cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Perserikatan Bangsa-Bangsa
Majelis Umum
Dapat dibayangkan, dengan struktur satu negara memiliki satu suara maka dapat terjadi negara-negara yang mewakili dari hanya delapan persen populasi mampu meloloskan resolusi dengan suara dua-pertiga (lihat Daftar negara menurut jumlah penduduk). Namun, karena resolusi ini tidak lebih dari sekadar rekomendasi, sulit dibayangkan situasi dimana ketika rekomendasi dari delapan persen populasi dunia akan diikuti oleh sembilan puluh dua persen lainnya, jika mereka semua menolak resolusi tersebut.
Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal PBB, dibantu oleh suatu staf pegawai sipil internasional dari seluruh dunia. Tugas utama seorang Sekretaris-Jenderal adalah menyediakan penelitian, informasi, dan fasilitas yang diperlukan oleh badan-badan PBB untuk pertemuan mereka. Dia juga membawa tugas seperti yang diperintahkan oleh Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, Dewan Ekonomi, dan Sosial PBB, dan badan PBB lainnya. Piagam PBB menjelaskan bahwa staf yang akan dipilih oleh penerapan "standar tertinggi efisiensi, kompetensi, dan integritas," dengan memperhatikan pentingnya merekrut luas secara geografis.
Piagam menetapkan bahwa staf tidak akan meminta atau menerima instruksi dari otoritas lain selain PBB. Setiap negara anggota PBB diperintahkan untuk menghormati karakter internasional dari Sekretariat, dan tidak berusaha untuk memengaruhi para stafnya. Sekretaris Jenderal sendiri bertanggung jawab untuk pemilihan staf.
Tugas Sekretaris-Jenderal termasuk membantu menyelesaikan sengketa internasional, administrasi operasi penjaga perdamaian, menyelenggarakan konferensi internasional, mengumpulkan informasi tentang pelaksanaan keputusan Dewan Keamanan, dan konsultasi dengan pemerintah anggota mengenai berbagai inisiatif. Sekretariat kunci kantor di daerah ini termasuk Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan, dan Departemen Operasi Penjaga Perdamaian. Sekretaris-Jenderal dapat membawa kepada perhatian Dewan Keamanan setiap masalah yang, menurut nya, bisa mengancam perdamaian, dan keamanan internasional.
Sekretaris Jenderal
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Jenderal PBB, yang bertindak sebagai juru bicara de facto dan pemimpin PBB, selama 5 tahun masa jabatan. Sekretaris Jenderal saat ini adalah António Guterres, menggantikan Ban Ki-moon yang masa jabatannya sudah usai pada 1 Januari 2017.
Sekretaris Jenderal diangkat oleh Majelis Umum, setelah direkomendasikan oleh Dewan Keamanan PBB, setiap anggota yang dapat memveto. Majelis Umum secara teoretis dapat mengabaikan rekomendasi Dewan Keamanan jika suara mayoritas tidak tercapai, meskipun sampai sekarang hal ini tidak terjadi. Pada 1996, Dewan Keamanan mengadopsi seperangkat pedoman untuk proses seleksi yang dicetuskan oleh Nugroho Wisnumurti (Duta Permanen Indonesia untuk PBB saat itu). Pedoman Wisnumurti (Wisnumurti Guidelines) telah mempengaruhi proses seleksi, termasuk penggunaan surat suara berkode warna untuk memilih kandidat. Tidak ada kriteria khusus untuk jabatan tersebut, tetapi selama bertahun-tahun, telah diterima bahwa jabatan itu bisa dijabat untuk jangka satu atau dua dari lima tahun, dan akan diangkat pada dasar rotasi geografis, dan bahwa Sekretaris-Jenderal tidak berasal dari salah satu lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Mahkamah Internasional
Mahkamah Internasional (ICJ), yang terletak di Den Haag, Belanda, adalah badan peradilan utama PBB. Didirikan pada tahun 1945 oleh Piagam PBB, Pengadilan mulai bekerja pada tahun 1946 sebagai penerus ke Mahkamah Tetap Kehakiman Internasional. Statuta Mahkamah Internasional, mirip dengan pendahulunya, adalah dokumen utama yang merupakan konstitusional, dan mengatur Pengadilan.
Tujuannya Mahkamah Internasional adalah untuk mengadili dan memutus sengketa antara negara (international) dengan berpedoman dari perjanjian internasional, adat kebiasaan internasional, asas hukum yang berlaku bagi bangsa yang beradab, yurisprudensi dan pendapat-pendapat ahli hukum. Pengadilan telah mendengar kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan perang, campur tangan negara ilegal, dan pembersihan etnis, antara lain, dan terus untuk mendengar kasus-kasus.
Mahkamah ini mempunyai 15 orang hakim internasional yang berasal dari 15 negara negara anggota PBB. Para hakim tersebut dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB untuk masa jabatan sembilan tahun.
Istana Perdamaian di Den Haag, Belanda, menjadi markas dari Mahkamah internasional dengan berbagi gedung dengan Akademi Hukum Internasional Den Haag, pusat swasta untuk studi hukum internasional. Beberapa saat hakim Pengadilan adalah baik alumni atau anggota fakultas mantan Academy tersebut.
Sebuah pengadilan yang terkait, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), mulai beroperasi pada tahun 2002 melalui diskusi internasional yang diprakarsai oleh Majelis Umum PBB. Mahkamah ini adalah pengadilan internasional pertama tetap dikenakan dengan mencoba mereka yang melakukan kejahatan yang paling serius di bawah hukum internasional, termasuk kejahatan perang, dan genosida. ICC secara fungsional independen dari PBB dalam hal personel, dan pendanaan, tetapi beberapa pertemuan badan ICC yang mengatur, Majelis Negara Pihak pada Statuta Roma, diadakan di PBB. Ada "hubungan perjanjian" antara ICC dan PBB yang mengatur bagaimana kedua lembaga menganggap satu sama lain secara sah.
Dewan Ekonomi dan Sosial
Dewan Ekonomi, dan Sosial (ECOSOC) membantu Majelis Umum dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, dan sosial internasional, dan pembangunan. ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu satu tahun, dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu. Sejak tahun 1998, ia telah mengadakan pertemuan lain setiap bulan April dengan menteri keuangan yang menduduki komite kunci dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Dilihat terpisah dari badan-badan khusus yang ia koordinasi, fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan, dan mengkoordinasikan fungsi tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang paling aktif.
Badan khusus
Ada banyak organisasi, dan badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu, di bawah pengawasan ECOSOC. Piagam PBB menyatakan bahwa setiap badan utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Beberapa lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan, dan gizi buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan, dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Negara anggota
Dengan penambahan Sudan Selatan pada tanggal 14 Juli 2011, saat ini ada 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing, dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan (Takhta Suci, yang memegang kedaulatan atas Vatikan, adalah pengamat permanen dan memiliki wakil tetap di PBB).
Piagam PBB menguraikan aturan untuk keanggotaan:
Kelompok 77
Kelompok 77 di PBB merupakan koalisi longgar dari negara-negara berkembang, yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan kolektif ekonomi anggotanya, dan menciptakan kemampuan bernegosiasi bersama di PBB yang disempurnakan. Ada 77 anggota pendiri organisasi, namun organisasi akhirnya diperluas menjadi 130 negara anggota. Kelompok ini didirikan pada tanggal 15 Juni 1964 oleh "Deklarasi Bersama Tujuh puluh Tujuh Negara" yang dikeluarkan pada Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD). Pertemuan pertama dilaksanakan di Aljir pada tahun 1967, dimana Piagam Aljir diadopsi, dan dasar untuk struktur kelembagaan permanen dimulai.
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan perjanjian perdamaian, dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan, juga disebut "Helm Biru", yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik antara negara, dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan. Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang campur tangan termasuk Perang Korea (1950–1953), dan otorisasi intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan Keamanan tentang aksi militer, dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan bantuan kemanusiaan, dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam pembantaian Srebrenica tahun 1995, dan melindungi pengungsi surga dengan mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian, dimulai pada tahun 2003, di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan moral antara periode pendirian, dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945, dan dilihat sebagai cara untuk membatasi penggunaan sumber daya manusia, dan ekonomi untuk menciptakan mereka. Namun, munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata, dan perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk "penghapusan senjata atom dari persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan sebagai pemusnah massal." Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa, pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan senjata nuklir, dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), sebuah konferensi internasional besar tentang efek dari bencana global, dan bencana, yang terjadi di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri, dan ketua eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk dukungan, pelatihan, dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama dengan pasukan PBB.
Hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Kekejaman, dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan, dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan "penghargaan universal bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia" dan mengambil "tindakan bersama dan terpisah" untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan, dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan pemilu yang bebas, dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian, dan perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 2006 bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi warga negara mereka sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.
Hak beberapa 370 juta masyarakat adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun 2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu, dan kolektif untuk budaya, bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan, dan kesehatan, menyikapi isu-isu pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat, dan mendorong pertumbuhan adat, budaya institusi, dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat, dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal yang menyangkut masa lalu, masa sekarang, dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air minum, tempat tinggal, dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara ), kantor Komisaris Tinggi untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.
Sosial dan pembangunan ekonomi
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan Pembangunan Milenium. Badan Program Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia, terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Kelompok Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus, dan pengamat dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015. Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan September 2000.
Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang dimulai dengan "permintaan" kata-kata, "menyerukan", atau "mendorong", yang Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti, dan menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus, seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh karenanya lama kedaluwarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu yang terbatas, dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005 adalah mandat (berlabel ID 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk "meninjau semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis Umum dan badan-badan lainnya". Untuk memfasilitasi ulasan ini, dan akhirnya membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan masing-masing, dan menciptakan gambaran keseluruhan.
Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80 koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara, dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960 tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun 1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari 20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan, dan mengkoordinasi hari peringatan internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari, dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis Sedunia, Hari Bumi dan Tahun Internasional Gurun dan Desertifikasi.
Pendanaan
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai, dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui anggaran rutin, dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan penyesuaian untuk utang luar negeri, dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat "langit-langit", pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat 'lantai') ditetapkan sebesar 0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang (LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008 sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 miliar dolar per tahun (lihat tabel untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian, dan keamanan. Anggaran pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010–2011 adalah sekitar $ 7 miliar, dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Prancis, Italia, Tiongkok, Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
Program PBB khusus yang tidak termasuk dalam anggaran rutin (seperti UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan. Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
Kebijakan personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah, dan anggota.
Meskipun mereka relatif independen dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis. Praktik ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf mereka, dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh atas pembuangan sumber daya, dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an, Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi. Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel, dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota, menyebut pertemuan iu sebagai "kesempatan sekali dalam segenerasi untuk mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa."
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa peserta pertemuan menyetujui " perundingan besar-besaran (grand bargain)" global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian, keamanan, hak asasi manusia, dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah pada abad ke-21. Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian, untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi Manusia, dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas, dan tidak ambigu tentang terorisme "dalam segala bentuk dan manifestasi"; perjanjian untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya ke
Kantor Layanan Pengawasan Internal sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup, dan mandatnya, dan akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan kemampuan pengawasan, dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor etika didirikan pada tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru, dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS, kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari penipuan, dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan. Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000 mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, hambatan yang diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.
Sementara itu, Majelis Umum meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional, 'Ditayangkan sebagai Satu' pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2 isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan "UN Women" atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
Efektivitas
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga, dan menguras banyak waktu, tenaga, dan inisiatif sebagai negosiator utama antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penelitian tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida, dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB – telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin.
5 Juni
5 Juni adalah hari ke-156 (hari ke-157 dalam tahun kabisat) dalam kalender Gregorian.
Hari raya dan peringatan
4 Juni - 5 Juni - 6 Juni
Edmundo Piaggio
Edmundo Piaggio (3 Oktober 1905 – 27 Juli 1975) adalah seorang pemain belakang sepak bola Argentina. Dia bermain di Lanús dan Boca Juniors.
Taekwondo pada Pekan Olahraga Nasional XIX – 46 kg putri
Taekwondo 46 kg putri pada Pekan Olahraga Nasional XIX dilaksanakan pada tanggal 26 september 2016 di Gymnasium FPOK, Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Jawa Barat.
Tatanan ekonomi internasional liberal
Dalam hubungan internasional, tatanan ekonomi internasional liberal (TEIL) adalah tatanan perdagangan bebas global. Para kritikusnya sering menggunakan Konsensus Washington untuk menyebut TEIL, artinya sistem ini cenderung menguntungkan Amerika Serikat ketimbang negara-negara kecil.
TEIL dibentuk oleh lembaga-lembaga supranasional. Organisasi Perdagangan Dunia, misalnya, menciptakan dan melaksanakan perjanjian perdagangan bebas, sedangkan Bank Dunia memberi pinjaman penyesuaian struktural kepada negara-negara Dunia Ketiga dengan berbagai syarat, mulai dari membuka pasarnya untuk perusahaan Barat sampai swastanisasi sarana publik.
Salah satu asumsi dasar pemikiran pasar bebas adalah apabila regulasi dihapuskan, perdagangan global akan semakin efisien dan kebutuhan masyarakat terus terpenuhi sehingga mengurangi kemiskinan dan menciptakan kestabilan dan perdamaian.
Para kritikus mengecam penderitaan tenaga kerja dan warga negara Dunia Ketiga yang diakibatkan oleh perusahaan multinasional serta efek negatif swastanisasi sarana publik bagi kesehatan masyarakat. Kritik lainnya adalah pembuangan logam dan limbah lain ke lingkungan negara-negara tersebut oleh pihak perusahaan. Tindakan ini berdampak pada kesehatan lingkungan dan masyarakat setempat.
Negara-negara Dunia Ketiga mengecam adanya beban tarif pada produk pertanian Amerika Serikat dan Eropa yang menurut mereka berlawanan dengan semangat perdagangan bebas dan mencegah mereka memanfaatkan pasar global sepenuhnya.
Bonegunu, Buton Utara
Bonegunu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Buton Utara, Sulawesi Tenggara, Indonesia.
Geografis
Kecamatan Bonegunu memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :
Kecamatan Bonegunu secara administratif terdiri dari 13 desa dan 2 kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Bonegunu sekitar 491,44 km². Dari 15 desa/kelurahan tersebut.
Desa Waode Kalowo adalah desa yang memiliki wilayah terluar mencapai 167,54 km² atau sekitar 34,09% dari luas Kecamatan Bonegunu.
Pemerintahan
Untuk menjalanakan fungsi pemerintahan, administrasi Pemerintahan di Kecamatan Bonegunu dibagi menjadi beberapa wilayah administrasi desa dan kelurahan. Dimana tiap desa dan kelurahan ini masing-masing dipimpin oleh kepala desa dan kepala kelurahan. Selain itu pula, di level bawah, administrasi di tiap desa/kelurahan dibagi menjadi Rukun Tetangga dan juga Dusun/Lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara maka Kecamatan Bonegunu terpisah dari Kabupaten Muna dan masuk dalam Wilayah Kabupaten Buton Utara, dan terdapat 65 unit Badan Pengawas Desa (BPD) yang tersebar di masing-masing kelurahan.
Bila kita melihat keadaan prasarana pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan Bonegunu pada tahun 2018 tercatat kantor desa/kelurahan sebanyak 15 unit dan 11 unit balai desa, serta 2 unit sanggar PKK.
Kependudukan
Pencatatan penduduk menggunakan konsep usual residence, yaitu konsep di mana penduduk biasa bertempat tinggal.
Bagi penduduk yang bertempat tinggal tetap dicacah di mana mereka biasa tinggal, sedangkan untuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap dicacah di tempat di mana mereka ditemukan petugas sensus pada malam ‘Hari Sensus’.
Termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap adalah tuna wisma, awak kapal berbendera Indonesia, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil/terasing, dan pengungsi.
Bagi mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap dan sedang bepergian ke luar wilayah lebih dari enam bulan, tidak dicacah di tempat tinggalnya, tetapi dicacah di tempat tujuannya.
Jumlah penduduk di Kecamatan Bonegunu pada tahun 2018 yaitu sebanyak 8737 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari wanita.
Piramida penduduk Kecamatan Bonegunu berbentuk segitiga sehingga piramida penduduk Kecamatan Bonegunu termasuk piramida penduduk ekpansif. Artinya tingkat fertilitas di Kecamatan Bonegunu masih tinggi, dan angka harapan hidup masih cukup rendah.
Sosial
Pada tahun ajaran 2018/2019, jumlah Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan Bonegunu berjumlah 13 unit dengan jumlah guru sebanyak 45 orang dan murid 537 yang berarti rasio murid terhadap guru sebesar 12 orang.
Sementara itu, Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Bonegunu terdapat 12 unit yang tersebar di tiap desa / kelurahan dengan jumlah guru sebanyak 78 orang dan murid sebanyak 1.222 orang yang berarti rasio murid terhadap guru yaitu 16 orang.
Untuk Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP) terdapat 6 unit dengan jumlah guru sebanyak 33 orang dan murid sebanyak 619 orang yang berarti rasio murid terhadap guru sebesar 19 orang.
Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA) sebanyak 3 unit dengan jumlah guru 40 orang dan murid 247 orang dengan rasio murid terhadap guru sebanyak 6 orang.
Di Kecamatan Bonegunu pada tahun 2018 fasilitas kesehatan yang ada pada saat ini berupa 2 unit puskesmas, 10 unit puskesmas pembantu (Pustu),dan 15 unit posyandu yang tersebar di beberapa Desa/Kelurahan.
Sedangkan terdapat beberapa tenaga kesehatan yang terdiri dari 20 orang bidan dan 10 orang dukun beranak. Berdasarkan jenis penyakit yang tercacat di puskesmas Bonegunu  pada tahun 2018 bahwa jenis penyakit yang memiliki jumlah pasien terbanyak adalah jenis penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA) dengan jumlah pasien sebanyak 627 orang atau sekitar 24.56%.
Pada tahun 2018, jumlah sarana peribadatan di Kecamatan Bonegunu yaitu sebanyak 16 masjid, 2 surau/mushalla, 2 gereja, dan 4 pura.
Pertanian
Pembangunan pada sektor Pertanian di Kecamatan Bonegunu tahun 2017. Data tersebut meliputi penggunaan tanah, tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.
Tanaman buah-buahan semusim adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah, berumur kurang dari satu tahun, tidak berbentuk pohon/rumpun tetapi menjalar dan berbatang lunak.
Tanaman buah-buahan tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa buah dan merupakan tanaman tahunan.
Tanaman sayuran tahunan adalah tanaman sumber vitamin, garam mineral, dan lain-lain yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun dan atau buah yang berumur lebih dari satu tahun.
Produksi hortikultura adalah hasil menurut bentuk produk dari setiap tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil berdasarkan luas yang dipanen/tanaman yang menghasilkan pada bulan/triwulan laporan.
Luas panen adalah luas tanaman sayuran, buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias yang diambil hasilnya/dipanen pada periode pelaporan.
Di Kecamatan Bonegunu terdapat pengembang biakkan hewan seperti Sapi dan kambing dengan jumlah produksi masing-masing 35 ekor dan 23 ekor. [ ]
Pertambangan/Penggalian
Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.
Di Kecamatan Bonegunu sampai dengan tahun 2017 belum ada perusahaan pertambangan, yang ada adalah usaha penggalian golongan C yang diusahakan oleh masyarakat.
Listrik
Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang mempunyai aktivitas kegiatan pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik.
Security Studies (jurnal)
''Artikel ini mengacu pada jurnal ilmiah. Untuk disiplin akademik, lihat studi keamanan''.
Bonegunu, Buton Utara
Listrik
Keluarga/Rumah Tangga/Rumah Tempat Tinggal pengguna Listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah keluarga pelanggan/pengguna listrik yang disalurkan PLN.
Security Studies (jurnal)
Security Studies adalah jurnal akademik telaahan sejawat triwulan yang mengupas hubungan internasional. Jurnal ini diterbitkan oleh Routledge dan dirintis pada tahun 1991. Menurut Journal Citation Reports 2011, jurnal ini memiliki faktor pengaruh sebesar 0,864.
Bonegunu, Buton Utara
Listrik
Keluarga/ Rumah Tangga/ Rumah Tempat Tinggal pengguna Listrik non Perusahaan Listrik Negara (NON-PLN) adalah keluarga pelanggan/pengguna listrik selain dari PLN, misalnya diesel/generator, listrik yang diusahakan oleh pemerintah daerah, swasta, dan listrik swadaya masyarakat.
Air Minum
Perusahaan Air Bersih adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas dalam penampungan, penjernihan, dan penyaluran air baku atau air bersih dari terminal air melalui saluran air pipa.
Jumlah penggunaan air menurut sumbernya di Kecamatan Bonegunu meliputi air sumur dengna 1.491 pelanggan dan mata air 410 pelanggan.
Perdagangan
Ditinjau dari sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Bonegunu pada tahun 2018, tercatat jumlah pasar tidak permanen sebanyak 6, toko sebanyak 8, kios sebanyak 172, kedai makan sebanyak 2 unit serta rumah makan sebanyak 3 unit. Pada tahun yang sama terdapat 22 bengkel di Bonegunu.
Terdapat 3 hotel di Kecamatan Bonegunu dimana 2 hotel berada di Desa Wd Angkalo dan 1 hotel berada di Desa Ronta. Jumlah kamar dan tamu dari ketiga hotel tersebut adalah 9 kamar dan 202 orang tamu.
Mao Yushi
Mao Yushi adalah seorang ekonom Tiongkok. Mao lulus dari Universitas Jiao Tong Shanghai pada 1950 dan dicap 'sayap kanan' pada 1958. Pada 1986, Mao menjadi cendekiawan kunjungan di Universitas Harvard. Pada 1990, Mao menjadi dosen senior di Universitas Queensland.
Keluarga
Paman Mao adalah insinyur terkenal Mao Yisheng.
Protomallocera
Protomallocera adalah genus kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Genus ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Djadjang Nurdjaman
H. Djadjang Nurdjaman atau biasa dipanggil Djanur adalah seorang pelatih dari klub Liga 2 Indonesia, Persela Lamongan dan juga mantan pemain sepak bola legendaris Indonesia yang terkenal pada dekade 1980–1990.
Karier pemain
Sebagai pemain, Djanur mengantarkan Persib Bandung menjuarai Kompetisi Perserikatan 1986, 1989-1990 dan 1993-1994.
Dalam perjalanan kariernya, Djanur sempat memutuskan untuk meninggalkan Persib dan beralih menjadi pemain profesional yang tampil di Kompetisi Galatama. Tim yang dibelanya di Galatama adalah Sari Bumi Raya Bandung (1979-1980), Sari Bumi Raya Yogyakarta (1980-1982), Mercu Buana Medan (1982-1985).
Ketika Mercu Buana bubar pada pertengahan tahun 1985, Djanur memutuskan pulang kampung dan langsung diterima pelatih Nandar Iskandar sebagai anggota skuat Persib Bandung yang tengah berjuang di Kompetisi Perserikatan 1986.
Karier kepelatihan
Sebagai pelatih, Djajang merasakan gelar juara ketika menjadi asisten pelatih Indra Thohir di Liga Indonesia musim 1994–1995 dan masih dipercaya hingga tahun 1996. Setelah itu ia lebih memantapkan karier kepelatihan dengan menukangi Persib Junior (U-23). Pada tahun 2006 lagi-lagi ia mendapat kepercayaan sebagai asisten pelatih untuk mendampingi Arcan Iurie. Setelah itu ia mengembangkan karier kepelatihan di luar Persib, hingga pada tahun 2012, manajemen Persib mempercayakan dirinya untuk menukangi tim sebagai pelatih Kepala dalam mengarungi Indonesia Super League tahun 2013.
Kembalinya ke Persib seolah mengulang romantisme juara dengan rekan-rekannya di Liga Indonesia 1. Namun kali ini ia menjadi pelatih kepala, "abah" Indra Thohir sebagai Direktur Teknik, dan juga ia dibantu oleh trio mantan pemain yang mengantarkan PERSIB juara LI 1, yaitu Anwar Sanusi, Asep Soemantri, dan Sutiono Lamso sebagai asisten pelatih. Hasilnya tidak mengecewakan, di ajang turnamen pra musim Celebes Cup yang digelar di kota Bandung, Djajang mempersembahkan tropi juara setelah di final mengalahkan Sriwijaya FC dengan skor 1–0.
Musim selanjutnya (2014) Djajang masih didaulat sebagai pelatih kepala, kali ini ia mengajak Herrie Setiawan, Asep Soemantri dan Anwar Sanusi sebagai asisten pelatih. Pada Musim ini, Djajang Nurdjaman berhasil membawa Persib menjadi juara isl 2014. Djajang juga mencetak sebuah rekor, yaitu mengantarkan Persib menjadi juara liga sebagai pemain, asisten pelatih dan pelatih kepala
Daniel Roekito
Daniel Roekito adalah seorang pemain sepak bola legendaris Indonesia dia merupakan pelatih dari beberapa tim sepak bola di Indonesia, dengan prestasi yang terbesar yang membawa Persik Kediri juara Indonesia pada tahun 2006.
Djadjang Nurdjaman
Karier kepelatihan
Musim 2015 Djajang menjalani musim ketiga bersama Persib. Di QNB League 2015 Djajang berhasil meraih 2 kemenangan dari 2 pertandingan sebelum liga dihentikan karena PSSI dibekukan oleh FIFA. Di kompetisi AFC Cup Djajang berhasil membawa Persib lolos ke babak 16 besar,Di AFC Cup langkah persib terhenti di 16 besar karena kalah 0-2 dari Hanoi T&T.
Satu tropi kembali Djajang sumbangkan untuk Persib pada tahun 2015. Persib dipimpinnya menjadi juara Piala Presiden 2015. setelah 20 tahun akhirnya Djajang kembali ke Stadion GBK, sebagai pelatih Djajang berhasil meraih gelar Juara mengalahkan Sriwijaya FC 2-0.
Daniel Roekito
Referensi
Daniel Roekito mundur dari Persisam
Djadjang Nurdjaman
Karier kepelatihan
Akhirnya, pada tanggal 15 Juli 2017 Djajang resmi mengundurkan diri sebagai pelatih kepala Persib Bandung dikarena kecewa tidak bisa mendongkrak penampilan tim berjuluk "Maung Bandung" hingga menyelesaikan laga ke-15 kompetisi Liga 1 2017.