Lin Che Wei

Lin Che Wei (lahir 1 Desember 1968) adalah seorang pengusaha Tionghoa-Indonesia.
Lin Che Wei menempuh pendidikan S1 di Universitas Trisakti dan MBA di Universitas Nasional Singapura. Ia memulai kariernya sebagai analis keuangan di beberapa perusahaan asing antara lain WI Carr, Deutsche Bank Group dan Société Générale. Analisisnya yang kontroversial di dalam membongkar skandal Bank Lippo menyebabkannya berurusan dengan pengadilan dan dituntut sebesar Rp 103 miliar oleh pengurus Lippo Group. Kasus ini menyebabkan Lin Che Wei mendapatkan penghargaan Tasrif Award dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Lin Che Wei merupakan penerima penghargaan Indonesian Best Analyst dari AsiaMoney Magazine dan The Most Popular Analyst Award" untuk tahun 2002 dan tahun 2004. Selain itu, Lin Che Wei pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari perusahaan milik negara Danareksa dari 2005 sampai pertengahan 2007. Sejak tahun 2008 Lin Che Wei mendirikan perusahan riset yang berfokus pada Analisis Kebijakan dan Analisis Industri Independent Research Advisory Indonesia.
Ia mulai terlibat dengan pemerintahan setelah menjadi salah seorang panelis di dalam debat Calon Presiden pada tahun 2003. Lin Che Wei menjadi panelis dari pasangan calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Lin Che Wei menjadi sekretaris team perundingan antara Pemerintah Indonesia dengan Exxon di dalam mencari penyelesaian ladang minyak di Cepu yang berhasil diselesaikan pada tahun 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai staf khusus dari Menteri Negara BUMN, Sugiharto dan Staf Khusus dari Menko Perekonomian Aburizal Bakrie.
Sejak 2014, Lin Che Wei menjadi Policy Advisor (anggota Tim Asistensi) dari Menko Perekonomian Sofyan Djalil. Kemudian menjadi Policy Advisor Menteri PPN/Bappenas dan Menteri ATR/BPN dan policy advisor Menko Perekonomian Darmin Nasution.
Sebagai Policy Advisor Kementrian ATR/BPN (2016-2019) Lin Che Wei terlibat dalam formulasi kebijakan:
Sebagai Policy Advisor Kemenko Perekenomian (2014-2019), Lin Che Wei ikut terlibat dalam formulasi kebijakan:
Sejak Agustus 2007 sampai 2008, Lin Che Wei menjabat sebagai CEO dari Putera Sampoerna Foundation, sebuah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Putera Sampoerna. Pada tahun 2008, mendirikan perusahaan di bidang corporate advisory and research di bawah bendera PT Independent Research Advisory Indonesia. .Sejak 2013, Lin Che Wei menjadi CEO PT Pembangunan Kota Tua Jakarta yg bertugas merevitavilasi bangunan di Kota Tua Jakarta yang pada waktu itu berada di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama. Ia juga menjabat sebagai Oversight Comittee PT. Pelindo II (Persero).
Lin Che Wei juga aktif dalam policy discussion forum Olveh Forum yang membahas berbagai policy analysis diskusi. Lin Che Wei juga aktif dalam beberapa kegiatan pameran Seni Rupa bersama dengan Sarasvati Art Management aktif di dalam mengadakan beberapa pameran kesenian.
Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam pusaran kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor Minyak sawit (CPO) sebagai bahan baku minyak goreng. Lin Che Wei diduga memiliki hubungan khusus dengan seorang pejabat di Direktorat Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan yang mengkondisikan pihak swasta untuk mendapatkan izin ekspor dalam pengurusan persetujuan ekspor CPO yang dianggap melanggar hukum dan timbulnya konflik kepentingan. Fasilitas ekspor CPO tersebut melanggar ketentuan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang menetapkan Domestic Market Obligation (DMO) yakni kewajiban penjualan hasil produksi untuk pemasaran dalam negeri dan Domestic Price Obligation (DPO), yakni kewajiban penjualan produksi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). Kejaksaan Agung menelusuri adanya dugaan gratifikasi terkait pemberian fasilitas ekspor CPO periode Januari 2021-Maret 2022, berupa sejumlah uang yang diberikan kepada seorang pejabat di Dirjen Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Lin Che Wei ditetapkan sebagai tersangka bersama 4 tersangka lain dari pihak swasta dan Kementerian Perdagangan.
Dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, jaksa menuntut Lin Che Wei 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Lin Che Wei didakwa berdasarkan dakwaan primer dari pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 4 Januari 2023 kemudian memvonis Lin Che Wei dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta.
Keputusan sidang pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Lin Che Wei diwarnai dissenting opinion atau pendapat berbeda. Perbedaan pendapat itu terjadi antara hakim anggota Moch. Agus Salim dengan dua hakim lainnya. Hakim Agus berpendapat Lin Che Wei tidak pernah melakukan pengurusan persetujuan ekspor atau PE. Lin Che Wei juga tidak memiliki perjanjian kerjasama dengan pelaku pihak usaha manapun terkait dengan pengurusan atau penerbitan PE. Fakta ini disampaikan beberapa saksi di persidangan.
Hakim Agus juga menyebut Lin Che Wei tak memperoleh keuntungan secara pribadi atas peran di dalam menangani masalah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Peran Lin Che Wei alias Webinanto Halimjati dalam upaya penanganan kelangkaan minyak goreng adalah pasif setelah ada permintaan dari Menteri Perdagangan saat itu Muhammad Lutfi.
Lin Che Wei menurut Hakim Agus juga hanya sebatas menyampaikan kajian analisa dan saran. Kajian dan saran itu bersifat tidak mengikat dan tidak harus dilaksanakan. Lebih lanjut, Agus menyebut Zoom meeting yang diikuti Lin Che Wei seluruhnya bersifat terbuka, tidak ada yang ditutupi.
Lin Che Wei juga bukan pejabat yang memiliki kekuasaan umum dan tidak menerima honor atau insentif dari pemerintah.