Pendidikan menengah di Jepang

Pendidikan menengah di Jepang dibagi menjadi sekolah menengah pertama (中学校 chūgakkō), yang terdiri dari kelas tujuh sampai sembilan, dan sekolah menengah atas (高等学校 kōtōgakkō, disingkat 高校 kōkō), yang terdiri dari kelas sepuluh sampai dua belas.
Sekolah menengah pertama terdiri dari kelas tujuh, delapan, dan sembilan. Siswa berusia sekitar 12-15 tahun dengan peningkatan fokus pada mata pelajaran akademik. Meskipun dimungkinkan untuk mencari pekerjaan setelah lulus SMP, siswa yang melakukannya kurang dari 4% pada akhir tahun 1980-an.
Sebagian besar sekolah menengah pertama pada tahun 1980-an adalah sekolah negeri yang didanai pemerintah; sekolah swasta sebesar 5%. Dengan 552.592 ($3.989 USD) per siswa, sekolah swasta memiliki biaya sekolah empat kali lebih tinggi dari sekolah negeri, yaitu 130.828 ($934 USD) per siswa.
Jumlah minimum masa sekolah dalam setahun adalah 210 hari di Jepang, dibandingkan dengan 180 hari di Amerika Serikat. Sebagian besar dari kalender sekolah diisi oleh kegiatan non-akademik seperti hari olahraga dan karya wisata sekolah.
Guru biasanya menguasai mata pelajaran yang diajarkan. Seorang wali kelas yang merangkap sebagai konselor ditugaskan di setiap kelas. Tidak seperti siswa SD, siswa SMP memiliki guru yang berbeda setiap mata pelajaran. Guru mata pelajaran biasanya berpindah ke ruang kelas lain setiap 50 menit. Biasanya makan siang disediakan oleh pihak sekolah.
Pengajaran cenderung mengandalkan metode ceramah. Guru juga menggunakan media lain, seperti televisi dan radio, serta beberapa peralatan laboratorium. Pada tahun 1989 sekitar 45% dari SMP negeri memiliki komputer, termasuk sekolah yang hanya menggunakannya untuk tujuan administratif. Organisasi kelas masih didasarkan pada kelompok kerja kecil, meskipun tidak lagi untuk alasan disiplin. Siswa diharapkan menguasai rutinitas harian dan perilaku yang dapat diterima.
Konten pelajaran ditentukan dalam Mata Pelajaran untuk Sekolah Menengah Pertama. Beberapa mata pelajaran, seperti bahasa Jepang dan matematika, dikoordinasikan dengan kurikulum dasar. Kurikulum SMP mencakup bahasa Jepang, Inggris, ilmu pengetahuan sosial, matematika, ilmu pengetahuan alam, musik, seni rupa, seni industri, kerumahtanggaan, kesehatan, dan pendidikan jasmani. Pendidikan moral dan kegiatan khusus terus mendapat perhatian.
Kebanyakan siswa ikut serta dalam klub sekolah. Klub olahraga, seperti bisbol, sangat populer di kalangan putra, sedangkan orkes tiup adalah salah satu klub paling populer untuk putri. Klub sepak bola semakin populer. Klub olahraga populer lainnya termasuk tenis, bola basket, senam, judo dan bola voli. Dalam setiap cabang olahraga banyak diadakan pertandingan antar sekolah maupun tingkat daerah, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk bertanding.
Untuk klub budaya, klub paduan suara dan seni, orkes tiup, upacara minum teh, dan merangkai bunga sangat populer.
Beberapa sekolah menengah pertama mendorong siswa untuk mengikuti tes kemampuan akademik seperti STEP Eiken untuk bahasa Inggris atau Kanji Kentei untuk bahasa Jepang.
Siswa SD, SMP, dan SMA juga melakukan karya wisata yang berlangsung selama beberapa hari ke kota budaya seperti Kyoto dan Nara, resor ski, dan sebagainya.
Meskipun sekolah menengah atas tidak wajib di Jepang, pada tahun 2005 94% dari lulusan SMP melanjutkan ke jenjang SMA. dan lebih dari 95% siswa lulus dengan sukses dari sana.
Untuk masuk SMA, siswa biasanya mengikuti ujian masuk dalam bahasa Jepang, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris, baik standar yang diterapkan oleh SMA negeri maupun ujian yang dibuat oleh SMA swasta.
Sekolah menengah atas umumnya memulai kegiatan pada pukul 8.30, ketika guru mengadakan pertemuan selama lima menit, diikuti oleh bimbingan wali kelas. Siswa berkumpul di kelas masing-masing yang berisikan 40 sampai 45 siswa, Wali kelas bertanggung jawab atas bimbingan wali kelas pada pagi atau sore hari, sekitar lima menit, serta bimbingan wali kelas mingguan dengan waktu yang lama.
Kebanyakan siswa mendapat tugas dan tanggung jawab tertentu di kelas.
Terdapat empat mata pelajaran berdurasi 50 menit sebelum makan siang. Siswa pergi ke ruang kelas yang berbeda untuk pendidikan jasmani, kelas laboratorium, atau mata pelajaran khusus lainnya; sebaliknya, guru berganti ruang kelas sepanjang hari. Siswa biasanya mendapat sepuluh sampai empat belas mata pelajaran dalam setahun.
Beberapa sekolah tidak memiliki kafetaria, sehingga siswa umumnya makan di ruang kelas. Tidak seperti siswa SD dan SMP, siswa SMA tidak mendapat makan siang yang disubsidi pemerintah. Oleh karena itu, kebanyakan siswa membawa bekal (bento) - dari rumah dengan makanan seperti nasi, ikan, telur, dan sayuran. Setelah makan siang, siswa memiliki dua mata pelajaran lagi.
Biasanya pada pukul 15.30, siswa bebas mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
Sekolah Sabtu, bila tersedia, berakhir pukul 13.00 setelah empat mata pelajaran.
Dalam sebagian besar sekolah, terdapat dua jenis klub ekstrakurikuler:
Siswa baru biasanya memilih klub setelah tahun ajaran dimulai dan jarang berubah selama masa SMA. Klub mengadakan pertemuan selama dua jam sepulang sekolah setiap hari, setiap kali bahkan selama sekolah liburan. Klub tersebut merupakan kesempatan penting bagi siswa untuk berteman dan mempelajari etiket sosial dan hubungan seperti dinamika "senpai" (senior)/"kohai" (junior) yang akan penting dalam kehidupan dewasa nanti.
Secara tradisional siswa Jepang menghadiri kelas pada hari Sabtu; meskipun reformasi pendidikan dari tahun 2002 membuatnya tidak lagi wajib, banyak sekolah mulai menerapkannya kembali.
Sekolah memiliki otonomi terbatas dalam mengembangkan kurikulum atau memilih buku pelajaran. Sebaliknya, meskipun buku pelajaran ditulis dan diproduksi di sektor swasta, Kementerian Pendidikan memiliki keputusan akhir atas konten dan materi. Biasanya siswa mengambil matematika, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Jepang, ilmu pengetahuan sosial, dan bahasa Inggris selama tiga tahun, dengan mata pelajaran tambahan termasuk pendidikan jasmani, musik, seni, dan pendidikan moral. Terutama ilmu sosial di Jepang diturunkan menjadi kewarganegaraan, geografi, sejarah Jepang, sejarah dunia, sosiologi, dan politik/ekonomi. Terdapat sejumlah besar mata pelajaran wajib, dan beberapa mata pelajaran pilihan.
Guru SMA adalah lulusan universitas. Sekolah menengah atas tersusun ke dalam jurusan, dan guru berspesialisasi dalam bidang studinya meskipun mengajar berbagai mata pelajaran yang berbagi disiplin yang lebih umum. Pengajaran sangat tergantung pada sistem ceramah, dengan tujuan utama meliputi kurikulum. Pendekatan dan cakupan mata pelajaran cenderung seragam, setidaknya di dalam sekolah negeri.
Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (MEXT) menyadari kebutuhan untuk meningkatkan pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Untuk meningkatkan pengajaran dalam bahasa Inggris lisan, pemerintah mengundang banyak pemuda penutur asli bahasa Inggris ke Jepang untuk menjadi asisten dewan sekolah dan prefektur di bawah Program Pertukaran dan Pengajaran Jepang. Pada tahun 2005 pesertanya berjumlah lebih dari 6.000 orang. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa dewan sekolah di Jepang mengandalkan ALT (Asisten Guru Bahasa) dari perusahaan pengiriman swasta.
Sebagai bagian dari gerakan untuk mengembangkan kurikulum terpadu dan gerakan reformasi pendidikan di akhir tahun 1980-an, Mata Pelajaran untuk Sekolah Menengah Pertama direvisi pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun ajaran 1992–1993. Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk membekali siswa dengan pengetahuan dasar yang dibutuhkan untuk kewarganegaraan. Dalam beberapa hal, mengacu pada peningkatan penekanan dalam sejarah dan budaya Jepang, serta memahami Jepang sebagai suatu negara dan hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Mata pelajaran juga mengalami peningkatan jam pilihan, merekomendasikan bahwa mata pelajaran pilihan dipilih berdasarkan perbedaan individu siswa dengan pandangan terhadap diversifikasi.
Revisi lebih lanjut terhadap Undang-Undang Dasar Pendidikan dilakukan pada 22 Desember 2006. Revisi undang-undang membuat struktur sekolah yang pada dasarnya sama tetapi mencakup penekanan baru dalam penghormatan budaya Jepang (Pasal 2.5), disiplin sekolah (Pasal 6.2), dan tanggung jawab orang tua (Pasal 10).
Dua masalah yang menjadi perhatian besar para pendidik dan masyarakat mulai muncul di tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 1980-an: perundungan, yang tetap menjadi masalah utama, dan sindrom penolakan sekolah (toko kyohi; ditunjukkan oleh ketidakhadiran yang berlebihan), yang sedang meningkat. Pada tahun 2008, terdapat 42.754 kasus perilaku bermasalah di SMP, menurut survei pemerintah.
Para ahli tidak setuju atas penyebab khusus dari fenomena ini, tetapi terdapat kesepakatan umum bahwa sistem menawarkan sedikit bantuan secara individual atau khusus, sehingga berkontribusi pada ketidakpuasan di antara mereka yang tidak sesuai dengan tuntutan atau mereka yang mengalami kesulitan. Masalah lain menyangkut anak-anak Jepang yang kembali dari luar negeri. Para siswa ini, terutama jika mereka berada di luar negeri untuk waktu yang lama, seringkali membutuhkan bantuan dalam membaca dan menulis — serta beradaptasi dengan tuntutan kelas yang kaku. Bahkan beradaptasi juga tidak menjamin penerimaan. Selain menguasai bahasa asing, kebanyakan dari siswa ini juga memperoleh kebiasaan berbicara, berpakaian, dan perilaku yang membuatnya berbeda.
Kurikulum sekolah menengah atas mengalami revisi menyeluruh pada tahun 1989. Saat itu Mata Pelajaran untuk Sekolah Menengah Atas baru diumumkan akan diterapkan secara bertahap mulai dari kelas sepuluh pada tahun 1994, diikuti oleh kelas sebelas pada tahun 1995 dan kelas dua belas pada tahun 1996. Di antara perubahan penting dalam revisi tersebut adalah persyaratan putra dan putri dalam mengambil mata pelajaran ekonomi rumah tangga. Pemerintah peduli terhadap penanaman kesadaran kepada seluruh siswa akan pentingnya kehidupan keluarga, peran dan tanggung jawab anggota keluarga, konsep kerjasama dalam keluarga, dan peran keluarga dalam masyarakat. Keluarga terus menjadi bagian yang sangat penting dari infrastruktur sosial, dan kementerian jelas tertarik untuk menjaga stabilitas keluarga dalam masyarakat yang terus berubah. Perubahan penting lainnya adalah pembagian mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial menjadi mata pelajaran sejarah-geografi dan kewarganegaraan. .:•