cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Hak asasi manusia
Badan traktat PBB
Saat ini terdapat delapan badan traktat yang memiliki mekanisme yang menerima keluhan dari individu. Delapan badan tersebut adalah Komite Hak Asasi Manusia, Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, Komite Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Komite tentang Penghilangan Paksa, Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, serta Komite Hak-Hak Anak. Komite Hak Buruh Migran juga memiliki mekanisme keluhan individu seperti yang diatur dalam Pasal 77 Konvensi Buruh Migran, tetapi mekanisme untuk komite ini masih belum berlaku pada Januari 2019 karena jumlah negara yang mengeluarkan deklarasi untuk bergabung dengan mekanisme ini masih kurang dari 10. Mekanisme keluhan individu di badan traktat PBB tidak bersifat wajib, dan negara dapat bergabung dengan meratifikasi protokol yang berisikan mekanisme ini (untuk Komite Menentang Penyiksaan, Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan Komite tentang Penghilangan Paksa, dengan mengeluarkan deklarasi sesuai dengan pasal yang mengatur soal mekanisme masing-masing). Oleh sebab itu, individu dari negara yang belum menyatakan resmi bergabung (baik itu lewat ratifikasi protokol ataupun deklarasi) tidak dapat memanjatkan keluhan kepada badan traktat terkait. Mekanisme keluhan di badan traktat PBB bersifat tertulis dan rahasia. Badan-badan traktat ini dapat mengeluarkan putusan sela (interim measure) sebagai perlindungan apabila keadaannya mendesak dan dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan kepada pihak yang mengeluh, contohnya adalah perkara yang terkait dengan hukuman mati dan deportasi. Setiap komite juga akan meninjau beberapa prasyarat. Pihak yang mengeluh harus menjadi korban pelanggaran, pelanggaran harus terjadi setelah protokol yang berisi tentang mekanisme keluhan mulai berlaku untuk negara yang diadukan, dan keluhan harus terkait dengan hak yang terkandung dalam perjanjian terkait. Selain itu, keluhan tidak boleh diperiksa secara bersamaan dalam mekanisme pemulihan lainnya (misalnya di tingkat regional), dan pihak yang mengeluh harus sudah menghabiskan segala upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat nasional. Badan traktat sendiri membuat kesimpulan terkait dengan perkara-perkara ini berdasarkan konsensus, dan hasil peninjauan ini disebut "pandangan" (views) atau "pendapat" (opinions). Hal ini dianggap sebagai kelemahan badan-badan traktat, karena hasil peninjauan mereka tidak mengikat secara hukum, walaupun negara tetap diharapkan untuk menindaklanjuti hasil peninjauan badan traktat dan mengirim keterangan yang menjelaskan hal tersebut dalam waktu beberapa bulan setelah komite mengeluarkan pendapatnya.
Perlindungan di tingkat regional
Kemunculan sistem regional dapat membantu upaya untuk mewujudkan HAM, karena dengan ini masyarakat madani mendapatkan lebih banyak ruang untuk didengar oleh pemerintah alih-alih harus mengantre dan berebut ruangan di PBB. Selain itu, sering kali muncul keluhan bahwa sistem HAM PBB yang berpusat di kota Jenewa terlalu sulit untuk dijangkau, dan sistem regional memiliki keunggulan berupa lokasinya yang lebih dekat dengan masyarakat madani di kawasannya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa mekanisme hak asasi manusia regional menjadikan sistem hak asasi manusia internasional lebih tanggap dan demokratis. Namun, terdapat pula inisiatif di tingkat regional yang dianggap membahayakan HAM karena dinilai dapat merusak standar HAM yang telah ditetapkan di tingkat global dan juga akibat adanya kemungkinan bahwa mekanisme regional tersebut akan disalahgunakan untuk melindungi negara pelanggar HAM dari pengawasan. Contohnya adalah Piagam Hak Asasi Manusia Arab yang dikeluarkan pada tahun 1994, yang telah menuai kritikan karena dianggap lebih mundur daripada standar global. Pada tahun 2004, dikeluarkan rumusan piagam yang baru agar lebih sesuai dengan hukum HAM internasional, tetapi rumusan ini pun juga dikritik karena masih tidak sepenuhnya sejalan dengan standar global. Sementara itu, di Asia Tenggara, Komisi Hak-Hak Asasi Manusia Antarnegara Perbara menetapkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara pada November 2012. Deklarasi ini telah disambut sebagai komitmen besar dari Perbara untuk melindungi HAM, tetapi pada saat yang sama, deklarasi ini juga dinilai "cacat" karena sama sekali tidak mendirikan mekanisme pengawasan yang berarti, dan juga akibat adanya asas "non-intervensi" dalam deklarasi tersebut yang dapat menghalangi kemampuan lembaga regional untuk melindungi HAM.
Eropa
Majelis Eropa didirikan pada tahun 1949, dan salah satu tujuannya adalah untuk menegakkan hak asasi manusia. Kemudian, pada tahun 1950, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan oleh negara-negara anggota Majelis Eropa di Roma sebagai langkah bersama untuk menegakkan beberapa hak yang terkandung dalam PUHAM. Konvensi ini mendirikan dua lembaga pengawas, yaitu Komisi Hak Asasi Manusia Eropa dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Kedua lembaga ini merupakan lembaga internasional pertama yang dapat memberikan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Awalnya yurisdiksi mereka cukup terbatas dan tidak bersifat wajib bagi negara anggota. Sistem ini mengalami perubahan secara perlahan, dan pada tahun 1998, Protokol 11 mulai berlaku. Protokol ini menghapuskan Komisi Eropa dan juga menjadikan Pengadilan HAM Eropa sebagai pengadilan dengan yurisdiksi wajib (compulsory jurisdiction) untuk negara-negara anggota.
Saat ini, terdapat dua prosedur untuk membawa perkara ke Pengadilan HAM Eropa, yaitu aplikasi antarnegara atau aplikasi individual. Dalam aplikasi antarnegara, suatu negara dapat menuntut negara lain yang dianggap telah melanggar hak yang terkandung dalam Konvensi. Semua upaya untuk memperoleh pemulihan di tingkat domestik harus sudah dihabiskan, kecuali jika tuduhannya terkait dengan suatu undang-undang atau praktik administratif. Sementara itu, dalam prosedur aplikasi individual, korban pelanggaran HAM dapat membawa perkara ke pengadilan HAM Eropa jika mereka juga sudah menghabiskan segala upaya untuk mendapatkan pemulihan di tingkat nasional. Pengadilan ini juga berwenang mengeluarkan opini nasihat.
Pengadilan HAM Eropa menjalankan asas "penafsiran otonom" yang berarti bahwa mereka dapat menetapkan makna dari pasal-pasal yang terkandung dalam konvensi terlepas dari pemaknaan di tingkat nasional. Pengadilan ini juga mengenal asas penafsiran evolutif atau dinamis agar Konvensi HAM Eropa tidak ketinggalan zaman. Selain itu, pengadilan ini dikenal dengan doktrin margin apresiasi (margin of appreciation) yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menafsirkan cara menerapkan standar HAM di tingkat nasional. Menurut pengadilan ini dalam perkara Sunday Times v. the United Kingdom, tujuan utama Konvensi adalah untuk menetapkan standar internasional yang perlu dipatuhi, tetapi negara tetap bebas memilih tindakan macam apa yang dianggap sesuai untuk menerapkan standar tersebut. Doktrin ini tidak diterima di luar yurisdiksi pengadilan HAM Eropa, dan doktrin ini sendiri telah dikritik karena dapat berujung pada penerapan HAM yang terlalu relativistik. Walaupun begitu, margin apresiasi bukanlah doktrin yang statis. Salah satu cara untuk menemukan perubahan ini adalah dengan meninjau konsensus mengenai praktik tertentu di antara negara anggota.
Secara prinsipil, putusan Pengadilan HAM Eropa bersifat mengikat terhadap pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Pada kenyataannya, putusan Pengadilan HAM Eropa juga berpengaruh terhadap negara-negara lain, dan anggota legislatif di berbagai negara Eropa sering kali mengkaji putusan-putusan pengadilan HAM Eropa terlebih dahulu untuk menghindari pelanggaran. Pengadilan ini sendiri telah digadang-gadang sebagai "mahkota dan perhiasan" (crown jewel) dalam sistem perlindungan hak-hak sipil dan politik. Setiap tahunnya, pengadilan ini dapat mengeluarkan lebih dari 1.500 putusan. Namun, pengadilan ini menghadapi masalah besar akibat terlalu banyaknya perkara yang masuk dan membuat mereka kewalahan.
Majelis Eropa sendiri tidak hanya berurusan dengan hak sipil dan politik. Piagam Sosial Eropa telah ditetapkan di bawah naungan organisasi ini pada tahun 1961, dan kemudian piagam ini direvisi pada tahun 1991. Piagam ini mendirikan Komite Hak Sosial Eropa yang memiliki sistem laporan negara yang serupa dengan sistem di PBB.
Amerika
Salah satu tujuan utama dari Organisasi Negara-Negara Amerika (Organization of American States, disingkat OAS) adalah hak asasi manusia. Di bawah naungan organisasi ini, Deklarasi Hak Asasi dan Kewajiban Manusia Amerika ditetapkan pada tanggal 2 Mei 1948 secara bersamaan dengan Piagam OAS. Langkah besar berikutnya diambil pada tahun 1959 dengan didirikannya Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika sebagai lembaga yang bersifat otonom. Lembaga ini kemudian menjadi salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Piagam OAS setelah disahkannya Protokol Buenos Aires pada tahun 1970. Kemudian, Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan di San Jose, Kosta Rika, pada tahun 1969. Konvensi ini khususnya melindungi hak-hak sipil dan politik. Setelah Konvensi HAM Antar-Amerika mulai berlaku pada tahun 1978, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika didirikan setahun sesudahnya. Suatu negara yang terletak di benua Amerika akan masuk ke dalam yurisdiksi pengadilan ini jika negara tersebut sudah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika dan secara gamblang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Pengadilan ini sendiri terdiri dari tujuh hakim yang dipilih untuk masa jabatan selama enam tahun oleh negara anggota Konvensi HAM Antar-Amerika. Tidak seperti di Majelis Eropa, dalam sistem ini, hanya Komisi HAM Antar-Amerika dan negara anggota yang memiliki wewenang untuk membawa perkara ke pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat secara hukum dan tidak dapat diganggu gugat. Selain mengeluarkan putusan resmi, pengadilan ini juga dapat menerima permintaan dari negara anggota atau salah satu organ OAS untuk mengeluarkan opini nasihat yang tidak mengikat, tetapi bersifat otoritatif, untuk menjelaskan pasal-pasal tertentu yang dapat membantu negara anggota memahami dan mematuhi kewajiban HAM mereka.
Organisasi Negara-Negara Amerika juga telah menetapkan dua protokol tambahan untuk Konvensi HAM Amerika. Protokol yang pertama adalah Protokol San Salvador yang ditetapkan pada tahun 1988, mulai berlaku pada tahun 1999, dan berisi tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Protokol yang kedua adalah protokol mengenai penghapusan hukuman mati yang mulai berlaku pada tahun 1991. Selain itu, perjanjian-perjanjian HAM regional lainnya juga telah ditetapkan di bawah naungan Organisasi Negara-Negara Amerika. Contohnya adalah Konvensi Antar-Amerika untuk Mencegah dan Menghukum Penyiksaan pada tahun 1987, Konvensi Bélem do Pará atau "Konvensi Antar-Amerika mengenai Pencegahan, Penghukuman, dan Penghapusan Kekerasan terhadap Wanita" yang mulai berlaku pada tahun 1995, Konvensi Antar-Amerika tentang Penghilangan Paksa yang mulai berlaku pada tahun 1996, serta Konvensi Antar-Amerika tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Orang dengan Disabilitas yang mulai berlaku pada tahun 2001.
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sistem HAM Antar-Amerika adalah kurangnya pendanaan. Selain itu, tidak semua negara anggota OAS telah meratifikasi Konvensi HAM Antar-Amerika, dan kalaupun sudah juga tidak semuanya menerima yurisdiksi pengadilan. Negara-negara anggota OAS juga dianggap tidak memiliki iktikad politik untuk melancarkan reformasi yang dapat menyelesaikan masalah-masalah ini.
Afrika
jmpl|Negara anggota [[Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika.
{{legend|#800020|Negara-negara yang sudah mengakui yurisdiksi pengadilan secara menyeluruh (termasuk perkara yang dibawa oleh individu dan LSM)}} {{legend|#FFC0CB|Negara-negara lain yang sudah meratifikasi protokol pengadilan}}]] Pada mulanya, hak asasi manusia tidak termasuk ke dalam tujuan Organisasi Kesatuan Afrika. Meskipun begitu, pada tahun 2002, Uni Afrika menggantikan Organisasi Kesatuan Afrika, dan organisasi ini mengakui hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utamanya.
Pada tahun 1981, negara-negara anggota Organisasi Kesatuan Afrika menetapkan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk. Piagam ini cukup berbeda bila dibandingkan dengan piagam-piagam HAM internasional lainnya karena piagam ini mengakui "hak penduduk". Secara substantif, piagam ini juga mencantumkan hak sipil dan politik, hak sosial, ekonomi, dan budaya, serta "hak solidaritas" (seperti hak atas pembangunan, perdamaian, dan lingkungan). Selain itu, dalam piagam ini terkandung "kewajiban" bagi individu terhadap komunitasnya, seperti kewajiban untuk keluarga dan negara.
Piagam ini awalnya hanya menetapkan Komisi Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika sebagai lembaga pengawas, dan lembaga ini pertama kali berkumpul pada tahun 1987. Namun, pada tahun 1998, Protokol tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika ditetapkan di kota Addis Ababa, Etiopia, dan protokol ini mulai berlaku pada Januari 2004. Para hakim pertamanya dipilih pada tahun 2006. Pengadilan ini terdiri dari 11 hakim yang dinominasikan oleh negara anggota yang telah meratifikasi protokol, dan kemudian mereka dipilih oleh Majelis Uni Afrika. Biasanya Komisi HAM Afrika akan membawa perkara ke pengadilan ini jika rekomendasi mereka tidak diikuti. Individu atau perwakilan individu juga dapat membawa perkara ke pengadilan ini, tetapi hanya jika negara bersangkutan telah membuat deklarasi yang menerima yurisdiksi pengadilan tersebut. Apabila pengadilan mendapati telah terjadi pelanggaran, maka pengadilan dapat mengeluarkan perintah yang memberikan pemulihan. Kemudian Dewan Eksekutif Uni Afrika akan mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan. Sementara itu, pengadilan ini juga dapat memberikan opini nasihat jika diminta oleh Uni Afrika atau organisasi Afrika yang diakui oleh uni tersebut.
Implementasi di tingkat nasional
Setiap negara memiliki aturannya sendiri sehubungan dengan tata cara untuk memasukkan perjanjian HAM internasional ke dalam hukum nasional. Secara umum, terdapat dua macam cara, yaitu "penerimaan langsung" dan "penerimaan khusus" atau "individual". Penerimaan langsung berarti bahwa pasal-pasal dalam perjanjian yang telah diratifikasi dapat langsung digunakan di pengadilan nasional. Contoh negara-negara yang menggunakan pendekatan ini adalah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, Britania Raya dan negara-negara yang pernah menjadi jajahannya memiliki sistem penerimaan khusus, yang berarti bahwa isi dari suatu perjanjian HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang nasional terlebih dahulu sebelum dapat dipakai di pengadilan nasional. Sebagai ilustrasi, Britania Raya telah menetapkan Human Rights Act 1998 pada tahun 2000, sehingga rakyat Britania dapat membawa perkara mengenai pelanggaran Konvensi HAM Eropa ke pengadilan nasional. Terkait dengan posisi perjanjian HAM internasional dalam hierarki hukum nasional, setiap negara juga memiliki sistemnya sendiri. Negara seperti Belanda memberikan kedudukan tertinggi kepada perjanjian internasional, dan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang dasar tetap dianggap sah jika perjanjian tersebut disetujui oleh dua per tiga suara di Eerste Kamer dan Tweede Kamer Di sisi lain, terdapat negara seperti Prancis yang Jepang yang menyatakan bahwa perjanjian internasional kedudukannya lebih rendah daripada undang-undang dasar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan hukum biasa. Sementara itu, di Amerika Serikat, perjanjian internasional memiliki kedudukan yang sama dengan hukum federal, sehingga hukum federal yang ditetapkan sesudahnya dapat mengesampingkan perjanjian yang telah diratifikasi sesuai dengan asas lex posterior derogat legi priori ("hukum terbaru mengesampingkan hukum yang lama").
Pembatasan dan pengurangan
Dari sudut pandang hukum hak asasi manusia internasional, tidak semua hak bersifat absolut dan berbagai hak dapat dibatasi penerapannya. Terdapat dua cara yang dapat digunakan oleh negara untuk membatasi suatu hak, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam suatu pasal (disebut pembatasan atau limitation) atau dengan menangguhkan kewajiban hak asasi manusia tertentu di tengah keadaan darurat (disebut pengurangan atau derogation). Walaupun begitu, seperti yang telah dijabarkan dalam uraian mengenai jus cogens di atas, terdapat sejumlah hak yang tidak dapat dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk tidak disiksa.
Terkait dengan limitation, praktik penerapan hak asasi manusia sering kali menimbulkan ketegangan antara hak individu dengan kepentingan bersama. Contohnya adalah orang yang dijebloskan ke penjara setelah melalui proses hukum yang adil; orang tersebut tidak akan bisa menggunakan hak untuk tidak ditahan secara sembarangan untuk keluar dari penjara. Dalam konvensi-konvensi internasional (seperti ICCPR dan Konvensi HAM Eropa), hak-hak yang dapat dibatasi biasanya memiliki persyaratan tiga rangkap yang perlu dipenuhi sebelum negara dapat membatasi hak tersebut, yaitu:
Secara garis besar, persyaratan mengenai ketentuan berdasarkan hukum menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dalam undang-undang yang disetujui oleh badan legislatif dan bukan eksekutif. Negara juga perlu memastikan bahwa undang-undang tersebut dapat diakses oleh rakyat, dan pembatasannya juga harus dirincikan secara jelas. Oleh sebab itu, pemberian kuasa yang tidak terbatas kepada badan eksekutif untuk membatasi hak asasi manusia dianggap tidak memenuhi syarat ini. Sementara itu, "tujuan-tujuan yang dianggap sah" biasanya dijabarkan dalam masing-masing pasal yang mengizinkan pembatasan, seperti yang telah ditunjukkan dalam Pasal 21 ICCPR di atas. Dalam yurisdiksi Pengadilan HAM Eropa, tujuan yang dianggap sah harus berupa "kebutuhan sosial yang mendesak", sehingga pembatasan tidak boleh menjadi sekadar pilihan kebijakan. Sementara itu, syarat "diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis" berarti bahwa negara juga harus membuktikan bahwa pembatasan yang mereka terapkan itu memang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan sah yang ingin dicapai. Selain itu, pembatasan ini juga harus memenuhi asas proporsionalitas, sehingga negara tidak boleh mengambil tindakan yang berlebihan dan hanya boleh membatasi sejauh mana pembatasan tersebut memang diperlukan. Sebagai ilustrasi, dalam perkara Toonen v. Australia, pemerintah negara bagian Tasmania mencoba menjustifikasi hukum yang melarang sodomi dengan mengklaim bahwa kriminalisasi diperlukan demi kesehatan umum untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Namun, pemerintah federal Australia menegaskan bahwa kriminalisasi seks sesama jenis malah menghalangi program kesehatan umum dengan mendesak kaum homoseksual untuk bersembunyi, sehingga tindakan yang diambil pemerintah Tasmania justru bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Komite HAM PBB juga menambahkan bahwa tidak ada keterkaitan antara kriminalisasi seks sesama jenis dengan pengendalian penyebaran virus HIV. Maka dari itu, Komite HAM PBB menyatakan bahwa "perlindungan kesehatan umum" tidak dapat dianggap sebagai tujuan sah yang dapat membenarkan kriminalisasi seks sesama jenis.
Sementara itu, aturan mengenai pengurangan (derogation) hanya berlaku untuk keadaan darurat. Setiap konvensi memiliki aturan dan yurisprudensinya sendiri mengenai derogation. Piagam HAM Afrika bahkan sama sekali tidak memuat pasal mengenai derogation, sampai-sampai Komisi HAM Afrika dalam perkara Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés v. Chad menegaskan bahwa perang saudara di Chad pun tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi hak-hak yang terkandung dalam piagam tersebut. Secara garis besar, negara dapat memutuskan untuk menangguhkan penerapan sejumlah hak asasi asalkan keadaan daruratnya diumumkan terlebih dahulu dan keberadaan keadaan darurat tersebut harus dilaporkan kepada instansi yang telah ditetapkan oleh suatu konvensi. "Keadaan darurat" adalah syarat yang sangat sulit untuk dipenuhi, karena keadaannya harus mengancam "kehidupan bangsa". Akibatnya, tidak semua gangguan keamanan atau bencana dapat langsung dianggap sebagai "keadaan darurat", dan bahkan perang tidak bisa semerta-merta dianggap memenuhi syarat ini. Selain itu, pengurangan yang dapat diberlakukan hanyalah pengurangan yang memang dibutuhkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, sehingga pengurangan harus memenuhi asas keperluan (necessity) dan proporsionalitas. Pengurangan ini harus bersifat sementara, dan begitu ancamannya sudah hilang, pengurangan ini harus dicabut.
Hukum kemanusiaan internasional
Kewajiban hak asasi manusia tetap berlaku dalam keadaan perang, tetapi di tengah berkecamuknya konflik, korban jiwa akan berguguran. Jalannya perang sendiri diatur oleh hukum kemanusiaan internasional. Bidang hukum ini mencoba memasukkan unsur-unsur kemanusiaan ke dalam perang dengan menetapkan berbagai aturan yang membatasi tata cara dan metode tempur. Pada dasarnya terdapat dua asas utama dalam hukum kemanusiaan internasional. Asas pembedaan (distinction) menyatakan bahwa kombatan (orang yang terlibat dalam pertempuran) harus dibedakan dari warga sipil dan sasaran militer juga harus dibedakan dari sasaran sipil. Sementara itu, asas penderitaan yang tidak perlu (unnecessary suffering) melarang penggunaan senjata dan metode perang yang dapat mengakibatkan penderitaan atau luka-luka yang melebihi dari apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan militer. Beberapa contoh aturan dalam hukum humaniter internasional adalah perlindungan terhadap warga sipil yang tidak terlibat perang, larangan melakukan serangan yang membabi buta, larangan menggunakan senjata-senjata kimia atau biologi, serta larangan untuk memerintahkan agar tidak ada satu pun tawanan yang boleh diampuni. Terkait dengan hubungan antara hukum hak asasi manusia internasional dengan hukum humaniter internasional pada masa perang, Mahkamah Internasional dalam opini nasihat Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons telah mengamati bahwa terdapat tiga situasi yang dapat timbul:
Kritik partikularisme
Sifat "universal" hak asasi manusia telah menghadapi gempuran dari sejumlah pandangan yang disebut "relativisme budaya" atau "partikularisme", walaupun penggunaan istilah "relativisme budaya" telah dikritik karena istilah tersebut merupakan nama sebuah mazhab dalam bidang antropologi di Barat, sehingga menimbulkan asumsi bahwa klaim-klaim hak asasi manusia dari sudut pandang non-Barat memiliki argumen yang sama dengan mazhab antropologi tersebut. Aliran partikularisme sangat berpengaruh di kawasan Asia Timur, Afrika, dan dunia Islam. Pada dasarnya, tokoh-tokoh yang berpandangan partikularis menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan ciptaan Barat, sehingga konsep ini dirasa tidak cocok untuk diberlakukan di kawasan lainnya. Selain itu, mereka juga mengkritik sistem hak asasi manusia internasional yang dianggap terlalu didominasi oleh negara-negara Barat dan konsep-konsep yang berasal dari kawasan tersebut.
Di Asia, salah satu kritik partikularisme yang paling terkenal berasal dari tulisan-tulisan para tokoh yang tergolong ke dalam "mazhab Singapura". Pemikiran-pemikiran mazhab ini dirintis oleh Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew dan kemudian dikembangkan oleh beberapa pejabat tinggi di Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti Tommy Koh, Bilahari Kausikan, dan Kishore Mahbubani. Mazhab ini sama sekali tidak menolak keberadaan hak asasi manusia sebagai hak "universal", tetapi mereka mengkritik kekentalan pengaruh Barat dalam sistemnya, dan mereka juga berkeyakinan bahwa konsep "hak asasi manusia universal" merupakan ciptaan Barat. Mereka menegaskan bahwa "hak asasi manusia" dan "demokrasi" merupakan nilai-nilai yang dibentuk oleh sejarah dan pengalaman suatu bangsa, sehingga bagi mereka, standar Barat dari akhir abad ke-20 tidak dapat dianggap sebagai standar universal. Selain itu, salah satu ciri khas dari mazhab Singapura adalah klaim yang berkaitan dengan "nilai-nilai Asia". Menurut mereka, masyarakat Asia lebih mengutamakan komunitas daripada individu. Dalam kata lain, orang-orang Asia dianggap lebih mengutamakan kewajiban kepada keluarga, tetangga, atau bangsa. Dengan menggunakan dalil-dalil ini, para penulis dari mazhab Singapura menyatakan bahwa hak yang universal hanyalah hak-hak inti, contohnya adalah hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam ICCPR, sementara Koh semakin mempersempit cakupan hak-hak inti ini menjadi pelarangan penyiksaan, perbudakan, pembunuhan, dan genosida. Mereka tidak menolak keberadaan hak yang lain, tetapi dari sudut pandang mereka, perbedaan dalam upaya untuk menafsirkan hak-hak tersebut tidak dapat dihindari.
Di tingkat internasional, Deklarasi Bangkok 1993 dinilai sebagai ancaman terhadap universalisme. Walaupun negara-negara Asia yang mengeluarkan deklarasi tersebut mengakui bahwa hak asasi manusia bersifat universal, menurut mereka penafsirannya harus mempertimbangkan "kekhususan" nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah, budaya, dan agama. Kalimat semacam ini kemudian juga dapat ditemui dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Perbara 2012. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam yang ditetapkan pada tahun 1990 oleh Organisasi Konferensi Islam juga dianggap sebagai salah satu bentuk partikularisme. Di dalamnya tercantum konsep-konsep Islami yang tidak dapat ditemui dalam instrumen-instrumen HAM internasional, seperti Pasal 1(b) tentang amal saleh dan ketakwaan sebagai hal yang dapat membuat seseorang lebih unggul daripada yang lain, Pasal 4 tentang perlindungan jasad dan pemakaman, atau Pasal 22(b) tentang hak untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Deklarasi ini juga sangat sering mengacu kepada hukum syariah, dan Pasal 1(a) memiliki kekhususan tersendiri karena mengumandangkan bahwa semua manusia disatukan oleh ketundukan kepada Allah dan merupakan keturunan Adam. Selain itu, beberapa hak yang diakui di tingkat internasional dan regional sama sekali tidak disebutkan dalam deklarasi ini, seperti kebebasan beragama, kebebasan berkumpul dan berserikat, serta pernyataan kesetujuan dari kedua mempelai sebagai syarat perkawinan.
Perjanjian New York
Perjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia.
Ringkasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari tahun 1962 menegaskan "kesepakatan itu hampir merupakan kemenangan total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda", bahwa Amerika Serikat "Biro Urusan Eropa bersimpati pada pandangan Belanda bahwa aneksasi oleh Indonesia hanya akan memperdagangkan kolonialisme kulit putih untuk kolonialisme kulit coklat", dan bahwa "Alasan mendasar bahwa pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk menerima perjanjian ini adalah bahwa mereka percaya bahwa pertimbangan Perang Dingin untuk mencegah Indonesia menjadi Komunis mengesampingkan kasus Belanda."
Latar belakang
Perjanjian New York dilatarbelakangi oleh usaha Indonesia untuk merebut daerah Papua bagian barat dari tangan Belanda. Pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda disebutkan bahwa masalah Papua bagian barat akan diselesaikan dalam tempo satu tahun sejak KMB. Namun sampai tahun 1961, tak terselesaikan.
Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. van Roijen, E. Bunker delegasi dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Soebandrio beserta anggota Adam Malik, Sudjarwo Tjondronegoro, letjen Hidayat, Ganis Harsono, brigjen Djoehartono, Soegoro Atmoprasodjo (PIB), Mayor J.A. Dimara (GRIB), M. Indey, Albert Karubuy (GRIB, PKII), Frits Kirihio (Parna), Silas Papare (PKII) dan Efraim Somisu (Parna).
Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.
Sun Bin
Sun Bin (meninggal 316 SM) adalah ahli strategi militer yang hidup selama Periode Negara Perang Cina kuno. Lahir di Qi, ia adalah anggota keluarga Sun yang terkenal memproduksi ahli strategi militer. Ia dianggap sebagai penerus Sun Tzu, dan dapat membantu menyunting The Art of War. Ia juga menulis Sun Bin Bing Fa yang ditemukan tahun 1972 dalam penggalian arkeologi setelah hilang selama hampir 2000 tahun.
Sei Ujan-Ujan, Kotarih, Serdang Bedagai
Si Ujan-Ujan adalah desa di kecamatan Kotarih, Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Indonesia.
Men's Republic
Men's Republic (merek) adalah sebuah perusahaan fashion pria berbasis retail dan e-commerce yang berpusat di Jakarta. Men's Republic didirikan oleh Yasa Paramitha Singgih pada tahun 2014,
David Farrier
David Farrier adalah seorang jurnalis dan pemeran asal Selandia Baru. Ia telah bekerja dalam bidang berita dan dokumenter, termasuk penampilan dalam televisi di Selandia Baru dan turut mengarahkan film dokumenter yang didistribusikan secara internasional berjudul Tickled (2016). Pada tahun 2018, ia membuat serial dokumenter Netflix Dark Tourist, di mana ia mengunjungi tempat-tempat wisata yang tidak jelas, aneh, atau berbahaya. Ia juga tampil dalam seri mockumentary Rhys Darby Short Poppies.
Karier
Reportase Farrier muncul beberapa kali dalam acara televisi  3 News, dan dia adalah reporter acara hiburan Nightline sejak tahun 2006 hingga program berakhir pada tahun 2013. Pada tahun 2011, ia membuat film dokumenter berdurasi 45 menit untuk TV3 mengenai asal mula "God Defend New Zealand", salah satu dari dua lagu kebangsaan Selandia Baru.
Kerajaan Nasikya
Kerajaan Nasikya merupakan slah satu kerajaan India Kuno yang muncul dalam kisah epik Mahābhārata. Selama zaman Ramayana, kerajaan tersebut masih berupa hutan dan dikenal dengan nama Panchawati. Di sanalah Rama, Lakshmana, dan Sita hendak menghabiskan masa pengasingannya.
Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia
Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI) merupakan induk olahraga airsoft di Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000009.AH.01.07.TAHUN 2015.
Nama
Persatuan Olahraga Airsoft Seluruh Indonesia (PORGASI), terbentuk pada tanggal 19 Oktober 2013 melalui mekanisme Musyawarah Nasional (MUNAS) yang dihadiri oleh wakil dari 108 klub airsoft dari 18 provinsi. MUNAS PORGASI Pertama dilaksanakan di Jakarta, melalui proses perijinan dan sesuai prosedur Pendirian Induk Organisasi, dihadiri perwakilan KAPOLRI yang diwakilkan oleh Irjen. Polisi Drs. Anton Setiadji, S.H. M.H. yang menjabat sebagai Kadivkum POLRI, dihadiri perwakilan KASAD yang diwakilkan oleh Mayjen TNI Agus Sutomo yang menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, dihadiri perwakilan KASAU yang diwakilkan oleh Marsda TNI Nil Handri, S.E.
Pada MUNAS PORGASI Pertama ditunjuk secara mufakat, Ketua Umum PB PORGASI untuk masa bakti 2013 sampai dengan 2017, yaitu Brigjen. Polisi Drs. Setyo Wasisto, S.H. yang menjabat Dirkamneg Baintelkam POLRI.
Anggota
Terdapat 1705 Anggota Aktif Tercatat hingga 4 Ferbruari 2017, di bawah asuhan 126 Klub terdaftar, di bawah naungan 68 Pengurus Cabang PORGASI.
Pendataan anggota
Pengembangan Database dan Sistem Pendataan Anggota dimulai pada tanggal 14 Juni 2014, yaitu Perintah Setyo Wasisto selaku Ketua Umum, kepada Siswadi Siswo Pranoto sebagai Tim Pengembangan Sistem IT.
Akses Publik Database Anggota PORGASI https://t.me/PORGASI_Robot/anggota.
Edward le Despenser, Baron Pertama le Despencer
Edward le Despencer, Baron Pertama le Despencer, KG (juga disebut Despenser) (sekitar 24 Maret 1335 atau 1336 – 11 Nopember 1375) merupakan putra Edward le Despenser dan Anne, saudari Henry, Maharaja Ferrers dari Groby. Ia menjadi Maharaja Glamorgan pada tahun 1349.
Le Despencer pergi dengan Edward Pangeran Hitam ke Prancis, dan hadir di Pertempuran Poitiers. Di dalam pengakuan atas tindakannya di dalam perang-perang Prancis, ia dipanggil ke Parlemen sebagai seorang baron pada tahun 1357. Pada waktu yang sama, ia juga menjadi seorang Ksatria Garter.
Edward menikahi Elizabeth de Burghersh, putri Bartholomew de Burghersh, Baron Kedua Burghersh.
Mereka memiliki keturunan sebagai berikut:
Ia adalah sahabat dan pelindung Jean Froissart dan saudara tertua Henry le Despenser, Uskup Norwich.
Los Abrazos Rotos
Los Abrazos Rotos (Broken Embraces) yang berarti "pelukan-pelukan yang hancur" dalam bahasa Indonesia, adalah film drama Spanyol tahun 2009 yang ditulis dan disutradarai oleh Pedro Almodovar. Film ini merupakan film ketiga di mana Almodovar menyutradarai Penelope Cruz sebagai aktris utamannya.
Hymedesmia (Stylopus) crami
Hymedesmia (Stylopus) crami adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Hymedesmia dan famili Hymedesmiidae. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh Goodwin & Picton.
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Hymedesmia (Stylopus) crami juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Gunung Terror (Antarktika)
Gunung Teror (Inggris:Terror mount) adalah gunung berapi perisai besar yang membentuk bagian timur Pulau Ross, Antartika. Gunung Ini memiliki banyak kerucut sinder dan kubah lava di sisi-sisi perisai dan sebagian besar wilayahnya terletak di bawah hamparan es dan salju. Terror merupakan gunung berapi terbesar kedua dari empat gunung berapi yang membentuk Pulau Ross dan agak terlihat oleh gunung berapi tetangganya, yakni Gunung Erebus, yang memiliki jarak kira kira 30 km (19 mil) ke barat. Gunung Terror dinamai pada tahun 1841 oleh Sir James Clark Ross untuk kapal keduanya, HMS Terror. Kapten Teror adalah Kapten Francis Crozier yang merupakan teman dekat Ross.
Bahasa hewan
Bahasa hewan adalah bentuk komunikasi hewan non-manusia yang menunjukkan kemiripan dengan bahasa manusia. Hewan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai tanda seperti suara atau gerakan. Penggunaan tanda atau simbol semacam ini dapat dianggap cukup kompleks untuk disebut sebagai suatu bentuk bahasa jika memiliki banyak koleksi tanda, tanda-tandanya relatif arbitrer, dan dilakukan hewan diluar insting atau ekspresi. Dalam penelitian eksperimental, adanya komunikasi semacam ini antar hewan juga dapat dibuktikan melalui penggunaan leksigram (seperti yang digunakan oleh simpanse dan bonobo).
Munisipalitas Randers
Munisipalitas Randers adalah sebuah kawasan pemukiman (Denmark: kommune) di Region Midtjylland di semenanjung Jutlandia di Denmark tengah. Munisipalitas Randers memiliki luas sebesar 793 km² dan memiliki populasi sebesar 93.644 jiwa.
Dragunov SVU
Dragunov SVU (Снайперская винтовка укороченная, Snayperskaya Vintovka Ukorochennaya) atau OTs-03 SVU adalah senapan runduk varian dari SVD yang menggunakan konfigurasi bullpup. Senapan ini dikembangkan pada tahun 1994 oleh KBP untuk departemen dalam negeri Rusia. Senapan runduk ini lebih pendek dari SVD, hal ini disebabkan oleh laras yang lebih pendek 100 mm dari sebelumnya dan menggunakan konfigurasi bullpup. Laras yang lebih pendek dilengkapi dengan peredam kilat / suara dan mampu mengurangi recoil sampai dengan 40 %. Senapan ini dilengkapi dengan bidikan besi dan bidikan optik PSO-1 dan juga dapat dipasang bayonet pada bagian bawah larasnya.
Berbeda dengan rata-rata tembakan senapan runduk modern, rata-rata tembakan senapan ini adalah 30 peluru/menit dengan jangkauan tembak 400 m. Kebanyakan senapan runduk modern mampu menjangkau sampai 1000 m dengan rata-rata tembakan 5 peluru/menit.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa adalah kumpulan produk hukum yang dikeluarkan dengan tujuan Uni Eropa mencapai targetnya terkait konsumsi energi dan pengurangan dampaknya terhadap perubahan iklim pada tahun 2020. Target yang disusun tersebut kerap disebut sebagai target "20-20-20" mengingat objektifnya adalah pengurangan emisi gas rumah kaca di Uni Eropa sebesar 20 persen pada tahun 2020 dari tingkat emisi pada tahun 1990, meningkatkan konsumsi energi Uni Eropa dari sumber daya terbarukan menjadi setidaknya 20 persen, dan meningkatkan efisiensi energi di Uni Eropa sebanyak 20 persen. Ketiga target tersebut dicanangkan pada tahun 2007 dan dilegislasikan pada tahun 2009.
Kerajaan Pisacha
Kerajaan Pisacha merupakan kerajaan yang dihuni oleh para Pisacha, suku penghuni pegunungan yang berada di sekitar lembah Kashmir. Suku tersebut muncul dalam Mahābhārata sebagai suku yang eksotik bersama dengan suku lainnya. Kasmira dan Pisacha merupakan sekutu Duryodana. Beberapa di antara mereka menyembah Duryodana sebagai Dewa.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa
Dalam situsnya, Uni Eropa menekankan bahwa Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa adalah kunci dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dari berbagai fasilitas skala besar di sektor kelistrikan, industri, dan penerbangan. Skema tersebut mencakup sekitar 45 persen emisi gas rumah kaca Uni Eropa dan pada tahun 2020 diharapkan emisi dari ketiga sektor tersebut menurun 21 persen dari tingkat emisi pada tahun 2005.
Target Penurunan Emisi Nasional
Sekitar 55 persen dari emisi gas rumah kaca Uni Eropa yang tidak tercakup dalam skema Sistem Perdagangan Emisi Uni Eropa berasal dari sektor-sektor seperti perumahan, pertanian, pembuangan, dan transportasi (tidak termasuk penerbangan). Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca di sektor-sektor tersebut maka negara-negara anggota Uni Eropa menyusun target yang sifatnya mengikat secara hukum melalui Kebijakan Pembagian Upaya. Kebijakan tersebut terbagi atas dua periode kerja yakni 2013-2020 dan 2021-2030. Melaluinya diharapkan secara kolektif akan menurunkan emisi total Uni Eropa sebesar 10 persen pada tahun 2020 dan sebesar 30 persen pada tahun 2030 jika dibandingkan dengan tingkat emisi pada tahun 2005.
Target masing-masing negara anggota Uni Eropa dalam Kebijakan Pembagian Upaya ditentukan berdasarkan tingkat kekayaan relatif negara anggota bersangkutan yang diukur dari PDB per kapitanya. Negara anggota yang PDB per kapitanya lebih rendah memiliki target yang tidak seambisius negara anggota yang PDB per kapitanya lebih tinggi. Hal ini didasari bahwa negara anggota dengan PDB per kapita lebih rendah memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sehingga mengalami peningkatan emisi gas rumah kaca serta memiliki lebih sedikit dana untuk diinvestasikan terhadap upaya-upaya pengurangan emisi gas rumah kaca.
Masing-masing negara anggota memiliki otonomi penuh dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan.
Pompengan Pantai, Lamasi Timur, Luwu
Pompengan Pantai adalah nama sebuah desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Energi dari Sumber Daya Terbarukan
Upaya peningkatan konsumsi energi dari sumber daya terbarukan juga dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama antarnegara melalui tiga metode yakni transfer statistik, proyek bersama, dan skema dukungan bersama.
Proyek Bersama
Dalam proyek bersama, dua atau lebih negara anggota Uni Eropa dapat saling mendanai proyek energi terbarukan di bidang kelistrikan atau pemanasan dan pendinginan, dan kemudian membagi hasil dari proyek tersebut untuk memenuhi target masing-masing. Proyek-proyek tersebut tidak harus melibatkan transfer energi secara fisik dari suatu negara ke negara lain. Negara anggota juga dapat melakukan kerja sama dengan bukan negara anggota selama proyek tersebut menghasilkan listrik dan ada transfer energi secara fisik ke negara anggota Uni Eropa.
Skema Dukungan Bersama
Dalam metode ini, dua atau lebih negara anggota Uni Eropa dapat saling mendanai skema dukungan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan produksi energi terbarukan di wilayah salah satu atau lebih negara-negara anggota yang terlibat di dalamnya. Beberapa bentuk skema ini dapat dijalankan di antaranya dengan pembayaran energi terbarukan (feed-in tariff) bersama, pembayaran energi terbarukan premium bersama, kuota bersama, dan rezim perdagangan sertifikat.
Efisiensi Energi
Melalui Energy Efficiency Directive 2012/27/EU pada tahun 2012, Uni Eropa menargetkan efisiensi energi sebesar 20 persen berbanding dengan konsumsi energi yang diproyeksikan untuk tahun 2020. Hal tersebut bermakna Uni Eropa secara keseluruhan tidak boleh mengkonsumsi lebih dari 1.086 juta ton minyak atau jumlah setaranya pada tahun 2020 atau setara dengan menutup 400 pembangkit listrik. Masing-masing negara anggota Uni Eropa diharuskan menyusun target indikatif efisiensi energi nasional dan mempublikasikan laporan tahunan rencana aksi efisiensi energi nasional (NEEAP). NEEAP sendiri harus disusun setiap tiga tahun sekali.
Untuk periode 2021-2030 setiap negara anggota Uni Eropa diharuskan menyusun rencana energi dan iklim nasional (NECP) yang sifatnya terintegrasi untuk kurun waktu sepuluh tahun ke depannya. NECP masing-masing negara anggota harus selesai pada tahun 2019.
Dalam Energy Efficiency Directive yang direvisi pada tahun 2018 dan telah berlaku, target efisiensi energi Uni Eropa untuk tahun 2030 ditetapkan setidaknya 32,5 persen berbanding dengan konsumsi energi yang diproyeksikan untuk tahun 2030, serta dilengkapi dengan klausa yang memungkinkan adanya revisi untuk menaikkan target tersebut pada tahun 2023.
Kerangka Kerja Iklim dan Energi 2030
Sebagai tindak lanjut dari Paket Iklim dan Energi 2020, Uni Eropa telah merancang Kerangka Kerja Iklim dan Energi 2030 yang memiliki periode kerja antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2030 dan telah diadopsi oleh Dewan Eropa sejak Oktober 2014. Kerangka kerja tersebut menaikkan target yang hendak dicapai Uni Eropa jika dibandingkan dengan taret Paket Iklim dan Energi 2020. Ketiga target dalam kerangka kerja tersebut menjadi pengurangan emisi gas rumah kaca menjadi setidaknya 40 persen dari tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 1990, konsumsi energi terbarukan meningkat menjadi setidaknya 32 persen dari keseluruhan konsumsi energi Uni Eropa, dan peningkatan efisiensi energi menjadi setidaknya 32,5 persen. Target untuk konsumsi energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi sendiri telah direvisi pada tahun 2018.
(359585) 2010 UA47
(359585) 2010 UA47 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Troya Yupiter, yang terletak di orbit Yupiter. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.224, sementara magnitudo mutlaknya adalah 13.9.
Muhammad XII dari Granada
Abu Abdullah Muhammad XII (أبو عبد الله محمد الثاني عشر, Latinisasi: Boabdil, 1460? - 1533) adalah sultan Moor terakhir di Granada, Al-Andalus (dinasti Bani Nasri). Oleh orang-orang Spanyol ia dijuluki el chico, si kecil, dan el zogoybi, si malang. Ia menggantikan ayahnya Maula Abu Hasan, diusir dari Granada. Saat berkuasa, ia menyerang Kastilia, tetapi ditangkap di Lucena pada 1483. Ia lalu dibebaskan dengan syarat menjadi bawahan dari penguasa Kristen Spanyol Ferdinand II dari Aragon dan Isabella dari Kastilia, dan membayar upeti.
Bai Fan
Bai Fan adalah pemeran Tiongkok yang telah membintangi berbagai genre film dan seri televisi. Dia terkenal karena perannya dalam Ren Changxia (2005), Crime Domain (2008), No 1 Landmark (2010), Beijing Love Story (2012) dan Sha Mo Qing Shen Zhi Wu Yue Hua Kai.
(359585) 2010 UA47
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Strategi Jangka Panjang 2050
Sebulan setelah revisi untuk dua target Kerangka Kerja Iklim dan Energi 2030, Dewan Eropa visi jangka panjangnya untuk menciptakan ekonomi Eropa yang netral terhadap iklim pada tahun 2050. Strategi ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada dunia bahwa Eropa dapat menjadi pemimpin di bidang netralitas iklim dengan melakukan investasi terhadap solusi berbasis teknologi yang realistis, pemberdayaan warganya, dan penyelerasan tindakan di bidang-bidang kunci seperti kebijakan industrial, keuangan, dan penelitian dengan mengedepankan keadilan sosial selama masa transisi tersebut.
Muhammad XII dari Granada
Pada 1489, Muhammad XII diperintahkan oleh Ferdinand dan Isabella untuk menyerahkan Granada. Ia menolak dan Granada segera dikepung oleh tentara Kastilia. Pada 2 Januari 1492, Granada dikalahkan dan Muhammad XII menyerah. Jatuhnya Granada menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Al-Andalus. Muhammad XII lalu diasingkan ke pegunungan Alpujarras. Ia lalu pindah ke Fez, Maroko, dan meninggal pada tahun 1533.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Perkembangan
Pada tahun 2016 Agence France-Presse mengabarkan bahwa negara-negara anggota Uni Eropa diprediksi akan mencapai target dari Paket Iklim dan Energi 2020 dalam hal energi dari sumber daya terbarukan tetapi menekankan bahwa sektor transportasi masih tertinggal dan justru mengalami peningkatan emisi. Dalam pemberitaan yang sama Uni Eropa dikritisi oleh kelompok-kelompok lingkungan hidup atas minimnya tindakan yang diambil oleh organisasi supranasional tersebut untuk mengakhiri subsidi terhadap PLTU batubara.
Astragalus fabrisii
Astragalus fabrisii adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Fabaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Fabales. Spesies Astragalus fabrisii sendiri merupakan bagian dari genus Astragalus. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Gomez-Sosa.
Paket Iklim dan Energi Uni Eropa
Perkembangan
Pada tahun 2018 situs berita Belgia Euractiv menuliskan bahwa berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Lingkungan Eropa menunjukkan adanya perlambatan perkembangan dalam hal energi dari sumber daya terbarukan dan efisiensi energi dalam rangka memenuhi Paket Iklim dan Energi 2020 akibat meningkatnya konsumsi energi. Namun Badan Lingkungan Eropa menegaskan bahwa Uni Eropa masih berada di langkah yang tepat dalam memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Paket Iklim dan Energi 2020.
Pranala luar
Directive 2009/28/EC
Directive 2009/29/EC
Directive 2009/31/EC
Decision No. 406/2009/EC of the Parliament and the Council
Lasiopogon septentrionalis
Lasiopogon septentrionalis adalah spesies lalat yang tergolong famili Asilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari genus Lasiopogon, ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini mempunyai insting predator yang agresif dan makanannya utamanya adalah serangga lain.
Sun Bin Bingfa
Sun Bin Bing Fa (孫臏兵法) ditulis oleh Sun Bin(孫臏) adalah salah satu klasik militer terkenal di Cina yang mirip dengan Sun Zi Bingfa yang merupakan teori strategi militer selama Zaman Musim Semi dan Gugur dan Periode Negara Perang. Menurut catatan sejarah Han, Sun Bin menulis 89 bagian dengan 4 volume gambar.