cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
5G Automotive Association
Hasil kerja
5GAA mendorong terciptanya standardisasi yang dibutuhkan untuk implementasi kendaraan tanpa supir berdasarkan kerja sama dengan lembaga standardisasi seperti ETSI, 3GPP, dan SAE
Tugas kedua dari 5GAA publikasi kepada masyarakat mengenai teknologi baru yang muncul dengan menunjukkan kelayakan dan mengadakan konferensi mengenai teknologi baru tersebut.
Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
Tidak ada pengecualian atau batasan dari definisi yang disepakati tersebut. Selain penyiksaan, ketentuan itu biasanya berlaku untuk untuk kasus-kasus kekerasan yang parah dan kondisi pengamanan yang buruk. Di dalam konteks ini, negara tidak dapat mendeportasi atau menyerahkan individu yang mungkin mengalami penyiksaan, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, di negara penerima. Setiap negara anggota harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindakan penyiksaan di dalam wilayah kekuasaannya. Tidak ada pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat lainnya, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. Termasuk, perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
Berdasarkan hal tersebut, tidak ada satu negara anggota pun yang boleh mengusir, mengembalikan atau mengekstradisikan seseorang ke negara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu berada dalam bahaya karena dapat menjadi sasaran penyiksaan. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak yang berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan termasuk, apabila mungkin, adanya pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terhadap hak asasi manusia di negara tersebut.
Sejarah
Komite ini didirikan pada 26 Juni 1987 berdasarkan rekomendasi konvensi negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, yang mulai berproses sejak Februari 1989. Penyiksaan adalah kejahatan yang tidak bisa dan tidak akan ditoleransi di dunia. Sejak akhir Perang Dunia II, perjanjian hak asasi manusia internasional (baik global maupun regional) yang melindungi individu dari tindakan penyiksaan yang dilakukan oleh otoritas negara telah disepakati bersama. Setelah adopsi perjanjian-perjanjian ini, ada seruan untuk memperkuat perlindungan yang diatur dalam perjanjian, yang mengarah pada pembentukan badan penegak hukum yang dirancang untuk menghukum dan mencegah kejahatan penyiksaan. PBB kemudian merekomendasikan Dewan Eropa untuk mengadakan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, sebuah perjanjian global, diadopsi pada 1984. Di Amerika, Konvensi internal Amerika untuk Pencegahan dan Penghukuman Penyiksaan telah diadopsi pada 1987. Konvensi Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat mulai berlaku pada tahun 1989. Ketiga perjanjian ini, masing-masing berlaku di wilayah tertentu dan memiliki penekanannya sendiri. Khususnya dalam hal menciptakan perlindungan mendasar individu terhadap tindakan penyiksaan.
Pada Januari 1981, Majelis mengadopsi Rekomendasi 909 (1981) tentang Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, yang mengacu pada pekerjaan yang dilakukan dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merekomendasikan agar Komite mengundang Pemerintah Negara-negara Anggota untuk mempercepat adopsi dan implementasi draf Konvensi Menentang Penyiksaan yang sedang disiapkan oleh Komisi PBB untuk Kemanusiaan Hak. Ia juga mengundang Pemerintah Negara-negara anggota yang diwakili di Komisi tersebut untuk melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa Komisi memberikan pertimbangan rinci terhadap rancangan Protokol opsional untuk Konvensi (disajikan oleh Kosta Rika), segera setelah rancangan Konvensi itu sendiri telah diserahkan ke Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Pertemuan di Jenewa pada April 1988 menimbulkan kesepakatan-kesepakatan yang intensif. Di dalam prosesnya, komite ini melaksanakan pemberantasan praktek penyiksaan di dunia merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh PBB di tahun-tahun tersebut. Untuk memastikan perlindungan yang memadai untuk semua orang terhadap penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat tersebut PBB telah mengadopsi standar yang berlaku secara universal dengan standar proses kodifikasi menjadi memerangi praktik penyiksaan. Dalam mengembangkan instrumen yang berharga ini, PBB tidak hanya menuliskan secara tematis kumpulan permasalahan penyiksaan tetapi juga mengelompokkan prinsip-prinsip yang pelaksanaan dan ketaatannya akan tidak dikendalikan oleh apapun atau siapapun. Sifat dari komite ini adalah untuk memastikan bahwa Konvensi dipatuhi dan dilaksanakan.
Komite ini merupakan implementasi dari penjagaan nilai-nilai HAM universal. Dasar berdirinya komisi ini ialah resolusi 32/62 pada 8 Desember 1977 yang disetujui oleh Majelis Umum dalam resolusi 34529(XXX) pada 19 Desember 1975. Di dalam konvesi waktu itu, disepakati upaya perlindungan bagi semua orang dari sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Sidang kemudian menyerahkannya pada Komisi Hak Asasi Manusia Dewan Eropa untuk mendeklarasikan perlidungan atas penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam deklarasi. Pada sidangnya yang keempatpuluh, diselesaikan konsep, termasuk ketentuan-ketentuan agar penerapan konvensi itu efektif dengan memperhatikan resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1984/21, 6 Maret 1984, yang berisi keputusan komisi ini untuk menyerahkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang tercantum dalam lampiran pada laporan Kelompok Kerja yang kemudian diterima Majelis Umum.
Fokus
Fokus komite ini ialah memastikan keamanan tempat penahanan dengan mengunjungi semua tempat penahanan negara-negara anggota Uni Eropa. Tempat-tempat penahanan, sebagaimana didefinisikan oleh konvensi, adalah semua tempat di mana orang ditahan tanpa persetujuan mereka. Tempat ini mencakup penjara dan lembaga psikiatri tertutup, dan juga pusat penahanan imigrasi, panti jompo dan sejenisnya. Tempat-tempat inilah yang menurut konvesi rentan terjadi penyiksaan. Kunjungan merupakan ketentuan awal yang dilakukan oleh tim kecil anggota komite ini dan didampingi ahli-ahli tambahan untuk memastikan bahwa tidak ada potensi penyiksaan di tempat-tempat tersebut. Setelah kunjungan dilakukan setiap kalinya, komite ini menyusun laporan rekomendasi kepada Uni Eropa tentang temuan di lapangan, kasus-kasus yang ditemukan, situasi-situasi yang berisiko, bahkan kejadian-kejadian penyiksaan. Dewan Eropa kemudian akan menyusun kesimpulan dan menentukan kebijakan yang kemudian diteruskan kepada negara-negara anggotanya. Laporan ini bersifat rahasia dan dipublikasikan hanya apabila pemerintah terkait memintanya. Meskipun demikian, tetap ada ruang agar laporan itu diubah statusnya menjadi publik dan diketahui oleh masyarakat sipil.
Proses tersebut melibatkan negara-negara yang menyetujui kesepakatan-kesepakatan. Misalnya, setiap negara anggota harus menjamin bahwa tindakan penyiksaan adalah pelanggaran menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan, dan bagi suatu tindakan percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang terlibat atau turut serta dalam penyiksaan. Setiap negara anggota harus mengatur agar pelanggaran-pelanggaran dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan mempertimbangkan sifat kejahatannya. Setelah merasa yakin, melalui pemeriksaan informasi yang tersedia untuk itu bahwa keadaan menghendakinya, semua negara terkait yang di wilayahnya terdapat orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran, akan menahan orang itu atau mengambil tindakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya. Penahanan dan tindakan hukum itu harus disesuaikan dengan hukum negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang diperlukan agar prosedur pidana atau ekstradisi mungkin dilaksanakan.
Follow the Fleet
Referensi
Daftar pustaka
Ekaphan Inthasen
Ekaphan Inthasen (เอกพันธ์ อินทเสน, ) adalah pemain sepak bola Thailand. Ia bermain untuk klub Liga Utama Thailand, BEC Tero Sasana. Ia sebelumnya bermain untuk dua klub lainnya di Thailand dan Vietnam.
Karier internasional
Di 2012 Ekaphan dipanggil untuk Piala Raja.
Komite Eropa untuk Pencegahan Penyiksaan
Fokus
Negara tersebut harus segera membuat penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada. Seseorang yang ditahan ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan negara yang tepat dan terdekat di mana ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan negara tempat ia biasanya menetap. Apabila suatu negara telah menahan seseorang, negara tersebut harus segera memberitahu negara yang bersangkutan bahwa orang tersebut berada dalam tahanan beserta alasan penahanannya. Selain itu, komite ini juga mengupayakan sebuah kerangka hukum yang melarang dan mencegah penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya sebagai landasan dari strategi pencegahan dimanapun. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Dewan Eropa, penyiksaan seharusnya menjadi tindak pidana berdasarkan hukum pidana domestik dan pelanggaran-pelanggaran atasnya harus diberikan hukuman yang setimpal. Hal ini dikarenakan, setiap tindakan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang luar biasa, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan aapun yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan seorang pejabat publik atau orang lain yang betindak di dalam kapasitas publik. Hal ini tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
Penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat dilarang dalam hukum nasional dan oleh beberapa instrumen internasional. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa ada adalah kebutuhan akan langkah-langkah internasional yang lebih luas dan lebih efektif, khususnya untuk memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya. Di dalam Dewan Eropa, sistem pengawasan yang ditetapkan oleh Konvensi untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar, 4 November 1950, telah mencapai hasil penting. Dianggap bahwa sistem ini, yang didasarkan pada pengaduan dari individu atau dari Negara yang mengklaim telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia, dapat berguna untuk dilengkapi dengan mesin non-yudisial yang bersifat preventif, yang tugasnya adalah memeriksa perlakuan terhadap orang-orang. dirampas kebebasannya dengan pandangan untuk memperkuat, jika perlu, perlindungan orang-orang tersebut dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Untuk alasan-alasan inilah Konvensi ini membentuk suatu Komite yang dapat mengunjungi setiap tempat dalam yurisdiksi Para Pihak di mana orang-orang dirampas kebebasannya oleh otoritas publik.
Moto
Komite ini memiliki moto yang berbunyi: “Tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat”. Moto ini termaktub dalam pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Larangan penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya memiliki status khusus dalam perlindungan internasional dari hak asasi manusia. Ini termasuk dalam sejumlah perjanjian internasional dan regional dan juga merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional, yang mengikat semua Negara. Larangan penyiksaan adalah mutlak dan tidak pernah dapat dibenarkan dalam keadaan apapun. Larangan ini tidak dapat dikurangi, yang berarti bahwa suatu negara tidak diperbolehkan untuk sementara membatasi larangan penyiksaan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan perang, ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya. Lebih lanjut, larangan penyiksaan juga diakui sebagai norma hukum internasional. Dengan kata lain, ia mengesampingkan setiap ketentuan yang tidak konsisten dalam perjanjian lain atau hukum adat. Mengingat pentingnya larangan penyiksaan, kewajiban tradisional negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dilengkapi dengan kewajiban lebih lanjut untuk mencegah penyiksaan dan bentuk-bentuk perlakuan sewenang-wenang lainnya. Negara-negara diharuskan mengambil langkah-langkah positif untuk mencegah terjadinya. “Dalam kasus penyiksaan, persyaratan agar Negara segera melembagakan langkah-langkah pelaksanaan nasional merupakan bagian integral dari kewajiban internasional untuk melarang praktik ini.
Moto ini diperkuat dengan kekuatan normatif yang ditunjukkan oleh negara-negara anggota sebagai indikator untuk merepresi penyiksaan di dalam dan di luar hukum, lembaga peradilan pidana, dan pemenjaraan politik. Indikator ini dikonfirmasi oleh Dewan Eropa untuk melindungi hak asasi manusia untuk semua orang terlepas dari perilaku korban dan mendukung penuh martabat manusia mereka dan hak-hak politik dan sipil mereka. Komite ini menyediakan rekomendasi dan laporan yang akan dikirimkan ke pemerintah masing-masing. Laporan ini diterbitkan secara berkala untuk mengantisipasi situasi berisiko.
Setiap negara anggota harus menjamin bahwa pelaporan, pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan sepenuhnya dicantumkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pegawai pemerintah, dan orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjara. Bahkan, harus senantiasa mengawasi  secara  sistematik  peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.
Isu-Isu
Isu-isu yang menjadi tugas pokok komite pakar ini berlangsung dalam semangat memperkuat perlindungan orang-orang yang dirampas kebebasannya dari penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan, dengan membentuk mekanisme non-yudisial yang bersifat preventif, berdasarkan kunjungan. Secara terperinci terdapat empat isu yang menjadi tugas pokoknya, sebagai berikut:
Isu-isu yang diperjuangkan ini sebetulnya merupakan perpanjangan dari definisi di pasal-pasal konvesi bahwa penyiksaan merupakan suatu perlakuan buruk yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang parah, baik fisik maupun mental. Tidak menyoal siapa yang melakukannya, hukum ditegakan terhadap siapapun baik itu pejabat negara, atau individu swasta yang bertindak dengan persetujuan atau persetujuan pejabat negara. Oleh karena itu, ada kewajiban yang berkaitan dengan domain nasional dan internasional di dalam mengaplikasikan isu-isu tersebut. Di tingkat nasional, negara-negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan penyiksaan. Tidak ada keadaan luar biasa, atau perintah dari orang yang berpangkat lebih tinggi, dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan. Semua tindakan penyiksaan harus menjadi tindak pidana menurut hukum nasional dan harus dikecam dengan hukuman yang mempertimbangkan sifat kejahatan yang berat.
Di tingkat internasional, komite ini membudayakan prinsip yurisdiksi universal. Dengan demikian, suatu negara memiliki yurisdiksi atas orang-orang yang dicurigai melakukan tindakan penyiksaan, terlepas dari kebangsaan mereka dan tempat di mana dugaan kejahatan itu dilakukan. Tindakan penyiksaan harus diklasifikasikan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisi dalam setiap perjanjian ekstradisi yang ada di antara negara-negara anggota. Akan tetapi, tidak ada negara anggota yang berhak mengusir, mengembalikan, atau mengekstradisi seseorang ke negara lain di mana terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa dia akan berada dalam bahaya menjadi sasaran penyiksaan. Jika orang-orang yang dicurigai tidak diekstradisi, mereka harus diadili di negara tempat mereka ditemukan. Orang-orang yang mengeluh telah menjadi korban penyiksaan harus segera diperiksa kasusnya dan tidak memihak, dan mereka harus dilindungi dari segala tindakan pembalasan. Korban penyiksaan harus diberi kompensasi. Pengakuan yang diperoleh di bawah penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti di pengadilan. Aparat penegak hukum harus dididik dan diinformasikan mengenai hukuman penyiksaan. Aturan, instruksi, metode, dan praktik yang berkaitan dengan interogasi harus tetap ditinjau secara sistematis.
Berdasarkan itu, instansi-instansi yang berwenang melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya. Hal ini mencakup jaminan agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyiksaan memperoleh ganti-rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Setiap negara anggota harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah ditetapkan sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat. Dengan begitu, terlihat pencegahan di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.
Keanggotaan
Anggota-anggota di dalam komite ini menjalankan tugasnya menurut kapasitasnya masing-masing, independen dan tidak mewakili Negara di mana mereka telah dipilih dan mereka berasal dari 47 Negara Anggota Uni Eropa. Anggota komite adalah ahli independen dan tidak memihak dari berbagai bidang, misalnya pengacara, dokter dan profesional penjara atau polisi. Mereka dipilih guna melaksanakan tugas-tugas yang akan ditentukan lebih lanjut. Komite ini terdiri dari sepuluh ahli yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang akan bertugas dalam kapasitas pribadinya. Ahli-ahli ini dipilih oleh negara-negara anggota dengan pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan pada manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman hukum.
Anggota Komite akan bertugas dalam kapasitas masing-masing dan dipilih dari antara orang-orang yang bermoral tinggi, yang dikenal karena kompetensinya di bidang hak asasi manusia atau memiliki pengalaman profesional di bidang yang dicakup oleh konvensi. Jika komite menganggap perlu, Komite dapat dibantu oleh para ahli yang memenuhi syarat. Komite tidak menjalankan fungsi yudisial apa pun; itu bukan tugasnya untuk memutuskan bahwa pelanggaran terhadap instrumen internasional yang relevan telah dilakukan. Oleh karena itu, komite juga harus menahan diri untuk tidak mengungkapkan pandangannya tentang interpretasi instrumen-instrumen tersebut baik secara abstrak maupun dalam kaitannya dengan fakta-fakta konkret. Ketika memutuskan apakah ada kebutuhan untuk membuat rekomendasi, panitia tentu harus menilai fakta-fakta yang ditemukan selama kunjungannya. Karena komite tidak kompeten untuk mendengarkan saksi sesuai dengan prinsip-prinsip umum prosedur peradilan, itu tidak akan memiliki dasar yang cukup untuk membuat rekomendasi jika faktanya tidak jelas dan ada kebutuhan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dalam kasus seperti itu, komite kemudian dapat memberi tahu negara yang bersangkutan dan menyarankan agar penyelidikan lebih lanjut dilakukan di tingkat nasional dan meminta untuk terus diberitahu tentang hasil penyelidikan tersebut. Dalam penerapan konvensi, komite dan Negara yang bersangkutan adalah berkewajiban untuk bekerja sama. Tujuan komite bukan untuk mengutuk Negara, tetapi, dalam semangat kerjasama dan melalui nasihat, untuk mencari perbaikan, jika perlu, dalam perlindungan orang yang dirampas kebebasannya.
Para anggota Komite dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan daftar orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara anggota. Setiap negara anggota dapat mencalonkan satu orang warganegaranya sendiri. Negara-negara anggota mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang bersedia bertugas dalam Komite Menentang Penyiksaan. Pemilihan para anggota Komite dilakukan pada sidang dua tahunan antar-negara anggota yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua pertiga negara-negara anggota yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih sebagai anggota komite adalah mereka yang memperoleh suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara anggota yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal mempersiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta negara-negara anggota yang mencalonkannya dan kemudian mengajukannya kepada negara-negara anggota. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Akan tetapi, masa jabatan dari lima orang di antara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama dari lima orang anggota ini akan dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang. Kalau seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, negara anggota yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warganegaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatannya, setelah ada persetujuan mayoritas dari negara-negara yang bersangkutan. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih negara-negara anggota memberi jawaban negatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahu oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukan orang yang diusulkan. Komite memilih-pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali. Komite menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan konvensi ini kepada negara-negara anggota dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Struktur Organisasi
Di dalam menjalankan fungsi organisatorisnya, komite ini memiliki struktur organisasi yang menjalankan tugas kepemimpinannya berdasarkan rekomendasi Dewan Eropa. Tugas ini dilaksanakan secara pribadi tanpa dipengaruhi sedikit pun oleh negara-negara yang mengutus para pimpinannya.
Pimpinan
Pimpinan atau orang yang memiliki posisi atau tanggung jawab utama di komite ini adalah independen yang terdiri dari 1 (satu) Ketua, dan 2 (dua) Wakil Ketua serta masing-masing merangkap Anggota.
Wakil Ketua
Wakil ketua komite ini merupakan pimpinan yang juga merangkap sebagai anggota dan bekerja di bawah naungan ketua komite. Saat ini dijabat oleh Hans Wolff dari Swiss dan Therese Maria Rytter dari Denmark.
Anggota
Tim Penasihat berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada Komite ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Adapun daftar nama-nama anggota dan negara asalnya: adalah sebagai berikut:
Naskah Resolusi Konvensi
Komisi ini memiliki nota kesepakatan berupa naskah yang muncul dari rekomendasi Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang disetujui Majelis Umum dalam resolusi 34529 (XXX) pada l 9 Desember 1975. Dengan mengingat, menimbang dan memperhatikan ketetapan-ketetapan Resolusi 32/62 pada 8 Desember 1977, resolusi 38/119, 16 Desember 1983, resolusi Komisi  Hak  Asasi  Manusia  1984/21,  6  Maret 1984, hukum internasional dan nasional,  Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kewajiban Negara-Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 55, Pasal 5 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Naskah ini dibagi ke dalam 3 bab yang berisi 33 pasal.
Resolusi No. 39/46 yang disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984 tersebut menjelaskan bahwa Majelis Umum, Mengingat Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang disetujui Majelis Umum dalam resolusi 34529 (XXX) pada 19 Desember 1975, mengingat pula Resolusi 32/62 pada 8 Desember 1977 yang berisi permintaan agar Komisi Hak Asasi Manusia membuat konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia dengan mengacu pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Deklarasi. Lebih lanjut, mengingat bahwa, dalam resolusi 38/119, 16 Desember 1983, Komisi Hak Asasi Manusia diminta pada sidangnya yang keempatpuluh mengutamakan penyelesaian konsep konvensi menentang penyiksaan supaya konsep tersebut, termasuk ketentuan-ketentuan agar penerapan konvensi itu efektif, diserahkan kepada kepada Majelis Umum pada sidang ke-39. Secara konkret, memperhatikan dengan  seksama  resolusi Komisi Hak Asasi Manusia 1984/21, 6 Maret 1984, yang berisi keputusan Komisi untuk menyerahkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, yang tercantum dalam lampiran pada laporan Kelompok Kerja agar dipertimbangkan Majelis Umum. Dari perhatian itu muncul keinginan untuk melakukan penerapan yang lebih efektif larangan-larangan yang masih ada berdasarkan hukum internasional dan nasional terhadap praktek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, menyatakan penghormatan atas hasil kerja yang dicapai Komisi Hak Asasi Manusia dalam mempersiapkan naskah konsep konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia; menyetujui dan membuka Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia yang termuat dalam lampiran resolusi ini agar ditandatangani, diratifikasi dan disetujui, meminta semua pemerintah agar mempertimbangkan prioritas penandatanganan dan ratifikasi konvensi.
Negara-negara pihak konvensi ini kemudian mengingat bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak yang sama dan tidak dapat dicabut bagi semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia. Lebih lanjut, mengakui bahwa hak tersebut berasal dari martabat manusia secara pribadi, mengingat kewajiban Negara-Negara berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama Pasal 55, adalah memajukan penghormatan dan ketaatan universal terhadap hak asasi dan kebebasan dasar manusia, dengan menghormati Pasal 5 Deklarasi Universal Hak asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang keduanya menyatakan bahwa tak seorangpun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, dengan  menghormati   pula   Deklarasi   Perlindungan   bagi   semua   orang   dari   Sasaran Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia yang disetujui oleh Majelis Umum pada 9 Desember 1975, berkeinginan   untuk   menjadikan   perjuangan   lebih efektif melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.
Ketentuan naskah resolusi konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran. Dengan diterbitkannya naskah resolusi konvesi ini, maka akan terkonsentrasi semangat untuk melakukan penerapan yang lebih efektif atas larangan-larangan yang ada berdasarkan hukum internasional dan nasional terhadap praktek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia sehingga menjadikan perjuangan lebih efektif dan efisien melawan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia di seluruh dunia.
Target Pencapaian di Masa Depan
Komite ini memiliki target pencapaian dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Target jangka panjangnya ialah mewujudkan dunia yang bebas penyiksaan. Target jangka panjang tersebut dimulai dari upaya-upaya tahunan misalnya yang sudah terjadi ialah Dewan Eropa memperkuat kebijakan Uni Eropa terhadap negara ketiga tentang penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya. Target ini diadopsi berdasarkan pada Pedoman revisi kebijakan Uni Eropa terhadap negara ketiga agar Dewan Eropa selaku wadah konsolodiasi, memiliki perhatian dan keprihatinan kepada meluasnya penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di seluruh dunia dan memberi ketagasan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat adalah mutlak dalam hukum internasional. Bahkan, secara politis harus diabadikan dalam kerangka hukum dan politik Uni Eropa sehingga segala upaya untuk membatasi larangan mutlak ini dapat dihilangkan. Oleh sebab itu, Dewan Eropa dan Negara Anggota ke depannya perlu menegaskan kembali komitmen penuh mereka untuk memerangi penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya di seluruh dunia, sejalan dengan perjanjian dan standar internasional dan regional yang relevan tentang hak asasi manusia, termasuk tentang administrasi peradilan dan pelaksanaan konflik bersenjata. Dengan demikian, visi untuk terus menentang keras dan mengutuk penggunaan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh aktor negara dan non-negara, di mana pun itu terjadi dan apa pun bentuknya, dengan menggunakan semua alat yang tersedia dapat dihentikan.
Seluruh target pencapaian ini memiliki relevansi yang komprehensif dengan ketetapan konvesi sebagaimana komite ini didirikan dengan mencakup unsur-unsur penting seperti larangan, pencegahan, akuntabilitas dan ganti rugi bagi para korban tanpa melepaskan pentingnya perlindungan prosedural, khususnya pada jam-jam pertama penahanan, untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Dari naskah resolusi konvesi, semua Negara untuk sepenuhnya mematuhi kewajiban hak asasi manusia mereka di bawah hukum internasional termasuk dalam kontra-terorisme, migrasi, perdagangan manusia dan pengaturan manajemen krisis lainnya, dengan perhatian khusus pada mereka yang berada dalam situasi yang paling rentan. Termasuk dalam ranah kebijakan. Para politisi di setiap negara dan dengan semua pemangku kepentingan utama akan secara sadar terlibat mengambil tindakan bersama sangat penting untuk pemberantasan penyiksaan sehingga kerja sama lebih lanjut dengan mekanisme PBB dan badan-badan regional, serta dengan aktor terkait lainnya seperti Pengadilan Kriminal Internasional diperkuat.
Secara birokrasi, komite ini bersama Dewan Eropa diharapkan mampu sama-sama mengakui peran kunci dari Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dan Mekanisme Pencegahan Nasional independen serta organisasi masyarakat sipil dan pembela hak asasi manusia dalam memerangi penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya. Di dalam jangka waktu ke depan akan dijalin kerjasama dengan Aliansi Global untuk Perdagangan Bebas Penyiksaan guna membangun sebuah upaya lintas kawasan yang mengumpulkan lebih dari 60 negara yang berkomitmen untuk mengakhiri perdagangan barang yang digunakan untuk penyiksaan dan hukuman mati secara global. Hal ini sesuai dengan resolusi Majelis Umum PBB tentang Perdagangan Bebas Penyiksaan dan sangat mendukung upaya untuk menetapkan standar internasional umum di bidang ini dan rencana untuk pengesahan revisi Protokol Istanbul tentang Investigasi dan Dokumentasi yang Efektif tentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat lainnya. Pedoman yang direvisi memberikan panduan praktis bagi lembaga-lembaga Uni Eropa dan Negara-negara Anggota, termasuk tentang berbagai alat yang dapat digunakan dalam keterlibatan mereka dengan negara-negara ketiga dan dalam forum hak asasi manusia multilateral untuk mendukung upaya berkelanjutan untuk memberantas penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya. di seluruh dunia.
Tanjung Perada, Tempunak, Sintang
Tanjung Perada adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.
Mi Hazánk Mozgalom
Mi Hazánk Mozgalom (secara harfiah berarti "Pergerakan Tanah Air Kita") adalah partai politik berhaluan kanan jauh di Hungaria yang didirikan oleh Wali Kota Ásotthalom dan mantan Wakil Ketua Partai Jobbik, László Toroczkai, serta orang-orang lain yang keluar dari Jobbik setelah ideologi partai tersebut bergeser ke arah tengah.
Pada tanggal 7 November 2018, László Toroczkai mengumumkan kepada media bahwa tiga mantan politikus Jobbik (István Apáti, Erik Fülöp, dan János Volner) telah bergabung dengan partainya.
Frederick Karlomuana Timakata
Pendeta Frederick "Fred" Karlomuana Timakata (1937-1995) menjabat sebagai pelaksana tugas Presiden dari negara pulau Vanuatu secara singkat pada tahun 1984, dan kemudian sebagai presiden sejak tanggal 30 Januari 1989 sampai 30 Januari 1994.
Trichoncus patrizii
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Italia.
Pangkalan Bun (kota)
Pangkalan Bun (disingkat: PBUN ) adalah ibu kota Kabupaten Kotawaringin Barat di Kalimantan Tengah, Indonesia. Pangkalan Bun merupakan bagian dari Kecamatan Arut Selatan dan aglomerasi dari beberapa wilayah kelurahan, terutama Kelurahan Mendawai, Raja, Mendawai Seberang, Baru dan Raja Seberang. Menurut perkembangannya, Pangkalan Bun sebelumnya dikenal sebagai Sukabumi Pongkalanbu'un dan merupakan pelabuhan ("pangkalan") di tepi Sungai Buun (sekarang dekat Pasar Indra Sari). Awal mula nama Pangkalan Bun adalah Sukabumi Pongkalan Bu'un yang diberikan oleh Sultan Imanudin yang saat itu memerintah dan memindahkan ibu kota pemerintahan dari Kotawaringin Lama. Nama Pongkalan Bu'un sendiri diucapkan oleh raja sebagai bentuk penghormatan kepada seorang penduduk setempat yang bernama Bu'un yang telah berjasa untuk kesultanan kotawaringin. Kota Pangkalan Bun didirikan pada tanggal 9 Jumadil awwal 1221 H atau 25 Juli 1806 Masehi, bertepatan pada saat hari penancapan Tiang Sangga Benua. Kota ini merupakan tempat kedudukan Pangeran Ratu (raja) Kerajaan Kotawaringin, setelah istana di Kotawaringin Lama ditinggalkan pada tahun 1814. Istana di Pangkalan Bun biasa dikenal sebagai Istana Kuning. Pangeran Ratu (raja) Kerajaan Kotawaringin kedudukannya sejajar dengan Sultan Muda/Pangeran Mahkota di Kesultanan Banjar namun levelnya satu tingkat di bawah dari Sultan Banjar.
Pada perkembangan modern ini, Pangkalan Bun telah menjadi hub bagi berbagai perusahaan perkebunan dan silvikultur yang banyak memiliki lahan usaha di sekitar kota ini.
Hubungan darat yang melalui kota ini adalah Jalan Trans Kalimantan, sehingga Pangkalan Bun telah terhubung ke Sampit, Ketapang, dan Kota Pontianak. Akses laut bisa dilalui dengan pelabuhan di Pelabuhan Panglima Utar Kumai yang melayani jurusan Semarang dan Surabaya. Bandara Iskandar menjadi gerbang akses udara yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta, Semarang, Surabaya, Solo, Ketapang, Sampit, Palangkaraya, Pontianak, Banjarmasin, dan Balikpapan. Per tahun 2012 ada empat perusahaan penerbangan yang melayani rute-rute ini.
Wisata
1. Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP). Birute Galdikas orangutan.
2. Kampung Sega,Mendawai
3. Pantai Kubu
4. Talok Bogam
5. Danau Gatal
6. Arut Riverside
7. Istana Kuning
College Swing
College Swing, juga dikenal sebagai Swing, Teacher, Swing di Britania Raya, adalah sebuah film komedi tahun 1938 garapan Raoul Walsh dan menampilkan George Burns, Gracie Allen, Martha Raye, dan Bob Hope. Para pemeran pendukungnya meliputi Edward Everett Horton, Ben Blue, Betty Grable, Jackie Coogan, John Payne, Robert Cummings, dan Jerry Colonna.
Narayan Shridhar Bendre
Narayan Shridhar Bendre (21 Agustus 1910 – 19 Februari 1992) (N. S. Bendre) adalah seorang seniman India abad ke-20 dan salah satu anggota pendiri Baroda Group. Narayan Shridhar Bendre lahir di Indore. Ia membuat sebuah nama untuk dirinya sendiri sebagai seorang seniman lanskap. Pada 1992, ia dianugerahi Padma Bhushan.
Elena Donati
Elena Donati adalah seorang perenang asal Italia. Ia berkompetisi dalam dua lomba pada Olimpiade Musim Panas 1992.
Son Sung-ah
Son Sung Ah (손성아, ) adalah rapper utama, penari utama, dan vokalis dari grup vokal perempuan Korea Selatan Nine Muses. Pada 20 Mei 2018, ia menikah dengan DJ DaQ.
Chanee Kalaweit
Aurélien Francis Brulé atau yang dikenal sebagai Chanee Kalaweit (ชานี กะลาวิทย์) (lahir 2 Juli 1979) adalah ketua dan pendiri Yayasan Kalaweit yang kini menetap di Indonesia. Ia mengabdikan hidupnya untuk pelestarian owa.
Biografi
Ia lahir di Fayence, di wilayah Var, Prancis, pada tanggal 2 Juli 1979. Pada usia yang sangat muda, ia mengembangkan kecintaannya pada monyet, dan lebih khususnya lagi pada owa sejak usia 13 tahun. Secara teratur ia mengunjungi kebun binatang di dekat rumahnya, mempelajari owa-owa yang dipelihara di sana dan menganalisis perilaku mereka. Dari hasil pengamatannya, ia membuat buku pertamanya, Le Gibbon à mains blanches (Presses du Midi), yang diterbitkan pada tahun 1996, ketika ia masih duduk di bangku sekolah menengah.
Kecerdasan dan relevansi karyanya membangkitkan keingintahuan beberapa ahli etologi dan, diperhatikan oleh Muriel Robin, ia menerima bantuannya untuk pergi dan mempelajari owa di lingkungan alami mereka, di Thailand. Dia kembali ditandai dengan ancaman deforestasi, yang dengan menghancurkan habitat alami owa, secara bertahap menyebabkan kepunahannya.
Dia tiba di Indonesia pada tahun 1998, pada saat kejatuhan Soeharto dan menetap di Kalimantan. Di sana, ia mendirikan Yayasan Kalaweit, yang didedikasikan untuk melindungi hewan yang diusir dari habitat aslinya. Dengan cepat, pemerintah Indonesia memberinya izin untuk membuat tempat penampungan di Kalimantan untuk owa-owa yang telah diperdagangkan. Pada tahun 2003, ia melakukan hal yang sama di pulau Sumatra. Yayasan ini dibiayai oleh donasi yang memungkinkan dua pusat penerimaan dan perawatan untuk menampung beberapa ratus hewan dalam kondisi terbaik, terutama owa dan siamang, tetapi juga spesies lain (beruang, buaya, kera, dll.). Sejak tahun 2011, Kalaweit telah membeli sebidang hutan di Kalimantan dan Sumatera untuk diubah menjadi cagar alam dan menawarkan habitat yang aman bagi satwa liar.
Untuk mempopulerkan perjuangannya dan menggalang dana, Chanee menerbitkan buku-buku tentang kehidupannya di Indonesia dan kondisi kehidupan owa-owa yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan alaminya, mati begitu wilayah mereka dihancurkan oleh api.
Tetapi perjuangannya tidak hanya ditujukan untuk menyelamatkan hewan liar. Melalui yayasannya, dan dengan dukungan LSM lain di lapangan, ia mengecam peran pemilik perkebunan kelapa sawit, yang menghancurkan ekosistem Indonesia untuk menghasilkan lebih banyak minyak sawit. Perjuangannya melawan para industrialis telah membuatnya mendapatkan beberapa musuh.
Pada tahun 2012, ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang memungkinkannya memperoleh tanah untuk mendirikan cagar alam. Pada tahun 2017, Kalaweit memiliki sekitar 440 hektar hutan dan mempekerjakan sekitar 60 orang di Indonesia (dan satu orang di Prancis).
Pada bulan November 2015, ia menerbitkan sebuah video yang menjadi viral di mana ia secara langsung menantang Presiden Joko Widodo tentang kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia. Menghancurkan ratusan ribu hektar hutan setiap tahun, kebakaran ini memberi jalan bagi konsesi pohon kelapa sawit, yang pada gilirannya melepaskan asap beracun bagi penduduk dan satwa liar.
France 3 membuat film dokumenter tentang perjuangan Chanee pada bulan Januari 2016. .
Sejak tahun 2017, Chanee telah membawakan acara "Sur la terre..." bersama Muriel Robin, program acara prime-time di France 3 tentang hewan-hewan dalam bahaya.
Pada tahun 2018, film dokumenter Antoine Duléry et Chanee sur la terre des ours, yang disutradarai oleh Jérôme Korkikian, dirilis.
Pada tahun 2022, Chanee mempromosikan buku barunya "Hâte d'être à demain!" (Presses du Midi) di Prancis.
Masalah maksimisasi sudut Regiomontanus
Dalam matematika, Masalah maksimisasi sudut Regiomontanus, adalah masalah terkenal optimasi yang dilakukan oleh matematikawan asal Jerman abad ke-15, Johannes Müller (juga dikenal sebagai Regiomontanus). Masalahnya adalah sebagai berikut:
Jika penonton berdiri terlalu dekat dengan dinding atau terlalu jauh dari dinding, sudutnya kecil; di suatu tempat di antara itu adalah sebesar mungkin.
Solusi dengan kalkulus
Sudut yang ingin kami maksimalkan adalah β − α. tangen sudut bertambah seiring dengan bertambahnya sudut; oleh karena itu cukup dimaksimalkan
setelah b − a adalah konstanta positif, kita hanya perlu memaksimalkan pecahan yang mengikutinya. Membedakan, kita mengerti
Oleh karena itu sudutnya meningkat sebagai x pergi dari 0 sampai √ab dan menurun sebagai x meningkat dari √ab. Oleh karena itu, sudutnya sebesar mungkin kapan tepatnya x = √ab, rata-rata geometris dari a and b.
Solusi dengan aljabar
Ini setara dengan meminimalkan timbal balik:
Perhatikan bahwa kuantitas terakhir ini sama dengan
Ini sekecil mungkin tepatnya jika kuadratnya 0, dan itu terjadi jika x = √ab. Atau, kita dapat mengutip ini sebagai contoh dari pertidaksamaan antara aritmatika dan sarana geometri.
Rita Hayworth
Rita Hayworth merupakan seorang aktris berkebangsaan Amerika Serikat yang menjadi terkenal pada era 1940-an. Dia dilahirkan di Brooklyn, New York dengan nama Margarita Carmen Casino. Dia berkarier di dunia film sejak tahun 1926.
Pertempuran Elleporus
Pertempuran Elleporus merupakan sebuah konflik yang berlangsung pada tahun 389 SM antara pasukan Dionysius I dari Sirakusa dan pasukan Liga Italiotai. Pasukan Sirakusa menang dan kekuasaan Dionysius diperluas ke Mezzogiorno.
Pranala luar
Dictionary of Battles from the Earliest Date to the Present Time
Lee Keum-jo
Lee Keum-jo adalah seorang penyanyi asal Korea Selatan. Ia masuk grup vokal perempuan Nine Muses pada 22 Januari 2015.
Dendrobium compressicaule
Dendrobium compressicaule adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Dendrobium compressicaule sendiri merupakan bagian dari genus Dendrobium. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh J.J.Sm..
Rangkaian listrik
Rangkaian listrik merupakan hubungan antara komponen listrik yang dialiri oleh arus listrik dalam kondisi rangkaian tertutup. Dalam teknik listrik, analisis rangkaian listrik merupakan kajian utamanya. Komponen utama dari kelistrikan yang dianalisa pada rangkaian listrik ialah gaya dan pertukaran energi antar-muatan listrik. Analisa menggunakan metode percobaan fisika yang mengkaji cara kerja dan perilaku dari peralatan listrik pada rangkaian listrik dalam susunan-susunan yang berbeda. Teori rangkaian listrik didasari oleh hukum fisika yang dikemukakan oleh Charles Coulomb (1785), Georg Ohm (1827), Michael Faraday (1831) dan Gustav Robert Kirchhoff (1857). Analisis rangkaian listrik umumnya memanfaatkan besaran turunan dari muatan listrik dan energi listrik. Masing-masing ialah arus listrik, hambatan listrik dan daya listrik. Konsep rangkaian listrik dapat digunakan untuk analisis pada bidang keilmuan lain seperti mekanika. Model rangkaian listrik secara umum ada beberapa jenis, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel dan rangkaian seri-paralel serta rangkaian hubungan bintang-delta atau delta-bintang. Pemodelan rangkaian listrik menentukan kondisi penggunaan dari peralatan listrik di dalam suatu sistem tenaga listrik. Pemanfaatan lain dari rangkaian listrik adalah untuk mengadakan perpindahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain melalui antara himpunan peralatan listrik yang saling terhubung.
Sampo
Sampo adalah sejenis cairan, seperti sabun, yang berfungsi untuk meningkatkan tegangan permukaan kulit (umumnya kulit kepala) sehingga dapat meluruhkan kotoran (membersihkan). Kegiatan membersihkan kulit kepala dan rambut ini disebut keramas. Pada saat keramas, individu dianggap melakukan perawatan dengan mencuci rambut dan kulit kepala agar bersih dari minyak, debu, serpihan kulit, dan kotoran lain yang menempel dirambut seiring aktivitas yang dilakukannya.
Rangkaian listrik
Sifat
Sifat rangkaian listrik dapat diuraikan dalam satu jenis dimensi secara lengkap. Besaran listrik yang digunakan untuk mengetahui kondisi rangkaian listrik yang beragam adalah arus listrik dan tegangan listrik di berbagai titik lokasi pada rangkaian. Pada rangkaian yang nilai arus listrik dan tegangan listriknya tidak berubah terhadap waktu, arus listrik hanya dibatasi oleh hambatan listrik.