Penyangkalan genosida Armenia

Penyangkalan genosida Armenia adalah pernyataan yang dibuat oleh Kesultanan Utsmaniyah dan partai yang saat itu berkuasa, Komite Persatuan dan Kemajuan, bahwa mereka tidak melakukan tindakan genosida terhadap warga Armenia selama Perang Dunia I. Namun, ada banyak bukti yang menegaskan terjadinya kejahatan ini, dan sebagian besar ahli membenarkannya. Para pelaku menyangkal telah melakukan tindakan genosida tersebut dengan mengklaim bahwa orang-orang Armenia dimukimkan kembali karena alasan-alasan militer, bukan untuk dimusnahkan. Setelah genosida berakhir, dokumen-dokumen yang memberatkan dihancurkan secara sistematis, dan penyangkalan genosida Armenia telah menjadi kebijakan setiap pemerintahan yang memerintah di Republik Turki hingga 2023 dan diterapkan juga di Azerbaijan sejak tahun 1991
Penyangkalan terhadap genosida Armenia bergantung pada argumen yang digunakan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan untuk membenarkan tindakan mereka. Penyangkalan ini mengacu pada asumsi bahwa, "relokasi" orang-orang Armenia adalah tindakan sah yang dilakukan oleh negara dalam menanggapi pemberontakan Armenia secara nyata atau hal yang dianggap mengancam keberadaan kesultanan selama masa perang. Para penyangkal menegaskan bahwa Komite Persatuan dan Kemajuan bermaksud untuk memukimkan kembali orang-orang Armenia, alih-alih membunuh mereka. Mereka juga mengklaim bahwa jumlah korban tewas telah dilebih-lebihkan atau mengaitkan kematian dengan faktor-faktor lain, seperti dugaan perang saudara, penyakit, cuaca buruk, pejabat setempat yang nakal, atau gerombolan Kurdi dan para penjahat. Sejarawan Ronald Grigor Suny meringkas argumen utama para penyangkal sebagai "tidak ada genosida yang terjadi, dan orang-orang Armenia-lah yang mesti disalahkan." Penyangkalan biasanya disertai dengan retorika yang menggambarkan orang-orang Armenia sebagai pengkhianat, agresif, kriminal, dan ambisius dalam hal wilayah.
Salah satu alasan terpenting untuk menyangkal genosida Armenia adalah karena peristiwa tersebut memfasilitasi pendirian negara-bangsa Turki, dan pengakuan atas peristiwa tersebut akan bertentangan dengan mitos-mitos pendirian Turki. Turki telah secara aktif sejak 1920-an untuk mencegah pengakuan resmi atas genosida tersebut atau bahkan penyebutannya di negara-negara lain. Upaya-upaya ini termasuk menghabiskan jutaan dolar untuk melobi, membentuk lembaga penelitian, serta menggunakan intimidasi dan ancaman. Penyangkalan juga mempengaruhi kebijakan domestik Turki dan diajarkan di sekolah-sekolah. Beberapa warga Turki yang mengakui adanya genosida tersebut menghadapi tuntutan hukum, karena dianggap "menghina ke-Turki-an". Upaya negara Turki selama seabad untuk menyangkal genosida, membedakannya dengan kasus-kasus genosida lain dalam sejarah. Azerbaijan juga menyangkal genosida dan berkampanye untuk menentang pengakuannya secara internasional. Sebagian besar warga Turki dan partai politik di Turki, mendukung kebijakan penyangkalan negara, dan penyangkalan ini berkontribusi pada konflik Nagorno-Karabakh serta kekerasan yang sedang berlangsung terhadap orang-orang Kurdi di Turki. Sebuah survei melibatkan 1.500 orang pada tahun 2014 yang dilakukan oleh EDAM, sebuah lembaga think-tank di Turki, menemukan bahwa hanya 9% warga Turki yang mengakui adanya genosida tersebut.
Keberadaan orang Armenia di Anatolia terdokumentasi sejak abad keenam SM, nyaris dua ribu tahun sebelum datangnya bangsa Turki ke wilayah tersebut. Meskipun reformasi Tanzimat pada abad ke-19 bertujuan untuk menyetarakan status non-Muslim, Kesultanan Utsmaniyah memperlakukan orang Armenia dan non-Muslim lainnya sebagai warga negara kelas dua di bawah pemerintahan Islam. Pada 1890-an, orang-orang Armenia mengalami pemaksaan untuk memeluk agama Islam dan meningkatnya perampasan tanah, yang mendorong segelintir orang untuk bergabung dengan partai-partai revolusioner seperti Federasi Revolusi Armenia, yang juga dikenal sebagai Dashnaktsutyun. Pada pertengahan 1890-an, pemerintah Utsmaniyah mensponsori pembantaian Hamidian yang menewaskan sedikitnya 100.000 orang Armenia. Pihak berwenang Utsmaniyah gagal mencegah pembantaian Adana pada 1909, yang menewaskan sekitar 17.000 orang Armenia. Pihak berwenang Utsmaniyah menyangkal bertanggung jawab atas pembantaian ini, dan malah menuduh kekuatan Barat ikut campur dan orang-orang Armenia melakukan provokasi. Mereka menampilkan pihak Muslim sebagai korban utama dan gagal untuk menghukum para pelakunya. Pola penyangkalan yang sama kemudian dilakukan untuk menyangkal genosida Armenia.
Komite Persatuan dan Kemajuan berkuasa melalui dua kudeta pada 1908 dan 1913. Sementara itu, Kekaisaran Utsmaniyah kehilangan hampir seluruh wilayah Eropa-nya dalam Perang Balkan, lalu Komite Persatuan dan Kemajuan mengaitkan kekalahan ini dengan pengkhianatan Kristen. Perang tersebut menyebabkan ratusan ribu pengungsi Muslim melarikan diri ke Anatolia, dan banyak yang dimukimkan kembali di provinsi-provinsi timur yang didiami orang-orang Armenia. Para pengungsi ini menyimpan kebencian terhadap orang-orang Kristen. Pada Agustus 1914, para perwakilan Komite Persatuan dan Kemajuan menghadiri konferensi Federasi Revolusioner Armenia dan menuntut jika terjadi perang dengan Kekaisaran Rusia, Federasi Revolusioner Armenia menghasut orang-orang Armenia di Rusia untuk berperang di pihak Utsmaniyah. Namun, Federasi Revolusioner Armenia menolak dan malah menyatakan agar orang-orang Armenia harus berperang untuk negara-negara tempat mereka menjadi warga negara. Pada Oktober 1914, Kesultanan Utsmaniyah bergabung ke Perang Dunia I di sisi Blok Sentral.
Pada akhir 1914, selama invasi Utsmaniyah ke wilayah Rusia dan Persia, paramiliter Utsmaniyah melakukan pembantaian terhadap orang-orang Armenia setempat. Beberapa tentara Armenia Utsmaniyah membelot ke pihak Rusia. Hal ini digunakan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan dan kemudian para penyangkal sebagai bukti terhadap pengkhianatan Armenia. Meskipun demikian, para sukarelawan Armenia dalam angkatan bersenjata Rusia sebagian besar adalah orang Armenia Rusia. Pembantaian meningkat menjadi genosida usai Utsmaniyah kalah telak melawan Rusia dalam Pertempuran Sarikamish pada Januari 1915, yang dituding sebagai akibat dari pengkhianatan Armenia. Sebagai dampaknya, para tentara dan perwira Armenia dicopot dari jabatan mereka berdasarkan perintah 25 Februari yang dikeluarkan oleh Menteri Perang Enver Pasha. Para pemimpin Utsmaniyah menganggap insiden-insiden perlawanan Armenia yang terisolasi sebagai bukti pemberontakan umum.
Pada pertengahan April, setelah para pemimpin Utsmaniyah mengambil keputusan untuk melakukan genosida, orang-orang Armenia membarikade diri mereka sendiri di kota Van bagian timur. Pertahanan Van digunakan sebagai alasan untuk aksi-aksi anti-Armenia pada masa itu dan masih menjadi elemen penting dalam karya-karya yang berusaha menyangkal atau membenarkan genosida. Pada 24 April, ratusan intelektual Armenia ditangkap di Konstantinopel, dan deportasi sistematis terhadap orang-orang Armenia pun dimulai. Undang-undang hukum deportasi 27 Mei memberikan perlindungan legimitasi untuk deportasi tersebut. Organisasi Khusus bertanggung jawab untuk mengawal konvoi-konvoi deportasi, yang sebagian besar terdiri dari perempuan, anak-anak, dan orang tua. Orang-orang ini menjadi sasaran pemerkosaan dan pembantaian secara sistematis. Tujuan mereka adalah Gurun Suriah, di mana orang-orang yang selamat dari pawai kematian ditinggalkan agar mati kelaparan atau tewas karena penyakit di kamp-kamp darurat. Deportasi hanya dilakukan di wilayah-wilayah yang jauh dari pertempuran aktif, sementara di dekat garis depan, orang-orang Armenia dibantai secara langsung. Para pemimpin Komite Persatuan dan Kemajuan memerintahkan deportasi, dan Menteri Dalam Negeri Talat Pasha memainkan peran utama, karena ia tahu bahwa ia mengirim orang-orang Armenia menuju kematian mereka. Dalam telegram tertanggal 13 Juli 1915, Talat menyatakan bahwa "tujuan dari deportasi orang-orang Armenia adalah penyelesaian akhir dari Masalah Armenia."
Para sejarawan memperkirakan 1,5 hingga 2 juta orang Armenia tinggal di Kekaisaran Utsmaniyah pada 1915, dan di antara 800.000 hingga 1,2 juta orang dideportasi selama berlangsungnya genosida. Pada 1916, gelombang pembantaian menargetkan orang-orang Armenia yang tersisa di Suriah, dan pada akhir tahun itu, hanya 200.000 orang yang masih hidup. Sekitar 100.000 hingga 200.000 perempuan dan anak-anak diintegrasikan secara paksa ke dalam keluarga Muslim melalui kawin paksa, adopsi, dan pindah agama. Negara menyita dan mendistribusikan kembali harta benda milik orang-orang Armenia yang dibunuh atau dideportasi. Selama pendudukan Rusia di Anatolia timur, pasukan Rusia dan Armenia membantai sebanyak 60.000 Muslim. Penyangkalan seringkali dalam bentuk kesetaraan palsu antara aksi pembantaian ini dan genosida.
Tindakan genosida terdokumentasi secara ekstensif dalam arsip Utsmaniyah, dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh para diplomat asing (termasuk dari negara-negara netral dan sekutu Utsmaniyah), laporan saksi mata dari para penyintas Armenia dan misionaris Barat, serta proses-proses Pengadilan Militer Khusus Utsmaniyah. Talat Pasha juga menyimpan catatan statistiknya sendiri, yang mengungkap perbedaan besar antara jumlah orang-orang Armenia yang dideportasi pada tahun 1915 dan mereka yang selamat pada tahun 1917. Sebagian besar cendekiawan non-Turki menerima genosida tersebut sebagai fakta sejarah, dan semakin banyak sejarawan Turki yang mengakui dan mempelajari genosida tersebut.
Penyangkalan genosida adalah upaya meminimisasi (meremehkan) sebuah peristiwa yang dinyatakan sebagai genosida, baik dengan menyangkali fakta-fakta yang ada, maupun dengan mempertanyakan maksud dari para pelakunya. Penyangkalan hadir sejak awal sebagai bagian penting dari genosida Armenia, yang dilakukan dengan kedok pemindahan tempat. Penyangkalan timbul karena Kekaisaran Utsmaniyah ingin mempertahankan kenetralan Amerika Serikat dalam perang tersebut dan mempertahankan dukungan keuangan dan militer dari Jerman.
Pada Mei 1915, Rusia, Inggris, dan Prancis mengeluarkan komunike diplomatik bersama kepada pemerintah Utsmaniyah yang mengutuk "kejahatan terhadap kemanusiaan" Utsmaniyah dan mengancam bahwa pejabat Utsmaniyah yang terbukti bersalah akan dimintai pertanggungjawaban. Namun, pemerintahan Utsmaniyah menyangkal bahwa telah terjadi pembantaian orang-orang Armenia, dan mengklaim bahwa orang-orang Armenia telah berkolusi dengan musuh. Mereka berargumen bahwa kedaulatan nasional memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Armenia. Mereka juga menuduh bahwa orang-orang Armenia telah membantai Muslim dan menuduh Sekutu melakukan kejahatan perang.
Pada awal 1916, pemerintah Utsmaniyah menerbitkan sebuah karya dua jilid berjudul The Armenian Aspirations and Revolutionary Movements, yang menyangkal bahwa negara tersebut telah berniat untuk memusnahkan bangsa Armenia. Pada saat itu, pernyataan ini tidak dipercaya secara luas oleh dunia internasional. Namun, beberapa Muslim, yang sebelumnya merasa malu dengan kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang Armenia, mengubah pandangan mereka sebagai akibat dari propaganda tentang kekejaman yang dituduh dilakukan oleh orang-orang Armenia. Tema-tema penyangkalan genosida yang muncul pada masa perang, kemudian didaur ulang dalam penyangkalan genosida oleh Turki.
Genosida Armenia sendiri memainkan peran penting dalam kehancuran Kekaisaran Ottoman dan berdirinya Republik Turki. Penghancuran kelas menengah Kristen, dan redistribusi properti mereka, memungkinkan terciptanya borjuasi Muslim/Turki yang baru. Terdapat kesinambungan yang signifikan antara Kekaisaran Ottoman dan Republik Turki, dan Partai Rakyat Republik merupakan penerus Komite Persatuan dan Kemajuan yang melakukan genosida. Gerakan Nasionalis Turki bergantung pada dukungan dari mereka yang telah melakukan genosida atau memperkaya diri mereka sendiri dari genosida tersebut, sehingga menciptakan insentif untuk bungkam. Penyangkalan dan minimalisasi kekejaman masa perang sangat penting bagi pembentukan konsensus nasionalis Turki.
Setelah genosida, banyak orang yang selamat mencari sebuah negara Armenia di Anatolia timur; peperangan antara nasionalis Turki dan Armenia berlangsung sengit, dengan kekejaman yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Tuntutan politik di kemudian hari dan pembunuhan warga Muslim oleh Armenia sering kali digunakan untuk membenarkan genosida 1915. Perjanjian Sèvres memberikan wilayah yang luas kepada Armenia di Anatolia timur, tetapi ketentuan ini tidak pernah diimplementasikan karena invasi Turki ke Armenia pada tahun 1920.Pasukan Turki melakukan pembantaian terhadap orang-orang Armenia yang selamat di Cilicia dan membunuh sekitar 200.000 orang Armenia setelah invasi ke Kaukasus dan Republik Armenia Pertama; oleh karena itu, sejarawan Rouben Paul Adalian mengatakan bahwa "Mustafa Kemal [pemimpin gerakan nasionalis Turki] menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh Talaat dan Enver pada tahun 1915."
Pemerintah Ottoman di Konstantinopel mengadakan pengadilan militer terhadap beberapa pelaku pada tahun 1919 untuk menenangkan kekuatan Barat. Meski begitu, bukti-bukti disabotase, dan banyak pelaku yang terdorong untuk melarikan diri ke pedalaman. Realitas pembunuhan massal yang disponsori negara tidak dapat disangkal, tetapi banyak kalangan masyarakat yang menganggapnya perlu dan dibenarkan. Seperti yang dinyatakan dalam laporan Kantor Luar Negeri Britania Raya, "tidak satu pun dari seribu orang Turki yang bisa membayangkan bahwa ada orang Turki yang pantas digantung karena membunuh orang Kristen." Kemal berulang kali menuduh orang-orang Armenia merencanakan pemusnahan Muslim di Anatolia. Dia membandingkan "orang Armenia yang suka membunuh" dengan orang Turki, yang digambarkan sebagai bangsa yang sama sekali tidak bersalah dan tertindas. Pada tahun 1919, Kemal membela kebijakan pemerintah Utsmaniyah terhadap orang-orang Kristen, dengan mengatakan, "Apa pun yang telah menimpa elemen-elemen non-Muslim yang tinggal di negara kita, adalah hasil dari kebijakan separatisme yang mereka kejar dengan cara yang biadab, ketika mereka membiarkan diri mereka dijadikan alat intrik asing dan menyalahgunakan hak-hak istimewa mereka."
Sejarawan Erik-Jan Zürcher berpendapat bahwa, semenjak gerakan nasionalis Turki bergantung pada dukungan koalisi besar dari para pihak yang mendapatkan keuntungan dari genosida tersebut, tidak mungkin gerakan tersebut lekang dengan masa lalu. Semenjak pembentukan republik, genosida tersebut dipandang sebagai keharusan dan raison d'état. Kebanyakan pelaku utama, terutama Talat Pasha, dihormati sebagai pahlawan nasional Turki. Banyak sekolah, jalan raya dan masjid masih mengambil nama dari mereka. Orang-orang yang didakwa dan dihukum mati oleh pengadilan pada masa setelah perang atas kejahatan melawan orang-orang Armenia, seperti Mehmet Kemal dan Behramzade Nusret, dihormati sebagai syuhada nasional yang mulia dan para keluarga mereka dianugerahi oleh negara dengan barang-barang Armenia yang disita. Sejarawan Turki Taner Akçam menyatakan bahwa, "Tidak mudah bagi suatu bangsa untuk menyebut para bapak bangsanya sebagai pembunuh dan pencuri." Kieser dan sejarawan lain berpendapat bahwa "alasan tunggal paling utama dari ketidakmampuan untuk menerima kekejaman adalah keutamaan pembantaian Armenia untuk pendirian negara-bangsa Turki." Sejarawan Turki Doğan Gürpınar berkata bahwa pengakuan genosida akan berujung pada pertanyaan terhadap dugaan mendasar dari negara-bangsa Turki.
Satu faktor dalam menjelaskan penyangkalan adalah Sindrom Sèvres, sebuah keyakinan populer bahwa Turki dikepung oleh para musuh bebuyutan. Meskipun kecil kemungkinannya bahwa pengakuan akan berujung pada perubahan wilayah apapun, banyak pejabat Turki meyakini bahwa pengakuan genosida adalah bagian dari rencana untuk mempartisi Turki atau menuntut ganti rugi lainnya. Pengakuan genosida dianggap oleh negara sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Turki, dan orang-orang Turki yang melakukannya dipandang sebagai pengkhianat. Pada kerja lapangan di sebuah desa Anatolia pada 1980-an, antropolog Sam Kaplan menemukan bahwa "kekhawatiran besar bahwa orang-orang Armenia akan kembali ... dan merebut kembali tanah-tanah mereka masih mencengkeram khayalan orang-orang lokal".
Sebuah maklumat pemerintah Utsmaniyah melarang warga asing dari pengambilan foto-foto para pengungsi Armenia atau jasad yang tergeletak di sisi-sisi jalan tempat pawai kematian dilakukan. Para pelanggar diancam dengan penangkapan. Hukum penyensoran yang diberlakukan secara ketat mencegah para penyintas Armenia dari menerbitkan memoar, melarang "penerbitan apapun yang tidak sesuai dengan kebijakan umum negara". Orang-orang yang mengakui genosida tersebut didakwa dengan hukum melawan "penghinaan terhadap ke-Turki-an". Talat Pasha mendekritkan bahwa "setiap hal harus dilakukan untuk meniadakan kata 'Armenia' di Turki". Di Republik Turki pada masa setelah perang, warisan budaya Armenia telah menjadi bahan penghancuran sistematis dalam upaya menghapus keberadaan Armenia. Pada 5 Januari 1916, Enver Pasha memerintahkan agar segala tempat yang berasal dari nama Yunani, Armenia, atau Bulgaria diubah, sebuah kebijakan yang sepenuhnya diimplementasikan di republik tersebut pada masa berikutnya, sampai pada 1980-an. Pemakaman massal korban genosida dihancurkan, meskipun banyak yang masih berdiri. Setelah gencatan senjata tahun 1918, dokumen-dokumen yang tidak diinginkan dalam arsip-arsip Utsmaniyah dihancurkan secara sistematis. Catatan pengadilan militer pada masa setelah perang di Konstantinopel juga dihilangkan. Mengakui bahwa beberapa dokumen arsip mendukung posisinya, pemerintah Turki mengumumkan bahwa arsip-arsip yang sejalan dengan "permasalahan Armenia" akan dibuka pada 1985. Menurut sejarawan Turki Halil Berktay, diplomat Nuri Birgi melakukan pembersihan arsip kedua pada masa itu. Arsip-arsip resmi dibuka pada 1989, namun dalam penerapannya, beberapa arsip masih tersegel, dan akses ke arsip lain dibatasi pada para cendekiawan yang sepemahaman dengan penjelasan resmi Turki.
Ketika Mustafa Kemal berpidato pada tahun 1927, yang merupakan fondasi dari historiografi Kemalis, taktik pembungkaman dan penyangkalan dilakukan untuk menangani kekerasan terhadap orang-orang Armenia. Dalam pidato lainnya, ia menghadirkan Turki sebagai pihak yang bersih dari segala tindakan yang salah dan sebagai korban kejahatan Armenia yang mengerikan. Selama beberapa dasawarsa, historiografi Turki mengabaikan genosida Armenia. Salah satu pengecualian awal adalah pelaku genosida Esat Uras yang menerbitkan The Armenians in History and the Armenian Question pada 1950. Buku Uras, yang kemungkinan ditulis dalam menanggapi klaim-klaim wilayah Soviet setelah Perang Dunia II, adalah novel sintetis dari argumen-argumen sebelumnya yang diberikan oleh Komite Persatuan dan Kemajuan pada masa perang, dan menghubungkan penyangkalan masa perang dengan "penjelasan resmi" mengenai genosida tersebut yang berkembang pada 1980-an.
Pada 1980-an, menyusul upaya Armenia agar genosida mendapat pengakuan dan gelombang pembunuhan oleh para militan Armenia, Turki mulai menyatakan penjelasan resmi dari "permasalahan Armenia", yang membingkainya sebagai masalah terorisme kontemporer alih-alih genosida masa lalu. Para pensiunan diplomat direkrut untuk menulis karya-karya denialis, yang diselesaikan tanpa metodologi profesional atau standar etika, dan berdasarkan pada informasi arsip terpilah sesuai dengan Turki dan berseberangan dengan Armenia. Dewan Perguruan Tinggi dibentuk pada 1981 oleh junta militer Turki, dan telah berperan penting dalam mengukuhkan "pembelajaran 'nasional' alternatif dengan sistem rujukannya sendiri", menurut Gürpınar. Di samping penelitian akademik, Türkkaya Ataöv mengajarkan perkuliahan universitas pertama tentang "permasalahan Armenia" pada 1983. Pada abad ke-21, Perhimpunan Sejarah Turki, yang dikenal karena publikasi-publikasi yang menegakkan pandangan resmi pemerintah Turki, menjadikan perlawanan klaim-klaim genosida sebagai salah satu fungsi utamanya.
Pada sekitar tahun 1990, Taner Akçam, yang bekerja di Jerman, menjadi sejarawan Turki pertama yang mengakui dan mempelajari genosida tersebut. Pada 1990-an, universitas-universitas swasta mulai didirikan di Turki, yang diizinkan menantang pandangan yang didukung negara. Pada 2005, para akademisi di tiga universitas Turki mengadakan sebuah konferensi akademik yang membahas tentang genosida. Dijadwalkan untuk diadakan pada Mei 2005, konferensi tersebut tertunda menyusul kampanye intimidasi, namun kemudian diadakan pada bulan September. Konferensi tersebut mengajukan tantangan besar pertama terhadap mitos pendirian Turki dalam diskursus publik di negara tersebut dan menghasilkan pembuatan historiografi non-denialis alternatif oleh para akademisi elit di Istanbul dan Ankara, sebanding dengan historiografi denialis saat ini. Para akademisi Turki yang menerima dan mempelajari genosida tersebut pada kenyataannya menerima ancaman kematian dan dakwaan karena menghina ke-Turki-an. Para cendekiawan Barat umumnya mengabaikan historiografi denialis Turki karena mereka menganggap metodenya tidak ilmiah—khususnya dalam pemakaian sumber selektif.
Baik negeri maupun swasta, sekolah-sekolah Turki diwajibkan memakai buku-buku pelajaran sejarah yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan. Negara menggunakan monopoli ini untuk meningkatkan dukungan untuk posisi denialis resmi, menyudutkan orang-orang Armenia dan menggambarkan mereka sebagai musuh. Selama beberapa dasawarsa, buku-buku pelajaran tersebut tidak menyebutkan orang-orang Armenia sebagai bagian dari sejarah Utsmaniyah. Sejak 1980-an, buku-buku pelajaran membahas "peristiwa tahun 1915", namun mengalihkan kesalahan dari pemerintahan Utsmaniyah ke pihak lain. Mereka menuduh kekuatan-kekuatan imperialis telah menghasut orang-orang Armenia mengacaukan kekaisaran, dan menuduh bahwa orang-orang Armenia melakukan pengkhianatan atau menimbulkan ancaman. Beberapa buku pelajaran menyatakan bahwa deportasi tersebut terjadi dan orang-orang Armenia meninggal, namun menghadirkan tindakan tersebut sebagai keharusan dan dibenarkan. Sejak 2005, buku-buku pelajaran menuduh orang-orang Armenia mendalangi genosida melawan Muslim Turki. Pada 2003, para murid dari setiap kelas ditugaskan untuk menulis esai yang menyangkali genosida tersebut.
Selama beberapa dasawarsa, genosida tersebut menjadi hal tabu dalam masyarakat Turki. Göçek menyatakan bahwa interaksi antara negara dan masyarakat lah yang membuat penyangkalan menjadi sangat gigih. Selain negara Turki, para intelektual dan masyarakat sipil Turki juga menyangkali genosida tersebut. Karya-karya fiksi Turki yang menyinggung genosida tersebut seringkali menyangkalinya, sambil mengklaim bahwa penjelasan fiksi tersebut berdasarkan pada kisah nyata. Mengingat banyak orang di Turki timur telah mewariskan ingatan dari peristiwa tersebut, pakar genosida Uğur Ümit Üngör berkata bahwa "pemerintah Turki sedang menyangkal sebuah genosida yang diingat oleh penduduknya sendiri." Negara Turki dan kebanyakan masyarakat juga bertindak bungkam terhadap penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis lain di Kekaisaran Utsmaniyah dan Republik Turki melawan orang-orang Yunani, Asiria, Kurdi, Yahudi dan Alevi.
Kebanyakan orang Turki mendukung kebijakan negara terkait penyangkalan genosida. Beberapa orang mengaku bahwa pembantaian terjadi namun memandangnya sebagai tindakan yang dibenarkan terhadap pengkhianatan orang Armenia. Kebanyakan orang masih menganggap orang-orang Armenia sebagai kolom kelima. Menurut Halil Karaveli, "kata [genosida] menghasut reaksi yang emosional yang kuat di kalangan orang Turki dari sepanjang perjalanan masyarakat dan dari setiap kecenderungan ideologis". Wartawan Armenia–Turki Hrant Dink berbicara terbuka dalam dukungannya dalam menghadapi kebenaran sejarah untuk mencapai masyarakat yang lebih baik dan rekonsiliasi antar kelompok etnis. Ia didakwa karena menghina ke-Turki-an dan dibunuh pada 2007 oleh seorang ultranasionalis Turki. Pada 2013, sebuah kajian yang mengambil sampel para mahasiswa Turki di Amerika Serikat menemukan bahwa 65% sepakat dengan pandangan resmi bahwa kematian orang-orang Armenia terjadi akibat "perang antar-komunal" dan 10% lainnya menyalahkan orang-orang Armenia yang menyebabkan kekerasan. Sebuah survei tahun 2014 menemukan bahwa hanya 9% warga Turki yang berpikir bahwa pemerintah mereka harus mengakui genosida tersebut. Kebanyakan orang meyakini bahwa pengakuan semacam itu diberlakukan oleh orang-orang Armenia dan kekuatan asing tanpa ada manfaatnya bagi Turki. Kebanyakan orang Kurdi, yang juga mengalami penindasan politik di Turki, mengakui dan mengecam genosida tersebut.
Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang beraliran konservatif Islam berkuasa pada 2002 dan memegang pandangan sejarah yang mengkritik Komite Persatuan dan Pembangunan dan era Republik awal. Posisi tersebut awalnya berujung pada beberapa liberalisasi dan persebaran pandangan yang lebih luas yang dapat dinyatakan di ruang terbuka. AKP menyatakan pendekatannya terhadap "peristiwa tahun 1915" sebagai alternatif untuk penyangkalan genosida dan pengakuan genosida, dengan menyatakan penderitaan bersama. Sepanjang waktu, dan khususnya sejak kudeta gagal tahun 2016, pemerintahan AKP menjadi makin otoriter. Penindasan politik dan penyensoran menjadikan orang-orang makin sulit untuk membahas topik-topik kontroversial seperti genosida Armenia. Hingga 2020, seluruh partai politik besar di Turki, kecuali Partai Demokratik Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi, serta sejumlah besar media dan organisasi perhimpunan sipil pro- dan anti-pemerintahan, mendukung penyangkalan. Pihak pemerintah maupun oposisi sama-sama sangat menentang pengakuan genosida di negara-negara lain. Tidak ada anggota pemerintah Turki yang menganggap apa yang terjadi pada orang-orang Armenia sebagai kejahatan, apalagi genosida. Pada 24 April 2019, perdana menteri Recep Tayyip Erdoğan bercuit, "Pemindahan geng-geng Armenia dan para pendukung mereka ... merupakan tindakan paling masuk akal yang dapat dilakukan pada periode semacam itu".
Turki berupaya untuk menyatakan penyangkalan genosidanya di luar negeri semenjak 1920-an, atau, dengan kata lain, sejak genosida itu sendiri. Upaya seabad Turki untuk menyangkal genosida Armenia membuat genosida tersebut berbeda dari genosida lain dalam sejarah. Menurut pakar genosida Roger W. Smith, "Tidak ada contoh lain di mana pemerintah melakukan tindakan ekstrem seperti itu untuk menyangkal bahwa sebuah genosida yang masif telah terjadi." posisi strategis negara tersebut di Timur Tengah, aliansi Perang Dingin dengan Barat, dan keanggotaan NATO adalah hal yang utama bagi kemampuan Turki untuk menyangkali genosida tersebut dan mengecam pengakuannya. Para sejarawan menggambarkan peran negara lain dalam memperbolehkan penyangkalan genosida oleh Turki sebagai sebuah bentuk dari kolusi.
Pada Konferensi Lausanne 1922–1923, para perwakilan Turki mengulang versi sejarah Armenia yang berkembang pada masa perang. Pengesahan Traktat Lausanne membatalkan Traktat Sèvres yang sebelumnya telah mewajibkan pendakwaan para penjahat perang Utsmaniyah dan pengembalian harta benda terhadap para penyintas Kristen. Sebagai gantinya, Lausanne memberikan kekebalan kepada seluruh pelaku. Setelah kudeta militer Turki 1980, Turki mengembangkan cara melawan klaim-klaim genosida yang lebih terinstitusionalisasi. Pada 1981, Kemenlu mendirikan sebuah dinas terdedikasi (İAGM) yang secara khusus mempromosikan pandangan Turki terhadap genosida Armenia. Pada 2001, sentralisasi lebih lanjut menciptakan Komite Mengkoordinasi Perjuangan terhadap Klaim-klaim Genosida Tak Berdasar (ASİMKK). Institut Riset Armenia, sebuah wadah pemikir yang secara khusus menyoroti masalah Armenia, dibentuk pada 2001 menyusul pengakuan Parlemen Prancis terhadap genosida tersebut. ASİMKK dibubarkan setelah referendum konstitusional Turki 2017.
Menurut sosiolog Levon Chorbajian, Turki memiliki "modus operandi yang masih sepenuhnya konsisten dan memperjuangkan pendirian maksimalis, tanpa menawarkan kompromi meskipun terkadang mengisyaratkannya, dan melakukan intimidasi dan ancaman." Termotivasi oleh kepercayaan akan konspirasi Yahudi global, Kemenlu Turki merekrut orang-orang Yahudi Turki untuk ikut serta dalam upaya denialis. Para pemimpin Yahudi Turki membantu mengurungkan resolusi-resolusi yang mengakui genosida tersebut, dan menghindarkan penyebutannya di konferensi-konferensi akademik dan museum-museum Holokaus. Hingga 2015, Turki mengeluarkan jutaan dolar setiap tahun untuk melakukan lobi melawan pengakuan genosida tersebut. Pada 2020, Akçam berkata bahwa Turki sepenuhnya kalah dalam perang informasi atas genosida Armenia pada ranah akademik dan diplomatik. Penjelasan resminya diperlakukan seperti denialisme biasa.
Dari 1915 sampai 1918, Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah mengadakan "upaya propaganda penyangkalan bersama." Surat-surat kabar Jerman berulang kali menyangkal bahwa pemerintahan Utsmaniyah melakukan kejahatan dan mengisahkan tuduhan pengkhianatan Armenia. Buku panduan penyensoran pemerintah mewajibkan pembatasan ketat terhadap pernyataan tentang orang-orang Armenia, meskipun hukuman bagi para pelanggarnya bersifat ringan. Pada 11 Januari 1916, deputi sosialis Karl Liebknecht menyatakan masalah genosida dalam Reichstag, mendapatkan jawaban bahwa pemerintahan Utsmaniyah "telah terpaksa, karena intrik-intrik yang menghasut dari musuh-musuh kita, untuk memindahkan penduduk Armenia ke wilayah tertentu, dan menjadikannya tempat tinggal mereka yang baru." Pernyataan Liebknecht tersebut disambut dengan tertawaan. Dalam pengadilan tahun 1921 terhadap Soghomon Tehlirian atas pembunuhan Talat Pasha, sangat banyak bukti yang menyatakan bahwa penyangkalan tersebut tidak dapat dipertahankan. Golongan nasionalis Jerman kemudian menggambarkan apa yang mereka ketahui sebagai pemusnahan disengaja orang Armenia sebagai sesuatu yang dibenarkan.
Pada Maret 2006, kelompok-kelompok nasionalis Turki mengadakan dua kirab di Berlin yang ditujukan untuk memperingati "pembunuhan Talat Pasha" dan memprotes "kebohongan genosida." Para politikus Jerman mengkritik kirab tersebut, dan jumlah suaranya rendah. Ketika Bundestag memutuskan untuk mengakui genosida Armenia pada 2016, media Turki mengkritik keras resolusi tersebut dan sebelas deputi berdarah Turki mendapatkan perlindungan polisi karena ancaman pembunuhan. Komunitas besar Turki di Jerman dikutip sebagai alasan mengapa pemerintah ragu-ragu dan organisasi-organisasi Turki melakukan lobi menentang resolusi tersebut dan mengadakan unjuk rasa.
Sejarawan Donald Bloxham menyatakan bahwa, "Dalam esensi paling nyata, 'penyangkalan genosida' diterima dan dilanjutkan oleh pemerintahan Amerika Serikat sebelum istilah genosida dicetuskan." Di Turki pada masa antar-perang, para diplomat Amerika Serikat berpengaruh seperti Mark L. Bristol dan Joseph Grew memajukan pandangan golongan nasionalis Turki bahwa genosida Armenia adalah perang melawan unsur-unsur imperialisme. Pada 1922, sebelum menerima konsesi Chester, Colby Chester berargumen bahwa umat Kristen dari Anatolia tidak dibantai. Tulisannya menampilkan banyak tema dari penyangkalan genosida berikutnya. Pada 1930an, kedubes Turki menghalangi rencana adaptasi film terhadap novel populer karangan Franz Werfel berjudul The Forty Days of Musa Dagh oleh perusahaan Amerika Serikat MGM, dengan mengancam akan memboikot film-film Amerika. Kedubes Turki, dengan dukungan Kemenlu AS, mengupayakan penurunan layar terhadap film tersebut pada 1950-an dan 1960-an.
Turki memulai lobi politik pada sekitar tahun 1975. Şükrü Elekdağ, dubes Turki untuk AS dari 1979 sampai 1989, bekerja keras untuk melawan tren pengakuan genosida Armenia dengan memengaruhi para akademisi, kepentingan bisnis, dan kelompok Yahudi. Para anggota komite United States Holocaust Memorial Museum melaporkan Elekdağ berkata kepada mereka bahwa keselamatan orang Yahudi di Turki tidak terjamin jika museum tersebut menyoroti genosida Armenia. Pada masa penugasannya, Institute of Turkish Studies (ITS) dibentuk, didanai $3 juta dari Turki, dan negara tersebut mengeluarkan $1 juta setiap tahun untuk hubungan masyarakat. Pada 2000, Elekdağ mengeluhkan bahwa ITS telah "kehilangan fungsinya dan keefektifannya." Turki mengancam memotong akses Amerika Serikat ke pangkalan-pangkalan udara penting di Turki karena telah mengakui genosida tersebut. Pada 2007, sebuah resolusi Kongresional untuk pengakuan genosida gagal karena tekanan Turki. Para penentang UU tersebut berkata bahwa genosida telah terjadi, namun menentang pengakuan resminya karena berdampak pada hubungan baik dengan Turki. Setiap tahun sejak 1994, presiden Amerika Serikat mengeluarkan pesan peringatan pada 24 April. Turki terkadang melakukan tekanan-tekanan untuk menghindarkan presiden dari pemakaian kata "genosida". Pada 2019, kedua dewan Kongres mengesahkan resolusi yang secara resmi mengakui genosida tersebut. Pada 24 April 2021, bertepatan dengan Hari Peringatan Genosida Armenia, Presiden Joe Biden menyebut peristiwa tersebut sebagai "genosida" dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih.
Pada sekitar tahun 2000, pengacara HAM Geoffrey Robertson menyatakan, "penyangkalan genosida telah mengakar sendiri dalam Departemen Timur [dari Foreign and Commonwealth Office (FCO)] ... sedemikian rupa sehingga memberi pengarahan kepada para menteri dengan mengabaikan fakta-fakta yang dapat dengan mudah dipastikan", seperti catatannya sendiri dari masa itu. Pada 2006, dalam sebuah tanggapan terhadap debat yang dimulai oleh anggota parlemen Steven Pound, seorang perwakilan FCO berkata bahwa Britania Raya tidak mengakui genosida tersebut karena "buktinya tidak cukup tegas".
Menurut sejarawan Rıfat Bali [de; tr] dan Marc David Baer, penyangkalan genosida Armenia menjadi faktor paling penting dalam normalisasi hubungan Israel dengan Turki. Konferensi Holokaus dan Genosida Internasional tahun 1982, yang diadakan di Tel Aviv, meliputi enam presentasi mengenai genosida Armenia. Turki mengancam bahwa jika konferensi tersebut diadakan, negara tersebut akan menutup perbatasannya terhadap para pengungsi Yahudi dari Iran dan Suriah, yang membuatnya nyawa mereka berada dalam bahaya. Akibatnya, Kementerian Luar Negeri Israel bergabung dalam upaya yang sepenuhnya gagal untuk membatalkan konferensi tersebut.
Pada April 2001, sebuah surat kabar Turki mengutip Menlu Shimon Peres berkata, "Kami menolak upaya menciptakan kemiripan antara Holokaus dan [genosida] Armenia yang dituduhkan. Tidak ada yang mirip dengan kejadian Holokaus. Ini adalah tragedi yang dialami oleh orang-orang Armenia, namun bukan genosida." Menurut Charny dan Auron, pernyataan ini menyilangkan garis penyangkalan aktif genosida Armenia. Pakar Eldad Ben Aharon menyatakan bahwa Peres singkatnya menjelaskan apa yang telah menjadi kebijakan Israel sejak 1948. Hubungan Israel dengan Turki merenggang pada akhir 2010-an, namun hubungan Israel dengan Azerbaijan bersifat dekat dan Asosiasi Internasional Azerbaijan–Israel telah melakukan lobi menentang pengakuan genosida tersebut.
Sampai abad ke-21, kajian Utsmaniyah dan Turki memarginalisasi pembantaian orang-orang Armenia, yang banyak akademisi pandang sebagai tindakan masa perang yang dibenarkan oleh kedaruratan dan menghindari diskusi yang mendalam. Bidang-bidang tersebut telah lama menikmati hubungan kelembagaan dengan negara Turki. Pernyataan-pernyataan oleh para akademisi dikutip untuk melanjutkan agenda penyangkalan Turki. Para sejarawan yang mengakui genosida mengkhawatirkan pembalasan profesional terhadap pengekspresian pandangan mereka. Metodologi penyangkalan sebanding dengan taktik industri tembakau atau penyangkalan pemanasan global: membiayai penelitian yang bias, menciptakan tabir asap dari keraguan, dan dengan demikian membuat sebuah kontroversi di mana tidak ada disputasi akademik yang benar-benar terjadi.
Pada permulaan 1980-an, pemerintah Turki mendanai lembaga-lembaga riset untuk mencegah pengakuan genosida. Pada 19 Mei 1985, The New York Times dan The Washington Post menjalankan iklan dari Assembly of Turkish American Associations di mana 69 akademisi—kebanyakan profesor sejarah Utsmaniyah yang bekerja di Amerika Serikat pada masa itu—menyerukan agar Kongres tidak mengadopsi resolusi mengenai genosida Armenia. Kebanyakan penandatangan menerima upah penelitian yang didanai oleh pemerintah Turki, dan mayoritas bukanlah spesialis dalam bidang Kekaisaran Utsmaniyah akhir. Heath Lowry, direktur Institute of Turkish Studies, membantu mengamankan penandatanganan tersebut. Atas upayanya, Lowry menerima Penghargaan Yayasan untuk Promosi dan Pengakuan Turki. Sepanjang dasawarsa berikutnya, Turki mendanai enam ketua kajian Utsmaniyah dan Turki untuk melawan pengakuan terhadap genosida tersebut. Lowry diangkat menjadi salah satu ketuanya. Menurut sejarawan Keith David Watenpaugh, resolusi tersebut memiliki "pengaruh mengerikan dan berkelanjutan terhadap generasi cendekiawan yang dibesarkan." Pada 2000, Elekdağ mengakui bahwa pernyataan itu telah menjadi tidak berguna karena tidak ada penandatangan asli selain Justin McCarthy sepakat untuk menandatangani deklarasi serupa lainnya.
Denialisme akademik paling terkini di Amerika Serikat menyoroti tuduhan pemberontakan Armenia, yang dikatakan untuk membenarkan penindasan Armenia sebagai pemberontakan balasan yang sah. Pada 2009, Universitas Utah membuka "Proyek Kajian Turki", yang didanai oleh Turkish Coalition of America (TCA) dan dipimpin oleh M. Hakan Yavuz, dengan Elekdağ pada badan penasihat. University of Utah Press menerbitkan banyak buku yang menyangkali genosida tersebut, dimulai dengan The Armenian Massacres in Ottoman Turkey (2006) karya Guenter Lewy. Buku Lewy ditolak oleh sebelas penerbit. Menurut Marc Mamigonian, karya tersebut menjadi "salah satu buku pelajaran penyangkalan modern penting". TCA juga memberikan bantuan keuangan kepadanya beberapa pengarang termasuk McCarthy, Michael Gunter, Yücel Güçlü, dan Edward J. Erickson untuk menulis buku-buku yang menyangkali genosida Armenia. Menurut Richard G. Hovannisian, dari semua penyangkal terkini dalam bidang akademik, nyaris seluruhnya memiliki hubungan dengan Turki dan mereka yang berkewarganegaraan Turki, semuanya pernah bekerja untuk kementerian luar negeri Turki.
Kebanyakan pakar menganggap tidak etis bagi para akademisi untuk menyangkali genosida Armenia. Di luar itu, terdapat banyak kontroversi tentang integritas akademik terkait penyangkalan genosida. Pada 1990, psikiatris Robert Jay Lifton menerima surat dari Nüzhet Kandemir [tr], dubes Turki untuk Amerika Serikat, mempertanyakan rujukan-rujukan kepada genosida Armenia dalam salah satu buku Lifton. Dubes tersebut secara tidak sengaja menyertakan draf surat dari Lowry yang menasihati dubes mengenai cara untuk menghindari penyebutan genosida Armenia dalam karya-karya ilmiah. Lowry kemudian diangkat menjadi Profesor Kajian Utsmaniyah Atatürk di Universitas Princeton, yang didanai oleh pemerintah Turki dengan uang sejumlah $750.000. Tindakannya dipandang sebagai "subversi pembelajaran". Ia kemudian berkata bahwa menulis surat tersebut adalah sebuah kekeliruan.
Pada 2006, sejarawan Ottomanis Donald Quataert—salah satu dari 69 penandatangan pernyataan tahun 1985 untuk Kongres Amerika Serikat—mengulas The Great Game of Genocide, sebuah buku tentang genosida Armenia, setuju bahwa "genosida" adalah kata yang tepat untuk dipakai. Artikel tersebut menantang apa yang disebut Quataert sebagai "tembok kebungkaman Utsmani" terhadap masalah tersebut. Berpekan-pekan kemudian, ia mundur dari jabatan ketua badan direktur Institute of Turkish Studies usai para pejabat Turki mengancam bahwa jika ia tidak menarik pernyataannya, pendanaan lembaga tersebut akan ditarik. Banyak anggota badan tersebut mengundurkan diri. Middle East Studies Association dan Turkish Studies Association mengkritik pelanggaran terhadap kebebasan akademik Quataert.
Dalam ceramah yang ia sampaikan pada Juni 2011, Akçam menyatakan bahwa pejabat Kemenlu Turki berkata kepadanya bahwa pemerintah Turki memberikan uang kepada para akademisi di Amerika Serikat untuk penyangkalan dari genosida tersebut, memerhatikan adanya kebetulan antara apa yang sumbernya katakan dengan buku Gunter Armenian History and the Question of Genocide. Hovannisian meyakini bahwa buku-buku yang menyangkali genosida tersebut diterbitkan karena selaras dalam penelaahan sejawat yang berujung pada "keselarasan kuat di antara banyak penelaah sepemahaman yang saling menguntungkan" tanpa mengajukan buku-buku tersebut kepada para akademisi yang akan menunjukkan kesalahan-kesalahannya.
Pandangan resmi Turki didasarkan pada keyakinan bahwa genosida Armenia adalah tindakan negara yang sah dan sehingga tidak dapat ditantang atas dasar hukum atau moral. Publikasi-publikasi dari sudut pandang tersebut sepakat dalam banyak fakta dasar dengan sejarah non-denialis, namun berbeda dalam penafsiran dan kesimpulannya. Selaras dengan pembenaran Komite Persatuan dan Kemajuan atas tindakan-tindakannya, karya-karya denialis menampilkan orang-orang Armenia sebagai ancaman yang ada bagi kesultanan pada masa perang, sesambil menyangkal niat Komite Persatuan dan Kemajuan untuk memusnahkan orang-orang Armenia. Sejarawan Ronald Grigor Suny menjelaskan argumen denialis utama sebagai, "Tidak ada genosida yang terjadi, dan orang-orang Armenia-lah yang harus disalahkan."
Karya-karya denialis menggambarkan orang-orang Armenia sebagai teroris dan separatis, mengalihkan penyalahan dari Komite Persatuan dan Kemajuan kepada orang-orang Armenia. Menurut logika ini, deportasi warga sipil Armenia adalah tanggapan yang dibenarkan dan diperlukan terhadap pengkhianatan Armenia, baik benar-benar nyata maupun dianggap nyata oleh otoritas Utsmaniyah. Para pencetus mengutip doktrin kebutuhan militer dan menyatakan penyalahan kolektif terhadap seluruh orang Armenia atas pemberontakan militer beberapa orang, meskipun pada kenyataannya, hukum perang mengkriminalisasi pembantaian warga sipil. Kematian dinyatakan berasal dari faktor di luar kendali pihak berwenang Utsmaniyah, seperti cuaca, penyakit, atau pejabat lokal yang tidak jujur. Peran Organisasi Khusus disangkal dan pembantaian justru disalahkan kepada orang-orang Kurdi, "brigade-brigade" dan "kelompok-kelompok bersenjata" yang seharusnya beroperasi di luar kendali pemerintah pusat.
Argumen lain meliputi:
Penyangkalan genosida Armenia seringkali dibandingkan dengan penyangkalan Holokaus karena taktik serupa dalam menyalahartikan bukti, penyamaan palsu, klaim bahwa kejahatan diciptakan oleh propaganda perang dan bahwa lobi-lobi kekuatan membuat tuduhan genosida untuk keuntungan mereka sendiri, merendahkan pemusnahan sistematis sepihak terhadap kematian pada masa perang, dan mengalihkan penyalahan dari para pelaku ke para korban genosida. Bentuk negasionisme selaras dengan tujuan merehabilitasi ideologi yang dibawa terhadap genosida.
Menurut mantan hakim Pengadilan Kejahatan Internasional untuk bekas Yugoslavia Flavia Lattanzi, "perilaku buruk penyangkalan pihak berwenang Utsmaniyah dan Turki masa lalu adalah pelanggaran baru dari hukum internasional".
Sejumlah negara Eropa mengadopsi hukum untuk mengkriminalisasikan penyangkalan genosida. Hukum semacam itu bersifat kontroversial. Para penentangnya beranggapan bahwa mereka mengikis kebebasan berbicara. Pada 1993, surat-surat kabar Prancis mencetak banyak wawancara dengan sejarawan Inggris-Amerika Bernard Lewis. Dalam wawancara-wawancara tersebut, ia berpendapat bahwa tidak ada genosida Armenia karena orang-orang Armenia yang membawa nasib mereka ke diri mereka sendiri. Seorang jaksa negeri Prancis menyatakan dakwaan kriminal terhadapnya atas pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan Hukum Gayssot. Dakwaan tersebut gagal, karena pengadilan memutuskan bahwa hukum tersebut tidak dapat diterapkan pada peristiwa-peristiwa sebelum Perang Dunia II. Dalam dakwaan sipil tahun 1995 yang dibawa oleh tiga penyintas genosida Armenia, pengadilan Prancis menindak pernyataan Lewis lewat Pasal 1382 Kitab Hukum dan mendendanya sejumlah satu franc, dan memerintahkan publikasi pendakwaan terhadap pembiayaan Lewis dalam Le Monde. Pengadilan menyatakan bahwa meskipun Lewis memiliki hak atas pandangannya, ekspresi mereka melukai pihak ketiga dan bahwa "hanya dengan menyembunyikan elemen-elemen yang bertentangan dengan tesisnya, terdakwa dapat menyatakan bahwa tidak ada 'bukti serius' tentang Genosida Armenia".
Pada Maret 2007, pengadilan Swiss mendakwa Doğu Perinçek, seorang anggota Komite Talat Pasha (diambil dari nama pelaku utama genosida), bersalah di bawah hukum Swiss atas dakwaan penyangkalan genosida. Perinçek mengajukan banding. Pada bulan Desember, Mahkamah Agung Swiss menyatakan bahwa ia bersalah. Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa turun tangan membatalkan Perinçek v. Swiss atas dasar kebebasan berbicara. Meskipun Mahkamah HAM Eropa mengatur agar negara-negara anggota dapat mengkriminalisasi penyangkalan Holokaus, dakwaan tersebut dikritik karena menciptakan standar ganda antara Holokaus dan genosida lainnya, bersama dengan kegagalan untuk mengakui anti-Armenianisme sebagai motivasi untuk penyangkalan genosida. Meskipun pengadilan tersebut tidak mengatur soal apakah peristiwa tahun 1915 dianggap sebagai genosida, banyak opini terpisah mengakui genosida tersebut sebagai fakta sejarah. Perinçek dengan keliru menyebut pembatalan dakwaan tersebut dengan berkata, "Kita mengakhiri kebohongan genosida."
Kieser, Göçek, dan Cheterian menyatakan bahwa penyangkalan tersebut menghalangi Turki dari penerapan demokrasi penuh yang meliputi pluralisme dan hak asasi manusia, dan bahwa penyangkalan tersebut mendorong penindasan negara terhadap kelompok minoritas di Turki, khususnya Kurdi. Akçam berkata bahwa penyangkalan genosida "merasionalisasikan penindasan agama dan etnis minoritas" dan menyudutkan penduduk menuju peristiwa-peristiwa kekerasan massa pada masa mendatang. Sampai negara Turki mengakui genosida, ia berpendapat, "selalu ada hal potensi bahwa mereka dapat melakukannya lagi". Vicken Cheterian berkata bahwa penyangkalan genosida "mengotori budaya politik seluruh masyarakat, di tempat kekerasan dan ancaman menjadi bagian dari keputusan politik terkait hak dasar dan praktek demokrasi". Ketika mengakui genosida Armenia pada April 2015, Paus Fransiskus menambahkan, "menyembunyikan atau menyangkali kejahatan seperti membiarkan luka terus berdarah tanpa pembalut".
Penyangkalan juga berdampak pada orang-orang Armenia, terutama orang-orang yang tinggal di Turki. Sejarawan Talin Suciyan menyatakan bahwa genosida Armenia dan penyangkalannya "berujung pada serangkaian kebijakan lain yang mendalangi proses tersebut dengan mencairkan harta benda mereka, membungkam dan menyudutkan para penyintas, dan menormalisasi segala bentuk kekerasan terhadap mereka". Menurut artikel dalam Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, "[p]enyangkalan menghalangi penyembuhan luka yang ditimbulkan oleh genosida, dan menempatkan serangan terhadap identitas kolektif dan kelanjutan budaya nasional dari orang-orang yang bermain korban". Göçek berpendapat bahwa "kurangnya pengakuan secara harfiah menghalangi luka yang dibuka oleh kekerasan masa lalu untuk sembuh". Kegiatan kelompok militan Armenia pada 1970an dan 1980an, seperti Tentara Rahasia Armenia untuk Pembebasan Armenia dan Komando Keadilan Genosida Armenia, sebagian disebabkan oleh kegagalan upaya damai untuk melancarkan pengakuan Turki terhadap genosida tersebut. Beberapa sejarawan, seperti Stefan Ihrig, berpendapat bahwa kekebalan pada para pelaku genosida Armenia, serta pembungkaman atau pembenaran terhadap kengerian kejahatan, menjadikan para pelaku Holokaus semakin berani.
Turki menutup perbatasannya dengan Armenia pada 1993, menyusul Perang Nagorno-Karabakh Pertama antara Armenia dan Azerbaijan, negara yang berbahasa Turkic. Penutupan perbatasan tersebut mencederai ekonomi Armenia dan Turki timur. Meskipun Armenia berniat untuk melakukan normalisasi hubungan tanpa prasyarat, Turki menuntut agar pihak Armenia meninggalkan segala dukungan untuk upaya pengakuan diaspora Armenia. Terdapat dua upaya besar dalam rekonsiliasi Turki-Armenia—Komisi Rekonsiliasi Armenia Turki (2000–2004) dan Protokol Zurich (2009)—keduanya sama-sama gagal karena kontroversi atas genosida Armenia. Dalam kedua kasus, para mediator melakukan yang terbaik untuk mengesampingkan perselisihan historis, tetapi itu terbukti mustahil. Kelompok-kelompok diaspora Armenia menentang inisiatif dan khususnya komisi sejarah untuk menyelidiki yang mereka anggap fakta-fakta yang sudah terbukti. Bloxham berpendapat bahwa karena "penyangkalan selalu disertai oleh retorika pengkhianatan, agresi, kriminalitas dan ambisi wilayah Armenia, ini sebenarnya menunjukkan ancaman 'balas dendam' Turki yang laten."
Sejak permulaan konflik Nagorno-Karabakh, Azerbaijan mengadopsi penyangkalan genosida Turki dan berupaya untuk mempromosikannya di mancanegara. Genosida Armenia juga banyak disangkal oleh masyarakat sipil Azerbaijan. Kebanyakan orang Armenia memandang hubungan antara genosida tersebut dan kekerasan anti-Armenia berikutnya seperti pogrom Sumgait tahun 1988, meskipun hubungan antara konflik Karabakh dan genosida Armenia lebih banyak dibuat oleh para elit Azerbaijan. Para nasionalis Azerbaijan menuduh orang-orang Armenia memicu pogrom Sumgait dan pogrom anti-Armenia lainnya, mirip dengan tuduhan Turki terhadap genosida Armenia.
Propaganda negara Azerbaijan mengklaim bahwa orang-orang Armenia mendalangi genosida terhadap orang-orang Azeri selama lebih dari dua abad. Genosida tersebut meliputi Traktat Gulistan (1813), Traktat Turkmenchay (1828), Komune Baku, pengerahan pasukan Soviet ke Baku pada Januari 1990 (menyusul pembantaian orang-orang Armenia di Baku), dan khususnya pembantaian Khojali tahun 1992. Menurut propaganda tersebut, orang-orang Armenia melakukan "genosida yang sebenarnya" dan dituduh membantai atau mendeportasi sebanyak 2 juta orang Azeri sepanjang masa itu. Setelah itu, Azerbaijan, Turki dan diaspora Turki melobi pengakuan pembantaian Khojali sebagai genosida untuk merendahkan genosida Armenia. Azerbaijan memandang negara manapun yang mengakui genosida Armenia sebagai musuh dan bahkan mengancam sanksi. Cheterian berpendapat bahwa "warisan sejarah tidak terselesaikan dari genosida tahun 1915" membantu menyebabkan konflik Karabakh dan menghalangi penyelesaiannya, sementara "kejahatan mutlak itu sendiri terus terjadi sebagai model dan sebagai ancaman, serta sumber kekhawatiran yang ada".