cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Jaranan (seni)
Samboyo Spirit Baru Jaranan Kepang Kediri
Pada masa kejayaan Samboyo putro pada tahun 1985 pak sukiman dahulu memiliki hubungan erat dengan pak sudiono (ngetrep lor-prambon-nganjuk). yang sekarang menjadi pemimpin samboyo putro dari tahun 1990-an sampai sekarang). hubungan erat seperti keluarga sendiri,karena sebelum pak sudiono menjadi pemimpin samboyo putro pengganti pak sukiman,pak sudiono dulu bekerja sebagai bisnis kayu,apabila pak sudiono mengadakan tebang pilih pohon dihutan,pak sukiman selalu memberikan izin tebang pohon,sebaliknya. Apabila pak sukiman membutuhkan bahan baku untuk membuat barongan/klono,pak sudiono selalu membantu memilih kayu.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Afiliasi LIPI
Secara kelembagaan, LIPI juga menaungi baik langsung maupun tidak langsung beberapa organisasi terkait aktivitas ilmiah di tanah air, antara lain:
Direktorat Festival Film
Direktorat Festival Film di India adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan dan mempersembahkan Festival Film Internasional India, Penghargaan Film Nasional dan Panorama India. Meskipun Direktorat tersebut membantu pemilihan anggota panel juri setiap tahun, organisasi tersebut tidak mengurusi film-film yang dipilih dan film-film yang memenangkan penghargaan di berbagai acara yang mereka selenggarakan.
Direktorat tersebut dibentuk oleh Kementerian Informasi dan Penyiaran, Pemerintah India, untuk mengurus festival film nasional dan internasional di India.
Organisasi tersebut dibentuk oleh Pemerintah India pada 1973, dan bekerja sebagai bagian dari Kementerian Informasi dan Penyiaran. Direktorat tersebut berbasis di New Delhi dan saat ini dikepalai oleh Senthil Rajan sebagai Direktur-nya.
Robinson Helicopter Company
Robinson Helicopter Company, yang berbasis di Zamperini Field di Torrance, California, adalah produsen terbesar dari helikopter sipil di Amerika Utara. 14 November 2011, Robinson memproduksi helikopter nya yang ke 10.000.
Direktorat Festival Film
Ikhtisar
Direktorat tersebut memfasilitasi partisipasi India di festival-festival luar negeri, dan mengadakan program film luar negeri yang diadakan di negara tersebut.
Jaranan (seni)
Samboyo Spirit Baru Jaranan Kepang Kediri
Ketika acara pementasan Samboyo Putro, Pak Sukiman selalu mengundang pak sudiono supaya hadir diacara tersebut, padahal waktu itu pak sudiono kurang berminat dengan kesenian jaranan. Kemudian di sela-sela acara, ketika pementasan berlangsung pak sukiman berkata sambil bercanda "No..!!! samboyo ki mbesok sing ngopeni wong nganjuk loh...!" pak sudiono tidak tahu kalau yang dimaksut pak sukiman adalah dirinya sendiri, kemudian pak sukiman mengajak pak sudiono ke petilasan sri aji joyoboyo di pamenang. "olehku biyen ki ko kene loh...!" kata pak sukiman,pak sudiono tidak mengerti apa yang dimaksud. ketika perjalanan pulang, pak sudiono tidur kaget dalam mimpi pak sudiono memegang pecut/cemethi dan memakai baju bopo/gambuh. yang diartikan generasi penerus samboyo putro setelah pak sukiman adalah pak sudiono sendiri.
Pada tahun 1990 Pak samboyo atau pak sukiman meninggal,dan samboyo putro hampir bubar, karena personel/gambuh banyak yang tidak mau meneruskan,mereka memilih bubar atau mendirikan grup jaranan lain. kemudian samboyo putro sementara dipimpin oleh pak sumantri atau pak tri,tetapi tidak berangsur lama,setelah banyak konflik-konflik yang berlanjut,akhirnya pak tri hanya memimpin samboyo putro selama 2 tahun.
Kemudian pak sudiono mendapat wangsit dari pamenang. Dalam wangsitnya pak samboyo harus meneruskan generasi samboyo putro,tetapi dalam arti samboyo putro harus diboyong di daerah asal pak sudiono di ngetrep lor-prambon-nganjuk. karena pada saat masa itu banyak sekali saingan antar grup jaranan dan konflik yang berlanjut,akhirnya pak sudiono memboyong semua peralatan samboyo putro dari bandar lor (kediri kota) ke ngetrep lor-kurungrejo-prambon (nganjuk) dan memulailah pak sudiono merintis kembali samboyo putro yang dulu vakum selama satu tahun kemudian dihidupkan kembali. untuk mengenang jasa pak sukiman,pada barongan samboyo putro (barongan samboyo putro yang bernama mbah legi,pak dhe sukiman,dan pakdhe cokro miharjo) diberi nama "bhayangkara" yang artinya keberanian melawan bebaya/marabahaya. Dahulu samboyo putro pernah mendapatkan penghargaan dari sinuwun HamengkuBuwono X berupa kenang-kenangan berwujud logo keraton ngayogjakarta. barongan mbah legi mendapatkan sematan langsung dari sinuwun H.B X sendiri.
setelah pak sukiman pendiri samboyo putro meninggal pada tahun 1990. sebagian grup ini bereankarnasi dan terpecah belah menjadi grup jaranan lain di bandar lor seperti SANJOYO PUTRO yang dahulu didirikan oleh pak sarpan.
Sebelum samboyo berdiri jaranan pakelan adalah jaranan yang sudah bisa berdiri dengan eksis di kediri. Para pemain jaranan pakelan itu rata-rata dahulu berasal dari LKN. Samboyo bubar pada tahun 1990an bersamaan dengan meninggalnya bapak Samboyo sebagai pimpinan jaranan itu. Pasca Samboyo bubar, kesenian jaranan sudah mulai merebak hampir diseluruh desa yang ada di kota kediri memiliki jaranan masing-masing. Akan tetapi mereka juga masih berkiblat dan memiliki karakter seperti jaranan Samboyo. (Pardi dan endah)
Kreasi Baru dan Proyek Dinas Pariwisata Kediri
Dalam pandangan Mbah Ketang, Gerakan joget pada jaranan itu adalah pakem dan tidak bisa diubah. Kalau jaranan Wijaya Putra itu memiliki 24 macam gerakan. Berubahnya jaranan itu hanya pada peralatan yang dimainkan saja. Kalau Wijaya Putra dan Sanjaya Putra masih mempertahankan pakem yang ada pada jaranan. kepakeman jaranan akan senantiasa dipertahankan oleh Sanjaya Putra da Wjaya Putra. Kedua jaranan ini beranggapan bahwa joged yang sekarang mereka gunakan itu adalah warisan dari leuhurnya. Pakem yang ada itu bagi 2 Komunitas ini harus selalu digunakan pada saat-saat pertunjukan. Kalau pakemnya sudah habis ditampilkan baru boleh memberikan jaranan yang sudah dikombinasi. Bagi Samboyo dan Wijaya meninggalkan yang pakem itu sangat menghilangkan naluri jaranan dan menghina tinggalan nenek moyang mereka.
Berbeda halnya dengan Jayoboyo Putra yang lebih suka berkreasi dengan model-model baru. Jaranan ini mencoba untuk mengawinkan antara kesenian tradisional dengan modern. Misalnya dalam lagu-lagunya dicampur dengan samroh ataupun dicampur dengan dangdut. Hal ini dilakukan oleh Joyoboyo Putro untuk mengikuti permintaan pasar. Ranggalawe juga memiliki paradiga yang sama dengan Joyoboyo Putro. Dia lebih mengembangkan kesenian pada proyek modifikasi tarianya.
Perkembangan jaranan paska tahun 1977 meluncur pesat. Kemunculan jaranan kreasi baru ini tidak lepas dari apa yang dinginkan penonton ataupun yang diinginkan oleh zamanya. Seniman jaranan biasanya lebih suka bermain dengan jaranan pakem. Akan tetapi biasanya kelompok seniman jaranan itu memiliki 2 versi. Pertama versi baru yaitu versi kolaborasi dengan kesenian modern. Kalau yang modern biasanya ditambah dengan sinden, dram dan keyboard. Yang kedua adalah versi jaranan pakem. Kesenian jaranan pakemanya menggunakan ketuk kenong, gong gumbeng, kendang dan terompet.
Untuk masalah tarianya nanti disesuaikan dengan pakemnya kelompok masing-masing. Misalnya, jaranan wijoyo Putro 24 gerakan, Sanjoyo Putro 24 gerakan, Joyoboyo 14 gerakan, ronggolawe malaah cumin sedikit antara 5-6 gerakan saja. Seniman jaranan selalu memberikan tawaran kepada para penanggap untuk meimilih versi yang mana.
Kalau pada saat gebyakan atau pada saat upacara nazar mereka selalu menggunakan yang pakem. Kalau pada saat tanggapan mereka menyerahkan kepada penanggapnya memili yang mana. Akan tetapi mereka memiliki pakem sendiri-sendiri dalam jogedanya.
Jaranan dahulu untuk penabuhnya tidak ada panggungnya seperti sekararang. Mulai tahun 1980an jaranan sudah mulai ada panggungnya untuk penabuh. Panggung ini dimaksudkan agar penabuh dapat leluasa dalam melihat gerakan pemain jaranan. Jaranan di sini tidak ada yang berada di atas panggung seperti jaranan Safitri Putro. Kalau jaranan Safitri Putro itu bukan jaranan namanya. Kalau Cuma nari saja dan tidak ada ndadinya namanya adalah campur sari. karena yang namanya jaranan itu harus ada yang ndadi kalau tidak ada yang ndadi itu namanya bukan jaranan.
Tarif tanggapan untuk jaranan Wijaya Putra itu berkisar antara 1500.000 sampai 1000.000 rupiah. Sedangkan kalau ada jaranan lain yang memiliki bos, pasti berani mengambil di bawahnya. 800.000 sampai 600.000 itu bisa diladeni. "Saya kasihan dengan jaranan-jaranan yang kecil-kecil itu. Karena saya kira jaranan yang kecil itu nanti tidak akan bisa hidup" kata pak gendut dari jaranan Wijaya Putra itu.
Jaranan dalam Proyek Pariwisata
Pemerintah kota kediri dengan menggunakan organya DK3 (Dewan Kesenian Kota Kediri) beserta Dinas Pariwisata akan membuat semacam buku panduan untuk jaranan. Buku ini akan mengulas banyak tentang pakem jaranan khas kediri. Mereka bersama timnya sudah mempersiapkan segalanya unruk membuat buku itu.
Proyek pemakeman jaranan ini direncanakan pada tahun 2008 nanti. Selama ini yang sudah dilakukan oleh dinas pariwisata Kediri untuk melakukan pakemisasi jaranan adalah dengan menggali data-data yang ada. Data-data itu mereka dapatkan dari para sesepuh jaranan.
Program Dinas Pariwisata untuk tahun ini dan 1 tahun mendatang adalah mencari pakem jaranan terlebih dahulu. Untuk pengembangan dan pembimbingan pada jaranan-jaranan yang ada Kediri, dinas pariwisata mengundang kelompok-kelompok jaranan untuk tampil Taman Wisata Selomankleng setiap Minggu. Komunitas jaranan itu disuruh tampil untuk mengisi hiburan di Selomangleng secara bergiliran.
Pada saat-saat tertentu Dinas pariwisata juga mengajak para seniman jaranan untuk tampil mengisi hiburan di Taman Mini Indonesia Indah. Pada saaat jaranan tampil di taman mini sudah berbeda dengan jaranan yang ada di sini. Mereka sudah dikolaborasi dengan tari-tarian lain.
Bagi kami jaranan itu yang penting adalah dimunculkan saja supaya keberadaanya tetap bisa lestari. Pada saat ini pemerintah kota kediri sedang mempelajari dan menggali kesenian jaranan yang khas Kediri. Baik itu dari segi pakaianya, jogednya maupun alat musik yang dimainkan. Proyek ini masih terhenti karena dana yang diajaukan untuk mengerjkakan ini belum turun dari pemerintahan kota Kediri. Dana pembakuan Jaranan ini akan dianggarkan pada RAPBD tahun depan.
Kita memerlukan dokumentasi, dana dan lain sebagainya. Kita rencananya akan mengupas sejarah jaranan dari sungai Brantas. Kita akan melihat perkembangan jaranan dari zaman Praislam. Jaranan Kediri memiliki pakem sendiri-sendiri. Kita sudah mulai merancang jaranan masing-masing misalnya yang pegon tidak memakai baju, untuk yang jaranan door dan senterewe masih kami pikirkan bersama teman-teman seniman jaranan. kata pak Guntur Dinas Pariwisata akan merumuskan secara bersama-sama dengan seniman jaranan kemudian menyepakatinya. Dinas Pariwisata sebenarnya hanya memfasilitasi mereka dan jangan sampai muncul bahwa ide pakemisasi ini adalah proyek Dinas Pariwisata. Mereka akan bermusyawarah dengan para seniman dalam menetapkan kesenian jaranan. Sebenarnya kita berpikir jauh kedepan untuk menjaga keberadaan jaranan pada tahun-tahun yang akan datang.
Calycomyza exquisita
Calycomyza exquisita adalah spesies lalat yang berasal dari genus Calycomyza dan famili Agromyzidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Jaranan (seni)
Jaranan dalam Proyek Pariwisata
Dinas pariwisata beranggapan, kalau tidak ada pakem sendiri jaranan ini nanti akan semakin jauh dari aslinya. Karena tidak ada buku petunjuk jaranan. Mereka hanya mengembangkan tradisi lisan. Sedangkan tradisi lisan itu akan senantiasa berubah setiap tahunya.
Persatuan Mahasiswa Afrika Barat
Persatuan Mahasiswa Afrika Barat atau dalam bahasa Inggris disebut West African Students' Union (WASU), didirikan di London pada tahun 1925 dan aktif pada tahun 1960-an, awalnya adalah sebuah asosiasi mahasiswa dari berbagai negara Afrika Barat yang sedang kuliah di Inggris.
Asal mula
WASU didirikan pada 7 Agustus 1925 oleh dua puluh satu mahasiswa jurusan hukum, dipimpin oleh Ladipo Solanke dan Herbert Bankole-Bright. Tahun sebelumnya, Solanke telah mendirikan Nigerian Progress Union (NPU), bagi para mahasiswa yang berbasis di London dengan latar belakang Nigeria. Dengan dukungan Amy Ashwood Garvey, ia mulai mengampanyekan peningkatan kesejahteraan bagi semua mahasiswa Afrika yang ada di London dan menyusun berbagai langkah untuk kemajuan wilayah koloni Inggris di Afrika.
Calycomyza exquisita
Larva
Larva lalat ini herbivora dan biasanya memakan daun.
Kitab Penguburan
Kitab Penguburan (Chinese: t, s , p Zàngshū) adalah kitab abad ke-4 atau ke-5M karya Guo Pu, seorang praktisi mistis Tao.
Kitab ini berisi komentar terhadap kitab yang sekarang sudah hilang: Penguburan Klasik ( t 葬, s 葬). Kitab Penguburan mengaitkan aliran qi dengan kesesuaian lokasi makam yang pada akhirnya sangat berpengaruh pada perkembangan Feng Shui.
Jaranan (seni)
Jaranan dalam Proyek Pariwisata
Setiap jaranan memiliki pakem masing-masing dan tidak mau mereka diseragamkan antara kesenian jaranan yang satu dengan yang lainya. Menurut pak Guntur bahwa kesenian jaranan itu memang memiliki pakem masing-masing akan tetapi saya mencoba urntuk bisa masuk dengan pelan-pelan agar mereka bisa menerima saya. Misalnyua pada saat pertemuan saya dengan para seniman beberapa waktu yang lalu. Saya pernh mengetes mereka untuk menunjukan tarianya di depan forum. Saya meminta misalnya yang beraliran pegon maju. Mereka antara pegon jaranan satu dengan yang lainya berbeda. Senterewe juga berbeda satu sama lainya. Dalam perbedaan itu mereka berdebat sengit dan saling menunjukan bahwa jarananya yang paling benar pakem.
Setiap ada festifal jaranan saya mengumpulkan para seniman dan mengajak mereka supaya bisa menyeragamkan tarian jaranan. Pada saat festifal kemarin para juri kebingungan untuk menilai jaranan mana yang baik. Karena setiap jaranan memiliki karakter masing-masing. Sehingga kita tidak bisa melihat mana yang harus dinilai. Akhirnya siapa yang baik itu yang menang. Tapi mereka juga banyak yang protes tentang penilaian juri. Karena mereka juga menganggap bahwa jarananya yang memiliki tarian paling bagus akan tetapi tidak menang dalam festifal.
Pemerintah daerah itu haruslah pandai-pandai memasarkan kesenian daerah. Jadi tidak hanya kesenian yang sudah tenar saja yang kita suruh main. Juga bagi mereka-mereka yang belum punya nama harus kita angkat. Saya tidak memandang kualitas yang ada akan tetapi saya selalu memberikan contoh pada jaranan yang kecil supaya mengikuti jaranan yang sudah besar.
Seniman di Kediri ini sering kali pindah-pindah ruang. Maksudnya mereka selalu mengiikuti kesenian mana yang populis dan digemari masyarakat. Kalau dahulu ludruk ya seluruh seniman banyak yang di ludruk. Kalau sekarang ludruk dilarang main, mereka beramai-ramai pindah pada seniman jaranan.
Lagu Jaranan
Jaranan adalah lagu daerah dari Jawa Tengah, Indonesia
Lirik
Jaranan, jaranan jarané jaran Tèji Sing numpak Mas Ngabèhi, sing ngiring para abdi Jrèk jrèk nong, jrèk jrèk gung jrèk è jrèk turut lurung Gedebuk krincing gedebuk krincing thok thok gedebuk jedhèr Gedebuk krincing gedebuk krincing thok thok gedebuk jedhèr.
Karya: Ki Hadi Sukatno
Album
Jaranan adalah lagu anak dinyanyikan oleh Okky Lukman & Kiky diproduksi Ideal Record
Kasus korupsi e-KTP
Melalui bukti-bukti yang ditemukan dan keterangan para saksi, KPK menemukan fakta bahwa negara harus menanggung kerugian sebesar Rp 2,314 triliun. Setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, KPK akhirnya menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan DPR. Mereka adalah Sugiharto, Irman, Andi Narogong, Markus Nari, Anang Sugiana dan Setya Novanto. Selain itu, KPK juga menetapkan Miryam S. Haryani sebagai pembuat keterangan palsu saat sidang keempat atas nama Sugiharto dan Irman dilaksanakan. Penetapan tersangka oleh KPK dalam kasus ini pertama kali dilakukan pada 22 April 2014 atas nama Sugiharto sementara sidang perdana atas tersangka pada kasus ini digelar pada 9 Maret 2017.
Dalam perjalanannya, para pihak berwenang dibuat harus berusaha lebih giat dalam menciptakan keadilan atas tersangka Setya Novanto. Berbagai lika-liku dihadapi, mulai dari ditetapkannya Setya Novanto sebagai tersangka, sidang praperadilan, dibatalkannya status tersangka Novanto oleh hakim, kecelakaan yang dialami Novanto bahkan hingga ditetapkannya ia lagi sebagai tersangka. Perkara ini juga diselingi oleh kematian Johannes Marliem di Amerika Serikat yang dianggap sebagai saksi kunci dari tindakan korupsi. Untuk kepentingan pengembangan kasus atas tewasnya Marliem, KPK pun melakukan kerja sama dengan FBI.
Persatuan Mahasiswa Afrika Barat
Asal mula
Pada awal 1923, Solanke mengusulkan bahwa Union of Students of African Descent (USAD), sebuah organisasi sosial Kristen yang didominasi oleh mahasiswa dari Hindia Barat (yang telah tumbuh sebelumnya dari West African and West Indian Christian Union pada tahun 1917), harus bergabung dengan National Congress of British West Africa (NCBWA).
Cornallis gracilipes
Cornallis gracilipes adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Cornallis, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Persatuan Mahasiswa Afrika Barat
Asal mula
Pada tahun 1925, Bankole-Bright dari NCBWA yang terinspirasi oleh Indian Students' Union, meminta USAD, NPU, African Progress Union dan Gold Coast Students Association untuk bergabung bersama membentuk sebuah organisasi tunggal bagi mahasiswa Afrika Barat. Banyak mahasiswa bergabung bersama untuk membentuk WASU, dan Solanke menjadi sekretaris jenderal organisasi baru itu, sedangkan J. B. Danquah menjadi presiden pertama. J. E. Casely Hayford menjadi patron pertama WASU, sekaligus mempromosikan nasionalisme Afrika.
Cornallis gracilipes
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Persatuan Mahasiswa Afrika Barat
Asal mula
Organisasi baru bernama WASU ini menentang perbedaan warna kulit yang dijadikan sebagai prioritas utama, selain promosi penelitian politik, mendukung NCBWA dan menyediakan asrama mahasiswa sebagai tujuan dari pendirian organisasi ini.
WASU mulai menerbitkan jurnal Wasu pada bulan Maret 1926. Solanke dan Julius Ojo-Cole sebagai penulis mayoritas artikel-artikel yang mereka sebut sebagai publikasi ilmiah, jurnal ini diedarkan di Eropa dan Afrika.
Tujuan mendirikan asrama berasal dari aspirasi USAD dan NPU. Banyak mahasiswa Afrika di Inggris mengalami kesulitan untuk mendapatkan penginapan yang memuaskan karena alasan rasisme. Kantor Kolonial juga menunjukkan minat untuk membangun asrama semacam itu, tetapi WASU tetap bertekad mempertahankan kendali proyek pendirian asrama, dan pada 1929, Solanke pergi ke Afrika Barat untuk mengadakan penggalangan dana. Meskipun demikian, Kantor Kolonial membentuk sebuah komite rahasia untuk merencanakan pembangunan sebuah asrama di bawah kendalinya, dan berusaha mendapatkan pendanaan dari pihak swasta guna membiayai pembangunannya. Asrama yang dibangun oleh Kantor Kolonial ini bernama Aggrey House, yang kemudian diekspos oleh WASU dalam pamflet mereka bertajuk "Fakta tentang Aggrey House - Sebuah Rencana Pemerintah untuk Mengontrol Mahasiswa Afrika di Inggris Raya".
WASU juga melakukan beberapa kampanye politik di Inggris. Pada tahun 1929, WASU berhasil menghentikan rencana pameran desa Afrika di Newcastle, karena dianggap eksploitatif. Kampanye ini diangkat ke Parlemen oleh Shapurji Saklatvala seorang anggota parlemen dari Partai Komunis Britania Raya. Selama tahun 1930-an, WASU meningkatkan hubungan dengan kelompok komunis, seperti League Against Imperialism dan Negro Welfare Association, khususnya dalam kampanye melawan perbedaan warna kulit dan melawan invasi Italia ke Etiopia.
Ketika berada di Afrika, Solanke mendirikan lebih dari dua puluh cabang WASU, di Gold Coast, Nigeria, Sierra Leone dan Kongo Belgia. Namun, WASU di sana berumur pendek, mereka kemudian membentuk keanggotaan awal Nigerian Youth Movement dan Gold Coast Youth Conference.
Kasus korupsi e-KTP
Perkembangan kasus e-KTP yang terjadi di era digital membuat kasus ini mendapatkan sorotan dari para warganet. Dalam beberapa kesempatan, para warganet meluapkan ekspresi mereka terkait kasus korupsi e-KTP dengan menciptakan trending topic tertentu di Twitter dan membuat meme di media sosial dengan sasaran ditujukan kepada Setya Novanto. Tak hanya media nasional, media asing seperti AFP dan ABC juga turut memberitakan perkara ini, terutama terkait keterlibatan Setya Novanto.
Kendati perkara proyek e-KTP telah berjalan selama beberapa tahun, kasus ini belum mencapai penyelesaian. Baru dua orang, yakni Irman dan Sugiharto yang telah divonis hukuman penjara sementara yang lain masih harus menghadapi proses hukum yang berlaku. Oleh karena itu, para pihak berwenang masih harus ekstra kerja keras lagi untuk menutup buku atas perkara ini.
2012 MZ6
2012 MZ6 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Apollo, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.713, sementara magnitudo mutlaknya adalah 21.5.
Pembentukan
Seperti asteroid pada umumnya, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Kasus korupsi e-KTP
Kronologi Awal
Kasus korupsi e-KTP bermula dari rencana Kementerian Dalam Negeri RI dalam pembuatan e-KTP. Sejak 2006 Kemendagri telah menyiapkan dana sekitar Rp 6 triliun yang digunakan untuk proyek e-KTP dan program Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional dan dana senilai Rp 258 miliar untuk biaya pemutakhiran data kependudukan untuk pembuatan e-KTP berbasis NIK pada 2010 untuk seluruh kabupaten/kota se-Indonesia. Pada 2011 pengadaan e-KTP ditargetkan untuk 6,7 juta penduduk sedangkan pada 2012 ditargetkan untuk sekitar 200 juta penduduk Indonesia.
Sebelum proses perekaman e-KTP dilaksanakan, Gamawan Fauzi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri sempat menemui pimpinan KPK di gedung KPK pada 24 Januari 2011. Di sana ia meminta KPK untuk mengawasi proyek e-KTP sembari menjelaskan tentang langkah-langkah pelaksanaan proyek e-KTP. Namun KPK bukan satu-satunya institusi yang ia datangi. Sebelumnya ia juga telah meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk terlibat dalam pengawasan proyek ini. Dengan adanya keterlibatan institusi-institusi tersebut ia berharap megaproyek e-KTP dapat bersih dan terhindar dari praktek korupsi. M Jasin yang saat itu menjabat sebagai wakil ketua KPK juga menegaskan bahwa KPK memantau proses proyek e-KTP.
Proses Pengadaan e-KTP
Pada pelaksanaannya, proyek e-KTP dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan atau pihak terkait. Untuk memutuskan konsorsium mana yang berhak melakukan proyek, maka pemerintah kemudian melaksanakan lelang tender pada 21 Februari hingga 15 Mei 2011. Di sela-sela proses lelang, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) bernama Government Watch (Gowa) menilai bahwa terjadi kejanggalan pada proses lelang. Mereka beranggapan bahwa perusahaan yang mengikuti tender tidak sesuai dengan persyaratan seperti yang terangkum dalam PP 54/2010.
Setelah melalui serangkaian proses, akhirnya pada 21 Juni 2011 pemerintah mengumumkan konsorsium yang menjadi pemenang lelang. Mereka adalah konsorsium PNRI yang terdiri dari beberapa perusahaan, yakni Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo dan PT Sandipala Artha Putra. Hasil itu diambil berdasarkan surat keputusan Mendagri Nomor: 471.13-476 tahun 2011. Sebagai tindak lanjut, konsorsium PNRI kemudian melakukan penandatanganan kontrak bersama untuk pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 5.841.896.144.993. Kontrak tersebut disepakati pada 1 Juli 2011.
Mulanya proses perekaman e-KTP ditargetkan akan dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus 2011. Namun karena terlambatnya pengiriman perangkat peralatan e-KTP, maka jadwal perekaman berubah menjadi 18 Agustus 2011 untuk 197 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kecurigaan Korupsi
Belum sampai perekaman dilakukan di berbagai kabupaten dan kota, pihak kepolisian mengabarkan bahwa mereka mencurigai terjadinya korupsi pada proyek e-KTP. Kecurigaan itu berangkat dari laporan konsorsium yang kalah tender yang menyatakan bahwa terjadinya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh panitia saat lelang tender berlangsung. Kecurigaan bahwa adanya praktek korupsi pada proyek e-KTP juga dirasakan oleh Government Watch (GOWA) yang berbuntut pada laporan kepada KPK pada 23 Agustus 2011. Mereka berspekulasi bahwa telah terjadi upaya pemenangan terhadap satu konsorsium perusahaan dalam proses lelang tender berdasarkan investigasi yang telah dilakukan sejak Maret hingga Agustus 2011. Dari hasil investigasi tersebut mereka mendapatkan petunjuk berupa dugaan terjadinya kolusi pada proses lelang oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan menemukan fakta bahwa telah terjadi 11 penyimpangan, pelanggaran dan kejanggalan kasatmata dalam pengadaan lelang.
KPK turut mencium kejanggalan dari proses proyek e-KTP. Pada awal September 2011 KPK menuding bahwa Kemendagri tidak menjalankan 6 rekomendasi dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Keenam rekomendasi tersebut adalah: 1) penyempurnaan desain.; 2) menyempurnakan aplikasi SIAK dan mendorong penggunaan SIAK di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan percepatan migrasi non SIAK ke SIAK; 3) memastikan tersedianya jaringan pendukung komunikasi data online/semi online antara Kabupaten/kota dengan MDC di pusat agar proses konsolidasi dapat dilakukan secara efisien; 4) Pembersihan data kependudukan dan penggunaan biometrik sebagai media verifikasi untuk menghasilkan NIK yang tunggal; 5) Pelaksanakan e-KTP setelah basis database kependudukan bersih/NIK tunggal, tetapi sekarang belum tunggal sudah melaksanakan e-KTP; dan 6) Pengadaan e-KTP harus dilakukan secara elektronik dan sebaiknya dikawal ketat oleh LKPP. Menanggapi tudingan KPK, Kemendagri kemudian memberikan bantahan. Reydonnyzar Moenek, juru bicara Kemendagri menjelaskan bahwa Kemendagri telah menjalankan 5 rekomendasi. Kemendagri tidak bisa melaksanakan satu rekomendasi lainnya, yakni tentang permintaan NIK tunggal saat proses e-KTP dilaksanakan karena bisa mengubah waktu dan pembiayaan e-KTP.
Megaciella tibiellifera
Megaciella tibiellifera adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Megaciella dan famili Acarnidae. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1884 oleh Ridley.
Kasus korupsi e-KTP
Kecurigaan Korupsi
Tak lama setelah itu, Konsorsium Lintas Peruri Solusi melaporkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia lelang dalam proses pengadaan e-KTP, Sugiharto dan Drajat Wisnu Setiawan ke Polda Metro Jaya dengan barang bukti berupa surat kontrak pada 1 Juli 2011, surat jaminan penerimaan uang Rp 50 juta dan tiga orang saksi. Konsorsium Lintas Peruri Solusi menduga bahwa telah terjadinya penyalahgunaan wewenang sehingga dana untuk e-KTP membesar hingga Rp4 triliun lebih dalam proses tender. Kenyataannya, penawaran yang diajukan oleh Konsorsium Lintas Peruri Solusi lebih rendah, yakni sebesar Rp4,75 triliun namun yang memenangkan tender justru konsorsium PNRI yang mengajukan penawaran lebih tinggi, yakni sebesar Rp5,84 triliun dari anggaran senilai 5,9 triliun. Mereka juga menuding bahwa panitia lelang telah menerima uang sebesar Rp50 juta pada 5 Juli 2011 dari konsorsium pemenang tender.
Megaciella tibiellifera
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Megaciella tibiellifera juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Rumah Sakit Waikato
Rumah Sakit Waikato adalah sebuah rumah sakit provinsi utama di Hamilton, Selandia Baru.
Kasus korupsi e-KTP
Kecurigaan Korupsi
Indikasi korupsi juga dipaparkan oleh Muhammad Nazaruddin pada 31 Juli 2013. Saat diperiksa oleh KPK terkait kasus Hambalang, ia menyerahkan bukti-bukti terkait korupsi e-KTP. Pengacaranya, Elza Syarief menuding bahwa telah terjadi penggelembungan dana pada proyek e-KTP. Dari total proyek sebesar Rp5,9 triliun, 45% di antaranya merupakan hasil penggelembungan dana. Ia juga mengatakan bahwa Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus ini. Mendengar hal itu, Gamawan Fauzi merasa geram. Ia pun melaporkan Nazaruddin ke Polda Metro Jaya karena menilai bahwa tuduhannya tidak benar. Kendati demikian, saat itu KPK belum bisa memastikan kebenaran dari kecurigaan-kecurigaan yang ada karena tahap penyidikan KPK terhadap kasus e-KTP masih pada tahap awal.
Allan Simonsen
Allan Rodenkam Simonsen adalah mantan pemain sepak bola Denmark, dan ia juga seorang manajer sepak bola. Dia paling menonjol bermain untuk klub Bundesliga Jerman Borussia Mönchengladbach, memenangkan Piala UEFA 1975 dan 1979, serta bermain untuk Barcelona di Spanyol, memenangkan Piala Winners 1982. Simonsen adalah satu-satunya pemain yang mencetak gol di final Piala Champions Eropa, Piala UEFA, dan Piala Winners. Simonsen adalah peraih penghargaan Pemain Terbaik Eropa tahun 1977.
Kasus korupsi e-KTP
Perkembangan Kasus
Setelah menyelidiki kasus lebih lanjut, pada Selasa, 22 April 2014 KPK akhirnya menetapkan Sugiharto, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil pada Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka pertama dalam kasus korupsi e-KTP. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan melakukan suap pada proyek e-KTP di DPR untuk tahun anggaran 2011-2013, melanggar Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Ia juga diperkaya dengan uang senilai 450.000 dollar AS dan Rp 460 juta.
Allan Simonsen
Untuk tim nasional sepak bola Denmark, Simonsen tampil 55 kali, mencetak 20 gol. Ia mewakili Denmark pada turnamen Olimpiade Musim Panas 1972, Kejuaraan Eropa 1984 dan Piala Dunia 1986. Ia terpilih ke dalam Football Hall of Fame Denmark pada bulan November 2008.
Kasus korupsi e-KTP
Perkembangan Kasus
Untuk mengusut kasus ini lebih dalam KPK kemudian melanjutkan pemenuhan berkas-berkas dengan memeriksa berbagai saksi terkait kasus e-KTP di Kementerian Dalam Negeri pada 25 April 2014. Beberapa di antaranya adalah Drajat Wisnu Setyawan, Pringgo Hadi Tjahyono, Husni Fahmi, dan Suciati. Sugiharto pun tak luput dari pemeriksaan oleh KPK pada 14 Juli 2014 dan 18 Mei 2015. Pada waktu bersamaan KPK juga memeriksa para pegawai Kemendagri dan pihak swasta seperti Pamuji Dirgantara, karyawan Misuko Elektronik dan Andreas Karsono, karyawan PT Solid Arta Global sebagai saksi. Sugiharto bukan satu-satunya orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Per 30 September 2016, KPK menetapkan mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Irman sebagai tersangka. Motifnya melakukan korupsi serupa dengan Sugiharto, yakni demi memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Berdasarkan surat tuntutan jaksa, Irman diperkaya senilai 573.000 dollar AS, Rp2,9 miliar dan 6.000 dollar Singapura.
Pada 19 Oktober 2016 KPK melakukan penahanan terhadap Sugiharto setelah melakukan pemeriksaan selama 4 jam di Gedung KPK. Ia ditahan di Rumah Tahanan Guntur. Berbeda dengan Sugiharto, Irman justru baru ditahan oleh KPK pada 21 Desember 2016 setelah mengalami pemeriksaan selama 12 jam. Untuk kepentingan penyelidikan, Irman dijebloskan ke rumah tahanan selama 20 hari ke depan. Walau ditetapkan sebagai tersangka, Irman mengajukan surat permohonan sebagai justice collaborator untuk membongkar kejahatan pada proyek e-KTP.
Pada 8 Februari 2017 KPK mengumumkan bahwa mereka telah menemukan bukti terkait keterlibatan anggota DPR dalam kasus korupsi e-KTP. Mereka kemudian menghimbau kepada siapa saja yang menerima aliran dana tersebut untuk mengembalikannya ke negara. Dua hari kemudian, tepatnya pada 10 Februari 2017 KPK menerima uang sebesar Rp250 miliar dengan rincian Rp220 miliar berasal dari sejumlah korporasi, satu perusahaan dan satu konsorsium sedangkan Rp30 miliar berasal dari anggota DPR periode 2009-2014 dan beberapa orang lainnya. Penyerahan uang itu dilaksanakan usai pemeriksaan sejumlah saksi oleh KPK. Mereka yang kooperatif kemudian mengirimkan uang kepada rekening KPK khusus penyidikan.
Perkembangan kasus e-KTP kemudian bergulir pada terjadinya pelimpahan kasus e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi oleh KPK pada 1 Maret 2017. Berkas tersebut merupakan berkas atas nama Sugiharto sebanyak 13 ribu lembar dan atas nama Irman sebanyak 11 ribu lembar yang mencakup berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi. Dalam berkas tersebut terdapat keterangan dari 294 saksi atas nama Sugiharto, 173 saksi atas nama Irman dan keterangan dari lima orang ahli.
Penetapan Tersangka Ketiga
Untuk menindaklanjuti pelimpahan berkas oleh KPK, Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi kemudian mengadakan sidang. Sidang perdana terkait kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diadakan pada Kamis, 9 Maret 2017. Setelah mengumpulkan berbagai fakta dan petunjuk pada tiga sidang sebelumnya, KPK memutuskan untuk menetapkan tersangka ketiga setelah Irman dan Sugiharto, yakni Andi Narogong. Penetapan dilakukan pada Rabu, 23 Maret 2017. Penyidik KPK menangkap Andi Narogong untuk pemeriksaan lebih lanjut melalui Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik).
Berdasarkan penyelidikan KPK, Andi ditetapkan sebagai tersangka karena ia berperan dalam meloloskan anggaran Rp 5,9 triliun untuk pembuatan KTP elektronik dan agar rencananya lancar, ia juga membagikan uang kepada para petinggi dan anggota komisi II DPR serta Badan Anggaran. Andi juga berperan dalam mengatur tender dengan membentuk tim Fatmawati, sesuai dengan lokasi rukonya serta terlibat dalam merekayasa proses lelang, mulai dari menentukan spesifikasi teknis hingga melakukan penggelembungan dana dalam pengadaan KTP elektronik.
Seminggu setelah penangkapan Andi, tepatnya pada 30 Maret 2017 Pengadilan Negeri menggelar sidang keempat. Sidang kali ini menghadirkan 7 saksi, di antaranya adalah Miryam S Haryani, Ganjar Pranowo, Agun Gunanjar Sudarta dan mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Pada sidang keempat terjadi pengakuan yang kontradiktif antara Miryam S Haryani dengan Novel Baswedan. Saat diperiksa di KPK, berdasarkan penuturan Novel, Miryam mengaku bahwa telah dilakukan pemberian uang kepada anggota DPR RI. Akan tetapi, saat persidangan Miryam justru membantah berita acara persidangan yang dituturkan Novel sebelumnya. Miryam menjelaskan bahwa ia merasa ditekan oleh penyidik saat itu sehingga ia mengarang isi berita acara persidangan. KPK terus melakukan konfrontasi tapi Miryam tetap menyanggah. Menurut Novel, Miryam melakukan sanggahan karena adanya ancaman beberapa anggota DPR RI periode 2009-2014. Temuan lainnya dalam sidang kali ini adalah adanya pengakuan dari Sugiharto tentang pemberian uang darinya kepada Miryam sebanyak empat kali dengan total 1,2 juta dollar AS yang pada akhirnya disangkal pula oleh Miryam. .Setya Novanto mengatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerima aliran dana proyek e-KTP. Setya Novanto mengungkap hal tersebut saat Ganjar Pranowo bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor. Pengadilan kembali menggelar sidang lanjutan pada Senin, 3 April 2017. Kali ini 9 orang saksi hadir untuk memberikan petunjuk-petunjuk baru terhadap kasus ini, salah satunya adalah Nazaruddin. Terdapat beberapa temuan baru pada sidang ini. Menurut penuturan Nazar, Anas Urbaningrum terlibat dalam menikmati uang untuk proyek e-KTP, seperti biaya pemenangan Anas dalam Kongres Pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat 2010. Nazar juga menjelaskan bahwa Anas telah menerima uang sebesar Rp 20 miliar dari Andi Narogong. Masih menurut pengakuan Nazar, Jafar Hafsah juga telah menerima uang sebesar 100.000 dollar AS dari Andi Narogong dan Khatibul Umam Wiranu telah menerima uang sebesar 400.000 dollar AS.
Tidak kooperatifnya Miryam S Hani pada sidang sebelumnya membuat per 5 April 2017 KPK menetapkan Miryam S Hani sebagai tersangka. Ia tidak ditetapkan sebagai sebagai koruptor, melainkan sebagai pemberi keterangan palsu saat menjadi saksi pada sidang keempat. Ia pun disangkakan pada Pasal 22 jo Pasal 35 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kecurangan lelang dan rekayasa konsorsium
Babak baru dari kasus e-KTP kemudian berlanjut pada sidang keenam yang diadakan pada 6 April 2017. Sidang keenam menghadirkan delapan saksi, di antaranya adalah Anas Urbaningrum, Markus Nari dan Setya Novanto. Pada sidang kali ini Novanto membantah terlibat dalam proyek e-KTP, terlebih dalam menerima uang sebesar Rp 547,2 miliar. Pun dengan Anas dan Markus yang membantah bahwa mereka telah menerima uang dari proyek e-KTP. Sementara hasil dari sidang ketujuh yang digelar pada 10 April 2017 adalah terdapat pengakuan dari anggota tim teknis Kementerian Dalam Negeri tentang pembagian uang. Namun mereka menyebutnya sebagai uang transportasi dan uang lembur. Di samping itu mereka juga mengaku bahwa mereka tidak menjalankan rekomendasi yang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) sarankan berupa sembilan lingkup pekerjaan dalam proyek e-KTP yang tidak digabungkan.
Memasuki sidang kedelapan yang berlangsung pada Kamis, 13 April 2017 yang dihadiri 10 saksi, KPK menemukan fakta bahwa tim teknis e-KTP sempat dikirim ke AS lalu diberikan uang sebesar 20.000 dollar AS pada 2012 dan terjadi pemberian uang oleh kakak Andi Narogong yakni Dedi Prijanto kepada tim teknis e-KTP. Dalam sidang tersebut juga terkuak tentang keanehan pada proses lelang tender karena dalam proses lelang konsorsium tidak melampirkan sertifikat ISO 9001 dan ISO 14001 sesuai persyaratan. Sementara itu hasil yang didapatkan pada sidang kesembilan yang digelar pada 17 April 2017 adalah adanya temuan bahwa tim teknis e-KTP mengaku diperintah untuk meloloskan konsorsium dalam proses lelang padahal sebenarnya tidak memenuhi syarat. Sugiharto dan Irman menjadi dua nama yang bertanggung jawab atas hal ini.
Nama Setya Novanto kembali disebut pada sidang kesebelas yang berlangsung pada 27 April 2017. Selain adanya keterlibatan Irvan Pambudi, keponakan Setya Novanto, dalam sidang itu terungkap bahwa salah satu saksi, yakni Presiden Direktur PT Avidisc Crestec Interindo, Wirawan Tanzil menolak bergabung dalam konsorsium untuk proyek e-KTP karena ada nama Setya Novanto. Sementara itu mantan anggota Badan Anggaran DPR, Olly Dondokambey bersaksi bahwa proyek e-KTP dipenuhi oleh para calo dari Badan Anggaran DPR dan menyanggah tentang terjadinya penerimaan uang sebesar 1,2 juta dollar AS dalam proyek e-KTP. Fakta lain yang ditemukan adalah terjadinya kecurangan karena konsorsium E-KTP memilih perangkat lunak yang tak lolos uji kompetensi. Adapun pada sidang keduabelas yang digelar pada 4 Mei 2017 ditemukan fakta bahwa Andi Narogong memegang andil terhadap pengaturan proyek e-KTP.
Peran Markus Nari dan Anang Sugiana
Alasan penetapan Markus sebagai tersangka adalah karena ia berperan dalam penambahan anggaran e-KTP di DPR dan diduga meminta uang sebanyak Rp 5 miliar kepada Irman dalam pembahasan perpanjangan anggaran e-KTP sebesar Rp 1,4 triliun. Di samping itu ia juga diduga telah menerima uang sebesar Rp 4 miliar, berupaya menghalangi penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam menguak kasus e-KTP dan diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dua bulan setelah penetapan Markus, barulah pada 27 September 2017 KPK menetapkan Anang Sugiana Sudiharjo, direktur utama PT Quadra Solutions sebagai tersangka keenam pada kasus megakorupsi e-KTP. Penetapan tersebut dilakukan berdasarkan dua bukti yang ditemukan oleh penyidik KPK beserta fakta-fakta yang dibeberkan oleh Irman, Sugiharto dan Andi Narogong dalam persidangan. Anang terbukti terlibat dalam penyerahan sejumlah uang kepada Setya Novanto dan anggota DPR lainnya dari Andi Narogong. Hal itu membuatnya melanggar Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang tentang pemberantasan Tipikor Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Pada 9 November 2017 KPK melakukan penahanan terhadap Anang. Anang kemudian dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Guntur selama 20 hari ke depan.
Keterlibatan Setya Novanto
Pada Senin, 17 Juli 2017 KPK menetapkan Setya Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk 2011-2012. Penetapannya menjadikan ia sebagai tersangka keempat yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka setelah Irman, Sugiharto dan Andi Narogong. Setya Novanto diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dan tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan ikut mengambil andil dalam pengaturan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun sehingga merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor. Tindakan Setya Novanto disangkakan berdasarkan Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Keesokkan harinya, yakni pada Selasa, 18 Juli 2017 Setya Novanto mekakukan jumpa pers di Gedung Kompleks Parlemen Senayan dengan didampingi empat petinggi DPR lainnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan. Dalam kesempatan itu ia mengatakan kepada para media bahwa ia menghargai proses hukum yang berlaku dan menjelaskan bahwa ia telah meminta surat resmi dari KPK terkait penetapannya sebagai tersangka. Di sisi lain ia juga mengatakan bahwa ia merasa didzalimi.
Pada 22 Juli 2017 telah terjadi pertemuan antara Setya Novanto dengan Hatta Ali selaku Ketua Mahkamah Agung dalam sidang terbuka disertasi politisi Partai Golkar Adies Kadir di Surabaya, Jawa Timur. Ahmad Doli Kurnia, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) kemudian melaporkan peristiwa itu kepada Komisi Yudisial (KY) pada 21 Agustus 2017. Mereka curiga bahwa Setya Novanto telah melakukan upaya kepada Mahkamah Agung agar ia bisa terbebas dari hukum, terutama lewat sidang praperadilan. Laporan GMPG ditanggapi dengan positif oleh Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari namun dibantah oleh Setya Novanto dan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengklarifikasi bahwa keberadaan Hatta Ali di Surabaya adalah murni sebagai penguji disertasi Adies Kadier dan tidak ada kaitannya dengan kasus e-KTP. Menanggapi pelaporan Doli, Golkar kemudian memecatnya sebagai politisi di Partai Golkar.
Selagi KPK sedang menyelidiki kasus Novanto dengan memeriksa para saksi, Setya Novanto mendaftarkan gugatan praperadilan melawan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 4 September 2017. Dalam sidang praperadilan, hakim tunggal yang akan bertugas adalah Hakim Chepi Iskandar.
Sidang Praperadilan
Sebagai tindak lanjut, KPK lalu memanggil Setya Novanto untuk diperiksa sebagai tersangka pada 11 September 2017. Akan tetapi, Novanto tidak datang dengan alasan sakit karena sedang mengalami perawatan di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Novanto dikabarkan mengalami kenaikan gula darah setelah berolahraga. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham dan pengacara Setya Novanto di Gedung KPK sembari menyerahkan surat keterangan dokter kepada KPK.
Rencananya sidang praperadilan pertama akan dilaksanakan pada Selasa, 12 September 2017. Namun karena Novanto masih sakit dan atas permintaan KPK, maka hakim kemudian memutuskan untuk menggeser jadwal sidang pada 20 September 2017. Pada waktu yang sama, Novanto melalui surat meminta KPK untuk menunda penyidikan atas kasus yang melibatkan namanya serta meminta KPK untuk menghormati sidang praperadilan yang ia ajukan sampai adanya putusan praperadilan. Menanggapi hal tersebut, KPK kemudian merespon bahwa KPK tidak akan memenuhi permintaan Novanto dan tetap melakukan penyidikan kepadanya. Hal itu sesuai dengan tiga dasar hukum yang dimiliki Indonesia, yakni Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Pada Senin, 18 September 2017 KPK melakukan pemanggilan kembali kepada Setya Novanto ke Gedung KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun seperti pada panggilan pertama, Novanto tidak dapat hadir lagi dikarenakan ia sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jakarta untuk menjalani kateterisasi jantung. Untuk mengetahui tentang kesehatan Novanto lebih lanjut, KPK kemudian mengirimkan dokter ke RS Premier Jakarta dan bekerja sama dengan dokter yang menangani Novanto.
Proses praperadilan Setya Novanto berlanjut pada 20 September 2017 saat sidang perdana digelar. Dalam sidang tersebut Agus Trianto yang saat itu berperan sebagai pengacara mengajukan keberatan karena ia menilai ada keanehan atas penetapan status tersangka pada Novanto yang dilakukan oleh KPK. Novanto ditetapkan sebagai tersangka pada 17 Juli 2017 namun Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru diterima Novanto pada 18 Juli 2017. Ia menilai bahwa KPK telah melanggar KUHAP dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK dan seharusnya KPK menetapkan tersangka setelah keluarnya SPDP. Ia juga beranggapan bahwa tuduhan terhadap Novanto atas kasus e-KTP tidak berdasar karena nama Novanto tidak disebutkan dalam putusan sidang Irman dan Sugiharto.
Pada 22 September 2017 Cepi Iskandar, hakim tunggal yang bertugas di sidang praperadilan menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK dan menyatakan berwenang mengadili perkara tersebut. Sebelumnya pihak Novanto mempermasalahkan soal status penyelidik dan penyidik KPK. Namun KPK menilai jika pihak Novanto keberatan, seharusnya mereka mengajukannya lewat Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan praperadilan. KPK pun menerima dan menghargai keputusan hakim. Pada sidang yang digelar pada 27 September 2017 KPK meminta untuk memutar rekaman terkait keterlibatan Novanti di sidang. Namun hakim Cepi malah menolaknya.