Burkak

Burqa atau burka (/ˈbɜːrkə/; Arab: برقع) adalah pakaian luar yang membungkus yang dikenakan oleh sebagian wanita Muslim yang menutupi seluruh tubuh dan wajah. Juga dikenal sebagai chadaree (/ˈtʃæd(ə)riː/; Pashto: چادري) atau chaadar (Dari: چادر) di Afganistan, atau paranja (/ˈpærənˌdʒɑː/; Rusia: паранджа́; Tatar: паранджа́) di Asia Tengah, burqa versi Arab disebut boshiya dan biasanya berwarna hitam. Istilah burqa terkadang disamakan dengan niqab meskipun, dalam penggunaan yang lebih tepat, niqab adalah penutup wajah yang membiarkan mata terbuka, sementara burqa menutupi seluruh tubuh dari atas kepala sampai ke tanah, dengan kasa yang hanya memungkinkan pemakainya untuk melihat bagian depannya.
Penggunaan cadar telah didokumentasikan dalam berbagai budaya kuno, termasuk Kekaisaran Bizantium, Persia, dan Arab. Sumber-sumber sejarah menyebutkan praktik cadar yang dilakukan oleh wanita. Selain itu, referensi Alkitab dalam Kitab Kejadian menyoroti penggunaan cadar yang menunjukkan signifikansinya dalam tradisi budaya di wilayah tersebut. Perempuan Kristen Ortodoks Koptik secara tradisional mengenakan pakaian gelap dengan cadar, putih untuk yang belum menikah dan hitam untuk yang sudah menikah.
Cadar tidak dianggap sebagai persyaratan agama oleh sebagian besar ulama Islam, baik di masa lalu maupun saat ini. Sementara beberapa orang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, seperti 24:31 dan 33:59, sebagai anjuran untuk menjaga kesopanan dan rasa aman bagi perempuan, sebagian besar ulama kontemporer setuju bahwa burka tidaklah wajib. Bagi banyak perempuan, mengenakan burka melambangkan kesopanan, kesalehan, dan identitas budaya, sementara yang lain memilihnya sebagai ekspresi komitmen pribadi atau agama. Sebagian kecil ulama dalam yurisprudensi Islam (fiqh) menganggapnya wajib bagi perempuan Muslim ketika mereka berada di hadapan laki-laki yang tidak terkait (bukan mahram). Hal ini dilakukan untuk mencegah laki-laki memandang (dengan pandangan menyimpang) kepada wanita. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip yurisprudensi Islam, yang mengharuskan laki-laki untuk menjaga kesopanan dengan menundukkan pandangan mereka di hadapan perempuan.
Perempuan dapat mengenakan burqa karena sejumlah alasan, termasuk karena paksaan, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan pertama Taliban di Afghanistan. Namun, beberapa negara telah memberlakukan larangan penuh atau sebagian terhadap penggunaan burqa di tempat umum. Ini termasuk Austria, Prancis, Belgia, Denmark, Bulgaria, Belanda (di sekolah umum, rumah sakit, dan transportasi umum), Jerman (larangan sebagian di beberapa negara bagian), Italia (di beberapa daerah), Spanyol (di beberapa daerah di Catalonia ), Rusia (di Stavropol Krai ), Luksemburg, Switzerland, Norwegia (di tempat penitipan anak, sekolah umum, dan universitas), Kanada (di tempat kerja umum di Quebec), Gabon, Chad, Senegal, Republik Kongo, Kamerun (di beberapa daerah), Niger (di beberapa daerah), Sri Lanka, Tajikistan, Azerbaijan (di sekolah umum), Turki (di peradilan, militer, dan kepolisian), Kosovo (di sekolah umum), Bosnia dan Herzegovina (di pengadilan dan lembaga hukum lainnya), Maroko (larangan produksi, pemasaran dan penjualan), Tunisia (di lembaga publik), Mesir (di universitas), Aljazair (di tempat kerja publik), dan Tiongkok (di Xinjiang).
Cadar pada awalnya merupakan bagian dari pakaian perempuan di kalangan kelas tertentu di Kekaisaran Bizantium. Namun, meskipun seni Bizantium sebelum Islam umumnya menggambarkan perempuan dengan kepala bercadar atau rambut tertutup, seni tersebut tidak menggambarkan perempuan dengan wajah bercadar. Selain itu, ahli geografi Yunani Strabo, yang menulis pada abad ke-1 M, merujuk pada beberapa perempuan Persia yang menutupi wajah mereka; dan penulis Kristen awal abad ketiga. Tertullian dengan jelas merujuk dalam risalahnya The Veiling of Virgins kepada beberapa perempuan "kafir" dari "Arabia" yang mengenakan cadar yang menutupi tidak hanya kepala mereka tetapi juga seluruh wajah. Clement dari Alexandria memuji penggunaan penutup wajah kontemporer. Ada juga dua referensi Alkitab tentang penggunaan cadar penutup wajah dalam Kejadian 38:14 dan Kejadian 24:65, oleh Tamar dan oleh Rebeccah, Yudea dan menantu perempuan Abraham. Sumber-sumber utama ini menunjukkan bahwa beberapa perempuan di Persia, Mesir, Arabia, dan Israel kuno telah menutup wajah mereka jauh sebelum Islam. Dalam kasus Tamar, teks Alkitab, "Ketika Yehuda melihatnya, ia mengira dia seorang pelacur; karena dia telah menutupi wajahnya" menunjukkan penggunaan cadar wajah yang biasa, jika tidak sakral, untuk menonjolkan daripada menyamarkan seksualitas.
Perempuan Kristen Ortodoks Koptik secara historis mengenakan pakaian lengkap berwarna gelap, bersama dengan penutup kepala Kristen yang mencakup kerudung untuk dikenakan di depan umum. Perempuan yang belum menikah mengenakan kerudung berwarna putih dan perempuan yang sudah menikah mengenakan kerudung berwarna hitam.
Meskipun ada persyaratan hukum dan prevalensi di beberapa wilayah, banyak cendekiawan Islam modern dan sebagian besar ahli hukum Islam kontemporer berpendapat bahwa Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menutupi wajah mereka.
Meskipun Al-Qur'an memerintahkan baik laki-laki maupun perempuan untuk bersikap sopan dan tidak memberikan ketentuan spesifik tentang bagaimana perempuan harus berpakaian, beberapa ayat Al-Qur'an telah digunakan dalam diskusi tafsir tentang cadar. Setelah ayat yang menginstruksikan laki-laki untuk menundukkan pandangan dan menjaga kesopanan mereka, ayat 24:31 memerintahkan perempuan untuk melakukan hal yang sama dengan memberikan rincian tambahan:
Ayat ini kemudian melanjutkan dengan mencantumkan sejumlah laki-laki lain yang juga dikecualikan. Para penafsir klasik Al-Qur'an berbeda pendapat dalam memahami frasa "kecuali yang tampak darinya". Beberapa mengatakan bahwa frasa ini merujuk pada wajah dan tangan, yang berarti bagian tubuh ini tidak wajib ditutup, sementara yang lain tidak setuju. Ayat lain yang dikenal sebagai "ayat jilbab" (33:59) telah ditafsirkan sebagai dasar keamanan bagi perempuan untuk mengenakan cadar:
Berdasarkan konteks ayat ini dan literatur awal Islam, ayat ini secara umum dipahami sebagai cara untuk melindungi perempuan Muslim dari kelompok bermusuhan yang telah melecehkan mereka di jalan-jalan Madinah, dengan alasan bahwa mereka mengira perempuan tersebut adalah budak.
Sebuah hadis sahih menjelaskan keadaan di mana ayat ini diturunkan dan menghubungkannya dengan Umar bin Khattab, yang mengejek salah satu istri Nabi Muhammad ketika ia berjalan di luar rumah.
Sifat pasti dari pakaian yang disebutkan dalam ayat-ayat ini, yakni khimar dan jilbab, telah menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama tradisional maupun modern.
Ulama Islam yang berpendapat bahwa cadar wajah tidak wajib juga merujuk pada sebuah hadis dalam salah satu koleksi hadis kanonik (perkataan yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad), di mana beliau berkata kepada Asma', putri Abu Bakar: "Wahai Asma', ketika seorang perempuan mencapai usia menstruasi, tidak pantas baginya untuk menampakkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini," sambil menunjuk ke wajah dan tangannya (Abu Dawud, Kitab 32, Nomor 4092). Menurut Yusuf al-Qaradawi, ulama hadis tradisional tidak menganggap hadis ini sebagai bukti yang berdiri sendiri karena rantai periwayatannya membuat mereka ragu tentang keasliannya. Namun, mereka yang berpendapat bahwa cadar wajah tidak wajib telah menggunakan hadis ini sebagai bukti pendukung, bersama dengan praktik lainnya, seperti kebiasaan perempuan pada masa Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun, ada yang berargumen bahwa ini karena keterbatasan sumber daya dan kemampuan pada masa itu.
Ketika pembahasan mengenai cadar muncul dalam yurisprudensi Islam awal di luar konteks ibadah, cadar umumnya dianggap sebagai "masalah status sosial dan keamanan fisik". Kemudian, pada era pertengahan, para ahli hukum Islam mulai lebih memperhatikan konsep awrah (bagian tubuh yang harus ditutupi) dan apakah wajah perempuan harus ditutup. Pendapat mayoritas yang muncul pada masa itu—terutama di kalangan ulama Maliki dan Hanafi—menyatakan bahwa perempuan harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah ketika berada di tempat umum. Sebaliknya, kebanyakan ulama Hanbali dan Syafi'i (dua dari empat mazhab Islam) menganggap wajah perempuan sebagai bagian dari awrah, sehingga mereka berpendapat bahwa wajah juga harus ditutup, kecuali mata.. Ulama Hanbali, Ibnu Taymiyyah (w. 1328 M), merupakan salah satu pendukung kuat pandangan ini, sementara ulama Hanafi, Burhan al-Din al-Marghinani (w. 1197 M), menekankan bahwa sangat penting bagi perempuan untuk membiarkan wajah dan tangannya terbuka dalam interaksi bisnis sehari-hari dengan laki-laki. Terdapat perbedaan pendapat dalam mazhab-mazhab ini. Oleh karena itu, Yusuf al-Qaradawi mengutip ulama Syafi'i dan Hanbali yang menyatakan bahwa menutup wajah tidak wajib.
Dalam mazhab Ja'fari (Syiah), menutup wajah tidak dianggap wajib.
Menurut pandangan Salafi, wajib (fard) bagi perempuan untuk menutup seluruh tubuh mereka saat berada di tempat umum atau di hadapan laki-laki non-mahram (yaitu laki-laki yang bukan suami atau keluarga dekat mereka). Beberapa interpretasi menyatakan bahwa cadar tidak wajib di hadapan laki-laki buta.
Ulama Salafi, Muhammad Nasiruddin al-Albani, menulis sebuah buku yang menjelaskan pendapatnya bahwa cadar wajah bukanlah kewajiban bagi perempuan Muslim, saat ia mengajar di Universitas Islam Madinah. Lawan-lawannya di lingkungan akademik Saudi memastikan bahwa kontraknya dengan universitas tersebut tidak diperpanjang.
Alasan seorang perempuan mengenakan burqa beragam. Beberapa memilih untuk mengenakannya sebagai bentuk ekspresi kesalehan, kesopanan, pandangan politik, atau budaya mereka. Sementara itu, ada juga perempuan yang mengenakan burqa karena dipaksa oleh hukum, seperti yang terjadi di Afghanistan selama pemerintahan pertama Taliban.
Pada bulan Juli 2015, Wilayah Utara Jauh Kamerun melarang cadar wajah Islam, termasuk burka, setelah dua pelaku bom bunuh diri wanita berburka meledakkan diri di Fotokol, menewaskan 13 orang. The ban is now active in five of the country's ten regions.
Pada bulan Juni 2015, cadar penutup wajah dilarang di Chad setelah anggota Boko Haram bercadar yang menyamar sebagai perempuan melakukan beberapa kali pengeboman bunuh diri di N'Djamena.
Pada bulan Mei 2015, Republik Kongo melarang cadar dengan alasan keamanan. Keputusan tersebut diumumkan oleh El Hadji Djibril Bopaka, presiden Dewan Tinggi Islam negara itu yang menyatakan bahwa "sebagian non-Muslim telah menggunakan cadar untuk bersembunyi dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas".
Pada tahun 2015, Gabon melarang cadar di tempat umum dan tempat kerja. Pihak berwenang mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan untuk "mencegah risiko serangan bunuh diri".
Pemerintah telah mendistribusikan surat kepada para pelaku usaha pada tanggal 9 Januari 2017 yang berisi larangan penjualan, produksi, dan impor burka. Surat tersebut menyatakan bahwa para pelaku usaha diharapkan untuk menghabiskan stok mereka dalam waktu 48 jam.
Chadaree Afghanistan penuh menutupi seluruh wajah pemakainya kecuali daerah kecil di sekitar mata, yang ditutupi oleh jaring atau kisi-kisi penyembunyi. Mereka biasanya berwarna biru muda di daerah Kabul, putih di utara di Mazar-i-Sharif, dan coklat dan hijau di Kandahar di selatan.
Sebelum Taliban berkuasa di Afghanistan, chadaree jarang dikenakan di kota-kota, terutama Kabul. Saat mereka berkuasa, Taliban mewajibkan penggunaan chadaree di depan umum. Penggunaan chadaree di wilayah Afghanistan lainnya bervariasi dan diamati secara bertahap menurun di Kabul, hingga kota itu jatuh ke tangan Taliban pada 15 Agustus 2021. Karena ketidakstabilan politik di wilayah ini, wanita yang mungkin tidak ingin mengenakan chadaree harus melakukannya demi keselamatan pribadi, menurut Khalid Hanafi. Taliban, segera setelah merebut kembali Afghanistan, menyatakan bahwa meskipun perempuan boleh kembali bekerja, mereka harus selalu mengenakan jilbab di luar rumah, sementara cadaree tidak diwajibkan. Pada bulan Mei 2022, Taliban mengeluarkan dekrit bahwa semua perempuan di depan umum harus mengenakan cadaree.
Pada tahun 2017, Tiongkok melarang burqa di wilayah Muslim Xinjiang.
Di antara populasi Muslim di India (sekitar 14,2% menurut Sensus India 2011), burqa dulunya umum di banyak daerah, seperti Old Delhi, misalnya. Di Nizamuddin Basti, kewajiban seorang wanita untuk mengenakan burka bergantung pada usianya, menurut seorang informan lokal: wanita muda yang belum menikah atau wanita muda yang sudah menikah pada tahun-tahun pertama pernikahan mereka diharuskan mengenakan burqa. Namun, setelah ini sang suami biasanya memutuskan apakah istrinya harus terus mengenakan burqa. Selain itu, burqa India adalah jubah hitam ramping yang berbeda dari gaya yang dikenakan di Afghanistan.
Sekelompok Haredi(ultra-Orthodox) Wanita Yahudi di Israel mulai mengenakan Burqa sebagai simbol kesalehan. Setelah diadopsi oleh Bruria Keren, seorang pemimpin agama Israel yang mengajarkan interpretasi ketat kitab suci Yahudi kepada penganut wanita, sekitar 600 wanita Yahudi mulai mengenakan cadar. Keren mengaku telah mengadopsi burka untuk "menyelamatkan pria dari diri mereka sendiri. Seorang pria yang melihat bagian tubuh wanita akan terangsang secara seksual, dan ini dapat menyebabkannya melakukan dosa. Bahkan jika ia tidak benar-benar melakukan dosa fisik, pikirannya yang tidak murni merupakan dosa itu sendiri". Namun, seorang otoritas rabi mengatakan, "Ada bahaya nyata bahwa dengan melebih-lebihkan, Anda melakukan hal yang sebaliknya dari yang dimaksudkan [yang mengakibatkan] pelanggaran berat dalam masalah seksual", dan mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa mengenakan burka merupakan fetish seksual, dan sama tidak senonohnya dengan mengenakan burka terlalu sedikit.
Menurut The Jerusalem Post, pada tahun 2010, Marina Solodkin, seorang anggota Knesset, bermaksud mengajukan rancangan undang-undang untuk "melarang penggunaan penutup seluruh tubuh dan wajah bagi wanita. [RUU] tersebut tidak akan membedakan antara Muslim dan Yahudi".
Pada bulan April 2019, pakaian yang menutupi wajah dilarang di Sri Lanka setelah terjadinya pengeboman Minggu Paskah 2019 oleh para jihadis.
Suriah adalah negara Ba'athist dan melarang penggunaan hijab. Ghiyath Barakat, menteri pendidikan tinggi Suriah, mengumumkan bahwa pemerintah akan melarang mahasiswa, guru, atau staf untuk menutupi wajah di universitas, dengan menyatakan bahwa cadar bertentangan dengan "prinsip-prinsip sekuler dan akademis negara tersebut".
Pada tahun 2017 pemerintah Tajikistan mengesahkan undang-undang yang mengharuskan warganya untuk "berpegang teguh pada pakaian dan budaya tradisional nasional", yang secara luas dipandang sebagai upaya untuk mencegah wanita mengenakan pakaian Islami, khususnya gaya jilbab yang dililitkan di bawah dagu, berbeda dengan jilbab tradisional Tajikistan yang diikatkan di belakang kepala.
Pada tahun 2017, larangan hukum terhadap pakaian penutup wajah di tempat umum diadopsi oleh parlemen Austria termasuk pakaian penutup wajah Islam. Pemerintah menyatakan bahwa menerima dan menghormati nilai-nilai Austria sangat penting bagi kehidupan berdampingan secara damai antara penduduk mayoritas Austria dan para imigran. Larangan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2017 dan dikenakan denda sebesar 150 euro. Dilaporkan ada 150 wanita Austria yang mengenakan burqa.
Pada tanggal 29 April 2010, majelis rendah parlemen Belgia mengesahkan RUU yang melarang segala jenis pakaian yang dapat mengaburkan identitas pemakainya di tempat-tempat seperti taman dan di jalan. Usulan tersebut disahkan tanpa penolakan, dan kemudian disahkan pula oleh Senat. BBC News memperkirakan bahwa hanya "sekitar 30 wanita yang mengenakan jilbab jenis ini di Belgia, dari sekitar setengah juta penduduk Muslim". The ban came into effect in Belgium in July 2011. Pada tanggal 11 Juli 2017, larangan tersebut ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) setelah ditentang oleh dua wanita Muslim yang mengklaim hak-hak mereka telah dilanggar.
Parlemen Bulgaria melarang penggunaan pakaian apa pun "yang menutupi sebagian atau seluruh wajah" di tempat umum seperti kantor pemerintah, lembaga pendidikan dan budaya, serta tempat rekreasi umum, kecuali untuk alasan kesehatan atau profesional mulai 30 September 2016. Siapa pun yang melanggar hukum tersebut dapat dikenai denda hingga 1.500 lev (US$860). Komunitas Muslim mencakup 15% dari populasi Bulgaria yang berjumlah 7,1 juta jiwa.
Pada musim gugur 2017, pemerintah Denmark setuju untuk mengadopsi undang-undang yang melarang orang mengenakan "pakaian dan busana yang menutupi wajah sedemikian rupa sehingga mengganggu pengenalan". Larangan penuh terhadap niqab dan burka diumumkan pada tanggal 31 Mei 2018. The ban came into force on 1 August 2018 and carries a fine of 1000 DKK, then about 134 euro; repeat offenses are punishable with fines up to 10,000 DKK. Undang-undang ini menargetkan semua pakaian yang menutupi wajah, seperti jenggot palsu atau balaclava. Pendukung larangan tersebut mengklaim bahwa larangan tersebut memfasilitasi integrasi umat Muslim ke dalam masyarakat Denmark, sementara Amnesty International mengklaim larangan tersebut melanggar hak-hak perempuan. Pada tanggal undang-undang tersebut mulai berlaku, sebuah protes yang melibatkan 300-400 orang diadakan di distrik Nørrebro, Kopenhagen yang diorganisir oleh Front Pemuda Sosialis, Kvinder i Dialog, dan Party Rebels, dengan para pengunjuk rasa mengenakan berbagai penutup kepala termasuk topeng partai.
Mengenakan burka tidak diizinkan di sekolah umum Prancis sejak tahun 2004, ketika burka dinilai sebagai simbol keagamaan, mirip dengan salib Kristen, dan dilarang untuk dikenakan di sekolah sebagai penerapan hukum tahun 1905 yang melarang siswa dan staf mengenakan simbol keagamaan yang terlihat jelas. Hukum tersebut berkaitan dengan masa ketika negara Prancis sekuler mengambil alih kendali sebagian besar sekolah dari Gereja Katolik; hukum tersebut tidak berlaku untuk sekolah swasta atau sekolah agama. Hal ini diikuti pada tanggal 22 Juni 2009, ketika Presiden Prancis saat itu, Nicolas Sarkozy, mengatakan bahwa burka "tidak diterima" di Prancis, dengan berkomentar bahwa "Di negara kami, kami tidak dapat menerima bahwa perempuan menjadi tahanan di balik layar, terputus dari semua kehidupan sosial, kehilangan semua identitas". Majelis Nasional Prancis menunjuk 32 anggota parlemen dari partai sayap kanan dan kiri untuk misi pencarian fakta selama enam bulan guna mencari cara untuk membatasi penggunaannya. Pada tanggal 26 Januari 2010, komisi tersebut melaporkan bahwa akses ke layanan publik dan transportasi publik harus dilarang bagi mereka yang mengenakan burka. Pada tanggal 13 Juli 2010, Majelis dengan suara bulat menyetujui rancangan undang-undang yang melarang burka dan niqab.
Pada tanggal 14 September 2010, Senat Prancis dengan suara mayoritas menyetujui larangan burka di tempat umum, dan undang-undang tersebut mulai berlaku efektif pada tanggal 11 April 2011. Ketika tindakan tersebut dikirim ke parlemen pada bulan Mei, dinyatakan bahwa "Mengingat dampak buruk yang ditimbulkannya pada aturan-aturan yang memungkinkan kehidupan bermasyarakat, menjamin martabat seseorang, dan kesetaraan antara jenis kelamin, praktik ini, meskipun bersifat sukarela, tidak dapat ditoleransi di tempat umum mana pun".
Larangan tersebut secara resmi disebut "RUU untuk melarang menutupi wajah seseorang di depan umum". "RUU tersebut tidak merujuk pada Islam maupun cadar. Para pejabat bersikeras bahwa undang-undang yang melarang penutup wajah tidak diskriminatif karena undang-undang tersebut berlaku untuk semua orang, bukan hanya umat Muslim. Mereka menyebutkan sejumlah pengecualian, termasuk helm sepeda motor, atau masker untuk alasan kesehatan, anggar, ski, atau karnaval".
Pada tahun 2014, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa menguatkan larangan burqa di Prancis, dengan menerima argumen pemerintah Prancis bahwa hukum tersebut didasarkan pada "gagasan tertentu tentang hidup bersama".
Pada tahun 2022, pengadilan administrasi tertinggi Prancis memutuskan untuk tidak mengizinkan pakaian renang penutup tubuh "burkini" di kolam renang umum karena alasan agama, dengan alasan hal itu melanggar prinsip kenetralan pemerintah terhadap agama.
Dalam pidatonya tahun 2016, saat menerima pencalonannya untuk pemilihan ulang, kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan pelarangan burka di Jerman "di mana pun secara hukum memungkinkan", yang ditafsirkan sebagai dukungan terhadap usulan sebelumnya oleh Menteri Dalam Negeri Thomas de Maizière untuk melarang cadar di gedung-gedung publik. Pengumuman tersebut dipandang sebagai upaya untuk melawan kemarahan publik atas penanganan Merkel terhadap krisis migran dan perolehan suara oleh partai anti-imigrasi AfD. Pada tahun 2017, larangan hukum atas pakaian penutup wajah bagi tentara dan pekerja negara selama bekerja telah disetujui oleh parlemen Jerman. Juga pada tahun 2017, larangan hukum terhadap pakaian penutup wajah bagi pengemudi mobil dan truk telah disetujui oleh Kementerian Lalu Lintas Jerman. Pada bulan Juli 2017, negara bagian Bavaria menyetujui larangan pakaian penutup wajah bagi guru, pekerja negara, dan mahasiswa di universitas dan sekolah.
Pada bulan Agustus 2017, negara bagian Niedersachsen melarang burka dan niqab di sekolah umum. Perubahan undang-undang ini didorong oleh seorang murid Muslim di Osnabrück yang mengenakan pakaian tersebut ke sekolah selama bertahun-tahun dan menolak untuk melepaskannya. Undang-undang tersebut ditetapkan untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang setelah ia menyelesaikan sekolahnya.
Pada bulan Juli 2020, negara bagian Baden-Württemberg melarang cadar penutup wajah bagi murid, perluasan larangan yang sudah berlaku bagi staf sekolah.
Di Italia, berdasarkan undang-undang antiterorisme yang disahkan pada tahun 1975, dilarang mengenakan pakaian yang menutupi wajah seseorang. Saat itu, Italia tengah menghadapi terorisme domestik (yang tidak terkait dengan Islam). Pada bulan Mei 2010, dilaporkan bahwa seorang wanita Tunisia didenda €500 atas pelanggaran ini.
Pada tahun 2016, media asing secara keliru mengklaim bahwa larangan hukum pakaian Islam yang menutupi wajah telah diadopsi oleh parlemen Latvia. Setelah diskusi publik yang panjang, rancangan undang-undang disetujui oleh pemerintah Latvia pada tanggal 22 Agustus 2017; namun, tidak pernah diadopsi oleh parlemen sebagai undang-undang.
Malta tidak memiliki batasan pada busana Islami seperti jilbab atau cadar penutup wajah (burqa dan/atau niqab). but strictly speaking face covering is illegal. Larangan resmi terhadap penutup wajah karena alasan agama tidak jelas. Dijamin bahwa setiap individu diperbolehkan mengenakan busana sesuai keinginannya di rumah pribadi mereka dan di di Masjid. Imam El Sadi menyatakan keyakinannya bahwa pelarangan niqab dan burka "menyinggung wanita Muslim". Elsadi mengatakan bahwa sikap orang Malta terhadap wanita Muslim bersifat positif dan, meskipun terjadi bentrokan budaya, mereka menoleransi cara berpakaian. Beberapa wanita Muslim memiliki keyakinan bahwa adalah dosa jika terlihat di depan umum tanpa mengenakan jilbab.; Namun, mereka diharuskan secara hukum untuk menghapusnya bila diperlukan.
Pada tanggal 27 Januari 2012, sebuah rancangan undang-undang disetujui oleh kabinet Belanda, yang melarang pakaian apa pun yang dapat menyembunyikan identitas pemakainya, dengan potensi denda bagi yang mengenakan burqa di depan umum hingga 380 euro. Namun, undang-undang ini tidak lolos di Parlemen. Pada bulan Oktober 2012, undang-undang ini diringankan oleh kabinet berikutnya sehingga hanya berlaku untuk transportasi umum, layanan kesehatan, pendidikan, dan gedung pemerintahan, bukan untuk semua ruang publik.
Pada 22 Mei 2015, kabinet Belanda menyetujui sebuah rancangan undang-undang yang melarang pemakaian burka di tempat umum. Tempat umum tersebut meliputi transportasi umum, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan umum, dan gedung pemerintahan. Di ruang sidang, burka atau niqab tidak boleh dipakai, tetapi keduanya diperbolehkan di tempat umum. Petugas polisi dapat meminta seseorang untuk melepas penutup wajah untuk tujuan identifikasi. Ada pengecualian, seperti selama karnaval atau perayaan lainnya, dan ketika penutup wajah diperlukan sebagai persyaratan olahraga atau pekerjaan. Partai oposisi D66 mengomentari penghapusan burka sebagai simbolisme, sementara PVV menyebut larangan tersebut tidak memuaskan. Menteri Dalam Negeri, Plasterk, telah menyatakan bahwa menetapkan norma itu penting.
RUU Mei 2015 juga tidak lolos, tetapi RUU baru diajukan pada November 2015, yang akhirnya disahkan menjadi undang-undang. Pada 26 Juni 2018, larangan sebagian penggunaan penutup wajah (termasuk burka) di transportasi umum dan di gedung-gedung serta halaman terkait lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga kesehatan diberlakukan, dengan sejumlah pengecualian. Sejak 1 Agustus 2019, larangan burka nasional diberlakukan di Belanda.
Hingga Agustus 2019, 200-400 wanita Belanda diyakini mengenakan burqa atau niqab.
Pada bulan Juni 2018, parlemen Norwegia mengesahkan RUU yang melarang pakaian yang menutupi wajah di lembaga pendidikan dan tempat penitipan anak, termasuk cadar Islam yang menutupi wajah. Larangan ini berlaku untuk murid dan staf.
Pada bulan Desember 2019, pemerintah kota Skurup melarang cadar Islam di lembaga pendidikan. Sebelumnya, pemerintah kota Staffanstorp menyetujui larangan serupa. Larangan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Tata Usaha Negara pada bulan Desember 2022 karena dianggap melanggar kebebasan beragama sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar tentang Kebebasan Berekspresi.
Pada tahun 2012, sebuah jajak pendapat oleh Universitas Uppsala menemukan bahwa warga Swedia menanggapi bahwa cadar Islam yang menutupi wajah sama sekali tidak dapat diterima atau cukup tidak dapat diterima, 85% mendukung burqa dan 81% mendukung niqab. Para peneliti mencatat angka-angka ini menunjukkan perlawanan yang kompak terhadap cadar penutup wajah oleh penduduk Swedia.
Burka dilarang di kanton Ticino setelah warga negara berinisiatif mengadakan referendum. Dengan 65% suara mendukung pelarangan, diputuskan bahwa pelarangan tersebut konstitusional dan mulai berlaku pada bulan Juli 2016. Mereka yang melanggar hukum akan dikenakan denda hingga CHF 10.000.
Pada bulan September 2018, larangan cadar penutup wajah disetujui dengan 67% suara mendukung di wilayah St. Gallen. Organisasi komunitas Islam terbesar di Swiss, Islamic Central Council, merekomendasikan agar wanita Muslim terus menutupi wajah mereka.
Selama pemungutan suara federal pada 7 Maret 2021 terkait larangan penutup wajah, rakyat Swiss memberikan suara mendukung larangan tersebut. Pertanyaan yang diajukan untuk referendum tersebut diajukan oleh kelompok politik sayap kanan yang berafiliasi dengan Partai Rakyat Swiss. Meskipun sangat sedikit perempuan di Swiss yang benar-benar mengenakan burka atau niqab, usulan tersebut diajukan dengan tujuan untuk melarang pakaian tersebut di tempat umum. Sebanyak 51,4% penduduk berpartisipasi dalam pemungutan suara, 51,2% di antaranya setuju dengan inisiatif tersebut.
Cadar telah menimbulkan perdebatan di Inggris Raya. Mantan anggota parlemen Partai Buruh untuk Blackburn Jack Straw menuai kontroversi pada tahun 2006 setelah meminta wanita Muslim dari daerah pemilihannya untuk melepas cadar yang menutupi wajah mereka selama pemeriksaan tatap muka di daerah pemilihannya. Meskipun telah menjelaskan kepada media bahwa seorang staf perempuan akan tetap berada di ruangan selama pertemuan potensial, reaksinya beragam, dengan beberapa kelompok Muslim mengatakan bahwa mereka memahami kekhawatirannya, dan yang lainnya menolak permintaannya karena dianggap merugikan.[1] Sebuah jajak pendapat pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 66 persen orang Inggris mendukung pelarangan burqa di semua tempat umum. Namun, larangan burka ditolak oleh pemerintah Konservatif, dan pada tahun 2018 Theresa May menyatakan "kami tidak mendukung larangan penggunaan cadar di depan umum".
Pada tahun 2010, Senator Liberal Australia Cory Bernardi menyerukan agar burka dilarang di Australia, dan menyebutnya "tidak khas Australia". Larangan itu tidak diberlakukan, tetapi perdebatan tentang burka terus berlanjut.
Pada tahun 2011, Carnita Matthews dari Sydney dijatuhi hukuman enam bulan penjara karena membuat pernyataan yang menuduh seorang petugas polisi berusaha mengangkat paksa niqabnya, yang awalnya disebut secara keliru oleh sumber berita sebagai burqa. Petugas itu telah menghentikannya untuk melakukan tes napas acak dan kemudian memberinya tilang karena pelanggaran SIM. Matthews diduga kemudian mengajukan pengaduan yang ditandatangani ke kantor polisi sambil mengenakan niqab. Hakim Clive Jeffreys membatalkan putusan pada bulan Juni 2011, dengan alasan apa yang menurutnya merupakan perbedaan antara tanda tangan pada SIM-nya dan yang ada pada pengaduan. Dia kemudian melanjutkan untuk mencari biaya hukum. Matthews kemudian diketahui memiliki rekam jejak yang cukup panjang berupa denda yang belum dibayar dan pencabutan lisensi yang menimbulkan keraguan atas karakternya.
Pada tanggal 4 Juli 2011, New South Wales menjadi negara bagian Australia pertama yang mengesahkan undang-undang yang mengizinkan polisi untuk meminta burka (dan penutup kepala lainnya seperti helm sepeda motor) dilepas saat meminta identitas. Pada bulan Oktober 2014, Ketua DPR dan Presiden Senat di Gedung Parlemen di Canberra menetapkan bahwa pengunjung perempuan yang mengenakan penutup wajah harus duduk di area berkaca terpisah di galeri publik yang biasanya disediakan untuk anak-anak sekolah. Hal ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap rencana aksi pengacauan oleh kelompok aktivis politik. Perdana Menteri Tony Abbott menyatakan bahwa ia menentang pembatasan ini. Keputusan tersebut kemudian dibatalkan.
Pada bulan Agustus 2017, Senator Pauline Hanson datang ke Senat mengenakan burka sebagai bentuk protes, menuntut agar pakaian tersebut dilarang. Setelah insiden tersebut, ReachTEL melakukan jajak pendapat terhadap 2.832 warga Australia dan menemukan bahwa 56,3% mendukung pelarangan penggunaan burka di tempat umum.
Pada tanggal 16 Juni 2019, RUU 21 disahkan yang melarang semua simbol keagamaan di sektor publik bagi mereka yang memiliki posisi berwenang, seperti guru, polisi, hakim, dan pengacara. RUU tersebut juga melarang penggunaan cadar (niqab, burqa) saat menerima layanan publik. Sejauh ini, RUU tersebut telah ditegakkan oleh pengadilan karena disahkannya klausul notwithstanding.
Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan