Persatuan Guru Republik Indonesia

Persatuan Guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru. Organisasi ini didirikan dengan semangat perjuangan para guru pribumi pada zaman Kolonial Belanda, pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB). PGRI memiliki afiliasi dengan ASEAN Council of Teachers. PGRI juga tergabung dalam Education International, sebuah organisasi guru dunia yang terdiri dari 172 negara.
Pada awalnya organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB).
Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah. Dengan latar pendidikan yang berbeda-beda, mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka dua.
Tidak mudah bagi PGHB memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, di samping PGHB berkembang pula organisasi guru baru antara lain Persatuan Guru Bantu (PGB), Perserikatan Guru Desa (PGD), Persatuan Guru Ambachtsschool (PGAS), Perserikatan Normaalschool (PNS), Hogere Kweekschool Bond (HKSB), disamping organisasi guru yang bercorak keagamaan, kebangsaan atau lainnya seperti Christelijke Onderwijs Vereneging (COV), Katolieke Onderwijsbond (KOB), Vereneging Van Muloleerkrachten (VVM), dan Nederlands Indische Onderwijs Genootschap (NIOG) yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama.
Kesadaran kebangsaan dan semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi terhadap pihak Belanda. Hasilnya antara lain adalah kepala HIS yang dulu selalu dijabat oleh orang Belanda, satu per satu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak “merdeka”.
Pada tahun 1932 nama Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI). Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda, karena kata “Indonesia” yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Sebaliknya kata “Indonesia” ini sangat didambakan oleh guru dan bangsa Indonesia.
Pada zaman pendudukan Jepang segala organisasi dilarang, sekolah ditutup, Persatuan Guru Indonesia (PGI) tidak dapat lagi melakukan aktivitas.
Semangat proklamasi 17 Agustus 1945 menjiwai penyelenggaraan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini segala organisasi dan kelompok guru yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama dan suku, sepakat dihapuskan. Mereka adalah guru-guru yang aktif mengajar, pensiunan guru yang aktif berjuang, dan pegawai pendidikan Republik Indonesia yang baru dibentuk. Mereka bersatu untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam kongres inilah, pada tanggal 25 November 1945 - seratus hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan.
Dengan semangat pekik “merdeka” bertalu-talu, di tengah bau mesiu pengeboman oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak bersatu untuk mengisi kemerdekaan dengan tiga tujuan:
Sejak Kongres Guru Indonesia itu, semua guru Indonesia menyatakan dirinya bersatu di dalam wadah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Sifat-sifat PGRI antara lain:
Selain itu, PGRI memiliki tiga jati diri organisasi, yaitu organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan.
Berikut ini penjelasan tentang arti pada lambang PGRI:
Dasar Hukum termaktub pada Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 yang merupakan sebagai tanda penghormatan kepada guru, pemerintah Republik Indonesia dengan, menetapkan hari lahir PGRI pada tanggal 25 November sebagai Hari guru nasional, diperingati setiap tahun.
Susunan dan Personalia Pengurus Personalia PGRI Masa Bakti XXI Tahun 2013 – 2018 (yang ditetapkan di Jakarta, 4 Juli 2013):
PGRI kembali mengadakan kongres sebagai forum resmi organisasi yang tertinggi. Dalam Kongres ke-XXII PGRI yang berlangsung 4-7 Juli 2019 bertempat di BRI Arena Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara telah ditetapkan pengurus PB PGRI Masa Bakti ke-XXII, Periode 2019-2024.
Pengurus Besar PGRI Masa Bakti XXII Periode 2019-2024 sebagai berikut.
Ketua Departemen
Organisasi dan Kaderisasi: M. Sibroh Mulisi, S.Pd.
Pengembangan Profesi: Ir. H. Bambang Sutrisno, M.M.
Pengembangan Karier: Dr. Kartini, S.Ag. M.Pd.
Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi: Ir. Achmad Wahyudi, SH. MH.
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd.
Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Pendidikan: Dr. Mansyur Arsyad, M.Pd.
Kerjasama dan Pengembangan Usaha: Dr. M.Q. Wisnu Aji, M.Ed.
Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan: Dra. Rachmawaty AR. M.M.
Pemberdayaan Perempuan: Dra. Farida Yusuf, M.Pd.
Komunikasi dan Informasi: Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc. M.B.A
Olahraga, Seni, dan Budaya: Dr. Euis Karwati, M.Pd
Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa: Drs. Mustafa Kemal, M.Pd
Hubungan Luar Negeri: Dr. Fransisca Susilawati, S.Hut, M.Pd.
Pengembangan Pendidikan Khusus dan Nonformal: R. Ella Yulaelawati, R. MA., Ph.D.
Karena ada pengurus yang berhalangan tetap, maka di tahun 2020-2021 terdapat pergantian antarwaktu pengurus masa bakti XXII sebagai berikut. Di jajaran pengurus harian, 2 orang ketua, yaitu Dudung Nurullah Koswara, M.Pd. dan Dr. Sukirman, M.Pd. digantikan oleh Ir. Achmad Wahyudi, SH. MH., dan Prof. Dr. Ir. Richardus Eko Indrajit, M.Sc. M.B.A. Posisi Wakil Bendahara yang kosong dikarenakan meninggalnya Drs. Samidi, M.Pd., lalu dijabat oleh Catur Nurrochman Oktavian, M.Pd. (sebelumnya Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) sejak akhir tahun 2021.
Di posisi Ketua Departemen, terdapat beberapa pergantian pengurus. Ketua Departemen Kominfo yang dijabat oleh Wijaya, M.Pd.; Ketua Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dijabat oleh Dr. Sumardiansyah Perdana Kusuma, M.Pd.; Ketua Departemen Penegakan Kode Etik, Advokasi, Bantuan Hukum, dan Perlindungan Profesi dijabat oleh Abdul Waseh, M.Pd.; Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi dijabat oleh Drs. Mustafa Kemal, M.Pd.; dan Ketua Departemen Pembinaan Kerohanian dan Karakter Bangsa dijabat oleh Sugandi, S.E. M.Pd.
Lokasi sekretariat PB PGRI bertempat di Gedung Guru Indonesia Jl. Tanah Abang III No. 24, Jakarta 10160, dengan nomor telepon (021) 3849856 dan Faksimil (021) 3446504.
Sesuai jati dirinya sebagai organisasi profesi, perjuangan, dan ketenagakerjaan, maka PGRI memiliki Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) yang bertugas meningkatkan kesadaran, memberikan perlindungan, dan bantuan hukum kepada anggota PGRI. LKBH dibentuk di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. LKBH ini berperan memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan bantuan ohhh penyelesaian masalah hukum kepada badan pimpinan organisasi yang membentuknya tentang permasalahan hukum anggota, pengurus, lembaga pendidikan maupun organisasi PGRI.
Untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pendidikan pada lembaga pendidikan PGRI, maka dibentuklah Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) yang memiliki kedudukan dan wewenang yang ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Pengurus Besar PGRI. Dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi, BPLP dibantu oleh Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) PGRI provinsi, dan YPLP PGRI kabupaten/kota, atau badan penyelenggara pendidikan tinggi lainnya.
Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang berfungsi membina dan mengembangkan profesi guru. Salah satu jati diri PGRI sebagai organisasi profesi, maka untuk melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru PGRI telah menetapkan perangkat kelengkapan organisasi, yaitu Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis disingkat APKS. Pembentukan APKS PGRI didasarkan Keputusan Konferensi Kerja Nasional IV PGRI Masa Bakti XXI Nomor VIII/KONKERNAS IV/XXI/2017.
Sebagai perangkat kelengkapan organisasi PGRI, dibentuklah APKS PGRI Pusat pada tingkat Pengurus Besar, APKS PGRI Provinsi di pengurus provinsi, dan APKS PGRI kabupaten/kota di tingkat pengurus kabupaten/kota. APKS PGRI meliputi badan pimpinan APKS dan satuan APKS. Majelis APKS adalah representasi unsur perwakilan masing-masing satuan asosiasi profesi, satuan asosiasi keahlian sejenis, dan badan pimpinan organisasi PGRI sesuai dengan tingkatannya. Satuan asosiasi profesi adalah perkumpulan/ikatan/himpunan/asoiasi guru, dosen dan/atau tenaga kependidikan yang dibentuk atas kesamaan bidang ilmu dan/atau rumpun ilmu. Satuan asosiasi keahlian sejenis adalah perkumpulan/ikatan/himpunan/asoiasi guru, dosen atau tenaga kependidikan yang dibentuk atas kesamaan pekerjaan atau keahlian.
Tugas dan fungsi APKS PGRI serta satuan-satuan asosiasi profesi dan keahlian sejenis di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota, antara lain melaksanakan:
PGRI Smart Learning and Character Center (PSLCC) adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas melakukan pengembangan profesi guru dan pendidikan karakter berbasis teknologi dan informasi.
PSLCC dibentuk di tingkat nasional (pusat), provinsi, kabupaten/kota. PSLCC dibentuk oleh badan pimpinan organisasi sebagai representasi yang berwenang melakukan pengembangan dan pelatihan di bidang pembelajaran dan pendidikan karakter. Masa bakti pengurus PSLCC sama dengan masa bakti pengurus badan pimpinan organisasi yang mengangkatnya.
Di masa pandemi Covid-19, PSLCC melakukan kegiatan pelatihan daring seperti webinar berseri sejak 2-20 Mei 2020 dengan peserta sebanyak 15.000 orang dari seluruh Indonesia dan 50 negara yang dilaksanakan secara live streaming via youtube PB PGRI.
Berdasarkan AD/ART hasil kongres XXII PGRI tahun 2019, PGRI memiliki Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan. Lembaga Kajian Kebijakan Pendidikan adalah perangkat kelengkapan organisasi yang bertugas melakukan studi atau kajian yang terkait pendidikan. Lembaga kajian kebijakan pendidikan dibentuk di tingkat nasional (pusat), tingkat provinsi, dan kabupaten/kota.
Selain perangkat kelengkapan organisasi seperti APKS, PSLCC, BPLP, Persatuan Guru Republik Indonesia juga memiliki perangkat kelengkapan organisasi yang bernama Perempuan PGRI. Perempuan PGRI bertugas meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif anggota perempuan PGRI dalam membangun dan menjaga muruah organisasi. Perempuan PGRI dibentuk di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota. Perempuan PGRI memberikan saran, pendapat, pertimbangan, dan usulan tentang program-program pengembangan dan pemberdayaan perempuan serta menggerakkan anggota perempuan PGRI untuk berpartisipasi aktif dalam forum-forum dan kegiatan organisasi.