Donald Trump di media sosial

Penggunaan media sosial oleh Donald Trump menarik perhatian di seluruh dunia sejak ia bergabung dengan Twitter pada Mei 2009. Selama hampir dua belas tahun, Trump mencuit sekitar 57.000 kali, termasuk sekitar 8.000 kali selama kampanye pemilihan 2016 dan lebih dari 25.000 kali selama masa kepresidenannya. Gedung Putih mengatakan bahwa cuitan tersebut harus dianggap sebagai pernyataan resmi. Ketika Twitter secara permanen melarang Trump dari platform pada Januari 2021 selama hari-hari terakhir masa jabatannya, pegangannya @realDonaldTrump memiliki lebih dari 88,9 juta pengikut.
Untuk sebagian besar masa kepresidenan Trump, akunnya di Twitter, tempat ia sering memposting pernyataan kontroversial dan palsu, tetap tidak dimoderasi atas nama "kepentingan umum". Kongres melakukan bentuk moderasinya sendiri: pada 16 Juli 2019, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan suara sebagian besar di sepanjang garis partai untuk mengecamnya karena "komentar rasis" yang ia cuit dua hari sebelumnya. Menghadapi kecaman politik ini, cuitannya hanya dipercepat. Investigasi oleh The New York Times yang diterbitkan 2 November 2019, menemukan bahwa, selama masa jabatannya hingga saat ini, Trump telah me-retweet setidaknya 145 akun yang "telah mendorong konten konspirasi atau pinggiran, termasuk lebih dari dua lusin yang sejak itu telah dihapus ditangguhkan." Pada tahun 2020, Trump juga menyebarkan informasi yang salah tentang pandemi COVID-19.
Selama kampanye pemilihannya kembali tahun 2020, ia secara keliru menyarankan bahwa pemungutan suara melalui pos atau kecurangan pemilihan dapat membahayakan pemilihan, mendorong Twitter untuk menghapus cuitan tersebut atau melabelinya sebagai disengketakan. Setelah kekalahan pemilihannya, Trump terus-menerus merusak hasil pemilihan dalam minggu-minggu menjelang pelantikan Joe Biden. Cuitannya berperan dalam menghasut serangan 6 Januari 2021 di US Capitol selama penghitungan resmi suara elektoral. Meskipun Senat akhirnya membebaskan Trump selama pemakzulan keduanya, perusahaan media sosial dengan cepat melarangnya. Facebook dan Instagram mengumumkan larangan permanen (meskipun, pada Juni 2021, mereka mengatakan akan meninjau kembali larangan tersebut pada Januari 2023). Twitter secara permanen menangguhkan akun @realDonaldTrump miliknya, diikuti oleh akun resmi kampanyenya (@TeamTrump) dan akun sekutu yang memposting atas namanya, seperti direktur digital kampanye Trump Gary Coby. Twitter juga menghapus tiga cuitan Trump di akun @POTUS dan melarang akses ke akun presiden hingga pelantikan Joe Biden. Selama minggu pertama Trump dilarang di beberapa platform (9-15 Januari), misinformasi terkait pemilu menurun 73%, menurut firma analisis penelitian Zignal Labs.
Mulai Juni 2021, juru bicara Trump Liz Harrington telah mencuit screenshot pesannya di bawah logo Save America.
Aplikasi media sosial bermerek Trump, Truth Social, yang terlihat mirip dengan Twitter, diluncurkan pada 21 Februari 2022.
Pada 6 Januari 2021, tak lama setelah Trump mengunggah pesan video di mana ia mengulangi klaim palsu bahwa pemilihan presiden telah dicuri, video itu dihapus oleh Twitter, Facebook, dan YouTube karena melanggar kebijakan situs tentang "perdata sipil". integritas" dan misinformasi pemilu. Eksekutif Facebook Guy Rosen mengatakan video itu dihapus karena "itu berkontribusi daripada mengurangi risiko kekerasan yang sedang berlangsung." Twitter mengunci akun Trump selama dua belas jam dan mengancam penangguhan permanen karena "pelanggaran berat dan berulang terhadap kebijakan Integritas Sipil kami." Twitter juga meminta dia untuk menghapus tiga tweet-nya. Dia diperingatkan bahwa akunnya akan dihentikan jika dia terus membuat postingan yang dianggap menghasut kekerasan, atau menyebarkan teori konspirasi tentang integritas pemilu (klaim palsu yang dikatakan memicu kekerasan). Akunnya tidak dikunci, dan dia men-tweet tiga kali lagi dari akun itu. Snapchat tanpa batas waktu menangguhkan akun Trump di platform pada hari yang sama, sementara Shopify menghentikan toko yang menjual perlengkapan kampanye Trump dan barang dagangan dari merek TrumpStore pribadinya.
Hari berikutnya, Facebook dan platformnya, termasuk Instagram, mengumumkan bahwa mereka telah melarang Trump tanpa batas, setidaknya sampai akhir masa jabatan presidennya. CEO Facebook Mark Zuckerberg menulis, "Peristiwa mengejutkan dalam 24 jam terakhir dengan jelas menunjukkan bahwa Presiden Donald Trump bermaksud menggunakan sisa waktunya di kantor untuk merusak transisi kekuasaan yang damai dan sah kepada penggantinya yang terpilih." Pada 7 Januari, Twitch mengumumkan telah menonaktifkan saluran Trump di platform tersebut. TikTok mengumumkan akan membatasi video serangan Capitol dan pidato Trump 6 Januari, selain yang memberikan informasi faktual, kritik atau nilai jurnalistik. Pinterest mulai membatasi tagar yang terkait dengan topik pro-Trump seperti #StopTheSteal sejak sekitar pemilihan November.
Pada 12 Januari, YouTube mengumumkan bahwa mereka telah memblokir sementara saluran Trump selama tujuh hari, membatasinya untuk mengunggah video baru atau streaming langsung. YouTube mengatakan keputusan itu diambil setelah presiden melanggar kebijakan platform dengan memposting konten yang menghasut kekerasan. Semua konten sebelumnya di saluran telah dihapus. YouTube juga mengatakan bahwa larangan itu bisa diperpanjang.
Analisis Zignal Labs menetapkan bahwa dalam seminggu setelah beberapa situs media sosial (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitch, Spotify, Shopify, dan lainnya) menangguhkan akun Trump dan sekutu utama, misinformasi online tentang penipuan pemilu menurun drastis 73 persen, turun dari 2,5 juta mention menjadi 688.000 mention.
Twitter tanpa batas waktu melarang Trump dari Twitter pada 8 Januari 2021 pukul 18.21. Menurut Twitter, Trump ditangguhkan “karena risiko hasutan kekerasan lebih lanjut” dari tweetnya, menulis tweet spesifik oleh Trump yang “kemungkinan akan menginspirasi orang lain untuk meniru tindakan kekerasan yang terjadi pada 6 Januari 2021, dan bahwa ada banyak indikator bahwa mereka diterima dan dipahami sebagai dorongan untuk melakukannya.” Perusahaan juga mencatat bahwa “Rencana untuk unjuk rasa bersenjata di masa depan telah mulai berkembang biak di dalam dan di luar Twitter, termasuk serangan sekunder yang diusulkan ke Gedung Capitol AS dan gedung DPR negara bagian pada 17 Januari 2021.” Keputusan Twitter muncul setelah akunnya dikunci selama interval 12 jam dua kali dan setelah tiga tweetnya dihapus selama penyerbuan US Capitol. Penangguhan itu menyebabkan Trump kehilangan lebih dari 88 juta pengikut. Dalam tweet terakhirnya sebelum larangan permanen, Trump mengumumkan bahwa dia tidak akan menghadiri pelantikan Joe Biden pada 20 Januari 2021.
Twitter mengatakan tidak akan melarang akun pemerintah seperti @POTUS atau @WhiteHouse, tetapi akan "mengambil tindakan untuk membatasi penggunaannya"; perusahaan mengatakan bahwa sock doll account dibuat untuk Trump dalam upaya untuk menghindari larangan akan ditangguhkan secara permanen" pada deteksi pertama. Trump berusaha untuk menghindari larangan tersebut dengan menggunakan akun @POTUS, pada 8 Januari, tetapi postingan tersebut dihapus dalam beberapa menit. Trump juga mencoba menghindari penangguhan dengan memposting pernyataan di akun Twitter kampanye resminya @TeamTrump, di mana ia mengeluhkan penangguhan Twitter dan menuduh platform media sosial itu, tanpa bukti, berkolusi dalam konspirasi dengan Partai Demokrat dan "Radikal Kiri" untuk membuatnya dilarang, sambil mengulangi retorika yang pertama kali membuatnya dilarang dari akun Twitter utamanya. Akun ini juga dibekukan setelah pernyataan dari Trump diposting. Twitter juga menangguhkan akun direktur digital kampanye Trump, Gary Coby, setelah ia meneruskan informasi akunnya kepada wakil kepala staf Trump, Dan Scavino, dalam upaya mentransfernya untuk digunakan Trump.
Pada 14 Januari, CEO Twitter Jack Dorsey membela pelarangan Trump, tetapi juga mengatakan itu “menjadi presiden yang saya rasa berbahaya.”
Pada 20 Januari 2021, sesaat sebelum tengah hari, akun @POTUS ditransfer ke Biden sesuai rencana dan jumlah pengikut @POTUS disetel ulang.
Pada 10 Februari 2021, CFO Twitter Ned Segal mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN bahwa larangan akun Twitter bersifat permanen, bahkan jika Trump mencalonkan diri lagi.
Pada Maret 2021, CEO Alphabet, Twitter, dan Facebook diumumkan hadir di hadapan panel DPR untuk ditanyai tentang keterlibatan platform media sosial dalam penyerbuan US Capitol dan keputusan mereka selanjutnya untuk menghapus atau melarang Trump dari platform mereka. Sidang akan mempertanyakan Bagian 230, sebuah undang-undang yang ingin diubah oleh beberapa pembuat kebijakan, baik Partai Demokrat maupun Partai Republik, karena khawatir hal itu memberi perusahaan teknologi besar terlalu banyak kekuatan dalam menentukan informasi apa yang diizinkan di platform mereka.
Pada 6 Mei 2021, Twitter menangguhkan akun bernama "From the desk of Donald J. Trump", juga nama dari blog yang dimulai oleh Trump pada minggu yang sama. Meskipun tidak dikonfirmasi bahwa Trump sendiri yang memulai akun tersebut, Twitter memutuskannya sebagai penghindaran larangan.
Pada 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap Twitter dan CEO-nya. Pada 1 Oktober 2021, Trump meminta perintah awal untuk memaksa Twitter memulihkan akunnya. Pada Februari 2022, sidang diadakan dalam kasus Trump v. Twitter, di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Utara California, San Francisco. Twitter meminta pada sidang ini agar gugatan itu dibatalkan. Hakim federal James Donato menolak kasus tersebut pada 6 Mei 2022, dengan alasan "kegagalan untuk menyatakan klaim secara masuk akal."
Pada 25 April 2022, setelah Elon Musk mengumumkan rencana akuisisi Twitter, Trump mengatakan dia tidak akan kembali ke Twitter dan akan tetap menggunakan platform media sosialnya sendiri, Truth Social. Namun, Truth Social tampaknya merencanakan hasil yang berbeda. Pada 10 Mei, Musk mengatakan dia akan mencabut larangan Twitter terhadap Trump, dan Pengajuan sekuritas federal Truth Social pada 16 Mei menyatakan bahwa Truth Social akan melakukan pemotongan pertama pada setiap posting non-politik oleh Trump untuk jangka waktu enam jam, setelah itu Trump akan diizinkan untuk memposting konten yang sama ke platform lain seperti Twitter.
Kelompok hak sipil mengatakan bahwa larangan Twitter dan Facebook Trump "sudah lama tertunda" dan bahwa perusahaan media sosial telah menunda secara berlebihan dalam mengambil langkah-langkah untuk melawan kekerasan politik. Co-CEO kelompok hak sipil dan advokasi Free Press mengatakan larangan itu "terlambat sehari dan kekurangan satu dolar" tetapi menyambut baik langkah itu. Banyak pejabat Demokrat menyambut baik larangan tersebut. Yaël Eisenstat, mantan petugas CIA yang sebelumnya bekerja pada kebijakan pemilu di Facebook, mengatakan: "Saya tidak akan memuji langkah itu sekarang ketika secara politis itu adalah keputusan yang paling jelas, mudah dan – jujur saja – bisnis yang bagus. Menghasut Anda pengikut untuk terlibat dalam pemberontakan adalah bentuk pengkhianatan yang tinggi dan membiarkan platform Anda digunakan untuk tujuan itu membuat Anda terlibat." Larangan itu juga dikritik oleh banyak pejabat AS yang mendukung Trump, dengan senator Republik Ted Cruz menyatakan larangan itu "tidak masuk akal dan sangat berbahaya", dan mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menyamakan larangan itu dengan sensor politik di Tiongkok.
Sebuah survei terhadap rakyat Amerika yang diambil setelah penyerbuan Capitol dan penangguhan permanen akun Trump di Twitter menunjukkan bahwa 61% setuju dengan keputusan untuk melarang Trump, sementara 39% menentang. Dukungan dibagi secara tajam oleh partai: 80% Demokrat, 59% independen, dan 36% Republik mendukung larangan tersebut. Dari mereka yang disurvei, 58% setuju dengan pernyataan "Tindakan Presiden Trump minggu ini berbahaya dan menghapusnya dari Twitter adalah hal yang benar untuk dilakukan", sementara 42% setuju dengan pernyataan "Saya khawatir bahwa Twitter secara permanen menangguhkan Presiden Trump menetapkan seorang presiden berbahaya dengan perusahaan teknologi menyensor kebebasan berbicara dan pejabat pemerintah."
Beberapa pemimpin asing mengkritik larangan Twitter terhadap Trump. Seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan bahwa Twitter benar untuk menandai pernyataan palsu dalam posting Trump, tetapi dia memandang penangguhan permanen sebagai "bermasalah" karena pandangannya bahwa pembatasan “hak atas kebebasan berpendapat” harus diputuskan oleh pemerintah daripada perusahaan swasta. Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador mengecam keputusan untuk melarang Trump, dengan mengatakan bahwa dia lebih suka melarang perusahaan swasta untuk melarang pejabat pemerintah dan telah mengarahkan pejabat untuk mengeksplorasi kemungkinan membuat jaringan sosial yang dikelola negara Meksiko; López Obrador membandingkan tindakan semacam itu oleh situs web dengan "Inkuisisi Spanyol", sementara Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki mengatakan bahwa pemerintah konservatif Polandia berencana untuk memperkenalkan undang-undang untuk membatasi bagaimana perusahaan media sosial dapat memoderasi konten. Namun, Margrethe Vestager, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa untuk Eropa yang Cocok untuk Era Digital, menyarankan bahwa larangan itu dapat dibenarkan, dengan mengatakan: "Ini, tentu saja, situasi yang paling ekstrem, bahwa presiden Amerika Serikat menghasut orang untuk pergi ke Kongres. Jadi saya sepenuhnya menerima bahwa ini adalah situasi ekstrem, dan batas telah dilanggar."
Menurut South China Morning Post, media pemerintah Tiongkok, komentator dan akademisi juga mengkritik Trump yang dilarang dari platform media sosial, menyebut larangan itu "sebuah kisah peringatan dari platform media sosial yang menggunakan terlalu banyak kekuatan” dan juga mengklaim “bahwa larangan itu munafik bertentangan dengan advokasi kebebasan berbicara AS."
Dalam analisis Februari 2021, Michael Humphrey, seorang profesor jurnalisme dan komunikasi di Universitas Negeri Colorado, menulis bahwa tweet Trump ditandai dengan penekanan pada penceritaan dan “penulisan ulang” dunia, dan didasarkan pada lima tema: “Versi sebenarnya Amerika Serikat dilanda penjajah”; “Orang Amerika sejati bisa melihat ini”; “Saya (Trump) secara unik memenuhi syarat untuk menghentikan invasi ini”; “Kemapanan dan agen-agennya menghalangi saya”; dan “AS berada dalam bahaya besar karena ini.” Karena elemen-elemen ini fleksibel, “pembentukan” dan “penjajah” bisa siapa saja. Tweet Trump juga ditandai dengan kontradiksi: misalnya, ia menggambarkan Tiongkok secara beragam sebagai mitra dan kemudian musuh.
Setelah menjadi pengguna yang produktif, Donald Trump telah diblokir dari memposting konten baru ke Facebook dan Instagram sejak 6 Januari 2021. Hari itu, di tengah serangan di Capitol saat Kongres sedang menghitung suara elektoral, Trump memposting video pendek. Facebook menghapusnya dan memblokir kemampuan Trump untuk memposting konten baru ke kedua platform. Wakil presiden integritas Facebook, Guy Rosen, menjelaskan bahwa video tersebut "berkontribusi daripada mengurangi risiko kekerasan yang sedang berlangsung." (YouTube juga menghapus video yang sama. Twitter pada awalnya menonaktifkan komentar; kemudian, Tweet dihapus.) Keesokan harinya, Facebook mengatakan pemblokiran akan tetap setidaknya sampai akhir masa jabatan Trump pada 20 Januari. Pada tanggal 5 Mei 2021, setelah mempertimbangkan apakah akan mengaktifkan kembali akun Trump, Dewan Pengawas Facebook menguatkan penangguhan Trump di Facebook dan Instagram tetapi menginstruksikan Facebook, Inc. (kini Meta Platforms) untuk menilai kembali larangan tanpa batas dalam waktu enam bulan, dengan menyatakan bahwa "tidak diperbolehkan bagi Facebook untuk tetap pengguna keluar dari platform untuk periode yang tidak ditentukan, tanpa kriteria kapan atau apakah akun tersebut akan dipulihkan." Satu bulan kemudian, Facebook memutuskan untuk memperpanjang larangan Trump menjadi dua tahun, karena tindakannya "layak mendapatkan hukuman tertinggi yang tersedia di bawah protokol penegakan baru," dan mempertimbangkan kembali kasusnya tidak lebih awal dari Januari 2023. Pada 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan class action terhadap Facebook, Google dan Twitter, menyatakan bahwa mereka telah terlibat dalam "penyensoran ilegal dan memalukan terhadap rakyat Amerika." Pakar hukum mengatakan gugatan itu hanya memiliki sedikit peluang untuk berhasil.
Grup Facebook besar bernama "Stop the Steal" didedikasikan untuk gagasan bahwa pemilihan November 2020 "dicuri" dari Trump oleh beberapa jenis penipuan. Dua hari setelah pemilihan, Facebook melarang grup dan tagarnya.
Trump awalnya menggunakan akun pribadinya di Instagram (@realDonaldTrump) terutama untuk berbagi foto pribadi, termasuk foto dirinya dengan cucunya. Pada September 2015 – kemudian dengan sekitar 377 ribu pengikut – ia menggunakan platform tersebut untuk merilis iklan politik. Iklan ini, "Act of Love", menyerang lawan utama Jeb Bush tentang topik imigrasi. Bersamaan dengan tanggapan Bush, itu menunjukkan bahwa Instagram bisa menjadi alat politik daripada sekadar aplikasi berbagi foto pribadi. Trump juga menggunakan platform tersebut untuk berkontribusi pada kontroversi mengenai film Ghostbusters dengan memposting video yang mengkritik pemeran yang semuanya perempuan. Sebagai tanggapan, sutradara Paul Feig mengklaim bahwa "pendukung Trump" bertanggung jawab atas beberapa "kebencian internet" yang diarahkan pada film tersebut.
Ketika Trump menjadi presiden, akun pribadinya telah berkembang menjadi lebih dari 5 juta pengikut. Dia juga memegang kendali akun resmi (@whitehouse), di mana dia memposting gambar dari pelantikannya. Pada saat itu, diharapkan akun resmi akan menampilkan karya Kepala Fotografer Resmi Gedung Putih setelah salah satu dipilih; namun, Shealah Craighead telah berkontribusi relatif sedikit, terutama dibandingkan dengan karya Pete Souza selama masa pemerintahan Barack Obama.
Akun YouTube Trump ditangguhkan karena pelanggaran kebijakan setidaknya selama tujuh hari pada 13 Januari 2021, setelah serangan di Gedung Kongres Amerika Serikat; untuk periode ini tidak mungkin lagi mengupload video baru ke situs. Pada tanggal 26 Januari 2021, YouTube memperpanjang larangan dengan menyatakan, "Mengingat kekhawatiran tentang potensi kekerasan yang sedang berlangsung, saluran Donald J. Trump akan tetap ditangguhkan. Tim kami tetap waspada dan memantau dengan cermat setiap perkembangan baru." Pada tanggal 4 Maret 2021 CEO YouTube Susan Wojcicki menyatakan bahwa YouTube akan mencabut penangguhan saluran Donald Trump ketika "risiko kekerasan telah berkurang." Pada tanggal 7 Juli 2021, Trump mengajukan gugatan perwakilan kelompok terhadap YouTube dan CEO.
Platform baru bernama Gettr diluncurkan pada 4 Juli 2021 dengan penasihat Trump Jason Miller sebagai CEO. Trump dilaporkan tidak terlibat dalam Gettr, meskipun Miller berharap dia akan bergabung dengan platform tersebut.
Tak lama setelah Trump meninggalkan jabatannya, dia diam-diam memasukkan Trump Media and Technology Group pada Februari 2021, sebuah perusahaan yang tidak memiliki pendanaan signifikan. Pada 21 Maret, Trump memposting pernyataan di situs web barunya, 45office.com, yang "disukai dan dibagikan" ratusan ribu kali di Facebook dan Twitter. Pada hari yang sama, penasihat Trump Jason Miller mengklaim di Fox News bahwa Trump akan "kembali ke media sosial mungkin sekitar dua atau tiga bulan" dengan mendirikan jaringan baru yang akan "mendefinisikan ulang permainan sepenuhnya." Dia mengatakan dia mengharapkan "puluhan juta" pengguna. Pada 20 Oktober 2021, Trump Media and Technology Group memperoleh pendanaan ratusan juta dolar dengan menyetujui untuk bergabung dengan Digital World Acquisition, dan pembuatan aplikasi media sosial yang disebut "Truth Social" diumumkan pada hari yang sama.
Pada 21 Maret 2021, Trump memposting pernyataan tentang perbatasan AS-Meksiko ke situs webnya yang “disukai dan dibagikan lebih dari 661.000 kali” di Facebook dan Twitter, meskipun dia sendiri sudah dilarang dari platform tersebut. Keberadaan situs web 45office.com secara resmi diumumkan seminggu kemudian pada tanggal 29 Maret. Ini termasuk biografi dan foto Trump dan istrinya. Pengunjung dapat membuat permintaan untuk salam pribadi atau kehadiran di sebuah acara. Situs tersebut berpusat di sekitar sejarah kepresidenan Donald Trump yang tidak menyebutkan dua pemakzulan, korban tewas COVID-19, kehancuran ekonomi setelah pandemi, atau serangan Capitol yang menandai akhir masa jabatannya.
Pada 4 Mei 2021, Trump meluncurkan halaman web baru, "From the Desk of Donald J. Trump," di situs komite aksi politik Save America DonaldJTrump.com, di mana ia memposting pesan di bawah 280 karakter yang dapat dibagikan oleh pengunjung ke Facebook atau Twitter (platform yang melarang Trump memiliki akun sendiri di sana). Meskipun situs tersebut mengklaim sebagai “platform komunikasi” di mana para pendukungnya dapat berbicara "dengan bebas dan aman", tidak ada cara bagi pengguna untuk memposting konten mereka sendiri atau untuk membalas posting Trump. Pada hari blog diluncurkan, ada 159.000 interaksi media sosial; pada hari kedua, kurang dari seperlima jumlah itu; dan pada hari-hari berikutnya, setidaknya selama dua minggu ke depan, tidak pernah mencapai 10% dari interaksi hari pertama. Menurut perkiraan oleh The Washington Post, pada pertengahan Mei, "Situs web Trump - termasuk blog barunya, halaman penggalangan dana, dan etalase online - menarik lebih sedikit pengunjung yang diperkirakan daripada layanan adopsi hewan peliharaan Petfinder dan situs resep Delish." Situs ini ditutup secara permanen kurang dari sebulan setelah diluncurkan.
Pada 20 Oktober 2021, diumumkan bahwa Trump akan meluncurkan situs media sosial baru bernama Truth Social. Ini akan dijalankan oleh Trump Media & Technology Group, sebuah perusahaan yang didirikan pada Februari 2021 dan pada 20 Oktober 2021 membuat kesepakatan untuk bergabung dengan perusahaan akuisisi tujuan khusus, Digital World Acquisition, yang akan mendanainya. Komite Nasional Partai Republik mengirim email keesokan harinya meminta para pendukung untuk bergabung dengan Truth Social. Truth Social memulai debutnya di App Store Apple pada 21 Februari 2022.
Menurut South China Morning Post, tanggapan terhadap penangguhan permanen Twitter Trump di internet Tiongkok beragam. Banyak yang terkejut bahwa platform media sosial AS "memiliki keberanian untuk membungkam presiden negara itu." Beberapa mendukung penangguhan Trump, sementara yang lain bersimpati terhadap Trump karena juga dilarang dari platform media sosial.