Marga Tionghoa-Indonesia

Banyak orang etnis Tionghoa telah tinggal di Indonesia selama berabad-abad. Seiring berjalannya waktu, terutama di bawah tekanan sosial dan politik selama era Orde Baru, sebagian besar Tionghoa-Indonesia telah mengadopsi nama-nama yang lebih sesuai dengan bahasa lokal.
Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda mencatat nama-nama Tionghoa dalam akta kelahiran dan dokumen hukum lainnya dengan menggunakan konvensi ejaan yang diadopsi, yang pada dasarnya didasarkan pada bahasa Hokkien (Min Selatan), yaitu bahasa yang digunakan mayoritas imigran Tionghoa di Hindia Belanda. Para administrator mencatat nama-nama tersebut dengan ejaan bahasa Belanda yang paling mendekati pengucapan dalam bahasa Hokkien, yang kemudian disederhanakan ke dalam Ejaan Van Ophuijsen.
Hal serupa juga terjadi di Malaya Britania Raya, di mana pejabat kolonial Inggris mencatat nama-nama Tionghoa menggunakan ejaan dalam bahasa Inggris. Perbedaan ejaan nama antara British Malaya dan Hindia Belanda disebabkan oleh perbedaan sistem ejaan antara bahasa Inggris dan Belanda untuk bunyi yang sama. Selain itu, karena pada masa itu belum ada standar romanisasi untuk bahasa Hokkien, beberapa nama yang ditulis dengan huruf Latin juga menunjukkan variasi.
Konvensi ejaan tersebut tetap bertahan selama masa pendudukan Jepang (1942–1945), hingga masa kemerdekaan Indonesia (1945) dan pengakuan kedaulatan oleh pemerintah Belanda (1949). Karena pemerintah Indonesia yang merdeka mewarisi sistem hukum Belanda, konvensi ejaan ini pun masih digunakan hingga tahun 1965, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno.
Pemerintah Indonesia kemudian mulai mengubah sistem ejaan bahasa Indonesia untuk menyelaraskannya dengan ejaan yang digunakan dalam bahasa Melayu di Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, pertama kali melalui Ejaan Soewandi yang diperkenalkan pada tahun 1947, dan kemudian melalui Ejaan yang Disempurnakan yang diresmikan pada tahun 1972. Perubahan-perubahan tertentu dapat diidentifikasi dalam sistem ejaan yang diperbarui ini. Misalnya, “oe” yang dipengaruhi oleh ejaan Belanda diubah menjadi “u”, mengikuti pengaruh ejaan dalam bahasa Inggris. Selain itu, huruf “j” dalam gaya Belanda mengalami pergeseran menjadi “y” seperti dalam bahasa Inggris. Akibatnya, terjadi perubahan dalam ejaan nama keluarga; contohnya, nama keluarga Lie menjadi Li, Loe menjadi Lu, Njoo menjadi Nyoo, dan Oei menjadi Wi.
Setelah naiknya Suharto ke tampuk kekuasaan, pemerintah Indonesia memperkenalkan serangkaian kebijakan yang mendiskriminasi masyarakat Tionghoa. Salah satunya adalah 127/U/Kep/12/1966 yang menganjurkan—bahkan secara kuat mendorong—warga keturunan Tionghoa untuk mengadopsi nama-nama yang terdengar lebih Indonesia, dan meninggalkan sistem penamaan tradisional Tionghoa. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengasimilasi kelompok minoritas Tionghoa, yang didorong oleh tekanan politik dan sosial pada masa itu.
Banyak warga Tionghoa Indonesia melaporkan bahwa mereka mengganti nama karena “anjuran” pemerintah, meskipun dalam praktiknya mereka merasa terpaksa melakukannya karena iklim ketakutan dan tekanan yang menyertai. Sebagian lainnya memilih untuk mengikuti kebijakan tersebut secara sukarela, meski tidak sepenuhnya bebas dari tekanan.
Meskipun periode asimilasi paksa ini terjadi, banyak anggota diaspora Tionghoa-Indonesia—khususnya mereka yang bermigrasi ke negara-negara seperti Belanda, Jerman, dan Amerika Serikat—tetap mempertahankan nama keluarga Hokkien asli mereka. Beberapa orang bahkan memiliki keberanian untuk mempertahankan nama Tionghoa mereka selama masa pemerintahan Suharto (seperti Kwik Kian Gie; 郭建義), sementara yang lain mungkin tidak mengganti nama karena enggan menghadapi kerumitan birokrasi yang menyertainya.
Setelah pengunduran diri Suharto dari kursi kepresidenan, pemerintahan berikutnya mencabut larangan bagi etnis Tionghoa untuk berbicara dan mempelajari bahasa Tionghoa di ruang publik. Penggunaan nama keluarga Tionghoa asli pun tidak lagi dianggap tabu, meskipun hanya sebagian kecil yang memutuskan untuk kembali menggunakan nama-nama Hokkien asli atau mengadopsi ejaan, pengucapan, dan romanisasi bahasa Mandarin (pīnyīn). Sebagai contoh, penulis Maria Audrey Lukito secara resmi mengganti namanya menjadi Audrey Yu Jia Hui (俞佳慧).
Sebagian individu tetap mempertahankan nama Indonesia mereka karena sejumlah alasan: kekhawatiran terhadap masih adanya isu rasial, keyakinan bahwa penutur non-Tionghoa akan kesulitan melafalkan nama mereka, kebiasaan yang terbentuk sejak era Orde Baru, hilangnya kemampuan berbahasa Tionghoa dalam keluarga, anggapan bahwa nama Tionghoa lebih bermakna jika ditulis dalam hànzì, atau karena memang belum pernah kepikiran saja.
Banyak warga Tionghoa Indonesia yang lahir pada masa Orde Baru, terutama sekitar tahun 2000 hingga 2003, justru lebih menyukai nama-nama yang terdengar kebarat-baratan. Preferensi ini didorong oleh berbagai alasan: beberapa nama terkait dengan kekristenan, sementara yang lain dipilih karena dianggap lebih modern, trendi, dan mudah dikenali secara internasional. Nama-nama Indonesia kerap dianggap terlalu umum, kuno, atau kurang bergaya. Selain itu, nama Barat dinilai memberikan lebih banyak pilihan, lebih mencerminkan pengaruh global, dan sejalan dengan aspirasi akan identitas internasional. Ada pula anggapan bahwa bahasa Indonesia kurang memiliki kosakata ekspresif untuk menyampaikan makna yang mendalam dalam sebuah nama, sehingga nama-nama Barat dianggap sebagai alternatif yang lebih menarik.
Terdapat berbagai strategi yang digunakan untuk memperoleh nama yang terdengar seperti nama Indonesia. Sebagian besar nama dibentuk dari suku kata nama keluarga Hokkien yang dikombinasikan dengan awalan atau akhiran dalam bahasa Barat atau Indonesia, sehingga menghasilkan banyak nama yang terdengar eksotis. Namun, terdapat pula metode alternatif yang digunakan. Akibatnya, individu-individu dengan marga Tionghoa yang sama bisa saja mengadopsi nama-nama Indonesia yang berbeda-beda.
Selain itu, karena pada masa lalu belum ada regulasi yang mengatur jumlah nama dalam dokumen resmi, beberapa warga Tionghoa Indonesia mungkin hanya memiliki nama pemberian yang terdengar seperti nama Indonesia tanpa disertai nama keluarga. Hal ini baru diatur secara resmi pada tahun 2022 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022, yang mewajibkan setiap warga negara Indonesia memiliki paling sedikit dua kata dalam nama resmi mereka.
Salah satu strategi yang digunakan dalam pembuatan nama Indonesia adalah dengan mempertahankan marga Tionghoa sebagaimana adanya, namun memberikan nama pemberian yang terdengar seperti nama Indonesia. Penempatan marga Tionghoa tersebut dapat bervariasi, mengikuti urutan penamaan Barat maupun Tionghoa. Metode yang paling umum adalah mengadopsi nama depan yang terdengar Indonesia, disertai nama belakang bergaya Indonesia yang unsur-unsurnya berasal dari marga Tionghoa mereka. Dalam beberapa kasus, ejaan fonetik dari marga tersebut digunakan sebagai pengganti ejaan aslinya, kemungkinan untuk memudahkan pelafalan atau pembacaan bagi penutur non-Tionghoa.
Dalam kasus di mana urutan penamaan Barat diikuti, marga ditempatkan di akhir nama. Misalnya, Sofyan Tan menempatkan marganya, Tan (陳), di akhir nama. Individu lain yang menggunakan pendekatan ini termasuk Clara Ng, Felix Siauw, Stephen Tong, dan Warren Hue. Contoh perubahan ejaan berbasis fonetik dapat dilihat pada nama Teddy Yip, yang mengubah ejaan marganya dari Jap (葉) menjadi Yip.
Sebaliknya, individu yang tetap mengikuti tradisi penamaan Tionghoa menempatkan marga di awal nama. Contohnya, Ong Yenny dan Lie A. Dharmawan menempatkan marga mereka, masing-masing Ong (王) dan Lie (李), di awal nama lengkap mereka. Contoh lain dari perubahan ejaan fonetik terlihat pada Leo Suryadinata, yang mengubah marganya dari Liauw (廖) menjadi Leo.
Pendekatan yang paling umum dalam mengadopsi nama yang terdengar seperti nama Indonesia adalah dengan menambahkan nama depan (first name) yang dipadukan dengan nama belakang bergaya Indonesia yang mengandung unsur dari marga Tionghoa mereka. Proses ini mencakup penambahan unsur nama Indonesia melalui teknik fonologis seperti paragoge (penambahan bunyi di akhir), prostesis (penambahan bunyi di awal), dan epentesis (penyisipan bunyi di antara dua suku kata). Penting untuk dicatat bahwa metode ini tidak melibatkan perubahan ejaan marga aslinya, sehingga marga tetap dipertahankan dalam bentuk aslinya.
Dalam konteks paragoge, warga Tionghoa Indonesia mengadopsi nama belakang yang terdengar Indonesia dengan menambahkan akhiran pada marga Tionghoa mereka. Contohnya, Kimun Ongkosandjojo menggabungkan marganya Ong (王) dengan akhiran "-kosandjojo", yang berarti “pembawa kemenangan”. Contoh lain berupa Lukita dari marga Lu (呂), sebagaimana digunakan oleh Enggartiasto Lukita, serta Tanoto dari marga Tan (陳), seperti yang digunakan oleh Sukanto Tanoto.
Dalam teknik prostesis, awalan yang terdengar Indonesia ditambahkan langsung ke depan marga Tionghoa. Contohnya dapat ditemukan pada nama Taslim dan Nursalim untuk marga Lim (林), sebagaimana terlihat pada Joe Taslim dan Cherie Nursalim.
Metode lainnya adalah dengan mempertahankan marga Tionghoa dan menyisipkannya di antara dua suku kata Indonesia sebagai epentesis. Contoh dari metode ini termasuk Sasongko dari marga Ong (王) dan Johanes dari marga Han (韓).
Dalam beberapa kasus, pendekatan ini digunakan dengan menempatkan marga di awal nama lengkap, mengikuti urutan penamaan Tionghoa. Misalnya, Loekito Sudirman menempatkan Loekito, yang berasal dari marga Loe (呂), di depan nama pemberiannya, Sudirman.
Nama keluarga Tionghoa sering kali dikombinasikan dengan nama-nama yang terdengar seperti nama Indonesia melalui modifikasi kecil terhadap marga Tionghoa tersebut. Proses ini umumnya melibatkan adopsi ejaan fonetik. Mirip dengan metode penggabungan nama Indonesia secara langsung ke marga Tionghoa, teknik epentesis juga sering digunakan. Metode ini merupakan pendekatan yang paling umum dipakai.
Salah satu contoh yang menggambarkan metode ini adalah Eka Tjipta Widjaja, yang membentuk nama marganya dengan menggabungkan marga Oei (黃) secara fonetik menjadi “Wi-” sebagai paragoge, kemudian menambahkan akhiran “-djaja” yang berarti “kemenangan”. Pendekatan ini banyak digunakan oleh individu dengan marga Oei (黃) dan Wei (魏), sehingga melahirkan berbagai nama belakang yang diawali dengan “Wi-”, seperti Wijaya, Winata, dan Wiyoko.
Contoh lainnya termasuk Danandjaja sebagai representasi fonetik dari marga Tan (陳), digunakan oleh James Danandjaja; Pangestu, digunakan oleh Prayogo Pangestu dan Mari Pangestu, berasal dari marga Phang (彭) dan Phang (馮); serta Muljoto sebagai bentuk fonetik dari marga Njoo (楊), yang digunakan oleh penyanyi Agnez Mo.
Selama masa pemerintahan Suharto, beberapa keluarga Indonesia diketahui memberikan nama keluarga mereka kepada warga Tionghoa guna mempermudah proses perubahan nama. Sebagai alternatif, sebagian warga Tionghoa Indonesia memilih untuk mengadopsi nama belakang Indonesia yang sesungguhnya sebagai upaya untuk lebih berasimilasi dengan kelompok etnis di sekitarnya. Misalnya, nama belakang Lembong yang berasal dari etnis Minahasa digunakan oleh Tom Lembong, yang memiliki marga Ong (汪). Ayah Lembong diketahui tinggal di Manado, yang merupakan tanah leluhur masyarakat Minahasa, sehingga ada kemungkinan bahwa adopsi nama belakang Indonesia ini dipengaruhi oleh faktor geografis atau kedekatan dengan komunitas etnis setempat. Contoh lain dari fenomena serupa adalah nama belakang Afaratu yang berasal dari Maluku. Awalnya hanya digunakan oleh individu dari etnis Tanimbar di Kepulauan Maluku, nama belakang ini belakangan juga ditemukan di kalangan warga Tionghoa Indonesia yang berasal dari keturunan Hokkian. Perlu dicatat bahwa fenomena ini berbeda dengan pengambilan nama belakang Indonesia akibat perkawinan antar-etnis.
Dalam strategi ini, individu menerjemahkan nama Tionghoa mereka—baik nama pemberian maupun marga—ke dalam bahasa Indonesia, bahasa daerah di Indonesia, atau nama-nama umum yang tidak berasal dari budaya Tionghoa namun lazim digunakan di Indonesia, seperti nama-nama yang dipengaruhi oleh bahasa Arab atau Sanskerta. Sebagai contoh, Sofjan Wanandi menerjemahkan marganya, Liem (林), yang berarti “hutan”, ke dalam kata Jawa Kuno “wana”. Ia kemudian menambahkan akhiran “-ndi”, sehingga terbentuklah nama belakang Wanandi.
Dalam sebuah artikel surat kabar tahun 1967 yang kini diarsipkan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, terdapat panduan yang menganjurkan penggunaan kata-kata dalam bahasa Indonesia sebagai nama baru bagi warga Tionghoa Indonesia. Artikel tersebut memberikan terjemahan langsung dari makna kata dalam bahasa Tionghoa, sehingga menghasilkan berbagai nama alternatif yang dapat diadopsi oleh masyarakat keturunan Tionghoa. Sebagai contoh, individu dengan nama Kok (國), yang berarti “negara”, mungkin mengadopsi nama dengan padanan dalam bahasa Indonesia seperti “Negara”. Demikian pula, mereka yang memiliki nama Ong (王), yang berarti “raja”, dapat memilih nama-nama yang berhubungan dengan kata “raja” atau “ratu”.
Dalam pendekatan ini, marga biasanya dihilangkan sepenuhnya, sementara setidaknya satu dari nama pemberian individu tetap dipertahankan. Ketika kedua nama pemberian dimasukkan ke dalam nama yang terdengar seperti nama Indonesia, perubahan ejaan yang cukup signifikan dapat terjadi, namun pelafalannya umumnya tetap sama atau mirip.
Yang paling umum, keseluruhan nama pemberian Tionghoa seseorang digunakan dalam nama Indonesianya. Sebagai contoh, Mochtar Riady mengadaptasi nama pemberiannya, Lie Mo Tie (李文正), dengan mengubah “Mo” menjadi “Moch-” dan “Tie” menjadi “-tar” dalam nama Indonesianya, sementara marganya tidak digunakan. Demikian pula, Teddy Jusuf menggunakan nama pemberian Tionghoanya, Him Tek Jie (熊德怡), dengan mengubah “Tek” menjadi “Ted-” dan “Jie” menjadi “-dy”.
Dalam kasus yang lebih jarang, hanya satu dari nama pemberian Tionghoa yang dimasukkan ke dalam nama Indonesia. Misalnya, Christiandy Sanjaya hanya mengambil “San” dari nama Tionghoanya, Bong Hon San (黃漢山; N̂g Hàn Suann), untuk digunakan dalam nama Indonesianya. Ia juga menambahkan akhiran “-jaya” yang berasal dari bahasa Sanskerta dan berarti “kemenangan”.
Dalam beberapa kasus, nama Indonesia yang diadopsi sama sekali tidak memiliki kaitan dengan nama Tionghoa asli mereka. Sebagai contoh, nama Sutanto Djuhar tidak mengandung unsur apa pun dari nama Tionghoanya, Liem Oen Kian (林文镜; Lîm Bûn Kèng).
Tabel ini disusun berdasarkan urutan abjad menurut pīnyīn. Penting untuk dicatat bahwa tabel ini hanya mencakup ejaan yang didasarkan pada Ejaan yang Disempurnakan yang saat ini digunakan. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa beberapa nama keluarga mungkin muncul dalam varian ejaan lama, seperti Ejaan van Ophuijsen, atau dalam kombinasi antara sistem ejaan lama dan yang baru. Sebagai contoh, nama keluarga Wijaya dapat dieja sebagai Widjaja, Widjaya, atau dalam kasus yang lebih jarang, Oeidjaja. Demikian pula, nama Sujatmiko dapat ditemukan dalam bentuk Soedjatmiko atau Sudjatmiko.