Kontroversi yang melibatkan Prabowo Subianto

Selama karier militer dan politiknya, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia ke-8 dan Menteri Pertahanan Indonesia ke-26 telah menuai banyak kontroversi. Dimulai dari kontroversinya saat masih aktif di ketentaraan yang meliputi dugaan pelanggaran HAM, isu kudeta serta konflik antara dirinya dengan Presiden BJ Habibie, yang kemudian berujung pada pemberhentiannya dari ketentaraan. Kontroversi mengenai dirinya tetap berlanjut sepanjang karier politiknya, terutama selama pencalonannya dalam pilpres 2014, pilpres 2019, kariernya sebagai Menteri Pertahanan, dan pilpres 2024.
Pada tahun 1983, Prabowo, menurut Sintong Panjaitan, terlibat perselisihan dengan beberapa jenderal yang dianggap akan mengkudeta Suharto. Sampai pada akhirnya pada bulan Maret 1983, di Detasemen 81, Prabowo diceritakan mencoba melakukan upaya penculikan sejumlah petinggi militer, termasuk Jenderal L. B. Moerdani yang diduga hendak melakukan kudeta terhadap Presiden Soeharto, namun upaya ini digagalkan oleh Mayor Luhut Panjaitan, Komandan Den 81/Antiteror. Prabowo sendiri adalah wakil Luhut saat itu.
Mayor Luhut memerintahkan pembatalan aksi tersebut dan agar senjata dan alat komunikasi diamankan. Ancaman kudeta tersebut akhirnya tidak terbukti, dan Prabowo dianggap dalam keadaan stress dan diberikan cuti.
Namun Prabowo membantah cerita versi Sintong Panjaitan ini dengan tertawa . Menurutnya, tidak masuk akal seorang kapten bisa memimpin pasukannya untuk melawan dan menculik jenderal. Ia dengan tenang mengatakan bahwa tiap kali ada buku baru, pasti ada tuduhan kudeta baru yang dialamatkan kepada dirinya, dan membiarkan tiap orang dengan versi ceritanya masing-masing.
Pada tahun 1988, Prabowo kembali berhadapan dengan LB Moerdani. Menurut cerita versi Kivlan Zen, menjelang Sidang Umum MPR/RI pada tahun 1988, beredar kabar bahwa LB Moerdani akan memanfaatkan posisinya sebagai Panglima ABRI untuk mendapat dukungan dari Fraksi ABRI agar bisa maju menjadi Wakil Presiden. Prabowo Subianto segera melaporkan dugaan ini kepada Suharto. Suharto menerima masukan ini dan mengganti Panglima ABRI dengan Jenderal Try Soetrisno, sehingga akhirnya jabatan Wakil Presiden jatuh ke tangan Soedharmono.
Penggantian LB Moerdhani memunculkan kekhawatiran kudeta. Maka menurut Kivlan Zen, Prabowo menyiapkan 1 Batalyon Kopassus, Batalyon Infanteri Linud 328, Batalyon Infanteri 303, Batalyon Infanteri 321, Batalyon Infanteri 315. Satu batalyon umumnya berkekuatan 700 personel. Meskipun akhirnya kekhawatiran tersebut tidak terbukti, namun memperlihatkan besarnya pengaruh Prabowo di ABRI dan terhadap keputusan seorang Presiden Indonesia pada masa tersebut.
Pada tahun 1990-an, Prabowo terkait dengan sejumlah kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Timor Timur. Pada tahun 1995, ia dituduh menggerakkan pasukan ilegal yang melancarkan aksi teror ke warga sipil di Timor Timur. Peristiwa ini membuat Prabowo nyaris baku hantam dengan Komandan Korem Timor Timur saat itu, Kolonel Inf Kiki Syahnakri, di kantor Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Adang Ruchiatna. Sejumlah lembaga internasional menuntut agar kasus ini dituntaskan dan agar Prabowo dibawa ke Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag. Menurut pakar Adnan Buyung Nasution, kasus ini belum selesai secara hukum karena belum pernah diadakan pemeriksaan menurut hukum pidana.
Prabowo juga diduga terlibat dalam peristiwa pembantaian Kraras yang terjadi pada tahun 1983 di Timor Timur. Prabowo sendiri membantah dan menyebutnya sebagai tuduhan tak berdasar. Sementara itu, seperti yang tertulis dalam sebuah dokumen yang dibawa dari Dili ke Lisbon pada Juni 1989 oleh seorang pengungsi, dua puluh orang ditembak mati oleh tentara-tentara yang berada di bawah komando Prabowo di wilayah Bere-Coli, Baucau, antara 12 hingga 15 April 1989.
Dengan menggunakan koneksi dengan Presiden Soeharto, Prabowo dan saudaranya mencoba membungkam kritik jurnalistik dan politik pada tahun 1990-an. Hasyim gagal menekan Goenawan Mohamad agar menjual koran Tempo kepadanya. Ketika menjabat sebagai letnan kolonel, Prabowo mengundang Abdurrahman Wahid ke markas batalionnya pada tahun 1992 dan memperingatinya agar hanya berkecimpung dalam bidang agama dan tidak menyentuh politik, atau ia harus menghadapi akibatnya bila melanjutkan oposisi terhadap Soeharto. Ia juga memperingatkan Nurcholish Madjid (Cak Nur) agar mengundurkan diri dari Komite Independen Pemantau Pemilu, yaitu badan pengawas pemilu yang didirikan oleh Goenawan Mohamad.
Antara tahun 1997 dan 1998, anggota Kopassus dari Tim Mawar bertanggung jawab atas penculikan aktivis pro-demokrasi terhadap sedikitnya 22 orang yang sebagian besar berada di Jakarta. Sembilan aktivis dibebaskan dan 13 lainnya masih hilang. Pada tahun 1999, 11 anggota Tim Mawar dinyatakan bersalah oleh pengadilan militer. Namun, mereka mengajukan banding atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung, yang tidak dipublikasikan dan baru terungkap pada tahun 2007, dan tidak pernah dipenjara dan semua kecuali satu orang tetap berada di militer. Pada bulan September 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjuk dua perwira Tim Mawar, dua orang yang menjabat Brigadir Jenderal, ke posisi senior di Kementerian Pertahanan setelahnya persetujuan oleh Presiden Joko Widodo. Amnesty International mengkritik penunjukan tersebut karena Presiden dan DPR telah berjanji untuk menyelidiki kasus-kasus aktivis yang hilang dan malah menempatkan tersangka pada posisi yang berkuasa dan tak lama setelah Prabowo dilantik sebagai presiden, dua lagi anggota Tim Mawar menjadi kepala Badan Siber dan Sandi Negara (Badan Siber dan Sandi Negara) dan Sekretariat Utama Badan Intelijen Negara.
Menurut Friend (2003), saat dampak krisis finansial Asia 1997 memburuk, Prabowo mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung melawan "pengkhianat bangsa". Selain itu, dari wawancara Adam Schwarz dengan Sofjan Wanandi, Prabowo pernah mengatakan pada Sofjan bahwa ia siap "mengusir semua orang Cina meskipun hal itu akan membuat ekonomi Indonesia mundur 20-30 tahun" dan mengatakan "kamu Cina Katolik mencoba menjatuhkan Suharto". Sofjan sendiri membantah pernah berkata bahwa Prabowo akan mengusir semua orang Tionghoa dari Indonesia, dan menyatakan bahwa Schwarz hanya salah persepsi.
Prabowo diduga kuat mendalangi kerusuhan Mei 1998 berdasar temuan Tim Gabungan Pencari Fakta. Bahkan menurut Friend (2003), walaupun kubu Wiranto menekankan bahwa mereka tidak ingin pembantaian Tiananmen terjadi di Jakarta, kubu Prabowo memperingatkan Amien Rais bahwa militer tidak takut akan terjadinya "Tiananmen lain" dan "lautan darah" bila demonstrasi dilanjutkan. Dugaan motif Prabowo adalah untuk mendiskreditkan rivalnya Pangab Wiranto, untuk menyerang etnis minoritas, dan untuk mendapat simpati dan wewenang lebih dari Soeharto bila kelak ia mampu memadamkan kerusuhan. Dia juga masih belum diadili atas kasus tersebut.
Prabowo mengklaim bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Prabowo mengaku sadar bahwa menghancurkan Tionghoa di Indonesia dapat merugikan Indonesia sendiri. Ia juga menyayangkan Menko Polkam Feisal Tanjung dan Panglima ABRI Wiranto yang menurutnya konsisten menyangkal tuduhan bahwa perintah membuat kerusuhan berasal langsung dari mereka atau Soeharto sebagai Panglima Tinggi. Prabowo meyakini bahwa perintah tersebut tidak dalam satu rangkaian komando karena atasannya senang bekerja secara melompat-lompat dalam berbagai tingkatan. Ia memastikan bahwa dirinya tidak pernah memperoleh perintah menyiksa orang.
Pembelaan lebih lanjut dari pihak Prabowo adalah dia hanya menjalankan tugasnya sebagai Pangkostrad atas permintaan Panglima Kodam Jaya waktu itu yang mendapat perintah dari Mabes ABRI. Pada waktu itu permintaan Prabowo agar ia difasilitasi pesawat Hercules juga ditolak, sehingga ia terpaksa menggunakan Garuda dan Mandala atas biaya sendiri.
Sementara terkait penembakan mahasiswa dalam peristiwa Trisakti, hasil uji balistik di Belfast, Irlandia Utara, memperlihatkan bahwa peluru tersebut berasal dari senjata milik Gegana, Polri, bukan tipe senjata yang digunakan oleh TNI. Penembakan itu juga tidak mungkin dilakukan oleh sniper karena peluru yang digunakan jenis kaliber 5,56mm, sementara senjata sniper berkaliber 7mm ke atas. Target penembakan juga acak, berbeda dengan pola penembakan sniper yang akan memilih pemimpin demonstrasi atau sasaran strategis tertentu.
Pada pagi hari tanggal 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada B.J. Habibie, yang baru saja dilantik sebagai Presiden Indonesia ketiga, bahwa telah terjadi pergerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta dan konsentrasi pasukan di kediaman Presiden Habibie tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Pergerakan pasukan tersebut diduga sebagai upaya kudeta dan oleh karena itu atas instruksi Presiden Habibie, Prabowo diberhentikan sebagai Panglima Kostrad.
Di siang hari pada tanggal yang sama, Prabowo dihubungi Markas Besar Angkatan Darat perihal pemberhentiannya sebagai Panglima Kostrad. Prabowo langsung menghadap Presiden Habibie di istana untuk mendapat kepastian pemberhentiannya. Menurut Presiden Habibie dalam buku Detik-detik Yang Menentukan, Prabowo menyatakan bahwa alasan konsentrasi pasukan itu adalah untuk mengamankan presiden, namun Habibie mengatakan bahwa itu adalah tugas paspampres, bukan kostrad.
Dalam buku tersebut, Habibie menulis bahwa Prabowo menyebutnya sebagai “Presiden naif”, dan mengatakan bahwa Habibie menghina Keluarga Soemitro, sementara Habibie hanya menanggapi perkataan Prabowo terebut dengan mengatakan “Masa bodo, saya Presiden harus memperhatikan keadaan bangsa” dan meminta Prabowo untuk menyerahkan seluruh pasukannya sebelum matahari terbenam.
Meskipun begitu, menurut autobiografi dari Soemitro Djojohadikoesoemo, ayah Prabowo, Presiden Habibie mengatakan bahwa pemberhentiannya adalah permintaan langsung dari Presiden Soeharto, dan sumber lain mengatakan bahwa ia akan ditunjuk sebagai Duta Besar untuk Amerika Serikat. Sore harinya Prabowo menyerahkan jabatan Panglima Kostrad kepada Pangdiv I Kostrad Johny Lumintang.
Prabowo menegaskan bahwa ia yakin bisa saja melancarkan kudeta pada hari-hari kerusuhan pada bulan Mei itu. Namun ia menegaskan, “Keputusan mempercepat pensiun saya adalah sah,” ujarnya. Lebih lanjut Prabowo juga menjelaskan, “Saya tahu, banyak di antara prajurit saya akan melakukan apa yang saya perintahkan. Namun saya tidak mau mereka mati berjuang demi jabatan saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya menempatkan kebaikan bagi negeri saya dan rakyat di atas posisi saya sendiri. Saya adalah seorang prajurit yang setia. Setia kepada negara, setia kepada republik”.
Setelah Mei 1998, ia terbang ke Amman, Yordania. Ia diisukan mendapat tawaran status kewarganegaraan dari Abdullah II. Namun tawaran ini ditolaknya. Pangeran Abdullah II yang kemudian pada 1999 menjadi Raja Yordania adalah kawan Prabowo di sekolah militer. Prabowo kembali ke Indonesia pada November 2001.
Pada November 2017, sebuah investigasi penyelidikan yang dilakukan oleh Konsorsium Jurnalisme Investigasi Internasional (ICIJ) mencatutkan namanya dalam daftar politisi yang disebutkan dalam tuduhan "Paradise Papers".
Pada tanggal 3 Juni 2023, dalam Dialog Shangri-La, Prabowo mengusulkan rencana perdamaian multi-poin termasuk gencatan senjata dan pembentukan zona demiliterisasi yang dipatuhi dan dipantau oleh Pasukan Penjaga Perdamaian PBB. Proposal ini dikritik oleh kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell dan Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov karena usulan Prabowo tidak membawa perdamaian adil untuk Ukraina.
Usulan ini juga dikritik oleh PDI-P di sela-sela pertemuan nasional partai tersebut pada hari Rabu, dimana Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto mengatakan Indonesia tidak membutuhkan seorang pemimpin yang memberikan saran yang menyimpang dari prinsip diplomasi “bebas dan aktif”. Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI TB Hasanuddin sempat mempertanyakan usulan perdamaian tersebut karena dianggap membentuk pandangan kurang baik karena kurang tahu situasi di lapangan.
Usulan tersebut namun diterima baik oleh Tiongkok karena persamaan usulan Prabowo dengan usulan Tiongkok yang sebagian besar ditolak di Eropa, sebagian karena rencana tersebut akan membiarkan pasukan Rusia mengendalikan wilayah Ukraina yang direbut segera setelah invasi pada bulan Februari 2022. Usulan tersebut juga disambut baik oleh Rusia, dimana Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko kepada lembaga pemberitaan resmi Rusia, TASS, mengatakan bahwa "Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai."
Pada tanggal 13 Februari 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Prabowo dalam pembelian pesawat eks-Angkatan Udara Qatar Emiri Dassault Mirage 2000-5 pesawat jet yang dibatalkan oleh Kementerian Pertahanan karena keterbatasan fiskal. Diduga, pesawat yang dibeli akan dibeli dengan harga jauh lebih tinggi dan ada unsur gratifikasi.
Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra membantah tuduhan tersebut, menampik rumor tersebut sebagai tuduhan fitnah dan berita palsu. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertahanan menunjuk pengacara Hotman Paris Hutapea untuk memimpin pertahanan. Meski disebutkan dalam laporan yang diduga mengungkap korupsi, Kelompok Negara Anti Korupsi (GRECO) menyatakan bahwa mereka "tidak pernah melakukan pekerjaan apa pun yang berhubungan dengan Indonesia."
Saat Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2024, Prabowo memberikan dukungan publiknya kepada Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen melalui video yang diunggah di akun Instagram Taj Yasin. Dukungan tersebut dikecam oleh PDI-P, dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto menyebut dukungan tersebut sebagai hal yang "mengkhawatirkan" dan mengingatkan Prabowo bahwa ia adalah presiden, bukan sekadar pemimpin partai.
Banyak juga yang mempertanyakan etika di balik dukungan tersebut karena para ahli hukum berpendapat bahwa presiden Indonesia tidak boleh mencampuri urusan lembaga hukum demi kepentingan seorang kandidat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) mengumumkan bahwa mereka akan menyelidiki video tersebut untuk mengetahui apakah ada pelanggaran.
Namun, dukungan terhadap Prabowo juga dipertahankan karena politikus NasDem Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa Prabowo berbicara sebagai ketua partai dan tidak ada batasan bagi presiden untuk menjadi ketua partainya sendiri sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyatakan bahwa dukungan terhadap Prabowo adalah "hal biasa" di negara demokrasi.
Bawaslu berpendapat bahwa meskipun video yang menampilkan dirinya memang menampilkan pesan kampanye politik, namun hasil penyelidikan mereka menunjukkan bahwa ia tidak melakukan pelanggaran apa pun karena video tersebut diunggah pada masa kampanye media sosial antara 25 September hingga 23 November, dan Prabowo diperbolehkan berkampanye. calon yang diusungnya, baik itu selama ia mengambil cuti kantor maupun pada hari libur, yang dalam klarifikasi Taj Yasin kepada Bawaslu menyebutkan, video tersebut dibuat pada Minggu, 3 November 2024.
Prabowo, sebagai presiden terpilih 2024 dan mantan menantu Soeharto, juga dikritik karena dinilai membawa kembali gaya kepemimpinan otoriter. Ia memiliki latar belakang militer dan berkarier pada masa dominasi Dwifungsi ABRI. Reformasi yang bertujuan membatasi peran politik militer kini dianggap terancam oleh langkah-langkah legislatif seperti revisi UU TNI ini.
Sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan di bawah pemerintahan Joko Widodo, Prabowo Subianto dianggap telah mengembalikan peran militer dalam banyak aspek kehidupan sipil. Ia dikenal melibatkan TNI dalam program seperti makan bergizi gratis, food estate, dan sektor-sektor lain yang sebelumnya menjadi domain sipil. Beberapa menteri di kabinet juga berasal dari latar belakang militer, yang semakin memperkuat persepsi bahwa arah pemerintahan cenderung menghidupkan kembali praktik-praktik ala Orde Baru.
Pada tanggal 18 September 2017, saat peluncuran buku teori ekonomi politik ayahnya, Prabowo Subianto berpidato yang memperingatkan bahwa Indonesia bisa pecah pada tahun 2030. "Tetapi di negara lain, mereka sudah bikin kajian-kajian di mana Republik Indonesia sudah dinyatakan tidak ada lagi tahun 2030." katanya. Klip video pidato tersebut diposting ke halaman Facebook resmi Gerindra pada tanggal 18 Maret 2018. Ketika ditanya studi mana yang dimaksud oleh Prabowo Subianto, pejabat Gerindra Elnino M. Husein Mohi mengatakan, "Pak Prabowo sudah membaca berbagai tulisan orang-orang di luar negeri, para pengamat intelektual yang ada. Anda juga dapat melihatnya secara online."
Kemudian terungkap bahwa "studi" tersebut sebenarnya adalah novel perang fiksi ilmiah tahun 2015 berjudul Ghost Fleet oleh penulis Amerika August Cole dan P. W. Singer. Catatan penulis di awal buku menyatakan: "Yang berikut ini terinspirasi oleh tren dan teknologi dunia nyata. Namun, pada akhirnya, ini hanyalah karya fiksi, bukan prediksi." Bingung oleh Prabowo Subianto yang mengutip dalam bukunya, Singer menulis di Twitter: "Pemimpin oposisi Indonesia mengutip #GhostFleet dalam pidato kampanyenya yang berapi-api... Ada banyak liku-liku tak terduga dari pengalaman dalam buku ini, tapi ini mungkin cukup berhasil."
Pada akhir tahun 2018, Prabowo Subianto diejek setelah secara keliru menyatakan bahwa Haiti, sebuah republik di Kepulauan Karibia, adalah negara Afrika. Dalam pidatonya pada tanggal 23 Desember 2018 di Solo, Jawa Tengah, Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia telah memindahkan sebagian kekayaan Indonesia ke luar negeri. "Kalau ini terus dibiarkan, Indonesia akan terus dimiskinkan," ujarnya. "Kami masyarakat Indonesia setara dengan negara-negara miskin di Afrika seperti Rwanda, Haiti, dan pulau-pulau kecil seperti Kiribati yang bahkan kami tidak tahu di mana letaknya," imbuhnya.
Pada 12 Desember 2023, Prabowo menjadi viral setelah komentarnya tentang saingannya Anies Baswedan tentang etika dengan mengatakan "Ndasmu etik!" yang dianggap menghina dalam kongres internal partai yang diadakan Gerindra. Juru bicaranya kemudian menyatakan bahwa itu hanya lelucon biasa.