cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Hukum Uni Eropa
Lembaga legislatif
Parlemen Eropa yang sebelumnya dikenal sebagai Majelis Komunitas Eropa, berganti nama pada tahun 1962, dengan menekankan peran yang harus dimainkan dalam proses pembuatan kebijakan Komunitas. Parlemen Eropa adalah satu-satunya badan Uni Eropa yang dipilih secara langsung, dengan perwakilan yang proporsional oleh populasi setiap negara anggota. Berbeda halnya dengan lembaga legislatif tradisional, lembaga ini tidak mengusulkan undang-undang, tetapi hukum harus tetap berada di dalam persetujuannya. Parlemen Eropa juga menegosiasikan dan menyetujui anggaran Uni Eropa dan mengawasi Komisi Eropa. Parlemen Eropa saat ini dipimpin oleh politisi Italia, David Sassoli. Perubahan peran pada Parlemen Eropa, yang diakibatkan setiap revisi dari Perjanjian asli, dapat meningkatkan kekuatan legislatif secara substansial. Perubahan tersebut diantaranya: kekuatan Parlemen yang pada mulanya murni bersifat konsultatif; UU Eropa Tunggal mengakui nama baru dan memperkenalkan dua prosedur legislatif, yaitu persetujuan dan prosedur kerja sama dengan memperkenalkan Perjanjian Uni Eropa, yang memungkinkan Parlemen Eropa supaya meminta Komisi menyiapkan proposal legislatif, serta penambahan prosedur baru, yaitu prosedur pengambilan keputusan; Perjanjian Amsterdam yang memperluas cakupan penerapan prosedur keputusan bersama (co-decision); dan cakupan prosedur keputusan bersama (co-decision) yang kemudian diperluas oleh Perjanjian Nice yang menyetujui prosedur tersebut. Setelah berlakunya Perjanjian Uni Eropa (TEU), 'Dewan Menteri' pada Perjanjian tersebut mengadopsi Keputusan 93/591 pada 8 November 1993. Sejak saat itu, nama resminya diganti menjadi “Dewan Uni Eropa”, yang kini umumnya disebut sebagai "Dewan" saja.
Konflik hukum
Komisi Eropa merupakan entitas otonom dengan hak kedaulatannya sendiri, yaitu suatu tatanan hukum independen atas negara-negara anggota. Oleh sebab itu, baik negara anggota, maupun warga negaranya harus tunduk pada bidang kompetensi Komisi Eropa. Hubungan antara hukum Uni Eropa dan hukum nasional sering kali ditandai dengan berbagai 'bentrokan'. Hal ini muncul ketika ketentuan undang-undang Uni Eropa memberikan hak, dan membebankan kewajiban secara langsung kepada warga negaranya. Namun, isinya bertentangan dengan aturan hukum nasional negara-negara anggota. Hukum Uni Eropa memiliki prinsip 'penerapan langsung', yang berarti bahwa Uni Eropa memberikan hak dan mengenakan kewajiban secara langsung, tidak hanya pada lembaga Uni Eropa dan negara-negara nggota, tetapi juga kepada warga negaranya. Hukum atas perkara ini dimulai pada perkara Van Gend en Loos, ketika perusahaan transportasi Belanda, Van Gend & Loos, mengajukan gugatan di pengadilan Belanda kepada otoritas bea cukai Belanda, yang menagih bea masuk produk kimia dari Republik Federal Jerman, dengan biaya yang lebih tinggi dibandingkan bea masuk impor sebelumnya. Akibatnya, Mahkamah Eropa menggunakan perkara ini sebagai kesempatan dalam menetapkan sejumlah temuan yang bersifat mendasar tentang sifat hukum Komisi Eropa.
Efek hukum dari perkara ini bukan hanya kriteria pada perkara perusahaan Van Gend & Loos yang memperoleh hak atas pengadilan Belanda, sehingga membatalkan bea cukai tersebut; tetapi berlaku juga pada kepentingan yang lebih besar bagi warga negara Uni Eropa. Adapun hal-hal yang tercakup akibat efek hukum tersebut diantaranya adalah ketentuan-ketentuan tentang kebebasan bergerak, kebebasan mendirikan usaha, dan kebebasan menyediakan layanan. Hubungan antara hukum internasional yang telah ditransposisikan, dengan penerapan hukum nasional dilakukan dengan prinsip lex posterior derogat legi priori. Selain itu, prinsip 'keutamaan hukum Uni Eropa' sangat penting bagi keberadaan tatanan hukum Uni Eropa. Hal ini diawali dalam perkara Costa v ENEL yang mempertanyakan nasionalisasi industri listrik Italia yang bertentangan dengan Perjanjian Komunitas Eropa. Kemudian Mahkamah Eropa menafsirkan berbagai aspek dari sifat khusus hukum Uni Eropa yang memiliki keunggulan atas hukum yang bertentangan dari negara anggota; yang tidak hanya lebih kuat dari hukum nasional sebelumnya, tetapi juga memiliki efek membatasi pada hukum yang diadopsi kemudian. Dalam menghadapi konflik hukum ini, pengadilan di Belanda tidak mengalami kesulitan karena keutamaan hukum Uni Eropa atas hukum nasional secara tegas telah diatur di dalam konstitusi, seperti halnya negara-negara anggota lainnya. Namun, di Jerman dan Italia, pada awalnya menolak prinsip 'keutamaan hukum Uni Eropa' atas hukum konstitusi nasional, khususnya mengenai jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar. Kedua negara tersebut baru menarik keberatan, setelah perlindungan atas hak-hak dasar dalam tatanan hukum Uni Eropa mencapai standar yang sesuai dengan esensi konstitusi nasional mereka.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Etimologi
"Taruna Nusantara" berasal dari dua kata, yaitu "Taruna" yang diserap dari bahasa Pali yang berarti muda, dan Nusantara.
The Long Lane (Derbyshire)
The Long Lane adalah nama abad pertengahan dan nama kini dari jalan Romawi yang menghubungkan ke arah barat dari Derventio, benteng romawi dan vicus di pinggiran Derby masa kini, melalui Derbyshire ke Rocester (di mana dulu pernah terdapat pemukiman Romawi) dan Draycott in the Moors. Dari titik itu selanjutnya pada jalan yang sama tidak disebut lagi "The Long Lane" berlanjut melalui Staffordshire ke Chesterton dekat Newcastle under Lyme. Ujungnya adalah Middlewich (Latin Salinae), di mana kota penting Chester (Latin Deva) mudah dijangkau.
Hukum Uni Eropa
Hukum administratif
Hukum administratif umumnya dipahami sebagai cabang hukum publik yang mengatur administrasi yang terkait dengan negara atau pemerintah. Meskipun definisi antara hukum konstitusi dengan administratif, serta perbedaan di antara keduanya cenderung arbitrer dan tumpang tindih, hukum administratif pada umumnya mengatur operasi hukum publik. Prinsip dasar hukum administratif Eropa berasal dari traktat-traktat yang disusun oleh Mahkamah Eropa. Peran penting hukum administratif terletak pada penetapan aturan operasi proses administratif, yaitu kerangka kerja sekunder di mana suatu administrasi beroperasi. Sistem pengujian yudisial yang dikembangkan saat ini menjadi norma dengan fungsi menetapkan legalitas perundang-undangan administratif, serta perlindungan hak-hak pihak swasta.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Ekstrakurikuler
Kegiatan ekstrakurikuler
Hukum Uni Eropa
Hukum administratif
Dalam undang-undang Uni Eropa, prinsip-prinsip baru seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' dirumuskan sebagai hak konstitusional. Sebagai alternatif, prinsip-prinsip umum dapat berasal dalam administrasi publik, yang dipinjam dari prinsip-prinsip 'tata pemerintahan yang baik' seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang diadopsi Uni Eropa oleh Komisi Eropa pada tahun 2001. Dua peristiwa penting yang menandai pembukaan tahapan baru hukum administratif Uni Eropa diantaranya yaitu Perjanjian Maastricht 1992 yang secara resmi memperluas ruang lingkup Uni Eropa ke bidang-bidang Peradilan dan Urusan Dalam Negeri. Jatuhnya Komisi Santer pada tahun 1999 juga berpengaruh pada perubahan peran dan posisi Komisi Eropa. Komunitas Eropa pada mulanya merupakan sistem dua tingkat. Cara tradisional untuk menganalisis administrasi adalah dalam bentuk triadik, yaitu administrasi langsung, seperti pada Hukum kompetisi Uni Eropa; administrasi tidak langsung, di mana pelaksanaan kebijakan Uni Eropa 'diunduh' ke dalam sistem administratif nasional; dan administrasi kooperatif atau administrasi bersama, di mana kedua tingkatan bekerja bersama. Sistem pemerintahan Uni Eropa berubah secara radikal ketika Komisi Eropa menjadi 'koordinator jaringan', daripada sebuah administrasi publik klasik yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan. Setelah Perjanjian Lisboa ditandatangani, hukum administratif Uni Eropa menghadapi beberapa tantangan yang meliputi: perluasan aturan hukum dan prinsip legalitas ke bidang peradilan, urusan dalam negeri, dan imigrasi; peningkatan perhatian atas hak-hak asasi manusia; hilangnya fungsi pemerintahan ke agen dan jaringan; dan proses globalisasi yang semakin menekan Uni Eropa, serta menantang otonomi pertahanannya. Fitur utama hukum administrasi meliputi: (1) Perjanjian Uni Eropa dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa, yang merupakan dasar konstitusi khusus hukum Uni Eropa; (2) Hak-hak fundamental seperti yang ditujukan oleh ketentuan Piagam Hak Asasi Uni Eropa memiliki kepentingan khusus; (3) hukum administrasi adalah hukum yang terintegrasi dengan hukum administrasi nasional, tanpa menghilangkan karakteristik khusus identitas budaya dari masing-masing negara anggota; (4) pluralisme administratif negara-negara anggota merupakan dasar bagi hubungan aktif dengan Uni Eropa baik secara vertikal, maupun horizontal.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Ekstrakurikuler
Selain ekstrakurikuler di atas, terdapat juga beberapa tim siswa:
Hukum Uni Eropa
Pengaruh langsung
Pengaruh langsung hukum Uni Eropa diabadikan oleh Mahkamah Eropa dalam keputusan terhadap perkara Van Gend en Loos pada 5 Februari 1963. Di dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa hukum Uni Eropa tidak hanya menimbulkan kewajiban bagi negara-negara anggota Uni Eropa, tetapi juga hak bagi individu. Oleh karenanya, individu dapat mengambil keuntungan atas hak-hak ini, dan secara langsung dapat memohonkan perundang-undangan Eropa sebelum pengadilan nasional dan Mahkamah Eropa. Namun, negara-negara anggota Uni Eropa tidak perlu mengadopsi legislasi Eropa terkait, ke dalam sistem hukum internalnya. Prinsip 'pengaruh langsung' memastikan penerapan, serta efektivitas hukum Uni Eropa di negara-negara anggotanya. Mahkamah Hukum Uni Eropa mendefinisikan beberapa ketentuan supaya tindakan hukum Uni Eropa dapat diterapkan. Salah satunya, pengaruh langsung yang hanya terkait antara individu dan negara anggota Uni Eropa, atau diperluas pada hubungan antar individu yang berhubungan dengan legislasi Eropa tertentu; bergantung beberapa kondisi. Pada perkara Van Gend en Loos, Mahkamah Eropa mengandalkan metode penafsiran yang bertujuan, yang tidak hanya mengandalkan kata-kata dari Perjanjian, tetapi juga semangat dan tujuan dari Komunitas. Dalam keputusan tersebut, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa 'Komunitas merupakan tatanan hukum baru dari hukum internasional' yang memberikan hak dan kewajiban pada individu, serta pada negara anggota yang berpartisipasi; tanpa perlu menerapkan undang-undang. Mahkamah Eropa selanjutnya menyimpulkan bahwa pengadilan nasional harus melindungi hak-hak tersebut. Aspek-aspek hukum Komunitas menjadikan sistem hukum Uni Eropa sebagai sistem hukum sui generis, yang bukan merupakan hukum nasional atau federal; tetapi sebuah sistem yang mencerminkan hubungan yang sangat spesifik, antara hukum nasional dan hukum yang dikembangkan di bawah Perjanjian Pendirian, yang bersifat khusus bagi Uni Eropa. Sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya, dalam tiga hal penting yang meliputi: pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Uni Eropa.
Beberapa kriteria pengaruh langsung diantaranya adalah: (1) jelas dan tepat, yaitu suatu hukum berlaku dalam keadaan kedua belah pihak memiliki kejelasan tentang hak/kewajiban masing-masing; (2) tidak bersyarat; (3) tidak tunduk pada perundang-undangan lebih lanjut, baik pada tingkat Komunitas, maupun otoritas nasional. Sifat dari pengaruh langsung ini dapat berbentuk vertikal, yaitu ketika hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian diberikan kepada individu dalam melawan negara. Misalnya, pada perkara Van Gend en Loos, atau dalam bentuk pengaruh langsung horizontal, seperti pada perkara Defrenne v Sabena. Regulasi dapat berpengaruh langsung dengan ketentuan yang 'mengikat secara keseluruhan, dan langsung berlaku di seluruh negara-negara anggota', baik vertikal maupun horizontal. Sementara Pedoman dan Keputusan memiliki pengaruh langsung ketika keputusan-keputusan tersebut merujuk pada negara-negara Uni Eropa sebagai penerima; dan hanya berpengaruh langsung secara vertikal, serta hanya mengikat bagi mereka yang ditujukan; baik itu negara anggota, perusahaan, atau perorangan. Beberapa perkara hukum yang mengkonfirmasi karakter Pedoman yang berpengaruh secara vertikal terdapat pada perkara Pubblico Ministero v Ratti, Marshall, Roberts v Tate & Lyle Industries, dan Foster v British Gas, serta Doughty v Rolls Royce. Meski dalam praktiknya, Mahkamah Eropa menafsirkan ulang definisi 'negara' yang dimaksud dalam pengaruh langsung vertikal tersebut.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Lulusan Terbaik
Daftar lulusan terbaik: 🇨🇴
Hukum Uni Eropa
Pengaruh langsung
Pembatasan potensial efektivitas Pedoman, diatasi oleh Mahkamah Eropa dengan memaksakan kewajiban menafsirkan perundang-undangan kepada pengadilan nasional, dengan berdasar aturan Pedoman. Kewajiban ini disebut sebagai prinsip 'pengaruh tidak langsung', yang ditetapkan untuk pertama kalinya di dalam perkara Von Colson. Pada perkara 80/86 Kolpinghuis Nijmegen, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa penafsiran legislasi nasional yang berdasar Pedoman, dapat menghasilkan konflik dengan Prinsip dasar hukum Uni Eropa, seperti prinsip 'non-reaktivitas' atau 'harapan yang sah'. Maka, penerapan pengaruh tidak langsung terbatas sejauh hal tersebut 'memungkinkan' dilakukan oleh pengadilan nasional, dalam menyesuaikan hukum nasional dengan Pedoman Uni Eropa. Pada perkara C-106/89 Marleasing, Mahkamah Hukum Uni Eropa menetapkan bahwa legislasi nasional dapat mengandalkan penafsiran pada Pedoman yang belum dijalankan, atau baru diterapkan secara tidak tepat; tidak hanya oleh individu dalam melawan negara, tetapi juga dalam melawan individu lainnya. Bahkan ketika hukum nasional tersebut telah mendahului sebuah Pedoman yang tidak dimaksudkan dalam menerapkan hal tersebut. Dengan kata lain, ketetapan ini membolehkan penggunaan Pedoman yang tidak berhubungan, dalam 'pengaruh langsung horizontal'. Sementara 'pengaruh langsung insidental' dapat terjadi dalam kondisi-kondisi khusus, misalnya Pedoman tersebut tidak dimaksudkan menganugerahkan hak dan kewajiban secara langsung kepada suatu individu. Contohnya, sebuah Pedoman yang dikeluarkan dalam melindungi Pasar Bersama dalam perkara C-443/98 Unilever Italia. Selain itu, sumber sebuah hak atau kewajiban, tidak selalu terang-terangan ada di dalam Pedoman. Misalnya, dalam perkara C-144/04 Mangold memperlihatkan bahwa sumber hak bagi penuntut adalah sebuah Pedoman, yang tanggal kadaluwarsanya belum berakhir. Kemudian Pedoman dapat memberikan pengaruh langsung, sebagaimana hak pengajuan pra-peradilan yang berhubungan dengan diskriminasi. Kemudian Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan hak tersebut berdasar prinsip umum non-diskriminasi, sebagai lawan Pedoman pra-peradilan.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Alumni
Meski kerap mendapat label sebagai sekolah militer, para lulusan SMA Taruna Nusantara tidak melulu berkarir di dunia militer. Banyak juga yang memilih untuk menjadi pengusaha, pengajar, ilmuwan ataupun terjun di dunia politik.
Organisasi Alumni
Organisasi resmi bagi alumni SMA Taruna Nusantara adalah Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (Ikastara). Ikastara berdiri pada tanggal 11 Juni 1994 di Magelang dan secara rutin setiap tiga tahun menyelenggarakan pemilihan Pengurus Pusat (PP) Ikastara.
Hukum Uni Eropa
Rujukan dan pemulihan
Para hakim nasional berperan penting dalam menerapkan perundang-undangan Uni Eropa, sehingga dapat ditegakkan di masing-masing negara anggota dengan benar dan konsisten. Dalam rangka melindungi kesatuan dan efektivitas hukum Uni Eropa, Mahkamah Hukum Uni Eropa harus menyediakan tuntunan yang benar, dalam membantu pengadilan nasional menafsirkan hukum Uni Eropa dengan tepat. Mekanisme rujukan pendahuluan adalah salah satu instrumen kunci yang diatur di dalam Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa, yang memungkinkan Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan panduan ini, supaya dapat bekerja sama dengan pengadilan nasional. Prosedur rujukan pendahuluan juga memungkinkan pengadilan nasional mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Hukum Uni Eropa. Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU) mengatur mekanisme dialog rujukan pendahuluan antara Mahkamah Eropa dengan pengadilan nasional. Selain membantu pengadilan nasional menafsirkan hukum Uni Eropa, dialog ini bertujuan supaya penerapan hukum Uni Eropa dapat seragam di seluruh Uni Eropa, serta menciptakan mekanisme tambahan.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Organisasi Alumni
Pada Munas 2020, anggota Ikastara memilih Prof. Teuku Faisal Fathani sebagai Ketua Umum Ikastara periode 2020-2023.
Hukum Uni Eropa
Rujukan dan pemulihan
Mahkamah Hukum Uni Eropa tidak diikat berdasarkan perkara-perkara terdahulu (preseden), yang harus mengikuti peraturan-peraturan sebelumnya. Tetapi dalam praktiknya, hal tersebut dilakukan dalam memastikan adanya konsistensi hukum. Pada perkara Barber v Guardian Royal Exchange, pengadilan nasional wajib merujuk Mahkamah Eropa dan terikat oleh peraturan Mahkamah Eropa yang berlaku sebelumnya. Mahkamah Eropa membatasi efektivitas berlakunya peraturan, berdasar tanggal berlakunya putusan. Mahkamah Eropa menerima rujukan dari berbagai pengadilan nasional dan tribunal, termasuk pranata-pranata arbitrase, kantor-kantor asuransi, dan tribunal-tribunal administratif. Secara hukum, Mahkamah Eropa tidak memiliki wewenang dalam menerima rujukan dari badan di luar sistem hukum negara-negara anggota. Hal ini dapat dilihat pada perkara Nordsee, yang permintaan peraturannya dibuat oleh tribunal arbitrase yang ditandatangani berdasarkan kontrak; sehingga rujukannya ditolak. Pengadilan nasional atau pranata-pranata hukum harus membuat rujukan dengan keputusan perkara, sebelum bersandar pada penafsiran hukum Uni Eropa. Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU) membedakan kondisi pengadilan-pengadilan nasional yang 'boleh' merujuk, dengan pengadilan-pengadilan nasional yang ‘wajib’ melakukan rujukan. Pengadilan nasional yang ‘boleh’ merujuk, yaitu ketika pranata hukum tersebut memiliki otoritas membuat rujukan ke Mahkamah Eropa, tetapi tidak terikat untuk melakukannya. Sementara pranata-pranata hukum yang 'wajib' membuat rujukan, yaitu pihak-pihak yang tidak memiliki hak menarik banding dengan sendirinya. Misalnya, Mahkamah Agung di Britania Raya pada perkara Lord Denning Bulmer v Bollinger, perkara Costa v ENEL, dan Mahkamah Agung di Swedia pada perkara Lyckeskog. Kondisi ’ acte clair ’ membuat pengadilan nasional tidak perlu melakukan rujukan kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa, seperti yang terjadi pada perkara CILFIT, Da Costa, Lyckeskog, dan Keck & Mithouard. Selain itu, Mahkamah Hukum Uni Eropa juga dapat menolak perundang-undangan yang dibuat oleh badan hukum nasional di luar sistem hukum negera-negara anggota. Setelah pengadilan nasional telah sampai pada pemenuhan rujukan, pranata hukum ini kemudian memformulasikan pertanyaan-pertanyakan yang akan diajukan, serta mengumpulkan isu dan fakta-fakta mengenai suatu perkara tersebut kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa. Meski pada realitasnya, Mahkamah Eropa memformulasikan ulang pertanyaan-pertanyaan pra-peradilan tersebut dalam 'mendampingi' pengadilan nasional. Pada akhirnya, pengadilan nasional lah yang memutuskan akhir dari perkara tersebut, bukan Mahkamah Eropa. Rujukan pendahuluan merupakan prosedur yang menghubungkan sistem legislasi nasional dengan sistem hukum Uni Eropa supaya lebih terbiasa, sehingga sistem hukum Uni Eropa dapat berkembang, dan traktat-traktat perjanjian dapat dikonstitualisasikan. Dengan kata lain, rujukan pendahuluan merupakan wahana bagaimana prinsip dasar hukum Uni Eropa diartikulasikan.
SMA Taruna Nusantara Magelang
Insiden kematian Kresna Wahyu Nurrachmad
Pembunuhan Kresna Wahyu Nurrachmad terjadi pada tanggal 31 Maret 2017 di SMA Taruna Nusantara Magelang. Peristiwa ini diduga merupakan pembunuhan berencana. Kersna Wahyu Nurrachmad merupakan siswa kelas X di sekolah tersebut.
Sehari kemudian, Kepolisian menetapkan Andi Muhammad Ramadhan yang merupakan teman korban, sebagai pelaku pembunuhan. Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses olah tempat kejadian perkara (TKP), keterangan saksi, hasil interogasi, dan hasil otopsi jenazah korban. Terjadinya peristiwa ini, membuat pihak SMA Taruna Nusantara berencana melakukan kajian ulang, dimulai dari sektor penjagaan hingga para petugas yang bersangkutan. Mereka juga mengonfimasi bahwa Andi dikeluarkan dari sekolah.
Hukum Uni Eropa
Rujukan dan pemulihan
Tuntutan pemulihan dapat berhasil dalam tiga kondisi: (1) perundang-undangan Uni Eropa yang diduga telah dilanggar adalah perundang-undangan yang 'bermaksud memberi hak pada suatu individu'. Hak ini tidak hanya terkandung di dalam legislasi, tetapi juga di dalam prinsip dasar hukum Uni Eropa; (2) apabila pelanggarannya 'cukup serius', termasuk dalam keadaan-keadaan kompleks, atau kesulitan-kesulitan dalam menerapkan penafsiran. Pada tes yang lebih modern, dapat dilihat dalam bentuk-bentuk 'kebijaksanaan' (discretion) yang diberikan. Pada perkara T-351/03 Schneider v Commission, 'kebijaksanaan' ini nyaris tidak ada dalam situasi di mana penggugat harus membuktikan suatu pelanggaran yang 'cukup serius', yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Uni Eropa. Oleh sebab itu, ketika lembaga-lembaga Uni Eropa memberikan 'kebijaksanaan', maka 'kesalahpahaman' juga harus didemonstrasikan; (3) adanya 'hubungan kasualitas' antara pelanggaran dengan kerugian yang dikeluhkan. Perkara 26/74 Société Roquette Frères v Commission, menunjukkan bahwa jumlah kerugian yang dikeluhkan harus aktual, khusus, dan konkret. Selain itu, pemohon harus menunjukkan perundang-undangan mana yang telah menyebabkan kerugian, serta rantai penyebab kerugian tersebut tidak rusak, misalnya oleh negara anggota yang melawan Uni Eropa. Kecuali, jika Uni Eropa benar-benar gagal melaksanakan kekuatan pengawasannya pada suatu negara. Apabila terdapat ‘tanggung jawab hukum’ (liability) yang tergabung dari pihak Uni Eropa dan suatu negara anggota, maka secara umum, negara anggota tersebut dianggap sebagai penanggung jawab utama. Tindakan selanjutnya harus dibawa di pengadilan nasional yang sesuai. Kelalaian kontributif [juga] dapat membatalkan tuntutan, atau [setidaknya] mengurangi jumlah kerugian.
Pengujian yudisial
Pengujian yudisial merupakan aspek penting dari setiap sistem hukum yang beroperasi di bawah supremasi hukum. Pengujian yudisial memungkinkan individu melindungi hak-hak mereka, yang berada dalam kepentingan yang sah. Akuntabilitas pemerintah atas perlindungan individu dilindungi pada prosedur pengujian yudisial. Prosedur pengujian yudisial yang diatur di dalam TFEU merupakan sistem checks and balances yang memastikan badan-badan Uni Eropa bertindak sesuai batas-batas kekuasaan yang telah diberikan. Ketika seorang individu (atau perusahaan) melanggar hukum Uni Eropa, mereka dapat membawa perkara tersebut ke pengadilan nasional di bawah doktin 'pengaruh langsung'. Kemudian pengadilan tersebut didampingi oleh Mahkamah Hukum Uni Eropa dalam melakukan rujukan pendahuluannya.
TFEU pasal 263 memberikan Mahkamah Hukum Uni Eropa kewenangan dalam menguji legalitas perundang-udangan legislatif yang dikeluarkan oleh Dewan Uni Eropa, Komisi, Bank Sentral Eropa, Parlemen Eropa, dan Dewan Eropa. TFEU pasal 263 juga memberikan kewenangan kedudukan hukum bagi individu yang mengajukan nota ' individual concern ' seperti pada perkara Plaumann. Pada perkara tersebut, pemohon merupakan seorang pengimpor jeruk yang melakukan pengujian yudisial atas keputusan Pemerintahan Jerman, sehingga memungkinkan Jerman mengubah peraturan impor jeruk dari luar Uni Eropa. Mahkamah Hukum Uni Eropa menyarankan supaya pemohon menunjukkan ' individual concern ' yang membedakannya dengan individu lainnya secara umum, atau menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari suatu 'kelas tertutup'. Pada perkara Plaumann, ia tidak berhasil menunjukkan bahwa ia termasuk dalam suatu 'kelas tertutup'. Kemudian AG Jacobs menyampaikan pendapat dalam perkara UPA yang mengusulkan definisi ulang istilah ' individual concern ', kemudian Pengadilan Umum memperluas definisi sempit istilah ' individual concern ' tersebut di dalam perkara T-177/01, Jégo Quéré. Pada akhirnya, Mahkamah Eropa menolak kedua posisi AG dan Pengadilan Umum dengan alasan bahwa perubahan kedudukan hukum harus berada dalam urusan legislasi. Ketika suatu legislasi yang akan diafsirkan merupakan sebuah regulasi, maka istilah ' individual concern ' tidak diterima, selama tidak bisa diterapkan secara umum (TFEU pasal 288). Begitu pula dengan kelompok 'kelas tertutup'. Pada dasarnya Mahkamah Eropa mengambil pendekatan yang lebih luas dalam melihat kembali bentuk hingga substansi legislasi, sehingga menemukan sifat alamiah suatu legislasi; yang memungkinkan kondisi-kondisi apa saja yang dapat membuat suatu regulasi terbuka untuk diuji. Hal ini memastikan supaya pranata-pranata hukum tidak mengurangi peluang pengujian, dengan memilih sebuah bentuk legislasi yang tidak terbuka untuk dipertanyakan. Mahkamah Hukum Uni Eropa juga menimbang makna istilah ‘ direct concern ‘, di mana pemohon harus menunjukkan bahwa suatu undang-undang telah mempengaruhi posisi hukumnya 'secara langsung', dan terdapat hubungan antara undang-undang yang dipermasalahkan tersebut, dengan kerugian yang didapat; yang pembuktian 'penyebab'nya dapat dibandingkan di bawah hukum Anglo-Welsh. Oleh sebab itu, kriteria undang-undang regulasi meliputi: (1) undang-undang yang tidak ditetapkan di bawah prosedur legislasi Uni Eropa; (2) merupakan bagian dari penerapan umum; (3) memiliki ‘ direct concern ‘ atas pemohon; (4) tidak membutuhkan adanya implementasi legislasi, supaya dapat berpengaruh; serta (5) merupakan 'undang-undang regulasi' yang melawan 'orang atau badan hukum', yang sedang memulai langkah-langkah pra-peradilan Perjanjian Lisboa membatasi waktu selama dua bulan; apakah itu tertanggal dari penerbitan undang-undangnya, atau dari pemberitahuan kepada penuntut, atau tanggal tuntutan tersebut dikeluarkan.
TFEU pasal 263 berada dalam satu sisi yang sama dengan pasal 265, yaitu ketika undang-undang yang kemudian disahkan oleh Lembaga-lembaga Uni Eropa tidak efektif. Maka undang-undang terdahulu akan memaksa lembaga-lembaga Uni Eropa memenuhi kewajiban-kewajiban Uni Eropa. Oleh sebab itu, ketentuan ini hanya dapat terjadi apabila pemohon menunjukkan adanya kewajiban seperti itu. Lembaga-lembaga yang dimaksud terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Bank Sentral Eropa, termasuk badan-badan, dan agensi Uni Eropa. Pasal 263 menunjukkan pula bahwa negara-negara anggota, dan lembaga-lembaga Uni Eropa, secara otomatis memiliki kedudukan hukum. Sementara, individu dan perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, memiliki kedudukan hukum yang terbatas; selama lembaga-lembaga Uni Eropa memiliki kewajiban mengeluarkan sebuah undang-undang. Pemohon juga harus menunjukkan ' direct concern ’ dan ' inividual concern ’, sehingga Mahkamah Eropa memberikan pengujian-pengujian pembatasan sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam TFEU pasal 263. TFEU pasal 263 dan 265 membuat individu-individu dan badan usaha menghadapi kesulitan, baik dalam membuktikan kedudukan hukum pada proses pengujian yudisial, maupun dalam memperoleh pemulihan. Namun, terdapat beberapa alternatif yang dapat dilakukan, diantaranya: (1) mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke dalam pertanyaan-pertanyaan pra-peradilan yang akan diajukan dalam prosedur rujukan pendahuluan, yang dilakukan oleh negara-negara anggota; selama terdapat tindakan terpisah, sebelum pengadilan nasional mengambil putusan. Namun, alternatif ini bukanlah pilihan tebuka bagi penuntut, karena Mahkamah Eropa menunjukkan bahwa permintaan putusan pada perkara C-188/92 Textilwerke Deggendorf (TWD), yang berada di bawah TFEU pasal 263, merupakan tindakan 'penyalahgunaan prosedur'; (2) wewenang 'tidak langsung' dalam menguji pasal-pasal di bawah doktrin ' plea of illegality ' yang diberikan dalam TFEU pasal 227. Pasal tersebut menerangkan tentang 'penerapan umum yang digunakan oleh lembaga-lembaga, badan atau agensi Uni Eropa'.
TFEU pasal 340 memberikan wewenang dalam: (1) kewajiban kontrak, dan (2) kewajiban non-kontrak. 'Kewajiban kontrak' mengatur apabila individu ingin menuntut pemulihan atau kompensasi ketika melawan lembaga-lembaga Uni Eropa atas suatu hubungan kontraktual. Langkah ini dapat ditempuh pada pengadilan nasional yang cocok, di bawah aturan-aturan legal yang sesuai; dan kepada negara-negara anggota mana kontrak tersebut dilaksanakan. Sementara kewenangan 'kewajiban nonkontraktual' diatur di dalam TFEU pasal 268, yang menyatakan bahwa Mahkamah Hukum Uni Eropa dapat mendengar perkara-perkara yang dibawa dalam melawan Uni Eropa; yang terkait dengan pemulihan yang diakibatkannya, baik oleh lembaga-lembaga Uni Eropa (fautes de service), maupun oleh pegawai-pegawainya (fautes personnelles) ketika melaksanakan tugas. Selain itu, Mahkamah Eropa juga harus mengenali hukum negara-negara anggota, sebagai acuan dalam penerapan pasal-pasal tersebut. Gugatan-gugatan yang tercakup di dalam TFEU pasal 340 ayat 2 merupakan gugatan independen, yang tidak membatasi siapa pun. Namun, waktunya dibatasi hingga lima tahun dari saat penggugat menjatuhkan perkara secara wajar.
Prinsip dasar dan hak asasi manusia
Komunitas Eropa pada awalnya hanya berfokus pada ranah ekonomi. Kemudian setiap upaya menegakkan HAM di Eropa dibawa ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa yang didirikan dalam kerangka Majelis Eropa, yang bertugas menerapkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Namun, secara bertahap, Mahkamah Eropa mengakui perlunya mengamati hak-hak fundamental tertentu ketika menerapkan hukum Komunitas, meski ECHR secara spesifik tidak pernah dimaksudkan untuk tujuan ini. Perjanjian Amsterdam melangkah lebih jauh dengan meningkatkan rasa hormat terhadap manusia, yang merupakan salah satu prinsip umum yang mendasari Uni Eropa. Perkara Stauder v Ulm adalah perkara pertama yang memanfaatkan hak asasi manusia. Perkara National Panasonic (UK) v Commission adalah contoh perkara tentang perlindungan atas hak privasi; perkara Australian Mining and Smelting Europe Ltd v Commission yaitu contoh penerapan tentang hak atas proses hukum yang sah, hak mendapatkan privasi dalam hubungan antara penasehat hukum dan klien-nya, serta perkara Prais v Council yaitu tentang perlindungan hak-hak beragama. Selain itu, hak-hak yang terkait dengan hukum pidana, terdapat dalam perkara R v Kirk. Pada prinsipnya, hak-hak ini tidak termasuk ke dalam ruang lingkup hukum Komunitas. Konferensi Antarpemerintahan di Nice pada Desember 2000 memiliki sejumlah dampak penting di bidang hak asasi manusia di tingkat Uni Eropa. Pada tanggal 7 Desember 2000, Piagam Hak Asasi Uni Eropa diproklamasikan oleh Presiden Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa. Tujuannya adalah mendorong warga Uni Eropa supaya mengidentifikasi, dengan menetapkan nilai-nilai fundamental yang dilindungi dan diakui, serta memperjelas penghormatan atas hak asasi manusia sebagai prinsip dasar hukum Uni Eropa. Piagam tersebut juga menetapkan hak-hak sipil dan politik yang berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia. Tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota atas hak warga negara, tercantum di dalam Perjanjian-perjanjian Komunitas; hak ekonomi dan sosial yang diilhami oleh Piagam Sosial Majelis Eropa; Piagam Hak Asasi Sosial Uni Eropa; serta legislasi yang berasal dari Komunitas.
Kebebasan bergerak
Uni Eropa diciptakan dalam upaya memastikan perdamaian dan stabilitas ekonomi di Eropa dan Perjanjian Uni Eropa menetapkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dalam memenuhi aspirasi tersebut. Sebagian besar tujuan ini dapat dikategorikan berada dalam bidang ekonomi, sementara yang lainnya berdampak sosial, atau politik. Integrasi ekonomi yang merupakan tujuan utama Uni Eropa dapat dilihat pada penciptaan Pasar Bersama. Kebijakan pengadaan otoritas publik di negara anggota, kini dilindungi oleh penyelarasan Pedoman dengan tujuan membuka prosedur penghargaan kontrak publik, supaya berkompetisi di semua jenis usaha yang ada di dalam Uni Eropa. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas atas barang-barang (serta, hal tertentu lainnya seperti orang, jasa dan modal), meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Dalam menjamin pergerakan bebas atas barang di dalam Pasar Bersama, maka Komisi Eropa menghapus pengendalian perbatasan secara berkelanjutan (hambatan fisik), dengan menyelaraskan PPN dan bentuk-bentuk pajak barang tidak langsung lainnya (hambatan fiskal), serta menghilangkan atau menyelaraskan aturan dan standar nasional berbeda yang terkait dengan barang (MEEQR) di dalam perdagangan antarnegara (hambatan teknis). Target lainnya seperti prosedur pengadaan publik yang diskriminatif, dan masalah terkait paten nasional serta merek dagang. Tantangan terhadap hambatan perdagangan pada dasarnya terdiri dari penghapusan sebagai akibat litigasi di Mahkamah Eropa atau di pengadilan nasional; serta harmonisasi peraturan-peraturan berbeda dari negara-negara anggota melalui legislasi (Pedoman Dewan). Hubungan penting antara dua hal tersebut dapat ditemui dalam keputusan Cassis de Dijon.
Penciptaan Pasar Bersama yang mencakup 26 negara anggota yang berdasar Perjanjian tentang Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) menghasilkan pembentukan blok perdagangan regional yang mampu bersaing di pasar dunia dengan Amerika Serikat dan Jepang. TFEU pasal 26 memberikan wewenang di mana Pasar Bersama harus terdiri dari ‘wilayah tanpa batas internal, sehingga pergerakan bebas atas barang, jasa, dan modal dapat terjamin'. Keempat jenis kebebasan bergerak ini dikenal sebagai 'empat kebebasan'.
Barang-barang
TFEU pasal 26 hingga 37 mengatur 'aturan-aturan' yang terkait dengan kebebasan bergerak atas barang di Pasar Bersama. Rujukan atas pasal-pasal perjanjian yang relevan, membuat jelas bahwa wilayah hukum ini ditujukan kepada negara-negara anggota. Mahkamah Hukum Uni Eropa memperluas penafsiran 'negara', yang berarti bukan hanya badan publik, tetapi juga badan swasta yang menerima keuangan publik yang diawasi oleh otoritas publik. TFEU juga tidak membatasi istilah 'barang' yang dimaksud, sehingga Mahkamah Eropa menafsirkannya secara luas. Di dalam perkara 7/68 Commission v Italy, Mahkamah Eropa mendefinisikan 'barang' termasuk produk apapun yang bernilai uang, yang membentuk suatu transaksi komersial. Perkara C-97/98 Jagerskiold v Gustafsson menunjukkan bahwa keuntungan 'tak berwujud' tidak tercakup di dalam definisi tersebut. TFEU pasal 28 mengatur tentang bea cukai yang dikenakan di negara-negara anggota Uni Eropa. Pembentukan bea cukai di Uni Eropa ini melibatkan penghapusan semua kepentingan-kepentingan bea cukai atas muatan apapun yang berefek setara dengan kewajiban tersebut; terhadap barang-barang yang bergerak melalui atau diantara suatu negara. Pasal ini juga mengatur pembentukan tarif bea cukai (CCT), yang dikenakan terhadap barang yang diimpor ke wilayah Uni Eropa, dari negara-negara di luar negara anggota.
TFEU pasal 28 dan 29 menjelaskan bahwa semua barang impor dikenai bea cukai, termasuk barang-barang yang berada di dalam 'sirkulasi bebas'. Barang-barang tersebut harus diperlakukan sama dengan barang-barang yang berasal dari dalam Uni Eropa dan wilayah perdagangan bebas. Tarif beacukai ditentukan oleh Uni Eropa, bukan oleh negara-negara anggota. Tarif tersebut merupakan bagian dari bentuk yang dianggarkan Uni Eropa; yang berbeda dengan biaya yang biasa dipungut oleh negara anggota, sebagai bagian dari sistem perpajakan dalam negeri. TFEU pasal 30 mengatur bahwa 'kewajiban bea cukai di antara negara anggota atas kegiatan ekspor atau biaya lainnya dengan efek yang sama; adalah dilarang'. Namun, penghapusan pungutan yang dilakukan Uni Eropa tidak menjamin pencegahan negara-negara anggota mengambil pungutan atau memberlakukan 'suatu biaya lain dengan efek setara' (CHEEs). TFEU pasal 20 mengatur instruksi yang jelas kepada negara anggota, tetapi Mahkamah Hukum Uni Eropa harus menafsirkan ulang makna yang tepat dalam memastikan penerapan yang seragam di seluruh Uni Eropa. Apabila suatu pungutan memenuhi kriteria yang tercakup di dalam TFEU pasal 30, maka biaya pemeriksaan yang dipungut oleh negara-negara anggota, tidak termasuk ke dalam CHEEs. TFEU pasal 30 tidak menghilangkan hak negara anggota memungut pajak dalam negeri, dalam upaya meningkatkan pendapatan publik; selama iuran tersebut memiliki definisi yang sama dengan TFEU pasal 30. Pada TFEU pasal 30 dan pasal 110 dibedakan antara 'biaya tambahan' dengan 'pajak dalam negeri' yang melanggar hukum. Akibatnya, proses hukum harus dilaksanakan sebelum Mahkamah Eropa menentukan mana yang harus berlaku dalam suatu keadaan tertentu. Sementara, TFEU pasal 110 mengatur bahwa pajak dalam negeri melanggar hukum jika mendiskriminasi produk-produk impor atau melindungi produk dalam negeri. TFEU pasal 110 mengatur pajak diskriminatif tidak langsung dan terselubung, yang dalam kenyataannya tidak menguntungkan produk non-domestik. Misalnya, di dalam perkara 112/84 Humblot, Prancis memutuskan jumlah pajak mobil meningkat seiring dengan laju daya mobil tersebut. Mobil di bawah atau di atas 16 CV dikenai pajak berbeda. Sehingga tidak ada mobil di Prancis dengan daya di atas 16CV, karena hanya mobil-mobil impor saja yang dikenai pajak lebih tinggi. Sistem pajak dalam negeri ini dianggap diskriminatif terselubung, dan dianggap melanggar hukum menurut TFEU pasal 110.
Selain hambatan uang, pergerakan bebas barang-barang di Uni Eropa juga terhambat oleh hambatan non-uang, seperti pembatasan kuantitatif (larangan atau kuota), pengenaan inspeksi atau aturan-aturan perdagangan yang terkait dengan komposisi, dan pengemasan. Kemudian TFEU melarang pembatasan kuantitatif tersebut, dan mengajukan 'suatu aturan yang berefek serupa' (MHEEs) di dalam TFEU pasal 34 dan 36. TFEU pasal 34 melarang pembatasan kuantitatif atas impor di antara negara-negara anggota. Sementara pasal 35, melarang pembatasan yang sama atas aktivitas ekspor. TFEU pasal 36 memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota membenarkan atau merendahkan, baik larangan pada pasal 34, maupun pasal 35. Suatu derogasi tersedia apabila suatu isu lebih penting, dibandingkan kebutuhan pemastian pembuatan dan pemeliharaan Pasar Bersama, yang mendamaikan antara regulasi negara dengan pergerakan bebas atas barang-barang. Meski legislasi yang mengharmoniskan keduanya tidak ada, Mahkamah Eropa mengambil sikap bahwa peraturan nasional tidak diizinkan dalam menghalangi pergerakan barang, dan pembatasan secara luas yang berada dalam cakupan TFEU pasal 34 dan 35. Sementara TFEU pasal 36, yang membolehkan negara anggota melakukan derogasi; ditafsirkan secara sempit, sehingga memastikan sesedikit mungkin terjadinya hambatan perdagangan.
Warga negara dan pekerja
TFEU pasal 36 menjamin kebebasan bergerak atas barang-barang, pekerja, layanan, dan modal. Kebebasan bergerak bagi individu merupakan hal mendasar dalam pembentukan Pasar Bersama. Karena, tanpa adanya pergerakan bebas individu, maka para pekerja misalnya, tidak dapat berpindah di lingkungan Uni Eropa dalam mengisi tenaga kerja, apabila kekurangan tenaga ahli. Demikian pula, para pengusaha Eropa tidak dapat mengembangkan bisnis mereka, dan penyedia layanan tidak dapat menyeberang dalam memberikan layanan kepada kliennya di negara anggota lainnya. Hak-hak khusus bebas bergerak ini bergantung 'status' individu, yang dibedakan berdasarkan 'kebangsaan' dan 'aktivitas ekonomi'-nya. TFEU pasal 20 tidak hanya memberikan kebebasan bergerak bagi warga negara, tetapi juga hak memilih dan dipilih di Parlemen Eropa; hak petisi di Parlemen Eropa; dan hak lapor atas maladministrasi yang dilakukan badan-badan Uni Eropa ke Ombudsman Eropa. Selain itu, TEU pasal 9 hingga pasal 12 memberikan hak yang terkait dengan informasi, dan TFEU pasal 24 memberikan hak untuk dikonsultasikan, serta mengundang Komisi Eropa mengajukan proposal legislatif. TFEU pasal 21 memberikan hak dasar tentang kebebasan bergerak bagi seluruh 'warga negara' Uni Eropa, yang diikuti dengan pertimbangan hak tambahan, yaitu mereka yang 'aktif secara ekonomi', dengan catatan memenuhi Perjanjian Schengen. Sementara TFEU pasal 45 hingga pasal 62 memberikan kerangka hak tambahan bagi mereka yang aktif secara ekonomi. Seluruh warga negara yang tergabung di negara-negara anggota merupakan warga negara Uni Eropa. Maka, kewarganegaraan Uni Eropa bukanlah sesuatu yang dianugerahkan atau sesuatu yang ditolak oleh Uni Eropa, melainkan konsekuensi dari negara anggota itu sendiri, seperti kewarganegaraan, dan aturan-aturan atas kebangsaannya. TFEU pasal 18 melarang bentuk-bentuk diskriminasi secara umum atas kewarganegaraannya. Sementara TFEU pasal 20 memberikan hak bebas bergerak dengan periode minimum hingga tiga bulan, terlepas dari hubungan keluarga mereka. Namun, jika anggota keluarga tersebut menginginkan untuk tinggal lebih dari tiga bulan, maka ia harus memenuhi persyaratan 'sarana yang cukup' atau 'dalam kegiatan ekonomi', sehingga memiliki suatu hak, yang memang dianugerahkan akibat memiliki hubungan dengan warga negara Uni Eropa. TFEU pasal 45 memberikan ketentuan yang terkait dengan pekerja migran, diantaranya: (1) hak menerima tawaran pekerjaan dan bebas berpindah di dalam negara anggota untuk alasan ini; (2) hak menetap di negara anggota dengan alasan pekerjaan, dengan peraturan yang sama dengan penduduk aslinya; (3) hak tinggal di negara anggota yang telah mempekerjakannya. TFEU pasal 45 juga memberikan hak bagi anggota keluarga dari warga negara Uni Eropa. Hak-hak tersebut diantaranya adalah hak mengambil pekerjaan (atau mendirikan usaha), yang merupakan hak independen bagi anggota keluarga tersebut, sehingga ia tidak bergantung lagi pada hak yang diberikan akibat hubungan keluarga.
Atas dasar kebijakan, keamanan, dan kesehatan publik, hak bebas bergerak bagi pekerja di Uni Eropa dibatasi sama halnya dengan hak bebas bergerak bagi warga negara Uni Eropa. TFEU pasal 45(3)(c) memberikan hak setara dan non-diskriminasi, yang mendorong kebebasan bergerak, khususnya bagi pekerja migran. Namun, di dalam realitasnya, pada perkara C-237/94 O'Flynn, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengeluarkan suatu 'diskriminasi tidak langsung' dengan menerapkan aturan nasional yang 'mudah dipenuhi' oleh warga negaranya, dibandingkan oleh pekerja migran. 'Diskriminasi tidak langsung' tersebut harus mengandung 'pembenaran objektif' oleh negara tuan rumah. Pada perkara Cassis de Dijon, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengembangkan suatu 'Aturan Pembenaran' (Rule of Reason) yang memberikan kondisi apa saja, sehingga suatu aturan pembatasan dibenarkan, sehingga jurisprudensi Mahkamah Eropa dapat dikembangkan di dua wilayah dengan dasar alasan yang sama. Sementara TFEU pasal 45(d) memberikan hak menetap bagi pekerja di suatu negara tuan rumah, setelah ia diterima bekerja di negara tersebut. TFEU pasal 45(4) melarang negara tuan rumah menolak pekerjanya keluar/masuk. Di dalam kenyataanya, aturan ini mencegah pekerja migran bekerja di 'sektor publik' di negara tuan rumah. Maka, Mahkamah Hukum Uni Eropa memutuskan bahwa TFEU pasal 45(4) tidak dapat dimohonkan oleh negara-negara anggota, yang terkait dengan bahasa dan kondisi kerja, sebagaimana penerapannya dalam 'akses' ke pekerjaan.
Pendirian usaha dan layanan
TFEU pasal 49 hingga 55 melarang pembatasan diskriminasi bagi mereka yang ingin mendirikan usaha di negara-negara tuan rumah. Hak ini termasuk pendirian badan-badan permanen, cabang-cabang perusahaan atau firma yang sebelumnya telah didirikan di negara lain. Berdasarkan hukum perkara yang ada di wilayah lain tentang hak bebas bergerak ini, Mahkamah Hukum Uni Eropa menemukan baik aturan-aturan diskriminasi, maupun aturan-aturan non-diskriminasi dapat melanggar TFEU pasal 49. Perkara 71/76 Thieffry menunjukkan bahwa aturan-aturan nasional yang hanya digunakan oleh mereka yang bukan warga negara adalah bentuk-bentuk diskriminasi prima facie. Sementara, hukum-hukum domestik yang diterapkan, baik itu oleh warga negara, atau bukan warga negara dapat melanggar TFEU pasal 49. Pada perkara 143/87 Stanton, Mahkamah Eropa menjelaskan bahwa aturan-aturan nasional, baik itu mendiskriminasi atau tidak, dapat 'menempatkan' warga negara Uni Eropa pada posisi tidak menguntungkan; yang dapat menghambat, kecuali jika dibenarkan secara objektif oleh suatu negara anggota yang mempercayai mereka. TFEU pasal 49 juga melarang suatu bentuk 'diskriminasi terbalik' yang terjadi ketika suatu bentuk diskriminasi dikeluhkan, berlangsung di dalam suatu negara anggota. Misalnya, pada perkara 115/78 'Knoors', seorang warga negara Belanda yang menetap di Belgia, kemudian tidak dikenali lagi ketika ia kembali ke negara asalnya, yaitu Belanda. Akibatnya, aturan nasional yang terkait dengan kualifikasi individu, secara signifikan dapat menghambat hak bebas bergerak bagi individu. Hal ini terjadi pada pengacara di Inggris dan Wales yang harus memenuhi kualifikasinya sebagai pengacara dengan memenuhi suatu aturan yang ditetapkan oleh 'Otoritas Regulasi Pengacara', dan apabila gagal mematuhi aturan tersebut, ia dilarang mejalankan profesinya. Peraturan ini menjadi penghalang juga bagi pengacara dari negara lain, yang ingin mempraktikkan profesi mereka di Britania Raya. Oleh sebab itu, TFEU pasal 53 memberikan kewenangan kepada Dewan Uni Eropa supaya suatu otoritas mengeluarkan aturan-aturan (Pedoman) dalam mengenali pelatihan atau kualifikasi profesi yang berlaku di Uni Eropa; dengan tujuan mengharmoniskan perundang-undangan yang telah berlaku. Pendekatan Mahkamah Hukum Uni Eropa biasanya memberikan wawasan kepada otoritas nasional yang mewajibkan pelatihan atau suatu kualifikasi tertentu kepada seorang migran, yang kemudian membandingkannya dengan ketentuan-ketentuan domestik. TFEU pasal 53 juga membatasi hak bebas bergerak atas dasar kebijakan, layanan, dan kesehatan publik. Mahkamah Hukum Uni Eropa menggunakan alasan ini ketika menerapkan perkara-perkara yang terkait dengan TFEU pasal 45(3). Sedangkan TFEU pasal 51 membatasi hak mendirikan usaha dalam hal 'pelaksanaan kewenangan resmi'. Pengecualian ini akan relevan dalam hubungannya dengan pelaksanaan kekuasaan resmi negara. Oleh sebab itu, Mahkamah Hukum Uni Eropa mengesahkan bahwa penerapan pasal ini sama dengan pengecualian yang diterapkan di dalam TFEU pasal 45(4), di mana 'jabatan di layanan publik' adalah pengecualian atas hak bebas bergerak bagi pekerja.
TFEU pasal 56 hingga pasal 62 memberikan hak bebas bergerak bagi mereka yang ingin menyediakan layanan di negara-negara tuan rumah, yang normalnya tanpa harus berbasis di negara tersebut terlebih dahulu, dengan periode sementara. Mahkamah Hukum Uni Eropa mengatur bahwa 'aktivitas sementara' yang dimaksud bukan hanya ketentuan tentang 'durasi' suatu layanan, tetapi juga 'keteraturan', 'periodisasi', dan 'kontinuitas' layanan tersebut. Pasal ini juga melarang perundang-undangan nasional yang membatasi ketentuan berjalannya suatu layanan, misal dalam penyediaan layanannya, pengguna/penerima layanan berpindah ke suatu negara tuan rumah; atau layanan yang berpindah, meski penyedia dan penggunanya tidak; atau ketika penyedia/pengguna yang berpindah. Layanan yang tercakup di dalam TFEU pasal 57 adalah layanan kesehatan, pelatihan vokasi, pariwisata, dan bidang-bidang (yang sah) yang hadir di negara tuan rumah, kecuali bidang-bidang yang secara khusus tercakup di wilayah lain oleh perjanjian tersebut. Hak-hak yang dijamin oleh TFEU bagi penyedia layanan terdiri dari: hak keluar/masuk di wilayah Uni Eropa, serta perlindungan atas diskriminasi. TFEU pasal 62 secara spesifik memberikan derogasi yang terkait dengan hak mendirikan usaha, sama halnya dengan TFEU pasal 51 hingga pasal 54 yang membatasi hak bebas bergerak dalam penyediaan layanan. Sedangkan TFEU pasal 62 memberikan derogasi yang terkait dengan pelaksanaan otoritas resmi dalam penyediaan layanan, dengan penerapan yang sama seperti pada TFEU pasal 51.