Hijab menurut negara

Mengenakan jilbab diwajibkan di negara-negara konservatif seperti Iran dan Afghanistan. Di Gaza, Negara Palestina, pejabat sekolah juga telah memutuskan untuk mewajibkan anak perempuan mengenakan jilbab, meskipun Otoritas Palestina (pada tahun 1990) menganggap jilbab bersifat opsional.
Di beberapa negara dengan mayoritas Muslim (seperti Maroko dan Tunisia) terdapat keluhan mengenai pembatasan atau diskriminasi terhadap perempuan yang mengenakan jilbab, yang dapat dilihat sebagai tanda Islamisme. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim telah melarang cadar dan hijab di sekolah umum, universitas, atau gedung pemerintahan, termasuk Tunisia (sejak 1981, sebagian dicabut pada tahun 2011), Turki (dihapus secara bertahap dan sebagian), Kosovo (sejak 2009), Azerbaijan (sejak 2010), Kazakhstan, dan Kirgistan. Tajikistan yang berpenduduk mayoritas Muslim melarang jilbab sepenuhnya pada tanggal 20 Juni 2024.
Pembatasan hukum terhadap cadar dan cadar, variasi pakaian wanita Islam yang menutupi wajah, lebih luas daripada pembatasan terhadap hijab. Saat ini ada 16 negara yang melarang cadar (jangan disamakan dengan hijab), termasuk Tunisia, Austria, Denmark, Prancis, Belgia, Tajikistan, Bulgaria, Kamerun, Chad, Republik Kongo, Gabon, Belanda, Tiongkok (di Wilayah Xinjiang), Maroko, Sri Lanka dan Swiss.
Selama Perang Aljazair tahun 1954-1962, perempuan Aljazair mulai dianggap sah untuk keluar dari pengasingan dan berpartisipasi tanpa mengenakan jilbab dalam masyarakat, ketika perempuan berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan nasional.
Pada tahun 2018, pemerintah mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan penutup wajah penuh, yang disebut burka atau cadar, bagi pegawai negeri perempuan saat bekerja. Perdana Menteri pada saat itu, Ahmed Ouyahia, mendorong larangan tersebut karena keyakinannya bahwa perempuan harus dapat diidentifikasi di tempat kerja.
Pada tanggal 12 Juli 2015, dua wanita berpakaian keagamaan meledakkan bom bunuh diri di Fotokol, menewaskan 13 orang. rakyat. Setelah serangan tersebut, sejak 16 Juli, Kamerun melarang pemakaian cadar penutup wajah penuh, termasuk cadar, di wilayah Utara Jauh. Gubernur Midjiyawa Bakari dari wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengatakan tindakan ini dilakukan untuk mencegah serangan lanjutan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Kristen tersebut.
Setelah serangan bom bunuh diri ganda pada tanggal 15 Juni 2015 yang menewaskan 33 orang di N'Djamena, pemerintah Chad mengumumkan pada 17 Juni 2015 pelarangan penggunaan burqa di wilayahnya karena alasan keamanan. Perdana Menteri tahun 2015, Kalzeube Pahimi Deubet, menyebut burqa sebagai "kamuflase". Perempuan yang melanggar larangan ini akan dikenakan hukuman penjara.
Cadar penutup wajah dilarang pada bulan Mei 2015 di tempat-tempat umum di Kongo-Brazzaville yang dianggap untuk "melawan terorisme", meskipun tidak ada serangan Islamis di negara tersebut dan umat Muslim hanya merupakan minoritas kecil di Kongo.
Hijab menjadi kurang populer di kalangan perempuan terpelajar, termasuk Muslim yang taat, pada awal abad ke-20 karena pemerintah Inggris melarangnya dan karena perempuan berusaha untuk mendapatkan posisi kekuasaan modern. Setelah kembali dari Kongres Aliansi Hak Pilih Perempuan Internasional di Roma pada tahun 1923, feminis Huda Sha'arawi menanggalkan cadar dan mantelnya, sebuah peristiwa penting dalam sejarah feminisme Mesir. Para wanita yang datang menyambutnya awalnya terkejut, kemudian bertepuk tangan dan beberapa di antara mereka melepas cadar dan mantel mereka. Keputusannya untuk melepas cadar dan jubahnya merupakan bagian dari gerakan emansipasi wanita yang lebih besar, dan dipengaruhi oleh feminis Mesir kelahiran Perancis bernama Eugénie Le Brun, meskipun ia berbeda dengan feminis Malak Hifni Nasif.
Kerudung secara bertahap menghilang dalam dekade berikutnya, sehingga pada tahun 1958 sebuah artikel oleh United Press (UP) menyatakan bahwa "kerudung tidak dikenal di sini." Namun rekaman video dari periode tersebut menunjukkan jilbab masih sangat umum.
Jilbab telah mengalami kebangkitan kembali sejak Revolusi Iran tahun 1979, bersamaan dengan kebangkitan Muslim global. Menurut The New York Times, Hingga 2007, sekitar 90 persen wanita Mesir saat ini mengenakan jilbab. Para wanita memilih untuk memakai jilbab pada periode pasca tahun 1970an, dengan beberapa kerabat yang menentang jilbab. Pada tahun 2018, Ola Salem, menulis di Washington Post, menggambarkan maraknya pemakaian jilbab pada perempuan sebagai "fenomena yang relatif baru."
Sejumlah kecil wanita mengenakan cadar. Pemerintah sekuler tidak menganjurkan wanita untuk mengenakannya, karena khawatir akan menimbulkan oposisi politik ekstremis Islam. Di negara tersebut, hal ini dikaitkan secara negatif dengan aktivisme politik Salafi. Ada beberapa pembatasan terhadap penggunaan jilbab oleh pemerintah, yang memandang jilbab sebagai simbol politik. Pada tahun 2002, dua presenter dikeluarkan dari stasiun TV milik pemerintah karena memutuskan untuk mengenakan jilbab di televisi nasional. Universitas Amerika di Kairo, Universitas Kairo dan Universitas Helwan berusaha melarang masuknya pemakai cadar pada tahun 2004 dan 2007.
Muhammad Sayyid Tantawy, Imam Besar al-Azhar, mengeluarkan fatwa pada bulan Oktober 2009 yang menyatakan bahwa penutup wajah tidak diwajibkan dalam Islam. Dia dilaporkan meminta seorang siswi untuk melepas niqabnya ketika dia melihatnya di kelas, dan dia mengatakan kepadanya bahwa cadar adalah tradisi budaya tanpa makna Islam. Larangan pemerintah terhadap penggunaan cadar di lingkungan kampus Universitas Kairo dan selama ujian universitas pada tahun 2009 kemudian dicabut. Menteri Hany Mahfouz Helal menghadapi protes dari sejumlah kelompok hak asasi manusia dan Islam.
Banyak warga Mesir dari kalangan elit menentang jilbab, karena meyakini hal itu merusak sekularisme. Pada tahun 2012, beberapa perusahaan telah menetapkan larangan penggunaan jilbab, dan elit Mesir mendukung larangan ini.
Pada tahun 2023, pemerintah Mesir memberlakukan larangan penuh cadar di sekolah (penutup wajah), serta mengharuskan persetujuan dan izin orang tua siswa jika anak-anak mereka mengenakan Hijab (penutup kepala).
Pada tanggal 15 Juli 2015, Gabon mengumumkan larangan penggunaan cadar di tempat umum dan tempat kerja karena serangan di Kamerun. Karena umat Islam merupakan minoritas di negara tersebut, maka tidak terjadi ketegangan yang berarti.
Pada tahun 1950-an, kesan reporter Nel Slis adalah bahwa sebagian besar wanita Libya mengenakan jilbab di depan umum, sering kali di barak, dan dia melaporkan bahwa ratu Fatimah el-Sharif diharapkan untuk hidup dalam pengasingan dan hanya muncul tanpa jilbab dan mengenakan pakaian modern saat bersama wanita atau ketika dia berada di luar negeri, meskipun dia termasuk dalam persentase kecil yang muncul tanpa jilbab di depan umum sebelum menjadi ratu.
Inti dari revolusi tahun 1969 adalah pemberdayaan perempuan dan penghapusan status inferior. Pada tahun 1970-an, emansipasi wanita sebagian besar merupakan masalah usia. Seorang pengamat menggeneralisasi bahwa perempuan kota di bawah usia tiga puluh lima tahun telah meninggalkan jilbab tradisional dan cenderung mengenakan pakaian bergaya Barat. Mereka yang berusia antara tiga puluh lima dan empat puluh lima tahun semakin siap mempertimbangkan perubahan tersebut, tetapi wanita yang berusia di atas empat puluh lima tahun tampak enggan melepaskan perlindungan yang mereka anggap dapat diberikan oleh cadar dan pakaian adat mereka. Satu dekade kemudian, jilbab sudah tidak lazim di kalangan perempuan perkotaan pada tahun 1980an. Hal ini berubah pada tahun 2000-an, ketika jilbab bagi wanita secara bertahap mulai menjadi norma lagi. Saat ini (2023), sangat jarang wanita Libya yang tidak mengenakan jilbab.
Pada tanggal 6 November 2024, Menteri Dalam Negeri Pemerintah Persatuan Nasional (GNU), Emad Trabelsi, mengumumkan bahwa Kementerian Dalam Negeri berencana untuk mengaktifkan kembali polisi “moralitas”, yang salah satu tugasnya adalah menegakkan kewajiban mengenakan jilbab, dengan menyatakan bahwa perempuan akan dilarang meninggalkan rumah mereka tanpa mengenakan jilbab.
Di Afghanistan, jilbab wajib dikenakan oleh seluruh wanita di mana pun, termasuk di sekolah.
Pada tahun 1920-an, Ratu Soraya Tarzi secara terkenal melepas cadarnya di depan umum sebagai bagian dari dukungannya terhadap pembebasan perempuan, diikuti oleh para perempuan elit lainnya, namun program reformasi radikal tersebut disambut dengan lengsernya Raja Amanullah Khan pada tahun 1929, dan penggantinya mengembalikan cadar dan isolasi gender dan menyebabkan reaksi keras terhadap hak-hak perempuan.
Setelah terpilihnya Mohammed Daoud Khan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1953, reformasi sosial yang memberikan perempuan lebih banyak peran publik. Salah satu tujuannya menurutnya adalah untuk melepaskan diri dari tradisi Islam ultra-konservatif yang memperlakukan wanita sebagai warga negara kelas dua. Pada masanya, ia membuat kemajuan signifikan menuju modernisasi. Pada tahun 1959, perempuan yang bekerja di pemerintahan, seperti penyiar radio, diminta untuk datang ke tempat kerja mereka tanpa mengenakan jilbab, dan sebagai gantinya mengenakan mantel longgar, syal, dan sarung tangan; setelah itu, para istri asing dan anak perempuan dari istri yang lahir di luar negeri diminta untuk keluar ke jalan dengan cara yang sama, dan dengan cara ini, perempuan tanpa jilbab mulai terlihat di jalan-jalan Kabul. Pada bulan Agustus 1959, pada hari kedua festival Jeshyn, Ratu Humaira Begum dan Putri Bilqis muncul di kotak kerajaan pada parade militer yang diresmikan, bersama istri Perdana Menteri, Zamina Begum. Sekelompok ulama Islam mengirim surat protes kepada Perdana Menteri untuk memprotes dan menuntut agar kata-kata syariah dihormati. Perdana Menteri menjawab dengan mengundang mereka ke ibu kota dan memberikan bukti kepadanya bahwa kitab suci memang mengharuskan chadri. Ketika para ulama tidak menemukan jalan keluar seperti itu, Perdana Menteri menyatakan bahwa anggota perempuan dari Keluarga Kerajaan tidak akan lagi mengenakan cadar karena hukum Islam tidak mengharuskannya. Meskipun chadri tidak pernah dilarang, contoh dari Ratu dan istri Perdana Menteri diikuti oleh istri dan anak perempuan pejabat pemerintah serta perempuan perkotaan lainnya dari kelas atas dan menengah, dengan Kubra Noorzai dan Masuma Esmati-Wardak dikenal sebagai pelopor rakyat jelata pertama.
Pada pertengahan abad ke-20, banyak wanita di daerah perkotaan tidak mengenakan penutup kepala, tetapi hal ini berakhir dengan pecahnya perang saudara pada tahun 1990-an. Chadri Afghanistan adalah gaya burkak daerah dengan jaring yang menutupi mata. burkak menjadi simbol kekuasaan Taliban yang konservatif dan totaliter, yang secara ketat memaksa wanita dewasa untuk mengenakan pakaian tersebut. Bahkan setelah kekalahan Taliban pada tahun 2001 dan berdirinya Republik Islam Afghanistan Orang-orang yang menentang burkak mengklaim bahwa hal itu bukan ajaran Islam dan juga bukan bagian dari budaya Afghanistan.
Setelah jatuhnya Kabul, juru bicara Taliban yang diwawancarai menolak gagasan bahwa "perempuan tidak boleh mengenakan jilbab untuk pendidikan", dan mengatakan bahwa hal itu bukan bagian dari budaya mereka. Pada bulan September 2021, Taliban mewajibkan perempuan yang berkuliah di universitas swasta di Afghanistan untuk mengenakan cadar. Pada tanggal 7 Mei 2022, Taliban membuat undang-undang yang mewajibkan semua wanita mengenakan burkak atau cadar.
Sebuah laporan tahun 2018, Afghanistan pada tahun 2018: Sebuah Survei terhadap Rakyat Afghanistan oleh The Asia Foundation, menemukan bahwa 30,9% warga Afghanistan menganggap burkak adalah bentuk pakaian publik yang paling tepat bagi perempuan, hampir sama jumlahnya dengan cadar, 15,3% memilih chador, 14,5% memilih jilbab ketat, 6,1% memilih jilbab longgar sementara hanya 0,5% yang memilih tidak mengenakan penutup kepala apa pun.
Walaupun Islam diperkenalkan di Jawa pada abad ke-15 dan ke-16, pemakaian jilbab dan pengasingan di harem belum lazim kecuali di lingkungan istana kerajaan, dan pada tahun 1954 pemakaian jilbab masih belum menjadi adat istiadat yang lazim. Pakaian adat untuk wanita adalah kebaya dan sarung, yang tidak menutupi bentuk tubuh, dan selendang longgar, kerundung, yang tidak menutupi rambut, dan wanita perkotaan abad ke-20 mengenakan pakaian gaya Barat, dan memandang rendah jilbab sebagai "seperti desa". Praktik jilbab mulai diperkenalkan di Indonesia sebagai bagian dari kebangkitan Islam setelah revolusi Iran tahun 1979, dan pada tahun 1982 jilbab dilarang sementara di sekolah-sekolah untuk mencegah praktik tersebut diperkenalkan di Indonesia.
Provinsi Aceh di Indonesia mewajibkan muslimah untuk mengenakan jilbab di depan umum. Di Indonesia, istilah jilbab digunakan tidak lain dan tidak bukan untuk merujuk pada jilbab itu sendiri.
Beberapa wanita mungkin memilih mengenakan jilbab agar lebih "formal" atau "religius", seperti jilbab atau kerudung (kerudung yang dirancang khusus dengan pelindung kecil dan kaku). Peristiwa-peristiwa Islam formal dan kultural tersebut dapat mencakup acara-acara resmi pemerintahan, pemakaman, upacara khitanan, atau pernikahan. Akan tetapi, mengenakan pakaian Islami ke pemakaman dan pernikahan kerabat Kristen serta memasuki gereja merupakan hal yang sangat tidak umum. Gadis-gadis muda mungkin memilih untuk mengenakan jilbab di depan umum untuk menghindari perhatian laki-laki kelas bawah yang tidak diinginkan dan pelecehan seksual dan dengan demikian menunjukkan kehormatan mereka sebagai "gadis Muslim yang baik": dengan kata lain, mereka bukanlah orang yang "mudah" ditaklukkan.
Aturan seragam sekolah swasta Islam mengatur bahwa siswi harus mengenakan jilbab (biasanya putih atau biru-abu-abu), selain blus lengan panjang dan rok sepanjang pergelangan kaki. Sekolah Islam secara hukum harus menyediakan akses bagi siswa Kristen (dan sebaliknya sekolah Katolik dan Protestan mengizinkan siswa Muslim), sehingga diwajibkan untuk dikenakan oleh siswa Kristen yang bersekolah di sekolah Muslim, sedangkan penggunaannya oleh siswa Muslim tidak dilarang di sekolah Kristen. Pada bulan Mei 2021, pemerintah mengeluarkan keputusan yang melarang sekolah menerapkan jilbab sebagai bagian dari seragam mereka, setelah munculnya laporan diskriminasi terhadap anak perempuan yang melepas jilbab. Pada bulan Juli 2021, Mahkamah Agung Indonesia membatalkan peraturan pemerintah yang dikeluarkan sebelumnya yang mengizinkan anak perempuan di bawah usia 18 tahun di sekolah negeri untuk tidak mengenakan jilbab wajib. Namun, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 telah diatur bahwa tidak boleh ada pemaksaan dalam penggunaan atribut keagamaan tertentu di sekolah negeri. Oleh karena itu, pembatalan putusan Mahkamah Agung tidak bisa digunakan untuk memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada siswi di sekolah negeri dan bahwa pemakaian jilbab oleh siswi Muslim masih bersifat opsional.