Pelacuran di Thailand

Pelacuran menjadi hal yang umum di Thailand selama berabad-abad. Selama masa Kerajaan Ayutthaya (1351–1767), pelacuran merupakan kegiatan legal dan dikenai kewajiban perpajakan dan kerajaan juga memiliki rumah bordil. Sejak 1960, protitusi di Thailand secara de jure merupakan kegiatan ilegal. Walaupun begitu, kegiatan ini diestimasi bernilai US$6,4 miliar pertahun dalam segi pendapatan (2015), tercatat mengambil porsi yang signifikan dalam PDB nasional.
Kerangka hukum yang mendasari kegiata pelacuran di Thailand terbagi menjadi tiga peraturan, yaitu:
Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pelacuran/Prevention and Suppression of Prostitution Act, B.E. 2539 (1996) merupakan peraturan yang secara langsung melarang kegiatan pelacuran. Pada peraturan ini, definisi pelacuran adalah "hubungan seksual, ataupun kegiatan lainnya, atau komisi dari tindakan lainnya yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual seseorang dengan banyak pihak dan mengharapkan imbalan balik berupa uang atau keuntunggan lainnya, terlepas dari apakah pihak yang menerima dan melakukan perbuatan tersebut memiliki jenis kelamin yang sama atau tidak". Definisi jelas dari frasa "dengan banyak pihak" tidak tersedia.
Dalam undang-undang ini, seseorang yang menawarkan jasa seksual "... di tempat terbuka dan tanpa sopan santun..." (frasa ini tidak memiliki definisi yang jelas), atau seseorang yang "...menyebabkan keonaran terhadap publik..." dapat dikenai denda. Seseorang yang terasosiasi dengan "tempat pelacuran" bersama orang lain dengan tujuan untuk kegiatan pelacuran diancam pidana penjara atau denda atau keduanya. Istilah "tempat pelacuran" tidak dijelaskan dengan baik, meskipun istilah tersebut bisa diinterpretasikan secara luas untuk memasukan tempat apapun dimana kegiatan pelacuran dilakukan, terutama terhadap kasus yang melibatkan pekerja seks di bawah umum bisa menghadapi hukuman yang berat (sampai dengan enam tahun jika pekerja seks di bawah 15 tahun) walaupun begitu, undang-undang ini tidak selalu digunakan untuk kegiatan pelacuran di tempat privat. Undang-undang ini mengenakan hukuman yang berat terhadap pemilik bisnis pelacuran dan tempat pelacuran. Kitab Undang-Undang Pidana juga menetapkan hukuman untuk germo atau menggunakan uang yang didapatkan dari jasa pelacuran.
Undang-Undang Pencegahan dan Penghapusan Pelacuran hadir untuk fokus mengatasi pelacuran dan perdagangan anak. Pasal 8 menghukum pelanggan yang berhubungan seksual dengan pekerja seks di bawah umur 15 tahun dengan hukuman penjara dua sampai dengan enam tahun dan denda sampai dengan 120.000 bath. Untuk pekerja seks diantara umur 15 sampai dengan 18 tahun, hukuman penjara berkisar dari satu sampai dengan tiga tahun dan denda sampai dengan 60.000 bath.
Berkaitan dengan perdagangan orang, Pasal 9 dari undang-undang menyatakan "setiap orang yang mengadakan, merayu, dan mengambil siapapun untuk kegiatan pelacuran, walaupun dengan persetujuan dari orang tersebut dan tanpa memperhatikan kegiatan tersebut yang termasuk pelanggaran terjadi di dalam Kerajaan atau di luar Kerajaan, dihukum penjara dengan rentang waktu satu sampai dengan sepuluh tahun dan denda sebesar 20.000 sampai dengan 200.000 bath"
Sebagai tambahan, setiap pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 9 terjadi "melalui penipuan, ketidakjujuran, ancaman, kekerasan, [atau], terjadi dibawah pengaruh atau pemaksanaan" hukuman akan diperberat sebanyak 1/3 dari hukuman awal.
Undang-Undang Hukum Pidana (No. 14), B.E. 2540 (1997) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa pelacuran ilegal di Thailand, tetapi Title IX, Section 286 menyatakan: "Setiap orang, di atas enam belas tahun, [sic] mencari nafkah sebagai peerja seks, walaupun hal tersebut hanya sebagian dari pendapatan mereka [sic], akan dihukum dengan pidana penjara tujuh sampai dengan dua puluh tahun dan denda 14.000 sampai dengan 40.000 Bath, atau dipenjara seumur hidup", sementara hukuman tidak dijelaskan secara spesifik, seksi yang sama menjelaskan bahwa hukuman diberikan kepada setiap orang yang (i) biasanya bertempat tinggal dan lazim diasosiasikan dengan pekerja seks (ii) menerima asrama, uang, atau keuntungan lainnya yang diatur oleh pekerja seks atau (iii) membantu pekerja seks saat berselisih dengan konsumennya.
Undang-undang ini juga hadir untuk membahas mengenai pelacuran anak tetapi tidak memiliki penjelasan yang lengkap, tidak menjelaskan mengenai makna "perbuatan tidak senonoh". Pada Title IX, Section 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: "Siapapun, yang melakukan tindakan tidak senonoh kepada anak-anak yang berusia tidak lebih dari 15 tahun, dengan atau tanpa persetujuan anak, dihukum dengan penjara maksimal sepuluh tahun dan denda maksimial 20.000 Bath atau keduannya".
Undang-Undang Tempat Hiburan tahun 1996 menempatkan tanggung jawab kepada pemilik beragam jenis tempat hiburan jika terjadi kegiatan pelacuran mereka akan bertanggung jawab secara hukum. Menurut undang-undang, pekerja seks harus melalui rehabilitasi selama satu tahun di rumah rehabilitasi setelah selesainya masa hukuman akibat melakukan kegiatan pelacuran.
Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan seperti rumah bordil, penyewa jasa pelacuran, dan mencari keuntungan dari pelacuran merupakan kegiatan ilegal. Dalam praktiknya kegiatan protistusi ditoleransi, terkadang beberapa pejabat lokal memiliki kepentingan finansial dari pelacuran lokal. Operasi pelacuran dilakukan secara rahasia di berbagai sudut negara.
Sejak Perang Vietnam, Thailand mendapatkan reputasi internasional diantara wisatawan dari banyak negara sebagai tujuan wisata seks. Jumlah pasti pekerja seks di Thailand sulit diperkirakan. Estimasinya sangat beragam dan menjadi kontroversi nasional dan internasional. Pemerintah Thailand tidak pernah melaksanakan survei formal. Pada 2004 diperkirakan oleh Dr. Nitet Tinnakul dari Chulalongkorn University di Thailand terdapat 2,8 juta pekerja seks yang terdiri dari 2 juta wanita, 20 ribu pria, dan 800 ribu pekerja seks di bawah umur 18 tahun, tetapi angka perempuan dan anak-anak di bawah umur digelembungkan secara kasar oleh para pengamat dan dihasilkan dari metode penelitian yang buruk. Menurut laporan tahun 2001 oleh Organisasi Kesehatan Dunia: "Perkiraan yang paling bisa diandalkan adalah 150.000 sampai dengan 200.000 pekerja seks di Thailand". Pada laporan hak asasi manusia tahun 2008, Departemen Luar Negeri Amerik Serikat mencatat bahwa "survei dari pemerintahan menemukan terdapat 76.000 sampai dengan 77.000 pekerja seks dewasa yang terdapat di tempat hiburan. Meskipun begitu, organisasi non-pemerintah memperkirakan terdapat 200.000 sampai dengan 300.000 pekerja seks. Laporan Hak Asasi Manusia 2013 dari Departemen Dalam Negeri Thailand tidak membuat estimasi tingkat pelacuran. Pada 2015 Havocscope, penyedia informasi basis data mengenai pasar gelap global, memberikan angka perkiraan sebesar 250.000 pekerja seks di Thailand. UNAIDS pada 2015 mengestimasi total pekerja seks di Thailand sejumlah 147.000.
Sebagai contoh terdapat kurang lebih 10.000 pekerja seks di Ko Samui, sebuah destinasi pulau resor yang biasa tidak menjadi tujuan pelacuran, dan setidaknya 10% uang yang dikeluarkan oleh turis dibelanjakan untuk kegiatan seksual. Sebuah estimasi yang diterbitkan pada 2003 belanja seksual menyumbangkan US$4,3 juta dolar per tahun atau 3% dari ekonomi Thailand. Pada 2015 Havocscope keuntungan yang didapat per tahun dari pelacuran mencapai US$6,4 juta atau 10% dari produk domestik bruto Thailand. Havocscope mengklaim pekerja seks di Thailand mengirim rata-rata setiap tahunnya US$300 juta kepada anggota keluarga yang tinggal di daerah terpencil di Thailand.
Pada 1996, pihak kepolisian di Bangkok memperkirakan terdapat 5.000 pekerja seks asal Rusia yang bekerja di Thailand, banyak yang datang ke Thailand menggunakan jaringan yang dikontrol oleh gang dari Rusia.
Pada Juli 2016, dilaporkan bahwa Pemerintah Thailand menginginkan untuk menghapus industri seks. Kobkarn Wattanavrangkul, Menteri Pariwisata menyatakan "Turis tidak datang ke Thailand untuk [seks]. Mereka datang karena indahnya budaya Thailand" dan "Kami menginginkan Thailand sebagai tujuan wisata yang berkualitas. Kami ingin industri seks berakhir. Kobkarn kemudian diganti sebagai Menteri Pariwisata pada November 2017.
"Zona pelacuran" utama dari turis di Thailand sering kali diidentifikasi sebagai distrik lampu merah di Bangkok dan Pattaya selain itu, ada juga resor pantai Patong di Pulau Phuket. Sebagai tambahan ada Hat Yai dan kota perbatasan lain dengan Malaysia. Di Bangkok area yang biasanya diasosiasikan dengan kegiatan pelacuran termasuk daerah hiburan Patpong dan juga area sebelah barat Jln. Sukhumvit area jalan yang disebut sebagai Soi Cowboy dan gedung Nana Plaza. Area bernama distrik hiburan Ratchadaphisek, beroperasi sepanjang Jln. Ratchadaphisek yang dekat dengan persimpangan Huai Khwang memiliki beberapa area hiburan besar teramsuk pijat seksual. Taman Lumphini yang terletak di pusat kota Bangkok juga dikenal sebagai pusat pelacuran saat malam hari. Di Pattaya area utama yang terasosiasi dengan kegiatan pelacuran adalah Boyztown, Sunee Plaza dan Walking Street.
Daripada menghadapi risiko secara independen, banyak pekerja seks yang menukar kebebasan mereka untuk bekerja di tempat yang aman di bisnis yang membutuhkan pekerja tetap seperti bar "karoke", panti "pijat" atau rumah bordil. Pelacuran mungkin mengambil beragam jenis tempat termasuk rumah bordil, hotel, panti pijat, restoran, sauna, dan beragam jenis bar. Banyak pekerja di sektor jasa lainnya yang menawarkan jasa seksual sebagai jasa tambahan. Pelacuran di Thailand terbagi kepada beragam sektor yang melayan beragam pasar (kriteria utama adalah status ekonomisosial dari pelanggan dan kebangsaan dari pengguna jasa dan pekerja seks). Rumah bordil langsung, yang menawarkan hanya jasa seksual, merepresentasikan layanan untuk kalangan bawah. Layanan ini bisa ditemukan di luar Bangkok untuk melayani pelanggan dari kelas bawah.
Kegiatan pelacuran terlarang berdasarkan hukum di Thailand, tetapi bar karoke dan panti pijak bisa didaftarkan secara normal sebagai bisnis legal. Ketika penahanan pekerja seks terjadi di tempat-tempat tersebut, polisi biasanya memproses transaksi pelacuran antara pekerja seks dan pelanggannya -status dari pemilik tempat dianggap tidak turut serta dalam transaksi tersebut. Beragam kasus menempatkan pemilik tempat dituntut lebih rendah dibandingkan pekerja seks dan pelanggannya memunculkan sindiran populer yaitu "mempekerjakan pekerja seks itu legal, menjadi pekerja seks itu ilegal, klien bebas dari hukuman". Pemilik tempat seperti ini biasanya berhadapan dengan hukum ketika mereka melanggar hukum seperti mempekerjakan pekerja di bawah umur atau imigran ilegal.
Panti pijak sabun (bahasa Thai: สถานอาบอบนวด, RTGS: sathan ap op nuat, "tempat mandi dan pijat) menyerupai soapland di Jepang, biasanya menyediakan pemijatan, pemijatan tubuh telanjang, atau perawatan mandi yang termasuk jasa seksual. Pada tipe tempat seperti ini, pelanggan pria bisa beraktivitas seksual dengan pekerja seks wanita. Tempat pelacuran ini menargetkan masyarakat lokal dengan menawarkan layanan "mandi-sauna-pijat". Terdapat banyak bisnis pijak sabun di beberapa bagian kota Bagkok, menggunakan kuantitas air yang besar yang dipompa secara ilegal dari bawah tanah, mereka disalahkan oleh otoritas karena berkontribusi terhadap turunnya permukaan tanah kota Bangkok sebesar satu sentimeter per tahun.
Seorang pengamat menyatakan bahwa "yang disebut sebagai 'karoke bar' biasanya memiliki mesin karoke sebagai dekorasi, walaupun hanya sedikit atau tidak ada konsumen yang mengunjungi tempat tersebut untuk bernyanyi tetapi untuk membeli layanan seksual. Studi pada 2015 yang dilaksanakn oleh Ubon Ratchathani Provincial Health Service, terdapat 2.410 wania yang bekerja di restoran dan karoke bar di Provinsi Ubon Ratchathani. Dimana 1.230 terkonfirmasi sebagai pekerja seks. Lebih dari setengahnya (692 wanita) merupakan pekerja ilegal dari Laos di Thailand.
Walaupun Thailand terkenal dengan Thai massage, tipe pijat tradisional non-seksual yang dikenal dengan nuat phaen boran, beberapa panti pijat menyediakan pelanggan dengan layanan pijat erotis dengan biaya tambahan termasuk kegiatan rancap, seks oral, dan hubungan seksual. Federation of Thai Spa Associations (FTSPA) pada 2016 mendorong otoritas untuk menutup jasa seksual yang ditawarkan oleh beberapa panti pijat. FTSPA berpendapat beberapa figur terkenal memanfaatkan celah hukum untuk membuka pretty spas atau panti pijak dimana turis bisa membeli layanan seksual. Perbedaan antara pijat jenis ini dengan ab ob nuat adalah tidak semua panti pijat menawarkan layanan seksual.
Wanita (bar girls) atau pria, dalam kasus ini adalah bar homoseksual, atau transseksual (kathoeys) dipekerjakan di bar ini sebagai penari (dalam kasus ini adalah go-go bars) atau sekedar menjadi pelayan yang mendorong konsumen untuk membelikan mereka minuman. Terlepas dari bar jenis ini, terdapat tempat lain untuk bertransaksi sekual. Di sebagian besar tempat-tempat seperti itu pekerja seks dipekerjakan langsung, tetapi di hotel, atau beberapa bar dan tempat disko pekerja seks lepas diperbolehkan untuk mencari pelanggan. Pekerja seks biasanya akan menerima komisi ketika konsumen membeli minuman dan jasa seksual bisa dilakukan di tempat tersebut atau tempat lain (yang mengharuskan pelanggan untuk membayar "bar fine" untuk mengizinkan pekerja seks bekerja di luar bar).
Sejarah pelacuran di Thailand sudah berlangsung sejak setidaknya abad keenam, referensi dituliskan secara jelas dan eksplisit oleh pengembara asal Tiongkok Ma Huan (1433) dan kemudian oleh pengunjung dari Eropa (Van Neck, 1604; Gisbert Heeck, 1655 and lain-lain). Hal ini bukan merupakan hal baru, hal ini menjadi lebih buruk selama masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II dan penggunaan Thailand sebagai fasilitas "Tempat Beristirahat dan Berekreasi" oleh tentara Amerika Serikat selama perang Indochina kedua (1963–1973).
Ketika Raja Rama V menghapuskan perbudakan pada 1905, wanita menemukan diri mereka tidak memiliki apapun, merekapun mulai menjadi pekerja seks untuk bertahan hidup. Pada waktu itu, jutaan pekerja konstruksi Tiongkok datang, dan mereka membutuhkan pelayanan seksual. Pada 1908, Raja Rama V meloloskan hukum yang melegalisasi pelacuran untuk menolong pekerja seks mendapatkan pelayanan medis.
Thailand memiliki tradisi kuno dan berkelanjutan mengenai teks-teks hukum, secara umum dijelaskan dalam literaturDhammasattha (pengucapan Thailand., tam-ma-sat), dimana pelacuran banyak didefinisikan dan secara umum dilarang. Era teks-teks hukum tradisional berakhir di awal abad ke-20 tetapi teks tersebut berdampak signifikan terhadap penulisan dan semangat dari legislasi modern.
Pada abad ke-20 beragam undang-undang terkait dengan industri seks disahkan, termasuk Undang-Undang Pencegahan Penyakit Menular pada 1908 dan Undang-Undang Tempat Hiburan pada 1966. Pada tahun 1950an Perdana Menteri Thailand Marsekal Medan Sarit Thanarat menginisiasi kampanye moral yang dimaksudkan untuk mengkriminalisasi pekerja pelacuran dengan denda dan hukuman penjara. Sistem pemeriksaan medis dan "rehabilitasi moral" diperkenalkan dan fokus dari kesalahan publik dialihkan dari pelaku perdagangan dan penyelundupan manusia ke pekerja seks. Pelacuran sendiri menjadi ilegal di Thailand pada 1960, ketika undang-undang disahkan di bawah tekanan dari PBB. Pemerintah mendirikan sebuah sistem pengawasan pekerja seks untuk mencegah mereka dianiaya dan untuk mengendalikan penyebaran penyakil menular seksual. Undang-Undang yang disahkan pada 1960 dicabut oleh Undang-Undang Pencegahan dan Penindakan Pelacuran, B.E. 2539 tahun 1996.
Pada 2003, Kementerian Kehakiman mempertimbangkan melegasilasi kegiatan pelacuran sebagai pekerjaan resmi dengan tunjangan kesehatan dan pajak penghasilan, kementerian mengelar diskusi publik mengenai hal tersebut. Legalisasi dan regulasi diusulkan dengan maksud untuk mengingkatan pendapatan pajak, menurunkan korupsi, dan meningkatkan situasi bekerja. Walaupun begitu, belum ada tindak lanjut apapun yang dilakukan.
Pada 2008, 532.522 masyarakat Thailand menderita HIV/AIDS. UNAIDS mengestimasi pada 2013 bahwa sekitar 380.000 sampai dengan 520.000 orang Thailand hidup dengan HIV. Pada 2017, jumlah orang Thailand hidup dengan HIV yaitu 440.000. Prevalensi HIV/AIDS diantara orang Thailand berumur 15–49 diestimasi mencapai 1,1% (2016). Diantara pekerja seks paruh waktu, angka prevalensi HIV mencapai 2,8% pada 2017. Diantara pekerja seks perempuan yang bekerja di rumah bordil tingkat prevalensi mencapai 0,6% (2017).
Mechai Viravaidya yang dikenal sebagai "Mr. Condom" berkampanye tanpa lelah untuk meningkatkan kesadaran mengenai praktik seks aman dan penggunaan Kondom di Thailand. Dia bekerja sebagai Menteri Pariwisata dan pencegahan AIDS dari 1991 sampai dengan 1992, dan juga mendirikan restoran waralaba Cabbages dan Condoms, yang memberikan kondom gratis untuk konsumen.
Setelah berlakunya rencana lima tahunan pemerintah Thailand untuk melawan pandemi HIV/AIDS termasuk rencana Mechai "100% Program Kondom", sampai dengan 1994 penggunaan kondom saat transaksi seksual kemungkinan meningkat pesat. Tidak tersedia data terbaru mengenai penggunaan kondom. Program mengintruksikan pekerja seks untuk menolak berhubungan seks tanpa menggunakan kondom, dan memonitor statistik klinik kesehatan untuk menentukan lokasi rumah bordil yang mengizinkan hubungan seksual tanpa menggunakan kondom.
Studi yang dilakukan oleh AIDS Care menginvestigasi penggunaan obat terlarang dalam perilaku berisiko dinatar pekerja seks kathoey di Bangkok, Thailand. Hanya setengah dari peserta sutid yang telah mengikuti test HIV dan hanya satu peserta yang mengunjungi penyedia jasa kesehatan dalam 12 bulan terakhir. Ditemukan bahwa kathoey yang mengalami kekerasan dari ayah atau saudara laki-lakinya lebih jarang menggunakan kondom dalam melakukan seks anal dengan pelanggan. Pekerja seks katheoy biasanya ada di kota besar dan area turis seperto Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya. Banyak yang bekerja sampingan sebagai pekerja seks dan tetap mempertahankan pekerjaan utamanya. Kathoey menjadi alternatif lebih murah dibandingkan pekerja seks wanita dan dianggap lebih rendah risikonya terjangkit penyakit menular seksual. Tekanan datang biasanya dari bar yang mengkhususkan diri menampilkan "ladyboy" yang menempatkan kathoeys berisiko terkena penyait menular seksual karena banyak pelanggan yang tidak bersedia menggunakan kondom.
Masyarakat Thailand memiliki seperangkat adat istiadat (folkways) unik yang sering kali bertentangan terkait dengan seksual. Mengunjungi pekerja seks atau membayar wanita simpanan merupakan hal biasa, walaupun tidak diterima secara umum, untuk pria. Banyak wanita Thailand, sebagai contoh, percaya keberadaan pekerja seksual secara aktif menurunkan angka pemerkosaan. Dilain pihak "...ide legitimasi pekerja seks tidak diterima banyak orang Thailand yang menilai profesi ini merupakan fondasi dari kegiatan tidak bermoral. Tidak peduli bagaimana banyak pekerja seks yang ditinggalkan oleh sektor ekonomi formal dan menjadi rentan terhadap pemerasan, ekspolitasi, dan penyalahgunaan - Banyak orang Thailand yang tidak bisa mentoleransi pekerja seks menjadi pekerjaan legal.".
Studi pada 1996 menyatakan bahwa bagi pria dan wanita Thailand, dorongan seksual pria Thailand lebih tinggi dibandingkan dengan wanita Thailand. Dimana wanita dianggap mampu mengontrol keinginan mereka, sedangkan dorongan seksual pria dianggap sebagai "kebutuhan dasar atau insting". Selain itu, menurut pemikiran pria dan wanita Thailand bahwa pria membutuhkan "varisasi pasangan sesekali". Ketidaksetiaan wanita sangat tidak disukai oleh masyarakat Thailand, berdasarkan survei tahun 1993, hubungan seksual untuk wanita lajang tidak disetujui oleh mayoritas masyarakat, seks pranikah, seks kasual, dan seks tambahan dengan pekerja seks diterima, diharapkan dan kadang-kadang didorong agar dilakukan oleh pria Thailand, tindakan terakhir dianggap tidak berbahaya kepada hubungan pernikahan yang berlangsung panjang, sehingga disebut sebagai "istri kecil".
Alasan lain yang berkontribusi terhadap isu ini adalah orang Thailand menganggap diri mereka toleran terhadap orang lain, terutama orang-orang yang mereka anggap tertindas. Penerimaan ini menyebabkan pelacuran tumbuh pesat tanpa stigma sosial yang ekstrim yang biasa ditemukan di negara lain. Menurut studi tahun 1996, orang-roang di Thailand secara umum tidak setuju terhadap pelacuran, tetapi stigma tersebut tidak bertahan lama dan parah, terutama karena banyak pekerja seks yang menghidup orang tuanya melalui pekerjaan tersebut. Beberapa pria tidak keberatan menikahi mantan pekerja seks. Pada studi tahun 2009 mengenai subjective well-being dari pekerja seks menemukan bahwa menurut pekerja seks, pekerjaan yang mereka jalani telah menjadi sesuatu yang normal
Chuwit Kamolvisit memiliki beberapa panti pijat di Bangkok dai dianggap sebagai "godfather pelacuran" di Thailand. Pada 2005 ia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Thailand untuk masa jabatan empat tahun tetapi pada 2006 Mahkamah Konstitusi mencopotnya dari jabatan. Pada Oktober 2008 ia maju kembali untuk pemilihan Gubernur Bangkok tetapi tidak terpilih. Ia mengungkapkan pada 2013 bahwa beberapa klien terbaiknya merupakan politisi dan pejabat polisi senior, yang ia klaim mereka dibayar, lebih dari satu dekade, lebih dari £1,5 juta uang usap agar bisnisnya yang menjual seks tetap bisa beroperasi.
Meskipun perdagangan seksual yang dilakukan warga negara asing dianggap terbuka, tetapi industri yang mengkhusukan diri untuk orang-orang Thailand belum pernah diketahui publik secara terbuka, meninggalkan sendiri eksploitasi seksual tersebut tidak terungkap
Dukungan terhadap kegiatan pelacuran tersebar di lingkaran politik, seperti yang dilaporkan oleh BBC News pada 2003. "Anggota parlemen dari partai berkuasa Thai Rak Thai marah karena rencana pemimpin partai untuk melarang anggotanya memiliki gundik atau mengunjungi rumah bordil..." Salah satu anggota parlemen berbicara kepada surat kabar The Nation bahwa jika peraturan ini diterapkan, partai hanya dapat mengajukan 30 kandidat, dibandingkan lebih dari 200 anggota parlemen yang menduduki jabatan saat ini.
Sikap terhadap wanita dicontohkan oleh Anggota Parlemen Thirachai Sirikhan, dikutip oleh The Nation "Untuk memiliki mia noi [gundik] merupakan hak individual. Hal tersebut seharusnya tidak menjadi masalah selama politikus tidak menyebabkan masalah kepada keluarganya atau masyarakat".
Setelah polisi mengerebek beberapa panti pijat di Bangkok dimana anggota kepolisian berhubungan seksual dengan pekerja seks, "Pejabat Kepala Kolonel (Pol) Suthisan Varanvas Karunyathat membela tindakan kepolisian dengan berkata bahwa tindakan anggota kepolisian untuk berhubungan seks merupakan langkah terukur untuk mendapatkan bukti penangkapan". Tampaknya, tindakan yang sama juga dilakukan petugas kepolisian di Pattaya pada Mei 2007.
Kritaya Archavanitku, aktivis hak asasi manusia diwawancarai oleh UC Berkeley Institute of International Studies, berkata:
Menurut studi Perpustakaan Kongres Amerika Serikat pada 2003, "distrik lampu merah di kota-kota Thailand adalah rumah untuk...fasilitas rumah bordil, kasino, dan hiburan yang berfungsi sebagai sumber penghasilan dan pusat opersional perdagangan manusia..." Hal ini diestimasi bahwa grup organiasi kriminal telah membawa lebih dari satu juta wanita ke Thailand dari Republik Rakyat Tiongkok, Laos, dan Vietnam. Organisasi 14K Triad mendominasi perdagangan wanita dari Tiongkok ke Bangkok untuk kegiatan pelacuran.
Pada November 2015, Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha meluncurkan kampanye "Clean Up Thailand" untuk mengeliminasi organisasi kriminal di seluruh area, termasuk aktivitas kejahatan.
Dalam buku berjudul Disposable People: New Slavery in the Global Economy, Kevin Bales berargumen bahwa Agama Buddha di Thailand, Wanita dianggap secara natural lebih lemah dibandingkan pria, dan Buddha berkata kepada murid-muridnya bahwa wanita itu "tidak murni, duniawi, dan korupsi". Hal ini juga mendukung kepercayaan bahwa wanita tidak mungkin mendapatkan pencerahan, walaupun pandangan ini diperdebatkan oleh naskah Agama Budha lainnya seperti Vinaya Piṭaka di Kanon Pāli. Dalai Lama menekankan bahwa wanita dapat meraih pencerahan dan berfungsi sama seperti pria dalam hal spiritual, tetapi cabang Budha seperti itu tidak ada di Thailand, yang memiliki canon of beliefs sendiri. Bales juga menunjukan fakta bahwa terdapat sepuluh jenis istri yang diuraikan di Vinaya, atau peraturan pendeta. Pada peraturan ini, tiga kategori pertama dari wanita yang bisa dibayar untuk pelayanannya. Pada Thailand saat ini, hal ini diekspresikan sebagai toleransi kegiatan pelacuran oleh wanita yang sudah menikah. Seks dengan pekerja seks dianggap wanita sebagai "seks kosong" dan wanita mengizinkan suami mereka untuk memiliki hubungan seksual tanpa makna dengan pekerja seks dibandingkan memiliki istri baru.
Agama Budha juga menulis bahwa "penerimaan dan kepasrahan dalam menghadapi penderitaan dan kesakitan hidup", sejalan dengan kepercayaan terhadap karma dan penghapusan dosa dari kehidupan sebelumnya. Wanita mungkin memilih untuk percayaan bahwa bekerja sebagai pekerja seks merupakan hal yang tidak dapat dihindari dari sebuah karma.
Posisi yang lemah dari pekerja seks di mata masyarakat Thailand membuatnya rentan untuk dieksploitasi oleh polisi dan pejabat pemerintah. Bisnis seks membayar jumlah yang cukup besar kepada otoritas untuk mendapatkan izin menjalankan bisnis. Pekerja seks menjadi sapi perah untuk menyuap otoritas. Merekayang berada diposisi tersebut mendapatkan keuntungan finansial dengan meneruskan status quo terhadap bisnis seks. Pemilik bisnis dan pekerja seks individual memprotes hal tersebut sejak junta mendapatkan kekuasaan pada 2014, pelecehan meningkat, dan juga jumlah unang yang mereka minta. Hal ini menyebabkan pemilik bisnis berhenti dan pekerja seks bekerja di jalan atau menawarkan jasanya di internet sebagai pekerjaan sampingan.
Jumlah pasti dari Pelacuran anak di Thailand tidak diketahui. Menurut institut penelitian yang berbasis di Amerika Serikat "Protection Project" mengestimasi jumlah anak yang terlibat di pelacuran di Thailand mencapai 12.000 sampai dengan ratusan ribu (ECPAT International). Pemerintah, peneliti universitas, dan LSM mengestimasi sebanyak 30.000 sapai dengan 40.000 di bawah umur 18 tahun, tidak termasuk imigran luar negeri (Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, 2005b). Institut Penelitian Sistem Kesehatan Thailand mengestimasi bahwa anak-anak yang terlibat pelacuran mencapai 40% dari jumlah pekerja seks di Thailand.
Alasan mengapa dan bagaimana anak-anak dieksploitasi secara seksual secara komersial karena:
Anak-anak dieksploitasi di tempat-tempat pelacuran dan mereka juga didekati langsung di jalan oleh pedofil untuk melakukan kontak seksual. Pariwisata seks anak merupakan masalah serius di negara ini. Thailand, Kamboja, India, Brasil, dan Meksiko diidentifikasi sebagai titik panas eksploitasi seksual anak. Pedofil, khususnya, mengeksploitasi hukum negara yang lemah dan berupaya mencari perlindungan untuk menghindari penuntutan.
Untuk mencegah pariwisata seks anak, pemerintah melaporkan menolak kedatangan 74 pelaku seks asing pada 2017. Pemerintah telah mengembangkan dan meluncurkan video yang ditunjukan pada penerbangan ke Thailand untuk menceah pariwisata seks. Kementerian Pariwisata mendistribusikan lebih dari 315.000 brosur untuk mencegah pariwisata anak kepada pelaku bisnis dan turis profesional serta menyelenggarakan pelatihan untuk 800 petugas lokal pemerintah, pekerja sektor pariwisata, pelajar, pemuda-pemudi, organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan untuk eksploitasi seks anak di dunia industri pariwisata.
Thailand merupakan sumber, tujuan, dan negara transit untuk pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi subjek perdagangan seksual. Industri seks komersial Thailand tetap luas, meningkatkan kerentanan untuk perdagangan seks. Wanita, pria, anak laki-laki, dan anak perempuan dari Thailand, atau negara Asia Tenggara lain, Sri Lanka, Rusia, Uzbeskistan, dan beberapa negara Afrika merupakan subjek perdagangan anak di Thailand. Thailand juga menjadi negara transit dari Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, Bangladesh, India, dan Burma yang menjadi subjek untuk pekerja seks di negara-negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Rusia, Korea Selatan, Amerika Selatan, dan negara-negara Eropa Selatan. Warga negara Thailand merupakan subjek perdagangan seks di Thailand dan negera-negara di Amerika Utara, Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah.
Wanita Thailand dan warga negara lain dibujuk untuk ke Jepang dan djual kepada rumah bordil milik Yakuza, dimana mereka dipaksa untuk bekerja demi membayar hutang finansial. Merupakan hal yang mudah untuk membujuk wanita di negara-negara tetangga karena Thailand memiiki 56 titik lintas bantas tidak resmi dan 300 titik lintas batas dimana orang-orang bisa keluar masuk tanpa membutuhkan dokumen resmi. Pada kasus yang menonjol pada 2006, seorang wanita bernama Urairat Soimee mengajukan gugatan perdata di Thailand kepada para pelaku berwarga negara Thailand, yang sebelumnya dihukum bersalah di pengadilan kriminal. Wanita ini berhasil kabur dari cincin pelacuran milik Yakuza dengan membunuh Mama-san berwarga negara Thailand dan menghabiskan lima tahun di penjara Jepang.
Office to Monitor and Combat Trafficking in Personsdari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada laporan U.S. Trafficking in Persons menempatkan Thailand di negara tingkat 2, hal ini berarti Pemerintah Thailand walaupun tidak memenuhi standar minimal untuk menghilangkan perdagangan orang, tetapi melaksanakan usaha-usaha yang signifikan untuk memberantasnya.
Thailand telah memberlakukan beberapa hukum untuk melawan perdagangan orang. Termasuk Undang-undang Anti Perdagangan Orang pada 2008, Undang-Undang Anti Perdagangan Orang pada 1997. Thailand juga menekan perjanjian regional untuk melawan perdagangan orang, termasuk Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking. Pekerja seks Thailand mendirikan EMPOWER untuk menyampaikan beberapa keberatan mengenai Undang-Undang tersebut. Keberatan mereka termasuk hukum yang mengizinkan kepolisian untuk memasuki tempat yang dianggap sebagai tempat pekerja seks tanpa perlu surat pengeledahan, kurangnnya bantuan sosial yang disediakan untuk korban, repatriasi paksa yang menyebabkan terbelahnya LSM yang melawan perdagangan seksual dan yang mendukung pekerja seks. Organisasi pekerja seks di Thailand menentang keras operasi "penyelamatan" yang menyebabkan orang dewasa yang secara bebas memasuki dunia industri seks ditangkap, tidak mendapatkan mata pencaharian, dan subjek untuk dideportasi.
Sebuah geng perdagangan seks ditangkap di selatan kota Pattaya pada Oktober 2014.
Pada 2017, Kementarian Dalam Negeri Thailand dan Kementerian Kehakiman Thailand menginspeksi 11.268 tempat hiburan dewasa "berisiko tinggi" dan memerintahkan 268 tempat untuk menghentikan bisnisnya dalam lima tahun kedepan. Inspeksi tersebut mengarah pada penuntutan delapan kasus perdagangan orang. Korupsi berlanjut sehingga merusak usaha pemberantasan perdagangan orang. Beberapa pejabat pemerintah terlibat langsung dalam kejahatan perdagangan orang, termasuk menerima suap atau pinjaman dari pemiliki bisnis dan rumah bordil dimana korban dieksploitasi. Laporan kredibel mengindikasi beberapa pejabat yang korupsi melindungi rumah bordil dan tempat seks komersial lainnya dari pengerebekan dan inspeksi dan berkolusi dengan pedagang manusia.
Beberapa organisasi yang pendukung pekerja seks ada di Thailand: