Rudini

Jenderal TNI (Purn.) H. Rudini (15 Desember 1929 – 21 Januari 2006) adalah seorang purnawirawan TNI Angkatan Darat dan politikus Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (1983-1986) dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam Kabinet Pembangunan V (1988-1993).
Nama Rudini digunakan sebagai nama balairung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor. Selain itu, namanya beserta istri juga digunakan sebagai nama organisasi Gerakan Pramuka di IPDN (Gugus Depan Racana Rudini-Oddyana 15.073 - 15.074).
Meskipun dikenal secara umum dengan mononim Rudini, majalah ASEAN Forecast meletakkan nama ayah Rudini, Poespohandojo di belakang namanya, sehingga namanya menjadi Rudini Poespohandojo. Hal ini dikarenakan mononim tidak lazim digunakan secara internasional dalam korespondensi resmi.
Rudini lahir pada pukul 12.00 tanggal 15 Desember 1929, sebagai anak ketiga dari sepuluh anak pasangan Raden Ismangoen Poespohandojo dan Raden Ajoe Koesbandijah. Ayahnya, Ismangoen Poespohandojo, lahir pada tahun 1901 di Cilacap dan bekerja sebagai pegawai di Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan ibunya, Raden Ajoe Koesbandijah, lahir di Yogyakarta pada tahun 1908. Rudini memiliki dua kakak kandung yang bernama Efendi dan Eriati Suprapto dan tujuh adik kandung yang bernama Ruliati Rahmat, Rubiani Daryono Kertosastro, Hariani Lukman, Ruswati Dahlan, Juliani, Bommi Harsono, dan Subandrio.
Sebagai anak dari seorang pegawai Dinas Pekerjaan Umum, Rudini dan keluarganya harus berpindah-pindah dari kota dan kota. Beberapa saat setelah kelahirannya, keluarganya berpindah dari Malang ke Mojokerto. Rudini menempuh pendidikan dasarnya di HIS (Hollandsch-Inlandsche School) di Mojokerto. Namun, pada masa itu, Rudini terkena penyakit malaria. Meskipun Rudini akhirnya sembuh dari penyakit malarianya, orangtuanya mengkhawatirkan kondisi kesehatannya sehingga pada saat kelas 4 HIS ia dipindahkan ke HIS Malang. Selama bersekolah di HIS, Rudini lebih menyukai pelajaran yang berkaitan dengan perhitungan dan kurang suka dengan pelajaran hafalan. Rudini menamatkan pendidikannya pada tahun 1942, beberapa bulan setelah Jepang menduduki Hindia Belanda.
Setelah menamatkan pendidikan dasarnya, Rudini meneruskan pendidikannya di sebuah SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Celaket. Selama menempuh pendidikan menengahnya, ia diwajibkan oleh pemerintah Jepang untuk menempuh pendidikan wajib militer sebagai bagian dari kurikulum. Instrukturnya di sekolah itu adalah Purbo S. Suwondo. Pendidikan militer yang diberikan berupa latihan berbaris, merayap, sumo, latihan jalan, dan latihan lari. Rudini pun lulus dari SMP pada tahun 1947.
Tidak seperti pemuda lainnya yang berjuang pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Rudini diharuskan oleh orangtuanya untuk meneruskan pendidikannya ke pendidikan menengah ke atas. Ia menempuh pendidikan di SMA Katolik Santo Albertus Malang dan lulus pada tahun 1950.
Setelah lulus dari SMA, orangtua Rudini menginginkannya menjadi dokter, namun ia bertekad untuk mendaftar menjadi tentara. Rudini pun menuruti keinginan orangtuanya ketika ia mencari universitas di Jakarta. Meskipun begitu, Rudini tetap bersikukuh dengan cita-cita awalnya sebagai tentara. Rudini sempat mencoba mendaftar sebagai penerbang di TNI-AU, tetapi ditolak karena tinggi badannya yang tidak memenuhi syarat.
Setahun kemudian, pada bulan Agustus 1951, Rudini mendengar kabar bahwa TNI Angkatan Darat membuka kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Akademi Militer Kerajaan (Koninklijke Militaire Academie, KMA) di Breda. Meskipun ia sudah terlambat mendengar kabar tersebut, Rudini dibantu dengan surat pengantar (katebelece) dari seorang perwira Angkatan Darat bernama Soewarto. Ia mengikuti pendaftaran dan dinyatakan lulus tes pendaftaran bersama dengan 29 orang lainnya. Rudini dan teman-temannya diberangkatkan ke Belanda pada bulan Oktober 1951. Di tempat itu, Rudini dan kawan-kawan yang diterima melalui jalur TNI-AD bergabung dengan siswa Indonesia yang sudah disana terlebih dahulu sehingga jumlah mereka menjadi 36 siswa.
Setelah tiba di Belanda, Rudini diberikan sejumlah perlengkapan dan setelan untuk kehidupan sehari-hari di KMA Breda. Seragam Rudini selama menempuh pendidikan di KMA sama dengan seragam kadet Belanda, tetapi emblem di baret dan tanda pundak disesuaikan dengan seragam dari TNI-AD. Dalam kehidupan sehari-hari di KMA Breda, Rudini tidur bersama dengan tujuh kadet dari Belanda agar bisa lebih mudah menyesuaikan dengan situasi di KMA Breda. Rudini hanya bisa bertemu dengan teman-temannya dari Indonesia pada saat-saat tertentu saja, seperti pada hari libur dan hari raya.
Pada masa awal pendidikannya di KMA Breda, Rudini memilih kesatuan perhubungan. Namun, setelah mengikuti psikotes, ia dipindahkan ke kesatuan infanteri.
Selama mengikuti pendidikan di KMA Breda, fisik Rudini ditempa melalui latihan-latihan militer yang berat. Pada tahun kedua di KMA Breda, Rudini dan kadet lainnya melakukan long march tanpa henti selama 4 hari, dengan menempuh 60 km setiap harinya. Long march tersebut dilaksanakan melalui jalur-jalur di bukit dan sungai yang terletak di wilayah selatan Belanda. Menurut Karma Soeparman, teman seangkatan Rudini di KMA Breda, kaki Rudini sempat terluka parah selama long march tersebut. Ia tetap berhasil menyelesaikan garis akhir kendati kondisi kakinya yang luka berat.
Postur tubuh Rudini yang pendek sering kali menjadi bahan perhatian dan ejekan kadet-kadet di KMA. Karma Soeparman menggambarkan bahwa penampilan Rudini selama di KMA Breda "sungguh tak meyakinkan" karena "tubuhnya yang kecil, suaranya yang pelan, dan wajahnya [yang] masih seperti anak-anak". Postur tubuhnya yang pendek menyebabkan Rudini harus meletakkan bantal di bawah bokongnya setiap menyetir mobil agar ia lebih tinggi.
Rudini akhirnya lulus dari KMA Breda pada tahun 1955. Rute pemulangan Rudini dilakukan melalui jalur laut yang melalui sejumlah pelabuhan, seperti Port Said di Terusan Suez, Sri Lanka, Pelabuhan Belawan, dan Tanjung Priok. Setelah tiba di Tanjung Priok, Rudini langsung disambut oleh keluarganya dan berangkat ke Malang, kampung halamannya. Setelah tiba di Malang, Rudini melapor kepada kesatuan TNI dengan seragam TNI dengan corak warna seragam Belanda. Ia kembali ke Jakarta beberapa saat kemudian, dan dilantik sebagai perwira TNI-AD oleh KSAD Abdul Haris Nasution. Setelah dilantik sebagai perwira, Rudini menempuh pendidikan penyesuaian doktrin TNI di Inspektorat Pendidikan dan Latihan (sekarang Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI). Rudini lulus dari Inspektorat Pendidikan dan Latihan setahun kemudian, yakni pada tahun 1956. Rudini awalnya disarankan untuk menjadi komandan peleton (danton) di Batalyon Infanteri 511 (Yonif 511), tetapi menolak setelah tahu bahwa istri dari komandan batalyonnya, Narsih, adalah teman Rudini semasa SMA. Rudini minta ditempatkan di Batalyon Infanteri 518 (Yonif 518, sekarang digabungkan ke Batalyon Infanteri Lintas Udara 501). Permintaannya tersebut disetujui oleh atasannya.
Beberapa saat setelah Rudini menjadi danton di Yonif 511, peleton Rudini ditugaskan sebagai bagian dari Resimen Tim Pertempuran yang bertugas untuk menumpas pemberontakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Pada awal penugasannya, Rudini sering kali direndahkan secara diam-diam oleh anak buahnya. Beberapa saat kemudian, Rudini pun menginstruksikan pasukannya untuk berpatroli di daerah yang dianggap masih terdapat banyak pemberontak DI/TII. Rudini hanya mengajak lima tentara saja. Anak buahnya awalnya ketakutan dengan perintah Rudini, karena biasanya patroli dilakukan dengan jumlah anggota minimal satu regu. Patroli Rudini tersebut berhasil kembali dari patroli dengan selamat.
Dalam kejadian lainnya, pasukan Rudini sempat diberondong tembakan dari pasukan DI/TII akibat kesalahan strategi dalam menyerbu suatu daerah berbukit. Rudini menilai bahwa bukit-bukit di daerah tersebut harus dikuasai terlebih dahulu, sedangkan atasannya memerintahkan untuk langsung masuk ke daerah tersebut. Penilaian Rudini tersebut diacuhkan dan berakibat pada gugurnya sejumlah pasukan Rudini. Jip yang ditumpangi Rudini sendiri terkena 27 tembakan dari pihak musuh namun ia tetap bertahan hidup. Setelah peristiwa tersebut, Rudini dijuluki sebagai "Letnan Antipeluru" oleh kawan-kawannya.
Setelah ditugaskan di Sulawesi Selatan selama tiga tahun, pada tahun 1959 Rudini dipindahtugaskan ke pulau Jawa sebagai instruktur di Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang. Rudini menduga bahwa pemindahtugasannya ini berkaitan dengan surat yang dikirimkan oleh ibunya kepada Mas Efendi, seorang teman Rudini, yang kemudian meneruskannya kepada komandan resimennya.
Selama menjadi instruktur, Rudini hanya mendapatkan gaji yang sangat sedikit. Menurutnya, gaji yang diterimanya pada masa itu—Rp 750 per minggu—hanya bisa dibelikan beras lima kilogram. Saking rendahnya, Rudini merasa bahwa selama menjadi instruktur, ia menjadi "dhuafa dalam baju tentara". Namun, Rudini tetap merasa bahwa dirinya harus tetap bisa menjadi teladan bagi anak didiknya. Beberapa anak didiknya yang mencapai pangkat jenderal adalah Edi Sudradjat, Feisal Tanjung, T. B. Silalahi, dan Basofi Sudirman.
Selain menjadi instruktur, Rudini juga menduduki sejumlah jabatan struktural di AMN. Beberapa jabatan yang dipegangnya diantaranya Koordinator Korps Taruna, Komandan Kompi Batalyon Taruna, dan Kepala Seksi II.
Pada tahun 1965, terjadi peristiwa Gerakan 30 September. Rudini tidak terlibat dalam penumpasan gerakan karena jabatannya sebagai instruktur. Dua tahun setelah peristiwa tersebut terjadi, dia dipindahkan ke unit tempur sebagai Wakil Komandan Batalyon (Wadanyon) 401/Banteng Raiders.
Tugas pertama yang diberikan kepada Rudini sebagai wadanyon adalah melakukan pembersihan internal terhadap pengikut-pengikut PKI yang masih berada di dalam struktur batalyon tersebut. Ia pun harus memecat tiga orang yang terkena pembersihan tersebut.
Jabatan wakil komandan tersebut dipegangnya tidak lama karena beberapa saat kemudian, dia diperintahkan untuk mengikuti Kursus Lanjutan Perwira di Bandung. Setelah lulus dari kursus tersebut, ia dipromosikan menjadi Komandan Batalyon (Danyon) 401/Banteng Raiders. Pemilihannya sebagai danyon didasarkan pada pengalaman tempurnya di Sulawesi Selatan. Surono Reksodimedjo, Panglima Kodam VII/Diponegoro pada saat itu, memang menunjuk danyon berdasarkan pada pengalaman tempurnya.
Pada tahun 1968, beberapa bulan setelah Rudini menjadi danyon, batalyonnya tersebut dijadikan satuan organik dari Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad).
Setelah tiga tahun menjabat sebagai Komandan Batalyon 401/Banteng Raiders, Rudini diminta untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad). Setelah lulus dari Seskoad pada tahun 1969, Rudini dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel. Setahun kemudian, pada tahun 1970, Rudini dijadikan Kepala Staf Brigade Infanteri Linud 18/Kostrad. Karena brigade infanteri tersebut bermarkas di Malang, Rudini menyatakan bahwa ia merasa "pulang kampung" setelah menjadi kepala staf. Ia memperoleh jatah rumah dinas selama menjadi kepala staf.
Dua tahun kemudian, pada tahun 1972, Rudini dijadikan Komandan Brigade Infanteri Linud 18/Kostrad. Tak lama setelah itu, pangkatnya dinaikkan menjadi kolonel. Selama menjadi komandan batalyon, pada tahun 1973, Rudini dipromosikan untuk mengikuti kursus Manajemen Pertahanan Internasional (International Defense Management) di Montgomery, Amerika Serikat. Setelah mengikuti kursus tersebut, Rudini pulang ke Indonesia pada tanggal 15 Oktober 1973. Beberapa hari kemudian, pada pukul 20.30 tanggal 4 November, Rudini ditelpon melalui interlokal oleh staf dari G-3 Hankam agar segera ke Jakarta. Keesokan harinya, Rudini diberitahu bahwa dia akan memimpin Kontingen Garuda VI dalam rangka gencatan senjata di Timur Tengah.
Kontingen Garuda VI yang dipimpin oleh Rudini terdiri dari satu batalyon lengkap. Wakilnya adalah Letkol Atmanto, sedangkan kepala stafnya, Mayor Basofi Sudirman, adalah Komandan Batalyon Infanteri 512 yang merupakan mantan muridnya di AMN. Pemberangkatan kontingen tersebut harusnya dimulai dari tanggal 12 November, tetapi karena persiapan logistik yang lengkap akhirnya pemberangkatannya ditunda. Gelombang pertama dari kontingen tersebut akhirnya diberangkatkan pada tanggal 26 Desember dipimpin oleh Rudini. Gelombang kedua dipimpin oleh Basofi Sudirman beberapa hari kemudian. Rudini dan pasukannya tiba pada musim dingin dan ditampung di daerah Heliopolis, Kairo, dengan pasukan dari kontingen negara lain.
Pada saat menjalankan tugas di daerah Ismailia, Rudini dengan sopirnya menabrak sebuah bus. Rudini hanya lecet sedikit, tetapi sopirnya menderita luka parah. Ia pun membawa sopirnya ke sebuah rumah sakit di daerah tersebut.
Setelah sembilan bulan menjalankan tugas sebagai Komandan Kontingen VI, Rudini dan pasukannya akhirnya pulang ke Indonesia. Rudini memimpin kepulangan dari gelombang ketiga pasukannya pada tanggal 2 Oktober 1974.
Setelah menjalani jabatan di Brigade Infanteri Linud 18/Kostrad, pada tanggal 20 Januari 1975, Rudini diberi jabatan sebagai Kepala Staf Komando Tempur Lintas Udara (Kaskopurlinud, sekarang menjadi Divisi Infanteri 1/Kostrad). Rudini langsung dikirimkan ke Timor Timur dan ikut serta dalam Operasi Komodo, sebuah operasi rahasia dalam rangka invasi wilayah Timor Timur. Dalam penugasannya tersebut, Rudini hanya mengenakan baju batik dan sandal.
Beberapa bulan kemudian, pada bulan September 1975, terjadi perubahan rencana dan operasi rahasia tersebut berubah menjadi invasi besar-besaran. Operasi Komodo berubah menjadi Operasi Seroja dan Rudini kembali mengenakan seragam militernya. Rudini memimpin pasukan yang terdiri dari lulusan AMN tahun 1965 yang belum pernah bertempur. Akibatnya, sekitar 247 anggota Kostrad gugur dan 35 di antaranya tewas pada hari pertama pertempuran.
Selama operasi tersebut, Komando Tempur Lintas Udara (Kopurlinud) yang dipimpin oleh Rudini bertugas untuk menduduki sejumlah kota-kota strategis di Timor Timur yang masih dikuasai oleh Fretilin, seperti Dili, Ailiu, Maubesse, Bobonaro, Suai, Atsabe, Ainaro, Letepako, dan Ermera. Rudini menghadapi penghadangan berat dari Fretilin ketika berupaya menduduki Ailiu. Hal tersebut dikarenakan kesalahan pemberitahuan dari pasukanyang sudah lebih dahulu bahwa daerah tersebut sudah aman. Akibatnya, banyak anak buah Rudini yang menjadi korban jiwa dari Fretilin. Pasukan Rudini akhirnya bisa menduduki kota tersebut dan bergerak ke selatan Timor Timur. Rudini juga mampu menduduki sejumlah kota lain selama pergerakan tersebut, yakni Same, Ainaro, Maubisse, dan Soibada.
Sebagai balas jasa dari penugasannya, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) Mayjen Leo Lopulisa menaikkan pangkat Rudini menjadi brigadir jenderal pada bulan September 1975. Beberapa bulan kemudian, Rudini pun menjadi Panglima Komando Tempur Lintas Udara (Pangkopurlinud). Koran Kompas menulis bahwa dengan kenaikan pangkatnya sebagai brigadir jenderal, promosi karier Rudini terbilang cepat.
Selama menjadi Pangkopurlinud, Rudini ditunjuk sebagai Komandan Upacara HUT ABRI ke-31 pada tanggal 5 Oktober 1976.
Dari Komando Tempur Lintas Udara, Rudini dipromosikan menjadi orang nomor dua di Kostrad, yakni sebagai kepala staf (Kaskostrad) pada bulan September 1977. Jabatan tersebut dipegangnya hingga November 1978. Meskipun singkat, tetapi Rudini menyaksikan pergantian tampuk kepemimpinan Kostrad dari Mayjen Leo Lopulisa ke Mayjen Wiyogo Atmodarminto. Selama menjadi Kaskostrad, Rudini menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Setelah sembilan bulan menjalani kursus di Lemhannas, Rudini lulus dengan prestasi yang sangat baik dan menerima Piagam Wibawa Garuda Nugraha dari Gubernur Lemhannas Sayidiman Suryohadiprojo.
Pasca lulusnya Rudini dari Lemhannas, Rudini dipromosikan untuk menduduki jabatan Panglima Komando Daerah Militer XIII/Merdeka (Pangdam Merdeka). Penugasannya sebagai Pangdam Merdeka merupakan pertama kalinya Rudini bertugas dalam bidang territorial/kewilayahan. Rudini dilantik sebagai Pangdam Merdeka pada tanggal 16 September 1978 oleh Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal R. Widodo menggantikan Brigjen Edi Sugardo. Rudini mengakhiri jabatannya sebagai Pangdam Merdeka pada tanggal 28 Januari 1981 dan menyerahkannya kepada Brigjen Susanto Wismoyo.
Sebagai Pangdam, Rudini memiliki otoritas yang besar dalam penentuan gubernur di provinsi yang dilingkupi kodam tersebut, yakni Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Ketika Gubernur Sulawesi Utara Willy Lasut dituduh tidak mengikuti kebijakan pemerintahan pusat dan menjadi dekat dengan Partai Demokrasi Indonesia, Rudini sebagai Pangdam ditugaskan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan Mohammad Jusuf untuk mencopot Lasut dari jabatannya. Meskipun Rudini merasa bahwa pencopotan Lasut hanyalah permainan semata, tetapi ia tetap mematuhinya. Lasut pun akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya, namun menolak untuk menghadiri upacara pelantikan penjabat penggantinya, Brigjen Erman Harirustaman. Willy Lasut digantikan secara definitif oleh G. H. Mantik, yang pangkatnya dua tingkat lebih tinggi dari Rudini. Akibatnya, Rudini merasa segan terhadap Mantik karena harus mengikuti rapat muspida (musyawarah pimpinan daerah) yang dipimpinnya. Rudini hanya mengirimkan hasil rapatnya kepada Mantik.
Gubernur kedua yang diganti selama masa Rudini menjadi Pangdam di wilayah tersebut adalah Gubernur Sulawesi Tengah Albertus Maruli Tambunan. Sejumlah pihak dan elit militer Sulawesi Tengah berusaha untuk menduduki jabatan yang ditinggalkannya, termasuk Komandan Resor Militer Tadulako pada saat itu, Abdul Rachman Hartono. Rudini pun mengeluarkan instruksi yang menyatakan pemecatan personil militer dalam kurun waktu 1x24 jam bagi yang mengintervensi pemilihan gubernur yang baru. Soeharto yang mengetahui perintah Rudini tersebut memujinya dan berkata "Seorang Pangdam memang harus bersikap begitu."
Rudini melancarkan operasi pembersihan terhadap sisa-sisa gerombolan Gerakan 30 September (G30S/PKI), yang menjadi Gerakan Pengacau Liar (GPL) dan dipimpin oleh Lep Malonda. Rudini menlancarkan operasi penggerebekan terhadap GPL di wilayah Ratatotok-Belang pada bulan Desember 1979, tetapi Malonda bersama dengan rekan-rekannya berhasil kabur dari kejaran TNI.
Malonda dan dua rekannya akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 25 September 1980. Selama berbicara dengan Rudini, Malonda menjelaskan bahwa ia hidup di hutan di Minahasa Selatan setelah ia kabur. Malonda pun akhirnya dirawat oleh Dinas Kesehatan Kodam XIII/Merdeka karena kondisi badannya yang kurus dan pucat.
Salah satu kasus besar yang ditangani oleh Rudini adalah penemuan sembilan ton peluru dalam sebuah perahu. Perahu tersebut ditemukan pada sebuah perahu rusak yang dibawa oleh seorang Filipina dan terdampar di sekitar pantai Manado. Peluru tersebut digunakan oleh tentara Kodam Merdeka untuk latihan menembak.
Rudini mulai menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) pada tanggal 24 Januari 1981, menggantikan Mayjen Muhammad Ismail. Pangkatnya dinaikkan menjadi mayor jenderal beberapa saat setelah dilantik menjadi Pangkostrad. Menurutnya, pengangkatannya sebagai Pangkostrad menyimpang dari kelaziman pada biasanya, karena Pangkostrad biasanya dipegang oleh perwira tinggi senior.
Rudini merangkap jabatan Pangkostrad selama beberapa bulan setelah ia dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Ia akhirnya digantikan pada tanggal 24 Mei 1983 oleh Soeweno.
Pada tanggal 18 Maret 1982, terjadi kerusuhan antara massa Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan di Lapangan Banteng selama masa kampanye Pemilihan Umum 1982. Rudini memerintahkan pengamanan lapangan tersebut oleh pasukan Kostrad yang sebelumnya telah berjaga di sekeliling Lapangan Banteng. Pasukan Kostrad pun membentuk semacam pagar pemisah antara kedua massa. Selanjutnya, permasalahan tersebut diambilalih oleh Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib).
Markas Kostrad yang baru dibangun selama masa kepemimpinan Rudini, meskipun rancangannya telah dipersiapkan oleh pendahulunya, Wiyogo Atmodarminto. Rudini menginstruksikan pembangunan markas Kostrad yang baru kepada Kepala Staf Kostrad (Kaskostrad) pada saat itu, Brigjen Soeripto. Pembangunan markas tersebut dimulai pada tanggal 1981 dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 6 Maret 1983, bertepatan dengan hari ulang tahun Kostrad ke-22.
Pengangkatan Rudini sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) merupakan kejutan baginya, karena pangkatnya pada saat pemberitahuannya adalah mayor jenderal dan jabatan Kasad adalah jabatan jenderal bintang empat. Pada tanggal 11 Februari 1983, Rudini dipanggil ke Markas Besar ABRI dan diberitahukan mengenai kenaikan pangkatnya menjadi letnan jenderal. Rudini awalnya menduga bahwa ia akan dipromosikan menjadi Panglima Komando Wilayah Pertahanan yang membawahi beberapa kesatuan teritorial ABRI. Namun, ia dipanggil lagi ke Markas Besar ABRI oleh Jenderal Mohammad Jusuf dan diberitahukan bahwa ia akan dilantik menjadi Kasad. Rudini merasa kaget mendengar pengangkatan itu, karena ia merasa bahwa banyak perwira yang lebih senior dibandingkan dengan dirinya dan sudah berpangkat letnan jenderal sejak lama.
Rudini dilantik menjadi Kasad pada tanggal 3 Maret 1983 dan menerima jabatannya dari Jenderal Poniman empat hari kemudian. Pangkatnya dinaikkan menjadi jenderal bintang empat pada tanggal 1 Maret 1984.
Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini adalah tokoh yang pernah menjabat sebagai Kementerian Dalam Negeri Indonesia kabinet Pembangunan V dari 21 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993. Pada tahun 1990 ia membentuk Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Nasional di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Pada tahun 1992, Presiden Soeharto meresmikan dan meningkatkan status perguruan tinggi ini menjadi STPDN (kini menjadi IPDN).
Jenderal TNI (Purn.) Rudini pernah juga menjabat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) Indonesia pada 7 Juni 1999. Ia menjadi pemimpin 52 orang anggota KPU yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum dengan kontestan multipartai (48 partai politik dengan beragam asas dan kepentingan) pertama setelah 44 tahun. Rudini juga tercatat sebagai anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Rudini menikah dengan Oddyana Rudini pada tahun 1959. Pernikahannya melahirkan satu anak laki-laki yang bernama Arif Haristiono dan dua anak perempuan yang bernama Mirna Adriani dan Dewi Nandini.
Rudini wafat pada tanggal 21 Januari 2006 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata.