Indonesia Raya (politik)

Indonesia Raya adalah konsep politik yang bertujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia atau bangsa Melayu yang terpisah dalam wilayah koloni Britania Raya di Semenanjung Malaya dan Borneo Utara (wilayah yang kini membentuk negara Malaysia, Singapura, dan Brunei), dengan Maritim Asia Tenggara (kini Indonesia) yang diduduki oleh Jepang, serta bekas wilayah koloni Portugis di Timor Leste menjadi suatu bangsa besar dan berdaulat.
Melayu Raya diajukan oleh para pelajar dan alumni Universitas Pendidikan Sultan Idris, Malaya Britania, pada tahun 1920-an, dan kemudian gagasan yang sama yang disebut Indonesia Raya diajukan oleh para tokoh politik Indonesia dari Sumatra dan Jawa, seperti Muhammad Natsir dan Sukarno pada tanggal 28 September 1950. Meski sekilas tampak menggambarkan hal yang sama, nyatanya konsep Melayu Raya dan Indonesia Raya memiliki perbedaan, khususnya pada istilah 'Melayu' yang digunakan secara berbeda di Hindia Belanda dan Malaya Britania.
Nama Melayu Raya umumnya digunakan oleh orang Melayu Malaysia, sedangkan orang Indonesia menyebutnya Indonesia Raya. Meskipun demikian, orang Malaysia keturunan Indonesia yang terpengaruh pemikiran Indonesia, seperti Ibrahim Yaakob, memilih menyebut konsep ini sebagai Indonesia Raya atau menggunakan kedua nama secara bergantian. Ia juga pernah menyatakan bahwa tujuan dari Melayu Raya adalah Indonesia Raya.
Selain karena persamaan suku bangsa, bahasa, agama, Adat dan budaya kebanyakan rakyatnya sebagai bangsa serumpun dan serantau di Nusantara, gagasan ini didasari kesadaran sejarah bahwa wilayah Malaya Britania, Borneo Utara, dan Hindia Belanda dulu pernah dipersatukan dalam sebuah kerajaan superior, seperti Sriwijaya, Majapahit, Kesultanan Malaka, dan Kesultanan Johor-Riau, yang akhirnya dipisahkan oleh kolonialisme Inggris dan Belanda.
Pada akhir dekade 1920-an gagasan membentuk negara kebangsaan yang merdeka dan berdaulat tumbuh di antara rakyat koloni Hindia Belanda. Sementara di Semenanjung Malaya gagasan untuk membentuk Melayu Raya diajukan, di Hindia Belanda tokoh pemuda pergerakan nasional lebih memusatkan perhatian pada gagasan untuk menyusun negara kebangsaan Indonesia sebagai pewaris Hindia Belanda jika kelak menjadi negara merdeka. Pada tahun 1928 dicetuskanlah Sumpah Pemuda yang bertujuan mempersatukan bangsa Indonesia dalam satu tanah air, satu bangsa, dan menjunjung bahasa persatuan.
Kelompok nasionalis Melayu; Kesatuan Melayu Muda, yang didirikan oleh Ibrahim Yaakob pada tahun 1938, adalah salah satu organisasi yang secara tegas menganut gagasan ini sebagai cita-cita perjuangannya.
Pada saat Perang Dunia II para pendukung gagasan Indonesia Raya atau Melayu Raya bekerja sama dengan kekuatan tentara pendudukan Jepang untuk melawan Inggris dan Belanda. Sikap bekerja sama ini didasari dengan harapan bahwa Jepang akan mempersatukan Hindia Belanda, Malaya dan Borneo dan kemudian memberikan kemerdekaan. Dipahami bahwa dengan bersatunya wilayah koloni Eropa ini dalam suatu wilayah pendudukan Jepang, maka pembentukan sebuah kesatuan negara Indonesia Raya atau Melayu Raya dimungkinkan. Pada bulan Juli 1945 dibentuk KRIS (Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung), yang kelak diubah menjadi "Kekuatan Rakyat Indonesia Istimewa" di bawah pimpinan Datuk Ibrahim Yaakob dan Dr. Burhanuddin Al-Hemy dengan tujuan mencapai kemerdekaan dari Britania Raya, dan persatuan dengan Indonesia. Rencana ini sudah dirundingkan dengan Sukarno dan Hatta.
Pada 12 Agustus 1945 Ibrahim Yaakob bertemu dengan Sukarno, Hatta, dan Dr. Radjiman di Taiping, Perak. Sukarno dan rombongan singgah di bandar udara Taiping dalam perjalanan pulang dari Kota Hồ Chí Minh, Vietnam, menuju Jakarta setelah sebelumnya bertemu dengan Marsekal Terauchi di Dalat untuk membicarakan mengenai percepatan rencana kemerdekaan Indonesia dan menerima pernyataan Terauchi secara langsung bahwa Jepang mengizinkan Indonesia merdeka. Pada pertemuan ini Yaakob menyatakan niatannya untuk menggabungkan Semenanjung Malaya ke dalam Indonesia merdeka. Pada pertemuan singkat ini Sukarno dengan didampingi Hatta menjabat tangan Yaakob dan berujar, "Marilah kita membentuk satu tanah air untuk seluruh putra-putri Indonesia."
Sukarno dan Muhammad Yamin adalah tokoh politik Indonesia yang sepakat dengan gagasan persatuan raya ini. Akan tetapi mereka enggan untuk menyebut gagasan ini sebagai "Melayu Raya" dan menawarkan nama lain yaitu "Indonesia Raya". Pada hakikatnya baik Melayu Raya maupun Indonesia Raya adalah gagasan politik yang sama persis. Keengganan untuk menamai Melayu Raya karena berbeda dengan di Malaya, di Indonesia istilah Melayu lebih merujuk kepada suku Melayu yang dianggap hanyalah sebagai salah satu dari berbagai suku bangsa di Nusantara, yang memiliki kedudukan yang setara dengan Minangkabau, Aceh, Jawa, Sunda, Madura, Bali, Dayak, Bugis, Makassar, Minahasa, Ambon, dan lain sebagainya. Penghimpunan berdasarkan ras atau suku bangsa "Melayu" dikhawatirkan rawan dan kontra-produktif dengan persatuan Indonesia yang mencakup berbagai suku bangsa, agama, budaya, dan ras karena banyak suku bangsa di Indonesia Timur seperti orang Papua, Ambon, dan Nusa Tenggara Timur, bukanlah termasuk rumpun Melayu Austronesia, melainkan rumpun bangsa Melanesia.
Akan tetapi pada tanggal 15 Agustus 1945 Kaisar Hirohito tiba-tiba mengumumkan lewat siaran radio bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada kekuatan Sekutu. Republik Indonesia secara mandiri memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena dituding sebagai kolaborator Jepang, pada tanggal 19 Agustus 1945 Ibrahim Yaakob dengan menumpang pesawat terbang militer Jepang terbang ke Jakarta. Ibrahim Yaakob mengungsi ke Jakarta bersama isterinya Mariatun Haji Siraj, iparnya Onan Haji Siraj dan Hassan Manan. Ibrahim Yaakob yang memperjuangkan gagasan bersatunya Semenanjung Malaya dengan Indonesia kemudian bermukim di Jakarta hingga akhir hayatnya. Dengan jatuhnya Jepang pada bulan Agustus 1945, semua cita-cita persatuan itu praktis mati dan tidak berkembang lagi di Semenanjung Malaya sejak saat itu.
Selepas proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, melalui perjuangan bersenjata dalam Revolusi Nasional Indonesia dalam kurun tahun 1945-1949, Republik Indonesia akhirnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Sementara itu setelah pendudukan Jepang, Semenanjung Malaya dan Borneo Utara praktis berada di bawah kekuasaan dan kendali Britania Raya.
Pada akhir dasawarsa 1950-an, Sukarno secara tegas menolak pembentukan negara Malaysia oleh Britania Raya yang mencakup Semenanjung Malaya dan Borneo Utara. Sikap politik ini mengarah kepada Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada awal dasawarsa 1960-an berupa peperangan skala kecil yang tidak diumumkan secara resmi. Sukarno menuding bahwa negara Malaysia adalah negara boneka bentukan Inggris yang ingin membentuk kolonialisme dan imperialisme baru di Asia Tenggara dan mengepung Indonesia. Meski tidak ingin mencaplok wilayah Malaysia, Sukarno menentang pembentukan Malaysia karena dimotivasi oleh keinginan Sukarno untuk memisahkan Malaya, Kalimantan Utara, Sarawak, dan Singapura sebagai negara yang terpisah, sehingga tidak tunduk pada usulan Inggris untuk dekolonisasi yang dia menyebutnya sebagai dekolonisasi neokolonialisme yang dilakukan oleh negara Inggris sebagai cara menyebarkan hegemoni Inggris di wilayah tersebut. Selain Indonesia, Filipina juga menolak berdirinya Negara Federasi Malaysia.
Menjelang akhir 1965, kekuasaan Sukarno runtuh dan Jendral Suharto mengambil alih kekuasaan di Indonesia setelah berlangsungnya G30S/PKI. Karena konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia menjadi berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966 di sebuah konferensi di Bangkok, Pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik. Kekerasan berakhir bulan Juni, dan perjanjian perdamaian ditandatangani pada 11 Agustus dan diresmikan dua hari kemudian. Dengan perjanjian damai ini maka Indonesia dan Malaysia resmi menjadi dua entitas negara bangsa yang terpisah dengan saling mengakui keberadaan dan kedaulatan masing-masing. Pada tanggal 28 September 1966, Indonesia kembali menjadi anggota PBB yang diikuti dengan semakin eratnya hubungan Indonesia dengan Malaysia.
Setelah perjanjian perdamaian dengan Malaysia, Indonesia disibukkan dengan masalah dalam negerinya yakni berusaha membangun ekonomi sambil menjaga persatuan negara yang sangat majemuk, akibatnya pada era pemerintahan Suharto untuk menjamin stabilitas dan demi persatuan maka kebebasan dan demokrasi dikorbankan. Indonesia pada tahun 1975 sempat menguasai bekas koloni Portugal Timor Timur hingga akhirnya merdeka tahun 2002 sebagai Timor Leste, dan kemudian didera berbagai masalah seperti krisis ekonomi, separatisme di Aceh dan Papua, hingga masalah terorisme. Indonesia akhirnya lebih tertarik dan memusatkan perhatiannya untuk "menjadi Indonesia" dengan membangun karakter bangsa dan berupaya mendefinisikan dirinya sebagai negara-bangsa yang majemuk ber-Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan bersatu dengan wilayah membentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia cenderung cukup puas menyalurkan hasrat, kekuatan, dan ambisi politik regionalnya dalam bentuk sikap kepemimpinan di antara negara ASEAN.
Sementara Malaysia tengah bergulat dalam upaya pembentukan negaranya dan menghadapi masalah dalam hubungan antar-ras, terutama antara mayoritas etnis Melayu dengan minoritas etnis Tionghoa dan Tamil Hindu hingga sekarang. Masalah hubungan antar-ras inilah yang telah mengakibatkan berpisahnya Malaysia dengan Singapura pada dasawarsa 1960-an. Sementara Brunei tidak menghendaki bergabung dengan Malaysia dan memilih di bawah kekuasaan Britania Raya hingga tahun 1984. Dengan masing-masing pihak sibuk dalam urusannya sendiri, maka gagasan pembentukan kesatuan politik raya yang mempersatukan bangsa Melayu serumpun dan serantau dalam satu negara besar yaitu Melayu Raya atau Indonesia Raya punahlah sudah.
Walaupun konsep Indonesia Raya sudah tiada, gagasan Indonesia Raya masih hidup di jiwa rakyat. Salah satu manifestasi Indonesia Raya adalah upaya promosi Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN. Pada 2022, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengusulkan agar bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN selain bahasa Inggris. Ia menyatakan bahwa Malaysia dan Indonesia akan bersama-sama melakukan upaya untuk mengangkat derajat bahasa Melayu agar bisa kelak menjadi bahasa ASEAN. Ia juga mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo setuju dengan usulan tersebut.
Ketua Dewan Gubernur Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP), Dr. Awang Sariyan, menyampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai oleh Malaysia dan Indonesia untuk terus bekerja sama dalam rangka meningkatkan status Bahasa Melayu akan memperbesar peluang Bahasa Melayu untuk diterima sebagai bahasa ASEAN dan bahasa internasional, karena Bahasa Melayu (yang memiliki sekitar 300 juta penutur) juga digunakan di Indonesia, Brunei, Singapura, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Timor Leste, sedangkan upaya menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi ASEAN memerlukan dukungan yang kuat dari semua negara yang berbahasa Melayu. Namun, Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menolak usulan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob untuk memperkuat bahasa Melayu agar bisa menjadi bahasa resmi ASEAN, menyatakan bahwa Bahasa Indonesia lebih layak dijadikan sebagai bahasa resmi ASEAN. Ia juga beralasan bahwa penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa ASEAN akan menimbulkan kecurigaan dari negara bermayoritas Buddhis seperti Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos dan Myanmar, serta negara mayoritas Kristen seperti Filipina. Joanne Lin, seorang peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute, mengomentari bahwa gagasan ini kemungkinan akan dilihat sebagai upaya nasionalistis lain oleh Kuala Lumpur atau bahkan Ismail Sabri sendiri untuk mencetak poin di dalam negeri, namun mungkin mengikis upaya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban regional, dan mungkin membuka jalan bagi menjamurnya permintaan serupa dari negara non-Melayu seperti Thailand dan Vietnam. Rohiman Haroon berkomentar bahwa penggunaan bahasa Melayu akan terus berkembang dan rakyat Indonesia, suka tidak suka, akan terus menggunakan bahasa Melayu karena bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Alasan penolakan terhadap usulan tersebut adalah Bahasa Melayu tidak digunakan secara luas seperti yang diklaim karena Bahasa Indonesia adalah bahasa ke-10 yang paling banyak digunakan di dunia, bukan Bahasa Melayu [yang] bisa jadi merupakan kasus perampasan budaya, negara-negara mungkin menafsirkan langkah tersebut sebagai bentuk dominasi politik dan budaya, Bahasa Mandarin lebih banyak digunakan dan diakui di panggung global, ini merupakan agenda yang memecah belah, negara-negara anggota akan mempertanyakan mengapa bahasa mereka masing-masing tidak dapat menjadi bahasa kedua, dan kekhawatiran atas biaya operasional tambahan yang akan dikeluarkan seperti untuk penerjemah dan juru bahasa.