Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan

Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan (bahasa Inggris: Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan International Airport) (IATA: BPN, ICAO: WALL), sebelumnya bernama Bandar Udara Sepinggan, adalah bandar udara yang melayani penerbangan untuk Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ketika Bandar Udara Internasional Nusantara di IKN dibuka, bandara ini dikhususkan oleh Kementerian BUMN dan Perhubungan hanya melayani penerbangan dalam negeri saja.
Bandar udara ini dioperasikan oleh PT Angkasa Pura I dan dibuka pada tanggal 6 Agustus 1997. Bandara ini memiliki luas 300 hektar.
Pada 6 April 1844, Armada Belanda di bawah pimpinan Letnan (laut) I T Hooft menyerang kota Tenggarong. Hal ini menjadi kelanjutan dari pertikaian antara kerajaan Kutai Kartanegara dan pemerintah Inggris yang terjadi pada tahun tersebut. Sekitar 500-600 rumah dan Mesjid Agung dibakar akibat peristiwa ini. Sekitar lima bulan setelahnya, pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan Salehuddin dari Kerajaan Kutai Kertanegara dan Arnoldus Laurens Weddik sebagai wakil Pemerintah Hindia Belanda menandatangani kontrak politik. Salah satu isi dari kontrak politik ini adalah pengakuan pemerintah Hindia Belanda sebagai penguasa di seluruh Kesultanan Kutai; mengakhiri kedaulatan kerajaan Kutai.
Pengganti Aji Muhammad Salehuddin selanjutnya, Sultan Aji Muhammad Sulaiman (1850-1899) dan assisten Resident Evaartd Hoppe pada tahun 1873, menandatangani kembali kontrak politik disebut Lange Contract yang menyatakan bahwa status pemerintahan di Kutai bersifat Zeef Besrtaur atau berpemerintahan sendiri (otonom). Sebagai akibat kontrak ini,Sultan Aji Muhammad Sulaiman memberikan hak menambang pada 1894, yang disebut Konsesi Pertambangan Minyak kepada Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) di Balikpapan. Salah satu poin pada konsensi itu berbunyi: "Satu-satunya yang menguasai hak atas tanah adalah Kerajaan Kutai Kertanegara, termasuk hasil dalam tanah dan diatas tanah". Dalam perkembangannya, BPM melaksanakan pembangunan lapangan terbang di Balikpapan, setelah terlebih dulu meminta restu dari Sultan Aji Muhammad Sulaiman.
Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan telah direnovasi dua kali selama 1991 sampai 1997. Fase pertama dimulai pada tahun 1991 dan berakhir pada tahun 1994, untuk merenovasi taxiway, terminal penumpang dan kargo dan juga memperpanjang landasan pacu. Pada tahun 1995, Pemerintah Indonesia mengumumkan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sebagai bandara kelima di Indonesia yang melayani embarkasi haji untuk wilayah Kalimantan yang terdiri dari provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Fase kedua renovasi terjadi pada tahun 1996 untuk merenovasi hanggar, depot bahan bakar, dan gedung administrasi. Fase kedua selesai dan bandara akhirnya mulai era baru operasionalnya dengan bangunan dan fasilitas baru pada tahun 1997.
Pada Juni 2013, PT Angkasa Pura I (Persero) menyiapkan Rp 1,8 triliun untuk pengembangan bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Pengembangan ini adalah salah satu proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), dan terbagi menjadi tiga tahap: peningkatan daya tampung terminal, perpanjangan landasan pacu dari 2,500m menjadi 3,250m, dan peningkatan infrastruktur-infrastruktur pendukung. Peningkatan daya tampung ini ditandai dengan pembangunan terminal baru yang menggantikan terminal lama.
Pada September 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan nama baru, dari Bandar Udara Sepinggan, kini menjadi Bandara Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan. Nama ini adalah hasil kesepakatan antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Provinsi Kalimantan Timur, FKPD Kota Balikpapan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kabupaten Paser, akibat berkembangnya pro-kontra di masyarakat terkait perubahan/penambahan nama bandar udara.
Beberapa maskapai yang dilayani bandara ini adalah:
Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dituntut warga Sepinggan karena tingkat kebisingan yang tinggi. Studi Universitas Indonesia menyatakan kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan mengakibatkan 9% penduduk Sepinggan dan Gunung Bahagia menderita ketulian dan sulit berkomunikasi. Mayoritas mengalami sulit tidur, berkomunikasi dan pendengaran. Seluruh responden warga Sepinggan dan Gunung Bahagia merasa terganggu dan tidak nyaman. Kebisingan juga mengakibatkan warga di sekitar bandar udara mengeluarkan biaya kesehatan hingga Rp 500.000,00 per tahunnya yang mana biayanya akan meningkat lagi saat musim haji.
Studi Institut Teknologi Sepuluh Nopember juga menegaskan, kebisingan Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan sudah kelewat batas (bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 40/2012) serta merugikan penduduk Balikpapan di wilayah Sepinggan, Balikpapan Selatan karena kawasan pemukiman penduduk menjadi tidak layak ditinggali dalam jangka pendek maupun panjang.
Sebelum pandemi melanda, bandara ini telah mengalami kerugian diantaranya keterisian area komersial bandara hanya 59% ditambah pinjaman dana serta beban bunga pinjaman yang nominalnya tidak sedikit. Bandara ini juga terlibat persaingan dengan Bandara Internasional Samarinda.
Sementara gedung milik Angkasa Pura yang dulunya merupakan hotel bandara, tutup permanen sejak 2018 dan hingga saat ini belum ada yang mengisi bangunan tersebut. Selain itu, terminal bandar udara khas Balikpapan dengan kayu ulin pun turut menjadi bangunan terbengkalai tak terpakai.
Munculnya pandemi semakin memperburuk keadaan dengan gulung tikarnya puluhan tenant, separuh gate bandara tidak dioperasikan dan pendingin ruangan (AC) sebagian non aktif sehingga terasa sangat panas. Bangunan terminal penumpang yang baru dirampungkan beserta akses parkirnya pun kerap dilanda banjir sejak tahun 2016 hingga 2022.
Tak hanya panas dan banjir, suasana terminal pun gelap, semrawut, tidak tertata dengan pelayanan yang asal-asalan. Terdapat rencana pemerintah untuk mengalih fungsikan lantai dua menjadi kantor IKN.