cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis
CNRS menempati peringkat ke-3 pada tahun 2015 dan peringkat ke-4 pada tahun 2017 dalam Nature Index, yang mengukur kontributor terbesar untuk makalah yang diterbitkan di 82 jurnal terkemuka.
Paulo César Saraceni
Paulo César Saraceni adalah seorang sutradara dan penulis naskah asal Brasil. Ia menyutradarai 14 film antara 1960 dan 2011. Film tahun 1999 buatannya Traveller masuk dalam Festival Film Internasional Moskwa ke-21.
Agrilus laeviventris
Agrilus laeviventris adalah spesies kumbang yang tergolong ke dalam famili Buprestidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera. Spesies Agrilus laeviventris sendiri merupakan bagian dari genus Agrilus yang mencakup sekitar 3.000 spesies. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Kerremans, 1900.
Kelelawar di Indonesia
Kelelawar di Indonesia memiliki banyak nama lokal yang berbeda-beda. Di Indonesia terdapat 9 famili kelelawar yang terbagi menjadi 52 genus dan 205 spesies. Spesies kelelawar di Indonesia mencapai 20% dari seluruh spesies kelelawar di dunia. Jenis kelelawar di Indonesia yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Habitatnya tersebar di gua, karst, pepohonan, dan atap rumah di kepulauan Indonesia. Kelelawar diperdagangkan di Jawa dan Sulawesi sebagai bahan makanan. Pemusnahan kelelawar terjadi pada awal tahun 2020 karena adanya tuduhan bahwa kelelawar merupakan inang alami bagi koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 yang menjadi penyebab Pandemi Covid-2019 yang masih berlangsung pada tahun tersebut.
Nama lokal
Kelelawar merupakan salah satu jenis hewan yang telah dikenal oleh masyarakat lokal di Indonesia. Sehingga, kelelawar memperoleh penamaan tersendiri di berbagai daerah di Indonesia. Kelelawar disebut paniki, niki atau lawa di Kawasan Indonesia Timur. Kelelawar juga disebut sebagai kampret atau lalai oleh suku Sunda. Suku Jawa sendiri menamakan kelelawar dengan lawa, codot atau kampret. Sementara di Kalimantan, kelelawar disebut dengan nama hawa, prok, cecadu, kusing dan tayo.
Keanekaragaman hayati
Kelelawar yang ada di Indonesia terdiri dari 9 famili. Famili kelelawar di Indonesia meliputi Pteropodidae, Megadermatidae, Nycteridae, Vespertilionidae, Rhinolophidae, Hipposideridae, Emballonuridae, Rhinopomatidae, dan Molossidae. Kesembilan famili ini terbagi lagi menjadi 52 genus. Frank J. Bonaccorso pada tahun 1998 melaporkan bahwa jumlah spesies kelelawar di Indonesia sebanyak 49 spesies. Kemudian diketahui bahwa jumlah spesies kelelawar di Indonesia sebanyak 205 spesies. Spesies kelelawar yang ada di Indonesia melingkupi 20% spesies kelelawar yang ada di dunia yang telah diketahui.
Rantai makanan
Berdasarkan jenis makanannya, kelelawar di Indonesia terbagi menjadi kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Keberadaan kedua jenis kelelawar ini menjadi penyeimbang ekosistem. Kelelawar pemakan buah berperan dalam pemencaran biji dari buah yang dimakannya. Sedangkan kelelawar pemakan serangga mengatur keberadaan serangga pengganggu tanaman.
Penyebaran
Penyebaran kelelawar terjadi di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia. Kelelawar di Indonesia memiliki habitat di gua, karst, pohon, dan atap rumah. Kelelawar pemakan buah umumnya hidup di pepohonan yang berbuah sebagai sumber makanannya. Sedangkan kelelawar pemakan serangga umumnya hidup di pepohonan yang menjadi tempat hidup serangga yang merupakan makanannya.
Perdagangan
Masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengolah daging kelelawar menjadi abon. Abon ini dibuat untuk dimakan dan diperdagangkan. Masyarakat tertentu di daerah tersebut meyakini bahwa daging kelelawar dapat dijadikan sebagai bahan pangan dan dapat menyembuhkan penyakit. Sementara oleh masyarakat di Sulawesi, jenis kelelawar pemakan buah sudah dijadikan sebagai bahan makanan alternatif. Perdagangan kelelawar sebagai bahan makanan telah dilakukan di pasar-pasar tradisional maupun swalayan.
Pemusnahan
Pada awal tahun 2020, beberapa daerah di Indonesia mengadakan pemusnahan kelelawar. Tindakan ini merupakan akibat adanya tuduhan bahwa kelelawar merupakan satwa pembawa virus jenis baru yaitu koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Virus ini merupakan salah satu jenis virus penyebab Pandemi Covid-2019 yang ditemukan di Wuhan, Tiongkok. Dalam tuduhan ini, kelelawar diduga sebagai inang alami bagi viirus tersebut. Tindakan pemusnahan juga dilakukan karena adanya dugaan bahwa kelelawar Rhinophlus affinis dari famili Rhinolophidae membawa virus BatCoVRaTG13 yang mirip dengan koronavirus sindrom pernapasan akut berat 2. Kebenaran atas tuduhan tersebut belum diketahui dengan pasti karena proses infeksi virus tersebut dari kelelawar ke manusia belum diketahui hingga November 2021.
Ferengi Alliance
Ferengi Alliance adalah nama resmi dari pemerintahan Ferengi yang terpusat di Ferenginar, sebuah planet fiksional dalam dunia fiksional Star Trek. Tujuan pembentukan Ferengi Alliance adalah untuk memberikan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya kepada Ferengi. Ferengi Alliance dibentuk oleh Grand Nagus.
Skandal Bank Bali
Skandal Bank Bali terjadi di Indonesia pada tahun 1999 ketika para pejabat Partai Golkar berkolusi dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk memaksa Direktur Bank Bali Rudy Ramli membayar komisi ilegal sebesar Rp546 miliar (kemudian setara dengan sekitar US $ 80 juta) kepada perusahaan swasta Era Giat Prima dalam rangka mengumpulkan Rp904,6 yang miliar terutang oleh dua bank yang diambil alih oleh BPPN. Sebagian dari dana itu digunakan untuk mendukung upaya pemilihan kembali presiden BJ Habibie saat itu, tetapi pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh badan legislatif utama negara itu setelah skandal itu mencuat. Skandal itu dikenal secara luas sebagai Baligate (setelah Bank Bali dan Watergate). Sebagian besar dari mereka yang terlibat, termasuk pejabat Golkar dan pembantu Habibie, dibebaskan atau bahkan tidak dituntut.
Latar belakang
Krisis finansial Asia 1997-98 mengakibatkan runtuhnya 64 bank di Indonesia. Banyak bank yang bermasalah diambil alih oleh pemerintah, yang merestrukturisasi dan menggabungkan beberapa dari mereka. Sebelum krisis tersebut, Bank Bali adalah bank swasta terbesar keempat di Indonesia dan dianggap dikelola dengan baik.
Bank Bali telah memberikan pinjaman antar bank kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional (BUN) dan Bank Tiara Asia (Tiara) sebesar Rp1,477 triliun pokok dan bunga pada tanggal 31 Desember 1998.
Pada tanggal 4 April 1998, BDNI, BUN dan Tiara termasuk di antara tujuh bank Indonesia yang berada di bawah pengawasan pemerintah karena masalah likuiditas yang cukup besar. Kewajiban dan aset mereka dipindahkan ke BPPN, yang telah dibentuk pada Januari 1998, mewakili pemerintah Indonesia.
Keputusan pedoman bersama yang dikeluarkan oleh BPPN dan Bank Indonesia pada bulan Maret 1998 menguraikan persyaratan untuk kelayakan klaim pembayaran berdasarkan jaminan pemerintah untuk pinjaman bank.
Pada 11 Januari 1999, saldo pinjaman antar bank Bank Bali, setelah diimbangi oleh liabilitasnya kepada BDNI dan Tiara, dan penyesuaian kerugian selisih kurs, mencapai Rp1,235 triliun, terdiri dari Rp869,8 miliar untuk BDNI, Rp327,3 miliar untuk BUN dan Rp38 miliar untuk Tiara.
Juga pada tahun 1999, Presiden BJ Habibie sedang mengupayakan pemilihan ulang, yang akan membutuhkan dukungan dari mayoritas 27 kepala cabang provinsi Partai Golkar, dan kemudian dukungan dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam upaya untuk mendapatkan dukungan ini, penasihat utama Habibie, AA Baramuli, mengorganisir penggalangan dan distribusi dana.
Rapat, memo, dan permintaan
Direktur Utama Bank Bali Rudy Ramli, yang telah mewarisi bank dari ayahnya pada tahun 1992, tidak dapat memperoleh kembali pinjaman antar bank Bank Bali dari BPPN pada Januari 1999. Ia perlu menagih hutang untuk memenuhi persyaratan kapitalisasi dan mencegah BPPN mengambil alih banknya. Di bawah skema jaminan bank pemerintah, dana tersebut seharusnya secara otomatis dikembalikan ke Bank Bali.
Rudy ditekan untuk menggunakan layanan dari perusahaan penagih utang, PT Era Giat Prima (EGP), yang setuju untuk membantu Bank Bali memulihkan uangnya dari BPPN, sebagai imbalan bagi EGP menerima komisi besar 60% dari semua hasil. EGP dimiliki oleh pengusaha properti Djoko Tjandra dan dijalankan oleh Setya Novanto, yang merupakan wakil bendahara Partai Golkar dan bagian dari tim pemilihan kembali Habibie.
Pada tanggal 11 Januari 1999, Bank Bali dan Setya Novanto menandatangani perjanjian cessie (sejenis sindikasi pinjaman) untuk pemulihan pinjaman antar bank, sejumlah Rp598,1 miliar yang terutang oleh BDNI dan Rp200 miliar yang terutang oleh BUN. Perjanjian tersebut tidak dicatat dalam laporan resmi Bank Bali pada saat itu, dan tidak terdaftar di Bank Indonesia. Rp38 miliar lainnya akan diperoleh kembali dari Tiara melalui perjanjian cessie dengan perusahaan bernama PT Persada Harum Lestari (PHL).
Pada 11 Februari 1999, sebuah pertemuan diadakan di Hotel Mulia milik Direktur EGP, Djoko Tjandra di Jakarta untuk membahas masalah kredit Bank Bali. Di antara yang hadir adalah: Rudy Ramli, Djoko Tjandra, direktur Bank Bali Firman Soetjahja, ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Arnold Baramuli, menteri Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin, wakil ketua BPPN Pande Nasorahona Lubis, dan Presiden Direktur EGP Setya Novanto. Sebagian besar dari mereka kemudian membantah menghadiri pertemuan tersebut.
Pada tanggal 29 Maret 1999, EGP mengeluarkan dua surat, yang memberi wewenang kepada Bank Bali untuk menagih pinjaman dan bunga dari BUN dan BDNI atas namanya.
Pada 9 April 1999, BPPN kembali menolak klaim Bank Bali, dengan mengatakan perlu ada persetujuan dari menteri keuangan dan Bank Indonesia. Pada 14 April 1999, Pande Lubis mengirim memo kepada Glenn Yusuf dari BPPN, merekomendasikan pembayaran langsung atas klaim Bank Bali.
Pada 12 Mei 1999, Rudy Ramli bertemu dengan menteri keuangan saat itu Bambang Subianto di rumah yang terakhir untuk meminta bantuan untuk membatalkan perjanjian dengan EGP. Bambang kemudian mengakui untuk mengadakan setidaknya tiga pertemuan bulan itu dengan Rudy dan pejabat lainnya.
Pada tanggal 14 Mei 1999, keputusan bersama Maret 1998 tentang persyaratan untuk kelayakan klaim untuk pembayaran di bawah naungan pemerintah diubah untuk membuat klaim Bank Bali memenuhi syarat untuk pembayaran.
Edwin R. Thiele
Edwin R. Thiele adalah seorang penginjil di Tiongkok, editor, arkeolog, penulis dan profesor Perjanjian Lama, khususnya dikenal karena penelitiannya dalam bidang kronologi Kerajaan Israel kuno.
Skandal Bank Bali
Transfer
Djoko Tjandra telah berulang kali mendesak kepala BPPN Glenn Yusuf untuk menyetujui pembayaran Rp904 miliar ke Bank Bali, tetapi Glenn menolak. Ketika Glenn berada di New York pada 1 Juni 1999, dua wakilnya, Pande Lubis dan Farid Harijanto, mengesahkan pembayaran tanpa kehadirannya, meskipun itu Minggu malam. Malam itu, transfer sebesar Rp904,6 miliar telah disetujui oleh Bank Indonesia dan dilakukan oleh BPPN ke Bank Bali untuk klaimnya kepada BDNI. Manimaren dan Hariman meminta Rudy untuk segera mentransfer biaya Rp546,4 miliar ke EGP. Firman Soetjahja kemudian mentransfer biaya pada 3 Juni 1999. Pada hari itu, rekening EGP mulai mentransfer dana ke perusahaan dan pejabat, termasuk para pemimpin Golkar.
Edwin R. Thiele
Riwayat Hidup
Dia berasal dari Chicago, lulusan Emmanuel Missionary College (yang dinamakan Andrews University pada tahun 1960) pada tahun 1918 dengan gelar Bachelor of Arts dalam bidang bahasa kuno. Setelah 2 tahun bekerja di East Michigan Conference Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, tahun 1920 dia pergi bekerja sebagai penginjil di Tiongkok selama 12 tahun. Waktu itu dia menjadi editor dan manager penerbitan Signs of the Times Publishing House di Shanghai. Setelah pulang ke Amerika Serikat, dia menerima gelar Master of Arts dalam bidang arkeologi dari University of Chicago tahun 1937. Kemudian ia mengajar di Emmanuel Missionary College, sambil mengerjakan program doktor di University of Chicago. Dia memperoleh gelar doktor dalam bidang arkeologi Alkitab tahun 1943. Disertasi doktoralnya kemudian diterbitkan dengan judul The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings yang dianggap penerbitan terkemuka tentang kronologi Kerajaan Israel kuno. Untuk penelitian ini, dia sering pergi ke Timur Tengah. Selain itu, dia mengarang buku Kristen Knowing God, dan setelah meninggal, jandanya, Margaret, melengkapi bukunya mengenai Kitab Ayub berjudul Job and the Devil. Pada tahun 1963-1965, dia menjadi Profesor sejarah kuno di Andrews University. Setelah pensiun tahun 1965, dia pindah ke California sampai meninggal tahun 1986 di St. Helena, California. Dia dimakamkan di Rose Hill Cemetery, Berrien Springs, Michigan.
Kronologi Alkitab
Berdasarkan buku tulisannya The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings.
Daftar Stasiun Kereta Api di Kabupaten Pandeglang
Berikut ini adalah daftar stasiun di Kabupaten Pandeglang, Banten yang telah terdaftar di Dishub Banten:
(264139) 2009 UP78
(264139) 2009 UP78 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Troya Yupiter, yang terletak di orbit Yupiter. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.053, sementara magnitudo mutlaknya adalah 13.4.
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Edwin R. Thiele
Kronologi Alkitab
Kronologi raja-raja Kerajaan Israel kuno dapat dihitung berdasarkan catatan di dalam Alkitab khususnya Kitab Raja-raja dan Kitab Tawarikh yaitu tahun naik tahta dari para raja baik di Kerajaan Israel (Samaria) maupun Kerajaan Yehuda. Namun perhitungan ini menjadi sulit karena ternyata Thiele menemukan 2 metode penanggalan yang dipakai: tahun naik tahta dan tahun bertahta. Misalnya demikian: Jika seorang raja meninggal tanggal 31 Desember dan raja yang baru naik tahta tanggal 1 Januari, maka perhitungan tahun menjadi jelas. Namun, jika meninggalnya tanggal 1 Desember, maka untuk raja baru, tahun itu menjadi "tahun naik tahta", dan tahun pemerintahan pertama dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dalam sistem "tahun bertahta", tanggal 1 Desember sampai 31 Desember dihitung sebagai tahun ke-1, sedangkan tahun ke-2 mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Dengan demikian, bila tidak dipertimbangkan cermat, akan ada selisih 1-2 tahun karena perbedaan metode penanggalan ini.
Selain itu, Thiele membuktikan bahwa Kerajaan Israel (Samaria) merayakan tahun baru di musim semi sedangkan Kerajaan Yehuda merayakan tahun baru di musim gugur. Ini masih ditambah bukti, bahwa pada masa pemerintahan ratu Atalya, Kerajaan Yehuda menggunakan penanggalan seperti Kerajaan Israel (Samaria). Hal ini sebenarnya sudah ditemukan oleh Valerius Coucke dari Belgia sebelumnya, seperti yang diakui oleh Dr. Thiele dalam bukunya ini
Dengan pengetahuan ini, maka perbedaan tahun antara raja Ahab dan Yehu (raja Israel) bukan 14 tahun, melainkan hanya 12 tahun, sehingga hal ini cocok dengan prasasti for Prasasti Kurkh yang menyebut nama Ahab ikut perang melawan Asyur dalam Pertempuran Karkar tahun 853 SM, serta prasasti Black Obelisk buatan raja Shalmaneser III yang menyebut Yehu membawa upeti tahun 841 SM. Kedua peristiwa ini berselisih 12 tahun pada penanggalan Asyur yang sudah diteliti. Jadi Ahab melawan tentara Asyur pada tahun terakhir pemerintahannya, sedangkan Yehu membawa upeti pada tahun pertama pemerintahannya.
Dr. Thiele dapat mencocokkan informasi dari Kitab Raja-raja dan Tawarikh dengan kronologi raja-raja, kecuali penanggalan raja terakhir Kerajaan Israel, Hosea, dan raja Yehuda, Hizkia, sehingga ia dengan enggan mengusulkan bahwa ada kesalahan pencatatan penanggalan di Alkitab. Namun peneliti lain berpendapat ada pemerintahan bersama antara Hizkia dan ayahnya, Ahas, yaitu sebagai masa latihan bagi calon raja sebelum menggantikan ayahnya, dan ini menjelaskan penanggalan itu dengan baik. Pendapat ini antara lain diberikan oleh rekan sejawat Dr. Thiele, Siegfried Horn, T. C. Mitchell dan Kenneth Kitchen serta Leslie McFall. Meskipun masih terus mendapat kritikan, karyanya ini tetap menjadi pedoman untuk penelitian sejarah di zaman raja-raja Israel kuno.
Skandal Bank Bali
Transfer
Menurut catatan Rudy Ramli, ia bertemu pada 29 Juni 1999 dengan pengusaha Anthony Salim dan adik Habibie, Timmy Habibie. Anthony memperingatkan Rudy bahwa kesepakatan dengan EGP akan menimbulkan masalah karena Djoko Tjandra telah membual bahwa ia telah "membeli Patra Kuningan [Presiden Habibie]" dengan Rp300 miliar. Namun, Timmy Habibie mengatakan uang yang diterima hanya Rp200 miliar melalui Tanri Abeng.
Mencuatnya skandal
Pada bulan April 1999, Standard Chartered setuju untuk membeli 20% dari Bank Bali, tergantung pada audit rekening bank. Selama pemeriksaan uji tuntas ini, ditemukan kekurangan uang sebesar Rp546 miliar yang dibayarkan ke EGP. Kerugian ini dilaporkan oleh Standard Chartered pada 20 Juli 1999.
Meskipun ditemukan kerugian, sebuah pesta masih berjalan pada malam 22 Juli 1999 untuk merayakan rencana pembelian saham Standard Chartered di bank tersebut. Sekitar 500 orang menghadiri acara mewah untuk para eksekutif dan staf senior Bank Bali dan Standard Chartered di hotel bintang lima Shangri-La di Jakarta. Tetapi pada hari berikutnya, Bank Indonesia mengumumkan bahwa Bank Bali telah diambil alih oleh pemerintah karena gagal memenuhi persyaratan rasio kecukupan modal; namun, penjualan ke Standard Chartered akan dilanjutkan. Pada 26 Juli 1999, Standard Chartered mengumumkan telah mengambil alih kendali manajerial Bank Bali.
Pada seminar publik tentang perbankan di Jakarta pada 30 Juli, seorang analis hukum perbankan bernama Pradjoto ditanya mengapa Standard Chartered belum menyelesaikan investasinya di Bank Bali, karena tenggat waktu tiga bulan telah berlalu pada pertengahan Juli. Pradjoto menjawab bahwa kesepakatan itu macet karena Bank Bali adalah "korban politik uang". Dia menjelaskan bahwa lubang telah ditemukan di neraca Bank Bali. Dia mengatakan Rudy Ramli telah lebih dari setahun mencoba untuk mengamankan klaimnya dari BPPN dan Bank Indonesia tanpa hasil sampai dia dipaksa untuk membayar "komisi" besar untuk menggunakan layanan "fasilitasi".
Setelah berita tentang pembayaran besar-besaran Bank Bali ke EGP dilaporkan oleh media, tim pemilihan kembali Habibie berupaya mengatasi kerusakan. Setya Novanto mengundurkan diri sebagai wakil bendahara Golkar. Kemudian, pada 14 Agustus, Baramuli mengatakan kepada media bahwa EGP akan mengembalikan biayanya ke Bank Bali, dan pembayaran kembali dilakukan beberapa hari kemudian.
Reaksi IMF dan audit PwC
Di bawah tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengungkap kebenaran di balik skandal itu, parlemen Indonesia menugaskan auditor independen PricewaterhouseCoopers untuk menyelidiki kasus ini. Setelah penyelidikan dua minggu yang melibatkan 20 auditor, Pricewaterhouse Coopers menyampaikan laporan setebal 123 halaman kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 7 September 1999. Laporan tersebut menemukan “banyak indikator penipuan, ketidakpatuhan, ketidakteraturan, penyimpangan, penyalahgunaan, tidak semestinya perlakuan istimewa, penyembunyian, penyuapan dan korupsi "sehubungan dengan transaksi, dan indikasi kemungkinan keterlibatan" menteri, pejabat senior dan anggota parlemen".
Skandal itu menyebabkan penangguhan pinjaman sebesar hampir US $ 1,4 miliar selama beberapa bulan yang dikoordinasikan oleh IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia untuk membantu Indonesia mengatasi krisis ekonominya. IMF menuntut pembebasan penuh laporan audit, tetapi kepala BPK Billy Yudono mengutip undang-undang kerahasiaan perbankan sebagai alasan untuk memberikan laporan hanya kepada polisi. Ringkasan 36 halaman, yang tidak menyebutkan nama, dipublikasikan. Ringkasan ini juga menghilangkan rincian aliran dana, atas permintaan BPK.
Pada Oktober 1999, Mahkamah Agung memutuskan bahwa salinan lengkap dari laporan tersebut harus diberikan kepada parlemen nasional. Parlemen kemudian mengeluh bahwa ada satu halaman yang hilang dari laporan.
Penutup-nutupan yang gagal dan penyelidikan parlemen
Meskipun Pradjoto, yang memicu skandal tersebut pada 30 Juli 1999, tidak menyebut Golkar terlibat, Baramuli menanggapi dengan mengatakan bahwa Pradjoto harus dituntut karena fitnah terhadap Golkar.
Majalah berita mingguan Gamma pada 15 Agustus 1999 mencetak transkrip rekaman percakapan antara Baramuli dan Setya Novanto. Percakapan itu, yang telah berlangsung pada 7 Agustus, menampilkan Baramuli menasihati Setya tentang bagaimana membenarkan komisi besar EGP. Dalam rekaman itu, Baramuli mengatakan kepada Setya bahwa kesepakatan itu seperti penjualan utang yang normal dan untuk menjaga nama mereka dari itu dan sebaliknya menggunakan nama Djoko Tjandra. Pakar telematika Roy Suryo mengatakan kepada parlemen bahwa analisisnya menunjukkan bahwa rekaman itu asli.
Pada 23 Agustus 1999, Indonesia Corruption Watch menerbitkan jurnal pertemuan Rudy Ramli seputar skandal itu.
Pada 25 Agustus 1999, Rudy bertemu dengan pengusaha beretnis Tionghoa Kim Yohannes, yang merupakan mantan mitra bisnis Baramuli. Rudy kemudian mengatakan Kim memperingatkannya bahwa jaksa agung akan menuntutnya karena korupsi kecuali dia menarik kembali catatannya. Rudy mengatakan Kim sedang berbicara di telepon dengan Baramuli saat itu. Merasa ancaman datang langsung dari Baramuli, Rudy meminta pengacaranya membuat serangkaian pencabutan, yang salah satunya dikirim Kim ke Baramuli pada hari itu.
Béthisy-Saint-Martin
Béthisy-Saint-Martin  merupakan komune di departemen Oise yang terletak pada sebelah utara Prancis.
Skandal Bank Bali
Penutup-nutupan yang gagal dan penyelidikan parlemen
Ketika Rudy diinterogasi di hadapan komisi penyelidikan parlemen pada 9 September 1999, dia mengatakan telah dipaksa untuk menandatangani pencabutan, dan telah mengisyaratkan keengganannya dengan sengaja mengeja tanda tangannya secara tidak benar.
Muladi sangat marah dan menuntut Rudy Ramli melakukan tes pendeteksi kebohongan. Baramuli menanggapi dengan mengatakan kepada wartawan bahwa Rudy adalah pembohong dan “pengguna narkoba”.
Pada 10 September, pengacara HAM Adnan Buyung Nasution, yang pernah menjadi pengacara Rudy pada akhir Agustus, mengungkapkan bahwa kantornya telah membantu Rudy menyusun empat versi pencabutan, tetapi Rudy tidak dapat memilih informasi apa yang akan ditarik. Buyung mengatakan bahwa surat yang dibacakan oleh Muladi adalah konsep yang seharusnya tidak pernah meninggalkan kantornya. Buyung kemudian mengundurkan diri sebagai pengacara Rudy dan bertemu dengan Habibie. Setelah pertemuan itu, dia mengatakan Habibie memberitahunya bahwa Baramuli telah memasok surat yang berisi pencabutan Rudy. Muladi kemudian mengkonfirmasi bahwa Baramuli telah mengamankan pencabutan tersebut.
Rudy enggan membahas rincian catatannya dengan parlemen, mengatakan bahwa dia dan keluarganya telah menerima ancaman pembunuhan. Namun dia mengaku mengirim catatan itu pada 13 Agustus 1999 ke seorang pengacara di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang kemudian meneruskannya ke Indonesia Corruption Watch.
Pada 13 September 1999, Glenn Yusuf diperiksa oleh parlemen dan menyatakan Baramuli telah mendalangi skandal itu, berulang kali memintanya untuk mencairkan klaim Bank Bali dan dua bank lainnya. Dia mengatakan Baramuli telah mencoba untuk membuatnya diberhentikan sebagai ketua BPPN dan digantikan oleh Pande Lubis.
Glenn membenarkan kaki tangan Baramuli termasuk Tanri Abeng dan Syahril Sabirin. Dia mengatakan Baramuli ingin mengumpulkan dana untuk membeli suara di MPR dan bahkan mendiskusikan perhitungannya mengenai berapa kursi yang akan dibutuhkan oleh kemenangan.
Pada 14 September 1999, Menteri Keuangan Bambang Subianto juga menyalahkan Baramuli dan Tanri Abeng atas skandal itu. Namun, media lokal mencatat bahwa Bambang telah dikaitkan dengan Pande Lubis selama 36 tahun dan pasangan tersebut telah bekerja di Bank Bapindo milik negara, yang runtuh pada tahun 1994 karena kesalahan manajemen. Ketika diangkat menjadi menteri keuangan, Bambanglah yang membawa Pande Lubis bekerja di BPPN di bawah Glenn Yusuf.
Ketika ditanyai oleh parlemen, Baramuli membantah terlibat. “Ini konspirasi! Orang-orang ini amoral – mereka hanya ingin menjatuhkan saya, karena sayalah yang membuat Golkar menang [ pemilihan umum 1999]. Saya selalu mematuhi ajaran Nabi Muhammad, dan saya memohon kepada Allah untuk mengampuni mereka atas apa yang mereka lakukan. "
Berikutnya untuk bersaksi adalah Tanri Abeng, yang menolak untuk menjawab pertanyaan. Dia diikuti oleh Setya Novanto, yang mengaku memiliki hubungan dekat dengan Baramuli dan Tanri, tetapi dia bersikeras sebagian besar dana yang diterima EGP dari Bank Bali, Rp426 miliar, masuk ke rekening yang dipegang oleh Djoko Tjandra, sementara Rp112 miliar masuk ke perusahaan tekstil Ungaran Sari Garment milik Manimaren. Setya mengklaim telah memulai pembayaran kembali Rp546 miliar kepada Bank Bali.
Pada 24 September 1999, komisi penyelidikan parlemen mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan 13 orang yang terlibat dalam skandal itu. Ada tujuh pejabat pemerintah: Baramuli, Bambang Subianto, Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Glenn Yusuf, Pande Lubis dan wakil direktur BPPN Farid Harijanto; dan enam pejabat non-pemerintah: Djoko Tjandra, Setya Novanto, Kim Yohannes, Rudy Ramli dan dua pejabat Bank Bali lainnya. Komisi itu ingin menyebut 16 orang yang terlibat, tetapi Ketua DPR Harmoko dan Wakil Ketua DPR Abdul Gafur – keduanya anggota Golkar – meyakinkannya untuk mencoret tiga nama: Marimutu Manimaren, Timmy Habibie dan Hariman Siregar. Mereka juga ingin nama Baramuli dihilangkan dari daftar, tetapi gagal.
Kasus perdata
Setelah skandal itu mencuat, BPPN membatalkan perjanjian cessie dan membatalkan hak EGP untuk biaya tersebut. Setya Novanto mengajukan gugatan perdata terhadap pembatalan biaya EGP. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada bulan April 2000 memutuskan untuk memenangkan EGP. Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan keputusan tersebut dan memberikan kewenangan kepada Kejaksaan Agung untuk mengembalikan dana ke EGP.
Bank Bali mengajukan banding atas keputusan tersebut. Pada 8 April 2004, Mahkamah Agung mengabulkan banding. EGP mengajukan peninjauan kembali, yang ditolak Mahkamah Agung pada tanggal 29 Mei 2007, sehingga uang itu secara hukum milik Bank Bali (yang saat itu telah diganti namanya menjadi Bank Permata). Dalam keputusan terpisah, Mahkamah Agung pada Juni 2009 memutuskan dana tersebut harus dikembalikan ke kas negara.
Rudy Ramli
Pada Agustus 1999, kepolisian Indonesia memulai penyelidikan atas skandal itu. Di bawah pemerintahan Habibie, kepolisian memfokuskan penyelidikan mereka hanya pada Rudy Ramli dan tiga direktur Bank Bali lainnya: Firman Soetjahja, Hendri Kurniawan dan Rusli Suryadi. Rudy, yang beretnis Tionghoa dan menderita stroke pada Maret 1999, mengeluh bahwa ia dijadikan kambing hitam, karena polisi tidak menargetkan politisi Golkar dan pejabat pemerintah yang terlibat dalam skandal itu.
Polisi menginterogasi Rudy pada September 1999 dan memenjarakannya selama 38 hari. Pada 11 November 1999, Rudy dan tiga direktur Bank Bali diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka dituduh melanggar undang-undang perbankan karena menyembunyikan pembayaran dari bank sentral dan menghadapi hukuman 15 tahun penjara jika terbukti bersalah. Keempatnya dibebaskan pada Desember 1999, di bawah administrasi pengganti Habibie, Abdurrahman Wahid, ketika pengadilan menolak tuduhan terhadap mereka.
Syahril Sabirin
Syahril Sabirin mengancam akan menuntut PricewaterhouseCoopers atas laporan auditnya atas skandal itu, yang menurutnya tidak adil dan spekulatif. Pada 13 Maret 2002, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara tiga tahun kepada Sabirin karena melanggar prinsip-prinsip perbankan yang berhati-hati dengan persetujuannya atas suntikan dana ke Bank Bali. Ia tetap bebas dan menolak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala Bank Indonesia yang menunggu banding. Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan hukuman tersebut pada 29 Agustus 2002. Mahkamah Agung pada tahun 2004 menguatkan pembebasannya. Pada 11 Juni 2009, Mahkamah Agung memeriksa kembali kasus ini dan menjatuhkan hukuman dua tahun penjara.
Djoko Tjandra
Pada 27 September 1999, Kejaksaan Agung mulai menyelidiki peran Djoko Tjandra dalam skandal itu. Dia ditahan oleh Kejaksaan Agung dari 29 September 1999 hingga 8 November 1999. Dia kemudian ditempatkan di bawah tahanan kota dari 9 November 1999 hingga 13 Januari 2000. Dia kemudian ditahan lagi oleh kantor dari 14 Januari 2000 hingga 10 Februari 2000. Kasusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Februari 2000. Pengadilan memutuskan bahwa ia harus ditahan di kota. Djoko dituduh melakukan korupsi dalam "mengatur dan terlibat dalam transaksi ilegal". Pada 6 Maret 2000, ia dibebaskan dari penangkapan kota, dengan wakil ketua majelis hakim R. Sunarto yang memutuskan kasus tersebut seharusnya didengar oleh pengadilan perdata, bukan pengadilan pidana. Jaksa penuntut meminta hukuman 18 bulan. Jaksa Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi Jakarta untuk meninjau putusan tersebut. Pada 31 Maret 2000, Pengadilan Tinggi Jakarta memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Tjandra. Dia kembali ke pengadilan pada bulan April 2000. Jaksa penuntut lagi mencari hukuman 18 bulan untuk korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Pada 28 Agustus 2000, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Tjandra bebas dari semua tuduhan. Hakim mengatakan meskipun dakwaan jaksa penuntut atas tindakan Tjandra terbukti secara hukum, tindakan itu bukan merupakan tindak pidana melainkan tindakan sipil. Pada 21 September 2000, jaksa penuntut negara mengajukan banding. Pada tanggal 26 Juni 2001, Mahkamah Agung membebaskan Tjandra dari semua dakwaan. Hakim Sunu Wahadi dan M. Said Harahap menyatakan dia tidak bersalah, sementara hakim Artidjo Alkostar mengeluarkan pendapat berbeda.
Pada Oktober 2008, Kejaksaan Agung mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas pembebasan Djoko Tjandra. Pada 10 Juni 2009, Djoko menerbangkan pesawat sewaan dari Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta ke Port Moresby, Papua Nugini. Keesokan harinya, panel peninjauan Mahkamah Agung, yang diketuai oleh Djoko Sarwoko, dengan anggota I Made Tara, Komariah E Sapardjaja, Mansyur Kertayasa dan Artidjo Alkostar, menerima peninjauan yudisial. Djoko dijatuhi hukuman penjara dua tahun, didenda Rp15 juta dan jumlah yang disengketakan sebesar Rp546.166.116.369 di Bank Permata diperintahkan disita untuk negara. Imigrasi terlambat melarang Djoko bepergian. Pada 16 Juni 2009, Djoko gagal memenuhi panggilan dari Kantor Kejaksaan Agung untuk mulai menjalani hukuman penjara. Ia mengabaikan panggilan kedua dan dinyatakan buron. I waa kemudian diberikan kewarganegaraan oleh Papua Nugini, yang juga memberinya paspor dengan nama baru dan dengan tanggal lahir baru.
Dampak terhadap Bank Bali
Di bawah Rudy Ramli, Bank Bali telah tumbuh menjadi bank swasta terbesar keempat di Indonesia. Bank Bali bergerak di bidang perbankan konsumen dan dihormati oleh para analis sekuritas untuk portofolio pinjaman yang relatif konservatif. [3]
Setelah BPPN mengambil alih manajemen Bank Bali pada Juli 1999, Rudy digulingkan sebagai presiden direktur dan manajemen kemudian diambil alih oleh Standard Chartered PLC London. Lebih dari 1.000 staf Bank Bali memprotes di Jakarta untuk menunjukkan dukungan kepada Rudy dan untuk menentang manajer asing yang ditunjuk untuk bank oleh Standard Chartered.
Pada bulan Februari 2001, Bank Bali bergabung dengan empat bank lain: Bank Artamedia, Bank Patriot, Bank Prima Express dan Bank Universal. Pada Oktober 2002, bank-bank yang dimerger ini dinamai Bank Permata. Pada bulan September 2006, pemerintah Indonesia menjual saham mayoritasnya di Permata ke Standard Chartered dan Astra International seharga Rp5,6 triliun. Menurut perjanjian penjualan, dana yang disengketakan dalam rekening cessie akan tetap berada di Bank Permata.
Dampak sosiopolitik
Korupsi politik telah berkembang selama 32 tahun di masa pemerintahan mantan presiden Soeharto, tetapi jarang dilaporkan oleh media Indonesia. Baligate menjadi salah satu skandal korupsi terbesar pasca-Suharto dan dilaporkan secara luas oleh media Indonesia. Cakupan skandal dalam negeri sering kali membayangi berita referendum Timor Timur tahun 1999 untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Habibie menolak untuk mengambil tindakan terhadap pejabat pemerintah yang dituduh melakukan kesalahan dalam skandal itu. Dia menolak panggilan untuk menangguhkan Barramuli dari DPA dan sebagai gantinya pada 14 Agustus 1999 – ketika skandal itu berlangsung – menghadiahkannya dengan kehormatan tertinggi bangsa Indonesia, Anugerah Bintang. Tanggapan Habibie terhadap skandal tersebut berkontribusi pada kegagalannya untuk memenangkan pemilihan kembali, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 19 Oktober 1999 menolak pidato pertanggungjawabannya dengan suara 355 hingga 322, meskipun ada lobi yang kuat untuk Habibie oleh Baramuli. Skandal ini juga dikreditkan dengan berkontribusi pada berakhirnya kekuasaan Partai Golkar.
Sebuah laporan yang dikeluarkan pada Maret 2000 oleh Departemen Luar Negeri AS mencatat skandal Bank Bali "mensyaratkan operasi pencucian uang besar-besaran yang bertujuan menyembunyikan banyak penerima manfaat." Laporan tersebut mendesak Indonesia untuk menerapkan undang-undang anti-pencucian uang dan praktik pengawasan bank yang berhati-hati untuk mencegah bank-bank Indonesia menjadi korban skandal. Indonesia pada tahun 2002 membentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, kemudian pada tahun 2010 diberlakukan undang-undang anti pencucian uang dan pada tahun 2011 membentuk Otoritas Jasa Keuangan.
Nine Lives (film 2016)
Nine Lives merupakan sebuah film komedi Prancis yang dirilis pada tahun 2016. Film yang disutradarai oleh Barry Sonnenfeld ini diperankan oleh Kevin Spacey, Jennifer Garner dan masih banyak lagi. Film ini dirilis pada 5 Agustus 2016.
WWE Intercontinental Championship
WWE Intercontinental Championship adalah gelar gulat profesional yang diciptakan dan dipromosikan oleh promotor gulat profesional Amerika WWE di merek SmackDown. Pemegang saat ini adalah Gunther, yang sudah dua kali merebutnya. Bersama dengan WWE United States Championship, ini adalah salah satu gelar sekunder di WWE. Meskipun sering dikategorikan sebagai gelar menengah (midcard) acara WWE, gelar ini dipertahankan pada babak utama di WrestleMania VI, SummerSlam pada tahun 1992, edisi ketiga dan kedelapan dari acara In Your House, dan Backlash pada tahun 2001. Gelar ini sering disebut merupakan "batu lompatan" menuju gelar WWE World Championship.
Region Southern Nations, Nationalities, and Peoples'
Region Southern Nations, Nationalities, and People's merupakan sebuah region di Ethiopia yang memiliki luas wilayah 112.343 km² dan populasi 14.901.990 jiwa (2005). Ibu kotanya ialah Awasa.
Changgeuk
Changgeuk (창극) adalah jenis pementasan opera Korea yang berkembang dari kesenian pansori (opera tradisional). Jenis opera ini dipengaruhi beberapa aspek opera barat namun menceritakan cerita rakyat Korea. Jika pansori dinyanyikan oleh seorang penyanyi, maka dalam changgeuk terdapat beberapa penyanyi. Changgeuk pertama kali dipentaskan pada tahun 1903 di Hyeopnyulsa, sebuah teater barat pertama di Korea. Pementasan pertama changgeuk adalah Kisah Chunhyang oleh beberapa aktor antara lain Kang Yong-hwan. Pada tahun 1908, sebuah bentuk teatrikal yang membagi peran dan serangkaian adegan menyanyi dipentaskan di Teater Wongaksa. Pada tahun 1933, bentuk opera changgeuk semakin kukuh dengan terbentuknya Masyarakat Musik Vokal Joseon. Panggung yang digunakan dalam pementasan ini menggunakan panggung teater khas barat.
National Changguk Company Of Korea
National Changguk Company Of Korea (NTOK) adalah sebuah organisasi opera Changgeuk yang didirikan pada tahun 1962 dan aktif sampai sekarang dalam mementaskan opera yang berdasarkan cerita rakyat Korea.
Béthisy-Saint-Pierre
Béthisy-Saint-Pierre  merupakan komune di departemen Oise yang terletak pada sebelah utara Prancis.
Orang kulit putih
Orang kulit putih merupakan istilah yang biasanya merujuk pada manusia yang memiliki ciri, setidaknya sebagian, dengan pigmentasi kulit putih. Namun, daripada deskripsi terus terang tentang warna kulit, istilah kulit putih lebih mengacu kepada kelompok etnis tertentu dan lebih berfungsi sebagai metafor untuk suatu "ras manusia". "Orang Kulit Putih" juga kadang-kadang disebut "orang Kaukasia".
Definisi "orang kulit putih" yang paling sering digunakan adalah orang yang memiliki tampang keturunan Eropa yang jelas. Namun, definisi "orang kulit putih" berbeda-beda menurut konteks geografis dan historis, dan sejumlah konsep warna putih berdampak pada identitas nasional, konsanguitas, kebijakan publik, agama, statistik populasi, pemisahan ras/tindakan persetujuan, egenika, marginalisasi ras, dan kuota rasial. Konsep ini telah diterapkan dengan sekian derajat formalitas dan konsistensi internal dalam berbagai bidang ilmu, seperti sosiologi, politik, genetika, biologi, kedokteran, biomedik, bahasa, budaya, dan hukum.
Abad ke-19 dan 20: munculnya istilah "ras Kaukasia"
Dalam periode pertengahan abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, beberapa anthropologis mengklasifikasi penduduk dunia ke dalam tiga, empat, atau lima ras manusia, yang, tergantung dari siapa yang mengutarakan, dibagi lebih lanjut menjadi beberapa sub-ras.
Pada periode ini muncullah istilah ras Kaukasoid (orang Kaukasia), yang dinamai menurut Pegunungan Kaukasus di Eropa Timur, namun meliputi seluruh Eropa Timur dan Eropa Barat, sebagai salah satu dari ras utama, dan istilah tersebut masuk ke dalam kosakata baik dalam riset ilmiah, maupun di negara-negara seperti Amerika Serikat, dalam kosakata klasifikasi/strata sosial.
Tidak pernah ada konsensus ilmiah tentang batas-batas ras Kaukasoid, termasuk populasi di Eropa, dan ras Mongoloid, termasuk populasi di Asia Timur. Oleh karena itu, Carleton S. Coon (1939) memasukkan semua populasi asli Asia Tengah dan Timur ke dalam ras Kaukasoid, sementara Thomas Henry Huxley (1870) mengklasifikasikan mereka sebagai ras Mongoloid, dan Lothrop Stoddard (1920) mengklasifikasikan mereka sebagai "orang kulit coklat", sebagaimana populasi asli Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan dan Asia Tenggara, dan hanya memasukkan orang Eropa ke dalam kategori ras Kaukasoid, dan beberapa populasi masyarakat di Anatolia, Maroko utara, Aljazair, dan Tunisia.
Bibliografi
Europoidní rasa Europide Europiidne rass Rasa europoidă Europoidná rasa Bela (kavkazijska) rasa Đại chủng Âu
2011 QP96
2011 QP96 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Amor, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.625, sementara magnitudo mutlaknya adalah 18.9.
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Arnawāz
Arnawāz (Arənauuāčī dalam Awestā) adalah salah satu dari kedua orang puteri (atau mungkin pula saudari) dari Jamsyid, Raja Iran dalam mitologi Persia. Arnawāz dan saudarinya, Syahrnāz mula-mula menikah dengan Zahhāk, tetapi kemudian menikah dengan Fereydun, setelah ia mengalahkan Zahhāk dan mengurungnya di Gunung Damāwan. Dalam beberapa versi Syahnameh, termasuk versi Moskow dan versi Ṯaʿālebī, Arnawaz dan Syahrnāz adalah puteri-puteri dari Jamsyid, tetapi dalam versi-versi lain, keduanya adalah saudari Jamsyid.
Dalam Syahnameh dikisahkan bahwa Arnawaz hidup harmonis bersama Zahhak dan Zahhak "mengajarinya bagaimana melakukan kejahatan". Meskipun demikian, Arnawāz adalah penasihat Zahhak. Ketika Fereydun akhirnya mengalahkan Zahhak, ia memaksa Arnawāz dan saudarinya untuk bertobat, menyucikan keduanya dari dosa-dosa mereka, dan menjadikan keduanya sebagai permaisuri. Syahrnaz melahirkan dua orang putera bagi Fereydun: Tur dan Salam, sementara Arnawāz melahirkan bagi Fereydun putera bungsunya, Iraj. Fereydun kemudian membagi wilayah dunia untuk dikuasai anak-anaknya. Ia memberikan Rum (Romawi) kepada Salam, Turan kepada Tur, dan Iran kepada Iraj. Karena Iran adalah kawasan terbaik di dunia, pembagian ini menimbulkan kecemburuan dalam hati Salam dan Tur yang mendorong keduanya untuk membunuh Iraj. Namun Iraj memiliki seorang puteri (tidak disebutkan namanya) yang menikah dengan Pasyang (bukan Pasyang dari Turan), dan melahirkan baginya seorang putera, Manucehr, yang kelak membalas dendam atas pembunuhan kakeknya.
Agrilus lafertei
Agrilus lafertei adalah spesies kumbang yang tergolong ke dalam famili Buprestidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera. Spesies Agrilus lafertei sendiri merupakan bagian dari genus Agrilus yang mencakup sekitar 3.000 spesies. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Kerremans, 1892.
Cyrtodactylus phongnhakebangensis
Cyrtodactylus phongnhakebangensis (Thằn lằn Phong Nha-Kẻ Bàng) adalah sejenis cecak jari-lengkung yang hidup di Taman Nasional Phong Nha-Kẻ Bàng, Vietnam. Cecak ini ditemukan dan dideskripsi pada tahun 2002 oleh sekelompok peneliti, yang terdiri dari 3 orang ilmuwan Jerman dan satu orang berkebangsaan Vietnam.
Habitat cecak ini adalah hutan primer di atas wilayah kapur (karst).
Rafael Trujillo
Rafael Leonidas Trujillo Molina adalah penguasa Republik Dominika dari tahun 1930 sampai ia ditembak mati pada tahun 1961. Secara resmi, ia menjadi presiden dari tahun 1930 sampai tahun 1938, dan menjabat lagi dari tahun 1942 sampai tahun 1952. Saudara laki-lakinya, Hector Trujillo adalah presiden dari tahun 1952-60. Sekutu Trujillo, Joaquin Balaguer, meneruskan kekuasaan Hector. Selama lebih dari 30 tahun, Rafael Trujillo dan keluarganya memegang kekuasaan penuh Republik Dominika.
Exechiopsis biseta
Exechiopsis biseta adalah spesies lalat yang berasal dari genus Exechiopsis dan famili Mycetophilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya dapat ditemui di tempat lembap.
The Day the Violence Died
"The Day the Violence Died" adalah episode kedelapan belas dari musim ketujuh The Simpsons. Episode tersebut awalnya disiarkan dalam saluran Fox di Amerika Serikat pada 17 Maret 1996. Episode tersebut ditulis John Swartzwelder dan disutradarai oleh Wes Archer.
The Order (seri televisi)
The Order merupakan serial televisi web bergenre horor drama asal Amerika Serikat diciptakan oleh Dennis Heaton dan skenario oleh Heaton, Shelley Eriksen, Rachel Langer, Jennica Harper, Penny Gummerson, dan Jason Filiatrault. Serial ini tayang perdana di Netflix pada 7 Maret 2019. Serial ini dibintangi oleh Jake Manley, Sarah Grey, Matt Frewer, Sam Trammell, and Max Martini. Musim pertama menerima yang baik setelah dirilis.
Pada Maret 2019 diumumkan bahwa serial akan diperbaharui untuk musim kedua dengan 10 episode, pada June 2020 musim kedua ditayangkan.
Premis
The Order bercerita mengenai mahasiswa bernama Jack Morton yang bergabung dengan Hermetic Order of the Blue Rose, sebuah perkumpulan rahasia yang mengajarkan dan mempraktikan sihir. Ketika Jack telibat lebih jauh dalam sejarah organisasi, ia mengungkap rahasia keluarga dan pertempuran bawah tanah antara manusia serigala dan pelaku sihir hitam.
Pemilihan Pemeran
Bersamaan dengan pengumuman serial ini dikonfirmasi bahwa Jake Manley, Sarah Gray, Matt Frewer, Sam Trammell, dan Max Martini terpilih untuk membintaingi serial ini.
Syuting
Produksi untuk musim pertama dimulai pada 18 April 2018, di Vancouver, British Columbia, dan berakhir pada 20 Juli .Syuting film untuk musim kedua dimulai pada 6 Agustus 2019 dan berakhir pada 7 November 2019.
Penyiaran
Pada 21 Februari 2019, trailer resmi untuk serial ini dirilis. Musim pertama dirilis di Netflix pada 7 Maret 2019. Pada 15 Juni 2020, trailer resmi untuk musim kedua dirilis.
Respon kritis
Situs agregator ulasan Rotten Tomatoes memberikan tingkat penerimaan mencapai 100% untuk musim pertama dengan rerata penilaian 7,5/10 berdasarkan 6 ulasan.
Universitas Boyolali
Sejarah
Universitas Boyolali (UBY) didirikan pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.021/D/O/2008 tanggal 11 Februari 2008. Kampus UBY terletak di jalur utama antara kota Surakarta dengan Kota Semarang, Jawa Tengah. Sesuai amanat Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) No. 12 tahun 2012, UBY mempunyai kewajiban melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki daya saing setidak-tidaknya pada tingkat regional Jawa Tengah dan tingkat nasional. Guna melaksanakan amanat UUPT, Universitas Boyolali telah berperan aktif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta mempunyai andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mendukung dan membantu program pembangunan daerah. Walaupun Universitas Boyolali masih belum menjadi salah satu perguruan tinggi favorit pada tingkat nasional, namun beberapa kegiatannya termasuk prestasi mahasiswa telah turut andil dalam memajukan masyarakat daerah khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Boyolali dan sekitarnya.
Pimpinan
Unsur pimpinan Universitas Boyolali terdiri dari:
Fakultas dan program studi
Universitas Boyolali memiliki 6 fakultas dan beberapa program studi sebagai berikut: