Hary Tanoesoedibjo

Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo (lahir 26 September 1965) adalah seorang pengusaha dan politikus asal Indonesia. Hary adalah pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan konglomerat MNC Group. Di bidang politik, dia merupakan pendiri dan Ketua Umum Partai Perindo. Ia pernah bergabung dalam Partai NasDem dan Partai Hanura.
Pada tanggal 23 Juni 2017, Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan Hary Tanoesoedibjo sebagai tersangka terkait melakukan ancaman melalui media elektronik kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Hary Tanoesoedibjo lahir dan dibesarkan di Surabaya. Ia adalah anak dari Ahmad Tanoesoedibjo, seorang pengusaha. Hary adalah bungsu dari enam bersaudara.
Seusai menamatkan pendidikan menengah di SMA Katolik St. Louis 1 Surabaya, Hary meneruskan pendidikannya untuk mencapai gelar Bachelor of Commerce (Honours) pada 1988 dari Universitas Carleton, Ottawa, Kanada. Kemudian mendapatkan gelar Master of Business Administration pada 1989 dari Universitas Ottawa, Ottawa, Kanada.
Hary Tanoesoedibjo adalah pendiri, pemegang saham, dan Presiden Eksekutif Grup Bhakti Investama sejak tahun 1989. Bhakti Investama bergerak dalam bisnis manajemen investasi, yang membeli kepemilikan berbagai perusahaan, membenahinya, dan kemudian menjualnya kembali. Perusahaan tersebut terdaftar dalam bursa efek sebagai perusahaan terbuka, dan seiring dengan waktu berkembang semakin besar.
Pada masa krisis ekonomi Indonesia pasca tumbangnya Orde Baru, Hary melalui perusahaannya banyak melakukan penggabungan dan akuisisi. Pada tahun 2000, Bhakti Investama mengambil alih sebagian saham Bimantara Citra dan kemudian diubah namanya menjadi Global Mediacom ketika mayoritas saham sudah dimilikinya.
Sejak pengambilalihan tersebut, Hary terjun dalam bisnis media penyiaran dan telekomunikasi. Hary kemudian menjadi Presiden Direktur Global Mediacom sejak tahun 2002, setelah sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Komisaris perusahaan tersebut. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Presiden Direktur Media Nusantara Citra (MNC) dan RCTI sejak tahun 2003, serta sebagai Komisaris Mobile-8, Indovision dan perusahaan-perusahaan lainnya di bawah bendera grup perusahaan Global Mediacom dan Bhakti Investama. Selain empat jaringan televisi swasta (RCTI, MNCTV, GTV, dan iNews), grup medianya juga mencakup beberapa jaringan radio seperti Trijaya FM dan beberapa media cetak seperti surat kabar Harian Seputar Indonesia, majalah ekonomi dan bisnis Trust, dan tabloid remaja Genie.
Pada tahun 2011, majalah Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia, dan Hary menduduki peringkat ke-22 dengan total nilai kekayaan sebesar US$ 1,19 miliar.
Saat ini, Hary Tanoesoedibjo juga menjadi jajaran direksi beberapa perusahaan.
Kabar bahwa Hary Tanoesoedibjo masuk ke dunia politik mulai terdengar sejak awal bulan Oktober 2011, yang kemudian terkonfirmasi ketika ia secara resmi bergabung dengan Partai NasDem pada tanggal 9 Oktober 2011. Pada bulan November 2011, Hary muncul pada acara Rapat Pimpinan Nasional Partai NasDem yang pertama. Di partai tersebut, Hary menduduki posisi sebagai Ketua Dewan Pakar dan juga Wakil Ketua Majelis Nasional. Sejak ia berkiprah melalui Partai NasDem, Hary mendengung-dengungkan semboyan Gerakan Perubahan, suatu gerakan yang dimotori oleh kelompok angkatan muda Indonesia. Menurutnya, di dalam Partai NasDem 70% kadernya terdiri dari generasi muda.
Pada tanggal 21 Januari 2013, Hary Tanoesoedibjo mengumumkan bahwa ia resmi mengundurkan diri dari Partai NasDem karena adanya perbedaan pendapat dan pandangan mengenai struktur kepengurusan partai. Hary menyebutkan alasan bahwa "politik itu adalah idealisme", dan dirinya merasa sedih dan sangat berat meninggalkan Partai NasDem yang telah tiga bulan ia besarkan; apalagi Partai NasDem telah berhasil lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan resmi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014 dengan Nomor Urutan 1.
Setelah keluar dari Partai NasDem, Hary Tanoesoedibjo resmi bergabung dengan Partai Hanura pada tanggal 17 Februari 2013. Hal ini disampaikan di kantor DPP Partai Hanura di Jl. Tanjung Karang, Jakarta, dan langsung menduduki posisi Ketua Dewan Pertimbangan. Ia selanjutnya menjabat Ketua Bapilu dan Calon Wakil Presiden dari Hanura berpasangan dengan Wiranto.
Pada 7 Februari 2015, ia mendeklarasikan Partai Politik baru, yaitu Partai Persatuan Indonesia atau biasa disebut Partai Perindo. Pada acara deklarasi tersebut, dihadiri oleh beberapa petinggi Koalisi Merah Putih (KMP), seperti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Djan Faridz. Selain itu juga hadir Wiranto, Ketua Umum Hanura. Awalnya Perindo adalah ormas yang baru dideklarasikan pada 24 Februari 2013 di Istora Senayan, Jakarta.
Hary Tanoesoedibjo pernah berkecimpung dalam Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat peride 2003-2007, dengan jabatan Bendahara. Selain itu, ia kerap diundang sebagai pembicara seminar atau dosen tamu di berbagai perguruan tinggi. Ia menjabat sebagai ketua Federasi Futsal Indonesia periode 2014-2018, dan terpilih kembali pada periode 2018-2022. Selain itu dia juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan/Pembina Persatuan Tinju Amatir Indonesia periode 2012-2016.
Hary menikah dengan Liliana Tanaja, dan memiliki lima orang anak yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo (1987), Valencia Herliani Tanoesoedibjo (1993), Jessica Herliani Tanoesoedibjo (1994), Clarissa Herliani Tanoesoedibjo (1996), dan Warren Haryputra Tanoesoedibjo (2000).
Tanggal 23 Juni 2017, Hary Tanoesoedibjo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ancaman melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan kepada Jaksa Yulianto. Penetapan status tersangka ini dilakukan setelah 1,5 tahun jaksa Yulianto melaporkan Hary Tanoe ke Markas Besar Polri. Hary Tanoe dijerat dengan Pasal 29 UU ITE sebagaimana pasal yang disertakan dalam laporan jaksa Yulianto ke Mabes Polri. Namun Hary membantah telah mengancam Yulianto. Atas penetapan tersebut, Hary Tanoe mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun pada tanggal 17 Juli 2017 permohonan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Pesan singkat yang sempat beredar luas di surat kabar dan jejaring sosial berbunyi sebagai berikut: