cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Kesultanan Paser
Kerajaan Sadurengas
Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Aji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M.Irfan lqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul “Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser” mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriyah atau tahun 630 Masehi. Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi ratu (ratu pertama kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti menjadi kerajaan Sadurengas. Namun, dalam versi Pemerintah Kabupaten Paser, Kerajaan Sadurangas didirikan pada abad ke-16 atau sekitar tahun 1516.
Stéphanie, Adipatni Agung Pewaris Luksemburg
Stéphanie, Istri Pewaris Adipati Agung Luksemburg, (née Countess Stéphanie Marie Claudine Christine de Lannoy, ) adalah istri dari Pangeran Guillaume, Pewaris Adipati Agung Luksemburg dan akan menjadi permaisurinya sebagai istri Adipati Luksemburg apabila suaminya mewarisi tahta. Ia bertunangan dengan Pangeran Guillaume pada tanggal 26 April 2012 dan menikah dengannya di catatan sipil pada hari Jumat pada tanggal 19 Oktober 2012, diikuti dengan upacara keagamaan pada hari berikutnya.
Gelar
Gelar dan gaya penuhnya adalah: Yang Mulia Putri Stéphanie Marie Claudine Christine, Istri Pewaris Adipati Agung Luksemburg, Putri Pewaris Nassau, Putri Bourbon-Parma
Kesultanan Paser
Islamisasi
Islamisasi di Kerajaan Paser melalui beberapa jalur, antara lain:
Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe
Kesultanan Pasir mengadakan kontrak dengan Belanda pada 18 November 1850 di bawah Sultan Mahmud Han. Kesultanan Pasir merupakan salah satu daerah leenplichtige landschappen dalam Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178.
Shafiyah binti Huyay
Genealogi
Shafiyah binti Huyay bin Akhtab bin Sa’yah bin Amir bin Ubaid bin Kaab bin al-Khazraj bin Habib bin Nadhir bin al-Kham bin Yakhurn, termasuk keturunan Harun bin Imran bin Qahits bin Lawi bin Israel bin Ishaq bin Ibrahim. Ibunya bernama Barrah binti Samawal dari Bani Quraizhah. Shafiyah dilahirkan pada Rabiul Awal, sepuluh tahun sebelum hijrah.
Kehidupan Awal
Shafiyah lahir di Madinah dan mempunyai seorang ayah bernama Huyay bin Akhtab, kepala suku Yahudi, Banu Nadhir. Ibunya, Barra binti Samawal, berasal dari Banu Quraidhah. Dia merupakan cucu dari Samawal bin Adiya. Menurut sebuah sumber, dia menikah dengan Sallam bin Mishkam, yang mana kemudian keduanya bercerai.
Ketika Banu Nadhir diusir dari Madinah oleh Nabi Muhammad pada tahun 625 karena berkhianat dalam perjanjian, keluarganya pun bermukim di Khaybar, sebuah oasis dekat Madinah. Ayahnya dan saudara laki-lakinya lalu pergi dari Khaybar untuk bergabung dengan pasukan Makkah dan Badui dalam perang menghadapi pasukan Nabi Muhammad di Madinah pada Pertempuran Khandaq. Ketika orang-orang Makkah mundur, Nabi Muhammad pun mengepung Banu Qurayza. Setelah kekalahan Banu Qurayza di tahun 627, ayah Shafiyah, Huyay bin Akhtab yang merupakan musuh lama Nabi Muhammad, ditangkap dan dieksekusi atas perintah beliau.
Di tahun 627 M atau awal 628 M, Shafiyah menikah dengan Kinanah bin al-Rabi yang merupakan bendaharawan Banu Nadhir.
Pertempuran Khaybar
Pada tahun 628 M, umat muslim menaklukkan berbagai suku yahudi (termasuk Banu Nadhir) pada pertempuran Khaybar. Orang-orang yahudi menyerah, dan diperbolehkan untuk tetap menempati Khaybar dengan syarat mereka wajib memberikan setengah dari hasil panen mereka ke Nabi Muhammad. Tanah tersebut sendiri menjadi bagian dari wilayah Islam. Namun perjanjian ini tidak mencakup Banu Nadhir yang tidak diberi ampun.
Pernikahan dengan Nabi Muhammad
Pasca perang Khandaq, Shafiyah menjadi salah satu tawanannya kaum muslimin. Salah seorang sahabat Nabi Muhammad, yaitu Dihyah, meminta kepada Nabi supaya dirinya diperbolehkan mengambil salah satu tawanan untuk dijadikan budak olehnya. Nabi pun mengizinkan dan Dihyah mengambil Shafiyah. Mengetahui hal itu para sahabat Nabi lainnya melapor kepada Nabi, bahwa Dihyah telah mengambil putri dari kepala suku Banu Nadhir yang kecantikannya begitu luar biasa dan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nabi pun memanggil Dihyah dan mengambil Shafiyah untuk diri beliau. Nabi kemudian mengirimkan Shafiyah ke ibu dari Anas bin Malik untuk dihiasi. Dan malamnya dikembalikan kepada Rasulullah untuk beliau nikahi. Shafiyah mengatakan bahwa dirinya belum genap berusia 17 tahun atau baru saja berusia 17 tahun pada saat ia dibawakan ke kamar Nabi. Kekurang-pastian ini dapat disebabkan oleh dirinya mengetahui pada bulan dan tahun berapa ia dibawakan ke kamar Nabi, namun tidak tahu pasti pada tanggal berapanya.
Pada malam di mana Shafiyah disetubuhi oleh Nabi Muhammad, seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Ayyub berjaga di depan pintu dengan pedangnya sampai pagi hari. Ketika dirinya melihat Rasulullah keluar, ia pun mengucap takbir dan berkata kepada Sang Nabi, "Wahai Rasulullah, perempuan muda ini sebelumnya baru saja menikah dan engkau bunuh ayah, saudara dan suaminya, oleh karenanya aku tidak mempercayai dirinya (tidak akan membahayakanmu)." Nabi pun tertawa dan berkata, "Bagus."
Orthocladius saxosus
Orthocladius saxosus adalah spesies lalat yang berasal dari genus Orthocladius dan famili Chironomidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Pemanukan, Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja
Pemanukan adalah nama sebuah lembang di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Orthocladius saxosus
Lalat ini dapat ditemukan habitatnya di perairan maupun semiperairan.
Copris gilleti
Copris gilleti adalah spesies kumbang yang berasal dari genus Copris dan famili Scarabaeidae. Kumbang ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Bahasa Jerman
Bahasa Jerman (Deutsch atau deutsche Sprache) adalah anggota bahasa Jermanik Barat yang dipakai sebagai bahasa pengantar terutama di kawasan Eropa Tengah. Bahasa ini adalah salah satu bahasa yang banyak dituturkan di Eropa dan pernah menjadi bahasa pengantar antarbangsa yang penting hingga awal abad ke-20. Meskipun sekarang menurun kepentingannya, bahasa ini masih luas dipelajari karena banyak literatur klasik dunia yang ditulis menggunakan bahasa ini.
Copris gilleti
Kumbang ini memiliki antena yang terdiri dari plat yang disebut lamela.
Manitol
Manitol adalah jenis alkohol gula yang digunakan sebagai pemanis dan obat-obatan. Sebagai pemanis digunakan dalam makanan bagi penderita diabetes karena kurang terserap oleh usus. Sebagai obat, digunakan untuk mengurangi tekanan pada mata, seperti pada glaukoma, dan untuk menurunkan peningkatan tekanan intrakranial. Secara medis, manitol diberikan dengan cara injeksi. Efeknya mulai terasa biasanya dalam waktu 15 menit dan bertahan hingga 8 jam ke depan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Komisi Yudisial Republik Indonesia atau cukup disebut Komisi Yudisial (disingkat KY RI atau KY) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya. Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat.
Manitol
Efek samping yang umum dari penggunaan medis termasuk ketidakseimbangan elektrolit dan dehidrasi. Efek samping serius lainnya yang mungkin terjadi termasuk memburuknya gagal jantung dan masalah pada ginjal. Belum jelas apakah penggunaan manitol aman pada masa kehamilan. Manitol termasuk dalam keluarga diuretik osmotik (keluarga obat-obatan dengan cara kerja menarik cairan dari otak dan mata).
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sejarah
Komisi Yudisial merupakan respon dari tuntutan reformasi yang bergulir tahun 1998. Saat itu, salah satu dari enam agenda reformasi yang diusung adalah penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut merupakan wujud kekecewaan rakyat terhadap praktik penyelenggaraan negara sebelumnya yang dihiasi berbagai penyimpangan, termasuk dalam proses penyelenggaraan peradilan.
Manitol
Predikat penemu manitol pada tahun 1806 disematkan kepada Joseph Louis Proust.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Sejarah
Sejarah Komisi Yudisial dimulai pada 9 November 2001, saat sidang tahunan Majelis Permusyarawatan Rakyat RI mengesahkan amendemen ketiga UUD 1945. Dalam sidang itulah Komisi Yudisial resmi menjadi salah satu lembaga negara yang diatur secara khusus dalam konstitusi/dasar negara dalam Pasal 24B UUD 1945.
Kondisi peradilan menjadi salah satu fokus pembahasaan MPR RI, sehingga perlu diterbitkan Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Mengutip TAP tersebut digambarkan kondisi hukum sebagai berikut:
Selama tiga puluh dua tahun pemerintah Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Beberapa agenda kebijakan mulai digagas, seperti pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif dan pemisahan secara tegas antara fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum. Untuk merealisasikan hal tersebut, terdapat perubahan penting dalam tubuh kekuasaan kehakiman melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Salah satu pokok perubahan yang mendasar ialah penempatan aspek organisasi, administratif, dan finansial kekuasaan kehakiman di bawah satu atap di Mahkamah Agung. Sebelumnya, secara administratif, ketiganya ada di bawah kendali Departemen Kehakiman. Sementara itu, ketiganya, secara teknis yudisial, berada dalam kekuasaan Mahkamah Agung. Konsep ini lebih dikenal dengan sebutan penyatuatapan kekuasaan kehakiman (one roof of justice system).
Kehadiran sistem tersebut bukan tanpa kekhawatiran. Menyadur naskah akademis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, penyatuatapan–tanpa perubahan sistem lainnya misalnya rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan terhadap hakim–berpotensi melahirkan monopoli kekuasaan kehakiman.
Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa Mahkamah Agung belum mampu menjalankan tugas barunya karena memiliki beberapa kelemahan organisasi yang sampai saat ini masih dalam upaya perbaikan. Alasan lain ialah gagalnya sistem yang ada untuk menciptakan pengadilan yang lebih baik, sehingga penyatuatapan kekuasaan kehakiman ke Mahkamah Agung belum menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
Pertimbangan itu membuat ahli dan pengamat hukum mengeluarkan ide untuk membentuk lembaga pengawas eksternal yang diberi tugas menjalankan fungsi checks and balances. Kehadiran lembaga pengawas peradilan diharapkan agar kinerja pengadilan transparan, dipertanggungjawabkan, imparsial, dan mengedepankan aspek kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Gagasan Pembentukan Penegak Etik Hakim
Pembentukan lembaga pengawas peradilan sebenarnya sempat digagas sebelum terbentuknya Komisi Yudisial. Misalnya, ada wacana pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) dan Dewan Kehormatan Hakim (DKH).
MPPH yang telah diwacanakan sejak tahun 1968, berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh Menteri Kehakiman. Sayangnya, ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
Sementara Dewan Kehormatan Hakim (DKH) yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim, serta menyusun kode etik (code of conduct) bagi para hakim.
Barulah ide pembentukan Komisi Yudisial mulai terealisasi pada tahun 1999, setelah Presiden B.J. Habibie membentuk panel diskusi mengkaji pembaharuan UUD 1945. Istilah Komisi Yudisial sendiri dikemukakan oleh Hakim Agung Iskandar Kamil. Ia ingin agar kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim terjaga. Kemudiannama Komisi Yudisial secara eksplisit mulai disebut saat ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004. Maka, secara resmi nama Komisi Yudisial tercantum dalam Pasal 24B UUD 1945 yang merupakan hasil amendemen ketiga.
Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifatmandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kemudian pada 13 Agustus 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disahkan. Implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah membentuk panitia seleksi untuk mengisi organ Komisi Yudisial dengan memilih tujuh orang yang ditetapkan sebagai Anggota Komisi Yudisial.
Periode 2005 - 2010
Meski pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 telah dilakukan pada 13 Agustus 2004, kiprah Komisi Yudisial dimulai sejak terbentuknya organisasi pada 2 Agustus 2005, ditandai dengan pengucapan sumpah ketujuh Anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Periode tersebut dipimpin Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M. Hum, dan Wakil Ketua M. Thahir Saimima, S.H., M.Hum. Anggota yang lain adalah Prof. Dr. Mustafa Abdullah (Koordinator Bidang Penilaian Prestasi Hakim dan Seleksi Hakim Agung), Zaenal Arifin, S.H.(Koordinator Bidang Pelayanan Masyarakat), Soekotjo Soeparto, S.H., L.LM. (Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga), Prof. Dr. Chatamarrasjid Ais,S.H., M.H. (Alm; Koordinator Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia), dan Irawady Jonoes,S.H. (Koordinator Bidang Pengawasan Keluhuran Martabat dan Perilaku Hakim) yang tidak dapat menuntaskan jabatan hingga masa jabatan berakhir.
Kemudian secara bertahap, Komisi Yudisial melengkapi kebutuhan organisasi dengan membentuk Sekretariat Jenderal untuk memberikan dukungan teknis administratif yang dipimpin Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si. sebagai Sekretaris Jenderal.
Sebagai organisasi baru, pada awal masa menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi Yudisial masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Pada saat Komisi Yudisial terbentuk, lembaga negara ini belum memiliki kantor untuk menjalankan aktivitasnya. Awalnya, Komisi Yudisial menumpang sebuah ruangan milik Departemen Hukum dan HAM dengan sarana dan prasarana seadanya. Setelah itu Komisi Yudisial pindah kantor dengan menyewa dua lantai sebuah gedung di jalan Abdul Muis. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Komisi Yudisial baru menempati gedung sendiri di Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat sejak Agustus 2009.
Bahasa Jerman
Dalam kontinum variasi bahasa di Eropa Tengah bagian utara, bahasa Jerman adalah semua bahasa yang telah mengalami pergeseran bunyi Jermanik kedua. Dengan demikian, ke dalam lingkup ini masuk berbagai bahasa yang dipakai di Jerman selatan, sehingga bahasa Jerman dikenal pula sebagai bahasa Jerman Hulu.
Variasi
Dalam kajian/linguistik bahasa Jerman, istilah "dialek" dipakai untuk menyebut variasi tempatan secara tradisional. Bagi mereka yang hanya terbiasa dengan bahasa Jerman Baku, beberapa dialek itu dapat dianggap sebagai bahasa tersendiri karena mereka tidak mampu lagi memahaminya. Variasi penuturan atau kosakata dalam bahasa Jerman (Baku) yang bersifat tempatan disebut sebagai "varian" atau "variasi". Beberapa di antara dialek bahasa Jerman Hulu sendiri sekarang telah punah. Dialek-dialek yang masih hidup hingga sekarang adalah Brandenburgisch, Niederrheinisch, Westfälisch, Ostfälisch, Nordniedersächsisch, Mecklenburgisch-Vorpommersch, Lausitzisch-Südmärkisch, Ostpommersch, Mittelpommersch, Niederpreußisch, Moselfränkisch, Rheinfränkisch, Nordhessisch, Mittelhessisch, Osthessisch, Thüringisch, Obersächsisch, Nordobersächsisch, Schlesisch, Hochpreußisch, Schwäbisch, Niederalemannisch, Mittelalemannisch, Hochalemannisch, Höchstalemannisch, Nordbairisch, Mittelbairisch, Südbairisch dan Ripuarisch. Bahasa Yiddi dianggap sebagai bahasa tersendiri, terpisah dari bahasa Jerman.
Bahasa Jerman baku
Bahasa Jerman Baku (Standarddeutsch, Hochdeutsch, atau Schriftdeutsch) adalah variasi bahasa Jerman yang dijadikan sebagai bahasa baku yang digunakan dalam konteks formal maupun bahasa pemersatu komunikasi antardialek. Bahasa Jerman Baku tidak berkembang secara alami dari dialek tradisional tertentu, melainkan hasil perkembangan dari bahasa kepenulisan.
Struktur ketatabahasaan dan ejaan baku Bahasa Jerman Baku diatur dan dipublikasikan oleh Rat für deutsche Rechtschreibung yang mewakili tata kelola keseluruhan penutur mayoritas dan penutur minoritas di seantero Jerman dan dependensi penutur Bahasa Jerman. Standar baku tersebut dapat tidak dipatuhi secara umum kecuali pada konteks-konteks tertentu seperti situasi formal, institusi pemerintah, dan bahasa pengantar pendidikan. Di samping itu, tidak ada badan atau pembakuan tertentu yang menentukan pengucapan dan pelafalan baku. Akan tetapi, Bühnendeutsch secara de facto disetujui sebagai pelafalan baku yang sering digunakan dalam situasi formal dan materi pembelajaran.
Penyebaran penutur
Di Eropa Timur, bahasa ini merupakan bahasa asing kedua yang sangat luas dikenal. Beberapa daerah di Eropa Timur, zaman dahulu kala banyak dihuni oleh orang Jerman perantauan. Setelah Perang Dunia II sekitar 12-15 juta jiwa orang Jerman diusir dari Eropa Timur.
Di Prancis, bahasa ini dipertuturkan oleh sekitar dua juta jiwa penduduk negara ini, khususnya di daerah Alsace-Lorraine, tetapi tidak memiliki status bahasa resmi.
Di Amerika Serikat, bahasa Jerman dialek Pfalz dipakai oleh orang-orang Amish. Di Patagonia (selatan Argentina) terdapat pula komunitas berbahasa Jerman. Namibia, sebagai satu-satunya bekas koloni Jerman di Afrika, juga menjadi tempat sisa-sisa komunitas berbahasa Jerman di Afrika.
Penulisan
Bahasa Jerman ditulis menggunakan aksara Latin. Sebagai tambahan dari ke-26 huruf yang ada terdapat tiga simbol untuk vokal dengan umlaut (dwititik) : ä, ö dan ü, ditambah ß|Eszett atau “scharfes S” (s tajam): ß. Eszett tidak diakui dan tidak digunakan di Swiss dan Liechtenstein. Penggunaannya digantikan dengan s rangkap, "ss". Apabila dalam penulisan menggunakan alat dan tidak memiliki fitur simbol-simbol untuk huruf tambahan tersebut, ä, ö, dan ü masing-masing dapat ditulis dengan gabungan "ae", "oe", dan "ue", serta untuk ß digantikan dengan "ss" (sebagaimana digunakan di Swiss dan Liechtenstein). Dalam kamus-kamus masa kini entri dengan umlaut diperlakukan sama dengan huruf induknya, sedangkan dalam kamus lama biasanya ia diperlakukan seperti huruf induk yang diikuti dengan "e". Eszett menurut aturan pengejaan yang baru (diperkenalkan sejak 1996 dan berlaku efektif 2006, namun ditolak oleh beberapa surat kabar dan penerbit tertentu) hanya dipakai setelah vokal panjang dan diftong. Pada pengejaan sebelumnya, eszett lebih sering ditemukan dan tidak ada aturan jelas mengenai penggunaannya. Bentuk kapital bagi eszett telah diperkenalkan dan dipakai pada penulisan yang menggunakan huruf kapital sepenuhnya.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Periode 2005 - 2010
Dalam perjalanannya, lembaga yang diberi amanat untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung danmempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan,keluhuran martabat, serta perilaku hakim ini tak luput dari peristiwa yang menyesakan dada.
Bahasa Jerman
Penulisan
Pada masa lalu, bahasa Jerman menggunakan versi khas huruf Latin yang dikenal sebagai tipe huruf fraktur tebal (bold) atau tipe huruf Schwabacher dan disertai dengan bentuk sambung yang bersesuaian (seperti Kurrent dan Sütterlin). Bentuk-bentuk ini jauh berbeda dengan bentuk Latin yang dikenal luas pada masa kini (seperti serif atau sans-serif) dan amat menyulitkan bagi orang yang tidak terlatih. Kaum Nazi bahkan menyarankan penggunaan tipe huruf fraktur dan schwabacher, tetapi kemudian melarangnya pada tahun 1941 karena dianggap berbau Yahudi.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Periode 2005 - 2010
Sebanyak 31 orang hakim agung mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Yang akhirnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-IV/2006, beberapa kewenangan dalam pengawasan hakim dan hakim MK tidak berlaku. Terkait hakim konstitusi, putusan tersebut menjadi perdebatan panjang lantaran pemohon tidak pernah mengajukannya.
Bahasa Jerman
Penggunaan istilah-istilah Jerman dalam bahasa lain
Ada banyak istilah bahasa Jerman yang juga dipakai dalam bahasa-bahasa lain. Dalam bahasa Inggris istilah "Kindergarten" (taman kanak-kanak) berasal dari "Kindergarten". Orang Prancis menggunakan "leitmotiv" yang juga diambil dari bahasa Jerman.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Periode 2005 - 2010
Sejak Mahkamah Konstitusi mempreteli wewenang Komisi Yudisial melalui putusannya yang keluar pada tahun 2006, Komisi Yudisial dan sejumlah elemen bangsa yang mendukung peradilan yang bersih, transparan, dan dapat dipercaya melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan peran Komisi Yudisial. Salah satu upayanya adalah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Sayangnya, hingga akhir periode pertama kepemimpinan Anggota Komisi Yudisial tahun 2005-2010, upaya merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tersebut belum berhasil.
Bahasa Jerman
Penggunaan istilah-istilah Jerman dalam bahasa lain
Contoh lain adalah: "butterbrot" (roti mentega) dalam bahasa Rusia, "arubaito" (dari "Arbeit" - pekerjaan) dalam bahasa Jepang, "le waldsterben" (kematian hutan) dalam Bahasa Prancis, "besserwisser" (sok tahu) dalam bahasa Finlandia.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Periode 2010 - 2015
Setelah Anggota Komisi Yudisial periode 2005–2010 menyelesaikan masa jabatannya, terpilihlah Anggota Komisi Yudisial periode 2010–2015 yang terdiri dari Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum., Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H.,Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si., Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H., Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H.,L.LM. dengan mengucap sumpah di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara.
Melalui tahap pemilihan secara terbuka dan demokratis, kepengurusan Komisi Yudisial jilid II ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Sementara Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim,Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat, Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, dan Dr. Ibrahim, S.H., L.LM. sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pimpinan Komisi Yudisial, masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial dijalankan selama 2 tahun 6 bulan dan dapat dipilih kembali untuk 2 tahun dan 6 bulan berikutnya. Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum. mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Desember 2010 – Juni 2013 pada 30 Juni 2013. Keduanya telah memimpin Komisi Yudisial selama 2,5 tahun sejak terpilih pada 30 Desember 2010 lalu. Setelah diadakan pemilihan kembali secara terbuka dan demokratis untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Yudisial periode Juli 2013 – Desember 2015, terpilihlah Dr. Suparman Marzuki S.H., M.Si. sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Dr. H.Abbas Said, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial.
Sementara Dr.Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dipercaya sebagai Ketua Bidang Rekrutmen Hakim; Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi;Dr. H. Imam Anshori Saleh, S.H., M.Hum sebagai Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi; Dr. Jaja Ahmad Jayus, S,H., M.H. sebagai Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, dan Penelitian dan Pengembangan; dan Dr. Ibrahim, S.H.,L.LM sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.
Pada 1 April 2013, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si memutuskan pensiun dini. Selama masa kekosongan posisi itu, Komisioner Komisi Yudisial menunjuk Ir. Andi Djalal Latief, M.S. sebagai (Plt) Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial. Setelah melewati proses seleksi sekretaris jenderal, akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dilantik sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial oleh Ketua Komisi Yudisial Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. pada 29 Agustus 2013 di Auditorium Komisi Yudisial, Jakarta. Penunjukan akhirnya Danang Wijayanto, Ak., M.Si dalam jabatan Eselon IA dengan pangkat Pembina Utama Muda IV-C berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 96/M/2013 tertanggal 23 Agustus 2013.
Periode 2015 - 2020
Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial Periode 2010-2015 ini mengakhiri masa tugasnya pada 18 Desember 2015 dan diteruskan oleh Anggota Komisi Yudisial Periode 2015-2020. Lima Anggota Komisi Yudisial Periode 2015 – 2020, yaitu Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H., Dr. Sumartoyo, S.H., M.Hum., Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H., Sukma Violetta, S.H., LL.M., dan Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum. mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 18 Desember 2015. Kemudian menyusul dua Anggota Komisi Yudisial lainnya, yaitu Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum mengucap sumpah di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Jumat, 12 Februari 2016.
Pada paruh waktu pertama ini, Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Sukma Violetta, S.H., LL.M. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial. Kemudian Pimpinan Komisi Yudisial Paruh Kedua Periode 2015-2020 adalah Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum sebagai Ketua Komisi Yudisial dan Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H. sebagai Wakil Ketua Komisi Yudisial.
Periode 2020 - 2025
Estafet kepemimpinan Komisi Yudisial diteruskan saat Anggota Komisi Yudisial masa jabatan tahun 2020-2025 melakukan pembacaan sumpah disaksikan Presiden Joko Widodo pada Senin (21/12) di Istana Negara, Jakarta. Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025.
Penguatan Kewenangan
Usaha untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang dirintis sejak masa kepemimpinan Dr. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum mulai membuahkan hasil di bawah kepemimpinan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. Komisi Yudisial memiliki amunisi baru dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan pada 9 November 2011. Kelahiran Undang – Undang ini menandai kebangkitan kembali Komisi Yudisial.
Selain itu, amunisi lain yang menguatkan kewenangan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tersebut memberikan berbagai tugas dan wewenang baru bagiKomisi Yudisial, antara lain: melakukan seleksi pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, melakukan upaya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim, melakukan langkah-langkah hukum dan langkah lain untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, melakukan penyadapan yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dan melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi.
Disahkannya undang-undang tersebut merupakan konkritisasi dari upaya memperkuat wewenang dan tugas Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen yang menjalankan fungsi checks and balances di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Namun, kembali terjadi permohonan uji materiil terhadap Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian pada 9 Februari 2012, majelis hakim di Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Paulus Effendie Lotulung, memutuskan perkara Nomor: 36 P/HUM/2011 bahwa mengabulkan permohonan dan poin-poin penerapan dalam pasal 8 dan 10 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Artinya butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 SKB bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan di tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 32A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
Cinta Salsabilla
Cinta Salsabilla adalah sinetron Indonesia produksi Screenplay Productions yang ditayangkan perdana, 11 Maret 2012 pukul 20.30 WIB di SCTV. Sinetron ini disutradarai oleh Effi Zen dan dibintangi oleh Bunga Zainal, Dimas Anggara, Ramzi, dan Manohara.
Sinopsis
Salsabilla (Bunga Zainal) adalah putri pasangan Farhat (Mathias Muchus). Suatu hari ibunda Salsabilla mendapat kabar bahwa Farhat meninggal dunia. Siapa sangka rupanya, pria itu dibunuh oleh Shanaz (Manohara), sekretaris Farhat. Sepeninggal Farhat, Shanaz mengusir istri Farhat beserta Salsabilla yang masih bayi. Kini rumah peninggalan Farhat berpindah tangan dan dikuasai oleh Shanaz.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Penguatan Kewenangan
Kemudian untuk lebih menjalin komunikasi yang lebih intens dengan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung mulai membentuk Tim Penghubung yang berfungsi sebagai jembatan untuk mencapai titik temu dan mencairkan hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Gagasan adanya Tim Penghubung ini berawal dari pertemuan pimpinan Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung di Gedung Mahkamah Agung pada awal Desember 2011. Tim Penghubung dilandasi semangat kerja untuk mendekatkan dan menyamakan pandangan dan penafsiran tugas kedua lembaga.
Setelah melewati proses dan koordinasi panjang, lahirlah empat Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Yudisial Periode Desember 2010 – Juni 2013, Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. dan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. pada 27 September 2012. Keempat Peraturan Bersama tersebut berisi tentang Seleksi Pengangkatan Hakim, Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.
Cinta Salsabilla
Sinopsis
Hingga suatu hari musibah menimpa ibu Salsabilla. Perempuan itu tewas dalam sebuah kecelakaan. Sebatang kara, akhirnya Salsabilla dirawat oleh Aditya (Gito Gilas), sopir Farhat. Namun Aditya menyembunyikan identitas Salsabilla yang sebenarnya.
Waktu berlalu, dua puluh tahun kemudian Shanaz mendatangi rumah Aditya untuk mengambil Salsabilla sebagai jaminan karena Aditya dianggap berutang pada Shanaz. Alhasil, Salsabilla terpaksa tinggal di rumah Shanaz untuk bekerja sebagai pembantu. Tak lama kemudian datang Raihan (Dimas Anggara), keponakan Shanaz, dari Bandung dan tinggal di rumah Shanaz.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Batal Membentuk Panel Ahli dan MKHK
Di tengah upaya melakukan reformasi penegakan hukum di Indonesia, terjadi peristiwa kelam yang menjadi preseden buruk bagi lembaga peradilan, yaitu Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dua sengketa Pemilukada Gunung Mas dan Lebak pada Rabu, 2 Oktober 2013 silam.
Peristiwa ini seakan menguatkan agar hakim konstitusi diawasi oleh sebuah lembaga permanen yang berfungsi menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi. Sayangnya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri, belum ada satu lembaga atau komisi pun yang berwenang mengawasi hakim konstitusi. Awalnya, Komisi Yudisial memiliki kewenangan mengawasi hakim konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim konstitusi.
Cinta Salsabilla
Sinopsis
Sementara itu adalah Umar (Ramzi), tetangga Shanaz yang keturunan Arab-Betawi. Diam-diam Umar jatuh hati kepada Salsabilla. Demi mendapat cinta pujaan hatinya itu, Umar rela berbuat apa saja. Sayang, Salsabilla menganggap Umar hanya sebagai sahabat baik.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Batal Membentuk Panel Ahli dan MKHK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam rangka penyelamatan wibawa MK. Perpu Nomor 01 Tahun 2013 tersebut mengamanatkan dua kewenangan baru Komisi Yudisial (KY), yaitu membentuk panel ahli untuk melakukan rekrutmen hakim MK dan memfasilitasi pembentukan Majelis Kehormatan MK. Kemudian DPR mengesahkan Perppu MK itu menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang Undang tertanggal 19 Desember 2013.
Namun, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 diuji materi oleh gabungan advokat dan konsultan hukum yang menamakan Forum Pengacara Konstitusi serta sejumlah dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang melakukan uji materi UU Nomor 4 Tahun 2014 dengan perkara nomor 1-2/PUU-XII/2014. Dalam sidang pembacaan putusan yang dilakukan delapan hakim konstitusi di ruang sidang MK yang diketuai oleh Hamdan Zoelva pada 13 Februari 2014 sore terungkap, majelis memutuskan untuk mengabulkan seluruh permohonan pemohon yang dicantumkan dalam pengajuan uji materi undang-undang tersebut.
Berdasarkan uji materi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 beserta seluruh lampirannya bertentangan dengan UUD 1945 dan undang-undang tersebut juga diputuskan tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Konsekuensinya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 berlaku kembali sebagai landasan hukum. Sehingga, terhadap pembentukan MKHK dan Panel Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Hakim Konstitusi menjadi tidak berlaku.
Tujuan Pembentukan
Tujuan dibentuknya Komisi Yudisial Republik Indonesia adalah:
Sementara menurut A. Ahsin Thohari dalam bukunya Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), di bebarapa negara, Komisi Yudisial muncul sebagai akibat dari salah satu atau lebih dari lima hal sebagai berikut:
Sedangkan tujuan pembentukan Komisi Yudisial menurut A. Ahsin Thohari adalah:
Wewenang
Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial mempunyai wewenang sebagai berikut:
Tugas
Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, maka Komisi Yudisial mempunyai tugas:
Cinta Salsabilla
Sinopsis
Sementara itu tidak ada yang mengetahui bahwa Farhat ternyata masih hidup. Pia itu tiba-tiba muncul sehingga membuat Shanaz terkejut. Namun di sisi lain, Farhat ternyata menderita lupa ingatan. Seiring waktu, lambat laun Farhat menemukan titik terang masa lalunya.
Kondisi Farhat itu keruan saja membuat Shanaz semakin ketakutan. Apalagi Shanaz akhirnya mengetahui bahwa Salsabilla yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya ternyata adalah anak kandung Farhat. Demi menutupi kejahatannya, Shanaz berusaha membuat Farhat agar tidak bisa kembali ke masa lalunya.
Di bagian lain Naomi, anak tiri Farhat, sangat terobsesi pada Raihan. Sebaliknya, Raihan jatuh hati pada Salsabilla. Perasaan yang sama pun dirasakan oleh Salsabilla. Umar yang mengetahui kenyataan kalau Salsabilla menyukai Raihan akhirnya dengan segala cara berusaha untuk memisahkan Salsabilla dari Raihan. Sama halnya, Naomi pun berusaha menjauhkan Salsabilla dari Raihan.
Komisi Yudisial Republik Indonesia
Anggota
Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat. Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara, terdiri dari 7 orang (termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang merangkap Anggota). Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
Berikut susunan keanggotaan Komisi Yudisial saat ini (periode 2015–2020 paruh kedua)
Sekretariat Jenderal
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.
Eli Filip Heckscher
Eli Filip Heckscher adalah seorang ekonom dan sejarawan ekonomi berkebangsaan Swedia. Keluarganya adalah bankir terkenal keturunan Yahudi. Heckscher menamatkan pendidikan tinggi di bidang sejarah ekonomi. Hasil pemikirannya yang terkenal adalah teori proporsi faktor yang dikembangkan bersama dengan ekonom lainnya, yaitu Bertil Ohlin. Karya tulis Heckscher yang berpengaruh dalam ilmu perdagangan internasional adalah Mercantilism.
Masa kecil
Eli Filip Heckscher dilahirkan pada tahun 1879 di Stockholm. Ayahnya adalah seorang Yahudi yang berasal dari Denmark dan bekerja sebagai Jenderal Konsul Denmark di Stockholm. Ayahnya pindah ke Swedia untuk bekerja di sebuah perusahaan perbankan bersama dengan saudaranya. Keluarganya merupakan keluarga bankir yang kaya raya. Bisnis perbankan telah dimulai keluarganya sejak abad ke-16 M di Hamburg. Ayah Heckscher adalah generasinya yang kedelapan.
Pendidikan
Heckscher menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1896. Ia kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Uppsala pada tahun 1897 dengan spesialisasi sejarah. Heckscher terpengaruh oleh komunitas sejarawan Swedia yang dipimpin oleh Harald Hjärne. Hjärne adalah sejarawan yang aktif mengikuti debat kebijakan publik, mengambil sikap sosial-konservatif dan sangat mendukung reformasi sosial. Pada tahun 1903, Heckscher menulis tesis lisensinya tentang Undang-Undang Navigasi Swedia tahun 1724. Selam studi sejarah, Heckscher juga mempelajari ilmu politik dan ekonomi dengan asuhan pengajaran oleh David Davidson. Karena itu, Heckscher memilih sejarah ekonomi sebagai topik yang dibahasnya untuk memperoleh gelar doktor filsafat.
Teori proporsi faktor
Teori proporsi faktor atau teori ketersediaan faktor adalah teori yang menjelaskan tentang hubungan antara perbedaan proporsi faktor produksi antarnegara dan perbedaan proporsi penggunaanya dalam memproduksi barang-barang. Pengembangan teori ini diadakan oleh Eli Filip Heckscher bersama dengan Bertil Ohlin pada tahun 1920-an. Keduanya adalah ekonom berkebangsaan Swedia. Sehingga teori proporsi faktor disebut pula sebagai Model Heckscher-Ohlin. Teori proporsi faktor menjadi salah satu teori penting dalam perdagangan internasional.
Dalam ilmu perdagangan internasional, teori proporsi faktor mengawali teori modern dalam permintaan dan penawaran. Teori proporsi faktor mampu mengatasi kekurangan dari teori keunggulan komparatif yang tidak mampu menjelaskan tentang perbedaan produktivitas dari segi faktor produksi di tiap negara dalam perdagangan internasional.
Karya
Pada tahun 1919, Heckscher menerbitkan sebuah makalah tentang perdagangan luar negeri dan distribusi pendapatan. Makalah ini merupakan dasar bagi teori proporsi faktor yang dibuatnya bersama dengan Bertil Ohlin. Heckscher menjadi terkenal di kalangan sejarawan ekonomi dan ekonom karena makalahnya ini. Isi makalahnya menjadi dasar bagi teori perdagangan luar negeri.
Mercantilism
Heckscher menulis Mercantilism untuk menjelaskan bahwa keuntungan yang diklaim oleh merkantilis diakui dalam perdagangan internasional sebagai keuntungan nasional. Namun, perdagangan internasional tidak memberikan keuntungan nasional bagi setiap negara yang terlibat di dalamya. Mercantilism ditulis dalam dua jili dan diterbitkan pada tahun 1931 dalam bahasa Swedia.
Glass wo Ware!
"Glass wo Ware!" (ガラスを割れ! Garasu o Ware!) adalah singel ke-6 dari grup idola Jepang Keyakizaka46. Singel tersebut dirilis pada 7 Maret 2018 lewat Sony Music Records. Video musik untuk lagu utamanya direkam di Suwa, Nagano dan menampilkan Yurina Hirate sebagai center.
Munisipalitas Frederikssund
Munisipalitas Frederikssund adalah munisipalitas (Denmark: kommune) di Region Hovedstaden di Denmark. Munisipalitas Frederikssund memiliki luas sebesar 260 km² dan memiliki populasi sebesar 44.102 jiwa.
Daftar kota di Albania
Halaman ini mencakup daftar kota di Albania. Ibu kota negara adalah Tirana dan kota pelabuhan terbesar adalah Durrës.
Perindingan, Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja
Perindingan adalah nama sebuah lembang di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Trans World Airlines
Trans World Airlines, umumnya dikenal dengan nama TWA, adalah sebuah maskapai penerbangan Amerika Serikat yang diperoleh oleh American Airlines pada bulan April tahun 2001. TWA berbasis di Bandara Kansas, dan juga di Manhattan di New York. Saat TWA dibeli, TWA berbasis di St. Louis, Missouri, dan menggunakan Bandara Internasional Lambert-Saint Louis.
Fight Club (novel)
Fight Club adalah sebuah novel tahun 1996 karya Chuck Palahniuk. Novel tersebut mengisahkan pengalaman seorang protagonis tanpa nama yang berjuang dengan insomnia. Pada 1999, sutradara David Fincher mengadaptasi novel tersebut ke dalam film bernama sama yang dibintangi oleh Brad Pitt and Edward Norton.
Referensi
Following editions of the novel were used as references for this article:
Sillanan, Gandang Batu Sillanan, Tana Toraja
Sillanan adalah nama sebuah lembang di Kecamatan Gandang Batu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu
Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu (逃げるは恥だが役に立つ), dikenal sebagai The Full-Time Wife Escapist atau We Married as a Job dalam bahasa Inggris, adalah serial manga josei romansa Jepang yang ditulis dan diilustrasikan oleh Tsunami Umino. Judul aslinya berasal dari pepatah Hungaria: "Melarikan diri itu memalukan, tapi berguna" (szégyen a futás, de hasznos, ). Dipublikasikan oleh Kodansha, dengan serialisasi di majalah Kiss sejak 9 November 2012 dan sembilan volume kompilasi bab-bab yang dirilis sejauh ini.
Astragalus hintonii
Astragalus hintonii adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus hintonii sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Barneby.
Mary Cassatt
Mary Stevenson Cassatt adalah seorang pelukis dari Amerika Serikat. Dia merupakan seorang pelukis beraliran impresionisme.
Masa kecil
Cassat lahir di Allegheny City, Pennsylvania pada 22 Mei 1884. Dia lahir di keluarga yang berkecukupan. Ayahnya, Robert Simpson Cassat, meruapakan pialang sukses dan ibunya, Katherine Kelso Johnston, berasal dari keluarga yang mempunyai bisnis dalam bidang perbankan. Pendidikan dia menyiapkan dirinya untuk menjadi seorang istri dan ibu yang mencakup berbagai kelas seperti pekerjaan rumah tangga, menjahit, musik, membuat sketsa dan melukis. Selama tahun 1850an, keluarga Cassatt membawa anak-anak mereka ke luar negeri untuk tinggal di Eropa selama beberapa tahun.
Pendidikan Seni
Di samping larangan keluarganya (ayahnya menyatakan lebih memilih melihat anak perempuannya mati daripada hidup di luar negeri sebagai "bohemian"), Mary Cassatt pergi ke Paris pada tahun 1866. Dia memulai pendidikannya dengan kelas seni pribadi di Louvre, di mana dia belajar dan menjiplak hasil karya besar. Dia melanjutkan untuk belajar dan melukis di dalam ketidakjelasan sampai tahun 1868. Dengan larangan ayahnya menggema di telinganya, Cassatt mendaftarkan lukisan yang diterima dengan baik dengan nama Mary Stevenson.