cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Zakat hasil pertanian
Waktu pengeluaran
عَنْ عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ وَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا
Ketuanan Melayu
"Malaysian Malaysia!" (Malaysia-nya orang Malaysia)
Beberapa politikus Melayu memiliki pandangan yang berbeda dari mayoritas UMNO. Ismail Abdul Rahman memberitahukan parlemen bahwa "... baik Perikatan dan PAP menjunjung konsep Malaysian Malaysia," namun hanya berbeda dalam metode penerapannya saja. Ismail mengkarakterisasikan pendekatan PAP sebagai "jalan lurus non-komunalisme" sedangkan Perikatan memerlukan "dua langkah. Pertama, keharmonisan antar ras; kedua, keadaan non-komunalisme." Pernyataan ini ditolak Lee sebagai "lip service" yang tidak dapat dianggap serius kecuali segala tindak tanduk golongan Ultra dikontrol dan dihentikan.
Zakat hasil pertanian
Waktu pengeluaran
Dari ‘Attab bin Asid, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menaksir anggur sebagaimana menaksir kurma. Zakatnya diambil ketika telah menjadi anggur kering (kismis) sebagaimana zakat kurma diambil setelah menjadi kering.”[19] Walau hadits ini dho’if (dinilai lemah) namun telah ada hadits shahih yang disebutkan sebelumnya yang menyebutkan dengan lafazh zabib (anggur kering atau kismis) dan tamr (kurma kering).
Ketuanan Melayu
Pendepakan Singapura dari Malaysia
Lee Kuan Yew terus melancarkan kampanyenya, membentuk Dewan Solidaritas Malaysia (Malaysian Solidarity Council, MSC) yang terdiri dari partai-partai multirasial seperti PAP, Partai Progresif rakyat (People's Progressive Party, PPP) dan Partai Demokrasi Bersatu (United Democratic Party, UDP) pada tahun 1965. Pada pertemuan umum pertama dan terakhir MSC, beberapa pemimpin partai-partai ini menyampaikan pidato mereka yang mendukung konsep Malaysian Malaysi. D.R. Seenivasagam dari PPP menuduh Perikatan menggunakan Pasal 153 Konstitusi untuk "mengintimidasi non-Melayu", manakala Ong Kee Hui dari Partai Rakyat Sarawak Bersatu (Sarawak United People's Party, SUPP) mengatakan bahwa "Kami dapat melihat perilaku intoleransi dan memuncaknya tanda-tanda penolakan atas kesetaraan politik kepada orang-orang non-Melayu. Demi negara kita dan kita sendiri, hal ini harus dihentikan dan kejatuhan ke dalam rasialisme sempit harus diawasi. Kesetaraan politik haruslah diberikan kepada siapapun yang tinggal di sini dan menjadikan negara ini tanah air mereka, tanpa peduli asal usul rasial mereka."
Zakat hasil pertanian
Waktu pengeluaran
Simak selengkapnya disini. Klik https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html
Ketuanan Melayu
Pendepakan Singapura dari Malaysia
Setelahnya, anggota parlemen dari UMNO Mahathir bin Mohamad menyerang Lee dalam parlemen: "[Orang Tionghoa Singapura] tidak pernah mengetahui kekuasaan Melayu dan tidak dapat menerima gagasan bahwa orang-orang yang telah mereka tundukkan (orang Melayu) sekarang berada dalam posisi memerintah mereka." Lee merespon pernyataan tersebut dalam bahasa Melayu: "Tentu terdapat jutawan-jutawan Tionghoa dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar. Apakah ini adalah jawaban untuk membuat beberapa Melayu menjadi jutawan dengan mobil-mobil dan rumah-rumah yang besar? ... Apabila kita memperdaya rakyat untuk percaya bahwa mereka miskin karena mereka tidak memiliki hak-hak Melayu atau karena anggota oposisi menentang hak-hak Melayu, di manakah kita akan berakhir? Anda membuat rakyat pedesaan percaya bahwa mereka miskin karena kami tidak berbicara bahasa Melayu, karena pemerintah tidak menulis dalam bahasa Melayu, sehingga ia mengharapkan keajaiban untuk terjadi [ketika bahasa Melayu menjadi satu-satunya bahasa nasional]. Pada saat kita semua berbicara bahasa Melayu, ia akan mendapatkan peningkatan standar hidup, dan apabila hal itu tidak terjadi, apakah yang akan terjadi? Manakala, kapanpun kegagalan dalam kebijakan ekonomi, sosial, dan kependidikan terjadi, anda akan datang dan mengatakan, oh, orang-orang Tionghoa, India, dan lainnya yang jahat ini menentang hak-hak Melayu. Mereka tidak menentang hak-hak Melayu. Mereka, kaum Melayu, memiliki hak sebagai warga negara Malaysia untuk naik ke tingkatan pelatihan dan pendidikan yang telah dihasilkan oleh komunitas-komunitas yang lebih kompetitif, yaitu komunitas non-melayu. Inilah yang harus dilakukan, tidakkah demikian? Bukan dengan menyodorkan mereka doktrin-doktrin terbelakang bahwa apa yang harus mereka lakukan adalah mendapatkan hak-hak Melayu untuk sebagian kecil orang Melayu istimewa dan permasalahan mereka akan terselesaikan."
Pada akhirnya, Tunku Abdul Rahman, merasa muak dengan semua permainan politik dan diyakinkan bahwa percekcokan retorika lebih jauh lagi akan berakhir pada kekerasan, meminta Singapura untuk memisahkan diri dari Malaysia. Singapura menjadi negara merdeka pada tahun 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri pertamanya.
Permasalahan bahasa
Konstitusi secara spesifik menentukan bahwa penggantian bahasa nasional dari bahasa Inggris menjadi bahasa Melayu ditunda selama 10 tahun. Seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu 10 tahun itu pada tahun 1967, beberapa kaum Tionghoa mulai gelisah dan menuntut kebijakan bahasa yang lebih liberal dan mengizinkan penggunaan bahasa Mandarin dalam acara-acara publik tertentu. Ekstremis dari UMNO dan PAS bereaksi keras atas tuntutan itu, namun Perikatan memberikan kompromi dalam Undang-Undang Bahasa Nasional yang mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, namun mengizinkan penggunaan Bahasa Inggris dalam kondisi tertentu dan penggunaan bahasa non-Melayu dalam kegiatan tak resmi. Tunku Abdul Rahman menyebutnya sebagai "arah yang menjamin kedamaian", namun undang-undang tersebut dicemooh oleh banyak orang Melayu, yang membentuk Front Aksi Bahasa Nasional dengan harapan membalikkan ataupun mengamendemen undang-undang tersebut. Kepemimpinan Tunku juga secara terbuka dipertanyakan.
Insiden 13 Mei
Pada tahun 1969, Pemilihan Umum Malaysia diadakan. Pemilihan umum ini adalah pemilihan pertama yang diikuti oleh partai-partai oposisi non-Melayu secara besar-besaran, selain pada pemilihan tahun 1964 yang diikuti PAP dari Singapura. Dua partai oposisi utama adalah Partai Aksi Demokratik (Democratic Action Party, DAP) yang merupakan lanjutan dari partai PAP dan Partai Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) yang merupakan partai multirasial pimpinan Lim Chong Eu, dan intelektual kelas menengah lainnya seperti Tan Chee Khoon dan Syed Hussein Alatas. Kedua partai tersebut mengajukan proposal kebijakan mengenai bahasa, pendidikan, dan hak-hak Melayu yang berseberangan dengan kebijakan pemerintah. DAP terus berkampanye "Malaysian Malaysia" setelah Singapura pimpinan Lee Kuan Yew memisahkan dari Malaysia. Beberapa politkus dari DAP utamanya menyerukan pengangkatan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa Tamil sebagai bahasa nasional bersama-sama dengan bahasa Melayu. Dukungan pemerintah yang lebih kuat terhadap pendidikan kaum Tionghoa juga dituntut.
PAS, dipihak lainnya, mencoba menarik suara dengan menuduh UMNO menjual hak-hak orang asli Melayu kepada pendatang asing. Ketika hasil pemilihan umum diumumkan, PAS berhasil mendapatkan kemenangan kecil, namun DAP dan Gerakan lebih sukses dan menggantikan pemerintahan Perikatan di tiga negara bagian. Ini juga hampir menjatuhkan mayoritas dua per tiga kursi parlemen yang dipegang oleh Perikatan. Kemenangan ini didapatkan dari suara-suara yang sebelumnya mendukung MCA. Setelah pemilu ini, MCA kemudian mengumumkan bahwa ia tidak akan berpartisipasi dalam pemerintahan yang baru. Partai DAP dan Gerakan yang memenangkan beberapa kursi melakukan pawai kemenangan di ibu kota Kuala Lumpur pada 11 Mei dan 12 Mei, di mana banyak partisipan mencela orang Melayu dan meneriakkan slogan-slogan seperti "Semua Melayu kasi habis". Pernyataan permintaan maaf dilayangkan setelah pawai itu. Namun, kaum Melayu yang terkejut menyalahkan kaum Tionghoa karena telah mengkhianati "rumusan Perikatan dengan memberikan suara kepada oposisi yang membangkitkan kembali masalah mendasar seperti hak-hak Melayu dan bahasa nasional".
Para ekstremis Melayu menyambut baik pengunduran MCA, merasa pemerintahan yang didominasi oleh UMNO dan Melayu akan lebih memajukan kepentingan Melayu. UMNO juga mengadakan pawainya sendiri, yang pada akhirnya berakhir rusuh pada tanggal 13 Mei 1969. Kerusuhan ini kemudian disebut sebagai "Insiden 13 Mei". Pawai ini dilaporkan diorganisasikan oleh Menteri Besar Selangor Harun bin Idris, yang dianggap sebagai seorang Chauvinis Melayu. Para pendukung UMNO berkumpul di rumah Harun pada sore 13 Mei, di mana pawai ini akan bermulai, penuh dengan parang dan senjata-senjata lain. Beberapa pemimpin mengutuk "hinaan" para "kafir" pada pawai sebelumnya, menyerukan pawai tandingan untuk "mengajari orang Tionghoa pelajaran" atas penantangan mereka terhadap supremasi Melayu. Dengan cepat, gerombolan anggota pawai mulai menyerang pengendara-pengendara motor Tionghoa, dan melancarkan pembakaran ke rumah-rumah dan toko-toko Tionghoa. Kerusuhan ini menyebar dan berlanjut selama dua hari.
Akibat kerusuhan ini, Parlemen diberhentikan dan kedaruratan negara dideklarasikan. Dewan Operasi Nasional dibentuk untuk menjalankan administrasi negara dalam keadaan genting. Walaupun kerusuhan telah berakhir, ketegangan masih berlanjut. Boikot kaum non-Melayu terhadap barang-barang buatan dan jasa Melayu didukung secara penuh, manakala banyak kaum Melayu seperti Mahathir Mohamad dan Raja Muktaruddin Daim menyerukan pemerintahan otokrasi satu partai di bawah UMNO. Menurut beberapa sumber, salah satu golongan "ultra" yang terdiri dari Syed Nasir Ismail, Musa Hitam, dan Tengku Razaleigh, merasa bahwa Konstitusi yang membagi kekuasaan kepada tiap kaum telah gagal dan setuju agar negara ini "dikembalikan" kepada orang Melayu. Dicurigai bahwa mereka setuju untuk mengutus Mahathir ke Kuala Lumpur untuk melancarkan kampanye anti-Tunku.
Mahathir menulis sepucuk surat terbuka kepada Tunku dan menuduhnya "memberikan orang Tionghoa apa yang mereka tuntut ... anda telah memberikan mereka terlalu banyak muka." Dengan segera, pelajar-pelajar dari perguruan tinggi di seluruh negeri mulai berdemonstrasi, menyerukan pengunduran diri Tunku dan pengangkatan pemimpin yang dapat mengembalikan "kedaulatan Melayu". Kerusuhan sporadis yang dipercayai diprovokasi oleh lawan-lawan Tunku pun mulai terjadi.
Daripada tunduk terhadap tuntutan pengunduran diri, Tunku Abdul Rahman mengeluarkan Mahathir dan Musa Hitam dari UMNO. Menteri Dalam Negeri Ismail Abdul Rahman mencurigai bahwa "kaum Ultra ini percaya kepada teori liar dan fantastis mengenai dominansi absolut satu ras terhadap kaum-kaum yang lain tanpa peduli terhadap Konstitusi ... Polarisasi telah terjadi dalam politik Malaysia dan kaum rasialis ekstrem yang ada di antara anggota partai pemerintah mulai melakukan upaya menjatuhkan kepemimpinan sekarang."
Dilema Melayu dan Kebijakan Ekonomi Baru
Setelah dikeluarkan dari UMNO, Mahathir menghabiskan waktunya menulis buku Dilema Melayu yang di dalamnya ia menulis "bahawa orang Melayulah penduduk asal atau penduduk bumiputera Tanah Melayu (Malaya) dan orang Melayulah sahaja yang dapat mendakwa Tanah Melayu sebagai satu-satunya negara mereka. Mengikut amalan di seluruh dunia, maka ini bermakna orang Melayu mempunyai hak-hak yang tidak dapat dipisahkan mengenai bentuk dan tanggungjawab kewarganegaraan yang boleh dikenakan ke atas warganegara yang bukan berketurunan bumiputera."
Mahatir mengekspresikan ketidaknyamanannya dengan "terlalu ramai warganegara bukan Melayu yang boleh menguasai orang-orang Melayu sebaik sahaja segala perlindungan itu dihapuskan" ketika "Secara tiba-tiba sedarlah orang Melayu bahawa dia tidak boleh menganggap Tanah Melayu sebagai tanah airnya. Tidak ada lagi Tanah Melayu — tanah air bagi orang Melayu. Dia sekarang sudah jadi orang lain, orang Malaysia, tetapi orang Melayu Malaysia dengan kuasanya di Tanah Melayu — tanah airnya — sekarang bukan sahaja diperkongsikan dengan orang lain, malahan diperkongsikan secara tidak sama rata. Tambahan pula dia sekarang diminta supaya melepaskan lebih banyak lagi pengaruh yang ada padanya." Sesaat setelah Mahathir menjadi Perdana Menteri, Mahathir membantah ia telah mengubah pandangannya sejak ia menulis buku tersebut.
Rasional utama implementasi Kebijakan Ekonomi Baru seperti yang dijelaskan dalam Rancangan Malaysia Kedua adalah untuk mengalamatkan "ketidakseimbangan ekonomi" antara orang Tionghoa dengan orang Melayu. Pada tahun 1969, kaum Melayu hanya menguasai 1.5% ekonomi manakala kaum Tionghoa menguasai 22.8%; sisanya dikuasai oleh orang asing. Beberapa penentang kebijakan ini berargumen bahwa manakala peningkatan penguasaan ekonomi oleh orang Tionghoa mengorbankan orang Melayu, pertumbuhan ketimpangan ekonomi yang terbesar terjadi pada orang Melayu terkaya dengan orang Melayu termiskin. Antara tahun 1957 sampai dengan tahun 1970, penguasaan perekonomian Melayu oleh 20% orang Melayu terkaya meningkat dari 42,5% menjadi 52,5%, manakala 40% orang Melayu termiskin mendapatkan penurunan dari 19,5% menjadi 12,7%.
Dewan Operasi Nasional mengeluarkan laporannya sendiri menganalisas akar permasalahan kekerasan 13 Mei. Disebutkan bahwa bahkan dalam bidang pelayanan sipil yang dipekerjakan oleh orang Melayu sendiri, pegawai sipil non-Melayu melebih pegawai sipil Melayu dalam banyak bidang. Pegawai sipil Melayu hanya menjadi mayoritas dalam Kepolisian dan Militer. Laporan ini menyimpulkan: "Tuduhan bahwa kaum non-Melayu dikesampingkan dianggap oleh orang Melayu sebagai pemelintiran yang disengajakan. Orang Melayu yang telah merasa dikesampingkan dalam kehidupan ekonomi negara, sekarang mulai merasa terancam kedudukannya dalam bidang pelayanan sipil. Sikap pintu tertutup yang diterapkan kepada kaum Melayu oleh kaum non-Melayu dalam banyak sektor privat dalam negara ini tidak pernah diungkit oleh politikus-politikus non-Melayu."
Menurut Rancangan Malaysia Kedua, Kebijakan Ekonomi Baru bertujuan untuk "menciptakan komunitas komersial dan industri Melayu" melalui "perusahaan-perusahaan kepemilikan penuh maupun patungan." Sebelum rancangan ini, pemerintah Malaysia hanya memainkan peran "administratif, suportif, dan regulatoris" dalam usaha mengalamatkan ketimpangan ekonomi, namun menghindari "usaha perwakilan secara langsung dan aktif" dalam mengedepankan kepentingan Melayu. Dengan Rancangan Malaysia Kedua, pemerintah Malaysia tidak hanya "membatasi akses populasi Tionghoa dan India ke universitas-universitas dan kepegawaian negara," namun juga secara aktif ikut campur dalam ekonomi agar "[Bumiputera] mendapatkan bagian yang lebih besar dalam kegiatan bisnis".
Sebelum Kebijakan Ekonomi Baru, telah terdapat berbagai program-program aksi afirmatif yang dijalankan pemerintah Malaysia. Namun, kebanyakan hanyalah berfokus pada sektor pelayanan sipil. Penerimaan masuk perguruan-perguruan tinggi negara juga didasarkan pada kemampuan pelajar. Pemerintahan Tunki lebih memilih kebijakan laissez-faire dan meminimalisasi intervensi ekonomi. Walaupun beberapa badan pemerintah sebelumnya seperti Lembaga Kemajuan Kampung & Perusahaan (Rural & Industrial Development Authority, RIDA) telah didirikan untuk membantu para wirausahawan Melayu, program-program badan ini dikritik karena memberikan bantuan berdasarkan pada koneksi politik. RIDA kemudian diganti namanya menjadi Majlis Amanah Rakyat (MARA) pada tahun 1965 sebagai simbol perkembangan kewirausahaan Melayu.
Walaupun Kebijakan Ekonomi Baru bertujuan mengatasi ketimpangan ekonomi, kebijakan ini dengan cepat diasosiasikan dengan Ketuanan Melayu. Walaupun jarang sekali kedua hal ini secara langsung disamakan, keduanya sering diungkit secara bersamaan dan disiratkan bahwa konsep Kebijakan Ekonomi Baru diturunkan dari Ketuanan Melayu.
Amandeman konstitusi dan perubahan kebijakan lainnya
Perubahan-perubahan ini mendapatkan penentangan yang keras dan pihak oposisi dan luar negeri. Ketika rancangan perubahan pertama diumumkan, Britania menuduh bahwa perubahan ini akan "mempertahankan sistem feodal yang mendominasi masyarakat Melayu" dengan "memberikan lembaga monarki konstitusional ini kuasa pemblokiran yang besar". Penyensoran isu-isu sensitif ini dicap bertolak belakang dengan seruan Tun Abdul Razak yang menyerukan "realisasi penuh masalah-masalah yang sensitif tidak boleh lagi disembunyikan dalam karpet..." Beberapa kritikus berargumen bahwa Pasal 153 tidaklah lebih dari sebuah "mangkuk nasi kertas" dan bahkan tidak memberikan Orang Asli dan suku-suku aborigin lainnya hak-hak khusus Melayu.
Perbuahan kebijakan penting lainnya berkaitan dengan bidang pendidikan. Pada tahun 1970, pemerintah Malaysia menentukan bahwa bahasa Melayu menggantikan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Walaupun pembiayaan pemerintah atas pendidikan kaum Tionghoa dan Tamil terus berlanjut, banyak kaum non-Melayu yang menganggap kebijakan baru ini sebagai yang "paling diskriminatif". Alasan pemerintah adalah perubahan ini akan memberikan kaum Melayu peluang mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan akan menyatukan para siswa-siswa sekolah dan memelihara keharmonisan antar kaum serta secara tidak langsung menekankan "kemelayuan negara Malaysia".
Pada tahun yang sama pula, Kebijakan Kebudayaan Nasional (Dasar Kebudayaan Kebangsaan) diumumkan. Syed Nasir Ismail menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan "identitas Muslim Bumiputera" (identiti Islam Kebumiputraan) bagi seluruh warga Malaysia. Intinya, tujuan Kebijakan Kebudayaan Nasional ini adalah untuk mengasimilasikan kaum-kaum pendatang (Tionghoa dan Tamil) ke dalam identitas pribumi Malaysia. Walaupun mendapatkan penetangan yang kuat dari kaum Tionghoa, pemerintah Malaysia menolak untuk menarik Kebijakan Kebudayaan Nasional. Untuk memperkuat kesatuan nasional, ideologi nasional Malaysia, Rukunegara, diperkenalkan.
Politik dan Dominasi Melayu
Model Partai Perikatan yang lama, di mana tiap-tiap kaum diwakili oleh satu partai ditinggalkan dengan pembentukan Barisan Nasional (BN) pada tahun 1974. Beberapa partai oposisi sebelumnya, meliputi Gerakan, PPP, dan PAS, bergabung ke dalam BN yang dipimpin UMNO. Walaupun MCA dan MIC disertakan dalam BN, pengaruh kedua partai ini menurun dikarenakan partisipasi partai-partai non-Melayu lainnya dalam koalisi. Pada tahun 1977, PAS dikeluarkan dari koalisi dan UMNO menjadi satu-satunya perwakilan partai Melayu di BN, walaupun terdapat partai-partai non-Melayu yang juga mewakili kepentingan Melayu. Setelah pengeluaran PAS, PAS melakukan pendekatan yang berbeda atas hak khusus Melayu, mengutuk Kebijakan Ekonomi Baru mendiskriminasi kaum lain serta tidak Islami.
Perang Punik I
Perang Punik Pertama (264-241 SM) adalah perang pertama antara Roma dan Kartago, dua negara terkuat di kawasan barat Mediterania. Selama 23 tahun, kedua negara bertarung memperebutkan supremasi dalam konflik sinambung terlama dan perang laut terbesar pada Abad Kuno. Tempat-tempat yang paling sering menjadi ajang pertempuran adalah Pulau Sisilia, perairan sekitar Pulau Sisilia, dan pesisir Afrika Utara. Sesudah menelan banyak korban jiwa maupun materi dari kedua belah pihak, perang ini berakhir dengan kemenangan bangsa Romawi.
Ketuanan Melayu
Politik dan Dominasi Melayu
Semasa 1970-an, ketika Kebijakan Ekonomi Baru sedang jaya-jayanya, "Dominasi Melayu" merupakan fakta kehidupan bernegara yang diterima oleh kebanyakan rakyat Malaysia. Manakala pada periode 1957 sampai dengan 1969 "Dominasi Melayu" dibendung oleh "tawar-menawar antaretnis" dalam pemerintahan Partai Perikatan, sejak Insiden 13 Mei, banyak ahli politik yang memandang bahwa lingkungan politik telah berubah menjadi didominasi oleh "kontrol hegemoni" Melayu dan UMNO; pada tahun 1970, salah satu anggota kabinet mendeklarasikan bahwa hak khusus Melayu akan terus ada "ratusan tahun ke depan". Tunku mengamati pada tahun 1977 bahwa "tampaknya kaum non-Bumiputera memandang bahwa mereka telah menjadi warga negara kelas dua dalam negara ini." Kebijakan etnik pemerintah Malaysia terus didasarkan atas dua argumen dasar Mahathir, yaitu status "historis" kekuasaan Melayu atas Malaya dan "kebutuhan khusus" Melayu. Oleh karena diskusi publik mengenai isu-isu ini dikriminalisasikan, terdapat sedikit sekali literatur-literatur lokal yang membahas supremasi Melayu.
Pergerakan Pemuda UMNO khususnya menjaga citra "ultra" ini sejak tahun 1960-an. Salah satu wakil ketuanya mengatakan bahwa "Tujuan asal UMNO adalah memperjuangkan kepentingan ras Melayu dan ini harus diteruskan. Kita tidak ingin adanya faksi-faksi dalam UMNO." Pada tahun 1980, Tun Hussein Onn mengumumkan bahwa ia akan meletakkan jabatannya kepada Mahathir oleh karena kesehatan yang memburuk. Mahathir menjadi perdana menteri pada tahun 1981 dengan Musa Hitam sebagai wakilnya.
Aksi afirmatif dan protes kaum Tionghoa
Kebijakan-kebijakan afirmatif Kebijakan Ekonomi Baru dilanjutkan di bawah pemerintahan Mahathir. Para ahli politik menganggap pemerintahannya sebagai kelanjutan "kontrol hegemoni" politik Malaysia oleh kaum Melayu dan UMNO secara khususnya. Pada masa ini, Mahathir berfokus pada konsolidasi kekuasaanya dalam UMNO dan pemerintahan. Akibatnya, hanya ada sedikit konfrontasi langsung antara kaum Melayu dengan non-Melayu mengenai Ketuanan Melayu.
Parlemen Kanada
Gubernur jenderal, atas nama monarki, memanggil dan mengangkat 105 senator atas saran perdana menteri, sementara masing-masing dari 338 anggota Dewan Rakyat – disebut anggota Parlemen (MP) – mewakili sebuah daerah pemilihan, biasanya disebut sebagai riding, dan dipilih oleh pemilih Kanada yang berada di riding. Gubernur jenderal juga memanggil dan mengangkat Dewan Rakyat, dan dapat memprorogasi atau membubarkan Parlemen, untuk mengakhiri sesi parlementer atau mengadakan pemilihan umum. Gubernur jenderal juga menyampaikan Pidato Tahta pada pembukaan setiap Parlemen baru (raja kadang-kadang melakukannya, bukan gubernur jenderal, ketika mengunjungi Kanada).
Parlemen saat ini, dipanggil oleh Gubernur Jenderal Mary Simon pada November 2021, adalah Parlemen ke-44 sejak Konfederasi pada tahun 1867. Bahasa resmi Parlemen adalah bahasa Inggris dan Prancis.
Perang Punik I
Kedua belah pihak akhirnya menyepakati perjanjian damai yang mewajibkan Kartago membayar pampasan perang dan mengakibatkan Pulau Sisilia dianeksasi menjadi daerah jajahan bangsa Romawi. Sejak saat itu, Roma menjadi negara dengan kekuatan militer paling unggul di kawasan barat Mediterania, dan lambat laun menjadi yang terunggul di seluruh kawasan Mediterania. Jerih payah bangsa Romawi membangun 1.000 galai selama berlangsungnya Perang Punik Pertama membuahkan pengalaman berharga yang menjadi landasan dominasi maritim Roma selama 600 tahun. Pada akhir perang ini, timbul pemberontakan besar di dalam tubuh Kemaharajaan Kartago, tetapi dapat diberantas. Kompetisi strategis yang masih menggantung di antara Roma dan Kartago menyebabkan Perang Punik II meletus pada tahun 218 SM.
Ketuanan Melayu
Aksi afirmatif dan protes kaum Tionghoa
Ketegangan mulai muncul setelah Pemilihan Umum Malaysia tahun 1986, ketika UMNO berhasil mendapatkan mayoritas kursi Parlemen, mengizinkan UMNO membentuk pemerintahan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai-partai lain. Beberapa pemimpin UMNO dengan serius mendiskusikan kemungkinan pemerintahan tanpa koalisi ini. Salah satu pemimpin tersebut, Abdullah Ahmad Badawi, secara publik mendukung supremasi Melayu secara permanen dan menurunkan status kaum non-Melayu sebagai warga negara kelas dua. Seruan ini pada akhirnya tidak dihiraukan dan pemerintahan koalisi Barisan Nasional tetap berlanjut. Walau demikian, beberapa pejabat UMNO memperingati partai-partai non-Melayu untuk tidak "bermain api" dengan mempertanyakan isu-isu seperti hak khusus orang Melayu (Hak Keistimewaan Orang Melayu). Dalam Majelis Umum UMNO tahun itu, Mahathir menyatakan: "Kita tidak berharap mencuri hak-hak orang lain. Namun janganlah biarkan orang lain mencuri hak-hak kita." Ketika parlemen bersidang, DAP mulai menyerukan keberatannya mengenai pembagian warga Malaysia menjadi "warga negara kelas satu dan kelas dua". Sebagai balasannya, beberapa anggota parlemen UMNO mulai menyebut-nyebut kaum non-Melayu sebagai pendatang asing dalam parlemen. Ketika DAP mencoba untuk melakukan penelusuran distribusi ekonomi antar kaum untuk mengevaluasi progres Kebijakan Ekonomi Baru, peraturan parlemen (Peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat) diamendemen sehingganya melarang penelusuran tersebut. Hal ini membuat DAP menuduh bahwa sasaran Kebijakan Ekonomi Baru telah tercapai agar dapat dibuat kadaluwarsa pada tahun 1990.
Perang Punik I
Sumber-sumber primer
Istilah Punik berasal dari kata Latin Punicus (atau Poenicus), artinya "orang Kartago", merujuk kepada leluhur bangsa Kartago, yakni bangsa Fenisia (Phoenices; Φοινίκη, Foinike). Sumber utama hampir semua aspek Perang Punik Pertama adalah karya tulis Polibios (ca.200–ca.118 SM), cendekiawan Yunani yang diberangkatkan ke Roma pada tahun 167 SM sebagai sandera. Kumpulan karya tulisnya mencakup sebuah buku panduan taktik-taktik militer yang sekarang sudah musnah, tetapi karya tulis yang membuatnya terkenal pada zaman modern adalah Historíai (Bunga Rampai Sejarah), yang ia tulis sesudah tahun 146 SM, atau kira-kira satu abad seusai Perang Punik Pertama. Karya tulis Polibios secara luas dianggap objektif dan sangat netral, karena mengambil posisi tengah di antara sudut pandang Kartago dan sudut pandang Romawi.
Katolikos
Dalam kasus lainnya seorang katolikos mengepalai suatu Gereja partikular dan tunduk pada seorang patriark atau kepala Gereja yang lain. Kata katolikos berasal dari bahasa Yunani Kuno καθολικός, pl. καθολικοί, dalam bahasa Inggris berarti concerning the whole, universal or general; atau dalam bahasa Indonesia berarti "umum", "keseluruhan". Pada awalnya, istilah ini berasal dari Kekaisaran Romawi.
Perang Punik I
Sumber-sumber primer
Sejak tahun 2010, para arkeolog sudah menemukan 19 buah penyeruduk perunggu buatan Romawi maupun Kartago di perairan lepas pantai barat Sisilia. Sepuluh buah ketopong perunggu dan ratusan amfora juga sudah ditemukan. Sesudah itu masih ditemukan lagi penyeruduk-penyeruduk, tujuh buah ketopong, enam buah amfora yang masih utuh, dan sejumlah besar fragmen. Masing-masing penyeruduk diyakini terpasang pada satu bangkai kapal saat karam ke dasar laut. Menurut para arkeolog yang terlibat, lokasi penemuan artefak-artefak tersebut mendukung keterangan Polibios tentang tempat berlangsungnya Pertempuran Aegates. Berdasarkan ukuran penyeruduk-penyeruduk tersebut, para arkeolog yang mempelajarinya yakin bahwa semuanya berasal dari kapal jenis triremis, bertentangan dengan keterangan Polibios bahwa semua kapal perang yang terlibat di dalam pertempuran itu berjenis quinqueremis. Meskipun demikian, mereka yakin bahwa banyaknya amfora yang sudah teridentifikasi menguatkan keakuratan aspek-aspek lain dari keterangan Polibios tentang pertempuran tersebut. "Inilah tempuran catatan arkeologi dan catatan sejarah yang diidam-idamkan," ungkap mereka.
Latar belakang
Sebelum Perang Punik Pertama, negara Republik Roma sudah seabad lamanya meluaskan wilayah lewat kekuatan militer di kawasan selatan Jazirah Italia. Roma mendaulat Jazirah Italia di sebelah selatan Sungai Arno pada tahun 272 SM, ketika kota-kota Yunani di kawasan selatan Italia (Magna Graecia) menyerah menjelang berakhirnya Perang Piros. Sementara itu, negara Kartago, yang berpusat di Tunisia sekarang ini, sudah menguasai kawasan selatan Spanyol, sebagian besar pesisir Afrika Utara, Kepulauan Balears, Korsika, Sardinia, dan bagian barat Pulau Sisilia. Dengan wilayah kedaulatan yang begitu luas, Kartago menjadi semacam kemaharajaan militer dan perdagangan. Sejak tahun 480 SM, Kartago melancarkan serangkaian perang tanpa hasil yang pasti melawan negara-negara kota Yunani di Pulau Sisilia di bawah pimpinan Sirakusa. Kartago dan Roma adalah negara-negara terkuat sekawasan barat Laut Tengah pada tahun 264 SM. Kedua negara sudah beberapa kali menjalin persahabatan lewat perjanjian-perjanjian persekutuan resmi yang ditandatangani pada tahun 509 SM, 348 SM, dan sekitar tahun 279 SM. Hubungan Roma dan Kartago berjalan baik, dan hubungan dagang di antara kedua negara berjalan lancar. Saat berlangsungnya Perang Piros (280–275 SM) melawan seorang raja dari Epiros yang bergantian menyerang Roma di Jazirah Italia dan Kartago di Pulau Sisilia, Kartago memasok persenjataan bagi angkatan perang Roma dan setidaknya pernah satu kali mengerahkan kapal-kapal angkatan lautnya untuk mengangkut pasukan Romawi.
Pada tahun 289 SM, laskar Mamertini, sepasukan prajurit sewaan Italia yang pernah disewa Sirakusa, menduduki kota Messana (sekarang Messina) di ujung timur Pulau Sisilia. Karena kewalahan menghadapi tekanan Sirakusa, laskar Mamertini mengajukan permohonan bantuan kepada Roma maupun Kartago pada tahun 265 SM. Kartago bertindak lebih dulu dengan menekan Hiero II, Raja Sirakusa, agar menghentikan aksinya, dan meyakinkan laskar Mamertini untuk menerima penempatan garnisun Kartago di Messana. Menurut Polibios, timbul perdebatan sengit di Roma mengenai perlu tidaknya mengabulkan permohonan laskar Mamertini. Karena Kartago sudah menempatkan garnisunnya di Messana, pengerahan bantuan dari Roma akan mudah memancing perang dengan Kartago. Roma tidak pernah menunjukkan minat terhadap Pulau Sisilia sebelumnya, dan tidak berniat menolong laskar yang sudah merampas sebuah kota dari pemiliknya yang sah. Meskipun demikian, banyak di antara mereka yang tergiur melihat peluang untuk menuai keuntungan moneter andaikata berhasil mendapatkan tempat berpijak di Sisilia. Karena tidak berhasil mencapai mufakat, majelis tua-tua bangsa Romawi menyerahkan pengambilan keputusan ke tangan sidang rakyat pada tahun 264 SM, kemungkinan besar atas usulan Appius Claudius Caudex. Caudex membujuk rakyat untuk memilih opsi pengerahan bantuan dengan iming-iming peluang mendapatkan jarahan dalam jumlah besar. Sidang rakyat akhirnya memutuskan untuk mengabulkan permohonan laskar Mamertini. Caudex diangkat menjadi panglima ekspedisi militer yang ditugaskan untuk berangkat ke Sisilia dan menempatkan garnisun Romawi di Messana.
Perang bermula ketika pasukan Romawi mendarat di Sisilia pada tahun 264 SM. Sekalipun memiliki angkatan laut, pihak Kartago tidak berhasil menggagalkan penyeberangan pasukan Romawi di Selat Messina. Dua legiun prajurit Romawi di bawah pimpinan Caudex berbaris menuju Messana, sementara laskar Mamertini sudah mengusir garnisun Kartago yang dipimpin Hanno (tidak ada hubungannya dengan Hanno Agung) dan sedang dikepung pasukan Kartago maupun Sirakusa. Entah mengapa, pasukan Sirakusa akhirnya menghentikan pengepungan, disusul kemudian oleh pasukan Kartago. Sumber-sumber yang ada tidak memaparkan alasannya. Pasukan Romawi bergerak ke selatan dan mengepung Sirakusa, tetapi aksi pengepungan terpaksa dihentikan tidak lama kemudian, baik karena kekuatan tempur pihak Romawi tidak cukup besar maupun karena tidak didukung jalur pasokan yang aman. Berdasarkan pengalaman tempur selama dua abad sebelumnya di Sisilia, pihak Kartago paham bahwa kemenangan mutlak mustahil dicapai. Upaya-upaya militer pada akhirnya mengendur sesudah menderita kerugian besar dan menelan banyak biaya. Para panglima Kartago berharap perang ini akan berlangsung sama seperti yang sudah-sudah. Sementara itu, kepemilikan angkatan laut memungkinkan mereka untuk mencegah perang tidak merembet ke mana-mana, bahkan memungkinkan mereka untuk terus bergiat meraup laba. Dengan demikian mereka dapat merekrut sekaligus membayar upah pasukan yang akan dikerahkan untuk melawan pihak Romawi secara terang-terangan, sementara kota-kota mereka yang berbenteng kukuh dapat dipasok lewat laut dan dijadikan pangkalan pertahanan sekaligus titik tolak penyerangan.
Angkatan darat
Setiap pria dewasa warga negara Romawi layak menjadi prajurit. Rata-rata menjadi prajurit pejalan kaki, dan segelintir warga yang lebih berada menjadi prajurit berkuda. Sesuai tradisi, bangsa Romawi biasanya membentuk dua legiun, masing-masing beranggotakan 4.200 prajurit pejalan kaki dan 300 prajurit berkuda. Sejumlah kecil prajurit pejalan kaki bertugas sebagai anggota pasukan penggempur bersenjata lembing, dan selebihnya bertugas sebagai anggota pasukan pejalan kaki berat berperlengkapan zirah, perisai besar, dan pedang pendek. Mereka terbagi ke dalam tiga jenjang. Prajurit jenjang pertama diperlengkapi pula dengan dua batang lembing, sementara prajurit-prajurit jenjang kedua dan ketiga diperlengkapi tombak-tikam. Baik regu-regu di dalam legiun maupun para legiuner bertempur dalam barisan renggang. Satu pasukan tempur biasanya terdiri atas satu legiun Romawi dan satu legiun sekutu Latini dengan jumlah prajurit dan perangkat persenjataan yang sama.
Warga negara Kartago hanya menjadi prajurit apabila kota Kartago sudah terancam digempur musuh. Di luar keadaan genting semacam itu, Kartago merekrut orang-orang asing menjadi prajurit angkatan bersenjatanya, kebanyakan dari Afrika Utara. Prajurit-prajurit asal Afrika Utara terbagi menjadi beberapa jenis pasukan, yakni pasukan pejalan kaki dalam barisan rapat yang diperlengkapi perisai besar, ketopong, pedang pendek, dan tombak-tikam panjang; pasukan penggempur pejalan kaki ringan; pasukan penggertak berkuda dalam barisan rapat (juga disebut "pasukan berkuda berat") yang dipersenjatai dengan tombak; dan pasukan penggempur berkuda ringan yang melemparkan lembing dari jarak tertentu dan menghindari pertarungan jarak dekat. Spanyol dan Galia adalah negeri-negeri pemasok pasukan pejalan kaki kawakan. Pasukan-pasukan ini garang saat menyerang meskipun tidak berzirah, tetapi dikenal suka seenaknya membubarkan diri jika pertempuran berlangsung berlarut-larut. Kebanyakan prajurit pejalan kaki Kartago bertempur dalam formasi rapat yang disebut phalanx, biasanya dalam dua atau tiga baris. Prajurit-prajurit pengumban yang cakap direkrut dari Kepulauan Balears. Kartago juga menggunakan gajah perang. Pada zaman itu, daerah Afrika Utara masih memiliki populasi gajah hutan afrika. Dari sumber-sumber yang ada, tidak dapat dipastikan kalau gajah-gajah ini dipakai mengangkut benteng-bentengan berisi prajurit.
Angkatan laut
Quinqueremis, artinya "berdayung lima tingkat", adalah jenis kapal yang digunakan armada Romawi maupun Kartago dalam perang-perang Punik. Jumlahnya yang begitu banyak sehingga mendominasi pemandangan membuat Polibios menggunakan istilah quinqueremis sebagai sebutan umum untuk "kapal perang". Satu quinqueremis diawaki 300 orang, yakni 280 awak pendayung dan 20 awak geladak berikut perwira kapal, serta dikawal 40 orang prajurit laut (biasanya prajurit darat yang ditempattugaskan di kapal itu). Jika perang sudah di ambang pintu, jumlah prajurit laut akan ditingkatkan sampai sebanyak-banyaknya 120 orang.
Menyiapkan awak pendayung agar mahir mendayung serempak sebagai satu regu terpadu, lebih-lebih agar mahir melakukan olah gerak kapal yang rumit dalam pertempuran, memerlukan banyak latihan berulang. Agar kapal dapat dikelola secara efektif, sekurang-kurangnya setengah dari seluruh awak pendayung haruslah pendayung kapal berpengalaman. Ini sebabnya angkatan laut Romawi mula-mula tidak mampu menandingi angkatan laut Kartago yang sudah kawakan di bidangnya. Untuk mengakali kelemahan ini, bangsa Romawi menciptakan corvus, semacam jembatan jungkit selebar 1.2 m dengan panjang mencapai 11 m, dilengkapi pasak-pasak besi di sebelah bawah ujungnya agar dapat menancap kukuh pada geladak kapal musuh. Alat ini memungkinkan para legiuner Romawi yang ditugaskan menjadi prajurit laut untuk menyeberang ke kapal musuh dan merebutnya, ketimbang menerapkan taktik seruduk kapal yang sudah mentradisi.
Semua kapal perang dilengkapi penyeruduk, yakni tiga bilah perunggu selebar 60 sentimeter (2 kaki) yang disatukan menjadi alat perang seberat 270 kg dan dipasang sejajar dengan lambung timbul pada linggi haluan. Seabad sebelum perang-perang Punik berkecamuk, taktik serbuan kapal kian umum dipakai sementara taktik seruduk kapal semakin ditinggalkan. Kecenderungan ini timbul karena kapal-kapal yang dipakai bertempur pada masa itu adalah kapal-kapal yang lebih besar ukuran maupun bobotnya, sehingga tidak cukup laju dan lincah melakukan olah gerak yang diperlukan dalam usaha menyeruduk kapal musuh. Lagi pula konstruksinya yang lebih pejal mengurangi dampak benturan penyeruduk, sekalipun serangan berhasil mengenai sasaran. Corvus yang direka cipta bangsa Romawi merupakan kesinambungan dari kecenderungan tersebut, dan mampu mengimbangi kementahan mereka di bidang olah gerak kapal. Meskipun demikian, tambahan bobot pada haluan mengurangi kelincahan berolah gerak maupun kelaiklautan kapal, dan corvus tidak dapat digunakan apabila laut sedang bergelora.
Sisilia 264-256 SM
Pertempuran-pertempuran Perang Punik Pertama lebih sering berkecamuk di daratan Pulau Sisilia maupun di perairan sekitarnya. Daerah pedalaman Pulau Sisilia yang berbukit-bukit dan berbatu-batu merupakan medan yang sukar dilalui rombongan prajurit dalam jumlah besar tetapi cocok dijadikan tempat bertahan dari serangan musuh. Sebagian besar operasi militer yang dilancarkan di darat terbatas pada operasi penyerbuan, pengepungan, dan penyekatan. Selama 23 tahun peperangan di Pulau Sisilia, hanya dua kali terjadi pertempuran besar-besaran, yakni Pertempuran Akragas pada tahun 262 SM dan Pertempuran Panormus pada tahun 250 SM. Penyiagaan garnisun dan blokade darat adalah operasi-operasi yang paling umum dilakukan angkatan bersenjata kedua belah pihak.
Gereja Wales
Gereja Wales (Yr Eglwys yng Nghymru) adalah gereja Anglikan di Wales, yang terdiri dari enam keuskupan. Gereja tersebut mendefinisikan dirinya sendiri sebagai "Gereja kuno dari wilayahnya, Katolik dan Reformed. Gereja tersebut memproklamasikan dan memegang doktrin dan pelayanan Gereja satu, kudus, katolik dan apostolik".
Perang Punik I
Sisilia 264-256 SM
Bangsa Romawi memiliki adat mengangkat dua orang panglima tiap-tiap tahun untuk mengepalai angkatan bersenjata negara mereka. Panglima-panglima tahunan ini disebut "konsul". Pada tahun 263 SM, kedua konsul yang sedang menjabat ditugaskan ke Sisilia, membawa prajurit sebanyak 40.000 orang, dan sekali lagi mengepung Sirakusa. Karena tidak sempat meminta bantuan dari Kartago, Sirakusa buru-buru mengupayakan kesepakatan damai dengan bangsa Romawi. Sirakusa menjadi negara sekutu Roma, membayar ganti rugi sebesar 100 talenta perak, dan yang terpenting bersedia membantu pengadaan pasokan perbekalan bagi angkatan bersenjata Romawi di Sisilia. Sesudah Sirakusa memihak Roma, beberapa kota kecil yang berkiblat ke Kartago ikut pula memihak Roma. Akragas (Agrigentum, sekarang Agrigento), kota pelabuhan di pesisir selatan Sisilia, dipilih Kartago untuk dijadikan pusat strategis mereka. Pasukan Romawi bergerak ke Akragas dan mengepung kota itu pada tahun 262 SM. Sistem pasok perbekalan pasukan Romawi tidak cukup memadai, baik karena ketangguhan angkatan laut Kartago membuat pengiriman pasokan lewat laut tersendat, maupun karena belum berpengalaman memberi makan pasukan yang beranggotakan 40.000 prajurit. Pada masa panen, sejumlah besar prajurit disebar ke mana-mana untuk menuai gandum dan mengumpulkan pakan hewan. Pasukan Kartago di bawah pimpinan Hannibal Gisco, mendadak menyerang pasukan Romawi dan menerjang perkemahan mereka. Prajurit-prajurit Romawi tergopoh-gopoh merapatkan barisan dan akhirnya berhasil menyudutkan pihak penyerang. Pengalaman ini menjadi pelajaran bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kewaspadaan.
Gereja Wales
Seperti halnya Gereja Episkopal Skotlandia, Uskup Agung Wales menjabat sebagai salah satu dari enam uskup diokesan. Uskup agung paling terkininya, Barry Morgan, pensiun pada Januari 2017 dan belum ada yang menggantikan.
Tak seperti Gereja Inggris, Gereja Wales bukanlah gereja negara.
Perang Punik I
Sisilia 264-256 SM
Sementara itu, Kartago membentuk pasukan di Afrika, yang selanjutnya diangkut dengan kapal ke Sisilia. Pasukan yang terdiri atas 50.000 prajurit pejalan kaki, 6.000 prajurit berkuda, dan 60 ekor gajah perang ini dipimpin Hanno, putra Hannibal. Sebagian prajurit adalah orang-orang Liguria, Kelt, dan Iberia. Lima bulan sesudah pasukan Romawi mengepung Akragas, Hanno memimpin pasukan Kartago bergerak menuju kota itu. Begitu sampai, Hanno hanya menggelar perkemahan di tempat yang agak tinggi, menyulut pertempuran singkat secara acak, dan melatih pasukannya. Dua bulan kemudian, pada musim semi tahun 261 SM, barulah Hanno melancarkan serangan besar-besaran. Dalam Pertempuran Akragas, pihak Kartago dikalahkan dan menanggung kerugian besar. Pasukan Romawi di bawah pimpinan kedua konsul, Lucius Postumius Megellus dan Quintus Mamilius Vitulus, memburu pasukan Kartago dan berhasil merampas gajah-gajah serta angkutan perbekalan mereka. Malam itu juga, garnisun Kartago kabur meninggalkan kota Akragas saat pasukan Romawi sedang lengah. Keesokan harinya, pasukan Romawi menggempur Akragas dan menawan warganya; 25.000 warga kota Akragas dijual sebagai budak.
Sesudah pihak Romawi memenangkan Pertempuran Akragas, pertempuran-pertempuran lain timbul di sana-sini selama beberapa tahun. Kedua belah pihak bergantian menjadi pemenang dengan hasil yang tidak begitu berarti, dan belum mampu menemukan langkah jitu untuk menuntaskan perang. Salah satu sebabnya adalah keputusan pihak Romawi untuk mengalihkan banyak sumber dayanya bagi kepentingan kampanye militer di Korsika dan Sardinia yang pada akhirnya tidak mendatangkan hasil apa-apa, kemudian mengulangi tindakan yang sama bagi kepentingan ekspedisi militer ke Afrika yang juga sama sia-sianya. Sesudah menguasai Akragas, pasukan Romawi bergerak ke barat dan mengepung Mytistraton selama tujuh bulan tanpa hasil. Pada tahun 259 SM, pasukan Romawi bergerak menuju Thermae di pesisir utara Sisilia. Sesudah bertengkar sengit, pasukan-pasukan Romawi dan pasukan-pasukan sekutu berkemah secara terpisah. Hamilcar memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan serangan balasan, dengan cara menyerbu perkemahan salah satu kontingen yang berkemah terpisah secara mendadak dan berhasil menewaskan 4.000 sampai 6.000 prajurit. Hamilcar selanjutnya merebut kota Enna di tengah pulau, dan kota Camarina di sebelah tenggara pulau yang cukup dekat dengan Sirakusa. Tampaknya tinggal beberapa langkah lagi Hamilcar akan menguasai seluruh Sisilia. Pada tahun berikutnya, pasukan Romawi merebut kembali kota Enna dan akhirnya berhasil menduduki Mytistraton. Mereka selanjutnya bergerak menuju Panormus (sekarang Palermo), tetapi terpaksa mundur, meskipun berhasil merebut kota Hippana. Pada tahun 258 SM, pasukan Romawi merebut Camarina sesudah cukup lama mengepung kota itu. Selama beberapa tahun selanjutnya, terus-menerus terjadi penyerbuan kecil-kecilan, pertempuran singkat, dan peralihan kesetiaan kota dari satu pihak ke pihak lain di Pulau Sisilia.
Ketuanan Melayu
Aksi afirmatif dan protes kaum Tionghoa
Beberapa orang, seperti Richard Yeoh, meyakini bahwa Abdullah, pembantu Mahathir, adalah orang pertama yang menggunakan istilah "Ketuanan Melayu". Yeoh mendeskripsikan konteks yang digunakan Ahmad sebagai "pidato yang cukup ramah dan sebagian besar dari kita tidak bermasalah akan itu, tetapi, but it has been taken to mean Malay supremacy by some Umno leaders who don't necessarily know what it means."
N.T.R: Kathanayakudu
N.T.R. Kathanayakudu adalah sebuah film biografi berbahasa Telugu India 2019, yang didasarkan pada kehidupan nyata dan karier akting N. T. Rama Rao. Film tersebut diproduksi oleh Nandamuri Balakrishna, Sai Korrapati Ranganatha, Vishnu Induri di bawah spanduk NBK Films, Vaaraahi Chalana Chitram, Vibri Media dan disutradarai oleh Krish.
Ketuanan Melayu
Meninjau dan menyusun ulang kebijakan ekonomi
Sebelum berakhirnya DEB pada tahun 1990, terdapat banyak perdebatan mengenai kepastian kebijakan tersebut harus diperbarui, diganti, atau dibatalkan sama sekali. Pemerintah mengadakan tinjauan resmi terhadap NEP pada tahun-tahun menjelang berakhirnya DEB. DEB telah dihadapkan pada sejumlah kritik sepanjang hidup kebijakan itu, kebanyakan di antaranya terkait dengan korupsi politik dan ketakefisienan lainnya. Salah satu poin perselisihan adalah perhitungan ekuitas Melayu. Meskipun secara resmi orang Melayu menguasai 18% dari pangsa ekonomi pada tahun 1992, beberapa orang menganggap angka ini menyesatkan. Dikatakan bahwa dalam kenyataannya, sebagian besar dari jumlah ini merupakan ekuitas yang dipegang oleh badan-badan pemerintah, oleh karena itu menjadi milik Malaysia secara keseluruhan. Praktik pemberian kontrak pekerjaan umum terutama kepada Bumiputra dianggap menghambat kompetensi Melayu dengan memberikan sedikit insentif untuk meningkatkan. Banyak kontraktor Bumiputra yang kemudian mensubkontrakkan pekerjaan mereka kepada orang lain, yang dalam beberapa kasus adalah orang Tionghoa; Perjanjian "Ali Baba" dengan "orang Melayu [Ali] menggunakan hak istimewanya untuk memperoleh lisensi dan izin ditolak orang non-Melayu, kemudian menerima bayaran untuk menjadi pemimpin sementara [Baba] non-Melayu menjalankan bisnis," adalah lazim. Beberapa orang berpendapat bahwa NEP "mungkin berhasil, jika orang Melayu benar-benar ingin mempelajari seluk-beluknya. Tetapi lebih sering daripada tidak, dia hanya ingin menjadi kaya."
Selama tahun 1980-an, perhatian tentang diskriminasi di pendidikan tinggi terus bertumbuh. Pada titik ini, Menteri Pendidikan mengatakan kepada parlemen tentang ketidakpuasan dan kekecewaan di antara orang non-Melayu tentang berkurangnya kesempatan bagi melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Kemudian pada tahun 1997, Menteri Pendidikan Najib Razak mempertahankan kuota sebagaimana diperlukan dengan mengklaim bahwa hanya 5% dari semua sarjana lokal akan menjadi orang Melayu jika kuota dihapuskan.
Kritik lain adalah bahwa DEB dan tindakan afirmatif lainnya telah benar-benar mengurangi kepercayaan diri orang Melayu, meskipun Mahathir berniat membangun kelas bisnis orang Melayu untuk menjadi panutan bagi orang Melayu yang miskin. Seorang wartawan Melayu berpendapat: "[Di bawah Kebijakan Ekonomi Baru ini, tidak ada bumiputra yang dapat yakin bahwa 'kemenangan' seperti yang dia terima pantas diterima sepenuhnya." DEB juga dikritik karena berusaha memperbaiki saham ekonomi orang Melayu secara keseluruhan, bahkan jika bagian ini dipegang oleh sejumlah kecil orang Melayu. Beberapa kalangan menuduh DEB terlalu berat dalam pendekatannya terhadap tindakan afirmatif, sehingga mempertahankan DEB berarti telah menghilangkan kesempatan non-Melayu yang memenuhi syarat untuk pendidikan tinggi dan promosi pekerjaan serta memaksa banyak non-Melayu untuk berpindah sebagai gantinya. Hal ini, dipadukan dengan kesan NEP sebagai korup dan terkait dengan ketuanan Melayu, menimbulkan "kebencian yang dalam", khususnya di antara orang Tionghoa. DEB dikritik sebagai "menempatkan orang Malaysia begitu dihormati dengan itu di atas yang lain, memberi mereka perlakuan preferensial NEP," sementara "membagi Malaysia menjadi warga negara kelas satu dan dua".