Suku_Agabag
Masyarakat Hukum Adat Dayak Agabag Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
Berdasarkan rujukan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor : 16 tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, keberadaan (eksistensi) masyarakat hukum adat dalam pengakuan konstitusi Negara Indonesia yang mengakui masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak-hak masyarakat hukum adat, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam rujukan konstitusi berkaitan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dalam ketentuan undang-undang dasar (UUD) 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan Negara atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dengan ketentuan: a) sepanjang masih hidup; b) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan c) diatur dalam undang-undang. Sepadan dengan ketentuan ini, pasal 28 I ayat (3) menegaskan penghormatan atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Terkait dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam, maka Pasal 4 ayat (j) menegaskan kembali pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria/sumber daya alam.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa Hak Menguasai Negara atas tanah dan sumber daya alam dapat dikuasakan kepada daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya Pasal 3 menentukan bahwa dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut harus dengan memperhatikan bahwa keberadaan hak ulayat tersebut masih ada menurut kenyataannya, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarka persatuan bangsa dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations on Convention Biological Diversity, (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menganai Keanekaragaman Hayati) dalam Pasal 8 ayat (j) berisi ketentuan bahwa negara harus menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 6 menyatakan perlindngan atas identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat selaras dengan perkembangan zaman. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PPU-X/2012, tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas perubahan frasa Pasal 1 angka (6) yang menyatakan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, menegaskan kembali keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-haknya, termasuk hak atas hutan adat yang ada diwilayah adatnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Polical Rights, (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya, dalam Pasal 15 ayat (1) negara harus mengakui hak setiap orang a) untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya; b) menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya; dan c) memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (2) diatur langkah-langkah yang harus diambil oleh negara untuk mencapai perwujudan hak tersebut di pasal 15 ayat (1) harus meliputi langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Pengesahan International Covenant on Sipil Social and Cultural Rights, (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dalam hal mengatur ruang dalam rangka menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 1) Kecil sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014, dalam Pasal 1 angka (33) menyebutkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 21 menyatakan bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pemanfaatan ruang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 22 menentukan bahwa bagi masyarakat hukum adat tidak diperlukan izin atas wilayahnya, melainkan diperlukan pengakuan dalam bentuk penetapan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 1 angka (31) memberikan definisi mengenai masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam pasal 63 ayat (1) huruf t, ayat (2) huruf n, dan ayat (3) huruf k menjadi tugas dan kewenangan dari pemerintah pusat,pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2010 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 angka 43 menegaskan kembali mengenai desa dan desa adat sebagai Desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk melakukan penetapan status tanah ulayat dan penetapan keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan perlindungan terhadap budaya dan kearifan lokal masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Pasal 1 ayat (1) Masyarakat hukum adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiiki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis dan Pasal 12 memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat dengan menyatakan bahwa dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (2) memberikan larangan kepada dan setiap orang dan pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Bahkan kepada mereka dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 6 menyebutkan bahwa desa terdiri dari desa dan desa adat yang penyebutan desa adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku didaerah setempat. Ini berarti masyarakat hukum adat yang berada di desa adat boleh menggunakan nama kesatuan wilayah adat sebagai nama desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. maka berdasarkan rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut keberadaan masyarakat hukum adat Dayak Agabag dan desa adat telah diakui dan diikat secara hirarkis dalam ketentuan konstitusi republik Indonesia.