Pemilihan umum Wali Kota Depok 2024

Pemilihan Umum Wali Kota Depok 2024 (Nama lain: Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok 2024, Akronim: Pilkada Depok 2024) adalah proses politik melalui pemungutan suara secara demokratis oleh rakyat untuk memilih seorang wali kota sekaligus memilih seorang wakil wali kota masa bakti 2025 sampai 2030. Wali kota petahana, Mohammad Idris, dan mantan wali kota Nur Mahmudi Ismail tidak dapat maju kembali pada jabatan yang sama karena tidak diperkenankan konstitusi yang melarang kepala daerah menjabat lebih dari dua periode masa jabatan. Kontestasi yang seharusnya digelar pada 2025 ini dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemilihan presiden dan pemilihan umum legislatif. Pemilihan wali kota diresmikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok pada 8 Juni 2024 sekaligus maskot dan mars penyerta pemilihan umum. Pelaksanaan pemilihan wali kota di Depok sekaligus memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di pemilihan gubernur.
Pada sebuah kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kubu antitesa PKS yang dipimpin oleh Gerindra—pernah berkoalisi dengan PKS pada 2015—berhasil meraih kejayaan sebagai pemenang di enam kecamatan dari sebelas kecamatan secara keseluruhan, mengalahkan kubu PKS selaku petahana untuk pertama kalinya. Pemilihan kepala daerah ini mengukir sejarah baru dalam sejarah Kota Depok sejak memisahkan diri dari Kabupaten Bogor pada tahun 1999 bahwa partai yang menduduki kekuasaan selama hampir 19 tahun dapat digeser dari kedudukannya. Bahkan, lepasnya Depok dari pengaruh kekuasaan PKS menyoroti dinamika perpolitikan negara. Selama ini, PKS berhasil mempertahankan takhta sejak pilkada pertama diadakan pada tahun 2005 yang pernah berkoalisi dengan partai yang pada 2024 berada di kubu lawan, seperti PAN, Gerindra, Demokrat, hingga PPP. Supian Suri, seorang anak birokrat asal Depok, Bogor memimpin pemilihan dengan percaya diri setelah mendapatkan mandat dari Koalisi Perubahan Depok Maju yang terdiri atas 12 partai politik.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara berturut-turut mengusung salah satu kadernya sebagai calon Wali Kota maupun calon Wakil Wali Kota sejak Pemilukada 2005. Nur Mahmudi Ismail sebagai pemenang pertama dari PKS yang dilantik sebagai Wali Kota pada 2006 menjadi titik awal kemenangan PKS dalam setiap pemilihan wali kota di Kota Depok. Hingga 2020, PKS mengekalkan kemenangan sebagai partai dengan kursi mayoritas di parlemen dan partai pengusung yang berhasil memenangkan kandidatnya, Mohammad Idris yang berafiliasi dengan PKS dan Imam Budi Hartono, seorang kader PKS. Idris yang sebelumnya telah menjabat jabatan yang sama kembali mempertahankan kekuasaannya untuk masa jabatan kedua, 2021–2024.
Pilkada Depok 2020 menyaksikan kedua pasangan calon yang merupakan pimpinan petahana di Kota Depok. Idris dan Pradi Supriatna yang masing-masing Wali Kota dan Wakil Wali Kota berkontestasi sebagai calon Wali Kota Depok pada pemilihan tersebut. Pradi didominasi oleh partai politik pengusung di Koalisi Indonesia Maju yang mendukung pemerintahan Joko Widodo di tingkat pusat, sedangkan Idris diusung oleh dua partai politik oposisi di DPR RI dan satu partai politik peserta Koalisi Indonesia Maju. Pradi sebagai calon Wali Kota menjadikan Afifah Alia, seorang wirausahawan sebagai wakilnya. Dengan demikian, Afifah menjadi kandidat perempuan pertama di Kota Depok sejak pemilihan umum pertama berlangsung.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan pemilihan umum legislatif nasional pada tanggal 14 Februari 2024, termasuk pula pelaksanaan pemilihan presiden dilakukan secara serentak. Tahapan pemilihan umum dimulai sejak 14 Juni 2022. Dengan demikian, penetapan ini mengurangi masa jabatan kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah bersama pada 2020 dari lima tahun menjadi empat tahun, meskipun bersifat sementara dalam upaya digelarnya pemilihan umum bersama. Sedangkan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan pada 27 November 2022, termasuk Kota Depok. Oleh karenanya, KPUD Kota Depok menyusun anggaran sebesar 99 miliar rupiah. Bertambahnya jumlah tempat pemungutan suara dan pemberian honor bagi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi sebab kenaikan anggaran dari pilkada sebelumnya sebesar 20 miliar rupiah. Pada akhirnya, tempat pemungutan suara selama pemilihan kepala daerah disederhanakan dari 5.570 tempat menjadi sekitar tiga ribu lokasi yang tersebar di sebelas kecamatan. Penyederhanaan dilakukan didasari oleh data penduduk potensial pemilih pemilihan umum.
Pelaksanaan pemilihan presiden di Indonesia dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif sehingga pemilih diberi kesempatan memilih presiden dan wakil presiden, legislator DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPRD Kota Depok. Pada 2023, terdaftar tiga pasangan calon yang berkontestasi pada pemilihan presiden, di antaranya Anies Baswedan dengan didampingi oleh Muhaimin Iskandar dari PKB yang diusung oleh Koalisi Perubahan, kemudian kandidat presiden di dua pemilihan sebelumnya, Prabowo Subianto yang disandingkan dengan Gibran Rakabuming Raka dari klan Joko Widodo yang didukung pencalonannya oleh Koalisi Indonesia Maju, dan terakhir Ganjar Pranowo bersama dengan Mahfud MD yang diusung PDI-P dan PPP, serta disokong oleh dua partai politik nonparlemen. Di Depok, empat pemilihan presiden terakhir yang didukung PKS secara berturut-turut memenangi pemilihan presiden. Pada 2019, pasangan calon Prabowo Subianto beserta wakilnya Sandiaga Uno menang mudah di Depok dengan memperoleh 618.527 suara yang dipresentasekan menjadi 57%, sedangkan rivalnya Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin mendapatkan 464.472 suara yang sama dengan 43%.
Dinamika politik berubah setelah tiga partai peserta Koalisi Indonesia Adil Makmur secara berturut-turut, yaitu Partai Gerindra pada 23 Oktober 2019 setelah dilantiknya Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo, Partai Amanat Nasional pada 15 Juni 2022 setelah Zulkifli Hasan masuk ke kabinet, dan disusul oleh Partai Demokrat ketika pemimpinnya, Agus Harimurti Yudhoyono bergabung di kabinet, tepat delapan bulan sebelum berakhirnya pemerintahan kedua Joko Widodo. Tersisa PKS yang beroposisi di tingkat nasional. PKS menjadi oposisi dan mengusung rival Prabowo, Anies Baswedan pada 2024. Pascapemilihan presiden, Prabowo Subianto kembali menang mudah untuk ketiga kalinya di Depok dengan meraih 531.114 suara, begitupun PKS yang tidak mendukung pencalonan Prabowo. Di Depok, PKS menang dengan meyakinkan dengan mendapat 13 kursi, perolehan kursi tertinggi sejak pemilihan umum pertama pada 1999. Anomali ini tidak hanya terjadi di Depok, melainkan sejumlah daerah yang dimenangi partai pada pemilihan legislatif, namun kandidat yang diusung kalah di daerah tersebut, seperti Bekasi, Bantaeng, hingga Sidoarjo. Fenomena "gelombang biru langit" merata di beberapa daerah di Indonesia dengan didominasi oleh pemilih Prabowo-Gibran.
Di Depok, mayoritas anggota partai Koalisi Indonesia Maju membentuk gabungan partai yang disebut Koalisi Sama-Sama. Dari partai keseluruhan hanya Golkar dan NasDem yang tidak melanjutkan koalisi di Depok. Mereka berseberangan dengan KIM Plus dan memilih bekerja sama dengan PKS untuk mendukung pencalonan Imam Budi dengan wakilnya Ririn Farabi dari Golkar. KIM Plus di Depok memosisikan diri sebagai poros perubahan meski menggaungkan visi keberlanjutan dari era Joko Widodo di tingkat nasional. Koalisi Sama-Sama telah dikonfirmasi oleh pemimpin KIM, Prabowo Subianto untuk mencalonkan Supian Suri. Disambut pula oleh rekan koalisi, PAN yang dikomandoi oleh Zulkifli Hasan yang turut mendukung pencalonan Supian. Tidak hanya itu, Supian yang didukung Prabowo menyandang gelar "Wali Kota Pilihan Prabowo".
Menurut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa pemungutan suara kepala daerah digelar secara bersamaan di Indonesia pada 9 Desember 2015, termasuk Kota Depok. Hal ini berbeda dengan dua pemilihan wali kota sebelumnya yang diadakan tidak secara serentak dengan daerah lain, manakala pemilihannya dilakukan secara berkala. Pemilihan ini kembali dilaksanakan pada 2020 dan di tanggal yang sama sejumlah daerah hasil pemilihan 2015 melaksanakan pemilihan kepala daerah kembali pada tanggal 9 Desember 2020. Kemudian, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara pada 2020 tidak secara penuh menjabat dalam satu periode. Terdapat pengurangan masa jabatan sehingga pejabat yang menduduki posisi tersebut menjabat tidak sampai setengah dekade. Pemilihan wali kota yang sedianya digelar pada tahun 2025 dimajukan setahun pascapilpres dan pileg pada 2024. Pemilihan ini diselenggarakan secara bersamaan dengan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia pada 27 November 2024. Termasuk halnya memilih Gubernur Jawa Barat di hari yang sama, di mana pada pemilihan-pemilihan sebelumnya belum pernah dilakukan secara serentak sehingga pemilih di Kota Depok memilih dua kepala daerah, yakni wali kota dan gubernur beserta pasangannya.
Pada 20 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menitahkan dalam ketentuan hukumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60 dan 70 terkait gugatan yang digugat oleh Partai Buruh dan Partai Gelora atas uji materi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan dikabulkan sebagian gugatan oleh MK. Putusan ini seterusnya menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 yang mengatur mengenai persyaratan ambang batas pencalonan untuk dicalonkan sebagai kepala daerah. Isi putusannya adalah membolehkan partai politik maupun koalisi partai politik untuk dapat mengajukan pencalonan kepala daerah dengan mengacu syarat minimal persentase suara hasil pemilu legislatif sebelumnya, meskipun partai politik atau koalisi partai politik tersebut tidak memiliki kursi representatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ambang batas untuk dicalonkan dari partai pun disetarakan dengan persyaratan bagi calon independen.
Kalkulasi terkait daftar pemilih tetap di Kota Depok berjumlah 1.427.674 jiwa. Bila ditinjau dari jumlah pemilihnya, kota dengan total populasi yang terdaftar sebagai pemilih tetap lebih dari 1.000.000 jiwa, maka partai politik atau koalisi pengusungnya memiliki setidaknya 6,5% suara hasil pemilihan legislatif 2024 untuk tingkat DPRD Kota agar dapat mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Mengacu pada peraturan yang ada, maka terdapat lima partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain, di antaranya PKS sebagai partai pemenang dan diikuti oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB. Sebelum peraturan ini berlaku, PKS menjadi satu-satunya partai yang dapat memajukan calonnya secara tunggal karena memenuhi syarat ambang batas 25% jumlah suara sah hasil pemilu legislatif atau 20% kursi di DPRD Kota Depok.
Berikut merupakan daftar jadwal pelaksanaan pemilihan umum Wali Kota Depok 2024.
Pascapendaftaran dua kandidat yang kelak berkontestasi pada pemilihan wali kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok mengadakan uji kesehatan, baik fisik maupun mental di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta pada 31 Agustus 2024. RSPAD turut menjadi lokasi uji kesehatan bagi pemilihan kepala daerah di satu provinsi, tujuh kabupaten, dan dua kota, di antaranya Kepulauan Bangka Belitung, Belitung, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka Barat, Karawang, Cirebon, Bogor, Bekasi, dan Depok. Empat peserta pemilihan, yaitu Imam Budi, Ririn Farabi, Supian Suri, dan Chandra mengikuti serangkaian pengecekan kesehatan di hari yang sama, serta dihadiri pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok untuk mengawasi jalannya tes kesehatan. Pemeriksaan fisik dilakukan secara keseluruhan mencakup neurologi, sistem jantung, hingga bedah ortopedi. Pada pemilihan ini tidak ada lagi deteksi penyakit Covid-19 mengingat pandemi telah berakhir di Indonesia pada Juni 2023. Untuk kesehatan mental, para kandidat diuji psikiatri dan tes urine terkait apakah yang bersangkutan memakai narkotika dan obat-obatan atau tidak.
Supian Suri, salah satu peserta pilkada mengutarakan kelemahannya dalam mengilustrasikan gambar berdasarkan perintah tes yang menjadi salah satu uji kesehatan jiwa. Ia berkelakar bahwa sejak kecil tidak lihai dalam menggambar atau mengilustrasikan objek tertentu dengan baik. Pernyataannya tersebut disambut oleh wakilnya, Chandra yang mengklaim bahwa dirinya dapat menggenapi kelemahan Supian melalui kemampuannya dalam seni menggambar. Chandra membagikan pengalamannya ketika diuji lari dengan pengisar langkah. Dia mengakui kelemahannya tersebut yang membuat detak jantungnya tidak tenang. Hal ini berbanding terbalik dengan rekan politiknya, Supian yang merasa terbiasa karena rutin lari laun dan turut mengisi kelemahan Chandra. Disisi lain, rivalnya, Imam Budi menikmati tes psikologi yang termasuk kesehatan mental dengan jumlah 338 soal pengerjaan, termasuk kuantitatif dan menghafal atau mengingat beberapa kata. Begitupun pendampingnya, Ririn Farabi yang tidak merasa gusar terhadap uji kesehatan karena sebelumnya telah diinformasikan oleh pihak RSPAD Gatot Soebroto.
Dua nama yang muncul sebagai bakal kandidat wali kota, yaitu Imam Budi dan Supian Suri. Mereka memulai kampanye awal sejak Mei 2024. Alat peraga kampanye yang dipasang berasal dari simpatisan mereka. Kandidat tersebut diusul partai politik pascapemilihan umum presiden dan legislatif yang digelar serentak di Indonesia pada Februari 2024. Imam mendapat mandat PKS untuk naik jabatan dan memperebutkan kursi wali kota, sedangkan Supian dinominasikan oleh Koalisi Sama-Sama. Imam Budi yang direpresentasikan sebagai petahana mengusung ideologi konservatisme agama yang diusung oleh PKS dengan memerhatikan unsur kehijauan dalam kebijakannya. Maka dari itu, organisasi religius seperti Front Persatuan Islam, Persaudaraan Alumni 212, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama turut mendukung pencalonan Imam yang erat dengan kereligiusannya. Rivalnya, Supian Suri diposisikan sebagai pembawa ide transformasi sekaligus antitesa terhadap petahana.
Partai-partai anggota Koalisi Perubahan di tingkat nasional memiliki kesamaan visi dengan arah politik Supian, seperti PKB, NasDem, dan Ummat, sehingga partai-partai tersebut memilih untuk mengusung Supian. Pada kiprahnya, politik lokal di Depok cenderung memiliki kesamaan untuk berupaya menggeser PKS dari kekuasaan. Upaya menjadi rival dalam pemilihan dimulai sejak pemilihan 2015 dengan menghadirkan kandidat Dimas Oky dan Babai Suhaimi yang diusung oleh Koalisi Damai, yaitu PKB, NasDem, PDI Perjuangan, dan PAN, kemudian terulang kembali pada 2020 dengan membentuk Koalisi Depok Bangkit. Partai anggota Koalisi Depok Bangkit mengasas gabungan baru dengan tambahan beberapa partai. Golkar yang sebelumnya idealis menjadi oposisi bagi pemerintah akhirnya bergabung dengan PKS sebagai partai propemerintah sejak 2005.
Wali Kota periode 2021–2025, Mohammad Idris menurut undang-undang yang berlaku tidak dapat diusulkan kembali menjadi kandidat di pemilihan wali kota maupun bupati. Oleh karenanya, PKS memajukan kembali kadernya pada pemilihan wali kota. PKS mengajukan lima nama bakal kandidat wali kota, yaitu Wakil Wali Kota petahana Depok, Imam Budi Hartono; legislator Depok, Farida Rahmayanti, Hafid Nasir, dan Khairulloh; serta birokrat Supian Suri. Seiring berjalannya waktu, muncul nama lain masuk dalam bursa pencalonan, di antaranya Gamal Albinsaid, Muhammad Kholid, dan Imam Budi Hartono. Ketiga bakal kandidat tersebut merupakan kader PKS. Di tengah prosesnya, Gamal dan Kholid tidak melanjutkan pencalonannya sebagai kandidat wali kota, mengingat mereka juga mengikuti pemilihan umum sebagai calon legislatif DPR RI. Tetapi keduanya dipertahankan mengingat proses pemilihan internal sedang berlangsung.
Pascamundurnya kedua pesaing, Imam menjadi calon tunggal PKS dan diputuskan maju sebagai kandidat wali kota. Ia meraih sekitar 81% di atas dua pesaingnya yang masing-masing memperoleh 9% suara, maka secara otomatis gugur atau tereliminasi. Imam merupakan mantan legislator di Depok sejak awal berdirinya hingga tahun 2009, kemudian statusnya naik di tingkat provinsi. Pada 2015, namanya masuk dalam calon potensial sebagai calon wali kota dan bersedia diusung. Bahkan, pencalonannya pun turut didukung wali kota saat itu, Nur Mahmudi dan Gubernur Jawa Barat pada masanya, Ahmad Heryawan. PKS justru menominasikan wakil Nur Mahmudi di pemerintahan, Mohammad Idris sebagai calon wali kota. Imam kembali masuk dalam calon potensial dari PKS sebagai kandidat wali kota dan akhirnya ia dicalonkan menjadi wakil bagi Idris pada 2020.
Selain Imam, nama lain yang potensial adalah Farabi El Fouz dari Golkar. Farabi diberi mandat oleh partai untuk maju sebagai kandidat Depok pertama pada 26 November 2021 dan memperoleh surat keputusan partai tiga tahun setelahnya. Setelahnya, Farabi mundur dari bursa pencalonan wali kota pada 1 Mei 2024. Ia mengajukan istrinya yang juga kader Golkar, Ririn Farabi untuk dinominasikan di pilkada. Golkar pun berkerja sama dengan PKS dengan mencalonkan Imam sebagai calon wali kota dan Ririn sebagai wakilnya. Golkar awalnya merencanakan pencalonan Supian Suri. Hingga akhirnya, pencalonan tersebut dialihkan kepada Imam. Partai lainnya, NasDem yang mulanya menyokong Kaesang pun turut menominasikan nama Imam dan Ririn dalam pemilihan wali kota. Ririn juga masuk dalam bursa pencalonan bagi PSI sebagai kandidat wali kota. PKS yang berkoalisi dengan Golkar tidak lagi bekerja sama politik dengan PPP dan Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Tertata Adil Sejahtera. Walaupun begitu, PKS sebenarnya bisa mengusung calonnya sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Adapun Politikus PKS, Engkur, yang mengusulkan nama Ahmad Syihan Ismail dari trah Nur Mahmudi Ismail sebagai wakil dari Imam.
Pasangan calon ini merupakan kandidat pertama yang mendapat surat rekomendasi dari partai pengusul sehingga dipandang oleh Yusfitriadi, seorang analis politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara, bahwa Imam akan berlaga tanpa rival. PKS menjadi partai pertama yang mengusulkan Imam dan disusul Golkar pada 1 Agustus 2024. Setelah keputusan diterima, Imam Budi dan Ririn Farabi mendeklarasikan "peluncuran lunak" di Cimanggis, Depok, sebagai awal kerja sama politik menjelang pemilihan wali kota sekaligus menegaskan koalisi antara PKS dan Golkar. Dalam kesempatan itu, mereka menggaungkan politik hijau dalam orasinya meyakinkan pemilih dengan menjanjikan ekologi yang disinergikan dengan pembangunan di Depok. Pencalonannya ini sekaligus menegaskan visi pembangunan berkelanjutan yang telah dipelopori sejak kepemimpinan Nur Mahmudi, manakala ia menyatakan kebijakan publik di bawah pemerintahannya akan sesuai dengan kebijakan pemimpin sebelumnya. Salah satu program yang ditiru adalah diluncurkannya Kartu Yatim Sejahtera yang pelaksanaannya sama dengan Kartu Depok Sejahtera yang telah diluncurkan sebelumnya di masa Idris berkuasa.
Pasangan calon ini meresmikan pencalonannya pada 24 Agustus 2024 pascapeluncuran lunak sebelumnya. Deklarasi ini menghadirkan Wali Kota petahana Depok sekaligus pemimpin di Dewan Pakar Partai Keadilan Sejahtera Kota Depok, Mohammad Idris, Anggota DPRD Jawa Barat yang juga suami dari Ririn, Farabi El Fouz, dan tokoh-tokoh politik lainnya. Mereka mengusung slogan "Depok Berkarya Sejahtera untuk Semua" sebagai tema kampanye. Lima hari kemudian, kandidat yang diusulkan oleh PKS dan Golkar ini mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok bersama para pendukungnya. Imam Budi dan Ririn Farabi, serta pasangan istri dan suaminya berangkat mengendarai vespa. Setelah resmi menjadi kandidat, Imam pada pencalonannya tidak dianjurkan untuk melepaskan jabatannya oleh KPU sehingga ia cukup bercuti selama masa kampanye. Lalu, PBB, Masyumi, dan PKN menyerahkan mandat dukungan kepada kandidat ini.
Mantan Wakil Wali Kota Depok masa bakti 2016–2021 yang juga ketua Gerindra di Depok, Pradi Supriatna maju sebagai calon legislatif pada pemilu legislatif 2024 dan berhasil terpilih sebagai anggota DPRD Jawa Barat representasi dari Kota Depok dan Kota Bekasi. Pascapileg, Pradi memutuskan untuk tidak mengajukan pencalonan sebagai calon Wali Kota Depok setelah sebelumnya menjadi calon untuk posisi yang sama bersama dengan Afifah Alia pada 2020. Selain Pradi, dua nama lainnya dari Gerindra, yakni Yeti Wulandari dan Hamzah juga potensial dicalonkan. Nama Hamzah diusulkan oleh Ahmad Muzani setelah Prabowo dan Gibran mengungguli suara pemilihan presiden di Depok. Calon-calon potensial yang masuk dalam bursa pencalonan direspons positif oleh Gerindra. Pada akhirnya, Pradi menyerahkan posisi pencalonannya kepada seorang pegawai negeri sipil di Pemerintah Kota Depok, Supian Suri. Diusulkannya nama Supian terjadi ketika ia masih menduduki jabatan sekretaris daerah. Atas usulan itu, Partai Buruh menanggapi positif terhadap pencalonan Supian.
Nama Supian sebelum ini diusul oleh PDI Perjuangan untuk mendampingi putra Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Saat itu, ia belum memutuskan untuk berkontestasi di gelanggang politik. Untuk memulai pencalonan, Supian mengajukan dokumen pendukung sebagai bakal kandidat wali kota pertama kali ke Partai Amanat Nasional (PAN) pada 26 April 2024. Lalu, disusul oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat. PPP sendiri telah memberi mandat untuk ditugaskan dalam pencalonan kepada Supian pada 13 Juni 2024, sedangkan PKB melakukan penjajakan politik dengan partai lain, seperti Golkar, yang kemudiannya menginisiasi koalisi besar. Namun, Golkar bermanuver untuk bekerja sama dengan PKS. Pada akhirnya, PKB bersama Gerindra melanjutkan misi pendirian koalisi besar. Gerindra juga menjadi kendaraan politik bagi Supian yang mengajukan pencalonan wali kota. Keempat partai tersebut menyetujui pencalonannya di pemilihan wali kota, termasuk PDI Perjuangan dan PSI. Partai-partai ini mengelompokkan diri dan menyebut diri mereka sebagai Koalisi Sama-Sama dengan akronim "SS", sebutan yang sama dengan akronim Supian Suri. Nama koalisi ini juga seirama dengan slogannya, yakni "Bangun Depok Sama-Sama".
Setelah dibentuknya koalisi dan pencalonannya meyakinkan, Supian mengajukan permohonan kepada pemerintah kota untuk mundur sementara dari pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil sekaligus meletakkan jabatan sekretaris daerah dan komisaris di Perusahaan Daerah Air Minum di bawah naungan Pemerintah Kota Depok. Idris mengesahkan pengunduran dirinya pada 1 Juni 2024 dan ia baru menerima cuti setelah dua hari penandatanganan. Ketika surat keputusan telah diserahkan kepadanya, Supian pun membereskan berkas-bekas miliknya di kantor. Sebelum diterima, fasilitas negara yang dipakai olehnya selama dinas ditarik oleh pemerintah. Bahkan, ia yang hendak bermohon diri kepada para pegawai negeri sipil jajarannya tidak diperkenankan oleh pemerintah. Sebagai penggantinya di sekretariat daerah, pemerintah melantik Nina Suzana, putri dari Naming Djamhari Bothin yang bekerja di pemerintahan. Majunya ia sebagai kandidat wali kota menjadi salah satu sekretaris daerah yang berkontestasi di pemilihan kepala daerah di Indonesia sekaligus menjadi sekretaris daerah satu-satunya yang mundur sementara dari pekerjaannya.
Sebelum masa pencalonan, Supian menempuh pendidikan tinggi untuk jenjang strata tiga di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta. Ia dianugerahi gelar doktor setelah selesai menjalani sekolah pascasarjana pada Juni 2024. Supian mengusung permasalahan stunting yang terjadi pada anak dan penerapan kebijakan pada disertasinya. Alhasil, ia mendahului rekor sebelumnya dengan mendapatkan nilai akademik 94. Dengan demikian, Supian menjadi kandidat wali kota yang menyandang gelar doktor di pemilihan kepala daerah ini.
Perihal kandidat wakil wali kota, PDI Perjuangan memberi hak prerogatif kepada Supian untuk diusulkan namanya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih, Alfiansyah Komeng termasuk salah satu bursa bakal pendamping bagi Supian. Nama lainnya yang masuk dalam bursa pencalonan adalah Ririn Farabi dari Golkar, Yeti Wulandari dari Gerindra, dan Intan Fauzi dari PAN. PAN awalnya ajukan nama Hasbullah Rahmad sebagai kandidat wali kota. Namun, atas rekomendasi pemimpin PAN Zulkifli Hasan, maka akhirnya PAN mengusulkan nama Intan Fitriana Fauzi, legislator DPR RI, pada 31 Mei 2024. Koalisi merespons dengan meyakinkan terhadap wacana Supian disandingkan dengan Intan. Wacana tersebut juga diajukan Gerindra ke tingkat pusat untuk diresmikan. Pada 31 Juli 2024, koalisi menyepakati diusungnya Chandra Rahmansyah dari PKB sebagai kandidat wakil wali kota. Tidak dipilihnya nama Intan diisukan bahwa dia ditunjuk Presiden ke-8 Indonesia, Prabowo Subianto untuk menduduki posisi eksekutif di kabinet sebagai wakil menteri. Akan tetapi, isu tersebut disangkal olehnya dan mendeklarasikan dukungan terhadap pasangan calon baru, Supian yang bersanding dengan Chandra. Sebelumnya, Chandra tidak dihitung dalam jajak pendapat yang diadakan oleh beberapa lembaga survei. Sebagai calon, Chandra mengusung politik muda dan populisme dengan mengangkat isu pengangguran dalam meyakinkan pemilih. Hal ini terkait dengan latar belakangnya sebagai wirausahawan.
Pada awal Agustus 2024, Babai dari PKB selaku juru bicara koalisi menyatakan bahwa Koalisi Sama-Sama telah bertransformasi menjadi Koalisi Perubahan Depok Maju. Hal ini senada dengan visi yang dibawa oleh pasangan ini tentang progresivisme dan transformasi, serta berkemajuan. Pihaknya mengklaim bahwa perubahan nama diusulkan oleh elemen masyarakat. Diubahnya nama koalisi terjadi sebelum dilakukannya rangkaian deklarasi bersama untuk mengusung Supian Suri beserta wakil. Koalisi awalnya menyepakati deklarasi pada 9 Agustus 2024.
NasDem yang sebelumnya membersamai koalisi PKS dan Golkar akhirnya mengalihkan dukungannya kepada Supian pada 13 Agustus 2024. Keputusan partai bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Depok Maju diumumkan pada Kongres III di Cilodong, Depok. NasDem menilai adanya kesamaan visi terkait transformasi yang digagas Supian pada pemilihan wali kota. NasDem jadi partai terakhir yang mengumumkan dukungan kepada Supian setelah sebelumnya diperoleh dukungan dari tujuh partai nonparlemen. Dari ketujuh partai, terdapat empat partai yang menjadi partai pengusung sedangkan tiga lainnya menjadi pendukung.
Koalisi Perubahan Depok Maju bersama elemen pendukungnya mendeklarasikan Supian Suri yang disandingkan dengan Chandra Rahmansyah. Deklarasi dilakukan di Lapangan Ikatan Remaja Kampung Sawah, Jatimulya, Cilodong, Depok, yang juga menjadi lokasi bagi kampanye terbuka. Setelahnya, pasangan calon ini mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok di hari yang sama pada 29 Agustus 2024. Keduanya diantar dengan reog yang digiring oleh pendukungnya, serta pengibaran 12 partai pengusul.
Pada prapencalonan, nama beken Kaesang Pangarep diusulkan oleh PSI agar ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Ia pun mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon wali kota di Depok pada 9 Juni 2023 dengan membawa slogan "PSI Menang, Wali Kota Kaesang". Keputusan ini disambut oleh salah satu mantan kandidat Wakil Wali Kota Depok pada 2020, Afifah Alia, sebagai bentuk dukungan. Dukungan lainnya diraih dari kader PSI dari Cinere, Binton Nadapdap. Meski demikian, Wali Kota Surakarta saat itu yang juga kakak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka tidak memperkenankan Kaesang untuk menyertai pemilihan kepala daerah di Depok. Termasuk pula Wali Kota petahana Depok, Mohammad Idris, yang mengisyaratkan setiap politisi yang maju dalam pemilihan wali kota di Depok perlu memahami problematika kota. Pada tanggal 10 Agustus 2023, Kaesang yang diwakili oleh ayahnya, Joko Widodo, menyatakan bahwa ia tidak akan berkontestasi di Depok. Pernyataan tersebut ditegaskan kembali olehnya pada 25 September 2023 yang memilih untuk menjadi pemimpin baru PSI.
Adapun tokoh masyarakat di Depok yang masuk dalam calon potensial, yakni Ajazih Aziz yang diaspirasikan untuk maju dalam pemilihan wali kota dengan mengusung konsep progresivisme. Selain Aziz, nama lain yang turut menggagas visi yang sama adalah Ery Yuliansyah. Bahkan, ia berencana akan maju sebagai calon independen. Namun, ia tidak melaporkan sedikitpun jumlah kartu tanda penduduk sebagai syarat dukungan sehingga pada pemilihan ini minim calon yang maju melalui jalur independen di Depok. Ini merupakan pemilihan ketiga di Depok tanpa kandidat independen.
Pada 8 Mei 2024, Wido Pratikno yang menjadi pemimpin Partai Buruh untuk wilayah Depok mendeklarasikan dirinya dalam nominasi pemilihan wali kota melalui independen. Ia mengklaim bahwa pihaknya telah mengumpulkan kartu identitas dari pemilih-pemilih di Depok. Bahkan, klaimnya pula didukung oleh Said Iqbal selaku presiden partai. Padahal sebelumnya, Partai Buruh digadang-gadang mendukung pencalonan Supian Suri. Bahkan, partai tersebut menyatakan dukungannya bersama dengan partai-partai nonparlemen lainnya kepada Supian pada akhir Mei 2024. Belakangan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan putusan terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dan ambang batas usia calon kepala daerah yang dilayangkan oleh Partai Gelora dan Partai Buruh. Kemudian diteruskan kepada peraturan dari Komisi Pemilihan Umum. Dasar hukum tersebut mendorong tiga partai, yakni Partai Buruh, PSI, dan Perindo untuk keluar dari Koalisi Perubahan Depok Maju dan menginisiasi terbentuknya Koalisi Tengah-Tengah Wiro dengan mengusung Wido Pratikno sebagai kandidat wali kota yang didampingi oleh Ronald Sinaga dari PSI. Persyaratan mereka terpenuhi ketika mendapat 78.716 suara dari kalkulasi ketiga partai. Ketika akhir masa pendaftaran pasangan calon, koalisi ini memutuskan untuk melebur kembali ke koalisi lamanya untuk mengusung Supian dan wakilnya, Chandra. Wido yang sebelumnya dicalonkan pada akhirnya mundur dari pencalonan dan mendukung Supian.
Pemangku kepentingan sebagai pengendali arus politik di Kota Depok secara serta merta menentukan keputusan politik. Kandidat yang dinyatakan kualifikasinya oleh partai dinilai berdasarkan popularitas hingga kesesuaian pola ideologi politik. Ketika dijaring, dinamika politik muncul sebagai sikap partai terhadap calon. Berikut merupakan dinamika pencalonan wali kota oleh partai politik pengusul dan pendukung.
Para kandidat yang terdaftar sebagai peserta pemilihan wali kota mengajukan laporan awal pada dana kampanye milik masing-masing pasangan calon secara rinci dalam kurun waktu 20 sampai 23 September 2024. Ketika dilaporkan, pasangan calon nomor urut dua, Supian Suri bersama dengan pendampingnya, Chandra Rahmansyah menyampaikan satu jam lebih dahulu dibanding kandidat nomor urut satu Imam Budi Hartono yang juga pasangan calon dari Ririn Farabi. Menurut kalkulasi, Imam Budi dan Ririn Farabi memeroleh dana terbesar pada laporan awalnya disusul oleh kandidat setelahnya, Supian Suri dan Chandra. Berikut ini adalah jumlah keseluruhan dana kampanye pasangan calon.
Dalam rangka sosialisasi pemilihan wali kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok mendistribusikan bahan dan alat peraga kampanye kepada dua pasangan calon. Alat peraga kampanye yang didistribusikan adalah berupa poster, pamflet, brosur, hingga umbul-umbul. Penyerahan secara simbolis oleh pihak berwenang kepada perwakilan tim pemenangan kedua pasangan calon dilakukan di Gedung KPUD Kota Depok pada 13 Oktober 2024. Bahan dan alat peraga kampanye tersebut berfungsi sebagai media komunikasi dari kandidat dengan memaparkan visi misi kepada pemilih.
Per 10 Oktober 2024, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok memberi kesempatan untuk kampanye terbuka bagi pasangan calon peserta pemilihan wali kota. Dari sebelas kecamatan, dua di antaranya tidak memenuhi syarat sebagai kawasan untuk digelarnya kampanye terbuka, yaitu Kecamatan Limo dan Kecamatan Cimanggis. Sebabnya, kedua wilayah tersebut tidak memiliki lahan untuk memfasilitasi kegiatan karena dipadati area permukiman. Berikut merupakan daftar kecamatan dan area yang digunakan untuk diselenggarakannya kampanye terbuka menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok Nomor 406 Tahun 2024.
Debat calon wali kota dan wakilnya digelar sebanyak tiga kali oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok.
Para politisi yang ada pada jajak pendapat disaring berdasarkan popularitas dan posisinya di partai, serta nama-nama potensial yang kelak dicalonkan sebagai kandidat pada pemilihan umum. Dua tokoh yang kelak dicalonkan partai politik adalah Imam Budi dan Supian Suri. Namun, Dindin Saprudin dari Golkar menuding salah satu lembaga survei bernama Lembaga Survei Visi Nusantara sebagai lembaga survei nonkredibel karena persentase angka masing-masing pasangan calon tidak tepat, di mana pada pemilihan wali kota 2020, pasangan calon Pradi Supriatna dengan wakilnya, Afifah memenangkan survei yang diadakan oleh lembaga tersebut. Sebaliknya, hasil rekapitulasi resmi menunjukkan bahwa lawannya, Idris dan Imam yang pada 2024 maju menjadi calon wali kota berhasil mengungguli Pradi. Berikut ini merupakan jajak pendapat terkait pemilihan umum Wali Kota Depok 2024.
Mayoritas pemilih pada pemilihan kepala daerah telah memilih sebelumnya pada pemilihan umum yang memilih calon presiden, legislatif, hingga senator. Beberapa dari mereka diambil sampel bagi pemilih yang memiliki pengalaman memilih salah satu pilihan yang tersedia. Penyelenggara jajak pendapat menggolongkan beberapa pilihan sebagai opsi untuk sampel data.
Keputusan pemilih dalam memilih calonnya di pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh dukungan dari pemilihan presiden 2024. Beberapa relawan yang mewakili pasangan calon peserta pilpres menyatakan sikap politik pada pemilihan wali kota dengan mendeklarasikan dukungan terhadap salah satu kandidat peserta pilkada. Kesamaan rasionalitas dan sifat idealis pendukung kandidat di pilpres menjadi faktor dukungan pemilih terhadap kandidat di pemilihan wali kota ini, seperti pendukung Anies Baswedan di pilpres yang membawa ide transformasi, maka sebagian pendukungnya menyokong Supian Suri yang memiliki gagasan yang sama. Sedangkan pemilih Anies lainnya memilih untuk mendukung Imam Budi Hartono karena prinsip berkesinambungan dengan pemerintahan Mohammad Idris sebagai wali kota dan mendukung konsep religiusitas di Kota Depok.
Warga Kota Depok yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap sehingga menunaikan hak suaranya pada pemilihan umum. Sebelumnya, para pemilih didaftarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Depok sebagai pemilih sementara. Adapun beberapa warga yang terdaftar sebagai pemilih tambahan setelah daftar pemilih tetap diumumkan. Di antara warga Kota Depok sebagai pemilih terdapat beberapa tokoh ternama. Berikut merupakan daftar tokoh yang terlibat sebagai pengguna hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di Kota Depok.
Selama periode kampanye, aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Depok diperingatkan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kota Depok, Nina Suzana untuk konsisten terhadap netralitas mereka. Nina mengamanatkan kepada para aparatur sipil negara untuk mengoptimalkan pelayanan umum dan reformasi birokrasi. Namun, bagi mereka yang mengingkari diberi sanksi oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia—lembaga yang memanajemen pegawai di tingkat kota, seperti dilayangkan peringatan, pemberhentian, hingga pidana. Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum, netralitas bagi pegawai negeri masih diragukan karena berjumlah sekitar 400 laporan birokrat tidak netral yang dilayangkan. Bahkan, tindakan tersebut terjadi sebelum pelaksanaan pengundian dan penetapan nomor urut kandidat.
Salah satu kasusnya adalah penerimaan politik uang oleh masyarakat yang datang dari pejabat pemerintah, yakni Imam Budi Hartono yang juga salah satu peserta pilkada. Kemudian terdapat sebuah relawan yang diketuai oleh seseorang yang bekerja sebagai pegawai negeri mendeklarasikan dukungan politik kepada Imam pada Juni 2024. Selain itu, Supian Suri saat masih bertugas sebagai sekretaris daerah mengajukan pendaftaran sebagai kandidat di PAN dengan tidak meninggalkan jabatannya pada saat proses pencalonan dilakukan. Padahal Wali Kota Depok Mohammad Idris telah merilis perintahnya agar pegawai negeri sipil di Depok tidak memihak kepada siapapun calon atau terafiliasi dengan partai politik tertentu.
Pelanggaran lainnya adalah keterlibatan pegawai negeri dari Dinas Pemadam Kebakaran dalam deklarasi Supian pada September 2024 dan menunjukkan simbol jari kampanye khasnya. Pada pradebat terakhir, terdapat birokrat dari Harjamukti, Cimanggis yang diduga menemui Supian Suri di kediamannya. Adapun tuduhan dari Supian bahwa Idris memerintahkan Nina untuk pegawai negeri tingkat eselon dua sampai tiga datang menemuinya di kantornya untuk mendukung pencalonan Imam Budi dan memintai mereka menjadi donatur kampanye bagi Imam. Supian berkomentar bahwa ini merupakan upaya ketidakadilan baginya karena rivalnya diberi hak istimewa sosial dari kalangan pemerintah kota. Tudingan yang dialamatkan kepada Idris tersebut ditampik olehnya.
Perhitungan suara cepat secara tidak resmi memunculkan nama Supian Suri bersama pendampingnya, Chandra Rahmansyah dari Koalisi Perubahan Depok Maju sebagai pemenang. Ini merupakan babak baru dalam sejarah perpolitikan di Depok dalam 19 tahun terakhir, di mana pada setiap pemilihan kepala daerah, kandidat yang disokong oleh PKS selalu menempati urutan pertama pada hasil hitung cepat. Kemenangan meyakinkan ini diklaim oleh Supian pada malam hari dengan menggelar konferensi pers sekaligus berpidato. Dalam pidatonya, ia mempertegas kembali terkait kebijakannya untuk perluasan Jalan Raya Sawangan yang kerap terjadi kemacetan dan memposisikan dirinya tidak sebagai "wali kota kelompok". Supian juga meninjau kembali pada pidatonya tentang isu-isu pendidikan. Disambung oleh Chandra, ia mengklaim adanya politik uang untuk meningkatkan partisipasi pemilih agar dapat memilih rivalnya dan menyebut bahwa sentimen negatif yang dialamatkan kepada istrinya sebagai tuduhan tidak baik.
Calon petahana dari PKS, Imam Budi Hartono turut mengklaim keunggulannya sebagai kandidat dengan pemilih mayoritas menurut hasil perhitungan cepat. Pihaknya menilai pasangan calon Imam dan wakilnya, Ririn Farabi sebagai pemenang dengan persentase 51,5% di atas rivalnya yang hanya mendapat 48,5% suara dan jumlah data masuknya adalah 80%. Meski demikian, pengamat independen menilai adanya keabsahan gagalnya PKS merebut kembali kursi kepemimpinan akibat adanya eksklusivitas pada birokrasi hingga isu-isu sosial. PKS menanggapi kekalahannya tersebut dengan mengkorelasikan antara penaklukan kekhalifahan di Al-Andalus dengan kekalahannya di pilkada Depok. Respons lainnya datang dari PDI Perjuangan yang menilai pemilih-pemilih di Depok antitesa terhadap keberlanjutan dominasi PKS sehingga adanya transformasi secara signifikan. Mardani Ali Sera dari PKS justru memiliki pandangan yang lain. Supian sebagai pemenang sementara pada perhitungan cepat diklaim sebagai simpatisan atau terafiliasi dengan PKS karena hubungan kekerabatannya dengan wali kota petahana, Mohammad Idris. Nama Supian juga disebutnya sebagai kandidat potensial yang diusung partainya sebelum akhirnya PKS bermanuver untuk mencalonkan kadernya sendiri pada pilkada ini.
Perolehan suara berdasarkan rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum diterbitkan pada awal bulan Desember 2024. Akan tetapi, pascapemungutan suara, hasil sementara di setiap tempat pemungutan suara mulai dihitung yang disebut sebagai perhitungan cepat. Perhitungan dilakukan ketika tempat pemungutan suara tidak lagi menerima pemilih pada pukul 15.00 WIB. Beberapa hitung cepat yang muncul, pemilihan kepala daerah menguat pada pasangan calon Supian Suri dan Chandra untuk dimenangkan.
Kekalahan PKS untuk menancapkan kembali taringnya pada kekuasaan di Depok ditanggapi oleh analis-analis politik, yakni Burhanuddin Muhtadi. Ia berpendapat bahwa kekalahan tersebut telah diperkirakan sebelum ini. Hal ini didasari oleh PKS yang membatalkan pencalonan Anies pada pemilihan gubernur di Jakarta. Akan tetapi, ketika rumor pencalonan Anies yang disandingkan dengan Sohibul Iman, Imam Budi justru digadang-gadang akan terpilih sebagai wali kota selanjutnya. Pascakeputusan PKS untuk mengakhiri pencalonan Anies, maka konstituennya mengalihkan pilihan kepada lawan Imam. Burhanuddin mengakui konstituen Anies pada pemilihan presiden di Depok cenderung tinggi sehingga modal suara ini dapat dimanfaatkan bagi kandidat yang berkontestasi pada pilkada ini.
Rekan Burhanuddin sebagai sesama akademisi di UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno merespons terkait kekalahan telak PKS di Depok. Ia memandang bahwa calon petahana, Imam Budi sebagai tokoh yang kurang populer karena menurutnya Imam memiliki "harga pasar yang rendah" sebagai politisi. Adi mengamati bahwa Supian Suri yang diusung oleh gabungan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan Depok Maju memiliki logistik politik dalam skala besar yang memaksimalkan potensi untuk memenangkan calon yang diusung. Tidak hanya itu, Mohammad Idris selaku pejabat petahana dipandang memiliki arah keberpihakan politik dengan keduanya, di mana posisinya sebagai kader PKS mendukung Imam dan kedekatannya dengan Supian. Sikap ini diduga kuat oleh Adi sebagai "keberpihakan ganda". Peran pemilih juga menjadi perhatian yang dianggap tidak lagi meyakini PKS untuk kembali memimpin dan menguasai Pemerintah Kota Depok akibat kinerja-kinerjanya yang buruk. Terlebih lagi pengalaman PKS yang telah memimpin selama 19 tahun sejak pelantikan Nur Mahmudi Ismail yang pertama sehingga penilaian masyarakat bergeser ke arah transformasi.
Ahmad Khoirul Umam—akademisi dari Universitas Paramadina—menilai bahwa degradasi suara kandidat PKS sebabnya adalah timbulnya sikap kritis oleh pemilih yang ditujukan kepada pemimpin petahana atas kinerja-kinerja yang dijalankan dan tidak adanya pembaruan. Tingkat kepuasan publik terhadap penguasa yang melemah membuat rivalnya berambisi untuk memperkuat logistik dan mengoptimalkan kampanyenya. Selain itu, adanya faktor ketokohan yang turut memenangkan pemilihan wali kota, yaitu hadirnya Supian Suri sebagai peserta pilkada. Ia populer sebagai seseorang dengan karakter tegas dan memiliki kiprah sebagai birokrat di pemerintahan sehingga dianggap memahami problematika kota secara komprehensif. Jaringan sosial yang dimilikinya turut meyakinkan pemilih bahwa Supian merupakan tokoh yang telah dikenal masyarakat sebagai "sosok yang terbuka mengenal siapapun". Sokongan dari kelompok nahdliyin juga memperkuat kemenangan Supian.
Imam Budi Hartono sebagai kandidat wali kota dari kubu penguasa bersikukuh keluar sebagai pemenang pada pemilihan ini. Dia bersama timnya tidak menandatangani keputusan dari hasil perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum. Mereka menuntut keterbukaan atas pemilihan umum yang telah berlangsung sebelumnya. Lalu, pihaknya memutuskan untuk menggugat perhitungan suara ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi atau MK pada 6 Desember 2024 malam secara daring. Kuasa hukum yang diajukan oleh pasangan calon Imam Budi dan Ririn berjumlah lima orang yang meminta lembaga penyelenggara pemilu untuk menggelar pemilihan ulang di Cilodong, Cimanggis, Cipayung, Pancoran Mas, Sawangan, dan Sukmajaya, di mana kecamatan-kecamatam tersebut dimenangkan oleh rivalnya. Pada awalnya, sidang dijadwalkan akan dilaksanakan pada 3 Januari 2025. Namun, pihak pemohon mengurungkan niatnya untuk melanjutkan gugatan pada tanggal 10 Desember 2024. MK pun mengabulkan permohonan pemohon pada 30 Januari 2025 dan diucapkan pada tanggal 4 Februari 2025.
Pascaputusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok mengesahkan kemenangan mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri sebagai Wali Kota ke-4 Depok dan pendampingnya di kandidasi, Chandra Rahmansyah sebagai Wakil Wali Kota ke-6 Depok untuk masa bakti 2025 hingga 2030. Penetapan ini ditetapkan kembali setelah penetapan kemenangan dianulir oleh pihak lawan. Setelah itu, DPRD Kota Depok menindaklanjuti keputusan dari Komisi Pemilihan Umum dengan menggelar sidang paripurna. Tujuannya adalah untuk memberhentikan secara hormat pemimpin terdahulu, yakni Idris dan Imam Budi yang masa jabatannya seharusnya berakhir pada 2026, tetapi dimajukan lebih awal pada 2025. Penetapan ini sekaligus memutuskan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang diajukan kepada Gubernur Jawa Barat dan dilaksanakan pelantikan pada tanggal 20 Februari 2025.