Anies Baswedan

Anies Rasyid Baswedan (lahir 7 Mei 1969) adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang ilmu politik dan pemerintahan, Anies berkarier sebagai dosen dan akademikus. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Paramadina selama delapan tahun, dan mencetuskan gerakan Indonesia Mengajar. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja, namun ia diberhentikan setalah dua tahun menjabat.
Anies dan Sandiaga Uno diusung oleh Gerindra dan PKS memenangkan pemilihan umum gubernur DKI Jakarta tahun 2017 mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama. Beberapa pengamat menilai bahwa kampanye ini sarat dengan politisasi isu SARA. Sebagai gubernur, Anies mengubah sistem sewa rumah susun, membatalkan beberapa proyek reklamasi di Teluk Jakarta, membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), memfokuskan pembangunan sumur resapan untuk menanggulangi banjir Jakarta, dan membangun Stadion Internasional Jakarta. Melanjutkan janji kampanyenya, ia mengimplementasikan program pembentukan wirausahawan baru melalui OK Oce.
Pada bulan September 2022, Anies menyatakan bahwa dirinya siap mencalonkan diri menjadi Presiden Indonesia pada pemilihan presiden Indonesia tahun 2024. Ia dideklarasikan sebagai bakal calon Presiden oleh Partai NasDem pada bulan Oktober 2022, beberapa bulan sebelum tahapan pemilihan presiden secara resmi dimulai.
Anies Baswedan dilahirkan di Kuningan, Jawa Barat pada tanggal 7 Mei 1969. Dalam keluarga, ia mempunyai dua saudara kandung yang menjadi adik-adiknya, yaitu Ridwan Baswedan dan Abdillah Baswedan. Dia dibesarkan di Yogyakarta dan orang tuanya bekerja sebagai akademisi. Ayahnya, Rasyid Baswedan adalah mantan dosen yang pernah menjabat Dekan Fakultas Ekonomi kemudian Wakil Rektor II Universitas Islam Indonesia 1990–1993, sedangkan ibunya, Aliyah Rasyid adalah guru besar emeritus di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Anies merupakan tokoh berketurunan Arab, sekaligus cucu dari Abdurrahman Baswedan, seorang jurnalis, diplomat, pejuang kemerdekaan Indonesia yang dinobatkan pemerintah sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia.
Anies menikah dengan Fery Farhati Ganis pada tanggal 11 Mei 1996. Pasangan ini dikaruniai empat orang anak, yaitu Mutiara Annisa, Mikail Azizi, Kaisar Hakam, dan Ismail Hakim. Ia memenuhi undangan dari Salman Abdul Aziz untuk menunaikan ibadah haji pertama kalinya bersama dengan istrinya, Fery Farhati dan ibunya, Aliyah Rasyid pada September 2017.
Pada 1 Desember 2020, Anies menjalani karantina mandiri di rumah dinasnya di daerah Taman Suropati, Menteng, Menteng, Jakarta Pusat setelah dirinya terkonfirmasi positif COVID-19. Ia telah menjalani tes usap antigen pada 29 November 2020 dengan hasil negatif COVID-19, namun keesokan harinya ketika menjalani tes usap PCR dan hasilnya positif COVID-19. Kemudian, ia mengumumkan bahwa dirinya telah dinyatakan positif COVID-19 melalui media sosial dengan siaran langsung. Di akhir tahun 2020, tepatnya 29 Desember 2020, ia dinyatakan negatif COVID-19 sesuai dengan hasil tes usap pada sehari sebelumnya.
Anies mulai mengenyam pendidikan awal pada usia 5 tahun dan bersekolah di Taman Kanak-kanak Masjid Syuhada, Kota Yogyakarta. Menginjak usia enam tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori 2, Kabupaten Sleman. Di masa kecilnya, Anies dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan memiliki banyak teman. Setelah menyelesaikan jenjang sekolah dasar, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama dan diterima di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies bergabung dengan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) di sekolahnya dan menduduki jabatan pengurus Bidang Hubungan Masyarakat yang terkenal dengan sebutan "seksi kematian", karena tugasnya mengabarkan berita duka. Anies juga pernah ditunjuk menjadi ketua panitia tutup tahun semasa sekolah menengah pertama.
Menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Pertama, Anies meneruskan pendidikannya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Dia tetap aktif berorganisasi hingga terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS dan mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama tiga ratus pelajar Ketua OSIS seluruh Indonesia. Alhasil, ia terpilih menjadi Ketua OSIS seluruh Indonesia pada tahun 1985. Pada tahun 1987, dia terpilih untuk mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Program ini membuatnya menempuh masa SMA selama empat tahun dan baru lulus pada tahun 1989. Sekembalinya ke Yogyakarta, Anies mendapat kesempatan berperan di bidang jurnalistik. Dia bergabung dengan program Tanah Merdeka di Televisi Republik Indonesia cabang Yogyakarta dan mendapat peran sebagai pewawancara tetap tokoh-tokoh nasional.
Menginjak jenjang perguruan tinggi, Anies diterima masuk di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1989. Dia tetap aktif berorganisasi, bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu anggota Majelis Penyelamat Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa di fakultasnya dan ikut membidani kelahiran kembali Senat Mahasiswa setelah dibekukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dia terpilih menjadi Ketua Senat Universitas melalui kongres pada 1992 dan membuat beberapa gebrakan dalam lembaga kemahasiswaan. Anies membentuk Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif dan memposisikan senat sebagai lembaga legislatif yang disahkan oleh kongres pada tahun 1993. Masa kepemimpinannya juga ditandai dengan dimulainya gerakan berbasis riset, sebuah tanggapan atas tereksposnya kasus Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh yang menyangkut Hutomo Mandala Putra, putra dari Presiden Soeharto. Dia turut menginisiasi demonstrasi melawan penerapan Sistem Dana Sosial Berhadiah pada bulan November 1993 di Yogyakarta.
Pada tahun 1993, Anies mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Universitas Sophia, Tokyo dalam bidang kajian Asia. Beasiswa ini ia dapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis bertemakan lingkungan. Hingga pada akhirnya, Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada tahun 1995.
Setelah lulus kuliah, Anies bekerja di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada, sebelum mendapat beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation (bahasa Indonesia: Yayasan Pertukaran Pelajar Indonesia–Amerika) untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland pada tahun 1997. Ia juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, dan lulus pada bulan Desember 1998.
Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University [en] pada tahun 1999. Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya, dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasinya yang berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten dan kota di Indonesia. Dia lulus pada tahun 2005.
Setelah menyelesaikan program strata satu di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Anies bekerja sebagai seorang peneliti dan koordinator proyek di Pusat Antar-Universitas Studi Ekonomi Universitas Gadjah Mada. Selang beberapa lama, ia mendapatkan beasiswa program magister di Amerika Serikat pada 1996. Pada tahun 2004, Anies telah menuntaskan pasca sarjananya dan sempat bekerja sebagai manajer riset di IPC, Inc. Chicago, sebuah asosiasi perusahaan elektronik sedunia.
Sebagai seorang independen, Anies Baswedan bergabung dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, yaitu sebuah lembaga non-profit yang berfokus pada reformasi birokrasi di berbagai daerah di Indonesia dengan menekankan kerjasama antara pemerintah dengan sektor sipil. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Direktur Riset The Indonesian Institute yang merupakan lembaga penelitian kebijakan publik yang didirikan pada Oktober 2004 oleh aktivis dan intelektual muda yang dinamis. Kariernya di The Indonesian Institute tentu tidak terlepas dari latar belakang pendidikannya di bidang kebijakan publik.
Pada 15 Mei 2007, secara resmi Anies Baswedan dilantik menjadi Rektor Universitas Paramadina menggantikan posisi rektor sementara, Sohibul Iman. Saat itu, ia merupakan rektor termuda di Indonesia, di mana usianya pada saat itu adalah 38 tahun. Pada suatu ketika, ia terkesan dengan pidato dari seorang dekan di Sekolah Pemerintahan John F. Kennedy, Universitas Harvard, yakni Joseph Nye yang mengatakan bahwa salah satu keberhasilan di universitasnya adalah "admit only the best" alias hanya menerima mahasiswa terbaik. Melalui ide inilah Anies menggagas rekrutmen pelajar-pelajar terbaik di Indonesia. Strategi yang dikembangkan olehnya adalah mencanangkan "Paramadina Fellowship" atau beasiswa Paramadina yang mencakup biaya kuliah, buku, dan biaya hidup.
Istilah "Paramadina Fellowship" adalah perwujudan idealisme dengan bahasa bisnis. Hal ini dilakukan karena kesadaran bahwa dunia pendidikan dan bisnis memiliki pendekatan yang berbeda. Untuk mewujudkan itu, Anies mengadopsi konsep penamaan mahasiswa yang telah lulus seperti yang biasa digunakan oleh universitas-universitas di Amerika Utara dan Eropa. Gebrakan lain yang dilakukannya adalah pendidikan antikorupsi di universitas yang ia pimpin dengan mengajarkan tentang teoretis hingga laporan investigatif perihal praktik korupsi. Tindakannya menentang korupsi ditandai dengan tergabungnya Anies sebagai aktivis antikorupsi.
Pada pemilihan presiden 2009, para akademisi dipercaya untuk menjadi moderator dalam debat calon presiden dan calon wakil presiden, di antaranya Anies Baswedan, Komaruddin Hidayat, Aviliani, Fahmi Idris, dan Pratikno. Dia dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai moderator dalam debat pertama yang dilaksanakan pada 18 Juni 2009.
Anies terpilih kembali menjadi Rektor Universitas Paramadina secara aklamasi oleh Yayasan Wakaf Paramadina pada tanggal 5 Mei 2011 untuk meneruskan masa jabatan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Universitas Paramadina memiliki kualitas pendidikan yang baik dan meningkat, serta memberikan pengaruh positif bagi masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak 27 Oktober 2014 hingga masa jabatannya sebagai rektor berakhir, ia merangkap jabatan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Indonesia Mengajar telah dicanangkan yang awalnya ketika Anies masih menjadi seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada sekitar dekade 1990-an. Pada masa itu, ia berguru dan banyak belajar dari Koesnadi Hardjasoemantri, mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 1986–1990. Pada 1950-an, pria yang akrab disapa "Pak Koes" pernah menginisiasi sebuah program bernama Pengerahan Tenaga Mahasiswa atau PTM, yakni suatu program untuk mengisi kekurangan guru sekolah menengah atas di daerah-daerah terpencil, khususnya di luar Pulau Jawa. Dalam beberapa kasus, PTM ini justru mendirikan sekolah baru dan pertama di beberapa kota dan kabupaten. Pak Koes adalah inisiator sekaligus salah satu dari delapan orang yang menjadi angkatan pertama PTM ini. Dia berangkat ke Kupang dan bekerja di sana selama beberapa tahun. Sepulangnya dari Kupang, ia mengajak tiga siswa paling cerdas untuk kuliah di Universitas Gadjah Mada, salah satunya Adrianus Mooy yang kelak menjadi Gubernur Bank Indonesia. Dari program inilah yang menjadi sumber inspirasi dicetusnya Gerakan Indonesia Mengajar.
Selepas menerima gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada, Anies Baswedan mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Amerika Serikat. Tinggal, belajar, dan bekerja di sana membuatnya memahami bahwa anak-anak Indonesia membutuhkan kompetensi kelas dunia untuk bersaing di lingkungan global. Selain itu, anak muda Indonesia perlu memiliki pemahaman empatik yang mendalam. Atas dasar pemikiran itu, maka mulai munculnya ide besar untuk menggelorakan Indonesia Mengajar. Konsep dasarnya mulai terumuskan pada pertengahan 2009. Ketika itu, Anies mendiskusikan dan menguji idenya pada berbagai pihak. Gagasan ini kemudian siap diluncurkan ketika beberapa pihak berkenan menjadi sponsor. Proses untuk merancang dan mengembangkan konsep Indonesia Mengajar pun dimulai pada akhir 2009 dengan membentuk tim kecil yang kemudian berkembang hingga menjadi sebuah organisasi. Oleh karena itu, Anies pun dinobatkan sebagai pemimpin dari Yayasan Gerakan Indonesia Mengajar. Menurut Anies, keterlibatannya dalam gerakan Indonesia Mengajar bukanlah semata-mata untuk modal politiknya.
Selain Indonesia Mengajar, Anies juga mengasas Gerakan TurunTangan sebagai sebuah usaha dalam mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat melunasi janji kemerdekaan dan mendorong orang baik mengelola pemerintahan. Maka dari itu, gerakan ini turut aktif dalam kegiatan sosial dan politik dengan mengupayakan keterlibatan anak-anak muda. Gerakan TurunTangan dibentuk olehnya pada Agustus 2013 dengan rasa kerelawanan tanpa pamrih. Melalui internet, gerakan ini dapat membantu relawan mencari, mengumpulkan, dan menggerakkan para sukarelawan di seluruh Indonesia berdasarkan keahlian masing-masing. Sistem pengelolaan relawan ini juga didukung melalui e-mail dan layanan pesan singkat untuk mengundang para sukarelawan aktif dalam pelatihan sukarelawan di berbagai daerah.
Gerakan TurunTangan berupaya dalam menciptakan politik yang sehat dan matang. Misalnya saja ketika penyelenggaraan pemilihan umum, di mana para relawan akan mengkampanyekan kepada masyarakat untuk lebih kritis dan mendorong kampanye yang dilakukan secara sehat tanpa adanya kampanye hitam (bahasa Inggris: Black campaign).
Dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus suap yang menimpanya. Namun, terdapat dugaan bahwa hal tersebut merupakan rekayasa dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebabkan konflik. Oleh karena itu, pada 2 November 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Tim Independen Verifikasi Fakta dan Hukum atau disebut juga sebagai "Tim 8" dalam menyelidiki kasus dugaan kriminalisasi mereka yang dipimpin oleh Adnan Buyung Nasution dan didampingi oleh dua wakilnya, Koesparmono Irsan dan Denny Indrayana, serta lima anggotanya, yaitu Todung Mulya Lubis, Anies Baswedan, Hikmahanto Juwana, Komaruddin Hidayat, dan Amir Syarifuddin. Nama Bibit dan Chandra sering pula dikaitkan dengan perseteruan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantas Korupsi atau lebih dikenal dengan Konfrontasi Cicak dan Buaya.
Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Abraham Samad membentuk Komite Etik terkait kasus korupsi dan pencucian uang proyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, yang beranggotakan lima orang, diantaranya dua anggota internal, yakni Bambang Widjojanto dan Abdullah Hehamahua, serta tiga anggota eksternal, yaitu Abdul Mukhtie Fajar, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan dirinya. Tujuan pembentukannya adalah untuk menginvestigasi pembocor draf surat perintah penyelidikan Anas Urbaningrum yang berasal dari dokumen milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Perihal ini, Anies ditunjuk sebagai ketua untuk memimpin komite ini dan Tumpak Panggabean sebagai wakilnya. Kemudian, pada 3 April 2013, komite etik ini melakukan sidang terbuka dengan hasil bahwa asisten dari Abraham Samad, Wiwin Suwandi terbukti memberitahukan perihal penyelidikan kepada Anas Urbaningrum. Ia menyalin surat perintah penyelidikan yang belum diberi nomor kepada publik yang beredar di masyarakat sejak 9 Februari 2013.
Sepak terjang Anies Baswedan di bidang pendidikan dan akademisi membuatnya diberi amanat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Ia menjadi salah satu menteri dari kalangan profesional di kabinet. Gebrakan pertamanya sebagai menteri adalah perubahan mekanisme pelaksanaan Ujian Nasional, Kurikulum 2013, dan sertifikasi guru. Anies berpandangan bahwa pendidikan adalah kunci peningkatan kualitas manusia, di mana perlunya peran guru yang begitu sentral, sehingga kualitas guru juga harus ditingkatkan.
Anies melakukan perubahan pertama dengan menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 dan kembali menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sebagai perangkat operasional pendidikan, serta menerapkan Kurikulum 2013 pada beberapa sekolah secara terbatas. Faktor pada penerapan kebijakan ini, yaitu ketidaksiapan implementasi kurikulum. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan penolakan dari mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menganggap bahwa kebijakan ini dilakukan tanpa kajian dan komunikasi, di mana penghapusan kebijakan Kurikulum 2013 berimplikasi dengan anggaran negara.
Pada mekanisme Ujian Nasional, Anies membentuk Indeks Integritas Ujian Nasional dengan tujuan untuk mengukur kejujuran siswa setiap daerah dan juga penilaian Ujian Nasional diberikan penjelasan, sehingga Ujian Nasional tidak lagi menjadi tolak ukur suatu kelulusan, melainkan hanya sebagai pemetaan pemerataan kualitas pendidikan daerah. Selain itu, ia merilis program Uji Kompetensi Guru dan Sertifikasi Guru guna meningkatkan kualitas setiap guru di Indonesia, serta membentuk Direktorat Keayahbundaan untuk menguatkan peran orang tua dalam mendidik anak.
Dalam menangani perpeloncoan oleh siswa dan siswi kakak kelas, serta dari anggota Organisasi Siswa Intra Sekolah pada setiap tahun ajaran baru, maka Anies pun menghapus kebijakan Masa Orientasi Sekolah dan digantikan oleh Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang digelar oleh pihak sekolah. Ia juga mengangkat Direktur Jenderal Kebudayaan yang berasal dari non pegawai negeri sipil secara lelang terbuka dan terpilihlah Hilmar Farid. Tak hanya itu, diangkat pula seorang Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Catharina Girsang. Tujuannya adalah untuk meninjau dan menyederhanakan berbagai aturan dan program kerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Selain program kerja, Anies juga mencanangkan kampanye-kampanye gerakan, seperti menghidupkan kembali Konsep Pendidikan oleh Ki Hadjar Dewantara dalam menciptakan dan mengupayakan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan bagi siswa dan siswi, gerakan memuliakan guru, gerakan membaca lima belas menit sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar untuk mendorong minat baca siswa dan siswi, dan mengantar anak di hari pertama sekolah bagi orang tua murid. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan ikatan emosional orang tua dengan sekolah dan juga anaknya.
Berbagai tantangannya dalam pelaksanaan tugas, yaitu kekerasan anak di sekolah, maupun kekerasan seksual pada anak yang sampai menyita perhatian nasional dalam berbagai kasus kriminal di berbagai daerah. Anies pun mengeluarkan berbagai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menciptakan rasa aman di sekolah. Terdapat pula masalah administrasi Guru Honorer Kategori Dua dan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer yang masih mengalami kendala teknis.
Pada akhirnya, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melakukan perombakan kabinet yang mengharuskan Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. Pemberhentian Anies dinilai bahwa dirinya kurang memprioritaskan program presiden, yakni Kartu Indonesia Pintar.serta menemukan kejanggalan pengiriman gaji pada guru guru yang data nya tidak jelas ada atau tidak orang nya .
Pada 23 September 2016, Prabowo Subianto mengumumkan bahwa Anies dicalonkan sebagai calon gubernur (Cagub) yang disandingkan dengan Sandiaga Uno, pengusaha dan politikus Partai Gerindra sebagai calon wakil gubernur (Cawagub). Penunjukkan Anies sebagai cagub telah dilakukan setelah Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera melakukan rapat selama tiga hari dalam menentukan cagub. Sebelumnya, ia sempat digadang-gadang akan diusung sebagai cawagub mendampingi Sandiaga. Pada akhirnya, mereka melakukan kesepakatan terlebih dahulu sebelum deklarasi pencalonan di Kebayoran Baru, Jakarta. Anies dan Sandiaga mendapatkan nomor urut tiga saat pengundian dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta dan menjadikan "Jakarta Maju Bersama" sebagai jargon kampanye. Pasangan calon ini didukung oleh Partai Perindo dan Partai Idaman. Mereka menandatangani kontrak politik dengan Partai Gerindra yang dinamakan "Gentleman's Agreement" yang berisikan mengenai keberpihakan kepada rakyat kecil dan memanusiakannya, tidak terlibat dalam Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta keberpihakan terhadap ekonomi masyarakat.
Anies-Sandiaga Digital Volunteer menjadi wadah dukungan para relawan terhadap Anies dari akar rumput melalui media sosial. Di putaran pertama, Anies-Sandi menduduki peringkat kedua di bawah posisi Basuki-Djarot dengan perolehan 39,95% suara. Ketika putaran kedua pilkada, Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan (kubu Romahurmuziy dan Djan Faridz) yang sempat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono akhirnya memutuskan mendukung pencalonan Anies-Sandi. Sampailah pada babak terakhir pilkada, Anies-Sandi unggul dengan perolehan 57,96% suara. Kemenangan Anies disertai pula oleh dukungan dari Front Pembela Islam, Front Umat Islam, dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
Pada 16 Oktober 2017, Anies dan Sandiaga dilantik dan mengangkat sumpah jabatan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Pelantikannya dihadiri oleh Prabowo Subianto, Wahidin Halim, Oesman Sapta Odang, dan para menteri di Kabinet Kerja, serta tamu undangan lainnya, termasuk mantan rivalnya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Agus Harimurti Yudhoyono. Djarot Saiful Hidayat yang merupakan gubernur pendahulu Anies berhalangan hadir dalam pelantikan. Ia melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Pelaksana Harian Gubernur, Saefullah di Balai Kota DKI Jakarta. Setelah itu, ia menyampaikan pidato pertamanya di Balai Kota pada malam hari.
Anies tidak melanjutkan sejumlah kebijakan Basuki, beberapanya seperti: rutin merekam rapat lalu mengunggahnya, yang tidak dilanjutkan oleh Anies karena menilai hal itu banyak mudharatnya; rumah susun sistem sewa di zaman Basuki untuk rakyat kurang mampu dengan biaya hanya Rp 5–15 ribu per hari yang dana tersebut untuk pemeliharaan dan kebersihan rusun, diubah oleh Anies menjadi sistem beli dengan DP Rp 0 dan cicilan bunga flat 5% dengan harga Rp 200 jutaan untuk ukuran 23,8 m dan Rp 400 jutaan untuk ukuran 34,3 m, yang sampai penghujung masa jabatannya Anies hanya sekitar 1% dari target awalnya yang rampung dibangun; dan reklamasi sejumlah pulau buatan yang dibatalkan pula oleh Anies.
Selama berkampanye, Anies dikenal mengusung gagasan "Maju Kotanya, Bahagia Warganya". Ia mengusung berbagai program dan kebijakan, seperti pembangunan Kampung Akuarium, revitalisasi pasar tradisional, penutupan Hotel Alexis terkait bisnis prostitusi, pembentukan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, pembangunan Stadion Internasional Jakarta, dan lain-lain. Termasuk pula peningkatan pelayanan terhadap Kartu Jakarta Pintar, sehingga berubah namanya menjadi KJP Plus. Perizinan terhadap proyek reklamasi 13 pulau di Teluk Jakarta juga dilakukannya pada 26 September 2018.
Anies memberikan program untuk masyarakat Jakarta dalam memiliki rumah dengan uang muka (bahasa Inggris: Down Payment; DP) ringan, bahkan bernilai nol. Program ini diklaim menarik bagi warga karena sulitnya mendapatkan rumah terjangkau di Jakarta. Namun, program ini mengundang banyak kritik dan diketahui memiliki ketidakkonsistenan. Anies awalnya mengajukan nama "DP Nol Persen", akan tetapi dianggap melanggar aturan Bank Indonesia. Ia kemudian mengubahnya menjadi "DP Nol Rupiah", dan kemudian "DP Nol", dengan membuat klaim bahwa masyarakat menyalahartikan idenya dan bahwa "DP Nol Rupiah" tidak sama dengan larangan Bank Indonesia mengenai cicilan "DP Nol Persen". Anies juga dianggap tidak konsisten apakah rumah yang ditawarkan tersebut rumah tapak atau rumah susun. Ia berkelit bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nantinya tidak akan membangunkan rumah, namun hanya memfasilitasi berbagai transaksi perumahan, sehingga tidak masalah apakah rumahnya rumah tapak atau rumah susun. Oleh Sandi, pernyataan ini diralat kembali bahwa program ini mirip dengan program rumah susun di Singapura, di mana program tersebut berupa pemerintah membangunkan rumah, bukan menjadi fasilitator pembiayaan.
Ide "DP Nol" Anies dianggap tidak masuk akal karena cicilan uang mukanya sendiri dianggap berat untuk dipenuhi oleh rakyat kecil, dengan besar cicilan Rp2.300.000 per bulan. Setelahnya Anies-Sandi dianggap tidak sanggup menunjukkan di wilayah mana program tersebut diwujudkan, dengan pertimbangan adanya lahan kosong cukup luas untuk memfasilitasi program mengatasi backlog 1,3 juta rumah. Ia menegaskan bahwa bank yang akan terlibat dalam membantu rakyat menikmati "DP Nol", namun dikritik karena secara total puluhan triliun uang yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kekuatan finansial Bank DKI yang digadang akan membantu program ini. Hingga September 2022, hanya 2.322 unit dari target 9.081 unit yang telah terwujud.
Terkait sistem transportasi, Anies mengusung program OK Otrip yang diresmikan pada 14 Desember 2017. Tarif yang dikenakan pada awalnya adalah Rp5.000 bagi setiap penumpang. Pertama kali dilakukan uji coba sejak Januari sampai Juli 2018 di beberapa titik, seperti Jelambar, Warakas, Duren Sawit, dan Lebak Bulus. Pada Oktober 2018, Anies mentransformasikan program OK Otrip menjadi Jak Lingko. Kata "Lingko" sendiri bermakna terintegrasi atau terhubungkan yang diambil padanan katanya dari sistem perairan sawah di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Anies beranggapan bahwa penamaan OK Otrip tidak mewakili sistem integrasi transportasi. Jak Lingko berlaku bagi seluruh armada yang dibawahi oleh Transjakarta, seperti bus dan angkutan kota. Pada Maret 2022, bus listrik diluncurkan demi mengurangi polusi udara yang berpengaruh terhadap perubahan iklim.
Meski DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang padat akan pemukiman penduduk, akan tetapi Jakarta bisa menghasilkan hortikultura, misalnya beras. Untuk pertama kalinya Jakarta mengekspor beras sebanyak 19 ton ke Riyadh, Arab Saudi, melalui kerja sama antar bisnis oleh PT Food Station Tjipinang Jaya, yaitu Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta dengan Al Raqeeb Universal Group.
Anies membentuk TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) yang beranggotakan 74 orang yang digaji dari dana APBD mencapai Rp 26 miliar; hal ini berbeda dari era Basuki, di mana TGUPP hanya terdiri dari 9 orang dan gajinya bukan dari APBD melainkan diambil dari anggaran gubernur.
Dalam kampanyenya saat pemilihan gubernur, Anies menyajikan program OK OCE yang menjanjikan terbentuknya 200.000 wirausahawan baru. Sewaktu menjabat, Anies menilai program ini sukses dan melampaui target. Namun klaim Anies tersebut dianggap keliru oleh sejumlah pihak, dikarenakan mekanisme program tersebut yang berubah di saat ia menjabat; di mana, kini yang dihitung sebagai wirausahawan baru pada program tersebut adalah semua jumlah pendaftarnya, tanpa perlu adanya pelatihan, permodalan dan dicarikan pemasarannya sebagaimana yang awalnya dijanjikan Anies.
Saat Anies menjabat, ditemukan sejumlah kasus kelebihan bayar yang dilakukan oleh Pemprov DKI, seperti dalam pembelian lem aibon yang mencapai Rp 82,8 miliar. Anies membangun stadion kandang untuk Persija bernama JIS yang sekitar 80% dananya merupakan bantuan dari pemerintah pusat.
Dalam menangani banjir, Anies membangun sumur-sumur resapan; ia mengkritik kebijakan pendahulunya yang berencana membuat saluran raksasa bawah tanah untuk mengalirkan air hujan ke laut, dengan menilainya itu melawan sunnatullah. Program normalisasi sungai yang telah berjalan dari era Fauzi Bowo diketahui mandek di zaman Anies.
Meningkatnya curah hujan pada akhir Desember 2019 hingga memasuki awal tahun 2020, tepatnya 1 Januari 2020, sejumlah daerah-daerah di Jakarta mengalami banjir. Pengungsi saat itu berjumlah 31.232 orang yang berasal dari 158 kelurahan. Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa perlunya melakukan normalisasi sungai di kawasan Sungai Ciliwung. Meski demikian, Anies menjelaskan bahwa normalisasi sungai telah dilakukan di beberapa titik, seperti di Kampung Melayu, Jatinegara, akan tetapi tetap saja mengalami banjir. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, ia menerapkan program sumber daya air untuk pengendalian banjir, antara lain revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi, pembangunan sumur resapan, meningkatkan revitalisasi kanal, revitalisasi sistem polder, pembangunan tanggul pengaman pantai, dan perbaikan tata kelola air.
Pada 7 Januari 2020, ketika virus korona masih menjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Anies mengantisipasi wabah tersebut dengan menginformasikan melalui Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh rumah sakit di Jakarta untuk melakukan riset dan mendeteksi setiap gejala-gejala pneumonia di Wuhan. Rapat pimpinan digelarnya bersama Tim Pengawasan Orang Asing Imigrasi untuk membahas penyakit COVID-19 dengan tujuan untuk mengetahui dan mengantisipasi orang-orang yang datang dari tempat asalnya wabah. Lalu, pada Februari 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan atas orang yang memiliki gejala radang paru-paru yang kemudian disebut COVID-19. Sebab selama Januari 2020, orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan jumlahnya terus bertambah. Setelahnya, Anies menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease (COVID-19).
Ketika terdeteksi dua pasien positif COVID-19 pertama di Indonesia, Anies mengumumkan pembentukan Tim Tanggap COVID-19. Pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor ditiadakan untuk menghindari kerumunan. Diikuti dengan peniadaan kegiatan belajar di sekolah, penghentian operasional kantor, tempat hiburan, dan destinasi wisata yang juga ditutup olehnya pada Maret 2020. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pertama kali diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sekaligus PSBB pertama yang diberlakukan di Indonesia.
Anies adalah calon yang bukan kader partai politik yang berlaga di Pemilu Gubernur Jakarta. Mantan Gubernur Jakarta masa bakti 2017 sampai 2022, Anies Baswedan memiliki kesempatan untuk mengajukan diri kembali pada pemilihan gubernur. Pada 2024, ia bersama Muhaimin Iskandar ikut serta sebagai peserta pemilihan presiden. Alhasil, Anies ditetapkan sebagai pemenang kedua di Jakarta dan tingkat nasional. Ketika perhitungan suara disengketakan di Mahkamah Konstitusi, ia telah mengumumkan untuk tidak mempertahankan posisinya sebagai gubernur di Jakarta. Dia bersikukuh untuk menghadapi proses sengketa pemilihan umum yang tengah berjalan di MK.
Alih-alih menarik diri, Anies yang digadang-gadang maju pada pemilihan kepala daerah akhirnya memutuskan untuk maju kembali pada kontestasi ini. Ia merespons terkait pencalonannya di daerah sebagai mandat setelah kekalahan pertamanya di pemilihan presiden yang dianggapnya sebagai kontestasi. Anies yang dikenal mengusung visi transformasi selama pemilihan presiden, maka pada pemilihan gubernur ini ia menggagas "kembali ke masa pemerintahannya" sebelum Heru Budi Hartono. Ia dirayu oleh mantan rekannya di pemerintahan, Sandiaga Uno untuk menggaungkan gerakan keberlanjutan di tingkat nasional untuk diterapkan di Jakarta. Pencalonannya tersebut didukung oleh partai peserta Koalisi Perubahan. Pencalonan kembali Anies ditanggapi oleh Projo dengan tidak meyakinkan. Mereka mengusulkan nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil sebagai rival baru Anies di pemilihan gubernur Jakarta.
Muncul tren yang memasangkan Anies dengan mantan gubernur pendahulunya sekaligus rival pada pemilihan gubernur 2017, Basuki Tjahaja Purnama. Ketika pemilihan presiden 2024, kedua nama tersebut digaungkan pertama kali oleh Luhut Binsar Panjaitan yang berkelakar mengenai wakil Anies. Namun, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, mantan gubernur tidak dapat dicalonkan untuk posisi wakil di pemerintahan. Meski demikian, Basuki tidak menampik jika berpasangan dengan Anies walau mustahil. Selain itu, nama Kaesang Pangarep, pemimpin PSI, termasuk dalam bursa pencalonan pendamping bagi Anies. Namun, Kaesang yang diajukan oleh PKB tidak diterima oleh pemilih Anies di pemilihan presiden 2024. Kaesang menilai hal yang logis apabila dirinya disandingkan dengan Anies. Isu pencalonan keduanya diakhiri dengan tidak setujunya Kaesang untuk menjadi pasangan dengan Anies. Tidak hanya itu, Sandiaga juga digadang-gadang akan kembali maju bersama Anies di pemilihan gubernur. Akan tetapi, itu tidak terealisasi.
Pada 27 Agustus 2013, Anies mulai menggeluti dunia politik setelah dirinya bergabung dalam Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat, di mana pada konvensi ini terbuka untuk kader internal maupun eksternal. Ia menerima kehormatan tersebut dengan tujuan untuk melunasi janji kemerdekaan yang menjadi misinya sebagai bakal calon presiden. Baginya, apa yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sebuah janji yang harus dilunasi oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk dirinya.
Pada tanggal 22 Mei 2014, Anies menuliskan sebuah artikel dalam blognya yang berjudul "Pilpres 2014: Pilihan Saya" mengenai pandangan politik dan pilihannya dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2014. Ia menyatakan mendukung calon Presiden Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta berperan dalam tim kampanyenya sebagai juru bicara. Anies menyatakan alasannya mendukung Joko Widodo adalah karena lebih menghadirkan solusi dan terobosan, sedangkan Jusuf Kalla dikenalnya sebagai sosok senior yang memiliki latar belakang dan pengalaman rekam jejak atas kinerjanya.
Alhasil, Joko Widodo dan Jusuf Kalla berhasil memenangkan pemilihan dengan meraih 53.15% suara mengalahkan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Kemudian, Anies ditunjuk menjadi Deputi Kantor Transisi yang membidangi kesejahteraan rakyat. Kantor transisi ini dibentuk untuk mempersiapkan dan merampungkan kabinet, serta menyempurnakan program sebelum pelantikan resmi Jokowi dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain Anies, Hasto Kristiyanto, Andi Widjajanto, dan Akbar Faisal juga menganggotai deputi kantor transisi, di mana ketuanya adalah Rini Soemarno.
Meski sempat digadang-gadang mengajukan diri menjadi calon presiden, Anies memutuskan tidak maju dalam pemilihan presiden 2019 dan tetap kukuh memegang jabatan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masa jabatannya belum selesai. Menurut pengakuannya, pada 2018, ia sempat ditawarkan untuk menjadi calon presiden hingga calon wakil presiden, namun tawaran itu ditolaknya. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional, serta Partai Persatuan Pembangunan masing-masing mengaku tidak pernah mencalonkan Anies sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Berbeda dengan pemilihan presiden sebelumnya, pada pilpres tahun 2019 ini, ia mendukung pasangan Prabowo Subianto dan wakilnya di pemerintahan, Sandiaga Uno. Selain itu, dirinya juga tidak berpartisipasi sebagai tim kampanye atau relawan dalam pencapresan Prabowo.
Nama Anies Baswedan menjadi salah satu kandidat bakal calon Presiden Republik Indonesia setelah Andika Perkasa dan Ganjar Pranowo melalui Rapat Kerja Nasional Partai NasDem. Pada tanggal 16 September 2022, Anies menyatakan kesiapannya untuk dicalonkan sebagai calon Presiden pada Pemilu Presiden 2024. Pasca mengumumkan keputusannya tersebut, Partai NasDem secara resmi mendeklarasikan Anies sebagai calon Presiden dan dia diberikan kewenangan untuk menentukan calon Wakil Presidennya sendiri.
Langkah Anies yang berkeliling ke berbagai daerah sebelum diperbolehkannya berkampanye yakni pada November 2023 dianggap sejumlah kalangan sebagai aksi curi start. Anies membantah hal tersebut, mengatakan bahwa dirinya bukanlah melakukan curi start, tapi melainkan head start.