Danantara

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (beroperasi dengan nama Danantara Indonesia) adalah sovereign wealth fund yang didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk mengonsolidasi dan mengoptimalisasi investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Nama ”Daya Anagata Nusantara” diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. "Daya" berarti energi, "Anagata" berarti masa depan, dan "Nusantara" merujuk pada Indonesia, sehingga secara keseluruhan mencerminkan energi dan potensi dari Indonesia di masa depan.
Badan ini terutama beroperasi melalui dua holding, yakni Biro Klasifikasi Indonesia sebagai holding operasional dan Indonesia Investment Authority sebagai holding investasi.
Badan ini dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2024 dengan Muliaman Hadad dilantik sebagai kepala. Badan ini disebut merupakan hasil penggabungan antara fungsi dari Indonesia Investment Authority (INA), yang lebih dahulu dibentuk, dengan fungsi dari Kementerian BUMN. Badan ini pun diproyeksikan menjadi perusahaan investasi global seperti Temasek milik Singapura maupun Khazanah milik Malaysia.
Pada bulan Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan badan ini dengan Rosan Roeslani diangkat sebagai CEO. Pada bulan Maret 2025, pemerintah Indonesia menyerahkan mayoritas saham 13 BUMN yang melantai di Bursa Efek Indonesia ke Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara. Pemerintah juga menyerahkan mayoritas saham Danareksa ke BKI. Danantara memilih BKI sebagai induk dari holding operasional, karena BKI memiliki struktur keuangan yang sehat dan tidak memiliki utang.
Berikut susunan struktur dari Danantara:
Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Tugas utama Danantara ialah mengelola dividen BUMN. Sementara kewenangannya ialah:
Kekhawatiran mengenai manajemen dan transparansi pengelolaan Danantara mencuat karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dapat langsung mengaudit arus keuangan dan aktiva BUMN setelah dipegang Danantara. Alih-alih, proses audit Danantara hanya dapat dilakukan seizin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Masyarakat dan media massa mengkhawatirkan nasib masa depan Danantara akan seperti 1Malaysia Development Bhd. (1MDB) jika misalnya terjadi penyelewengan.
Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, memandang bahwa keberhasilan Danantara akan bergantung pada beberapa faktor: independensi, transparansi, profesionalisme dalam manajemennya, serta dukungan orientasi bisnis yang jelas. Ia membandingkannya dengan Temasek Holdings, yang pejabatnya sendiri masih memiliki hubungan erat dengan pemerintah, tetapi masih menjaga independensi dan profesionalitasnya.
Pada tanggal 24 Maret 2025, Thaksin Shinawatra ditunjuk sebagai salah satu Dewan Penasihat Danantara. Thaksin Shinawatra sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand mulai tahun 2001 hingga 2006. Namun, ia dan keluarganya pernah terjerat sejumlah skandal dan korupsi di Thailand.