Pemerintah Sementara Timor Timur

Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT), (bahasa Portugis: Governo Provisório de Timor Leste), adalah pemerintahan sementara yang didukung oleh Indonesia. Pemerintahan ini dibentuk pada 17 Desember 1975 setelah Invasi Indonesia ke Timor Timur dan dibubarkan pada 17 Juli 1976 ketika wilayah tersebut dianeksasi oleh Indonesia sebagai provinsi Timor Timur.
Timor Timur dijajah oleh Portugal pada pertengahan abad ke-16 dan dikelola sebagai Timor Portugis. Setelah Revolusi Bunga Anyelir tahun 1974 di Portugal, proses dekolonisasi dimulai yang mengarah pada pembentukan Majelis Konstituante terpilih pada tahun 1976. Tiga partai baru muncul saat ini; Uni Demokratik Timor yang mendukung kelanjutan asosiasi dengan Portugal, Fretilin yang mendukung kemerdekaan dan Apodeti yang mendukung integrasi ke dalam Indonesia. Digelar pilkada pada 13 Maret 1975, Fretilin dan UDT muncul sebagai partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan.
Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin membuat deklarasi kemerdekaan sepihak Republik Demokratik Timor Timur dalam suatu tindakan yang tidak diakui baik oleh Portugal maupun Indonesia.
Pada tanggal 30 November 1979, Menanggapi deklarasi Kemerdekaan sepihak, Indonesia mendorong para pemimpin UDT, Apodeti, dan partai-partai kecil lainnya untuk menandatangani Deklarasi Balibo yang menyerukan integrasi Timor Timur ke dalam Indonesia.
Pada pagi hari tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia melancarkan invasi udara dan laut besar-besaran ke Timor Timur, yang dikenal sebagai Operasi Seroja (Operasi Teratai) merebut Dili sore itu juga.
Pada tanggal 17 Desember Pemerintahan Sementara Timor Timur didukung Indonesia dibentuk dengan Arnaldo dos Reis Araújo dari Apodeti sebagai Kepala Eksekutif dan Lopez da Cruz dari UDT sebagai Wakil Kepala Eksekutif. Pada tanggal 31 Mei 1976, Majelis Perwakilan Rakyat didirikan yang kemudian mengadopsi sebuah resolusi yang menyerukan integrasi resmi Timor Timur ke dalam Indonesia, yang digambarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai "tindakan penentuan nasib sendiri" untuk Timor Timur. Pada tanggal 17 Juli 1976, Indonesia melalui Keputusan Presiden RI No. 113 Tahun 1976, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 dan Ketetapan MPR No. VI/MPR/1978, secara resmi menganeksasi Timor Timur sebagai provinsi Timor Timur dengan presiden PSTT Arnaldo dos Reis Araujo menjadi gubernur pertamanya.
"Deklarasi Balibo" ditandatangani oleh perwakilan dari Partai Apodeti, Uni Demokrasi Timor, Asosiasi Pahlawan Timor dan Partai Trabalhista pada 30 November 1975.
Majelis Perwakilan Rakyat Timor Timur dibentuk pada tanggal 31 Mei 1976 berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Sementara Timor Timur Nomor 1 Tahun 1976. Majelis tersebut beranggotakan 50 orang termasuk perwakilan dari Dewan Permusyawaratan yang dibentuk bersamaan dengan PGET dan dua anggota dari masing-masing 13 kotamadya di Timor Timur. Indonesia mengklaim anggotanya termasuk perwakilan dan pemimpin dari semua lapisan masyarakat Timor Leste termasuk warga terkemuka, pemimpin agama kepala suku dan perwakilan kota. Ketua majelis adalah Guilherme Gonçalves.
Setiap kotamadya di Timor Timur memiliki majelis rakyat yang terdiri dari antara 15 dan 20 anggota.
Pemerintah Sementara Timor Timur memiliki kantor penghubung di Jakarta. Kantor yang dulu dipimpin oleh Mário Viegas Carrascalão.