Unjuk rasa di Indonesia 2025

Unjuk rasa di Indonesia 2025, yang dijuluki demonstrasi #IndonesiaGelap, adalah serangkaian demonstrasi rakyat terhadap pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat di beberapa kota di Indonesia.
Menurut koordinator pusat BEM SI, Herianto, aliansi tersebut menyerukan demonstrasi di seluruh negeri pada 17 dan 18 Februari (dibatalkan di Jakarta), sementara mereka akan mengadakan demonstrasi di pusat di Jakarta pada 19 (dibatalkan) dan 20 Februari. Koalisi Masyarakat Sipil juga menyerukan warga sipil untuk berpartisipasi dalam demonstrasi pada 21 Februari setelah salat Jumat. BEM SI memproyeksikan bahwa sekitar 5.000 mahasiswa berpartisipasi dalam demonstrasi, dan mereka juga mengancam akan melakukan tindakan lebih lanjut jika pemerintah belum bereaksi secara positif.
Gelombang kedua protes dimulai pada Maret 2025 setelah disahkannya revisi terbaru Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, yang meningkatkan jumlah posisi sipil yang dapat diisi oleh prajurit dari 10 menjadi 14. Secara umum, sebagian besar protes berlangsung di depan gedung-gedung legislatif (nasional atau daerah), dengan para peserta biasanya mengenakan pakaian hitam, ditandai dengan pembakaran ban bekas, pelemparan bom molotov, dan bentrokan dengan aparat kepolisian.
Unjuk rasa dilakukan sebagai respons atas kebijakan kontroversial Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka, yang mencakup program Makan Bergizi Gratis dan pemberlakuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang menyebabkan berbagai pemotongan anggaran, yang konon untuk mendanai makanan bergizi gratis. Slogan #IndonesiaGelap sendiri berasal dari tagar yang populer di Twitter (X).
Menurut Beautynesia, tagar tersebut telah digunakan lebih dari 760 ribu tweet, namun dalam waktu 24 jam, jumlah tersebut meningkat hingga 14 juta tweet. Sementara menurut koordinator BEM SI, Satria Naufal, tagar itu mewakili "ketakutan, kekhawatiran, dan kesejahteraan warga negara".
Sebelumnya, unjuk rasa Adili Jokowi juga pernah terjadi di Surakarta pada 14 Februari 2025 yang menuntut agar kasus-kasus yang melibatkannya diusut tuntas. Namun, 10 menit kemudian, para pengunjuk rasa bubar setelah hujan deras. Selain itu, ada beberapa grafiti bertuliskan Adili Jokowi di beberapa wilayah di Jawa, seperti Yogyakarta, Surabaya, dan Malang, yang kemudian banyak di antaranya yang telah dihapus oleh pemerintah daerah.
Koordinator pusat BEM SI, Herianto, mengklaim bahwa Indonesia "dipimpin oleh matahari kembar", dan memberi contoh mengenai larangan penjualan tabung gas LPG 3 kg oleh pedagang eceran informal kecil, sebuah kebijakan yang diberlakukan tanpa sepengetahuan presiden Prabowo Subianto dan kemudian dicabut.
Ia juga mengklaim bahwa mahasiswa kecewa setelah Prabowo meneriakkan "Hidup Jokowi!" selama ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center. Prabowo sendiri telah dituduh oleh lawan-lawannya dan analis politik sebagai boneka Jokowi karena kedekatannya dan pengaruh presiden terhadap kebijakannya.
Prabowo telah membantah tuduhan ini beberapa kali, yang terbaru adalah selama acara ulang tahun ke-17 Partai Gerindra yang sama di mana ia menanggapi dengan mengatakan "Ndasmu!" berarti "Kepalamu!" dengan nada dan ekspresi wajah mengejek. Reaksi tersebut menuai kritik dari publik karena kekanak-kanakan dan konfrontatif terhadap lawannya.
Meski demikian, musisi Iwan Fals mengkritik tuntutan untuk membawa Jokowi ke pengadilan, dan mempertanyakan apa saja kesalahannya selama menjabat. Pendiri KedaiKOPI, Hendri Satrio juga meragukan keberhasilan gerakan ini. Ia menyatakan, akan sulit bagi pemerintah Prabowo untuk menangkap dan menyeret Jokowi ke pengadilan.
Sementara itu, saat aksi unjuk rasa pada 17 Februari 2025, Prabowo menghadiri rapat tertutup bersama para menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, sembari membahas berbagai isu strategis seperti perjudian daring. Keduanya juga terlihat makan siang bersama.
Pada saat yang bersamaan, 17 Februari 2025, seluruh 8 fraksi di DPR sepakat untuk mengesahkan secara resmi rancangan revisi UU Mineral dan Batu Bara dalam rapat paripurna ke-13 pada 18 Februari. Salah satu usulan perubahan undang-undang tersebut adalah untuk mengizinkan universitas dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk menerima izin pertambangan dan terlibat dalam pertambangan.
Para pendukung perubahan dari pemerintah ini berpendapat bahwa hal ini akan menurunkan biaya pendidikan tinggi, sementara akademisi dan mahasiswa mengkritik perubahan tersebut karena berpotensi digunakan untuk membungkam universitas dari berpartisipasi dalam aktivisme sambil memperburuk kerusakan ekologi yang disebabkan oleh industri pertambangan.
Usulan perubahan ini kemudian dibatalkan ketika undang-undang tersebut disahkan pada 17 Februari oleh parlemen pada hari yang sama ketika unjuk rasa meletus.
Pada Maret 2025, gelombang protes kembali mencuat setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (Undang-Undang TNI). Salah satu perubahan utama terdapat pada Bab 3, di mana Angkatan Bersenjata yang sebelumnya berada di bawah subordinasi Presiden dan Kementerian Pertahanan (Kemhan), kini sepenuhnya berada di bawah Kemhan.
Revisi juga menyentuh Bab 7 dengan menambah dua tugas baru dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu perlindungan terhadap serangan siber serta perlindungan warga negara Indonesia dan kepentingan nasional di luar negeri, sehingga totalnya menjadi 16 tugas.
Pada Bab 47, jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh anggota TNI meningkat dari 10 menjadi 15 posisi, termasuk di antaranya BNPB, BNPP, BNPT, Bakamla, dan Kejagung, meski usulan untuk menambahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akhirnya dibatalkan.
Sementara itu, Bab 53 mengatur usia pensiun prajurit berdasarkan pangkat, mulai dari 55 tahun bagi Bintara dan Tamtama, hingga 63 tahun bagi perwira tinggi bintang empat, dengan kemungkinan perpanjangan dua kali melalui keputusan presiden.
Pada tanggal 15 Maret 2025, Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menggelar aksi protes di Hotel Fairmont, Jakarta, menargetkan rapat tertutup Panitia Kerja Revisi UU TNI yang dihadiri anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan perwakilan pemerintah. Rapat ini merupakan bagian dari upaya merevisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan usulan perubahan yang memicu kontroversi seperti penempatan prajurit aktif di posisi sipil dan peningkatan usia pensiun.
Pada 19 Maret, Komisi I DPR bersama pemerintah menyepakati pengesahan revisi undang-undang ini yang kemudian resmi diberlakukan pada 20 Maret dalam rapat paripurna. Namun, revisi tersebut memicu kritik keras dari berbagai kalangan karena dinilai membuka peluang kembalinya praktik dwifungsi militer. Petisi daring yang menyerukan pembatalan revisi pun muncul di Change.org dan telah ditandatangani oleh lebih dari 26 ribu orang per 19 Maret 2025.
Ketegangan semakin meningkat setelah insiden sabung ayam di Way Kanan, Lampung, pada 17 Maret, yang mengakibatkan tewasnya tiga polisi akibat tembakan dari dua prajurit TNI, memperburuk citra lembaga militer tersebut di mata publik.
Sebuah gambar populer yang mendukung unjuk rasa mahasiswa beredar luas, menampilkan Sistem Peringatan Darurat (Emergency Alert System/EAS) fiktif dengan latar belakang hitam, menggantikan latar biru yang digunakan sebelumnya. Gambar ini kemudian memicu munculnya gerakan "bakso" P.E.N.T.O.L., sebuah bakronim dari enam tuntutan politik.
Meskipun gerakan ini viral setelah unjuk rasa berlangsung, enam tuntutan tersebut sebenarnya telah muncul lebih awal, tepatnya pada 4 Februari. Adapun isi tuntutan tersebut adalah: Polisi diberesi; Energi buat rakyat; Naikkan taraf hidup rakyat; Tunaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk guru, ASN, dan dosen; Output MBG (Makan Bergizi Gratis) diperbaiki; serta Lawan mafia tanah dan lengserkan pejabat tolol.
Dalam aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar oleh BEM UI pada 17 Februari 2025, mereka menyampaikan lima tuntutan utama. Pertama, mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 karena dianggap merugikan rakyat. Kedua, menuntut transparansi status pembangunan dan kinerja program pangan bergizi gratis. Ketiga, menolak revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Dwifungsi. Keempat, mendesak agar mantan Presiden Joko Widodo diadili. Kelima, mendesak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.
Selanjutnya, pada 17 Februari 2025, dalam demonstrasi di Jakarta, koordinator aksi, Bagas Wisnu, membacakan tiga belas tuntutan kepada pemerintah. Tuntutan-tuntutan tersebut meliputi: pendidikan yang gratis, ilmiah, dan demokratis; reformasi agraria yang sungguh-sungguh; penolakan terhadap revisi UU Mineral dan Batu Bara; penghapusan dwifungsi ABRI; pengesahan RUU Masyarakat Adat; pencabutan Inpres Nomor 1 Tahun 2025; evaluasi total terhadap program Makan Bergizi Gratis; realisasi anggaran untuk tunjangan dosen; penerbitan Perppu tentang Perampasan Aset; penolakan terhadap revisi UU TNI, Polri, dan Kehakiman; penataan ulang dan perombakan kabinet; penolakan revisi Tata Tertib DPR; serta reformasi kepolisian.
Pada 19 Februari, tuntutan awal dari BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) yang semula berjumlah lima, berkembang menjadi tujuh tuntutan. Di antaranya adalah: mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025; transparansi status pembangunan; transparansi dalam penyaluran program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran; penolakan terhadap revisi UU Minerba yang dinilai membungkam kebebasan akademik; penolakan terhadap dwifungsi TNI yang dianggap bisa menimbulkan represifitas dan menghambat demokrasi; penuntutan agar Presiden Joko Widodo ditangkap dan diadili; serta pengesahan UU Perampasan Aset sebagai langkah memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
Keesokan harinya, tuntutan-tuntutan tersebut kembali diperluas, kali ini menjadi sembilan poin. Dalam momentum ini pula, lagu berjudul "Bayar, Bayar, Bayar", ciptaan dan nyanyian duet musik Sukatani asal Kabupaten Purbalingga, dinyanyikan secara serentak oleh para peserta unjuk rasa. Lagu tersebut menjadi simbol kritik terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai belum profesional, serta sarat dengan praktik suap, pungutan liar, dan gratifikasi dalam sistem administrasi kepolisian di Indonesia.
Gelombang kedua demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) tengah berlangsung di berbagai daerah, termasuk Yogyakarta, Jakarta, Surabaya, dan Bandung, pada 19–20 Maret 2025. Aksi ini melibatkan mahasiswa, dosen, serta organisasi masyarakat sipil yang menyuarakan kekhawatiran bahwa rancangan undang-undang tersebut berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan supremasi sipil atas militer.
Di Yogyakarta, para demonstran dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan beberapa tuntutan utama. Pertama, mereka menuntut Pemerintah dan DPR untuk membatalkan revisi Undang-Undang TNI yang dinilai tidak transparan, terburu-buru, dan mengabaikan aspirasi publik, sehingga dianggap melanggar konstitusi. Kedua, mereka meminta Pemerintah dan DPR menjunjung tinggi konstitusi dan tetap berkomitmen pada Agenda Reformasi, dengan mempertahankan prinsip supremasi sipil dan kesetaraan di hadapan hukum, serta menolak dengan tegas dwifungsi TNI/Polri.
Ketiga, mereka menuntut TNI/Polri sebagai institusi negara untuk melakukan reformasi internal dan meningkatkan profesionalisme guna memulihkan kepercayaan publik. Keempat, mereka mengimbau seluruh akademisi di Indonesia untuk bersikap tegas terhadap segala bentuk tindakan yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, dan menyimpang dari Agenda Reformasi. Terakhir, mereka mendorong dan mendukung masyarakat sipil untuk menjaga Agenda Reformasi dengan mengawasi serta menuntut pertanggungjawaban Pemerintah dan DPR.
Sementara itu, pada 19 Maret 2025, mahasiswa dari Universitas Trisakti menggelar demonstrasi di Gerbang Pancasila, dalam kompleks Parlemen di Jakarta, untuk menolak revisi Undang-Undang TNI. Mereka menyampaikan empat tuntutan utama, menyuarakan kekhawatiran bahwa revisi tersebut dapat melemahkan supremasi sipil dan berpotensi mengembalikan dwifungsi TNI dalam politik dan pemerintahan.
Tuntutan ini disampaikan kepada Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas. Tuntutan tersebut mencakup penolakan terhadap seluruh draf revisi Undang-Undang TNI yang dinilai melemahkan supremasi sipil dan membuka kembali peluang bagi dwifungsi TNI. Selain itu, mereka menuntut pencopotan serta penghentian penempatan perwira aktif TNI-Polri dalam jabatan sipil guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di institusi militer.
Mereka juga menegaskan pentingnya menegakkan supremasi sipil dan menghentikan pengabaian terhadap Agenda Reformasi agar militer tetap berfungsi sesuai tugas utamanya sebagai penjaga pertahanan nasional. Terakhir, mereka menolak segala bentuk militerisasi dalam pemerintahan sipil serta menuntut komitmen pemerintah untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
Di Banda Aceh, mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Mereka juga menuntut transparansi penggunaan dana otonomi khusus pada hari Rabu, 19 Februari 2025. Aksi ini merupakan bentuk kritik terhadap kondisi sosial-politik di Indonesia yang mereka nilai semakin gelap dan penuh ketimpangan.
Sekitar pukul 15.15 WIB, dua kelompok mahasiswa tiba di DPR Aceh dari arah Simpang Jambo Tape dan Simpang Lima. Kelompok pertama mengenakan almamater kampus berwarna khas, sementara kelompok kedua mengenakan pakaian hitam dan pita di lengan, menandakan solidaritas serta keseriusan dalam menyuarakan aspirasi.
Mereka diperbolehkan masuk ke pekarangan DPR Aceh dan langsung melakukan orasi secara bergantian. Massa membawa berbagai spanduk dan poster. Setelah beberapa saat berorasi, para mahasiswa mengajak anggota DPR Aceh untuk duduk lesehan bersama di pekarangan gedung dewan. Aksi ini sempat menciptakan momen dialog, di mana para wakil rakyat diberi waktu satu menit untuk menyampaikan pendapat. Namun, ketika mereka hendak naik ke mobil orator, mahasiswa menolak dan membatasi akses tersebut. Aksi ini mendapat pengawalan dari personel Polresta Banda Aceh.
Ketua Fraksi Partai NasDem sekaligus anggota komisi III DPRA, Nurchalis, berjanji tuntutan mahasiswa akan dibahas di legislatif dan dibawa ke tingkat nasional.
Para pengunjuk rasa meninggalkan sampah dalam jumlah banyak, mulai dari botol minuman bekas hingga spanduk. Karena pengunjuk rasa mengabaikan permintaan wartawan untuk membersihkan sampah, sampah tersebut dibersihkan oleh polisi.
Di Medan, puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara yang dijaga oleh puluhan personel polisi pada tanggal 20 Februari 2025. Mereka membawa sejumlah spanduk dan membakar ban di depan gerbang gedung DPRD.
Setelah beberapa jam, perwakilan anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Hanura, Lambok Simamoramenemui mereka dan menjamin tuntutan mereka akan disampaikan ke DPRD Sumatera Utara dan DPR pusat.
Unjuk rasa berlanjut hingga keesokan harinya pada 21 Februari 2025, ratusan massa yang berasal dari gabungan mahasiswa beberapa universitas kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Tak lama kemudian, perwakilan Komisi C DPRD, Palacheta Subies Subianto menemui mereka. Sejumlah poster ditempel di pagar gedung DPRD Sumatera Utara, dan ban bekas dibakar dalam aksi tersebut.
Di Padang, mahasiswa Universitas Andalas (UNAND) dan Politeknik Negeri Padang (PNP) menggelar unjuk rasa di depan gerbang masuk UNAND. Kemudian, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Sumbar pada 18 Februari 2025 pukul 15.00 WIB (semula direncanakan pukul 13.30 WIB), dan juga membentangkan sejumlah spanduk.
Di Tanjung Pinang, 62 mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kepulauan Riau. Mereka dikawal 150 personel gabungan dari kepolisian daerah dan kepolisian kota.
Di Pagar Alam, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Kota Pagar Alam menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Kota Pagar Alam pada Selasa, 25 Maret 2025. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan UU Perampasan Aset, yang mereka anggap merusak demokrasi dan tidak berpihak kepada rakyat.
Massa aksi memulai demonstrasi dengan berkumpul di Alun-alun Selatan sebelum bergerak menuju Kantor DPRD sekitar pukul 11.00 WIB. Setibanya di lokasi, mahasiswa langsung meneriakkan tuntutan mereka dan meminta bertemu dengan ketua serta anggota DPRD. Mereka menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat, bukan hanya muncul saat Pemilu.
Pada awalnya, aksi berjalan damai. Namun, situasi mulai memanas ketika mahasiswa mencoba memasuki gedung DPRD untuk segera bertemu dengan anggota dewan. Ketegangan meningkat setelah diketahui bahwa seluruh anggota DPRD sedang menjalani dinas luar, sehingga tuntutan mahasiswa untuk berdialog langsung tidak bisa segera terpenuhi.
Untuk meredam situasi, Wakapolres Pagar Alam turun tangan mengamankan jalannya aksi. Aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berjaga ketat agar demonstrasi tetap berlangsung kondusif. Meskipun demikian, mahasiswa tetap melanjutkan orasi mereka, membentangkan spanduk bertuliskan "Tolak UU TNI" dan "Tolak Undang-Undang Perampasan Aset" sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang mereka anggap merugikan rakyat.
Setelah hampir satu jam berorasi, mahasiswa kembali mendesak agar pertemuan dengan Ketua DPRD dilakukan hari itu juga. Untuk menengahi, Sekretaris DPRD Kota Pagar Alam, Rano Fahlensi, turun langsung menemui massa dan memberikan penjelasan. Ia menyampaikan bahwa Ketua DPRD telah dihubungi dan menyatakan kesediaannya untuk bertemu dengan mahasiswa pada keesokan harinya, mengingat saat itu ia masih dalam perjalanan dinas luar kota. Rano juga menegaskan bahwa kehadiran Ketua DPRD memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan secara mendadak.
Setelah negosiasi berlangsung, mahasiswa akhirnya menerima penjelasan tersebut dan sepakat untuk membubarkan diri secara tertib. Mereka menantikan pertemuan esok hari sebagai ajang penyampaian aspirasi secara langsung. Aksi ini menunjukkan bahwa mahasiswa di Pagar Alam tetap aktif mengawal kebijakan pemerintah dan siap menyuarakan keberatan mereka terhadap regulasi yang dinilai merugikan masyarakat.
Di Palembang, pada 20 Februari, ratusan mahasiswa, terutama dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah (UIN Raden Fatah), berjalan kaki dari Kampus A pada pukul 10:00 pagi dan tiba di depan gedung DPRD Sumatera Selatan pada pukul 10:30 pagi. Mereka mencoba membawa ban bekas ke atas mobil komando, tetapi mereka dihalangi oleh pasukan. Setelah negosiasi, mereka diizinkan melakukannya. Namun, setelah gagal menemui ketua DPRD Sumatera Selatan, Andi Dinialdie, pengunjuk rasa menurunkan ban dan membakarnya di depan gedung. Sebelumnya diproyeksikan akan dihadiri oleh 1.000 orang. Para pengunjuk rasa juga memberi ultimatum 3 × 24 jam kepada pemerintah untuk mengambil sikap terkait pemotongan anggaran. Kemudian, wakil ketua DPRD Ilyas Panji dan anggota parlemen M Nasir menemui para pengunjuk rasa dan sepakat untuk menolak pemotongan anggaran dan memenuhi tuntutan mereka.
Di Pekanbaru, Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Riau berdemonstrasi menolak Revisi UU TNI pada Kamis, 20 Maret 2025. Aksi unjuk rasa ini digelar di depan kantor DPRD Pekanbaru karena dinilai dapat merugikan warga sipil. Menurut mahasiswa yang ikut serta dalam aksi, revisi UU TNI ini berpotensi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada militer dalam urusan sipil dan membatasi kebebasan masyarakat dalam beraktivitas di birokrasi. Mereka juga menduga bahwa pembahasan RUU ini dilatarbelakangi oleh kepentingan politik.
Kukuh El Hakim, mahasiswa Universitas Abdurrab yang turut dalam aksi, mengklaim bahwa revisi UU TNI tidak menguntungkan warga sipil. Ia menambahkan bahwa warga sipil saat ini sudah mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jika prajurit TNI memperoleh akses yang lebih luas ke lembaga negara dan pemerintahan, maka lapangan kerja bagi masyarakat akan semakin terbatas.
Hingga saat ini, DPRD dan pihak terkait belum memberikan respons atas aksi mahasiswa tersebut. Namun, mahasiswa memastikan bahwa perjuangan mereka akan terus berlanjut. Selain menolak revisi Undang-Undang TNI, mereka juga menuntut pencairan beasiswa bagi 6.000 mahasiswa. Para demonstran membubarkan diri setelah menyerahkan tuntutan mereka kepada anggota parlemen.
Di Batam, gelombang penolakan terhadap revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) terus meluas hingga ke Batam. Ratusan mahasiswa dari BEM SI dan aliansi kampus se-Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Batam pada 24 Maret 2025, mengecam proses pembahasan revisi yang dinilai bermasalah. Mereka menyoroti peran Anggota DPR asal Kepri, Endipat Wijaya, dalam Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, yang dianggap berpotensi membuka jalan bagi militerisasi sipil dan memperluas peran TNI di luar bidang pertahanan. Aksi yang berlangsung dari sore hingga malam hari ini diwarnai dengan taburan bunga dan lilin sebagai simbol "kegelapan demokrasi".
Selain aksi jalanan, mahasiswa juga menyiapkan langkah hukum dengan membentuk tim untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Koordinator aksi, Respati, menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak akan berhenti di jalanan, tetapi juga akan berlanjut di ranah hukum untuk membuktikan bahwa revisi UU TNI bertentangan dengan konstitusi. Pemilihan waktu aksi jelang buka puasa dilakukan untuk menjaga solidaritas di bulan Ramadhan, di mana para peserta juga berbuka bersama di lokasi. . Sementara itu, Kabagops Polresta Barelang, AKP Yudi Kurniadi, menyatakan bahwa aksi berjalan damai dengan pengamanan 65 personel kepolisian yang mengedepankan pendekatan persuasif tanpa kendaraan taktis, sebagai bentuk penghormatan terhadap mahasiswa sebagai bagian dari kontrol sosial.
Di Bukittinggi, sejumlah elemen masyarakat dan aliansi mahasiswa Bukittinggi, termasuk Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Kota Bukittinggi, menggelar demonstrasi di gedung DPRD Bukittinggi pada Kamis, 20 Maret 2025.
Di Tanjung Pinang, Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kepulauan Riau (Kepri) menggelar aksi unjuk rasa kembali di depan Kantor DPRD Provinsi Kepri pada 24 Maret 2025. Mereka memprotes pengesahan Undang-Undang TNI yang dinilai kontroversial serta menyampaikan tuntutan mereka dengan lugas dan tegas. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menyampaikan orasi berdasarkan kajian yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka menuntut agar kebijakan tersebut segera dicabut karena dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat."Kami ingin kebijakan ini dicabut!" tegas salah satu peserta aksi dalam orasinya. Unjuk rasa ini berlangsung di tengah bulan suci Ramadan, namun semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka tetap tinggi. Mereka tetap bertahan di depan gerbang Kantor DPRD Kepri, berusaha memastikan suara mereka didengar oleh para wakil rakyat. Hingga berita ini diturunkan, massa aksi masih berada di lokasi dengan pengawalan dari aparat kepolisian yang memastikan jalannya demonstrasi tetap kondusif.
Di Pangkal Pinang, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan mahasiswa Universitas Bangka Belitung (UBB) bersama aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bangka Belitung pada Selasa, 18 Februari 2025. Aksi ini digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat.
Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 15.20 WIB itu, para mahasiswa mengenakan almamater UBB dan membawa spanduk serta menyuarakan tagar #Indonesiagelap. Orator aksi menyampaikan bahwa aksi ini merupakan peringatan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum dikalkulasikan secara tepat, meskipun masa pemerintahan baru berjalan kurang dari satu tahun.
Mahasiswa menyoroti sejumlah kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada berbagai sektor, terutama pendidikan dan kebutuhan pokok. Mereka menyoroti pemotongan anggaran pendidikan, kelangkaan LPG, serta isu pemotongan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tercatat mencapai 23,95 persen atau sekitar Rp8,03 triliun dari anggaran semula Rp33,5 triliun.
Presiden Mahasiswa UBB, Alwi, menekankan bahwa pihaknya akan terus mengawal isu ini, khususnya terhadap pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyebutkan tidak ada pemotongan pada program KIP Kuliah. Namun demikian, mahasiswa menilai perlu ada pengawasan berkelanjutan agar kebijakan tersebut tidak berubah sewaktu-waktu.
Selain isu pendidikan, para mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap wacana perguruan tinggi yang diperbolehkan untuk mengelola pertambangan. Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan integritas dunia pendidikan. Aksi ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRD Bangka Belitung, Edi Nasapta, yang mendengarkan langsung aspirasi para mahasiswa.
Aksi unjuk rasa dilakukan oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Senin, 17 Februari 2025. Demonstrasi ini berlangsung di depan gerbang kompleks kantor Pemerintah Provinsi Lampung dan digelar sebagai bentuk protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berpotensi merugikan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.
Para demonstran berasal dari berbagai institusi seperti Universitas Lampung (Unila), Institut Teknologi Sumatera (Itera), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), dan Universitas Bandar Lampung (UBL). Mereka datang dengan mengenakan almamater masing-masing dan membawa mobil orasi serta berbagai spanduk.
Dalam orasinya, perwakilan mahasiswa menyuarakan kekhawatiran terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai dapat mengancam kesejahteraan masyarakat dan mengganggu stabilitas pendidikan nasional. Mereka menuntut hak-hak rakyat untuk dijamin dan diprioritaskan dalam kebijakan negara.
Adapun tuntutan yang disampaikan meliputi permintaan kepada Pemerintah Pusat agar mengkaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025, serta menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama. Selain itu, mereka mendesak Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengevaluasi kinerja aparat terkait penanganan kasus HAM di wilayah tersebut. Mereka juga meminta Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk segera menyelesaikan berbagai persoalan daerah seperti pengelolaan sampah, banjir, dan infrastruktur.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) pada Rabu, 19 Februari 2025, di kawasan Simpang Lima, Ratu Samban, Bengkulu. Aksi ini merupakan bentuk seruan mimbar bebas untuk menyuarakan kritik terhadap kebijakan Presiden Republik Indonesia terkait efisiensi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Presiden Mahasiswa UMB, Muhammad Mufti Hasyid, menyampaikan bahwa program MBG tidak memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan kondisi nyata di lapangan, seperti ketidakpastian makanan bagi siswa setelah sarapan, kesulitan ibu rumah tangga mencari gas, ayah yang kebingungan membayar pajak, serta anak yang tidak memiliki kepastian dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Mufti juga mengkritisi kebijakan efisiensi yang akan diterapkan pada program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah). Menurutnya, dari target satu juta mahasiswa yang seharusnya menerima bantuan, hanya 600.000 yang akan tetap mendapatkan akses ke perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa seharusnya program ini menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Mufti mengungkapkan bahwa aksi ini membawa tiga tuntutan utama, yaitu instruksi presiden (impres), pengubahan status pendidikan gratis dari program pendukung menjadi program prioritas, serta reformasi agraria. Ia juga menambahkan bahwa selain aksi di Simpang Lima, pihaknya melakukan aksi lanjutan di Desa Padang Kuas, Kabupaten Seluma, yang menurutnya terdampak oleh permasalahan agraria.
Di Pematangsiantar, pada 27 Maret, mahasiswa dari Universitas Simalungun bentrok dengan polisi di DPRD Pematangsiantar setelah berusaha menerobos masuk ke dalam gedung secara paksa. Tiga demonstran ditangkap oleh polisi, sementara salah satu mahasiswa, Afriadi Lesmana, dipukuli oleh seorang anggota DPRD dan petugas Satpol PP.
Insiden ini menjadi viral di media sosial setelah beredarnya rekaman video yang memperlihatkan momen kekerasan tersebut. Aksi unjuk rasa dilakukan oleh sejumlah mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Pematangsiantar di depan Kantor DPRD Kota Pematangsiantar.
Afriadi mengungkapkan bahwa ia dijambak, dipiting, dan diseret oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam keadaan tersebut, ia mengaku tidak sadar bahwa dirinya juga dipukul di bagian lengan oleh seseorang yang kemudian diketahui adalah RM, anggota DPRD dari Partai NasDem. Identitas pelaku terungkap setelah rekan-rekan media menunjukkan rekaman video kejadian kepada Afriadi.
Setelah aksi tersebut, Afriadi dan dua rekannya sempat diamankan oleh petugas namun dibebaskan setelah proses negosiasi. Pihak BEM menyatakan akan melaporkan dugaan pemukulan itu ke Polres Pematangsiantar.
Di Jakarta, unjuk rasa dimulai pada 17 Februari di di Patung Kuda, Jakarta Pusat, namun kemudian menyebar ke Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan Medan Merdeka Barat, menyebabkan kemacetan lalu lintas di Bundaran HI. Ribuan pengunjuk rasa meneriakkan hidup mahasiswa dan membawa berbagai spanduk dan poster yang mewakili tuntutan mereka, seperti "#krisisiklimkrisisdemokrasi" dan "kenyang kagak, bego iya".
Sebelumnya, BEM UI menginstruksikan anggotanya untuk mengenakan pakaian serba hitam dan almamater kuning yang menjadi ciri khas universitas tersebut. Sebanyak 1.623 personel gabungan dikerahkan untuk pengamanan, dan lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat menuju Istana Merdeka ditutup, kecuali Bus Transjakarta.
Mereka kemudian membakar ban bekas dan beberapa poster, termasuk potret Teddy Indra Wijaya, dan beberapa dari mereka menurunkan almamater mereka atas instruksi seorang orator. Pada pukul 6 sore, polisi mengimbau para pengunjuk rasa untuk bubar, tetapi mereka tetap bertahan dan melemparkan benda-benda seperti botol air, sampah, dan bilah kayu ke arah polisi. Satu polisi terluka dalam kejadian tersebut.
Koordinator hubungan masyarakat Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Bagas Wisnu, membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah, mulai dari masalah pendidikan hingga politik (lihat di atas). Mereka akhirnya bubar pada pukul 8 malam dan petugas kebersihan mulai membersihkan sampah di lokasi tersebut. Pemengaruh penyandang disabilitas Badru juga datang ke sini dan mendoakan para pengunjuk rasa.
Rencana unjuk rasa keesokan harinya dibatalkan oleh BEM SI, sebagai persiapan demonstrasi puncak pada 20 Februari di Istana Negara, yang akan digelar bersamaan dengan pelantikan 481 kepala daerah. Sehari kemudian, BEM SI kembali menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda Arjuna Wiwaha yang dikawal 775 personel gabungan, meski koordinatornya Herianto mengatakan bahwa mereka baru akan menggelar telaah lapangan pada tanggal ini untuk membahas persiapan aksi.
Namun, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Ade Ary Syam, mengimbau masyarakat untuk menjaga ketertiban saat pelantikan kepala daerah dengan tidak menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara kali ini. BEM Universitas Udayana juga memutuskan untuk tidak ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Aksi unjuk rasa akan digelar di lokasi pada pukul 14.00 WIB (pendemo akan berkumpul pada pukul 13.00 WIB), dan Herianto memperkirakan aksi unjuk rasa ini akan dihadiri oleh 3.000 mahasiswa.
Setengah ruas Jalan Medan Merdeka Barat ditutup sejak pukul 11.34 WIB, dan polisi menggunakan forklift untuk memasang blokade beton. Kepolisian Jakarta Pusat mengerahkan 588 personel gabungan dari Patung Kuda menuju depan Istana Negara, dan kawat berduri dipasang di lokasi tersebut. Kali ini, pengunjuk rasa dari 4 BEM tiba pukul 14.37 WIB di Patung Kuda, terlihat mengenakan almamater mereka. Mereka juga membawa berbagai spanduk dan pamflet, dengan tulisan seperti Efisienshit dan 1 Presiden Berbagai Insiden. Mereka memulai dengan memberikan orasi di depan blokade. Mereka juga terlihat mengangkat tangan di lengan kiri mereka. Nada, seorang wanita berusia 44 tahun, membagikan makanan dan minuman gratis untuk para pengunjuk rasa di lokasi tersebut.
Para pengunjuk rasa mulai membakar ban bekas di dekat blokade beton pada pukul 14.45. Kemudian, mereka merobohkan blokade menggunakan tali sesuai instruksi dari orator, sementara polisi setempat meminta mereka untuk tidak melakukannya. Setelah usaha mereka berhasil, mereka menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya" dan "Indonesia Pusaka". Dalam aksi tersebut, para pengunjuk rasa menuduh seorang pria melakukan pencopetan, dan kemudian menyerahkannya ke pos polisi terdekat.
Raden Roro Neno memberikan pidato kepada para pengunjuk rasa, menyemangati mereka untuk tidak diinjak-injak oleh oligarki. Ia juga memberikan dukungan bagi mereka dan berdoa untuk kesuksesan dan kesehatan mereka. Seorang siswi membacakan puisi "Apa Guna" karya Widji Thukul. Seorang warga negara asing ditangkap oleh orang-orang berpakaian preman (diduga perwira intelijen) saat mengambil gambar selama aksi unjuk rasa. Ia kemudian mengakui bahwa ia bukan bagian dari media asing mana pun.
Para pendemo akhirnya bubar pada pukul 18.25 WIB setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bersama wakilnya Juri Ardiantoro menemui mereka dan menyetujui tuntutan mereka. Prasetyo juga meminta para pendemo untuk mempelajari tuntutan mereka dalam waktu 48 jam sebelum membicarakannya dengan perwakilan mahasiswa. Ia terlihat mengajak para pendemo untuk menyanyikan "Darah Juang" bersama-sama, dan memeluk para pendemo. Kemudian, Prasetyo mengklaim bahwa perjuangannya di pemerintahan sejalan dengan tuntutan mahasiswa.
Pada 21 Februari, ratusan elemen sipil, termasuk mahasiswa tanpa almamater mereka, berkumpul di Taman Ismail Marzuki sebelum berunjuk rasa di Patung Kuda. Mereka membawa berbagai spanduk dan poster, salah satunya menampilkan posting lama Prabowo di Twitter dari tahun 2016. Para pengunjuk rasa juga memainkan lagu "Bayar Bayar Bayar" karya Sukatani dan "The Internationale" yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ki Hajar Dewantara. Kemudian, mereka melemparkan botol air dan petasan ke polisi, dan merusak kawat berduri. Badru kembali ke unjuk rasa dan membacakan kelima sila Pancasila untuk para pengunjuk rasa.
Seorang pengunjuk rasa terlihat menghancurkan CCTV pada pukul 17.55. Ada insiden pelemparan bom molotov, petasan, dan kembang api, tetapi juga pembakaran penghalang air di jalur bus Transjakarta, diikuti oleh teriakan alerta ('waspada'). Mereka juga membakar sampah di lokasi tersebut, dan mengamuk pada seorang penyusup, yang diduga seorang perwira intelijen, di tengah-tengah unjuk rasa. Massa akhirnya bubar pada pukul 20.30. dan petugas kebersihan mulai membersihkan sampah dan memadamkan api.
Sekitar 2.460 personel gabungan dari kepolisian daerah, militer, dan pemerintah daerah, dikerahkan untuk pengamanan selama unjuk rasa. Haus membagikan 1.500 gelas minuman gratis untuk para pengunjuk rasa melalui 15 stan. Klub penggemar boy band Korea Selatan NCT, NCTzen, mengerahkan ambulans di bawah spanduk 'NCTzen Humanity x Bareng Warga' dan membagikan makanan gratis untuk para pengunjuk rasa. Diproyeksikan bahwa 2.500 orang akan menghadiri unjuk rasa.
Sejak 11 Maret, aksi massa kembali muncul seiring proses revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di DPR. Pada 15 Maret, sekelompok massa mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melakukan aksi unjuk rasa di depan sebuah ruang rapat di hotel Fairmont Jakarta, Jakarta Selatan. Mereka memprotes rapat panitia kerja yang dilaksanakan tertutup, tidak transparan, dan memboroskan anggaran.
Pada 15 Maret, Koalisi Masyarakat Sipil yang dipimpin oleh Andrie Yunus menggerebek rapat perwakilan yang diadakan di Hotel Fairmont di Senayan beberapa menit sebelum iftar. Selama penggerebekan, perwakilan dari Komisi I DPR sedang membahas revisi Undang-Undang TNI secara tertutup selama dua hari. Para pengunjuk rasa kemudian dibubarkan oleh petugas keamanan.
Pada 19 Maret, gelombang protes mahasiswa berlanjut di Jakarta ketika sekelompok mahasiswa dari Universitas Trisakti berencana menggelar aksi di depan gerbang gedung parlemen selama dua hari. Di tengah protes, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas bersama anggota Komisi XIII Vita Ervina dihalangi masuk ke gedung parlemen.
Pengunjuk rasa awalnya mencoba mengeluarkan Agtas dari mobilnya meskipun dikawal ketat, tetapi setelah mendapat tekanan, Agtas akhirnya keluar dari mobil untuk menemui mereka. Pengunjuk rasa juga mulai mendirikan tenda di depan gerbang DPR.
Pada 20 Maret 2025, Aliansi Perempuan Indonesia bergabung dalam protes, menuntut DPR membatalkan revisi Undang-Undang TNI. Selama aksi, 5.021 personel gabungan dari kepolisian, militer, dan pemerintah daerah dikerahkan, dengan laporan bentrokan kecil antara aparat, pengunjuk rasa, dan beberapa jurnalis. Ketua DPR, Puan Maharani, menanggapi protes ini dan menyatakan bahwa legislatif siap memberikan penjelasan terkait ketidakjelasan dalam undang-undang tersebut. Sementara itu, bendera hitam dengan lambang negara Indonesia dan tulisan INDONESIA GELAP di bagian bawah dikibarkan setengah tiang di depan Gerbang Pancasila.
Selama aksi protes, 4 mahasiswa dari Universitas Indonesia dan satu dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka dilaporkan terluka dan dilarikan ke rumah sakit setelah polisi melepaskan tembakan ke arah demonstran. Seorang pengemudi ojek juga dipukuli oleh polisi setelah dikira sebagai demonstran. Beberapa bagian pagar di depan gedung DPR juga dirusak setelah massa mencoba masuk ke dalam gedung. Akibat situasi di jalan, ambulans tidak dapat melintas ke area tersebut, sehingga beberapa demonstran yang terluka diangkut ke rumah sakit Pelni terdekat menggunakan sepeda motor. Seorang demonstran dilaporkan hilang setelah aksi protes, sementara 5 orang lainnya ditangkap. Setidaknya 4 petugas kepolisian mengalami luka-luka akibat terkena petasan yang dilempar oleh demonstran.
Pada 27 Maret, sebanyak 1.824 personel gabungan dari kepolisian, militer, dan pemerintah daerah dikerahkan untuk mengamankan aksi protes di gedung DPR. Untuk menghindari pecahnya kekerasan dan potensi doxing di masa depan, sejak 27 Maret para demonstran mulai mengenakan perlengkapan pelindung, terinspirasi dari Gerakan Payung Hong Kong dan protes Hong Kong 2019. Langkah ini kemudian diikuti secara nasional. Mereka membawa berbagai spanduk dan stiker, seperti Negara ini asasnya Pancasila, bukan Sapta Marga ('Ideologi negara ini adalah Pancasila, bukan Sapta Marga').
Para demonstran mulai memblokade jalan tol yang berada di dekat Kompleks Parlemen, menyalakan kembang api, serta membakar ban bekas di depan gerbang. Beberapa dari mereka mencoba memanjat pagar setelah kecewa karena tidak ada perwakilan DPR yang menemui demonstran. Mereka juga membakar sepeda motor polisi dan mengeroyok pengendaranya, yang saat itu mengenakan pakaian sipil. Sebagai tanggapan, polisi berupaya membubarkan massa secara paksa dengan meriam air pada pukul 18:20, dan sebagian massa terdorong keluar menuju Senayan. Mereka akhirnya bubar pada pukul 18:31, dan petugas kebersihan mulai membersihkan sampah di sepanjang Jalan Gatot Subroto.
Pada 28 Maret 2025, Indonesian Mothers' Voice menggelar unjuk rasa di trotoar depan Gedung Sarinah.
Di Yogyakarta, demonstrasi yang berlangsung pada 20 Februari Dengan tema #BersamaRakyat, long march dimulai dari tempat parkir Abu Bakar Ali (awalnya dijadwalkan pada pukul 10:00 pagi), kemudian bergerak menyusuri Jalan Malioboro. Demonstran mengenakan pakaian berwarna hitam, sesuai dengan tagar yang mereka usung di media sosial, #IndonesiaGelap, yang melambangkan kekecewaan dan kekhawatiran terhadap masa depan Indonesia.
Para mahasiswa dan masyarakat mengecam berbagai kebijakan Prabowo di bidang ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik melalui poster-poster yang mereka bawa. Beberapa di antaranya bertuliskan: "Makan Gratis, Pendidikan Krisis," "RIP = Republik Indonesia Patriarki," "Mari Berjihad Melawan Orang-orang Kafir," "Jangan Biarkan Militer Mengurusi Dapurmu!" serta "Tolak Dwifungsi ABRI Gaya Oligarki."
Massa yang tergabung dalam Jogja Memanggil juga menyerukan tuntutan untuk menurunkan Prabowo-Gibran serta membubarkan Kabinet Merah Putih, yang mereka anggap semakin ngawur dan tidak berpihak pada rakyat. Mereka juga menyoroti pernyataan Prabowo dalam peringatan ulang tahun Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 di Bogor, di mana ia berkata "Ndasmu!" kepada rakyat yang mengkritik kebijakannya.
Menurut massa aksi, Prabowo tidak bisa lagi ditoleransi atau dimaafkan. Terlebih lagi, pemerintahan yang baru berjalan lebih dari 100 hari ini dinilai telah membawa berbagai bencana bagi rakyat. "Maka dari itu, kami menuntut Prabowo-Gibran turun dan mendesak pembubaran Kabinet Merah Putih!" seru massa Jogja Memanggil. Tak lama setelahnya, mereka membakar ban bekas, melempar cairan merah ke gerbang gedung, dan menempelkan poster bertuliskan "Pemerintah Tolol".
Pada pukul 12:44 siang, para demonstran melanjutkan long march menuju Gedung Agung dan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka juga menuntut pengunduran diri Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Diperkirakan sekitar 1.000 orang turut serta dalam aksi ini. Pada saat yang sama, beberapa spanduk berisi kritik terhadap pemerintah dipasang di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Setelah demonstrasi selesai, mahasiswa bergotong royong membersihkan sampah di sepanjang Malioboro. Polisi yang sebelumnya mengawal massa turut membantu membersihkan area. Dalam waktu singkat, lokasi kembali bersih, memungkinkan wisatawan melanjutkan aktivitas mereka. "Kami ingin menunjukkan bahwa aksi ini juga tentang tanggung jawab," ujar Hermawan, salah satu demonstran. Polresta Yogyakarta mengapresiasi aksi damai ini melalui akun resminya, menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa yang menjaga ketertiban selama demonstrasi.
Pada 25 Februari, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar long march di Jalan Malioboro, menuju gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, lalu ke Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Mereka juga membakar kerucut lalu lintas.
Aliansi Jogja Memanggil menggelar demonstrasi "Indonesia Gelap" Jilid 2 pada 11 Maret 2025, berjalan dari Taman Parkir Abu Bakar Ali ke Titik Nol Yogyakarta di tengah hujan lebat. Puluhan mahasiswa dan aktivis menuntut Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur, sembari membawa poster kritik terhadap pemerintahan.
Demonstrasi bertema "Ruwat Ruweting Penguasa Durno" ini mengusung konsep ruwatan dalam budaya Jawa, yang bermakna pembersihan dari bahaya. Juru bicara Aliansi, Hidayah, menyebut tradisi ruwatan relevan dengan situasi saat ini, di mana rakyat perlu terbebas dari rezim yang koruptif. Selain aksi teatrikal, demonstran menyoroti BPI Danantara, lembaga investasi strategis pemerintah, yang diketuai sejumlah pejabat kabinet Prabowo-Gibran seperti Rosan Roeslani, Erick Thohir, dan Sri Mulyani. Mereka menilai pengangkatan pejabat ini melanggar UU Kementerian Negara.
Tokoh lain seperti Jokowi, SBY, dan mantan PM Inggris Tony Blair juga dikritik atas keterlibatan mereka dalam Dewan Penasehat dan Dewan Pengawas Danantara. Massa juga mengecam kebijakan ekonomi, termasuk rencana kenaikan PPN 12%, kelangkaan BBM, pemotongan anggaran di luar pertahanan, serta lemahnya pengawasan yang membuka celah korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 119 kasus korupsi BUMN dalam 2016–2021 dengan kerugian negara Rp 40 triliun. Demonstran mengkritik Prabowo yang dianggap anti-kritik, terutama setelah pernyataan "ndasmu" yang menyinggung rakyat terkait program Makan Bergizi Gratis.
Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada tanggal 20 Maret 2025, kini unjuk rasa terjadi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Unjuk rasa ini diikuti oleh aliansi Jogja Memanggil. Selain diikuti oleh Aliansi Jogja Memanggil, sejumlah elemen mulai dari mahasiswa di berbagai kampus di Yogyakarta hingga aktivis juga tampak menyertai, termasuk Forum Cik Ditiro. Polisi dikerahkan, termasuk kendaraan taktis, untuk mengamankan aksi. Juru bicara aksi, Bung Koes, menilai RUU TNI berpotensi mengancam demokrasi karena memberi wewenang tentara menduduki jabatan sipil. Marsinah, dari Aliansi Jogja Memanggil, menyebut RUU ini berisiko menghidupkan kembali otoritarianisme ala Orde Baru. Massa juga mengkritik proses pengesahan yang dinilai cenderung tertutup dan cacat prosedural.
Awalnya damai, aksi berubah tegang sekitar pukul 15.45 WIB, saat massa mulai mencoret-coret dinding DPRD DIY dengan grafiti seperti "Tolak UU TNI", "Adili Prabowo" serta seruan anti-kepolisian seperti "ACAB" dan "1312". Massa juga membakar sampah, menyalakan petasan, membakarkan api unggun, dan melemparkan ke selasar gedung.
Hingga malam hari, massa tetap bertahan dan berencana menginap di halaman DPRD DIY. Mereka mendirikan tenda, membuat api unggun, berbuka puasa, bermain game, serta terus menggelar mimbar bebas sambil berorasi. Aksi itu diselingi dengan pembacaan puisi hingga menyanyikan lagu-lagu untuk memberi semangat kepada peserta aksi. Massa pun sempat memanggil pedagang sate, wedang ronde, hingga pedagang minuman masuk ke dalam lingkungan DPRD DIY untuk jeda makan.
Meskipun polisi telah mengeluarkan ultimatum, kantor DPRD Yogyakarta dirusak dengan berbagai cara, termasuk pembuangan sampah, pembakaran sampah dan pakaian TNI, serta pencoretan graffiti. Selain itu, para pengunjuk rasa mengancam akan bertahan di depan kantor tanpa batas waktu.
Polisi meminta massa aksi di halaman DPRD DIY untuk membubarkan diri menggunakan pengeras suara. Demonstran meminta izin bertahan hingga pagi, namun polisi hanya memberikan waktu satu jam. Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma menyatakan, "Silakan diskusikan, kami beri satu jam." Sementara itu, perwakilan massa berharap aksi dapat berlangsung semalaman dengan konsep "camping bareng" untuk menyuarakan pendapat. Namun, polisi tetap pada keputusan awal, membatasi waktu aksi hingga pukul 00.00 WIB.
Sekitar 00.40 WIB, kepolisian mengerahkan dua unit kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) dan puluhan polisi anti huru-hara. Kericuhan terjadi, dengan lemparan botol dan petasan ke arah polisi. Water cannon digunakan untuk memukul mundur demonstran. Sementara itu, di luar kompleks DPRD DIY, dari sisi selatan ada kelompok massa lain yang mencoba mendekati massa aksi penolak UU TNI.
Kelompok tak dikenal berpakaian sipil ini mengeluarkan berbagai makian kepada massa penolak UU TNI yang mereka anggap sebagai biang rusuh. Sejumlah personel polisi tampak menghadang kelompok warga itu agar tak sampai bentrok dengan massa aksi yang bertahan di depan gedung DPRD. Polisi mencegah bentrokan antara kedua kelompok. Sekretaris DPRD DIY, Yudi Ismono, menyebut belum bisa merinci total kerugian akibat vandalisme. Gedung DPRD DIY yang termasuk cagar budaya mengalami pencoretan luas dengan cat semprot, serta insiden pembakaran sampah. Polisi masih berjaga untuk mencegah kerusakan lebih lanjut.
Aliansi Jogja Memanggil kembali menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Nol Kilometer Yogyakarta pada 27 Maret 2025. Aksi ini merupakan kelanjutan dari protes terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) yang disahkan DPR pada 20 Maret 2025. Sejak sore hari pukul 16.00 WIB, massa mulai berkumpul dan membentangkan spanduk besar di depan Istana Kepresidenan Yogyakarta.
Selain berorasi di mimbar yang dilengkapi dengan sound system, massa aksi juga membawa simbol-simbol perlawanan. Replika kepala babi dan tikus dibawa sebagai bentuk protes terhadap serangan terhadap kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Simbol ini terinspirasi dari insiden pengiriman kepala babi tanpa kuping dan bangkai tikus ke kantor media Tempo, yang diduga sebagai bentuk intimidasi terhadap jurnalis. Massa juga membawa wajan sebagai sindiran terhadap Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi, yang sebelumnya menyarankan jurnalis Tempo untuk memasak kepala babi .
Dalam orasi mereka, perwakilan aksi menyoroti meningkatnya tindakan represif aparat setelah pengesahan revisi UU TNI. Selain kekerasan fisik di lapangan, mereka juga mengutuk bentuk intimidasi di ruang digital, seperti doxing dan penyebaran informasi palsu. Meski diguyur hujan, massa tetap bertahan hingga malam.
Mereka tidak hanya berorasi, tetapi juga menampilkan pertunjukan musik dengan gitar. Jumlah demonstran terus bertambah, memadati area pedestrian hingga sebagian badan jalan. Namun, arus lalu lintas tetap lancar dengan pengawalan ketat dari kepolisian. Aksi diakhiri sekitar pukul 21.00 WIB dengan pembacaan pernyataan sikap, di mana mereka mengecam tindakan represif aparat terhadap aksi-aksi serupa di berbagai daerah. Orator menegaskan bahwa perjuangan mereka belum berakhir, menyerukan solidaritas rakyat untuk terus mengawal isu ini. Sebagai penutup, massa menyalakan kembang api sebelum akhirnya membubarkan diri secara tertib.
Pada 29 Maret 2025, Komunitas Suara Ibu Indonesia menggelar aksi keprihatinan di Titik Nol Yogyakarta sebagai respons terhadap tindak kekerasan aparat terhadap demonstran yang menolak UU TNI. Laporan Kontras mencatat 136 kasus kekerasan oleh polisi dan 12 oleh TNI, termasuk terhadap mahasiswa, tim medis, dan jurnalis.
Suara Ibu Indonesia mengecam tindakan ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam kebebasan berpendapat dan menunjukkan kemunduran demokrasi. Demonstrasi dianggap sebagai bentuk demokrasi yang sehat, dan aparat seharusnya mengedepankan pendekatan humanis, bukan kekerasan. Sejarawan dan aktivis Ita Fatia Nadia menyerukan perlunya perlawanan terhadap militerisme. Komunitas Ibu Indonesia juga mendesak pemerintah membatalkan UU TNI dan menolak RUU Polri demi melindungi hak-hak sipil dan menghindari pengulangan sejarah kelam pelanggaran HAM di Indonesia. Pengunjuk rasa menganggap bahwa militerisme identik dengan patriarki.
Di Surabaya, demonstrasi terjadi di depan gedung DPRD Jawa Timur. Para mahasiswa pengunjuk rasa datang dari berbagai universitas lokal dan jumlahnya mencapai ribuan. Mereka membakar keranda bertuliskan Indonesia Gelap setelah upaya mereka untuk menemui ketua DPRD gagal. Kemudian, mereka mencoba untuk menerobos pagar kawat, dan polisi menembakkan meriam air ke arah mereka. Para pengunjuk rasa melarikan diri, dan beberapa melemparkan benda-benda, seperti botol air, ke polisi. Sekitar 620 personel dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa.
Ketua Umum BEM Universitas Airlangga, Aulia Thoriq Akbar, menyatakan ada lima mahasiswa yang dikabarkan ditangkap polisi. Dua di antaranya masing-masing berasal dari UNESA dan UINSA (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), sementara Kepala Bagian Operasional Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo membantahnya. Novan Ziyan Ramadhan dari Universitas Negeri Surabaya (UNESA) terluka setelah diinjak dan dipukuli oleh polisi, akibatnya anggota yang terlibat dilaporkan telah diperiksa oleh bagian profesi dan pengamanan, meskipun ia membantahnya.
Aksi unjuk rasa kembali terjadi di Surabaya pada tanggal 21 Februari, yang dihadiri oleh mahasiswa dan warga sipil. Dua anggota DPRD Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Fuad Bernardi dan Yordan Batara Goa, dilempari botol air, setelah bertemu dengan para pengunjuk rasa saat reses. Mereka kemudian membakar ban bekas, membaca puisi berjudul 'Taek', dan menggelar sandiwara di lokasi tersebut.
Di Malang, aksi unjuk rasa digelar pada 18 Februari di Bundaran Alun-Alun Tugu, tepatnya di depan gedung DPRD Malang. Ribuan massa datang sejak pukul 12.00 siang dengan membawa berbagai spanduk dan poster berisi tuntutan, yang bertuliskan "Efisiensi untuk Oligarki X, Efisiensi untuk Rakyat ✓", dan "100 Hari Keadilan Dibunuh". Foto potret Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga nampak dicoret dengan tulisan "efisienshit" di mata dan tanda silang di mulut. Satu jam kemudian, potret-potret tersebut, bersama ban-ban bekas, dibakar di depan gerbang masuk menuju DPRD.
Sekitar pukul 13.51, massa berhasil merangsek masuk ke dalam area Gedung DPRD Kota Malang dengan tuntutan utama yakni ingin masuk menemui dan menyampaikan aspirasi tuntutan secara langsung ke hadapan para anggota dewan dari seluruh fraksi yang duduk di kursi parlemen daerah kota terbesar kedua di Jawa Timur tersebut.
Setelahnya, dinamika unjuk rasa diwarnai dengan negosiasi yang cukup alot antara massa dan aparat serta anggota dewan. Dalam proses negosiasi ini, kerusuhan juga mewarnai proses negosiasi. Massa aksi nampak melakukan pelemparan-pelemparan dengan tujuan diperbolehan masuk ke dalam Gedung DPRD yang dibalas oleh aparat kepolisian dengan nampak berusaha memukuli massa unjuk rasa.
Selepas situasi berangsur kondusif dan juga akibat desakan secara kuat oleh massa, pada sekitar pukul 15.30 para anggota dewan yang terdiri dari jajaran petinggi seperti Ketua dan Wakil Ketua DPRD, perwakilan anggota-anggota ketujuh fraksi DPRD, beserta Kapolresta Malang turun menemui dan duduk bersama para pengunjuk rasa di tengah Jalan Tugu, Kota Malang.
Dialog penyampaian aspirasi berjalan dengan penuh semangat di bawah guyuran hujan badai yang melanda Malang sejak kurang lebih sejam sebelumnya. Beberapa poin aspirasi keresahan massa menjadi fokus utama dalam dialog ini yakni isu efisiensi anggaran, arah kebijakan pemerintahan, prioritasisasi pendidikan, program yang dinilai tidak efektif seperti Makan Bergizi Gratis, hingga pengusutan kasus Tragedi Stadion Kanjuruhan 2022. Setelah dialog berlangsung dan jajaran dewan berjanji akan mengambil langkah yang serius dalam menanggapi tuntutan aksi unjuk rasa, massa aksi kemudian membubarkan diri pada pukul 16.00.
Aksi lanjutan kembali diadakan oleh kelompok mahasiswa dari Aliansi Cipayung Kota Malang pada 28 Februari 2025 dengan tuntutan yang serupa di Gedung DPRD Kota Malang.
Pada 23 Maret, para pengunjuk rasa berpakaian hitam kembali ke gedung DPRD Malang pada pukul 16.00. Mereka membawa spanduk, merusak pagar, dan menuliskan tuntutan untuk mencabut revisi Undang-Undang TNI serta pesan-pesan yang mengkritik pemerintah di aspal jalan. Mereka juga menggelar aksi teatrikal yang menampilkan rekonstruksi sebuah kecelakaan.
Pada pukul 18.00, protes semakin memanas dan kerusuhan mulai terjadi, termasuk pelemparan Molotov cocktail serta pembakaran seragam TNI. Tujuh personel polisi dan TNI terluka dalam aksi tersebut. Sementara itu, tim medis mengalami kekerasan fisik dan verbal dari aparat, serta perlengkapan medis dan gawai mereka disita. Sekitar 8–10 orang dilaporkan hilang, sementara belasan lainnya mengalami luka-luka, dengan 6–7 orang harus dilarikan ke rumah sakit setempat. Keesokan harinya, setelah kerusuhan mereda, kepolisian daerah Malang bersama cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia di Jawa Timur melakukan kerja bakti untuk membersihkan gedung DPRD Malang.
Di Bandung, pada 17 Februari, mahasiswa melakukan aksi protes di depan gedung DPRD Jawa Barat. Salah satu peserta, Ainul Mardhyah dari Front Mahasiswa Nasional, menyatakan bahwa beasiswa afirmasinya mengalami pemotongan sebesar 10%. Sebagai anak buruh migran di Malaysia, ia juga menyuarakan keprihatinannya terhadap perlindungan tenaga kerja Indonesia.
Aksi protes berlanjut pada 21 Februari dengan seruan revolusi dan pembakaran ban bekas. Massa juga mencoba menerobos kawat berduri. Hingga 24 Maret, tercatat 25 orang terluka akibat bentrokan dengan aparat kepolisian dan kelompok paramiliter pro-pemerintah. Gedung kantor Hana Bank juga dibakar oleh massa, dan kepolisian setempat sedang melakukan penyelidikan. Faqih Rohman Syafei, seorang jurnalis dari Kompas.com, dipukuli oleh massa demonstran setelah dituduh sebagai agen intelijen Badan Intelijen Negara.
Di Bogor, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa secara ilegal pada 27 Maret. Mereka memblokir jalan; menyerang polisi dengan batu, petasan, dan Molotov cocktail; serta membakar pembatas jalan. Akibatnya, beberapa lapak pedagang mengalami kerusakan, dan 13 pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi. Aksi mereka juga dikecam sebagai tindakan 'anarkis'.
Di Bekasi, pada 25 Maret, aksi unjuk rasa digelar di depan gedung DPRD Bekasi. Namun, aksi tersebut menyebabkan kerusakan pada gedung dan dua mobil polisi dirusak. Akibatnya, 8 pengunjuk rasa ditangkap oleh polisi (2 di antaranya sudah lulus, sementara sisanya masih berstatus mahasiswa).
Di Surakarta, mahasiswa mulai berjalan mundur dari Monumen Makutho pada pukul 14:00, dan tiba di depan gedung DPRD Surakarta di Jalan Adi Sucipto pada pukul 15:40. Para demonstran juga membawa berbagai spanduk anti-pemerintah dan membakar ban bekas. Aksi mereka dikawal oleh ratusan personel gabungan dari militer, polisi, dan Departemen Perhubungan. Koordinator Syaiful mengartikan bahwa berjalan mundur melambangkan bahwa "bangsa ini mengalami kemunduran". Mereka mengancam jika 6 tuntutan mereka tidak terpenuhi dalam waktu 3 hari, mereka akan kembali dengan jumlah demonstran yang lebih besar.
Di Sukabumi, pada 20 Maret, mahasiswa dan warga sipil mulai melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Sukabumi pada pukul 15.00 WIB. Mereka berhasil menembus kawat berduri yang terpasang, serta membakar ban bekas dan terlibat bentrokan dengan polisi. Aksi ini juga dihadiri oleh Yana Fajar, seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Selama aksi berlangsung, seorang jurnalis dari Metro TV, Apit Haeruman, mengalami intimidasi dan dicekik oleh beberapa demonstran mahasiswa. Akibat bentrokan tersebut, satu demonstran mengalami patah tulang hidung, dan penyelidikan terkait dugaan penganiayaan selama aksi protes di Sukabumi masih berlangsung.
Aksi unjuk rasa kembali terjadi pada tanggal 24 Maret 2025 di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi, yang ahirnya berujung ricuh. Awalnya berlangsung damai, situasi mulai memanas ketika beberapa demonstran melempar cat ke arah aparat kepolisian karena tidak diberikan akses masuk ke gedung. Polisi merespons dengan menyemprotkan water cannon untuk membubarkan massa. Ketegangan meningkat usai pembubaran, menyebabkan bentrokan antara aparat dan mahasiswa. Akibatnya, tiga orang dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R Syamsudin SH Kota Sukabumi, yaitu dua mahasiswa dan satu anggota kepolisian. Salah satu mahasiswa mengalami kemungkinan retak pada tulang hidung setelah mengaku didorong dan dipukuli oleh aparat, sementara anggota kepolisian mengalami patah tulang di lengan kiri setelah terjatuh dan terinjak.
Selain korban luka, dua mahasiswa, yakni Tulus Pratama Sastra Wijaya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan Levi dari Sukaraja, dilaporkan hilang setelah terakhir kali terlihat dibawa masuk ke dalam gedung DPRD oleh aparat. Enam mahasiswa lainnya mengalami luka-luka akibat tindakan represif dari kepolisian. Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi, Bahrul Ulum, mengecam keras tindakan represif tersebut dan menuntut pertanggungjawaban dari pihak kepolisian. Tak hanya demonstran, jurnalis juga mengalami intimidasi saat meliput aksi. Andri Somantri, jurnalis VisiNews, mengaku ditarik dari belakang dan dianiaya oleh anggota kepolisian saat sedang mengambil gambar di tengah kekacauan. Kartu identitas persnya pun terputus akibat insiden itu. Ia mengecam tindakan aparat yang dinilai menghalangi kebebasan pers.
Sebagai buntut dari insiden tersebut, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Sukabumi menggelar aksi protes lanjutan pada 26 Maret 2025 di depan Mapolres Sukabumi Kota. Mereka menggelar aksi teatrikal, mengenakan masker, dan melemparkan koin ke arah barisan polisi sebagai bentuk kekecewaan terhadap penanganan aksi demonstrasi sebelumnya. Mereka juga mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penganiayaan terhadap demonstran yang masih dirawat di rumah sakit. Dalam aksi-aksi ini, mahasiswa menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan karena dianggap mengancam supremasi sipil dan membuka celah bagi militerisasi jabatan sipil. Mereka juga meminta agar aparat kepolisian bertindak profesional dalam mengamankan demonstrasi serta menjamin kebebasan berpendapat sesuai dengan konstitusi.
Di Lumajang, aksi yang berlangsung pada 24 Maret 2025 diikuti oleh sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Lumajang Bergerak menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Lumajang, Jawa Timur. Mereka menuntut pembatalan UU TNI yang telah disahkan oleh DPR RI, karena khawatir aturan tersebut membuka peluang bagi TNI untuk kembali berperan di ranah sipil, mirip dengan konsep dwifungsi TNI di masa lalu. Demonstrasi sempat memanas, mahasiswa berusaha menerobos masuk ke gedung DPRD dengan melompati gerbang karena ingin bertemu langsung dengan anggota dewan. Ketegangan meningkat ketika terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan, yang diperparah dengan aksi pembakaran ban sebagai bentuk protes. Situasi akhirnya mereda setelah Ketua DPRD Lumajang, Oktafiani, turun tangan dan menemui para demonstran. Ia menyatakan bahwa DPRD Lumajang menerima tuntutan mahasiswa dan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada DPR RI di tingkat pusat. Aksi ini menjadi bagian dari gelombang protes lebih luas di berbagai daerah, di mana kelompok mahasiswa dan aktivis sipil menyoroti kekhawatiran bahwa UU TNI berpotensi melemahkan supremasi sipil dan membuka ruang bagi militer untuk kembali terlibat dalam urusan pemerintahan dan masyarakat sipil.
Di Jember, ratusan mahasiswa di Jember yang tergabung dalam Solidaritas Jember Melawan menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Kantor DPRD Jember pada 21 Februari 2025. Mereka menolak Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), pemangkasan anggaran sebesar Rp306 triliun yang dinilai merugikan sektor pendidikan, serta pembentukan Badan Pengelola Investasi "Danantara" yang dianggap tidak transparan. Aksi yang diawali dengan long march dari Universitas Jember ini tetap berlangsung meski diguyur hujan deras. Koordinator aksi, Hasyisy Ahmad, menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, bukan kepentingan segelintir elite. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti bahwa revisi UU Minerba dilakukan secara terburu-buru tanpa partisipasi publik yang cukup, sehingga berpotensi merugikan lingkungan dan keadilan sosial. Mereka juga menentang pemangkasan anggaran negara yang dapat memperburuk akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, menemui para demonstran dan berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke DPR RI. Mahasiswa berharap tuntutan mereka dapat didengar oleh pemerintah pusat agar kebijakan yang lebih adil dapat diwujudkan.
Aksi unjuk rasi kembali terjadi pada 24 Maret 2025, mahasiswa kembali turun ke jalan untuk menolak revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Mereka menilai perubahan ini bertentangan dengan prinsip supremasi sipil karena mengizinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan sipil di 16 instansi. Koordinator aksi, Muhammad Haikal, menyebut revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI yang telah dihapus sejak reformasi 1998. Mereka juga menuntut dihapuskannya sistem komando teritorial yang dianggap tidak lagi relevan dalam situasi saat ini. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk menarik prajurit TNI aktif dari jabatan sipil, menghentikan segala bentuk kekerasan aparat, serta menjamin transparansi dan kebebasan pers. Mereka sempat menolak meninggalkan Kantor DPRD Jember sebelum ada respons dari DPR RI, tetapi akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian. Kapolres Jember, AKBP Bayu Pratama Gubunagi, mengapresiasi jalannya aksi yang damai tanpa tindakan anarkis. Sementara itu, anggota DPRD Jember, David Handoko, berjanji akan mengomunikasikan tuntutan mahasiswa ke DPR RI meskipun secara kelembagaan masih perlu membahasnya lebih lanjut.
Di Wonosobo, Aliansi Wonosobo Melawan, yang terdiri dari berbagai lembaga dan komunitas, menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi UU TNI di depan gedung DPRD Wonosobo pada Senin, 24 Maret 2025. Aksi dimulai dengan long march dari Gedung Arpusda Wonosobo, melewati kantor Bupati Wonosobo, hingga tiba di gedung DPRD Wonosobo. Para peserta membawa spanduk dan atribut yang menolak revisi UU TNI, yang mereka anggap merugikan supremasi sipil dan membatasi ruang demokrasi. Sesampainya di DPRD, peserta aksi diperbolehkan masuk ke halaman gedung dan menyampaikan tuntutan mereka di hadapan Sekretaris DPRD Wonosobo, Tono Prihartono, serta anggota Komisi A DPRD Wonosobo, Rizky Januar Pribadi. Aksi diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka.
Menurut Koordinator Umum Aliansi Wonosobo Melawan, Ahmad Nursholeh, revisi UU TNI memberikan ruang luas bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan di lembaga kementerian negara. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat menciptakan impunitas dan tumpang tindih antara hukum sipil dan militer. Revisi UU TNI juga dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap supremasi sipil. Aliansi juga menyoroti Rancangan Undang-Undang Kepolisian (RUU Polri), yang mereka anggap berbahaya bagi kebebasan sipil. RUU ini dinilai memberi kewenangan besar bagi aparat untuk mengawasi, menyadap, dan bahkan memblokir media sosial.
Ada empat tuntutan utama yang disampaikan dalam aksi ini:
Dalam aksi ini, mahasiswa sempat membakar ban di halaman DPRD dan mendobrak pintu untuk masuk ke ruang rapat paripurna. Namun, Ketua DPRD Wonosobo tidak berada di tempat saat aksi berlangsung, sehingga massa merasa kecewa. Meski demikian, anggota DPRD Rizky Januar Pribadi menandatangani surat pernyataan sikap sebagai bentuk komitmen bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Ia juga menyatakan bahwa DPRD selalu membuka ruang dialog, meskipun ia menyayangkan adanya aksi vandalisme selama demonstrasi . Setelah aksi di DPRD, massa melanjutkan demonstrasi dengan menggelar mimbar bebas di depan Markas Kodim 0707/Wonosobo. Dalam mimbar bebas tersebut, mereka menyampaikan keresahan melalui orasi, puisi, monolog, dan pertunjukan musik sebagai bentuk lanjutan protes terhadap pengesahan revisi UU TNI.
Di Semarang, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Semarang Raya mengorganisasikan unjuk rasa di depan Balai Kota Semarang pada 18 Februari. Ribuan mahasiswa tiba pada pukul 14.30, dan mengorganisasikan long march dari Jalan Pemuda ke depan gedung DPRD Jawa Tengah. Mereka juga membawa spanduk yang mengkritik pemerintah. Setelah upaya untuk menemui anggota DPRD gagal, dan seorang perwakilan datang sebagai gantinya, para pengunjuk rasa mengejek untuk masuk lagi ke dalam gedung, dan membuang kotoran sapi di gerbang sebagai tanda kekesalan mereka. Koordinator lapangan, Evan Surya dari Universitas Diponegoro, menilai kinerja awal pemerintahan Prabowo -100 dari 100. Sebelumnya, rencananya unjuk rasa akan dilaksanakan pada pukul 09.00 dan diproyeksikan akan dihadiri oleh 1.600 orang.
Pada 20 Maret, selama unjuk rasa terhadap UU TNI, polisi melempar gas air mata dan menangkap 5 orang, 3 di antaranya mahasiswa, di depan kantor gubernur dan gedung DPRD di Semarang. Seorang mahasiswa dari Universitas Katolik Soegijapranata dipukul dan ditangkap oleh polisi, namun kemudian dibebaskan pada 09:00 dan dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Kariadi.
Di Kuningan, Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kuningan, Jawa Barat, menggelar aksi menolak pengesahan Undang-Undang TNI yang dianggap kontroversial. Demonstrasi berlangsung di depan Gedung DPRD Kuningan pada 24 Maret 2025, dengan orasi dan spanduk yang menyuarakan tuntutan mereka.Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes di berbagai daerah di Jawa barat, termasuk Sukabumi, Bandung, dan Cirebon. Mahasiswa menilai pengesahan UU TNI dilakukan terburu-buru tanpa transparansi, serta berpotensi menghidupkan kembali ‘dwifungsi ABRI’. Ketegangan sempat terjadi saat massa mencoba menerobos masuk ke gedung DPRD. Mahasiswa mendesak Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, untuk menemui mereka dan menandatangani petisi. Aksi juga diwarnai pembakaran ban dan teatrikal sebagai bentuk simbolis protes. Aparat keamanan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Damkar menjaga jalannya aksi tanpa insiden kekerasan. Nuzul Rachdy akhirnya menemui massa dan berjanji akan menyampaikan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.
Di Purwokerto, mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Masyarakat Bergerak (Semarak) mengadakan long march dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri menuju Kantor Bupati Banyumas. Mereka membawa beberapa spanduk, di antaranya bertuliskan "Sebuah Kekecewaan Republik Indonesia 1 Presiden Berbagai Insiden" dan "Bikin Kebijakan Buat Oligarki Terus Ndasmu!". Mereka juga berulang kali meneriakkan "Ganyang Fufufafa". Aksi protes berlanjut pada 21 Maret, dengan mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Anti Rezim Fasis Prabs", serta menebarkan kotoran sapi di depan prajurit yang berjaga di Markas Komando Distrik Militer 0701.
Di Cirebon, aksi protes berlangsung di depan gedung DPRD Cirebon. Mereka kemudian berhasil masuk ke dalam gedung setelah menembus kawat berduri dan barisan polisi. Setelah itu, mereka menantang Wakil Ketua DPRD Cirebon, Fitrah Malik, serta Ketua Komisi I, Agung Supirno, untuk berdebat dengan para demonstran. Para pengunjuk rasa mengancam mereka untuk mundur dari jabatannya jika tidak mampu menjawab pertanyaan mereka. Pada 24 Maret, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Menggugat kembali berunjuk rasa di gedung yang sama pada pukul 14.00, setelah semula dijadwalkan pada pukul 09.00. Para demonstran sempat bentrok dengan polisi sebelum akhirnya diizinkan berdialog dengan beberapa anggota parlemen. Namun, aksi protes semakin memanas ketika mereka mencoba menurunkan bendera nasional di aula. Peristiwa ini diikuti dengan pelemparan petasan, serangan bom molotov, serta aksi vandalisme.
Di Tasikmalaya, pada 19 Februari, lebih dari 100 mahasiswa pengunjuk rasa mencoba memasuki gedung DPRD Tasikmalaya untuk menyuarakan aspirasi mereka. Namun, pasukan keamanan menjaga pintu gerbang. Saat hujan deras, terjadi dorong-mendorong hingga gerbang roboh, kemudian meriam air mulai ditembakkan ke arah demonstran. Mereka mulai melempar berbagai benda keras ke mobil polisi, menyebabkan kaca pos keamanan pecah. Kapolres setempat, Moh. Faruk Rozi, mengundang mereka untuk berdialog, dan akhirnya disepakati bahwa mereka boleh masuk ke gedung. Tiga polisi dan satu mahasiswa terluka dalam kejadian tersebut.
Di Karawang, sebuah aksi protes yang digelar pada 25 Maret berakhir dengan bentrokan antara demonstran dan aparat, serta kelompok paramiliter pro-pemerintah. Gedung DPRD daerah mengalami kerusakan selama aksi tersebut. Selama protes, secara luas dilaporkan bahwa petugas kepolisian tertangkap tengah membajak ambulans yang membawa demonstran terluka, mengalihkan rutenya ke kantor polisi alih-alih rumah sakit, serta menangkap 5 demonstran yang terluka dan 2 paramedis. Menurut Lembaga Bantuan Hukum Cakra, 15 orang dilaporkan hilang dalam kejadian tersebut (dan kemungkinan juga ditangkap oleh polisi).
Di Magelang, Aliansi Magelang Memanggil menggelar unjuk rasa di ruang sidang DPRD Kota Magelang pada 21 Maret 2025 untuk menolak revisi UU TNI. Mereka membawa spanduk bertuliskan "Cabut UU TNI, Kami Anti-military" dan berharap bertemu Ketua DPRD Kota Magelang, Evin Septa Haryanto Kamil, namun hanya dijanjikan pertemuan dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Narisqa, pada 24 Maret. Upaya bertemu Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, juga tidak berhasil. Koordinator aksi, Achmad Rizky Airlangga, menuntut pembatalan revisi Pasal 3, 47, dan 53 dalam UU TNI yang mengatur kedudukan TNI, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, serta usia pensiun TNI. Ia juga mendesak evaluasi kinerja TNI, menyoroti kasus penembakan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, serta tindakan represif aparat terhadap mahasiswa dalam aksi 'Ruwatan Kepala Daerah' di Akademi Militer Magelang pada 28 Februari 2025.
Di Jombang, pada 29 Maret, puluhan mahasiswa melakukan long march dari cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jombang dan tiba pada pukul 16.00 saat hujan untuk menggelar unjuk rasa di depan DPRD Jombang. Aksi ini ditandai dengan pembakaran ban bekas dan pakaian serba hitam, serta berbagai spanduk yang dibawa oleh para demonstran. Selama aksi, para pengunjuk rasa bertemu dengan dua anggota parlemen. Koordinator Muhammad Hidayatullah mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pertemuan dengan Ketua DPRD keesokan harinya.
Di Bojonegoro, ratusan pengunjuk rasa berpakaian hitam dari Aliansi Veteran Memanggil menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Bojonegoro padatanggal 27 Maret 2025. Mereka juga berorasi dan melakukan vandalisme terhadap gedung tersebut. Para pengunjuk rasa berusaha memasuki gedung DPRD Bojonegoro pada pukul 17.00, yang berujung pada bentrokan dengan polisi yang berjaga. Akhirnya, polisi membubarkan massa dengan menggunakan water cannon. Akibat kejadian ini, puluhan pengunjuk rasa terluka akibat terinjak-injak, sementara 4 orang lainnya ditangkap.
Di Tuban, pada 26 Maret, mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Tuban. Mereka juga membakar ban bekas dan membawa sebuah pocong dengan wajah Presiden Indonesia, yang kemudian diberikan kepada beberapa tokoh legislatif, termasuk ketua DPRD.
Di Indramayu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi serikat mahasiswa Indramayu melakukan aksi protes di gedung DPRD Indramayu. Mereka mencoba mendobrak pintu masuk gedung, sehingga terjadi aksi dorong-mendorong dengan polisi. Mereka juga membakar ban bekas dan melempar benda ke petugas, karena kesal ketua DPRD Indramayu tidak bisa menemui mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya bisa bertemu dengan ketua dan perwakilan anggota DPRD.
Di Kediri, sekitar 60 mahasiswa dari Universitas Brawijaya mengadakan aksi duduk di depan gedung DPRD Kediri. Mereka tiba menggunakan sepeda motor pada pukul 14:15 dan membawa beberapa spanduk serta poster menolak kebijakan penyederhanaan di bawah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Setelah satu jam, mereka bertemu dengan Wakil Ketua Sudjono Teguh Widjaja untuk berdiskusi dengan para demonstran.
Di Brebes, pada 28 Maret, mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Brebes. Mereka kemudian diundang oleh wakil ketua DPRD, Iqbal Tanjung, untuk berdiskusi.
Di Lamongan, mahasiswa di bawah di bawah naungan Joko Tingkir Persatuan Mahasiswa Lamongan mengorganisir protes di gedung pemerintahan daerah Lamongan dan gedung DPRD Lamongan. Mereka terlihat membawa bendera dan spanduk dengan tulisan Indonesia Gelap dan Lamongan Memanggil.
Di Bondowoso, ratusan mahasiswa di bawah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan protes di depan gedung DPRD Bondowoso. Mereka juga membawa spanduk dan poster, membakar ban bekas, dan membaca tahlil.
Di Kudus, sekitar 70 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari Kudus, Rembang, dan Jepara mengadakan aksi protes di depan gedung DPRD Kudus. Mereka juga membawa spanduk dan atribut lainnya.
Di Blitar, pada 24 Maret, mahasiswa bentrok dengan polisi di gedung DPRD Blitar setelah gagal bertemu dengan anggota parlemen.
Di Serang, mahasiswa mengadakan aksi duduk di Simpang Ciceri pada 20 Maret 2025.
Di Bantul, aliansi ISI Bergerak menggelar ujuk rasa di Boulevard ISI Yogyakarta pada tanggal 26 hingga 27 Maret 2025.
Pada tanggal 22 Maret 2025, civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan sikap sebagai berikut:
Di Gunungkidul, aliansi Gunungkidul Melawan menggelar unjuk rasa di DPRD Gunungkidul pada 22 Maret 2025. Mereka menuntut penolakan revisi UU TNI.
Di Denpasar, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bali Tidak Diam mendatangi gedung DPRD Bali pada pukul 11.30 WIB, sambil membawa spanduk bertuliskan Tut Wuri Efisiensi. Sepuluh menit kemudian, mereka dipersilakan masuk ke wantilan gedung oleh pelaksana tugas sekretaris I Gusti Ngurah Wiryanata untuk menyampaikan tuntutan.
Di Kupang, mahasiswa berkumpul di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang juga dikenal sebagai Gedung Sasando, untuk memprotes pemotongan anggaran pendidikan. Pada 24 Maret, mahasiswa dari Aliansi Cipayung Plus melakukan aksi protes di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Timur.
Di Mataram, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mataram (BEM UNRAM) di Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam aksi protes pada 20 Februari, dengan presiden BEM universitas tersebut telah berangkat ke Jakarta untuk berkoordinasi dengan aksi yang dipimpin oleh BEM SI. Mereka membawa keranda sebagai bentuk protes. Pada 25 Maret, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Nusa Tenggara Barat menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Nusa Tenggara Barat. Ketua DPRD, Baiq Isvie Rupaeda, kemudian mengumumkan bahwa tuntutan mereka akan disampaikan ke DPR pusat.
Di Balikpapan, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kota Minyak menggelar aksi long march dari perempatan Balikpapan Plaza menuju gedung DPRD Balikpapan. Setibanya di gedung tersebut, terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat kepolisian di pintu masuk. Mereka juga mengkritik kebijakan pemerintah kota setempat. Polisi membubarkan massa setelah melewati batas waktu pukul 18.00 WITA dan menangkap enam demonstran yang diduga sebagai provokator serta melakukan perlawanan terhadap petugas.
Di Banjarmasin, ratusan mahasiswa dan masyarakat sipil berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Selatan. Mereka mengkritik tingginya tingkat penerimaan publik terhadap pemerintah berdasarkan berbagai hasil survei, dan menyebutnya tidak sesuai dengan kenyataan.
Di Palangka Raya, mahasiswa dari berbagai universitas lokal, terutama Universitas Palangka Raya (UPR), Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, dan Institut Agama Hindu Negeri Palangka Raya, menggelar aksi protes di gedung DPRD Kalimantan Tengah. Mereka menari dengan iringan lagu kampanye Kampanye Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming 2024 berjudul Oke Gas 2 karya Richard Jersey sebagai bentuk sindiran politik, sambil membakar ban bekas. Beberapa demonstran juga meneriakkan slogan "Adili Jokowi". Mahasiswa memperingatkan ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bahwa mereka akan menggelar gelombang kedua aksi protes pada hari Senin dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.
Di Tarakan, Ratusan masyarakat dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Resah (AMARAH) menggelar unjuk rasa di Polres Tarakan pada 10 Februari. Koordinator lapangan, Fadil Qobus, menyatakan aksi ini dipicu oleh buruknya pelayanan Polres Tarakan dan Polda Kalimantan Utara. Menurutnya, banyak warga tidak mendapat kepastian hukum karena aparat tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Para demonstran menuntut pencopotan Kapolres Tarakan dan Kapolda Kalimantan Utara, menegaskan bahwa mereka tidak akan membubarkan diri hingga tuntutan dipenuhi.
Di Samarinda, ribuan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD Kalimantan Timur. Komentator politik Rocky Gerung memberikan pidato untuk memotivasi para pengunjuk rasa. Para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi setempat setelah mencoba memasuki gedung, dan mereka menembakkan meriam air ke arah para pengunjuk rasa. Akibatnya, para pengunjuk rasa ditarik mundur ke Masjid Islamic Center Samarinda.
Di Pontianak, Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi di Kalimantan Barat menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Digulis, Pontianak, pada 21 Maret 2025, menolak revisi UU TNI yang dianggap berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi TNI dan memperluas peran militer dalam urusan sipil. Aksi diwarnai orasi, spanduk protes, dan pembakaran ban. Massa menyoroti pasal-pasal bermasalah, seperti perluasan kewenangan TNI dalam keamanan siber dan nark
oba (Pasal 7 Ayat 2), peningkatan jabatan sipil untuk perwira aktif (Pasal 47), serta perpanjangan usia pensiun perwira tinggi (Pasal 53). Mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan: menjaga TNI-Polri tetap fokus pada pertahanan dan keamanan, mendorong supremasi sipil dengan keterlibatan masyarakat, serta membatalkan revisi UU TNI. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada respons dari pemerintah.
Di Makassar, mahasiswa berunjuk rasa di Jalan Perintis Kemerdekaan, yang mengakibatkan Jalan Trans-Sulawesi terblokir dan menyebabkan kemacetan panjang di Maros. Mereka juga membakar ban bekas dan menahan truk-truk sebagai panggung bagi para demonstran. Sehari kemudian, mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA menggelar aksi unjuk rasa di Jalan AP Pettarani, Rappocini. Mereka juga membakar ban bekas dan memblokade jalan dengan truk kontainer, sehingga mengakibatkan kemacetan parah. Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Jalan Perintis Kemerdekaan, yang secara efektif memblokir Jalan Trans-Sulawesi. Mereka juga membakar ban bekas dan menggunakan truk sebagai panggung untuk orasi.
Sehari setelahnya, mahasiswa yang tergabung dalam AMPERA melakukan demonstrasi di Jalan AP Pettarani, Rappocini. Mereka juga membakar ban bekas dan memblokir jalan dengan sebuah truk kontainer. Keesokan harinya, mahasiswa dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) kembali memblokir jalan yang sama (Jalan AP Pettarani) dengan truk dan membakar ban bekas.Aksi lain terjadi di Jalan Sultan Alauddin, diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin, yang membawa berbagai spanduk dan pamflet dengan pesan-pesan kritis. Mereka juga membakar ban bekas.Sehari kemudian, Aliansi Mahasiswa Makassar menggelar aksi di bawah flyover sebelum bergerak ke gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Mereka menggunakan dua truk sebagai panggung orasi. Kemudian, para demonstran membakar ban bekas, menyanyikan lagu "Buruh Tani" dari Marjinal, dan menarik kawat berduri yang dipasang polisi. Massa mulai bubar pada pukul 19.05 WITA, dan Kapolrestabes Makassar, Arya Perdana, mengklaim bahwa aspirasi mereka telah diterima oleh DPRD Sulawesi Selatan. Namun, pada pukul 19.40 WITA, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar (UNM) dan sekelompok pengemudi terlibat bentrok menggunakan batu dan busur panah. Akibatnya, enam orang yang diduga sebagai provokator ditangkap oleh polisi saat bersembunyi di dalam kampus UNM, meskipun mereka akhirnya dipulangkan pada pukul 04.00 WITA.Pada 24 Februari, demonstran dari 16 organisasi, termasuk elemen mahasiswa, berkumpul di bawah flyover Jalan Urip Sumoharjo pada pukul 12.45 WITA. Mereka mengenakan tali di tangan kiri dan membawa atribut seperti spanduk dan pengeras suara. Aksi dimulai pukul 15.35 WITA, dan ban bekas kembali dibakar. Mereka mulai membubarkan diri pada pukul 17.00 WITA. Pada 19 Maret, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sulawesi Selatan di Jalan Urip Sumoharjo. Mereka juga membakar ban bekas dan berorasi di tengah jalan. Demonstran akhirnya membubarkan diri pada pukul 17.41 WITA setelah diterima oleh anggota DPRD.
Di Manado, para mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Sulawesi Utara mengadakan aksi duduk (sit-in). Mereka memblokir Jalan 17 Agustus, tepat di depan Kantor Samsat, yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Ratusan personel polisi dikerahkan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara. Para demonstran berusaha menerobos gerbang masuk dan merusak beberapa bagian pagar besi. Mereka juga membakar keranda mayat dan ban bekas. Setelah menunggu selama tiga jam, mereka akhirnya diperbolehkan masuk ke kantor gubernur oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulawesi Utara, Johny Suak. Kemudian, pada 20 Maret, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sulawesi Utara Maju menggelar aksi di depan Gedung DPRD Sulawesi Utara. Setelah gagal bertemu anggota dewan, mereka menerobos barikade polisi dan terjadi bentrokan yang menyebabkan kerusakan di dalam gedung. Bentrokan antara demonstran dan polisi terjadi pada pukul 17:30 WITA, dan tiga demonstran ditangkap dalam insiden tersebut.
Di Kendari, mahasiswa dari Universitas Halu Oleo melakukan aksi protes di depan gedung DPRD Sulawesi Tenggara, dan 100 personel gabungan dikerahkan untuk menjaga aksi tersebut. Mereka menolak pemotongan anggaran di berbagai sektor.
Di Palu, ratusan mahasiswa, sebagian besar dari Universitas Tadulako, berkumpul di depan gedung DPRD Sulawesi Tengah. Aksi ini nyaris berujung ricuh ketika mahasiswa mencoba menerobos gerbang gedung DPRD. Seorang mahasiswa mengalami luka di kepala akibat bentrokan yang terjadi.
Di Mamuju, aksi protes juga terjadi di Jalan Simpang Lima, yang dilakukan oleh puluhan mahasiswa. Mereka menuntut evaluasi terhadap program makan gratis yang dijalankan pemerintah.
Di Madjene, unjuk rasa sempat terjadi di depan Kantor DPRD Kabupaten Madjene pada tanggal 24 Maret 2025.
Di Palopo, organisasi non-pemerintah Aspirasi menggelar unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Palopo pada 29 Maret untuk mendukung Undang-Undang TNI.
Di Ambon, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Ambon (IAIN Ambon), mengenakan almamater mereka, melakukan aksi protes di depan gedung DPRD Maluku. Para mahasiswa menolak program makan gratis dan menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, dengan menyatakan bahwa yang dibutuhkan Indonesia adalah pendidikan gratis.
Di Ternate, ratusan mahasiswa berkumpul di depan Kantor Wali Kota Ternate dan menggelar aksi protes menolak program makan gratis pemerintah. Para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk pendidikan gratis, pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tunjangan bagi guru dan dosen, serta isu-isu lokal seperti alokasi kuota pekerjaan 50% untuk perempuan di pemerintahan kota, penolakan program reklamasi pantai di kota, dan perbaikan infrastruktur air bersih. Aksi ini kemudian berujung ricuh setelah dua jurnalis dilaporkan mengalami kekerasan oleh anggota Satpol PP Kota Ternate. Keesokan harinya, pada 25 Februari 2025, jurnalis dan pekerja media di Ternate menggelar demonstrasi terpisah untuk mengecam kekerasan tersebut. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Maluku Utara juga mengecam insiden tersebut sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers dan hukum.
Di Kabupaten Pulau Morotai, aksi protes didominasi oleh mahasiswa Universitas Pasifik (UNIPAS) di depan kantor bupati dan gedung DPRD. Para mahasiswa membawa spanduk bertuliskan "Republik oligarki, Indonesia gelap, Malut butuh pendidikan gratis". Mereka mengkritik bahwa program makan gratis tidak efektif dan menegaskan bahwa yang dibutuhkan mahasiswa Indonesia adalah pendidikan gratis.
Di Wamena, ribuan pelajar menggelar aksi demonstrasi sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 17 Februari 2025. Diperkirakan diikuti oleh sekitar 3.500 pelajar, yang terdiri dari pelajar SMP, SMA, dan mahasiswa. Ribuan pelajar itu datang dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya, dan Kabupaten Yahukimo berdasarkan keterangan polisi. Kericuhan terjadi sekitar pukul 09.00 WIT, saat massa bergerak ke arah menara salib yang berlokasi di depan kantor Bupati Jayawijaya dan berlangsung di Jalan Hom-Hom, beberapa ratus meter dari kantor bupati Jayawijaya.
Di Paniai, ribuan pelajar dari semua tingkatan (SD, SMP, SMA, dan SMK) menggelar aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 24 Februari 2025. Mereka mendatangi Kantor Bupati Paniai di Kampung Madi, Distrik Paniai Timur dan meminta kepada pemerintah untuk lebih mengutamakan pendidikan gratis.
Di Deiyai, aksi protes Makan Bergizi Gratis (MBG) digelar dan diikuti oleh ribuan pelajar dari belasan sekolah. Mereka melaksanakan long march dan melakukan aksi di kantor bupati Deiyai. Dengan mengenakan SD, SMP, dan SMA, para pelajar berjalan dari Lapangan Sepakbola Tomas Adii Waghete sekitar pukul 09.30 WIT menuju kantor bupati.
Di Jayapura, aksi unjuk rasa oleh mahasiswa Universitas Cenderawasih dilakukan pada Rabu, 26 Februari 2025. Mereka menyampaikan aspirasi mereka secara langsung ke Dewan Perwakilan Rakyat Papua terkait Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dan menuntut pencabutan undang-undang tersebut.
Protes luar negeri pertama kali diselenggarakan oleh sekelompok mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Universitas Columbia, Kota New York di bawah nama Jong Columbia pada 21 Februari dari pukul 16.00 hingga 18.00 di Asrama Baru, Teachers College, Universitas Columbia, yang dihadiri oleh lebih dari 100 mahasiswa. Pada saat yang sama, para pemimpin Persatuan Mahasiswa Indonesia di Jepang, Malaysia, dan Belanda menerbitkan surat terbuka yang menyatakan solidaritas mereka dengan para demonstran dari serikat mahasiswa di tanah air.
Diaspora Indonesia di Jerman telah merencanakan protes solidaritas di Gerbang Brandenburg, Berlin pada 1 Maret. Sementara itu, pada tanggal yang sama, diaspora Indonesia di Australia mengorganisir protes solidaritas di Perpustakaan Negeri Victoria, Melbourne, dari pukul 15.00 hingga 17.00. Mahasiswa Indonesia di Columbia University kemudian kembali menggelar protes menentang revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia di depan Teachers College.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Rizki Nauli Siregar mengunggah gambar di atas dengan latar belakang hitam, sembari mendukung mahasiswa di kelasnya untuk ikut berunjuk rasa. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Subarsono, menyatakan unjuk rasa politik merupakan salah satu tanda kehidupan demokrasi. Dosen lain dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Muchtar Habibi, menyatakan bahwa protes dapat diperkuat dengan memperluas partisipasinya. Profesor dari Universitas Airlangga, Henri Subiakto, melihat protes tersebut bukan hanya sebagai gerakan spontan, tetapi juga sebagai bentuk akumulasi kekecewaan mereka terhadap kondisi politik di Indonesia. Ia kemudian sepakat dengan pernyataan Mahfud MD bahwa "Indonesia masih gelap". Akademisi dan sejarawan Andi Achdian melihat protes ini sebagai guncangan bagi pemerintahan Prabowo.
Rocky Gerung berpendapat bahwa protes tersebut bukan hanya sekadar ekspresi pesimisme, tetapi juga merupakan refleksi nyata dari kondisi saat ini. Ia juga kemudian mengkritik respons Prabowo terhadap protes tersebut sebagai tidak memadai dan menyoroti retorika Prabowo yang terus-menerus memuji Jokowi sebagai tanda pengaruh berlebihan terhadap dirinya. Fan club dari boy band asal Korea Selatan NCT, NCTzen, mengumumkan dukungan mereka terhadap para demonstran dan berjanji akan menyediakan makanan, minuman, serta kebutuhan medis secara gratis melalui penggalangan dana (lihat #Jakarta). Fan club dari boy band Korea Selatan lainnya, Super Junior, juga mengajukan inisiatif serupa.
Penggemar grup pria Korea Selatan NCT, NCTzen, mendukung para pengunjuk rasa dan mengumumkan bahwa mereka akan menyediakan kebutuhan medis bagi mereka.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, memastikan tidak ada pemotongan dana untuk perguruan tinggi, Kartu Indonesia Pintar untuk perguruan tinggi, dan beasiswa. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi menanggapi bahwa Indonesia "tidak benar-benar gelap" sebagaimana slogan tersebut dan mengajak para mahasiswa untuk bersikap optimis. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Fauzan mengajak para mahasiswa pengunjuk rasa untuk meningkatkan kemampuan intelektualnya. Juru bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Erawati, membenarkan bahwa beberapa tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran telah ditanggapi oleh pemerintah, seperti biaya pendidikan tidak dinaikkan, dan beasiswa tidak dihentikan. Ia juga mempersilakan masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa dengan tertib.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ahmad Muzani, menilai reaksi masyarakat saat unjuk rasa itu berlebihan dan kontraproduktif. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adies Kadir, menilai unjuk rasa itu sebagai bentuk kreativitas mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. Ketua Gerakan Cinta Prabowo, Kurniawan menyatakan aksi unjuk rasa mahasiswa merupakan bentuk aspirasi mereka, sekaligus mewanti-wanti agar tidak disusupi kelompok tertentu. Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah terus berupaya memulihkan ekonomi, seraya menyerang demonstran sebagai pihak yang 'gelap'.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, mempertanyakan apa dasar unjuk rasa tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sosialisman Hidayat Hasibuan, menuding unjuk rasa tersebut sebagai bentuk tekanan politik terhadap upaya pemerintah menangkap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P.
Reaksi pemerintah juga diwarnai dengan penyensoran yang terutama menyasar para jurnalis dan pekerja industri kreatif. Dilaporkan secara luas bahwa duo gelombang baru Indonesia, Sukatani, yang menulis sebuah lagu yang mengkritik aparat kepolisian mendapat intimidasi, duo ini kemudian dipaksa untuk membuat video permintaan maaf sebagai bagian dari intimidasi. Kritikus musik asal Amerika Serikat, Anthony Fantano, mengutuk penindasan tersebut dan menggambarkan situasi tersebut sebagai sesuatu yang tidak baik. Amnesty International juga mendesak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menginvestigasi kasus intimidasi tersebut. Di X, terdapat video yang muncul yang menunjukkan seorang jurnalis berkewarganegaraan asing yang ditangkap oleh polisi karena “tidak memiliki izin". Terdapat juga insiden doksing terhadap jurnalis setelah protes di Jakarta pada tanggal 21 Februari yang menimbulkan kecaman dari Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).
Selama protes tersebut, CNN Indonesia yang berada di bawah naungan Trans Media mendapat sorotan publik karena membuat berita utama yang mendiskreditkan para pengunjuk rasa. Sebagai tanggapan atas berita utama tersebut, dua jurnalis CNN Indonesia menjadi target doksing dari kelompok yang bersimpati pada para pengunjuk rasa dan beberapa pengguna internet menyerukan pemboikotan terhadap media-media yang berafiliasi dengan Trans Media.
Setelah penyerbuan Hotel Fairmont, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengakui bahwa mereka telah diteror oleh orang tak dikenal. Wakil koordinator KontraS, Andrie Yunus, menyatakan bahwa beberapa orang tak dikenal sering mendatangi kantor mereka dan tiga orang staf KontraS menerima telepon yang mengintimidasi.
Organisasi non-pemerintah internasional Human Rights Watch (HRW) mengeluarkan pernyataan pada 19 Maret yang mengecam pengesahan amandemen undang-undang militer karena dianggap mengancam hak asasi manusia di Indonesia. HRW juga mendesak parlemen untuk membatalkan usulan amandemen yang memungkinkan militer menduduki posisi sipil dalam sistem peradilan dan badan usaha milik negara.
Amnesty International melalui perwakilannya di Indonesia juga mengkritik pengesahan rancangan undang-undang militer. Amnesty International menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh undang-undang militer yang telah disahkan parlemen serta menemukan berbagai kejanggalan dalam proses pengesahannya. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Amnesty International Agnes Callamard mengunjungi Indonesia untuk mengevaluasi situasi hak asasi manusia di negara tersebut.
Reporters Without Borders (RSF) melalui direktur biro Asia-Pasifiknya, Cédric Alviani, juga mengeluarkan kecaman terhadap kekerasan terhadap jurnalis selama aksi protes di Indonesia. LSM internasional lainnya, seperti cabang Jerman dan Belgia dari International Federation of Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT), All Arakan Students' & Youths' Congress, Accountability Counsel, dan Advocacy Forum-Nepal, juga menerbitkan pernyataan bersama yang mengecam pengesahan amandemen tersebut.
Pelapor khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk situasi pembela hak asasi manusia, Mary Lawlor, menyatakan keprihatinannya terhadap represi terhadap LSM hak asasi manusia selama aksi protes dan mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa suara organisasi sipil dijamin tanpa tekanan.
Aktor dan penyanyi Angga Yunanda mengunggah tweet yang mendukung unjuk rasa tersebut. Melalui tagar #ArtistBersuara, para seniman digital di Twitter (X) turut memberikan dukungan kepada para pengunjuk rasa. Ada juga seruan untuk menerjemahkan tagar tersebut ke berbagai bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Prancis, Arab, Jepang, Mandarin, serta beberapa bahasa daerah seperti bahasa Jawa. Sementara itu, sebagai respons terhadap aksi protes di bulan Maret, seniman mural turut serta mengkritik pemerintah. CEO Malaka Project, Ferry Irwandi, melihat aksi protes tersebut sebagai 'bentuk kepedulian dan cinta demi menjadikan Indonesia lebih baik'.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakrie memandang aksi unjuk rasa tersebut sebagai hal yang wajar dalam negara demokrasi.
Aktivis senior Faizal Assegaf melalui akun Twitternya memberikan dukungan penuh kepada para demonstran dalam perjuangan melawan ketidakadilan, kesombongan, otoritarianisme, dan intimidasi, serta menyerukan Ganyang Jokowi. Ia juga membantah pernyataan Luhut dan memintanya untuk tidak mengintimidasi para demonstran. Ia kemudian mengklaim bahwa pemerintahan Prabowo bisa menjadi 'tidak berarti' tanpa Titiek Suharto, pernyataan yang dikritik oleh Gerakan Cinta Prabowo. Forum Pemuda Nusantara (FPN) menyerukan penangkapannya di markas Polda Metro Jaya dan Polri pada 20 Februari. Ketua Gerakan Cinta Prabowo (GCP), Kurniawan, menyatakan bahwa aksi protes mahasiswa adalah bentuk aspirasi mereka, sambil mengingatkan agar tidak disusupi oleh kelompok tertentu. Kemudian, ia menuduh bahwa protes tersebut bertujuan untuk memengaruhi opini publik dan melemahkan Prabowo serta negara oleh segelintir orang. Ia juga mengkritik bahwa pernyataan Faizal dapat menyebabkan ketidakstabilan di dalam negeri. Dony Endrassanto berpendapat bahwa pernyataan Faizal mengarah pada upaya kudeta dan pengkhianatan terhadap pemerintah.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Yahya Cholil Staquf, mempertanyakan dasar dari penyelenggaraan aksi protes. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sosialisman Hidayat Hasibuan, menuduh bahwa aksi protes merupakan bentuk tekanan politik terhadap upaya pemerintah menangkap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI-P. Ketua bidang media dan penggalangan opini Partai Golkar, Nurul Arifin, sambil menyarankan bahwa protes ini bisa menjadi 'peringatan' bagi pemerintah, juga mengingatkan bahwa cara menyampaikan aspirasi harus dilakukan secara konstruktif, bukan secara anarkis. Mahfud MD mengklaim bahwa ada banyak kebijakan pemerintah yang 'terang' dan harus dihormati. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Anindya Bakrie, melihat aksi protes sebagai sesuatu yang wajar dalam negara demokrasi. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Said Didu, melalui akun Twitternya, bingung mengapa protes #IndonesiaGelap berfokus pada menggulingkan Prabowo, bukan mengadili Jokowi, sementara menurutnya kondisi saat ini disebabkan oleh kesalahan Jokowi. Ada seruan dari beberapa pengguna internet yang mengajak masyarakat untuk memboikot selebritas dan produk yang mendukung pemerintah. Beberapa Badan Usaha Milik Negara seperti Pertamina (yang juga mengalami boikot konsumen terkait dugaan pencampuran bahan bakar dalam penyelidikan korupsi) dan tiga bank BUMN juga menjadi target gerakan boikot. Sementara itu, Partai Buruh melalui wakil ketuanya, Rivaldi Haryo Seno, mengeluarkan kecaman terhadap tindakan represif polisi selama aksi protes menentang revisi Undang-Undang TNI.
Aksi unjuk rasa mahasiswa ini diabadikan sebagai sampul koran Lentera edisi daring pada 18 Februari 2025. Per 18 Februari, rupiah mulai melemah sebesar 0,38% di tengah aksi unjuk rasa, namun, mata uang tersebut mulai menguat sebesar 0,10% pada 21 Februari. Menanggapi protes tersebut, saat ini terdapat upaya untuk melawan narasi #IndonesiaGelap di berbagai platform media sosial melalui tagar #IndonesiaCerah, yang berasal dari akun Instagram benpro.tv.
Menurut peneliti senior di Citra Institute, Efriza, ia memprediksi bahwa Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Indonesia saat itu, Satryo Brodjonegoro, dapat diganti dalam perombakan kabinet akibat protes mahasiswa yang sedang berlangsung. Perombakan kabinet ini kemudian dikonfirmasi dan berlaku pada 19 Februari, dengan Brodjonegoro diberhentikan dari jabatannya. Rocky Gerung, bagaimanapun, menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan atas pencopotannya dan mengklaim bahwa gerakan mahasiswa telah dipersiapkan selama berbulan-bulan dengan melibatkan berbagai ahli.
Pada 21 Maret, tujuh mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan uji materi terhadap revisi Undang-Undang TNI ke Mahkamah Konstitusi Indonesia. Mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses revisinya, yang dianggap sebagai 'inkonstitusional' dan 'terburu-buru'. Langkah ini segera diikuti oleh Koalisi Masyarakat Sipil.
Pada Maret 2025, pasar keuangan Indonesia mengalami guncangan hebat ketika Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 7% dalam satu sesi perdagangan. Penurunan tajam intraday yang terjadi pada 18 Maret ini merupakan yang terburuk sejak 2011. Kejatuhan ini memicu penghentian perdagangan otomatis selama 30 menit karena pasar mengalami penurunan sebesar 6,146% saat penutupan sementara sekitar pukul 09:37 WIB, sebuah mekanisme yang dirancang untuk menstabilkan pasar saat terjadi volatilitas berlebihan pada ambang batas 5%. Setelah 30 menit, perdagangan kembali dibuka tetapi indeks terus mengalami penurunan, mencapai titik terendah dengan penurunan 7,1% pada satu waktu.
Kejatuhan tajam di pasar saham Indonesia dengan cepat berdampak pada sektor lain, terutama perusahaan teknologi dan manufaktur yang mencatatkan kerugian terbesar. Saham DCI Indonesia, penyedia infrastruktur pusat data terkemuka, anjlok sekitar 20 persen menjadi 115.800 rupiah (sekitar $7). Sementara itu, Chandra Asri Pacific, perusahaan utama di sektor energi dan kimia, mengalami penurunan harga saham hampir 19 persen pada sore hari.
Meskipun faktor makroekonomi dan kebijakan fiskal kontroversial dari pemerintahan Prabowo Subianto menjadi penyebab utama, diskursus publik dan debat politik juga menyoroti revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) sebagai faktor yang memperburuk sentimen pasar. Menurut laporan Tempo, ekonom dari CELIOS, Nailul Huda, menyatakan bahwa penurunan IHSG telah terjadi sejak 14 Maret, dan RUU TNI adalah salah satu pemicunya. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa peran militer yang diperluas dalam sektor sipil dan ekonomi dapat menciptakan ketidakpastian hukum, mengikis meritokrasi, dan menimbulkan ketakutan investor. Salah satu contoh yang disoroti adalah pengangkatan seorang perwira aktif sebagai Direktur Utama Perum Bulog, yang memicu persepsi adanya intervensi militer dalam sektor bisnis.
Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono segera memberikan klarifikasi dan membantah bahwa RUU TNI adalah penyebab langsung kejatuhan IHSG, dengan menegaskan bahwa tidak ada pasal dalam rancangan revisi yang secara eksplisit mengatur penempatan perwira aktif TNI di BUMN. Di sisi lain, ekonom seperti Wijayanto Samirin menyebut revisi UU TNI sebagai salah satu dari lima faktor yang menyebabkan kehancuran pasar, dengan alasan bahwa kekhawatiran publik terhadap potensi kembalinya Dwifungsi ABRI berkontribusi pada sentimen negatif di pasar.
Tanggapan dari otoritas Indonesia berlangsung cepat, tetapi mencerminkan tekanan sistemik yang lebih luas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkenalkan langkah-langkah sementara yang memungkinkan perusahaan publik untuk membeli kembali saham mereka tanpa perlu persetujuan pemegang saham terlebih dahulu—sebuah langkah yang bertujuan untuk mendukung valuasi dan menandakan kepercayaan diri. Sementara itu, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan rupiah, dengan menggunakan kombinasi instrumen suku bunga dan cadangan devisa. Meskipun langkah-langkah ini memperlambat arus keluar modal, mereka tidak banyak membantu mengatasi kekhawatiran mendasar tentang arah kebijakan fiskal dan stabilitas politik.
Unjuk rasa mahasiswa di Indonesia
Unjuk rasa serupa
Lainnya