Islam di Indonesia

Islam di Indonesia adalah agama terbesar dengan persentase 87,02% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim dalam survei tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar kedua di Dunia setelah Pakistan, dengan sekitar 231 juta penganut.
Dalam hal denominasi, mayoritas (98,8%) adalah Muslim Sunni, sementara 1-3 juta (1%) adalah Syiah, dan terkonsentrasi di sekitar Jakarta, dan sekitar 400.000 (0,2%) Muslim Ahmadiyah. Dari segi mazhab fikih, berdasarkan statistik demografi, 99% umat Islam Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, meskipun ketika ditanya, 56% lainnya tidak mengikuti mazhab tertentu.
Kecenderungan pemikiran dalam Islam di Indonesia secara garis besar dapat dikategorikan menjadi dua orientasi: "modernisme", yang menganut erat teologi ortodoks sambil merangkul pembelajaran modern, dan "tradisional", yang cenderung mengikuti interpretasi tokoh agama setempat dan ustaz di pesantren. Ada juga kehadiran penting secara historis dari bentuk sinkretis Islam yang dikenal sebagai kejawen.
Islam di Indonesia dianggap telah menyebar secara bertahap melalui aktivitas pedagang oleh para pedagang Muslim Arab, adopsi oleh penguasa lokal, dan pengaruh sufisme sejak abad ke-13. Selama era kolonial akhir, itu diadopsi sebagai panji melawan kolonialisme. Sekarang, meskipun Indonesia mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah Negara Islam, namun secara konstitusional merupakan negara sekuler (tidak berlandaskan hukum/aturan agama dan tidak menetapkan agama resmi negara) yang pemerintahannya secara resmi mengakui enam agama formal. Pemerintah secara resmi mengakui enam agama: Islam, Protestan, Katolik Roma, Hindu, Budha, dan Konghucu. meskipun pemerintah juga secara resmi mengakui agama lokal Indonesia.
Muslim merupakan mayoritas di sebagian besar wilayah Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, wilayah pesisir Kalimantan, dan Maluku Utara. Muslim membentuk minoritas yang berbeda di Papua, Bali, Nusa Tenggara Timur, sebagian Sumatera Utara, sebagian besar wilayah pedalaman Kalimantan, dan Utara Sulawesi. Bersama-sama, daerah non-Muslim ini awalnya merupakan lebih dari sepertiga dari Indonesia sebelum upaya transmigrasi besar-besaran yang disponsori oleh pemerintah Suharto dan migrasi internal spontan baru-baru ini.
Migrasi internal telah mengubah susunan demografis negara selama tiga dekade terakhir. Ini telah meningkatkan persentase Muslim di bagian timur negara yang sebelumnya didominasi Kristen. Pada awal 1990-an, orang Kristen menjadi minoritas untuk pertama kalinya di beberapa wilayah Kepulauan Maluku. Sementara transmigrasi yang disponsori pemerintah dari Jawa yang berpenduduk padat dan Madura ke daerah berpenduduk lebih sedikit berkontribusi pada peningkatan populasi Muslim di daerah pemukiman kembali, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah bermaksud untuk menciptakan mayoritas Muslim di daerah Kristen peninggalan Belanda itu.
Ini data tabel presentase muslim di Indonesia menurut provinsi, disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri:
Dokumentasi klasik membagi Muslim Indonesia antara Muslim "nominal", atau abangan, yang gaya hidupnya lebih berorientasi pada budaya non-Islam, dan Muslim "ortodoks", atau santri, yang menganut norma-norma Islam Ortodoks. Di Jawa, santri tidak hanya merujuk pada orang yang secara sadar dan eksklusif Muslim, tetapi juga menggambarkan orang-orang yang telah melepaskan diri dari dunia sekuler untuk berkonsentrasi pada kegiatan kebaktian di sekolah-sekolah Islam yang disebut pesantren—secara harafiah berarti "tempat santri". Istilah dan sifat yang tepat dari diferensiasi ini diperdebatkan sepanjang sejarah, dan hari ini dianggap usang.
Di era kontemporer, sering dibuat perbedaan antara "tradisionalisme" dan "modernisme". Tradisionalisme, yang dicontohkan oleh organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama, dikenal sebagai pendukung setia Islam Nusantara, sebuah merek khas Islam yang telah mengalami interaksi, kontekstualisasi, pribumisasi, interpretasi, dan vernakularisasi sejalan dengan sosial budaya kondisi di Indonesia. Di spektrum lain adalah modernisme, yang sangat diilhami oleh Modernisme Islam, dan organisasi masyarakat Muhammadiyah dikenal sebagai pendukung Islam Berkemajuan. Muslim modernis mengadvokasi reformasi Islam di Indonesia, yang dianggap telah menyimpang dari ortodoksi Islam historis. Mereka menekankan otoritas Qur'an dan Hadits, dan menentang sinkretisme dan taqlid kepada ulama. Pembagian ini, bagaimanapun, juga telah dianggap sebagai penyederhanaan yang berlebihan dalam analisis baru-baru ini. Sejak 1990-an, Muhammadiyah telah bergerak ke arah yang lebih berorientasi Salafi. Salafisme adalah cabang Islam yang menyerukan untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah menurut generasi pertama umat Islam, dan untuk menghindari hal-hal yang diperkenalkan kemudian dalam agama, telah terlihat ekspansi dalam masyarakat Indonesia.
Sekolah dan cabang Islam di Indonesia mencerminkan aktivitas doktrin dan organisasi Islam yang beroperasi di Indonesia. Dari segi denominasi, Indonesia adalah negara mayoritas Sunni dengan minoritas sekte lain seperti Islam Syiah dan Ahmadiyah. Dalam hal mazhab fiqih, mazhab Syafi'i dominan di Indonesia pada umumnya. Berkembang biaknya madzhab Syafi'i dianggap karena para saudagar Arab dari selatan Semenanjung Arab yang mengikuti madzhab fiqih ini.
Menurut Thomas Walker Arnold, sulit untuk menentukan bilakah masa tepatnya Islam masuk ke Indonesia. Hanya saja, sejak abad ke-2 Sebelum Masehi orang-orang Ceylon telah berdagang dan masuk abad ke-7 Masehi, orang Ceylon mengalami kemajuan pesat dalam hal perdagangan dengan orang Cina. Hinggalah, pada pertengahan abad ke-8 orang Arab telah sampai ke Kanton. Waktu masuknya Islam di Nusantara sudah berlangsung sejak abad ke-7 dan 8 Masehi. Namun, perkembangan dakwah baru betul dimulai kala abad ke-11 dan 12. Artinya dakwah di Nusantara sudah merentang selama beberapa abad pada masa-masa awal. Indonesia sendiri pada masa-masa itu, tidaklah asing dari pandangan musafir Arab. Sulaiman at-Tajir misalnya, sampai ke kawasan Zabij yang ada di timur India. Dilengkapi pula oleh catatan ahli geografi sejaman, Ibnu Khurdadzbih bahwa Zabij dipimpin seorang Maharaja, yang juga disetujui oleh pendapat Yaqut al-Hamawi dan Al-Mas'udi. Belakangan, pendapat soal negeri Maharaja ini disetujui sejarawan Arab modern, Husain Mu'nis, bahwa ia merujuk pada daerah yang kini ada di kawasan Indonesia modern. Mengenai tempat asal kedatangan Islam yang menyentuh Indonesia, di kalangan para sejarawan terdapat beberapa pendapat. Ahmad Mansur Suryanegara mengikhtisarkan teori masuknya Islam dalam tiga teori besar. Pertama, teori Gujarat. Islam dipercayai datang dari wilayah Gujarat – India melalui peran para pedagang India muslim pada sekitar abad ke-13 M. Kedua, teori Makkah. Islam dipercaya tiba di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab muslim sekitar abad ke-7 M. Ketiga, teori Persia. Islam tiba di Indonesia melalui peran para pedagang asal Persia yang dalam perjalanannya singgah ke Gujarat sebelum ke nusantara sekitar abad ke-13 M. Mereka berargumen akan fakta bahwa banyaknya ungkapan dan kata-kata Persia dalam hikayat-hikayat Melayu, Aceh, dan bahkan juga Jawa. Selain itu pula, temuan Marco Polo juga menyatakan sebagai dampak interaksi orang-orang Perlak di Aceh, mereka telah mengenal Islam. Selama masa-masa ini, dinyatakan oleh Van Leur dan Schrieke, bahwa penyebaran Islam lebih terbantu lewat faktor-faktor politik alih-alih karena niaga. Pandangan lain dari AH Johns dan SQ Fatimi menyebutkan penyebaran Islam bertumpu pada imam-imam Sufi yang cakap dalam soal kebatinan, dan bersedia menggunakan unsur-unsur kebudayaan pra Islam dan mengisinya kembali dengan semangat yang lebih Islami. Peranan agamawan itu yang bisa dilihat dalam proses sejarah Islamisasi kawasan. Di Samudera Pasai misalnya, pelopor dakwah Islam adalah seorang ulama yang disebut Syekh Ismail dan bertanggung jawab memperkenalkan Islam sampai kepada rajanya, Merah Silu dan masuk Islam dengan nama Malik al-Saleh. Begitu pun pada kasus Islamisasi kerajaan Malaka, yang raja pertamanya adalah Iskandar Syah, masuk Islam dengan perantara ulama yang dalam catatan Sejarah Melayu adalah Maulana Sadar Jahan. Dari kondisi-kondisi di atas, hal itu menjelaskan bahwa Islam telah menjadi posisi sentral dalam sosial politik dan budaya tempatan, malahan hingga menjadi unsur terbentuknya kerajaan. Selain itu pula, sejarah di atas menunjukkan bahwa masa awal sejarah dakwah Islam di Nusantara berlangsung dari kawasan pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, dan terlibat secara intensif dalam kawasan dagang jarak jauh Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.
Di Pulau Sulawesi, Islam menyebar melalui hubungan Kerajaan-Kerajaan setempat dengan para Ulama dari Mekkah dan Madinah, yang sebelumnya pula sempat singgah di Hadramaut untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Nusantara. Selain itu, pengaruh dari Ulama Minang di wilayah Selatan pulau Sulawesi turut mengantarkan Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bone untuk memeluk agama Islam. Sementara itu, pengaruh dari Kesultanan Ternate turut berperan penting dalam penyebaran agama Islam di pulau Sulawesi bagian tengah dan Utara. Salah satu buktinya adalah eksistensi Kesultanan Gorontalo sebagai salah satu Kerajaan Islam paling berpengaruh di Semenanjung Utara Sulawesi hingga ke Sulawesi bagian Tengah dan Timur. Selain pengaruh Kesultanan Ternate, Ulama-Ulama besar yang hijrah ke wilayah jazirah utara dan tengah Sulawesi pun turut mempercepat penyebaran agama Islam di wilayah ini. Selain itu, Kesultanan Tidore yang juga menguasai Tanah Papua, sejak abad ke-17, telah berhasil melakukan upaya penyebaran agama Islam hingga mencapai wilayah Semenanjung Onin di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Kalau ahli sejarah Barat beranggapan bahwa Islam masuk di Indonesia mulai abad 13 adalah tidak benar, Abdul Malik Karim Amrullah berpendapat bahwa pada tahun 625 M sebuah naskah Tiongkok mengkabarkan bahwa menemukan kelompok bangsa Arab yang telah bermukim di pantai Barat Sumatra (Barus). Pernyataan yang hampir senada dikemukakan Arnold, bahwa mungkin Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad awal Hijriah. Meskipun kepulauan Indonesia telah disebut-sebut dalam tulisan ahli-ahli bumi Arab, di dalam tarikh Cina telah disebutkan pada 674 M orang-orang Arab telah menetap di pantai barat Sumatra.
Pada tahun 30 Hijriyah atau 651 M semasa pemerintahan Khilafah Islam Utsman bin Affan (644-656 M), memerintahkan mengirimkan utusannya (Muawiyah bin Abu Sufyan) ke tanah Jawa yaitu ke Jepara (pada saat itu namanya Kalingga). Hasil kunjungan duta Islam ini adalah raja Jay Sima, putra Ratu Sima dari Kalingga, masuk Islam. Namun menurut Hamka sendiri, itu terjadi tahun 42 Hijriah atau 672 Masehi.
Pada tahun 718 M raja Sriwijaya Sri Indravarman setelah pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (717 - 720 M) (Dinasti Umayyah) pernah berkirim surat dengan Umar bin Abdul Aziz sekaligus berikut menyebut gelarnya dengan 1000 ekor gajah, berdayang inang pengasuh di istana 1000 putri, dan anak-anak raja yang bernaung di bawah payung panji. Baginda berucap terima kasih akan kiriman hadiah daripada Khalifah Bani Umayyah tersebut. Dalam hal ini, Hamka mengutip pendapat SQ Fatimi yang membandingkan dengan The Forgotten Kingdom Schniger bahwa memang yang dimaksud adalah Sriwijaya tentang Muara Takus, yang dekat dengan daerah yang banyak gajahnya, yaitu Gunung Suliki. Apalagi dalam rangka bekas candi di sana, dibuat patung gajah yang agaknya bernilai di sana. Tahun surat itu disebutkan Fatemi bahwa ia bertarikh 718 Masehi atau 75 Hijriah. Dari situ, Hamka menepatkan bahwa Islam telah datang ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah.
Selain itu, fakta yang juga tak bisa diabaikan adalah bahwa adanya kitab Izh-harul Haqq fi Silsilah Raja Ferlak yang ditulis Abu Ishaq al-Makrani al-Fasi yang berasal dari daerah Makran, Balochistan menyebut bahwa Kerajaan Perlak didirikan pada 225 H/847 M diperintah berturut-turut oleh delapan sultan.
Bukti lain memperlihatkan telah munculnya Islam pada masa awal dengan bukti Tarikh Nisan Fatimah binti Maimun (1082M) di Gresik.
Untuk menjelaskan bagaimana metode penyebaran Islam di Indonesia, Arnold mengutip catatan yang dikutip dari C. Semper bahwa para pedagang Muslim menggunakan bahasa dan adat istiadat orang tempatan. Setelah mengadakan pernikahan dengan orang setempat, pembebasan budak, maka ia mengadakan perserikatan dan tak lupa tetap memelihara hubungan persahabatan dengan golongan aristokrat yang juga telah mendukung kebebasannya. Para pedagang ini, tidaklah datang sebagai penyerang, tidak pula memakai pedang, ataupun memakai kelas atas guna menekan kawula-kawula rakyat. Namun dakwah dilakukan dengan kecerdasan, dan harta perdagangan yang mereka punya lebih mereka utamakan untuk modal dakwah.
Selama masa-masa abad pertengahan ini, pedagang-pedagang Muslim turut memberi andil dalam bertumbuhnya perdagangan dan kota-kota yang terlibat di sana. Bersamaan dengan kegiatan dagang orang Tionghoa dari Dinasti Ming, Gresik, Malaka, dan Makassar berubah dari kampung kecil menjadi kota-kota besar dengan penduduk 50 ribu jiwa. Begitupun untuk Aceh, Patani, dan Banten.
Pada abad ke-18 masehi atau tahun 1700 kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang, tetapi pada perkembangan selanjutnya mereka menjajah daerah ini dan memaksakan penyebaran ajaran agama mereka. Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya, VOC (1602-1799), namun pada waktu itu mereka belum menjajah daerah Nusantara. Pada tahun 1800, VOC dibubarkan dan Hindia Belanda didirikan, sejak itu seluruh wilayah Nusantara dikuasainya. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerja sama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong.
Dengan sumuliayatul (kesempurnaan) Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan, para santri (peserta didik pesantren) menjadi jundullah (pasukan Allah) yang siap melawan penjajah, sedangkan ulamanya menjadi panglima perang. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat pada masa kerajaan Islam yang syair-syairnya berisi seruan perjuangan.
Di akhir abad ke-19, muncul ideologi pembaruan Islam yang diserukan oleh Jamal-al-Din Afghani dan Muhammad Abduh. Ulama-ulama Minangkabau yang belajar di Kairo, Mesir banyak berperan dalam menyebarkan ide-ide tersebut, di antara mereka ialah Muhammad Djamil Djambek dan Abdul Karim Amrullah. Pembaruan Islam yang tumbuh begitu pesat didukung dengan berdirinya sekolah-sekolah pembaruan seperti Adabiah (1909), Diniyah Putri (1911), dan Sumatra Thawalib (1915). Pada tahun 1906, Tahir bin Jalaluddin menerbitkan koran pembaruan al-Iman di Singapura dan lima tahun kemudian, di Padang terbit koran dwi-mingguan al-Munir.
Setidak-tidaknya dalam tren menuju masa kebangkitan nasional pada awal abad ke-20, pergumulan umat Islam di Indonesia berlangsung dalam 3 jalan: organisasi, konsepsi pemikiran-pemikiran ortodoks, dan politik. Organisasi di Hindia Belanda dari berbagai spektrum Keislaman muncul, tapi yang menentukan tren keumatan ke depan sejarah kala itu adalah NU dan Muhammadiyah. Organisasi-organisasi itu bergerak dengan beberapa cara, antaranya menghubungkan masyarakat dari pelbagai daerah, menyuarakan persamaan gagasan komunitas umat Islam secara global dengan mengirimi buletin perkabaran umat Islam dari penjuru bumi, ataupun mengumpulkan orang banyak untuk kegiatan reli massa.
Sebagian besar ummat Islam di Indonesia berada di wilayah Indonesia bagian Barat, seperti di pulau Sumatra, Jawa, Madura dan Kalimantan. Sedangkan untuk wilayah Timur, penduduk Muslim banyak yang menetap di wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara dan enklave tertentu di Indonesia Timur seperti Kabupaten Alor, Fakfak, Haruku, Banda, Leihitu, Tual dan lain-lain.
Berikut merupakan persebaran umat Islam per provinsi Indonesia. Sensus dihadirkan pada tahun 2010.
Di Indonesia, telah diketahui bahwa Islam sampai ke Kepulauan Nusantara sejak abad ke-7 dan berkembang pada abad ke-12 dan kemudian ke-16. Pada masa ini, selain kata serapan, sistem aksara yang disebut huruf Jawi dan aksara daerah juga tercipta, suatu hal yang sebelumnya tidak ada. Pada masa ini, bahasa Melayu sebagai lingua franca berpadu mengembangkan kebudayaan Islam di jazirah ini. Pengaruh Islam, lewat bahasa Arab, juga memengaruhi perkembangan daerah di Indonesia, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bima, bahasa Bugis, bahasa Lampung dan bahasa Sasak.
Islam sangat banyak berpengaruh terhadap arsitektur bangunan di Indonesia. Rumah Betawi salah satunya, adalah bentuk arsitektur bangunan yang banyak dipengaruhi oleh corak Islam. Pada salah satu forum tanya jawab di situs Era Muslim, disebutkan bahwa Rumah Betawi yang memiliki teras lebar, dan ada bale-bale untuk tempat berkumpul, adalah salah satu ciri arsitektur peradaban Islam di Indonesia.
Masjid adalah tempat ibadah Muslim yang dapat dijumpai diberbagai tempat di Indonesia. Menurut data Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia, saat ini terdapat 125 ribu masjid yang dikelola oleh lembaga tersebut, sedangkan jumlah secara keseluruhan berdasarkan data Departemen Agama tahun 2004, jumlah masjid di Indonesia sebanyak 643.834 buah, jumlah ini meningkat dari data tahun 1977 yang sebanyak 392.044 buah. Diperkirakan, jumlah masjid dan mushala di Indonesia saat ini antara 600-800 ribu buah. Adapun menurut penuturan Komjen Pol Syafruddin Wakil Ketum Dewan Masjid Indonesia menyebut sesuai data tahun 2017, bahwa Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid. Dalam pada itu, pengelolaan masjid di Indonesia berbeda dengan masjid di negara lain. Pemerintah tak secara langsung membangun dan mengelola masjid, tetapi lewat swadaya masyarakat, begitu juga dalam hal pengelolaannya.
Pesantren adalah salah satu sistem pendidikan Islam yang ada di Indonesia dengan ciri yang khas dan unik, juga dianggap sebagai sistem pendidikan paling tua di Indonesia. Pendidikan Islam dalam konteks institusi mengacu pada lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah, dan Madrasah sebagai sekolah umum yang memiliki ciri khas Islam. Peran strategis Pondok Pesantren dalam pendidikan Islam telah diakui, dan hal ini terlihat dari beberapa aspek:
Kiblat Umat Islam
Pondok Pesantren masih dianggap sebagai kiblat utama bagi umat Islam Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari pandangan masyarakat bahwa penuntutan ilmu agama akan lebih berkualitas jika dilakukan di pesantren.
Pendidikan Integratif dan Komprehensif
Pesantren telah mengembangkan program pendidikan yang mampu memberikan pendidikan yang integratif (penggabungan berbagai disiplin ilmu) dan komprehensif (menyeluruh). Ini terlihat dari paduan ilmu dengan moralitas santri.
Pendidikan Sepanjang Hidup
Pesantren tidak membatasi usia pesertanya, menyelenggarakan pendidikan sepanjang hidup dengan waktu belajar 24 jam.
Moralitas dan Etika
Pesantren menekankan pada kejujuran, keikhlasan, dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran.
Persaudaraan Santri
Santri di pesantren hidup dalam suasana persaudaraan yang erat. Mereka tinggal dalam satu kompleks dengan banyak penghuni dan makan bersama dengan menu yang disediakan.
Jika melihat sejarah pendidikan di Jawa sebelum Islam, terdapat lembaga pendidikan yang disebut pawiyatan. Pawiyatan merupakan lembaga di mana seorang guru (Ki Ajar) mengajar beberapa murid (cantrik). Konsep ini mirip dengan model pesantren, di mana seorang guru (kiai) mengajar beberapa murid (santri) dan mereka hidup bersama dalam satu kompleks.
Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Model pendidikan seperti pawiyatan telah ada sebelum masuknya Islam. Dengan masuknya Islam, muncul kebutuhan akan sarana pendidikan, dan model pawiyatan dijadikan acuan dengan melakukan perubahan pada sistem pendidikan Islam.
Pendidikan pesantren pada awalnya fokus pada ilmu agama dan sikap beragama. Setelah murid memiliki kecerdasan tertentu, mereka mulai diajarkan kitab-kitab klasik. Mahmud Yunus membagi pesantren ke dalam empat tingkatan: dasar, menengah, tinggi, dan khusus. Sistem administrasi pendidikan pesantren masih bersifat tradisional dan belum seperti sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda. Ada lima unsur pokok pesantren menurut Zamaksyari Dhofier, yaitu kiai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik.
Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki perjalanan tersendiri. Sejak awal, pesantren sering kali diabaikan atau dikucilkan dari sistem pendidikan nasional. Pada masa Orde Baru, bahkan pesantren secara formal diputus hubungannya dengan pendidikan formal di Indonesia. Ijazah pesantren tidak diakui lagi sebagai kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi. Ini berlaku bahkan jika di dalam pesantren diselenggarakan pendidikan berjenjang seperti madrasah diniyah. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahkan secara tegas menguatkan pemutusan hubungan ini dari segi hukum.
Meskipun ada kemungkinan pesantren atau madrasah diniyah dapat dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional, namun pengelompokannya sebagai pendidikan luar sekolah telah menimbulkan ketidaksesuaian dan kurangnya kesinambungan dengan lembaga pendidikan formal, khususnya madrasah yang telah beralih fungsi menjadi sekolah.
Hal ini menunjukkan bahwa pesantren telah mengalami penolakan atau ketidakpengakuan dalam konteks pendidikan nasional formal. Meskipun pesantren memiliki tradisi dan peran penting dalam pendidikan Islam, namun di beberapa periode sejarah pendidikan di Indonesia, pesantren menghadapi tantangan dalam memperoleh status dan pengakuan yang setara dengan lembaga pendidikan formal lainnya.
Dengan mayoritas berpenduduk Muslim, politik di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan peranan umat Islam. Kebangunan akan kesedaran berpolitik ini diawali kalangan kaum haji yang membawa kabar-kabar akan serangan Prancis terhadap Maroko, umat Islam Libya diserang, dan gerakan nasionalis Mesir melawan imperialis Inggris. Ini juga membentuk perasaan setia kawan sesama kaum Muslimin, dan membangkitkan ketidaksukan terhadap kolonialisme dan imperialisme Eropa. Meskipun Islam menjadi mayoritas, Indonesia tidak menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Walau demikian, Indonesia bukanlah negara yang berasaskan Islam, tetapi sebagian kecil napas Islam tetap diakui seperti adanya undang-undang peradilan agama, perbankan syariah, wakaf dan pengelolaan zakat.
Seiring dengan reformasi 1998, di Indonesia jumlah partai politik Islam kian bertambah. Pada Pemilu 1999, 17 partai Islam—yaitu 12 partai Islam dan 5 partai lain berazaskan Islam dan Pancasila—ikut berlaga dalam pemilihan tersebut. Kesiapan mereka dalam hal administrasi—terkecuali PPP yang memang sudah tua—mengagumkan mengingat mereka dapat mengikuti segala syarat pemilu yang cukup ketat, serupa bahwa setiap partai harus punya cabang sekurangnya di 14 provinsi. Dalam Pemilu tersebut, PPP meraih 11.329.905 suara (10,7 persen) dan bercokol pada peringkat ketiga, karena itu Partai Persatuan Pembangunan meraih 5 besar. Partai Bulan Bintang mampu membentuk fraksi sendiri walau cuma 13 anggota, dan Partai Keadilan hanya memperoleh 7 kursi DPR saja. Bila sebelumnya hanya ada satu partai politik Islam, yakni Partai Persatuan Pembangunan-akibat adanya kebijakan pemerintah yang membatasi jumlah partai politik, pada pemilu 2004 terdapat enam partai politik yang berasaskan Islam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Bulan Bintang.