Sejarah Negara Palestina

Sejarah Negara Palestina menggambarkan pendirian dan evolusi Negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Selama periode Mandat, banyak rencana pembagian Palestina diusulkan tetapi tanpa persetujuan semua pihak. Pada tahun 1947, Rencana Pembagian untuk Palestina dipilih. Hal ini memicu perang Palestina 1947–1949 dan menyebabkan, pada tahun 1948, pembentukan negara Israel di bagian dari Mandat Palestina ketika Mandat berakhir. Jalur Gaza berada di bawah pendudukan Mesir, dan Tepi Barat diperintah oleh Yordania, sebelum kedua wilayah itu diduduki oleh Israel dalam Perang Enam Hari 1967. Sejak saat itu muncul usulan untuk mendirikan negara Palestina. Pada tahun 1969, misalnya, Organisasi Pembebasan Palestina mengusulkan pembentukan negara binasional di seluruh bekas wilayah Mandat Inggris. Usulan ini ditolak oleh Israel, karena akan sama dengan pembubaran negara Israel. Dasar dari proposal saat ini adalah untuk solusi dua negara di sebagian atau seluruh wilayah Palestina—Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, yang telah diduduki oleh Israel sejak 1967.
Pada pembubaran Kesultanan Utsmaniyah setelah Perang Dunia I, negara-negara Eropa yang menang membagi banyak wilayah komponennya menjadi negara-negara yang baru dibentuk di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak berkepentingan lainnya. Di Timur Tengah, Suriah (termasuk wilayah Lebanon bermayoritas Kristen sebagai wilayah otonom Utsmaniyah dan daerah sekitarnya yang menjadi Republik Lebanon) berada di bawah kendali Prancis, sementara Mesopotamia dan Palestina diberikan kepada Inggris.
Sebagian besar dari negara-negara ini mencapai kemerdekaan selama tiga dekade berikutnya tanpa kesulitan besar, meskipun di beberapa rezim, warisan kolonial berlanjut melalui pemberian hak eksklusif untuk memasarkan/memproduksi minyak dan mempertahankan pasukan untuk mempertahankannya. Palestina tetap bermasalah.
Nasionalisme Arab meningkat setelah Perang Dunia II, mungkin mengikuti contoh nasionalisme Eropa. Keyakinan Pan-Arabis menyerukan pembentukan satu negara sekuler untuk semua orang Arab.
Pada tahun 1917 Pemerintah Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour yang menyatakan dukungan Inggris untuk pendirian di Palestina sebuah "tanah air untuk orang-orang Yahudi". Deklarasi tersebut diterima dengan antusias oleh banyak orang Yahudi di seluruh dunia, tetapi ditentang oleh para pemimpin Palestina dan Arab, yang kemudian mengklaim bahwa tujuannya adalah pelanggaran janji yang dibuat kepada Syarif Mekkah pada tahun 1915, sebagai imbalan atas bantuan Arab dalam memerangi Kesultanan Utsmaniyah selama Perang Dunia I.
Banyak proposal yang berbeda telah dibuat dan terus dibuat untuk menyelesaikan dilema tujuan yang bersaing, termasuk negara Arab, dengan atau tanpa populasi Yahudi yang signifikan, negara Yahudi, dengan atau tanpa populasi Arab yang signifikan, negara bi-nasional tunggal. negara, dengan atau tanpa beberapa derajat kantonisasi, dua negara, satu bi-nasional dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi, dan dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan atau tanpa beberapa bentuk federasi.
Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab menyatakan bahwa Palestina harus bergabung dengan negara Arab yang lebih besar yang mencakup wilayah Levant. Harapan ini diungkapkan dalam Perjanjian Faisal-Weizmann, yang ditandatangani oleh calon penguasa Irak Faisal I dan pemimpin Zionis Chaim Weizmann. Meskipun demikian, janji negara Pan-Arab termasuk Palestina pupus ketika Suriah, Lebanon, dan Yordania mendeklarasikan kemerdekaan dari penguasa Eropa mereka, sementara Palestina barat bercokol dalam konflik Arab-Yahudi yang berkembang.
Mengingat perkembangan ini, orang-orang Arab mulai menyerukan negara mereka sendiri di Mandat Britania atas Palestina dan mengakhiri dukungan Inggris terhadap penciptaan tanah air Yahudi dan imigrasi Yahudi. Gerakan ini memperoleh tenaga melalui tahun 1920-an dan 1930-an ketika imigrasi Yahudi meningkat. Di bawah tekanan dari gerakan nasionalis yang muncul, Inggris memberlakukan Buku Putih, serangkaian undang-undang yang sangat membatasi imigrasi Yahudi dan penjualan tanah kepada orang Yahudi. Hukum yang disahkan pada tahun 1922, 1930, dan 1939, bervariasi dalam tingkat keparahannya, tetapi semua berusaha untuk menemukan keseimbangan antara simpati Inggris dengan orang-orang Yahudi dan Arab.
Pada Perang Dunia Pertama, terekam korespondensi 10 surat selama tahun 1915 dan 1916 antara Syarif Hussein, Amir Makkah dan Komisaris Tinggi Inggris Sir Henry McMahon. Sebagai gantinya, McMahon (atas nama pemerintah Inggris) menjanjikan Shairf Hussein sebuah negara Arab merdeka di wilayah Suriah Raya. Sebagai imbalannya, Sharif Hussein akan melancarkan pemberontakan Arab melawan Kesultanan Utsmaniyah. Walaupun ada beberapa pertanyaan terbuka mengenai asrama yang tepat, pemberontakan Arab dimulai di Makkah pada 10 Juni 1916. Pemberontakan itu dipimpin oleh salah satu putra Syarif Hussein, Emir Faysal, dan didampingi oleh T.E. Lawrence, lebih dikenal sebagai "Lawrence of Arabia", yang dikirim sebagai agen untuk Inggris.
Selama pemberontakan Arab 1936–39 di Palestina, pemerintah Inggris membentuk Komisi Peel, yang menyarankan pembentukan negara Yahudi dan Arab. Ia menyerukan negara Yahudi kecil di Galilea dan jalur maritim, enklave Inggris membentang dari Yerusalem ke Jaffa, dan negara Arab meliputi sisanya. Komisi menyarankan pembentukan negara Yahudi kecil di wilayah kurang dari 1/5 dari total wilayah Palestina. Wilayah Arab akan bergabung dengan Transyordania. Penduduk Arab di daerah-daerah Yahudi harus disingkirkan, dengan paksa jika butuh, dan sebaliknya, walau ini berarti perpindahan orang Arab jauh lebih banyak daripada orang Yahudi. Kongres Zionis menolak proposal tersebut, sementara membiarkan para pemimpin melanjutkan negosiasi dengan Inggris. Para pemimpin Arab langsung menolak proposal tersebut. Semuanya sia-sia, karena pemerintah Inggris mengesampingkan proposal itu sama sekali pada pertengahan tahun 1938.
Pada bulan Februari 1939, Konferensi St. James diadakan di London, tetapi delegasi Arab menolak untuk secara resmi bertemu dengan rekan Yahudinya atau untuk mengakui mereka. Konferensi berakhir pada 17 Maret 1939, tanpa kemajuan apa pun. Pada tanggal 17 Mei 1939, pemerintah Inggris mengeluarkan Buku Putih 1939, di mana gagasan untuk membagi Mandat ditinggalkan demi orang-orang Yahudi dan Arab yang berbagi satu pemerintahan dan memberikan kuota ketat pada imigrasi Yahudi lebih lanjut. Karena Perang Dunia II yang akan datang dan tentangan dari semua pihak, rencana itu dibatalkan.
Perang Dunia II (1939–1945) mendorong nasionalisme Yahudi, ketika Holokaus menegaskan kembali seruan mereka untuk tanah air Yahudi Pada saat yang sama, banyak pemimpin Arab bahkan mendukung Jerman Nazi, sebuah fakta yang tidak dapat dimainkan dengan baik oleh Inggris. Akibatnya, Inggris mengumpulkan tenaganya untuk memenangkan opini Arab dengan mengabaikan Deklarasi Balfour dan ketentuan mandat Liga Bangsa-Bangsa yang telah dipercayakan kepadanya untuk menciptakan "Rumah Nasional Yahudi". Inggris melakukan ini dengan mengeluarkan kertas putih 1939 yang secara resmi mengizinkan 75.000 orang Yahudi untuk pindah selama lima tahun (10.000 setahun ditambah 25.000 tambahan) yang akan diikuti oleh kemerdekaan mayoritas Arab. Inggris kemudian mengklaim bahwa kuota itu telah dipenuhi oleh mereka yang masuk tanpa persetujuannya.
Para pencetus Liga Arab berusaha untuk memasukkan orang-orang Arab Palestina ke dalam keanggotaan Liga sejak awal. Lampiran dari Pakta Liga menyatakan:
Pada November 1945, Liga Arab membentuk kembali Komite Tinggi Arab yang terdiri dari dua belas anggota sebagai badan eksekutif tertinggi Arab Palestina di wilayah Mandat Inggris atas Palestina. Komite tersebut didominasi oleh Partai Arab Palestina dan langsung diakui oleh negara-negara Liga Arab. Pemerintah Mandat mengakui Komite baru dua bulan kemudian. Konstitusi Liga Negara-negara Arab mengatakan keberadaan dan kemerdekaan Palestina tidak dapat dipertanyakan de jure meskipun tanda-tanda lahiriah kemerdekaan ini tetap terselubung akibat force majeure.
Pada tahun 1946, para pemimpin Yahudi, termasuk Nahum Goldmann, Rabbi Abba Silver, Moshe Shertok, dan David Ben-Gurion mengusulkan persatuan antara Arab Palestina dan Transyordania.
Selain itu, juga di tahun 1946, para pemimpin gerakan Zionis di AS meminta penundaan penetapan permohonan oleh Transyordania untuk keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai status Mandat Palestina secara keseluruhan ditentukan. Namun, pada sesi terakhirnya, Liga Bangsa-Bangsa mengakui kemerdekaan Transyordania, dengan persetujuan Inggris.
Pada bulan April 1947, selama kegiatan Komite Khusus PBB tentang Palestina, Komite Tinggi Arab mengartikulasikan tuntutannya dalam solusi untuk Masalah Palestina:
Pada tanggal 29 November 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui untuk mengakhiri Mandat Britania untuk Palestina dari tanggal 1 Agustus 1948, untuk berakhirnya konflik di wilayah tersebut, dengan pemecahbelahan wilayah mandat itu. Rencana tersebut kemudian disebut Rencana Pembagian Palestina atau Resolusi 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral.
Setelah pemberlakuan resolusi PBB, kurang dari setengah tahun pertempuran skala besar pecah antara komunitas Arab dan Yahudi di Palestina. Pada saat Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada 14 Mei 1948, hasil dari pertempuran lima setengah bulan ini adalah "kemenangan Yahudi yang menentukan". Dari satu sisi, hasilnya "Kekuatan militer Arab Palestina dihancurkan". Dari sisi lainnya hasilnya "Haganah bertransformasi dari milisi menjadi tentara".
Pada 12 April 1948, Liga Arab mengumumkan:
Perang ini disebut oleh Israel sebagai Perang Kemerdekaan. Namun, bagi Palestina, ini disebut sebagai bencana atau Nakbah.
Sebelum Perang Enam Hari, gerakan kemerdekaan Palestina mendapat dorongan pada tahun 1964 ketika Organisasi Pembebasan Palestina didirikan. Tujuannya, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Nasional Palestina adalah untuk mendirikan negara Palestina di seluruh Mandat Inggris, sebuah pernyataan yang meniadakan hak Israel. Organisasi Pembebasan Palestina akan menjadi kekuatan utama dalam gerakan nasional Palestina secara politik, dan pemimpinnya, Yasser Arafat kelahiran Mesir, akan dianggap sebagai pemimpin rakyat Palestina.
Pada tahun 1969, gerakan Fatah, menerima sebagai fait accompli kehadiran sejumlah besar orang Yahudi di Palestina, menyatakan bahwa itu tidak berperang melawan orang Yahudi, tetapi melawan Israel sebagai entitas rasis dan teokratis. Dewan nasional kelima Organisasi Pembebasan Palestina pada bulan Februari 1969 mengeluarkan resolusi yang menegaskan bahwa tujuan Organisasi Pembebasan Palestina adalah "untuk membangun masyarakat yang bebas dan demokratis di Palestina untuk semua orang Palestina apakah mereka Muslim, Kristen atau Yahudi". Namun, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berhasil membangun dukungan untuk solusi dua negara dalam masyarakat Israel, yang meletakkan dasar bagi pelingkupan kembali tujuan Organisasi Pembebasan Palestina menuju pembagian menjadi dua negara.
Setelah peristiwa September Hitam di Yordania, perpecahan antara kepemimpinan Palestina dan Kerajaan Yordania terus melebar. Liga Arab menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan meminta semua negara Arab, termasuk Yordania, untuk berjanji mempertahankan persatuan nasional Palestina dan tidak ikut campur dalam urusan internal Palestina. Liga Arab juga 'menegaskan hak rakyat Palestina untuk mendirikan otoritas nasional yang independen di bawah komando Organisasi Pembebasan Palestina, satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina di wilayah Palestina mana pun yang dibebaskan.' Raja Ḥussein membubarkan parlemen Yordania. Setengah dari anggotanya adalah perwakilan Tepi Barat. Dia meninggalkan klaim Yordania atas Tepi Barat, dan mengizinkan Organisasi Pembebasan Palestina untuk mengambil tanggung jawab sebagai Pemerintah Sementara Palestina. Kerajaan Yordania, Mesir, dan Suriah tidak lagi bertindak sebagai wakil sah rakyat Palestina, atau wilayah mereka.
Pada tahun 1974, Organisasi Pembebasan Palestina mengadopsi Program Sepuluh Poin, yang menyerukan pembentukan negara Israel-Palestina yang demokratis (solusi satu negara). Ini juga menyerukan pembentukan pemerintahan Palestina di "setiap bagian" dari wilayahnya yang dibebaskan, sebagai langkah menuju "menyelesaikan pembebasan semua wilayah Palestina, dan sebagai langkah di sepanjang jalan menuju persatuan Arab yang komprehensif." Meskipun hal ini tidak dilihat oleh Israel sebagai moderasi kebijakan Organisasi Pembebasan Palestina yang signifikan, ungkapan tersebut sangat kontroversial di dalam Organisasi Pembebasan Palestina itu sendiri, di mana secara luas dianggap sebagai langkah menuju solusi dua negara. Penerapan program tersebut, di bawah tekanan dari faksi Fatah Arafat dan beberapa kelompok kecil (misalnya DFLP, al-Sa'iqa) menyebabkan banyak kelompok garis keras melepaskan diri dari Arafat dan anggota utama Organisasi Pembebasan Palestina, membentuk Front Penolakan. Sampai batas tertentu, perpecahan ini masih terlihat sampai sekarang. Dokumen diplomatik yang tidak diklasifikasikan mengungkapkan bahwa pada tahun 1974, menjelang debat PBB yang memberikan status pengamat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, beberapa bagian dari kepemimpinan Organisasi Pembebasan Palestina sedang mempertimbangkan untuk mengumumkan pembentukan pemerintah Palestina di beberapa titik. Namun, rencana ini tidak terlaksana.
Pada konferensi puncak Rabat di tahun 1974, Yordania dan anggota Liga Arab lainnya menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina adalah "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina [Arab]", dengan demikian melepaskan organisasi itu dengan perannya sebagai perwakilan Tepi Barat.
Selama negosiasi Camp David 1978 antara Israel dan Mesir, Presiden Anwar Sadat mengusulkan pembentukan negara Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Israel menolak usulannya.
Dalam pidato yang disampaikan pada 1 September 1982, Presiden AS Ronald Reagan menyerukan pembekuan pemukiman dan terus mendukung otonomi penuh Palestina dalam persatuan politik dengan Yordania. Dia juga mengatakan bahwa "Ini adalah posisi Amerika Serikat yang – sebagai imbalan perdamaian – ketentuan penarikan Resolusi 242 berlaku untuk semua front, termasuk Tepi Barat dan Gaza."
Perjanjian Amman 11 Februari 1985, menyatakan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Yordania akan mengejar konfederasi yang diusulkan antara negara bagian Yordania dan negara bagian Palestina. Pada tahun 1988, Raja Hussein membubarkan parlemen Yordania dan melepas klaim Yordania atas Tepi Barat. Organisasi Pembebasan Palestina memikul tanggung jawab sebagai Pemerintahan Sementara Palestina dan sebuah negara merdeka dideklarasikan.
Deklarasi Negara Palestina (Bahasa Arab: دولة فلسطين) berlangsung di Aljir pada tanggal 15 November 1988, oleh Dewan Nasional Palestina, badan legislatif Organisasi Pembebasan Palestina. Deklarasi tersebut disetujui oleh Dewan Nasional Palestina dengan suara 253 mendukung, 46 menentang dan 10 abstain. Deklarasi tersebut dibacakan oleh Yasser Arafat pada sesi penutupan DNP ke-19 dengan tepuk tangan meriah. Setelah menyelesaikan pembacaan deklarasi, Arafat, sebagai Ketua Organisasi Pembebasan Palestina mengambil alih gelar "Presiden Palestina". Dengan deklarasi 1988, PNC memberdayakan dewan pusatnya untuk membentuk pemerintahan di pengasingan bila perlu, dan meminta komite eksekutifnya untuk menjalankan tugas pemerintah di pengasingan sampai pembentukannya.
Batas negara tidak ditentukan. Yordania memberikan pengakuan kepada negara dan menyerahkan klaimnya ke Tepi Barat kepada Organisasi Pembebasan Palestina, yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Liga Arab sebagai "satu-satunya wakil sah rakyat Palestina".
Otoritas Nasional Palestina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Liga Arab, membayangkan pembentukan Negara Palestina untuk mencakup semua atau sebagian Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, hidup dalam damai dengan Israel di bawah pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan transparan. ONP, bagaimanapun, tidak mengklaim kedaulatan atas wilayah mana pun dan oleh karena itu bukan pemerintah Negara Palestina yang diproklamasikan pada tahun 1988.
Mengacu pada "ketidakadilan historis yang ditimbulkan pada orang-orang Arab Palestina yang mengakibatkan pembubaran mereka dan merampas hak mereka untuk menentukan nasib sendiri," deklarasi tersebut mengingat Perjanjian Lausanne (1923) dan Resolusi Majelis Umum PBB 181 (Rencana Pemisahan 1947) sebagai mendukung hak-hak Bangsa Palestina dan Palestina. Deklarasi tersebut kemudian memproklamirkan "Negara Palestina di wilayah Palestina kami dengan ibu kotanya Yerusalem". Perbatasan Negara Palestina yang dideklarasikan tidak ditentukan. Populasi negara Palestina disebut dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Palestina di mana pun mereka berada". Negara didefinisikan sebagai negara Arab dengan pernyataan: "Negara Palestina adalah negara Arab, bagian integral dan tak terpisahkan dari bangsa Arab". Deklarasi tersebut disertai dengan seruan PNC untuk negosiasi multilateral berdasarkan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB. Seruan ini kemudian disebut "Kompromi Bersejarah", karena menyiratkan penerimaan "solusi dua negara", yaitu bahwa ia tidak lagi mempertanyakan legitimasi Negara Israel. Komunike politik PNC yang menyertai deklarasi tersebut hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah-wilayah Arab yang diduduki." Pernyataan Arafat di Jenewa sebulan kemudian diterima oleh Amerika Serikat sebagai cukup untuk menghilangkan ambiguitas. Hal itu terlihat dalam deklarasi dan untuk memenuhi syarat-syarat lama untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.
Sebagai hasil dari deklarasi tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang, mengundang Arafat, Ketua Organisasi Pembebasan Palestina untuk memberikan pidato. Sebuah resolusi UNGA diadopsi "mengakui proklamasi Negara Palestina oleh Dewan Nasional Palestina pada 15 November 1988," dan selanjutnya diputuskan bahwa "penunjukan 'Palestina' harus digunakan sebagai pengganti penunjukan 'Organisasi Pembebasan Palestina' dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa," dan delegasi itu ditugaskan untuk duduk di Majelis Umum PBB segera setelah negara-negara non-anggota, dan di hadapan semua pengamat lainnya. 104 negara memberikan suara untuk resolusi ini, empat puluh empat abstain, dan dua – Amerika Serikat dan Israel – memberikan suara menentang. Pada pertengahan Desember, 75 negara telah mengakui Palestina, meningkat menjadi 89 negara pada Februari 1989.
Deklarasi tersebut secara umum ditafsirkan sebagai langkah besar menuju pengakuan Israel oleh Palestina. Sama seperti dalam deklarasi kemerdekaan Israel, sebagian mendasarkan klaimnya pada UN GA 181. Dengan mengacu pada "resolusi KTT Arab" dan "resolusi PBB sejak 1947" (seperti SC 242), secara implisit dan mungkin secara ambigu membatasi klaim langsungnya pada wilayah Palestina dan Yerusalem. Itu disertai dengan pernyataan politik yang secara eksplisit menyebutkan SC 242 dan resolusi PBB lainnya dan hanya menyerukan penarikan dari "Yerusalem Arab" dan "wilayah Arab yang diduduki." Pernyataan Yasser Arafat di Jenewa sebulan kemudian diterima oleh Amerika Serikat sebagai hal yang cukup untuk menghilangkan ambiguitas yang terlihat dalam deklarasi tersebut dan untuk memenuhi persyaratan yang telah lama dipegang untuk dialog terbuka dengan Amerika Serikat.
Di bawah ketentuan Persetujuan Damai Oslo yang ditandatangani antara Israel dan OPP, OPP mengambil alih wilayah Jericho di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada 17 Mei 1994. Pada 28 September 1995, setelah penandatanganan Perjanjian Sementara Israel-Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza, pasukan militer Israel menarik diri dari kota-kota Tepi Barat, yaitu Nablus, Ramallah, Jericho, Jenin, Tulkarem, Qalqilya dan Betlehem. Pada bulan Desember 1995, PLO juga bertanggung jawab atas administrasi sipil di 17 wilayah di Hebron. Sementara PLO memikul tanggung jawab ini sebagai akibat dari Oslo, sebuah badan administratif sementara sementara yang baru dibentuk sebagai hasil dari Kesepakatan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini di lapangan: Otoritas Nasional Palestina (ONP).
Pada tahun 2005, setelah pelaksanaan rencana pelepasan sepihak Israel, ONP memperoleh kendali penuh atas Jalur Gaza dengan pengecualian perbatasan, wilayah udara, dan perairan teritorialnya. Ini meningkatkan persentase tanah di Jalur Gaza yang secara nominal diatur oleh Otoritas Palestina dari 60 persen menjadi 100 persen.
Ada beberapa rencana untuk menjadikan agar negara Palestina benar-benar berdaulat. Banyak rencana yang diusulkan. Beberapa rencana yang lebih menonjol meliputi: