Ferry Irwandi

Ferry Irwandi adalah seorang YouTuber asal Indonesia sekaligus pendiri dari Malaka Project. Ia dikenal luas karena konten-konten yang membahas isu-isu politik, pendidikan, stoikisme serta fenomena sosial.
Ferry lahir di Jambi pada tahun 1991. Ia menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), meskipun sejak SMP telah menunjukkan ketertarikan pada dunia seni, seperti teater dan film. Ketika kuliah, ia aktif dalam klub teater dan grup film SCENE. Ia menikah dengan Muthia Nadhira pada tahun 2015 dan memiliki dua anak. Ia juga merupakan lulusan gelar magister dari Central Queensland University.
Karier profesional Ferry dimulai sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan, dengan peran sebagai videografer. Namun, dorongan kuat untuk berbagi pengetahuan dan membangun komunitas yang berpikir kritis mendorongnya meninggalkan pekerjaan tersebut demi menjadi konten kreator penuh waktu.
Ia mulai aktif di YouTube sejak 2010. Channel-nya berisi berbagai topik, termasuk politik, keuangan, stoikisme, dan isu sosial. Ia kerap mengkritik fenomena negatif seperti promosi judi online oleh influencer. Popularitasnya meningkat setelah menjadi tamu di podcast "Close The Door" milik Deddy Corbuzier pada April 2022.
Pada tahun 2023, Ferry bersama beberapa influencer seperti Jerome Polin dan Coki Pardede meluncurkan Malaka Project di Djakarta Theater. Proyek ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sebagai kontribusi untuk visi Indonesia Emas 2045. Ferry juga kerap berkolaborasi dengan tokoh-tokoh lain seperti Fathia Izzati, Rizky Ardiprakoso, Cania Citta, Aurelia Vizal, Angellie Nabilla, dan Dea Anugrah.
Dalam salah satu videonya, Ferry mengungkapkan adanya hubungan dengan Close The Door dalam bentuk kemitraan profesional berbasis kepemilikan yang menjunjung kebebasan berekspresi dan tidak dibatasi oleh aturan editorial satu arah. Ferry menjelaskan bahwa channel tersebut dibangun berdasarkan dua kepemilikan, artinya ia adalah salah satu pemilik atau mitra strategis dalam proyek tersebut bersama pihak lain, yang diduga merujuk pada Deddy Corbuzier sebagai figur utama dari Close The Door.
Ferry menegaskan bahwa ia tidak terikat kontrak editorial atau dibayar secara rutin—tidak menerima gaji bulanan, tidak dibayar per konten, dan tidak dimodali untuk produksi. Kerja sama yang terjalin bersifat setara. Sejak awal, Ferry sudah menyampaikan kemungkinan akan adanya perbedaan pandangan ekstrem di masa depan, termasuk kemungkinan ia mengkritik langsung mitranya tersebut. Dalam hal ini, Ferry menyatakan bahwa pihak lain menghargai dan menyepakati kondisi tersebut, dan hingga saat ini tidak ada komitmen yang dilanggar.
Ferry dikenal sebagai sosok yang vokal terhadap transparansi dan etika dalam dunia digital. Ia pernah melaporkan influencer yang mempromosikan judi online. Selain itu, ia aktif menyoroti praktik-praktik tidak etis seperti fake giveaway dan klaim penghasilan palsu dari konten kreator lain.
Selain menjadi konten kreator, Ferry juga dikenal sebagai penganut stoikisme sejak 2017 dan terus membagikan pemikiran-pemikiran filosofis tersebut dalam kontennya. Ia juga seorang seniman musik yang pernah mengikuti festival band di Jambi.
Ferry dikenal sebagai salah satu figur publik yang vokal menyuarakan kritik terhadap Undang-Undang TNI yang baru. Menurutnya, kritik ini bukan sekadar reaksi spontan, melainkan bersumber dari posisi ideologis yang sangat prinsipil. Ferry menyatakan bahwa meskipun ia bisa bersikap kompromis terhadap banyak isu, namun keterlibatan militer dalam urusan sipil adalah hal yang tidak dapat ditawar.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki masalah dengan institusi militer selama berada dalam kerangka fungsi dan perannya yang sesuai, yaitu menjaga pertahanan negara. Hal inilah yang menurutnya membuat tingkat kepercayaan publik terhadap militer tinggi, terutama pasca reformasi, karena militer dianggap berhasil menjalankan tugasnya sesuai koridor.
Namun, Ferry menolak keras keterlibatan militer dalam urusan sipil. Ia menilai hal tersebut tidak hanya berpotensi mengganggu tatanan demokrasi, tetapi juga bertentangan secara fundamental dengan sifat dasar militer itu sendiri.
Ia menjelaskan bahwa militer tidak dididik untuk "memanusiakan manusia", melainkan dilatih untuk mengeliminasi ancaman dalam konteks perang. Menurut Ferry, pelatihan militer dibentuk dalam situasi ekstrem antara hidup dan mati, dengan tujuan menjaga kedaulatan negara. Hal ini sangat kontras dengan dunia sipil yang mengedepankan diskusi, kompromi, dan pendekatan kemanusiaan.
Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa militer dilatih untuk patuh, bukan untuk bertanya atau berdiskusi. Pola pikir seperti ini sangat dibutuhkan dalam struktur komando militer, tetapi akan menjadi bumerang ketika diterapkan dalam sistem sosial sipil yang pluralistik. Oleh karena itu, ia merasa perlu untuk menyuarakan kekhawatirannya secara terbuka, termasuk melalui media sosial. Salah satu unggahannya di Instagram terkait RUU TNI bahkan menjadi postingan dengan jangkauan dan keterlibatan tertinggi, yang kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya.
Sejak saat itu, Ferry mengaku menerima berbagai konsekuensi atas sikap vokalnya, termasuk tekanan sosial, peringatan dari rekan-rekan, serta upaya pembunuhan karakter yang dilakukan melalui framing dan opini di media sosial seperti Twitter dan Instagram. Meskipun demikian, ia menyatakan tidak menyesal telah menyuarakan pendapatnya dan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa militer harus tetap berada dalam ranah pertahanan, bukan dalam struktur pemerintahan sipil. Baginya, menjaga batas antara militer dan sipil adalah bagian penting dari mempertahankan demokrasi dan kehidupan bernegara yang sehat.
Dalam perjuangannya menyuarakan kritik terhadap Undang-Undang TNI yang baru, Ferry tidak hanya menghadapi perdebatan intelektual, tetapi juga gempuran narasi di media sosial yang diarahkan untuk mendiskreditkan dirinya. Menariknya, Ferry tidak menunjukkan kebencian terhadap serangan-serangan tersebut. Ia justru mengaku takjub dengan cara lawan memainkan strategi komunikasi dan framing, khususnya ketika relasi Ferry dengan kanal Close The Door dan sosok Deddy Corbuzier digunakan sebagai alat serang. Ferry menanggapi hal ini dengan menjelaskan struktur kepemilikan kanal secara transparan, bahwa kerja sama tersebut berdasarkan kemitraan dan bukan hubungan atasan-bawahan, serta menegaskan bahwa tidak ada kontrak yang membatasi kebebasan berekspresinya, bahkan jika kritiknya diarahkan pada mitra sekalipun.
Meski demikian, serangan tidak berhenti pada isu relasi profesional. Berbagai framing personal diluncurkan, termasuk isu-isu yang menyerang identitas, kesukuan, dan bernuansa disinformasi. Ferry menyebut bahwa redaksi dan penyusunan narasi oleh pihak-pihak yang menyerangnya dilakukan dengan sangat rapi dan sistematis, bahkan oleh akun-akun yang selama ini dianggap sebagai rekan perjuangan.
Dalam salah satu refleksi publiknya, Ferry mengungkapkan bahwa ia pernah berdialog langsung dengan Prabowo Subianto sebelum Pemilu, di mana Prabowo dengan tegas menyatakan komitmennya terhadap supremasi sipil dan menolak gaya kepemimpinan militeristik. Ferry mengapresiasi pernyataan tersebut dan berharap, jika terpilih sebagai Presiden Indonesia, Prabowo benar-benar akan mewujudkan janji itu. Namun, setelah menjabat, Ferry melihat berbagai kebijakan dan situasi justru berlawanan dengan janji tersebut. Ia menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam urusan sipil—dari pengelolaan pangan hingga orkestrasi informasi digital—yang menurutnya mengancam demokrasi dan tatanan sipil yang sehat.
Ferry mengkritisi pendekatan pemerintah yang semakin menunjukkan kecenderungan otoriter, termasuk penggunaan kekuatan militer dalam merespons demonstrasi sipil. Ia mempertanyakan logika pengerahan kekuatan militer secara besar-besaran dalam situasi damai, di tengah aksi mahasiswa yang berlangsung damai namun konsisten selama berhari-hari. Lebih dari itu, ia mengungkapkan kekhawatiran terhadap wacana penggunaan operasi siber oleh TNI untuk menekan opini publik yang kritis. Menurutnya, pendekatan ini merupakan solusi keliru terhadap masalah yang lebih mendasar, yakni krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli, dan kian lemahnya stabilitas sosial.
Ferry menyerukan agar militer ditarik mundur dari urusan sipil dan ditempatkan kembali pada fungsinya menjaga pertahanan negara. Ia menegaskan bahwa kekuasaan sipil harus ditegakkan, dan program-program publik harus dijalankan oleh para profesional di bidangnya masing-masing. Baginya, mengembalikan batas-batas yang jelas antara ranah sipil dan militer adalah langkah esensial demi menjaga kohesi sosial dan kepercayaan publik.
Di tengah badai kritik, intimidasi, dan serangan personal, Ferry tetap memilih jalur damai. Ia menyatakan bahwa ia tidak merasa terancam, berkat dukungan masyarakat luas dan reaksi positif dari publik digital. Meski menyebut upayanya ini sebagai "peluru terakhir", Ferry menegaskan bahwa perjuangannya bukan datang dari ruang kosong. Ia berbicara dari posisi yang sudah matang, penuh tanggung jawab, dan sadar akan risiko sosial serta emosional yang harus ia tanggung.