Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto (lahir 7 Juli 1966) adalah politikus Indonesia yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Pada 24 Desember 2024, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2014 yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.
Hasto Kristiyanto, lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966, lahir dari ayah bernama Antonius Krido Pardjono dan ibu bernama Yohana Sutami.
Ia menempuh pendidikan SMA di Kolese de Britto pada 1982. Pada tahun 1985, Ia menjadi mahasiswa Teknik Kimia di Universitas Gadjah Mada (UGM). Semasa kuliah di UGM, Ia terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM.
Hasto Kristiyanto mendapatkan gelar Doktor Ilmu Pertahanan dalam Sidang Promosi terbuka Universitas Pertahanan pada 6 Juni 2022, dengan disertasi berjudul "Diskursus Pemikiran Geopolitik Soekarno dan Relevansinya Terhadap Pertahanan Negara".
Setelah lulus Fakultas Teknik Kimia UGM tahun 1991, Hasto memulai karir di BUMN PT Rekayasa Industri, di awal karir ia bekerja sebagai penguji operasional awal instrumen pengering udara, pengolahan air dan generator turbin gas di Pabrik Ammonia dengan supervisi dari M.W Kellog, USA. Hingga pada 1993, Ia menjadi manajer proyek. Pada 1999-2000, Ia berperan dalam studi pembangunan PLTN Ujung Lemah Abang yang bekerjasama dengan ITB dan BATAN.
Kariernya di PT Rekayasa Industri berlangsung hingga 2002, dengan posisi terakhir sebagai Kepala Divisi Agroindustri
Pada tahun 1999 Hasto mulai masuk ke dalam struktur Partai dan bekerja sebagai notulis. Setelah menamatkan Pendidikan S2 nya tahun 2000 di Universitas Prasetya Mulya, Hasto memutuskan berkarir di Partai PDI Perjuangan.
Pada tahun 2004, Hasto Kristiyanto terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan dan Trenggalek, Jawa Timur.
Di dalam DPR RI, ia masuk di komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KPPU dan BKPM). Di Alat Kelengkapan DPR RI Hasto masuk ke dalam Badan Anggaran.
Ia menjadi salah satu pengusul Hak Angket Tolak Impor Beras di tahun 2006, Hak Angket Kenaikan harga BBM pada 2007, dan menjadi anggota Pansus RUU Penanaman Modal (UU.No 25 Tahun 2007). Dan bersama dengan Fraksi PDI Perjuangan menolak pengesahan Perpu No.1 Tahun 2007 tentang Zona Perdagangan Bebas.
Di tahun 2008, Hasto Kristiyanto masuk ke dalam Pansus RUU ITE dan masuk dalam Panitia Anggaran (Panggar) RUU APBN No.16 tahun 2008 Perubahan UU 45 tahun 2007 tentang APBN Tahun Anggaran 2008. Di tahun yang sama Hasto menjadi Anggota Pansus RUU UMKM (UU No.20 Tahun 2008 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).
Di tahun 2009, Hasto masuk ke dalam Pansus RUU Mineral Batubara (UU No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba). Lalu ia juga masuk ke dalam anggota Pansus RUU Kawasan Ekonomi Khusus (UU No.39 tahun 2009) dan Pansus RUU tentang resi gudang ( UU No.2 tahun 2009). Di tahun 2009 ini pula Hasto menjadi salah satu pengusul hak angket DPT Pemilu 2009.
Pada 2014, Ia diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) PDI Perjuangan menggantikan Tjahjo Kumolo yang diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Pada Kongres IV PDI Perjuangan 2015, Hasto Kristiyanto ditunjuk secara resmi menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2015-2020. Pada tahun 2019 Kongres ke V Partai PDI Perjuangan, Ia diangkat kembali menjadi Sekjen PDI Perjuangan untuk masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025.
Pada tahun 2012 saat kampanye Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Hasto Kristiyanto menjadi salah satu tim kampanye.
Pada kampanye Pilpres 2014, Hasto menjadi salah satu tim kampanye untuk pasangan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia kemudian menjadi Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
Pada 24 Desember 2024, Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR RI periode 2019-2014 yang melibatkan Harun Masiku dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan. Setelahnya Hasto mengajukan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada sidang Praperadilan, Kamis tanggal 6 Februari 2025, Tim Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK) menerangkan bahwa pada Januari 2020, saat berlangsung Operasi tangkap tangan (OTT) Hasto Kristiyanto meminta Harun Masiku untuk merusak telepon genggam miliknya dan melarikan diri. Setelah dilakukan pengejaran oleh tim penyelidik dan penyidik KPK, didapati Harun Masiku dan Hasto melarikan diri ke Kompleks Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian - PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada saat tim KPK berusaha menangkap keduanya di Kompleks STIP - PTIK, para penyelidik dan penyidik KPK ditangkap dan digeledah oleh 5 orang, salah satunya adalah seorang AKBP, sehingga OTT gagal dilakukan. Pada 20 Februari 2025, Hasto ditahan oleh KPK, adapun per Februari 2025, Harun Masiku masih berstatus buron.
Hasto Kristiyanto menikah dengan Maria Ekowati dan dikaruniai dua anak putera dan puteri.