Ismail Sabri Yaakob

Ismail Sabri bin Yaakob (IPA: [ismaɪl sabri jaaʔob], Jawi: اسماعيل صبري بن يعقوب; lahir 18 Januari 1960) adalah seorang politisi asal Malaysia yang menjabat sebagai Perdana Menteri sejak Agustus 2021 hingga November 2022 dan digantikan oleh Anwar Ibrahim.
Ismail Sabri memulai karier politiknya sebagai anggota Dewan Rakyat untuk daerah pemilihan Bera sejak 21 Maret 2004 dan menjabat di beberapa posisi kabinet di pemerintahan Barisan Nasional (BN) di bawah mantan Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi dan Najib Razak dari Maret 2008 hingga kekalahan koalisi BN dalam Pemilu Malaysia 2018. Di kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Pedesaan dan Wilayah, Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro, Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Konsumerisme dan Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, ia merupakan pemimpin oposisi pada saat Pakatan Harapan (PH) berkuasa di Malaysia sejak Maret 2019 hingga runtuhnya koalisi PH pada Februari 2020 di tengah krisis politik. Di pemerintahan Perikatan Nasional (PN), ia diangkat menjadi Menteri Senior yang bertanggung jawab atas keamanan dan persatuan merangkap Menteri Pertahanan Malaysia dari Maret 2020 hingga pengangkatannya menjadi wakil perdana menteri pada Juli 2021. Ia memimpin fraksi partainya, UMNO untuk mendukung Muhyiddin sebagai perdana menteri pada Juni 2021, ketika partai tersebut menarik kembali dukungannya atas penanganan pemerintah terhadap pandemi COVID-19. Setelah itu memuncak dengan runtuhnya pemerintah dan pengunduran diri Muhyiddin, ia berhasil mencalonkan diri untuk menjadi Perdana Menteri pada Agustus 2021 setelah mengumpulkan dukungan dari sebagian besar anggota parlemen. Ia telah membuat kontroversi atas komentarnya yang mendukung keunggulan etnis Melayu di Malaysia.
Ismail Sabri Yaakob lahir di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang pada 18 Januari 1960 dari pasangan yang berasal dari Kampung Gertak Lembu, Pasir Mas, Kelantan, yaitu Yaakob bin Abdul Rahman dan Wan Jah binti Wan Mamat dengan status anak bungsu dalam keluarga. Dalam keluarga, ia mempunyai enam saudara kandung yang biasa memanggil Ismail Sabri sebagai "Pok Su Yie". Ia dibesarkan di Kampung Bukit Tingkat dengan kondisi keluarga yang tidak berkecukupan dan orang tuanya yang bekerja sebagai petani karet. Kakaknya, Kamaruzaman Yaakob mendirikan Partai Kekuatan Rakyat (KUASA) sebagai kendaraan politiknya sendiri.
Memulai masa sekolahnya ketika duduk di bangku Sekolah Kebangsaan Bangau di Temerloh, Pahang pada 1967. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di Sekolah Menengah Air Putih, Kuantan, Pahang pada 1973 dan Sekolah Menengah Teknik Kuantan pada 1976. Ia melanjutkan pendidikannya di Jaya Akademik tingkat enam dan kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Malaya pada tahun 1980 dengan judul tesis Sarjana Hukum (LLB), yakni "Layanan terhadap tahanan politik di Malaysia".
Ismail Sabri sudah mengenal Muhaini Zainal Abidin sejak umur 19 tahun dan pada akhirnya menikah pada 1986. Dari pernikahannya tersebut dikurniakan empat orang anak, yaitu tiga laki-laki termasuk Gadaffi Ismail Sabri yang merupakan mantan pelajar Akademi Fantasia musim kelima yaitu sebuah perancang realita jenis hiburan dan seorang perempuan, yakni Nina Sabrina Ismail Sabri yang merupakan anak pertamanya. Dua lainnya adalah Nashriq dan Iqbal. Menantunya, Jovian Mandagie merupakan seorang perancang busana dan pengusaha yang merupakan kelahiran Indonesia.
Ismail Sabri memulai kariernya sebagai pengacara pada 1985, kemudian Ia diangkat sebagai anggota Dewan Distrik Temerloh pada 1987 dan anggota Dewan Kota Temerloh pada tahun 1996. Pada tahun 1995, ia diangkat sebagai Sekretaris Politik Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata, Sabbaruddin Chik. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Lembaga Pengarah Lembaga Pahang Tenggara (DARA) pada 1995 serta Lembaga Penggalakan Pariwisata Malaysia di tahun yang sama. Sebelum terjun ke dunia politik, ia menjabat sebagai Ketua Kompleks Olahraga Nasional Malaysia.
Pada 1987, Ismail Sabri mulai terjun ke dunia politik dengan mendaftarkan dirinya menjadi anggota UMNO Cabang Distrik Temerloh. Setelah itu pada 1988 ia diangkat sebagai Kepala Informasi UMNO Cabang Distrik Temerloh. Pada 1993, terpilih sebagai Ketua Pemuda UMNO Cabang Distrik Temerloh, Wakil Ketua UMNO Cabang Distrik Temerloh pada 2001. Ia dikukuhkan menjadi Ketua UMNO Cabang Distrik Bera pada tahun 2004 setelah proses penataan ulang perbatasan wilayah untuk daerah pemilihan parlemen. Pada saat Pemilu Malaysia 2004, ia memperebutkan kursi legislatif dan maju sebagai calon dari Barisan Nasional. Ia bertarung di daerah pemilihan Bera, negara bagian Pahang. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 16,714 suara. Kandidat lawannya adalah Abd Wahab Ismail dari Partai Islam Se-Malaysia yang hanya mendapatkan 12.244 suara.
Ismail Sabri terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008, dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi. Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi, dan Konsumerisme Malaysia di bawah kepemimpinan Najib Razak. Setelah pemilihan umum 2013, ia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro Malaysia (2013–2015). Ismail Sabri kembali bertanding sebagai Ketua UMNO Cabang Distrik Bera pada tanggal 19 Oktober 2013 dan berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 278 suara, mengalahkan Mohd Azizan Che Omar. Selain itu, ia juga bertanding dalam kepemimpinan UMNO tingkat pusat untuk menjadi anggota Dewan Tertinggi dan berhasil merebut kursi sejak Maret 2009 sampai 16 Oktober 2016.
Sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro, ia telah memperkenalkan frasa "Jihad Melawan Perantara" (bahasa Melayu: Jihad Memerangi Orang Tengah) yang bertujuan untuk menghilangkan peran tengkulak di sektor pertanian. Hasil dari tiga sub sektor pertanian, yaitu padi, perikanan, serta sayuran dan buah-buahan dipasarkan langsung ke konsumen melalui berbagai tempat antara lain Pusat Pembelian Padi, Pasar Nelayan, Pasar Tani, dan Agrobazaar Toko Rakyat. Departemen Pelayanan Publik mengklaim bahwa pendapatan petani tanaman, nelayan, dan produsen ternak telah meningkat sebagai hasil dari inisiatif ini, sementara konsumen dapat memperoleh produk segar dengan harga lebih rendah daripada yang ditawarkan di pasar umum. Hingga selanjutnya ketika perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Wilayah Malaysia (2015–2018).
Sebagai Menteri Pembangunan Pedesaan dan Wilayah Malaysia, Ismail Sabri mencetuskan konsep "Mara Digital Malls" pada 2015, yang pada dasarnya adalah pusat perbelanjaan yang menjual produk Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), namun hanya dari vendor Bumiputera. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memungkinkan lebih banyak pedagang Bumiputera menjual barang digital dan gadget IPTEK, dengan harga sewa yang lebih rendah daripada pusat IPTEK yang ada. Pedagang diberi subsidi sewa selama enam bulan untuk membangun usaha mereka sendiri. Selain itu, ia juga berupaya dalam transformasi untuk pelaksanaan kebutuhan dan keinginan masyarakat sekaligus memastikan proses pembangunan pedesaan tepat sasaran. Kebijakan tersebut dinamakan dengan "Membandarkan Luar Bandar" yang bermaksud melakukan kemajuan dan pembaruan terhadap daerah pedesaan. Pelaksanaan yang dirancang untuk lima tahun ini memberi penumpuan kepada enam tujuan utama, yaitu sistem prasarana, pembangunan pemuda, ekonomi, kewirausahaan, sumber daya manusia, dan sistem pengiriman. Penyediaan infrastruktur dasar daerah tertinggal juga diintensifkan, terutamanya di daerah pedalaman yang kurang terjangkau di seluruh Malaysia untuk mendorong para generasi muda agar dapat membangun masa depan.
Ketika Pemilu Malaysia 2018, pertama kali dalam sejarah bahwa koalisi Barisan Nasional (BN) mengalami kekalahan atas koalisi oposisi Pakatan Harapan (PH). Setelah itu, Ismail memperebutkan jabatan Wakil Presiden dalam pemilihan kepemimpinan UMNO 2018 dan berhasil menang dengan suara tertinggi di atas Mahdzir Khalid dan Mohamed Khaled Nordin. Ismail Sabri menjabat portofolio Departemen Perdana Menteri sebagai wakil ketua dalam Kabinet Bayangan Ahmad Zahid Hamidi. Pada 20 Desember 2018, sebagai Wakil Presiden UMNO, ia ditugasi untuk mengemban tugas Deputi Presiden menggantikan petahananya, yaitu Mohamad Hasan yang bertindak sebagai Penjabat Presiden UMNO selama lebih dari enam bulan "cuti kebun" oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia diangkat sebagai Ketua Oposisi Malaysia di Dewan Rakyat pada 2019 ketika Ahmad Zahid Hamidi mengundurkan diri. Ia banyak bersuara terkait kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya, seperti dividen Tabung Haji, Lembaga Tabung Angkatan Tentara (LTAT), dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) yang menurun juga ikut disuarakan.
Pada Februari 2020, politik di Malaysia mulai memanas setelah Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) menyatakan keluar dari koalisi PH, diikuti beberapa anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang keluar dari partai tersebut hingga membuat Mahathir Mohamad selaku Perdana Menteri Malaysia mundur. Lalu, PPBM bersama Barisan Nasional, Partai Islam Se-Malaysia, Gabungan Partai Sarawak, Gabungan Bersatu Sabah, dan anggota parlemen Independen membentuk pemerintahan baru yang dinamakan sebagai Perikatan Nasional (PN). Pada Maret 2020, di bawah kepemimpinan perdana menteri yang baru, yaitu Muhyiddin Yassin. Ismail diangkat dalam Kabinet Muhyiddin sebagai Menteri Pertahanan Malaysia sekaligus memimpin sebagai Menteri Senior (Keamanan dan Persatuan) yang merupakan jabatan pengganti fungsi Wakil Perdana Menteri Malaysia yang tidak difungsikan sejak pengumuman kabinet hingga Juli 2021. Sebagai menteri senior, ia selalu mengumumkan kebijakan pemerintah terkait prosedur operasi standar dan pemberlakuan Perintah Kendali Pergerakan (PKP). Ia mengkritik Al Jazeera untuk sebuah dokumentasi tentang perlakuan Pemerintah Malaysia terhadap imigran selama PKP berlangsung, sehingga ia menuntut pihak Al Jazeera meminta maaf atas apa yang diduganya sebagai "pelaporan palsu". Ketika Pemilu Sabah 2020, Ismail Sabri mengatakan kepada pers bahwa pemilih yang telah melakukan perjalanan ke negara bagian Sabah, lalu pulang ke negara bagian asal tidak perlu dikarantina setelah mereka kembali. Ismail dikenali oleh warganet Malaysia dengan sebutan "Pak Long Mail" dan "Tok Mail".
Jabatan Wakil Perdana Menteri yang kosong setelah Wan Azizah Wan Ismail mengundurkan diri pada Februari 2020, akhirnya difungsikan kembali di bawah Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang menunjuk Ismail sebagai wakilnya dalam pemerintahan untuk menangani masalah di masa pandemi COVID-19. Pada 7 Juli 2021, ia resmi dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Ia dilantik bersama Hishammuddin Hussein yang menjadi menteri senior menggantikannya. Sehari setelah pelantikannya pula, partainya UMNO secara serta merta menarik kembali dukungan yang diberikan kepada Muhyiddin. Akan tetapi, ia tetap mempelopori fraksi UMNO untuk bersikukuh mendukung Muhyiddin Yassin sebagai perdana menteri pada Juli 2021. Hal ini membuat partai menjadi pecah dan menyebabkan ketidakpastian apakah Muhyiddin terus mendapat dukungan mayoritas di parlemen. Jabatan yang diembannya hanya bertahan 40 hari diakibatkan krisis politik dan membuatnya menjadi wakil perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat di Malaysia.
Koalisi utama dalam pemerintahan Perikatan Nasional, yakni Barisan Nasional, Perikatan Nasional, dan Gabungan Partai Sarawak, serta Partai Bersatu Sabah dan beberapa anggota parlemen Independen menyatakan sebulat suara mengusung Ismail Sabri sebagai calon perdana menteri. Pada 19 Agustus 2021, seluruh anggota parlemen dari partai politik masing-masing datang menemui Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Anwar Ibrahim dari Pakatan Harapan tidak mendapat persetujuan oleh Yang di-Pertuan Agong, sehingga Ismail Sabri dengan perolehan kursi mayoritas dipilih sebagai perdana menteri.
Ismail Sabri dilantik di Istana Melawati, Putrajaya oleh Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah pada 21 Agustus 2021. Sebelumnya pada 20 Agustus 2021, ia telah ditetapkan sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Muhyiddin Mohd. Yassin yang mengundurkan diri bersama anggota kabinetnya usai menjadi pemerintahan minoritas di Dewan Rakyat. Ia telah menuliskan sejarah baru bagi koalisi Barisan Nasional setelah kekalahan pada Pemilu Malaysia 2018. Selain itu, ia menjadi perdana menteri kedua setelah Muhyiddin yang dilantik di tengah-tengah krisis politik dan pandemi COVID-19. Sebanyak 114 dari 220 anggota Dewan Rakyat mendukungnya sesuai dengan Pasal 40(2)(a) dan Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal. Namun, terdapat satu anggota parlemen dari Fraksi Barisan Nasional yang tidak mendukung pemerintahan Ismail Sabri, yaitu Tengku Razaleigh Hamzah.
Dengan pengangkatannya sebagai perdana menteri, Barisan Nasional dan Organisasi Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) yang mendominasi politik Malaysia selama lebih dari enam dekade, pada akhirnya kembali berkuasa setelah kekalahan Najib Razak dari kursi kepemimpinan saat pemilihan umum tiga tahun sebelumnya disebabkan oleh skandal 1MDB, di mana ia berusaha memalsukan bukti dengan meminta bantuan Mohammed bin Zayed Al Nahyan yang ketika itu menjadi Putra Mahkota Abu Dhabi. Sebagai anggota UMNO, ia menjadi Perdana Menteri Malaysia pertama yang tidak menjabat sebagai Presiden di partainya, UMNO. Selain itu, ia merupakan mantan pemimpin oposisi pertama yang berhasil menduduki kursi kepala pemerintahan Malaysia.
Pada 25 Agustus 2021, Ismail Sabri mengajukan anggota kabinet federalnya kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menyetujui komponen kabinetnya agar dapat diumumkan. Namun pada keesokan harinya, Yang di-Pertuan Agong menyerahkan kembali susunan kabinetnya di Kuantan, Pahang. Ia kemudian mengumumkan susunan kabinetnya pada 27 Agustus 2021 pagi, sehari setelah penyerahan susunan kabinetnya diterima oleh Yang di-Pertuan Agong. Ia mengumumkan pembentukan kabinet tanpa menunjuk salah satu anggota parlemen untuk menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia. Departemen Perdana Menteri menyatakan bahwa para menteri dan wakil menteri yang terdaftar dalam kabinet yang dilantik secara resmi di Istana Negara pada 30 Agustus 2021. Terkecuali Menteri Pembangunan Wirausaha dan Koperasi, Noh Omar dan Wakil Menteri Pendidikan II, Mohamad Alamin yang diundur pelantikannya hingga 11 September 2021 setelah terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan, Ismail Sabri juga tidak menghadiri pelantikan setelah dikarantina dikarenakan sempat kontak dekat dengan pasien COVID-19. Kubu oposisi mengkritik kabinet baru di bawah pemerintahannya merupakan sebuah pemerintahan gagal yang tidak banyak perubahan dan hanya menukar beberapa portofolio, serta digambarkan sebagai "kabinet daur ulang" yang disusun olehnya dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin.
Ismail Sabri mempercayakan Muhyiddin memimpin Dewan Pemulihan Nasional dengan jabatan setingkat dengan menteri. Beberapa pihak mengkritik penunjukan ini karena Muhyiddin dianggap gagal menangani dan mempelopori upaya pemulihan pandemi COVID-19, khususnya pada sektor kesehatan, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain selama 17 bulan masa jabatannya sebagai perdana menteri dari Maret 2020 hingga Agustus 2021, tetapi Ismail Sabri membela bahwa penunjukan itu didasarkan pada pengalaman Muhyiddin yang pernah menangani pandemi COVID-19. Pada 10 September 2021, ia mengklaim bahwa kabinetnya berkomitmen untuk melakukan beberapa reformasi dan transformasi parlemen, termasuk mengajukan undang-undang anti-lompat partai.
Kebijakan utama dalam pemerintahan Ismail Sabri adalah berasaskan peranan keluarga, di mana suatu keluarga berperan dalam memelihara agama, melindungi keamanan, menjaga martabat, dan memastikan nasib seluruh anggota keluarga dapat diperhatikan. Ia menamakan konsep dan frasa tersebut dengan istilah "Keluarga Malaysia", yang diperkenalkannya dalam konverensi pers pertamanya sebagai perdana menteri. Ia melibatkan oposisi untuk bergabung dalam Dewan Keamanan Nasional (bahasa Melayu: Majlis Keselamatan Negara; MKN) dan Dewan Pemulihan Nasional (bahasa Melayu: Majlis Pemulihan Negara; MPN) untuk memulihkan pandemi COVID-19. Dalam memulai tugas pertamanya, ia melakukan kunjungan kerja di Kedah, Malaysia untuk meninjau kondisi wilayah yang terdampak banjir menyusul fenomena ketinggian air dari Gunung Jerai.
Konsep "Keluarga Malaysia" juga diperkenalkan oleh Ismail Sabri dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 25 September 2021. Melalui pidatonya yang bertemakan "Dunia adalah keluarga", ia menjelaskan bagaimana "Keluarga Malaysia" dapat bekerja sama dengan "Keluarga Dunia" untuk bersama-sama mengelola, mengatasi, dan memulihkan Pandemi COVID-19.
Pemerintahan Ismail Sabri melakukan penandatanganan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) tentang Transformasi dan Kestabilan Politik antara pemerintah dengan Pakatan Harapan (PH), koalisi oposisi terbesar di parlemen yang ditandatangani oleh Ismail Sabri bersama keempat pemimpin PH, yaitu Anwar Ibrahim, Ketua Oposisi dan Presiden Partai Keadilan Rakyat, Lim Guan Eng, Sekretaris Jenderal Parti Tindakan Demokratik, Mohamad Sabu, Presiden Parti Amanah Negara, dan Wilfred Madius Tangau, Presiden Organisasi Kinabalu Progresif Bersatu. Kesepakatan ini berlangsung sejak 13 September 2021 hingga masa berakhirnya tugas anggota Dewan Rakyat atau pembubaran Parlemen ke-14. Dalam MoU tersebut menyatakan bahwa apabila kegagalan untuk memenuhi dan melaksanakan klausul tertentu serta perubahan yang telah digariskan, merupakan pelanggaran dan dapat mengakibatkan pemutusan perjanjian. Di antara kesepahaman yang dicapai melalui MoU bersejarah tersebut adalah: "Pemerintah harus melakukan yang terbaik untuk melaksanakan setiap dan semua Transformasi yang diusulkan dan dalam kerangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak." Namun telah ditegaskan pula bahwa kesepahaman ini tidak berlaku untuk pembagian kekuasaan dengan kubu oposisi.
Pada tanggal 27 September 2021, Ismail Sabri memperkenalkan program perencanaan jangka waktu lima tahun, yaitu Rencana Malaysia Kedua Belas (bahasa Melayu: Rancangan Malaysia Kedua Belas; RMK12) di Dewan Rakyat, Parlemen Malaysia dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi di Malaysia meningkat pada tahun 2023. RMK12 berpusat pada empat bidang pembangunan sumber daya manusia di sektor pendidikan, menganggarkan empat ratus miliar ringgit Malaysia untuk pembangunan berkelanjutan dan sarana proyek-proyek baru, berkomitmen mencapai netralitas karbon untuk menarik investor asing, mengatasi masalah perubahan iklim, menerapkan standar telekomunikasi seluler 5G pada akhir tahun 2021, meningkatkan komunitas internet pusat, mengusulkan perancangan Undang-Undang Pelayanan Publik yang memenuhi tuntutan untuk efisiensi dan transparansi pemerintahan, meningkatkan kinerja tata kelola indeks, integritas, dan kepatuhan terhadap standar anti-korupsi global dengan tujuan agar Malaysia berubah menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2025, di mana pendapatan rata-rata setiap keluarga mencapai sepuluh ribu ringgit Malaysia dan memastikan 51% hak kaum bumiputra di perusahaan pengiriman barang lokal, sedangkan pada target pemerintah untuk meningkatkan hak kepemilikan bumiputra menjadi 30% belum tercapai. Ismail Sabri juga mengumumkan pendanaan untuk meningkatkan keberlanjutan bisnis kaum bumiputra untuk mencapai kontribusi 15% dalam produk domestik bruto (PDB) oleh usaha mikro, kecil, dan menengah bumiputra pada tahun 2025.
Kebijakan kesetaraan untuk kaum bumiputra dalam rencana tersebut mengundang kontroversi. Kebijakan tersebut memberikan tujuan untuk memastikan hak kepemilikan yang berkelanjutan oleh bumiputra dan jaring hak pengaman yang akan diluncurkan untuk menjamin bahwa penjualan saham atau perusahaan milik bumiputra dijual semata-mata hanya untuk perusahaan, konsorsium, atau individu milik kaum bumiputra. Syed Saddiq berkomentar bahwa kebijakan itu dirasa tidak adil, karena sama saja mengambil hak dari kaum non-bumiputra dan memberikannya kepada kaum bumiputera. Mantan Menteri Kesehatan Malaysia, Dzulkefly Ahmad juga menggambarkan kebijakan tersebut sebagai langkah "membunuh diri" dan mengklaim bahwa kebijakan baru hanya akan membunuh perusahaan bumiputra secara ekonomi apabila hal tersebut merupakan niat mereka. Ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan masukan dari pengusaha Melayu, sebagian besar menentang gagasan kebijakan baru itu untuk kaum bumiputra.
Pemerintahan Ismail Sabri mendorong investasi di Malaysia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sesuai dengan RMK12 yang memiliki titik fokus dalam merevitalisasi investasi di Malaysia, antara lain meremajakan pertumbuhan ekonomi, memperkuat pergerakan ekonomi, meningkatkan jaminan sosial, memberantas kemiskinan garis keras, dan mempersempit kesenjangan pendapatan masyarakat di seluruh negara bagian. Melalui Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang membuka pintu ke pasar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Perbara), sehingga memperbesar peluang komunitas bisnis untuk berinvestasi di Malaysia secara kondusif. Dari 15 negara anggota RCEP tersebut dapat menghasilkan hampir 30% dari produk domestik bruto (PDB) global dan diperkirakan pula pendapatan PDB negara-negara tersebut secara keseluruhan akan mengalami peningkatan sebesar US$174 miliar pada tahun 2030 yang dapat menyediakan peluang besar terhadap perusahaan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta dapat memfasilitasi akses ke pasar regional yang lebih besar.
Dalam sistem perekonomian, Pemerintah Malaysia menciptakan Kebijakan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi Nasional (DSTIN) 2021–2030, yang bertujuan untuk mengembangkan Malaysia sebagai negara berteknologi tinggi pada 2030. Komponen yang sejalan dengan kebijakan tersebut, antara lain Ekonomi Digital Malaysia (MyDIGITAL) dan Revolusi Industri Nasional Keempat (4IR). Ismail Sabri merancang reformasi ekonomi untuk meningkatkan pemulihan ekonomi dan meningkatkan lanskap kompetitif negara untuk investor, serta memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari investor dalam negeri maupun asing.
Pada 9 November 2021, Ismail Sabri dan beberapa menterinya, diantaranya Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, dan Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz, serta beberapa rombongan lainnya melakukan kunjungan kenegaraan pertama di Jakarta dan Bogor, Indonesia dalam rangka kerja sama di bidang pendidikan dan keuangan, sekaligus penandatanganan kerja sama melalui nota kesepahaman. Selain itu, terlibat juga kerja sama di bidang industri pertahanan, di mana Malaysia menjajaki alat utama sistem senjata dengan Pindad. Dalam proyek pemindahan ibu kota Indonesia di Kalimantan, Ismail Sabri menyampaikan permohonan kerja sama yang melibatkan para pengusaha dan pebisnis di Malaysia dalam hal pembangunan. Dia juga meluncurkan program "Yayasan Keluarga Malaysia" untuk membantu anak-anak yatim piatu akibat COVID-19 yang bersamaan dengan peluncuran konsep "Keluarga Malaysia" di Pusat Konvensi Borneo, Kuching, Sarawak.
Pertemuan kedua dengan Presiden Joko Widodo dilakukan di Istana Merdeka pada 1 April 2022 dengan menghasilkan rangkaian kerja sama terkait nota kesepahaman ketenagakerjaan. Pertemuannya tersebut melibatkan beberapa anggota kabinet, seperti Saravanan Murugan, Annuar Musa, Mahdzir Khalid, dan Kamarudin Jaffar.
Ismail Sabri memicu kontroversi pada Februari 2015 dengan berkomentar di media sosial Facebook yang mendesak agar konsumen beretnis Melayu mendesak pengusaha Tionghoa untuk menurunkan harga barang dan memboikot bisnis mereka.
Pengamat politik Wan Saiful Wan Jan mengatakan dalam pernyataan pribadi bahwa setiap pemilih Malaysia tanpa memandang ras akan menolak Ismail atas komentarnya. “Saya pikir reaksi dari setiap orang Melayu atau Tionghoa yang berpikiran benar dan percaya pada persatuan Malaysia akan merasa jijik. Para pemilih Tionghoa akan mengingat apa yang dia katakan ketika datang ke pemungutan suara”. Politikus Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Wee Ka Siong melontarkan pernyataan bahwa “sebagai seorang menteri di Kabinet, ia tidak harus membuat generalisasi etnis tersebut. Hal ini tidak seolah-olah hanya Tionghoa sebagai pengusaha”. Inspektur Jenderal Polisi (IGP) Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa ia akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan Ismail telah menghapus postingan Facebook tersebut.
Pada Oktober 2018, Ismail setuju untuk membayar denda kepada Ngeh Koo Ham selaku politikus DAP sebesar RM80.000 dan RM5.000 setelah dinyatakan bersalah atas pencemaran nama baik. Staf Ngeh mengklarifikasi bahwa Ngeh tidak memiliki saham atau kepentingan di OldTown White Coffee dan membantah tuduhan anti-Islam.
Ismail Sabri tuai kontroversial pada 2015 ketika ia mengusulkan pendirian "Low Yat 2", pusat perbelanjaan dawai digital yang hanya akan menampung pedagang etnis Melayu. Ia mengklaim bahwa "Low Yat 2" akan mampu bersaing dengan Plaza Low Yat, toko produk elektronik paling terkenal di Malaysia. Meskipun mayoritas pedagang disana adalah etnis Melayu, ia meminta kaum minoritas tetap mendukung pusat perbelanjaan tersebut.
Presiden MCA saat itu Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial dan menggambarkan proposal untuk pusat perbelanjaan khusus pribumi sebagai “pendekatan antagonis”. Sesama anggota UMNO Saifuddin Abdullah juga mengkritik proposal tersebut dengan mengklaim bahwa proposal Ismail akan merugikan orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, serta sektor komersial yang dibagi berdasarkan etnis akan menjadi kontraproduktif. Bahkan, netizen Malaysia banyak yang menentang usulan Ismail dengan mengejek konsep Low Yat 2.
Pemimpin pemuda Partai Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) mengajukan laporan polisi terhadap Ismail Sabri yang mengklaim bahwa pidatonya di Low Yat Plaza 2 untuk pedagang Melayu mengandung provokasi. Para menteri juga menuntut agar pihak berwenang negara bagian mencegahnya memasuki Sarawak. Sekretaris Pusat Publisitas dan Informasi SUPP, Milton Foo mengatakan, "Dia tidak layak menjadi menteri setelah membuat beberapa pernyataan rasis. Setelah 'memboikot usaha pedagang Tionghoa' pada bulan Februari, sekarang dia melakukannya lagi. Jelas, dia belum bertobat."
Pada 16 September 2015, Taylor's University (bahasa Indonesia: Universitas Taylor) menghentikan layanan operator bus yang menggunakan kendaraan mereka dengan logo universitas untuk mengangkut penumpang yang berupaya mengadakan unjuk rasa dalam Himpunan Martabat Melayu 2015 yang bermotivasi rasisme. Dua hari kemudian, Universitas Taylor mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak mereka dengan Wawasan Sutera. Menurut Ismail Sabri, beasiswa untuk penerimaan mahasiswa berikutnya ke Universitas Taylor akan dihentikan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA). Namun, dia tidak merinci alasan pencabutan tersebut. Ketika ditanya apakah ini karena pembatalan layanan, dia menjawab, "Ada banyak alasan." Ismail menyatakan akan memberitahu Direktur Jenderal Mara untuk mengevaluasi pendanaan terhadap Universitas Taylor. Hal ini menjadi perbincangan hangat di media sosial setelah tersebarnya tangkapan layar terkait pernyataannya yang ingin menghentikan beasiswa terhadap mahasiswa di Universitas Taylor.
Politikus Partai Aksi Demokrat (DAP), Teresa Kok mengkritik keputusan tersebut dengan menyebutnya sebagai "dendam pribadi dan penyalahgunaan kekuasaan" dan menyerukan kabinet untuk melakukan kecaman terhadap Ismail Sabri, kemudian menantangnya untuk mengungkapkan secara terbuka alasan mengapa ia memberi pernyataan keputusan tersebut, serta mempublikasikan laporan internal yang mengarah pada keputusan tersebut. Politikus Persatuan Tionghoa Malaysia (MCA), Chai Kim Sen mengatakan ketidakmampuan menteri untuk menyatakan bahkan satu alasan atas keputusan tersebut tidak hanya "tidak dapat dibedakan" tetapi bahkan bersifat "kekanak-kanakan". Mengatakan bahwa Ismail Sabri yang dikenal karena pidato rasisnya ketika dia menyerukan boikot bisnis Tionghoa, Chai mengatakan pengumuman terbarunya tentang Mara hanya akan "semakin melemahkan reputasinya yang sudah ternodai sebagai seorang rasis". Lebih lanjut Chai menambahkan bahwa lembaga pendidikan diharapkan tetap apolitis.
Pada 13 April 2018, Ismail Sabri kembali memicu kontroversial setelah ia mengatakan "Setiap suara untuk DAP seperti memberikan kekuasan kepada Pakatan Harapan (PH) yang akan menghapus "keistimewaan" Melayu dan "keunikan" dari Islam" seperti dilansir oleh media pers berbahasa Melayu, Utusan Malaysia. Hal ini kemudian ditanggapi oleh politikus Partai Aksi Demokrat (DAP) Lim Kit Siang yang mengatakan bahwa Ismail tampaknya “mencoba merangkai pemilihan umum berikutnya sebagai ajang adu domba antara etnis Melayu dan etnis Tionghoa, serta antara Islam dan musuh-musuhnya”, dan bertanya apakah Ismail Sabri dan surat kabar milik UMNO, yaitu Utusan Malaysia akan didakwa berdasarkan Undang-Undang Berita Anti-Palsu 2018 yang baru diterbitkan oleh pemerintah untuk komentar provokatif. Lim juga menjelaskan bahwa dokumen dasar PH, termasuk manifesto pemilihan umum adalah jelas dan spesifik dalam memberikan dukungan tanpa syarat terhadap Pasal 153 tentang hak istimewa Melayu dan Pasal 3 tentang Islam sebagai agama resmi Federasi. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa jika DAP atau partai politik dengan ras lain berhasil membentuk pemerintahan baru di negara itu apabila memenangkan pemilihan, maka etnis Melayu tidak akan punah karena mayoritas pemilih Malaysia merupakan etnis Melayu dan mayoritas daerah pemilihan federal dan daerah pemilihan negara bagian di Malaysia adalah pemilih Melayu.
Pada tanggal 18 Oktober 2012, Ismail Sabri pernah dituduh menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan partai dalam kasus penyelidikan terhadap Suara Inisiatif Sdn Bhd. Akan tetapi, ia tidak mengambil tindakan terhadap beberapa perusahaan lain yang juga melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, politikus Partai Aksi Demokrat (DAP), Tony Pua mengusulkan pemotongan gaji sebesar RM10 terhadap Ismail Sabri dan mengajukan tuntutan terhadap perusahaan lain yang bersalah. Dalam bantahannya yang berisi sindiran, Ismail Sabri menjelaskan bahwa tidak sama sekali mengajukan tuntutan terhadap perusahaan manapun dan ia menegaskan bahwa dalam setahun, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang ditindak, salah satunya Suara Inisiatif.
Pada 4 November 2015, Ismail Sabri mengadakan makan malam di sebuah restoran makanan laut di Sandakan, Sabah bersama dengan Ketua UMNO Distrik Beluran, James Ratib. Sepiring selusin telur penyu di atas meja makan terlihat pada suatu foto yang menjadi perbincangan hangat di media sosial. Ismail membantah dugaan bahwa ia memakan telur penyu dengan memetik "alasan kesehatan". Pada 9 November 2015, Ismail mengaku tidak mengetahui undang-undang tentang larangan kepemilikan dan penggunaan telur penyu di Sabah. Pada 19 November 2015, foto lain muncul dan menjadi perbincangan di media sosial Facebook yang menampilkan pecahan kulit telur penyu di atas meja di depan beberapa pengunjung. Menurutnya, ia telah menginstruksikan pengacaranya untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menuduhnya memakan telur penyu. Menyusul masalah tersebut, berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan organisasi penelitian Sabah mendesak Departemen Satwa Liar Sabah untuk mengambil tindakan terhadap tamu makan malam serta restoran yang menyediakan telur penyu. Telur penyu merupakan salah satu spesies yang dilindungi di bawah Undang-Undang Konservasi Satwa Liar Sabah 1997.
Pada Maret 2017, Ismail mengajukan gugatan RM10 juta di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur dengan menuduh bahwa Media Penerbitan Sabah dan James Sarda telah secara salah menerbitkan tiga artikel di Daily Express yang berbasis di negara bagian Sabah mengenai masalah tersebut. Gugatan itu diselesaikan di luar pengadilan tanpa jalur hukum pada September 2018 setelah penggugat dan tergugat mencapai kesepakatan damai.
Pada 9 November 2015, Ismail menyatakan dukungannya terhadap industri rokok elektronik di Malaysia. Ia mengatakan bahwa industri yang didominasi ras Melayu adalah peluang usaha dalam kewirausahaan bagi kaum Bumiputera meskipun ada peringatan kesehatan dari Kementerian Kesehatan Malaysia. Ia berharap bahwa industri yang tidak teratur dapat berkembang secara global. Banyak dokter dan tabib ternama telah memberikan dukungan kuat kepada Ismail terkait pengembangan industri ini. Lawan terbaru industri vape adalah Sultan Ibrahim Ismail sebagai Sultan Johor yang secara terbuka mengumumkan bahwa semua kios vape harus ditutup pada 1 Januari 2016. Sejak saat itu, ia berhenti mendukung pengembangan industri rokok elektronik tersebut.
Politikus Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang juga anak dari politikus senior Anwar Ibrahim, yakni Nurul Izzah Anwar menggugat Ismail Sabri dan Khalid Abu Bakar sebagai Inspektur Jenderal Polisi pada November 2015 setelah dituduh sebagai pengkhianat negara. Ia mengklaim bahwa Ismail telah memyebutkan kata-kata yang menyiratkannya sebagai pengkhianat negara dan menyatakan perang terhadap Yang di-Pertuan Agong. Selain itu, ia juga mengklaim bahwa Khalid telah menyebutkan kata-kata yang mengandung fitnah tentang dirinya dalam suatu konferensi pers. Kedua insiden tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah foto dirinya dengan Jacel Kiram, putri Jamalul Kiram III, yang dikatakan telah memerintahkan atau memimpin konflik Sabah 2013. Pada April 2018, Mahkamah Tinggi Malaysia memerintahkan Ismail dan Khalid untuk membayar ganti rugi kepada Nurul masing-masing RM600.000 dan RM400.000 usai diputuskan bahwa pernyataan mereka telah mencemarkan nama baik Nurul dalam arti yang wajar dan biasa.
Ketika melakukan kunjungan kerja di Melaka, tersebar foto yang menunjukkan aktivitas Ismail Sabri bersama dengan Sulaiman Md Ali, Ab Rauf Yusoh, dan rombongan lainnya yang tidak menerapkan jaga jarak sosial pada November 2020. Padahal, penerapan prosedur operasi standar (SOP) yang berlaku sangat ketat seiring diterapkannya Perintah Kendali Pergerakan Bersyarat (PKPB). Namun pelanggaran tersebut dibantah oleh Ismail yang mengatakan bahwa foto tersebut diambil dari sudut sisi dan menampakkan seolah-olah tidak menjaga jarak fisik.
Pada 28 Agustus 2021, Ismail Sabri menziarahi pemakaman kedua orang tuanya di Taman Pemakaman Islam Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang. Hal ini mengundang perhatian dan perdebatan dari media sosial. Tak sedikit yang menyebutkan bahwa Ismail telah melanggar prosedur operasi standar. Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Rodzi Md Saat menyatakan bahwa aktivitas menziarahi pemakaman tersebut tidak melibatkan kelompok orang yang mengakibatkan kerumunan dan tidak terjadi setiap hari. Selain itu, kegiatan ziarahnya tersebut tidak diatur dalam Perencanaan Pemulihan Nasional atau dalam bahasa Melayu: Pelan Pemulihan Negara.
Beberapa jam setelah Ismail Sabri diumumkan dan dicalonkan oleh partainya, UMNO sebagai Perdana Menteri Malaysia kesembilan pada 19 Agustus 2021, sebuah petisi daring diluncurkan untuk ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong serta Istana Negara, menyerukan semua warga Malaysia untuk menentangnya dilantik menjadi perdana menteri berikutnya setelah runtuhnya pemerintahan Perikatan Nasional pada 16 Agustus 2021. Petisi yang dibuat oleh Kyle Mohd di situs web change.org ini telah mendapatkan lebih dari 200,000 tanda tangan dalam waktu delapan jam setelah diumumkan petisi tersebut dan kemudian meningkat lebih dari 350,000 tanda tangan. Menurut petisi tersebut, Ismail Sabri bertanggung jawab atas kesalahan penanganan pandemi COVID-19 yang menyebabkan peningkatan pasien dan klaster dalam skala besar. Selain itu, pemohon menyatakan bahwa ia telah mengeluarkan banyak pernyataan yang dianggap tidak pantas seperti seruan boikot pada 2015, di mana ia mendesak konsumen Melayu untuk menggunakan "hak istimewa" mereka untuk menekan minoritas etnis Tionghoa agar menurunkan harga, serta mempromosikan segregasi ras antara etnis Melayu dan etnis Cina di Malaysia, dan sebagainya. Ismail Sabri juga dikritik dalam petisi untuk penerapan protokol kesehatan yang terkadang membingungkan dan bertentangan, yaitu Prosedur Operasi Standar (SOP), termasuk di mana sektor ekonomi harus tetap tutup karena kasus COVID-19 terus meningkat tanpa henti.
Media tentang Ismail Sabri Yaakob di Wikimedia Commons