Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (yang dikenal dengan singkatan MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting (tengkes), menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.
Program ini mulai digulir sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan. Inisiatif ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan hasil pertanian dan peternakan dalam negeri. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menargetkan 82,9 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Program ini difokuskan pada peningkatan gizi anak-anak dan ibu hamil, sekaligus berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan hingga 2,6 persen. MBG ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional 2025-2029 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada 12 Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa audit harus dilakukan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran. Kesepakatan ini dicapai dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Per bulan Maret 2025, program MBG telah berjalan di 38 provinsi, menjangkau 2 juta penerima manfaat melalui 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah menargetkan 32.000 SPPG dapat beroperasi hingga akhir 2025.
Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), pada 2025, sebanyak 30.000 SPPG diperlukan untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat MBG secara merata. Dari jumlah tersebut, 1.542 SPPG akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan 28.458 lainnya akan dibangun melalui skema kemitraan.
MBG memiliki beberapa target pencapaian yang telah ditetapkan. Pada sektor siswa dan santri, program ini bertujuan untuk menghilangkan kelaparan akut dan kronis serta meningkatkan pertumbuhan berat badan sebesar 0,37 kg per tahun dan tinggi badan 0,54 cm per tahun. Selain itu, terdapat target peningkatan tingkat partisipasi siswa di sekolah hingga 10%, serta penambahan rata-rata kehadiran siswa sebanyak 4 hingga 7 hari per tahun. Upaya ini juga mencakup pengurangan rasio ketimpangan gender dengan meningkatkan tingkat partisipasi siswa perempuan di sekolah.
Bagi ibu hamil dan balita, program ini menargetkan penurunan angka stunting nasional ke level di bawah 10% dalam 3-5 tahun. Selain itu, diharapkan dapat mengurangi tingkat kematian balita yang saat ini mencapai 21 kematian per 1.000 kelahiran.
Dalam target jangka panjang, program ini menetapkan sejumlah pencapaian ambisius bagi Indonesia pada tahun 2045. Diproyeksikan bahwa hanya 0,5% - 0,8% penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia juga menargetkan status Tanpa Kelaparan dengan nilai Global Hunger Index (GHI) di bawah 10. Selain itu, angka stunting diharapkan menurun hingga di bawah 5%, termasuk balita yang tidak mengalami kekurangan gizi. Untuk sektor pendidikan, targetnya adalah meningkatkan rata-rata lama belajar penduduk Indonesia menjadi 12 tahun pada 2045.
Program MBG bertujuan untuk mengatasi masalah stunting dan meningkatkan kualitas gizi anak-anak. Namun, Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mengkritik bahwa program ini belum tepat sasaran. Salah satu masalah utama adalah distribusi yang tidak merata, karena kasus gizi buruk dan stunting lebih tinggi di beberapa daerah dibanding yang lain. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pemangkasan biaya per porsi makan dari Rp15.000-20.000 menjadi Rp10.000 akan menurunkan kualitas makanan yang diberikan. Hal ini dapat membuat program MBG kurang efektif dalam mengatasi stunting.
Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk menjalankan program MBG hingga Juni 2025. Namun, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa untuk menjalankan program secara penuh sepanjang tahun diperlukan anggaran hingga Rp 420 triliun. Pada Juni 2025, pemerintah berencana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 140 triliun untuk memastikan kelanjutan program ini. Namun, sejumlah pihak menilai bahwa negara belum memiliki cukup dana untuk membiayai MBG secara menyeluruh.
Dengan anggaran MBG mencapai Rp71 triliun, program ini hampir setara dengan 90% dari total belanja perlindungan sosial Kementerian Sosial pada 2024. Hal ini berpotensi mengorbankan program sosial lainnya, seperti Permakanan untuk lansia dan disabilitas. Selain itu, jika anggaran MBG tidak tercukupi, negara berisiko mengalami defisit lebih besar dari batas maksimal 3% dari PDB, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, CISDI merekomendasikan agar MBG lebih difokuskan pada daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta wilayah dengan angka stunting tertinggi.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa terbatasnya penerimaan negara dan menurunnya rasio pajak membuat pendanaan MBG semakin sulit. Jika program ini dipaksakan, defisit anggaran berpotensi melebihi 3% dari PDB. Huda juga mengkritik penggunaan dana desa untuk membiayai program MBG, karena hal itu dapat mengurangi kemandirian desa. Ia juga menyoroti potensi peningkatan penerimaan negara dari pajak pertambangan yang rendah dan pengemplang pajak yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp 300 triliun.