tidak mengakui Kosovo. Pada tanggal 22 Juli 2010,Mahkamah Internasional, organ peradilan utama dari PBB, mengeluarkanopini nasihat, yang menyatakan bahwa deklarasi kemerdekaan Kosovo tidak mencederai hukum internasional.
MenurutPiagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara anggota mungkin saja ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB. DariBab II, Pasal 5:
Dari Pasal 6:
Sejak organisasi tersebut didirikan, belum ada satu negara anggota pun yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari PBB di bawah ketentuan Pasal 5 dan 6. Namun, dalam beberapa kasus, terdapat negara-negara yang ditangguhkan atau dikeluarkan dari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan PBB dengan alasan selain yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6:
Sejak PBB berdiri, hanya satu negara anggota (tidak termasuk negara-negara yang bubar atau yang bergabung dengan negara-negara anggota lainnya) yang secara sepihak menarik diri dari PBB. Selama peristiwakonfrontasi Indonesia–Malaysia, dan sebagai tanggapan atas pemilihanMalaysiasebagaianggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, dalam surat tertanggal 20 Januari 1965,Indonesiamemberi tahuSekretaris Jenderal PBBbahwa negara tersebut memutuskan "pada tahap ini dan dalam keadaan saat ini" untuk menarik diri dari PBB. Namun, setelahPresidenSoekarnotidak lagi menjabat, dalam sebuah telegram tertanggal 19 September 1966, Indonesia memberi pernyataan kepada Sekjen PBB mengenai keputusan Indonesia "untuk melanjutkan kerja sama penuh dengan PBB dan untuk melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB yang dimulai dengan sidang kedua-puluh-satu Majelis Umum". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menerima keputusan Pemerintahan Indonesia danPresiden Majelis Umum PBBmengundang perwakilan negara tersebut untuk menduduki kursi mereka di Majelis.
Tidak seperti penangguhan dan pencopotan, tak ada ketentuan khusus yang dibuat dalam Piagam PBB mengenai apakah atau bagaimana sebuah anggota dapat menarik diri secara sah dari PBB (sebagian besar untuk menghindari ancaman penarikan diri yang digunakan sebagai bentuk pemerasan politik, atau untuk menghindari kewajiban-kewajiban merugikan berdasarkan Piagam tersebut, mirip dengan penarikan diri yang melemahkan pendahulu PBB,Liga Bangsa-Bangsa),atau apakah permintaan untuk penerimaan kembali oleh anggota yang sebelumnya menarik diri harus diperlakukan sama dengan permohonan keanggotaan biasa, yaitu membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan serta Majelis Umum. Kembalinya Indonesia ke PBB mengisyaratkan bahwa persetujuan tersebut tidak dibutuhkan. Namun, para cendekiawan berpendapat bahwa tindakan yang diambil oleh Majelis Umum tersebut tak sejalan dengan Piagam dari sudut pandang hukum.
Selain negara-negara anggota, terdapat pula duanegara pengamat tetap nonanggota:Takhta SucidanNegara Palestina.
Ordo Militer Berdaulat Malta, meskipun bukan merupakan sebuah negara (melainkan merupakan subjek hukum internasional, miripTakhta Suciminus wilayah berdaulat sepertiKota Vatikan), tetapi memiliki status pengamat di PBB dan memiliki hubungan diplomatik dengan 107 negara.
Sejumlah negara juga diberi status pengamat sebelum bergabung dengan PBB sebagai anggota penuh(lihatPengamat Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsauntuk daftar selengkapnya).Kasus terkini dari sebuah negara pengamat yang menjadi negara anggota adalahSwiss, yang masuk pada tahun 2002.
Lembaga dariUni Eropa, yaituKomisi Eropa, mendapat status pengamat di Majelis Umum PBB melalui Resolusi 3208 pada tahun 1974.Perjanjian Lisboapada tahun 2009 membuat delegasi tersebut mewakili Uni Eropa secara langsung di PBB, bukan lagi melalui Komisi Eropa.Delegasi Uni Eropa tersebut juga memperoleh hak penuh dalam Majelis Umum, kecuali hak suara dan hak mengajukan kandidat, melalui Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/65/276 pada 10 Mei 2011.Uni Eropa merupakan satu-satunya pihak nonanggota yang memiliki lebih dari 50 konvensi multilateral dengan PBB, dan dapat ikut serta sebagai anggota penuh dalam segala hal kecuali memberikan suara dalam sejumlah konferensi PBB.
Status kedaulatanSahara Baratdipersengketakan antaraMarokodanFront Polisario. Sebagian besar wilayah tersebut dikuasai oleh Maroko, sedangkan sisanya (yaituZona Bebas) dikuasai olehRepublik Demokratik Arab Sahrawi, yang merupakan negara yang diproklamasikan oleh Front Polisario. Sahara Barat terdaftar di PBB sebagai "wilayah nonpemerintahan sendiri".
Kepulauan CookdanNiue, yang keduanya merupakannegara asosiasiSelandia Baru, tidak termasuk ke dalam anggota PBB, namun menjadi anggota daribadan-badan khusus PBBsepertiWHOdanUNESCO,dan memiliki "kapasitas membuat perjanjian penuh" yang diakui olehSekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsamasing-masing pada tahun 1992 dan 1994.Sejak saat itu, mereka menjadi pihak dalam sejumlah perjanjian internasional di mana Sekretariat PBB bertindak sebagaidepositori, seperti dalamKonvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-BangsadanKonvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut,dan mereka diperlakukan sebagai negara nonanggota.Baik Kepulauan Cook maupun Niue telah menyatakan keinginan untuk menjadi negara anggota PBB, tetapi Selandia Baru menyatakan bahwa mereka tidak akan mendukung permohonan tersebut jika tidak ada perubahan dalam hubungan konstitusional mereka, terutama hak penduduk kedua wilayah tersebut ataskewarganegaraan Selandia Baru.
Dengan alasanResolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 1244dandialog yang tengah berlangsungmengenaistatus politik Kosovo,Republik Kosovobelum menjadi anggota dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun memilikihubungan diplomatik dengan mayoritas negara anggota. Negara tersebut merupakan anggota dariDana Moneter InternasionaldanBank Duniadan telah mengajukan permohonan untuk menjadi anggota UNESCO pada tahun 2015 namun ditolak (dalam pemungutan suara).