Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan

Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan(Jepang:独立準備調査会code: ja is deprecated,Hepburn:Dokuritsu Junbi Chōsa-kai,Nihon-shiki:Dokuritu Zyunbi Tyoosa-kai, disingkat "BPUPK"), lebih dikenal sebagaiBadan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(disingkat "BPUPKI"), adalah sebuah badan yang dibentuk olehpemerintah pendudukanbalatentara JepangdiJawa. Pemerintahan militer Jepang yang diwakili komando AD Ke-16 dan Ke-25 menyetujui pembentukan Badan Penyelidikan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 1 Maret 1945. Karena kedua komando ini berwenang atas daerah Jawa (termasuk Madura) dan Sumatra. BPUPKI hanya dibentuk untuk kedua wilayah tersebut, sedangkan di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur yang dikuasai komando AL Jepang tidak dibentuk badan serupa.
Pendirian badan ini sudah diumumkan olehKumakichi Haradapada tanggal 1 Maret 1945,tetapi badan ini baru benar-benar diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan denganhari ulang tahun Kaisar Hirohito. Badan ini dibentuk sebagai upaya mendapatkan dukungan dari bangsaIndonesiadengan menjanjikan bahwaJepangakan membantu proses kemerdekaanIndonesia. BPUPKI beranggotakan 67 orang yang diketuai olehDr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningratdengan wakil ketuaIchibangase Yoshio(orangJepang) danRaden Pandji Soeroso.
Di luar anggota BPUPKI, dibentuk sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin olehRaden Pandji Soerosodengan wakilAbdoel Gafar PringgodigdodanMasuda Toyohiko(orangJepang). Tugas dari BPUPKI sendiri adalah mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan kemudian membentukPanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia(PPKI) atau (bahasa Jepang:独立準備委員会 Dokuritsu Junbi Iinkai), dengan anggota berjumlah 21 orang, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayahHindia-Belanda,terdiri dari: 12 orang asal Jawa, 3 orang asalSumatra, 2 orang asalSulawesi, 1 orang asalKalimantan, 1 orang asalSunda Kecil(Nusa Tenggara), 1 orang asalMaluku, 1 orang asal etnisTionghoa.
Nama resmi badan ini dalam bahasa Indonesia adalah "Badan untuk Menyelidiki Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan", tetapi nama yang lebih umum digunakan adalah "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan". Dalam banyak sumber-sumber sejarah berbahasa Indonesia, sering kali badan ini disebut "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" atau "BPUPKI", tetapi sebenarnya nama asli lembaga ini tidak mencakup "Indonesia". Alasannya adalah karena badan ini dibentuk oleh komando Angkatan Darat ke-16 Jepang yang hanya memiliki wewenang di Jawa. Komando Angkatan Darat ke-25 Jepang yang memiliki wewenang di Sumatra baru mengizinkan pendirian BPUPK untuk Sumatra pada 25 Juli 1945. Sementara itu, wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur berada di bawah wewenangkaigun(Angkatan Laut) Jepang dan mereka tidak mengizinkan pendirian lembaga persiapan kemerdekaan.
Di akhirperang Pasifik, kekalahanJepangsemakin jelas. Pada tanggal 7 September 1944,Perdana Menteri JepangJenderal Kuniaki Koisomengumumkan bahwa Indonesia akan dimerdekakan kelak, sesudah tercapai kemenangan akhir dalam perang yang disebut Jepang sebagai "PerangAsia TimurRaya" itu. Dengan cara itu, Jepang berharap tentaraSekutuakan disambut oleh rakyat Indonesia sebagai penyerbu negara mereka, sehingga pada tanggal 1 Maret 1945 pimpinan pemerintah pendudukan militer Jepang di Jawa, Jenderal Kumakichi Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan khusus yang bertugas menyelididki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yang dinamakan "Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia" (BPUPK). Pembentukan BPUPK juga untuk menyelidiki, mempelajari dan memepersiapakan hal-hal penting lainnya yang terkait dengan masalah tata pemerintahan guna mendirikan suatu negara Indonesia merdeka. Selain BPUPK, Jepang membentuk Panitia Pemeriksa Adat dan Tata Negara(旧観制度調査委員会code: ja is deprecated,Kyuukan Seido Tyoosa Iinkai, kyūkan seido chōsa iinkai)yang memiliki tugas untuk  menyelidiki adat dan tata negara Indonesia lama untuk disumbangkan kepada Jepang.
BPUPK resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan ulang tahunkaisarJepang, KaisarHirohito. Dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dari golongan nasionalis tua, ditunjuk menjadi ketua BPUPK dengan didampingi oleh dua orang ketua muda (wakil ketua), yaitu Raden Pandji Soeroso dan Ichibangase Yoshio (orang Jepang). Selain menjadi ketua muda, Raden Pandji Soeroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPK (semacam sekretariat) dibantu Masuda Toyohiko dan Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo. BPUPK sendiri beranggotakan 67 orang, yang terdiri dari:60 orang anggota aktifadalah tokoh utama pergerakan nasional Indonesia dari semua daerah dan aliran, serta7 orang anggota istimewaadalah perwakilan pemerintah pendudukan militer Jepang, tetapi wakil dari bangsa Jepang ini tidak mempunyai hak suara (keanggotaan mereka adalah pasif, yang artinya mereka hanya hadir dalam sidang BPUPK sebagai pengamat saja).
Selama BPUPK berdiri, telah diadakan dua kali masa persidangan resmi BPUPK, dan juga adanya pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPK.
Pada tanggal 28 Mei 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPK yang pertama di gedungChuo Sangi IndiJakarta, yang pada zaman kolonialBelandagedung tersebut merupakan gedungVolksraaddan kiniGedung Pancasila. Namun masa persidangan resminya sendiri (masa persidangan BPUPK yang pertama) diadakan selama empat hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal1 Juni1945, dengan tujuan untuk merumuskan dasar negara Indonesia, membahas bentuk negara Indonesia serta filsafat negara Indonesia merdeka.
Upacara pelantikan dan seremonial pembukaan masa persidangan BPUPK yang pertama ini dihadiri oleh seluruh anggota BPUPK dan juga dua orang pembesar militer jepang, yaitu: Panglima Tentara Wilayah ke-7,Jenderal Izagaki, yang menguasai Jawa serta Panglima Tentara Wilayah ke-16,Jenderal Yuichiro Nagano. Namun untuk selanjutnya pada masa persidangan resminya itu sendiri, yang berlangsung selama empat hari, hanya dihadiri oleh seluruh anggota BPUPK.
Sebelumnya agenda sidang diawali dengan membahas pandangan mengenai bentuk negara Indonesia, yakni disepakati berbentuknegara kesatuan, kemudian agenda sidang dilanjutkan dengan merumuskan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hal ini, BPUPK harus merumuskan dasar negara Republik Indonesia terlebih dahulu yang akan menjiwai isi dariUndang-Undang DasarNegara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, sebabUndang-Undang Dasarmerupakan konstitusi Negara KesatuanRepublik Indonesia.
Guna mendapatkan rumusan dasar negaraRepublik Indonesiayang benar-benar tepat, maka agenda acara dalam masa persidangan BPUPK yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari tiga orang tokoh utama pergerakan nasionalIndonesia, yang mengajukan pendapatnya tentang dasar negaraRepublik Indonesiaitu adalah sebagai berikut:
Gagasan mengenai rumusan lima sila dasar negaraRepublik Indonesiayang dikemukakan olehIr. Soekarnotersebut kemudian dikenal dengan istilah "Pancasila", masih menurut beliau bilamana diperlukan gagasan mengenai rumusanPancasilaini dapat diperas menjadi "Trisila" (Tiga Sila), yaitu: “1. Sosionasionalisme; 2. Sosiodemokrasi; dan 3. Ketuhanan Yang Berkebudayaan”. Bahkan masih menurutIr. Soekarnolagi,Trisilatersebut bila hendak diperas kembali dinamakannya sebagai "Ekasila" (Satu Sila), yaitu merupakan sila: “Gotong-Royong”, ini adalah merupakan upaya dariBung Karnodalam menjelaskan bahwa konsep gagasan mengenai rumusan dasar negaraRepublik Indonesiayang dibawakannya tersebut adalah berada dalam kerangka "satu-kesatuan", yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Masa persidangan BPUPK yang pertama ini dikenang dengan sebutan detik-detik lahirnyaPancasiladan tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnyaPancasila.
Pidato dariIr. Soekarnoini sekaligus mengakhiri masa persidangan BPUPK yang pertama, setelah itu BPUPK mengalami masa reses persidangan (periode jeda atau istirahat) selama satu bulan lebih. Sebelum dimulainya masa reses persidangan, dibentuklah suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dinamakan "Panitia Sembilan" dengan diketuai olehIr. Soekarno, yang bertugas untuk mengolah usul dari konsep para anggota BPUPK mengenai dasar negaraRepublik Indonesia.
Sampai akhir dari masa persidangan BPUPK yang pertama, masih belum ditemukan titik temu kesepakatan dalam perumusan dasar negaraRepublik Indonesiayang benar-benar tepat, sehingga dibentuklah "Panitia Sembilan" tersebut di atas guna menggodok berbagai masukan dari konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPK itu. Adapun susunan keanggotaan dari "Panitia Sembilan" ini adalah sebagai berikut:
Sesudah melakukan perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") dan 4 orang dari kaum keagamaan (pihak "Islam"), maka pada tanggal 22 Juni 1945 "Panitia Sembilan" kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negaraRepublik Indonesiayang kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter", yang pada waktu itu disebut-sebut juga sebagai sebuah "Gentlemen's Agreement". Setelah itu sebagai ketua "Panitia Sembilan",Ir. Soekarnomelaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPK berupa dokumen rancangan asas dan tujuan "IndonesiaMerdeka" yang disebut dengan "Piagam Jakarta" itu. Menurut dokumen tersebut, dasar negaraRepublik Indonesiaadalah sebagai berikut:
Rancangan itu diterima untuk selanjutnya dimatangkan dalam masa persidangan BPUPK yang kedua, yang diselenggarakan mulai tanggal 10 Juli 1945.
Di antara dua masa persidangan resmi BPUPK itu, berlangsung pula persidangan tak resmi yang dihadiri 38 orang anggota BPUPK. Persidangan tak resmi ini dipimpin sendiri olehBung Karnoyang membahas mengenai rancangan "Pembukaan(bahasa Belanda: "Preambule")Undang-Undang Dasar1945", yang kemudian dilanjutkan pembahasannya pada masa persidangan BPUPK yang kedua (10 Juli-17 Juli 1945).
Masa persidangan BPUPK yang kedua berlangsung sejak tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945. Agenda sidang BPUPK kali ini membahas tentang wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia, kewarganegaraanIndonesia, rancanganUndang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada persidangan BPUPK yang kedua ini, anggota BPUPK dibagi-bagi dalam panitia-panitia kecil. Panitia-panitia kecil yang terbentuk itu antara lain adalah: PanitiaPerancangUndang-Undang Dasar(diketuai olehIr. Soekarno), PanitiaPembelaan Tanah Air(diketuai olehRaden Abikusno Tjokrosoejoso), dan PanitiaEkonomi dan Keuangan(diketuai olehDrs. Mohammad Hatta).
Pada tanggal 11 Juli 1945, sidang panitiaPerancangUndang-Undang Dasar, yang diketuai olehIr. Soekarno, membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dariUndang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang yaitu sebagai berikut:
Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitiaPerancang Undang-Undang Dasar, yang diketuai olehIr. Soekarno, membahas hasil kerja panitia kecil di bawahnya, yang tugasnya adalah khusus merancang isi dariUndang-Undang Dasar, yang beranggotakan 7 orang tersebut.
Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPK menerima laporan panitiaPerancang Undang-Undang Dasar, yang dibacakan oleh ketua panitianya sendiri,Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancanganUndang-Undang Dasaryang di dalamnya tercantum tiga masalah pokok yaitu:
Konsep proklamasi kemerdekaan negaraIndonesiabaru rencananya akan disusun dengan mengambil tiga alenia pertama "Piagam Jakarta", sedangkan konsepUndang-Undang Dasarhampir seluruhnya diambil dari alinea keempat "Piagam Jakarta". Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPK mengenai penerapan aturanIslam,Syariat Islam, dalam negaraIndonesiabaru. "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter" pada akhirnya disetujui dengan urutan dan redaksional yang sedikit berbeda.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancanganUndang-Undang Dasarbagi negaraIndonesia Merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya "Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia" ("PPKI") atau dalambahasa Jepang:Dokuritsu Junbi InkaidenganIr. Soekarnosebagai ketuanya.
Tugas "PPKI" ini yang pertama adalah meresmikan pembukaan (bahasa Belanda:preambule) serta batang tubuhUndang-Undang Dasar1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPK, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militerJepangkepada bangsaIndonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negaraIndonesiabaru.
Anggota "PPKI" sendiri terdiri dari 21 orang tokoh utama pergerakan nasionalIndonesia, sebagai upaya untuk mencerminkan perwakilan dari berbagai etnis di wilayahHindia-Belanda, terdiri dari: 12 orang asalJawa, 3 orang asalSumatra, 2 orang asalSulawesi, 1 orang asalKalimantan, 1 orang asalSunda Kecil(Nusa Tenggara), 1 orang asalMaluku, 1 orang asal etnisTionghoa. "PPKI" ini diketuai olehIr. Soekarno, dan sebagai wakilnya adalahDrs. Mohammad Hatta, sedangkan sebagai penasihatnya ditunjukMr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo. Kemudian, anggota "PPKI" ditambah lagi sebanyak enam orang, yaitu:Wiranatakoesoema,Ki Hadjar Dewantara,Mr. Kasman Singodimedjo,Mohamad Ibnu Sayuti Melik,Iwa Koesoemasoemantri, danMr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo.
Secara simbolik "PPKI" dilantik olehJendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, dengan mendatangkanIr. Soekarno,Drs. Mohammad HattadanDr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningratke "Kota Ho Chi Minh" atau dalambahasa Vietnam:Thành phố Hồ Chí Minh(dahulu bernama:Saigon), adalahkotaterbesar di negaraVietnamdan terletak dekat deltaSungai Mekong.
Pada saat "PPKI" terbentuk, keinginan rakyatIndonesiauntuk merdeka semakin memuncak. Memuncaknya keinginan itu terbukti dengan adanya tekad yang bulat dari semua golongan untuk segera memproklamasikan kemerdekaan negaraIndonesia. Golongan muda kala itu menghendaki agar kemerdekaan diproklamasikan tanpa kerjasama dengan pihak pemerintah pendudukan militerJepangsama sekali, termasuk proklamasi kemerdekaan dalam sidang "PPKI". Pada saat itu ada anggapan dari golongan muda bahwa "PPKI" ini adalah hanya merupakan sebuah badan bentukan pihak pemerintah pendudukan militerJepang. Di lain pihak "PPKI" adalah sebuah badan yang ada waktu itu guna mempersiapkan hal-hal yang perlu bagi terbentuknya suatu negaraIndonesiabaru.
Tetapi cepat atau lambatnya kemerdekaanIndonesiabisa diberikan oleh pemerintah pendudukan militerJepangadalah tergantung kepada sejauh mana semua hasil kerja dari "PPKI".Jendral Terauchikemudian akhirnya menyampaikan keputusan pemerintah pendudukan militer Jepang bahwa kemerdekaanIndonesiaakan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Seluruh persiapan pelaksanaan kemerdekaanIndonesiadiserahkan sepenuhnya kepada "PPKI". Dalam suasana mendapat tekanan atau beban berat seperti demikian itulah "PPKI" harus bekerja keras guna meyakinkan dan mewujud-nyatakan keinginan atau cita-cita luhur seluruh rakyatIndonesia, yang sangat haus dan rindu akan sebuah kehidupan kebangsaan yang bebas, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Sementara itu dalam sidang "PPKI" pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam hitungan kurang dari 15 menit telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak kaum keagamaan yangberagama non-Muslimserta pihak kaum keagamaan yangmenganut ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan (pihak "Nasionalis") guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yangberagamaIslamguna dihapuskannya "tujuh kata" dalam "Piagam Jakarta" atau "Jakarta Charter".
Setelah ituDrs. Mohammad Hattamasuk ke dalam ruang sidang "PPKI" dan membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik tersebut. Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai "pembukaan(bahasa Belanda: "preambule") danbatang tubuhUndang-Undang Dasar1945", yang saat ini biasa disebut dengan hanyaUUD'45adalah:
"PPKI" sangat berperan dalam penataan awal negaraIndonesiabaru. Walaupun kelompok muda kala itu hanya menganggap "PPKI" sebagai sebuah lembaga buatan pihak pemerintah pendudukan militerJepang, namun terlepas dari anggapan tersebut, peran serta jasa badan ini sama sekali tak boleh kita remehkan dan abaikan, apalagi kita lupakan. Anggota "PPKI" telah menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka dengan sebaik-baiknya, hingga pada akhirnya "PPKI" dapat meletakkan dasar-dasar ketatanegaraan yang kuat bagi negara Indonesia yang saat itu baru saja berdiri.