Kontroversi yang melibatkan Bahlil Lahadalia

Selama karier politiknya sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Menteri kontroversi Indonesia, Ketua Umum Partai Golongan Karya, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia telah terlibat dalam sejumlah kontroversi.
Investigasi Majalah Tempo menemukan Bahlil diduga tebang pilih dalam membatalkan atau mencabut izin usaha tambang, ketika dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Misalnya, tambang nikel milik PT Meta Mineral Pradana di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara tidak ditutup meski tidak lagi beroperasi sejak 2010. Di sisi lain, puluhan izin usaha pertambangan (IUP) untuk wilayah konsesi yang berdekatan dengan konsesi PT Meta Mineral Pradana, dia cabut. Belakangan terungkap bahwa pemegang saham utama perusahaan tersebut adalah PT Papua Bersama Unggul, perusahaan milik Bahlil sendiri.
Bahlil juga pernah mengatakan bahwa tenaga kerja lokal masih belum bisa diandalkan untuk berkarier di perusahaan berstandar internasional atau yang mempunyai modal asing. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin, 6 Februari 2023. “Mohon maaf, saya ini kan mantan pengusaha. Kita ini rata-rata, tidak semuanya ya, sebagian wilayah, jam istirahat salat 30 menit, makan 15 menit, total 40 menit katakanlah, tapi kita waktu ngerokok, waktu cerita, habis dua jam, itu baru kerja,” ujar Bahlil.
Bahlil menyebut ada pihak asing yang terlibat dalam konflik Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Pernyataan itu dilontarkannya ketika merespons bentrok warga dengan aparat gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang pecah pada Kamis, 7 September 2023. “Saya tahu barang ini, siapa yang ikut main. Saya tahu kok siapa yang (terlibat) di luar negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian Investasi, Jakarta, Senin, 25 September 2023.
Bahlil mencetuskan sistem perizinan usaha berbasis aplikasi online single submission (OSS) dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Jumat, 9 Juni 2023. “Dari aturan yang begitu ribet, OSS hanya (dapat jatah anggaran) Rp 30 miliar. Kami mohon anggaran tambahan, pimpinan,” ucapnya. Bahlil mengibaratkan OSS sebagai mobil Avanza rusak karena anggarannya terlalu kecil. Padahal, lanjut dia, investor mengharapkan mobil seperti Mercedes Benz atau Mercy. Jadi, Bahlil menyebut, apabila ada kekurangan pada OSS, maka penyebabnya kemungkinan karena harga yang memang murah.
Sebuah foto memperlihatkan sosok mirip Bahlil ditemani dengan minuman keras (miras) sempat viral di media sosial. Di foto tersebut, ada pria berkaus putih dan mengenakan celana jeans duduk di sebelah meja yang di atasnya terdapat Whiskey Hibiki 21 Year Old seharga Rp 38 jutaan. Menanggapi foto yang beredar luas, Kader Muda Partai Golkar melaporkan penyebar foto ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Koordinator Kader Muda Golkar, Lisman Hasibuan menduga ada oknum-oknum atau kelompok internal yang sengaja mensponsori untuk memviralkan foto tersebut. “Belum tentu juga Pak Bahlil yang minum, bisa saja itu punya orang. Mungkin beliau terima telepon, akhirnya bisa difoto atau dijebak dalam momentum itu,” ucap Lisman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.
Kemudian, Bahlil sempat menyinggung “Raja Jawa” ketika berpidato untuk pertama kalinya sebagai Ketum Golkar. Kepada para kadernya, Bahlil mengimbau agar tidak bermain-main dengan “Raja Jawa” tersebut bila tidak ingin celaka. “Kita harus lebih paten lagi. Soalnya, "Raja Jawa" ini kalau kita main-main, celaka kita,” ujar Bahlil dalam Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, Bahlil enggan membeberkan, siapa yang dimaksud sebagai "Raja Jawa". “Sudah, waduh ini, sudah banyak, sudah lihat kan, barang ini kan? Ya, tidak perlu saya ungkapkan lah, nggak perlu,” kata Bahlil.
Bahlil terpilih sebagai ketum partai berlambang beringin secara aklamasi dalam Munas XI Golkar pada Rabu, 21 Agustus 2024. Sebanyak 38 dewan pimpinan daerah I atau pengurus provinsi menyatakan dukungan kepada mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu. Terpilihnya Bahlil sebagai Ketum Golkar ditengarai tidak lepas dari dukungan Istana. Dukungan dimulai dengan penumbangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri pada Sabtu, 10 Agustus 2024.
Usai mundur, Airlangga sempat melemparkan guyonan kepada Bahlil terkait “kursi”. Dalam video yang beredar di kalangan jurnalis Istana, Bahlil terlihat sibuk mencari kursi untuk masuk satu frame foto bersama menteri-menteri Presiden Joko Widodo dalam sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin, 12 Agustus 2024. Pada momen itulah, Airlangga melemparkan sindiran. “Kursinya Pak Kapolri saja diambil sama Pak Bahlil,” ucapnya. Sontak saja, ucapan Airlangga tersebut disambut tawa oleh para menteri.
Awal mula polemik gelar doktoral Bahlil bermula dari para warganet yang mempertanyakan karya ilmiahnya yang terbit di dua jurnal predator. Bahlil diketahui menerbitkan karya ilmiahnya ke dua jurnal internasional, yaitu Migration Letters dan Kurdish Studies. Kedua jurnal ini sebelumnya terdaftar dalam indeks Scopus, namun saat artikel ilmiah Bahlil terbit pada Juli 2024 statusnya sudah discontinued. Hal ini membuat kedua jurnal tersebut menjadi jurnal predator atau jurnal yang menerbitkan karya ilmiah tanpa melalui peninjauan dari peneliti lainnya. Karena hal ini, Bahlil kemudian diharuskan untuk menerbitkan karya ilmiah di jurnal lain sebagai syarat kelulusannya.
Polemik mengenai gelar doktoral Bahlil tidak berhenti pada jurnal predator saja. Bahlil juga dihadapkan dengan tuduhan plagiarisme. Isu ini muncul setelah adanya laporan kesamaan antara disertasinya dengan skripsi seorang mahasiswa dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kontroversi seputar gelar doktor Bahlil juga memicu ketegangan dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM). JATAM mempertanyakan kredibilitas disertasinya yang berjudul "Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia." Disertasi ini mengkaji tata kelola hilirisasi nikel di Indonesia, topik yang relevan dengan posisi Bahlil sebagai Menteri ESDM. JATAM mengkritik bahwa riset ini berpotensi mempromosikan industri yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal di daerah penambangan. Selain itu, ada juga dugaan bahwa proyek hilirisasi nikel yang dibahas dalam disertasi Bahlil lebih berpihak pada kepentingan korporasi daripada masyarakat sekitar. JATAM menegaskan bahwa sebagai pejabat publik, Bahlil seharusnya tidak hanya membahas tata kelola hilirisasi dari sudut pandang ekonomis atau kebijakan pemerintah saja, namun juga memasukkan dampak lingkungan dan sosial yang lebih kritis, terutama bagi komunitas terdampak di daerah tambang.
Karena berbagai polemik ini, UI kemudian menunda keputusan akhir mengenai kelulusan Bahlil. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua standar akademik dan etika dipenuhi, dengan harapan dapat menjaga kualitas pendidikan yang mereka junjung. Pihak UI menyatakan akan melakukan audit investigatif menyeluruh, termasuk pengawasan tata kelola pelaksanaan publikasi dan penerimaan mahasiswa di program doktoral. Dalam akhir keputusan, kelulusan Bahlil akhirnya ditangguhkan sementara oleh UI menunggu sidang etik yang bertujuan mengkaji polemik yang berkembang.
Kelangkaan tabung gas bersubsidi 3 kg terjadi di awal Februari 2025 usai Bahlil melarang pedagang eceran menjual tabung LPG 3 kg. Imbas kelangkaan, warga antri panjang di agen pangkalan LPG sejumlah wilayah. Bahkan seorang warga Tangerang Selatan berusia 62 tahun sampai meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantri, Senin (3 Februari 2025).