Korupsi Bank Bali

Skandal Bank Bali terjadi di Indonesia pada tahun 1999 ketika para pejabat Partai Golkar berkolusi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memaksa Direktur Bank Bali Rudy Ramli membayar komisi ilegal sebesar Rp546 miliar (kemudian setara dengan sekitar US $ 80 juta) kepada perusahaan swasta Era Giat Prima dalam rangka mengumpulkan Rp904,6 yang miliar terutang oleh dua bank yang diambil alih oleh BPPN. Sebagian dari dana itu digunakan untuk mendukung upaya pemilihan kembali presiden BJ Habibie saat itu, tetapi pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh badan legislatif utama negara itu setelah skandal itu mencuat. Skandal itu dikenal secara luas sebagai Baligate (setelah Bank Bali dan Watergate). Sebagian besar dari mereka yang terlibat, termasuk pejabat Golkar dan pembantu Habibie, dibebaskan atau bahkan tidak dituntut.
Krisis finansial Asia 1997-98 mengakibatkan runtuhnya 64 bank di Indonesia. Banyak bank yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah, yang merestrukturisasi dan menggabungkan beberapa dari mereka. Sebelum krisis tersebut, Bank Bali adalah bank swasta terbesar keempat di Indonesia dan dianggap dikelola dengan baik.
Bank Bali telah memberikan pinjaman antar bank kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Tiara Asia (Tiara) sebesar Rp1,477 triliun pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 1998.
Pada tanggal 4 April 1998, BDNI, BUN dan Tiara termasuk di antara tujuh bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan pemerintah karena masalah likuiditas yang cukup besar. Kewajiban dan aset mereka dipindahkan ke BPPN, yang telah dibentuk pada Januari 1998, mewakili pemerintah Indonesia.
Keputusan pedoman bersama yang dikeluarkan oleh BPPN dan Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 menguraikan persyaratan untuk kelayakan klaim pembayaran berdasarkan jaminan pemerintah untuk pinjaman bank.
Pada 11 Januari 1999, saldo pinjaman antar bank Bank Bali, setelah diimbangi oleh liabilitasnya kepada BDNI dan Tiara, dan penyesuaian kerugian selisih kurs, mencapai Rp1,235 triliun, terdiri dari Rp869,8 miliar untuk BDNI, Rp327,3 miliar untuk BUN dan Rp38 miliar untuk Tiara.
Juga pada tahun 1999, Presiden BJ Habibie sedang mengupayakan pemilihan ulang, yang akan membutuhkan dukungan dari mayoritas 27 kepala cabang provinsi Partai Golkar, dan kemudian dukungan dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan ini, penasihat utama Habibie, AA Baramuli, mengorganisir penggalangan dan distribusi dana.
Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli, yang telah mewarisi bank dari ayahnya pada tahun 1992, tidak dapat memperoleh kembali pinjaman antar bank Bank Bali dari BPPN pada Januari 1999. Ia perlu menagih hutang untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi dan mencegah BPPN mengambil alih banknya. Di bawah skema jaminan bank pemerintah, dana tersebut seharusnya secara otomatis dikembalikan ke Bank Bali.
Rudy ditekan untuk menggunakan layanan dari perusahaan penagih utang, PT Era Giat Prima (EGP), yang setuju untuk membantu Bank Bali memulihkan uangnya dari BPPN, sebagai imbalan bagi EGP menerima komisi besar 60% dari semua hasil. EGP dimiliki oleh pengusaha properti Djoko Tjandra dan dijalankan oleh Setya Novanto, yang merupakan wakil bendahara Partai Golkar dan bagian dari tim pemilihan kembali Habibie.
Pada tanggal 11 Januari 1999, Bank Bali dan Setya Novanto menandatangani perjanjian cessie (sejenis sindikasi pinjaman) untuk pemulihan pinjaman antar bank, sejumlah Rp598,1 miliar yang terutang oleh BDNI dan Rp200 miliar yang terutang oleh BUN. Perjanjian tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi Bank Bali pada saat itu, dan tidak terdaftar di Bank Indonesia. Rp38 miliar lainnya akan diperoleh kembali dari Tiara melalui perjanjian cessie dengan perusahaan bernama PT Persada Harum Lestari (PHL).
Pada 11 Februari 1999, sebuah pertemuan diadakan di Hotel Mulia milik Direktur EGP, Djoko Tjandra di Jakarta untuk membahas masalah kredit Bank Bali. Di antara yang hadir adalah: Rudy Ramli, Djoko Tjandra, direktur Bank Bali Firman Soetjahja, ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Arnold Baramuli, menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, wakil ketua BPPN Pande Nasorahona Lubis, dan Presiden Direktur EGP Setya Novanto. Sebagian besar dari mereka kemudian membantah menghadiri pertemuan tersebut.
Pada 18 Februari 1999, Pande Lubis menginstruksikan Erman Munzir, direktur pengembangan perbankan di Bank Indonesia, untuk memeriksa kembali klaim Bank Bali. Erman ditugaskan ke tim dari divisi pemeriksaan bank Indonesia. Pada 22 Maret 1999, tim menyimpulkan bahwa klaim Bank Bali memenuhi syarat. Erman mengirim surat kepada ketua BPPN Glenn Yusuf, memberitahukan kepadanya tentang kesimpulan dan menyebutkan perjanjian cessie antara Bank Bali dan EGP.
Pada tanggal 29 Maret 1999, EGP mengeluarkan dua surat, yang memberi wewenang kepada Bank Bali untuk menagih pinjaman dan bunga dari BUN dan BDNI atas namanya.
Pada 9 April 1999, BPPN kembali menolak klaim Bank Bali, dengan mengatakan perlu ada persetujuan dari menteri keuangan dan Bank Indonesia. Pada 14 April 1999, Pande Lubis mengirim memo kepada Glenn Yusuf dari BPPN, merekomendasikan pembayaran langsung atas klaim Bank Bali.
Pada 12 Mei 1999, Rudy Ramli bertemu dengan menteri keuangan saat itu Bambang Subianto di rumah yang terakhir untuk meminta bantuan untuk membatalkan perjanjian dengan EGP. Bambang kemudian mengakui untuk mengadakan setidaknya tiga pertemuan bulan itu dengan Rudy dan pejabat lainnya.
Pada tanggal 14 Mei 1999, keputusan bersama Maret 1998 tentang persyaratan untuk kelayakan klaim untuk pembayaran di bawah naungan pemerintah diubah untuk membuat klaim Bank Bali memenuhi syarat untuk pembayaran.
Pada 26 Mei 1999, Rudy bertemu dengan tokoh Golkar Marimutu Manimaren dan rekan Habibie Hariman Siregar di Ascott Apartment Jakarta untuk meminta bantuan mereka agar pembayaran ke EGP dibatalkan. Manimaren dilaporkan mengatakan bahwa RI-1 (istilah untuk menyebut Presiden Habibie) membutuhkan "hanya Rp300 miliar".
Djoko Tjandra telah berulang kali mendesak kepala BPPN Glenn Yusuf untuk menyetujui pembayaran Rp904 miliar ke Bank Bali, tetapi Glenn menolak. Ketika Glenn berada di New York pada 1 Juni 1999, dua wakilnya, Pande Lubis dan Farid Harijanto, mengesahkan pembayaran tanpa kehadirannya, meskipun itu Minggu malam. Malam itu, transfer sebesar Rp904,6 miliar telah disetujui oleh Bank Indonesia dan dilakukan oleh BPPN ke Bank Bali untuk klaimnya kepada BDNI. Manimaren dan Hariman meminta Rudy untuk segera mentransfer biaya Rp546,4 miliar ke EGP. Firman Soetjahja kemudian mentransfer biaya pada 3 Juni 1999. Pada hari itu, rekening EGP mulai mentransfer dana ke perusahaan dan pejabat, termasuk para pemimpin Golkar.
Menurut catatan Rudy Ramli, ia bertemu pada 29 Juni 1999 dengan pengusaha Anthony Salim dan adik Habibie, Timmy Habibie. Anthony memperingatkan Rudy bahwa kesepakatan dengan EGP akan menimbulkan masalah karena Djoko Tjandra telah membual bahwa ia telah "membeli Patra Kuningan [Presiden Habibie]" dengan Rp300 miliar. Namun, Timmy Habibie mengatakan uang yang diterima hanya Rp200 miliar melalui Tanri Abeng.
Pada bulan April 1999, Standard Chartered setuju untuk membeli 20% dari Bank Bali, tergantung pada audit rekening bank. Selama pemeriksaan uji tuntas ini, ditemukan kekurangan uang sebesar Rp546 miliar yang dibayarkan ke EGP. Kerugian ini dilaporkan oleh Standard Chartered pada 20 Juli 1999.
Meskipun ditemukan kerugian, sebuah pesta masih berjalan pada malam 22 Juli 1999 untuk merayakan rencana pembelian saham Standard Chartered di bank tersebut. Sekitar 500 orang menghadiri acara mewah untuk para eksekutif dan staf senior Bank Bali dan Standard Chartered di hotel bintang lima Shangri-La di Jakarta. Tetapi pada hari berikutnya, Bank Indonesia mengumumkan bahwa Bank Bali telah diambil alih oleh pemerintah karena gagal memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal; namun, penjualan ke Standard Chartered akan dilanjutkan. Pada 26 Juli 1999, Standard Chartered mengumumkan telah mengambil alih kendali manajerial Bank Bali.
Pada seminar publik tentang perbankan di Jakarta pada 30 Juli, seorang analis hukum perbankan bernama Pradjoto ditanya mengapa Standard Chartered belum menyelesaikan investasinya di Bank Bali, karena tenggat waktu tiga bulan telah berlalu pada pertengahan Juli. Pradjoto menjawab bahwa kesepakatan itu macet karena Bank Bali adalah "korban politik uang". Dia menjelaskan bahwa lubang telah ditemukan di neraca Bank Bali. Dia mengatakan Rudy Ramli telah lebih dari setahun mencoba untuk mengamankan klaimnya dari BPPN dan Bank Indonesia tanpa hasil sampai dia dipaksa untuk membayar "komisi" besar untuk menggunakan layanan "fasilitasi".
Setelah berita tentang pembayaran besar-besaran Bank Bali ke EGP dilaporkan oleh media, tim pemilihan kembali Habibie berupaya mengatasi kerusakan. Setya Novanto mengundurkan diri sebagai wakil bendahara Golkar. Kemudian, pada 14 Agustus, Baramuli mengatakan kepada media bahwa EGP akan mengembalikan biayanya ke Bank Bali, dan pembayaran kembali dilakukan beberapa hari kemudian.
Di bawah tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengungkap kebenaran di balik skandal itu, parlemen Indonesia menugaskan auditor independen PricewaterhouseCoopers untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan dua minggu yang melibatkan 20 auditor, Pricewaterhouse Coopers menyampaikan laporan setebal 123 halaman kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 7 September 1999. Laporan tersebut menemukan “banyak indikator penipuan, ketidakpatuhan, ketidakteraturan, penyimpangan, penyalahgunaan, tidak semestinya perlakuan istimewa, penyembunyian, penyuapan dan korupsi "sehubungan dengan transaksi, dan indikasi kemungkinan keterlibatan" menteri, pejabat senior dan anggota parlemen".
Skandal itu menyebabkan penangguhan pinjaman sebesar hampir US $ 1,4 miliar selama beberapa bulan yang dikoordinasikan oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk membantu Indonesia mengatasi krisis ekonominya. IMF menuntut pembebasan penuh laporan audit, tetapi kepala BPK Billy Yudono mengutip undang-undang kerahasiaan perbankan sebagai alasan untuk memberikan laporan hanya kepada polisi. Ringkasan 36 halaman, yang tidak menyebutkan nama, dipublikasikan. Ringkasan ini juga menghilangkan rincian aliran dana, atas permintaan BPK.
Pada Oktober 1999, Mahkamah Agung memutuskan bahwa salinan lengkap dari laporan tersebut harus diberikan kepada parlemen nasional. Parlemen kemudian mengeluh bahwa ada satu halaman yang hilang dari laporan.
Meskipun Pradjoto, yang memicu skandal tersebut pada 30 Juli 1999, tidak menyebut Golkar terlibat, Baramuli menanggapi dengan mengatakan bahwa Pradjoto harus dituntut karena fitnah terhadap Golkar.
Majalah berita mingguan Gamma pada 15 Agustus 1999 mencetak transkrip rekaman percakapan antara Baramuli dan Setya Novanto. Percakapan itu, yang telah berlangsung pada 7 Agustus, menampilkan Baramuli menasihati Setya tentang bagaimana membenarkan komisi besar EGP. Dalam rekaman itu, Baramuli mengatakan kepada Setya bahwa kesepakatan itu seperti penjualan utang yang normal dan untuk menjaga nama mereka dari itu dan sebaliknya menggunakan nama Djoko Tjandra. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan kepada parlemen bahwa analisisnya menunjukkan bahwa rekaman itu asli.
Pada 23 Agustus 1999, Indonesia Corruption Watch menerbitkan jurnal pertemuan Rudy Ramli seputar skandal itu.
Pada 25 Agustus 1999, Rudy bertemu dengan pengusaha beretnis Tionghoa Kim Yohannes, yang merupakan mantan mitra bisnis Baramuli. Rudy kemudian mengatakan Kim memperingatkannya bahwa jaksa agung akan menuntutnya karena korupsi kecuali dia menarik kembali catatannya. Rudy mengatakan Kim sedang berbicara di telepon dengan Baramuli saat itu. Merasa ancaman datang langsung dari Baramuli, Rudy meminta pengacaranya membuat serangkaian pencabutan, yang salah satunya dikirim Kim ke Baramuli pada hari itu.
Pada 26 Agustus 1999, setelah rapat kabinet, Menteri Hukum dan HAM / Sekretaris Negara Muladi membacakan surat pencabutan yang dikaitkan dengan Rudy. Surat itu membantah bahwa catatan Rudy tentang skandal Bank Bali adalah asli. “Saya belum pernah membuat kronologi kasus Bank Bali, baik dalam bentuk huruf atau lisan. Kronologi tidak datang dari saya dan oleh karena itu saya tidak bertanggung jawab atas isinya,” kata surat itu. Surat itu seharusnya menunjukkan bahwa tim pemilihan Habibie tidak terlibat dalam skandal itu. Namun wartawan memperhatikan surat itu ditandatangani oleh "Rudi Ramli" sedangkan bankir selalu mengeja nama depannya sebagai "Rudy".
Ketika Rudy diinterogasi di hadapan komisi penyelidikan parlemen pada 9 September 1999, dia mengatakan telah dipaksa untuk menandatangani pencabutan, dan telah mengisyaratkan keengganannya dengan sengaja mengeja tanda tangannya secara tidak benar.
Muladi sangat marah dan menuntut Rudy Ramli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Baramuli menanggapi dengan mengatakan kepada wartawan bahwa Rudy adalah pembohong dan “pengguna narkoba”.
Pada 10 September, pengacara HAM Adnan Buyung Nasution, yang pernah menjadi pengacara Rudy pada akhir Agustus, mengungkapkan bahwa kantornya telah membantu Rudy menyusun empat versi pencabutan, tetapi Rudy tidak dapat memilih informasi apa yang akan ditarik. Buyung mengatakan bahwa surat yang dibacakan oleh Muladi adalah konsep yang seharusnya tidak pernah meninggalkan kantornya. Buyung kemudian mengundurkan diri sebagai pengacara Rudy dan bertemu dengan Habibie. Setelah pertemuan itu, dia mengatakan Habibie memberitahunya bahwa Baramuli telah memasok surat yang berisi pencabutan Rudy. Muladi kemudian mengkonfirmasi bahwa Baramuli telah mengamankan pencabutan tersebut.
Rudy enggan membahas rincian catatannya dengan parlemen, mengatakan bahwa dia dan keluarganya telah menerima ancaman pembunuhan. Namun dia mengaku mengirim catatan itu pada 13 Agustus 1999 ke seorang pengacara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang kemudian meneruskannya ke Indonesia Corruption Watch.
Pada 13 September 1999, Glenn Yusuf diperiksa oleh parlemen dan menyatakan Baramuli telah mendalangi skandal itu, berulang kali memintanya untuk mencairkan klaim Bank Bali dan dua bank lainnya. Dia mengatakan Baramuli telah mencoba untuk membuatnya diberhentikan sebagai ketua BPPN dan digantikan oleh Pande Lubis.
Glenn membenarkan kaki tangan Baramuli termasuk Tanri Abeng dan Syahril Sabirin. Dia mengatakan Baramuli ingin mengumpulkan dana untuk membeli suara di MPR dan bahkan mendiskusikan perhitungannya mengenai berapa kursi yang akan dibutuhkan oleh kemenangan.
Pada 14 September 1999, Menteri Keuangan Bambang Subianto juga menyalahkan Baramuli dan Tanri Abeng atas skandal itu. Namun, media lokal mencatat bahwa Bambang telah dikaitkan dengan Pande Lubis selama 36 tahun dan pasangan tersebut telah bekerja di Bank Bapindo milik negara, yang runtuh pada tahun 1994 karena kesalahan manajemen. Ketika diangkat menjadi menteri keuangan, Bambanglah yang membawa Pande Lubis bekerja di BPPN di bawah Glenn Yusuf.
Ketika ditanyai oleh parlemen, Baramuli membantah terlibat. “Ini konspirasi! Orang-orang ini amoral – mereka hanya ingin menjatuhkan saya, karena sayalah yang membuat Golkar menang [ pemilihan umum 1999]. Saya selalu mematuhi ajaran Nabi Muhammad, dan saya memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan. "
Berikutnya untuk bersaksi adalah Tanri Abeng, yang menolak untuk menjawab pertanyaan. Dia diikuti oleh Setya Novanto, yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan Baramuli dan Tanri, tetapi dia bersikeras sebagian besar dana yang diterima EGP dari Bank Bali, Rp426 miliar, masuk ke rekening yang dipegang oleh Djoko Tjandra, sementara Rp112 miliar masuk ke perusahaan tekstil Ungaran Sari Garment milik Manimaren. Setya mengklaim telah memulai pembayaran kembali Rp546 miliar kepada Bank Bali.
Pada 24 September 1999, komisi penyelidikan parlemen mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan 13 orang yang terlibat dalam skandal itu. Ada tujuh pejabat pemerintah: Baramuli, Bambang Subianto, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Glenn Yusuf, Pande Lubis dan wakil direktur BPPN Farid Harijanto; dan enam pejabat non-pemerintah: Djoko Tjandra, Setya Novanto, Kim Yohannes, Rudy Ramli dan dua pejabat Bank Bali lainnya. Komisi itu ingin menyebut 16 orang yang terlibat, tetapi Ketua DPR Harmoko dan Wakil Ketua DPR Abdul Gafur – keduanya anggota Golkar – meyakinkannya untuk mencoret tiga nama: Marimutu Manimaren, Timmy Habibie dan Hariman Siregar. Mereka juga ingin nama Baramuli dihilangkan dari daftar, tetapi gagal.
Setelah skandal itu mencuat, BPPN membatalkan perjanjian cessie dan membatalkan hak EGP untuk biaya tersebut. Setya Novanto mengajukan gugatan perdata terhadap pembatalan biaya EGP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan April 2000 memutuskan untuk memenangkan EGP. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan keputusan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mengembalikan dana ke EGP.
Bank Bali mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada 8 April 2004, Mahkamah Agung mengabulkan banding. EGP mengajukan peninjauan kembali, yang ditolak Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mei 2007, sehingga uang itu secara hukum milik Bank Bali (yang saat itu telah diganti namanya menjadi Bank Permata). Dalam keputusan terpisah, Mahkamah Agung pada Juni 2009 memutuskan dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara.
Pada Agustus 1999, kepolisian Indonesia memulai penyelidikan atas skandal itu. Di bawah pemerintahan Habibie, kepolisian memfokuskan penyelidikan mereka hanya pada Rudy Ramli dan tiga direktur Bank Bali lainnya: Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan dan Rusli Suryadi. Rudy, yang beretnis Tionghoa dan menderita stroke pada Maret 1999, mengeluh bahwa ia dijadikan kambing hitam, karena polisi tidak menargetkan politisi Golkar dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam skandal itu.
Polisi menginterogasi Rudy pada September 1999 dan memenjarakannya selama 38 hari. Pada 11 November 1999, Rudy dan tiga direktur Bank Bali diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka dituduh melanggar undang-undang perbankan karena menyembunyikan pembayaran dari bank sentral dan menghadapi hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Keempatnya dibebaskan pada Desember 1999, di bawah administrasi pengganti Habibie, Abdurrahman Wahid, ketika pengadilan menolak tuduhan terhadap mereka.
Didakwa dengan tuduhan korupsi, Pande Lubis dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 23 November 2000. Ketua ketua majelis hakim Putra Jadnya memutuskan bahwa keputusan Pande untuk mentransfer dana BPPN ke Bank Bali dibuat atas nama BPPN, sehingga Pande tidak bertanggung jawab atas transaksi tersebut. karena dia belum membuat keputusan dalam kapasitas pribadi. Jaksa penuntut umum Tarwo Hadi Sadjuri mengajukan banding atas putusan tersebut, dengan alasan Pande menyalahgunakan kewenangannya dengan secara ilegal menyetujui suntikan Rp904,6 miliar ke Bank Bali. Dia mengatakan klaim Bank Bali terhadap BDNI telah diproses melalui delapan transaksi swap dan dua transaksi lainnya, yang semuanya ditolak oleh Bank Indonesia sampai Pande turun tangan. Jaksa juga mengatakan Lubis menerapkan bunga tambahan untuk pinjaman dan tahu bahwa setidaknya 50% dari total dana akan ditransfer ke EGP. Mahkamah Agung pada 10 Maret 2004 menghukum Pande empat tahun penjara. Ia dinyatakan bersalah karena menipu negara dan melakukan korupsi. Pande menanggapi dengan mengeluh bahwa dia hanya mengikuti perintah. Dia mengatakan transaksi telah disetujui oleh lima pejabat BPPN dan menteri keuangan saat itu. Pengacara Lubis, Asfiduddin, berpendapat transaksi itu sah karena didasarkan pada keputusan presiden dan surat edaran yang dikeluarkan oleh menteri keuangan.
Syahril Sabirin mengancam akan menuntut PricewaterhouseCoopers atas laporan auditnya atas skandal itu, yang menurutnya tidak adil dan spekulatif. Pada 13 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Sabirin karena melanggar prinsip-prinsip perbankan yang berhati-hati dengan persetujuannya atas suntikan dana ke Bank Bali. Ia tetap bebas dan menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Bank Indonesia yang menunggu banding. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan hukuman tersebut pada 29 Agustus 2002. Mahkamah Agung pada tahun 2004 menguatkan pembebasannya. Pada 11 Juni 2009, Mahkamah Agung memeriksa kembali kasus ini dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.
Pada 27 September 1999, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki peran Djoko Tjandra dalam skandal itu. Dia ditahan oleh Kejaksaan Agung dari 29 September 1999 hingga 8 November 1999. Dia kemudian ditempatkan di bawah tahanan kota dari 9 November 1999 hingga 13 Januari 2000. Dia kemudian ditahan lagi oleh kantor dari 14 Januari 2000 hingga 10 Februari 2000. Kasusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Februari 2000. Pengadilan memutuskan bahwa ia harus ditahan di kota. Djoko dituduh melakukan korupsi dalam "mengatur dan terlibat dalam transaksi ilegal". Pada 6 Maret 2000, ia dibebaskan dari penangkapan kota, dengan wakil ketua majelis hakim R. Sunarto yang memutuskan kasus tersebut seharusnya didengar oleh pengadilan perdata, bukan pengadilan pidana. Jaksa penuntut meminta hukuman 18 bulan. Jaksa Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi Jakarta untuk meninjau putusan tersebut. Pada 31 Maret 2000, Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Tjandra. Dia kembali ke pengadilan pada bulan April 2000. Jaksa penuntut lagi mencari hukuman 18 bulan untuk korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pada 28 Agustus 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Tjandra bebas dari semua tuduhan. Hakim mengatakan meskipun dakwaan jaksa penuntut atas tindakan Tjandra terbukti secara hukum, tindakan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan tindakan sipil. Pada 21 September 2000, jaksa penuntut negara mengajukan banding. Pada tanggal 26 Juni 2001, Mahkamah Agung membebaskan Tjandra dari semua dakwaan. Hakim Sunu Wahadi dan M. Said Harahap menyatakan dia tidak bersalah, sementara hakim Artidjo Alkostar mengeluarkan pendapat berbeda.
Pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas pembebasan Djoko Tjandra. Pada 10 Juni 2009, Djoko menerbangkan pesawat sewaan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Port Moresby, Papua Nugini. Keesokan harinya, panel peninjauan Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa dan Artidjo Alkostar, menerima peninjauan yudisial. Djoko dijatuhi hukuman penjara dua tahun, didenda Rp15 juta dan jumlah yang disengketakan sebesar Rp546.166.116.369 di Bank Permata diperintahkan disita untuk negara. Imigrasi terlambat melarang Djoko bepergian. Pada 16 Juni 2009, Djoko gagal memenuhi panggilan dari Kantor Kejaksaan Agung untuk mulai menjalani hukuman penjara. Ia mengabaikan panggilan kedua dan dinyatakan buron. I waa kemudian diberikan kewarganegaraan oleh Papua Nugini, yang juga memberinya paspor dengan nama baru dan dengan tanggal lahir baru.
Di bawah Rudy Ramli, Bank Bali telah tumbuh menjadi bank swasta terbesar keempat di Indonesia. Bank Bali bergerak di bidang perbankan konsumen dan dihormati oleh para analis sekuritas untuk portofolio pinjaman yang relatif konservatif. [3]
Setelah BPPN mengambil alih manajemen Bank Bali pada Juli 1999, Rudy digulingkan sebagai presiden direktur dan manajemen kemudian diambil alih oleh Standard Chartered PLC London. Lebih dari 1.000 staf Bank Bali memprotes di Jakarta untuk menunjukkan dukungan kepada Rudy dan untuk menentang manajer asing yang ditunjuk untuk bank oleh Standard Chartered.
Pada bulan Februari 2001, Bank Bali bergabung dengan empat bank lain: Bank Artamedia, Bank Patriot, Bank Prima Express dan Bank Universal. Pada Oktober 2002, bank-bank yang dimerger ini dinamai Bank Permata. Pada bulan September 2006, pemerintah Indonesia menjual saham mayoritasnya di Permata ke Standard Chartered dan Astra International seharga Rp5,6 triliun. Menurut perjanjian penjualan, dana yang disengketakan dalam rekening cessie akan tetap berada di Bank Permata.
Korupsi politik telah berkembang selama 32 tahun di masa pemerintahan mantan presiden Soeharto, tetapi jarang dilaporkan oleh media Indonesia. Baligate menjadi salah satu skandal korupsi terbesar pasca-Suharto dan dilaporkan secara luas oleh media Indonesia. Cakupan skandal dalam negeri sering kali membayangi berita referendum Timor Timur tahun 1999 untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Habibie menolak untuk mengambil tindakan terhadap pejabat pemerintah yang dituduh melakukan kesalahan dalam skandal itu. Dia menolak panggilan untuk menangguhkan Barramuli dari DPA dan sebagai gantinya pada 14 Agustus 1999 – ketika skandal itu berlangsung – menghadiahkannya dengan kehormatan tertinggi bangsa Indonesia, Anugerah Bintang. Tanggapan Habibie terhadap skandal tersebut berkontribusi pada kegagalannya untuk memenangkan pemilihan kembali, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 19 Oktober 1999 menolak pidato pertanggungjawabannya dengan suara 355 hingga 322, meskipun ada lobi yang kuat untuk Habibie oleh Baramuli. Skandal ini juga dikreditkan dengan berkontribusi pada berakhirnya kekuasaan Partai Golkar.
Sebuah laporan yang dikeluarkan pada Maret 2000 oleh Departemen Luar Negeri AS mencatat skandal Bank Bali "mensyaratkan operasi pencucian uang besar-besaran yang bertujuan menyembunyikan banyak penerima manfaat." Laporan tersebut mendesak Indonesia untuk menerapkan undang-undang anti-pencucian uang dan praktik pengawasan bank yang berhati-hati untuk mencegah bank-bank Indonesia menjadi korban skandal. Indonesia pada tahun 2002 membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian pada tahun 2010 diberlakukan undang-undang anti pencucian uang dan pada tahun 2011 membentuk Otoritas Jasa Keuangan.