Pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru 2024

Pemilihan umum Wali Kota Banjarbaru 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Banjarbaru 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Banjarbaru periode 2025–2030. Tetapi karena pasangan calon nomor urut 2 didiskualifikasi sehingga hanya terdapat satu pasangan calon, maka pemungutan suara harus diulang menggunakan surat suara yang baru dengan menyertakan kolom kosong. Pemungutan suara ulang digelar pada 19 April 2025.
Wali Kota petahana Aditya Mufti Ariffin awalnya mencalonkan diri kembali dalam pemilihan tahun ini, tetapi didiskualifikasi oleh KPU Kota Banjarbaru.
Perolehan hasil pemilihan umum legislatif 2024 menunjukkan 10 partai politik mendapatkan kursi di DPRD Kota Banjarbaru dengan jumlah 30 kursi untuk periode 2024–2029. Aturan awalnya partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika memenuhi ambang batas 25% total suara sah atau 20% kursi di DPRD Kota Banjarbaru, 6 kursi dari 30 kursi.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024 dan keputusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. Putusan ini dituangkan pada PKPU Nomor 8 tahun 2024. Pada keputusan tersebut menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai persyaratan. DPT di Kota Banjarbaru adalah 190.609 pemilih, sehingga menurut aturan tersebut, kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di kota tersebut untuk mengajukan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Berdasarkan aturan tersebut dan mengikut hasil Pemilu 2024, ada 5 partai politik yang dapat mengusung calon sendiri tanpa harus berkoalisi, yaitu Partai Golkar (18,32%), Partai Gerindra (11,67%), PDI Perjuangan (11,48%), Partai NasDem (10,44%), dan PKB (10,00%).
Berikut perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2024 dan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru hasil Pemilu 2024.
Pada Jumat, 1 November 2024, KPU Kota Banjarbaru, melalui putusan KPU Kota Banjarbaru Nomor 124/2024, mendiskualifikasi pencalonan pasangan calon nomor urut dua, Aditya Mufti Ariffin - Said Abdullah. Pasangan petahana tersebut divonis melakukan pelanggaran Pemilu terkait penyalahgunaan wewenang dalam program Pemerintah. Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa, mengatakan, putusan ini merupakan tindak lanjut rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kalimantan Selatan. Andri mempersilakan paslon nomor urut dua untuk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara apabila keberatan dengan putusan tersebut. Tim Hukum Aditya - Said Abdullah, Deni Hariyatna, menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan terlebih dahulu untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan KPU tersebut.
Sebelumnya, Bawaslu Kalimantan Selatan, menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang diajukan oleh calon Wakil Walikota Banjarbaru nomor urut satu, Wartono. Laporan Wartono mencakup dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dua dalam pelaksanaan program pemerintah, yaitu Program Angkutan Juara dan Pembagian Sembako Bakul Juara. Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, menjelaskan, pihaknya telah melakukan pengumpulan bukti dan keterangan yang menguatkan dugaan pelanggaran tersebut. "Dengan terpenuhinya dua alat bukti sesuai Pasal 71 ayat 3 UU Pilkada, kami merekomendasikan agar KPU melakukan kajian hukum lebih lanjut terkait status pencalonan Paslon nomor urut dua," jelas Komisioner Bawaslu Kalsel, Muhammad Radini.
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan.
Ada empat gugatan PHPU yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi tentang hasil pemilihan ini. MK menerima permohonan-permohonan tersebut pada 4 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru tahun 2024. Hasil tersebut memenangkan pasangan Erna-Wartono dengan perolehan suara sah sebesar 100%. MK telah menolak tiga gugatan tersebut pada 4 Februari 2025, sementara satu gugatan lainnya yang diajukan oleh Muhamad Arifin diterima oleh MK dan masuk ke dalam tahap pembuktian. MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut pada 24 Februari 2025, sehingga membatalkan keputusan KPU tentang penetapan hasil tersebut, dan Pilwalkot Banjarbaru 2024 akan diulang dengan menghadirkan kolom kosong.