cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Purwodadi, Angsana, Tanah Bumbu
Sejarah
Desa Purwodadi adalah desa eks transmigrasi tahun 1982, yang dahulu bernama proyek transmigrasi sebamban IV Blok. Proyek transmigrasi Sebamban IV terdiri dari 5 ( lima ) Unit / Blok yaitu: Blok A, blok B, blok C, blok D, dan Blok E. Asal mula desa Purwodadi adalah Pada tahun 1982 masyarakat transmigran mulai tinggal pemukiman transmigrasi sebamban IV Blok B. Mereka para transmigran berasal dari berbagai daerah, khususnya daerah-daerah yang padat penduduknya. Yaitu: pindahan dari Tabunganen Kabupaten Barito Kuala, dari Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Banyumas, dari Provinsi Jawa Timur terdiri dari kabupaten kediri, Kabupaten Ngawi, Provinsi Bali, serta Provinsi DKI Jaya. Mereka datang di daerah baru penuh dengan rasa suka cita, semangat kerjanya sangat tinggi, terbukti mereka beramai-ramai membuka lahan pekarangan, kemudian dilanjutkan dengan membuka lahan usaha mereka masing-masing. Para transmigran tersebut mendapat jatah hidup selama 1,5 tahun dari pemerintah. Selang waktu beberapa tahun, yang mulanya mereka bersemangat untuk membuka lahan, akhirnya mereka lambat laun mulai lesu dalam mengerjakan lahan mereka karena hasil panen sering gagal. Kegagalan hasil panen tersebut disebabkan oleh adanya hama babi yang menyerang/merusak tanaman, akibat hutan rusak. Dampak dari hal tersebut, sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka harus kesana kemari mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ada sebagian sebagai buruh bangunan di kota, sebagian merantau ke luar daerah, dan sebagian lagi bertahan di desa. Hingga Pada tahun 1996 masyarakat atau Petani yang masih memiliki Lahan Usaha I dan II didata sesuai kepemilikan oleh Pemerintah Desa dan Pengurus KUD Tuwuh Sari untuk di daftarkan perkebunan plasma kelapa Sawit bekerjasama PT. SAJANG HEULANG dengan Program Plasma KKPA, setelah melalui proses pendataan final maka pada tahun 2000 Penanaman Kelapa Sawit mulai direalisasikan. Pimpinan desa waktu masih di bawah pembinaan transmigrasi adalah Kepala unit pemukiman Trasnmigrasi yang disingkat KUPT. KUPT yang pertama adalah I NYOMAN SAUDARNA tahun 1982 – 1983, KUPT kedua adalah MUJIONO tahun 1983 -1984, KUPT ketiga adalah SUWAJI tahun 1984 – 1985, dan KUPT terakhir MUSLIH tahun 1985 -1986. Pada tahun 1986 – 1987 Proyek Sebamban IV diusulkan kepada daeah kabupaten Kotabaru menjadi desa Persiapan dan bernama Desa Puwodadi.Trisno Miharjo Sebagai Pejabat Kepala Desa Persiapan. Selanjutnya di bentuk lembaga-lembaga Desa. Tahun 1988 menjadi Desa Definitif dengan nama Desa Purwodadi dipimpin oleh Kepala Desa.
Kondisi desa
Berdasarkan luas wilayahnya desa Purwodadi memiliki luas wilayah ± 2.935 Ha dengan batas wilayah sebelah Utara dengan Kebun Kelapa sawit, sebelah Timur dengan desa Angsana, sebelah Selatan dengan desa Angsana, sedangkan sebelah Barat dengan Desa Angsana.Desa Purwodadi merupakan salah satu sentral kegiatan masyarakat sekecamatan Angsana, jarak tempuh desa ke kecamatan Angsana berjarak 4 km, sedangkan jarak tempuh ke ibu Kotapaten Tanah Bumbu 85 km. Secara geografis desa Purwodadi dengan luasan ± 2.935 Ha, terdiri dari dataran semua dari luas wilayah tersebut. Desa Purwodadi dipengaruhi oleh dua musim, yakni musim kemarau dan musim hujan dengan suhu udara maksimum rata-rata antara 30,5 °C - 32;9 °C dan musim hujan dengan suhu udara minimum rata-rata antara 22,7 °C - 24,7 °C. Penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh sehingga menyebabkan sering kali turun hujan. Desa Purwodadi memiliki rata-rata curah hujan berkisar antara 0,9-13,5 mm dengan jumlah hari hujan berkisar antara 5-28 hari/tahun.
Kepala desa
Data Kepala Desa Purwodadi :
Danau Ahémé
Danau Ahémé adalah sebuah danau terbesar kedua di Benin, dengan luas 78 kilometer persegi (30 mil persegi) di musim kemarau yang membentang hingga 100 kilometer persegi (39 mil persegi) di musim hujan. Danau ini memiliki panjang 24 kilometer (15 mil) dan memiliki lebar rata-rata 3,6 kilometer (2,2 mil).
Sungai Couffo mengalir ke ujung utara rawa danau, sementara Terusan Aho sepanjang 10 km menghubungkan ujung selatan danau ke Laguna Grand-Popo di pantai Atlantik. Saluran ini mengalir ke selatan selama musim hujan tetapi membalikkan arah di musim kemarau, yang menyebabkan salinitas ujung selatan danau meningkat.
Purwodadi, Angsana, Tanah Bumbu
Kepala desa
2.Hasan Nuryadi 2000 - 2002
3.Wahyudi 2002 – 2007
4.Jumoro 2007 – 2013
5.Heriyanto 2013 - 2019
6.Jumoro 2019 - Sekarang Desa Purwodadi pernah mengikuti Perlombaan Desa dan Kelurahan Seluruh Indonesia (Nasional) mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2008 dan meraih Juara I dibawah kepemimpinan Jumoro SPd.MM dan pada tahun 2018 Desa Purwodadi kembali mengikuti Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi dibawah kepemimpinan Heriyanto dan meraih Juara II.
Geografis
Desa Purwodadi memiliki luas wilayah 2.935 Ha dengan lahan produktif perkebunan 1.188 Ha, lahan pertanian,peternakan,sungai,jalan dan kuburan 1.747 Ha Jumlah RT dan Dusun
1. Margo Mulyo 9
2. Sumber Sari 8
Allactoneura neocaledonica
Allactoneura neocaledonica adalah spesies lalat yang berasal dari genus Allactoneura dan famili Mycetophilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Purwodadi, Angsana, Tanah Bumbu
Geografis
Letak Desa Purwodadi berada di sebelah selatan Kecamatan Angsana jarak dari Desa Purwodadi Kecamatan Angsanasekitar ± 4 km dan ke Kota Kabupaten sekitar 85 km, batas-batasnya adalah=
Ekonomi
Jumlah penduduk Desa Purwodadi sebanyak 2.446 jiwa dengan penduduk usia produktif 993 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 64 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah buruh perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet sedangkan hasil produksi ekonomis masyarakat Desa Purwodadi yang menonjol adalah perkebunan kelapa sawit.
Cilengkrang, Pasaleman, Cirebon
Cilengkrang adalah desa di kecamatan Waled, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia.
Allactoneura neocaledonica
Lalat ini biasanya dapat ditemui di tempat lembap.
Balistit
Balistit adalah bahan pendorong tanpa asap yang terbuat dari dua bahan peledak tinggi, nitroselulosa dan nitrogliserin. Balistit dikembangkan dan dipatenkan oleh Alfred Nobel pada akhir abad ke-19. Sebagian besar balistit digunakan sebagai senjata api modern dan artileri.
Alfred Nobel mematenkan balistit pada tahun 1887 ketika dia tinggal di paris. Formulasinya terdiri dari 10% kamper ditambah nitrogliserin dan kolodion dengan komposisi yang sama. Kamper bereaksi dengan produk asam dari pemecahan kimiawi dari dua bahan peledak terhadap penguraian lebih lanjut dan mencegah ledakan spontan. Namun, kapur barus cenderung menguap seiring waktu, meninggalkan campuran yang berpotensi tidak stabil.
Kota Sawahlunto
Sawahlunto adalah salah satu kota yang berada di provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota yang terletak 95 km sebelah timur laut kota Padang ini, dikelilingi oleh tiga kabupaten di Sumatra Barat, yaitu kabupaten Tanah Datar, kabupaten Solok, dan kabupaten Sijunjung. Kota Sawahlunto memiliki luas 273,45 km² yang terdiri dari empat kecamatan dengan jumlah penduduk lebih dari 66.962 jiwa (2021). Pada masa pemerintah Hindia Belanda, kota Sawalunto dikenal sebagai kota tambang batu bara. Kota ini sempat mati, setelah penambangan batu bara dihentikan.
Saat ini kota Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multi etnik, sehingga menjadi salah satu kota tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong pariwisata dan mencanangkan Sawahlunto menjadi "Kota Wisata Tambang yang Berbudaya".
Sejarah
Cikal bakal dijadikannya Sawahlunto sebagai kota terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa geolog asal Belanda ke pedalaman Minangkabau (saat itu dikenal sebagai Dataran Tinggi Padang), sebagaimana yang ditugaskan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Penelitian pertama dilakukan oleh Ir. C. De Groot van Embden pada tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Ir. Willem Hendrik de Greve pada tahun 1867. Dalam penelitian De Greve, diketahui bahwa terdapat 200 juta ton batu bara yang terkandung di sekitar aliran Batang Ombilin, salah satu sungai yang ada di Sawahlunto. Sejak penelitian tersebut diumumkan ke Batavia pada tahun 1870, pemerintah Hindia Belanda mulai merencanakan pembangunan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan eksploitasi batu bara di Sawahlunto. Selanjutnya Sawahlunto juga dijadikan sebagai kota pada tahun 1888, tepatnya pada tanggal 1 Desember yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Sawahlunto.
Kota ini mulai memproduksi batu bara sejak tahun 1892. Seiring dengan itu, kota ini mulai menjadi kawasan pemukiman pekerja tambang, dan terus berkembang menjadi sebuah kota kecil dengan penduduk yang intinya adalah pegawai dan pekerja tambang. Sampai tahun 1898, usaha tambang di Sawahlunto masih mengandalkan narapidana yang dipaksa bekerja untuk menambang dan dibayar dengan harga murah. Pada tahun 1889, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun jalur kereta api menuju Kota Padang untuk memudahkan pengangkutan batu bara keluar dari Kota Sawahlunto. Jalur kereta api tersebut mencapai Kota Sawahlunto pada tahun 1894, sehingga sejak angkutan kereta api mulai dioperasikan produksi batu bara di kota ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai ratusan ribu ton per tahun.
Bentang alam
Bentang alam kota Sawahlunto memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 250 meter sampai 650 meter di atas permukaan laut. Bagian utara kota ini memiliki topografi yang relatif datar meski berada pada sebuah lembah, terutama daerah yang dilalui oleh Batang Lunto, di mana di sekitar sungai inilah dibentuknya pemukiman dan fasilitas-fasilitas umum yang didirikan sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Sementara itu bagian timur dan selatan kota ini relatif curam dengan kemiringan lebih dari 40%.
Kota Sawahlunto terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan dan memiliki luas 273,45 km². Dari luas tersebut, lebih dari 26,5% atau sekitar 72,47 km² merupakan kawasan perbukitan yang ditutupi hutan lindung. Penggunaan tanah yang dominan di kota ini adalah perkebunan sekitar 34%, dan danau yang terbentuk dari bekas galian tambang batu bara sekitar 0,25%.
Iklim dan topografi
Seperti daerah lainnya di Sumatra Barat, kota Sawahlunto mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimun 22,5 °C dan maksimum 27,5 °C. Sepanjang tahun terdapat dua musim, yaitu musim hujan dari bulan November sampai Juni dan musim kemarau dari bulan Juli sampai Oktober. Tingkat curah hujan kota Sawahlunto mencapai rata-rata 1.071,6 mm per tahun dengan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember.
Batas Administrasi
Berikut adalah batas-batas administrasi Kota Sawahlunto menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok:
Pemerintahan
Sejak tahun 1918, Sawahlunto telah berstatus gemeente (kota). Namun belum sempat menjadi stadsgemeente walaupun hingga tahun 1930 telah memiliki penduduk yang banyak. Pada tanggal 10 Maret 1949, Sawahlunto bersama dengan wilayah kabupaten Solok, kota Solok, kabupaten Sijunjung, dan kabupaten Dharmasraya sekarang, ditetapkan menjadi Afdeeling Solok yang dipimpin oleh seorang bupati. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, status Sawahlunto kemudian berubah menjadi daerah tingkat II dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dan mulai dipimpin oleh seorang wali kota.
Terhitung mulai tanggal 11 Juni 1965, ditunjuklah Achmad Noerdin, S.H. sebagai wali kota Sawahlunto pertama yang memerintah hingga tahun 1971. Tidak lama kemudian terpilihlah Drs. Shaimoery, S.H. menjadi wali kota selanjutnya hingga tahun 1983, lalu digantikan oleh Drs. Nuraflis Salam dan Drs. H. Rahmatsjah yang masing-masing menjabat selama 5 tahun berikutnya. Pada tahun 1993, Drs. H. Subari Sukardi menjadi pemimpin kota ini selama dua periode hingga tahun 2003. Kemudian sejak tahun 2003, kota ini mulai dipimpin oleh Ir. H. Amran Nur yang juga memimpin selama dua periode hingga tahun 2013. Selanjutnya, Sawahlunto dipimpin oleh Ali Yusuf, S.Pt. hingga 2018. Sejak 17 September 2018 hingga saat ini, Deri Asta, S.H. memimpin Kota Sawahlunto.
Kependudukan
Jumlah penduduk kota Sawahlunto mengalami penurunan yang sangat tajam sejak merosotnya produksi batu bara di kota ini pada tahun 1940, dari 43.576 orang pada tahun 1930 menjadi 13.561 orang pada tahun 1980. Kemudian secara perlahan, jumlah penduduk kota ini meningkat pada tahun 1990, sejalan dengan kembali pulihnya produksi batu bara sejak tahun 1980.
Pada tahun 1990, wilayah administrasi kota Sawahlunto diperluas dari hanya 7,78 km² menjadi 273,45 km² dan membawa konsekuensi jumlah penduduknya meningkat. Sehingga pada tahun 1995, jumlah penduduk kota Sawahlunto mencapai 55.090 orang. Namun pada tahun 2000, jumlah penduduk kota Sawahlunto menurun menjadi 50.668 orang, artinya selama lima tahun telah terjadi penurunan sekitar 8%. Hal ini disebabkan oleh sebagian perumahan pegawai PT Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin dipindahkan ke luar daerah kota Sawahlunto. Sehingga dari segi ini tampak kaitannya antara usaha pertambangan batu bara dengan jumlah penduduk kota Sawahlunto.
Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan jumlah penduduk kota Sawahlunto mengalami peningkatan, dari sebelumnya 54.310 orang pada tahun 2008 menjadi 56.812 orang. Kecamatan Talawi merupakan kecamatan dengan penduduk terbanyak, yaitu 17.676 orang atau sekitar 31,11% dari jumlah penduduk kota Sawahlunto. Kepadatan penduduk kota Sawahlunto pada tahun 2010 adalah 238 orang per km², di mana kecamatan Lembah Segar adalah kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu 431 orang per km². Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk kota Sawahlunto adalah 98, yang artinya jumlah penduduk laki-laki 2% lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk perempuan.
Pendidikan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kompetensi siswa di kota Sawahlunto, salah satu program pemerintah setempat adalah dengan memberikan pelatihan bahasa Inggris sejak dini.
Di kota Sawahlunto berdiri Akademi Komunitas Negeri Kota Sawahlunto dan kampus jauh dari UNP. Sebagai kota tambang batubara, di kota Sawahlunto berdiri Balai Diklat Tambang Bawah Tanah yang berada di bawah Kementerian ESDM.
Keagamaan
Mayoritas penduduk Kota Sawahlunto memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Hindu, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, juga terdapat dua gereja di Kota Sawahlunto, yaitu Gereja Paroki Sawahlunto St. Barbara dan Gereja HKBP Sawahlunto.
Suku bangsa
Penduduk kota Sawahlunto saat ini didominasi oleh kelompok etnik Minangkabau dan Jawa. Etnik lain yang juga menjadi penghuni adalah Tionghoa dan Batak. Sejak dijadikannya Sawahlunto sebagai kota tambang batu bara atau sejak didirikannya kota ini pada abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai mengirim narapidana dari berbagai penjara di Indonesia ke kota Sawahlunto sebagai pekerja paksa, sehingga sekitar 20.000 narapidana telah dikapalkan ke Sawahlunto. Pekerja paksa inilah yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai Orang Rantai.
Hukum dan HAM
Semenjak tahun 2015 berdiri Lapas Narkoba Sawahlunto yang menampung seluruh narapidana kasus narkotika di Sumatra Barat. Lapas Narkoba Sawahlunto dapat menampung hingga 1.000 warga binaan.
Perekonomian
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Sawahlunto merupakan kota dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia. Sawahlunto juga termasuk kota dengan pendapatan per kapita kedua tertinggi di Sumatra Barat, di mana mata pencarian penduduk sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan jasa. Selain itu, sektor lain seperti pertanian dan peternakan juga masih diminati masyarakat. Bahkan beberapa kawasan sedang dikembangkan untuk menjadi daerah sentral industri kerajinan dan makanan kecil.
Selama seratus tahun lebih, batu bara telah dieksploitasi mencapai sekitar 30 juta ton, dan masih tersisa cadangan lebih dari 100 juta ton. Namun masa depan penambangan batu bara di kota Sawahlunto masih belum jelas, sebab cadangan yang tersisa hanya bisa dieksploitasi sebagai tambang dalam. Sedangkan dapat tidaknya eksploitasi tersebut sangat bergantung kepada penguasaan teknologi dan permintaan pasar. Selain itu, penyelenggaraan pertambangan batu bara juga sedang mengalami reorientsi oleh berkembangnya semangat desentralisasi atau tuntuntan otonomi daerah yang membangkitkan keinginan masyarakat setempat untuk melakukan penambangan sendiri.
Perhubungan
Penemuan cadangan batu bara di kota Sawahlunto telah mendorong pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api menuju kota Padang dalam mendistribusikan batu bara. Pembangunan ini dimulai pada tahun 1889 dan selesai pada tahun 1896. Jalur kereta api ini selain menghubungkan kota Padang dengan kota Sawahlunto, juga mencapai kota-kota lain seperti kota Solok, kota Pariaman, kota Bukittinggi, kota Padang Panjang, dan kota Payakumbuh. Namun akibat menurunnya produksi batu bara sejak tahun 2000, kegiatan pengangkutan batu bara dengan kereta api berhenti total.
Jarak kota Padang ke Sawahlunto adalah sekitar 95 km dan dapat ditempuh baik dengan bus maupun kendaraan pribadi. Dapat pula diakses dengan kereta api yang beroperasi pada hari tertentu dari kota Padang Panjang.
Pariwisata
Objek wisata unggulan yang ada di kota ini adalah atraksi wisata tambang, di mana pengunjung dapat melakukan napak tilas pada areal bekas penambangan yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda.
Museum
Selain peninggalan bersejarah, dapur umum yang sebelumnya dapat memproduksi makanan setiap waktu untuk ribuan pekerja paksa dan stasiun kereta api sebagai tempat dilakukannya aktivitas pengangkutan batu bara dijadikan museum pada tahun 2005. Masing-masing dinamakan Museum Gudang Ransum dan Museum Kereta Api Sawahlunto. Sedangkan bangunan pusat pembangkit listrik yang didirikan pada tahun 1894, sejak tahun 1952 dijadikan masjid dengan nama Masjid Agung Nurul Islam atau dikenal sebagai Masjid Agung Sawahlunto. Masjid ini memiliki satu kubah besar di tengah yang dikelilingi oleh empat kubah dengan ukuran yang lebih kecil, dan memiliki menara yang tingginya mencapai 80 meter.
Bill Monroe
William Smith "Bill" Monroe adalah seorang pemain mandolin, penyanyi, dan penulis lagu Amerika yang membuat gaya musik yang dikenal sebagai bluegrass. Karena itu, ia umum disebut sebagai "Bapak Bluegrass". Genre tersebut mengambil nama dari bandnya, Blue Grass Boys, yang mengambil nama dari negara bagian kampung halaman Monroe Kentucky. Karier pentas Monroe berjalan selama 69 tahun sebagai penyanyi, instrumentalis, komposer dan ketua band.
Kota Sawahlunto
Wisata alam
Kota ini juga memiliki objek wisata lain seperti kebun binatang yang memiliki luas sekitar 40 hektare dan Resort Wisata Kandi dengan luas 393,4 hektare. Ada 3 danau yang terbentuk dari bekas galian penambangan batu bara di Resort Wisata Kandi, yaitu Danau Kandi, Danau Tanah Hitam, dan Danau Tandikek. Selain itu, juga terdapat wahana rekreasi keluarga yang dikenal dengan nama Waterboom Sawahlunto.
Olahraga
Di kota ini terdapat lapangan pacuan kuda milik pemerintah setempat yang bernama Lapangan Pacuan Kuda Bukit Kandih. Setiap tahunnya diselenggarakan lomba pacuan kuda di lapangan ini. Lapangan pacuan kuda seluas 39.69 hektare tersebut memiliki track pacuan kuda sepanjang 1.400 meter dengan lebar 20 meter dan dapat menampung sekitar 30.000 penonton. Selain itu, kota ini juga memiliki arena road race seluas 10 hektare dengan track lintasan beraspal hotmix sepanjang 1,2 km dan telah berstandar nasional.
Kota Sawahlunto termasuk kota yang menjadi bagian dari tahapan perlombaan balap sepeda Tour de Singkarak. Pada Tour de Singkarak 2011, kereta uap wisata bertenaga batu bara yang oleh masyarakat setempat dinamai Mak Itam dipakai untuk membawa pembalap sepeda menuju lokasi start etape 5a di Silungkang. Dalam tiga kali penyelenggaraan ajang balap sepeda Tour de Singkarak, kota Padang selalu menjadi titik start pelombaan. Namun untuk tahun 2012 titik start lomba dipindahkan ke kota Sawahlunto, sedangkan Padang sebagai ibu kota Sumatra Barat dijadikan titik finish lomba.
Media
Stasiun televisi milik pemerintah yang beroperasi di Kota Sawahlunto adalah TVRI Sumatera Barat. Selain itu ada stasiun televisi swasta yang beroperasi di Kota Sawahlunto antara lain:
Radio
Sawahlunto memiliki dua stasiun radio, SKA FM (sudah tidak aktif) dan Radio Pemda Sawahlunto FM di frekuensi FM 99,9 MHz.
Tokoh-tokoh dari kota ini
Djohan Soetan Soelaiman dan Djohor Soetan Perpatih, bersaudara adalah saudagar besar Minangkabau pada paruh pertama abad ke-20 atau pada masa kolonial. Mereka memiliki Handelsvereeniging Djohan-Djohor (Perusahaan Dagang Djohan-Djohor) yang berbasis di Pasar Senen.
Mohammad Yamin, pahlawan nasional Indonesia berasal dari kota ini. Saudaranya, Djamaluddin Adinegoro merupakan tokoh pers nasional yang namanya dijadikan penghargaan penghargaan tertinggi bagi karya jurnalistik Indonesia, Hadiah Adinegoro. Tokoh pers lainnya asal Kota Sawahlunto adalah Ani Idrus, seorang wartawati senior.
Yunizar, salah satu pelukis kenamaan dunia berasal dari kota Sawahlunto. Yunizar bersama 20 perupa Indonesia lainnya masuk dalam daftar 500 pelukis terlaris di dunia berdasarkan Top 500 Artprice 2008/2009 yang disusun oleh sebuah lembaga analis pasar perkembangan pasar seni rupa dunia, Artprice, yang berbasis di Paris, Prancis.
Soedjatmoko, diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai sebagai rektor Universitas Perserikatan Bangsa Bangsa di Tokyo, Jepang.
Kota Padang
Padang adalah kota terbesar di pantai barat Pulau Sumatra sekaligus ibu kota Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Kota ini adalah pintu gerbang barat Indonesia dari Samudra Hindia. Secara geografi, Padang dikelilingi perbukitan yang mencapai ketinggian 1.853 mdpl dengan luas wilayah 1.414,96 km², lebih dari separuhnya berupa hutan lindung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022, kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 919.145 jiwa. Padang merupakan kota inti dari pengembangan wilayah metropolitan Palapa.
Sejarah Kota Padang tidak terlepas dari peranannya sebagai kawasan rantau Minangkabau, yang berawal dari perkampungan nelayan di muara Batang Arau lalu berkembang menjadi bandar pelabuhan yang ramai setelah masuknya Belanda di bawah bendera Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hari jadi kota ditetapkan pada 7 Agustus 1669, yang merupakan hari penyerangan loji Belanda di Muara Padang oleh masyarakat Pauh dan Koto Tangah. Semasa penjajahan Belanda, kota ini menjadi pusat perdagangan emas, teh, kopi, dan rempah-rempah. Memasuki abad ke-20, ekspor batu bara dan semen mulai dilakukan melalui Pelabuhan Teluk Bayur. Saat ini, infrastruktur Kota Padang telah dilengkapi oleh Bandar Udara Internasional Minangkabau serta jalur kereta api yang terhubung dengan kota lain di Sumatra Barat.
Sentra perniagaan kota berada di Pasar Raya Padang, dan didukung oleh sejumlah pusat perbelanjaan modern dan 16 pasar tradisional. Padang merupakan salah satu pusat pendidikan terkemuka di luar Pulau Jawa, ditopang dengan keberadaan puluhan perguruan tinggi. Sebagai kota seni dan budaya, Padang dikenal dengan legenda Malin Kundang dan novel Sitti Nurbaya. Setiap tahunnya, berbagai festival diselenggarakan untuk menunjang sektor pariwisata. Di kalangan masyarakat Indonesia, nama kota ini umumnya diasosiasikan dengan etnis Minangkabau serta masakan khasnya dikenal sebagai masakan Padang.
Sejarah
Tidak ada data pasti siapa yang memberi nama kota ini Padang. Namun, kota ini pada awalnya diperkirakan berupa sebuah lapangan, dataran, atau gurun yang luas sehingga dinamakan Padang. Dalam bahasa Minang, kata padang juga dapat bermaksud pedang.
Menurut tambo setempat, kawasan kota ini dahulunya merupakan bagian dari kawasan rantau yang didirikan oleh para perantau Minangkabau dari Dataran Tinggi Minangkabau (darek). Tempat permukiman pertama mereka adalah perkampungan di pinggiran selatan Batang Arau di tempat yang sekarang bernama Seberang Padang. Kampung-kampang baru kemudian dibuka ke arah utara permukiman awal tersebut, yang semuanya termasuk Kenagarian Padang dalam adat Nan Dalapan Suku; yaitu suku-suku Sumagek (Chaniago Sumagek), Mandaliko (Chaniago Mandaliko), Panyalai (Chaniago Panyalai), dan Jambak dari Kelarasan Bodhi-Chaniago, serta Sikumbang (Tanjung Sikumbang), Balai Mansiang (Tanjung Balai-Mansiang), Koto (Tanjung Piliang), dan Malayu dari Kelarasan Koto-Piliang. Terdapat pula pendatang dari rantau pesisir lainnya, yaitu dari Painan, Pasaman, dan Tarusan. Seperti kawasan rantau Minangkabau lainnya, pada awalnya kawasan sepanjang pesisir barat Sumatra berada di bawah pengaruh Kerajaan Pagaruyung. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh.
Masa kolonial
Kehadiran bangsa asing di Kota Padang diawali dengan kunjungan pelaut Inggris pada tahun 1649. Kota ini kemudian mulai berkembang sejak kehadiran bangsa Belanda di bawah Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) pada tahun 1663, yang diiringi dengan migrasi penduduk Minangkabau dari kawasan luhak.
Beberapa bangsa Eropa silih berganti mengambil alih kekuasaan di Kota Padang. Pada tahun 1781, akibat rentetan Perang Inggris-Belanda Keempat, Inggris berhasil menguasai kota ini. Namun, setelah ditandatanganinya Perjanjian Paris pada tahun 1784 kota ini dikembalikan kepada VOC. Pada tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut Prancis yang bermarkas di Mauritius bernama François Thomas Le Même, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Prancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Kemudian pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada 17 Maret 1824.
Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah Pesisir Barat Sumatra (Sumatra's Westkust) yang wilayahnya meliputi Sumatra Barat dan Tapanuli sekarang. Selanjutnya kota ini menjadi daerah gemeente sejak 1 April 1906 setelah keluarnya ordonansi (STAL 1906 No.151) pada 1 Maret 1906. Hingga Perang Dunia II, Padang merupakan salah satu dari lima kota pelabuhan terbesar di Indonesia, selain Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar.
Menjelang masuknya tentara Jepang pada 17 Maret 1942, Kota Padang ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatra menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum.
Republik Indonesia
Berita kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun, pada 10 Oktober 1945 tentara Sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui Pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui surat keputusan Presiden RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-undang Nomor 225 tahun 1948, Gubernur Sumatra Tengah waktu itu melalui surat keputusan nomor 65/GP-50, pada 15 Agustus 1950 menetapkan Kota Padang sebagai daerah otonom. Wilayah kota diperluas, sementara status kewedanaan Padang dihapus dan urusannya pindah ke Wali Kota Padang. Pada 29 Mei 1958, Gubernur Sumatra Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1/g/PD/1958, secara de facto memindahkan ibu kota provinsi Sumatra Barat dari Bukittinggi ke Padang. Status ini baru dikukuhkan secara de jure lewat Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979.
Seiring dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 menetapkan perubahan batas-batas wilayah Kota Padang dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Padang Pariaman seperti Pauh, Koto Tangah, Lubuk Kilangan, dan Teluk Kabung. Berdasarkan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional 2015–2019, pemerintah pusat menetapkan Kota Padang, bersama Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman untuk pengembangan wilayah metropolitan Palapa (Padang–Lubuk Alung–Pariaman).
Geografi
Kota Padang terletak di pantai barat pulau Sumatra, dengan luas keseluruhan 1.414,96 km² atau setara dengan 3,36% dari luas provinsi Sumatra Barat. Lebih dari 60% dari luas Kota Padang berupa perbukitan yang ditutupi oleh hutan lindung. Hanya sekitar 205,007 km² wilayah yang merupakan daerah efektif perkotaan. Daerah perbukitan membentang di bagian timur dan selatan kota. Bukit-bukit yang terkenal di Kota Padang di antaranya adalah Bukit Lampu, Gunung Padang, Bukit Gado-Gado, dan Bukit Pegambiran. Kota Padang memiliki garis pantai sepanjang 68,126 km di daratan Sumatra. Selain itu, terdapat pula 19 buah pulau kecil yang terdapat di kecamatan Bungus Teluk Kabung, Padang Selatan, dan Koto Tangah.
Pada tahun 1833, Residen James du Puy melaporkan terjadi gempa bumi yang diperkirakan berkekuatan 8.6–8.9 skala Richter di Padang yang menimbulkan tsunami. Sebelumnya pada tahun 1797, juga diperkirakan oleh para ahli pernah terjadi gempa bumi berkekuatan 8.5–8.7 skala Richter, yang juga menimbulkan tsunami di pesisir Kota Padang dan menyebabkan kerusakan pada kawasan Pantai Air Manis. Pada 30 September 2009, kota ini kembali dilanda gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter, dengan titik pusat gempa di laut pada 0.84° LS dan 99.65° BT dengan kedalaman 71 km, yang menyebabkan kehancuran 25% infrastruktur yang ada di kota ini.
Ketinggian di wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0 m sampai 1.853 m di atas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Suhu udaranya cukup tinggi, yaitu antara 23 °C–32 °C pada siang hari dan 22 °C–28 °C pada malam hari, dengan kelembabannya berkisar antara 78%–81%. Kota Padang memiliki banyak sungai, yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 405,58 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan. Tingginya curah hujan membuat kota ini cukup rawan terhadap banjir. Pada tahun 1980 2/3 kawasan kota ini pernah terendam banjir karena saluran drainase kota yang bermuara terutama ke Batang Arau tidak mampu lagi menampung limpahan air tersebut.
Tata ruang
Kota Padang memiliki karakteristik ruang perkotaan yang menghadap Samudra Hindia dan dikelilingi oleh jajaran Pegunungan Bukit Barisan. Perkembangan kawasan urban di Padang bergerak ke arah utara dan timur dari kawasan kota tua di muara Batang Arau. Sejalan dengan pembangunan kota yang berbasis mitigasi bencana, wilayah timur Padang dikembangkan sebagai kawasan permukiman dan pusat pendidikan, sedangkan wilayah barat yang berdekatan dengan pantai merupakan kawasan komersial perkotaan dan pusat bisnis.
Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Tahun 2010–2030, kawasan pusat kota meliputi Kecamatan Padang Barat, Padang Utara, Padang Timur, dan Padang Selatan. Kantor-kantor pemerintahan Provinsi Sumatra Barat berada pada kawasan ini, lebih tepatnya di sepanjang jalur protokol Sudirman–Khatib. Selain kawasan pusat kota, terdapat pula empat kawasan subpusat kota, yaitu Lubuk Buaya di sisi utara, Air Pacah dan Bandar Buat di sisi timur, serta Bungus di sisi selatan. Kantor-kantor pemerintahan Kota Padang (termasuk balaikota) dipusatkan di Air Pacah.
Arsitektur
Dari sisi arsitektur, bangunan yang ada di Kota Padang saat ini berada dalam transformasi penemuan kembali tradisi dalam bentuk ekspresi arsitektur modern tetapi tradisional. Kota ini secara umum mampu mengimbangi perkembangan bentuk arsitektur impor yang terus muncul di setiap kota di Indonesia dengan seni arsitektur tradisionalnya. Hal ini juga terlihat selain pada bangunan dijumpai juga bermacam gapura pada beberapa ruas jalan dengan ciri khas atap gonjong. Gonjong ini merupakan salah satu bagian simbol etnik, merepresentasikan makna filosofi Minangkabau yang terabstrasikan ke dalam bentuk bangunan. Walaupun saat ini telah terjadi pergeseran nilai budaya mengancam eksistensi nilai-nilai yang masih asli, masyarakat Minang pun merasa bahwa citra arsitektur vernakular mereka cukup terwakili oleh atap gonjong saja.
Sebelumnya dari hilir Batang Arau menuju Muara Pantai Padang terdapat beberapa bangunan tua dengan ciri arsitektur Eropa yang disesuaikan dengan gaya model untuk daerah tropis antaranya NHM (Nederlansche Handels-Maatschappij), Padangsche Spaarbank, De Javansche Bank, dan NV Internatio yang didirikan sebelum 1920 dan menjadi saksi bisu jejak kolonial yang tertinggal.
Cisaat, Waled, Cirebon
Cisaat desa di kecamatan Waled, Cirebon, Jawa Barat, Indonesia. adalah desa yang berbatasan langsung dengan desa jatipiring, yang merupakan salah satu desa di kecamatan karang wareng,
Kota Padang
Taman dan hutan kota
Pada sehiliran Batang Kuranji terdapat Hutan Kota Delta Malvinas yang merupakan habitat bagi bangau dan buaya kecil putih. Sementara pada Kecamatan Lubuk Kilangan, terdapat Taman Hutan Raya Bung Hatta, yang merupakan kawasan konservasi pelestarian plasma nutfah flora hutan seluas 240 ha. Taman Hutan Raya ini berbatasan dengan Kabupaten Solok, dan telah dimanfaatkan sebagai tempat wisata alam, sarana pendidikan dan penelitian serta juga berfungsi hidroorologi dan penangkal polusi khususnya bagi Kota Padang.
Kota Padang mendapat piala Adipura untuk pertama kalinya pada tahun 1986 dari Presiden Soeharto atas prestasinya menjadi salah satu kota terbersih di Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1991 kota ini juga memperoleh Adipura Kencana. Hingga tahun 2009 Kota Padang telah mendapat 17 kali piala Adipura selama 4 periode penilaian. Delapan tahun setelah Gempa Bumi 2009 yang menghancurkan sarana dan prasarana kota, Padang kembali menerima piala Adipura untuk ke-18 kalinya pada tahun 2017.
Kependudukan
Kota Padang merupakan kota dengan jumlah penduduk paling banyak di provinsi Sumatra Barat. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, jumlah penduduk Kota Padang adalah sebanyak 833.584 jiwa. Jumlah tersebut menunjukan penurunan yang signifikan dari data kependudukan tahun 2008 (856.815 jiwa) akibat peristiwa gempa bumi 2009. Pada akhir tahun 2014, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang melaporkan jumlah penduduk sebanyak 1.000.096 jiwa dengan rincian 273.915 Kepala Keluarga yang terdiri dari 507.785 orang laki-laki dan 492.306 perempuan. Pada tahun 2009 kota ini bersama dengan kota Makassar, Denpasar, dan Yogyakarta, ditetapkan oleh Kemendagri sebagai empat kota proyek percontohan penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Indonesia.
Etnis
Orang Nias sempat menjadi kelompok minoritas terbesar pada abad ke-19. VOC membawa mereka sebagai budak sejak awal abad ke-17. Sistem perbudakan diakhiri pada tahun 1854 oleh Pengadilan Negeri Padang. Pada awalnya mereka menetap di Kampung Nias, namun kemudian kebanyakan tinggal di Gunung Padang. Cukup banyak juga orang Nias yang menikah dengan penduduk Minangkabau. Selain itu, ada pula yang menikah dengan orang Eropa dan Tionghoa. Banyaknya pernikahan campuran ini menurunkan persentase suku Nias di Padang.
Belanda kemudian juga membawa suku Jawa sebagai pegawai dan tentara, serta ada juga yang menjadi pekerja di perkebunan. Selanjutnya, pada abad ke-20 orang Jawa kebanyakan datang sebagai transmigran. Selain itu, suku Madura, Ambon dan Bugis juga pernah menjadi penduduk Padang, sebagai tentara Belanda pada masa perang Padri. Penduduk Tionghoa datang tidak lama setelah pendirian pos VOC. Orang Tionghoa di Padang yang biasa disebut dengan Cina Padang, sebagian besar sudah membaur dan biasanya berbahasa Minang. Pada tahun 1930 paling tidak 51% merupakan perantau keturunan ketiga, dengan 80% adalah Hokkian, 2% Hakka, dan 15% Kwongfu.
Suku Tamil atau keturunan India kemungkinan datang bersama tentara Inggris. Daerah hunian orang Tamil di Kampung Keling merupakan pusat niaga. Sebagian besar dari mereka yang bermukim di Kota Padang sudah melupakan budayanya. Orang-orang Eropa dan Indo yang pernah menghuni Kota Padang menghilang selama tahun-tahun di antara kemerdekaan (1945) dan nasionalisasi perusahaan Belanda (1958).
Agama
Mayoritas penduduk Kota Padang memeluk agama Islam. Kebanyakan pemeluknya adalah orang Minangkabau. Agama lain yang dianut di kota ini adalah Kristen, Buddha, dan Khonghucu, yang kebanyakan dianut oleh penduduk bukan dari suku Minangkabau. Beragam tempat peribadatan juga dijumpai di kota ini. Selain didominasi oleh masjid, gereja dan klenteng juga terdapat di Kota Padang.
Masjid Raya Ganting merupakan masjid tertua di kota ini, yang dibangun sekitar tahun 1700. Sebelumnya masjid ini berada di kaki Gunung Padang sebelum dipindahkan ke lokasi sekarang. Beberapa tokoh nasional pernah salat di masjid ini di antaranya Soekarno, Hatta, Hamengkubuwana IX dan A.H. Nasution. Bahkan Soekarno sempat memberikan pidato di masjid ini. Masjid ini juga pernah menjadi tempat embarkasi haji melalui pelabuhan Emmahaven (sekarang Teluk Bayur) waktu itu, sebelum dipindahkan ke Asrama Haji Tabing sekarang ini.
Gereja Katholik dengan arsitektur Belanda telah berdiri sejak tahun 1933 di kota ini, walaupun French Jesuits telah mulai melayani umatnya sejak dari tahun 1834, seiring bertambahnya populasi orang Eropa waktu itu.
Masa kolonial Belanda
Pada tahun 1928 Mr. W.M. Ouwerkerk dipilih sebagai Burgemeester (wali kota) yang memerintah Kota Padang hingga tahun 1940. Ia kemudian digantikan oleh D. Kapteijn sampai masuknya tentara pendudukan Jepang tahun 1942. Dalam meningkatkan layanan pemerintahan pada tahun 1931 dibangunlah gedung Gemeente Huis (Balai Kota) dengan arsitektur gaya balai kota Eropa berciri khas sebuah menara jam yang berlokasi di Jalan Raaffweg (sekarang Jalan Mohammad Yamin, Kecamatan Padang Barat).
The San Remo
The San Remo (145 dan 146 Central Park West) adalah sebuah bangunan apartemen kooperasi mewah berlantai 27 di New York City, terletak antara 74th dan 75th Street, sekitar 1/10 mil di sebelah utara gedung Dakota (yang terletak antara 72nd dan 73rd). The San Remo digambarkan oleh Glen Justice dari New York Times sebagai "bangunan dua menara menakjubkan dengan pemandangan indah menghadap Central Park." Sebagai koperasi perumahan, dewannya memiliki "reputasi karena standar pendaftaran yang toleran" jika dibandingkan dengan dewan lama yang konservatif di sisi lain Central Park.
Kota Padang
Masa awal kemerdekaan Indonesia
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Mr. Abubakar Jaar diangkat sebagai wali kota pertama Kota Padang dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mr. Abubakar Jaar merupakan seorang pamong sejak zaman Belanda, yang kemudian menjadi residen di Sumatra Utara. Pada tanggal 15 Agustus 1946 dipilih Bagindo Azizchan sebagai wali kota kedua, atas usulan Residen Mr. St. M. Rasjid, seiring dengan keadaan negara dalam situasi darurat perang akibat munculnya agresi Belanda. Kemudian pada tanggal 19 Juli 1947, Belanda melancarkan sebuah serangan militer dalam Kota Padang. Bagindo Azizchan yang waktu itu berada di Lapai ikut tewas terbunuh sewaktu menjalankan tugasnya sebagai kepala pemerintahan Kota Padang.
The San Remo
Penghuni terdahulu dan sekarang di bangunan ini meliputi para tokoh-tokoh terkenal seperti Stephen Sondheim, Tiger Woods, Steven Spielberg, Donna Karan, Steve Jobs, Demi Moore, Glenn Close, Stanley Donen, Dustin Hoffman, vokalis U2 Bono, Steve Martin, Charles Nolan, Bruce Willis, Eddie Cantor, Elaine May, Robert Stigwood, Marshall Brickman, Jackie Leo, Don Hewitt, Billy Squier dan pewaris perusahaan gas alam Texas Adelaide de Menil beserta serangkaian pebisnis seperti Dodi Al Fayed, Andrew Tobias, Aaron Spelling, Jack Sherwall, Hedy Lamarr. Rita Hayworth menghabiskan tahun-tahun terakhirnya di sana. Pada tahun 2007, penghuni lantai yang sama, Bono dan Billy Squier mempermasalahkan api unggun hingga ke pengadilan.
Kota Padang
Masa awal kemerdekaan Indonesia
Pada awal tahun 1950-an, sewaktu Dr. Rasidin menjadi wali kota Padang, ia mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan becak sebagai sarana transportasi angkutan umum di Kota Padang, karena dianggap kurang manusiawi. Kemudian pada tahun 1956 B. Dt. Pado Panghulu, seorang penghulu dari Kota Bukittinggi, terpilih sebagai wali kota Padang berikutnya. Tidak lama kemudian, pecah ketegangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ketegangan memuncak pada tanggal 15 Februari 1958, dan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dideklarasikan. Selanjutnya, PRRI yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah pusat dihancurkan dengan pengiriman kekuatan militer terbesar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Akibat peristiwa ini juga, terjadi eksodus besar-besaran suku Minangkabau ke daerah lain.
Setelah PRRI pada tanggal 31 Mei 1958, Z. A. St. Pangeran dilantik menjadi wali Kota Padang yang ketujuh, dengan setumpuk beban berat. Selain melanjutkan pembangunan, ia juga harus memulihkan kondisi psikologis masyarakat yang tercabik akibat perang saudara. Namun pada pertengahan tahun 1966, dia dipaksa mundur dari jabatannya oleh para mahasiswa.
Orde Baru dan otonomi daerah
Setelah runtuhnya demokrasi terpimpin pasca Gerakan 30 September, dan kemudian muncul istilah Orde Baru, pada tahun 1966, Drs. Azhari ditunjuk menjadi wali kota oleh pihak militer menggantikan wali kota sebelumnya yang dianggap cendrung berpihak kepada PKI waktu itu. Pada tahun 1967, ia digantikan oleh Drs. Akhiroel Yahya sebagai wali kota berikutnya.
Pada tahun 1971, Drs. Hasan Basri Durin ditunjuk menjadi pejabat wali kota mengantikan wali kota sebelumnya. Tahun 1973 dia terpilih menjadi wali kota definitif, memimpin Kota Padang selama dua periode sampai tahun 1983, sebelum digantikan oleh Syahrul Ujud S.H., yang menjadi wali Kota Padang selama dua periode berikutnya. Selanjutnya, pada tahun 1993, terpilih seorang mantan wartawan Drs. Zuiyen Rais, M.S., yang juga memimpin Kota Padang selama dua periode sampai pada tahun 2003.
Dalam suasana reformasi pemerintahan dan era otonomi daerah, Dr. Fauzi Bahar, M.Si, terpilih kembali pada tahun 2009 untuk masa jabatan kedua kalinya sebagai wali Kota Padang dalam pemilihan langsung pada kali pertama, sedangkan pada masa jabatan sebelumnya pada tahun 2004 dia masih dipilih melalui sistem perwakilan di DPRD kota.
Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 pada tanggal 18 April 2011, pusat pemerintahan Kota Padang secara resmi dipindahkan dari Kecamatan Padang Barat ke Kecamatan Kototangah. Di samping untuk mengurangi konsentrasi masyarakat di kawasan pantai dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di timur dan utara kota, pemindahan ini juga dilakukan mengingat lokasi pusat pemerintahan kota sebelumnya berada pada zona yang dikategorikan bahaya terhadap kemungkinan terjadinya bencana tsunami. Kompleks pusat pemerintahan dibangun di kawasan eks Terminal Regional Bingkuang (TRB) di Air Pacah dan mulai diresmikan penggunaannya pada 30 September 2013.
Dewan Perwakilan
Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, DPRD kota merupakan perwakilan rakyat. Jumlah anggota DPRD kota berjumlah 45 orang. Pengaruh reformasi politik dan pemerintahan telah membawa perubahan peta politik di Kota Padang. Pada pemilu periode 1999-2004, anggota DPRD Kota Padang masih didominasi oleh partai Golkar. Namun, sejak pemilu 2004, PKS, PAN, Demokrat, dan belakangan Gerindra tampil mengerogoti dominasi partai Golkar dan secara bersama menguasai parlemen kota.
Daftar Kecamatan
Secara adat, Kota Padang meliputi 10 nagari, namun berbeda dengan pemerintahan kabupaten di Sumatra Barat, status nagari tidak menjadi bagian dari perangkat daerah dalam pemerintahan kota. Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar, sedangkan Kecamatan Padang Barat memiliki wilayah terkecil.
Pendidikan
Kota Padang sejak dari zaman kolonial Belanda telah menjadi pusat pendidikan di Sumatra Barat. Tercatat pada tahun 1864, jumlah pelajar yang terdaftar di sekolah yang ada di kota ini sebanyak 237 orang.
Untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi siswa dan orang tua murid, pemerintah kota bekerja sama dengan UNP dan Telkom sejak 1 Juli 2010 kembali menyelenggarakan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Online untuk sekolah negeri jenjang SMP dan SMA, dengan perbaikan pola dan sistem dibandingkan tahun sebelumnya. Sistem yang telah diterapkan sejak tahun 2006 ini, akan memotivasi sekaligus memudahkan seluruh siswa yang akan melanjutkan pendidikannya di masing-masing tingkatan pendidikan. Mereka dapat memilih sekolah favoritnya berdasarkan rangking nilai yang mereka dapat dan diketahui secara langsung dan transparan.
Kota Padang memiliki puluhan perguruan tinggi, sepuluh di antaranya berbentuk universitas. Universitas Andalas (Unand) yang belokasi di Limau Manis diresmikan oleh Wakil Presiden pertama Mohammad Hatta pada tahun 1955 sebagai universitas tertua di luar Jawa. Pada tahun 2014, Unand menjadi universitas pertama di Sumatra yang mendapatkan peringkat A untuk akreditasi perguruan tinggi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di Kota Padang yakni Universitas Negeri Padang (UNP) di Air Tawar, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN-IB) di Lubuk Lintah, Politeknik Negeri Padang di Limau Manis, Politeknik Kesehatan Padang di Siteba, dan Politeknik ATI Padang di Tabing. Beberapa perguruan tinggi swasta juga berada di kota ini, seperti Universitas Bung Hatta, Universitas Baiturrahmah, Universitas Ekasakti, Universitas Tamansiswa Padang, Universitas Putra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat, Institut Teknologi Padang, dan Universitas Dharma Andalas.