Budiman Sudjatmiko

Budiman Sudjatmiko (lahir 10 Maret 1970) adalah seorang aktivis, politikus dan pemeran berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena ikut menyusun Undang-Undang Desa dan mendirikan Gerakan Inovator 4.0. Ia juga dikenal sebagai aktivis reformasi atas keterlibatannya mendirikan dan memimpin Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan membacakan manifesto PRD di ruang sidang. Bukunya, Anak-Anak Revolusi, menjadi salah satu sumber informasi mengenai dunia aktivisme pada masa Orde Baru.
Oleh Partai Golkar Orde Baru, ia sempat dikambinghitamkan dalam Peristiwa 27 Juli dalam penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan kemudian divonis dengan hukuman 13 tahun penjara, namun ia jalani hanya tiga setengah tahun.
Ia dilahirkan dari pasangan Wartono Sudjatmiko dan Sri Sulastri Sudjatmiko, anak pertama dari empat bersaudara. Keluarganya membesarkan dengan suasana kental dengan keagamaan. Ia mulai memperhatikan kemiskinan yang menjerat rakyat kecil saat mendapati pengasuhnya bunuh diri karena jeratan utang 25m.
Masa kecilnya ia habiskan di Bogor, menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Pengadilan 2 Bogor. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Cilacap dan lulus tahun 1986. Kemudian pendidikan menengah atas di SMA Negeri 5 Bogor dan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta dan lulus tahun 1989. Pendidikan tinggi sebenarnya ia tempuh di Universitas Gadjah Mada, namun kemudian aktivisme membuatnya drop out. Ia baru kembali melanjutkan pendidikannya selepas dipenjara ke Ilmu Politik di Universitas London dan Master Hubungan Internasional di Universitas Cambridge, Inggris.
• SD Negeri Pengadilan 2 Bogor• SMP Negeri 1 Cilacap• SMA Negeri 5 Bogor• SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta• Universitas Gadjah Mada (Tidak Selesai) • SOAS, Universitas London• Universitas Cambridge
Budiman aktif dalam berbagai kegiatan diskusi dan organisasi sejak duduk di bangku SMP. Ia pernah masuk struktur kepengurusan Ikatan Pelajar Muhammadiyah ketika menimba ilmu di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Ia terlibat dalam gerakan mahasiswa saat berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), namun Budiman tidak dapat menyelesaikan pendidikan di universitas tersebut Ia kemudian menerjunkan diri sebagai community organizer yang melakukan proses pemberdayaan politik, organisasi dan ekonomi di kalangan petani dan buruh perkebunan di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akibat kegiatannya ini pula, dia tidak sempat menyelesaikan kuliahnya.
Pada tahun 1996, Budiman mendeklarasikan PRD (Partai Rakyat Demokratik) yang kemudian menyebabkannya dirinya dipenjara oleh pemerintah Orde Baru dan divonis 13 tahun penjara, dan hanya dijalani selama tiga tahun, karena dianggap sebagai dalang insiden peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa ini disebut juga Sabtu Kelabu, satu peristiwa penyerbuan kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia di Jl. Diponegoro, Jakarta. Pertikaian terjadi di antara para pendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang telah pecah untuk memperebutkan kantor DPP mereka yang terletak di Jl. Diponegoro 58 Jakarta Pusat.
Setelah ada perlawanan dari pendukung PDI dan juga dari rakyat Jakarta yang mengakibatkan kota Jakarta terbakar pada 27 Juli. Akibatnya Budiman dituduh sebagai dalang karena dianggap mendalangi Mimbar Bebas selama satu bulan sebelumnya. Karena kemenangan gerakan demokrasi, Budiman hanya menjalani hukuman selama 3,5 tahun setelah diberi amnesti oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 10 Desember 1999.
Setelah kembali ke Indonesia, pada akhir 2004 bergabung ke PDI Perjuangan, dan membentuk REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi), sebuah organisasi sayap partai.
Pada periode 2009–2019, Budiman menjabat sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan (dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII: Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap) dan duduk di komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, dan agraria; dan juga merupakan Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa.
Pada tingkat internasional, Budiman terlibat aktif sebagai pengurus Steering Committee dari Social-Democracy Network in Asia (Jaringan Sosial-Demokrasi Asia). Sekarang ini, dia juga memegang posisi sebagai Pembina Utama di Dewan Pimpinan Nasional organisasi Parade Nusantara, yaitu organisasi yang menghimpun para kepala desa dan seluruh perangkat desa di seluruh Indonesia yang memiliki agenda utama memperjuangkan pengesahuan RUU pembangunan pedesaan.
Budiman Sudjatmiko ikut terlibat aktif mempelopori penyusunan Undang-Undang Desa pada tahun 2009. Ia menjanjikan penyusunan RUU Desa kepada konstituennya saat berkampanye di pemilihan legislatif, yang kemudian diwujudkan dengan kinerja penyusunan RUU tersebut, setelah sebelumnya ide serupa tidak berhasil diwujudkan sejak 2005.
Setelah masuk ke Senayan, Budiman Sudjatmikio menjadi jangkar politik bagi pegiat desa, misalnya mempertemukan pegiat desa dengan Komisi II secara institusional dan personal. Terwujudnya Parade Nusantara (2009) di bawah pimpinan Sudir Santosa, dan Budiman Sudjatmiko juga hadir sebagai pembinanya, membuat dorongan untuk mewujudkan Undang-Undang ini semakin kuat, dan puncaknya pada September hingga Desember 2011.
Akhirnya atas desakan yang ada, Presiden SBY mengeluarkan ampres RUU Desa pada Januari 2012. DPR RI kemudian membentuk Pansus RUU Desa yang dipimpin oleh Ketua Akhmad Muqowam (PPP), serta wakil ketua Budiman Sujatmiko (PDI Perjuangan), Khatibul Umam Wiranu (Demokrat) dan Ibnu Munzir (Golkar).
Pada tanggal 11 September 2018, Inovator 4.0 Indonesia dideklarasikan dengan Budiman Sudjatmiko sebagai ketua umumnya. Komunitas ini berisikan akademisi, ahli rekayasa, peneliti, programmer, seniman, dokter dan lainnya yang berhubungan dengan komputasi kuantum, rekayasa genetik, pertanian presisi, kecerdasan buatan, drone, otomatisasi, sumber energi terbarukan, pendidikan, manajemen talenta, dan sosial budaya untuk memicu lompatan Indonesia menuju Revolusi Industri 4.0.
Pada tanggal 19 Agustus 2019, Budiman Sudjatmiko bersama berbagai ahli, talenta, dan akademisi PhD Inovator 4.0 Indonesia dari luar negeri menemui presiden Republik Indonesia dan membuat pernyataan siap pulang untuk ikut membangun negeri dan menularkan pengetahuan yang telah mereka dapat kepada talenta-talenta lainnya di Indonesia, terutama di desa.
Inovator 4.0 Indonesia juga yang memelopori peringatan mengenai Firehose of Falsehood dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan memberikan edukasi untuk mengalahkannya.
Budiman Sudjatmiko tergolong politikus yang aktif di media sosial, terutama Twitter (sekarang X). Pendapat yang dia tuliskan di media sosial resminya sering dikutip oleh media sebagai berita. Pada bulan Juni 2014, Budiman kembali berseteru di media sosial dengan dengan Hutomo Mandala Putra. Perseteruan ini seperti sebuh aroma dendam lama di antara keduanya pada tahun 1998 yang mengakibatkan tumbangnya rezim orde baru.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi memecat Budiman Sudjatmiko sebagai kader partai, buntut dukungannya ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Surat pemecatan itu ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Kamis 24 Agustus 2023.
Budiman Sudjatmiko meluncurkan buku pertama Anak-Anak Revolusi di Jakarta pada April 2012. Buku ini adalah kisah nyata perjalanan panjang dan berliku seorang Budiman Sudjatmiko untuk mencari jawaban dan memperjuangkan mimpinya yang tertanam sejak dini. Buku ini sengaja Budiman tulis sendiri ini karena mengisahkan tentang Indonesia yang disaksikan oleh Budiman secara langsung.
Buku jilid pertama dari dua edisi ini bercerita mulai dari Budiman Sudjatmiko kecil sampai dengan dia dipenjara oleh Orde Baru. Mulai dari pertanyaan batinnya saat ia masih kecil tentang mengapa ada kemiskinan, kemudian menemukan jalan yang dituju yaitu politik, sampai dengan perjuangannya mewujudkan cita-cita Demokrasi Indonesia.
Pada bulan Agustus 2023, Budiman Sudjatmiko resmi diberhentikan oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan setelah menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Partai Gerindra dalam Pilpres 2024.