Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan (lahir 31 Agustus 1962), lebih dikenal dengan nama Zulhas atau Bang Zul adalah seorang wirausahawan dan politisi berkebangsaan Indonesia yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Sebelumnya ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi di kabinet. Sebelum diangkat menjadi Menteri Perdagangan, ia menduduki pimpinan MPR RI dan sempat menjabat Menteri Kehutanan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal kabinet kedua dibentuk.
Ketika menjabat Menteri Kehutanan, Zulhas telah dua kali menerima gelar doktor kehormatan, yaitu di bidang administrasi publik dari Universitas Sejong di Seoul, Korea Selatan dan manajemen sumber daya manusia dari Universitas Negeri Semarang. Selama tahun 2004–2009, ia berkiprah di lembaga legislatif sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian, sejak 2005 hingga 2010, ia memegang jabatan internal partai sebagai Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional. Selain itu, Zulhas pernah didapuk menjadi Wakil Ketua Majelis Pembina Pusat Persatuan Tarbiah Islamiah periode 2016–2021.
Zulkifli Hasan menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 53 Jakarta pada tahun 1982. Selanjutnya, ia mengambil program sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1996. Ia kemudian mengambil program pasca sarjana di Sekolah Tinggi Manajemen PPM dan mendapat gelar Magister Manajemen pada tahun 2003. Di awal masa jabatannya sebagai Ketua MPR RI, ia mengemban tugas menyelenggarakan pelantikan presiden-wakil presiden untuk masa pemerintahan 2014–2019 di tengah situasi politik yang penuh ketegangan. Dalam persiapan jelang pelantikan tersebut, dirinya berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan pelantikan dengan baik dan akan mengupayakan kehadiran semua pihak, termasuk Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa selaku calon presiden dan calon wakil presiden yang menjadi pesaing pasangan pemenang, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ia berhasil melaksanakan tugasnya itu dengan baik dan pelantikan berlangsung damai.
Zulkifli Hasan, lahir dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab. Keluarganya memperoleh penghidupan dengan bertani. Semasa kecilnya, ia hidup dalam kesulitan ekonomi di daerah Lampung Selatan, ia pun sudah dididik untuk bekerja keras dengan berjualan telur. Saat ia baru tamat SD, tepat berusia 13 tahun, ia dan ayahnya dari Desa Pisang, Penengahan merantau ke Tanjungkarang. Di sana, ia didaftarkan di Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) oleh ayahnya, walaupun hal tersebut bertolak belakang dengan keinginannya. Masa kecil pria yang akrab disapa Zul atau Bang Zul ini banyak dihabiskan di kampung halamannya.
Selama menempuh pendidikan di PGAN, Zul menetap indekos. Saat memasuki akhir tahun ajaran baru bagi sekolah umum, tepatnya pada tahun keempatnya di PGAN, Zul memilih untuk berhenti. Tanpa sepengetahuan orang tua, Zulkifli mengikuti ujian Madrasah Tsanawiah dan lulus. Ia kemudian tidak melanjutkan studinya di PGAN melainkan mendaftarkan diri di SMAN Tanjungkarang dan diterima. Hingga pada bulan keempat, ayahnya mengetahui perbuatannya dan memaksanya keluar dari sekolah. Akhirnya, berbekal izin dan sedikit uang dari ibunya, Zul memutuskan untuk pergi merantau ke Jakarta.
Perjalanan mengenyam pendidikan ia mulai pada tahun 1969 di sekolah dasar di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Ia menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar pada tahun 1975. Setelah itu, Zulkifli Hasan dibawa ayahnya ke Kota Tanjung Karang, ibu kota Bandar Lampung, untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di PGAN (Pendidikan Guru Agama Negeri) Tanjung Karang. Setelah 4 tahun ia mengenyam pendidikan agama yang setingkat dengan SMP, Zulkifli Hasan secara diam-diam meninggalkan kampung halamannya di Lampung dan merantau ke Jakarta untuk bersekolah di SMA Negeri 53 Jakarta. Setelah ia lulus SMA tahun 1982, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (Unkris), Jakarta dan membiayai kuliahnya secara mandiri. Setelah lulus jenjang S-1 pada tahun 1996, ia kemudian bekerja pada beberapa lembaga. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Magister Manajemen Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Jakarta dan lulus pada 2003.
Zulkifli Hasan awalnya secara diam-diam meninggalkan kediamannya di Lampung untuk merantau ke Jakarta seorang diri setelah ia lulus SMP. Dalam sebuah acara temu media pada hari Kamis, 22 Januari 2015, ia mengutarakan kepada Kompas.com: “Saya itu dulu diarahkan orang tua menjadi seperti Buya Hamka. Tapi saya menolak. Saya ingin merantau ke Jakarta”. Ia menyambung hidup dengan berganti-ganti pekerjaan, dari tukang cuci taksi hingga menjual minuman. Setelah lulus SMA, ia memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan menjual panci door to door.
Sebelum beraktivitas dalam dunia politik, Zulkifli Hasan adalah seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang beralih profesi menjadi seorang wirausahawan. Zulkifli Hasan yang ketika itu sudah berada dalam kondisi finansial yang cukup stabil, setelah bekerja sebagai PNS, memilih untuk berhenti dan bertekad untuk memulai usaha sendiri. Dalam sebuah wawancara setelah acara pelatihan wirausaha muda, Zulkifli Hasan mengatakan pada Detik.com: “Saya teringat benar perkataan ayah saya untuk jangan terus menjadi follower (pengikut) tetapi harus berani menjadi pemimpin meskipun dimulai dari sesuatu yang kecil. Sejak itulah saya putuskan berhenti jadi PNS. Meskipun dicibir teman-teman kalau saya sudah ‘miring’ (stress) keluar PNS, tetapi karena saya bertekad untuk menjadi yang memimpin sekaligus mendapatkan penghasilan besar, saya acuhkan".
Usaha yang ia rintis pun satu persatu menuai hasil, terbukti dari deretan perusahaan yang pernah ia pimpin, yaitu:
Setelah mulai berkarier di politik, termasuk menjabat menjadi DPP PAN dan Menteri Kehutanan, ia tidak sepenuhnya meninggalkan dunia wirausaha. Ia menjadi motivator di berbagai kesempatan bagi para pemuda dan masyarakat luas, khususnya di Sumatra, untuk membuka wirausaha dan menciptakan lapangan kerja baru. Menurutnya, potensi anak negeri dalam membangun ekonomi Indonesia menjadi cikal bakal majunya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada masa depan.
Zulkifli Hasan menorehkan kesuksesannya tidak hanya di dunia wirausaha, melainkan juga politik. Ia tercatat mengawali karier di dunia politik sebagai Ketua Lembaga Buruh Tani dan Nelayan PWM DKI pada tahun 2000 sampai tahun 2005. Sebelum akhirnya menduduki posisi tersebut, ia pernah menjadi Ketua Pengurus Wilayah Lembaga Buruh Tani dan Nelayan Provinsi Lampung, Wakil Ketua Paguyuban Masyarakat Lampung Sai, serta deklarator Ikatan Pemuda Lampung di Jakarta.
Perkembangan kariernya di dunia politik berjalan baik. Dalam perkembangannya, ia menduduki sejumlah posisi struktural di partai yang menaunginya. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai ketua Departemen Logistik di DPP PAN periode 2000-2005. Posisi itu yang akhirnya mengantar Zulkifli Hasan menjadi Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional di Dewan Perwakilan Rakyat RI.
Zulkifli Hasan diamanahkan menjadi Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009. Pada saat itu, ia berada di dalam Komisi VI DPR yang membidangi perhubungan dan infrastuktur. Kontribusinya dapat dilihat pada tahun 2008 di mana ia terpilih sebagai Ketua Pansus Hak Angket terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara di Ruang KK I, Gedung DPR pada hari Rabu siang, 9 Juli 2008. Zulkifli Hasan meraih 28 suara dari 48 anggota pansus yang hadir. Empat kandidat lainnya adalah Bambang Wuryanto (PDI-P, 18 suara), Epyardi Asda (PPP, 0 suara), Sutan Bhatoegana (Demokrat, 0 suara), dan Ir. H. Azhar Romli (0 suara).
Karier politik Zukifli Hasan di dalam internal PAN berkembang positif. Zulkifli Hasan termasuk salah satu dari tim kepengurusan DPP PAN 2005-2010. Pada saat itu, tim formatur yang menyusun kepengurusan DPP PAN 2005-2010 diketuai oleh Ketua Umum terpilih Soetrisno Bachir. Saat mengumumkan kepengurusannya, disepakati bahwa kepengurusan DPP PAN menjadi berjumlah 45 orang dari sebelumnya yang hanya 40 orang. Zulkifli Hasan kemudian ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal pada rapat maraton formatur pada tanggal 11 April 2005.
Usahanya di dunia politik untuk memperbaiki kepemimpinan dalam partai politik menuai hasil. Pada tanggal 26 Juli 2007, Sekolah Tinggi Manajemen Pusat Pelatihan Manajemen (ST-PPM) menganugerahkan “Kadarman Award” kepada Zulkifli Hasan. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Ketua ST PPM, Ir. Sulistio Ruslia, di Gedung Dhanapala Komplek Departemen Keuangan Jakarta Pusat. Zulkifli mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Detik di Gedung DPR, "Ini sesuatu yang luar biasa. Apalagi ini diberikan bagi parpol. Kita tahu parpol, anggota DPR sedang mendapat sorotan negatif dari publik".
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Yandri Susanto menegaskan, menetapkan akan menggelar Kongres PAN akan dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret 2015. Kongres ini diadakan untuk memperebutkan kursi ketua umum yang saat ini masih dijabat Hatta Rajasa. Ketua DPP PAN Tjatur Sapto Edy, mengakui adanya tiga kader yang muncul jelang Kongres. Mereka adalah Ketua Umum PAN 2010-2015 Hatta Rajasa, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, dan Wakil Ketua Umum PAN 2010–2015 Dradjad Wibowo.
Zulkifli Hasan secara resmi mendeklarasikan diri menjadi calon ketua umum PAN pada hari Senin, 19 Januari 2015 di Surabaya. Menurut Ketua Majelis Pertimbangan Barisan Muda PAN, Hanafi Rais, dalam sebuah wawancara dengan CNN Indonesia, ada beberapa gagasan yang disampaikan Zulkifli sebagai calon ketua umum saat deklarasi. Gagasan tersebut di antaranya adalah pertama, ingin lebih fokus pada kerja politik untuk membela kepentingan masyarakat yang diwakilinya; Kedua, mengenai pengaderan partai yang tidak lagi diselenggarakan untuk kepentingan nyaleg, di mana Zulkifli Hasan berharap harus ada kesinambungan pencalegan bagi semua kader PAN; Ketiga, perubahan sistem dalam penentuan pimpinan pengurus daerah dan calon kepala daerah, di mana jika sebelumnya Dewan Pimpinan Pusat PAN berperan penuh dalam menentukan pimpinan dewan daerah dan calon kepala daerah, ia berniat untuk memberikan wewenang penuh kepada pengurus daerah untuk memutuskan; serta gagasan yang terakhir, yaitu mengenai peningkatan kinerja pelayanan kepala daerah yang ia harapkan dapat menjadi lebih mudah ditemui dan diajak berkomunikasi, baik langsung ataupun tidak langsung oleh kader-kader dari daerah.
Pada 1 Maret 2015, Zulkifli Hasan terpilih sebagai Ketua Umum PAN periode 2015–2020, menggantikan Hatta Rajasa. Ia terpilih di Kongres PAN yang diadakan di Bali, melalui pemungutan suara dan memperoleh 292 suara, sedangkan lawannya, Hatta Rajasa hanya mendapat 286 suara. Setelah terpilih, ia menegaskan bahwa PAN akan tetap bersama dengan Koalisi Merah Putih. Namun, pada 2 September 2015, Zulkifli Hasan mengumumkan bahwa PAN mendukung pemerintah Jokowi-JK untuk membantu menyukseskan program pemerintahan.
Banyak opini yang muncul mengenai Zulkifli Hasan pasca deklarasinya untuk maju menjadi Calon Ketua Umum PAN, di antaranya adalah pendapat Taslim Chaniago, politisi muda PAN. Ia menilai Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dinilai layak menjadi Ketua Umum PAN. Taslim dalam sebuah wawancara dengan Covesia mengatakan, "Tradisi di PAN ketua umum itu cuma satu periode saja, nah, sekarang Zulkifli Hasan sangat layak untuk pimpin PAN”. Taslim menambahkan, jenjang Zulkifli Hasan di PAN juga sudah sangat lengkap, dimulai dari Ketua Departemen, Sekjen, Waketum, Ketua Fraksi PAN DPR, hingga menjadi menteri.
Selanjutnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Yahdil Abdil Harahap, menyebutkan dalam sebuah wawancara, peluang Zulkifli Hasan menjadi ketua umum PAN sangat besar apabila dibandingkan dengan Hatta Rajasa dan Drajad Wibowo. Yahdil menyatakan, "Kalau ketum ya Bang Zul (Zulkifli Hasan). Dukungan ke Bang Zul kuat. Hampir sebagian DPW dan DPD menginginkan Bang Zul, hampir 80 persen."
Hanafi Rais, politisi PAN, juga menjagokan Zulkilfi Hasan. Ia mengungkapkan salah satu faktor yang melatarbelakangi keberpihakannya, yaitu PAN memiliki tradisi ketua umum satu periode saja. PAN, menurutnya, membutuhkan sosok pemimpin partai yang merepresentasikan regenerasi dan membawa gagasan pembaharuan."Sejauh ini, dua hal tersebut ada pada Pak Zulkifli Hasan," tutur Hanafi dalam sebuah wawancara pada hari Rabu, 7 Januari 2015.
Dukungan penuh juga hadir dari 22 DPD PAN Kabupaten Sulawesi Selatan yang membentuk forum DPD. Andi Irwandi Natsir selaku Koordinator Forum DPD PAN se-Sulsel menyatakan Zulkifli Hasan layak dapat kesempatan memimpin PAN. Ia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Tribunnews, "Tidak usah dipertanyakan lagi, menjadi pimpinan MPR RI adalah bukti nyata dari itu.” Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN se-Sumatera Barat menyatakan komitmen mendukung Zulkifli Hasan menjadi ketua umum partai periode 2015–2020.
Wakil Sekjen DPP PAN yang juga anggota tim sukses Zulkifli Hasan, Teguh Juwarno, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Sindo pada 21 Januari 2015 bahwa pihaknya akan segera mengusulkan kepada steering committee (SC) kongres untuk membentuk Komite Etik dan menjelaskan, “Salah satu tugas Komite Etik tersebut untuk mengawasi proses di kongres agar tidak dinodai praktik politik uang”.
Mantan Ketua Umum PAN, Sutrisno Bachir, dalam Konsolidasi Pemenangan Zulkifli Hasan di Yogyakarta, mengatakan bahwa Bang Zul merupakan orang yang ideologis. Dia berkata, "Zulkifli Hasan tidak berada di bawah ketiak partai lain."
Karier Zulkifli Hasan di bidang politik semakin bersinar dengan terpilihnya ia sebagai Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) dalam Kabinet Indonesia Bersatu II di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. Ia dilantik bersama dengan 33 orang menteri lainnya dan 2 orang pejabat setingkat menteri di Ruang Credential, Istana Merdeka pada hari Kamis, 22 Oktober 2009, tepat pukul 13.30 WIB. Setelah pelantikan resmi dilangsungkan, pada sore harinya ia menghadiri serah terima jabatan bersama dengan Menhut RI sebelumnya, Malem Sambat Kaban di Departemen Kehutanan RI yang dihadiri oleh seluruh pegawai Kemenhut RI.
Pada tahun 2010, Zulkifli Hasan sebagai Menteri Kehutanan bersama tim membuat Rencana Strategis (RENSTRA) dan mengeluarkan 8 kebijakan untuk mencapai visi Kementrian Kehutanan 2009–2014 dalam penyelenggaraan pembangunan kehutanan, yaitu “Hutan Lestari untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan”. Kebijakan tersebut terdiri atas:
Salah satu peraturan penting yang dikeluarkan kementerian terkait realisasi RENSTRA adalah kewajiban reboisasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.10/2010 tentang Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan pada Pelaku Usaha Pertambangan dan Perkebunan. Payung hukum itu mewajibkan para pelaku usaha non-kehutanan di atas hutan konversi dan hutan produksi untuk menyiapkan lahan guna reboisasi di luar areal konsesi mereka dengan perbandingan 1:2. Menegaskan komitmennya yang tinggi menuju kepada realisasi visi Kemenhut secara konstitusional, Zulkifli Hasan mengatakan bahwa segala bentuk pelanggaran terhadap legislasi yang ada akan dipidanakan.
Di samping kebijakan-kebijakan yang merujuk kepada visi, Kemenhut di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan juga membuat program kerja responsif, salah satunya program rehabilitasi lereng Gunung Merapi pasca meletusnya gunung tersebut pada bulan Oktober tahun 2010. Dalam program tersebut, bukan hanya Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) yang direhabilitasi, melainkan juga lingkungan permukiman warga di sekitarnya. Pada kesempatan itu, ia juga merekomendasikan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat untuk memasukkan kawasan hutan hingga radius 4–6 kilometer di lereng Merapi ke dalam bagian TNGM dan tidak dijadikan kawasan hunian guna antisipasi bencana berikutnya.
Selama tahun kedua kepemimpinannya, ia membawa Kemenhut menjadi institusi pemerintahan yang lebih produktif dengan mengeluarkan 2 program kerja yang menyasar kepada pertumbuhan pertanian dan pengembangan pendidikan lingkungan. Yang pertama adalah dipermudahnya prosedur permohonan pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang merupakan program utama Kemenhut RI sejak 2010 dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan. Yang kedua adalah program Hutan Edukasi, di mana program ini melibatkan pelajar dan mahasiswa dan bertujuan membentuk kawasan hutan bersifat lebih edukatif sehingga dapat dijadikan sarana pendidikan lingkungan. Di dalam program ini, pelajar dan mahasiswa melakukan kunjungan studi ke kawasan hutan yang beragendakan observasi dan menanam pohon.
Pada 31 Maret 2011, Zulkifli Hasan dinobatkan sebagai salah satu dari tujuh Tokoh Perubahan Republika 2010. Penganugerahan ini didasarkan atas penilaian bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menggerakkan masyarakat, memiliki visi ke depan, dan mempunyai keyakinan dan kemampuan untuk mewujudkannya, serta kriteria yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat. Zulkifli Hasan dinilai telah berhasil mengajak masyarakat untuk berhenti melakukan penebangan liar dan menggalakkan penghijauan, termasuk menanam pohon.
Pada tahun ketiganya menjabat sebagai Menhut RI, Zulkifli Hasan membuat suatu program yang cukup populer hingga hari ini, yaitu Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, di mana program ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk korporasi masyarakat adat, pemerintah, bahkan militer. Di samping itu, Zulkifli Hasan pada tahun yang sama mengeluarkan Moratorium Izin Pemanfaatan Hutan yang ia sebut sebagai kebijakan andalan Kemenhut pada tahun itu, di mana moratorium tersebut dicanangkan mampu menyelamatkan lahan seluas 64 juta hektare di seluruh Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia berhasil ditekan secara signifikan melalui kebijakan moratorium tersebut. Melalui kebijakan itu pula kawasan konservasi hutan dapat terjaga dengan lebih baik. Zulkifli Hasan menuturkan dalam sebuah wawancara, “Jika kita lihat dari tahun 1996 sampai dengan 2003, laju deforestasi mencapai 3,5 juta hektare rata-rata per tahun, namun saat ini menjadi 450 hektare saja. Ini artinya, deforestasi tinggal 15%”.
Pada hari Kamis, 21 Februari 2013, Kemenhut RI melakukan sosialisasi kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di Aceh. Zulkifli Hasan percaya bahwa sosialisasi kebijakan merupakan bagian penting dalam proses implementasi kebijakan. Sosialisasi ini dilakukan kepada berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Aceh yang dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan interpretasi terkait kebijakan tersebut.
Dalam satu tahun menjelang akhir masa jabatannya sebagai MENHUT RI, Zulkifli Hasan kembali membuat sebuah program yang baik kebermanfaatan maupun jangkauan partisipasinya dapat dirasakan oleh banyak pihak, yaitu OTOT (One Ticket One Tree). Kemenhut bekerjasama dengan PT Garuda Indonesia untuk mewujudkan program tersebut, yaitu penanaman satu pohon untuk setiap tiket pesawat yang terjual. Dari konsepnya tampak bahwa program ini melibatkan korporasi juga masyarakat sebagai konsumennya. Sedangkan manfaatnya mewujudkan Indonesia yang lebih hijau dan tentu lebih baik bagi kesehatan rakyatnya.
Dengan deretan kebijakan yang oleh banyak pihak dinilai pro lingkungan dan rakyat, Zulkifli Hasan menerima sebuah penghargaan di akhir masa jabatannya, yaitu Lifetime Achievement Award dari La Trofi, penggagas Indonesia Green Award. Penghargaan tersebut diterimanya pada hari Rabu, 18 Juni 2014, di Hotel Indonesia Kempinsky, Jakarta. Pihak La Trofi mengaku memberikan penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas kerja yang luar biasa kontributif terhadap penyelamatan dan pelestarian lingkungan di Indonesia serta kinerjanya di Kemenhut yang transparan dan selalu melibatkan masyarakat.
Zulkifli Hasan juga menerima sejumlah penghargaan lainnya. Yang pertama, sebelum penghargaan dari La Trofi, yaitu pada 21 April 2014, ia menerima Bhumandala Award dari Badan Informasi Geospasial atas dedikasinya dalam mengimplementasikan informasi geospasial kehutanan yang bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan turut serta menyelamatkan Bumi dengan informasi Geospasial. Yang kedua, dalam sebuah acara Tiger Conservation Awards pada Rabu, 16 Juli 2014, ia menerima penghargaan Tiger Champion Award dari Panthera. Penghargaan ini diberikan kepada orang-orang yang berfokus dan berjasa dalam usaha pelestarian harimau Indonesia, khususnya di Pulau Sumatra. Yang terakhir adalah penghargaan tanda penghormatan yang diberikan oleh kepala negara kepada seseorang yang dinilai mempunyai jasa besar terhadap bangsa dan negara. Zulkifli Hasan, pada hari Rabu, 13 Agustus 2014, menerima penghargaan tersebut, yaitu Bintang Jasa Mahaputra Adipradana, dari Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono.
Sifat menjunjung persatuan tampak dari bagaimana Zulkifli Hasan melaksanakan tugas pertamanya, yaitu menyelenggarakan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Tugas tersebut tidak lah mudah mengingat tegangnya situasi politik nasional pasca Pilpres yang memecah aktor politik dan konstituen atau simpatisan mereka ke dalam dua kubu, yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang mengusung calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Ia bertekad mempersatukan koalisi-koalisi di dalam pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama yaitu kemajuan bangsa. Ia pun mengupayakan kehadiran semua pihak, baik pada tataran anggota fraksi dan DPD hingga pihak-pihak yang secara langsung berhelat di Pilpres. Pada akhirnya, ia berhasil mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pelantikan secara baik dan damai.
Ketegangan antara KMP dan KIH belum juga berakhir meskipun telah menunjukkan kondisi positif di dalam sidang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR RI tidak duduk memangku tangan, ia turut berperan langsung dalam mengkonsolidasi kedua kubu. Dalam sebuah wawancara pada tanggal 1 November 2014, ia menegaskan dirinya berupaya menyatukan anggota parlemen terlepas dari koalisi yang melatarbelakangi mereka dengan banyak melakukan dialog dan lobi di mana ia selalu menitikberatkan musyawarah mufakat. Ia pun memastikan bahwa tidak lebih dari dua minggu, konflik di parlemen yang pada puncaknya melahirkan DPR tandingan tersebut akan berakhir dan kembali kepada persatuan Indonesia.
Pada bulan-bulan pertama menjabat sebagai Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan dihadapkan pada permasalahan yang berpotensi memecah belah bangsa, yaitu terorisme. Berkembangnya gerakan Islamic States of Iraq and Syria (ISIS) ia yakini berbahaya bagi kesatuan bangsa. ISIS, menurutnya, sangat tidak merepresentasikan ajaran Islam, namun gerakan tersebut membawa nama Islam. Maka, gerakan tersebut berpotensi merusak persatuan di tengah masyarakat plural seperti Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kepercayaan dan agama. Indonesia, dengan 4 Konsensus Dasar Bernegara, yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, harus mampu melawan arus perpecahan dan menjaga nasionalisme dalam pribadi masing-masing untuk membentuk ikatan yang kuat bersama-sama.
Selain menanggapi terorisme, Zulkifli Hasan juga menyampaikan pandangannya terkait bentrok antara TNI dan POLRI belatar belakang isu kesejahteraan anggota yang terjadi di Batam pada hari Rabu, 19 November 2014. Dirinya berharap konflik tersebut dapat segera diselesaikan, karena masalah tersebut dapat menjadi ancaman bagi persatuan bangsa dan negara, serta dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Ia menuturkan bahwa jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan segera, masyarakat akan menirunya. Ia berharap lembaga pemerintahan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menegakkan nilai-nilai kebangsaan, salah satunya persatuan dan kesatuan. Untuk itu, ia sempat mengutarakan himbauan untuk anggota pemerintah dapat meninggalkan ego pribadi dan berfokus pada kesamaan tujuan mewujudkan visi dan misi untuk Indonesia yang lebih baik sejalan dengan apa yang ia sampaikan dalam sebuah acara peringatan Hari Pahlawan mengenai pentingnya meneladani sifat nasionalis para pahlawan.
Pada tanggal 27 November 2014, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan ke daerah perbatasan untuk menampung aspirasi. Zulkifli Hasan beserta wakil-wakilnya mengunjungi daerah Pos Perbatasan Lintas Batas (PPLB) Indonesia-Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Tugiyana menuturkan bahwa delegasi pimpinan MPR RI dipimpin Zulkifli Hasan selaku ketua dan didampingi empat wakilnya, yakni Mahyudin, E.E. Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Oesman Sapta Odang. Selain Pimpinan MPR, hadir pula anggota Komisi II DPR RI dan sejumlah perwakilan kementerian.
Kedatangan rombongan tersebut disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Cornelis dan Bupati Sanggau Paolus Hadi. Setelah disambut upacara adat, rombongan MPR melanjutkan perjalanan ke pos penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia (SM Inland Port), Kayan Land District, Jalan Seriam-Tebedu, dan Sarawak, Malaysia. Selanjutnya kembali ke kantor UP3LB untuk berdialog dengan masyarakat perbatasan. Zulkifli Hasan mengharapkan kunjungan ini menjadi dasar untuk nantinya dapat menghasilkan perubahan signifikan di kawasan perbatasan.
Pasca terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia periode 2014–2019, Provinsi DKI Jakarta harus mengangkat gubernur baru yang menggantikannya. Berbagai polemik muncul terkait siapa yang akan menggantikan Joko Widodo, meskipun secara konstitusional Basuki Tjahaja Purnama, atau yang dikenal dengan sebutan Ahok, selaku wakil gubernur sudah selayaknya naik menjadi gubernur. Pro kontra dipilihnya Ahok menjadi gubernur pengganti Joko Widodo tidak hanya berkembang di dalam tubuh pemerintahan, tetapi juga di tengah masyarakat, di mana muncul protes dari sekelompok orang yang tergabung dalam organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) dengan menggunakan landasan latar belakang agama yang dalam kesimpulannya Ahok dianggap tidak layak menjabat gubernur.
Dalam sebuah wawancara refleksi akhir tahun, Zulkifli Hasan angkat bicara tentang polemik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia menegaskan dirinya tidak menyetujui segala bentuk protes dan kritik yang berlatarbelakang isu SARA. Di dalam dialognya dengan wartawan tersebut, ia kembali membawa salah satu falsafah kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, tidak ada toleransi untuk ancaman bagi persatuan bangsa dan menjaga persatuan itu sendiri membutuhkan dukungan dari segenap elemen bangsa.
“Saya memprotes keras kalau ada yang protes Ahok soal dia Tionghoa atau agamanya. Kalau mau kritik silakan, tetapi jangan soal SARA. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika." --Pernyataan Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Perdagangan Indonesia pada tanggal 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Luthfi.
Keputusan pergantian dan pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia maju periode 2019–2024.
Dalam Pengangkatannya sebagai Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan punya misi khusus untuk menurunkan harga minyak goreng yang melambung tinggi dipasaran, Zulkifli Hasan memulai kerjanya dengan membuat produk Minyak Kita yang bertujuan untuk menekan dan menstabilkan harga di pasaran. Produksi Minyak ini dimulai sejak Senin 27 Juni 2022 dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14000 di pasaran.
Zulkifli Hasan menikah dengan Suraya S.Psi. dan memiliki empat orang anak, yaitu Futri Zulya Savitri, Zita Anjani, Ray Zulham Farras Nugraha, dan M Rafi Haikal. Pada tahun 2011, Zulkifli Hasan bersama istrinya Soraya mendapat gelar adat ADOK dari Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL), Zulkifli Hasan mendapatkan gelar Pangeran Cagar Buana dan istrinya mendapatkan gelar Ratu Ayu Kesuma karena berkat jasa-jasanya mengharumkan tanah kelahirannya.
Pada bulan Juli tahun 2011, anak pertama dari Zulkifli Hasan, Futri Zulya Savitri menyelesaikan program beasiswa unggulan dan meraih gelar Master of Business dari Australian National University. Ia kemudian menikah dengan Ahmad Mumtaz Rais yang merupakan putera ketiga Amien Rais, mantan Ketua Umum PAN. Mengikuti naluri entrepreneur sang ayah, lulusan Sarjana Manajemen dari Institut Teknologi Bandung ini kini menekuni bisnis waralaba kuliner di beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta. Futri juga aktif dalam PT. Batin Eka Perkasa, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan peralatan dapur (kitchenware). Selain berwirausaha, perempuan kelahiran tahun 1988 ini juga aktif di organisasi sosial, di mana ia menjadi penggagas Yayasan Enviloka “Fesyen Ramah Lingkungan” yang berbasis edukasi dan amal.
Zita Anjani, anak kedua Zulkifli Hasan, merupakan lulusan dari Universitas Pelita Harapan. Pada tahun 2012 lalu, Zita Anjani menikah dengan Radyto Egi Pratama. Anak ketiga Zulkifli Hasan bernama M. Farras Nugraha, akrab disapa Farras. Ia telah menyelesaikan studi Computational Chemistry dari University College London (UCL) dan memperoleh gelar Bachelor of Science. Anak terakhir Zulkifli Hasan, yang bernama M. Rafi Haikal, saat ini berada pada jenjang menengah atas dan menempuh pendidikannya di SMA Jakarta International School (JIS).
Zulkifli dan Suraya telah memiliki dua orang cucu. Cucunya yang pertama berusia dua tahun dan yang kedua berusia satu tahun. Ia menceritakan sedikit tentang cucunya dalam opening ceremony Indonesia International Book Fair (IBF) 2014, di mana ia menyebutkan bahwa buku-buku koleksi cucunya sudah sama banyaknya dengan yang ia miliki. Cucu pertama Zulkifli Hasan diberi nama Illiyyuna Kamila Rais yang berarti “buku di surga yang mencatat segala amalan baik manusia di dunia”.
Ahmad Mumtaz Rais, putra ketiga Amien Rais melangsungkan pernikahan dengan putri Zulkifli Hasan, Futri Zulya Safitri di rumah dinas Zulkifli Hasan saat menjabat menjadi Menteri di Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta hari Sabtu, 8 Oktober 2011. Pernikahan ini dihadiri oleh Soesilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu masih menjabat sebagai Presiden RI. Tak hanya hadir, SBY bahkan didapuk sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Proses akad nikah disaksikan pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Maskawin yang diberikan Ahmad Mumtaz Rais untuk Futri Zulya Safitri adalah dua sajadah kembar, maskawin 13 keping koin emas yang di tengah koin tersebut terdapat huruf FM, dan cincin yang diukir dengan corak khas. Resepsi pernikahan dilaksanakan pada hari Minggu, 9 Oktober 2011, di Hall D Jakarta Expo International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Konsep acara resepsi memakai perpaduan dari dua adat, yaitu Lampung dan Jawa.
Tahun 2008, Zul mulai menekuni olahraga bela diri Kyokushin asal Jepang. Kyokushin sendiri berkembang di Indonesia sebagai salah satu aliran karate yang mengandalkan full body contact. Zul tidak canggung untuk mendalami seni bela diri ini, bahkan pada tahun 2010, ia dipercaya menjadi Dewan Pembina Kyokushinkan International Indonesia, di mana ia menerima sabuk hitam kehormatan dari Kancho Hatsuo Royama, pimpinan tertinggi Kyokushinkan International Honbu dari Jepang. Kecintaannya terhadap olahraga ini ia kemukakan dalam suatu wawancara dengan Kompas: “Saya memang sangat mencintai bela diri Kyokushin ini, karena bela diri ini merupakan bela diri yang jujur dengan gerakan-gerakannya, dan tetap mengajarkan displin diri yang tinggi”.
Kecintaannya dengan olahraga, khususnya seni bela diri, tidak berhenti sampai di situ. Zul mulai mencoba seni bela diri lain yang tidak berbeda jauh dari Kyokushin, yaitu Tarung Derajat. Berbeda dengan Kyokushin yang merupakan asli dari Jepang, Tarung Derajat adalah bela diri asli Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Tarung Derajat memanfaatkan kemampuan daya gerak otot, otak, dan nurani secara realistis dan rasional, terutama pada sistem ketahanan dan pertahanan diri yang agresif dan dinamis pada bentuk-bentuk gerakan pukulan, tendangan, tangkisan, bantingan, kuncian, hindaran, dan gerakan anggota tubuh penting lainnya.
Tahun 2010, ketika Zul sedang menjabat Menteri Kehutanan, ia dijadikan kandidat kuat untuk menduduki kursi Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) periode 2010-2014. Namanya tidak serta merta hadir sebagai kandidat. G. H. Achmad Dradjat yang merupakan pendiri seni beladiri Tarung Derajat juga mengemukakan bahwa penyaringan dan penjaringan calon ketua umum telah dilakukan sejak lama dan Zul dinilai sebagai orang yang saat itu paling kredibel memimpin PB Kodrat. Dalam sebuah wawancara dengan pikiranrakyat.com, Achmad Dradjat mengutarakan harapannya terhadap Tarung Derajat di bawah kepemimpinan Zul: “Yang Terpenting ketua umum mendatang harus mencintai olahraga ini. Dari hasil penilaian, sosok dia yang paling tepat saat ini dan menjadi satu-satunya kandidat ketua umum. Kami berharap di bawah kepemimpinannya Tarung Derajat bisa semakin maju”.
Semenjak terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) periode 2010- 2014, Zul terus mengembangkan seni olahraga lokal ini ke tingkat global. Pada era kepemimpinannya, usaha untuk mengembangkan Tarung Derajat ke jenjang Internasional telah membuahkan hasil. Hal ini terbukti dengan diperkenalkannya Tarung Derajat sebagai salah satu cabang olahraga dalam ekshibisi Sea Games XXVI tahun 2011. Keberadaan bela diri Tarung Derajat pada gelaran Sea Games juga telah didukung oleh 8 negara dan dinilai telah berkembang pesat semenjak kepengurusan berganti.
Menjelang gelaran Sea Games XXVII di Myanmar tahun 2013, cabang olahraga bela diri Tarung Derajat siap dipertandingkan sebagai cabang olahraga yang tetap. Namun secara mengejutkan, Tarung Derajat batal dipertandingkan pada Sea Games XXVII tahun 2013 di Myanmar. Hal ini tentunya menyimpan kekecewaan tersendiri oleh Bang Zul sebagai Ketua Umum PB Kodrat. Pasalnya, cabang olahraga yang akan dipertandingan harus mendapatkan dukungan minimal empat negara, namun kedua negara peserta dari negara Malaysia dan Thailand mengundurkan diri secara tiba- tiba. Akan tetapi, kekecewaan itu dapat terbayarkan dengan diselenggarakannya Kejurnas ke-XVI di Kota Bandung tahun 2013.
Zul sendiri enggan menanggapi kegagalan Tarung Derajat dipentaskan pada SEA Games XXVII di Myanmar tahun 2013, namun ia optimis Tarung Derajat akan dapat dipertandingkan pada gelaran olahraga SEA Games selanjutnya. Zul pun menuturkan bahwa Kejurnas ke XVI ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi para atletnya karena pada Desember 2014 akan digelar Kejuaraan Tarung Derajat antara negara se-Asia Tenggara. Pada gelaran tersebut, komitmen cabang olahraga Tarung Derajat dalam menjaga eksistensinya dipertaruhkan.