Pemilihan umum Wali Kota Bekasi 2024

Pemilihan umum Wali Kota Bekasi 2024 (selanjutnya disebut Pilkada Kota Bekasi 2024) dilaksanakan pada 27 November 2024 untuk memilih Wali Kota Bekasi periode 2024-2029.
Berbeda dengan DKI Jakarta, yang melalui UU No 2/2024 "Provinsi Daerah Khusus Jakarta" mendapat keistimewaan untuk menyelenggarakan pilkada dengan sistem dua putaran, Pilkada di Kota Bekasi menggunakan sistem satu putaran. Siapapun pasangan calon yang meraih suara terbanyak pada pemungutan suara 27 November akan langsung ditetapkan sebagai pemenang, tanpa harus memperoleh lebih dari 50 persen suara.
Pemilihan umum Walikota Bekasi dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pilkada serentak pada 37 provinsi dan 508 kabupaten - kota se-Indonesia. Berikut adalah jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Walikota Bekasi, berdasarkan Peraturan KPU No 2/2004 tentang "Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:
DPRD Kota Bekasi bersama Pemerintah Kota Bekasi, pada Senin, 24 Oktober 2022 telah menyepakati anggaran penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota Bekasi 2024 sebesar sekitar Rp 113 milyar. Besar anggaran ini sudah sesuai dengan permohonan dari KPUD dan Bawaslu Kota Bekasi. Pelaksanaan pembiayaan anggaran ini dilakukan bertahap agar tidak membebani keuangan daerah, yaitu sebesar Rp 30 milyar dari APBD perubahan 2022, Rp 30 milyar dari APBD murni 2023, lalu sisanya sebesar Rp 53 milyar lebih dari APBD perubahan 2023.
Akibat bertambahnya warga pindahan baru ke Kota Bekasi dan remaja yang sudah bertambah usia, daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Kota Bekasi 2024 terhitung naik 26.043 orang jika dibandingkan dengan DPT Pemilu 2024 lalu pada bulan Februari. Dengan tambahan data ini, total DPT Pilkada Kota Bekasi 2024 menjadi 1.828.740. Total DPT ini menyusut sekitar 6.248 pemilih dari Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan.
Pada Jumat, 7 Juni 2024, malam, KPU Kota Bekasi merilis maskot resmi Pilkada Bekasi 2024. Maskot yang dipilih merupakan simbolisasi ikan gabus (Channa striata), fauna khas Bekasi, yang diberi nama "Wara" dan Wiri".
Surat suara dicetak di PT Percetakan Gramedia Cikarang. Jumlah surat suara yang dicetak sesuai dengan jumlah DPT di Kota Bekasi, dengan tambahan 2,5% dari jumlah DPT pada masing-masing TPS. Rencananya, surat suara akan didistribusikan ke gudang KPU Kota Bekasi pada Senin, 14 Oktober 2024. Penyortiran dan pelipatan surat suara melibatkan 600 orang warga masyarakat sekitar yang sudah mendaftar. Proses tersebut akan memakan waktu satu pekan, mulai sejak tanggal 5 November 2024. Setelah selesai dilipat, surat suara akan memasuki proses pengepakan ke dalam kotak suara pada 20 November 2024. Diagendakan, pada tanggal 23 - 25 November sudah mulai didistribusikan ke 56 kelurahan di seluruh Kota Bekasi. Lalu, KPPS akan mendistribusikan lagi ke masing-masing TPS yang ada. Ditargetkan, pada H-1 pencoblosan, logistik sudah ada di TPS.
Polres Metro Bekasi Kota akan mengerahkan sebanyak 1.070 personel untuk mengamankan TPS pada hari pencoblosan. Personel yang dikerahkan terdiri dari 735 anggota Polres Metro Bekasi Kota dan 335 personel Bantuan Kendali Operasi dari Polda Metro Jaya. Mereka akan bertugas mengamankan 3.673 TPS yang tersebar di 12 kecamatan di Kota Bekasi.
Pada Senin (25/11), KPU Kota Bekasi mulai mencairkan anggaran Rp 1.990.000 untuk setiap Tempat Pemungutan Suara dalam rangka persiapan pemilu mendatang. Anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional TPS, termasuk penyediaan tenda, printer dan konsumsi.
Berdasarkan hasil pemilihan legislatif 2024, hanya PKS yang bisa mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tanpa bergabung dengan partai lain. Hal itu merujuk pada ketentuan UU No 10 / 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yaitu paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD. Pada akhir proses rekapitulasi suara Pemilu 2024, PKS mendapat 11 kursi atau 22% dari jumlah kursi DPRD. Sementara itu, posisi kedua ditempati oleh PDI-P dengan 9 kursi atau 18% dari jumlah kursi DPRD. Dengan begitu, PDI-P harus membangun koalisi dengan parpol lain untuk menggenapi persyaratan paling sedikit 10 kursi atau 20% dari jumlah kursi DPRD.
Berdasarkan keputusan MK yang terbaru, peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meskipun tidak mempunyai kursi di DPRD, dengan ketentuan jumlah minimum suara sah yang disesuaikan dengan besar DPT di masing-masing daerah. Menindaklanjuti hasil putusan MK tersebut, KPU Kota Bekasi, melalui Keputusan KPU Kota Bekasi No 528/2024, memutuskan bahwa syarat minimal pengusungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024 adalah sebanyak 88.509 suara sah, berdasarkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota Bekasi tahun 2024. Jumlah ini dihitung berdasarkan ketentuan Putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 yang mensyaratkan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari satu juta jiwa, gabungan partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut. DPT Pemilu 2024 untuk Kota Bekasi sebanyak lebih dari satu juta (1.809.574 jiwa).
Sebelum dibukanya masa pendaftaran pasangan calon Wali Kota dan Wakil Walikota, terdapat beberapa tokoh di Bekasi yang disebut-sebut potensial menjadi calon, baik melalui liputan media massa hingga deklarasi resmi partai pendukung maupun simpatisan.
Pada 13 April 2024, Heri Koswara, selaku ketua DPD PKS Kota Bekasi mengonfirmasi bahwa PKS Kota Bekasi telah membangun komunikasi politik dengan PAN, Partai Demokrat dan Golkar.
Setelah kunjungan Mochtar Mohamad ke Presiden PKS Ahmad Syaikhu di Jakarta pada 29 April 2024, Heri Koswara mengunjungi kediaman Mochtar Mohamad di Jakasampurna, Bekasi Barat, pada 2 Mei 2024. Kunjungan Mochtar Mohamad ke Presiden PKS berkaitan dengan potensi koalisi PKS - PDIP di pemilihan Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung dan Bupati Bandung Barat. Hal ini mengingat jabatan Mochtar, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Jawa Barat. Mengenai pertemuannya dengan Heri Koswara, Mochtar mengonfirmasi bahwa hal tersebut merupakan silaturahmi dan upaya menyamakan persepsi mengenai Pilkada.
Pada awal bulan Mei 2024, Heri Koswara mengunjungi tokoh senior Partai Golkar, Idris Laena (anggota DPR RI empat periode sejak 2008 - 2024), untuk mendiskusikan hal-hal terkait komunikasi politik jelang Pilkada Kota Bekasi 2024.
Sebelumnya, PAN sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Tri Adhianto dan pasangan Heri Koswara - Sholihin. Namun akhirnya, pada tanggal 24 Agustus 2024, PAN menyerahkan SK B1-KWK dari DPP PAN kepada pasangan Heri Koswara - Sholihin.
Menjelang pendaftaran ke KPU Bekasi pada Rabu, 28 Agustus 2024, Ketua PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, menyerahkan surat B1 KWK kepada pasangan Heri-Sholihin.
DPC PKB Kota Bekasi membuka rekrutmen terbuka bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi sejak 6 April 2024 hingga 31 Mei 2024. Pada tanggal 6 April 2024, tercatat ada tiga nama dari partai lain (dua selaku ketua partai dan satu selaku masyarakat umum) dan satu nama dari internal partai (Sudjatmiko, caleg DPR dapil Kota Bekasi - Kota Depok yang terpilih pada pemilu legislatif tahun ini) yang akan mendaftar. Setiap calon yang mendaftar akan diverifikasi, mulai dari verifikasi administrasi persyaratan KPU, lalu dilanjutkan dengan uji kelayakan kompetensi ke tingkat pimpinan pusat DPP PKB. Beberapa tokoh lainnya yang mengikuti prosedur rekrutmen PKB ini antara lain :
Kaesang Pangarep dipastikan batal maju dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 karena tidak mengembalikan formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi ke PKB. Sudjatmiko juga dipastikan batal maju dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 karena beliau memilih fokus sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029.
Pada Rabu, 29 Mei 2024, Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Riski Topananda, bersama dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo, mengumumkan deklarasi koalisi Bekasi Maju antara Partai Gerindra (12% DPRD) dengan PKB (10% DPRD) di Gedung Graha Kartika, Margajaya, Kota Bekasi. Jumlah suara gabungan kedua partai tersebut telah memenuhi batas ambang minimum 20% untuk dapat mengusung pasangan calon Walikota dan Wakil Wali Kota Bekasi sendiri.
Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi, Tahapan Bambang Sutopo, mengatakan bahwa terhitung tanggal 29 Mei 2024, sudah ada dua orang yang telah mendaftar sebagai bakal calon Walikota Bekasi melalui DPC Gerindra, yaitu Kemal Hendrayadi dan Tri Adhianto. Tri, selaku Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, menjelaskan bahwa kedatangannya ke DPC Gerindra merupakan bentuk tindak lanjut hasil Rakernas dan perintah ketua umum. Keesokan harinya, Mochtar Mohamad juga ikut mengembalikan formulir penjaringan calon kepala daerah di DPC Gerindra pada 30 Mei 2024. Kemudian, pada hari yang sama (30 Mei 2024), Nofel Saleh Hilabi juga mendaftar penjaringan bakal calon Walikota Bekasi melalui kantor DPC Gerindra Kota Bekasi. Masa pendaftaran bakal calon walikota dari Partai Gerindra masih akan dibuka hingga tanggal 5 Juni 2024.
Pada 5 Juni 2024, jajaran pengurus DPC PKB Kota Bekasi mendatangi kantor DPC Demokrat di Jalan Chairil Anwar. Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk balasan, karena sebelumnya pengurus DPC Demokrat juga sudah terlebih dahulu mendatangi kantor DPC PKB beberapa waktu yang lalu.
Pada 17 Juni 2024, DPC Partai Gerindra Kota Bekasi terkonfirmasi sudah memulai komunikasi intens dengan beberapa partai bagian Koalisi Indonesia Maju pada Pilpres 2024 kemarin, yaitu Golkar, PSI dan Demokrat, untuk bekerjasama dalam Pilkada Kota Bekasi.
Pada 18 Juni 2024, Ketua DPC PKB Kota Bekasi, Rizky Topananda, mengungkapkan bahwa enam bakal calon Walikota Bekasi akan mengikuti proses Uji Kompetensi dan Kelayakan ke Dewan Pengurus Pusat PKB, yaitu Mochtar Mohamad, Tri Adhianto, Solihin, Novel Saleh Hilabi, Uu Saiful Mikdar dan Kemal Hendrayadi. Sementara itu, surat tugas PKB direncanakan akan terbit pada bulan Juli.
Prabowo Subianto sudah menandatangani surat tugas tunggal untuk Abdul Harris Bobihoe pada 23 Juli 2024. Sementara itu, PKB telah mendeklarasikan dukungannya kepada Tri Adhianto pada 26 Juli 2024.
Imam Haryo Pradigdo, selaku Sekretaris Bappilu DPD PDI-P Provinsi Jawa Barat, telah mengonfirmasi bahwa DPD PDIP Provinsi Jawa Barat sudah menerima pengembalian empat formulir Bakal Calon Walikota Bekasi, yaitu :
Kemudian, keempat nama-nama tersebut akan menjalani tes kelayakan dan kepatutan di DPD PDI-P Provinsi Jawa Barat, sebelum selanjutnya akan dikirim kembali ke DPP PDI-P.
Pada Selasa, 28 Mei 2024, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi, Ronny Hermawan, bersama Ketua DPD PSI Kota Bekasi, Tanti Herawati, mendeklarasikan pembentukan Fraksi Demokrat Solidaritas Indonesia (F-DSI) di DPRD Kota Bekasi. Fraksi ini hanya berfokus untuk DPRD dan tidak untuk Pilkada Kota Bekasi, karena total kursi gabungan fraksi tersebut tidak mencukupi batas ambang 20%. Fraksi ini diketuai oleh politisi senior Partai Demokrat, Arwis Sembiring.Pada pemilu legislatif 2024 lalu, Partai Demokrat Kota Bekasi berhasil mendulang 75 ribu suara, sedangkan PSI Kota Bekasi berhasil mendapat 65 ribu suara.
Pada 31 Mei 2024, DPP Partai Demokrat Kota Bekasi menerbitkan surat tugas konsolidasi yang memerintahkan Mochtar Mohamad untuk (1) melakukan komunikasi dengan partai politik untuk memenuhi persyaratan koalisi kursi DPRD minimal 20%; (2) mengusulkan nama calon wakil wali kota; dan (3) melaporkan hasil survei terkini. Merespon surat tersebut, Mochtar menyatakan apresiasinya kepada Partai Demokrat. Ia menyatakan bahwa kini internal PDI-P sendiri masih menunggu hasil survei yang saat ini sedang berjalan.
Pada tanggal 9 Mei 2024, DPD PAN Kota Bekasi menyelenggarakan acara Halal Bihalal dan Silaturahmi yang dihadiri oleh beberapa ketua partai politik se-Kota Bekasi, diantaranya : Ketua DPD PKS Kota Bekasi Heri Koswara, Ketua DPD PAN Kota Bekasi Fathurrahman Duante, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Tri Adhianto, Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari, Ketua DPC Gerindra Kota Bekasi Tahapan Bambang, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bekasi Rizky Topananda, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Bekasi Ronny Hermawan, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Solihin, serta perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia. Selain itu, sejumlah bakal calon Wali Kota Bekasi juga turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Mochtar Mohamad, Nofel Saleh Hilabi, Abdul Rasyad Irwan dan Kusnanto Saidi.
Pada 18 Juli 2024, PAN menerbitkan surat rekomendasi bernomor 1319/VII/2024 yang menugaskan Tri Adhianto untuk mencari pasangan Bakal Calon Wali Kota Bekasi, mendapatkan koalisi partai politik lain untuk memenuhi persyaratan, melakukan komunikasi intensif dengan DPW, DPD, DPC dan DPRt PAN untuk menggerakkan mesin partai, dan menanggung biaya survey oleh lembaga survey yang ditunjuk DPP PAN. Surat rekomendasi ini ditandatangani oleh Tim Pilkada DPP PAN, yakni Viva Yoga Mauladi, Yandri Susanto dan Pangeran K Saleh. Afrizal, selaku Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PAN Kota Bekasi, mengabarkan bahwa penyerahan surat rekomendasi ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 20 Juli 2024, pukul 14.30 WIB di Sanset Cafe Grand Galaxy Kota Bekasi.
Pada hari itu, Tri Adhianto datang langsung ke Sanset Cafe untuk menerima surat rekomendasi dari perwakilan jajaran DPD PAN Kota Bekasi, seperti Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bapilu) DPD PAN Kota Bekasi, Afrizal, dan anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi PAN, Agus Rohadi. Namun Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Fatur R Duata, tidak hadir. Tri Adhianto mengatakan bahwa sebelumnya ia telah menghubungi Ketua DPD PAN Kota Bekasi mengenai kegiatan penyerahan surat rekomendasi PAN untuk dirinya. Kepadanya, Fatur mengaku berhalangan hadir karena ada kegiatan lain.
Namun selanjutnya, pada Rabu, 24 Juli 2024, Heri Koswara & Sholihin mengunjungi kantor DPD PAN Kota Bekasi di Rawalumbu untuk menerima surat rekomendasi dari PAN. Ketua DPD PAN Kota Bekasi, Fathur R Duata, menyebutkan bahwa pemberian surat rekomendasi kepada lebih dari satu bakal calon merupakan hal yang biasa. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatalan untuk surat yang sebelumnya telah diserahkan.
Pada akhirnya, di tanggal 24 Agustus 2024, PAN menyerahkan SK B1-KWK dari DPP PAN kepada pasangan Heri Koswara - Sholihin.
Pada Kamis, 22 Agustus 2024, DPP PDIP resmi mengumumkan calon kepala daerah yang akan direkomendasikan pada Pilkada Kota Bekasi 2024, yakni Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe. Di hari yang sama, DPC PKB Kota Bekasi juga telah menyerahkan SK B1-KWK kepada Tri Adhianto dan Abdul Harris Bobihoe. Sementara itu, Partai Gerindra sendiri sudah merekomendasikan Jeje Ritchie Ismail dan Abdul Harris Bobihoe untuk maju pada Pemilihan Bupati Bandung Barat.
Akhirnya, pada hari Minggu, 25 Agustus 2024 di Kantor DPP Partai Gerindra Jawa Barat, Abdur Harris Bobihoe menerima rekomendasi dari DPP Gerindra untuk maju dalam Pilkada Kota Bekasi. Jeje Ritchie Ismail memastikan bahwa Harris mundur sebagai pasangannya dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat.
Pada 31 Mei 2024, Partai Demokrat Kota Bekasi telah menerbitkan surat tugas konsolidasi kepada Mochtar Mohamad, salah satu bakal calon Walikota Bekasi dari PDIP. Pada masa ini, spanduk Mochtar Mohammad terpasang di sudut-sudut Kota Bekasi. Dalam spanduk ini, juga terpampang foto Ono Surono, selaku bakal calon Gubernur Jawa Barat dari PDIP.
Pada Selasa, 16 Juli 2024 di Graha Girsang, Bekasi Selatan, DPP PDIP menyerahkan surat tugas kepada Tri Adhianto sebagai bakal calon Walikota Bekasi. Dalam sesi penyerahan ini, turut hadir Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono.
Pada Rabu, 24 Juli 2024, Partai Demokrat mengumumkan koalisi dengan PDIP, sekaligus mengalihkan dukungannya dari Mochtar Mohamad kepada Tri Adhianto.
Pada Jumat, 24 Mei 2024, perwakilan sembilan partai politik non parlemen Kota Bekasi mendatangi kediaman Ketua DPC PPP Kota Bekasi, Solihin, di daerah Rawalumbu untuk membahas potensi koalisi pada Pilkada Kota Bekasi. Pada waktu itu, Solihin sendiri tengah mengikuti proses penjaringan bakal calon Wali Kota Bekasi di PKB Kota Bekasi dan PSI Kota Bekasi.
Berikut adalah perolehan suara kesembilan parpol non parlemen tersebut pada pemilu legislatif 2024 :
Ketua DPD Nasdem Kota Bekasi, Aji Ali Syahbana menegaskan dukungan partainya kepada Tri Adhianto untuk maju sebagai calon Walikota Bekasi. Keputusan ini diambil setelah NasDem Kota Bekasi melakukan rapat konsolidasi internal di Graha 96, Kalimalang, Kota Bekasi pada 16 Agustus 2024.
Pada hari kedua pendaftaran di KPU, Partai Gelora, Partai Ummat, Partai Buruh, Perindo, PBB dan PKN dilaporkan telah bergabung pada tim koalisi koalisi pendukung Tri - Harris.
Pada hari terakhir pendaftaran di KPU, Golkar, NasDem dan Partai Gelora mendeklarasikan diri untuk mendukung pasangan Uu Saeful Mikdar & Nurul Sumarheni.
Pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Bekasi akan diselenggarakan selama tiga hari dari Selasa, 27 Agustus 2024 sampai Kamis, 29 Agustus 2024 di Kantor KPU Kota Bekasi, Jalan Ir. H. Juanda No 163, Bekasi Jaya, Kota Bekasi. Pada hari pertama dan kedua, kantor KPU akan menerima pendaftaran dari jam 8 pagi sampai jam empat sore. Sedangkan pada hari terakhir, waktu pendaftaran akan ditutup sampai jam 23.59 malam.
Pasangan Tri-Harris dan Heri-Sholihin sama-sama mendaftar pada hari kedua, yaitu Rabu, 28 Agustus 2024. Tri-Harris mendaftar pada pagi hari, sedangkan Heri-Sholihin mendaftar pada siang hari.
Pasangan Tri-Harris mendaftar ke KPU dengan diiringi dengan berbagai pagelaran budaya, diantaranya angklung, reog Ponorogo, barongsai dan palang pintu. Sebelum berangkat, keduanya melakukan ziarah ke makam pahlawan M Hasibuan di belakang Masjid Agung Al Barkah. Mereka tiba di kantor KPU sekitar pukul 09.40 WIB.
Pasangan Heri-Sholihin mengendarai vespa dari posko pemenangan tim di Kalimalang, melintasi Jalan Ahmad Yani, lalu berlanjut ke Jalan Ir Juanda ke Kantor KPU Kota Bekasi. Mereka tiba di kantor KPU sekitar pukul 15.00 WIB.
Pada hari terakhir, Kamis malam, 29 Agustus 2024, pasangan Uu Saeful & Nurul Sumarheni datang ke kantor KPU beserta perwakilan partai pendukungnya, yaitu Golkar, NasDem dan Partai Garuda.
Setelah proses pendaftaran selesai, KPU Kota Bekasi akan menyelenggarakan tes kesehatan bagi masing-masing pasangan calon di RSPAD Jakarta.
Berikut adalah rekapitulasi resmi hasil penghitungan perolehan suara yang bersumber dari situs resmi KPU Republik Indonesia, berdasarkan wilayah pemilihan:
Pasangan calon nomor urut 1, Heri Koswara dan Sholihin, mengajukan gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi yang diterima pada 10 Desember 2024, setelah penetapan hasil pemilihan umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi tahun 2024. MK menolak gugatan tersebut pada 5 Februari 2025.