Hak LGBT di Indonesia

Kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Adat istiadat tradisional tidak menyetujui homoseksualitas dan berlintas-busana, yang berdampak pada kebijakan publik. Misalnya, pasangan sesama jenis di Indonesia, atau rumah tangga yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis, dianggap tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lazim diberikan kepada pasangan lawan jenis yang menikah. Saat ini Indonesia belum menerapkan hukum sodomi dan saat ini tidak/belum mengkriminalisasi hubungan seksual sesama jenis suka sama suka di tempat privat dan nonkomersial pada kalangan orang dewasa.
Hukum di Indonesia tidak secara jelas melindungi komunitas LGBT terhadap diskriminasi dan kejahatan kebencian. Di Aceh, homoseksualitas merupakan sesuatu yang ilegal di bawah hukum syariat Islam, dan diancam dengan hukuman cambuk atau penjara. Saat ini, Indonesia tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Pada Juli 2015, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, menyatakan bahwa hal itu (red: pernikahan sesama jenis) sulit diterima di Indonesia, karena norma-norma agama yang menentang hal tersebut. Pentingnya harmoni sosial di Indonesia menyebabkan penekanan kepada kewajiban daripada hak, yang berarti bahwa hak asasi manusia bersama dengan hak-hak LGBT tergolong amat rapuh. Namun, komunitas LGBT di Indonesia perlahan-lahan menjadi lebih terlihat dan aktif secara politik.
Orang-orang LGBT jarang melela ke keluarga dan teman-teman mereka karena mereka takut akan penolakan dan reaksi sosial. Namun demikian, walaupun terbilang langka, ada beberapa keluarga yang memahami dan menerima anggota keluarga mereka yang ternyata adalah orang LGBT.
Kelompok muslim yang fundamentalis telah memperoleh lebih banyak dukungan. Akibatnya, orang-orang LGBT dan nonmuslim telah menghadapi intoleransi yang terus tumbuh, termasuk adanya serangan dan diskriminasi. Di Surabaya, gay menjadi target razia oleh Satpol PP sejak tahun 2014.
Pada awal tahun 2016, orang LGBT di Indonesia menghadapi perlawanan yang sengit seperti homofobia dan ucapan kebencian, juga ujaran kebencian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Pada Februari 2016, Human Rights Watch mendesak Pemerintah Indonesia untuk membela hak-hak orang-orang LGBT dan secara terbuka mengutuk komentar-komentar pejabat yang dianggap diskriminatif. Pada 2017, dua pria gay muda (usia 20 dan 23 tahun) dijatuhi hukuman, yakni dicambuk di muka umum di Aceh.
Pada 2017, polisi melakukan penggrebekan terhadap sebuah sauna gay dengan dalih pelanggaran UU Pornografi. Pada Mei 2017, 141 orang ditangkap untuk "pesta seks gay" di ibu kota Jakarta. Penggrebekan lain terjadi pada Oktober 2017, ketika kepolisian menggerebek sebuah sauna di Jakarta Pusat yang terkenal dengan komunitas gay, dan menangkap 51 orang. Interpretasi UU Pornografi yang terlalu luas, ditambah dengan lambatnya Pemerintah, telah menjadi senjata bagi polisi untuk menggunakannya dalam menargetkan orang-orang LGBT. Pasangan lesbian, ditangkap karena pose tidak wajar di media sosial, menyatakan diperlakukan tidak menyenangkan oleh Satpol PP.
Pada Maret 2019, Rektor Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Runtung Sitepu, memberhentikan semua Pengurus Suara USU 2019. Hal itu dikarenakan Suara USU menerbitkan cerpen tentang lesbian, mereka juga sempat diancam akan dituntut berdasarkan UU ITE. Pada April 2019 di Kota Pontianak pada saat merayakan Hari Tari Sedunia di Taman Digulis, acara dibubarkan oleh ormas setempat karena mereka mengira acara itu merupakan pertunjukan dari kaum LGBT. Setelah dimintai pernyataan, semua yang terlibat dipulangkan, akan tetapi tarian semacam itu tidak boleh dimainkan lagi di Kota Pontianak. Film Kucumbu Tubuh Indahku, walaupun telah dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film dan dinyatakan layak untuk tampil di seluruh Indonesia, tetap mendapat beberapa penolakan di Depok dan Kalimantan Barat, dengan alasan ingin menjaga masyarakat dari penyimpangan seksual. Seorang polisi di Kota Semarang dipecat karena orientasi seksualnya. Marcel sendiri jadi target pemecatan pada tahun 2019 berbasis surat telegram, setelah ia dilaporkan kepada dua asisten intelijen TNI. Ia kemudian dipanggil dan diberondong pertanyaan terkait orientasi seksual.
Pada Februari 2025, Polda Metro Jaya menggerebek pesta seks gay di hotel yang berlokasi di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap 56 pria dan menyita beberapa barang bukti berupa alat kontrasepsi dan obat anti-HIV.Para tersangka, yakni RH alias R, RE alias E dan BP alias D dikenakan Pasal 7 UU Nomor 44 2008 tentang Pornografi mengatur tentang pidana bagi orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan pornografi. Kemudian, Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur tentang larangan mempertontonkan pornografi di muka umum dan Pasal 296 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana mempermudah atau menyebabkan perbuatan cabul.
Sejauh ini, hukum nasional Indonesia tidak/belum mengkriminalisasikan homoseksualitas. RUU KUHP untuk mengkriminalisasi homoseksualitas, hidup bersama di luar ikatan pernikahan (kumpul kebo), perzinaan, dan praktik sihir, gagal disahkan pada tahun 2003. Pada tahun 2019, diajukan RUU KUHP yang sama, akan tetapi batal disahkan menjadi undang-undang karena banyaknya pertentangan di kalangan masyarakat. Namun, diketahui bahwa UU nomor 1 tahun 2023 yang disetujui DPR pada Desember 2022 tidak memidanakan LGBT atau hubungan seksual sesama jenis, tetapi memidanakan perzinaan dan Kumpul Kebo yang dilakukan oleh pasangan heteroseksual jika dilaporkan oleh keluarga terdekat.
Pada tahun 2005, Pemerintah Indonesia memberikan hak kepada Aceh untuk memberlakukan hukum syariat Islam pada tingkat daerah atau provinsi. Maka berdasarkan hukum syariat, homoseksualitas dianggap sebagai suatu kejahatan atau tindakan kriminal. Walaupun pada awalnya hukum syariat hanya berlaku bagi orang muslim, pada perkembangannya juga berlaku kepada semua pihak di Aceh jika hubungannya dilakukan dengan seorang Muslim yang berlandas kepada hukum Islam. Di bawah hukum syariat, homoseksualitas didefinisikan sebagai tindakan 'prostitusi yang melanggar norma-norma kesusilaan umum, agama, dan norma hukum dan aturan sosial yang berlaku'. Tindakan yang didefinisikan sebagai tindakan prostitusi adalah seks homoseksual, lesbian, sodomi, pelecehan seksual, dan tindakan pornografi lainnya. Sejak saat itu, sebanyak 32 negara ikut memberlakukan hukum berbasis interpretasi syariah yang konservatif, yang mengkriminalisasikan homoseksualitas.
Di Jakarta, lesbian, gay, biseksual, dan transgender, secara hukum diberi label sebagai "cacat" atau "cacat mental" dan karenanya tidak dilindungi oleh hukum..
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak secara jelas membahas orientasi seksual atau identitas gender. Konstitusi menjamin semua warga negara dalam berbagai hak hukum, termasuk persamaan di depan hukum, kesempatan yang sama, perlakuan yang manusiawi di tempat kerja, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul secara damai, dan berserikat.
Orang transgender yang tidak menyembunyikan identitas gender sulit untuk mempertahankan pekerjaan yang sah dan sering dipaksa menjadi pelacur dan melakukan kegiatan ilegal lainnya untuk bertahan hidup.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa kaum transgender harus tetap pada jenis kelamin pada saat mereka dilahirkan.
Pada tahun 2012, Yuli Retoblaut, seorang transgender berusia lima puluh tahun, secara terbuka mencalonkan diri untuk menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mewakili komunitas waria.
Sejak Juni 2021, Kementerian Dalam Negeri RI memperbolehkan pelayanan untuk transgender agar dapat memiliki KTP Elektronik (KTP-EL). Pelayanan ini sah dilakukan di sembilan provinsi, yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua. Pelayanan ini dilakukan Pemerintah karena banyak kaum transgender di Indonesia yang tidak memiliki dokumen kependudukan. Adanya pelecehan sosial dari publik dan rasa malu terhadap publik yang dirasakan oleh transgender menyebabkan mereka mengurungkan niat untuk mengurus dokumen kependudukan mereka. Namun, Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa isu gender ketiga tidak diakui di Indonesia. Negara Indonesia hanya mengakui laki-laki dan perempuan di dalam KTP. Untuk transgender yang ingin mengganti status gender mereka secara legal, mereka harus meminta kepada pengadilan tinggi negeri.
Pasangan sesama jenis tidak memenuhi syarat untuk mengadopsi anak di Indonesia. Pasangan sah yang terdiri dari suami dan istri sajalah yang dapat mengadopsi seorang anak.
Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan khusus untuk melindungi warga negaranya dari diskriminasi dan pelecehan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender. Pemerintah secara perlahan-lahan memberlakukan hukuman antidiskriminasi. Kantor Kejaksaan Indonesia, baru-baru ini, membatalkan hukum diskriminatif dalam penawaran pekerjaan publik yang menyatakan "orang LGBT tidak boleh melamar karena penyakit mental" setelah dinasihati oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Pada Maret 2019, seorang polisi berumur 30 tahun berperingkat brigadir berinisial TT melaporkan kasus di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jawa Tengah menuduh pelanggaran hukum tentang diskriminasi yang mengklaim bahwa dia dipecat karena orientasi seksualnya sebagai seorang gay, setelah rekan kerja dengan paksa memberitahukan ke publik tentang dia dan pasangannya. TT juga mengajukan keluhan kepada Komnas HAM. Pada Mei 2019, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menolak gugatannya.
Meskipun Indonesia tidak secara khusus mempunyai peraturan mengenai pelindungan dari diskriminasi terhadap orientasi seksual atau identitas gender di dalam Konstitusi Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan edaran sejak 2015 yang menyatakan bahwa polisi akan memproses semua ujaran kebencian yang berhubungan dengan (1) suku; (2) agama; (3) aliran keagamaan; (4) keyakinan atau kepercayaan; (5) ras; (6) antargolongan; (7) warna kulit; (8) etnis; (9) gender; (10) kaum difabel atau cacat; dan (11) orientasi seksual.
Sama halnya, peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 mencantumkan tugas polisi untuk melindungi hak khusus kelompok minoritas, termasuk dalam hal orientasi seksual. Meskipun hal ini tidak selalu dijalankan oleh Polisi Indonesia.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melarang "... setiap tulisan atau presentasi audio visual -termasuk lagu, puisi, film, lukisan, dan foto-foto yang menunjukkan atau menyarankan hubungan seksual antara orang-orang dari jenis kelamin yang sama." Mereka yang melanggar hukum bisa didenda atau dihukum penjara hingga tujuh tahun. Namun, media sekarang memberikan homoseksualitas cakupan yang lebih pada media di Indonesia.
Sebuah akun Instagram bernama Alpantuni sempat menjadi pembicaraan terkait konten yang terkait dengan LGBT. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa komik tersebut adalah bentuk pornografi, dan menyatakan bahwa mereka telah menulis surat pemilik akun Instagram tersebut dan akun Alpantuni untuk dihapus. Akun komik tersebut kemudian menghilang. Alpantuni kembali online setelah beberapa hari menghilang dari Instagram.
Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Muhammad Syarif Bando, mengatakan, buku-buku yang pro dengan propaganda lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang sudah mendapat International Standard Book Number (ISBN) akan ditarik. Syarif Bando menyatakan, pihaknya tidak menghadapi dilema terkait dengan kebebasan berpendapat dan kampanye LGBT dalam menyikapi peredaran buku tersebut. Dia mengaku sudah menegur penanggung jawab pemberian ISBN di Perpusnas dan sudah memintanya untuk menarik buku tersebut karena LGBT bertentangan dengan Pancasila
Sebagian besar partai politik dan politisi tetap diam dalam pembahasan masalah hak-hak LGBT. Partai Hijau Indonesia adalah satu-satunya partai politik Indonesia yang secara terbuka mendukung hak-hak LGBT. Namun, beberapa politisi progresif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Solidaritas Indonesia juga mendukung hak-hak LGBT.
Indonesia adalah salah satu negara dengan penganut agama Islam paling banyak di dunia dengan 86% dari warganya menyebut dirinya sebagai muslim. Kebijakan untuk membentuk keluarga di Indonesia, tekanan sosial untuk menikah, adat istiadat, dan agama menunjukkan bahwa homoseksualitas tidak didukung. Pada umumnya, muslim dan juga kelompok agama lainnya seperti Kristen, dan Katolik Roma, menentang homoseksualitas. Sementara, agama non-Abrahamik seperti agama Hindu, Buddha dan Konghucu berpandangan netral terhadap LGBT, dan tidak menganggap perilaku sesama jenis sebagai kejahatan. Kelompok Islam fundamentalis seperti FPI (Front Pembela Islam) dan FBR (Forum Betawi Rempuk) secara terbuka memusuhi orang-orang LGBT dengan menyerang rumah atau tempat mereka bekerja dari orang-orang yang mereka yakini merupakan ancaman bagi nilai-nilai Islam.
Diskriminasi eksplisit, homofobia, dan kekerasan dilakukan terutama oleh para ekstremis religius, sementara diskriminasi halus dan marginalisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari antara teman-teman, keluarga; di tempat kerja atau sekolah. Orang-orang LGBT sering mengalami pelecehan yang dilakukan oleh para polisi, tetapi sulit untuk mendokumentasikannya karena korban menolak untuk memberikan pernyataan disebabkan seksualitas mereka. Orang-orang LGBT sering ditangkap atau dituduh karena orientasi seksual mereka. Gay yang dipenjara mengalami pelecehan seksual karena orientasi seksual mereka, dan sering tidak melaporkannya karena menjadi trauma dan takut jika dikirim kembali ke penjara dan mengalami kekerasan lebih lanjut.
Terdapat beberapa orang LGBT di media dan Pemerintah telah memungkinkan komunitas LGBT bahkan mengatur acara-acara publik. Namun, adat istiadat sosial Islam konservatif, cenderung mendominasi dalam masyarakat yang lebih luas. Homoseksualitas dan cross-dressing tetap bernilai tabu dan orang-orang LGBT secara berkala menjadi sasaran kelompok main hakim sendiri oleh para organisasi fanatik.
Komunitas agama lain seperti Kristen dan Katolik Roma juga menyatakan penolakannya terhadap perilaku LGBT. Otoritas Katolik Indonesia menegaskan bahwa Gereja Katolik tidak mengakui pernikahan sesama jenis. Akan tetapi, meskipun demikian, Gereja Katolik menyatakan bahwa orang-orang LGBT harus dilindungi negara dan tidak boleh disakiti dan tidak boleh pula dikucilkan.
Pada tahun 1982, kelompok hak asasi gay didirikan di Indonesia. Lambda Indonesia dan organisasi sejenis lainnya bermunculan pada akhir tahun 1980-an dan 1990-an. Kini, asosiasi LGBT utama di Indonesia adalah "Gaya Nusantara", "Arus Pelangi", Ardhanary Institute, dan GWL INA.
Pergerakan gay dan lesbian di Indonesia adalah salah satu yang tertua dan terbesar di Asia Tenggara. Kegiatan Lambda Indonesia termasuk mengorganisasikan pertemuan sosial, peningkatan kesadaran dan menciptakan buletin, tetapi kelompok ini dibubarkan pada tahun 1990-an. Gaya Nusantara adalah sebuah kelompok hak asasi gay yang berfokus pada isu-isu homoseksual seperti AIDS. Kelompok lain adalah Yayasan Srikandi Sejati, yang didirikan pada tahun 1998, fokus utama mereka adalah masalah kesehatan yang berkaitan dengan orang-orang transgender dan pekerjaan mereka termasuk memberikan konseling HIV/AIDS dan kondom gratis untuk transgender pekerja seks di sebuah klinik kesehatan gratis. Sekarang ada lebih dari 30 kelompok organisasi LGBT di Indonesia.
Yogyakarta, Indonesia, merupakan tempat diadakannya pertemuan puncak hak LGBT pada tahun 2006 yang menghasilkan Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Namun, pertemuan pada Maret 2010 di Surabaya diganggu oleh Front Pembela Islam dan demonstran konservatif. Meskipun mendapat pandangan konservatif, hak LGBT di Indonesia sebagian didukung oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.
Pemahaman mengenai HIV/AIDS kurang, meskipun menjadi masalah di sebagian besar provinsi di Indonesia. Mereka yang bepergian dapat ditolak masuk atau diancam dengan karantina. Karena kurangnya pendidikan seks di sekolah-sekolah, ada sedikit pengetahuan tentang penyakit di antara masyarakat umum. Beberapa organisasi, menawarkan pendidikan seks—meskipun mereka menghadapi penolakan terbuka dari pihak sekolah. Pada awal gerakan hak-hak gay di Indonesia, organisasi LGBT berfokus pada masalah kesehatan yang menyebabkan masyarakat percaya bahwa HIV/AIDS adalah 'penyakit gay' dan menyebabkan orang LGBT dicap dengan penyakit ini.
Menurut jajak pendapat tahun 2017 yang dilakukan oleh ILGA, 32% orang Indonesia setuju bahwa Komunitas Lesbian, Gay, dan Bisekual harus menikmati hak yang sama sebagaimana hak yang dirasakan orang heteroseksual, sementara 47% tidak setuju. Sebagai tambahan, 37% setuju bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi di tempat kerja. Namun, 38% orang Indonesia mengatakan bahwa orang yang berada dalam hubungan sesama jenis harus didakwa sebagai kriminal, sementara 36% tidak setuju. Adapun untuk orang-orang transgender, 49% setuju bahwa mereka harus memiliki hak yang sama, 55% orang Indonesia percaya bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi pekerjaan, dan 41% setuju mereka boleh diizinkan untuk mengubah jenis kelamin yang sah.
Menurut Survei Nasional SMRC menunjukan bahwa mayoritas orang Indonesia yang beragama muslim beranggap bahwa LGBT bertentangan dengan agama mereka. Kendati begitu, 57,7% berpendapat bahwa LGBT punya hak hidup untuk tinggal di negara Indonesia, 50% berpendapat bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi kelompok tersebut, sementara 46% mengatakan bahwa mereka akan bersedia menerima anggota keluarga mereka yang berorientasi seksual LGBT.