cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Perubahan iklim dan gender
Dampak gender perubahan iklim pada masyarakat adat
Kesadaran akan tanggung jawab mereka terhadap keberlangsungan lingkungan hidup mendorong sejumlah perempuan adat untuk mengambil posisi kepemimpinan dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Mereka berjuang melindungi hak mereka atas tanah, memimpin proyek konservasi sumber air bersih, dan membuka jalan bagi generasi selanjutnya untuk merencanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di Ekuador, Nemonte Nenquimo diangkat sebagai pemimpin perempuan pertama suku Waorani. Ia bersama masyarakat adat Waorani menuntut pemerintah Ekuador ke pengadilan karena rencana penjualan hutan ke perusahaan minyak. Mereka memenangkan kasus pada 2009 dan berhasil menyelamatkan 500.000 hektar hutan hujan Amazon. Kemenangan ini menjadi preseden hukum yang penting untuk hak-hak masyarakat adat. Sebelum masuknya peradaban dan pendudukan, perempuan Waorani adalah pengambil keputusan di sukunya. Nilai-nilai baru yang dibawa oleh pendidikan luar menjauhkan perempuan adat dari peran itu. Menurut Nemonte, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki peran dan harus bekerja sama dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Perbedaan gender tentang persepsi mengenai perubahan iklim
Pandangan seseorang atau kelompok mengenai perubahan iklim dipengaruhi oleh berbagai macam faktor antara lain ras, kelompok etnik, status sosial ekonomi (pendidikan dan tingkat pendapatan), dan gender. Terkadang juga ditambah dengan pandangan dan orientasi politik. Faktor-faktor tersebut secara independen maupun bersama-sama membentuk sikap dan keyakinan masyarakat tentang krisis iklim, serta memengaruhi motivasi individu dan kelompok dalam mempertimbangkan solusinya.
Beberapa studi menemukan adanya kesenjangan gender dalam pandangan mengenai isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Hasil penelitian di Amerika Serikat menemukan perempuan memiliki tingkat kepedulian yang sedikit lebih tinggi terhadap isu perubahan iklim dan memiliki pandangan pro iklim yang lebih kuat daripada laki-laki. Perempuan di AS memiliki persepsi yang lebih kuat bahwa perubahan iklim akan berdampak pada kehidupan pribadi mereka dan masyarakat AS. Namun, mereka sedikit lebih ragu tentang apakah mayoritas ilmuwan mempercayai bahwa perubahan iklim tengah terjadi saat ini. Dalam studi lain di negara yang sama, perempuan ditemukan memiliki pengetahuan perubahan iklim yang lebih baik daripada laki-laki. Namun, dibandingkan dengan pria, wanita lebih cenderung menganggap remeh pengetahuan yang mereka miliki.
Perbedaan gender tentang pendekatan kebijakan perubahan iklim
Menurut sejumlah penelitian, representasi perempuan dalam parlemen menentukan sikap parlemen terhadap kebijakan perubahan iklim. Sampel data yang dikumpulkan dari 91 negara menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan memengaruhi pendekatan negara dalam adaptasi perubahan iklim, termasuk di antaranya dengan mengadopsi kebijakan yang lebih ketat. Sebuah studi di AS menyebutkan bahwa anggota parlemen perempuan memiliki pandangan yang lebih pro lingkungan hidup dibandingkan anggota laki-laki. Penelitian terhadap anggota parlemen Eropa keenam dan ketujuh menyatakan bahwa anggota legislatif laki-laki dan perempuan menunjukkan kepedulian yang sama terhadap isu perubahan iklim. Tetapi, wanita secara signifikan lebih mungkin mendukung undang-undang lingkungan hidup daripada rekan pria mereka. Peneliti menekankan bahwa terlepas dari hasil riset tersebut, kebijakan lingkungan hidup yang ada saat ini masih banyak diputuskan oleh laki-laki akibat keterwakilan perempuan yang masih rendah di lembaga legislatif.
Partisipasi perempuan dalam penanganan bencana alam
Kajian mengenai riskscapes di tiga daerah di Indonesia, yaitu Aceh, Bantul, dan Merapi mengindikasikan bahwa intervensi berbasis gender perlu dilakukan dalam penanganan bencana alam. Peneliti studi tersebut menulis "ketika perempuan diberdayakan, memiliki partisipasi dan lebih setara dalam ruang publik dan sipil, serta diberi peluang untuk mengembangkan modal sosial dan pengalaman kepemimpinan, maka para perempuan tersebut bersama keluarga serta komunitasnya memiliki kemampuan yang lebih besar untuk pulih dan menunjukkan ketahanan yang lebih besar dalam menghadapi bahaya yang menandai riskscapes bencana". Mereka juga merekomendasikan para peneliti riskscapes untuk memasukkan aspek gender ke dalam penelitian, perencanaan, dan aksi penanganan bencana alam dan perubahan iklim.
Menurut Satoshi Takada, profesor Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Kobe, keterlibatan perempuan dalam upaya mitigasi bencana sangat diperlukan. Ia berpendapat bahwa perempuan bisa berperan dalam meningkatkan ketahanan masyarakat terdampak. Dalam penanganan bencana, perempuan memiliki tugas yang berbeda dengan laki-laki. Dengan bekal kemampuan mereka dalam berbagai pekerjaan rumah tangga, menurut Satoshi, perempuan dapat terlibat untuk merawat anak-anak dan orang lanjut usia. Namun, untuk terlibat lebih jauh dalam urusan pengambilan keputusan, terutama terkait tata kelola penanganan bencana, perempuan seringkali menghadapi beragam hambatan.
Peneliti di Universitas Huddersfield, Inggris, melakukan studi literatur mengenai peran perempuan dalam tata kelola risiko bencana. Mereka mengidentifikasi sejumlah faktor yang menghambat perempuan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan terkait bencana. Kendala-kendala tersebut bersumber dari faktor sosial budaya, karakteristik individu, faktor hukum dan kelembagaan, serta faktor sosial ekonomi. Hambatan sosial budaya yang dihadapi adalah kultur patriarki, paham agama, struktur keluarga, dan beban pekerjaan rumah tangga. Perempuan dan anak perempuan dalam masyarakat patriarki dipandang sebagai subordinat laki-laki dan peran perempuan seringkali direduksi hanya sebagai ibu dan istri. Hal ini membuat perempuan menjauh dari politik dan publik. Keyakinan agama menjadi kendala lain bagi perempuan untuk terlibat dalam kepemimpinan dan masyarakat. Menurut peneliti, Kristen Protestan lebih mendorong keterlibatan perempuan sebagai pemuka agama dibandingkan dengan Katolik dan Kristen Ortodoks. Fenomena yang sama juga terlihat di India, keyakinan terhadap agama telah membatasi kebebasan perempuan muslim dibandingkan dengan wanita Hindu. Hal ini sedikit banyak memengaruhi pola pikir perempuan tentang perannya di masyarakat. Besar kecilnya keluarga dan komposisi di dalamnya juga berpengaruh. Jika proporsi anggota keluarga didominasi oleh laki-laki dewasa, maka perempuan cenderung kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Multi peran dan beban kerja domestik berlebih juga menyibukkan perempuan sehingga kesulitan untuk terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat.
Sedangkan karakteristik pribadi yang menghambat keterlibatan perempuan dalam tata kelola bencana adalah tingkat pendidikan dan minat pribadi. Pendidikan dan kemampuan yang rendah, serta tidak adanya minat untuk terjun ke masyarakat menjadi faktor penghambat dari dalam. Perempuan di negara berkembang, menurut peneliti, kurang memiliki minat untuk masuk ke dalam bidang politik dan ikut mengambil peran sebagai pengambil/perumus kebijakan. Faktor penghambat dari unsur institusi dan hukum antara lain budaya organisasi, lingkungan politik, dan hambatan kebijakan dan hukum. Perempuan belum terepresentasikan secara memadai di level lokal maupun nasional. Budaya organisasi yang patriarkis juga menghambat partisipasi perempuan, terkadang ditemui pula diskriminasi berbasis gender di dalamnya. Faktor terakhir adalah terkait tingkat pendapatan keluarga. Status sosial ekonomi yang lebih rendah membuat perempuan kurang terlibat dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga maupun masyarakat.
Kritik terhadap studi perubahan iklim dan gender
Beberapa peneliti memandang studi perubahan iklim dan gender yang ada saat ini masih didominasi oleh pandangan dikotomis laki-laki dan perempuan dan masih kurang mempertimbangkan aspek interseksionalnya. Kajian interseksionalitas sebenarnya telah lama digunakan untuk memahami permasalahan gender secara lebih komprehensif. Para peneliti tersebut meyakini bahwa isu perubahan iklim dan gender sifatnya kompleks dan multidimensi. Menurut mereka, isu perubahan iklim dan gender bukan hanya masalah kekuatan dominan laki-laki melawan kelompok perempuan yang terdominasi dan lebih rentan, tapi juga tentang apa yang terjadi dalam kelompok rentan itu sendiri.
Dikotomi laki-laki dan perempuan juga cenderung mengabaikan kompleksitas isu dan bagaimana kerentanan serta kemampuan adaptasi itu bersifat dinamis. Laki-laki dan perempuan bukan merupakan kategori yang homogen. Memandang perempuan sebagai kelompok homogen, menurut ilmuwan, sama dengan mengabaikan pentingnya faktor-faktor sosial yang lain dan tidak mengakui konteks sosial rumah tangga yang dikepalai perempuan. Selain faktor gender, ada faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi identitas perempuan, seperti ras/kelompok etnik, kelas, kasta, usia, status perkawinan, pendidikan, tingkat pendapatan, agama dan lokasi geografis. Akibatnya, menurut sejumlah pakar, memposisikan perempuan semata-mata sebagai korban dari perubahan iklim dan memandang laki-laki pasti memikul beban yang lebih ringan adalah miskonsepsi. Kenyataan di masyarakat tidak demikian. Wanita di Asia dan Afrika, misalnya, tidak kekurangan rasa agensi mereka. Namun, dalam kondisi di bawah tekanan dan keterbatasan pekerjaan, agensi mereka diarahkan ke kepentingan bertahan hidup dan mencari solusi jangka pendek. Sejumlah literatur juga menunjukkan bahwa perempuan berpeluang menjadi agen perubahan yang proaktif dalam pengendalian perubahan iklim.
Indonesia
Pengarusutamaan gender telah mulai dilakukan di Indonesia dan para ilmuwan melihat komitmen pemerintah dalam hal ini. Namun, dalam konteks perubahan iklim, keterlibatan dan partisipasi dalam pertemuan dan keputusan-keputusan di tingkat nasional masih didominasi oleh laki-laki. "Dokumen kebijakan perubahan iklim yang dibuat masih netral gender dan mekanisme dan struktur institusi dalam penanganan perubahan iklim dikembangkan tanpa adanya masukan memadai dari perempuan". Dalam level implementasi di tingkat lokal, para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya mampu memahami apa itu pengarusutamaan gender dan urgensinya.
Berdasarkan studi yang dilakukan oleh CIFOR terhadap mekanisme pendanaan iklim, ditemukan adanya kesenjangan pemahaman antara tingkat nasional dan lokal. Di tingkat nasional, pengambil kebijakan telah mendukung kesetaraan gender, sementara mereka yang mengimplementasikan di tataran bawah masih belum memahami pentingnya isu ini dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Para peneliti CIFOR melakukan analisa terhadap lima mekanisme pendanaan dalam aspek integrasi tujuan kesetaraan gender dan pengentasan kemiskinan. Mereka meliputi Dana Desa, Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLUP3H), Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Peneliti menyatakan bahwa mekanisme bantuan ini bisa berpotensi membantu ataupun menghambat upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di kalangan perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini bergantung pada bagaimana perencanaan, perancangan, pengelolaan, dan pengawasan program ini dilakukan. Selain itu, mekanisme pendanaan iklim di Indonesia masih berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi belum mempertimbangkan aspek kesetaraan gender. Sementara itu, di tingkat nasional, perempuan di Indonesia masih menghadapi hambatan hukum dan kebijakan dalam memperjuangkan kesetaraan gender di berbagai bidang, termasuk isu krisis iklim. Indonesia berada di peringkat ke-85 dari 153 negara dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2020. Para ilmuwan merekomendasikan isu perubahan iklim dan gender dimasukkan ke dalam agenda nasional dengan pembahasan utama difokuskan pada gender dan kerentanan, gender dan mitigasi, serta gender dan adaptasi.
Urban and Regional Development Institute, Indonesia, meneliti aspek kesetaraan gender dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia. Para peneliti melakukan studi kasus di Cirebon dengan menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Cirebon dipilih karena mewakili daerah di Indonesia yang berlokasi di area pesisir. Peneliti menggunakan sampel dari populasi yang hidup di kota Cirebon dan kabupaten Cirebon, tepatnya di Kesepuhan dan Pegagan Lor. Kesepuhan merupakan daerah perkotaan yang rawan banjir dengan permukiman dan fasilitas perkotaan yang mendekati pantai, sedangkan Pegagan Lor masuk wilayah kabupaten yang terancam kekeringan. Petani dan lahan pertanian di Pegagan Lor rentan terhadap krisis iklim. Peneliti mengkaji perbedaan gender pada kondisi sosial ekonomi dengan menggunakan model sosio-ekologis dengan beragam variabel yang terdiri dari literasi dan pendidikan, mata pencaharian, akses dan kontrol atas sumber daya, kesehatan, mobilitas, kepala keluarga perempuan, dan peran dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan kapasitas adaptif gender antara perkotaan dan perdesaan. Penduduk perkotaan, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan yang lebih baik daripada warga perdesaan. Warga perkotaan lebih unggul dalam kemampuan literasi dan pendidikan, pekerjaan, akses dan kontrol terhadap sumber daya alam, perempuan sebagai kepala rumah tangga dan peran dalam pengambilan keputusan. Ketidaksetaraan gender mulai berangsur-angsur berkurang, baik di kota maupun desa. Akibat tekanan ekonomi, perempuan di perkotaan dan perdesaan sama-sama mulai mengambil kontrol lebih terhadap sumber daya. Perempuan mulai memiliki kekuatan mengendalikan aset keluarga yang terdiri atas rumah, tanah, hewan ternak, kendaraan bermotor, emas, dan tabungan. Temuan yang lain adalah pengarusutamaan gender dalam adaptasi perubahan iklim lebih mudah diterapkan di perkotaan. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat serta para pembuat kebijakan
Filipina
Filipina memiliki undang-undang yang sensitif gender. Dalam hal upaya penghapusan kesenjangan gender, negara ini selalu di urutan pertama di Asia Tenggara. Meski demikian, Filipina menghadapi tantangan di tingkat implementasi. Untuk merespon dampak gender perubahan iklim, Filipina telah mengesahkan UU Republik nomor 9729, 7192 dan 10121. Di dalamnya, ada Magna Carta Perempuan yang merupakan undang-undang untuk menjamin hak perempuan atas ketahanan pangan dan hak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, Undang-Undang Perubahan Iklim diamandemen untuk menciptakan dana adaptasi bagi pemerintah daerah atau dikenal dengan Dana Ketahanan Masyarakat. Untuk mendapatkan bantuan ini, proyek harus peka terhadap kerentanan berbasis gender. Sejak 1995, setiap tahun pemerintah FIlipina mengalokasikan 5% dari total anggarannya untuk gender dan pembangunan.
Sekitar 13.6 juta masyarakat Filipina merupakan warga pesisir yang paling terpapar efek krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut, badai, dan banjir. Di antara mereka merupakan perempuan yang rentan karena menggantungkan hidup pada hasil alam. Mereka adalah petani, penduduk hutan, dan nelayan. Krisis iklim mengancam ketersediaan air dan makanan dan mengganggu tugas domestik perempuan perdesaan, seperti memasak dan menyediakan air bersih. Perempuan perdesaan Filipina juga tidak memiliki akses setara terhadap tanah, pinjaman usaha, dan informasi. Akibatnya, saat terjadi bencana, mereka cenderung mengalami kerugian besar. Meski Komisi Perempuan Filipina telah memantau penerapan UU yang baru, stereotip masih menghambat upaya reformasi yang peka gender. Menurut studi, kontribusi perempuan pedesaan dalam produksi pangan nasional, seperti di sektor perikanan, masih cenderung diremehkan dan tidak terkompensasi. Pekerjaan perempuan tidak dihargai karena tugas-tugas mereka yang dianggap rendahan, seperti mempersiapkan alat tangkap dan menjual ikan.
India
Indeks Pembangunan Manusia 2020 menempatkan India di posisi ke-131 dari 189 negara dengan penilaian rendah untuk aspek kesetaraan gender. Mereka berada di peringkat ke-123 dalam Indeks Pembangunan Gender. Menurut UNDP, kesenjangan gender dalam perubahan iklim di India diperparah oleh norma-norma sosial, stigma, mobilitas terbatas, angka buta huruf yang tinggi, sumber daya finansial yang rendah, pembatasan hak-hak, serta pengabaian terhadap aspirasi perempuan dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim. Salah satu kelompok perempuan paling rentan adalah mereka yang hidup di daerah kering dan semi-kering di India. Akibat beban kerja berlebih, banyak perempuan di kawasan tersebut tidak dapat mengakses pendidikan. Kondisi ini semakin diperparah dengan munculnya dampak-dampak perubahan iklim, seperti kekeringan dan keterbatasan air bersih untuk kepentingan memasak, air minum, sanitasi, dan kepentingan produktif lainnya. Para perempuan tersebut bertanggung jawab mengumpulkan dan mengangkut air, mengumpulkan kayu untuk bahan bakar, serta terlibat dalam pekerjaan di pertanian.
Avantika Singh, akademisi ilmu politik di Universitas Delhi, mengemukakan bahwa diskursus kebijakan yang tertuang dalam Rencana Aksi Nasional untuk Perubahan Iklim di India masih buta gender dan sarat dengan maskulinisasi. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari anggota dewan yang masih didominasi oleh laki-laki dengan kewenangan yang besar, serta tidak adanya upaya melakukan pendekatan ke bawah, termasuk menjaring suara perempuan yang berpengalaman dalam hal ini. Untuk memformulasi kebijakan perubahan iklim tersebut, tidak ada pelibatan perwakilan dari Kementerian Pengembangan Perempuan dan Anak, praktisi yang bekerja di masyarakat bawah, maupun LSM perempuan.
Tiongkok
Menurut sejumlah peneliti, kebijakan perubahan iklim dan gender di Tiongkok telah mengalami perkembangan cukup baik selama sepuluh tahun terakhir, meski masih ditemui kelemahan dan cenderung terfragmentasi. Sebelumnya, mereka dikritik karena menunjukkan komitmen lemah terhadap pengurangan emisi dan penanganan krisis iklim. Sejumlah peneliti menduga perubahan sikap ini dipicu oleh laporan kenaikan kadar karbon dioksida, metana, dan dinitrogen monoksida oleh Administrasi Meteorologi Tiongkok pada 2017. Tiongkok merilis kebijakan lingkungan pertamanya pada Juni 2007. Dalam rencana aksi perubahan iklim nasional tersebut, mereka menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi GHG (gas rumah kaca global) dengan tanpa mengorbankan kepentingan ekonomi Cina. Berbeda dengan di negara-negara lain, pembahasan mengenai aspek gender dalam perubahan iklim di Cina umumnya dimasukkan ke dalam kebijakan mengenai kesetaraan gender, bukan di kebijakan perubahan iklim.
Penelitian di perdesaan Tiongkok mengungkap adanya perbedaan dampak gender pada isu perubahan iklim. Para perempuan lebih terdampak secara negatif daripada laki-laki. Salah satu contohnya adalah riset di kalangan petani di Yunnan. Pada Januari hingga Maret 2008, komunitas petani di Yunnan terdampak hujan salju lebat yang mengakibatkan banjir. Kerugian yang mereka hadapi antara lain bekerja lebih berat karena terlibat dalam upaya kesiapsiagaan sebelum bencana dan pemulihan setelah bencana, berkurangnya pendapatan, serta kesehatan yang terganggu.
Berbeda dengan hasil penelitian di Eropa dan Amerika, dari beberapa studi didapati bahwa laki-laki Tiongkok lebih menunjukkan kepedulian lebih terhadap isu perubahan iklim dibandingkan perempuannya. Salah satu contohnya adalah studi di sebuah desa di provinsi Ningxia. Partisipan laki-laki lebih mampu menjelaskan dampak perubahan iklim yang mereka rasakan, seperti adanya perubahan suhu dan kelembapan yang sifatnya musiman, sedangkan perempuan merespon pertanyaan dengan jawaban yang kurang jelas dan tidak spesifik. Dari sini, terlihat adanya kesenjangan pengetahuan mengenai perubahan iklim di antara kedua gender. Kesenjangan gender dalam pengetahuan lingkungan ini, menurut ilmuwan, akan terus bertahan kecuali perkembangan ekonomi Tiongkok diarahkan untuk menjamin akses perempuan ke pendidikan dan ekonomi yang lebih baik.
Partisipasi perempuan dalam kebijakan perubahan iklim di Cina masih cukup rendah, baik di tingkat lokal maupun nasional. Meski sekitar 20-50% staf pemerintah yang bekerja di bagian perumusan kebijakan lingkungan adalah perempuan, mereka belum cukup terwakili di posisi kepemimpinan. Persentase pejabat perempuan hanya sekitar 5-20%. Sejak berdiri pada 1984, kementerian lingkungan hidup belum pernah sekalipun dipimpin oleh seorang perempuan.
Stadion Algarve
Selain menggelar pertandingan sepak bola, stadion ini juga pernah menyelenggarakan acara festival musik dan konser, serta pernah diubah menjadi tempat super special stage pada Reli WRC Portugal 2007.
Mikhail Gorbachev
Membentuk Kongres Perwakilan Rakyat
Bulan Maret dan April 1989, pemilihan umum untuk Kongres yang baru dilaksanakan. Dari 2.250 legislator yang terpilih, seratus di antaranya—disebut "Seratus Merah" (Red Hundred) oleh pers—dipilih langsung oleh Partai Komunis, dengan Gorbachev memastikan kebanyakan dari mereka adalah reformis. Meskipun lebih dari 85% perwakilan yang terpilih adalah anggota partai, banyak dari mereka—termasuk Sakharov dan Yeltsin—adalah liberalis. Gorbachev bahagia dengan hasilnya, mendeskripsikannya sebagai "kemenangan politik yang sangat besar di bawah keadaan yang luar biasa sulit". Kongres yang baru ini bersidang bulan Mei 1989. Gorbachev terpilih untuk mengetuainya—kepala negara de facto yang baru—dengan 2.123 suara mendukung dan 87 suara menolak. Sesi Kongres ini disiarkan secara langsung di televisi, dan anggotanya memilih Majelis Agung yang baru. Di Kongres, Sakharov berpidato berulang kali, membuat Gorbachev jengkel akan seruannya untuk liberalisasi yang lebih besar dan pengenalan properti privat. Ketika Sakharov wafat tak lama setelah itu, Yeltsin menjadi tokoh utama dari oposisi liberal.
Stadion Algarve
Stadion ini dirancang pada musim panas tahun 2000 berdasarkan standar UEFA dan FIFA oleh Damon Lavelle yang mewakili perusahaan arsitektur, Populous London (sebelumnya bernama HOK Sport Venue Event). Selain Populous, tim pendesain stadion ini pun terdiri atas insinyur-insinyur WSAtkins dan beberapa mitra lokal, seperti Marobal.
Stadion ini pun pernah menjadi penyelenggara perdana Algarve Challenge Cup pada tanggal 22 dan 24 Juli 2008. Turnamen tersebut diikuti 4 tim, yaitu: Cardiff City, Celtic, Middlesbrough, dan Vitória de Guimarães. Cardiff City pun keluar sebagai juara setelah berhasil mengalahkan Celtic dan Vitória.
Desain stadion ini memberikan kesan alam regional yang mengacu kepada tradisi maritim Portugal serta menyelaraskan diri dengan pemandangan khas lokal.
Stadion ini sering dianggap sebagai contoh stadion fleksibel dengan ukuran kecil untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola tingkat UEFA dan acara budaya, serta menjadi salah satu stadion yang paling banyak digunakan di Portugal, bila dibandingan dengan stadion-stadion lain yang digunakan untuk menyelenggarakan Liga Sagres.
Tim nasional sepak bola Portugal
Berikut ini adalah beberapa pertandingan tim nasional yang dihelat di stadion ini.
Mikhail Gorbachev
Hubungan dengan Tiongkok dan negara Barat
Gorbachev mencoba meningkatkan hubungan dengan AS, Prancis, dan Jerman Barat; sama seperti para pendahulunya, ia tertarik untuk menarik Eropa Barat dari pengaruh AS. Menyeru untuk kerja sama pan-Eropa yang lebih besar, ia berpidato secara publik tentang "Rumah Eropa Bersama" dan Eropa "dari Atlantik sampai ke Ural". Bulan Maret 1987, Thatcher mengunjunginya di Moskwa; kendati perbedaan ideologi mereka, mereka menyukai satu sama lain. Pada April 1989, Gorbachev mengunjungi London dan makan siang bersama Elizabeth II. Bulan Mei 1987, Gorbachev kembali mengunjungi Prancis, dan bulan November 1988, Mitterand berbalik mengunjunginya di Moskwa. Kanselir Jerman Barat, Helmut Kohl pada awalnya menyinggung Gorbachev dengan menyamakannya dengan propagandis Nazi Joseph Goebbels, meskipun kemudian ia meminta maaf secara informal dan mengunjungi Moskwa bulan Oktober 1988. Pada Juni 1989, Gorbachev berbalik mengunjungi Kohl di Jerman Barat. Bulan November 1989, ia juga berkunjung ke Italia dan bertemu dengan Paus Yohanes Paulus II. Hubungan Gorbachev dengan pemimpin-pemimpin Eropa Barat tersebut jauh lebih hangat daripada hubungan dengan rekan-rekannya di Blok Timur.
Supaya Pintar
Supaya Pintar adalah album lagu anak-anak perdana 5 Anak Centil
Album ini dirilis pada tahun 1994.
Mikhail Gorbachev
Hubungan dengan Tiongkok dan negara Barat
Gorbachev terus menjalin hubungan baik dengan Tiongkok untuk memperbaiki Perpecahan Tiongkok-Soviet. Bulan Mei 1989 ia berkunjung ke Beijing dan bertemu pemimpinnya, Deng Xiaoping; Deng sama-sama percaya dalam reformasi ekonomi tetapi menolak seruan demokratisasi. Pelajar pro demokrasi berkumpul di Lapangan Tiananmen ketika kunjungan Gorbachev tetapi terjadi pembantaian oleh pasukan tentara setelah ia pergi. Gorbachev tidak menyalahkan pembantaian tersebut secara publik tetapi hal itu memperkuat komitmennya untuk tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan dengan unjuk rasa pro demokrasi di Blok Timur.
Puak Gerson
Puak Gerson (Gershonites) adalah salah satu dari empat divisi utama orang Lewi dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen. Alkitab mengklaim bahwa semua anggota puak Gerson adalah keturunan dari leluhur eponim, Gerson bin Lewi.
Mikhail Gorbachev
Hubungan dengan Tiongkok dan negara Barat
Menyusul kegagalan pembicaraan yang lebih awal dengan AS, pada Februari 1987, Gorbachev mengadakan konferensi di Moskwa yang berjudul "Untuk Dunia tanpa Senjata Nuklir, untuk Kelangsungan Hidup Manusia". Konferensi tersebut dihadiri berbagai selebriti dan politikus internasional. Dengan mendorong pelucutan senjata nuklir secara publik, Gorbachev berusaha memberi Uni Soviet landasan moral yang tinggi dan melemahkan persepsi diri Barat tentang superioritas moral. Sadar bahwa Reagan takkan mengalah untuk SDI, Gorbachev berfokus pada mengurangi "Angkatan Nuklir Jangka Menengah", sesuatu yang diterima oleh Reagan. Bulan April 1987, Gorbachev mendiskusikan isu tersebut dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat George Shultz di Moskwa; ia setuju untuk menghapuskan roket SS-23 Soviet dan memperbolehkan inspektur AS mengunjungi fasilitas militer Soviet untuk memastikannya. Terdapat kebencian dari militer Soviet terhadap kompromi seperti itu, tetapi menyusul dengan insiden Mathias Rust Mei 1987—kejadian seorang remaja Jerman Barat yang dapat terbang tak terdeteksi dari Finlandia dan mendarat di dekat Lapangan Merah—Gorbachev memecat banyak figur militer Soviet atas inkompetensi mereka. Pada Desember 1987, Gorbachev berkunjung ke Washington D.C., dimana ia dan Reagan menandatangani Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah. Taubman menyebut hal ini sebagai "salah satu titik tertinggi dari karier Gorbachev". KTT AS-Soviet kedua dilaksanakan di Moskwa pada Mei–Juni 1988, yang Gorbachev harapkan sebagian besarnya bersifat simbolik. Lagi-lagi, ia dan Reagan mengkritik negara satu sama lain—Reagan mengangkat isu pembatasan kebebasan beragama Soviet; Gorbachev menyorot kemiskinan dan diskriminasi ras di AS—tetapi Gorbachev menceritakan bahwa mereka berbicara "dengan istilah yang ramah". Mereka mencapai kesepakatan untuk saling memberi tahu satu sama lain sebelum menjalankan tes rudal balistik dan membuat kesepakatan dalam transportasi, perikanan, dan navigasi radio. Di KTT tersebut, Reagan memberitahukan wartawan bahwa ia tak lagi menganggap Uni Soviet sebagai "kekaisaran kejahatan" dan keduanya mengungkapkan bahwa mereka menganggap diri mereka adalah teman.
Puak Gerson
Ciri khas
Alkitab menganggap agama tertentu fungsi untuk puak Gerson, yaitu perawatan Kemah Suci dan Kemah dengan tudungnya, tirai pintu Kemah Pertemuan, layar pelataran dan tirai pintu pelataran yang ada sekeliling Kemah Suci dan mezbah, dan talinya, termasuk segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu. Diferensiasi kegiatan keagamaan antara puak Gerson dan orang-orang Lewi lainnya, khususnya keturunan Harun, hanya ditemukan dalam Aturan Imamat, dan tidak ada di bagian lain dalam Tanakh.
Tempat kediaman
Menurut Kitab Yosua, mereka tidak diberi wilayah berhubungan, melainkan puak Gerson diberi beberapa kota yang tersebar di seluruh wilayah geografis Galilea dan Basan:
Lordosis (perilaku seksual)
Perilaku lordosis, juga dikenal sebagai lordosis mamalia (dari bahasa Yunani lordōsis, lordos: "membungkuk ke belakang" ) adalah postur tubuh yang terjadi secara alami akibat penerimaan seksual terhadap persetubuhan yang ditemui di sebagian besar mamalia, termasuk hewan pengerat, gajah, dan kucing. Karakteristik utama dari perilaku ini adalah penurunan tungkai depan dengan tungkai belakang memanjang dan pinggul terangkat, tulang belakang melengkung secara ventral, ekor biasanya mencuat atau berbengkok kesamping. Selama terjadinya postur lordosis, tulang belakang melengkung ke sisi dorsoventral sehingga puncaknya mengarah ke perut.
Celana pof
Celana pof (bloomers dalam bahasa Inggris) adalah sejenis celana yang digunakan wanita untuk berbagai keperluan.
Celana Pof Mode (dengan rok)
Celana pof pertama ditemukan oleh Elizabeth Smith Miller dari Peterboro, New York, dan Fabrizia Flynn, istri dari seorang Duta Besar Italia untuk Penrhiwceiber, South Wales, yaitu salah seorang pelopor penggunaan karet korset tervulkanisir. Tapi, Amelia Bloomer yang mempopulerkan celana pof pada awal tahun 1850-an. Hal ini juga yang menjadi asal nama "bloomer". Celana pof awalnya adalah celana panjang longgar yang menyempit di bagian pergelangan kaki dan dikenakan di bawah rok. Celana ini dirancang untuk menjaga kesopanan gaya Victoria tanpa mengurangi kebebasan wanita dalam beraktivitas yang sering diakibatkan oleh pemakaian rok panjang, yang umum saat itu (lihat reformasi pakaian Viktoria). Pada awalnya, hanya sedikit wanita yang mengenakan celana pof, bahkan menjadi ejekan media. Celana pof gagal diterima masyarakat pada saat itu.
Bloomers, juga disebut bloomer, pakaian Turki, pakaian Amerika, atau hanya gaun reformasi, adalah pakaian wanita yang dibagi untuk tubuh bagian bawah. Mereka dikembangkan pada abad ke-19 sebagai alternatif yang sehat dan nyaman untuk gaun yang berat dan ketat yang dikenakan oleh wanita Amerika. Mereka mengambil nama mereka dari advokat mereka yang paling terkenal, aktivis hak-hak perempuan Amelia Bloomer.
Fashion bloomers (rok)
Bloomers adalah inovasi pembaca Water-Cure Journal, sebuah majalah kesehatan populer yang pada Oktober 1849 mulai mendesak wanita untuk mengembangkan gaya berpakaian yang tidak begitu berbahaya bagi kesehatan mereka seperti pada saat ini. Hal ini juga mewakili gerakan tak terbatas, tidak seperti era wanita sebelumnya pada masa itu, yang memungkinkan kebebasan yang lebih besar — baik metaforis maupun fisik — dalam ruang publik. Gaun modis saat itu terdiri dari rok yang menyeret beberapa inci di lantai, dikenakan di atas lapisan petticoats bertepung yang kaku dengan jerami atau bulu kuda yang dijahit ke ujungnya. Selain rok yang berat, mode yang berlaku menyerukan efek "pinggang panjang", dicapai dengan korset yang dipasang di tulang paus.
Wanita merespons dengan berbagai kostum, banyak yang terinspirasi oleh pantalon Turki, dan semuanya termasuk beberapa bentuk celana. Pada musim panas 1850, berbagai versi rok pendek dan celana panjang, atau "pakaian Turki", dikenakan oleh pembaca Water-Cure Journal serta pasien wanita di resor kesehatan negara itu. Setelah mengenakan gaya secara pribadi, beberapa mulai memakainya di depan umum. Pada musim dingin dan musim semi 1851, surat kabar di seluruh negeri membawa penampakan gaun yang mengejutkan.
Kegemaran Bloomer tahun 1851
Pada bulan Februari 1851, Elizabeth Smith Miller dari Peterboro, New York, mengenakan "gaun Turki" ke Seneca Falls, New York, rumah Amelia Bloomer dan jurnal temperance-nya, The Lily. Bulan berikutnya, Bloomer mengumumkan kepada pembacanya bahwa dia telah mengadopsi gaun itu dan, sebagai tanggapan atas banyak pertanyaan, mencetak deskripsi gaunnya dan instruksi tentang cara membuatnya. Pada bulan Juni, banyak surat kabar menjulukinya sebagai "gaun Bloomer".
Selama musim panas 1851, negara itu direbut oleh "kegemaran bloomer". Pembaharu kesehatan Mary Gove Nichols menyusun Deklarasi Kemerdekaan dari Despotisme Mode Paris dan mengumpulkan tanda tangan untuk itu di kuliah tentang pakaian wanita. Manajer pabrik tekstil di Lowell, Massachusetts, memberikan jamuan makan untuk setiap pekerja wanita mereka yang mengadopsi pakaian yang lebih aman sebelum 4 Juli. Di Toledo, Ohio, 60 wanita tampil dengan kostum Turki di salah satu acara sosial termegah di kota itu. Bola bloomer dan piknik bloomer diadakan; Masyarakat reformasi pakaian dan lembaga bloomer dibentuk. Sebuah festival besar yang mendukung kostum itu diadakan di Tabernakel Broadway New York City pada bulan September. Pada bulan Agustus, seorang wanita yang telah menghabiskan enam bulan berlayar dari Philadelphia di sekitar Horn ke California dengan gaun reformasi yang dikemas di bagasinya turun untuk menemukan bahwa gaun itu telah mendahuluinya dan sedang dipajang di jendela toko pakaian San Francisco.
Celana Pof atletik (tanpa rok)
Pada akhir abad ke 19, celana pof atletik (disebut juga "rationals" atau "knickerbockers" dalam bahasa Inggris) adalah celana sepanjang lutut yang longgar. Celana ini dikenakan tanpa rok dan dipanjangkan sampai sedikit di bawah lutut. Pada waktu itu, celana pof dikenakan wanita dalam beberapa aktivitas olahraga saja, seperti bersepeda dan senam.
Celana pof sering digunakan bersama dengan stoking dan pada dekade 1910 akhir, dengan blus pelaut. Akhir dekade 1920-an celana pof menjadi semakin pendek dan pada dekade 1930-an, saat itu mengenakan celana dan celana pendek semakin dianggap normal. Model-model celana pof yang menyerupai celana pendek pria semakin disukai sehingga celana pof model lama semakin kurang umum dikenakan. Tetapi, celana senam yang dipanjangkan sampai menyentuh atau sampai sedikit di atas lutut terus digunakan murid-murid perempuan dalam kelas-kelas Pendidikan jasmani selama dekade 1950-an di beberapa tempat. Beberapa sekolah di New York dan Sydney tetap menggunakan celana pof sebagai bagian seragam sampai dekade 1980-an.
Dalaman
Celana dalam wanita yang longgar yang dikenakan sampai tepat di atas lutut juga disebut "celana pof" (atau juga celana tanggung). Sangat populer pada dekade 1910 dan 1920, tetapi tetap dikenakan oleh wanita-wanita berumur untuk beberapa dekade setelahnya.
Mikhail Gorbachev
Hubungan dengan Tiongkok dan negara Barat
KTT ketiga dilaksanakan di Kota New York pada bulan Desember. Ketika tiba di sana, Gorbachev memberi pidato kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana ia mengumumkan pengurangan sepihak dalam angkatan bersenjata Soviet sebesar 500.000; ia juga mengumumkan bahwa sebanyak 50.000 pasukan akan ditarik dari Eropa Tengah dan Timur. Ia kemudian bertemu dengan Reagan dan Presiden terpilih George H. W. Bush. Ia berusaha secepatnya pulang, melewatkan rencana kunjungannya ke Kuba, untuk mengurus gempa bumi Armenia. Dalam menjadi Presiden AS, Bush tampak tertarik untuk melanjutkan pembicaraan dengan Gorbachev tetapi ingin tampil lebih keras daripada Reagan kepada Soviet untuk mengurangi kritikan dari sayap kanan Partai Republik-nya. Pada Desember 1989, Gorbachev dan Bush bertemu di KTT Malta. Bush menawarkan bantuan untuk ekonomi Soviet dengan menangguhkan Amendemen Jackson-Vanik dan membatalkan Amendemen Stevenson dan Baird. Di sana, keduanya bersetuju untuk melakukan konferensi pers bersama, pertama kalinya pemimpin AS dan Soviet melakukannya. Gorbachev juga mendesak Bush untuk menormalisasi hubungan dengan Kuba dan bertemu presidennya, Fidel Castro, meskipun Bush menolak melakukannya.
Masalah antarbangsa dan Blok Timur
Ketika mengambil kekuasaan, Gorbachev menemukan beberapa ketidakrukunan di antara kelompok bangsa yang berbeda di Uni Soviet. Pada Desember 1986, kerusuhan terjadi di beberapa kota Kazakh setelah orang berbangsa Rusia ditunjuk untuk mengepalai daerah tersebut. Pada tahun 1987, Tatar Krimea memprotes Moskwa menuntut agar mereka dapat bermukim di Krimea kembali, daerah dimana mereka dideportasi dari sana atas perintah Stalin tahun 1944. Gorbachev memerintahkan sebuah komisi, diketuai oleh Gromyko, untuk memeriksa situasi mereka. Laporan Gromyko menolak seruan untuk membantu kembalinya Tatar Krimea. Pada tahun 1988, tekanan "masalah kebangsaan" semakin besar. Bulan Februari, administrasi daerah Nagorno-Karabakh secara resmi meminta agar daerah tersebut diserahterimakan dari Republik Sosialis Soviet Azerbaijan kepada Republik Sosialis Soviet Armenia; mayoritas populasi daerah tersebut adalah bangsa Armenia dan ingin adanya unifikasi dengan daerah lain yang mayoritasnya bangsa Armenia. Saat demonstrasi rival antara bangsa Armenia dan Azerbaijan berlangsung di Nagorno-Karabakh, Gorbachev mengadakan rapat darurat Politbiro. Pada akhirnya, Gorbachev berjanji akan memperbesar otonomi Nagorno-Karabakh tetapi menolak untuk menyerahterimakan daerah tersebut, yang ditakutkan akan menyulut ketegangan etnis dan tuntutan yang serupa di penjuru Uni Soviet.
Pada bulan yang sama, di Kota Sumqayit Azerbaijan, geng Azerbaijan mulai membunuh anggota minoritas Armenia. Pasukan lokal berusaha untuk mengatasinya tetapi malah diserang oleh massa. Politbiro memerintahkan pasukan tambahan ke kota tersebut, tetapi berbeda dengan Ligachev yang menginginkan penampilan kekuatan yang besar, Gorbachev mendesak untuk menahan diri. Ia percaya bahwa situasi tersebut dapat diselesaikan melalui solusi politik, mendesak adanya pembicaraan antara Partai Komunis Armenia dan Azerbaijan. Kericuhan anti-Armenia yang kebih jauh pecah di Baku tahun 1990. Masalah lain juga muncul di Republik Sosialis Soviet Georgia; pada April 1989, nasionalis Georgia yang menuntut kemerdekaan bentrok dengan pasukan tentara di Tbilisi, yang menyebabkan berbagai korban jiwa. Sentimen kemerdekaan juga memuncak di negara-negara Baltik; Majelis Agung Republik Sosialis Soviet Estonia, Lituania, dan Latvia mendeklarasikan "otonomi" ekonomi mereka dari Rusia dan memperkenalkan langkah-langkah untuk membatasi imigran Rusia. Bulan Agustus 1989, para pemrotes membentuk Jalur Baltik, sebuah rantai manusia yang melintasi tiga negara tersebut untuk menyimbolkan keinginan mereka untuk merdeka. Pada bulan yang sama, Majelis Agung Lituania memerintahkan bahwa aneksasi Soviet 1940 atas negara mereka menjadi ilegal; pada Januari 1990, Gorbachev mengunjungi republik tersebut untuk mendorongnya agar tetap menjadi bagian dari Uni Soviet. Gorbachev menolak "Doktrin Brezhnev", gagasan bahwa Uni Soviet berhak mengintervensi secara militer di negara-negara Marxis–Leninis apabila pemerintahan mereka terancam. Bulan Desember 1987 ia mengumumkan penarikan 500.000 pasukan Soviet dari Eropa Tengah dan Timur. Ketika tetap meneruskan reformasi dalam negeri, Gorbachev tidak secara terbuka mendukung reformis lain di Blok Timur. Berharap memimpin bukan menurut contoh, ia kemudian menceritakan bahwa ia tak ingin mencampuri urusan dalam negeri mereka, tetapi ia mungkin takut jika mendorong reformasi di Eropa Tengah dan Timur akan membuat kelompok garis kerasnya sendiri marah besar. Beberapa pemimpin Blok Timur, seperti János Kádár Hungaria dan Wojciech Jaruzelski Polandia, bersikap simpatik terhadap reformasi; sementara yang lainnya, seperti Nicolae Ceaușescu Rumania, tak mendukung adanya reformasi. Pada Mei 1987, Gorbachev berkunjung ke Rumania. Ia terkejut dengan keadaan negara tersebut, kemudian memberi tahu Politbiro bahwa "martabat manusia sama sekali tak ada harganya" di sana. Ia dan Ceaușescu tak menyukai satu sama lain dan berargumen tentang reformasi Gorbachev.
Trauma besar
Trauma besar adalah setiap cedera yang berpotensi menyebabkan kecacatan atau kematian berkepanjangan. Ada banyak penyebab trauma besar, tumpul dan tembus, di antaranya jatuh, tabrakan kendaraan bermotor, luka tusuk, dan luka tembak. Tergantung pada tingkat keparahan cedera, kecepatan manajemen, dan transportasi ke fasilitas medis yang sesuai (disebut pusat trauma) mungkin diperlukan untuk mencegah hilangnya nyawa atau anggota tubuh. Penilaian awal sangat penting, dan melibatkan evaluasi fisik dan juga dapat mencakup penggunaan alat pencitraan untuk menentukan jenis cedera secara akurat dan untuk merumuskan pengobatan.
Mikhail Gorbachev
Masalah antarbangsa dan Blok Timur
Bulan Agustus 1989, Piknik Pan-Eropa, yang direncanakan Otto von Habsburg sebagai sebuah ujian bagi Gorbachev, menyebabkan eksodus besar-besaran pengungsi Jerman Timur. Sesuai dengan doktrin Sinatra, Uni Soviet tidak ikut campur dan masyarakat Eropa Timur yang diinformasikan media menyadari bahwa di satu sisi penguasa mereka semakin kehilangan kekuasaan dan di sisi yang lain Tirai Besi yang memisahkan Blok Timur telah runtuh.
Trauma besar
Pada tahun 2002, cedera yang tidak disengaja dan disengaja adalah penyebab kematian kelima dan ketujuh di seluruh dunia, terhitung 6,23% dan 2,84% dari semua kematian. Untuk tujuan penelitian definisi sering didasarkan pada skor keparahan cedera (ISS) lebih besar dari 15.
Mikhail Gorbachev
Terpecahnya Uni Soviet
Ketika Revolusi 1989, kebanyakan negara-negara Marxis–Leninis di Eropa Tengah dan Timur mengadakan pemilihan umum multipartai yang menghasilkan pergantian rezim. Di kebanyakan negara, seperti Polandia dan Hungaria, proses ini berlangsung secara damai; tetapi di Rumania, revolusi ini memanas hingga berujung pada penurunan dan eksekusi Ceaușescu. Gorbachev terlalu disibukkan dengan masalah dalam negeri untuk memberikan perhatian kepada peristiwa-peristiwa ini. Ia percaya bahwa pemilu demokratis tidak akan membawa negara-negara Eropa Timur untuk meninggalkan komitmen sosialis mereka. Pada tahun 1989, Gorbachev mengunjungi Jerman Timur untuk perayaan ke-40 pendirian negara; tak lama setelah itu, pada bulan November, pemerintahan Jerman Timur memperbolehkan penduduknya untuk melintasi Tembok Berlin, sebuah keputusan yang dipuji oleh Gorbachev. Bertahun-tahun berikutnya, sebagian besar tembok itu telah dihancurkan. Tidak satupun antara Gorbachev, Thatcher, dan Mitterrand ingin reunifikasi secara cepat di Jerman, yang ditakutkan akan menjadi kekuatan yang dominan di Eropa. Gorbachev ingin integrasi Jerman berlangsung secara bertahap sementara Kohl mulai menyerukan reunifikasi cepat. Dengan Jerman yang bersatu kembali, banyak pengamat mendeklarasikan bahwa ini adalah akhir dari Perang Dingin.
Presiden Uni Soviet: 1990–1991
Bulan Februari 1990, para liberalis maupun garis keras Marxis–Leninis mengintensifkan serangan mereka terhadap Gorbachev. Sebuah parade liberalis mengambil bagian di Moskwa untuk mengkritik kekuasaan Partai Komunis, sementara di rapat Komite Pusat, seorang garis keras, Vladimir Brovikov, menuduh Gorbachev melemahkan negara menjadi "anarki" dan "hancur" serta mengejar persetujuan Barat yang mengorbankan Uni Soviet dan maksud dari Marxis–Leninis. Gorbachev sadar bahwa Komite Pusat tetap dapat menggulingkannya dari jabatan Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, ia merumuskan ulang peran kepala pemerintahan menjadi kepada presiden yang dengannya ia tak dapat digulingkan. Ia memutuskan bahwa pemilihan presiden harus diadakan oleh Kongres Perwakilan Rakyat. Ia memilih jalan ini daripada pemilihan umum karena nantinya akan meningkatkan ketegangan dan ia juga takut akan kalah jika pemilihan dilaksanakan terbuka; meskipun sebuah jajak pendapat musim panas 1990 menunjukkan bahwa ia masih menjadi politikus yang paling terkenal di Soviet.
Maret 1990, Kongres Perwakilan Rakyat mengadakan Pemilihan Presiden Uni Soviet yang pertama (dan satu-satunya), dengan Gorbachev adalah satu-satunya kandidat. Ia mengamankan 1.329 suara mendukung dan 495 menolaknya; 313 suara tidak sah dan/atau absen. Oleh karena itu, ia menjadi Presiden eksekutif Uni Soviet yang pertama. Sebuah Dewan Kepresidenan baru yang beranggotakan 18 orang secara de facto menggantikan Politbiro. Pada rapat Kongres yang sama, ia menyampaikan gagasan untuk mencabut Pasal 6 Konstitusi Soviet, yang kemudian diratifikasi oleh Partai Komunis sebagai "partai penguasa" Uni Soviet. Kongres meloloskan reformasi tersebut, menghapuskan sifat de jure negara satu partai.
Dendrobium glebulosum
Dendrobium glebulosum adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Dendrobium glebulosum sendiri merupakan bagian dari genus Dendrobium. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Schltr..
Mikhail Gorbachev
Reunifikasi Jerman dan Perang Teluk
Dengan defisit anggaran Soviet yang melambung tinggi dan tidak adanya pasar uang dalam negeri untuk menyediakan pinjaman bagi negara, Gorbachev mencari di tempat yang lain. Sepanjang 1991, Gorbachev meminta pinjaman yang cukup besar dari negara-negara Barat dan Jepang, berharap untuk menjaga ekonomi Soviet agar tetap bertahan dan memastikan keberhasilan perestroika. Meskipun Uni Soviet telah dikeluarkan dari G7, Gorbachev tetap mendapatkan undangan untuk KTT London-nya pada Juli 1991. Di sana, ia melanjutkan seruannya untuk bantuan keuangan; Mitterrand dan Kohl menyokongnya, sementara Thatcher—yang sudah tidak lagi menjabat—juga mendesak pemimpin negara-negara Barat untuk setuju. Banyak anggota G7 yang enggan, sebagai gantinya mereka menawarkan bantuan teknis dan mengusulkan Soviet untuk mendapatkan status "asosiasi khusus"—daripada keanggotaan penuh—Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Gorbachev frustrasi dengan AS yang menghabiskan $100 miliar di Perang Teluk tetapi tidak menawarkan pinjaman bagi negaranya. Negara-negara lain bersikap lebih terbuka; Jerman Barat telah memberikan Soviet DM60 miliar pada pertengahan tahun 1991. Setelahnya pada bulan itu, Bush berkunjung ke Moskwa, ia bersama dengan Gorbachev menandatangani perjanjian START I, persetujuan bilateral dalam pengurangan dan pembatasan senjata serangan strategis, setelah perundingan sepuluh tahun lamanya.
Pemberontakan Agustus dan krisis pemerintahan
Ketika Kongres Partai Komunis ke-28 pada Juli 1990, para garis keras mengkritik para reformis tetapi Gorbachev terpilih kembali menjadi pemimpin partai dengan dukungan tiga perempat delegasi dan Wakil Sekretaris Jenderal pilihannya, Vladimir Ivashko, juga terpilih. Mencari kompromi dengan para liberalis, Gorbachev mengumpulkan sebuah tim dari pihaknya dan penasihat Yeltsin untuk mengadakan paket reformasi ekonomi: hasilnya adalah program "500 Hari". Program ini menyeru desentralisasi yang lebih jauh dan beberapa privatisasi. Gorbachev mendeskripsikannya sebagai "sosialisme modern" daripada kembali ke kapitalisme tetapi memiliki banyak keraguan tentang itu. Bulan September, Yeltsin menyajikan rencana itu kepada Majelis Agung Rusia, yang menyokong rencana itu. Banyak orang di Partai Komunis dan aparatur negara memperingatkan akan hal itu, berpendapat bahwa itu akan membuat kekacauan pasar, inflasi yang tak terkendali, dan tingkat pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rencana 500 Hari akhirnya ditinggalkan. Dari sini, Yeltsin bersatu melawan Gorbachev dalam pidato bulan Oktober, mengklaim bahwa Rusia tidak akan lagi menerima posisi sebagai bawahan pemerintah Uni Soviet.