Konvergensi_Masyarakat_Analog_dan_Digital_di_Indonesia
Fungsi Kontrol Teknologi Komunikasi di Indonesia: RUU Pilkada
Teknologi komunikasi juga digunakan sebagai sarana untuk mengawasi pemerintahan di Indonesia. Peristiwa terbaru yang menjadi salah satu tonggak penting dalam penggunaan teknologi komunikasi sebagai sarana mengawasi pemerintahan adalah ketika proses pengesahan RUU Pemilihan Kepala Daerah(Pilkada) yang akhirnya memunculkan sebuah trending topic di twitter yaitu #ShameOnYouSBY. Trending topic merupakan sebuah respon dari para pengguna media sosial (netizen) Indonesia terkait dengan hasil voting RUU Pilkada di DPR RI yang memenangkan Pilkada tingkat Bupati/Wali kota dan Gubernur melalui DPRD. Keputusan ini didukung oleh Koalisi Merah Putih yang memenangkan 226 suara. Sedangkan opsi yang mendukung Pilkada langsung didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan 135 suara. Trending Topic #ShameOnYouSBY muncul karena aksi walk out yang dilakukan oleh anggota Fraksi Partai Demokrat karena opsi yang diusungnya yaitu pilkada langsung dengan sepuluh syarat tidak diakomodasi oleh Pimpinan Rapat Paripurna. Keputusan walk out Fraksi Partai Demokrat ini dianggap sebagai hal yang menyimpang dari keputusan Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) yang sudah menginstruksikan kader-kadernya untuk mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung. Melihat realita ini, pengguna twitter (netizen) di Indonesia menyampaikan protesnya melalui media sosial tersebut dengan menggunakan hash tag #ShameOnYouSBY. Presiden SBY dianggap tidak berpihak kepada rakyat dan sudah mengkhianati demokrasi langsung yang sudah berjalan selama sepuluh tahun. Presiden SBY yang sedang berada di Amerika Serikat menyatakan kekecewaannya atas disahkan RUU Pilkada yang meloloskan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Aksi kekesalan masyarakat tidak hanya disampaikan melalui twitter dengan tagar #ShameOnYouSBY sebagai trending topic, berbagai meme (gambar bertulisan) yang disebarkan melalui berbagai media sosial juga digunakan sebagai sarana pelampiasan kekesalan masyarakat atas sikap Presiden SBY yang dianggap tidak memihak rakyat untuk terus mendukung pilkada langsung. Berbagai aksi kekesalan masyarakat yang dilampiaskan melalui media sosial dan meme atas diloloskannya RUU Pilkada dengan opsi pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan bentuk dari fungsi pengawasan masyarakat terhadap pemerintah di era digital. Hash tag #ShameOnYouSBY yang merupakan ungkapan kekesalan netizen terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas disahkannya pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang ada di UU Pilkada tidak hanya muncul sendiri. Penggunaan teknologi komunikasi digital untuk sebagai sarana protes terhadap pemerintah juga diikuti oleh penggunaan teknologi komunikasi analog yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam bentuk demonstrasi, turun ke jalan membawa spanduk untuk memprotes disahkannya RUU Pilkada. Walau kelompok masyarakat sudah melakukan protes secara simultan melalui kedua teknologi tersebut, keputusan politik yang dihasilkan tetap meloloskan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Keputusan pada akhirnya memicu terbentuknya trending topic dengan hash tag #ShameOnYouSBY dan sempat memuncaki tangga trending topic dunia, hingga sempat hilang dan digantikan dengan hash tag #ShameByYouSBY dan #ShameByYouagainSBY.