cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Tata krama meja
Eropa barat
Ketika seseorang selesai makan, terlepas dari apakah piringnya kosong atau tidak, hal ini harus dikomunikasikan kepada orang lain dengan meletakkan pisau dan garpu bersamaan di atas piring pada posisi jam 6 (menghadap ke atas), atau jam 4 posisi jam (menghadap ke arah kurang lebih jam 10). Gigi garpu harus menghadap ke atas. Serbet kalau ada sebaiknya dilipat (jangan terlalu rapi, biar terlihat jelas sudah dipakai) di sebelah kiri piring. Hal ini biasanya terjadi di restoran, di mana dipahami sebagai isyarat oleh pelayan bahwa piring seseorang dapat diambil.
Saat makan keluarga, anak-anak sering kali diharapkan untuk meminta izin meninggalkan meja setelah makan selesai.
Amerika utara
Tata krama modern menyediakan jumlah dan jenis peralatan terkecil yang diperlukan untuk makan. Hanya peralatan yang akan digunakan untuk makan yang direncanakan yang harus diatur. Bahkan jika diperlukan, tuan rumah tidak boleh memiliki lebih dari tiga alat makan di kedua sisi piring sebelum makan. Jika diperlukan peralatan tambahan, peralatan tersebut dapat dibawa ke meja bersama dengan hidangan selanjutnya.
Taplak meja yang memanjang 10–15 inci melewati tepi meja harus digunakan untuk makan malam formal, sedangkan alas piring dapat digunakan untuk sarapan, makan siang, dan makan malam informal. Tempat lilin, meskipun tidak menyala, tidak boleh diletakkan di atas meja saat makan siang pada siang hari. Di beberapa restoran, wanita mungkin dimintai pesanannya sebelum pria.
Telepon dan barang-barang yang mengganggu lainnya tidak boleh digunakan di meja makan. Membaca di meja hanya diperbolehkan saat sarapan, kecuali pengunjung sedang sendirian. Hal-hal yang mendesak harus ditangani, setelah permintaan maaf, dengan menjauh dari meja.
Jika makanan harus dikeluarkan dari mulut karena alasan tertentu—lubang, tulang, atau rawan—aturan praktisnya, menurut Emily Post, adalah keluar dengan cara yang sama saat masuk. Misalnya, jika buah zaitun dimakan oleh tangan, lubang dapat dilepas dengan tangan. Jika zaitun dalam salad dimakan dengan garpu, bijinya harus dimasukkan kembali ke garpu di dalam mulut seseorang, dan kemudian diletakkan di atas piring. Hal yang sama berlaku untuk tulang kecil atau potongan rawan dalam makanan. Restoran tidak boleh meludahi serbet, tentu saja bukan serbet kain. Karena serbet selalu diletakkan di pangkuan dan diangkat hanya untuk menyeka mulut seseorang, makanan yang tersembunyi mungkin secara tidak sengaja jatuh ke pangkuan atau ke lantai tuan rumah. Makanan yang tidak disukai harus ditelan.
Saat makan sup atau makanan lain yang disajikan dengan mangkuk dan sendok, sendok selalu didorong menjauhi diri sendiri, bukannya ditarik ke arah diri sendiri. Makanan tidak pernah dihirup. Ini berasal dari pandangan aristokrat bahwa menarik sendok ke arah diri sendiri menggambarkan gambaran negatif tentang kelaparan dan kerakusan.
Garpu dapat digunakan dalam gaya Amerika (di tangan kiri saat memotong dan di tangan kanan untuk mengambil makanan) atau gaya Kontinental Eropa (garpu selalu di tangan kiri). (Lihat etiket Garpu ) Serbet harus dibiarkan di kursi hanya saat pergi sementara. Saat meninggalkan meja di akhir makan, serbet diletakkan dengan longgar di atas meja di sebelah kiri piring.
India
Dalam taya krama formal, tuan rumah meminta para tamu untuk memulai makan. Umumnya, seseorang tidak boleh meninggalkan meja sebelum tuan rumah atau orang tertua menghabiskan makanannya. Juga dianggap tidak sopan untuk meninggalkan meja tanpa meminta izin tuan rumah atau orang yang lebih tua. Biasanya siapa pun yang menyelesaikan lebih dulu akan menunggu yang lain dan setelah semua orang selesai semua meninggalkan meja.
Dalam tata krama meja tradisional India, hal berikut diamati. Biasanya piring disajikan dengan jumlah kecil dari semua makanan.
Aturan utama makan adalah menggunakan tangan kanan saat makan atau menerima makanan. Tidak pantas menyentuh peralatan komunal dengan tangan yang digunakan untuk makan. Jika tangan kanan digunakan untuk makan, maka tangan kiri harus digunakan untuk melayani diri sendiri dari peralatan umum. Mencuci tangan, baik sebelum duduk di meja maupun setelah makan, adalah penting.
Sejumlah kecil makanan diambil sekaligus, memastikan bahwa makanan tidak terbuang percuma. Dianggap penting untuk menghabiskan setiap item di piring untuk menghormati makanan yang disajikan. Secara tradisional, makanan harus dimakan begitu disajikan, tanpa meminta garam atau merica. Namun, sekarang dapat diterima untuk mengungkapkan preferensi pribadi untuk garam atau merica dan memintanya.
Mendistorsi atau bermain-main dengan makanan tidak dapat diterima. Makan dengan kecepatan sedang itu penting, karena makan terlalu lambat dapat menyiratkan ketidaksukaan terhadap makanan dan makan terlalu cepat dianggap tidak sopan. Secara umum, bersendawa, menyeruput saat berada di meja diperbolehkan. Menatap piring pengunjung lain juga dianggap tidak sopan. Tidak pantas mengeluarkan suara saat mengunyah. Makanan India tertentu dapat mengeluarkan suara, jadi penting untuk menutup mulut dan mengunyah dengan kecepatan sedang.
Di meja makan, perhatian harus diberikan pada perilaku tertentu yang mungkin menunjukkan gangguan atau kekasaran. Menjawab panggilan telepon, mengirim pesan, dan menggunakan bahasa yang tidak pantas dianggap tidak pantas saat makan dan saat orang tua hadir.
Cina
Tempat duduk dan pelayanan kebiasaan memainkan peran penting dalam tata krama meja Cina. Misalnya, pengunjung tidak boleh duduk atau mulai makan sebelum tuan rumah (atau tamu kehormatan) melakukannya. Saat semua orang sudah duduk, tuan rumah menawarkan untuk menuangkan teh, dimulai dengan cangkir orang tertua. Orang termuda dilayani terakhir sebagai tanda penghormatan kepada yang lebih tua.
Sama seperti dalam budaya Barat, peralatan komunal (sumpit dan sendok) digunakan untuk membawa makanan dari piring komunal ke mangkuk (atau piring) individu sendiri. Dianggap tidak sopan dan tidak higienis jika seorang pengunjung menggunakan sumpitnya sendiri untuk mengambil makanan dari mangkuk dan piring umum saat peralatan tersebut ada. Perilaku kasar lainnya dengan sumpit termasuk memainkannya, memisahkannya dengan cara apa pun (seperti memegangnya di masing-masing tangan), menusuk makanan dengannya, atau meletakkannya secara vertikal di piring makanan. (Yang terakhir ini sangat kasar, membangkitkan gambar dupa atau dupa yang digunakan secara seremonial di pemakaman). Mangkuk nasi dapat diangkat dengan satu tangan untuk menyendok nasi ke dalam mulut dengan sumpit. Juga dianggap tidak sopan untuk mencari bagian yang lebih disukai di atas piring daripada mengambil bagian yang paling dekat dengan restoran sebagai simbol keadilan dan berbagi kepada orang lain.
Korea
Nasi selalu dikonsumsi dengan sendok dan tidak pernah dengan sumpit dalam suasana formal. Mengambil piring atau mangkuk seseorang dan membawanya ke mulut dianggap tidak sopan.
Biasanya, pengunjung akan memiliki semangkuk sup di sebelah kanan dengan semangkuk nasi di sebelah kirinya. Sebagai alternatif, sup dapat disajikan dalam satu panci komunal besar untuk dikonsumsi langsung atau disendok ke dalam mangkuk individu. Peralatan makan akan mencakup sepasang sumpit dan sendok. Etiket sumpit umum harus diikuti, tetapi nasi biasanya dimakan dengan sendok, bukan sumpit. Seringkali beberapa bentuk protein (daging, unggas, ikan) akan disajikan sebagai hidangan utama dan diletakkan di tengah meja dalam jangkauan pengunjung. Banchan juga akan didistribusikan ke seluruh meja. Jika dimakan dengan sendok, banchandiletakkan di atas sesendok nasi sebelum masuk ke mulut. Dengan sumpit, bagaimanapun, itu diumpankan ke mulut secara langsung. Potongan makanan terakhir di piring komunal tidak boleh disajikan untuk diri sendiri tanpa terlebih dahulu meminta izin, tetapi, jika ditawari potongan makanan terakhir di piring komunal, menolak tawaran itu dianggap tidak sopan. Mangkuk nasi atau sup tidak boleh diambil dari meja saat makan, pengecualian dibuat untuk mangkuk besar sup mie Korea. Menyeruput sambil makan mie dan sup pada umumnya dapat diterima. Tidak jarang mengunyah dengan mulut terbuka.
Jika alkohol disajikan bersama makanan, biasanya saat alkohol disajikan pertama kali untuk pengunjung tertua/berperingkat tertinggi untuk bersulang dan pengunjung mendentingkan gelas mereka bersama sebelum minum. Dentingan gelas sering dilakukan sepanjang makan. Tuan rumah tidak boleh menyajikan alkohol untuk dirinya sendiri. Demikian pula, minum sendirian dianggap tidak sopan. Alih-alih, ikuti pengunjung lain dan sajikan dan sajikan alkohol. Alkohol harus selalu disajikan kepada pengunjung yang lebih tua dan berpangkat lebih tinggi dengan kedua tangan, dan pengunjung yang lebih muda atau berpangkat lebih rendah dapat memalingkan muka dari pengunjung lain saat meminum alkohol.
Kerana Aku Isteri Bidaan
Kerana Aku Isteri Bidaan adalah serial drama televisi Malaysia tahun 2022 yang disutradarai oleh Ayie Mustafa dan Rahim Zali yang dibintangi oleh Hisyam Hamid, Scha Elinnea, Wanns Ahmad dan masih banyak lagi lainnya. Serial ini mulai tayang perdana di Samarinda Slot, TV3 mulai 16 Mei 2022 menggantikan Khilaf Asmara. Serial drama ini juga ditayangkan melalui situs streaming iQIYI dalam 1 jam terakhir setelah siaran TV.
Sinopsis
Kisah Raina (Scha Elinnea) yang telah memfitnah Farel (Hisyam Hamid) untuk keuntungannya sendiri tanpa menyadari bahwa ia sedang menjebak dirinya sendiri hingga ia bertekad untuk kabur dari suaminya yang baru menikah. Raina salah hitung saat dijebak oleh kekasihnya, Aznor (Wanns Ahmad) yang menjualnya untuk menjadi GRO.
Farel dibesarkan oleh ibu angkatnya, Juwita dan memiliki adik angkat, Miara (Silfeny Osman). Miara telah memfitnah Farel memfitnahnya, hingga Farel diusir oleh ibu angkatnya. Farel kembali ke pangkuan ayah kandungnya yang meninggal tidak lama kemudian dan telah mewariskan kepadanya semua kekayaan dan kemewahan.
Farel bertemu Raina lagi di klub hiburan. Farel ingin membebaskan Raina dari adegan maksiat meskipun pada awalnya Farel hanya ingin membalas dendam pada Raina. Tapi kemudian Raina ketahuan berduaan dengan mantan kliennya sehingga Farel ingin menjualnya kembali kepada sang ayah ayam.
Paul Sabatier
Paul Sabatier (1854-1941) ialah seorang kimiawan Prancis yang dianugerahi Nobel Kimia pada tahun 1912 untuk metode hidrogenasi senyawa kimia.
Komedi Ketuhanan
Divina Commedia (berarti Komedi Ilahi) adalah puisi naratif yang panjang hasil karya Dante Alighieri, penulisannya dimulai tahun 1308 dan terselesaikan pada tahun 1320, satu tahun sebelum wafatnya pada tahun 1321. Puisi ini secara luas dianggap sebagai karya unggulan dalam sastra Italia, dan dipandang sebagai salah satu karya terbesar sastra dunia. Visiun imajinatif sang penyair tentang kehidupan setelah kematian merepresentasikan pandangan dunia abad pertengahan sebagaimana yang dikembangkan dalam Gereja Barat pada abad ke-14. Divina Commedia berkontribusi membentuk bahasa Toskano, yang digunakan dalam penulisan karya ini, sebagai bahasa Italia baku. Karya ini terbagi menjadi tiga bagian: Inferno, Purgatorio, dan Paradiso.
Televisi Republik Indonesia
Televisi Republik Indonesia (disingkat TVRI) adalah jaringan televisi publik berskala nasional di Indonesia. TVRI berstatus sebagai Lembaga Penyiaran Publik bersama Radio Republik Indonesia (RRI), yang ditetapkan melalui Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. TVRI merupakan jaringan televisi pertama di Indonesia, mulai mengudara pada tanggal 24 Agustus 1962. TVRI memonopoli siaran televisi di Indonesia hingga tahun 1989, ketika televisi swasta pertama Indonesia, RCTI, didirikan.
Komedi Ketuhanan
Selayang pandang, puisi ini melukiskan perjalanan Dante melintasi Neraka, Purgatorium, dan Firdaus atau Surga; tetapi, pada suatu tingkatan yang lebih dalam, puisi ini secara alegoris merepresentasikan perjalanan jiwa menuju Allah. Pada tingkat yang lebih dalam itu, Dante merujuk pada filsafat dan teologi Kristen, khususnya fisafat Thomistik dan Summa Theologica karya Santo Thomas Aquinas. Akibatnya, Divina Commedia menjadi disebut "Summa dalam rupa puisi".
Lolong (seri televisi)
Lolong (Gelar internasional: Crocodile Whisperer dan Dakkila) adalah seri aksi drama televisi Filipina yang disiarkan oleh GMA Network. Disutradarai oleh Rommel P. Penesa, dibintangi oleh Ruru Madrid sebagai pemeran utama. Ini ditayangkan perdana pada 4 Juli 2022 di jaringan Telebabad menggantikan First Lady.
Televisi Republik Indonesia
TVRI saat ini mengudara di seluruh wilayah Indonesia dengan menjalankan 3 saluran televisi nasional dan 32 stasiun televisi daerah, serta didukung 361 stasiun transmisi (termasuk 129 stasiun transmisi digital) di seluruh provinsi Indonesia. Selain di televisi konvensional, siaran TVRI juga dapat ditonton melalui siaran streaming di situs resmi, aplikasi TVRI Klik, dan layanan OTT lainnya.
Menurut sebuah laporan yang dikeluarkan Reuters Institute for the Study of Journalism dan Universitas Oxford pada tahun 2021, TVRI merupakan salah satu media yang paling dipercaya masyarakat dengan skor kepercayaan mencapai 66%.
1961-1962: Ide, gagasan, dan siaran percobaan
Tokoh yang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran TVRI adalah Maladi, seorang mantan penyiar RRI. Ia merupakan orang yang pertama kali mengusulkan gagasan berdirinya stasiun televisi di Indonesia pada tahun 1955 dan direncanakan untuk membantu sosialisasi pemerintah dalam pemilihan umum pertama yang akan diadakan pada tahun tersebut. Meskipun Presiden Soekarno (yang pada saat itu tidak memegang kekuasaan karena Indonesia saat itu bersistem parlementer) tertarik dengan usulan Maladi, kabinet yang berkuasa saat itu menolaknya karena dianggap terlalu mahal. Setelah Maladi menjadi Menteri Penerangan pada 1959, ia kembali mengusulkan ide tersebut ke Presiden Soekarno (yang kali ini sudah memegang kekuasaan pada era Demokrasi Terpimpin). Sang menteri berpendapat, bahwa dengan berhasilnya Indonesia terpilih sebagai calon tuan rumah Asian Games keempat pada tahun 1962, maka televisi dianggap mampu menjadi alat mengembangkan persatuan dan kesatuan nasional lewat acara olahraga yang disiarkan, minimal satu cabang olahraga per hari. Usulan Maladi tersebut kemudian mulai diterima berbagai pihak, termasuk Presiden, sehingga pada tahun 1960, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara mengeluarkan Tap MPRS No. II/MPRS/1960 yang mendorong pendirian sebuah stasiun televisi, yang pada saat itu direncanakan sebagai televisi pendidikan dan beroperasi di universitas.
Rencana penyelenggaraan siaran televisi pertama akhirnya mulai terwujud ketika pada tahun 1961, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memasukkan proyek media massa televisi ke dalam proyek pembangunan Asian Games IV di bawah lembaga Komando Urusan Proyek Asian Games IV (KUPAG). Pada tanggal 25 Juli 1961, Menteri Penerangan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia (SK Menpen) No. 20/SK/M/1961 tentang pembentukan Panitia Persiapan Televisi (P2TV). Lembaga ini diketuai oleh R.M. Soetarto, kepala Direktorat Perfilman Negara. Selain Soetarto, ada juga wakilnya yaitu R.M. Soenarjo dan 7 orang anggota panitia, dan mereka bekerja bersama-sama dengan Departemen Penerangan untuk mempersiapkan siaran televisi Indonesia. Untuk mempelajari lebih dalam tentang pertelevisian, Presiden kemudian mengirim Soetarto ke New York dan Atlanta, Amerika Serikat.
Pada 23 Oktober 1961 pukul 09.30, Presiden Soekarno yang sedang berada di Wina, Austria mengirimkan teleks kepada Maladi untuk segera menyiapkan proyek televisi dengan target sebagai berikut:
Pada tanggal 17 Agustus 1962, TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT RI ke-17 dari halaman Istana Merdeka Jakarta, dengan format hitam-putih dan didukung pemancar cadangan berkekuatan 100W. Kompleks siaran TVRI selesai dalam waktu kurang dari setahun dan diresmikan pada 23 Agustus 1962 oleh ketua P2TV.
1962-1975: Siaran awal, status yayasan
Pada 24 Agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan hadirnya TVRI, Indonesia menjadi salah satu negara di Asia yang memiliki siaran televisi saat itu, setelah Jepang, Filipina, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan, walaupun pada saat yang sama pesawat televisi di Indonesia hanya berjumlah 10.000-15.000 buah dan siaran TVRI hanya dinikmati sekitar 2% penduduk. Karena pembentukannya berkaitan erat dengan Asian Games, maka saat itu TVRI juga dimasukkan dalam struktur Organizing Committee Asian Games 1962, secara spesifik sebagai "Seksi Biro Radio dan Televisi Organizing Committee Asian Games IV". Pasca pembubaran Organizing Committee AG 1962, status TVRI kemudian berubah lagi menjadi di bawah Yayasan Bung Karno (pengelola kompleks olahraga Senayan) melalui Keputusan Presiden No. 318/1962 yang berada di bawah kendali langsung presiden. Studio TVRI yang pertama (saat itu dimaksudkan sebagai studio sementara) kemudian selesai pada 11 Oktober 1962.
Bundle of Joy
Bundle of Joy (1956) adalah sebuah remake musikal Technicolor dari film komedi Bachelor Mother (1939). Film tersebut menampilkan Ginger Rogers, David Niven, Eddie Fisher, Debbie Reynolds dan Adolphe Menjou.
Televisi Republik Indonesia
1962-1975: Siaran awal, status yayasan
Sifat TVRI yang berupa yayasan yang diketuai presiden ini justru menimbulkan sikap lembaga penyiaran yang tidak independen maupun berorientasi kepentingan publik yang efeknya akan terasa sampai akhir Orde Baru, apalagi ditambah dengan ketiadaan blueprint bagi pengembangan TVRI kedepannya. Keputusan Presiden No. 215/1963 pasal 4 dan 5 menyatakan bahwa TVRI berperan dalam "...pembangunan mental, khususnya masyarakat sosialis Indonesia", yang selaras dengan garis kebijakan pemerintahan Soekarno saat itu. Setelah Orde Baru mulai lahir, Keputusan Menteri Penerangan No. 34/1966 menyatakan bahwa TVRI harus menyesuaikan acaranya dengan penyebarluasan program pemerintah, Pancasila dan UUD 1945. TVRI pada Orde Baru menjadi alat bagi menciptakan kesatuan nasional dan menyosialisasikan program pembangunan pemerintah. Meskipun demikian, sebenarnya sempat muncul ide yang berusaha mengarahkan TVRI untuk lebih memenuhi keinginan pemirsanya yang mengarah ke hiburan, bukan sekedar menjadi kepanjangan penguasa. Bahkan, pada tahun 1972, Menteri Penerangan Boediardjo pernah mengusulkan perubahan status TVRI menjadi Perusahaan Umum (Perum) agar "lebih berkarakter demokratis". Sayangnya, rencana tersebut lenyap dengan pergantian Menpen di tahun berikutnya, dan sebaliknya kemudian secara bertahap independensi TVRI mulai "dikebiri" pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya.
Karyawan TVRI pada 1963 mencapai 100 orang, dan pada pertengahan tahun yang sama, Divisi Pemberitaan didirikan, awalnya dipegang oleh 5 staf yang bekerja 14 jam sehari dan menyiarkan dua acara berita. Selain tenaga kerja dalam negeri, sebanyak 23 orang dari Jepang (yang merupakan hasil kerjasama Colombo Plan) awalnya juga sempat ditempatkan di TVRI untuk membantu pengembangannya, di bidang teknik, studio, pemancar, manajemen, film, produksi dan audio. Pendanaan TVRI berasal dari anggaran negara (sejak 1966), iklan (sejak 1 Maret 1963), iuran televisi (sejak akhir 1963) dan sponsor. Untuk memperluas jangkauannya, sejak tahun 1965 dirintis pembangunan Stasiun Penyiaran Daerah yang dimulai dengan TVRI Stasiun Yogyakarta, yang secara berturut-turut diikuti dengan Stasiun Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, Manado, Denpasar, dan Samarinda. Banyak dari stasiun ini awalnya bukan didirikan langsung oleh TVRI, melainkan oleh beberapa lembaga lain (misalnya, di Yogyakarta oleh Deppen, dan di Medan dibentuk dari kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dan Pertamina). Namun, seiring sentralisasi pemerintah Orde Baru dan kebutuhan modal yang lebih besar, stasiun daerah ini perlahan-lahan diintegrasikan dengan Stasiun Pusat Jakarta dan diatur secara lebih terpusat dalam pemogramannya.
1975-1998: Perubahan status, pelebaran sayap dan penurunan
Pada tahun 1975, melalui SK Menpen No. 55B/Kep/Menpen/1975 (yang kemudian diubah oleh SK Menpen No. 230A/Kep/Menpen/1984), TVRI diubah menjadi salah satu bagian dari organisasi dan tata kerja Departemen Penerangan RI dengan status direktorat (sebelumnya Unit Pelaksana Teknis hingga 1984) yang langsung bertanggungjawab pada Direktur Jenderal Radio, Televisi dan Film (Dirjen RTF). Aturan-aturan tersebut mengisyaratkan TVRI memiliki status ganda: selain sebagai Yayasan Televisi RI, juga sebagai Direktorat Televisi (yang sebenarnya sudah terbentuk sejak 1966 melalui SK Menpen No. 107/1966) bawahan Dirjen RTF, sedang manajemen yang diterapkan yaitu manajemen birokrasi. Hal ini kemudian juga cukup memengaruhi gaya manajemen TVRI yang kurang efisien. Selain menempatkan statusnya sebagai bagian Deppen, kemudian melalui Peraturan Pemerintah No. 37/1980, pemerintah Orde Baru secara resmi mengubah status seluruh karyawan TVRI menjadi Pegawai Negeri Sipil (dari sebelumnya karyawan Yayasan TVRI); sesuatu yang masih berlangsung hingga kini.
Mulai tahun 1977, Stasiun Produksi Keliling (SPK) dibentuk secara bertahap di beberapa ibu kota provinsi, yang berfungsi sebagai perwakilan atau koresponden TVRI di daerah. Di tahun 1982, tercatat TVRI memiliki 10 SPK berarmada Mobil Unit Produksi, ditambah 9 stasiun, 193 menara pemancar dan 30 stasiun relai. SPK kemudian diperluas hingga 12 kota, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura. Karyawan TVRI juga terus bertambah, dari 898 orang pada 1972, menjadi 6.000 orang pada 1991. Untuk mengembangkan para karyawan tersebut, TVRI dan pemerintah membentuk sarana pelatihan (diklat) mulai tahun 1969-1970 (awalnya bekerjasama dengan tenaga ahli dari Jerman Barat) dan adanya Multi Media Training Centre di Yogyakarta yang mendapat bantuan dari Jepang.
Pada tahun 1981, setelah menikmati pemasukan dominan dari iklan selama bertahun-tahun, Presiden Soeharto dalam pidatonya di DPR pada 5 Januari 1981 memutuskan untuk meniadakan iklan di TVRI. ""Untuk lebih memusatkan siaran televisi bagi kelancaran pelaksanaan program-program pembangunan dan untuk menghindarkan akibat-akibat samping yang tidak menguntungkan bagi semangat pembangunan, maka saya telah memberi petunjuk agar 1 April 1981 nanti siaran iklan di TVRI ditiadakan."" Kebijakan yang mulai berlaku dengan penerapan SK Menpen No. 30/Kep/Menpen/1981 pada 1 April 1981 ini sempat menuai kontroversi di masyarakat. Hal ini jelas memukul TVRI secara keuangan, karena pada 1975/1976 saja pendapatan iklan tampak jauh lebih besar dibanding anggaran dari negara maupun iuran. Beberapa ahli mengaitkan larangan ini dengan protes dari kelompok Islam dan anti-konsumerisme; ada juga yang berpendapat hal tersebut merupakan hasil persaingan dalam internal pemerintah Orba; namun ada juga yang menafsirkan karena pemerintah ingin menguatkan kendalinya atas siaran TVRI, terutama menjelang Pemilu 1982 dan akan lebih mudah setelah banyaknya keuntungan dari boom minyak. Sedangkan dari pemerintah kemudian menjustifikasi pelarangan iklan ini dengan alasan mencegah kecemburuan sosial dan efek negatif perilaku konsumtif, terutama di daerah yang dikhawatirkan akan berdampak pada pembangunan yang dicanangkan saat itu. Namun, kemudian demi menyiasati kebutuhan anggaran yang terus membengkak, maka sejak pertengahan 1980-an, model "iklan terselubung" berupa acara bersponsor juga mulai muncul di layar TVRI. Pemerintah pada tahun 1987 sempat berniat untuk mengizinkan lagi iklan di TVRI, tetapi hal ini tidak terwujud hingga 2002.
Pada tanggal 1 Januari 1983, TVRI membuka sebuah kanal baru Programa 2 TVRI (kini TVRI Jakarta). Acara tunggalnya adalah siaran berita bahasa Inggris dengan nama English News Service selama setengah jam yang dimulai pada pukul 18.30 WIB, di bawah tanggung jawab bagian pemberitaan. Saluran ini, yang awalnya hanya memiliki cakupan pemirsa kecil (ekspatriat), kemudian sejak 1989 mulai dikembangkan menjadi siaran televisi yang menyesuaikan selera penduduk ibukota. Perluasan siaran juga terus dilakukan, hingga pada 1991, TVRI sudah dinikmati oleh 65% penduduk Indonesia dan telah memiliki 10 stasiun penyiaran daerah, delapan stasiun pemancar, 273 stasiun transmisi, 12 studio, serta dua studio alam di Bogor dan Depok. Dua tahun kemudian (1993), stasiun transmisi TVRI bertambah menjadi 350 lokasi, sedangkan stasiun penyiarannya menjadi 12 buah, ditambah 6 SPK dan 1 stasiun produksi di Balikpapan; dan 5 tahun kemudian (1998), angka-angka tersebut naik lagi dengan adanya 402 stasiun transmisi, 14 stasiun penyiaran serta 8 stasiun produksi.
Mulai tahun 1989, monopoli TVRI di televisi dihapus saat pemerintah mengizinkan berdirinya RCTI sebagai televisi swasta pertama di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah saat itu sesungguhnya tidak ingin melepas status TVRI sebagai pemain utama di pertelevisian nasional walaupun adanya pendatang baru swasta pada tahun 1989-1995. Hal ini misalnya ditunjukkan dengan adanya larangan televisi swasta memproduksi acara beritanya sendiri, karena TVRI-lah yang hanya diizinkan membuat acara berita. Sebagai gantinya, mereka diharuskan merelai sejumlah acara seperti siaran berita TVRI sebanyak tiga kali per hari (Berita Nasional, Dunia Dalam Berita dan Berita Terakhir; 19.00, 21.00 WIB dan sebelum tutup siaran), acara-acara kenegaraan seperti Proklamasi 17 Agustus, serta Laporan Khusus. Tidak lupa juga, pemerintah juga mewajibkan televisi swasta membayar 12,5% (awalnya 15% sebelum 1990) pendapatannya ke TVRI sebagai ganti TVRI tidak beriklan. Pemerintah beralasan bahwa landasan pembentukan TVRI, sebagai penyedia siaran tunggal televisi dalam Keputusan Presiden No. 215/1963 membuat TV swasta harus "berada di bawah pengendalian dan pengawasan TVRI". Televisi swasta pada saat itu dikonsepkan bukan sebagai pesaing, melainkan "pihak (bawahan)/pelaksana yang ditunjuk", "mitra" atau "pelengkap" dari posisi dominan TVRI pada saat itu (walaupun dalam faktanya sering kali tidak sesuai, misalnya dengan adanya beberapa program sejenis berita di televisi swasta dan seringnya mereka tidak memenuhi kewajiban pembayaran ke TVRI). Konsep seperti ini baru akan berakhir pasca runtuhnya Orde Baru pada 1998.
Sebenarnya, dengan kehadiran televisi swasta, sempat muncul ide beberapa kali untuk mengubah status TVRI yang berupa yayasan non-komersial menjadi Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero atau Perum demi meningkatkan profesionalitasnya dan agar mampu berkompetisi. Bahkan, suatu sumber menyatakan bahwa transisi TVRI menjadi BUMN tersebut akan dilakukan di tahun 1995. Dalam penyusunan UU Penyiaran pertama pada 1997 pun, sempat muncul usulan klausul bahwa TVRI boleh beriklan "secara selektif". Meskipun sempat dipertimbangkan oleh DPR, Deppen, dan beberapa departemen lainnya,   namun wacana-wacana tersebut kemudian menghilang begitu saja. Pada Undang-Undang Penyiaran No. 24/1997, status TVRI juga sempat direncanakan berubah menjadi Lembaga Penyiaran Pemerintah, suatu klausul yang tercatat tidak pernah berhasil diterapkan sampai undang-undang penggantinya disahkan. Walaupun saat itu TVRI masih belum menerima iklan, upaya meningkatkan pendapatannya sudah berusaha dilakukan seperti dengan menghadirkan layanan teleteks TVRI-Text, teleteks kedua di Indonesia setelah RCTI di tahun 1994. TVRI menggandeng PT Pilar Kumalajaya untuk mewujudkan layanan tersebut, yang saat itu diperkirakan akan berlangsung selama 30 tahun dalam skema bagi hasil (15%-85%).
Akibatnya, TVRI pasca 1980-an tampak terlihat tidak menarik di mata publik. Acara lokal yang ada, lebih terkesan menonjolkan "suara pemerintah" dibanding memberikan hiburan menarik, begitu juga dengan acara beritanya. Ini diperparah dengan ketiadaan pendanaan yang mencukupi di luar pemerintah (selain iuran), sehingga acara yang dihasilkan sering kali seadanya di tengah kebutuhan lain (seperti membangun transmisi di berbagai daerah) yang terus meningkat. Misalnya, pada tahun 1987-1988, pengeluaran TVRI mencapai Rp 67,4 miliar, sedangkan pemasukannya hanya Rp 53 miliar (iuran Rp 43 miliar dan subsidi pemerintah Rp 10 miliar). TVRI pun memulai era penurunannya sejak itu, dan hal tersebut bahkan terjadi sebelum era televisi swasta. Dengan kehadiran open-sky policy (kebijakan langit terbuka) pasca peluncuran Satelit Palapa sejak 20 Agustus 1986, penduduk yang bisa menggunakannya pun lebih memilih menonton siaran asing menggunakan parabola. Di daerah perbatasan, penduduk di sana lebih memilih menonton luberan siaran luar negeri; sedangkan di daerah perkotaan, beberapa penduduk kelas atas banyak yang menyewa kaset-kaset VHS/Betamax film-film impor sebagai tontonannya. Lahirnya televisi swasta pun makin memukul TVRI: diperkirakan pada 1990-an, penontonnya tidak lebih dari 6% penonton siaran televisi di Indonesia.
1998-2006: Restrukturisasi
Status Perjan dipilih karena belum mandirinya keuangan TVRI (masih banyak didukung APBN) dan belum selesainya pengaturan tentang aset-asetnya. Diharapkan, dengan perubahan status tersebut TVRI mampu mempersiapkan dirinya untuk menjadi perseroan terbatas (PT). Bahkan, pemerintah pada saat itu juga direncanakan hendak menggaet investor strategis dalam membantu pembenahannya. Selanjutnya, pada Oktober 2001, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 64/2001 tentang pembinaan Perjan TVRI di bawah kantor Menteri Negara BUMN untuk urusan organisasi dan Departemen Keuangan RI untuk urusan organisasi keuangan. Setelah hampir dua tahun berstatus Perjan, di tanggal 17 April 2002, diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 9/2002 yang mengubah status TVRI menjadi PT TVRI (Persero) di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kementerian Negara BUMN. Melalui status ini pemerintah mengharapkan direksi TVRI dapat melakukan pembenahan-pembenahan baik di bidang manajemen, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Pembenahan yang dilakukan seperti dengan konsolidasi dan restrukturisasi di bidang pemasaran, pemrograman serta khususnya mengenai karyawan TVRI. Karyawan PT TVRI (Persero) diharapkan bisa ditata sesuai kualifikasi dan keahlian yang jelas oleh pihak direksinya, dan jikalau perlu, merekrut tenaga profesional dari luar.
Walaupun sejak perubahan menjadi PT Persero tersebut TVRI boleh menerima iklan kembali, bukan berarti kondisinya langsung membaik setelah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Justru, karena pada saat itu (2002-2003) secara internal TVRI kekurangan dana mandiri, status persero yang mewajibkan agar perusahaan bisa mencari pendapatan sendiri makin menyulitkan TVRI mencari dana karena acara-acaranya kurang pengiklan. Jikalau diberi anggaran dari pemerintah pun, jumlahnya amat kecil (dari pengajuan Rp 1,3 T pada 2002, tetapi hanya diberi Rp 150 miliar atau 1/10-nya saja). Karut-marut TVRI bertambah dengan konflik antara Direktur Utama TVRI saat itu, Sumita Tobing dengan DPR mengenai audit pendanaan dan permodalan TVRI; polemik perjanjian dengan televisi swasta mengenai komitmen 12,5% pendapatan mereka ke TVRI (pada era Orde Baru), yang walaupun sudah diakhiri pada 19 Oktober 2001 namun hutangnya tidak kunjung dibayar; langkah radikal Sumita yang justru mengganggu status quo orang-orang lama; adanya tudingan korupsi, dan ikut campurnya kepentingan politik dalam perencanaan transisi dari Perjan ke PT tersebut. Hal ini sempat mengakibatkan masalah dalam dihentikannya siaran sejumlah stasiun daerah TVRI, seperti di Medan. Awal transisi menjadi PT pun terkesan setengah-setengah: TVRI selama setahun tidak memiliki anggaran dasar dan akta notaris. Baru pada 15 April 2003, akhirnya TVRI resmi menjadi PT Persero. Dengan perubahan status yang mulai berlaku secara formal dan di bawah manajemen baru, TVRI mulai berusaha memperbaiki masalah-masalahnya.
Seiring perkembangan teknologi, di era ini TVRI juga mulai meningkatkan siarannya menggunakan kanal UHF, setelah sebelumnya hanya bisa ditangkap di kanal VHF. Terdapat dua kota awal di mana TVRI disiarkan menggunakan kanal UHF, yaitu Bandung dan Surabaya. Belakangan, siaran berbasis UHF tersebut diperluas ke beberapa kota lain, seperti di Medan, sejumlah kota di Kalimantan dan Jawa Timur, serta Jakarta dan sekitarnya. Khusus yang terakhir, siaran TVRI dalam kanal UHF resmi dimulai pada 18 Mei 2002, setelah pemancar Gunung Tela di Bogor selesai dibangun yang berkekuatan pancar 80 kW. Selain itu, bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2003, TVRI juga mulai mengoperasikan kembali seluruh pemancar stasiun transmisinya, yang kala itu sebanyak 395 buah setelah sempat ada yang rusak dan terhenti operasionalnya.
Melalui Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran, TVRI ditetapkan sebagai Lembaga Penyiaran Publik yang terpisah dari kementerian mana pun. Dengan perubahan status TVRI ke lembaga penyiaran publik, maka TVRI diberi masa transisi selama 3 tahun. Selama masa transisi ini, TVRI benar-benar diuji untuk belajar mandiri dengan menggali dana dari berbagai sumber antara lain dalam bentuk kerjasama dengan pihak luar baik swasta maupun sesama BUMN serta meningkatkan profesionalisme karyawan. Dengan adanya masa transisi selama 3 tahun ini, diharapkan TVRI akan dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh undang-undang, yaitu sebagai televisi publik dengan sasaran khalayak yang jelas. Undang-undang ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2005. Klausul dua peraturan tersebut mengenai status TVRI akhirnya resmi berlaku pada 24 Agustus 2006, ketika di hari ulang tahunnya ke-44, TVRI resmi menyandang status sebagai Lembaga Penyiaran Publik sampai saat ini. Perubahan status ini resmi mengakhiri polemik tentang status PT TVRI (Persero) yang dirasa menyimpang dari Undang-Undang Penyiaran; dan berarti juga menyelesaikan permasalahan status TVRI sejak 1999.
Daydream (album Highlight)
Daydream adalah album studio keempat dari grup vokal pria Korea Selatan Highlight. Album mini ini dirilis pada tanggal 21 Maret 2022, oleh Around US Entertainment dan didistribusikan oleh Kakao Entertainment.
Televisi Republik Indonesia
2006-kini: Modernisasi dan penyempurnaan siaran
Mengikuti rencana pemerintah untuk memperkenalkan televisi digital di Indonesia, TVRI meluncurkan siaran digitalnya pada 21 Desember 2010 dengan cakupan awal di Jakarta, Surabaya dan Batam. Pada waktu yang sama, TVRI juga meluncurkan dua saluran terestrial digital yang merupakan saluran terestrial digital pertama di Indonesia: TVRI 3 (kini TVRI World) dan TVRI 4 (kini TVRI Sport). Peluncuran dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Meskipun demikian, hingga pertengahan 2010-an, TVRI layaknya hidup segan mati tak mau. Berganti-ganti pimpinan, bahkan sampai dipecat dari DPR, TVRI tampak selalu kalah pamor dari televisi swasta, belum lagi kontroversi yang beberapa kali dibuat, seperti penayangan acara Partai Demokrat pada 2013, konflik internal, dan beberapa kali tuduhan korupsi. Bagi beberapa pihak, hal ini disebabkan oleh kombinasi internal dan eksternal TVRI. Dari internal, TVRI memiliki PNS yang jumlahnya berkali-kali lipat lebih banyak dari televisi swasta, dan kebanyakan sudah berusia tidak muda lagi. Belum lagi anggaran-anggaran seperti konsumsi yang terlihat tidak efisien, dan perangkat-perangkat siaran yang berusia tua. Di satu sisi, pemerintah selama ini cenderung tidak bersikap "manis" pada TVRI: misalnya dengan tidak memberikan anggaran mencukupi (di bawah Rp 1 triliun/tahun, sangat jauh jika dibandingkan misalnya dengan BBC dan NHK), melarangnya memberhentikan pejabat secara mandiri, dan kebanyakan memilih petingginya yang didasarkan pada kepentingan politis. Akibatnya cukup buruk, seperti TVRI mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporannya selama 2013-2017.
Di tahun 2017, "raja kuis" Helmy Yahya terpilih sebagai Direktur Utama TVRI menggantikan Iskandar Achmad yang sudah habis masa jabatannya, begitu juga Apni Jaya Putra (mantan Direktur Program Kompas TV) yang menjadi direktur pemograman TVRI. Di era kepemimpinan Helmy dan Apni, TVRI mulai merombak acara maupun siaran secara besar-besaran, yang ditujukan agar TVRI bisa mendapat hati di kalangan pemirsa muda (kekinian) dan tampak modern. Upaya menghapus citra jadul juga dilakukan dengan merubah logo TVRI (dan 29 stasiun daerahnya) untuk yang kedelapan kalinya pada 29 Maret 2019 pukul 20.20 WIB, saat acara Konser Musik: Menggapai Dunia sedang berlangsung di Auditorium TVRI Jakarta. Langkah Helmy dan Apni yang out of the box dengan memikirkan rating memicu kontroversi yang berakhir dengan pemberhentiannya, karena cara pandang umum yang ada adalah TVRI sebagai lembaga penyiaran publik seharusnya tidak memikirkan soal rating. Walau demikian, pada masa kepemimpinannya TVRI berhasil memperoleh opini "wajar tanpa pengecualian" dari BPK, pencapaian yang dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.
Pada Agustus 2019, TVRI bersama dua televisi swasta nasional (MetroTV dan Trans7) dan Kemenkominfo secara resmi meluncurkan siaran televisi digital untuk wilayah-wilayah perbatasan Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Hal ini bertujuan agar masyarakat di seluruh wilayah Indonesia bisa menyaksikan acara televisi dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, sekaligus mempersiapkan migrasi (peralihan) TV analog ke digital dalam rangka menghadapi ASO (Analog Switch Off) yang akan diberlakukan pemerintah Indonesia dalam waktu dekat.
Logo
Logo TVRI pada era 1960-an hingga 1990-an berbentuk segi empat, kemudian menjadi segi lima. Terjadi tiga kali perubahan logo dalam era ini, sehingga rata-rata perubahan terjadi dalam kurun waktu kurang dari sepuluh tahun.
Dari kedua logo pertama, tercermin fungsi dasar TVRI yang mengacu pada tiga fungsi media (disimbolkan kotak TV) yakni informasi, edukasi dan hiburan. Perbedaannya terletak pada simbol kotak yang setara dengan "RI" pada logo pertama yang menyatu dalam bingkai pada logo kedua; juga hadirnya nuansa warna merah, hijau dan biru sebagai cerminan TVRI memasuki era teknologi berwarna. Pada logo ketiga, nuansa keindonesiaan makin kentara dengan bentuk segi lima yang mencerminkan simbol Pancasila; namun ditambah ilustrasi bola dunia yang memosisikan TVRI sebagai "pembawa gawang khatulistiwa".
Sejak 1999, dalam waktu kurang dari dua dekade, logo TVRI berubah sebanyak lima kali. Walau demikian, gaya huruf TVRI tetap sama, begitu juga bentuknya yang sekilas berupa segi empat yang menyimbolkan televisi. Perbedaan yang ada kebanyakan hanya pada nuansa pemakaian warna. Biasanya ada pemaknaan spesifik pada setiap upaya pergantian logo, seperti di tahun 1999 yang menandai citra TVRI yang baru sebagai televisi publik di era Reformasi dan pada tahun 2003 yang menandakan pergantian statusnya dari Perjan ke PT Persero.
Di tahun 2007, gaya huruf TVRI dimodifikasi dengan menambah "cakar" atau "gancu" pada logo, yang digunakan hingga Maret 2019. Adapun logo ini secara resmi diinterpretasikan menggambarkan "layanan publik yang informatif, komunikatif, elegan dan dinamis dalam upaya mewujudkan visi dan misi TVRI sebagai TV Publik yaitu media yang memiliki fungsi kontrol dan perekat sosial untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa". Bentuk lengkung yang berawal pada huruf T dan berakhir pada huruf I dari huruf TVRI, diintepretasikan sebagai huruf "P" yang merupakan tanda 5 lima makna layanan informasi dan komunikasi menyeluruh.
Pada 29 Maret 2019, logo TVRI berganti kembali dalam rangka upaya penjenamaan kembali (rebranding). LPP TVRI tidak lagi mengganti logo dengan pola sayembara atau dibuat secara internal, oleh karena TVRI menganggap logo juga merupakan "bagian dari gambaran korporasi yang dapat mempengaruhi budaya korporasi". Sebagai gantinya, kali ini pergantian logo dilakukan dengan bantuan sebuah agensi penjenamaan, DM ID yang dipersiapkan selama 6 bulan. Logo dan rebranding tersebut dilakukan demi memenuhi visi TVRI sebagai "penyiar publik kelas dunia" yang menuntut adanya identitas baru yang lebih modern, simpel dan berkelas dunia. Selain itu, diharapkan dengan logo barunya, TVRI selalu menjadi televisi pemersatu bangsa dan menyuarakan kehebatan Indonesia, serta menjadi suara yang memotivasi, menginspirasi, dan membanggakan Nusantara hingga ke seluruh Indonesia. Sebenarnya logo TVRI yang baru direncanakan akan dirilis pada kuartal keempat tahun 2018, tetapi karena satu dan lain hal, maka diundur pada akhir Maret 2019. Secara resmi, logo baru (yang sekilas nampak mirip dengan logo perusahaan penyiaran asal Jerman, Deutsche Welle) ini diinterpretasikan sebagai "Lingkaran Penyambung Dunia" yaitu satu siaran, satu suara, dan satu Indonesia untuk dunia.
Adapun pemaknaan dari komponen-komponennya adalah:
Selain perubahan logo, juga dilakukan perubahan grafis yang diambil dari logo TVRI. Grafis TVRI menggunakan tiga bulatan, satu bulatan besar, satu bulatan sedang dan satu bulatan kecil, yang melambangkan semesta. Tiga bulatan juga menelaskan satu dunia, satu Indonesia dan satu LPP TVRI. Grafis ini diaplikasikan dengan lima warna, yaitu biru dan turunannya untuk semua program yang berbasis informasi; hijau dan turunannya untuk program berbasis ilmu pengetahuan, agama dan kebudayaan; merah untuk olahraga; warna ungu dan turunannya untuk program hiburan; dan warna jingga dan turunannya untuk program anak-anak.
Saluran nasional
Saat ini stasiun pusat TVRI mengoperasikan tiga saluran, yakni:
Stasiun daerah
Selain stasiun pusat yang berada di Jakarta, TVRI juga memiliki 32 stasiun daerah yang tersebar di sebagian besar provinsi di Indonesia dan akan terus bertambah sewaktu-waktunya.
Di siaran terestrial analog, TVRI stasiun daerah bisa dikatakan merupakan jaringan TVRI (Nasional) dengan merelai siaran pusat TVRI (dan terkecuali di Jakarta, menempati kanal yang sama); praktik yang perlahan-lahan dikurangi dengan keberadaan siaran digital yang memberikan tempat bagi siaran stasiun daerah secara mandiri. Selama ini, stasiun TVRI daerah menyiarkan acara yang bersifat lokal (termasuk berita daerah) secara terbatas pada jam-jam tertentu. Program-programnya diproduksi oleh stasiun TVRI daerah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain. Siaran stasiun TVRI daerah pada umumnya juga direlai oleh stasiun relai di wilayah provinsi tersebut, yang kini berjumlah 207 stasiun transmisi digital.
Berikut ini adalah daftar stasiun TVRI daerah saat ini, masing-masing dengan lokasi stasiun: Catatan:
Pada saat Provinsi Timor Timur (kini Timor Leste) masih berintegrasi dengan Indonesia, TVRI mempunyai stasiun bernama TVRI Dili yang berpusat di kota Dili. Stasiun tersebut ditutup pada tahun 1999 setelah provinsi tersebut lepas dari Indonesia. Dari asetnya didirikan TV UNTAET, saat ini berupa RTTL.
Layanan daring
Situs web TVRI (dengan alamat www.tvri.co.id) telah ada setidaknya pada bulan September 2001. Situs ini mulanya berbentuk portal berita dan informasi terkait siaran TVRI. Pada tahun 2018, menurut arsip Wayback Machine, alamat tersebut dialihkan menjadi www.tvri.go.id.
TVRI saat ini mengoperasikan dua layanan daring. TVRI Klik adalah layanan yang fokus pada streaming daring seluruh saluran TVRI serta stasiun-stasiun daerah. TVRI VoD adalah layanan video sesuai permintaan (video-on-demand) yang berisi program-program TVRI. Keduanya dapat diakses melalui situs web serta aplikasi Android dan iOS. Selain TVRI Klik, layanan streaming dari seluruh saluran nasional dan stasiun daerah TVRI juga dapat diakses melalui situs web TVRI.
TVRI juga memiliki portal berita di TVRINews.com. Situs ini telah muncul setidaknya sejak 2014, dan telah mengalami beberapa perubahan sejak saat itu.
Lainnya
Kantor pusat TVRI berada di Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdekatan dengan Gelora Bung Karno. Kompleks kantor pusat ini meliputi studio utama berlantai empat yang memiliki luas lantai 24 ribu meter persegi dan dibangun dari 1976-1983; gedung pusat operasional berlantai 12 seluas 11.509 meter persegi yang dibangun pada Agustus 1983-April 1985; dan Menara TVRI berketinggian 144,7 meter yang dibangun pada tahun 1975-1977. Khusus Menara TVRI, menara ini menggantikan menara lama yang beroperasi sejak 1962 dan berketinggian 85 meter, ​namun kemudian digantikan lagi saat ini oleh menara 300 meter di Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Tiga menara tersebut, dalam sejarahnya, memancarkan siaran TVRI ke Jabodetabek dan sekitarnya.
TVRI memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan TVRI (Pusdiklat TVRI) yang memberikan pelatihan di bidang pertelevisian. Selain itu, TVRI juga mengelola Studio Alam TVRI di Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Studio ini berupa alam terbuka hijau yang digunakan sebagai tempat produksi beberapa acara TVRI dan juga dimanfaatkan sebagai area rekreasi.
Tugas dan kelembagaan
Status TVRI sebagai lembaga penyiaran publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 13 Tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. TVRI saat ini menjadi lembaga tersendiri dan tidak berada di bawah kementerian mana pun.
Pasal 14 Undang-Undang No. 32/2002 menyatakan bahwa TVRI, sebagai LPP, adalah lembaga penyiaran yang berbentuk "badan hukum yang didirikan oleh negara; (bersifat) independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat". Peraturan Pemerintah No. 13/2005 menetapkan bahwa tugas TVRI adalah "memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".
Struktur kelembagaan TVRI terdiri dari lima dewan pengawas dan lima dewan direksi. Keduanya mempunyai masa kerja lima tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa kerja berikutnya.
Dewan Pengawas
Struktur dewan pengawas TVRI saat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Direksi
Dewan direksi TVRI diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas. Dewan direksi berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan TVRI.
Struktur dewan direksi TVRI saat ini adalah sebagai berikut:
Daftar Direktur Utama
Catatan: Hingga menjadi Perjan pada 2000, jabatan dari pemimpin TVRI adalah "Direktur TVRI" atau "Direktur Televisi".