cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Universitas Kyoto
Ciri khas universitas ini adalah tradisi akademik yang menghargai semangat kebebasan dan kemerdekaan akademik. Penelitian dilakukan berdasarkan minat dan tujuan masing-masing individu. Sebagai universitas berorientasi penelitian, Universitas Kyoto hingga kini telah menghasilkan 5 penerima Penghargaan Nobel dalam bidang fisika teori, kimia, dan biologi molekuler.
Kampus utama adalah Kampus Yoshida yang berada di pusat kota Kyoto. Dua kampus lainnya adalah Kampus Uji dan Kampus Katsura. Kampus Uji merupakan pusat riset energi dan ilmu alam, terletak di Uji, Prefektur Kyoto. Kampus Katsura adalah kampus baru yang dibuka Oktober 2003, letaknya 7 km dari kampus utama.
Pendirian
Sejarah Universitas Kyoto berawal Seimikyoku (Sekolah Fisika dan Kimia) yang dibuka 1 Mei 1869 di Osaka. Seimikyoku berawal dari Bunseki Kyūrijo (Pusat Analisis Kimia dan Fisika) yang didirikan pada Agustus 1865 di Seitokukan (Sekolah Kedokteran) Nagasaki. Pendirian Bunseki Kyūrijo merupakan usul dokter Belanda Antonius Franciscus Bauduin. Dokter militer Belanda, Koenraad Wouter Gratama didatangkan untuk mengajar di Bunseki Kyūrijo, dan tiba di Nagasaki pada Februari 1866. Dua bulan setelah didirikan, Bunseki Kyūrijo segera dipindahkan ke sekolah ilmu Barat Kaiseijo di Edo pada Oktober 1866. Gratama ikut diberangkatkan ke Edo pada tahun baru 1867. Pembangunan gedung untuk Bunseki Kyūrijo di Kaiseijo memakan waktu 9 bulan, dan selesai pada musim semi 1868. Namun sebelum sekolah sempat dibuka, terjadi pertempuran antara tentara keshogunan dan tentara pendukung kekaisaran yang berakhir dengan tumbangnya Keshogunan Edo. Bunseki Kyūrijo akhirnya batal dibuka di Edo.
Pemerintah Meiji tetap menyadari pentingnya sekolah kimia dan fisika sehingga membuka sekolah pengganti yang disebut sekolah kimia Seimikyoku pada tahun 1869. Edo sedang dalam keadaan tidak aman sehingga sekolah dipindah ke Osaka. Kuliah perdana diberikan oleh Dokter Gratama. Nama Seimikyoku segera diganti menjadi Rigakkō (Sekolah Fisika). pada September 1869. Sebuah sekolah ilmu Barat (Yōgakkō) juga dibuka di Osaka. Sekolah ini kemudian bergabung dengan Rigakkō menjadi sekolah ilmu Barat Osaka Kaiseijo pada Oktober 1870. Setelah sempat berganti nama sebagai Osaka Senmon Gakkō (Sekolah Kejuruan Osaka), dan Osaka Chūgakkō (Sekolah Menengah Osaka) pada Desember 1880, sekolah ini akhirnya disebut Daigaku Bunkō (Sekolah Cabang Universitas) pada Juli 1885.
Berdasarkan Dekret Sekolah Menengah Jepang 1886, sebutan Daigaku Bunkō diganti menjadi Dai-san Kōtō Chūgakkō (Sekolah Menengah Tingkat Atas 3) pada April 1886, dan lalu dipindahkan dari Osaka ke Kyoto pada 1 Agustus 1889. Berdasarkan Dekret Sekolah Menengah Atas Jepang 1894, Dai-san Kōtō Chūgakkō berganti nama sebagai Dai-san Kōtō Gakkō (Sekolah Menengah Atas 3) pada September 1894.
Dekret Pendirian Universitas Imperial dikeluarkan Pemerintah Meiji pada tahun 1886, namun pendirian universitas di wilayah Kansai tertunda karena masalah keuangan. Pada 1895, Saionji Kinmochi mengusulkan untuk meningkatkan taraf sekolah menengah atas Dai-san Kōtō Gakkō di Kyoto menjadi universitas dengan dana pampasan Perang Tiongkok-Jepang Pertama. Dai-san Kōtō Gakkō dijadikan sebagai Universitas Imperial, dan dipindahkan ke lokasi baru yang sekarang disebut Kampus Yoshida Selatan.
Universitas Imperial Kyoto
Universitas Imperial Kyoto secara resmi didirikan 18 Juni 1897, diikuti pembukaan Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi pada September 1897. Dua tahun kemudian, Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Kedokteran dibuka pada September 1899. Perpustakaan universitas dan rumah sakit universitas menyusul dibuka bulan Desember tahun yang sama. Sekolah Tinggi Sastra menyusul dibuka pada September 1906, Sekolah Tinggi Sains dan Teknologi dipecah menjadu Sekolah Tinggi Teknologi dan Sekolah Tinggi Sains pada Juli 1914.
Pada awal periode Showa, pengawasan terhadap ideologi Marxis semakin diperketat, termasuk terhadap para dosen. Pada tahun 1928, ahli ekonomi Marxis Hajime Kawakami dari Universitas Imperial Kyoto diminta Kementerian Pendidikan untuk mengundurkan diri. Setelah permintaan tersebut diluluskan rapat dewan dosen, Kawakami dipecat. Pada 1933, Menteri Pendidikan Ichirō Hatoyama menjatuhkan hukuman skors kepada dosen Fakultas Hukum Takigawa Yukitoki yang dituduh menyebarluaskan ideologi Marxis dalam artikel mengenai teori kriminal. Dosen Fakultas Hukum beramai-ramai menanggapinya dengan surat pengunduran diri. Dalam pertemuan dengan menteri pendidikan, rektor ikut menyatakan keinginan mengundurkan diri, namun ditolak oleh Kementerian Pendidikan. Peristiwa ini disebut Peristiwa Takigawa, dan berakhir dengan berhentinya Takigawa Yukitoki bersama 7 orang dosen lainnya. Perkembangan selanjutnya berupa dibukanya Pusat Penelitian Humaniora (Agustus 1939), Pusat Penelitian Tuberkulosa, dan Institut Energi Atom (Maret 1941), serta Pusat Penelitian Perkayuan (Mei 1944).
Seusai Perang Dunia II, Komandan Tertinggi Sekutu melakukan pembersihan staf pengajar secara besar-besaran. Takigawa Yukitoki dan rekan-rekan yang berhenti pada Peristiwa Takigawa diterima kembali untuk mengajar. Pada tahun 1946, universitas ini untuk pertama kalinya menerima mahasiswa perempuan dan membuka Pusat Penelitian Ilmu Pangan.
Universitas Imperial Kyoto menanggalkan nama Imperial, dan resmi disebut Universitas Kyoto sejak tahun 1947. Dua tahun kemudian, Universitas Kyoto membuka Fakultas Pendidikan, dan berdasarkan sistem universitas yang baru, Dai-san Kōtō Gakkō (Sekolah Menengah Atas 3) bergabung dengan Universitas Kyoto pada bulan Mei 1949. Masih pada tahun 1949, dosen Universitas Kyoto Hideki Yukawa memenangi Penghargaan Nobel, dan sekaligus menjadi orang Jepang pertama yang memenangi Penghargaan Nobel. Sebagai kenang-kenangan, Universitas Kyoto mendirikan Gedung Peringatan Yukawa yang dijadikan Pusat Penelitian Fisika Universitas Kyoto.
Pusat penelitian
Universitas Kyoto memiliki perjanjian kerja sama penelitian dan pertukaran mahasiswa dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Selama lebih dari setengah abad, Universitas Kyoto telah menerima ratusan mahasiswa dari Asia Tenggara, dan mengirimkan mahasiswa Jepang ke berbagai universitas di negara-negara Asia Tenggara. Universitas Kyoto memiliki dua kantor perwakilan di Asia Tenggara, di Bangkok (sejak 1963) dan Jakarta (sejak 1970). Kedua kantor perwakilan tersebut merupakan pusat penelitian dan pertukaran kegiatan untuk CSEAS (Pusat Studi Asia Tenggara).
Aphrodisium panayarum
Aphrodisium panayarum adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Aphrodisium, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Universitas Kyoto
Pusat penelitian
Pada Desember 2002, Pusat Riset Shanghai didirikan di Sekolah Pascasarjana Ekonomi, dan Januari tahun berikutnya dibuka kantor cabang di Universitas Fudan. Pertukaran staf pengajar juga berlangsung antara Universitas Kyoto dan Universitas Fudan. Sekolah Pascasarjana Teknik Universitas Kyoto juga bekerja sama dengan Universitas Tsinghua dalam proyek Laboratorium Riset Bersama Jepang-Tiongkok dalam Teknologi Lingkungan.
Aphrodisium panayarum
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
AN/ASQ-228 ATFLIR
AN/ASQ-228 Advanced Targeting Forward-Looking Infrared (ATFLIR) adalah pod penargetan elektro-optik digabungkan inframerah, multi-sensor, kamera televisi cahaya rendah, laser pengintai / penanda target, dan tracker tempat laser yang dikembangkan dan diproduksi oleh Raytheon.
Alat ini digunakan untuk navigasi dan penargetan untuk pesawat militer dalam cuaca buruk dan menggunakan senjata presisi seperti bom dipandu laser.
Jeju United FC
Sejarah
Jeju United FC didirikan pada 17 Desember 1983, sebagai Yukong Football Club, dimiliki dan finansial didukung oleh Sunkyoung Group anak perusahaan Yukong (sekarang SK Group), dengan Seoul, Incheon, Gyeonggi sebagai waralaba dan Kokkiri (Kokkiri berarti gajah) sebagai maskot klub. Klub ini telah mengangkat Piala Juara K-League hanya satu kali pada tahun 1989.
Pada akhir tahun 1995 stadion Jeju United dipindahkan dari Stadion Dongdaemun di Seoul ke Stadion Mokdong di wilayah barat Seoul, sebagai bagian dari Peraturan desentralisasi di K-League. Kebijakan ini dilakukan karena dua alasan. Pada tahun 1995, Korea berada di bawah penawaran untuk Piala Dunia 2002. Alasan Jadi pertama adalah bahwa KFA dan K-League ingin membangun sebuah Stadion sepak bola yang spesifik di Seoul dan alasan keduanya adalah bahwa KFA dan K-League ingin menyebarkan demam sepak bola ke provinsi Seoul. Tiga klub yang berbasis di Seoul - Yukong Elephant, LG Cheetahs, dan Ilhwa Chunma tidak menerima kebijakan ini, sehingga pemerintah Seoul memberi perintah penggusuran kepada tiga klub. Namun mereka menjamin bahwa jika klub membangun Stadion sepak bola yang spesifik di Seoul, mereka bisa memiliki hak atas Seoul dan kembali ke Seoul. Akibatnya, tiga klub diusir dari Seoul ke kota-kota lain; Yukong Elephants pindah ke kota Bucheon, sebuah kota satelit dari Seoul, 25 km jauhnya dan berganti nama menjadi "Bucheon Yukong." Namun, kota Bucheon tidak memiliki stadion, sehingga mereka menggunakan Stadion Mokdong di Seoul sampai tahun 2000.
Pertengahan musim 1997, klub ini mengganti namanya menjadi "Bucheon SK", pada awal musim 2001, basis stadion mereka dipindahkan ke Stadion Bucheon.
Pada tahun 2006, Bucheon SK mengumumkan mereka hijrah ke Jeju tanpa pemberitahuan mengemuka, sekarang menamai klub mereka "Jeju United FC," dan mengadopsi kekosongan Stadion Piala Dunia Jeju sebagai kandang baru mereka.
Pada 3 Januari 2008, Jeju menunjuk Arthur Bernardes sebagai manajer baru.
Pada 14 Oktober 2009, Arthur Bernardes mengumumkan pengunduran dirinya karena menurunnya peforma Jeju di K-League.
Tragocephala burgeoni
Tragocephala burgeoni adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Tragocephala, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Yusman
Yusman adalah seorang seniman Indonesia yang berprofesi sebagai pematung. Yusman adalah alumnus Institut Seni Indonesia Yogyakarta tahun 1994. Yusman telah membuat berbagai patung monumen di sejumlah daerah di Indonesia. Pada tahun 1995, ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk membuat karya monumental yaitu Monumen Mandala Pembebasan Irian Barat yang diresmikan oleh Presiden Soeharto. Yusman telah dipercaya untuk membuat karya-karya monumen dan patung bertaraf nasional sejak era Presiden Soeharto hingga sekarang (2018). Karya Monumennya telah 17 kali diresmikan oleh Presiden-Presiden RI. Mulai dari Presiden Soeharto, Presiden Megawati Soekarnoputri, Presdien Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo. Ia telah meraih 3 penghargaran rekor MURI untuk karya seni monumental yang ia buat. Salah satu yang paling fenomenal adalah pada tahun 2014, Yusman dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat enam buah patung Presiden Indonesia dengan bahan perunggu untuk dipajang Istana Kepresidenan Bogor.
Pendidikan
Yusman menempuh pendidikan dasar (SD) di Sukamenanti, Pasaman Barat, lalu melanjutkan pendidikan menengah ke jurusan seni dekorasi di Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri Padang yang kini bernama SMK Negeri 4. Setamat SMSR pada tahun 1985, ia melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Seni Patung Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.
AN/AAS-38
Lockheed Martin AN/AAS-38 "Nitehawk" adalah FLIR (Forward looking infrared) & laser pengindera & tracker sistem pod untuk digunakan dengan amunisi dipandu laser.
"Nighthawk" telah digunakan dengan F/A-18 Hornet, dan telah diduga telah diuji dengan A-7E Corsair II.
Shimoga Subbanna
Shimoga Subbanna (ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ; lahir dengan nama G. Subramanya, ) adalah seorang penyanyi dan penyanyi playback Sugama Sangeetha dalam bahasa Kannada. Ia meraih sebuah penghargaan nasional karena menyanyikan lagu Kaadu Kudure Odi Banditta dalam film Kaadu Kudure. Ia menjadi orang Kannada pertama yang memenangkan Penghargaan Nasional karena menyanyi playback.
Frederick Russell Burnham
Kehidupan awal
Burnham lahir pada tanggal 11 Mei 1861 di reservasi Indian Sioux di Minnesota, dari keluarga misionaris yang tinggal dekat kota perintis kecil Tivoli (sekarang tidak ada), sekitar 20 mil (32 km) dari Mankato.
Shimoga Subbanna
Penghargaan dan penghormatan
Subbanna telah meraih beberapa penghargaan dan penghormatan atas jasa-jasanya pada Sugama Sangeetha, beberapa diantaranya dicantumkan di bawah ini.
Na tinombur
Na Tinombur adalah makanan khas Batak, Sumatera Utara yang berbahan dasar ikan mas atau mujair. Hidangan ini biasanya disajikan dalam acara keluarga. Pengertian tombur adalah membasahi atau mengairi sehingga hidangan ikan adalah ikan yang dilumuri dengan bumbu.
Proses Memasak
Tombur atau bumbu dan sambal yang dilumuri ke ikan adalah hal utama saat memasak na tinombur. Hidangan ini dimulai dengan cara membakar atau menggoreng ikan mas atau mujair terlebih dahulu. Rempah yang digunakan untuk bumbu ikan adalah andaliman, jahe, bawang merah, kemiri, dan jeruk nipis. Andaliman adalah bahan yang dapat menambah cita rasa yang lebih pedas dan gurih.
Frederick Russell Burnham
Catatan
Catatan kaki
Catatan kutipan
Nupserha aurodiscalis
Nupserha aurodiscalis adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Nupserha, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
David Oyelowo
David Oyetokunbo Oyelowo, OBE (lahir 1 April 1976) adalah aktor dan produser Nigeria Britania yang lahir di Inggris.
Ia memerankan berbagai tokoh pendukung di beberapa film seperti Rise of the Planet of the Apes (2011), Middle of Nowhere (2012), Lincoln (2012), dan mendapat pujian atas pemeranan Louis Gaines dalam The Butler (2013). Di pertelevisian, ia memerankan pejabat MI5 Danny Hunter dalam seri Spooks (2002–04). Tokoh paling utama yang pernah diperankannya adalah Martin Luther King Jr. dalam film drama biografi Selma (2014).
Rhaphuma patkaina
Rhaphuma patkaina adalah spesies kumbang tanduk panjang yang berasal dari famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Rhaphuma, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Kaisar Kōrei
Kaisar Kōrei (孝霊天皇)juga dikenal sebagai Ooyamatonekohikofutoni no Mikoto, adalah Kaisar Jepang yang ketujuh, menurut urutan tradisional suksesi.
Tidak ada catatan kapan dia hidup, tetapi diperkirakan dia memerintah mulai tahun 290 SM – 215 SM, Dia mungkin hidup di awal abad ke-1 M.
Rhaphuma paucis
Rhaphuma paucis adalah spesies kumbang tanduk panjang yang berasal dari famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Rhaphuma, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
La Vie en Rose (film)
La Vie en Rose, dirilis di Prancis dengan judul La Môme, adalah film biografi drama musikal tahun 2007 yang disutradarai oleh Olivier Dahan dan diproduseri oleh Alain Goldman. Naskah film ini ditulis oleh Isabelle Sobelman dan Olivier Dahan. Film ini dibintangi oleh Marion Cotillard, Gérard Depardieu dan Sylvie Testud.
Film La Vie en Rose ditayangkan secara perdana di Festival Film Internasional Berlin pada tanggal 8 Februari 2007 dan dirilis di Prancis pada tanggal 14 Februari 2007 dan di Amerika Serikat pada tanggal 6 Juni 2007. Film ini mendapatkan review positif dari para kritikus.
Sinopsis
Film ini diawali oleh perkampungan miskin di Paris hingga New York yang gemerlap, yang mengiringi suka duka Édith Piaf (Marion Cotillard) sebagai seorang penyanyi ketika ia bertahan hidup dan memiliki kisah cintanya. Dalam perjalanan hidupnya, Édith berteman dan menjalin cinta dengan orang-orang terkenal saat itu seperti Marlene Dietrich (Caroline Sihol) dan Marcel Cerdan (Jean-Pierre Martins), lalu hubungan ini membuatnya terkenal di seluruh dunia. Perjuangan Édith yang memiliki nama kecil "Little Sparrow" ini patut diapresiasi. Tak hanya berkenalan dengan banyak pesohor, namun Édith juga berani melakukan apa saja untuk mengubah nasibnya, apapun risikonya.
Tanggapan Kritikus
Film La Vie en Rose mendapatkan review positif dari para kritikus. Berdasarkan Rotten Tomatoes, film ini memiliki rating 74%, berdasarkan 149 ulasan, dengan rating rata-rata 6,8/10. Berdasarkan Metacritic, film ini mendapatkan skor 66 dari 100, berdasarkan 29 kritik, menunjukkan "ulasan yang baik".
Box Office
Film La Vie en Rose mendapatkan $10.301.706 di Amerika Utara dan $75.973.087 di negara lain. Total pendapatan yang dihasilkan oleh film ini mencapai $86.274.793, melebihi anggaran produksi film $25 juta.
Pada pembukaan akhir pekan, film ini mendapatkan $179.848, menempati posisi ke-20 di box office.
Estoloides venezuelensis
Estoloides venezuelensis adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Estoloides, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Rojava
Rojava atau Kurdistan Barat; secara resmi disebut sebagai Republik Federasi Islam Rojava (bahasa Arab: جمهورية روج آفا الاتحادية الإسلامية) atau lebih dikenal dalam pemerintahan Suriah dengan nama Daerah Otonom Suriah Utara dan Timur atau Kurdistan Suriah adalah sebuah wilayah otonom yang merdeka secara sepihak dikarenakan konflik Rojava dan Perang Saudara Suriah yang tengah berlangsung. Wilayah ini secara mandiri dan secara bertahap telah mengembangkan falsafah politik Anarkisme berdasarkan prinsip-prinsip piagam demokrasi konfederalisme seperti demokrasi langsung, kesetaraan gender, dan keberlanjutan.
Pada tanggal 17 Maret 2016, pemerintahan de facto secara sepihak mendeklarasikan pembentukan wilayah merdeka dengan sistem federal yang terpisah dari Suriah. . Dengan tetap mempertahankan hubungan luar negeri, Rojava secara resmi tidak diakui oleh pemerintah kapitalis seperti Turki, Suriah maupun oleh negara internasional dan organisasi lainnya. Rojava mempertimbangkan konstitusi mereka sebagai dasar untuk federalisasi secara keseluruhan.
Latar belakang
Suriah Utara adalah bagian dari Hilal Subur, dan termasuk situs arkeologi yang berasal dari Neolitik, seperti Tell Halaf. Di zaman kuno, daerah itu adalah bagian dari kerajaan Mitanni, pusatnya adalah lembah sungai Khabur di Kanton Jazira modern. Itu kemudian menjadi bagian dari Asyur, dengan catatan kekaisaran Asyur terakhir yang masih hidup, dari antara 604 SM dan 599 SM, ditemukan di dan sekitar kota Asyur Dūr-Katlimmu. Kemudian diperintah oleh dinasti dan kerajaan yang berbeda, dinasti Akhemeniyah dan kerajaan Helenistik yang menggantikan Alexander Agung, Artaxiad dari Armenia, Kekaisaran Romawi, orang-orang Partia Iran, dan Sasaniyah, kemudian oleh Bizantium dan kekhalifahan Islam Arab berturut-turut.
Selama rezim-rezim ini, kelompok-kelompok yang berbeda menetap di Suriah utara, sering kali berkontribusi pada perpindahan penduduk. Suku Arab telah hadir di daerah tersebut selama ribuan tahun. Di bawah Kekaisaran Seleukia, Helenistik (312–63 SM), kelompok suku dan tentara bayaran yang berbeda menetap di Suriah utara sebagai kolonis militer; ini termasuk orang Arab dan mungkin orang Kurdi. Jan Retso berpendapat bahwa Abai, sebuah pemukiman Arab tempat raja Seleukus Antiokhus VI Dionysos dibesarkan, terletak di Suriah utara. Pada abad ke-3, suku Arab dari Fahmid tinggal di Suriah utara.
Selama Kekaisaran Ottoman (1516–1922), kelompok suku besar berbahasa Kurdi menetap dan dideportasi ke wilayah Suriah utara dari Anatolia. Pada abad ke-18, lima suku Kurdi berada di timur laut Suriah. Demografi daerah ini mengalami perubahan besar pada awal abad ke-20. Beberapa suku Adighe, Kurdi, dan Chechnya bekerja sama dengan otoritas Ottoman (Turki) dalam pembantaian orang Kristen Armenia dan Asyur di Mesopotamia Atas, antara tahun 1914 dan 1920, dengan serangan lebih lanjut terhadap warga sipil yang melarikan diri tidak bersenjata yang dilakukan oleh milisi Arab lokal. Banyak orang Asyur melarikan diri ke Suriah selama genosida dan menetap terutama di daerah Kanton Jazira.
Mulai tahun 1926, wilayah tersebut melihat imigrasi Kurdi lainnya menyusul kegagalan pemberontakan Sheikh Said terhadap otoritas Turki. Sementara banyak orang Kurdi di Suriah telah berada di sana selama berabad-abad,  gelombang Kurdi meninggalkan rumah mereka di Turki dan menetap di Kanton Jazira Suriah, di mana mereka diberikan kewarganegaraan oleh otoritas Mandat Prancis. Jumlah orang Kurdi Turki yang menetap di Kanton Jazira selama tahun 1920-an diperkirakan mencapai 20.000 orang, dari 100.000 penduduk, dengan sisa populasi menjadi Kristen (Suriah, Armenia, Asyur) dan menjadi Islam (Arab).
Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2012
Anugerah KPI 2012
Nupserha basipilosa
Nupserha basipilosa adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Nupserha, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2012
11 Desember 2012 - Auditorium TVRI, Jakarta
Program Anak-anak:
Bintang Laut
Presenter Dokumenter:
Swara Liyan
Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2012 merupakan anugerah penyiaran Indonesia dari Komisi Penyiaran Indonesia yang diselenggaran untuk ketujuh kalinya sejak tahun 2006. Acara ini diadakan pada 11 Desember 2012 di Auditorium TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, dan disiarkan oleh TVRI.
Ajang penghargaan untuk insan Televisi dan radio ini dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori program dan kategori Khusus. Sebagai kategori khusus, penghargaan Lifetime Achievement Award diberikan kepada Joesoef Ronodipoero, pendiri Radio Republik Indonesia.
Rojava
Kemerdekaan Suriah dan kekuasaan Partai Ba'this
Setelah kemerdekaan Suriah, kebijakan nasionalisme Arab dan upaya Arabisasi paksa menyebar luas di utara negara itu, sebagian besar ditujukan terhadap penduduk Kurdi. Wilayah tersebut menerima sedikit investasi atau pembangunan dari pemerintah pusat dan undang-undang mendiskriminasikan orang Kurdi yang memiliki properti, mengendarai mobil, bekerja dalam profesi tertentu dan membentuk partai politik. Properti secara rutin disita oleh rentenir pemerintah.
Setelah Partai Ba'this merebut kekuasaan dalam kudeta Suriah 1963, bahasa non-Arab dilarang di sekolah umum Suriah. Ini membahayakan pendidikan siswa yang termasuk minoritas seperti Kurdi, Turkmen, dan orang Asyur. Beberapa kelompok seperti Armenia, Adighe, dan Asyur mampu mengimbangi dengan mendirikan sekolah swasta, tetapi sekolah swasta Kurdi juga dilarang. Rumah sakit di Suriah Utara tidak memiliki peralatan untuk perawatan lanjutan dan sebagai gantinya pasien harus dipindahkan ke luar wilayah. Banyak nama tempat di-arab-kan pada 1960-an dan 1970-an.
Dalam laporannya untuk sidang ke-12 Dewan Hak Asasi Manusia PBB berjudul Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa "Kesuksesan pemerintah Suriah dalam mengadopsi kebijakan diskriminasi etnis dan penganiayaan nasional terhadap orang Kurdi, yang sepenuhnya merampas hak-hak nasional, demokrasi dan hak asasi mereka. Pemerintah memberlakukan program, peraturan, dan tindakan eksklusif berbasis etnis pada berbagai aspek kehidupan Kurdi; politik, ekonomi, sosial, dan budaya." Festival budaya Kurdi seperti Nawruz secara efektif dilarang.
Dalam banyak kasus, pemerintah Suriah secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan warga etnis Kurdi. Contoh terbesar seperti itu adalah konsekuensi dari sensus pada tahun 1962, yang dilakukan untuk tujuan ini. 120.000 warga etnis Kurdi melihat kewarganegaraan mereka diambil secara sewenang-wenang dan menjadi tanpa kewarganegaraan. Status ini diberikan kepada anak-anak dari ayah Kurdi yang tidak berkewarganegaraan. Pada tahun 2010, Human Rights Watch memperkirakan jumlah orang Kurdi tanpa kewarganegaraan di Suriah mencapai 300.000.
Pada tahun 1973, pemerintah Suriah menyita 750 km² lahan pertanian subur di Kegubernuran Al-Hasakah, yang dimiliki dan dibudidayakan oleh puluhan ribu warga Kurdi, dan memberikannya kepada keluarga Arab yang didatangkan dari provinsi lain. Pada tahun 2007, di Kegubernuran Al-Hasakah, 600 km² di sekitar Al-Malikiyah diberikan kepada keluarga Arab, sementara puluhan ribu penduduk Kurdi dari desa-desa yang bersangkutan digusur. Pengambilalihan ini dan lainnya adalah bagian dari apa yang disebut "Inisiatif Sabuk Arab" yang bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah yang kaya sumber daya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah Suriah dan penduduk Kurdi Suriah menjadi tegang.
Tanggapan partai dan gerakan Suriah utara terhadap kebijakan pemerintah Ba'this Hafez al-Assad sangat bervariasi. Pemerintah juga merekrut pejabat Kurdi, khususnya sebagai walikota, untuk meredakan hubungan etnis. Terlepas dari itu, kelompok etnis Suriah utara tetap sengaja kurang terwakili dalam birokrasi, dan banyak wilayah mayoritas Kurdi dijalankan oleh pejabat Arab dari bagian lain negara itu.
Badan-badan keamanan dan intelijen bekerja keras untuk menekan para pembangkang, dan sebagian besar partai Kurdi tetap menjadi gerakan bawah tanah. Pemerintah memantau, meskipun umumnya mengizinkan aktivitas sub-negara bagian ini karena minoritas utara termasuk Kurdi jarang menimbulkan kerusuhan kecuali kerusuhan Qamishli tahun 2004. Situasi membaik setelah kematian Hafez al-Assad dan pemilihan putranya, Bashar al-Assad, di bawah siapa jumlah pejabat Kurdi tumbuh.
Sebaliknya, Partai Buruh Kurdistan (PBK) tetap kurang populer di kalangan Kurdi di Kegubernuran al-Hasakah, di mana partai-partai Kurdi lainnya mempertahankan pengaruh yang lebih besar. Banyak orang Kurdi Suriah mengembangkan simpati jangka panjang untuk PBK, dan sejumlah besar, mungkin lebih dari 10.000, bergabung dengan pemberontakannya di Turki. Sebuah pemulihan hubungan antara Suriah dan Turki mengakhiri fase ini pada tahun 1998, ketika calan dan PBK secara resmi diusir dari Suriah utara. Bagaimanapun, PBK mempertahankan kehadiran klandestin di wilayah tersebut.
Pada tahun 2002, Partai Buruh Kurdistan (PBK) dan kelompok sekutunya mengorganisir Persatuan Komunitas Kurdistan (PKK) untuk mengimplementasikan ide calan di berbagai negara Timur Tengah. Sebuah cabang PKK juga didirikan di Suriah, dipimpin oleh Sofi Nureddin dan dikenal sebagai "PKK-Rojava". Dalam upaya untuk menjauhkan cabang Suriah dari PBK, Partai Persatuan Demokratik (PPD) didirikan sebagai penerus PBK Suriah secara de facto pada tahun 2003. Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), sayap paramiliter PPD, juga didirikan selama waktu ini, tetapi tetap tidak aktif.
Pembentukan otonomi de facto dan perang melawan NIIS
Pada tahun 2011, pemberontakan sipil meletus di Suriah, mendorong reformasi pemerintah yang tergesa-gesa. Salah satu masalah yang dibahas selama ini adalah status Kurdi Suriah yang tidak memiliki kewarganegaraan, ketika presiden Bashar al-Assad memberikan sekitar 220.000 kewarganegaraan Kurdi. Dalam beberapa bulan berikutnya, krisis di Suriah meningkat menjadi perang saudara.
Oposisi bersenjata Suriah menguasai beberapa wilayah, sementara pasukan keamanan kewalahan. Pada pertengahan 2012 pemerintah menanggapi perkembangan ini dengan menarik militernya dari tiga wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Kurdi dan menyerahkan kendali kepada milisi lokal. Ini telah digambarkan sebagai upaya oleh rezim Assad untuk menjaga penduduk Kurdi dari pemberontakan sipil awal dan perang saudara.
Partai politik Kurdi bawah tanah yang ada, yaitu Partai Persatuan Demokratik dan Dewan Nasional Kurdi (DNK), bergabung untuk membentuk Komite Tertinggi Kurdi (KTK) dan milisi Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) didirikan kembali untuk mempertahankan wilayah yang dihuni Kurdi di Suriah utara. Pada Juli 2012, SPR membentuk kendali di kota-kota Kobanî, Amuda dan Afrin, kemudian Komite Tertinggi Kurdi membentuk dewan kepemimpinan bersama untuk mengelola kota-kota. Lambat laun SPR juga menguasai kota-kota Al-Malikiyah, Ras al-Ayn, al-Darbasiyah, al-Muabbada, serta bagian dari Hasakah dan Qamishli.
Melakukan hal itu, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan sayap perempuannya, Satuan Perlindungan Wanita (SPW), sebagian besar memerangi faksi-faksi Tentara Pembebasan Suriah, dan milisi Islam seperti Jabhat al-Nusra dan Jabhat Ghuraba al-Sham. Itu juga mengalahkan milisi Kurdi saingan, dan menyerap beberapa kelompok loyalis pemerintah. Menurut peneliti Charles R. Lister, penarikan pemerintah dan kebangkitan SPR secara bersamaan mengangkat banyak alis, karena hubungan antara kedua entitas itu sangat kontroversi pada saat itu. SPR dikenal menentang kebijakan pemerintah tertentu, tetapi juga mengkritik keras oposisi Suriah.
Komite Tertinggi Kurdi dibubarkan pada tahun 2013, ketika Dewan Nasional Kurdi (DNK) meninggalkan aliansi dengan Satuan Perlindungan Rakyat dan membentuk Gerakan untuk Masyarakat Demokratis (TEV-DEM) dengan par politik lainnya. Pada 19 Juli 2013, DNK mengumumkan bahwa mereka telah menulis sebuah konstitusi untuk wilayah otonom Kurdi Suriah, dan berencana mengadakan referendum untuk menyetujui konstitusi pada Oktober 2013. Qamishli menjabat sebagai ibu kota de facto pertama dari badan pemerintahan yang dipimpin Dewan Nasional Kurdi.
Pengumuman itu dikecam secara luas oleh faksi-faksi moderat maupun Islam dari oposisi Suriah. Pada Januari 2014, tiga wilayah mendeklarasikan otonomi mereka sebagai kanton (Kanton Afrin, Kanton Jazira, dan Kanton Efrat) serta konstitusi sementara (juga dikenal sebagai kontrak sosial) telah disetujui. Oposisi Suriah dan partai-partai Kurdi yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Rakyat mengutuk langkah ini, yang menganggap sistem kanton ilegal, otoriter, dan mendukung pemerintah Suriah. Dewan Nasional Kurdi membantah bahwa konstitusi terbuka untuk ditinjau dan diubah, serta bahwa Satuan Perlindungan Rakyat telah dikonsultasikan tentang penyusunannya sebelumnya.
Dari September 2014 hingga musim semi 2015, pasukan Satuan Perlindungan Wanita di Kanton Kobanî, didukung oleh beberapa milisi Tentara Pembebasan Suriah dan sukarelawan internasional kiri dan Partai Buruh Kurdistan (PBK), berjuang dan akhirnya menangkis serangan oleh Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) selama Pengepungan Kobanî dan dalam serangan pemukiman Tell Abyad pada musim panas 2015, wilayah Kanton Jazira dan Kobanî sempat terhubung.
Setelah kemenangan SPW atas NIIS di Kanton Kobanî pada Maret 2015, aliansi antara SPW dan Amerika Serikat dibentuk, yang sangat mengkhawatirkan Turki, karena Turki menyatakan SPW adalah tiruan dari Partai Buruh Kurdistan (PBK) yang oleh Turki (Amerika dan Uni Eropa) ditetapkan sebagai teroris. Pada bulan Desember 2015, Dewan Demokratik Suriah dibentuk.
Pada 17 Maret 2016, pada konferensi yang diselenggarakan TEV-DEM di Rmelan, pembentukan Federasi Demokratik Rojava – Suriah Utara dideklarasikan di wilayah yang mereka kuasai di Suriah Utara. Deklarasi itu dengan cepat dikecam oleh pemerintah Suriah dan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah.
Pada bulan Maret 2016, Hediya Yousef dan Mansur Selum terpilih sebagai ketua bersama untuk komite eksekutif untuk mengatur konstitusi untuk wilayah tersebut, untuk menggantikan konstitusi 2014. Yousef mengatakan keputusan untuk membentuk pemerintah federal sebagian besar didorong oleh perluasan wilayah yang direbut dari NIIS "Sekarang, setelah pembebasan banyak daerah, menuntut kita untuk pergi ke sistem yang lebih luas dan lebih komprehensif yang dapat merangkul semua perkembangan di daerah, yang juga akan memberikan hak kepada semua kelompok untuk mewakili diri mereka sendiri dan untuk membentuk pemerintahan mereka sendiri".
Pada bulan Juli 2016, rancangan konstitusi baru disajikan, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi 2014, menyebutkan semua kelompok etnis yang tinggal di Suriah Utara dan menangani budaya mereka. Oposisi politik utama terhadap konstitusi adalah kaum nasionalis Kurdi, khususnya Satuan Perlindungan Rakyat, yang memiliki aspirasi ideologis yang berbeda dari koalisi TEV-DEM. Pada 28 Desember 2016, setelah pertemuan 151 anggota Dewan Demokratik Suriah di Rmelan, sebuah konstitusi baru diselesaikan; meskipun ada keberatan oleh 12 partai Kurdi, wilayah itu berganti nama menjadi Federasi Demokratik Suriah Utara, menghapus nama "Rojava".
Operasi dan pendudukan militer Turki
Pemerintah Turki menolak untuk mengizinkan bantuan dikirim ke SPW selama Pengepungan Kobani. Hal ini menyebabkan kerusuhan Kurdi, kegagalan proses perdamaian 2013-2015 pada Juli 2015 dan pembaruan konflik bersenjata antara PBK dan pasukan Turki. Menurut surat kabar pro-pemerintah Turki, Daily Sabah, organisasi induk SPW, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), menyediakan Partai Buruh Kurdistan dengan militan, bahan peledak, senjata, dan amunisi.
Pada Agustus 2016, Turki meluncurkan Operasi Perisai Eufrat untuk mencegah Pasukan Demokratik Suriah (PDS) yang dipimpin Satuan Perlindungan Wanita untuk menghubungkan Kanton Afrin dengan sisa Rojava dan untuk merebut Manbij dari PDS. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki merebut semua pemukiman di Jarabulus yang sebelumnya berada di bawah kendali PDS. PDS menyerahkan sebagian wilayah itu kepada pemerintah Suriah untuk bertindak sebagai zona penyangga melawan Turki. Manbij tetap di bawah kendali PDS.
Pada awal 2018, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun bersama Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki untuk merebut Afrin yang mayoritas Kurdi dan mengusir Satuan Perlindungan Wanita atau Pasukan Demokratik Suriah (PDS) dari wilayah tersebut. Kanton Afrin, sebuah subdivisi wilayah tersebut, diduduki dan lebih dari 100.000 warga sipil yang mengungsi dan pindah ke Kanton Shahba serta wilayah Kanton Afrin yang tetap berada di bawah PDS, kemudian dikontrol oleh Tentara Arab Suriah (TEAS). Pasukan Demokratik Suriah yang tersisa kemudian melancarkan pemberontakan yang sedang berlangsung terhadap pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki.
Pada tahun 2019, Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian melawan Pasukan Demokratik Suriah (PDS). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, Angkatan Udara Turki melancarkan serangan udara di kota-kota perbatasan. Tetapi pada 6 Oktober, presiden Donald Trump telah memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk mundur dari timur laut Suriah di mana mereka telah memberikan dukungan kepada PDS.
Jurnalis menyebut penarikan itu sebagai pengkhianatan serius terhadap Kurdi serta pukulan bencana bagi kredibilitas Amerika sebagai sekutu dan posisi Washington di panggung dunia. Seorang jurnalis lain menyatakan bahwa ini adalah salah satu bencana kebijakan luar negeri Amerika terburuk sejak Perang Irak. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki dan Turki merebut 68 pemukiman, termasuk Ras al-Ayn, Tell Abyad, Suluk, Mabrouka, dan Manajir selama operasi 9 hari sebelum gencatan senjata 120 jam diumumkan.
Operasi itu dikecam oleh masyarakat internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Turki dilaporkan. Outlet media menyebut serangan itu tidak mengejutkan karena presiden Turki Erdoğan selama berbulan-bulan memperingatkan bahwa kehadiran Satuan Perlindungan Wanita (SPW) di perbatasan Turki-Suriah meskipun zona penyangga Suriah Utara tidak dapat diterima.
Namun, peristiwa ini menimbulkan ketegangan di dalam Pasukan Demokratik Suriah (PDK), karena muncul perbedaan antara pimpinan PDK dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW). SPW bertekad untuk mempertahankan otonomi daerah dan berharap untuk melanjutkan aliansi dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, komando pusat PDK sekarang bersedia untuk memulai kembali negosiasi dengan Turki, tidak mempercayai Amerika Serikat, dan menekankan keberhasilan internasional ideologi kirinya atas kelangsungan hidup Rojava sebagai entitas administratif.
Geografi
Rojava terletak di sebelah barat Sungai Tigris bersama dengan perbatasan Turki. Rojava terdiri dari empat kanton: Kanton Jazira, Kanton Kobanî, Kanton Afrin, dan Kanton Shahba. Kanton Jazira berbatasan dengan Kurdistan Irak di sebelah tenggara. Perbatasan lainnya telah dipertentangkan selama Perang Saudara Suriah berlangsung.
Semua kanton berada di sekitar lintang 36 derajat setengah utara. Semuanya relatif datar kecuali untuk Pegunungan Kurdi yang berada di Katon Afrin. Dalam sistem kegubernuran di Suriah, wilayah Rojava sebagian besar merupakan bagian dari Kegubernuran Al-Hasakah, bagian utara dari Kegubernuran Al-Raqqah, dan bagian utara dari Kegubernuran Aleppo.
Majelis federal
Pada bulan Desember 2015, selama pertemuan perwakilan Suriah utara di Al-Malikiyah, para peserta memutuskan untuk mendirikan sebuah Majelis Federal, Majelis Demokratik Suriah untuk melayani sebagai wakil politik dari Pasukan Demokratik Suriah. Pemimpin bersama yang dipilih untuk memimpin majelis pada pendiriannya, adalah aktivis hak asasi manusia terkemuka Haytham Manna dan Dewan Eksekutif TEV-DEM Îlham Ehmed.
Dewan federal
Pada tingkat federasi Rojava, Dewan Federal kementerian menangani urusan ekonomi, pertanian, sumber daya alam, dan urusan luar negeri. Para menteri diangkat oleh TEV-DEM; pemilihan umum yang rencananya akan digelar sebelum akhir 2014, ditunda karena pertempuran.
Di antara ketentuan lainnya yang diuraikan adalah kuota 40% untuk partisipasi perempuan dalam pemerintahan, serta kuota lain untuk pemuda. Sehubungan dengan keputusan untuk memperkenalkan aksi afirmatif bagi etnis minoritas, semua organisasi pemerintah dan kantor didasarkan pada sistem presiden bersama.
Demografi
Demografi wilayah ini secara historis sangat beragam. Salah satu perubahan besar pada zaman modern adalah pada tahun-tahun awal abad ke-20 karena Asyur dan genosida Armenia, ketika banyak orang Asyur dan Armenia melarikan diri ke Suriah dari Turki. Peristiwa ini diikuti oleh banyaknya orang Kurdi yang melarikan diri dari Turki pasca pemberontakan Syekh Said. Perubahan besar lain pada zaman modern adalah kebijakan Baath yang menambah permukiman bangsa Arab di Rojava.
Baru-baru ini, selama Perang Saudara Suriah, penduduk Rojava meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 4,6 juta. Di antara pendatang baru adalah orang Suriah dari semua etnis yang telah melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di bagian lain dari Suriah. Banyak warga etnis Arab dari Irak yang juga telah melarikan diri ke Rojava.
Konflik Irlandia Utara
Konflik Irlandia Utara (yang dalam bahasa Inggris dijuluki The Troubles dan Na Trioblóidí dalam bahasa Irlandia, arti harfiah "Masalah"), adalah sebuah konflik etno-nasionalis  di Irlandia Utara selama akhir abad ke-20. Konflik ini dikenal secara internasional sebagai konflik Irlandia Utara,   kadang-kadang digambarkan sebagai "perang gerilya" atau "perang bertingkat rendah". Konflik ini dimulai pada akhir tahun 1960-an dan secara luas dianggap telah berakhir melalui Perjanjian Jumat Agung pada tahun 1998. Meskipun pada umumnya konflik ini terjadi di Irlandia Utara, kekerasan juga meluas ke beberapa bagian di Republik Irlandia, Inggris, dan daratan Eropa.
Konflik ini pada dasarnya bersifat politis dan nasionalistik, dan didorong oleh peristiwa sejarah. Konflik ini juga memiliki dimensi etnis atau sektarian, meski bukan konflik antar agama. Salah satu isu utama adalah status konstitusional Irlandia Utara. Pihak Unionis/loyalis, yang mayoritas beragama Protestan dan memiliki kewarganegaraan Britania Raya (bersama dengan yang lainnya dari Irlandia Utara), ingin Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di pihak lain, kaum Nasionalis Irlandia/republiken, yang kebanyakan orang Katolik, ingin Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Konflik ini dimulai dari sebuah kampanye untuk mengakhiri diskriminasi terhadap kaum nasionalis/Katolik yang minoritas oleh pemerintah Unionis/Protestan dan kepolisian. Kampanye protes ini dikecam oleh pemerintah dan disambut dengan kekerasan oleh para loyalis, yang dipandang kaum republiken sebagai kuda pengintai mereka. Meningkatnya kekerasan secara luas, dan konflik antara pemuda nasionalis dan polisi, akhirnya menyebabkan pengerahan tentara Britania Raya. Meski pada awalnya disambut oleh warga Katolik, tentara secara bertahap dianggap menjadi semakin kasar. Munculnya organisasi paramiliter bersenjata menyebabkan peperangan terus berlanjut selama tiga dekade ke depan.
Pihak-pihak utama yang terlibat dalam konflik ini adalah organisasi paramiliter republik seperti Tentara Republik Irlandia Sementara (IRA) dan Tentara Pembebasan Nasional Irlandia (INLA); paramiliter loyalis seperti Pasukan Sukrelawan Ulster (UVF) dan Asosiasi Pertahanan Ulster (UDA); pasukan keamanan negara Britania Raya —termasuk Angkatan Darat Britania dan Royal Ulster Constabulary (RUC); dan aktivis politik maupun politisi. Pasukan keamanan Republik Irlandia memainkan peran yang lebih kecil. Lebih dari 3.500 orang tewas dalam konflik ini, 52% adalah warga sipil, 32% adalah anggota pasukan keamanan Britania Raya, dan 16% adalah anggota kelompok paramiliter. Telah terjadi kekerasan sporadis sejak Perjanjian Jumat Agung ditandatangani, termasuk sebuah kampanye oleh kaum republiken yang menolak gencatan senjata.
1609–1912
Sejak Inggris menjadikan Irlandia sebagai bagian dari wilayahnya pada awal abad ke-19, muncul 2 kelompok besar di Irlandia: kelompok loyalis dan kelompok unionis (mayoritas Protestan) yang dekat dengan Inggris serta golongan nasionalis (mayoritas Katolik), mereka menginginkan restorasi parlemen Irlandia agar kaum Katolik Irlandia bisa mendapatkan kesetaraan dengan kaum Protestan.
1912–1922
Pada awal abad ke-20, terjadi gejolak dalam Partai Parlementer Irlandia yang memegang peranan penting dalam aktivitas politik internal Irlandia dan berhaluan loyalis-unionis sehingga memberi keleluasaan bagi kaum nasionalis dan republik untuk segera mengupayakan restorasi parlemen Irlandia. Peristiwa tersebut membawa ketakutan bagi kaum unionis dan loyalis yang mayoritas beragama Protestan. Mereka khawatir jika restorasi parlemen itu benar-benar terwujud, nasib mereka sebagai kaum minoritas di pulau tersebut akan terancam. Tahun 1912, kaum unionis-loyalis akhirnya mendirikan angkatan bersenjata bernama Ulster Volunteers. Tidak berselang lama, kaum nasionalis-republik mendirikan angkatan bersenjata bernama Irish Volunteers dengan tujuan mengimbangi aktivitas Ulster Volunteers.
Pada 1916 terjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Irlandia. Sekelompok simpatisan nasionalis republik menyandera kantor pos di kota Dublin, lalu mengibarkan bendera hijau yang menyimbolkan "Republik Irlandia" sambil memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Peristiwa yang juga dikenal sebagai "Easter Rising" tersebut pada awalnya tidak dipedulikan oleh mayoritas rakyat Irlandia, tetapi semuanya berubah ketika ke-16 orang yang dianggap terlibat dalam peristiwa tersebut dieksekusi 2 tahun sesudahnya oleh pemerintah Britania Raya. Tindakan eksekusi tersebut diikuti dengan aksi mogok tentara asal Irlandia yang berada dalam angkatan perang Inggris dan menimbulkan aksi perlawanan dari rakyat Irlandia yang dimotori oleh angkatan bersenjata Pasukan Republik Irlandia (IRA) yang merupakan hasil reorganisasi dari angkatan bersenjata Irish Volunteers.
Memanfaatkan opini mayoritas publik Irlandia saat itu yang menolak keberadaan Inggris di Pulau Irlandia, partai Sinn Fein yang berhaluan nasionalis republik berhasil meraih suara dominan di banyak wilayah di Irlandia dalam pemilu pada tahun 1918, tetapi hanya meraih sedikit suara di wilayah utara Irlandia atau Ulster. Keberhasilan Sinn Fein meraih banyak suara di Irlandia itu memberi mereka dominasi dalam parlemen Irlandia sehingga memberi mereka keleluasaan untuk membentuk parlemen sendiri (Dail) dan melakukan negosiasi dengan Kerajaan Britania untuk menentukan nasib Irlandia selanjutnya.
Pada 1920, melalui Traktat Anglo-Inggris yang disepakati dengan parlemen Irlandia, Kerajaan Britania akhirnya memberi kemerdekaan pada mayoritas wilayah Irlandia sebagai negara merdeka berstatus dominion hingga merdeka penuh sebagai republik usai Perang Dunia II, tetapi tetap memasukkan wilayah Irlandia Utara (Ulster) sebagai bagian dari kerajaannya. Inggris beralasan kebijakan itu sudah disepakati dalam traktat yang intinya menyatakan bahwa dalam pemilu yang dilakukan, mayoritas rakyat di sejumlah wilayah Irlandia Utara memilih tetap bergabung dengan Inggris.
Keputusan Inggris tersebut disambut baik kaum loyalis-unionis, tetapi ditolak oleh kaum nasionalis-republik yang menyatakan bahwa keputusan tersebut menentang keinginan mayoritas rakyat Irlandia keseluruhan. Kaum unionis, loyalis, dan Protestan merupakan mayoritas di wilayah Irlandia Utara, tetapi merupakan minoritas di wilayah Pulau Irlandia. Kebijakan tersebut lalu menimbulkan friksi dalam tubuh IRA sehingga terjadilah perang sipil Irlandia antara kelompok IRA yang pro-traktat dengan kelompok IRA yang anti-traktat danmenghendaki Irlandia bersatu. Perang yang dikenal sebagai Perang Sipil Irlandia itu berakhir dengan kemenangan IRA pro-traktat yang saat itu juga dibantu Inggris.