cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Kabupaten Merangin
Sejarah
Selanjutnya atas aspirasi masyarakat di wilayah eks Kewedanaan Bangko, Sarolangun dan Tebo yang menginginkan Kabupaten Merangin di pecah menjadi dua Kabupaten, maka berdasarkan UU No. 7 tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah TIngkat II Tanjung Jabung, dengan UU ini maka Bangko ditetapkan menjadi Ibukota Kabupaten Sarolangun Bangko, dengan Kantor Bupati berada di Ujung Tanjung Muara Masumai Bangko. Selanjutnya Pada Tahun 1980an dibangunlah pusat pemerintahan di jalan Jendral Sudirman Km2, dan kantor Bupati juga di pindahkan ke pusat perkantoran tersebut, sedangkan kantor lama menjadi Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko.
Berikutnya dilakukan pemekaran wilayah Daerah Tk II Sarolangun Bangko berdasarkan dengan UU No. 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan UU Nomor 54 Tahun 1999 tersebut terbentuk Kabupaten Sarolangun dengan Ibukota Sarolangun, dan  Kabupaten Sarolangun Bangko di ubah namanya menjadi Kabupaten Merangin dengan Ibukota Bangko.
Zaman Kerajaan
Kabupaten Merangin sebelum penjajahan Belanda merupakan suatu wilayah yang subur, berada didataran tinggi Jambi dan sebagian berada pada dataran rendah yang dialiri oleh beberapa sungai yakni Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Tabir dan banyak lagi sungai-sungai kecil. Daerah ini sebelum penjajahan Kolonial Hindia Belanda merupakan pendukung Kerajaan Melayu Jambi namun mempunyai pemerintahan sendiri dibawah tiga depati, yakni Depati Setiyo Nyato berkedudukan di Tanah Renah Sungai Manau, Depati Setiyo Rajo Berada di Lubuk Gaung dan Depati Setiyo Beti berada di Nalo Tantan, ditambah dengan Pemuncak Pulau Rengas, Pembarap, Pamenang serta Serampas Sungai Tenang.
Kekuasaan ketiga depati ini lebih dikenal dengan Depati Tigo dibaruh (bawah) yang merupakan satu kesatuan dari kekuasaan (kerajaan) Pucuk Jambi yang dikenal dengan Depati Tujuh Helai Kain yakni empat diatas di Kerinci adalah Depati Muara Langkap, Depati Hatur Bumi, Depati Biangsari dan Depati Rencong Talang dan Tigo dibaruh di Bangko. Wilayah Pucuk Jambi ini mendapat pengaruh Pagaruyung/ Minangkabau yang dapat dibuktikan bahwa Adat istiadat dan hukum adatnya ada kesamaan yang mendasar dari Hukum Adat Minangkabau.
Zaman Penjajahan Belanda
Zaman penjajahan Belanda yang dimulai pada saat Sultan Thaha Syaifuddin gugur Tahun 1906, semenjak itu Pemerintahan Kolonial Belanda menggunakan pemerintahan lokal untuk menjalankan kekuasaannya, Pemerintahan Hindia Belanda membentuk dan membagi wilayah Kewedanaan Bangko dalam beberapa Marga, Penetapan Marga-Marga tersebut dimulai pada tahun 1916 dengan membagi Wilayah kewedanaan Bangko dalam 14 Marga, dan setiap Marga diperintah oleh Pasirah selaku Kepala Marga, secara Administratif Pemerintah Hindia Belanda menetapkan Wilayah Merangin merupakan Subdivisi Bangko dibawah Devisi Jambi yang masuk Kedalam Keresidenan Palembang dan terakhir ketika dibentuk Keresidenan Jambi, Pemerintah Hindia Belanda menjadikan Wilayah Kewedanaan Bangko menjadi Bagian dari Keresidenan Jambi.
Zaman Pada Awal Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan Jambi masih terdiri dari beberapa kewedanaan yaitu Kewedanaan Jambi, Kewedanaan Muara Tembesi, Kewedanaan Sarolangun dan Kewedanaan Bangko, Kewedanaan Muara Bungo dan Kewedanaan Muara Tebo. Selanjutnya dengan dibentuknya beberapa daerah Otonom di Provinsi Sumatra Tengah, maka Keresidenan Jambi di bagi atas dua Kabupaten yakni Kabupaten Merangin dan Kabupaten Batanghari.
Pada saat terjadinya agresi Belanda I dan agresi Belanda II, Pemerintahan Kewedanaan Jambi berada dalam Wilayah Gubernur Militer Sumatra Selatan dan dengan Keputusan Gubernur Militer Sumatra Selatan Nomor 252/1949 tanggal 22 Desember 1949 ditetapkanlah Muhammad Kamil sebagai Bupati Kepala Pemerintahan Bangko di Bangko.
Namun oleh karena Kewedanaan Bangko merupakan bagian dari Pemerintah Sumatra Tengah, dan ketika Belanda melakukan penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Muhammad Kamil sebagai Bupati Merangin terhitung Sejak tanggal 1 Januari 1950 dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/30/1952.
Letak Geografis
Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Merangin berada di bagian barat Provinsi Jambi dan secara geografis terletak antara 101, 32, 11–102, 50, 00 bujur timur dan 1, 28, 23–1, 52, 00 bujur selatan. Kabupaten Merangin memiliki luas wilayah7.679 km2 atau 745,130 Ha yang terdiri dari 4.607 km2 berupa dataran rendah dan 3.027 km2 berupa dataran tinggi, dengan ketinggian berkisar 46-1.206 m dari permukaan air laut dengan batas wilayah meliputi :
Topografi
Kondisi topografis wilayah Kabupaten Merangin secara umum dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu dataran rendah, dataran sedang dan dataran tinggi. Ketinggian berkisar antara 10-1.206 m dpl dengan bentang alam rata-rata bergelombang. Pada dataran rendah terletak pada ketinggian 0–100 m dpl dengan luasan 42.77 persen luas kabupaten. Wilayah dataran sedang yang terletak antara 100–500 m dpl seluas 32.53 persen luas kabupaten, sedangkan dataran tinggi yang terletak lebih dari 500 m dpl seluas 14.5 persen dari luas Kabupaten Merangin meliputi Kecamatan Jangkat, Muara Siau, Lembah Masurai, Sungai Manau dan sebagian Tabir Ulu. Dataran rendah meliputi Kecamatan Bangko, Pamenang, Tabir, Tabir Selatan dan sebagaian Tabir ulu.
Suku bangsa
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia tahun 2000, sebagian besar penduduk kabupaten Merangin berasal dari suku Melayu (Melayu Jambi, Batin, Penghulu) dan Jawa. Sementara suku lainnya, berasal dari suku Minangkabau, Sunda, Batak, dan suku lainnya seperti: Tionghoa, Suku Anak Dalam/ Kubu, dan Kerinci. Suku Melayu sudah termasuk semua sub-suku Melayu Jambi yakni: Batin & Penghulu. Berikut adalah banyaknya penduduk Kabupaten Merangin berdasarkan suku bangsa:
Rumah Sakit
Saat ini terdapat 5 rumah sakit di Kabupaten Merangin :
Darat
Untuk jalur darat terdapat beberapa travel yang melayani Bangko ke kota-kota seperti: dan tujuan-tujuan lain Sedangkan untuk menggunakan bus dapat ditempuh dengan menggunakan jasa bus di Terminal Type A Pulau Tujuh di Jalan Lintas Sumatra.
Pendidikan
Saat ini terdapat beberapa sekolah negeri maupun swasta, dan perguruan tinggi di Kabupaten Merangin.
Terdapat beberapa sekolah tinggi di Kabupaten Merangin, yaitu:
Wisata alam
🇨🇴
Kuliner
Kabupaten Merangin mempunyai beberapa makanan khas, di antaranya : 🇨🇴
Kabupaten Merangin juga mempunyai minuman khas yaitu Kopi jangkat
Komoditi Unggulan
Komoditi unggulan Kabupaten Merangin yaitu disektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan jasa. Sektor pertanian komoditas unggulannya adalah padi, jagung, cabai, dan kentang. Sub sektor perkebunan dengan komoditas Kelapa Sawit, Karet, dan Kopi. Sub sektor perikanan komoditas unggulannya adalah budidaya keramba, dan budidaya kolam. Sub sektor peternakan komoditinya adalah kambing, dan kerbau. Sub sektor Jasa komoditinya yaitu wisata alam dan wisata budaya.
Perbankan
Untuk mendukung sektor perekonomian, terdapat 14 Bank yang beroperasi di Kabupaten Merangin, yaitu:
Sosial Budaya
Etnis Melayu adalah penduduk asli Kabupaten Merangin. Sub-Etnik Melayu yang mendiami wilayah ini adalah Sub Melayu Jambi yang terbagi lagi menjadi 2 kelompok/bagian yaitu: Suku Batin dan Suku Penghulu, mereka menetap di sepanjang aliran sungai yang ada di Kabupaten Merangin seperti di sepanjang aliran Batang Merangin, Batang Tembesi, Batang Masumai, dan Batang Tabir. Sedangkan Suku Anak Dalam Batin Sembilan (SAD) atau bisa juga disebut Suku Kubu adalah suku asli kedua Kabupaten Merangin yang menetap di wilayah pedalaman Merangin. Suku Kerinci juga bisa dikatakan sebagai suku asli/lokal ketiga di Kabupaten Merangin selain Melayu & Suku Kubu/Anak Dalam karena sebagian wilayah Kabupaten Merangin juga menjadi wilayah asli masyarakat Kerinci, serta juga berbatasan langsung dengan wilayah tradisional Suku Kerinci yakni (Kabupaten Kerinci). Selain itu, di Kabupaten Merangin juga terdapat suku-suku pendatang seperti: Minangkabau, Melayu Lainnya (Melayu Palembang, dll), Jawa, Batak, Tionghoa, Sunda, dll.
Saône-et-Loire
Saône-et-Loire ialah sebuah departemen di Prancis timur.
Di sini terletaklah kota-kota Cluny dan Macon.
Samsul Bahari
Kolonel Sus. Dr. Samsul Bahari, M.Bus. (lahir 27 April 1968) adalah seorang perwira menengah TNI-AU yang sejak 14 April 2023 mengemban amanat sebagai Analis Kebijakan Madya Bid. Kerja Sama Biro Renkermahumas Unhan RI
Samsul Bahari, lulusan SEPA PK ABRI 1995 ini berasal dari kecabangan Korps Khusus (Sus). Jabatan terakhir kolonel ini adalah Kasubdit Eroaf Ditkersinhan Ditjen Strahan Kemhan.
Penugasan Ke Luar Negeri
🇨🇴
Tempat Olimpiade dan Paralimpiade Musim Dingin 1994
Olimpiade Musim Dingin 1994 diadakan di Lillehammer, Norwegia dan sekitarnya dari 12 hingga 27 Februari 1994. Sepuluh kompetisi dan empat belas tempat non-kompetisi digunakan, sebagian besar kemudian digunakan untuk Paralimpiade Musim Dingin 1994. Olimpiade tersebut tersebar di sepuluh tempat di lima kotamadya di dua kabupaten, Oppland dan Hedmark. Lillehammer, dengan sekitar 25.000 penduduk, dan Hamar dan Gjøvik, keduanya dengan sekitar 27.000 penduduk, semuanya terletak di danau Mjøsa. Gjøvik dan Hamar masing-masing di selatan Lillehammer. Hunderfossen di utara Lillehammer, tetapi terletak di dalam kotamadya. Øyer dan Ringebu, masing-masing berpenduduk di bawah 5.000 jiwa, masing-masing di utara Lillehammer, di lembah Gudbrandsdalen. Lillehammer memiliki empat tempat kompetisi, Hamar memiliki dua tempat kompetisi, sementara Hunderfossen, Gjøvik, yer dan Ringebu masing-masing memiliki satu tempat kompetisi.
Competition venues
Daftar berikut berisi sepuluh tempat yang digunakan untuk kompetisi selama Olimpiade Musim Dingin 1994. Mereka terdaftar dengan nama mereka selama Olimpiade, serta berisi olahraga yang diadakan di venue, kotamadya tempat mereka berada, kapasitas penonton, dan biaya pembangunan venue dalam jutaan krone Norwegia (MNOK).
Dendrobium daklakense
Dendrobium daklakense adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Dendrobium daklakense sendiri merupakan bagian dari genus Dendrobium. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Tich., Schuit. & J.J.Verm..
Daftar keuskupan di Maroko
Daftar keuskupan di Maroko adalah sebuah daftar yang memuat dan menjabarkan pembagian terhadap wilayah administratif Gereja Katolik Roma yang dipimpin oleh seorang uskup ataupun ordinaris di Maroko.
Para uskup Maroko tidak bergabung dalam suatu konferensi waligereja di negaranya, tetapi bergabung dalam konferensi regional Afrika Utara.
Saat ini terdapat 2 buah yurisdiksi, di mana keduanya merupakan keuskupan agung yang bertanggung jawab langsung kepada Tahta Suci.
The Street with No Name
The Street with No Name adalah sebuah film noir tahun 1948 garapan William Keighley. Sebuah film susulan dari The House on 92nd Street (1945), film tersebut mengisahkan cerita seorang agen FBI rahasia, Gene Cordell (Mark Stevens), yang memasuki sebuah geng kejahatan mematikan.
Tipula (Vestiplex) aestiva
Tipula (Vestiplex) aestiva adalah spesies lalat yang tergolong famili Tipulidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya tinggal di tempat lembap.
Lessertinella carpatica
Lessertinella carpatica adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Linyphiidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1979 oleh Weiss.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Slowakia, Rumania.
Dendrobium dantaniense
Dendrobium dantaniense adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Orchidaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asparagales. Spesies Dendrobium dantaniense sendiri merupakan bagian dari genus Dendrobium. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Guillaumin.
Penghapusan hukuman mati
Penghapusan hukuman mati dilandasi oleh adanya pandangan bahwa hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan melanggar martabat manusia. Penghapusan hukuman mati tersebut tidak diberlakukan terhadap Korupsi, Terorisme dan tindak pidana Narkoba, karena faktanya narkoba mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, di Indonesia darurat narkoba dilihat pula dari kuantitas dan kualitas tindak kriminal hingga kerugian yang timbul, di Indonesia narkoba telah merugikan negara hingga lebih dari 50 triliun pada tahun 2010 hingga 2011 dari 26.000 kasus menjadi 29.000 kasus. Hukuman mati juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia. Hukuman mati telah dihapuskan oleh sedikitnya ¾ dari jumlah keseluruhan negara yang ada di dunia. Proses penghapusan hukuman mati di negara-negara tersebut berlangsung secara bertahap. Negara-negara tersebut telah menghapuskan hukuman mati baik secara hukum atau dalam praktiknya secara nyata. Beberapa instrumen hak asasi manusia internasional juga mendukung penghapusan hukuman mati untuk kejahatan yang paling serius. Instrumen ini utamanya ialah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (1966).
Sejak tahun 1971, penghapusan hukuman mati secara universal juga dijadikan sebagai salah satu tujuan yang akan dicapai oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dokumen-dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa juga merekomendasikan tahap-tahap penghapusan hukuman mati selama pengadilan berlangsung. Rekomendasi ini berupa pemberian grasi, amnesti dan keringanan hukuman lainnya bagi narapidana. Beberapa gerakan sosial berusaha mempercepat penetapan penghapusan hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana. Dukungan atas penghapusan hukuman mati secara jelas dilakukan melalui Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam protokol ini, tiap negara pesertanya diwajibkan untuk menghentikan hukuman mati dan mengambil semua prosedur yang layak untuk menghapuskannya. Dewan Eropa dan Organisasi Negara-Negara Amerika turut mendukung penghapusan atau pemberhentian hukuman mati melalui persetujuan terhadap protokol-protokol yang serupa.
Sukorejo, Gunungpati, Semarang
Sukorejo merupakan sebuah kelurahan di kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kebun Binatang Tinjomoyo berada di kelurahan ini.
Penghapusan hukuman mati
Sejarah
Penghapusan hukuman mati mulai kembali diusulkan oleh para cendekiawan Eropa yang hidup pada abad ke-18 Masehi. Selama berlangsungnya Revolusi Prancis, gagasan mengenai penghapusan hukuman mati dikemukakan oleh berbagai tokoh seperti Jean-Paul Marat. Gagasan penghapusan hukuman mati juga menyebar di wilayah berbahasa Jerman melalui karya-karya berbagai penulis. Beberapa di antaranya ialah Gotthold Ephraim Lessing, Friedrich Gottlieb Klopstock, Justus Möser, dan Friedrich Schiller.
Kebijakan penghapusan hukuman mati kembali muncul dari beberapa raja yang berkuasa di wilayah Eropa Utara dan Eropa Barat pada abad ke-19 Masehi. Beberapa di antaranya ialah Raja Luís I dari Portugal, Raja Johann dari Sachsen, dan Raja Oskar dari Swedia. Kerajaan Belanda juga menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870 untuk semua jenis kejahatan kecuali yang berkaitan dengan militer. Selain itu, negara Denmark dan Rumania turut menghapuskan hukuman mati dalam konstitusinya. Perkembangan penghapusan hukuman mati kemudian diikuti oleh negara-negara di Amerika Selatan dan Amerika Tengah pada abad ke-19 Masehi, yaitu Venezuela, Kolombia, Brasil, Uruguay, Chili, dan Kosta Rika. Pada dasawarsa terakhir abad ke-20 Masehi, perkembangan hukum hak asasi manusia internasional mempercepat proses penghapusan hukuman mati dalam sistem hukum negara-negara di dunia. Berbagai instrumen hak asasi manusia internasional (instrumen HAM internasional) mulai dirumuskan setelah Perang Dunia II berakhir. Tujuannya untuk mempercepat penghapusan hukuman mati. Sasaran utama dalam penghapusan hukuman mati ialah negara dunia ketiga yang sebelumnya memperoleh kemerdekaan setelah mengalami imperialisme dan kolonialisme. Instrumen HAM internasional yang digunakan utamanya ialah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Kovenan ini telah menghasilkan seperangkat instrumen universal yang mendukung perlindungan warga negara dari kekuasaan politik dan membatasi penerapan hukuman mati hanya untuk kejahatan yang paling serius.
Landasan pemikiran
Dalam sejarah, hampir seluruh negara di dunia pernah menerapkan hukuman mati bagi narapidana. Perubahan politik hukum di beberapa negara menyebabkan timbulnya pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati. Penghapusan hukuman mati dilandasi oleh pemikiran bahwa hukuman mati hanyalah sanksi yang bersifat pembalasan atas kejahatan yang diperbuat oleh narapidana. Hukuman mati dianggap tidak dapat memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki perilaku sosialnya. Selain itu, pemikiran tentang penghapusan hukuman mati turut dipengaruhi oleh pemikiran mengenai hak asasi manusia di masing-masing negara. Landasannya adalah adanya hak untuk hidup.
Pada permulaan abad ke-17 Masehi mulai ada usaha untuk menghapuskan hukuman mati. Pemikiran awalnya ialah ketidakmampuan hukuman mati dalam mengurangi jumlah kasus kejahatan. Pemikiran lain yang turut mendukung penghapus hukuman mati pada masa ini ialah gerakan sosial yang menganggap hukuman mati bersifat kuno, kejam, dan bengis. Pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati diawali oleh gerakan penghapusan hukuman mati yang dimulai pada tahun 1767. Gagasan pembentukan gerakan penghapusan hukuman mati diperoleh dari sebuah esai berjudul Dei delitti e delle pene. Esai ini merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Cessare Beccaria. Inti pembahasan di dalam esai ini ialah bahwa negara tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil hak untuk hidup seseorang. Gerakan penghapusan hukuman mati ini dikenal sebagai gerakan abolisionis. Negara-negara di dunia mulai mengurangi jenis-jenis tindak pidana yang diancam hukuman mati setelah gerakan abolisionis dimulai.
Pemikiran-pemikiran awal dari gerakan abolisionis berasal dari karya tulis cendekiawan Eropa antara lain Montesquieu, Voltaire, Jeremy Bentham, John Bellers, dan John Howard. Perhatian khusus dalam gerakan abolisionis ialah penentangan terhadap praktik hukuman mati yang kejam. Secara tidak langsung, gerakan ini memengaruhi Austria dan Toskana dalam menghapuskan hukuman mati di dalam konstitusi wilayahnya masing-masing. Karya tulis dari Beccaria juga mempengaruhi para cendekiawan di Amerika Serikat. Pengaruhnya tampak dalam penyusunan rancangan undang-undang mengenai hukuman mati oleh Thomas Jefferson. Rancangan undang-undang ini dibuat sebagai perbaikan terhadap undang-undang hukuman mati yang berlaku di Virginia.
Pemikiran mengenai penghapusan hukuman mati oleh gerakan abolisionis juga mempengaruhi negara-negara yang terletak di Amerika Selatan. Pada tahun 1863, Venezuela menjadi negara pertama yang menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis kejahatan, sedangkan di kawasan Eropa, gerakan abolisionis memengaruhi San Marino untuk menjadi negara pertama di Eropa yang menghapuskan hukuman mati. San Marino memulainya dengan menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa pada tahun 1848. Kemudian, pada tahun 1865, San Marino menghapuskan hukuman mati untuk semua kejahatan. Di sisi lain, gerakan abolisionis di luar benua Amerika Selatan dan Eropa tidak mengalami perkembangan yang pesat.
Hukum hak asasi manusia internasional
Hak untuk hidup merupakan hak yang paling mendasar dibandingkan dengan hak asasi manusia yang lainnya. Hukuman mati dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak untuk hidup. Beberapa instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia telah mengaitkan antara hak untuk hidup dengan penghapusan hukuman mati. Salah satunya adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan protokol-protokolnya. Dua protokol yang membahas hak untuk hidup ialah Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional II KIHSP), dan Protokol Nomor 13 Konvensi Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar tentang Penghapusan Hukuman Mati dalam Segala Keadaan. Pasal 6 ayat (5) dalam KIHSP menegaskan perlindungan hak untuk hidup terhadap anak yang belum lahir dengan memberikan larangan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap wanita yang sedang dalam masa kehamilan. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite HAM PBB) sebagai badan traktat KIHSP juga telah mengeluarkan Komentar Umum Nomor 6 yang diadopsi pada 27 Juli 1982. Di dalam komentar ini, Komite HAM PBB menjelaskan pandangannya mengenai pemberlakuan dan pembatasan hukuman mati untuk kejahatan yang paling serius. Di tingkat regional, landasan-landasan hukum untuk penghapusan hukuman mati meliputi putusan-putusan Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia yang mengawasi penegakkan Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (KEHAM), serta salah satu protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (KAHAM), yaitu Protokol Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.
Terdapat pula dua instrumen hak asasi internasional lain (bukan perjanjian) yang membahas tentang hak untuk hidup dan penghapusan hukuman mati. Instrumen-instrumen ini ialah Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59 tentang Hak Asasi Manusia dan Resolusi Dewan Umum PBB tentang Moratorium Pelaksanaan Hukuman Mati. Resolusi Komisi HAM PBB 2005/59 membahas tentang adanya proses hukum yang tidak adil dan tidak sesuai dengan standar internasional dalam hal pemberlakuan hukuman mati di beberapa negara. Selain itu, resolusi ini juga meminta penghentian penerapan hukuman mati kepada negara-negara yang masih memberlakukannya. Resolusi Dewan Umum PBB tentang Moratorium Penggunaan hukuman mati terbagi menjadi 3 yaitu Resolusi A/RES/62/149 (18 Desember 2007), resolusi A/RES/63/168 (18 Desember 2008), dan resolusi A/RES/65/206 (21 Desember 2010).
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan pernyataan internasional yang menyatakan bahwa hak asasi manusia harus dilindungi dalam skala internasional. Negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (Negara-negara anggota PBB) menyepakati bersama tentang norma-norma HAM yang terkandung di dalam DUHAM. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Majelis Umum PBB) mengadopsi DUHAM pada tanggal 10 Desember 1948. Namun, DUHAM tidak membahas secara langsung mengenai hukuman mati. Keterkaitan DUHAM dengan penghapusan hukuman mati hanya terdapat pada Pasal 3 berupa perlindungan terhadap hak hidup.
Pasal-pasal
Perkembangan instrumen hukum internasional mengenai hukuman mati berlanjut dengan dirumuskannya Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (KIHSP). Dalam KIHSP, PBB memberikan perlindungan HAM dalam rumusan hukum yang mengikat. Dalam Pasal 6 Ayat (1) KIHSP dijelaskan bahwa hak hidup dimiliki oleh setiap orang, tidak dapat dihilangkan dan diberi perlindungan secara hukum. Definisi hak untuk hidup diperluas lagi pada Pasal 6 Ayat (2) KIHSP dengan pembahasan pembatasan penggunaan hukuman mati. Kovenan ini menyatakan bahwa negara-negara yang belum menghapus hukuman mati hanya dapat memberlakukan hukuman mati terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius. Pemberlakuan hukuman mati juga tidak boleh bertentangan dengan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Konvensi Genosida). Syarat pemberlakuan hukuman mati yang ditetapkan ialah melalui keputusan akhir yang diselenggarakan dengan pengadilan yang kompeten.
KIHSP merupakan perjanjian multilateral. Isi KIHSP merupakan hasil adopsi dari DUHAM. Proses adopsi KIHSP telah dimulai sejak tahun 1966, tetapi baru diberlakukan pada tahun 1976. Peserta kovenan berjumlah 154 negara pada tanggal 24 November 2004 dengan 7 negara penandatangan. Di dalam KIHSP juga terdapat dua protokol opsional. Protokol Opsional Pertama Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional I KIHSP) berisi penjelasan tentang ketentuan-ketentuan pengaduan perorangan. Hingga 9 Juni 2004, sebanyak 104 negara menerima protokol pertama dengan 5 negara penandatangan. Sedangkan Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Protokol Opsional II KIHSP) dibuat dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati. Protokol kedua diikuti oleh 50 Negara dengan 7 negara penandatangan.
Komentar Umum Nomor 6 KIHSP
Adanya keinginan untuk menerapkan penghapusan hukuman mati juga dibahas di dalam Komentar Umum Nomor 6 KIHSP. Dalam komentar ini dinyatakan bahwa kemajuan dalam penghormatan atas hak hidup dapat diamati melalui upaya abolisi dan penghapusan hukuman mati. Adanya komentar ini merupakan pernyataan yang memberikan informasi bahwa KIHSP memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan penghapusan hukuman mati.
Protokol Opsional
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik memiliki dua protokol opsional. Protokol Opsional I KIHSP berisi pemberian kewenangan kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komite HAM PBB) untuk menerima pengaduan oleh perorangan yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran hak. Penerimaan ini dilakukan jika pelanggaran yang diadukan tercantum dalam kovenan. Sedangkan Protokol Opsional IIKIHSP dibuat khusus untuk pelaksanaan penghapusan hukuman mati.
Protokol Opsional II KIHSP ditetapkan pada tanggal 15 Desember 1989 oleh Majelis Umum PBB. Pembentukan protokol ini melalui Resolusi PBB 33/148. Isi Protokol Opsional Kedua KIHSP merupakan hasil adopsi dari KIHSP. Adopsi ini dilakukan karena KIHSP masih memiliki beberapa kekurangan dalam pengaturan mengenai praktik hukuman mati. Perubahan utama di dalam protokol opsional ini ialah norma yang digunakan. Protokol ini melarang pemberlakuan hukuman mati dalam keadaan apapun.'' Protokol Opsional II KIHSP dibuat berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama dari negara peserta bahwa penghapusan hukuman mati merupakan bentuk peningkatan dan penghormatan atas martabat manusia.
Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa
Sejak tahun 1997, sidang tahunan Komisi HAM PBB mulai meminta moratorium hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB yang masih memberlakukan hukuman mati. Majelis Umum PBB dan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) juga telah mengeluarkan beberapa rekomendasi mengenai hukuman mati. Rekomendasi dibuat melalui resolusi yang disetujui melalui hasil konsensus mayoritas dalam suatu sidang umum PBB. Tiap resolusi yang dibuat oleh PBB berisi pandangan terhadap isu-isu di dunia. Isi resolusi juga memberikan gambaran mengenai prinsip dan tindakan yang didukung oleh konsensus tersebut. Majelis Umum PBB dan Dewan HAM PBB secara umum mengeluarkan resolusi yang memberikan perlindungan terhadap orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Selain itu, isi resolusinya mencakup pelarangan pengggunaan resolusi dalam bentuk delik yang dapat dituntut hukuman mati. Berikut resolusi PBB yang berkaitan dengan penghapusan hukuman mati:
Resolusi Majelis Umum PBB 62/149
Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 berisi anjuran untuk penangguhan pelaksanaan hukuman mati kepada negara-negara anggota PBB. Resolusi ini diterbitkan pada tanggal 18 Desember 2007. Melalui hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 104 negara, sedangkan 54 negara menyatakan tidak setuju dan 29 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi ini dihasilkan dengan dilandasi oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB), DUHAM, KIHSP, dan Konvensi Hak-hak Anak. Selain itu, Resolusi Majelis Umum PBB 62/149 juga dibuat dengan mempertimbangkan Resolusi 2005/59. Pandangan utama dalam Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB adalah adanya peningkatan dan kemajuan perkembangan hak asasi manusia melalui penangguhan terhadap pemberlakuan hukuman mati. Penyebab lain penangguhan pelaksanaan hukuman mati dalam resolusi ini ialah sebagai pencegahan kesalahan penerapan hukuman mati yang tidak dapat dipulihkan. Selain penangguhan, Resolusi 62/149 Majelis Umum PBB juga menganjurkan kepada negara yang memberlakukan penangguhan untuk segera menghapuskan hukuman mati di dalam tiap tindak pidana. Selain itu, negara-negara yang telah menghapuskan hukuman mati dianjurkan untuk tidak kembali memberlakukan hukuman mati.
Resolusi Majelis Umum PBB 63/168
Setelah penetapan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168, Majelis Umum PBB menerbitkan Resolusi Majelis Umum PBB 63/168. Penerbitan resolusi ini dijadikan sebagai bentuk penegasan mengenai penangguhan hukuman mati. Setelah resolusi ini diterbitkan, terjadi peningkatan jumlah negara anggota PBB yang telah memutuskan untuk mendukung penangguhan terhadap hukuman mati. Dalam resolusi ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekretaris Jenderal PBB) diminta untuk mengeluarkan laporan kemajuan dalam implementasi Resolusi 62/149. Selain itu, negara-negara anggota yang masih memberlakukan hukuman mati diminta untuk menyediakan informasi tentang hukuman mati yang berlaku ke Sekretaris Jenderal PBB. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 106 negara dan penolakan sebanyak 46 negara. Sedangkan 34 negara memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Majelis Umum PBB 65/206
Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB berisi permintaan Majelis Umum PBB kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan garansi perlindungan bagi orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Permintaan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap standar-standar internasional khususnya resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan Ekonomi dan Sosial PBB) mengenai garansi perlindungan hak-hak orang yang berhadapan dengan hukuman mati. Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB juga berisi mekanisme pelaporan ke sekretari jenderal PBB mengenai hal ini. Majelis Umum PBB juga meminta kepada negara-negara anggota PBB untuk memberikan informasi yang relevan mengenai praktik hukuman mati. Tujuan dari permintaan ini adalah pembangunan kesadaran masyarakat dan membuka peluang diskusi terbuka di tahap nasional mengenai pemberlakuan Resolusi 65/206 Majelis Umum PBB. Majelis Umum PBB juga meminta lembaga legislatif di negara-negara yang telah menghapus praktik hukuman mati untuk berbagi pengalaman mengenai penghapusan hukuman mati. Dari hasil perhitungan suara diketahui bahwa sebagian besar negara mendukung resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 109 negara dan penolakan sebanyak 41 negara. Sedangkan 35 negara memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Majelis Umum PBB 67/176
Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB berisi perlindungan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil. Dalam resolusi ini, penerapan hukuman mati terhadap anak dan wanita hamil di tingkat nasional dinyatakan sebagai ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB merupakan rekomendasi dari Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Isi Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB juga sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional. Pembuatan Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB dilandasi oleh kegagalan pemberian perlindungan yang kritis oleh pemerintahan negara anggota PBB. Resolusi ini juga menganjurkan ratifikasi Protokol Opsional II KIHSP yang mengatur mengenai penghapusan penerapan hukuman mati. Sebanyak 111 negara menyetujui resolusi ini, sedangkan 41 negara menolak. Sedangkan 34 negara lainnya memilih tidak memberikan suara.
Resolusi Dewan HAM PBB 22/11
Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 22/11 pada tanggal 21 Maret 2013 dalam sesi ke-22. Resolusi ini membahas tentang hak asasi manusia dari anak yang orang tua nya dihukum mati. Negara yang menjadi pengusul resolusi ini adalah Belgia dan didukung oleh 60 negara lainnya. Resolusi 22/11 Dewan HAM PBB dilandasi oleh ditambahkannya topik mengenai perlindungan anak terhadap praktik hukuman mati di dalam Resolusi 67/176 Majelis Umum PBB. Tindak lanjut dari Resolusi 22/11 dimulai dengan pemanggilan perwakilan masyarakat sipil, dan negara-negara anggota PBB oleh Dewan PBB dalam diskusi panel mengenai anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Resolusi Dewan HAM PBB 22/11 mendesak dan meminta negara-negara untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak yang orang tuanya mengalami hukuman mati. Permintaan ini dipertimbangkan dengan menggunakan isi Konvensi Hak-Hak Anak. Resolusi ini dibuat dengan pertimbangan kepentingan hidup anak dengan memberikan informasi mengenai orang tuanya dan juga informasi-informasi lain yang terkait dengan itu. Selanjutnya, resolusi ini meminta penyelenggaraan diskusi panel mengenai mengenai topik ini kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (Kantor Komisi Tinggi PBB untuk HAM).
Resolusi Dewan HAM PBB 26/2
Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 26/2 tentang Pertanyaan tentang Hukuman Mati. Pengadopsian dilakukan selama sidang sesi ke-26 pada tanggal 27 Juni 2014. Hasil perhitungan suara diperoleh mayoritas suara dukungan. Sebanyak 29 negara mendukung, penolakan dinyatakan oleh 10 negara, sedangkan 8 negara memilih tidak memberikan suara. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 berisii mekanisme PBB dalam menetapkan prosedur khusus mengenai pelaksanaan hukuman mati. Mekanisme dikhususkan pada dua jenis pelaporan khusus yang bersifat melanggar hak asasi manusia terkait hukuman mati. Pelaporan pertama berkaitan tentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Pelaporan khusus kedua berkaitan dengan hukuman mati yang tidak melalui proses hukum, tidak ada catatan hukum atau bersifat sewenang-wenang. Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 juga membahas mengenai pembentukan traktat yang khusus menangani isu-isu HAM yang berkaitan dengan hukuman mati.
Resolusi Majelis Umum PBB 69/186
Resolusi Majelis Umum PBB 69/186 merupakan penegas terhadap resolusi Majelis Umum PBB sebelumnya yang terkait dengan hukuman mati. Resolusi ini khusus membahas mengenai moratorium praktik hukuman mati. Penerbitan resolusi ini merupakan bentuk persetujuan atas keputusan dan rekomendasi dari Dewan HAM PBB. Isi resolusi ini berkaitan dengan penyelenggataan diskusi mengenai moratorium hukuman mati di tingkat nasional dan regional. Selain itu, dibahas mengenai kesiapan beberapa negara untuk memberikan akses informasi kepada publik mengenai penerapan hukuman mati. Resolusi ini juga menyetujui keputusan Resolusi Dewan HAM PBB 26/2 yang diterbitkan pada tanggal 26 Juni 2014 untuk mengadakan diskusi panel tingkat tinggi. Diskusi diadakan dengan selang waktu 2 tahun sekali. Diskusi membahas pandangan mengenai hukuman mati dari masing-masing negara anggota PBB. Dari hasil perhitungan suara diperoleh persertujuan sebanyak 117, penolakan oleh 37, dan 34 negara memilih tidak memberikan suara. Jumlah pendukung moratorium hukuman mati meningkat pada perhitungan suara ini. Inti dan unsur tambahan di dalam resolusi ini ialah perlindungan mendasar terhadap anak, wanita hamil, dan orang dengan gangguan jiwa.
Resolusi Dewan HAM PBB 30/5
Dewan HAM PBB mengadopsi Resolusi 30/5 pada tanggal 1 Oktober 2015. Bahan pertimbangan utama yang digunakan ialah DUHAM dan KIHSP. Selain itu, Konvensi Hak-Hak Anak serta Konvensi Menolak Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Penyiksaan) juga digunakan sebagai bahan pertimbangan. Isi resolusi ini berupa imbauan kepada negara anggota untuk meratifikasi Protokol Opsional II KIHSP. Dalam resolusi ini juga disampaikan kesimpulan akhir dari Sekretaris Jenderal PBB mengenai pemberlakuan hukuma mati. Hasilnya ialah pandangan bahwa hukuman mati tidaklah sesuai dengan martabat manusia dan hak untuk hidup. Selain itu, disampaikan pula larangan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
Resolusi ini juga meminta agar kondisi penjara diperbaiki sesuai standar internasional dengan tindakan yang manusiawi. Imbauan penyediaan informasi mengenai pidana yang telah atau akan dihukum mati juga disampaikan kepada negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati. Informasi tersebut meliputi gender dan kriteria individu lainnya, serta amnesti dan grasi yang telah diberikan. Informasi ini akan digunakan untuk keperluan debat di tingkat nasional dan internasional.
Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 juga meminta negara-negara anggota PBB untuk memastikan kondisi dari anak-anak yang orang tuanya atau walinya mengalami hukuman mati. Berita hukuman mati harus terlebih dahulu diberitahukan kepada keluarga mereka. Anak juga harus diberikan pendamping hukum serta informasi mengenai jadwal dan metode hukuman mati yang akan diberikan. Negara anggota PBB juga harus memberikan hak anak untuk melakukan kunjungan terakhir dengan orang tua yang akan dihukum mati. Rancangan awal dari Resolusi Dewan HAM PBB 30/5 melalui proses amandemen sebelum diadopsi. Perubahan yang dilakukan hanya pada penambahan dan pengurangan dari beberapa paragraf pembuka. Sedangkan isi dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan ke negara-negara anggota PBB tidak mengalami perubahan sama sekali.
Resolusi Majelis Umum PBB 71/187
Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 19 Desember 2016. Resolusi ini juga membahas moratorium hukuman mati. Unsur tambahan di dalam reesolusi ini ialah penegasan kembali akan hak kedaulatan dari semua negara untuk mengembangkan sistem hukum mereka sendiri. Negara anggota PBB berhak menentukan hukuman pidana yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional mereka. Resolusi ini juga meminta setiap negara anggota PBB untuk memberikan kesempatan amnesti dan kesempatan membicarakan penggantian hukuman mati dengan hukuman lain. Proses komunikasi harus dilakukan secara terbuka dan adil dengan proses pemberian informasi yang cepat. Mayoritas negara anggota PBB menyetujui resolusi ini. Persetujuan diberikan oleh 117 negara dan penolakan sebanyak 40 negara menolak. Sebanyak 31 negara memilih tidak memberikan suara. Beberapa negara mengubah sikapnya dengan kecenderungan kepada penghapusan hukuman mati. Negara ini di antaranya ialah Malawi dan Eswatini. Negara yang awalnya tidak memberikan suara kemudian menyetujuinya ialah Sri Lanka. Sedangkan negara yang dulunya menolak kemudian memilih tidak memberikan suara ialah Zimbabwe. Kondisi ini membuat Resolusi Majelis Umum PBB 71/187 mulai mengalihkan topik penundaan hukuman mati menjadi penghapusan hukuman mati.
Kejahatan paling serius
Negara-negara yang masih memberlakukan hukuman mati menggunakan konsep tentang kejahatan-kejahatan yang paling serius untuk mempertahankan dukungannya.' Pasal 6 KIHSP mengizinkan putusan hukuman mati diberikan pada kasus kejahatan-kejahatan yang paling serius.' Kondisi ini merupakan akibat dari pernyataan dalam Pasal 6 KIHSP ayat (2) terkait kejahatan yang paling serius. Dalam pasal ini tidak ada pemberian definisi mengenai kejahatan yang paling serius. Hukuman mati dapat diberikan asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut serta tidak bertentangan dengan ketentuan Konvensi Genosida. Keputusan akhir dari pengadilan yang berwenang juga menjadi penentu pemberlakuan hukuman mati. Kondisi ini membuat konsep kejahatan paling serius ditafsirkan secara berbeda-beda oleh setiap negara. Penafsiran dipengaruhi oleh kondisi budaya, agama, tradisi, serta keadaan politik dari masing-masing negara.
Ketidakjelasan konsep mengenai kejahatan paling serius juga terjadi dalam Protokol Opsional II KIHSP. Tambahan informasi mengenai kejahatan yang paling serius hanya pada Pasal 2 Ayat (1), yang membahas soal "kejahatan paling serius yang bersifat militer dan dilakukan dalam situasi perang". Sebaliknya, instrumen-instrumen hukum pidana internasional yang paling mutakhir memberikan kecenderungan khusus terhadap pemaknaan mengenai kejahatan paling serius. Tolok ukurnya ialah kejahatan yang menjadi perhatian khusus dari masyarakat internasional. Kejahatan paling serius sesuai dengan pandangan ini ialah genosida, kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang. Instrumen-instrumen ini juga mendukung penghapusan hukuman mati. Hal ini dapat dilihat pada ketiga statuta pendirian mahkamah pidana internasional oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakni Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone. Hukuman penjara seumur hidup sebagai hukuman maksimal juga ditetapkan sebagai hukuman maksimal dalam Statuta Roma.
Definisi lain terhadap kejahatan paling serius diberikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB. Kejahatan paling serius diartikan sebagai kejahatan yang disengaja dengan konsekuensi logis yang bersifat mematikan atau sangat berat. Definisi ini awalnya diberikan dalam Pengamanan untuk Menjamin Perlindungan Hak-hak Mereka yang Menghadapi Hukuman Mati. Pada tahun 1984, definisi ini diadopsi oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dengan sedikit revisi. Definisi ini tetap tidak membatasi hukuman mati hanya untuk pembunuhan berencana. Akibatnya, negara-negara tertentu terus memberlakukan hukuman mati untuk pasar gelap bagi narkoba, tindak pidana politik dan agama serta perilaku seksual yang di negara lain tidak termasuk tindak pidana. Negara retensionis menolak pandangan bahwa hukuman mati merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan, khususnya dalam kasus narkoba. Dalam pandangan negara retensionis, narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa yang mengancam hak hidup banyak orang, sehingga hukuman mati bukan juga dianggap tidak menjadi pelanggaran atas konstitusi negara.
Gagasan yang berkebalikan dengan hak asasi manusia dapat timbul karena perbedaan pemaknaan terhadap kejahatan paling serius. Kondisi ini membuat keinginan politik tetap menjadi bagian dari usaha perwujudan traktat untuk hukuman mati. Gerakan abolisionis di berbagai negara berusaha meyakinkan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang diterima secara universal, khususnya pada kasus kejahatan paling serius. Pada banyak negara di Asia, pengapusan hukuman mati dianggap sebagai bentuk imperialisme budaya yang tidak dapat dipercaya dan diandalkan. Pemerintah-pemerintah di kawasan Asia menyakini bahwa kebijakan pidana harus bersifat unik dan ditentukan oleh keadaan politik, sosial, dan budaya masing-masing. Pembenaran terhadap hukuman mati terjadi di Timur Tengah dan Asia Selatan seiring dengan meningkatnya terorisme di dua kawasan ini. Sedangkan negara retensionis di Asia Tenggara memperoleh pembenaran pelaksanaan hukuman mati melalui rasionalisasi dampak kerugian akibat perdagangan narkoba.
Opini publik
Negara-negara abolisionis umumnya menghapuskan hukuman mati karena adanya tuntutan masyarakat umum maupun dukungan dari pada kaum elit. Sebaliknya, kaum elit di negara-negara retensionis juga dapat menggunakan opini publik untuk menolak penghapusan hukuman mati. Penghapusan hukuman mati dianggap dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Dalam pandangan ini, penghapusan hukuman mati memerlukan konsensus publik terlebih dahulu sebelum dapat diterapkan ke masyarakat. Para elit di dalam negara abolisionis maupun retensionis meliputi politikus, tokoh agama, tokoh masyarakat dan sistem peradilan pidana. Selain itu, para wartawan dan media massa yang cukup berpengaruh dalam pembentukan opini di masyarakat juga dapat dimasukkan sebagai kaum elit. Opini publik yang dihasilkan dapat mempengaruhi kondisi politik dan pemerintahan di suatu negara termasuk dalam hal pengambilan sikap terhadap penghapusan hukuman mati.
Efek jera
Salah satu alasan dukungan terhadap pelaksanaan hukuman mati oleh golongan retensionis yaitu anggapan bahwa hukuman mati merupakan satu-satunya hukuman yang tepat dan adil bagi kejahatan-kejahatan yang berat dan yang sukar diampuni. Efek menakutkan dari hukuman mati secara psikologis dianggap dapat digunakan untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati juga dapat mencegah penjahat mengulangi kejahatan yang sama atau kejahatan lain di masa depan. Hukuman mati dijadikan sebagai pelajaran agar kejahatan tidak terulang sehingga secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah kasus kejahatan. Fakta mengenai anggapan ini ialah pada negara Arab Saudi yang menerapkan hukuman mati untuk kasus pembunuhan dan narkoba. Dari data yang dikumpulkan oleh Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Narkoba dan Kejahatan, tingkat pembunuhan di Arab Saudi hanya 1 per 100 ribu orang pada tahun 2012. Dalam perbandingan yang sama, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan negara maju seperti Finlandia (2,2) dan Belgia (1,7).
Di sisi lain, pemberlakuan hukuman mati juga belum memberikan efek jera terhadap para pelaku pidana bila dibandingkan dengan penjara seumur hidup. Pada tahun 1998 dan 2002, PBB mengadakan survei yang menunjukkan bahwa jumlah narapidana tetap meningkat di negara-negara yang memberlakukan hukuman mati khususnya pada kasus pembunuhan. Di Amerika Serikat diadakan survei kepada sejumlah ahli kriminologi dengan kesimpulan bahwa penerapan hukuman mati tidak menimbulkan efek jera. Survei ini dilakukan sebanyak dua kali pada tahun yang berbeda dengan rentang waktu yang berjauhan. Survei pertama pada tahun 1996 dengan jumlah ahli kriminologi yang dijadikan sebagai subjek penelitian sebanyak 84% dari total keseluruhan ahli kriminologi di Amerika Serikat. Survei kedua diadakan pada tahun 2009, dengan persentase peserta sebanyak 88%. Pandangan para ahli kriminologi ini didasarkan pada pengalaman, karya tulis ilmiah, serta penelitian yang pernah mereka lakukan di bidang kriminologi. Selama lima dasawarsa, Amerika Serikat juga tidak mengalami penurunan jumlah narapidana kasus narkoba, meskipun hukuman mati diberlakukan. Kondisi ini membuat pandangan efek jera melalui hukuman mati oleh negara retensionis masih belum dapat dibuktikan dalam kenyataan.