cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Muammar Khadafi
Kudeta: 1969
Pemerintahan Raja Idris semakin tidak disukai oleh rakyat pada akhir dasawarsa 1960-an. Ia telah memperparah perpecahan di Libya dengan melakukan sentralisasi terhadap sistem federal karena ia ingin memanfaatkan kekayaan minyak bumi di negara tersebut. Korupsi dan sistem patronase menghantui industri minyak bumi di Libya. Nasionalisme Arab juga menjadi ideologi yang semakin populer, dan demonstrasi pun pecah seusai kekalahan Mesir dalam Perang Enam Hari melawan Israel pada tahun 1967. Pemerintahan Idris dianggap pro-Israel karena ia bersekutu dengan negara-negara Barat. Kerusuhan anti-Barat merebak di Tripoli dan Benghazi, sementara para pekerja Libya menutup depot-depot minyak sebagai lambang solidaritas dengan Mesir. Pada tahun 1969, Central Intelligence Agency (CIA) sudah memperkirakan bahwa unsur-unsur dalam angkatan bersenjata Libya akan melancarkan kudeta. Walaupun muncul klaim-klaim bahwa mereka sudah tahu soal Gerakan Perwira Merdeka yang dipimpin oleh Khadafi, CIA mengklaim bahwa mereka tidak tahu sama sekali dan mengakui bahwa mereka malah memantau pergerakan kelompok revolusioner Sepatu Hitam besutan Abdul Aziz Shalhi.
Jalan Pahlawan Revolusi (Jakarta)
Jalan Pahlawan Revolusi adalah nama salah satu jalan utama di Jakarta. Nama jalan ini diambil dari istilah Pahlawan Revolusi. Jalan ini menghubungkan Klender di utara dan Kalimalang di selatan. Jalan ini sepanjang 4 km dari Flyover Klender sampai Simpang Kalimalang Pahlawan Revolusi. Jalan ini merupakan salah satu jalan menuju Kota Bekasi dari arah Klender, khususnya menuju wilayah Pondok Gede dan Pondok Melati. Jalan ini melintasi dua kelurahan:
Muammar Khadafi
Kudeta: 1969
Pada pertengahan tahun 1969, Raja Idris pergi ke luar negeri untuk menghabiskan musim panas di Turki dan Yunani. Gerakan Perwira Merdeka menganggapnya sebagai saat yang tepat untuk melengserkan sistem monarki, alhasil mereka melancarkan "Operasi Yerusalem". Pada tanggal 1 September, mereka menduduki bandar udara, pos polisi, stasiun radio, dan kantor pemerintahan di Tripoli dan Benghazi. Khadafi mengambil alih kendali atas barak Berka di Benghazi, sementara Omar Meheishi menduduki barak di Tripoli, dan Jalloud merebut pertahanan udara di kota tersebut. Khweldi Hameidi dikirim untuk menahan putra mahkota Sayyid Hasan ar-Rida al-Mahdi as-Sanussi, dan sang pangeran dipaksa melepaskan klaimnya sebagai pewaris takhta. Khadafi tidak menghadapi perlawanan yang berarti dan tidak banyak menggunakan kekerasan terhadap para pendukung monarki.
Jalan Pahlawan Revolusi (Jakarta)
Di jalan ini cukup sering terjadi kecelakaan lalu lintas  dan kebakaran bangunan,    sehingga membuat lalu lintas jalan ini tersendat. Selain itu, pernah terjadi tawuran antar remaja dan warga di jalan ini.
Muammar Khadafi
Kudeta: 1969
Setelah Khadafi menjatuhkan sistem monarki, ia mengumumkan pendirian Republik Arab Libya. Ia menyampaikan pidato kepada rakyat lewat radio dan memaklumkan akhir dari rezim "kolot dan korup", yang "baunya telah memuakkan dan menakuti kita semua." Kudeta ini sama sekali tidak menumpahkan darah, sehingga awalnya peristiwa ini dijuluki "Revolusi Putih", tetapi kemudian namanya diganti menjadi "Revolusi Satu September" sesuai dengan tanggal kejadiannya. Khadafi bersikeras bahwa kudeta yang dilancarkan olehnya merupakan suatu revolusi yang menjadi awal mula perubahan besar-besaran di Libya. Ia mengumandangkan bahwa revolusi berarti "kebebasan, sosialisme, dan persatuan", dan pada tahun-tahun berikutnya, ia mengambil berbagai tindakan untuk mewujudkan hal-hal tersebut.
Jalan Pahlawan Revolusi (Jakarta)
Persimpangan
Jalan ini memiliki empat persimpangan utama, yaitu:
Muammar Khadafi
Mengukuhkan kekuasaan: 1969–1973
Dua belas anggota komite pusat dari Gerakan Perwira Merdeka menyatakan pembentukan Dewan Komando Revolusioner (DKR) sebagai pemerintahan republik yang baru. Letnan Khadafi menjadi ketua badan tersebut, alhasil secara de facto ia berperan sebagai kepala negara, dan pada saat yang sama ia juga mengangkat dirinya sebagai kolonel dan menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Jaroud mengemban jabatan sebagai Perdana Menteri, sementara Dewan Menteri yang diisi oleh orang-orang sipil (di bawah kepemimpinan Sulaiman Maghribi) dibentuk untuk memberlakukan kebijakan DKR. Ibu kota pemerintahan Libya juga dipindah dari El-Bayda ke Tripoli.
Jalan Pahlawan Revolusi (Jakarta)
Transportasi
Berikut ini adalah trayek angkutan umum yang melayani Jalan Raya Jatiwaringin:
Muammar Khadafi
Mengukuhkan kekuasaan: 1969–1973
Walaupun DKR di atas kertas merupakan badan yang berlandaskan pada musyawarah-mufakat, Khadafi mendominasi badan tersebut. Beberapa anggota DKR yang lain mencoba membatasi perbuatan-perbuatannya yang dianggap keterlaluan. Khadafi tetap menjadi wajah pemerintahan, sementara jati diri anggota DKR lainnya baru disibak pada tanggal 10 Januari 1970. Mereka semua adalah laki-laki muda berlatar belakang kelas menengah atau pekerja (biasanya dari pedesaan), dan tidak ada yang punya gelar universitas. Maka dari itu, mereka sangat berbeda dari golongan konservatif yang kaya dan berpendidikan tinggi yang sebelumnya memerintah Libya.
Seusai kudeta ini, DKR mulai mencoba mewujudkan itikad mereka untuk mengukuhkan pemerintahan revolusioner dan memodernisasi Libya. Mereka membersihkan militer dan badan pemerintahan dari segala pendukung monarki dan anggota klan Senussi. Khadafi berkeyakinan bahwa golongan elit ini bertentangan dengan kehendak rakyat Libya, dan harus dihapuskan. "Pengadilan-pengadilan Rakyat" didirikan untuk mengadili para politikus dan jurnalis pendukung monarki, alhasil banyak yang dipenjara, walaupun tidak ada yang dihukum mati. Raja Idris sendiri dijatuhi hukuman mati in absentia.
Pada Mei 1970, Seminar Cendekiawan Revolusioner digelar agar pemikiran pada cendekiawan dapat diselaraskan dengan cita-cita revolusi. Pada tahun yang sama, Peninjauan dan Amendemen Legislatif menggabungkan undang-undang hukum sekuler dan keagamaan, serta memperkenalkan hukum syariah di Libya. DKR sendiri merupakan sebuah pemerintahan melalui dekret, dan dengan wewenang ini mereka tetap mempertahankan pelarangan partai politik. Pada Mei 1970, mereka melarang serikat buruh, dan pada tahun 1972, mereka juga melarang unjuk rasa buruh dan memberedel koran-koran. Pada September 1971, Khadafi mengundurkan diri karena ia menyatakan diri tidak puas dengan laju reformasi, tetapi ia kembali mengemban jabatannya dalam kurun waktu satu bulan. Pada Februari 1973, ia mundur lagi, tetapi pada bulan berikutnya ia kembali lagi ke pemerintahan.
Reformasi ekonomi dan sosial
Kebijakan ekonomi DKR pada awalnya berhaluan kapitalisme negara. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membantu para wirausahawan Libya. Mereka juga mencoba menambah jumlah lahan yang dapat digarap di Libya, sehingga pada September 1969, pemerintah melancarkan "Revolusi Hijau" yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi impor makanan. Lahan tidur dan lahan-lahan yang telah disita dari para pemukim Italia dibagi-bagikan kepada rakyat. Selain itu, pemerintah membangun irigasi di sepanjang pesisir utara dan di sekitaran oasis-oasis di pedalaman. Namun, biaya produksi masih melebihi nilai jual hasil panen, sehingga sektor pertanian Libya sangat membutuhkan subsidi dari negara.
Minyak bumi merupakan komoditas ekspor utama Libya, sehingga Khadafi mencoba meningkatkan kinerja sektor tersebut. Pada Oktober 1969, Khadafi mengancam akan mengurangi produksi minyak karena menurutnya nilai tukar perdagangannya tidak adil dan lebih menguntungkan perusahaan-perusahaan asing. Pada bulan Desember, Jalloud berhasil meningkatkan harga minyak Libya. Pada tahun 1970, negara-negara OPEC lainnya mengambil langkah yang sama, sehingga harga minyak dunia pun naik. DKR juga melakukan perundingan dengan perusahaan-perusahaan minyak asing, dan hasilnya adalah Kesepakatan Tripoli tanggal 20 Maret 1971 yang memberikan kepada pemerintah Libya pajak pendapatan, harga yang lebih baik, serta pembayaran tambahan dari perusahaan minyak untuk setiap barel yang diekspor. Berkat kesepakatan ini, Libya berhasil mendapatkan pemasukan tambahan sebesar $1 miliar pada tahun pertamanya.
DKR juga melancarkan reformasi sosial dengan hukum syariah sebagai landasannya. Konsumsi minuman keras dilarang, klub-klub malam dan gereja-gereja Kristen ditutup, pakaian tradisional Libya digalakkan, dan bahasa Arab dinyatakan sebagai satu-satunya bahasa yang boleh digunakan dalam komunikasi resmi dan di rambu-rambu jalan. DKR melipatgandakan upah minimum, melakukan pengendalian harga lewat peraturan, dan menurunkan harga sewa sebesar 30 hingga 40%. Khadafi juga ingin menghapuskan batasan-batasan sosial terhadap perempuan yang diberlakukan oleh rezim sebelumnya, sehingga pemerintah Libya mendirikan Pelatihan Perempuan Revolusioner untuk menggalakkan reformasi. Pada tahun 1970, diberlakukan sebuah undang-undang yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan menuntut kesetaraan gaji. Pada tahun 1971, Khadafi mendukung pendirian Federasi Perempuan Libya. Pada tahun 1972, diberlakukan undang-undang yang mengkriminalisasi pernikahan perempuan dengan usia di bawah enam belas tahun, dan undang-undang tersebut juga memastikan bahwa perempuan hanya dapat menikah setelah ia menyatakan kesetujuannya. Pemerintahan Khadafi juga menyediakan pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan, walaupun hal ini lebih menguntungkan segelintir orang dari kelas menengah di perkotaan.
Dari tahun 1969 hingga 1973, pemerintah Libya menggunakan pendapatan dari minyak bumi untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Pembangunan rumah menjadi program sosial yang diutamakan dengan tujuan untuk mengatasi tuna wisma dan menyulap kawasan-kawasan kumuh yang sebelumnya muncul akibat urbanisasi di Libya. Penyediaan layanan kesehatan juga terus ditingkatkan. Pada tahun 1978, jumlah rumah sakit di Libya meningkat 50% sejak tahun 1968, sementara jumlah dokter melesat dari 700 hingga 3000 pada dasawarsa tersebut. Malaria diberantas, sementara penyakit trakoma dan tuberkulosis berhasil diredam. Wajib belajar 6 tahun digantikan dengan 9 tahun, dan pemerintah juga memperkenalkan program untuk meningkatkan tingkat melek huruf pada orang dewasa dan menyediakan pendidikan gratis di universitas. Universitas Bayda didirikan, sementara Universitas Tripoli dan Universitas Benghazi diperbesar. Dengan ini, pemerintah membantu membuka jalan bagi orang miskin untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Dengan tindakan-tindakan ini pula DKR berhasil memperluas sektor publik dan menyediakan lapangan kerja bagi ribuan orang. Program-program sosial ini disukai oleh rakyat Libya. Salah satu faktor yang mendorong popularitas ini adalah daya tarik pribadi Khadafi, mengingat ia masih muda dan memiliki status rendahan sebagai seorang Badawi, ditambah dengan retorikanya yang berusaha menggambarkannya sebagai penerus pejuang anti-Italia Omar Mukhtar.
Untuk mengatasi perpecahan kesukuan dan kedaerahan di Libya, DKR menyebarluaskan gagasan persatuan Libya. Mereka mencoba menjatuhkan nama baik para pemimpin suku dengan menggambarkan mereka sebagai kaki tangan rezim lama, dan pada Agustus 1971, pengadilan militer di Sabha mengadili banyak pemimpin suku tersebut atas tuduhan kegiatan anti-revolusi. Batas-batas administratif yang sudah ada sedari dulu dirombak hingga melampaui batas-batas kesukuan, sementara tokoh-tokoh modern yang pro-revolusi menggantikan pemimpin-pemimpin tradisional, tetapi masyarakat di daerah mereka sering kali menolak mereka. Setelah sadar bahwa tokoh-tokoh modern ini telah gagal, Khadafi mendirikan Persatuan Sosialis Arab pada Juni 1971, yang merupakan sebuah partai pelopor untuk mobilisasi massal dengan Khadafi sebagai ketuanya. Partai ini mengakui DKR sebagai "wewenang tertinggi", dan dirancang untuk memperkuat antusiasme terhadap revolusi di Libya. Namun, partai ini bersifat sangat birokratis dan gagal mengerahkan dukungan seperti yang diharapkan oleh Khadafi.
Hubungan luar negeri
Pengaruh ideologi nasionalisme Arab terhadap DKR di Libya dapat terlihat dengan jelas. DKR langsung diakui oleh pemerintahan-pemerintahan nasionalis Arab di Mesir, Suriah, Irak, dan Sudan, dan Mesir bahkan mengirim tenaga ahli untuk membantu DKR yang masih belum berpengalaman. Khadafi mengajukan gagasan-gagasan Pan-Arab dan menyatakan perlunya pendirian sebuah negara Arab yang terbentang di Afrika Utara dan Timur Tengah. Pada Desember 1969, Libya menandatangani Piagam Tripoli dengan Mesir dan Sudan yang mendirikan Front Revolusioner Arab, yakni sebuah persatuan yang dimaksudkan sebagai langkah pertama menuju penyatuan politik ketiga negara tersebut. Pada tahun 1970, Suriah menyatakan niatan mereka untuk bergabung.
Nasser meninggal secara mendadak pada November 1970, dan Khadafi memainkan peranan penting dalam acara pemakamannya. Nasser digantikan oleh Anwar Sadat yang mengusulkan bahwa daripada mendirikan sebuah negara kesatuan, negara-negara Arab sebaiknya mendirikan sebuah federasi politik, dan sistem ini mulai diberlakukan pada April 1971. Berkat tindakan ini, Mesir, Suriah, dan Sudan menerima uang hasil minyak dari Libya. Pada Februari 1972, Khadafi dan Sadat menandatangani piagam penggabungan tidak resmi, tetapi piagam ini tidak pernah diberlakukan karena hubungan di antara kedua negara tersebut rusak pada tahun berikutnya. Sadat menjadi semakin khawatir dengan tindakan Libya yang semakin radikal, dan tenggat waktu pemberlakuan sistem federasi pada September 1973 berlalu tanpa adanya tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak.
Seusai kudeta tahun 1969, para perwakilan dari Empat Negara Besar (Prancis, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Uni Soviet) dipanggil untuk bertemu dengan utusan DKR. Britania Raya dan Amerika Serikat langsung mengakui DKR dengan harapan agar pangkalan militer mereka di Libya dapat diamankan, dan juga karena mereka tidak ingin menambah ketidakstabilan. Dengan maksud untuk mengambil hati Khadafi, pada tahun 1970, Amerika Serikat memberitahukannya soal paling tidak satu rencana kudeta balasan. Upaya untuk membina hubungan dengan DKR gagal. Khadafi berniat menegaskan kedaulatan nasional Libya dan mengusir apa yang ia anggap sebagai rongrongan penjajah dan imperialis asing. Pemerintahannya bersikeras agar Amerika Serikat dan Britania Raya menarik pangkalan militer mereka dari Libya, dan Khadafi sendiri mengumandangkan bahwa "angkatan bersenjata yang bangkit untuk menyatakan revolusi rakyat [tidak akan] mau tinggal di gubuk-gubuk ketika pangkalan imperialisme berdiri di wilayah Libya." Militer Britania akhirnya hengkang pada bulan Maret, dan Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama pada Juni 1970.
Khadafi lalu mencoba mengurangi pengaruh Italia, dan pada Oktober 1970, semua aset yang dimiliki oleh Italia disita dan 12.000 pemukim Italia diusir dari Libya bersamaan dengan orang-orang Yahudi Libya yang jumlahnya lebih kecil. Tanggal ketika mereka harus keluar dari Libya, yaitu 7 Oktober, dijadikan sebagai hari libur nasional yang disebut "Hari Pembalasan". Italia menganggap hal ini bertentangan dengan Perjanjian Italia-Libya 1956, tetapi PBB tidak mengeluarkan sanksi. Kemudian, Khadafi mencoba melemahkan pengaruh NATO di Laut Tengah, sehingga Libya pada tahun 1971 meminta kepada Malta agar mereka tidak lagi mengizinkan NATO menggunakan wilayah Malta sebagai pangkalan militer. Sebagai kompromi, pemerintah Malta mengizinkan NATO menggunakan wilayah mereka, tetapi dengan syarat agar NATO tidak menggunakannya untuk menyerang wilayah Arab. Dalam kurun waktu satu dasawarsa sesudahnya, pemerintah Khadafi membina hubungan politik dan ekonomi yang erat dengan pemerintahan Dom Mintoff di Malta, dan atas desakan dari Libya, Malta memutuskan untuk tidak melanjutkan keberadaan pangkalan udara Britania Raya di pulau tersebut pada tahun 1980. Sementara itu, DKR berupaya memperkuat militer dengan membeli senjata dari Prancis dan Uni Soviet. Hubungan dagang dengan Soviet semakin memperburuk hubungan dengan Amerika Serikat di tengah gencarnya Perang Dingin.
Khadafi sangat kritis dengan Amerika Serikat karena Amerika mendukung Israel. Khadafi sendiri berpihak kepada Palestina. Menurutnya, pendirian Negara Israel pada tahun 1948 merupakan tindakan penjajahan oleh Barat. Ia meyakini bahwa kekerasan yang dilancarkan oleh orang-orang Palestina terhadap Israel dan Barat dapat dibenarkan sebagai tindakan orang-orang yang tertindas untuk membebaskan tanah air mereka dari penjajahan. Ia menyerukan kepada negara-negara Arab untuk mengobarkan "perang tiada henti" terhadap Israel, dan pada tahun 1970, ia mulai menggelontorkan Dana Jihad untuk mendukung kegiatan militan-militan anti-Israel. Pada Juni 1972, Khadafi mendirikan Pusat Sukarelawan Nasseriyah Pertama untuk melatih gerilyawan-gerilyawan anti-Israel.
Seperti Nasser, Khadafi lebih mendukung pemimpin Palestina Yasser Arafat dan kelompoknya, Fatah, daripada kelompok-kelompok Palestina lainnya yang lebih militan dan berhaluan Marxis. Namun, seiring berjalannya waktu, hubungan antara Khadafi dengan Arafat memburuk. Khadafi menganggapnya terlalu moderat dan ia bahkan menyerukan agar Palestina lebih banyak menggunakan kekerasan. Sebagai gantinya, Khadafi mendukung milisi-milisi seperti Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina, Barisan Rakyat untuk Pembebasan Palestina - Komando Umum, Barisan Demokratik untuk Pembebasan Palestina, As-Sa'iqa, Barisan Perjuangan Rakyat Palestina, dan Organisasi Abu Nidal. Ia mendanai Organisasi September Hitam yang bertanggung jawab atas peristiwa pembantaian terhadap atlet-atlet Israel pada saat Olimpiade München 1972, bahkan jenazah para militan yang terbunuh selama peristiwa tersebut dibawa ke Libya untuk dimakamkan sebagai pahlawan.
Khadafi juga mendanai kelompok-kelompok militan lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk Black Panther Party, Nation of Islam, Tupamaros, Gerakan 19 April, Barisan Pembebasan Nasional Sandinista, Kongres Nasional Afrika dan gerakan-gerakan pembebasan anti-apartheid lainnya di Afrika Selatan, Tentara Republik Irlandia Sementara, Euskadi Ta Askatasuna, Action directe, Brigade Merah, Faksi Pasukan Merah, Angkatan Darat Rahasia Armenia, Tentara Merah Jepang, Gerakan Aceh Merdeka, dan Barisan Pembebasan Nasional Moro. Khadafi memberikan pendanaan tanpa memandang bulu, dan terkadang ia dapat dengan mudah mengalihkan dukungan dalam suatu konflik, seperti yang terjadi selama Perang Kemerdekaan Eritrea. Pada dasawarsa 1970-an, kelompok-kelompok tersebut menerima bantuan keuangan dari Libya, dan Libya pun dipandang sebagai pemimpin perjuangan Dunia Ketiga melawan kolonialisme dan neokolonialisme. Walaupun banyak dari antara kelompok yang didanai Khadafi yang diberi cap "teroris", Khadafi menolak hal tersebut, dan ia malah menganggap mereka sebagai pejuang revolusi yang hendak membebaskan diri mereka dari belenggu penjajahan.
"Revolusi Rakyat": 1973–1977
Pada tanggal 16 April 1973, Khadafi memproklamasikan permulaan "Revolusi Rakyat" dalam pidatonya di Zuwarah. Ia melaksanakannya dengan mengeluarkan rencana 5 butir. Butir pertama membubarkan semua hukum yang sudah ada untuk digantikan dengan undang-undang revolusioner. Butir kedua menyatakan bahwa semua musuh revolusi harus disingkirkan, sedangkan butir ketiga memprakarsai revolusi administratif yang dimaksudkan untuk menghapuskan semua unsur birokrasi dan borjuis. Butir keempat menyatakan bahwa rakyat harus membentuk Komite-Komite Rakyat dan agar mereka dipersenjatai untuk membela revolusi, sementara butir kelima mengumandangkan permulaan revolusi budaya untuk membersihkan Libya dari pengaruh-pengaruh asing. Ia mulai menyampaikan kuliah mengenai tahap baru revolusi ini di Libya, Mesir, dan Prancis. Dalam prosesnya, revolusi ini mirip dengan Revolusi Kebudayaan yang diberlakukan di Tiongkok.
Sebagai bagian dari revolusi ini, Khadafi mengajak rakyatnya untuk mendirikan Komite-Komite Umum Rakyat untuk meningkatkan kesadaran politik. Walaupun ia tidak banyak memberikan panduan mengenai cara pendirian dewan-dewan ini, Khadafi mengklaim bahwa komite ini akan membentuk sistem partisipasi politik langsung yang lebih demokratis daripada sistem perwakilan yang berlandaskan pada partai. Ia berharap agar dewan-dewan ini akan memobilisasi dukungan rakyat terhadap DKR, mengikis kekuasaan para pemimpin tradisional dan birokrasi, dan membentuk sistem hukum baru yang dipilih oleh rakyat. Banyak komite semacam ini yang didirikan di sekolah-sekolah dan perguruan-perguruan tinggi, dan badan-badan tersebut bertanggung jawab memeriksa para petugas, kursus, dan buku teks agar sejalan dengan ideologi revolusioner Khadafi.
Keberadaan Komite Rakyat berhasil mendorong keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan dalam batasan yang diizinkan oleh DKR, tetapi tindakan tersebut memperparah perpecahan kesukuan. Badan ini juga berfungsi sebagai sistem pengawasan yang membantu para petugas keamanan untuk mencari orang-orang yang kritis terhadap DKR, sehingga dilakukanlah penangkapan pegiat-pegiat Ba'ath, Marxis, dan Islamis. Struktur organisasi komite-komite ini berbentuk piramida, dan landasannya adalah kelompok-kelompok kerja setempat yang mengirim anggota perwakilan terpilih ke tingkatan distrik, dan dari situ ke tingkatan nasional, yang kemudian tersebar dalam Muktamar Umum Rakyat dan Komite Umum Rakyat. Di atas kedua badan ini, terdapat Khadafi dan DKR yang tetap bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang penting. Secara keseluruhan, sistem komite ini berhasil membantu proses sentralisasi dan integrasi nasional, dan juga memperkuat kendali Khadafi terhadap aparat pemerintahan.
Teori Internasional Ketiga dan Buku Hijau
Pada Juni 1973, Khadafi menciptakan sebuah ideologi politik yang menjadi landasan Revolusi Rakyat, yaitu Teori Internasional Ketiga. Berdasarkan ideologi ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama merupakan kekuatan imperialis, sehingga ideologi tersebut menolak kapitalisme Barat sekaligus ateisme pada komunisme blok Timur. Dalam hal ini, ideologi tersebut mirip dengan Teori Tiga Dunia yang dicetuskan oleh pemimpin Tiongkok Mao Zedong. Berdasarkan pemikiran Khadafi, nasionalisme dipandang sebagai kekuatan yang progresif, dan ia menganjurkan pendirian sebuah negara pan-Arab yang akan memimpin negara-negara Islam dan negara-negara Dunia Ketiga melawan imperialisme. Khadafi menganggap Islam sebagai unsur penting dalam ideologi ini, dan ia menyerukan pembaharuan Islam yang kembali ke Alquran seperti semula dan menolak tafsir dan Hadis. Akibatnya, ia membuat murka para ulama Libya. Pada tahun 1973 dan 1974, pemerintahnya semakin memberlakukan hukum syariah, contohnya dengan menjadikan pencambukan sebagai hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan zina atau seks sesama jenis.
Khadafi merangkum Teori Internasional Ketiganya dalam tiga jilid pendek yang diterbitkan antara tahun 1975 hingga 1979, yang dikenal dengan sebutan Buku Hijau. Volume pertama membahas tentang demokrasi, menjabarkan kejelekan sistem perwakilan, dan mendukung sistem partisipasi politik langsung. Volume kedua berisi tentang kepercayaan Khadafi mengenai sosialisme, sementara volume ketiga berkaitan dengan isu-isu sosial seputar keluarga dan suku. Volume pertama dan kedua mendukung reformasi yang radikal, sedangkan volume yang ketiga memiliki pandangan konservatisme sosial. Walaupun laki-laki dan perempuan dinyatakan setara, mereka dianggap memiliki ciri-ciri biologis yang dirancang untuk peranan yang berbeda dalam kehidupan. Pada tahun-tahun sesudahnya, para pendukung Khadafi menggunakan kutipan-kutipan dari Buku Hijau sebagai slogan, contohnya adalah "Perwakilan adalah Penipuan". Sementara itu, pada September 1975, Khadafi memberlakukan tindakan-tindakan lain untuk menggalakkan mobilisasi rakyat dan menetapkan misi-misi yang ingin digapai untuk memperbaiki hubungan antara dewan-dewan dengan Persatuan Sosialis Arab.
Pada tahun 1975, Khadafi menyatakan bahwa perdagangan luar negeri akan dimonopoli oleh negara. Reformasi yang semakin radikal dan penggelontoran uang minyak ke luar negeri memicu ketidakpuasan di Libya, khususnya di kalangan pedagang. Pada tahun 1974, terjadi pengeboman bangunan angkatan darat di Benghazi, dan ini merupakan kali pertamanya pemerintahan Khadafi mengalami serangan. Sebagian besar perlawanan berpusat pada anggota Dewan Komando Revolusioner Omar Meheishi, dan bersama dengan anggota dewan lainnya, Bashir Saghir al-Hawaadi, ia mulai merencanakan kudeta terhadap Khadafi. Pada tahun 1975, rencana mereka terbongkar dan mereka pun melarikan diri ke luar negeri. Mereka lalu mendapatkan suaka dari Mesir. Akibatnya, hanya lima anggota Dewan Komando Revolusioner yang tersisa, dan kekuasaan Khadafi pun semakin menguat. Pada akhirnya, Dewan Komando Revolusioner dibubarkan pada Maret 1977.
Pada September 1975, Khadafi membersihkan angkatan darat dari para pembangkang dengan menangkap sekitar 200 perwira senior, dan pada bulan Oktober, ia mendirikan Kantor untuk Keamanan Revolusi yang bersifat rahasia. Pada April 1976, ia menyerukan kepada para pendukungnya di universitas-universitas untuk mendirikan "dewan mahasiswa revolusioner" dan agar mereka menghalau "unsur-unsur reaksioner". Pada tahun yang sama, unjuk rasa mahasiswa yang menentang Khadafi meletus di universitas-universitas di Tripoli dan Benghazi, alhasil mereka bentrok dengan mahasiswa pendukung Khadafi dan polisi. Dewan Komando Revolusioner menanggapinya dengan melakukan penangkapan massal dan mewajibkan para pemuda untuk melakukan pelayanan nasional. Pada Januari 1977, dua mahasiswa pembangkang dan sejumlah perwira angkatan darat digantung di muka umum. Amnesty International mengutuknya sebagai peristiwa pertama ketika para pembangkang dihukum mati murni hanya karena kejahatan politik di Libya pada zaman Khadafi. Gerakan perlawanan juga muncul di kalangan ulama konservatif dan Ikhwanul Muslimin, yang menuduh Khadafi mencoba mendekatkan Libya dengan Marxisme dan juga menganggap penghapusan hak milik pribadi sebagai tindakan yang bertentangan dengan sunnah. Khadafi lalu menindas mereka karena dianggap anti-revolusi, sementara semua perguruan tinggi dan universitas Islam swasta ditutup.
Hubungan luar negeri
Setelah Anwar Sadat naik ke tampuk kekuasaan di Mesir, hubungan Libya dengan Mesir memburuk. Mesir dan Libya kemudian terlibat dalam "perang dingin" mereka sendiri. Sadat merasa terganggu dengan sifat Khadafi yang tidak dapat diperkirakan dan juga dengan desakan dari Khadafi agar Mesir melancarkan revolusi kebudayaan seperti di Libya. Pada Februari 1973, pasukan Israel menembak jatuh Libyan Arab Airlines Penerbangan 114 yang telah melenceng dari ruang udara Mesir ke wilayah Israel selama terjadinya badai pasir. Khadafi mengamuk karena Mesir tidak berusaha cukup keras untuk mencegah peristiwa tersebut, dan sebagai balasannya Khadafi berencana menghancurkan RMS Queen Elizabeth 2, sebuah kapal Britania yang disewa oleh orang-orang Yahudi Amerika untuk mendatangi Haifa dalam rangka ulang tahun Israel yang ke-25. Khadafi memerintahkan agar kapal selam Mesir menyerang kapal tersebut, tetapi Sadat membatalkan perintah ini karena tidak ingin memperburuk keadaan.
Khadafi kemudian marah karena Mesir dan Suriah merencanakan Perang Yom Kippur melawan Israel tanpa berkonsultasi dengan dirinya, dan ia juga semakin murka setelah Mesir bersedia melakukan perundingan perdamaian alih-alih meneruskan perang. Khadafi pun secara terang-terangan bermusuhan dengan Sadat dan menyerukan agar ia dilengserkan. Setelah Presiden Sudan Gaafar Nimeiry memutuskan untuk membela Sadat, Khadafi juga menyerangnya dan mengajak Angkatan Darat Pembebasan Rakyat Sudan untuk menjatuhkan Nimeiry. Hubungan Libya dengan Suriah juga memburuk akibat peristiwa yang terjadi seputar Perang Saudara Lebanon. Pada awalnya, Libya dan Suriah turut mengirim tentara untuk menambah jumlah pasukan penjaga perdamaian Liga Arab. Setelah pasukan Suriah menyerang Gerakan Nasional Lebanon, Khadafi secara terbuka melayangkan tuduhan "pengkhianatan nasional" kepada Presiden Suriah Hafez al-Assad. Khadafi adalah satu-satunya pemimpin Arab yang mengkritik tindakan-tindakan Suriah. Kemudian, Khadafi memusatkan perhatiannya pada Afrika, dan pada akhir tahun 1972 dan awal tahun 1973, Libya menyerang Chad untuk merebut Jalur Aouzou yang kaya akan uranium.
Khadafi ingin memperkuat hubungan dengan negara-negara di Arab Maghrib. Pada Januari 1974, Libya dan Tunisia mengumumkan rencana penyatuan kedua negara tersebut menjadi Republik Islam Arab. Namun, hal ini sangat ditentang di Tunisia, sehingga Presiden Tunisia Habib Bourguiba akhirnya membatalkan keputusan tersebut. Sebagai balasan, Khadafi mendukung militan-militan anti-pemerintah di Tunisia hingga memasuki dasawarsa 1980-an. Ia lalu mengalihkan perhatiannya pada Aljazair, dan pada tahun 1975, Libya menandatangani persekutuan pertahanan Hassi Messaoud untuk membendung "ekspansionisme Maroko", dan pada saat yang sama, Khadafi juga mendanai perjuangan Front Polisario melawan Maroko di Sahara Barat. Khadafi juga ingin mendiversifikasi ekonomi Libya, sehingga pemerintahannya mulai membeli saham-saham perusahaan-perusahaan besar Eropa seperti Fiat, serta membeli properti di Malta dan Italia yang kelak akan menjadi sumber pendapatan yang penting selama anjloknya harga minyak pada dasawarsa 1980-an.
Pendirian: 1977
Pada tanggal 2 Maret 1977, Muktamar Umum Rakyat menetapkan "Deklarasi Pendirian Wewenang Rakyat" atas desakan dari Khadafi. Mereka membubarkan Republik Arab Libya dan menggantikannya dengan Jamahiriyah Arab Libya (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية, al-Jamāhīrīyah al-‘Arabīyah al-Lībīyah ash-Sha‘bīyah al-Ishtirākīyah), yang merupakan pengejawantahan "negara rakyat" yang dicetuskan oleh Khadafi. Panji baru yang berwarna hijau dijadikan bendera negara yang baru. Secara resmi, Jamahiriyah merupakan sebuah negara demokrasi langsung dan rakyat memerintah melalui 187 Muktamar Asasi Rakyat yang melibatkan semua orang dewasa di Libya dalam pengambilan keputusan nasional. Muktamar ini lalu mengirim perwakilan ke Muktamar Umum Rakyat yang diadakan setiap tahun dan disiarkan langsung di televisi. Pada dasarnya, Muktamar Rakyat memiliki wewenang tertinggi di Libya, dan kebijakan-kebijakan penting yang diusulkan oleh pejabat pemerintah atau oleh Khadafi sendiri harus disetujui oleh Muktamar. Khadafi menjadi Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, walaupun ia lalu mundur dari jabatan ini pada awal tahun 1979 dan mengangkat dirinya sebagai "Pemimpin Revolusi".
Walaupun secara resmi kendali politik berada di tangan Muktamar Rakyat, kenyataannya kekuasaan masih dipegang oleh kepemimpinan politik yang sudah ada sebelumnya di Libya. Perdebatan masih menjadi hal yang langka, dan keputusan-keputusan besar yang terkait dengan ekonomi dan pertahanan dihindari atau dibahas secara sepintas; peran Muktamar Umum Rakyat lebih seperti "stempel" untuk kebijakan-kebijakan Khadafi. Jarang-jarang Muktamar Umum Rakyat menentang kebijakan Khadafi, dan adakalanya mereka berhasil; contohnya, ketika Khadafi menyerukan agar sekolah dasar dibubarkan, karena ia merasa bahwa pendidikan di rumah lebih baik untuk anak-anak, Muktamar Umum Rakyat menentang gagasan ini. Kadang-kadang Khadafi menetapkan undang-undang tanpa persetujuan Muktamar, contohnya adalah ketika ia ingin mengizinkan perempuan masuk militer. Terkadang pula ia memerintahkan pengadaan pemilu setelah ia menyadari bahwa Muktamar akan menetapkan undang-undang yang ia tentang. Khadafi menyatakan bahwa Muktamar memenuhi semua kebutuhan politik Libya, sehingga organisasi politik lain dianggap tidak diperlukan; semua kelompok yang tidak mendapatkan izin (termasuk partai politik, asosiasi profesional, serikat buruh, dan kelompok wanita dilarang). Walaupun begitu, Ronald Bruce St. John yang merupakan seorang pakar mengenai Libya mengamati bahwa sistem Jamahiriyah masih tetap "memperkenalkan sistem perwakilan dan partisipasi dengan tingkatan yang sebelumnya tidak pernah ada di Libya."
Setelah menghapuskan lembaga-lembaga hukum yang sudah ada sebelumnya, Khadafi ingin agar Jamahiriyah mengikuti Alquran sebagai landasan hukum; ia menyatakan bahwa hukum "buatan manusia" tidak alami dan bersifat diktator, dan ia hanya mengizinkan hukum Allah. Ia mengubah pendiriannya dalam waktu setahun dengan mengumumkan bahwa hukum syariah tidak cocok untuk Jamahiriyah karena hukum tersebut menjamin perlindungan hak milik pribadi, sehingga bertentangan dengan sosialisme yang dikemukakan dalam Buku Hijau. Akibat pendekatannya yang seolah menyetarakan posisi Buku Hijau dengan Alquran, para ulama konservatif menuduhnya syirik, sehingga semakin memperkuat perlawanan terhadap rezimnya. Pada Juli 1977, meletus perang perbatasan dengan Mesir, dan Mesir berhasil mengalahkan Libya walaupun mereka kalah teknologi. Konflik ini berlangsung satu minggu sebelum akhirnya kedua belah pihak bersedia menandatangani perjanjian perdamaian yang ditengahi oleh beberapa negara Arab. Mesir dan Sudan telah berhaluan dengan Amerika Serikat, sehingga Libya terdorong untuk berhaluan secara strategis (tetapi bukan secara politik) dengan Uni Soviet. Sebagai pengakuan atas peningkatan hubungan dagang antara Libya dengan Uni Soviet, Khadafi diundang ke Moskwa pada Desember 1976; di situ, ia berbicara dengan Leonid Brezhnev. Pada Agustus 1977, ia mengunjungi Yugoslavia, dan di situ ia bertemu dengan Josip Broz Tito yang memiliki hubungan yang lebih hangat dengannya.
Komite-Komite Revolusioner dan upaya memajukan sosialisme: 1978–1980
Pada Desember 1978, Khadafi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Muktamar Umum Rakyat, dan ia mengumumkan bahwa ia akan lebih memusatkan perhatiannya pada kegiatan revolusioner daripada pemerintahan; ini merupakan bagian dari pendekatan barunya yang memisahkan aparat revolusi dari pemerintahan. Walaupun ia tidak lagi memiliki jabatan resmi di pemerintahan, ia mengambil gelar "Pemimpin Revolusi" dan tetap menjadi panglima tertinggi angkatan bersenjata. Sejarawan Dirk Vandewalle menyatakan bahwa meskipun Jamahariya dinyatakan sebagai sistem demokrasi langsung, Libya tetap memiliki "sistem politik yang eksklusif dengan proses pengambilan keputusan" yang "terbatas pada beberapa penasihat dan orang-orang kepercayaan" Khadafi.
Pada tanggal 2 Maret 1979, Muktamar Umum Rakyat mengumumkan pemisahan pemerintahan dari revolusi, dan setelah itu revolusi akan "diwakilkan" oleh Komite-Komite Revolusioner yang baru, yang bekerja sama dengan Komite-Komite Rakyat di sekolah-sekolah, universitas-universitas, serikat-serikat pekerja, lembaga kepolisian, dan militer. Komite-Komite Revolusioner didominasi oleh para pengikut fanatik revolusi, yang kebanyakan adalah pemuda; komite tersebut dikepalai oleh Mohammad Maghgoub dan sebuah Kantor Koordinasi Pusat yang berbasis di Tripoli, dan mereka bertemu dengan Khadafi setiap tahunnya. Anggota Komite-Komite Revolusioner diambil dari Muktamar Asasi Rakyat. Menurut Bearman, sistem komite revolusioner menjadi "mekanisme penting (jika bukan mekanisme utama) yang digunakan [Khadafi] untuk mengendalikan politik Libya." Komite-Komite Revolusioner juga mengambil alih kendali pers pada Oktober 1980, dan mereka menerbitkan majalah mingguan yang berjudul Pawai Hijau (al-Zahf al-Akhdar). Mereka bertanggung jawab menggalakkan semangat revolusi. Mereka juga melakukan pengawasan secara ideologis dan memiliki peranan untuk menjaga keamanan dan menangkap dan mengadili mereka sesuai dengan "hukum revolusi" (qanun al-thawra). Tidak ada undang-undang tertulis ataupun jaminan hukum dalam sistem ini, sehingga sistem pengadilan revolusioner cenderung dilakukan secara sembarangan dan mengakibatkan penyalahgunaan dan penindasan kebebasan sipil yang disebut "Teror Hijau."
Pada tahun 1979, komite-komite ini mulai meredistribusikan lahan di dataran Jefara, dan program ini berlangsung hingga tahun 1981. Pada Mei 1980, mereka memberlakukan kebijakan yang meredistribusikan dan menyamaratakan kekayaan; apabila seseorang memiliki uang dengan jumlah yang melebihi 1000 dinar di rekening bank mereka, maka kelebihannya akan disita oleh negara. Pada tahun berikutnya, Muktamar Umum Rakyat mengumumkan bahwa pemerintah akan mengambil alih kendali atas impor, ekspor, dan distribusi, dan pasar negara akan menggantikan usaha-usaha swasta; akibatnya, jumlah barang konsumen yang tersedia mengalami penurunan, dan pasar gelap malah berkembang pesat. Khadafi juga merasa putus asa dengan lambatnya perkembangan reformasi yang terkait dengan perempuan, dan pada tahun 1979, ia meluncurkan Formasi Perempuan Revolusioner sebagai pengganti Federasi Perempuan Libya yang memiliki pendekatan bertahap. Pada tahun 1978, ia mendirikan Akademi Militer Perempuan di Tripoli dan mengajak para wanita untuk bergabung. Tindakan ini sangat kontroversial dan ditolak oleh Muktamar Umum Rakyat pada Februari 1983. Khadafi tetap kukuh, dan ketika upaya ini lagi-lagi ditolak oleh Muktamar pada Maret 1984, ia menolak mengikuti keputusan tersebut dan menyatakan bahwa "dia yang menolak pelatihan dan pemberdayaan perempuan adalah agen imperialisme."
Akibat tindakan Jamahiriyah yang radikal, pemerintah Khadafi dimusuhi oleh banyak orang. Perlawanan paling sering muncul dari kaum fundamentalis Islam yang terilhami oleh Revolusi Iran 1979. Pada Februari 1978, Khadafi mendapati bahwa kepala intelijen militer berencana membunuhnya, sehingga ia mulai memercayakan keamanan kepada suku Qadhadhfa yang merupakan sukunya. Orang-orang yang kehilangan kekayaannya atau yang hartanya disita juga berbalik melawan pemerintahan Khadafi, dan sejumlah kelompok oposisi yang didanai oleh Barat didirikan di pengasingan. Salah satunya yang paling penting adalah Barisan Nasional untuk Keselamatan Libya yang didirikan pada tahun 1981 oleh Mohammed Magariaf, yang mengadakan serangan-serangan terhadap pemerintahan Libya. Kelompok lain yang disebut al-Borkan mulai membunuh diplomat-diplomat Libya di luar negeri. Khadafi memerintahkan agar "anjing-anjing liar" tersebut dibunuh, dan di bawah kepemimpinan Kolonel Younis Bilgasim, Komite-Komite Revolusioner mendirikan cabang-cabang di luar negeri untuk menindas kegiatan anti-revolusi dan menghabisi tokoh-tokoh pembangkang. Walaupun negara-negara seperti Suriah dan Israel juga memiliki regu yang menyasar tokoh-tokoh tertentu, Khadafi adalah sosok yang tidak biasa karena ia berani sesumbar di muka umum bahwa pemerintahannya melakukan hal tersebut; pada tahun 1980, ia memerintahkan agar semua pembangkang kembali ke tanah air jika mereka tidak ingin "dimusnahkan di manapun kalian berada."
Libya mencoba memperbaiki hubungan dengan Amerika Serikat yang dipimpin oleh Presiden Jimmy Carter pada masa itu, salah satunya dengan mencoba menarik hati saudaranya, usahawan Billy Carter, tetapi pada tahun 1979, Amerika Serikat malah memasukkan Libya ke dalam daftar "Negara Pendukung Terorisme". Hubungan mereka semakin memburuk pada akhir tahun tersebut ketika para demonstran membakar kedutaan besar Amerika Serikat di Tripoli sebagai lambang solidaritas dengan para penyandera diplomat Amerika Serikat di Iran. Pada tahun berikutnya, pesawat tempur Libya mulai mencegat pesawat tempur Amerika Serikat yang terbang di Laut Tengah, sehingga menjadi pertanda hancurnya hubungan di antara kedua negara. Hubungan Libya dengan Lebanon dan kelompok-kelompok Syiah di berbagai belahan dunia juga memburuk akibat hilangnya imam Musa al-Sadr pada Agustus 1978 saat ia sedang mengunjungi Libya; Lebanon menuduh Khadafi telah membunuhnya atau memenjarakannya, tetapi ia menampik tuduhan tersebut. Sementara itu, hubungan dengan Suriah membaik, karena Khadafi dan Hafez al-Assad memiliki musuh bersama, yaitu Israel dan Mesir di bawah kepemimpinan Sadat. Pada tahun 1980, mereka menggagas penyatuan Libya dan Suriah, dan Libya berjanji akan melunasi utang Suriah sebesar £1 miliar kepada Uni Soviet; walaupun Assad akhirnya membatalkan rencana penyatuan tersebut akibat tekanan yang ia hadapi, mereka berdua tetap menjadi sekutu. Sekutu Libya lainnya adalah Uganda, dan pada tahun 1979, Khadafi mengirim 2.500 tentara untuk membantu Uganda mempertahankan rezim Presiden Idi Amin dari serangan balasan Tanzania. Misi tersebut gagal; 400 tentara Libya tewas dan sisanya terpaksa mundur. Khadafi kelak menyesali persekutuannya dengan Amin, dan ia secara terbuka mengkritiknya sebagai seorang yang "fasis" dan "pamer".
Konflik dengan Amerika Serikat dan sekutunya: 1981–1986
Pada awal dan pertengahan dasawarsa 1980-an, Libya menghadapi kemelut ekonomi; dari tahun 1982 hingga 1986, pendapatan tahunan Libya yang didapat dari hasil minyak turun dari $21 miliar menjadi $5,4 miliar. Khadafi memusatkan perhatiannya pada proyek-proyek irigasi, dan pada tahun 1983, dimulai pembangunan proyek infrastruktur terbesar dan termahal dalam sejarah Libya, yakni Sungai Buatan Raya; walaupun proyek ini rencananya akan dituntaskan pada akhir dasawarsa tersebut, proyek ini masih belum selesai pada awal abad ke-21. Belanja militer ditingkatkan, sementara anggaran pemerintahan lainnya dipotong. Utang luar negeri Libya naik, dan pemerintah mulai melakukan tindakan penghematan untuk mendorong kemandirian; pada Agustus 1985, Libya melakukan deportasi massal terhadap pekerja-pekerja asing, dan sebagian besar dari antara mereka berasal dari Mesir dan Tunisia. Ancaman dalam negeri terus menghantui Khadafi; pada Mei 1984, sekelompok milisi gagal menyerang rumah Khadafi di Bab al-Azizia (entah milisi tersebut berkaitan dengan Barisan Nasional untuk Keselamatan Libya atau Ikhwanul Muslimin), dan sesudah peristiwa tersebut 5.000 pembangkang ditangkap.
Libya telah lama mendukung milisi FROLINAT di Chad, dan pada Desember 1980, Libya kembali menyerang Chad atas permintaan dari pemerintahan GUNT yang dikendalikan oleh FROLINAT untuk membantu mereka dalam perang saudara; pada Januari 1981, Khadafi mengusulkan penyatuan Chad dengan Libya. Organisasi Kesatuan Afrika menentang hal ini dan menyerukan agar pasukan Libya ditarik dari Chad, dan Libya melakukan hal tersebut pada November 1981. Perang saudara pun berlanjut, sehingga Libya kembali mengirim pasukannya ke Chad dan bentrok dengan pasukan Prancis yang mendukung pasukan Chad di selatan. Banyak negara Afrika yang sudah tidak tahan lagi dengan campur tangan Libya dalam urusan dalam negeri mereka, sehingga pada tahun 1980, sembilan negara Afrika memutus hubungan diplomatik mereka dengan Libya, sementara pada tahun 1982, Organisasi Kesatuan Afrika membatalkan rencana konferensi di Tripoli agar Khadafi tidak dapat menjadi ketua. Khadafi lalu mengusulkan penyatuan dengan Maroko, dan pada Agustus 1984, Khadafi dan Raja Maroko Hassan II menandatangani Perjanjian Oujda yang membentuk Persatuan Arab-Afrika; persatuan tersebut mengejutkan banyak pengamat karena kedua pemerintahan tersebut tidak hanya sudah lama bermusuhan, tetapi juga memiliki perbedaan sistem politik yang besar. Namun, hubungan di antara kedua negara tersebut tetap buruk, khususnya akibat hubungan baik Maroko dengan Amerika Serikat dan Israel; pada Agustus 1986, Hassan membubarkan persatuan tersebut.
Pada tahun 1981, Presiden Amerika Serikat yang baru, Ronald Reagan, memutuskan untuk mengambil pendekatan keras terhadap Libya, dan ia membuat klaim yang salah bahwa Libya adalah boneka Uni Soviet. Sebagai gantinya, Khadafi meningkatkan hubungan dagangnya dengan Uni Soviet, dan ia kembali mengunjungi Moskwa pada April 1981 dan 1985. Walaupun begitu, Uni Soviet waspada dengan Khadafi karena ia dianggap sebagai seorang ekstremis yang tidak dapat diprediksi. Sementara itu, Amerika Serikat memulai latihan militer di Teluk Sirte (kawasan laut yang diklaim sebagai laut teritorial Libya), dan pada Agustus 1981, mereka menembak jatuh dua pesawat Su-22 milik Libya. Reagan menutup kedutaan besar Libya di Washington, D.C. dan ia memberikan nasihat kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Libya untuk mengurangi jumlah personil Amerika yang ditugaskan di sana. Pada Maret 1982, Amerika Serikat mulai memberlakukan embargo minyak Libya, dan pada Januari 1986, mereka memerintahkan agar semua perusahaan Amerika berhenti beroperasi di Libya, walaupun ratusan pekerja masih menetap di Libya setelah pemerintahan negara tersebut melipatgandakan gaji mereka. Hubungan diplomatik dengan Britania juga rusak setelah diplomat-diplomat Libya dituduh membunuh Yvonne Fletcher, seorang polwan Britania Raya yang sedang bertugas di luar kedubes Libya di London, pada April 1984. Pada musim semi tahun 1986, Angkatan Laut Amerika Serikat kembali melakukan latihan di Teluk Sirte; militer Libya mengambil tindakan balasan, tetapi mereka gagal karena Amerika Serikat berhasil menenggelamkan beberapa kapal Libya.
Setelah Amerika Serikat menuduh Libya sebagai dalang pengeboman diskotik Berlin 1986 yang merenggut nyawa dua tentara Amerika, Reagan memutuskan untuk melakukan pembalasan secara militer. CIA sangat mengkritik tindakan ini, karena mereka merasa bahwa Suriah adalah ancaman yang lebih besar dan serangan tersebut akan memperkuat reputasi Khadafi. Namun, Libya dianggap sebagai "sasaran yang lunak." Reagan didukung oleh Britania Raya, tetapi ditentang oleh sekutu-sekutu Amerika di Eropa, yang merasa bahwa tindakan tersebut melanggar hukum internasional. Dalam Operasi El Dorado Canyon yang dilancarkan pada 15 April 1986, pesawat-pesawat militer AS melancarkan sejumlah serangan udara di Libya. Mereka mengebom instalasi-instalasi militer di berbagai tempat dan menewaskan sekitar 100 orang Libya, termasuk beberapa warga sipil. Salah satu sasarannya adalah rumah Khadafi. Khadafi sendiri selamat, tetapi dua putranya mengalami luka-luka, dan ia mengklaim bahwa putri adopsinya yang berumur empat tahun, Hanna, tewas akibat serangan tersebut, walaupun keberadaan anak tersebut telah diragukan. Sesudah peristiwa tersebut, Khadafi mundur ke wilayah gurun untuk sembahyang, sementara terjadi bentrok antara pendukung Khadafi dengan perwira angkatan darat yang ingin menjatuhkan pemerintahan. Walaupun tindakan Amerika Serikat menuai kecaman dari dunia internasional, popularitas Reagan melejit di dalam negeri. Khadafi sendiri mencerca imperialisme Amerika di muka umum, dan reputasinya sebagai tokoh anti-imperialis semakin menguat di dalam negeri maupun di negara-negara Arab.
"Revolusi di dalam Revolusi": 1987–1998
Pada akhir dasawarsa 1980-an, Libya mulai melancarkan reformasi ekonomi liberal untuk menanggulangi penurunan pendapatan dari minyak. Pada Mei 1987, Khadafi mengumumkan permulaan "Revolusi di dalam Revolusi", yang diawali dengan reformasi terhadap industri dan pertanian dan pembukaan kembali usaha-usaha kecil. Kegiatan Komite-Komite Revolusioner juga mulai dibatasi; pada Maret 1988, didirikan Kementerian Mobilisasi Massal dan Kepemimpinan Revolusioner yang membatasi penggunaan kekerasan dan peran kehakiman komite-komite tersebut, sementara pada Agustus 1988, Khadafi secara terang-terangan mengkritik komite-komite ini.