Gencatan senjata perang Israel–Hamas 2025

Usulan gencatan senjata dan pertukaran tahanan untuk mengakhiri perang Israel-Hamas disetujui oleh Israel dan Hamas pada tanggal 15 Januari 2025. Proposal tersebut pertama kali dirancang oleh mediator dari Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar, kemudian diterima oleh Hamas pada tanggal 5 Mei 2024 dan dipresentasikan oleh presiden AS Joe Biden pada 31 Mei. Pada Januari 2025, proposal serupa telah disetujui oleh Israel dan Hamas. Proposal tersebut merupakan inisiatif serial dalam tiga tahap, dimulai dengan gencatan senjata selama enam minggu, pembebasan seluruh warga Israel yang disandera di Gaza sebagai imbalan atas sebagian warga Palestina yang ditahan oleh Israel, gencatan senjata permanen, penarikan Israel dari Gaza, dan proses rekonstruksi yang berlangsung dari tiga sampai lima tahun.
Pada tahap pertama, Hamas akan membebaskan tiga puluh tiga warga Israel (kebanyakan anak-anak dan perempuan), dengan imbalan Israel akan membebaskan 30-50 warga Palestina (dimulai dengan anak-anak dan perempuan) untuk setiap pembebasan Israel. Pada tahap pertama, Israel harus mengizinkan bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang "cukup", mengizinkan pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah mereka dan mulai melakukan penarikan bertahap dari Gaza. Selama gencatan senjata tahap pertama, pembicaraan akan dimulai antara kedua belah pihak untuk penghentian permusuhan yang lebih permanen. Pada tahap kedua, Israel akan menerima gencatan senjata permanen dan Hamas kemudian akan melepaskan sisa sandera laki-laki yang masih hidup, baik warga sipil maupun tentara, untuk pertukaran tahanan Palestina. Pada tahap ketiga, jenazah sandera Israel yang meninggal akan dibebaskan. Berdasarkan proposal tanggal 5 Mei, Israel akan berkomitmen untuk mencabut blokade di Jalur Gaza, namun komitmen ini tidak tercantum dalam proposal tanggal 31 Mei.
Pada 10 Juni, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendukung usulan tersebut sebagai Resolusi 2735. Pada akhir Juni 2024, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel hanya terbuka untuk gencatan senjata parsial yang tidak termasuk mengakhiri perang di Gaza. Di satu sisi, pemerintahan Netanyahu dituduh menyabotase perundingan gencatan senjata. Di sisi lain, pejabat tinggi AS John Kirby dan Antony Blinken menuduh Hamas menghambat kemajuan dan terus-menerus menyebabkan kegagalan mencapai kesepakatan sandera dan gencatan senjata.
Kesepakatan itu dicapai melalui perundingan yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar. CNN melaporkan bahwa pemerintahan Biden dan pemerintahan presiden terpilih AS Donald Trump memainkan peran yang setara, dengan peran pemerintahan sebelumnya difasilitasi oleh negosiator Timur Tengah Brett McGuirk, dan bersedia bekerja sama dan berkompromi karena keinginan untuk mencapai solusi sebelum pelantikan Trump. Sebelum kesimpulannya, Trump berulang kali memperingatkan bahwa kegagalan untuk membebaskan para sandera, termasuk tujuh warga negara Amerika Serikat, sebelum pelantikannya pada tanggal 20 Januari akan mengakibatkan "bayaran yang sangat besar". Seorang diplomat mengatakan kepada The Washington Post bahwa Trump menekan pihak Israel untuk menerima kesepakatan tersebut. Sumber-sumber Israel juga menyatakan bahwa pemerintahan Trump menghidupkan kembali pembicaraan untuk gencatan senjata. The New York Times juga mengomentari keterlibatan besar Biden dalam negosiasi tersebut, terutama menyebutkan bagaimana McGuirk berkolaborasi dengan utusan khusus Trump di masa depan untuk Timur Tengah, Steve Witkoff. Witkoff mengatakan bahwa penasihat Biden, McGurk, "memimpin", yang menurut The New York Times dianggap akurat oleh kedua kubu dan bahwa tim Biden-lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan.
Pada tanggal 17 Januari 2025, kesepakatan tersebut disetujui oleh kabinet keamanan Israel dan kemudian seluruh kabinet Israel, dan juga ditandatangani oleh para perundingnya.
Setelah serangan Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 dan deklarasi perang Israel terhadap Hamas, Mesir dan Yordania mulai mengoordinasikan respons untuk mencegah eskalasi konflik. Upaya untuk mencapai gencatan senjata diajukan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Oktober; Israel meminta pengunduran diri sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres setelah ia menyebut pembalasan Israel sebagai hukuman kolektif yang tidak dapat dibenarkan. Setelah Invasi Israel ke Jalur Gaza, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak gencatan senjata, ia berpikir penghentian pertempuran sama seperti penyerahan diri kepada Hamas dan terorisme. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan "jeda kemanusiaan" kepada negara-negara di kawasan Timur Tengah tetapi menyatakan gencatan senjata akan memungkinkan Hamas untuk memulai serangan kedua terhadap Israel. Kesepakatan hampir tercapai, namun gagal setelah invasi Israel ke Gaza.
Dalam konferensi pers pada bulan November, Netanyahu menyatakan gencatan senjata akan memerlukan pengembalian sandera Israel yang disandera selama berlangsungnya penyerangan. Arab Saudi, Yordania, dan Mesir mengintensifkan upaya untuk mencapai gencatan senjata; pada KTT Luar Biasa Bersama Arab-Islam, Iran dan Arab Saudi didesak untuk melakukan gencatan senjata. The Washington Post melaporkan pada tanggal 18 November bahwa AS hampir mencapai kesepakatan untuk membebaskan sandera dan menghentikan pertempuran, dan telah diprakarsai selama diskusi di Doha, Qatar. Pada tanggal 22 November, Israel dan Hamas menukar sandera dengan tahanan dan mengadakan gencatan senjata selama empat hari. Presiden AS Joe Biden berperan penting dalam memulihkan negosiasi, menurut The Wall Street Journal. Israel dan Hamas memperpanjang gencatan senjata selama dua hari dan membebaskan para sandera dan tahanan tambahan, tetapi Israel kembali melakukan serangan setelah mediator Qatar tidak dapat menyelesaikan perbedaan pendapat.
Pemerintah AS mulai mendesak Israel dan Hamas untuk berunding, menurut koordinator komunikasi strategis Dewan Keamanan Nasional John Kirby. Pada bulan Desember, Mesir memberikan rencana gencatan senjata yang diperoleh oleh Associated Press yang akan secara bertahap membebaskan para sandera dan membentuk pemerintahan Palestina untuk mengelola Gaza dan Tepi Barat yang diduduki, melepaskan kendali dari Hamas. Beberapa hari kemudian, NPR melaporkan sebuah proposal revisi yang akan menghapus referensi terhadap tata kelola Gaza dan Tepi Barat yang diduduki. Upaya Dewan Keamanan PBB gagal memberikan solusi gencatan senjata atas kekhawatiran terkait pemantauan bantuan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada bulan Januari, beberapa komandan Israel menyatakan keyakinannya bahwa pembebasan sandera hanya dapat dicapai melalui diplomasi, menurut The New York Times; Jenderal Gadi Eisenkot menyatakan secara terbuka bahwa Israel harus "menyelamatkan warga sipil, sebelum membunuh musuh".
Sepanjang Januari 2024, mediator Mesir dan Qatar mengusulkan beberapa proposal, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Para pejabat Hamas menyatakan jumlah sandera yang tersisa, diperkirakan lebih dari seratus orang, akan dibebaskan jika gencatan senjata yang menguntungkan dan komprehensif ditawarkan; Netanyahu menolak gencatan senjata selamanya jika Hamas diizinkan memerintah Gaza. Pejabat Israel mengusulkan gencatan senjata seutuhnya jika para pemimpin Hamas mengasingkan diri, kesepakatan tersebut ditentang oleh pihak Hamas. Pada tanggal 25 Januari, AS mengumumkan direktur Central Intelligence Agency William J. Burns akan bertemu dengan pejabat Israel, Mesir, dan Qatar. Menurut AS, Israel mengusulkan gencatan senjata selama enam puluh hari. Dalam pembicaraan, para pejabat membahas pertukaran sandera, peningkatan Otoritas Palestina, dan meningkatkan hubungan Israel–Arab Saudi dengan imbalan dukungan terhadap negara Palestina.
Setelah pertemuan di Paris, pemimpin politik utama Hamas Ismail Haniyeh menyatakan organisasinya sedang mempertimbangkan kesepakatan, namun tetap berkomitmen untuk menarik pasukan Israel di Gaza, sebuah tuntutan yang ditolak oleh Netanyahu. Al-Aqsa melaporkan bahwa Hamas terus mendiskusikan proposal gencatan senjata hingga 4 Februari ketika Antony Blinken tiba di Arab Saudi untuk memajukan kerangka kerja gencatan senjata. Dalam pertemuan dengan menteri Israel tanpa portofolio Benny Gantz, Wakil Presiden AS Kamala Harris mendesak gencatan senjata dan pembebasan sandera. Hingga tanggal 7 Maret, diskusi gencatan senjata tampaknya tidak mengalami kemajuan. Menurut Axios, Hamas memprioritaskan pemulangan warga Palestina ke Gaza utara dalam diskusi. Menjelang Ramadhan, mediator dari AS, Mesir, dan Qatar meningkatkan upaya untuk mencapai gencatan senjata; Burns bertemu dengan Barnea di Yordania pada tanggal 8 Maret untuk membahas kesepakatan penyanderaan. Netanyahu menolak tawaran balasan Hamas dan menganggapnya "tidak masuk akal", tetapi Netanyahu tetap terbuka untuk bernegosiasi.
Pada tanggal 18 Maret, Israel dan Hamas memulai negosiasi untuk pertama kalinya sejak Desember. Hamas melonggarkan tuntutannya, mencabut perjanjian gencatan senjata seutuhnya. Peringatan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kelaparan yang akan segera terjadi mendorong diskusi lebih lanjut untuk mencapai kesepakatan. Amerika Serikat abstain dalam pemungutan suara pada Resolusi 2728 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi yang menuntut gencatan senjata selama bulan Ramadan dan pembebasan sandera tanpa syarat, yang memungkinkan pemungutan suara untuk lolos namun menciptakan konflik dengan Netanyahu. Pada tanggal 26 Maret, negosiasi terhenti; Israel menuduh Hamas menunda-nunda pembahasan, didorong oleh abstainnya AS terhadap Resolusi 2728. Burns, Sheikh Mohammed, Burnea, dan pejabat Mesir bertemu di Doha untuk membahas proposal yang mencakup peningkatan jumlah tahanan Palestina yang dibebaskan..
Pada tanggal 1 April, serangan yang dilakukan Israel terhadap konvoi bantuan World Central Kitchen menewaskan tujuh pekerja. Biden mengutuk serangan itu, dan menuduh Israel "tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi warga sipil". Dalam panggilan telepon tiga hari setelah serangan, Biden meminta Netanyahu untuk segera membuat "gencatan senjata", memperingatkan bahwa AS dapat mengubah kebijakannya terhadap perang jika Israel tidak mematuhi tuntutannya. Biden mendesak Mesir dan Qatar untuk menekan Hamas agar setuju dengan gencatan senjata sementara dan pembebasan para sandera. Pada tanggal 7 April, Israel menarik Divisi Pasukan Terjun Payung ke-98 dari Khan Yunis, yang secara signifikan mengurangi kehadiran Israel di Gaza selatan. Menurut menteri pertahanan Israel Yoav Gallant, penarikan pasukan ini dimaksudkan untuk mengalokasikan kembali sumber daya menuju invasi yang direncanakan ke Rafah.
Pada awal April, pembicaraan tampaknya terhenti setidaknya pada dua isu. Hamas menegaskan mereka hanya akan membebaskan para sandera jika ada gencatan senjata seutuhnya, tetapi Israel mengatakan mereka hanya akan menyetujui gencatan sementara. Palestina juga menuntut agar warga Gaza diizinkan kembali ke rumah mereka di Gaza, yang ditolak Israel. Pada tanggal 8 April 2024, direktur Central Intelligence Agency William J. Burns mengajukan proposal untuk membebaskan empat puluh sandera sebagai imbalan gencatan senjata selama enam minggu kepada direktur Mossad David Barnea, Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, dan direktur Dinas Intelijen Umum Mesir Abbas Kamel. Hamas menolak usulan gencatan senjata sementara, dan sekali lagi menuntut gencatan senjata penuh. Pada tanggal 15 April, seorang anggota senior Kongres AS Steny Hoyer mengancam bahwa AS "akan mengevaluasi kembali hubungannya dengan Qatar” jika tidak menekan Hamas untuk membebaskan para sandera. Qatar menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka akan mengevaluasi kembali peran mereka sebagai penengah. Pada tanggal 18 April, Direktur CIA Burns menyalahkan Hamas atas tidak tercapainya kesepakatan, menunjukkan bahwa warga sipil Gaza akan mendapatkan bantuan kemanusiaan berdasarkan proposal saat ini. Pada tanggal 26 April, Hamas mengulangi pernyataan bahwa mereka “serius” mengenai kesepakatan gencatan, namun hanya jika kesepakatan tersebut mencakup gencatan senjata permanen.
Pada tanggal 27 April, Hamas menerima proposal gencatan senjata dari Israel. Menurut Axios, perjanjian tersebut mencakup “kesediaan untuk membahas” “ketenangan berkelanjutan” di Gaza setelah pembebasan sandera pertama. Namun pada tanggal 30 April, Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan "Gagasan bahwa kita akan menghentikan perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah sesuatu yang mustahil." Netanyahu berjanji untuk [[Serangan Rafah 2024 |menyerang Rafah]] "dengan atau tanpa kesepakatan". Dua hari kemudian, Israel tampaknya bersedia menerima pembebasan awal tiga puluh tiga sandera saat presiden Joe Biden menegaskan kembali desakan agar Hamas mendukung usulan Israel kepada Mesir dan Qatar.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken hadir di Riyadh, Arab Saudi, untuk mendapatkan dukungan gencatan senjata dari negara-negara anggota Dewan Kerjasama Teluk. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan menyerang Rafah meskipun ada gencatan senjata. Blinken mengatakan tawaran Israel "sangat murah hati" dan menyalahkan Hamas karena tidak menerimanya. Hamas menanggapi bahwa "Bahkan tim negosiasi Israel mengakui Netanyahu adalah orang yang menghalangi tercapainya kesepakatan". Pada tanggal 1 Mei, Hamas menolak usulan Israel, namun berjanji akan mengajukan usulan balasan, sembari juga mengatakan bahwa invasi di Rafah dapat membahayakan perundingan. Pada Telegram, pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pada tanggal 2 Mei Organisasi tersebut memandang usulan tersebut dengan “semangat positif” dan berencana untuk mengirim delegasi ke Mesir. Menurut pesan teks yang diperoleh The New York Times, mantan pemimpin militer Hamas Husam Badran menulis dua hari kemudian bahwa perwakilan organisasi tersebut menanggapi usulan Israel dengan "sangat positif". Diskusi terhenti pada tanggal 5 Mei karena adanya "krisis" yang terjadi selama gencatan senjata; Hamas meminta gencatan senjata utuh, sementara Netanyahu hanya terbuka terhadap gencatan senjata sementara.
Pada tanggal 2 Mei, Hamas menguraikan tiga poin usulan Israel yang tidak disetujuinya. Pada tanggal 4 dan 5 Mei, perundingan diselenggarakan di Kairo, yang dihadiri oleh warga Mesir, Qatar, Hamas, dan delegasi AS yang dipimpin oleh direktur CIA. Meskipun Hamas juga mengirimkan delegasi, Amerika tidak berbicara langsung dengan Hamas, tetapi mengkomunikasikan proposal mereka melalui perantara. Benjamin Netanyahu memutuskan untuk tidak mengirimkan delegasi Israel.
Negosiasi sebelumnya gagal karena Hamas menginginkan diakhirinya perang secara menyeluruh, sementara Israel hanya akan menyetujui gencatan senjata sementara. Mesir dan Qatar berusaha menjembatani kesenjangan ini dengan membagi gencatan senjata menjadi tiga fase, dengan negosiasi untuk "ketenangan berkelanjutan" yang terjadi hanya di fase kedua. Kata-kata "ketenangan berkelanjutan" dibuat oleh Amerika agar Israel tidak harus berkomitmen pada gencatan senjata utuh di awal. Pejabat Amerika Serikat berharap gencatan senjata 42 hari pertama akan menghasilkan sesuatu yang "lebih bertahan lama". Pada tanggal 6 Mei, John Kirby, penasihat Joe Biden, menegaskan bahwa William Burns telah memainkan peran kunci dalam negosiasi yang menghasilkan proposal gencatan terbaru.
Pada tanggal 4 Mei, Qatar dan Mesir mengajukan proposal tiga tahap. Proposal tersebut diterima pada tanggal 5 Mei oleh Hamas. Netanyahu mengatakan usulan itu "jauh" dari tuntutan Israel, tetapi berjanji untuk melanjutkan negosiasi. Tim Israel dan Palestina pergi ke Kairo untuk berdiskusi lebih lanjut. Tim Palestina termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front rakyat. Hamas menyatakan pihaknya berkomitmen terhadap kesepakatan 5 Mei yang telah disetujui, namun tidak akan mengubah kesepakatan awal. Pada tanggal 9 Mei, tim negosiasi Palestina dan Israel, bersama dengan Richard Burns, meninggalkan Kairo tanpa kesepakatan.
Pada tanggal 31 Mei 2024, Biden mengumumkan sebuah proposal yang menurutnya dirancang oleh kabinet perang Israel di Ruang Makan Negara Gedung Putih, yang mendukung rencana gencatan. Sumber mengatakan Biden salah menyatakan bahwa itu adalah usulan Israel. Menurut Al Jazeera, usulan Israel hampir identik dengan perjanjian Mesir-Qatar. AS menyampaikan rencana terbaru kepada Hamas melalui Qatar. Blinken berbicara dengan mitranya di Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab untuk mendapatkan dukungan atas proposal tersebut. Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar mengeluarkan pernyataan bersama pada tanggal 1 Juni yang mendesak Israel dan Hamas untuk menyelesaikan perjanjian. Menurut The Wall Street Journal, niat pemimpin Hamas Yahya Sinwar untuk memastikan keberlangsungan organisasinya berbenturan dengan niat Israel untuk mengalahkan Hamas. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menyatakan Israel akan menyetujui proposal tersebut jika Hamas menerima kesepakatan. Keesokan harinya, seorang pejabat Israel menyatakan gencatan senjata utuh “hanya akan terjadi setelah tujuan kami terpenuhi termasuk menghancurkan kemampuan militer dan pemerintahan Hamas”.
Menurut pejabat AS, Netanyahu tidak bersedia mendukung gencatan senjata dan pembebasan sandera karena khawatir ia akan kehilangan jabatan perdana menterinya. Hamas menyatakan minatnya untuk beroperasi dalam proposal yang mencakup penarikan pasukan Israel, gencatan senjata permanen, kembalinya warga Palestina, dan pertukaran tahanan. Pada tanggal 1 Juni, Netanyahu menyatakan perang tidak akan berakhir sampai Hamas dikalahkan secara militer dan operasional dan gencatan senjata utuh tidak dapat dimulai. Pada tanggal 2 Juni, seorang pembantu Netanyahu menyatakan Israel menyetujui usulan gencatan senjata tiga fase Biden, tetapi menyatakan bahwa tuntutan itu "bukanlah kesepakatan yang bagus".
Pada tanggal 10 Juni, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2735 yang mendukung usulan tanggal 31 Mei, mencatat penerimaan Israel terhadap perjanjian dan menyerukan Hamas untuk menerima perjanjian yang diusulkan juga. Hari berikutnya, Hamas dan Jihad Islam menanggapi resolusi tersebut dengan amandemen terhadap proposal, termasuk jadwal gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan, dan Kantor Perdana Menteri Israel menyatakan, "Klaim bahwa Israel setuju untuk mengakhiri perang sebelum mencapai semua tujuannya adalah kebohongan.". Amerika Serikat menanggapi amandemen yang diusulkan Palestina dengan menyebutnya tidak bisa dilaksanakan. Sehari setelahnya, Hamas membantah telah menambahkan ide baru ke dalam proposal gencatan senjata. Pada tanggal 21 Juni, Hamas menyatakan, “Prioritasnya adalah menghentikan perang kriminal terhadap rakyat kami", dan tiga hari kemudian, Netanyahu menyatakan Israel hanya akan menerima gencatan senjata sebagian yang tidak akan mengakhiri perang.
Pada bulan Juli, Netanyahu mengumumkan bahwa Israel tidak akan mengakhiri pendudukannya di Koridor Philadelphia, yang merupakan perbatasan Jalur Gaza dengan Mesir. Tuntutan baru ini bertentangan dengan usulan yang diumumkan Biden pada bulan Mei. Usulan bulan Mei membayangkan Israel menarik diri dari seluruh Jalur Gaza pada tahap kedua; pada bulan Mei, Israel belum merebut koridor. Hamas menolak tuntutan baru Netanyahu, dan meminta Israel untuk "tetap berpegang pada rencana gencatan senjata yang disepakati."
Palestina, termasuk Hamas, melihat adanya tuntutan untuk menduduki koridor sebagai awal pendudukan militer yang berkelanjutan dan kembalinya permukiman Israel ke Gaza. Memang, menteri kabinet Israel di Gaza telah secara terbuka menyatakan mereka ingin orang Israel menetap di Gaza. Netanyahu mengatakan ia ingin mempertahankan pendudukan koridor untuk mencegah penyelundupan senjata. Namun yang lain mengatakan tuntutan ini tidak masuk akal dan kemungkinan besar digunakan oleh Netanyahu agar ia dapat mempertahankan kekuasaan. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mengatakan militer Israel selalu dapat merebut kembali koridor dalam waktu delapan jam jika diperlukan. Selain itu, jenderal Israel memperingatkan akan berbahaya jika membiarkan tentara Israel ditempatkan secara permanen di sana.
Selain Palestina, Mesir juga sangat menentang pendudukan permanen Israel di koridor Philadelphia, meskipun akan menoleransi penarikan Israel secara bertahap dari koridor. Mesir menganggap kehadiran Israel di koridor merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian damai Mesir–Israel, di mana masing-masing pihak hanya diperbolehkan memiliki sejumlah kecil tentara di zona perbatasan. Pada suatu waktu di bulan Agustus, Mesir bahkan menolak untuk menyampaikan usulan Israel kepada Hamas, karena dianggap sebagai usulan yang tidak dapat diterima.
Faktor lain yang mempersulit adalah operasi militer Israel yang terus berlanjut di Kota Gaza, yang menurut para negosiator dapat menimbulkan "dampak buruk" bagi perundingan mereka.
Dalam laporan Haaretz awal September 2024, mitra koalisi yang tidak disebutkan namanya beranggapan kalau Netanyahu telah memutuskan beberapa minggu sebelumnya bahwa ia tidak menginginkan kesepakatan gencatan senjata. Sebuah laporan oleh Channel 12 menemukan Netanyahu telah berusaha "tanpa henti" untuk memblokir kesepakatan gencatan senjata. Yedioth Ahronoth menyatakan bahwa Netanyahu telah menyabotase kesepakatan gencatan senjata penyanderaan pada bulan Juli 2024 dengan menambahkan sejumlah tuntutan tambahan di menit-menit terakhir. Sebuah laporan oleh otoritas AS secara pribadi mengakui pada pertengahan September 2024 bahwa Pemerintahan Biden akan gagal merundingkan gencatan senjata sebelum akhir masa jabatannya. Menurut pejabat AS yang tidak disebutkan namanya, Joe Biden yakin Netanyahu tidak menginginkan gencatan senjata dan lebih memilih untuk memperluas konflik ini demi menguntungkan dirinya dan Donald Trump secara politik.
Pada bulan November 2024, Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich menyatakan, "Menurut perkiraanku, penyelesaian politik akan dicapai pada akhir tahun". Para pejabat senior Israel menyatakan bahwa pemerintah Israel tidak mencari kesepakatan penyanderaan tetapi sebaliknya mereka ingin menganeksasi sebagian besar wilayah Jalur Gaza. Oktober 2024, pejabat AS mengatakan bahwa mereka yakin Sinwar tidak lagi tertarik dengan kesepakatan gencatan senjata dengan Israel. Para pejabat tersebut mengatakan bahwa Sinwar menjadi “tidak fleksibel” dan “fatalis” seiring berjalannya perang, ditambah lagi ia berharap hal ini akan meluas dan menjadi konflik regional yang melibatkan Iran. Setelah terpilihnya Donald Trump sebagai presiden AS pada bulan November 2024, dilaporkan bahwa Presiden terpilih baru tersebut tengah berupaya mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera sebelum pelantikannya pada 20 Januari 2025. Selain itu, Trump secara terbuka mengancam Hamas dengan pembalasan yang tidak ditentukan jika sandera tidak dibebaskan.
Pada tanggal 17 Desember, dilaporkan bahwa Netanyahu memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Kairo untuk mempromosikan kesepakatan gencatan senjata. Pada hari berikutnya, dilaporkan kesenjangannya semakin menyempit. Pada tanggal 13 Januari 2025, dilaporkan bahwa para pihak telah mencapai draf akhir perjanjian. Pada tanggal 17 Januari, kesepakatan gencatan senjata selama 42 hari dicapai, dengan kesepakatan yang juga menyerukan pembebasan sandera Israel, kemudian disetujui oleh kabinet keamanan dalam pemungutan suara sore hari. Kemudian pada hari itu, kesepakatan tersebut mendapat persetujuan penuh dari kabinet dan ditandatangani oleh para negosiatornya.
Proposal ini dibagi menjadi tiga tahap, masing-masing berdurasi 42 hari (enam minggu). Tujuannya adalah pembebasan semua tawanan Israel – baik sipil maupun militer, hidup atau mati; pembebasan sejumlah tahanan Palestina; kembalinya "ketenangan berkelanjutan"; dan berakhirnya pendudukan dan pengepungan Israel di Jalur Gaza.
Pada tahap ini, Hamas akan membebaskan 33 tawanan Israel. Dimulai dengan membebaskan semua anak-anak Israel yang masih hidup (di bawah usia 19 tahun), semua perempuan sipil yang masih hidup, semua warga Israel lanjut usia (berusia di atas 50 tahun), dan semua tentara perempuan Israel yang masih hidup. Jika jumlah total anak-anak, wanita, orang tua dan prajurit wanita yang masih hidup kurang dari 33, maka mereka akan menutupi perbedaan tersebut dengan melepaskan jenazah warga Israel.
Sebagai balasannya, Israel akan membebaskan 30 anak dan perempuan Palestina untuk setiap warga sipil Israel yang dibebaskan. Israel harus mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah yang “cukup”: 600 truk per hari, yang 300 diantaranya untuk wilayah utara. Termasuk di dalamnya adalah 50 truk bahan bakar “termasuk bahan bakar yang diperlukan untuk mengoperasikan pembangkit listrik, perdagangan, dan peralatan yang dibutuhkan untuk pemindahan puing, rehabilitasi dan pengoperasian rumah sakit, pusat kesehatan, dan toko roti di seluruh wilayah Jalur Gaza".
Bersamaan dengan pertukaran tawanan, pengungsi yang tidak bersenjata Warga Palestina akan dapat kembali ke rumah mereka di Gaza, dan Israel akan secara bertahap menarik diri dari beberapa (tetapi tidak semua) bagian Jalur Gaza. Israel tidak akan melakukan penerbangan militer di atas Gaza selama 10–12 jam per hari.
Pada tahap kedua, Hamas akan membebaskan semua warga Israel laki-laki yang masih hidup, baik warga sipil maupun tentara. Sebagai imbalannya, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina yang telah disepakati. Pertukaran tahanan akan dilakukan dengan syarat kedua belah pihak sepakat dan mengumumkan “ketenangan yang berkelanjutan” dan penarikan sisa tentara Israel dari Jalur Gaza.
Pada tahap ini, Hamas akan membebaskan semua jenazah tawanan Israel yang telah meninggal, sebagai imbalan atas pelepasan sisa-sisa jasad Palestina yang disimpan oleh Israel. Israel akan mengakhiri blokade Jalur Gaza dan Hamas tidak akan membangun kembali kemampuan militernya.
Berdasarkan usulan tersebut, aktivitas di Jalur Gaza akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang bersama dengan Amerika Serikat akan menjamin proposal dan ketentuan-ketentuannya. Hamas menyatakan bahwa mereka menerima janji bahwa Mesir dan Biden akan menjamin pelaksanaan kesepakatan.
Perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas juga dicapai pada 17 Januari 2025. Kesepakatan itu dikonfirmasi oleh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tak lama setelah tengah malam pada 18 Januari waktu setempat. Kebijakan ini ditetapkan berlaku pada tanggal 19 Januari 2025. Pada tanggal 19 Januari, gencatan senjata akan mulai berlaku pada pukul 8:30 waktu setempat. Berdasarkan kesepakatan, Hamas seharusnya mengumumkan nama tiga sandera yang akan dibebaskan pada hari Minggu paling lambat Sabtu. Namun, karena Hamas tidak merilis nama-nama sesuai batas waktu, Israel menunda dimulainya gencatan senjata. Selama penundaan, Israel menyerang Gaza utara dan tengah, menewaskan sedikitnya 13 orang dan melukai 30 orang. Hamas merilis nama-nama tersebut melalui Telegram, dan gencatan senjata mulai berlaku tiga jam kemudian pada pukul 11:30 pagi Netanyahu menyatakan jika pembicaraan tahap selanjutnya gagal, "Kami tetap memiliki hak untuk kembali berperang, jika diperlukan, dengan dukungan Amerika Serikat."
Kemudian, Hamas memindahkan tiga sandera perempuan ke Palang Merah: Emily Damari, Romi Gonen dan Doron Steinbrecher. Palang Merah membawa mereka ke posisi Israel di Gaza, dan dari sana ke Israel. Massa berkumpul dan bersorak di Tel Aviv saat mereka dibebaskan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Israel akan membebaskan 69 perempuan dan 21 anak-anak tahanan dari Tepi Barat dan Yerusalem. Pelepasan ini diberi nama sandi Operasi "Wings of Freedom" oleh IDF. Kemudian, menyusul kesepakatan, ratusan truk bantuan yang membawa makanan dan bahan bakar memasuki Jalur Gaza melalui Israel dan Mesir. Pada tanggal 20 Januari, Israel membebaskan para tahanan, termasuk aktivis Khalida Jarrar. Seorang remaja berusia 18 tahun yang dibebaskan menuduh Israel menganiaya dan menyiksa tahanan.
Pada tanggal 20 Januari, Al Jazeera melaporkan bahwa setidaknya tiga warga Palestina tewas dan delapan lainnya terluka akibat tembakan Israel di Rafah, meskipun ada gencatan senjata. Dalam salah satu kasus, menurut Al Jazeera, pasukan Israel menembaki dan membunuh seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, kemudian menembaki penduduk setempat yang mencoba mengambil jasadnya. Pada tanggal 21 Januari, Wafa melaporkan bahwa dua orang terluka oleh pesawat tak berawak dan tembakan Israel di Gaza.
Sebuah laporan investigasi mengungkapkan, keterlibatan raksasa teknologi Amerika dalam memperkuat Israel Defence Forces. Microsoft, Amazon dan Google disebut telah menggelontorkan dana besar untuk membangun infrastruktur digital bagi militer Israel.
Microsoft menandatangani kontrak senilai $10 juta memasok Azure Cloud dan teknologi AI untuk mendukung operasi militer Israel hingga Juni 2024.
Google melalui proyek Project Nimbus menyediakan teknologi komputasi awan senilai $1,2 miliar untuk IDF, meskipun menghadapi protes dari karyawannya sendiri.
Amazon Web Services turut berperan dalam Project Nimbus menyediakan penyimpanan data / dan pemrosesan komputasi bagi militer Israel.
Palantir Technologies yang memiliki hubungan erat dengan militer AS dan CIA menyuplai perangkat lunak analitik yang memungkinkan IDF memproses data intelijen dan memprediksi pergerakan musuh.
Nvidia menyediakan chip AI dan GPU yang digunakan untuk teknologi pengenalan wajah dan analisis video dalam operasi pengawasan IDF.
Cisco memperkuat keamanan siber dan infrastruktur jaringan IDF.
Bocoran dokumen ini memicu protes dari pekerja teknologi di AS dan menyulut perdebatan global tentang peran perusahaan raksasa teknologi dalam konflik bersenjata di Timur Tengah.
https://www.theguardian.com/technology/2024/apr/27/google-project-nimbus-israel
https://www.wired.com/story/amazon-google-project-nimbus-israel-idf/
https://www.thenation.com/article/world/nsa-palantir-israel-gaza-ai/
https://cset.georgetown.edu/newsletter/april-11-2024/
https://www.trtworld.com/magazine/how-nvidias-dollar500m-bet-on-israel-could-heap-more-suffering-on-gaza-18255071
https://embassies.gov.il/london/commercial/News/Pages/Cisco-chooses-Israel-for-investment-and-development-of-the-digital-future.aspx
https://www.context.news/big-tech/one-year-of-war-in-gaza-decoding-the-role-of-big-tech