Sidang pembuktian atas pendakwaan kedua terhadap Donald Trump

Sidang pembuktian ataspendakwaan kedua terhadap Donald Trump,presiden Amerika Serikatke-45, dimulai pada 9 Februari 2021, dan diakhiri dengan pembebasannya pada 13 Februari. Trump telahdidakwa untuk kedua kalinyaolehDewan Perwakilan Rakyatpada 13 Januari 2021. Dewan mengadopsi satupasal pendakwaanmelawan Trump:hasutan pemberontakan. Dia adalah satu-satunyapresiden Amerika Serikatdan hanya pejabat federal yang didakwa dua kali dan dibebaskan untuk kedua kalinya. Dia didakwa oleh DPR tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatannya danpelantikan Joe Biden. Karena dia meninggalkan kantor sebelum persidangan, ini adalah persidangan pendakwaan pertama mantan presiden.Pasal pendakwaan membahasupaya untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden 2020(termasuk klaimnya tentang penipuan pemilu danupayanya untuk menekan pejabat pemiludi Georgia) dan menyatakan bahwa Trump menghasutserangandiKapitoldiWashington, D.C., sementaraKongresdiadakansidang untuk menghitung suara pemilihandan menyatakan kemenanganJoe BidendanKamala Harris.
Pada awal persidangan,Senator Rand Paulmemaksakan pemungutan suara untuk menolak dakwaan pendakwaan dengan alasan bahwatidak konstitusionalmengadili mantan presiden, dengan alasan bahwa pendakwaan hanya berlaku untuk pejabat federal saat ini dan bahwa hukuman pemecatan dari jabatan (pemakzulan) dapat diperdebatkan dalam situasi tersebut. Pendukung melanjutkan persidangan berpendapat bahwa Konstitusi juga mengizinkan diskualifikasi dari memegang jabatan di masa depan, yang diminta DPR dalam pasal pendakwaannya. Mosi itu dikalahkan dalam 55-45 suara, dengan semua Demokrat, baik independen, dan lima Partai Republik (Susan Collinsdari Maine,Lisa Murkowskidari Alaska,Mitt Romneydari Utah,Ben Sassedari Nebraska, danPat Toomeydari Pennsylvania) pemungutan suaramenentang mosi.Ini adalah pertama kalinya seorang mantan presiden diadili, dan baru kedua kalinya Senat mengadili seseorang yang telah meninggalkan jabatannya, setelah Menteri PerangWilliam W. Belknappada tahun 1876.Jamie Raskindiadili manajer pendakwaan utama dan penulis utama – bersama dengan PerwakilanDavid Cicillinedan PerwakilanTed Lieu– artikel pendakwaan, yang menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan memicu serangan Kapitol.Joaquin Castro,Eric Swalwell,Madeleine Dean, danStacey Plaskettjuga membantu menyampaikan argumen lisan untuk keyakinan.
Pembelaan Trump dipimpin olehMichael van der Veen,pengacara cedera pribadidariPhiladelphia, bersama denganDavid SchoendanBruce Castor. Gaya dan substansi Van der Veen selama persidangan menarik ejekan dan kritik dari banyak orang, dengan terengah-engah dan tawa di Senat ketika dia menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk menggulingkan setidaknya 100 orang di kantornya di Philadelphia, termasukPembicara Dewan Perwakilan RakyatNancy PelosidanWakil PresidenKamala Harris.Trump awalnya menyewa Butch Bowers dan Deborah Barbier untuk mewakilinya, tetapi mereka berhenti bersama dengan tiga pengacara lainnya setelah "mantan presiden ingin pengacara yang mewakilinya untuk fokus pada tuduhan penipuan pemilu massal" dan klaim palsunya bahwa "pemilihan dicuri darinya."
Pada akhir persidangan, Senat memberikan suara 57-43 untuk menghukum Trump karena menghasut pemberontakan, kurang 10 suara dari mayoritas dua pertiga yang disyaratkan olehKonstitusi, dan karena itu Trump dibebaskan. Tujuh senator Republik bergabung dengan semua senator Demokrat dan independen dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump, pemungutan suara bipartisan terbesar untuk vonis pendakwaan presiden AS atau mantan presiden AS.Setelah pemungutan suara untuk pembebasan,Mitch McConnellmengatakan tidak diragukan bahwa Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab untuk menghasut peristiwa di Capitol tetapi dia memilih menentang hukuman karena interpretasinya terhadap Konstitusi Amerika Serikat.
Di bawahKonstitusi Amerika Serikat,DPRmemiliki satu-satunya kekuatan pendakwaan (Pasal I, Bagian 2, Klausul 5), dan setelah tindakan itu diambil,Senatmemiliki "Satu-satunya Kekuatan untuk mengadili semua Pendakwaan" (Pasal I, Pasal 3, Klausul 6). Trump adalah presiden AS ketiga yang menghadapi sidang pembuktian Senat, setelahAndrew JohnsondanBill Clinton.Trump adalah satu-satunya pejabat federal yang didakwa dua kali.
Prosedur persidangan pendakwaan Senat ditetapkan berdasarkan aturan yang diadopsi pada tahun 1986,meskipun aturan khusus diadopsi untuk setiap persidangan, denganpemimpin mayoritas Senatmenjalankan kekuasaan yang cukup besar dalam menetapkan prosedur.
Pada 11 Januari 2021, PerwakilanDavid Cicilline,Jamie Raskin, danTed Lieumemperkenalkan artikel pendakwaan terhadap Trump, menuduhnya dengan "hasutan pemberontakan" dalam mendesak para pendukungnya untuk berbaris di gedung Capitol. Artikel tersebut menyatakan bahwa Trump telah melakukankejahatan berat dan pelanggaran ringandengan membuat beberapa pernyataan yang "mendorong – dan dapat diduga mengakibatkan – tindakan tanpa hukum" yang mengganggu tugas konstitusional Kongres untuk mengesahkan pemilu. Dikatakan dia telah "mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggutransisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang Pemerintah yang setara" dengan cara yang menjadikannya "ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi, dan Konstitusi".Sebanyak 218 dari 222 DPR Demokrat turut mensponsori pasal pendakwaan, memastikan pengesahannya.
DPR meloloskan pasal pendakwaan pada 13 Januari 2021, dengan suara 232-197. Semua 222 Demokrat memilih untuk mendakwa, bergabung dengan 10 Republikan (termasuk ketuaKonferensi DPR Partai RepublikLiz Cheney). Empat Partai Republik tidak memilih, dan 197 Partai Republik lainnya memilih tidak.
Pada hari-hari setelah pendakwaan kedua Trump,Pemimpin Mayoritas SenatMitch McConnell(R-KY) berpendapat bahwa, karena Senat berada disesi pro formahingga 19 Januari, ia tidak dapat menjalankan bisnis apa pun tanpapersetujuan bulatdarianggotanya. Menurut aturan Senat, begitu pasal pendakwaan diajukan ke Senat, sidang Senat harus dimulai keesokan harinya. Seandainya pasal pendakwaan segera dikirim ke Senat, persidangan Trump akan dimulai pada Hari Pelantikan, setelahJoe Bidendilantik.
Pemimpin Minoritas SenatChuck Schumer(D-NY) meminta McConnell untuk membawa Senat kembali ke sesi segera setelah DPR mengirimkan pasal pendakwaan, dan juga untuk memajukan proses konfirmasi calon kabinet Biden sehingga tim administrasi yang masuk sudah siap pada hari pertama.Beberapa, termasuk House Majority WhipJim Clyburn(D-SC), awalnya menyarankan agar DPR mengirimkan pasal pendakwaan kepada Senat di kemudian hari (mungkin setelah 100 hari pertama Biden sebagai presiden), memberikan Senat waktu untuk mempertimbangkan program legislatif Biden dan mengonfirmasi calon-calonnya.Namun, DPR Demokrat menentang penundaan, menyatakan bahwa Trump tetap berbahaya saat dia menjabat, dan Pemimpin Mayoritas DPRSteny Hoyer(D-MD) mengatakan pada 14 Januari bahwa pasal pendakwaan akan dikirimkan kepada Senat tanpa penundaan.
Setelah DPR mendakwa Trump, Presiden terpilih Biden menyatakan, "Saya berharap kepemimpinan Senat akan menemukan cara untuk menangani tanggung jawab konstitusional mereka dalam pendakwaan sambil juga mengerjakan urusan mendesak lainnya di negara ini."Biden mengatakan prioritasnya adalah memberlakukan RUU stimulus baru dan membangun kembali ekonomi.Dia berdiskusi dengan McConnell kemungkinan "membagi dua" kalender Senat, memungkinkan persidangan untuk melanjutkan sementara juga memungkinkan urusan lain (seperti nominasi dan undang-undang) untuk bergerak maju tanpa penundaan.Di bawah rencana ini, Senat dapat membagi hari-harinya antara persidangan dan urusan lain, daripada menghabiskan seluruh waktunya untuk persidangan.Mantan Anggota Parlemen SenatAlan Fruminmengatakan bahwa aturan Senat akan mengizinkan kursus semacam itu.McConnell memberi tahu Biden bahwa dia akan berkonsultasi dengananggota parlemen Senat.Schumer, yang akan menggantikan McConnell sebagai pemimpin mayoritas Senat, mengatakan bahwa sidang Senat dapat segera dimulai.
Profesor hukum Ronald Krotoszynski menulis bahwa Senat dapat mempercepat proses pendakwaan (menyelesaikan proses dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu) melalui proses yang mirip denganringkasan penilaianperdata. Ini akan diizinkan di bawah Konstitusi, yang menetapkan bahwa Senat harus "mencoba" pasal-pasal pendakwaan dan memilih untuk menghukum (menghapus) dengan mayoritas dua pertiga, tetapi memungkinkan Senat untuk menetapkan aturan atau prosedur persidangannya sendiri, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung AS dalamNixon v. Amerika Serikat(1993).
Pada 22 Januari 2021, diumumkan bahwaKetua DPRNancy Pelosiakan mentransfer pasal pendakwaan kepada Senat pada 25 Januari, dengan sidang Senat diharapkan dilaksanakan pada minggu tanggal 8 Februari.
LaporanLayanan Riset Kongresmenyimpulkan "bahwa sementara masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, bobot otoritas ilmiah setuju bahwa mantan pejabat dapat didakwa dan diadili."Menjelang persidangan, 150 kasus hukum sarjana dari seluruh spektrum politik menerbitkan surat yang menegaskan "bahwa Konstitusi mengizinkan pendakwaan, keyakinan, dan diskualifikasi mantan perwira, termasuk presiden."Profesor hukumLaurence H. TribedanStephen I. Vladeckberpendapat bahwa karena pemecatan dari jabatan (pemakzulan) hanyalah salah satu dari dua kemungkinan konsekuensi dari suatu hukuman (yang lainnya adalah diskualifikasi dari memegang jabatan publik), tujuan dari persidangan tidak dibatalkan jika orang yang didakwa tidak lagi memegang jabatan publik.Gregg Nunziata, mantan pengacara Partai Republik untukKomite Kehakiman Senat, juga mencatat bahwa karena kekuatan pendakwaan mencakup kekuatan untuk mendiskualifikasi orang tersebut dari kantor federal seumur hidup, memungkinkan pemegang jabatan untuk menghindari ini dengan mengundurkan diri akan membuat "hukuman penting ini... suatu kehampaan."Pengacara konservatif terkemukaCharles J. Coopersetuju, menulis diWall Street Journalakhir pekan sebelum persidangan bahwa tidak ada larangan Konstitusi terhadap persidangan pascapresiden.Profesor hukum konstitusionalCardozo School of LawKate Shaw berpendapat bahwa "penyusunan sejarah, praktik pendakwaan, dan desain konstitusional dasar semuanya jelas mendukung konstitusionalitas dari mengadili seorang mantan presiden."Sarjana hukumBrian C. Kalt, yang telah menerbitkan penelitian tentang pendakwaan terlambat, menyatakan, "Dalam banyak kasus, DPR dan Senat telah berjalan seolah-olah mereka dapat mendakwa dan mengadili orang-orang yang telah meninggalkan jabatannya, dan dalam satu kasus Senat mengambil suara khusus untuk efek itu."
Ada preseden untuk mendakwa dan mengadili pejabat federal yang telah meninggalkan jabatannya ("pendakwaan terlambat").Pada tahun1797, DPR mendakwa SenatorWilliam Blountkarena konspirasi. Senat mengadilinya, meskipun sudahdiusirdia.Pada tahun1876, Sekretaris PerangWilliam W. Belknapmengundurkan diri beberapa jam sebelum DPR memberikan suara untuk pendakwaannya atas tuduhan yang berkaitan dengan perannya dalamskandal pos perdagangan, dan Senat melanjutkan untuk mengadakan persidangan, yang diputuskan oleh suara 37-29 bahwa itu memiliki yurisdiksi setelah tantangan oleh pengacara Belknap.
Sebelum persidangan dimulai, sebagian besar anggota Partai Republik di Senat berpendapat bahwa Senat tidak memiliki otoritas konstitusional untuk melakukan persidangan pendakwaan mantan presiden.Argumentasi ini juga dikemukakan oleh mantan hakim banding federalJ. Michael Luttig,serta salah satu pengacara Trump disidang pembuktian pendakwaan pertama,Harvard Law Schoolprofesor emeritusAlan Dershowitz,dan profesor hukumJonathan Turley, yang bersaksi mendukung Trump di persidangan pertamanya.