Kantor Pertanahan

Kantor Pertanahan Kementerian Agraria, disebut Kantah adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan. Kantor Pertanahan menyelenggarakan fungsi:
Daftar nama dan wilayah kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Ada 23 Kantor Pertanahan di Aceh, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh.
Ada 27 Kantor Pertanahan di Sumatera Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara.
Ada 19 Kantor Pertanahan di Sumatera Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat.
Ada 12 Kantor Pertanahan di Riau, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau.
Ada 11 Kantor Pertanahan di Jambi, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi.
Ada 17 Kantor Pertanahan di Sumatera Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.
Ada 10 Kantor Pertanahan di Bengkulu, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bengkulu.
Ada 13 Kantor Pertanahan di Lampung, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
Ada 7 Kantor Pertanahan di Bangka Belitung, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung.
Ada 7 Kantor Pertanahan di Kepulauan Riau, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.
Ada 5 Kantor Pertanahan di DKI Jakarta, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.
Ada 28 Kantor Pertanahan di Jawa Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat.
Ada 35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.
Ada 8 Kantor Pertanahan di Banten, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.
Ada 39 Kantor Pertanahan di Jawa Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.
Ada 5 Kantor Pertanahan di DI Yogyakarta, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DI Yogyakarta.
Ada 9 Kantor Pertanahan di Bali, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali.
Ada 10 Kantor Pertanahan di Nusa Tenggara Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Ada 22 Kantor Pertanahan di Nusa Tenggara Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Ada 14 Kantor Pertanahan di Kalimantan Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat.
Ada 14 Kantor Pertanahan di Kalimantan Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah.
Ada 13 Kantor Pertanahan di Kalimantan Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan.
Ada 9 Kantor Pertanahan di Kalimantan Timur, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Ada 4 Kantor Pertanahan di Kalimantan Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.
Ada 15 Kantor Pertanahan di Sulawesi Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara.
Ada 13 Kantor Pertanahan di Sulawesi Tengah, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah.
Ada 24 Kantor Pertanahan di Sulawesi Selatan, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan.
Ada 17 Kantor Pertanahan di Sulawesi Tenggara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara.
Ada 6 Kantor Pertanahan di Gorontalo, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo.
Ada 6 Kantor Pertanahan di Sulawesi Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Barat.
Ada 8 Kantor Pertanahan di Maluku, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku.
Ada 8 Kantor Pertanahan di Maluku Utara, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara.
Ada 12 Kantor Pertanahan di Papua, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua.
Ada 10 Kantor Pertanahan di Papua Barat, bertanggung jawab kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Papua Barat.