cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Austria-Hungaria
Pemerintahan bersama
Hubungan selama setengah abad setelah 1867 antara dua bagian dari monarki ganda menampilkan perselisihan berulang atas pengaturan tarif eksternal bersama dan atas kontribusi keuangan dari masing-masing pemerintah ke perbendaharaan bersama. Hal-hal ini ditentukan oleh Kompromi Austro-Hungaria tahun 1867, di mana pengeluaran umum dialokasikan 70% ke Austria dan 30% ke Hungaria. Divisi ini harus dinegosiasi ulang setiap sepuluh tahun. Ada gejolak politik selama pembuatan setiap pembaruan perjanjian. Pada tahun 1907, pangsa Hungaria telah meningkat menjadi 36,4%. Perselisihan memuncak pada awal 1900-an dalam krisis konstitusional yang berkepanjangan. Itu dipicu oleh ketidaksepakatan tentang bahasa mana yang akan digunakan untuk komando tentara Hungariaunit dan diperdalam dengan munculnya kekuasaan di Budapest pada bulan April 1906 dari koalisi nasionalis Hungaria. Pembaharuan sementara pengaturan umum terjadi pada Oktober 1907 dan November 1917 atas dasar status quo. Negosiasi pada tahun 1917 berakhir dengan pembubaran Monarki Ganda.
Parlemen
Hungaria dan Austria mempertahankan parlemen terpisah, masing-masing dengan perdana menterinya sendiri : Dewan Hungaria (umumnya dikenal sebagai Majelis Nasional) dan Dewan Kekaisaran ( Bahasa Jerman : Reichsrat) di Cisleithania. Setiap parlemen memiliki pemerintahan eksekutifnya sendiri, yang ditunjuk oleh raja. Dalam hal ini, Austria–Hungaria tetap berada di bawah pemerintahan otokratis, karena Kaisar-Raja mengangkat perdana menteri Austria dan Hungaria beserta kabinet masing-masing. Hal ini membuat kedua pemerintah bertanggung jawab kepada Kaisar-Raja, karena tidak satu pun dari setengahnya yang dapat memiliki pemerintahan dengan program yang bertentangan dengan pandangan Raja. Kaisar-Raja dapat menunjuk pemerintahan non-parlementer, misalnya, atau mempertahankan pemerintahan yang tidak memiliki mayoritas parlementer untuk menghalangi pembentukan pemerintahan lain yang tidak disetujuinya.
Cisleithania
Dewan Kekaisaran adalah badan bikameral : majelis tinggi adalah Dewan Bangsawan ( Bahasa Jerman : Herrenhaus ), dan majelis rendah adalah Dewan Deputi (Bahasa Jerman: Abgeordnetenhaus ). Anggota Dewan Deputi dipilih melalui sistem " curiae " yang mengutamakan representasi yang berpihak pada orang kaya tetapi secara bertahap direformasi hingga hak pilih laki-laki universal diperkenalkan pada tahun 1906. Untuk menjadi undang-undang, undang-undang harus dibuat melewati kedua rumah, ditandatangani oleh menteri pemerintah yang bertanggung jawab dan kemudian diberikan persetujuan kerajaan oleh Kaisar.
Kondominium Bosnia dan Herzegovina
Dewan (Sabor) Bosnia-Herzegovinadibentuk pada tahun 1910. Pengaturannya terdiri dari satu Kamar, dipilih berdasarkan prinsip representasi kepentingan. Itu berjumlah 92 anggota. Dari 20 orang ini terdiri dari perwakilan dari semua pengakuan agama, presiden Mahkamah Agung, presiden Kamar Advokat, presiden Kamar Dagang, dan walikota Sarajevo. Selain itu ada 72 deputi, dipilih oleh tiga curiae atau kelompok elektoral. Kuria pertama termasuk pemilik tanah besar, pembayar pajak tertinggi, dan orang-orang yang telah mencapai standar pendidikan tertentu tanpa memperhatikan jumlah pajak yang mereka bayarkan. Ke kuria kedua adalah milik penduduk kota yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di kuria pertama; ke yang ketiga, penduduk pedesaan didiskualifikasi dengan cara yang sama. Dengan sistem kuria ini digabungkan pengelompokan mandat dan pemilih menurut tiga keyakinan dominan (Kristen Katolik, Kristen Ortodoks Serbia, Islam). Kepada para penganut kepercayaan lain, hak diberikan untuk memilih dengan salah satu badan pemilihan agama di dalam kuria tempat mereka berada.
Dewan memiliki kekuasaan legislatif yang sangat terbatas. Kekuasaan legislatif utama ada di tangan kaisar, parlemen di Wina dan Budapest, dan menteri keuangan bersama. Dewan Bosnia dapat mengajukan proposal, tetapi proposal tersebut harus disetujui oleh kedua parlemen di Wina dan Budapest. Dewan hanya dapat membahas hal-hal yang mempengaruhi Bosnia dan Herzegovina secara eksklusif; keputusan tentang angkatan bersenjata, koneksi komersial dan lalu lintas, bea cukai, dan hal-hal serupa, dibuat oleh parlemen di Wina dan Budapest. Dewan juga tidak memiliki kendali atas Dewan Nasional atau Dewan kota.
Pemerintah Cisleithania
Kaisar dari monarki ganda di sebelah kanannya Kaisar Austria dan Raja Bohemia, penguasa bagian kerajaan Austria, secara resmi bernama Kerajaan dan Tanah yang Diwakili di Parlemen Kerajaan ( Die im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder ), disederhanakan pada tahun 1915 menjadi hanya Tanah Austria ( Österreichische Länder ) yang diangkat menjadi Pemerintah Austria. Kementerian Austria membawa penunjukan Imperial-Royal Ministry (sing. kk Ministerium ), di mana Imperial adalah gelar Kaisar dari Kaiser dan Austria dan Royal adalah gelar Raja Bohemia. Otoritas pusat dikenal sebagai "Kementerian" ( Menteri). Pada tahun 1867 Ministerium terdiri dari tujuh kementerian ( Pertanian, Agama dan Pendidikan , Keuangan , Dalam Negeri , Kehakiman , Perdagangan dan Pekerjaan Umum , Pertahanan ). Kementerian Perkeretaapian dibentuk pada tahun 1896, dan Kementerian Pekerjaan Umum dipisahkan dari Perdagangan pada tahun 1908. Kementerian Kesehatan Masyarakat [ de ] dan Kesejahteraan Sosial didirikan pada tahun 1917 untuk menangani masalah yang timbul dari Perang Dunia I. Semua kementerian memiliki judul kk("Imperial-Royal"), mengacu pada Mahkota Kekaisaran Austria dan Mahkota Kerajaan Bohemia.
Pemerintah antara lain:
Administrasi lokal dan pemerintah Cisleithania
Sistem administrasi di Kekaisaran Austria terdiri dari tiga tingkat: administrasi Negara pusat, teritori ( Länder ), dan administrasi komunal lokal. Administrasi negara meliputi semua urusan yang berkaitan dengan hak, kewajiban, dan kepentingan "yang berlaku umum di semua wilayah"; semua tugas administrasi lainnya diserahkan ke wilayah. Akhirnya, komune memiliki pemerintahan sendiri di dalam lingkungan mereka sendiri.
Otonomi daerah
Masing-masing dari tujuh belas wilayah Cisleithania memiliki seorang pejabat dari pemerintah pusat, yang secara informal disebut kepala teritorial ( Landeschef). Dia diangkat oleh Kaisar atas nasihat Perdana Menteri Austria dan memiliki kantor administrasi kecilnya sendiri. Kepala suku memainkan peran ganda di wilayah yang ditugaskan kepadanya - raja muda atas nama Kaisar dan gubernur atas nama pemerintah pusat Austria. Dengan demikian, dia berada di bawah pengawasan ganda dari raja dan perdana menteri, diangkat oleh yang pertama atas saran dari yang terakhir dan dapat diberhentikan dengan cara yang sama atau atas kebijaksanaan Kaisar sendiri. Di lima tanah mahkota - kadipaten Salzburg, Carinthia, Carniola, Silesia Atas dan Bawah (umumnya dikenal sebagai Silesia Austria) dan Bukovina kepala teritorial disebut Presiden Provinsi ( Landespräsident ) dan kantor administratifnya disebut Pemerintah Provinsi ( Landesregierung). Dua belas entitas lainnya dalam setengah Austria dari Monarki (Princely County of Gorizia, Margraviate of Istria dan Free Imperial City of Trieste digabungkan untuk tujuan administratif menjadi tanah mahkota yang disebut Tanah Pesisir atau Küstenland , ketiganya parlemen provinsi tetap dipisahkan) memiliki Negara Kekaisaran-kerajaan ( Kk Statthalter ) dengan kantor administrasi yang disebut Kantor Negara atau Kanselir Negara ( Statthalterei) Meskipun sebutan resminya berbeda, namun lembaga tersebut memiliki fungsi yang persis sama. Pemegang negara diangkat untuk Kerajaan Bohemia, Kerajaan Galicia dan Lodomeria, Kadipaten Agung Austria di sepanjang Sungai Enns, Kadipaten Agung Austria di sepanjang Sungai Enns, Kadipaten Styria, Margraviat Moravia, Negara Pangeran Tirol ( dikelola bersama dengan Provinsi Vorarlberg) dan Tanah Pesisir bersama.
Setiap entitas memiliki parlemen provinsinya sendiri, yang disebut Landtag, dipilih oleh para pemilih (beberapa pangeran bangsawan adalah anggota yang tidak dipilih dengan hak mereka sendiri). Kaisar menunjuk salah satu anggotanya sebagai Landeshauptmann (yaitu, perdana menteri provinsi). Landeshauptmann adalah Pembicara Landtag dan dengan demikian menjadi anggota legislatif provinsi. Karena Landtag biasanya mengadakan sesi seremonial setahun sekali, badan tersebut memilih Konferensi Tetapnya sendiri ( Landesausschuss [ de ] ), yang keduanya menjalankan fungsi legislatif parlemen provinsi (jika tidak dalam sesi) dan pemerintahan kolektif untuk departemen-departemen di administrasi provinsi. Dalam peran ini Landeshauptmann danLanddesausschuss juga milik eksekutif provinsi dan merupakan pendahulu dari pemerintah provinsi modern Negara Bagian Austria. Banyak cabang administrasi teritorial yang sangat mirip dengan cabang Negara, sehingga bidang kegiatan mereka sering tumpang tindih dan berbenturan. "Jalur ganda" administratif ini, demikian sebutannya, sebagian besar dihasilkan dari asal-usul Negara – sebagian besar melalui persatuan sukarela negara-negara yang memiliki rasa individualitas yang kuat. [ halaman diperlukan ]
Pemerintah lokal
Di bawah wilayah itu adalah distrik ( Bezirk ) di bawah seorang bupati ( Bezirkshauptmann ), yang ditunjuk oleh pemerintah Negara Bagian. Para bupati ini menyatukan hampir semua fungsi administrasi yang dibagi di antara berbagai kementerian. Setiap distrik dibagi menjadi beberapa kotamadya ( Ortsgemeinden ), masing-masing dengan walikota terpilihnya sendiri ( Bürgermeister ). Sembilan kota wajib adalah unit otonom di tingkat kabupaten.
Pemerintah Transleithania
Kaisar monarki ganda di sebelah kanannya Raja Apostolik Hungaria dan Raja Kroasia dan Slavonia, penguasa bagian kerajaan Hungaria, secara resmi bernama Tanah Mahkota Hungaria Suci ( A Magyar Szent Korona országai ) menunjuk Pemerintah Hungaria Hungaria. Kementerian Hungaria membawa sebutan Kerajaan Hungaria ... Kementerian (sing. Magyar Királyi ... minisztérium ), di mana Royal adalah singkatan dari gelar Kaiser Raja Apostolik Hungaria. Kekuasaan eksekutif di Transleithania dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada Majelis Nasional, yang terdiri dari sepuluh menteri:
Dari tahun 1867 pembagian administratif dan politik tanah milik mahkota Hungaria direnovasi karena beberapa restorasi dan perubahan lainnya. Pada tahun 1868 Transylvania benar-benar dipersatukan kembali dengan Hungaria, dan kota serta distrik Fiume mempertahankan statusnya sebagai Corpus separatum ("badan terpisah"). " Perbatasan Militer " dihapus secara bertahap antara tahun 1871 dan 1881, dengan Banat dan Šajkaška dimasukkan ke dalam Hungaria dan Perbatasan Militer Kroasia dan Slavonia bergabung dengan Kroasia-Slavonia.
Pemerintah Otonomi Kroasia-Slavonia
Pemerintah Otonom, secara resmi Pemerintah Tanah Kerajaan Kroasia–Slavonian–Dalmatian ( Bahasa Kroasia : Zemaljska vlada atau Kraljevska hrvatsko–slavonsko–dalmatinska zemaljska vlada ) didirikan pada tahun 1869 dengan kedudukannya di Zagreb. Pemerintah Otonomi meliputi:
Administrasi lokal dan pemerintah Transleithania
Berkenaan dengan pemerintahan lokal, Hungaria secara tradisional dibagi menjadi sekitar tujuh puluh kabupaten ( Bahasa Hungaria : megyék, megye tunggal ; Kroasia: Bahasa Kroasia : županija) dan deretan kabupaten dan kota dengan status khusus. Sistem ini direformasi dalam dua tahap. Pada tahun 1870, sebagian besar hak istimewa historis dari pembagian teritorial dihapuskan, tetapi nama dan wilayah yang ada tetap dipertahankan. Pada titik ini, ada total 175 subdivisi teritorial: 65 kabupaten (49 di Hungaria, 8 di Transilvania, dan 8 di Kroasia), 89 kota dengan hak munisipal, dan 21 jenis munisipalitas lainnya (3 di Hungaria dan 18 di Transylvania). Dalam reformasi lebih lanjut pada tahun 1876, sebagian besar kota dan jenis munisipalitas lainnya dimasukkan ke dalam kabupaten. Kabupaten di Hungaria dikelompokkan menjadi tujuh sirkuit, yang tidak memiliki fungsi administratif. Subdivisi tingkat terendah adalah distrik atau processus ( Bahasa Hungaria: szolgabírói járás ).
Setelah tahun 1876, beberapa kotamadya perkotaan tetap independen dari kabupaten tempat mereka berada. Terdapat 26 munisipalitas perkotaan berikut di Hungaria: Arad, Baja, Debreczen, Győr, Hódmezővásárhely, Kassa, Kecskemét, Kolozsvár, Komárom, Marosvásárhely, Nagyvárad, Pancsova, Pécs, Pozsony, Selmecz- és Bélabanya, Sopron, Szabadka, Szatmárnémeti, Szeged, Székesfehervár, Temesvár, Újvidék, Versecz, Zombor, dan Budapest, ibu kota negara. Di Kroasia-Slavonia, ada empat: Osijek, Varaždin dan Zagreb dan Zemun. Fiume terus membentuk divisi terpisah.
Administrasi kota dilakukan oleh seorang pejabat yang ditunjuk oleh raja. Kotamadya ini masing-masing memiliki dewan yang terdiri dari dua puluh anggota. Kabupaten dipimpin oleh seorang kepala daerah ( Bahasa Hungaria : Ispán atau Bahasa Kroasia : župan ) yang ditunjuk oleh raja dan di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri. Setiap kabupaten memiliki komite kota dari 20 anggota, yang terdiri dari 50% virilist (orang yang membayar pajak langsung tertinggi) dan 50% orang terpilih yang memenuhi sensus dan ex officio yang ditentukan.anggota (wakil kepala daerah, notaris utama, dan lain-lain). Kekuasaan dan tanggung jawab kabupaten terus dikurangi dan dialihkan ke badan-badan regional kementerian kerajaan.
Pemerintah kondominium Bosnia dan Herzegovina
Pemerintahan Bosnia dan Herzegovina dipimpin oleh seorang gubernur jenderal ( Bahasa Jerman : Landsschef ), yang merupakan kepala pemerintahan sipil dan komandan pasukan militer yang berbasis di Bosnia dan Herzegovina. Karena fungsi militer dari posisinya, kesembilan gubernur jenderal adalah perwira militer. Cabang eksekutif dipimpin oleh Dewan Nasional, yang diketuai oleh gubernur dan terdiri dari wakil gubernur dan kepala departemen. Pada awalnya, pemerintah hanya memiliki tiga departemen, administrasi, keuangan, dan legislatif. Belakangan, departemen lain, termasuk konstruksi, ekonomi, pendidikan, agama, dan teknik, juga didirikan. Administrasi negara, bersama dengan pelaksanaan undang-undang, diserahkan kepada Pemerintah Teritorial di Sarajevo, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kementerian Keuangan Umum. Otoritas administratif Territory yang ada mempertahankan organisasi dan fungsi mereka sebelumnya.
Otoritas Austria-Hungaria membiarkan divisi Utsmaniyah di Bosnia dan Herzegovina tidak tersentuh, dan hanya mengubah nama unit divisi. Jadi Vilayet Bosnia diganti namanya menjadi Reichsland, sanjak diganti namanya menjadi Kreise (Sirkuit), kaza diganti namanya menjadi Bezirke (Distrik), dan nahiyah diubah namanya menjadi Exposituren. Ada enam Kreise dan 54 Bezirke. Kepala suku Kreise adalah Kreiseleiter, dan kepala suku Bezirke adalahBezirkesleiter.
Cisleithania
Konstitusi Desember 1867 memulihkan supremasi hukum, independensi peradilan , dan pengadilan juri publik di Austria. Sistem pengadilan umum memiliki empat anak tangga yang sama seperti yang masih ada sampai sekarang:
Warga Habsburg mulai sekarang dapat membawa Negara ke pengadilan jika hal itu melanggar hak-hak dasar mereka. Karena pengadilan reguler masih belum mampu mengesampingkan birokrasi, apalagi legislatif, jaminan ini mengharuskan pembentukan pengadilan spesialis yang dapat:
Transleithania
Kekuasaan kehakiman juga independen dari eksekutif di Hungaria. Setelah Penyelesaian Kroasia–Hungaria tahun 1868, Kroasia-Slavonia memiliki sistem peradilan independennya sendiri (Tabel Tujuh adalah pengadilan tingkat terakhir untuk Kroasia-Slavonia dengan yurisdiksi perdata dan pidana terakhir). Otoritas peradilan di Hungaria adalah:
Kondominium Bosnia dan Herzegovina
Otoritas yudisial yang ada di Territory mempertahankan organisasi dan fungsi mereka sebelumnya.
Anggaran
Meskipun Austria dan Hungaria berbagi mata uang yang sama, mereka adalah entitas yang berdaulat dan mandiri secara fiskal. Sejak dimulainya persatuan pribadi (sejak 1527), pemerintah Kerajaan Hungaria dapat mempertahankan anggarannya yang terpisah dan mandiri. Setelah revolusi tahun 1848–1849, anggaran Hungaria digabungkan dengan anggaran Austria, dan baru setelah Kompromi tahun 1867 Hungaria memperoleh anggaran terpisah.
Hak suara
Menjelang akhir abad ke-19, paruh Austria dari monarki ganda mulai bergerak ke arah konstitusionalisme. Sistem konstitusional dengan parlemen, Reichsrat dibentuk, dan undang-undang hak diberlakukan juga pada tahun 1867. Hak pilih untuk majelis rendah Reichstag secara bertahap diperluas hingga tahun 1907, ketika hak pilih yang sama untuk semua warga negara laki-laki diperkenalkan.
Pemilihan legislatif Cisleithania tahun 1907 adalah pemilihan umum pertama yang diadakan di bawah hak pilih laki-laki universal, setelah reformasi pemilihan yang menghapus persyaratan pembayaran pajak untuk pemilih telah diadopsi oleh dewan dan disahkan oleh Kaisar Franz Joseph pada awal tahun. Namun, alokasi kursi didasarkan pada pendapatan pajak dari Negara bagian-Negara bagian.
Isu-isu pokok dalam politik internal
Aristokrasi tradisional dan kelas bangsawan berbasis tanah secara bertahap menghadapi orang-orang kota yang semakin kaya, yang mencapai kekayaan melalui perdagangan dan industrialisasi. Kelas menengah dan atas perkotaan cenderung mencari kekuatan mereka sendiri dan mendukung gerakan progresif setelah revolusi di Eropa.
Seperti di Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austro-Hungaria sering menggunakan kebijakan dan praktik ekonomi liberal. Sejak tahun 1860-an, para pengusaha berhasil mengindustrialisasi bagian-bagian Kekaisaran. Anggota borjuis yang baru makmur mendirikan rumah besar dan mulai mengambil peran penting dalam kehidupan perkotaan yang menyaingi aristokrasi. Pada periode awal, mereka mendorong pemerintah mencari investasi asing untuk membangun infrastruktur, seperti rel kereta api, untuk membantu industrialisasi, transportasi dan komunikasi, serta pembangunan.
Pengaruh kaum liberal di Austria, kebanyakan etnis Jerman, melemah di bawah kepemimpinan Count Eduard von Taaffe, perdana menteri Austria dari tahun 1879 hingga 1893. Taaffe menggunakan koalisi partai-partai pendeta, konservatif, dan Slavia untuk melemahkan kaum liberal. Di Bohemia, misalnya, dia mengesahkan bahasa Ceko sebagai bahasa resmi birokrasi dan sistem sekolah, sehingga mematahkan monopoli penutur bahasa Jerman dalam memegang jabatan. Reformasi semacam itu mendorong kelompok etnis lain untuk mendorong otonomi yang lebih besar juga. Dengan mempermainkan kebangsaan satu sama lain, pemerintah memastikan peran sentral monarki dalam menyatukan kelompok-kelompok kepentingan yang bersaing di era perubahan yang cepat.
Selama Perang Dunia Pertama, meningkatnya sentimen nasional dan gerakan buruh berkontribusi pada pemogokan, protes, dan kerusuhan sipil di Kekaisaran. Setelah perang, republik, partai nasional berkontribusi pada disintegrasi dan runtuhnya monarki di Austria dan Hungaria. Republik didirikan di Wina dan Budapest.
Kompromi Austro-Hungaria dan para pendukungnya tetap sangat tidak populer di kalangan pemilih etnis Hungaria, dan keberhasilan elektoral yang berkelanjutan dari Partai Liberal yang pro-kompromi membuat frustrasi banyak pemilih Hungaria. Sementara partai liberal pro-kompromi adalah yang paling populer di kalangan pemilih etnis minoritas, partai minoritas Slovakia, Serbia, dan Rumania tetap tidak populer di kalangan etnis minoritas. Partai Hungaria nasionalis, yang didukung oleh mayoritas pemilih etnis Hungaria, tetap menjadi oposisi, kecuali dari tahun 1906 hingga 1910 di mana partai nasionalis Hungaria dapat membentuk pemerintahan.
Urusan luar negeri
Kaisar secara resmi bertanggung jawab atas urusan luar negeri. Menteri luar negerinya melakukan diplomasi. Lihat Menteri Kekaisaran dan Rumah Kerajaan dan Urusan Luar Negeri Austria-Hungaria (1867–1918).
Struktur Pemerintahan
3 unsur nyata yang dikuasai Austria-Hungaria: Hungaria dan Austria menegakkan parlemen terpisah, masing-masing dengan perdana menterinya sendiri. Hubungan/koordinasi keduanya mulai pada pemerintahan di bawah monarki, memegang kekuatan absolut dalam teori namun terbatas dalam praktiknya. Pemerintahan umum monarki bertanggung jawab pada tentara, untuk AL, untuk kebijakan luar negeri, dan untuk persatuan cukai.
Di daerah tertentu Cisleithania dan Hungaria, seperti Galisia dan Kroasia, menikmati kedudukan khusus dengan susunan pemerintahan mereka yang unik.
Tanggung jawab yang saling melengkapi antara kementrian bersama dan kementrian dua paruhan menimbulkan perselisihan dan ketakefisienan. Angkatan bersenjata menderita terutama dari yang saling melengkapi itu. Walau pemerintahan bersatu menetapkan hubungan militer menyeluruh, pemerintahan Austria dan Hungaria masing-masing tetap mengepalai "kuota rekrut, legislasi mengenai wajib militer, transfer dan ketetapan angkatan bersenjata, dan peraturan urusan kewarganegaraan, non-militer anggota angkatan bersenjata". Tak usah dikatakan, masing-masing pemerintahan bisa memiliki pengaruh kuat atas tanggung jawab pemerintahan umum. Tiap paruh Kerajaan Ganda membuktikan yang disediakan untuk mengganggu operasi umum untuk melanjutkan perhatiannya sendiri.
Hubungan selama lebih dari setengah abad setelah tahun 1867 antara dua setengah kekaisaran (nyatanya bagian Cisleithan memuat hampir 57% penduduk kerajaan yang digabungkan dan penerimaan agak besar dari sumber ekonominya) menonjolkan perselisihan ulang atas susunan pajak eksternal yang diterima dan atas sumbangan keuangan dari tiap pemerintahan untuk kesejahteraan umum. Di bawah istilah Ausgleich, sebuah persetujuan, dirundingkan kembali tiap 10 tahun, menetapkan persoalan ini. Masing-masing penambahan kekuatan pada pembaharuan susunan melihat huru-hara politik. Pertentangan antara paruhan kekaisaran berpuncak di pertengahan 1900-an dalam krisis konstitusi berkepanjangan – yang digerakkan oleh ketaksetujuan atas bahasa kekuasaan dalam unit pasukan Hungaria, dan diperdalam oleh kedatangan kekuasaan di Budapest (April 1906) dari gabungan orang-orang nasionalis Hungaria. Pembaharuan sementara susunan umum terjadi pada bulan Oktober 1907 dan November 1917 atas dasar status quo.
Demografi
Data berikut ini berdasarkan sensus Austro-Hungaria resmi yang dilakukan pada tahun 1910.
Bahasa
Di Austria (Cisleithania), sensus tahun 1910 mencatat Umgangssprache, bahasa sehari-hari. Orang Yahudi dan mereka yang menggunakan Bahasa Jerman di kantor sering menyebut Bahasa Jerman sebagai Umgangssprache mereka, bahkan ketika memiliki Muttersprache yang berbeda. 36,8% dari total populasi berbicara Bahasa Jerman sebagai bahasa ibu mereka, dan lebih dari 71% penduduk berbicara sedikit Bahasa Jerman.
Di Hungaria (Transleithania), di mana sensus didasarkan terutama pada bahasa ibu, 48,1% dari total populasi berbicara Bahasa Hungaria sebagai bahasa ibu mereka. Tidak menghitung Kroasia-Slavonia yang otonom, lebih dari 54,4% penduduk Kerajaan Hungaria adalah penutur asli Bahasa Hungaria (termasuk juga orang Yahudi – sekitar 5% dari populasi – karena kebanyakan mereka berbahasa Hungaria).
Beberapa bahasa dianggap sebagai dialek bahasa yang digunakan lebih luas. Misalnya: dalam sensus, Bahasa Rhaeto-Roman dihitung sebagai "Bahasa Italia", sedangkan Istro-Rumania dihitung sebagai "Bahasa Rumania". Yiddish dihitung sebagai "Bahasa Jerman" di Austria dan Hungaria. Wilayah bersejarah:
Agama
Hanya di Kekaisaran Austria: Hanya di Kerajaan Hungaria:
Hubungan etnis
Pada bulan Juli 1849, Parlemen Revolusi Hungaria memproklamirkan dan memberlakukan hak-hak etnis dan minoritas (undang-undang serupa berikutnya ada di Swiss), tetapi undang-undang ini dibatalkan setelah tentara Rusia dan Austria menumpas Revolusi Hungaria. Setelah Kerajaan Hungaria mencapai Kompromi dengan Dinasti Habsburg pada tahun 1867, salah satu tindakan pertama dari Parlemennya yang dipulihkan adalah mengesahkan Undang-Undang Kebangsaan (Undang-Undang Nomor XLIV tahun 1868). Itu adalah undang-undang liberal dan menawarkan hak bahasa dan budaya yang luas. Ia tidak mengakui orang non-Hungaria memiliki hak untuk membentuk negara dengan otonomi teritorial apa pun.
"Kompromi Austro-Hungaria tahun 1867" menciptakan persatuan pribadi negara-negara merdeka Hungaria dan Austria, yang terhubung di bawah monarki bersama yang juga memiliki institusi bersama. Mayoritas Hungaria lebih menegaskan identitas mereka di dalam Kerajaan Hungaria, dan hal itu menimbulkan konflik dengan beberapa minoritasnya sendiri. Kekuatan kekaisaran penutur Bahasa Jerman yang menguasai setengah Austria dibenci oleh orang lain. Selain itu, munculnya nasionalisme di Rumania dan Serbia yang baru merdeka juga turut andil dalam masalah etnis di kekaisaran.
"Semua ras kekaisaran memiliki hak yang sama, dan setiap ras memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atas pelestarian dan penggunaan kebangsaan dan bahasanya sendiri. Kesetaraan semua bahasa adat (' landesübliche Sprachen ') di sekolah, kantor, dan kehidupan publik, diakui oleh negara. Di wilayah-wilayah di mana beberapa ras tinggal, lembaga publik dan pendidikan harus diatur sedemikian rupa sehingga, tanpa menerapkan paksaan untuk mempelajari bahasa negara kedua (' Landessprache '), masing-masing ras menerima sarana pendidikan yang diperlukan dalam bahasanya sendiri."
Bahasa Italia dianggap sebagai "bahasa budaya" kuno ( Kultursprache ) oleh para intelektual Jerman dan selalu diberikan hak yang sama sebagai bahasa resmi Kekaisaran, tetapi Orang Jerman mengalami kesulitan dalam menerima Bahasa Slavia yang setara dengan bahasa mereka sendiri. Pada suatu kesempatan Pangeran A. Auersperg (Anastasius Grün) memasuki Diet of Carniola membawa apa yang dia klaim sebagai seluruh kumpulan literatur Slovenia di bawah lengannya; ini untuk menunjukkan bahwa Bahasa Slovenia tidak dapat menggantikan Bahasa Jerman sebagai bahasa pendidikan tinggi.
Tahun-tahun berikutnya melihat pengakuan resmi beberapa bahasa, setidaknya di Austria. Sejak tahun 1867, undang-undang memberikan Bahasa Kroasia status yang sama dengan Bahasa Italia di Dalmatia. Sejak tahun 1882, terdapat mayoritas orang Slovenia di Dewan Carniola dan di ibu kota Laibach (Ljubljana) ; mereka mengganti Bahasa Jerman dengan bahasa Slovenia sebagai bahasa resmi utama mereka. Galicia menetapkan Bahasa Polandia alih-alih bahasa Jerman pada tahun 1869 sebagai bahasa umum pemerintahan.
Di Istria, Istro-Rumania , sebuah kelompok etnis kecil yang terdiri dari sekitar 2.600 orang pada tahun 1880-an, mengalami diskriminasi yang parah. Orang Kroasia di wilayah itu, yang menjadi mayoritas, mencoba mengasimilasi mereka, sementara minoritas Italia mendukung mereka dalam permintaan penentuan nasib sendiri. Pada tahun 1888, kemungkinan membuka sekolah pertama untuk Istro-Rumania yang mengajar dalam Bahasa Rumania dibahas dalam Dewan Istria. Proposal itu sangat populer di antara mereka. Deputi Italia menunjukkan dukungan mereka, tetapi Orang Kroasia menentangnya dan mencoba menunjukkan bahwa Orang Istro-Rumania sebenarnya adalah Orang Slavia. Selama pemerintahan Austro-Hungaria, Orang Istro-Rumania hidup dalam kondisi kemiskinan, dan mereka yang tinggal di pulau Krk berasimilasi sepenuhnya pada tahun 1875.
Sengketa bahasa paling sengit terjadi di Bohemia, di mana penutur Bahasa Ceko menjadi mayoritas dan mencari status yang setara untuk bahasa mereka dengan Bahasa Jerman. Orang Ceko telah tinggal terutama di Bohemia sejak abad ke-6 dan imigran Jerman mulai menetap di pinggiran Bohemia pada abad ke-13. Konstitusi tahun 1627 menjadikan Bahasa Jerman sebagai bahasa resmi kedua dan setara dengan Bahasa Ceko. Penutur Bahasa Jerman kehilangan mayoritasnya dalam Dewan Bohemia pada tahun 1880 dan menjadi minoritas bagi penutur Bahasa Ceko di kota Praha dan Pilsen (sambil mempertahankan sedikit mayoritas di kota Brno (Brünn) ). Universitas Charles tua di Praha, yang sampai sekarang didominasi oleh penutur Bahasa Jerman, dibagi menjadi fakultas berbahasa Jerman dan Ceko pada tahun 1882.
Pada saat yang sama, dominasi Hungaria menghadapi tantangan dari mayoritas lokal Rumania di Transylvania dan di Banat timur, Slowakia pada hari ini. di Slowakia, dan Kroasia dan Serbia di tanah mahkota Kroasia dan Dalmatia (sekarang Kroasia), di Bosnia dan Herzegovina dan di provinsi-provinsi yang dikenal sebagai Vojvodina ( Serbia utara sekarang ). Orang Rumania dan Serbia mulai melakukan agitasi untuk persatuan dengan sesama nasionalis dan penutur bahasa mereka di negara bagian Rumania yang baru didirikan (1859–1878) dan Serbia.
Para pemimpin Hungaria pada umumnya kurang bersedia dibandingkan rekan Austria mereka untuk berbagi kekuasaan dengan minoritas subjek mereka, tetapi mereka memberikan otonomi yang besar kepada Kroasia pada tahun 1868. Sampai batas tertentu, mereka mencontohkan hubungan mereka dengan kerajaan itu berdasarkan kompromi mereka sendiri dengan Austria dari tahun sebelumnya. Terlepas dari otonomi nominal, pemerintah Kroasia adalah bagian ekonomi dan administrasi Hungaria, yang dibenci Orang Kroasia. Di Kerajaan Kroasia-Slavonia dan Bosnia dan Herzegovina banyak yang menganjurkan gagasan monarki Austro-Hungaro-Kroasia trialist ; di antara para pendukung gagasan itu adalah Archduke Leopold Salvator, Archduke Franz Ferdinand dan kaisar dan raja Charles Iyang selama masa pemerintahannya yang singkat mendukung gagasan pencoba hanya untuk diveto oleh pemerintah Hungaria dan Pangeran Istvan Tisza. Hitungan tersebut akhirnya menandatangani proklamasi trialist setelah tekanan berat dari raja pada tanggal 23 Oktober 1918.
Bahasa adalah salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam politik Austro-Hungaria. Semua pemerintah menghadapi rintangan yang sulit dan memecah belah dalam memutuskan bahasa pemerintah dan pengajaran. Kaum minoritas mencari kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, juga dalam bahasa-bahasa "dominan"—Hungaria dan Jerman. Dengan "Ordonansi 5 April 1897", Perdana Menteri Austria Count Kasimir Felix Badeni memberikan Ceko kedudukan yang setara dengan Jerman dalam pemerintahan internal Bohemia; ini menyebabkan krisis karena agitasi Jerman nasionalis di seluruh kekaisaran. Mahkota memberhentikan Badeni.
Undang-Undang Minoritas Hungaria tahun 1868 memberikan hak individu (tetapi tidak komunal) kepada minoritas (Slovakia, Rumania, Serbia, et al.) untuk menggunakan bahasa mereka di kantor, sekolah (walaupun dalam praktiknya seringkali hanya di tempat yang didirikan oleh mereka dan bukan oleh negara bagian), pengadilan dan kotamadya (jika 20% dari deputi menuntutnya). Dimulai dengan Undang-Undang Pendidikan Dasar tahun 1879 dan Undang-Undang Pendidikan Menengah tahun 1883, negara Hungaria melakukan lebih banyak upaya untuk mengurangi penggunaan Bahasa non-Magyar, yang sangat melanggar Undang-Undang Kebangsaan tahun 1868. Setelah tahun 1875, semua sekolah bahasa Slovakia yang lebih tinggi dari sekolah dasar ditutup, termasuk hanya tiga sekolah menengah atas (gimnasium) di Revúca (Nagyrőce), Turčiansky Svätý Martin (Turócszentmárton) dan Kláštor pod Znievom (Znióváralja). Sejak Juni 1907, semua sekolah negeri dan swasta di Hungaria diwajibkan untuk memastikan bahwa setelah kelas empat, para murid dapat berbicara Bahasa Hungaria dengan lancar. Hal ini menyebabkan penutupan lebih lanjut sekolah-sekolah minoritas, yang sebagian besar dikhususkan untuk Bahasa Slovakia dan Rusyn.
Kedua kerajaan terkadang membagi wilayah pengaruh mereka. Menurut Misha Glenny dalam bukunya, The Balkans, 1804–1999, Austria menanggapi dukungan Hungaria terhadap Ceko dengan mendukung gerakan nasional Kroasia di Zagreb.
Sebagai pengakuan bahwa ia memerintah di negara multi-etnis, Kaisar Franz Joseph berbicara (dan menggunakan) Bahasa Jerman, Hungaria, dan Ceko dengan lancar, dan Kroasia, Serbia, Polandia, dan Italia sampai taraf tertentu.
Yahudi
Sekitar tahun 1900, Orang Yahudi berjumlah sekitar dua juta orang di seluruh wilayah Kekaisaran Austro-Hungaria; posisi mereka ambigu. Politik populis dan antisemit dari Partai Sosial Kristen terkadang dipandang sebagai model Fasisme Adolf Hitler. Partai dan gerakan antisemit ada, tetapi pemerintah Wina dan Budapest tidak memulai pogrom atau menerapkan kebijakan antisemit resmi. [ rujukan? ] Mereka khawatir kekerasan etnis semacam itu dapat menyulut etnis minoritas lainnyadan meningkat di luar kendali. Partai-partai antisemit tetap berada di pinggiran lingkup politik karena popularitas mereka yang rendah di kalangan pemilih dalam pemilihan parlemen. [ butuh rujukan ]
Pada periode itu, mayoritas Orang Yahudi di Austria–Hungaria tinggal di kota-kota kecil ( shtetls ) di Galicia dan daerah pedesaan di Hungaria dan Bohemia; namun, mereka memiliki komunitas besar dan bahkan mayoritas lokal di distrik pusat kota Wina, Budapest, Praha, Kraków, dan Lwów. Dari pasukan militer pra-Perang Dunia I dari kekuatan besar Eropa, tentara Austro-Hungaria hampir sendirian dalam mempromosikan Orang Yahudi secara teratur ke posisi komando. Sementara populasi Yahudi di tanah Dual Monarchy sekitar 5%, Yahudi merupakan hampir 18% dari korps perwira cadangan. Berkat modernitas konstitusi dan kebajikan kaisar Franz Joseph, Orang Yahudi Austria menganggap era Austria–Hungaria sebagai era emas dalam sejarah mereka. Pada tahun 1910 sekitar 900.000 agama [ perlu klarifikasi] Yahudi terdiri sekitar 5% dari populasi Hungaria dan sekitar 23% dari warga Budapest. Orang Yahudi menyumbang 54% dari pemilik bisnis komersial, 85% dari direktur dan pemilik lembaga keuangan di perbankan, dan 62% dari semua karyawan dalam perdagangan, 20% dari semua siswa sekolah tata bahasa umum, dan 37% dari semua siswa sekolah tata bahasa ilmiah komersial, 31,9% dari semua siswa teknik, dan 34,1% dari semua siswa di fakultas manusia di universitas. Orang Yahudi menyumbang 48,5% dari semua dokter, dan 49,4% dari semua pengacara/ahli hukum di Hungaria. Catatan: Jumlah Orang Yahudi direkonstruksi dari sensus agama. Mereka tidak memasukkan orang-orang asal Yahudi yang telah menjadi Kristen, atau sejumlah Ateis. [ rujukan? ] Di antara banyak anggota parlemen Hungaria yang berasal dari Yahudi, anggota Yahudi yang paling terkenal dalam kehidupan politik Hungaria adalah Vilmos Vázsonyi sebagai Menteri Kehakiman, Samu Hazaisebagai Menteri Perang, János Teleszky sebagai Menteri Keuangan, János Harkányi sebagai Menteri Perdagangan, dan József Szterényi sebagai Menteri Perdagangan.
Hubungan Etnis
Pada saat yang sama, dominasi Magyar menghadapi tantangan dari mayoritas lokal Orang-Orang Rumania di Transylvania dan di Banat timur, dari orang-orang Slowak di Slowakia kini, dari Kroasia dan Serbia di tanah kerajaan Kroasia dan Dalmatia (kini Kroasia), di Bosnia dan Herzegovina dan di provinsi yang dikenal sebagai Vojvodina (kini Serbia utara). Orang-orang Rumania dan Serbia mengharapkan persatuan dengan orang-orang nasionali sesama mereka di Rumania, negeri yang baru dibangun (1859 - 1878) dan Serbia, secara terhormat.
Bahasa merupakan salah satu isu yang paling diperdebatkan dalam politik Austria-Hungaria. Seluruh pemerintahan menghadapi rintangan sulit dan memecah belah dalam memisah-misahkan bahasa pemerintahan dan perintah. Para minoritas ingin memastikan kemungkinan terluas untuk pendidikan dalam bahasa mereka sendiri seperti dalam Bahasa "dominan" Hungaria dan Jerman. Pada 1 kesempatan khusus, yang disebut "ordonansi 5 April 1897", PM Austria Kasimir Felix Graf Badeni memberikan orang-orang Ceko equal standing dengan Orang-Orang Jerman dalam pemerintahan dalam negeri Bohemia, menimbulkan krisis karena hasutan para nasionalis Jerman ke seluruh kekaisaran. Lantas Badeni dipecat. Pada kesempatan lain, orang-orang Ceko kehilangan hak bahasa mereka sendiri dalam kehidupan sehari-hari, termasuk koran dan di tempat kerja: Orang-orang Ceko harus menggunakan Bahasa Jerman. Ini menyebabkan kekacauan umum.
Universitas di Cisleithania
Universitas pertama di separuh Kekaisaran Austria ( Universitas Charles ) didirikan oleh Kaisar HR Charles IV di Praha pada tahun 1347, universitas tertua kedua adalah Universitas Jagiellonian yang didirikan di Kraków oleh Raja Polandia Casimir III Agung pada tahun 1364, sedangkan tertua ketiga ( Universitas Wina ) didirikan oleh Adipati Rudolph IV pada tahun 1365.
Institusi pendidikan tinggi sebagian besar adalah Jerman, tetapi mulai tahun 1870-an, pergeseran bahasa mulai terjadi. Pendirian ini, yang pada pertengahan abad ke-19 memiliki ciri khas Jerman, di Galicia mengalami konversi menjadi institusi nasional Polandia, di Bohemia dan Moravia pemisahan menjadi institusi Jerman dan Ceko. Jadi disediakan untuk Jerman, Ceko, dan Polandia. Tetapi sekarang bangsa-bangsa yang lebih kecil juga membuat suara mereka didengar: Orang Ruthenia, Slovenia, dan Italia. Orang-orang Rutenia menuntut pada awalnya, mengingat karakter Rutenia yang dominan di pedesaan Galicia Timur, partisi nasional dari Universitas Lwów Polandia.. Karena orang Polandia pada awalnya pantang menyerah, demonstrasi Rutenia dan pemogokan mahasiswa muncul, dan orang Rutenia tidak lagi puas dengan pengembalian beberapa kursi profesor yang terpisah, dan dengan kursus kuliah paralel. Dengan pakta yang diakhiri pada 28 Januari 1914, Orang Polandia menjanjikan sebuah universitas Rutenia; tetapi karena perang, pertanyaan itu hilang. Orang Italia hampir tidak dapat mengklaim universitas mereka sendiri atas dasar populasi (pada tahun 1910 mereka berjumlah 783.000), tetapi mereka mengklaimnya terlebih lagi atas dasar budaya kuno mereka. Semua pihak sepakat bahwa fakultas hukum Italia harus dibentuk; kesulitannya terletak pada pemilihan tempat. Orang Italia menuntut Trieste; tetapi Pemerintah takut membiarkan pelabuhan Adriatik ini menjadi pusat irredenta; apalagi Orang Slavia Selatan di kota itu berharap kota itu bebas dari lembaga pendidikan Italia. Bienerth pada tahun 1910 membawa kompromi; yaitu, bahwa itu harus segera didirikan, situasinya untuk sementara di Wina, dan dipindahkan dalam waktu empat tahun ke wilayah nasional Italia. Persatuan Nasional Jerman (Nationalverband) setuju untuk memperpanjang keramahtamahan sementara ke universitas Italia di Wina, tetapi Klub Hochschule Slav Selatan menuntut jaminan bahwa transfer selanjutnya ke provinsi pantai tidak boleh dipertimbangkan, bersama dengan pendirian simultan kursi profesor Slovenia di Praha dan Krakow, dan langkah awal menuju pendirian universitas Slavia Selatan di Laibach. Tetapi meskipun negosiasi terus-menerus diperbarui untuk kompromi, tidak mungkin mencapai kesepakatan apa pun,
Universitas di Transleithania
Pada tahun 1276, universitas Veszprém dihancurkan oleh pasukan Péter Csák dan tidak pernah dibangun kembali. Sebuah universitas didirikan oleh Louis I dari Hungaria di Pécs pada tahun 1367. Sigismund mendirikan sebuah universitas di Óbuda pada tahun 1395. Universitas Istropolitana lainnya, didirikan pada tahun 1465 di Pozsony (sekarang Bratislava di Slowakia) oleh Mattias Corvinus. Tak satu pun dari universitas abad pertengahan ini selamat dari perang Ottoman. Universitas Nagyszombat didirikan pada 1635 dan pindah ke Buda pada 1777 dan sekarang disebut Universitas Eötvös Loránd. Institut teknologi pertama di dunia didirikan di Selmecbánya, Kerajaan Hungaria (sejak 1920 Banská Štiavnica, sekarang Slowakia) pada tahun 1735. Penerus resminya adalah Universitas Miskolc di Hungaria. Universitas Teknologi dan Ekonomi Budapest (BME) dianggap sebagai institut teknologi tertua di dunia dengan peringkat dan struktur universitas. Pendahulu resminya Institutum Geometrico-Hydrotechnicum didirikan pada 1782 oleh Kaisar Joseph II.
Sekolah menengah termasuk universitas, di mana Hungaria memiliki lima, semuanya dikelola oleh negara: di Budapest (didirikan tahun 1635), di Kolozsvár (didirikan tahun 1872), dan di Zagreb (didirikan tahun 1874). Universitas yang lebih baru didirikan di Debrecen pada tahun 1912, dan universitas Pozsony didirikan kembali setelah setengah milenium pada tahun 1912. Mereka memiliki empat fakultas: teologi, hukum, filsafat, dan kedokteran (universitas di Zagreb tidak memiliki fakultas kedokteran). Ada tambahan sepuluh sekolah tinggi hukum, yang disebut akademi, yang pada tahun 1900 dihadiri oleh 1.569 murid. Polytechnicum di Budapest, didirikan pada tahun 1844, yang terdiri dari empat fakultas dan dihadiri oleh 1.772 siswa pada tahun 1900, juga dianggap sebagai sekolah menengah. Ada di Hungaria pada tahun 1900 empat puluh sembilan perguruan tinggi teologi, dua puluh sembilan Kristen Katolik, lima Kristen Uniat Yunani, empat Kristen Ortodoks Yunani, sepuluh Kristen Protestan dan satu Yahudi. Di antara sekolah khusus, sekolah pertambangan utama berada di Selmeczbánya, Nagyág dan Felsőbánya; perguruan tinggi pertanian utama di Debreczen dan Kolozsvár; dan ada sekolah kehutanan di Selmeczbánya, perguruan tinggi militer di Budapest, Kassa, Déva dan Zagreb, dan sekolah angkatan laut di Fiume. Ada juga sejumlah lembaga pelatihan untuk guru dan sejumlah besar sekolah perdagangan, beberapa sekolah seni – untuk desain, lukisan, patung, musik
Ringkasan
Perekonomian Austro-Hungaria yang sangat pedesaan perlahan-lahan menjadi modern setelah tahun 1867. Kereta api membuka daerah yang dulunya terpencil, dan kota-kota tumbuh. Banyak perusahaan kecil mempromosikan cara produksi kapitalis. Perubahan teknologi mempercepat industrialisasi dan urbanisasi. Bursa saham Austria pertama ( Wiener Börse ) dibuka pada tahun 1771 di Wina, bursa saham pertama Kerajaan Hungaria ( Bursa Efek Budapest ) dibuka di Budapest pada tahun 1864. Bank sentral (Bank penerbit) didirikan sebagai Bank Nasional Austria pada tahun 1816. Pada tahun 1878, bank ini berubah menjadi Bank Nasional Austria-Hungaria dengan kantor utama di Wina dan Budapest. Bank sentral diperintah oleh gubernur dan wakil gubernur Austria atau Hungaria secara bergantian.
Produk nasional bruto per kapita tumbuh sekitar 1,76% per tahun dari tahun 1870 hingga 1913. Tingkat pertumbuhan tersebut sangat menguntungkan dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya seperti Britania (1%), Prancis (1,06%), dan Jerman (1,51%). . Namun, jika dibandingkan dengan Jerman dan Britania, ekonomi Austro-Hungaria secara keseluruhan masih sangat tertinggal, karena modernisasi berkelanjutan telah dimulai lama kemudian. Seperti Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria sering menerapkan kebijakan dan praktik ekonomi liberal. Pada tahun 1873, ibu kota Hungaria lama Buda dan Óbuda (Buda Kuno) secara resmi digabungkan dengan kota ketiga, Pest, sehingga menciptakan kota metropolis baru Budapest. Pest yang dinamis tumbuh menjadi pusat administrasi, politik, ekonomi, perdagangan, dan budaya Hungaria. Banyak lembaga negara dan sistem administrasi modern Hungaria didirikan selama periode ini. Pertumbuhan ekonomi berpusat di Wina dan Budapest, tanah Austria (wilayah Austria modern), wilayah Alpen, dan tanah Bohemia. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-19,Dataran Hungaria dan ke tanah Carpathian. Akibatnya, disparitas pembangunan yang lebar terjadi di dalam kekaisaran. Secara umum, wilayah barat menjadi lebih berkembang dibandingkan wilayah timur. Kerajaan Hungaria menjadi pengekspor terigu terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Ekspor makanan Hungaria yang besar tidak terbatas pada negara tetangga Jerman dan Italia: Hungaria menjadi pemasok makanan asing terpenting di kota-kota besar dan pusat industri Britania Raya. Galicia, yang digambarkan sebagai provinsi termiskin di Austria-Hungaria, mengalami kelaparan hampir terus-menerus, mengakibatkan 50.000 kematian setiap tahun. Orang Istro-Rumania di Istria juga miskinpenggembalaan kehilangan kekuatan dan pertanian tidak produktif.
Namun, pada akhir abad ke-19, perbedaan ekonomi secara bertahap mulai merata karena pertumbuhan ekonomi di bagian timur monarki secara konsisten melampaui pertumbuhan di bagian barat. Pertanian yang kuat dan industri makanan Kerajaan Hungaria dengan pusat Budapest menjadi dominan di dalam kekaisaran dan merupakan bagian besar dari ekspor ke seluruh Eropa. Sementara itu, wilayah barat, terutama terkonsentrasi di sekitar Praha dan Wina, unggul dalam berbagai industri manufaktur. Pembagian kerja antara timur dan barat ini, selain persatuan ekonomi dan moneter yang ada, menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat di seluruh Austria–Hungaria pada awal abad ke-20. Namun, sejak pergantian abad ke-20, separuh Monarki Austria dapat mempertahankan dominasinya di dalam kekaisaran di sektor-sektor revolusi industri pertama, tetapi Hungaria memiliki posisi yang lebih baik di industri-industri revolusi industri kedua , di era modern ini. sektor revolusi industri kedua persaingan Austria tidak bisa menjadi dominan.
Ekonomi Austria-Hungaria berubah cepat selama keberadaan Kerajaan Ganda. Perubahan teknologi mempercepat industrialisasi dan urbanisasi. Mode produksi kapitalis menyebar ke seluruh kekaisaran selama 50 tahun keberadaannya. Institusi kuno feodalisme terus lenyap. Pertumbuhan ekonomi berpusat sekeliling Wina, tanah Austria (wilayah Austria modern), tanah Alpen, dan tanah Bohemia. Pada tahun-tahun terakhir abad ke-19 pertumbuhan ekonomi yang cepat menyebar ke dataran Hungaria tengah dan ke tanah Karpathia. Sebagai akibat pola ini perbedaan luas dalam perkembangan ada di dalam kekaisaran. Umumnya wilayah barat mencapai perkembangan yang lebih jauh daripada di timur. Dari awal abab ke-20 kebanyakan wilayah kekaisaran telah memulai mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. PDB per kapita berkembang kira-kira 1,45% per tahun dari tahun 1870 sampai 1913. Tibgkat perkembangan itu sama dengan baik pada negara Eropa lainnya seperti Britania Raya (1,00%), Prancis (1,06%), dan Jerman (1,51%). (Sumber: Good, David. The Economic Rise of the Habsburg Empire). Bagaimanapun, ekonomi kekaisaran secara keseluruhan tetap ketinggalan sekali di belakang ekonomi kekuatan lain, karena hanya telah memulai modernisasi yang diteruskan belakangan. Britania Raya memiliki PDB per-kapita hampir 3 kali lebih besar daripada Kekaisaran Habsburg, sedangkan Jerman berada hampir 2 kali setinggi Austria-Hungaria. Namun, ketidaksesuaian yang besar itu bersembunyi pada tingkat yang berbeda dalam kekaisaran.