Kepresidenan Joko Widodo

Kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2014, hingga 2024. Jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden Indonesia ini sudah berada di periode kedua. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-7. Kepresidenannya didukung penuh oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Sepanjang kampanyenya, Jokowi menghadapi berbagai macam isu, terutama dalam perihal suku, agama, ras, dan aliran (SARA). Lawannya, Prabowo Subianto diisukan melakukan pelanggaran administrasi sebanyak 67 kali dari total 109 laporan, sedangkan Jokowi hanya 40 kali. Isu lain pun terjadi yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan calon presiden boneka sang ketua partai, Megawati Soekarnoputri. Kampanye hitam pun kerap menyerangnya. Isu pertama mengatakan bahwa aslinya ia merupakan seorang Tionghoa beragama Kristen. Jokowi disebut sebagai keturunan Cina yang bernama Wie Jo Koh. Isu keturunan bahwa ia keturunan Tionghoa bukanlah masalah yang amat besar karena menurut beberapa sumber hal tersebut dibenarkan. Ada yang mengatakan bahwa ayah Jokowi yang merupakan keturunan Tionghoa memiliki nama Oey Hong Liong.
Pilpres tahun 2014 merupakan salah satu yang terpanas. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tipis baik pada jajak pendapat maupun pada hasil akhir pemilu hingga-hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sempat dinilai tidak siap untuk menghadapi perbedaan hasil pilpres yang sangat tipis.
Berikut ini adalah data hasil rekapitulasi suara dari KPU.
Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden. (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009.) Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.
Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.
Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan. Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.
Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%. Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.
Pada periode pertama, Jokowi menamakan kabinetnya sebagai "Kabinet Kerja". Menurut Jokowi, ia menamakan kabinetnya "Kerja" karena ia ingin para pembantunya bekerja untuk kepentingan rakyat. Kabinet Kerja Jilid I yang diumumkan pada 26 Oktober 2014 dan dilantik keesokan harinya pada 27 Oktober 2014. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Pada kabinet ini, Joko Widodo menyatukan beberapa kementerian, membuat kementerian baru, memindahkan beberapa nomenklatur di kementerian lain serta mengubah nama kementerian. Berikut detail pengubahan kementerian pada kabinet kerja.
Pada periode kedua, Joko Widodo menamakan kabinetnya Kabinet Indonesia Maju. Format kementerian tidak banyak berubah, namun pada tahun 2021, Kementerian Riset dan Teknologi dilebur ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di samping itu, Kementerian Investasi dibentuk.
Jokowi memulai masa kepresidenannya dengan meluncurkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Upaya ini oleh partai oposisi dianggap untuk meredam sementara kenaikan harga BBM. Jokowi dikritik karena meluncurkan program yang tidak memiliki payung hukum dan melanggar tertib anggaran, namun hal ini dibantah oleh Jusuf Kalla, dengan argumen bahwa program kartu tersebut sebenarnya kelanjutan dari program yang sudah ada sehingga anggarannya pun mengikuti program tersebut.
Ia menunjuk Faisal Basri sebagai ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas, melantik Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan mengumumkan kenaikan BBM dari Rp6.500 menjadi Rp8500. Kebijakan ini sempat diikuti demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Jokowi ingin mengalihkan dana subsidi tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan kesehatan. Di bidang kelautan, Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan ilegal. Selain meminta diadakannya razia, ia juga berharap kapal pelanggar aturan ditenggelamkan. Di bidang pertanian, Jokowi membagikan 1099 unit traktor tangan di Subang dengan harapan menggenjot produksi petani. Ia juga mendorong terjadinya reformasi agraria dengan mendorong petani mendapat sertifikat sehingga dapat menggarap tanah dengan status legal. Ia juga mendorong hak penguasaan adat dan pengolahan hutan untuk kepentingan rakyat dengan konsep perhutanan sosial.
Pada masanya, tercatat telah terjadi swasembada beras, jagung, bawang merah, dan cabai, dengan membandingkan angka produksi yang lebih besar dari kebutuhan. Namun masih ditandai dengan beberapa kali impor untuk alasan memenuhi cadangan dan kepentingan kebutuhan beras dan jagung khusus yang tidak bisa disediakan petani Indonesia.
Di depan Joko Widodo dalam pembukaan forum kerja sama ekonomi negara-negara Asia-Pasifik (APEC) di Da Nang, Vietnam, Donald Trump secara khusus memuji Indonesia sebagai contoh negara yang berhasil mengangkat diri dari keterpurukan melalui institusi domestik dan demokratis.
Pemerintahan Joko Widodo telah berjanji untuk mengembangkan dan memperbaiki infrastruktur Indonesia, dengan fokus pada pembangunan jalan dan jalur kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandar udara, dan irigasi. Pada 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, alokasi infrastruktur terbesar dalam sejarah Indonesia. Jokowi telah memulai banyak proyek pembangunan infrastruktur, di antaranya adalah membangun Jalan Tol Trans-Sumatera, Tol Solo-Kertosono, pelabuhan Makassar, meresmikan operasional terminal Teluk Lamong sebagai bagian dari Greater Surabaya Metropolitan Port, dan lain sebagainya.
Pada tahun 2017 melalui Kementerian Perhubungan, sistem Bus raya terpadu (BRT) diinisiasikan di beberapa kota, namun perkembangannya belum maksimal.
Pada tahun 2020, sistem Bus raya terpadu kembali diaktifkan dengan branding nama Teman Bus. Program ini dilaksanakan di 10 kota padat penduduk di Indonesia dengan tujuan agar masyarakat Indonesia bisa membiasakan diri untuk naik transportasi umum.
Pemerintahan Jokowi telah merencanakan untuk membangun kereta cepat antara Jakarta dan Bandung menggunakan sponsor Jepang atau Cina. Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api bernilai miliaran dolar ini ke Cina, mengecewakan Jepang.
Kementerian Perhubungan menyampaikan serangkaian kekurangan dalam rencana kereta cepat senilai $5,5 miliar yang didanai Cina, menimbulkan keraguan pada proyek tersebut dan menyoroti batas-batas Joko Widodo dalam mengubah mega proyek menjadi kenyataan saat dia mencoba untuk menarik investor asing ke ekonomi terbesar di Asia Tenggara.
Jokowi memberikan perhatian khusus bagi Papua. Terlihat dari frekuensi kunjungan yang terhitung sangat sering dibanding presiden sebelumnya, dan banyaknya pembangunan infrastruktur di Papua. Di antaranya adalah pembangunan pasar tradisional dan jalan lintas Papua. Banyak bandara perintis dibangun atau dibenahi sehingga terlihat lebih baik dan kapasitasnya lebih besar. Ia juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat pada 11 Desember 2017.
Pada kunjungannya ke Papua bulan Mei 2015, Jokowi membebaskan 5 tahanan politik OPM dan membebaskan wartawan asing untuk melakukan peliputan di Papua seperti halnya daerah lain di Indonesia. Jokowi beralasan bahwa Indonesia sudah harus berpikir positif dan saling percaya. Kebijakan Jokowi ini menuai pro dan kontra, terutama di kalangan DPR RI yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membuat isu Papua dipolitisir ke dunia luar, karena masalah Papua yang sangat sensitif.
Hukum Indonesia menetapkan hukuman mati untuk beberapa tindak kejahatan perdagangan narkotika dan korupsi. Setelah menjabat presiden, Jokowi menyatakan dia menolak memberikan grasi bagi pelanggar narkoba yang menghadapi eksekusi di Indonesia. Eksekusi yudisial di Indonesia dilakukan sesuai dengan Keputusan Presiden setelah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Kontroversi internasional dan hukum muncul setelah presiden tidak memiliki atau membaca dokumen yang terkait dengan permohonan grasi ketika dia menolak permintaan grasi dari dua warga negara asing. Jokowi berpendapat bahwa Indonesia saat ini dalam keadaan darurat terkait kejahatan terkait narkoba, menegaskan bahwa "jumlah (pengguna narkoba ilegal) yang membutuhkan rehabilitasi hampir 4,5 juta orang." Dia menambahkan 1,2 juta pengguna narkoba tidak dapat direhabilitasi dan hampir 50 dari mereka meninggal setiap hari. The Jakarta Globe melaporkan bahwa statistiknya salah.
Pada Januari 2015, Jokowi membuat marah pemerintah Brasil dan Belanda karena mengeksekusi seorang warga negara Brasil (Marco Archer Moreira) dan seorang warga negara Belanda; keduanya telah dihukum karena penyelundupan narkoba di Indonesia. Baik Brasil dan Belanda segera menarik duta besar mereka.
Selama Maret 2015, Australia mengusulkan bahwa masalah seputar eksekusi yang diusulkan terhadap warganya, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, yang pada tahun 2007 telah ditolak haknya untuk pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia karena mereka bukan warga negara Indonesia, akan diajukan ke Mahkamah Internasional. Pada 29 April 2015, Indonesia mengeksekusi Sukumaran dan Chan. Sebagai protes, Australia segera menarik duta besarnya. Pada 13 Mei 2015, Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia dari $605,3 juta menjadi $366,4 juta. Mantan hakim konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta menjelang eksekusi mati pada 29 April, mengatakan bahwa desakan agar Chan dan Sukumaran dieksekusi datang dari Widodo secara pribadi.
Di sisi lain, pada tahun 2015 Jokowi memberikan seorang warga negara Filipina, Mary Jane Veloso, yang telah dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan Indonesia, penundaan sementara beberapa menit terakhir, setelah Presiden Filipina Benigno Aquino III secara pribadi memohon kepada Jokowi untuk grasi. Keluarga Veloso bersikeras bahwa "dia ditipu oleh sindikat narkoba untuk terbang ke Indonesia pada tahun 2010 dengan lebih dari lima pon heroin tersembunyi dalam sebuah koper." Penundaan eksekusi dikeluarkan "setelah seseorang yang diduga merekrutnya dan menipu dia untuk membawa narkoba ke Indonesia menyerahkan diri kepada pihak berwenang di Filipina."
Seorang warga negara Prancis, Serge Atlaoui, dijatuhi hukuman mati di Indonesia pada 2007 setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan narkoba; Atlaoui membantah keterlibatan. Pada 2015, Corinne Breuze, duta besar Prancis untuk Indonesia, memperingatkan Jokowi bahwa eksekusi Atlaoui "tidak akan tanpa konsekuensi untuk hubungan bilateral kita"; Prancis, yang menghapus hukuman mati pada tahun 1981, menentang hukuman mati dalam setiap keadaan. Presiden Prancis Francois Hollande mengatakan bahwa akan ada konsekuensi diplomatik jika Atlaoui dihukum mati. Atlaoui direncanakan akan dieksekusi pada April 2015, tetapi diberikan penangguhan sementara karena banding yang tertunda.
Sikap pro-hukuman mati Jokowi telah menarik perhatian internasional, tidak hanya karena dapat membahayakan hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara dari para terpidana yang dihukum mati, seperti Brasil, Belanda, dan Australia, tetapi juga karena dapat membahayakan warga negara Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar Indonesia. Amnesty International mengutuk eksekusi tersebut, mengatakan bahwa Indonesia menunjukkan "pengabaian total untuk proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia." Meskipun demikian, untuk warga negaranya sendiri yang menghadapi eksekusi untuk pelanggaran narkoba di luar Indonesia, Jokowi mencoba membela mereka. Pada Juli 2016, gelombang eksekusi ketiga direncanakan akan dilaksanakan. Mary Jane Veloso tidak dimasukkan sebagai tahanan berikutnya dalam hukuman mati untuk dieksekusi.
Sekitar 130 orang masih terpidana mati di Indonesia.
Istilah Revolusi Mental dikampanyekan pada Pemilihan Presiden 2014, gebrakan ini diapresiasi akademisi dan aktivis pada saat itu. Gerakan ini diartikan oleh pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai menciptakan gerakan membangun karakter bangsa yang mengubah cara pikir menjadi lebih baik, mandiri, berkarakter dan nasionalis. Pada pelaksanaannya jargon ini terus dikumandangkan sampai perencanaan internal di birokrat pada September 2015.
Penerapannya pun diaplikasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015, yang dimana birokrat diwajibkan melaporkan kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), yang sebelumnya hanya diwajibkan oleh pejabat negara. Selain itu juga dilakukan efisiensi anggaran dengan melarang semua pejabat negara dan birokrat untuk menggunakan fasilitas negara di luar rapat-rapat. Efisiensi ini menghemat anggaran trilliunan rupiah.
Gerakan Revolusi Mental ini dipertegas melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2016. Namun seiring waktu, penerapan gerakan ini hanya dilakukan di awal pemerintahan.
Dalam upaya merampingkan birokrasi dan anggaran, Presiden Joko Widodo melakukan pembubaran puluhan lembaga non-struktural (LNS) secara bertahap. LNS yang dibubarkan dialihkan fungsinya di kementerian/lembaga yang terkait. Pada tahun 2014, Jokowi melalui Perpres Nomor 176 Tahun 2014 membubarkan 10 LNS, diantaranya BKP4N, BP KAPET, DBN, DGI, DEPANRI, Dewan Pengembangan KTI, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, KAN-PBPTA, KHN, dan LKP2KS Paca. Di tahun 2015 dibubarkan 2 LNS melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, yakni BP REDD+ dan DNPI.
Lanjut di tahun 2016, sebanyak 9 LNS dibubarkan melalui Perpres Nomor 116 Tahun 2016, yakni BBN, BKPRN, BP-Bimas, DKI, DNK-PBPB, DPKEK, Komnas Pengendalian Zoonosis, KPP-KEK Batam, Bintan, dan Karimun, TN-PNR. Pada tahun 2017, dua LNS yang dibubarkan, yakni BPLS dan Komisi Penanggulangan AIDS.
Setelah mendirikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada pembentukan kabinet di tahun 2014, dijalankan Proyek Operasi Nasional Agraria yang salah satunya menggratiskan sertipikat tanah bagi warga berpenghasilan rendah serta percepatan pembuatan sertifikat. Di awal tahun 2015, pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang menerbitkan 26.900 sertipikat gratis bagi warga Kalimantan Selatan Kebijakan kemudian ini disandingkan dengan paket kebijakan ekonomi, dengan mempercepat proses penerbitan sertipikat dan pemberian insentif pajak untuk industri pada karya. Hingga di akhir pemerintahannya, jutaan sertipikat tanah diterbitkan secara gratis.
Pada tahun 2015, Kementerian Riset, Pendidikan, Tinggi dan Teknologi menonaktifkan sementara 243 perguruan tinggi (PT). Hal ini dilakukan karena ditemukan penemuan pelanggaran berupa praktik jual beli ijazah di perguruan tinggi yang bersangkutan. Sepanjang 2015 hingga 2019, 130 perguruan tinggi dibubarkan karena sudah tidak memenuhi persyaratan, selain itu ada pula karena permintaan dari pihak perguruan tinggi sendiri.
Pemerintahan Joko Widodo melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan sistem Zonasi pada tahun 2017. Sistem Zonasi ini dilakukan dengan tujuan mendorong terwujudnya pemerataan kualitas sekolah. Namun pada praktiknya, sistem ini menimbulkan banyak pro dan kontra.
Pada April 2019, Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa. Setelah beberapa kajian dari beberapa kementerian seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan dan instansi terkait, ibu kota negara dipindahkan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara di provinsi Kalimantan Timur. Keputusan pemindahan ibu kota di Kalimantan Timur diumumkan pada 26 Agustus 2019, kemudian perencanaan ini dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020–2024.
Tujuan dipindahkannya ibu kota yakni untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Pembangunan ibu kota baru ditunda kurang lebih 2 tahun karena alokasi APBN difokuskan ke kesehatan akibat Covid-19. Pada Januari 2022, Joko Widodo menamakan Nusantara sebagai ibu kota baru. Dua bulan kemudian (Maret 2022, Joko Widodo bersama 34 gubernur di seluruh provinsi Indonesia melakukan penyatuan tanah air dari masing-masing provinsi di ibu kota Nusantara.
Pada Agustus 2024, Jokowi mengalihkan upacara nasional hari kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Nusantara, karena adanya keterbatasan peserta upacara, sebagian dilaksanakan juga di Istana Merdeka Jakarta.
Sebelum pemilihan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan Presiden Yudhoyono dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu teman dan nol musuh".
Jokowi telah mengamanatkan kebijakan tiga cabang untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.
Menurut Jokowi, pemerintah Indonesia tidak bisa lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, mempermainkan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari $20 miliar. "Setiap hari, ada sekitar 5.400 kapal nelayan [asing] di perairan dan laut kita," katanya. "Sebanyak 90% di antaranya beroperasi secara ilegal."
Jokowi juga mempromosikan upaya untuk membebaskan penyelundup narkoba Indonesia dari hukuman mati di luar negeri.
Mulai tanggal 8 November 2014, ia mengikuti beberapa konferensi tingkat tinggi, seperti APEC, Asian Summit, dan G20. Jokowi menuai kontroversi setelah presentasinya di depan pengusaha di APEC. Sebagian mencerca presentasi ini sebagai upaya menjual negara kepada kepentingan asing, sementara di lain pihak pidatonya dipuji karena dianggap tepat pada sasaran, dibanding presiden negara lain yang hanya memberi ceramah yang mengambang. Dari APEC, Jokowi berhasil membawa komitmen investasi senilai Rp300 Triliun.
Jokowi mendapat sambutan hangat dan pujian ketika menyampaikan pidato di hadapan peserta peringatan ke 60 tahun Konferensi Asia Afrika pada 22 April 2015. Jokowi menyampaikan perlunya mereformasi PBB dan badan internasional lainnya. Ia dipandang berani mengkritik lembaga prestisius dunia seperti PBB, Dana Moneter Internasional, dan Bank Dunia. Jokowi pun menuai kritik dari peneliti Amerika Serikat karena ia dipandang tidak konsisten dalam mengajak investor asing untuk masuk ke Indonesia.
Pada Maret 2016 Jokowi merilis sebuah pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerja sama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina. Di bawah pemerintahan Jokowi Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina, tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel.
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memuji pemerintahan Indonesia atas kepemimpinan Jokowi. Dia menilai pemerintahan Indonesia berjalan cukup baik berkat Jokowi.