Perempuan di Burundi

Mengikuti rekomendasi Peninjauan Berkala Universal (UPR) pada tahun 2008, Burundi meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICCPED), Protokol Opsional untuk Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (OP-CEDAW), dan Protokol Opsional untuk Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT).
Namun, perempuan kurang terwakili dalam struktur kekuasaan. Fenomena kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak, merupakan hal yang lumrah terjadi di Burundi. Initiative for Peacebuilding mencatat dalam sebuah studi tahun 2010 tentang isu-isu gender di Burundi bahwa ada korelasi kuat antara area aktivitas militer yang intens dan tingginya kasus kekerasan seksual.
Perempuan di Burundi mendapatkan hak untuk memilih pada tahun 1961. Pada saat perempuan di Burundi memiliki hak untuk memilih, hampir 80% perempuan di seluruh dunia telah memenangkan perjuangan untuk hak pilih.
Burundi telah mengalami banyak perubahan politik sejak kemerdekaannya dari Belgia pada tahun 1962. Kudeta yang gagal pada tahun 1993, kekerasan etnis antara Hutu dan Tutsi, dan perang saudara semuanya dipengaruhi oleh dan mempengaruhi peran perempuan dalam politik. Sementara di negara-negara lain di sekitar Afrika Sub-Sahara, Perserikatan Bangsa-Bangsa memfasilitasi upaya demokratisasi pada 1990-an, upaya di Burundi difokuskan pada stabilisasi karena kekerasan dan ketidakstabilan setelah pemilu demokratis 1993. Perempuan dan anak perempuan secara tidak proporsional merupakan kelompok yang paling terkena dampak selama perang saudara Burundi. Namun, selama ini perempuan juga mengambil lebih banyak peran dalam masyarakat daripada yang sebelumnya dianggap dapat diterima.
Perempuan memainkan peran utama dalam upaya rekonsiliasi, kampanye kemanusiaan, dan negosiasi perdamaian. Pada tahun 1993, Women for Peace didirikan di Burundi. Kelompok ini memperoleh momentum dan pengakuan internasional setelah bergabung dengan organisasi payung CAFOB (Collectif des Associations et ONGs Féminines du Burundi). Tonggak penting lainnya bagi perempuan di Burundi adalah Konferensi Perdamaian Perempuan Seluruh Partai Burundi, yang diadakan di Arusha pada Juli 2000, sebulan sebelum penandatanganan perjanjian damai Arusha. Konferensi ini menjadi tuan rumah bagi perempuan dari semua latar belakang ekonomi dan sosial yang berbeda dan memfasilitasi penyusunan inisiatif khusus gender untuk dimasukkan dalam perjanjian.
Pada tahun 1993, Burundi memiliki perdana menteri wanita pertama, Sylvie Kinigi. Namun, perempuan masih sangat kurang terwakili dalam pemerintahan Burundi sampai tahun 2005; Kinigi adalah pengecualian, bukan norma. Pada tahun 2001, perempuan mengisi 15% posisi menteri, 9% Majelis Nasional, dan 18% Senat.
Pada 2017, Burundi menempati peringkat ke-25 di dunia dalam perwakilan parlemen wanita. Penelitian menunjuk pada aktivis perempuan dan pekerjaan mereka yang mendorong keterwakilan setelah perang sipil negara sebagai memainkan peran kunci dalam peningkatan signifikan perwakilan perempuan di negara ini.
Representasi perempuan dalam pemerintahan di Afrika meningkat tiga kali lipat dari tahun 1990 hingga 2010. Studi menunjukkan bahwa peningkatan dramatis dalam representasi di benua ini dapat dikaitkan dengan pembukaan politik, liberalisasi politik, tekanan internasional, dan munculnya perempuan dalam posisi kekuasaan setelah konflik besar di suatu negara.
Sebelum tahun 1970-an, hanya lima negara bagian yang menerapkan kuota gender untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Pada 2011, lebih dari 100 negara, termasuk Burundi, menerapkan kuota gender dalam pemerintahan mereka. Kuota gender dapat mengambil bentuk yang berbeda; kursi yang dicadangkan, kuota legislatif untuk calon, atau kuota sukarela untuk partai politik. Dikatakan bahwa kuota gender sering diadopsi karena tekanan internasional, alih-alih menjadi tanda modernisasi, itulah sebabnya mereka terlihat terutama di negara-negara berkembang. Namun, penelitian lain di lapangan menunjukkan tidak ada pola sistematis dalam hal adopsi karena kuota gender muncul di negara-negara dengan karakteristik politik, budaya, dan ekonomi yang beragam.
Dalam Konstitusi Republik Burundi tahun 2005, pasal 129, 164, dan 182(2) menetapkan kuota gender di negara bagian. Kuota gender legislatif Burundi menetapkan bahwa minimal 30% kursi harus dipegang oleh perempuan di Parlemen, termasuk Majelis Nasional dan Senat, dan di Cabang Eksekutif. Jika hasil pemilu tidak memenuhi minimal 30% kursi yang diduduki oleh perempuan, menurut undang-undang pemilu, Administrasi Pemilu menambahkan kandidat dari kelompok yang kurang terwakili yang menerima setidaknya 5% suara.
Studi telah menemukan bahwa ketika perempuan terwakili pada massa kritis dalam pemerintahan, setidaknya 30% dari tubuh, representasi deskriptif, tanggap kebijakan, dan representasi simbolik semuanya naik. Secara lebih khusus, telah ditemukan bahwa negara bagian dengan lebih banyak perempuan dalam pemerintahan akan berinvestasi lebih banyak dalam kesejahteraan sosial, program perawatan kesehatan anak, dan undang-undang yang melayani perempuan. Selain itu, persepsi seputar kemampuan perempuan untuk mencapai peran gender tradisional meningkat di antara laki-laki dan perempuan.
Terlepas dari langkah nyata yang diambil Burundi menuju keterwakilan yang lebih setara, peran perempuan terus dibentuk oleh norma patriarki dan perempuan masih menjadi kelompok yang terpinggirkan di negara ini. Di Burundi, norma-norma budaya menegaskan bahwa perempuan tidak boleh berbicara di depan umum, tidak boleh diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, dan sering dianggap sebagai politisi yang tidak sah. Ekspektasi budaya telah membatasi efektivitas partisipasi perempuan dalam politik.
Amnesty International mengklaim pemerkosaan, selain mutilasi fisik, digunakan selama Perang Saudara Burundi sebagai 'strategi perang'. Pada tahun 2004 kelompok pemberontak Hutu, Pasukan Pembebasan Nasional (FNL), mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan 160 pengungsi Tutsi Kongo di kamp PBB di Gatumba dekat perbatasan Kongo di Burundi. Serangan itu dikecam keras oleh Dewan Keamanan PBB, yang mengeluarkan pernyataan kemarahan atas fakta bahwa "kebanyakan korban adalah wanita, anak-anak dan bayi yang ditembak mati dan dibakar di tempat penampungan mereka".
Federasi Sepak Bola Burundi, asosiasi nasional negara itu, membuat program sepak bola wanita pada tahun 2000. Pada tahun 2006, hanya ada 455 pemain wanita yang terdaftar, dan tidak adanya permainan wanita yang berkembang telah menjadi kendala bagi tim nasional. Lydia Nsekera adalah ketua asosiasi sepak bola nasional.
Di luar federasi nasional, Commission nationale du football féminin didirikan pada 1990-an, dan liga serta tim wanita diselenggarakan pada periode yang sama di Bujumbura.