Kalimantan Timur

Kalimantan Timur adalah sebuah Provinsi di pulau Kalimantan, Indonesia. Luas total Kalimantan Timur adalah 127.346,92 km². Populasi provinsi ini pada 2020 sebanyak 3.941.766 jiwa, dan pada akhir tahun 2024 sebanyak 4.123.303 jiwa. Kalimantan Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah keempat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Kota Samarinda.
Provinsi Kalimantan Timur sebelum dimekarkan menjadi Kalimantan Utara merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua, dengan luas 194.489 km persegi yang hampir sama dengan Pulau Jawa atau sekitar 6,8% dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), kemudian Kalimantan Utara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sulawesi.
Wilayah Kalimantan Timur dahulu mayoritas adalah hutan hujan tropis. Terdapat beberapa kerajaan yang berada di Kalimantan Timur, di antaranya adalah Kerajaan Kutai Martapura (beragama Hindu), Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura, Kesultanan Pasir, dan Kesultanan Berau. Di pusat-pusat kerajaan tersebut berkembang bahasa serumpun yang memiliki benang merah dari leluhur bahasa yang sama yaitu rumpun bahasa Melayik.
Wilayah Kalimantan Timur meliputi Paser, Kutai, Berau dan Karasikan (Buranun/pra-Kesultanan Sulu) diklaim sebagai wilayah taklukan Maharaja Suryanata, gubernur Majapahit di Negara Dipa (yang berkedudukan di Candi Agung di Amuntai) hingga tahun 1620 pada masa Kesultanan Banjar. Bahkan sebelum adanya bala bantuan dari Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar sudah melebarkan pengaruhnya ke Paser, Kutai, dan Berau. Perjanjian yang ditandatangani antara Pieter Pietarsz (utusan VOC) dengan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa ing Martapura, Raja Kutai Kartanegara dalam tahun 1635 memuat antara lain bahwa perdagangan bebas hanya dibolehkan antara Kerajaan Kutai dengan orang-orang Banjar dan Belanda saja.
Kedatangan orang Banjar membantu memperluas pengaruh kekuasaan Kesultanan Kutai terhadap masyarakat Dayak di pedalaman. Semenjak itulah pedagang-pedagang asal Banjar mulai mendominasi sebelum kedatangan migrasi orang Bugis pada tahun 1638-1654 dan jatuhnya Makassar ke tangan Belanda tahun 1667. Antara tahun 1620-1624, negeri-negeri di Kaltim diklaim sebagai daerah pengaruh Sultan Alauddin dari Kesultanan Gowa, Makassar, sebelum adanya perjanjian Bungaya.
Menurut Hikayat Banjar Sultan Makassar pernah meminjam ("menyewa") tanah untuk tempat berdagang meliputi wilayah timur dan tenggara Kalimantan kepada Sultan Mustain Billah dari Banjar sewaktu Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan Sultan Tallo I Mangngadaccinna Daeng I Ba’le’ Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang, yang menjadi mangkubumi dan penasihat utama bagi Sultan Muhammad Said, Raja Gowa tahun 1638-1654 dan mertua Sultan Hasanuddin yang akan menjadikan wilayah Kalimantan Timur sebagai tempat berdagang bagi Kesultanan Makassar (Gowa-Tallo), sejak itulah mulai berdatangan etnis asal Sulawesi Selatan. Namun berdasarkan Perjanjian Kesultanan Banjar dengan VOC pada tahun 1635, VOC membantu Banjar mengembalikan negeri-negeri di Kaltim menjadi wilayah pengaruh Kesultanan Banjar. Hal tersebut diwujudkan dalam perjanjian Bungaya, bahwa Kesultanan Makassar dilarang berdagang hingga ke timur dan utara Kalimantan.
Sesuai traktat 1 Januari 1817, Sultan Sulaiman dari Banjar menyerahkan Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan (termasuk Banjarmasin) kepada Hindia Belanda. CONTRACT MET DEN SULTAN VAN BANDJERMASIN 4 Mei 1826. / B 29 September 1826 No. 10, Sultan Adam al-Watsiq Billah dari Banjar menegaskan kembali penyerahan wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, sebagian Kalimantan Barat dan sebagian Kalimantan Selatan kepada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Pada tahun 1846, Belanda mulai menempatkan Asisten Residen di Samarinda untuk wilayah Borneo Timur (sekarang provinsi Kalimantan Timur dan bagian timur Kalimantan Selatan) bernama H. Von Dewall. Kaltim merupakan bagian dari Hindia Belanda. Kaltim 1800-1850. Pada tahun 1879, Kaltim dan Tawau merupakan Ooster Afdeeling van Borneo bagian dari Residentie Zuider en Oosterafdeeling van Borneo. Pada tahun 1900, Kaltim merupakan zelfbesturen (wilayah dependensi) Pada tahun 1902, Kaltim merupakan Afdeeling Koetei en Noord-oost Kust van Borneo. Tahun 1942 Kaltim merupakan Afdeeling Samarinda dan Afdeeling Boeloengan en Beraoe.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memiliki 8 provinsi, yaitu: Sumatra, Borneo (Kalimantan), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Pada masa pergerakan kemerdekaan (1945-1949), Indonesia mengalami perubahan wilayah akibat kembalinya Belanda untuk menguasai Indonesia, dan sejumlah "negara-negara boneka" dibentuk Belanda dalam wilayah negara Indonesia. Wilayah Kalimantan Timur baru bergabung ke dalam Negara Republik Indonesia secara resmi pada 10 April 1950.
Sebelumnya, pada awal 1950 rakyat Kaltim dalam wadah koalisi Front Nasional yang dipimpin Abdoel Moeis Hassan (bukan Inche Abdoel Moies) menuntut agar Keresidenan Kalimantan Timur bergabung ke RI. Kala itu, Federasi Kalimantan Timur warisan Van Mook berada dalam kedaulatan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), bukan RI. Pemerintahan Federasi Kalimantan Timur merupakan gabungan Kesultanan Kutai, Sambaliung, Gunung Tabur, Bulungan, plus neoswapraja Pasir.
Tuntutan Front Nasional dipenuhi pemerintah lokal dan pusat. Berturut-turut: Februari, 10 Maret, dan 16 Maret; Dewan Kalimantan Timur, Federasi Kalimantan Timur, dan Residen Kalimantan Timur meminta Pemerintah RIS mewujudkan tuntutan rakyat Kalimantan Timur. Pada 19 Maret, Pemerintah RI setuju. Tanggal 24 Maret Presiden RIS juga setuju. Penggabungan Kalimantan Timur ke wilayah RI dilakukan dalam upacara serah-terima dari Pemerintah RIS kepada Pemerintah RI. RIS diwakili Aji Raden Afloes (Plt. Residen Kalimantan Timur). Adapun RI diwakili Dr. Moerdjani (Gubernur Kalimantan). Bertindak sebagai saksi, Menteri Dalam Negeri Mr. Soesanto Tirtoprodjo.
Penggabungan Kalimantan Timur ke RI tercatat dalam sejarah sebagai daerah pertama di luar Jawa dan Sumatra usai Konferensi Meja Bundar (KMB) yang menggabungkan diri ke wilayah RI. Status wilayah Kalimantan Timur pada awal bergabung ke RI hingga 6,5 tahun kemudian adalah keresidenan di bawah Provinsi Kalimantan yang beribu kota di Banjarmasin. Residen Kalimantan Timur pada 1950 adalah Ruslan Muljohardjo, lalu digantikan Achmad Arief Gelar Datuk Madjo Oerang dari tahun 1951 sampai 1954, dan residen terakhir sebelum menjadi provinsi adalah A.P.T. Pranoto, adik Sultan Kutai.
Provinsi Kalimantan Timur selain sebagai kesatuan administrasi, juga sebagai kesatuan ekologis dan historis. Kalimantan Timur sebagai wilayah administrasi dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 dengan gubernurnya yang pertama adalah APT Pranoto.
Sebelumnya Kalimantan Timur merupakan salah satu keresidenan dari Provinsi Kalimantan. Abdoel Moeis Hassan pada 1954 menggagas Kongres Rakyat Kalimantan Timur dengan agenda menuntut kepada pemerintah pusat agar menjadikan Kalimantan Timur sebagai sebuah provinsi. Sesuai dengan aspirasi rakyat, sejak tahun 1956 wilayahnya dimekarkan menjadi tiga provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat. Pada tahun 2012, kembali terjadi pemekaran wilayah yang ditandai dengan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
Kota Samarinda yang sejak zaman Kesultanan Kutai berfungsi sebagai kota bandar pelabuhan, lalu pada zaman Hindia Belanda menjadi pusat birokrasi Afdeeling Oost Borneo, dikukuhkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur.
Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Diarsipkan 2007-09-28 di Wayback Machine., Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Diarsipkan 2007-10-08 di Wayback Machine., maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu:
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara.
Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai kabupaten baru di Kalimantan Timur, maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah. Pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.
Pada tanggal 25 Oktober 2012, DPR RI mengesahkan pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan pemekaran dari Kalimantan Timur. Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan menjadi wilayah provinsi baru tersebut, sehingga jumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur berkurang menjadi 9 wilayah. Pada bulan Mei 2013 Kabupaten Mahakam Ulu dimekarkan dari Kutai Barat sehingga kabupaten dan kota di Kalimantan Timur menjadi 10 wilayah.
Daerah Kalimantan Timur yang terdiri dari luas wilayah daratan 127.346,92 km² dan luas pengelolaan laut 25.656 km², terletak antara 113°44' dan 119°00' Bujur Timur, dan antara 2°33 'Lintang Utara dan 2°25' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dibagi menjadi 7 (tujuh) kabupaten, 3 (tiga) Kota, 107 kecamatan dan 1.032 desa/kelurahan.
Tujuh kabupaten tersebut adalah Paser dengan ibu kota Tanah Grogot, Kutai Barat dengan ibu kota Sendawar, Kutai Kartanegara dengan ibu kota Tenggarong, Kutai Timur dengan ibu kota Sangatta, Berau dengan ibu kota Tanjung Redeb, Penajam Paser Utara dengan ibu kota Penajam, dan Mahakam Ulu dengan ibu kota Long Bagun (pemekaran dari Kabupaten Kutai Barat). Sedangkan tiga Kota adalah Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Kalimantan Timur merupakan salah satu pintu gerbang utama di wilayah Indonesia bagian Timur. Daerah yang juga dikenal sebagai gudang kayu dan hasil pertambangan ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten kota dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam.
Provinsi Kalimantan Timur terletak di paling timur Pulau Kalimantan. Tepatnya provinsi ini berbatasan langsung dengan Kalimantan Utara di sebelah Utara, Laut Sulawesi dan Selat Makassar di sebelah Timur, Kalimantan Selatan di sebelah Selatan, dan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah serta Sarawak, Malaysia di sebelah Barat. Daratan Kalimantan Timur tidak terlepas dari perbukitan yang terdapat hampir di seluruh kabupaten. Jumlah danau di provinsi ini juga cukup banyak yaitu sekitar 18 buah. Sebagian besar danau-danau tersebut berada di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan danau yang paling luas yaitu Danau Semayang dan Melintang yang masing-masing mempunyai luas area 13.000 ha dan 11.000 ha.
Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kalimantan Timur beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Selain itu, karena letaknya di daerah khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh angin Muson, yaitu angin Muson Barat November-April dan angin Muson Timur Mei-Oktober. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini, keadaan musim di Kalimantan Timur kadang tidak menentu. Pada bulan-bulan yang seharusnya turun hujan dalam kenyataannya tidak ada hujan sama sekali, atau sebaliknya pada bulan-bulan yang seharusnya kemarau justru terjadi hujan dengan waktu yang jauh lebih panjang.
Suhu udara suatu tempat ditentukan oleh tinggi dan rendahnya daerah tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Secara umum, Kalimantan Timur beriklim panas dengan suhu pada tahun 2013 berkisar antara 21,6 ⁰C di Berau pada bulan Oktober sampai 35,6 ⁰C di Berau pada bulan September. Rata-rata suhu terendah adalah 22,1⁰C dan tertinggi 35,1⁰C terjadi di Berau. Selain sebagai daerah tropis dengan hutan yang luas, pada tahun 2013 rata-rata kelembaban udara Kalimantan Timur antara 83-87 persen. Kelembaban udara terendah diamati oleh stasiun meteorologi Samarinda terjadi pada beberapa bulan dengan kelembaban 82 persen. Sedangkan tertinggi terjadi di Berau pada bulan Februari dengan kelembaban 91 persen.
Curah hujan di daerah Kalimantan Timur sangat beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah hujan tertinggi tercatat pada Stasiun Meteorologi Berau sebesar 245,1 mm dan terendah selama tahun 2013 tercatat pada Stasiun Meteorologi Samarinda yaitu 237,8 mm. Pada beberapa stasiun pengamat memantau kondisi angin di Kalimantan Timur pada 2013. Pengamatan menunjukkan bahwa kecepatan angin antara 3 sampai 4 knot. Kecepatan angin tertinggi adalah 4 knot terjadi di Balikpapan dan Berau, sementara yang terendah adalah 3 knot di Samarinda.
Kalimantan Timur memiliki kekayaan flora dan fauna. Di Kalimantan Timur kira-kira tumbuh sekitar 1000-189.000 jenis tumbuhan, antara lain anggrek hitam yang harga per bunganya dapat mencapai Rp, 100.000,- hingga Rp, 500.000,-
Masalah sumber daya alam di sini terutama adalah penebangan hutan ilegal yang memusnahkan hutan hujan, selain itu Taman Nasional Kutai yang berada di Kabupaten Kutai Timur ini juga dirambah hutannya. Kurang dari setengah hutan hujan yang masih tersisa. Pemerintah lokal masih berusaha untuk menghentikan kebiasaan yang merusak ini. Selain Itu Juga Memiliki Sumber daya Alam untuk Pariwisata.
Gubernur adalah pimpinan tertinggi dalam pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini, Gubernur Kalimantan Timur adalah Rudy Mas'ud yang menjabat sejak 20 Februari 2025.
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga honorer di kantor pemerintah kabupaten/ kota se-Kalimantan Timur berjumlah 87.408 orang, yang terbanyak di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 16.575 orang, sedangkan yang paling sedikit di Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yaitu sebanyak 742 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan PNS pada kantor pemerintah provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, 14 orang (13 laki-laki dan 1 perempuan) berpendidikan S-3, berpendidikan S1/DIV sebanyak 2.155 orang, sedangkan berpendidikan SLTA 2.759 orang.
DPRD Kalimantan Timur beranggotakan 55 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Kalimantan Timur terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Kalimantan Timur yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 2 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda, Sutoyo, di Gedung Utama DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Komposisi anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Golongan Karya merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 12 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kalimantan Timur dalam dua periode terakhir.
Menurut data BPS tahun 2014, Kalimantan Timur terdiri dari 1.026 desa definitif, 155 desa diantaranya masih berstatus swadaya, 373 desa swakarya dan 498 desa swasembada. Sedangkan dari sejumlah desa definitif tersebut, 158 desa mempunyai LKMD (Lembaga Keamanan Masyarakat Desa) kategori I, 333 Desa kategori II dan 529 desa kategori III.
Suku bangsa paling dominan tahun 2010 di Kalimantan Timur (termasuk Kalimantan Utara) yaitu suku Jawa (30,24%) yang menyebar di hampir seluruh wilayah terutama kawasan transmigrasi hingga perkotaan. Suku bangsa terbesar kedua yaitu suku Bugis (20,81%) yang banyak menempati kawasan pesisir pantai dan perkotaan. Suku bangsa terbesar ketiga adalah Banjar (12,45%) yang cukup dominan di Kota Samarinda dan Balikpapan. Kalimantan Timur merupakan tujuan utama migran asal Pulau Jawa, Sulawesi dan Kalimantan Selatan.
Di urutan keempat yaitu suku Dayak (9,94%) yang menempati kawasan pedalaman, terutama seperti kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Suku Kutai (7,80%) yang mendiami Kutai Kartanegara dan Kutai Timur berada di urutan kelima. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan Bahasa Banjar (disebut bahasa Banjar Samarinda). Bahasa Banjar menjadi lingua franca di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda dan Balikpapan karena kesadaran tak tertulis pada orang-orang non-Banjar di Kalimantan untuk mempelajari dan menguasai bahasa Banjar. Penutur bahasa Banjar bahkan lebih banyak daripada populasi etnis Banjar sendiri. Dengan status etnis Banjar sebagai suku asli Kalimantan Timur, semboyan resmi Provinsi Kalimantan Timur diambil dari ungkapan bahasa Banjar. Semboyan yang tertera pada lambang provinsi adalah "Ruhui Rahayu", yang bermakna rukun-damai dan tenteram-harmonis. Nama Samarinda sebagai ibu kota Kalimantan Timur juga berasal dari tutur lisan bahasa Banjar, gabungan kata sama dan randah.
Bahasa lainnya yang dituturkan masyarakat Kalimantan Timur di antaranya adalah rumpun Melayik seperti Bahasa Kutai Kota Bangun, Bahasa Kutai Tenggarong, Bahasa Berau dan rumpun Barito seperti Bahasa Paser, Bahasa Benuaq, Bahasa Bentian, Bahasa Tunjung dan bahasa Borneo Utara atau Orang Ulu seperti Bahasa Bahau, Bahasa Modang, Bahasa Aoheng atau Penihing, Bahasa Seputan, dan Bahasa Basap Berau.
Data pemerintahan Kalimantan Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat penduduk di Kalimantan Timur mayoritas penganut agama Islam yakni sebanayk berjumlah 87,33%. Kemudian, penduduk yang beragama Kekristenan sebanyak 12,06% dengan rincian Protestan sebanyak 7,52% dan Katolik sebanyak 4,54%. Selebihnya menganut agama Buddha sebanyak 0,38%, Hindu sebanyak 0,21% dan lainnya 0,02%.
Sementara untuk sarana rumah ibadah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur tahun 2021, terdapat 2.984 masjid, 3.034 mushola, 1.580 gereja Protestan, 297 gereja Katolik, 49 pura, 26 vihara, dan 4 klenteng.
Hasil utama provinsi ini adalah hasil tambang seperti minyak, gas alam dan batu bara. Sektor lain yang kini sedang berkembang adalah agrikultur, pariwisata dan industri pengolahan. Beberapa daerah seperti Balikpapan dan Bontang mulai mengembangkan kawasan industri berbagai bidang demi mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sementara kabupaten-kabupaten di Kaltim kini mulai membuka wilayahnya untuk dibuat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain.
Kalimantan Timur memiliki beberapa tujuan pariwisata yang menarik seperti kepulauan Derawan di Berau, peternakan buaya di Balikpapan, peternakan rusa di Penajam, Kampung Dayak Pampang di Samarinda, Pulau Kumala di Tenggarong dan lain-lain.
Pemerintah Kaltim terus berupaya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Berbagai program dan kebijakan telah diluncurkan, seperti konservasi hutan, pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab, pengembangan sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan.
Dalam bidang pendidikan, Kalimantan Timur terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan guna mencetak sumber daya manusia Provinsi Kalimantan Timur yang dapat bersaing di kancah nasional maupun internasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuat langkah-langkah diantaranya mencanangkan Program Wajib Belajar 12 Tahun dan dialokasikannya dana APBD sebesar 20% untuk pendidikan. Selain itu juga pemerintah mempunyai program beasiswa yaitu Kaltim Cemerlang yang diperuntukkan untuk masyarakat Kalimantan Timur dalam rangka meningkatkan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur
Kaltim menempati peringkat empat dari 10 provinsi paling digital di Indonesia. Peringkat ini diperoleah dari penilaian dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia tahun 2022, yang dirilis Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Provinsi Kalimantan Timur memiliki universitas terbesar yaitu Universitas Mulawarman, Universitas ini telah banyak didukung dalam pengembangan dari infrastruktur maupun kualitas SDM tenaga pendidik oleh Pemerintah Provinsi. Selain Universitas Mulawarman juga terdapat perguruan-perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya yang juga didukung oleh Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Selain perguruan tinggi, provinsi Kalimantan Timur terus meningkatkan kualitas sekolah-sekolah dari segi SDM dan infrastruktur. Kini telah banyak sekolah-sekolah bertaraf nasional maupun internasional yang sedang digarap di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah ibu kota baru Indonesia yang sedang dibangun di Provinsi Kalimantan Timur. Kota ini direncanakan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara untuk mengurangi tekanan beban yang semakin berat di Jakarta serta menciptakan pusat pemerintahan yang lebih efisien dan modern. Proyek pembangunan IKN diumumkan secara resmi oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Agustus 2019, dengan alasan utama untuk memindahkan pusat administrasi dan pemerintahan negara dari Pulau Jawa yang padat ke Pulau Kalimantan yang lebih luas dan relatif bebas dari risiko bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
IKN terletak di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Lokasi ini dipilih karena strategis, berada di tengah-tengah wilayah Indonesia dan memiliki risiko bencana alam yang rendah. Kawasan ini juga dekat dengan kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, yang akan mendukung pembangunan infrastruktur dan konektivitas IKN dengan wilayah sekitarnya.
Wilayah IKN meliputi daratan seluas kurang lebih 252.660 ha (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam puluh hektare) dan wilayah perairan laut seluas kurang lebih 69.769 ha (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan hektare). Batas wilayahnya sebagai berikut.
Pemindahan IKN dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pulau Jawa dan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, diharapkan dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru dan mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan IKN mengikuti konsep "Kota Cerdas" (smart city) dan "Kota Hutan" (forest city), dengan aspek teknologi dan keberlanjutan lingkungan menjadi fokus utama. Rencana induk (master plan) IKN mencakup pembangunan berbagai infrastruktur modern seperti gedung pemerintahan, pusat pendidikan, fasilitas kesehatan, serta area komersial dan perumahan.
IKN Nusantara juga dirancang sebagai kota yang ramah lingkungan, dengan banyak ruang terbuka hijau, pengelolaan air yang efisien, serta penggunaan energi terbarukan. Pemerintah menargetkan bahwa sebagian besar gedung dan infrastruktur di IKN akan menggunakan teknologi hijau, termasuk penggunaan transportasi umum yang berbasis listrik dan pengurangan emisi karbon.
0°57′N 116°26′E﻿ / ﻿0.950°N 116.433°E﻿ / 0.950; 116.433