Min Aung Hlaing

Min Aung Hlaing (bahasa Burma: မင်းအောင်လှိုင်; diucapkan [mɪ́ɰ̃ àʊɰ̃ l̥àɪɰ̃]; lahir 3 Juli 1956) adalah seorang jenderal militer Burma yang memerintah Myanmar sebagai ketua Dewan Administrasi Negara (SAC) sejak merebut kekuasaan dalam kudeta Februari 2021. Ia juga mengangkat dirinya sendiri Perdana Menteri Myanmar pada Agustus 2021, dan Presiden pada Juli 2024. Dia telah memimpin Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar), sebuah cabang pemerintahan independen, sebagai Panglima Angkatan Pertahanan sejak Maret 2011, ketika ia dipilih sendiri untuk menggantikan penguasa militer lama Jenderal Senior Than Shwe, yang mengalihkan kepemimpinan negara ke pemerintahan sipil setelah pensiun. Sebelum mengambil alih kepemimpinan Tatmadaw, Min Aung Hlaing menjabat sebagai Kepala Staf Gabungan dari tahun 2010 hingga 2011. Min Aung Hlaing adalah lulusan Akademi Layanan Pertahanan (DSA) pertama di Myanmar yang memimpin kudeta militer serta lulusan DSA pertama yang menjadi Panglima Tertinggi Layanan Pertahanan.
Lahir di Minbu, Wilayah Magway, Burma, Min Aung Hlaing belajar hukum di Universitas Seni dan Sains Rangoon sebelum bergabung dengan militer. Naik pangkatnya, ia menjadi jenderal senior (jenderal bintang lima) pada tahun 2013. Selama periode pemerintahan sipil dari tahun 2011 hingga 2021, Min Aung Hlaing bekerja untuk memastikan kelanjutan peran militer dalam politik dan mencegah proses perdamaian dengan kelompok etnis bersenjata. Misi pencari fakta PBB menemukan bahwa dia sengaja melakukan genosida Rohingya. Ia mempertahankan hubungan yang bermusuhan dengan Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, meskipun Suu Kyi membelanya dari tuduhan genosida.
Min Aung Hlaing tanpa dasar mengklaim penyimpangan pemungutan suara yang meluas dan kecurangan pemilu dalam Pemilu Myanmar 2020, di mana Liga Nasional untuk Demokrasi Aung San Suu Kyi (NLD) menang telak dalam pemilihan ulang. Dia kemudian merebut kekuasaan darinya dalam kudeta 2021. Dia diperkirakan akan mencalonkan diri sebagai Presiden Myanmar jika partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), memenangkan cukup kursi di parlemen untuk memilih dia, dan akan diminta untuk pensiun sebagai Panglima Tertinggi karena batasan usia menurut undang-undang. Dengan pecahnya protes massal menentang pemerintahannya, Min Aung Hlaing memerintahkan tindakan keras dan penindasan terhadap demonstrasi, memicu perang saudara yang sedang berlangsung.
Pasukan Min Aung Hlaing telah menggunakan taktik bumi hangus dalam perang saudara, termasuk serangan udara terhadap warga sipil. Dia telah memerintahkan eksekusi aktivis pro-demokrasi terkemuka, yang merupakan penerapan pertama dari hukuman mati dalam beberapa dekade. Pada bulan Februari 2024, ia mengaktifkan undang-undang wajib militer Myanmar untuk memasukkan 60.000 pemuda ke dalam Tatmadaw. Dalam kebijakan luar negeri, ia menolak pengaruh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan mengandalkan kerja sama yang lebih besar dengan Rusia, Tiongkok, dan India. Menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, Min Aung Hlaing dan pemerintah miliknya telah dikenai serangkaian sanksi internasional, dan mengembalikan Myanmar ke status sebelumnya sebagai negara paria. Indeks Demokrasi tahun 2022 menilai Myanmar di bawah pemerintahan Min Aung Hlaing sebagai rezim otoriter terbanyak kedua di dunia, dengan hanya Afghanistan yang diberi peringkat kurang demokratis.
Min Aung Hlaing lahir pada tanggal 3 Juli 1956 di Minbu, Wilayah Magway, Burma (sekarang Myanmar), dari pasangan Khin Hlaing dan Hla Mu, sebagai anak keempat dari lima bersaudara. Orang tuanya adalah guru dari Dawei, di Wilayah Tanintharyi. Keluarganya pindah ke Mandalay sebagai tugas ketika dia berusia 5 tahun. Ayahnya, Khin Hlaing, adalah seorang artis.
Min Aung Hlaing lulus ujian matrikulasi pada tahun 1972 di SMA Pendidikan Dasar No.1 Latha (BEHS 1 Latha) dari Rangoon (sekarang Yangon). Ia kuliah dan belajar hukum di Universitas Seni dan Sains Rangoon dari tahun 1973 hingga 1974. Pada upaya ketiganya, ia diterima di Akademi Layanan Pertahanan pada tahun 1974 sebagai bagian dari Penerimaan ke-19, dan dia lulus pada tahun 1977. Menurut teman-teman sekelasnya, Min Aung Hlaing adalah seorang yang pendiam dan seorang kadet yang biasa-biasa saja. Dia dilaporkan dijauhi oleh teman-teman sekelasnya karena kepribadiannya yang pendiam.
Setelah lulus, Min Aung Hlaing melanjutkan untuk bertugas di berbagai posisi komando, perlahan-lahan naik pangkat. Di awal karirnya, rekan-rekan militer memberinya julukan yang mengacu pada kotoran kucing, "sesuatu yang disimpan diam-diam tetapi meninggalkan bau yang menyengat." Saat ia naik pangkat, Min Aung Hlaing mendapatkan reputasi sebagai seorang garis keras. Pekerjaan militernya membuatnya mendapatkan dukungan dari Jenderal Senior Than Shwe. Min Aung Hlaing dicirikan memiliki gaya manajemen "orang besar" yang tidak mendukung kolaborasi atau mendengarkan.
Pada tahun 2002, ia dipromosikan menjadi komandan Komando Regional Segitiga [my] di bagian timur Negara Bagian Shan dan merupakan tokoh sentral dalam negosiasi dengan dua pemberontak kelompok, Tentara Negara Bagian Wa (UWSA) dan Tentara Aliansi Demokratik Nasional (NDAA). Min Aung Hlaing adalah dilaporkan dekat dengan mantan perdana menteri Thailand dan seorang Jenderal Prem Tinsulanonda, mengingat Prem adalah sosok ayah.
Min Aung Hlaing mendukung tindakan keras militer terhadap Revolusi Saffron pada tahun 2008. Ia menjadi terkenal pada tahun 2009 setelah memimpin serangan terhadap pemberontak Tentara Aliansi Demokratik Kebangsaan Myanmar (MNDAA) di Kokang. Pada bulan Juni 2010, Min Aung Hlaing menggantikan Jenderal Shwe Mann sebagai Kepala Staf Gabungan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Min Aung Hlaing lulus dari Akademi Layanan Pertahanan (DSA) pada tahun 1977 dengan angkatan ke-19. Setelah lulus, ia ditugaskan ke No. (313) Batalyon Infanteri Ringan (Hmawbi), yang kemudian dikenal sebagai Batalyon Senapan Shan No. (1), di bawah komando dari Divisi Infanteri Ringan No. (77). Mantan Presiden Myanmar Thein Sein juga ditugaskan di batalion ini, dan mantan Direktur Intelijen Dinas Pertahanan Jenderal Khin Nyunt menjabat sebagai seorang komandan kompi di unit yang sama. Dalam sebuah wawancara dengan Popular News Journal menjelang Pemilu November 2020, Min Aung Hlaing menyatakan, "Saya dibesarkan di Shan 1."
Pada tahun 1979, selama serangan yang dikenal sebagai Operasi Min Yan Aung (Raja yang Menang) melawan Partai Komunis Burma (CPB) di tempat yang sekarang menjadi Kotapraja Matman di Negara Bagian Wa, sebelah timur Sungai Thanlwin, Min Aung Hlaing menjabat sebagai Petugas Intelijen (IO) dengan peringkat Letnan (2 bintang) pada usia 23 tahun.
Pada tahun 1989, sebagai Kapten (3 bintang), Min Aung Hlaing mengambil bagian dalam Pertempuran Wan Kha Thit, yang lebih dikenal sebagai Pertempuran Kawmoora. Pertempuran ini merupakan bentrokan antara pasukan tentara yang dikendalikan oleh Panglima Tertinggi Jenderal senior Than Shwe dan Persatuan Nasional Karen (KNU). Karena posisi pangkalan yang sulit untuk diserang, militer Myanmar berulang kali menyerang pangkalan tersebut sepanjang tahun 1989 tetapi gagal merebutnya, sehingga menghentikan operasi pada tahun 1990 setelah menderita ratusan korban jiwa.
Untuk menangkal bahaya dari peluru dan peluru musuh, Min Aung Hlaing membawa patung Buddha di dalam tasnya yang berisi peta topografi yang dikenakan di dadanya. Meski berpidato agar taruna perwira menjadi prajurit pemberani seperti dia, dia tidak pernah memimpin misi apa pun melawan pasukan KNU.
Meskipun ia mempromosikan keberanian dalam pidatonya, Min Aung Hlaing menunjukkan kemampuan tempur yang terbatas sebagai perwira junior, hanya berpartisipasi dalam dua pertempuran besar dan memainkan peran kecil di keduanya. Di dekat garis depan, ia diketahui membawa patung Buddha dengan harapan bisa menangkal kematian.
Min Aung Hlaing menjabat sebagai Komandan Perwira Batalyon, dengan pangkat Mayor, di Batalyon Infanteri Ringan No. (369) (Homalin) di bawah Komando Operasi Regional (Kalay) dari Komando Daerah Militer Barat Laut. Selama masa jabatannya, ia memenjarakan istri seorang sersan yang sedang hamil yang dianggap meninggalkan batalion. Pada saat itu, Komandan Perwira Umum Komando Operasi Daerah (Kalay) adalah Brigadir Jenderal Thura Aung Ko, dan Komando Operasi Taktis Komandan Perwira adalah Kolonel Kyaw Thu. Selama pemeriksaan, Kolonel Kyaw Thu menemukan wanita tersebut dikurung di penjara batalion dan menanyai Mayor Min Aung Hlaing mengapa dia melakukan hal seperti itu. Min Aung Hlaing menjelaskan, dia dipenjara karena ditinggal suaminya. Kolonel Kyaw Thu menjawab, "Jangan melakukan hal tercela seperti itu. Tidak masuk akal menangkap istri hanya karena suaminya meninggalkannya. Bebaskan dia sekarang." Wanita itu dibebaskan berkat campur tangan Kolonel Kyaw Thu.
Min Aung Hlaing mempunyai kebiasaan melakukan tindakan seperti itu sejak ia menjabat sebagai Komandan Batalyon, dan tidak mengherankan jika tindakan serupa juga diterapkan pada masyarakat setelah kudeta.
Tindakan yang diambil oleh Min Aung Hlaing selama menjadi Komandan Batalyon telah dicatat dalam berbagai catatan.
Min Aung Hlaing menjabat sebagai rektor Akademi Layanan Pertahanan (DSA) ke-19, setelah lulus dari angkatan ke-19. Selama masa jabatannya, ia terlibat dalam insiden dengan Nay Shwe Thway Aung (juga dikenal sebagai Phoe La Pyae), cucu Jenderal Senior Dari pada Shwe. Nay Shwe Thway Aung mengunjungi akademi dengan kolonel bertindak sebagai pengawal pribadinya. Atas permintaan Nay Shwe Thway Aung, Min Aung Hlaing mengadakan pertandingan sepak bola, membubarkan Petugas Kadet dari sesi Latihan Fisik (PT). Sepanjang pertandingan, Min Aung Hlaing kerap menanyakan kesehatan Nay Shwe Thway Aung, berbeda dengan sikapnya yang biasanya tegas terhadap petugas di lapangan.
Min Aung Hlaing dikenal karena penegakan peraturan militernya yang ketat. Ia melaporkan beberapa pelatih dan taruna ke Jenderal Pengangkatan Militer (MAG) karena pelanggaran ringan, seperti tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Tindakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengamankan kenaikan pangkatnya menjadi Mayor Jenderal dan untuk memperoleh jabatan sebagai Perwira Jenderal Komando Daerah Militer. Akibat laporannya, para perwira dan taruna menghadapi kemunduran karier yang signifikan, dan banyak di antara mereka yang tidak mampu melampaui pangkat Kapten.
Menjelang tahun 2011, militer mulai melakukan serangkaian reformasi politik untuk mentransisikan Myanmar ke negara semi-demokrasi. Junta yang berkuasa, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDP), merekayasa pengunduran diri resminya dari kekuasaan, setelah menyelenggarakan pemilihan umum Myanmar 2010, yang dimenangkan oleh Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), partai proksi militer. Pada tanggal 30 Maret 2011, kepala negara yang akan keluar, Jenderal Senior Than Shwe, yang saat itu menjabat Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, menunjuk Min Aung Hlaing sebagai penggantinya, di depan perwira yang lebih senior. Penunjukan Min Aung Hlaing bertepatan dengan naiknya USDP, di mana ia mengawasi serangkaian reformasi militer, dan mendukung upaya pemerintah yang dipimpin USDP untuk menyerang perdamaian kesepakatan dengan kelompok etnis bersenjata.
Pada bulan November 2011, menurut The Irrawaddy News, "diyakini secara luas" bahwa setelah pertemuan Min Aung Hlaing dengan para pejabat militer Tiongkok pada bulan itu dan kepemimpinannya dalam membuat perjanjian bilateral mengenai kerja sama pertahanan dengan Tiongkok, ia juga telah mengadakan pembicaraan dengan wakil presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai kerja sama dari Tiongkok sehubungan dengan Konflik Kachin.
Pada tanggal 27 Maret 2012, saat berpidato di Naypyidaw, Min Aung Hlaing membela kelanjutan peran militer dalam politik nasional. Pada tanggal 3 April 2012, Pemerintah Myanmar mengumumkan bahwa Min Aung Hlaing telah dipromosikan menjadi wakil jenderal senior (jenderal bintang empat), peringkat tertinggi kedua di Angkatan Bersenjata Myanmar. Ia dipromosikan ke pangkat jenderal senior (jenderal bintang lima), pangkat tertinggi di Angkatan Bersenjata Myanmar pada bulan Maret 2013.
Pada tahun 2014, ketika Min Aung Hlaing mendekati usia 60 tahun, yang merupakan usia wajib pensiun bagi perwira militer, Dewan Departemen Pertahanan Angkatan Bersenjata mengeluarkan arahan yang memungkinkan Min Aung Hlaing untuk memperpanjang wajibnya pensiun usia hingga 65 tahun, pada tahun 2021.
Pada bulan Agustus 2015, USDP terpecah, dan Presiden Thein Sein membersihkan faksi yang dipimpin oleh Shwe Mann, mantan jenderal dan Ketua Pyithu Hluttaw. Min Aung Hlaing mengawasi intervensi militer langsung untuk menggulingkan Shwe Mann dari kekuasaan, yang menunjukkan keinginan militer untuk terus melanjutkan agendanya melalui USDP. Shwe Mann telah mengadvokasi undang-undang dan amandemen konstitusi yang akan mengurangi pengaruh militer, bertentangan dengan kepentingan militer dan USDP.
Pemilu Myanmar 2015 menyaksikan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, menang telak. Dengan transisi dari pemerintahan yang dipimpin USDP ke NLD, Min Aung Hlaing mengalihkan prioritasnya ke pemulihan kekuasaan negara untuk kepentingan militer. Sikap keras kepala dan penolakannya untuk bekerja sama dengan pemerintah yang dipimpin sipil menghambat kemajuan menuju proses perdamaian Myanmar. Seperti yang diasumsikan oleh NLD berkuasa, Min Aung Hlaing mulai mengintensifkan penumpasan militer yang sedang berlangsung terhadap Rohingya, dimulai pada bulan Oktober 2016. Pada Konferensi Perdamaian Persatuan - Panglong Abad 21 pada bulan Agustus 2020, ia dengan tajam memperingatkan NLD agar tidak mengkambinghitamkan militer atas perannya dalam konflik etnis yang sedang berlangsung.
Min Aung Hlaing juga mulai menunjukkan ketertarikannya pada politik sipil. Ia mulai mengambil kepribadian yang lebih seperti negarawan, dan menjadi semakin tegas mengenai peran militer. Menjelang Pemilu Myanmar 2020, ia bekerja sama dengan USDP untuk memposisikan dirinya sebagai Presiden. Sepanjang tahun 2019, Min Aung Hlaing membuat beberapa penampilan publik yang dijuluki sebagai "serangan pesona", di beberapa tempat keagamaan dan acara amal, meningkatkan spekulasi tentang ambisi politiknya. Untuk mengembangkan kepribadian publiknya, ia memulai dua Halaman Facebook yang memiliki gabungan pengikut sebanyak 4,1 juta pengikut. Pada Januari 2020, Min Aung Hlaing bertemu dengan Pemimpin Tiongkok Xi Jinping di Nay Pyi Taw. Xi Jinping mempromosikan kerja sama praktis di bawah kerangka Satu Sabuk Satu Jalan untuk mencapai hasil sejak dini dan memberikan manfaat bagi rakyat Myanmar. Pada bulan Mei 2020, Min Aung Hlaing merombak pangkat militer senior, mempromosikan generasi baru perwira yang setia kepadanya, termasuk Kyaw Swar Lin, yang menjadi Letnan Jenderal termuda di militer.
Perang dengan Tentara Arakan semakin intensif selama periode ini, dan militer dituduh menargetkan Orang Arakan warga sipil dan harta benda mereka. Pada tanggal 17 Maret 2019, Kyaw Zaw Oo, seorang anggota parlemen Arakan, menerbitkan surat terbuka dalam dua bahasa kepada Min Aung Hlaing tentang banyaknya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Tatmadaw di Rakhine Negara yang merugikan nyawa dan harta benda warga sipil serta merusak bangunan cagar budaya.
Pada bulan Februari 2020, Min Aung Hlaing, istrinya Kyu Kyu Hla dan peramal dekatnya Vasipake Sayadaw menempatkan payung "Hti" di atas Bagan kuno yang paling kuat. Kuil Htilominlo. Arti nama candi adalah: "butuh payung kerajaan, perlu Raja". Ia mengikuti jejak beberapa tokoh politik paling berpengaruh di Myanmar termasuk pendahulunya, Jenderal Senior Than Shwe. Banyak orang yang percaya bahwa upacara tersebut adalah yadaya dan mencari berkah ilahi untuk kemuliaan-Nya.
Pada bulan November 2020, Min Aung Hlaing melontarkan serangkaian komentar publik yang mempertanyakan keabsahan Pemilu 2020 mendatang, yang berpotensi melanggar Undang-Undang Kepegawaian Aparatur Sipil Negara. Pada tanggal 5 November, Tatmadaw menyatakan bahwa pangkat Min Aung Hlaing setara dengan Wakil Presiden Myanmar. Setelah memberikan suaranya pada Pemilu 2020, Min Aung Hlaing bersumpah untuk menerima hasil pemilu. Pada pemilu tahun 2020, NLD menang telak dibandingkan pemilu tahun 2015, sehingga menghambat ambisi politik Min Aung Hlaing. Sebagai tanggapan, pihak militer mulai mengintensifkan tuduhan mengenai kecurangan pemilu dan penyimpangan, dengan mengajukan pengaduan formal ke Komisi Pemilihan Umum (UEC). Pada tanggal 27 Januari 2021, Min Aung Hlaing secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak akan mengesampingkan kudeta dan penghapusan konstitusi, jika ada tuduhan penipuan pemilih selama pemilu tahun lalu tidak ditangani secara memadai. Komentar-komentar ini memicu kekhawatiran mengenai potensi lain kudeta di negara ini. Keesokan harinya, Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan pernyataan yang menolak klaim kecurangan pemilu, dengan alasan kurangnya bukti yang diajukan untuk mendukung klaim tersebut. Pada tanggal 29 Januari, militer mengeluarkan pernyataan klarifikasi yang berjanji untuk melindungi dan mematuhi konstitusi dan hukum yang berlaku.
Pada tanggal 1 Februari 2021, Min Aung Hlaing ditahan memilih para pemimpin termasuk Presiden Win Myint, Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan mendeklarasikan dirinya sebagai Panglima Tertinggi Myanmar, satu hari sebelum anggota parlemen yang terpilih secara demokratis dijadwalkan untuk dilantik sebagai anggota Pyidaungsu Hluttaw (Majelis Persatuan). Keesokan harinya, ia mendirikan Dewan Administrasi Negara (SAC) sebagai badan pemerintahan sementara negara tersebut.
Pada tanggal 22 Mei 2021, Min Aung Hlaing memberikan wawancara pertamanya sejak kudeta kepada Phoenix Television berbahasa Mandarin yang berbasis di Hong Kong. Selama wawancara, dia merujuk pada pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan dia mengatakan bahwa dia "dalam keadaan sehat. Dia ada di rumahnya dan dalam keadaan sehat. Dia akan diadili di pengadilan di beberapa hari." Pada hari yang sama, Myanmar Now melaporkan bahwa tak lama setelah kudeta, Min Aung Hlaing mengangkat dirinya sendiri tanpa batas waktu sebagai panglima tertinggi dan oleh karena itu pemimpin de facto Myanmar.
Enam bulan setelah kudeta, pada tanggal 1 Agustus 2021, Min Aung Hlaing membentuk pemerintahan sementara dan mengukuhkan dirinya sebagai perdana menteri. Ia juga tetap menjadi Ketua Dewan Tata Usaha Negara (SAC).
Pada 13 April 2023, Min Aung Hlaing masuk dalam daftar "100 Orang Paling Berpengaruh Tahun 2023" versi majalah Time.
Setelah empat pro-demokrasi aktivis dieksekusi pada 24 Juli 2022, ketua ASEAN, Hun Sen, perwakilan PBB, dan Barat mengutuk eksekusi. Pada tanggal 7 September 2022, Min Aung Hlaing bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela ekonomi pertemuan di Forum Ekonomi Timur (EEF), di Vladivostok, timur Rusia, pertama kalinya pasangan ini bertemu sejak kudeta.
Pada bulan Januari 2023, Min Aung Hlaing memberlakukan undang-undang pemilu baru yang bertujuan untuk mencurangi pemilihan umum berikutnya yang menguntungkan partai proksi militer, Persatuan Partai Solidaritas dan Pembangunan (USDP). Dia sendiri dianggap sebagai calon USDP untuk Presiden Myanmar pada pemilihan presiden berikutnya.
Min Aung Hlaing menolak menyerahkan kekuasaan darurat ketika kekuasaan tersebut secara konstitusional akan berakhir pada tanggal 1 Februari 2023, sehingga semakin menunda pemilu baru.
Pada bulan Maret 2023, Min Aung Hlaing jarang sekali muncul di depan umum pada parade Hari Angkatan Bersenjata yang menyatakan bahwa pemerintah miliknya akan terus melakukan perlawanan terhadap kelompok perlawanan di negara ini dan "aksi teror" mereka. Jenderal Hlaing menyebut para pengkritiknya sebagai pendukung terhadap terorisme.
Mulai bulan Januari 2024, berbagai tokoh pro-militer mengecam Min Aung Hlaing karena ketidakmampuan dan kepentingan pribadi yang berlebihan setelah Tatmadaw mengalami serangkaian kekalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama Operasi 1027. Pada bulan Februari 2024, untuk mengatasi masalah personel Tatmadaw, Min Aung Hlaing mengaktifkan undang-undang wajib militer Myanmar tahun 1959 untuk pertama kalinya, dengan rencana untuk merekrut 60.000 pemuda dan pemudi. Pria berusia 18–35 tahun dan wanita berusia 18–27 tahun akan diwajibkan menjalani hukuman hingga lima tahun berdasarkan keadaan darurat, atau menghadapi lima tahun penjara.
Pada bulan Maret 2024, Min Aung Hlaing mengklaim pada parade Hari Angkatan Bersenjata bahwa kaum muda ditipu untuk mendukung perlawanan terhadap militer, dan menuduh “beberapa negara kuat” mencoba mencampuri urusan dalam negeri Myanmar.
Saat menghadiri Akademi Layanan Pertahanan selama Thingyan, Festival Air Tahun Baru tradisional pada malam tanggal 14 April 2024, Min Aung Hlaing lolos dari serangan roket oleh Pasukan Pertahanan Rakyat Mandalay (MDY-PDF).
Menurut media SAC, kelompok perlawanan di Yangon berusaha membunuh Min Aung Hlaing dengan bahan peledak dan senjata api pada Juni 2024.
Pada tanggal 22 Juli 2024 Min Aung Hlaing menjadi penjabat Presiden setelah Myint Swe mengambil cuti medis.
Min Aung Hlaing telah menimbulkan kontroversi abadi karena aset bisnis keluarganya yang luas dan potensi konflik kepentingan. Dia adalah pemegang saham utama di Myanmar Economic Holdings Limited milik militer (MEHL). Selama tahun fiskal 2010–11, dia telah memiliki 5.000 saham dan menerima dividen tahunan sebesar $250.000 (~$275 ribu pada tahun Templat:Inflasi/tahun). Dia duduk di Patron Group milik MEHL, yang menjalankan konglomerat tersebut.
Putra Min Aung Hlaing, Aung Pyae Sone, memiliki sejumlah perusahaan, termasuk Sky One Construction Company dan Aung Myint Mo Min Insurance Company. Ia juga memiliki saham mayoritas di Mytel, operator telekomunikasi nasional. Pada tahun 2013, putranya Aung Pyae Sone memenangkan izin pemerintah no-bid yang jauh di bawah harga pasar, untuk sewa tanah selama 30 tahun di People's Park Yangon untuk kelas atas restoran dan galeri seni, setelah ayahnya dipromosikan menjadi Panglima Tertinggi. Aung Pyae Sone juga menjalankan A&M Mahar, yang menawarkan persetujuan Food and Drug Administration (FDA) dan layanan bea cukai untuk obat-obatan dan alat kesehatan. Departemen bea cukai Myanmar dipimpin oleh Kyaw Htin, mantan direktur MEHL.
Putrinya Khin Thiri Thet Mon mendirikan studio film besar, 7th Sense Creation, pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, menantu perempuannya, Myo Yadanar Htaik, mendirikan perusahaan hiburan lain, Stellar Seven Entertainment. Kedutaan Besar Amerika Serikat, Yangon menjadi sorotan media pada bulan Desember 2020, karena berkolaborasi dengan 7th Sense Creation, karena Min Aung Hlaing secara teknis tunduk pada sanksi ekonomi AS.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) melaporkan bahwa tentara Min Aung Hlaing dengan sengaja menargetkan warga sipil di negara bagian Myanmar Utara dan telah melakukan diskriminasi sistemik dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas minoritas di Negara Bagian Rakhine. Secara khusus, dia dituduh melakukan pembersihan etnis terhadap orang Rohingya. Pelanggaran hak asasi manusia ini bisa berarti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.
Pada tahun 2018, Perserikatan Bangsa-Bangsa Misi Pencari Fakta Internasional Independen di Myanmar, yang dipimpin oleh Marzuki Darusman, menetapkan bahwa Min Aung Hlaing dan lainnya Jenderal militer Myanmar mengawasi kekejaman terhadap Rohingya di Rakhine, Kachin dan Negara Bagian Shan, dan melakukannya dengan niat genosida. Panel investigasi PBB mengatakan bahwa Min Aung Hlaing, bersama empat komandan lainnya (Soe Win, Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, dan Than Oo) harus diadili atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan (termasuk genosida) di Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atau sebuah pengadilan internasional ad hoc.
Facebook melarang Min Aung Hlaing dari platformnya bersama dengan 19 pejabat dan organisasi terkemuka Burma lainnya untuk mencegah pemanasan lebih lanjut etnis dan agama ketegangan di Myanmar. Tindakan ini menyusul laporan investigasi PBB yang menyatakan bahwa para pemimpin militer tertentu di Myanmar harus diselidiki dan diadili karena genosida atas penumpasan terhadap Muslim Rohingya. Twitter kemudian melarangnya pada 16 Mei 2019.
Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing. Pada bulan Juli 2019, U.S. pemerintah melarang dia melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Pada bulan Desember 2020, mereka membekukan aset Min Aung Hlaing yang berbasis di Amerika dan mengkriminalisasi transaksi keuangan antara dia dan siapa pun di Amerika Serikat.
Departemen Keuangan A.S. telah menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing sejak 10 Desember 2019, sesuai dengan Perintah Eksekutif 13818, yang merupakan dasar dan penerapan Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Magnitsky Global dan menargetkan pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi yang serius. Dia telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius terhadap anggota kelompok etnis minoritas di Myanmar. Sanksi AS ini mencakup pembekuan aset berdasarkan AS dan larangan transaksi dengan orang AS.
Sekitar satu tahun kemudian, 11 Februari 2021 — setelah kudeta 1 Februari 2021 yang dipimpin oleh Hlaing — ia juga dimasukkan dalam daftar sanksi OFAC berdasarkan Perintah Eksekutif 14014, sebagai tanggapan terhadap kudeta militer Myanmar terhadap pemerintahan sipil Myanmar yang dipilih secara demokratis. Tak lama kemudian, 25 Maret 2021, OFAC juga memberikan sanksi kepada beberapa perusahaan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Hlaing dan/atau rekanannya, termasuk MEC konglomerat yang dipimpin oleh Hlaing.
Pemerintah Kanada telah menjatuhkan sanksi kepadanya sejak 18 Februari 2021, sesuai dengan Undang-Undang Tindakan Ekonomi Khusus dan Peraturan Tindakan Ekonomi Khusus (Burma), sebagai tanggapan terhadap beratnya hak asasi manusia dan situasi kemanusiaan di Myanmar (sebelumnya Burma). Sanksi Kanada mencakup pembekuan aset berdasarkan Kanada dan larangan transaksi dengan orang Kanada.
HM Treasury dan Foreign, Commonwealth and Development Office Inggris telah menjatuhkan sanksi kepadanya sejak 25 Februari 2021, atas tanggung jawabnya atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Myanmar. Sanksi Inggris mencakup pembekuan aset berdasarkan Inggris dan larangan masuk atau transit ke Inggris.
Selanjutnya, Dewan Uni Eropa telah mengenakan sanksi kepadanya sejak 22 Maret 2021, sesuai dengan Peraturan Dewan (UE) 2021/479 dan Peraturan Pelaksana Dewan (UE) 2021/480 yang mengamandemen Peraturan Dewan (UE) No 401/2013, atas tanggung jawabnya atas kudeta militer dan penindasan yang dilakukan militer dan polisi terhadap demonstran damai . Sanksi UE mencakup pembekuan aset berdasarkan negara-negara anggota UE dan larangan masuk atau transit ke negara-negara tersebut.
Min Aung Hlaing menikah dengan Kyu Kyu Hla, seorang pensiunan dosen, pada tahun 1980. Ia memiliki beberapa anak, termasuk putra Aung Pyae Sone dan putri Khin Thiri Thet Mon.
Pada tanggal 17 April 2022, Min Aung Hlaing memberikan dirinya dua gelar tertinggi Myanmar; Thadoe Thiri Thudhamma (Ordo Kebenaran Yang Paling Mulia) dan Thadoe Maha Thray Sithu (Ordo Persatuan Myanmar).
Pada tanggal 7 Oktober 2019, Asosiasi Buddhis Remaja Putra (YMBA) memberinya gelar Mingaladhamma Zawtika Dhaza dan pelindung tetap YMBA. Pada tanggal 9 Desember 2020, YMBA menganugerahkannya gelar Thado Thiri Agga Maha Mingalar Zawtika
Media tentang Min Aung Hlaing di Wikimedia Commons