Sejarah_Jawa_Barat
Abad XX
25 Desember, Kota Bandung turut menjadi saksi didirikannya De Indische Partij – partai politik pertama di Hindia Belanda oleh Tiga Serangkai Douwes Dekker, Tjipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. 4 Juli, Perserikatan Nasional Indonesia didirikan di sebuah paviliun selatan rumah di Regentsweg no. 22 (sekarang Jl. Dewi Sartika) Bandung pada malam tanggal 4 Juli 1927 oleh Mr. Iskaq, Mr. Sartono, Mr. E.S. Budyarto Martoatmodjo, Mr. Sunario, Dr. Samsi Sastrowidagdo, Ir Soekarno, Ir. Anwari, dan Dr. Tjipto Mangunkusumo. Mereka semua akan tercatat sebagai pendiri PNI, kecuali Dr. Tjipto yang menolak diikutsertakan atas alasan keamanan. Meski demikian Soekarno tetap menganggap Dr. Tjipto sebagai salah satu pendiri, selain Sujadi dan J. Tilaar yang menjadi penghubung antara pemuda di Bandung dengan Hatta di Netherland. 1 Januari 1926 merupakan awal adanya sistem pemerintahan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda. Yang pertama kali memperjuangkan pembentukan sistem pemerintahan di Jawa Barat ke pemerintah Kolonial Belanda adalah para tokoh perjuangan yang ada seperti Oto Iskandar di Nata, Husni Thamrin, HOS Tjokroaminoto dan tokoh lainnya. Usulan itu diterima pemerintah kolonial Belanda, ada sekitar 45 orang pribumi, 20 diantaranya tokoh Sunda yang terlibat dalam pemerintahan provinsi Jawa Barat kala itu. Penyebutan Tatar Sunda dirubah menjadi Provincie West-Java oleh Belanda mendapat usulan Paguyuban Pasundan agar diganti menjadi Provinsi Pasundan; dan usul tersebut disetujui oleh pemerintah kolonial sehingga ketetapan tentang pembentukan propinsi ini antara lain berbunyi: ".....West Java, in inheemsche talen aan te duiden als Pasoendan,......." (Staatsblad no. 285 dan 378 tahun 1925), yang terjemahannya ".....Jawa Barat, dalam bahasa orang pribumi (bahasa Sunda) menunjuk sebagai Pasundan,......". Pada implementasinya, dari paska kemerdekaan hingga reformasi nama Provinsi Pasundan tidak pernah diakui oleh pemerintahan republik. 24 April 1948–24 Maret 1950, wilayah Jawa Barat pernah menjadi bagian Negara Pasundan, era negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dibuat Belanda untuk memecah konsentrasi persatuan para bumiputera. Negara Pasundan versi Wiranatakusumah mempertahankan wilayah Pasundan dengan kaum pro-Republiken dari Negara Pasundan versi Soeria Kartalegawa. Saat itu, negara Pasundan adalah wilayah yang kuat, tidak ekspansif dan terbuka terhadap budaya lain. 24 Maret 1950 Negara Pasundan kembali bergabung dengan Sukarno dan Kaum Republiken memperkuat Indonesia. 17 November, K.H. Zainal Mustafa bersama Kiai Rukhiyat (Pesantren Cipasung), Haji Syirod, dan Hambali Syafei ditangkap Belanda dengan tuduhan telah menghasut rakyat, untuk memberontak terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka dipenjarakan di Tasikmalaya selama satu hari, kemudian dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung. Setelah dibebaskan, K.H. Zaenal Mustofa tidak berubah. Kembali ia berdakwah yang isinya jelas-jelas menentang penjajahan. Pada akhir bulan Februari 1942, ia dan Kiai Rukhiyat kembali ditangkap dan ditahan di penjara Ciamis. Kedua ulama ini menghadapi tuduhan yang sama dengan penangkapannya yang pertama. 25 Februari, keadaan perbaikan di Tatar Pasundan pasca kolonialisme Hindia Belanda belum mereda, fasisme Jepang kembali mengulangi penindasan di Nusantara. Tasikmalaya yang merupakan pusat santri dan ulama melakukan pemberontakan terhadap agresor pengusung Asia Timur Raya itu. Faktor tersebut dilatari, diantaranya, oleh pajak beras berupa kewajiban penyerahan sandang dan pangan masyarakat Tatar Pasundan di Tasikmalaya tersebut kepada Jepang. Kedua, tipu daya Jepang yang menjanjikan perbaikan pendidikan bagi kaum wanoja Tatar Pasundan, nyatanya, para kaum perempuan yang telah mendaftarkan diri kemudian dikirimkan menjadi budak nafsu tentara Jepang, Jugun Ianfu. K.H. Zainal Mustafa dan ulama, para santri, dan rakyat Tatar Pasundan di Tasikmalaya dengan tegas menolak kebijakan Jepang tersebut. Koalisi ulama-santri-rakyat dalam menghadang keinginan Jepang dilakukan dengan menyiapkan persenjataan berupa bambu runcing dan golok, serta berlatih pencak silat selain pembekalan latihan spiritual tarekat. Pemberontakan Sukamanah atau Pemberontakan Singaparna tersebut mengakibatkan kurang dari seribu jiwa dijebloskan ke penjara, 23 orang termasuk Kyai Mustafa yang ditengarai sebagai dalang oleh fasisme Jepang digiring ke Batavia dan tak tentu rimbanya. Puluhan tahun kemudian, Kepala Erevele Belanda Ancol, Jakarta memberi kabar bahwa K.H. Zaenal Mustofa telah dieksekusi pada 25 Oktober 1944 dan dimakamkan di Taman Pahlawan Belanda Ancol, Jakarta. Melalui penelusuran salah seorang santrinya, Kolonel Syarif Hidayat, pada tahun 1973 keberadaan makamnya itu ditemukan di daerah Ancol, Jakarta Utara, bersama makam-makam para santrinya yang berada di antara makam-makam tentara Belanda. Lalu, pada 25 Agustus 1973, semua makam itu dipindahkan ke Sukamanah, Tasikmalaya. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah mengangkat K.H. Zainal Mustafa sebagai pahlawan nasional dengan SK Presiden No. 064/TK/1972.