Daftar partai politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara layak dapat mendaftarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum.
Berikut adalah daftar partai politik (parpol) di Indonesia yang disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum dan berdasarkan status perwakilan di parlemen tingkat nasional dan daerah.
Partai-partai ini merupakan peserta pemilihan umum—terakhir pada Pemilu 2019—tetapi tidak memperoleh satu kursi pun di Dewan Perwakilan Rakyat akibat gagal melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Dua partai yang sebelumnya berada di parlemen adalah PPP dan Hanura yang gagal mempertahankan kursi kembali di DPR RI. Meski tidak dapat meraih kursi di DPR RI, partai-partai ini berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Terkadang, partai-partai ini disebut juga dengan partai gurem.
Media massa di Indonesia menyematkan istilah partai gurem yang merujuk pada partai politik nasional tanpa perwakilan parlemen baik di DPR RI hingga DPRD. Pada awalnya, istilah ini mengacu pada partai politik dengan hasil perhitungan suara terkecil saat Pemilu 1999. Setelah 2004, partai tersebut tidak berhasil meraih ambang batas parlemen yang diperlukan untuk mendapat perwakilan di DPR RI.
Partai-partai ekstraparlementer ini tidak diterima berkas pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum karena tidak memenuhi kriteria syarat pendaftaran yang telah ditetapkan, di antaranya dokumen yang tidak lengkap, kantor pusat yang tidak tetap, jumlah keanggotaan partai yang tidak mencukupi batas minimum, hingga persentase keanggotaan perempuan yang tidak dapat melebihi batas minimalnya. Bagi partai yang ditolak berkas pendaftarannya umumnya mengajukan banding kepada Bawaslu.
Pendudukan Jepang di Hindia Belanda dimulai ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda melalui Tarakan, Kalimantan, pada tanggal 8 Maret 1942. Oleh Pemerintah Jepang, partai-partai yang berasaskan nasionalisme dan hendak memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan dilarang melakukan aktivitas politik pada 20 Maret 1942.
Setelah naik kekuasaan Presiden Soeharto dan negara memasuki masa Orde Baru (1965–1998), pemilihan umum tahun 1971 melakukan dengan cuma 10 partai-peserta, sehingga dia menghapus sistem multipartai di Indonesia, maka sewaktu Pemilu 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik (Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia, dan Partai Persatuan Pembangunan) dan terus berlangsung hinga pada Pemilu 1997.
Sebelum berakhirnya masa Orde Baru, beberapa aktivis politik mendirikan partai politik pada dekade 1990-an. Pembentukan partai politik baru ini didasari berseberangannya dengan pemerintah Orde Baru dan memposisikan diri sebagai oposisi. Partai-partai baru selanjutnya menjadi peserta Pemilu 1999.
Menyusul runtuhnya era Orde Baru dan mula Reformasi, penerapan sistem multipartai di Indonesia pun dimulai sekali lagi. Tercatat pembentukan partai-partai baru meningkat secara signifikan. Alhasil, pada saat Pemilihan umum legislatif Indonesia 1999 terdapat 148 partai politik yang terdaftar, namun hanya 48 dari mereka yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi legislatif, dibandingkan dengan Pemilu 1997 yang hanya diikuti dua partai politik dan Golongan Karya.
Pada saat Pemilihan umum legislatif Indonesia 2004 terdapat 24 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi DPR-RI dan DPRD; pada saat Pemilu 2009 sudah 38 partai serta 6 partai regional untuk Aceh.