cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Abdulrachman Saleh
Akhir hidup
Pada tanggal 14 Juli 2000, atas prakarsa TNI-AU, makam Abdulrachman Saleh, Adisucipto, dan para istri mereka dipindahkan dari pemakaman Kuncen ke Kompleks Monumen Perjuangan TNI AU Dusun Ngoto, Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta.
Namanya diabadikan sebagai nama Pangkalan TNI-AU dan Bandar Udara di Malang. Selain itu, piala bergilir yang diperebutkan dalam Kompetisi Kedokteran dan Biologi Umum yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia(FKUI) yaitu (National Medical and General Biology Competition) disebut Piala Bergilir Abdulrachman Saleh.
Karbol
Mengharapkan semua lulusan Akademi Angkatan Udara dapat mencontoh keteladanan dan mampu mencapai kualitas seorang perwira seperti Abdulrachman Saleh, para taruna AAU dipanggil dengan nama Karbol. Hal ini pertama kali diusulkan oleh Letkol Saleh Basarah setelah dia mengunjungi United States Air Force Academy di Colorado Springs, Amerika Serikat. Para kadet di sana dipanggil dengan nama Dollies, nama kecil dari Jenderal USAF James H. Doollitle, seorang penerbang andal yang serba bisa. Ia penerbang tempur Amerika Serikat yang banyak jasanya pada Perang Dunia I.
Mediasi
Tanggung jawab
Pertanggungjawaban atas Pelanggaran Kewajiban Fidusia dapat terjadi jika para pihak menyalahartikan hubungan mereka dengan mediator sebagai sesuatu selain netralitas. Karena pertanggungjawaban seperti itu bergantung pada kesalahpahaman, tindakan pengadilan tidak mungkin berhasil.
Tapoohi v Lewenberg (Australia)
Pada tahun 2008 Tapoohi v Lewenberg adalah satu-satunya kasus di Australia yang menjadi preseden tanggung jawab mediator.
Kasus tersebut melibatkan dua saudara perempuan yang menyelesaikan sebuah perkebunan melalui mediasi. Hanya satu saudari yang menghadiri mediasi secara langsung: yang lain berpartisipasi melalui telepon dengan kehadiran pengacaranya. Sebuah kesepakatan dijalankan. Pada saat dinyatakan secara lisan bahwa sebelum penyelesaian akhir, saran perpajakan harus dicari karena pengalihan properti yang begitu besar akan memicu pajak capital gain.
Tapohi membayar Lewenberg $1,4 juta sebagai ganti tanah. Satu tahun kemudian, ketika Tapoohi menyadari bahwa pajak harus dibayar, dia menggugat saudara perempuannya, pengacara, dan mediator berdasarkan fakta bahwa perjanjian tersebut tunduk pada nasihat perpajakan lebih lanjut.
Perjanjian asli adalah lisan, tanpa perjanjian formal. Tapoohi, seorang pengacara sendiri, menuduh bahwa mediator melanggar kewajiban kontraknya, mengingat tidak adanya kesepakatan formal; dan lebih lanjut dugaan pelanggaran berat atas tugas perawatannya.
Meskipun pengadilan menolak permintaan ringkasan putusan, kasus tersebut menetapkan bahwa mediator memiliki kewajiban untuk berhati-hati kepada para pihak dan bahwa para pihak dapat meminta pertanggungjawaban mereka karena melanggar kewajiban untuk berhati-hati tersebut. Habersberger J berpendapat "tidak di luar argumen" bahwa mediator dapat melanggar kewajiban kontraktual dan merugikan. Klaim semacam itu harus dinilai pada sidang pengadilan.
Kasus ini menekankan perlunya perjanjian mediasi formal, termasuk klausul yang membatasi tanggung jawab mediator.
Amerika Serikat
Di Amerika Serikat, undang-undang yang mengatur mediasi berbeda-beda di setiap negara bagian. Beberapa negara bagian memiliki harapan yang jelas untuk sertifikasi, standar etika, dan kerahasiaan. Beberapa juga membebaskan mediator dari kesaksian dalam kasus yang mereka tangani. Namun, undang-undang tersebut hanya mencakup aktivitas dalam sistem pengadilan. Mediator komunitas dan komersial yang berpraktik di luar sistem pengadilan mungkin tidak memiliki perlindungan hukum semacam itu. Undang-undang negara bagian tentang pengacara mungkin sangat berbeda dari undang-undang yang mencakup mediator. Mediator profesional sering mempertimbangkan opsi asuransi pertanggungjawaban.
Mediasi evaluatif
Mediasi evaluatif difokuskan untuk memberikan evaluasi terhadap kasus mereka kepada para pihak dan mengarahkan mereka menuju penyelesaian. Selama proses mediasi evaluatif, ketika para pihak setuju bahwa mediator harus melakukannya, mediator akan mengungkapkan pandangan tentang penyelesaian yang adil atau wajar. Mediator evaluatif memiliki peran penasehat dalam hal mengevaluasi kekuatan dan kelemahan argumen masing-masing pihak dan membuat beberapa prediksi tentang apa yang akan terjadi jika mereka pergi ke pengadilan. Mediator fasilitatif dan transformatif tidak menilai argumen atau mengarahkan para pihak ke penyelesaian tertentu.
Di Jerman, karena peraturan nasional "mediasi evaluatif" dipandang sebagai oxymoron dan tidak diperbolehkan oleh Undang-Undang mediasi Jerman. Oleh karena itu, di Jerman mediasi hanya bersifat fasilitatif. Di Australia, definisi mediasi yang diterima industri melibatkan mediator yang mengadopsi pendekatan non penasehat dan non determinatif. Namun, ada juga ketentuan di bawah Standar Akreditasi Mediator Nasional bagi mediator untuk menawarkan pendekatan 'campuran' asalkan peserta menyetujui proses semacam itu secara tertulis, mediator diasuransikan secara tepat dan memiliki keahlian yang diperlukan.
Mediasi transformatif
Mediasi transformatif memandang konflik sebagai krisis dalam komunikasi. Kesuksesan tidak diukur dengan penyelesaian tetapi dengan pergeseran pihak ke arah (a) kekuatan pribadi, (b) daya tanggap interpersonal, (c) interaksi konstruktif, (d) pemahaman baru tentang diri mereka sendiri dan situasi mereka, (e) memeriksa kemungkinan secara kritis, ( f) merasa lebih baik tentang satu sama lain, dan (g) membuat keputusan sendiri. Keputusan tersebut dapat berupa perjanjian penyelesaian atau tidak. Praktik mediasi transformatif difokuskan untuk mendukung pemberdayaan dan pergeseran pengakuan, dengan memungkinkan dan mendorong musyawarah, pengambilan keputusan, dan pengambilan perspektif. Seorang mediator transformatif yang kompeten berlatih dengan fokus mikro pada komunikasi, mengidentifikasi peluang untuk pemberdayaan dan pengakuan saat peluang itu muncul dalam percakapan para pihak sendiri, dan menanggapi dengan cara yang membuka kesempatan bagi para pihak untuk memilih apa, jika ada, yang harus dilakukan dengan mereka.
Mediasi naratif
Pendekatan naratif untuk mediasi berbagi dengan terapi naratif penekanan pada membangun cerita sebagai aktivitas dasar manusia dalam memahami kehidupan kita dan konflik. Pendekatan ini menekankan sifat sosiologis/psikologis dari narasi yang dipenuhi konflik, dan menghargai kreativitas manusia dalam bertindak dan bereaksi terhadap narasi tersebut. "Metafora naratif menarik perhatian pada cara-cara di mana kita menggunakan cerita untuk memahami hidup kita dan hubungan kita." Pendukung mediasi naratif mengubah cara kita berbicara tentang konflik. Dalam mengobjektifikasi narasi konflik, partisipan menjadi kurang terikat pada masalah dan lebih kreatif dalam mencari solusi. "Orangnya bukan masalahnya; masalahnya adalah masalahnya" menurut mediasi naratif.
Mediasi dengan arbitrase
Mediasi kadang-kadang digunakan untuk efek yang baik ketika digabungkan dengan arbitrase, khususnya arbitrase yang mengikat, dalam proses yang disebut 'mediasi/arbitrase'. Prosesnya dimulai sebagai mediasi standar, tetapi jika mediasi gagal, mediator menjadi arbiter.
Proses ini lebih tepat dalam masalah perdata di mana aturan pembuktian atau yurisdiksi tidak disengketakan. Ini menyerupai, dalam beberapa hal, tawar-menawar pidana dan prosedur peradilan Konfusianisme, di mana hakim juga berperan sebagai jaksa—membuat apa, dalam prosedur pengadilan Eropa Barat, akan dianggap sebagai keputusan arbitrase (bahkan 'sewenang-wenang').
Hibrida mediasi/arbitrase dapat menimbulkan masalah etika dan proses yang signifikan bagi para mediator. Banyak pilihan dan keberhasilan mediasi terkait dengan peran unik mediator sebagai seseorang yang tidak memiliki kekuasaan koersif atas para pihak atau hasilnya. Kesadaran para pihak bahwa mediator nantinya dapat berperan sebagai hakim dapat mendistorsi proses. Menggunakan individu yang berbeda sebagai wasit menangani masalah ini.
Secara daring
Mediasi online menggunakan teknologi online untuk memberikan akses pihak yang berselisih ke mediator dan satu sama lain terlepas dari jarak geografis, disabilitas, atau hambatan lain untuk bertemu langsung. Pendekatan online juga memfasilitasi mediasi ketika nilai sengketa tidak membenarkan biaya kontak tatap muka. Mediasi online juga dapat digabungkan dengan mediasi tatap muka—agar mediasi dapat dimulai lebih cepat dan/atau untuk melakukan diskusi awal.
Mediasi bias
Mediator netral masuk ke dalam konflik dengan tujuan utama mengakhiri konflik. Tujuan ini cenderung mempercepat seorang mediator untuk mencapai suatu kesimpulan. Mediator yang bias masuk ke dalam konflik dengan bias tertentu yang menguntungkan satu pihak atau lainnya. Mediator yang bias berusaha melindungi kepentingan partai mereka sehingga menghasilkan resolusi yang lebih baik dan bertahan lama.
Alternatif
Mediasi adalah salah satu dari beberapa pendekatan untuk menyelesaikan sengketa. Ini berbeda dari proses resolusi permusuhan berdasarkan kesederhanaan, informalitas, fleksibilitas, dan ekonomi. Mediasi memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyepakati persyaratan dan menyelesaikan masalah sendiri, tanpa perlu perwakilan hukum atau sidang pengadilan.
Tidak semua perselisihan cocok untuk mediasi. Kesuksesan tidak mungkin kecuali:
Konsiliasi
Konsiliasi terkadang berfungsi sebagai istilah umum yang mencakup proses penyelesaian perselisihan mediasi dan fasilitatif dan penasehat. Tidak ada proses yang menentukan hasil, dan keduanya memiliki banyak kesamaan. Misalnya, kedua proses tersebut melibatkan pihak ketiga yang netral yang tidak memiliki kekuatan penegakan hukum.
Satu perbedaan signifikan antara konsiliasi dan mediasi terletak pada fakta bahwa konsiliator memiliki pengetahuan ahli tentang bidang di mana mereka berdamai. Konsiliator dapat memberikan saran untuk syarat-syarat penyelesaian dan dapat memberikan nasihat tentang pokok bahasan. Konsiliator juga dapat menggunakan peran mereka untuk secara aktif mendorong para pihak untuk mencapai resolusi. Dalam jenis sengketa tertentu, konsiliator berkewajiban memberikan informasi hukum. Ini membantu memastikan bahwa perjanjian mematuhi kerangka hukum yang relevan. Oleh karena itu, konsiliasi dapat mencakup aspek penasehat.
Mediasi murni fasilitatif: mediator tidak memiliki peran penasehat. Sebaliknya, seorang mediator berusaha membantu para pihak untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang konflik dan bekerja untuk membangun resolusi yang praktis dan bertahan lama.
Baik mediasi maupun konsiliasi bekerja untuk mengidentifikasi isu-isu yang disengketakan dan menghasilkan opsi-opsi yang membantu para pihak yang berselisih mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak. Keduanya menawarkan proses yang relatif fleksibel. Setiap penyelesaian yang dicapai pada umumnya harus mendapat persetujuan semua pihak. Hal ini berbeda dengan litigasi, yang biasanya menyelesaikan sengketa dengan memenangkan pihak yang memiliki argumen hukum terkuat. Di antara keduanya beroperasi hukum kolaboratif, yang menggunakan proses fasilitatif di mana masing-masing pihak memiliki penasihat hukum.
Konseling
Seorang konselor umumnya menggunakan teknik terapi. Beberapa—seperti baris pertanyaan tertentu—mungkin berguna dalam mediasi. Tetapi peran konselor berbeda dari peran mediator. Daftar di bawah ini tidak lengkap tetapi memberikan indikasi perbedaan penting:
Evaluasi netral awal
Teknik evaluasi netral awal (ENE) memiliki fokus pada hubungan pasar, dan—berdasarkan fokus tersebut—menawarkan dasar untuk manajemen kasus yang masuk akal atau solusi yang disarankan untuk seluruh kasus pada tahap paling awal.
Dalam evaluasi awal yang netral, seorang evaluator bertindak sebagai orang yang netral untuk menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dan mendiskusikan hal yang sama dengan para pihak secara bersama-sama atau dalam kaukus, sehingga para pihak mendapatkan kesadaran (melalui evaluasi independen) tentang manfaat mereka. kasus.
Para pihak umumnya memanggil penasihat senior atau panel dengan keahlian dan pengalaman dalam masalah yang disengketakan untuk melakukan ENE.
Litigasi
Dalam litigasi, pengadilan memaksakan pemikiran mereka kepada kedua belah pihak Pengadilan dalam beberapa kasus merujuk pihak yang berperkara ke mediasi. Mediasi biasanya lebih murah, tidak terlalu formal, dan tidak terlalu rumit. Tidak seperti pengadilan, mediasi tidak menjamin kesepakatan yang mengikat dan mediator tidak memutuskan hasilnya.
Diplomasi antar-jemput
Sementara mediasi berarti mempertemukan pihak-pihak yang berselisih satu sama lain, strategi “shuttle diplomacy”, di mana mediator berfungsi sebagai penghubung antara pihak-pihak yang bersengketa, terkadang juga muncul sebagai alternatif.
Kerahasiaan
Salah satu keunggulan mediasi adalah bahwa prosesnya sangat rahasia. Dua prinsip bersaing mempengaruhi kerahasiaan. Prinsip pertama mendorong kerahasiaan untuk mendorong orang berpartisipasi, sedangkan prinsip kedua menyatakan bahwa semua fakta terkait harus tersedia di pengadilan.
Mediator harus memberi tahu para pihak tentang tanggung jawab mereka atas kerahasiaan.
Langkah-langkah yang diberlakukan selama mediasi untuk membantu memastikan privasi ini meliputi:
Kerahasiaan adalah fitur mediasi yang kuat dan menarik. Ini menurunkan risiko peserta mengungkapkan informasi dan emosi dan mendorong realisme dengan menghilangkan manfaat dari postur. Secara umum, informasi yang dibicarakan dalam mediasi tidak dapat dijadikan bukti dalam hal perkara tersebut dibawa ke pengadilan, sesuai dengan perjanjian mediasi dan hukum adat.
Hanya sedikit mediasi yang berhasil kecuali para pihak dapat berkomunikasi secara penuh dan terbuka tanpa takut mengkompromikan potensi kasus pengadilan. Janji kerahasiaan mengurangi kekhawatiran tersebut. Organisasi sering melihat kerahasiaan sebagai alasan untuk menggunakan mediasi sebagai pengganti litigasi, terutama di area sensitif. Ini kontras dengan sifat publik dari pengadilan dan pengadilan lainnya. Namun mediasi tidak harus bersifat pribadi dan rahasia. Dalam beberapa keadaan para pihak sepakat untuk membuka mediasi sebagian atau seluruhnya. Hukum dapat membatasi kerahasiaan. Misalnya, mediator harus mengungkapkan dugaan pelecehan fisik atau lainnya kepada pihak berwenang. Semakin banyak pihak dalam mediasi, semakin kecil kemungkinan terjaganya kerahasiaan yang sempurna. Beberapa pihak bahkan mungkin diminta untuk memberikan penjelasan tentang mediasi kepada konstituen atau otoritas luar.
Sebagian besar negara menghormati kerahasiaan mediator.
Tanpa prasangka istimewa
Hak istimewa tanpa prasangka dalam common law menunjukkan bahwa dalam upaya yang jujur untuk mencapai penyelesaian, penawaran atau pengakuan apa pun tidak dapat digunakan di pengadilan jika pokok bahasannya sama. Ini berlaku untuk proses mediasi. Aturan tersebut dilengkapi dengan pengecualian.
Hak istimewa tanpa prasangka tidak berlaku jika dikecualikan oleh salah satu pihak atau jika hak istimewa itu dicabut dalam persidangan. Meskipun mediasi bersifat pribadi dan rahasia, pengungkapan informasi istimewa di hadapan seorang mediator tidak berarti pengabaian hak istimewa tersebut.
Implikasi hukum
Para pihak yang melakukan mediasi tidak kehilangan hak hukum atau pemulihan. Jika mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, masing-masing pihak dapat terus menegakkan haknya melalui prosedur pengadilan atau tribunal yang sesuai. Namun, jika mediasi menghasilkan penyelesaian, hak dan kewajiban hukum terpengaruh dalam derajat yang berbeda. Dalam beberapa situasi, para pihak dapat menerima sebuah memorandum atau kesepakatan kekuatan moral; ini sering ditemukan dalam mediasi komunitas. Dalam kasus lain, akta perjanjian yang lebih komprehensif, ketika didaftarkan di pengadilan, mengikat secara hukum. Dianjurkan untuk memiliki draf pengacara atau memberikan nasihat hukum tentang persyaratan yang diusulkan.
Sistem pengadilan sangat ingin memperkenalkan mediasi wajib sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk mengurangi beban kasus dan litigasi permusuhan, dan peserta yang memahami pemberdayaan mediasi untuk menentukan sendiri kesepakatan mereka sendiri sama-sama ingin merangkul mediasi sebagai alternatif dari litigasi yang mahal dan berpotensi membahayakan."
Prinsip
Prinsip-prinsip mediasi meliputi non-adversarialism, responsiveness, self-determination, dan otonomi partai.
Non-adversarialisme didasarkan pada proses mediasi yang sebenarnya. Ini memperlakukan para pihak sebagai berkolaborasi dalam konstruksi perjanjian. Sebaliknya, litigasi secara eksplisit bersifat permusuhan karena masing-masing pihak berusaha untuk menundukkan pandangannya kepada pihak lain. Mediasi dirancang untuk menyimpulkan dengan kesepakatan daripada pemenang dan pecundang.
Daya tanggap mencerminkan niat untuk memungkinkan para pihak membuat resolusi di luar aturan ketat sistem hukum. Proses mediasi yang responsif juga bersifat informal, fleksibel, dan kolaboratif.
Penentuan nasib sendiri dan otonomi partai memungkinkan dan mengharuskan para pihak untuk memilih bidang kesepakatan, daripada menyerahkan keputusan kepada pembuat keputusan dari luar seperti hakim. Ini mengalihkan tanggung jawab atas hasil ke pihak-pihak itu sendiri.
Di Amerika Serikat, kode etik mediator menekankan solusi "diarahkan klien" daripada solusi yang dipaksakan. Ini telah menjadi fitur mediasi yang umum dan pasti di AS dan Inggris.
Etika
Ahli teori, terutama Rushworth Kidder, yang mendirikan Institute for Global Ethics pada tahun 1980, mengklaim bahwa mediasi adalah dasar dari etika 'postmodern'—dan bahwa hal itu mengesampingkan masalah etika tradisional dengan batasan moralitas yang telah ditentukan sebelumnya.
Manajemen konflik
Masyarakat memandang konflik sebagai sesuatu yang harus diselesaikan secepat mungkin. Mediator melihat konflik sebagai fakta kehidupan yang bila dikelola dengan baik dapat menguntungkan para pihak. Manfaat konflik antara lain kesempatan untuk memperbaharui hubungan dan membuat perubahan positif untuk masa depan.
Perilaku mediator
Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator:
Hal-hal yang perlu dihindari dalam mediasi
Hal-hal yang harus dihindari dalam mediasi:
Tahapan mediasi
Tahapan-tahapan dalam mediasi:
- Mendefinisikan permasalahan:
Ruang Lingkup Mediasi
Konflik atau sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah publik maupun wilayah privat. Konflik dalam wilayah publik terkait erat dengan kepentingan umum, di mana negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang, harus diselesaikan secara hukum melalui penegakan aturan pidana di pengadilan. Dalam kasus pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukan tawar-menawar (bargaining) dengan negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum.
Dalam dimensi ini, seorang pelaku kejahatan berkonflik atau bersengketa dengan negara, dan ia tidak dapat menyelesaikan sengketanya melalui kesepakatan atau kompensasi kepada negara. Contoh si A melakukan korupsi. Si A tidak dapat dibebaskan dari hukuman dengan alasan ia sudah mengembalikan sejumlah uang yang ia korupsi kepada negara. Tindakan si A bukan hanya merugikan negara dalam bentuk material, tetapi ia juga sudah mengganggu kepentingan umum, dan negara berkewajiban untuk menjaga dan mempertahankan kepentingan umum tersebut. Dalam hukum Islam, kepentingan umum yang dipertahankan negara melalui sejumlah aturan pidana dikenal dengan mempertahankan hak Allah (haqqullah).
Lain halnya dengan wilayah hukum privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan perseorangan (pribadi). Dimensi privat cukup luas cakupan nya yang meliputi dimensi hukum keluarga, hukum kewarisan, hukum kekayaan, hukum perjanjian (kontrak), bisnis, dan lain-lain. Dalam dimensi hukum privat atau perdata, para pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di pengadilan ataupun di luar jalur pengadilan. Hal ini sangat dimungkinkan karena hukum privat/perdata, titik berat kepentingan terletak pada para pihak yang bersengketa, bukan negara atau kepentingan umum. Oleh karena itu, tawar-menawar dan pembayaran sejumlah kompensasi untuk menyelesaikan sengketa dapat terjadi dalam dimensi ini. Dalam hukum Islam, dimensi perdata mengandung hak manusia (haqqul 'ibad) yang dapat dipertahankan melalui kesepakatan damai antara para pihak yang bersengketa.
Dalam perundang-perundangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2000 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri (Pasal 6). Ketentuan dalam pasal ini memberi ruang gerak mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberikan penegasan ruang lingkup yang berbeda antara arbitrase dan mediasi.
Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan dalam Pasal 5 ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase. Hal ini berbeda dengan mediasi yang kelihatannya lebih luas ruang lingkup nya dalam bidang perdata.
Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 Perma No. 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Ketentuan pasal ini menggambarkan bahwa ruang lingkup sengketa yang dapat dimediasi adalah seluruh perkara perdata yang menjadi kewenangan peradilan umum dan peradilan agama pada tingkat pertama. Kewenangan peradilan agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, sedekah, wasiat dan ekonomi Islam.
Tujuan dan Manfaat Mediasi
Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparsial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.
Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklasifikasi kan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.
Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan itikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan itikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:
Dalam kaitan dengan keuntungan mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan win-win solution pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkin kan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.
Pertanyaan selanjutnya, apakah mediasi mampu mengatasi perbedaan dalam posisi tawar-menawar dari para pihak yang bersengketa? Pada beberapa kasus, dalam proses mediasi cenderung pihak yang "lebih lemah" bersedia menyerahkan beberapa hak mereka. Perbedaan kekuatan di antara para pihak merupakan kenyataan yang ada di balik banyak konflik atau persengketaan. Hal ini harus dipahami oleh mediator, bahwa hampir seluruh proses penyelesaian sengketa menghadapi kesulitan yang sama berupa tidak berimbangnya kekuatan tawar dari para pihak, dan kadang-kadang mediator juga mengalami kesulitan untuk menangani perbedaan tersebut. Namun demikian, penyelesaian sengketa dengan cara mediasi diharapkan dapat membuat ketidakseimbangan posisi kekuatan para pihak kurang dirasakan, daripada penyelesaian sengketa di pengadilan atau arbitrase.
Adanya perbedaan kekuatan dari para pihak dapat diatasi mediasi, melalui cara-cara sebagai berikut:
Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses mediasi dan keahlian mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Efektivitas mediasi
Kriteria efektivitas mediasi:
Berakhirnya Mediasi
Berakhirnya mediasi akan membawa konsekuensi bagi para pihak sebagai berikut:
Timbul sebuah pertanyaan bagaimana jika mediasi tetap tidak berhasil menyelesaikan sengketa para pihak. Jika demikian halnya, para pihak secara otomatis memegang semua hak mereka sebagaimana pada saat mereka masuk ke dalam proses mediasi. Hak-hak para pihak sama sekali tidak berkurang atau berpengaruh sedikit pun selama proses mediasi berjalan. Demikian pula halnya, diskusi yang dilakukan selama berlangsungnya mediasi tetap bersifat rahasia. Dalam Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Perma No. 02 Tahun 2003 disebutkan “Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara Iainnya. Foto kopi dokumen atau catatan mediator wajib dimusnahkan.”
Alangkah lebih baiknya, jika mereka bersepakat untuk mengakhiri perselisihan melalui jalur pengadilan, karena adanya kesepakatan itu, memberikan sinyal bahwa upaya damai masih memungkinkan dilakukan oleh hakim dalam proses persidangan. Akan tetapi sebaliknya, penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan juga dapat ditempuh oleh salah satu pihak yang bersengketa, dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain atau komitmen bersama para pihak. Para pihak memiliki kebebasan untuk mengajukan perkara yang mereka perselisihkan kepada pengadilan, dan pengadilan akan memproses sengketa mereka sesuai dengan ketentuan hükum acaranya.
Di Indonesia, kegagalan mediasi dan kemungkinan melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase atau pengadilan dapat dilihat dari dua ketentuan hükum yang berbeda. Dalam Pasal 6 Ayat (9) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa, jika upaya mediasi tidak dapat dicapai, para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc. Sedangkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Perma No. 02 Tahun 2003, disebutkan bahwa jika dalam waktu yang ditetapkan dalam mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
Mediasi dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar jalur pengadilan. Ketentuan dalam UU No. 30 Tahun 1999 ditujukan untuk penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan, sedangkan Perma No. 02 Tahun 2003 diterbitkan untuk prosedur mediasi di pengadilan. Mediasi di pengadilan merupakan suatu rangkaian dengan pemeriksaan perkara di pengadilan. Bila para pihak gagal menempuh mediasi, maka hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.
Mediasi di Indonesia
Beberapa alasan mengapa mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia:
Whaddup A'..?!
Whaddup A'..?! adalah album studio kedua karya Agnes Monica. Album ini dirilis secara resmi di Indonesia tanggal 7 November 2005. Album ini melejitkan beberapa singel seperti "Bukan Milikmu Lagi", "Tanpa Kekasihku", "Tak Ada Logika", dan "Cinta Di Ujung Jalan". Kesiapan Agnes untuk "go internasional" diwujudkannya melalui kolaborasi dengan Keith Martin di album ini. Album ini juga memberi Agnes banyak penghargaan di antaranya Anugerah Musik Indonesia (AMI Awards), SCTV Music Awards, MTV Indonesia Awards, dan VMI Awards.
Cryptocanthon lobipygus
Cryptocanthon lobipygus adalah spesies kumbang yang berasal dari genus Cryptocanthon dan famili Scarabaeidae. Kumbang ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kumbang ini memiliki antena yang terdiri dari plat yang disebut lamela.
Vicente Enrique y Tarancón
Vicente Enrique y Tarancón, yang dikenal di negaranya sebagai Cardenal Tarancón atau Tarancón, adalah sebuah kardinal Gereja Katolik Roma Spanyol yang menjabat sebagai Uskup Agung Madrid dari 1971 sampai 1983, dan sebagai presiden Konferensi Waligereja Spanyol dari 1971 sampai 1981, pada tahun-tahun sulit transisi Spanyol menuju demokrasi. Ia diangkat menjadi kardinal pada 1969.
Polyzonus balachowskii
Polyzonus balachowskii adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Polyzonus, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Pasak pondasi Hurri
Pasak pondasi Hurri, juga dikenal dengan nama singa Urkesh, adalah dua pasak pondasi yang terbuat dari tembaga, masing-masing dipahat kedalam bentuk seekor singa yang kemungkinan berasal dari kota kuno Urkesh (sekarang Tell Mozan) di Suriah. Pasak pondasi ini kemungkinan ditempatkan pada batu pondasi di kuil Nergal di kota Urkesh. Telah ditemukan juga sebuah prasasti dengan tulisan paku di Tell Mozan yang menjelaskan pemasangan kedua pasak pondasi tersebut di sebuah kuil Nergal. Tulisan paku juga ditemukan pada kedua pasak pondasi tersebut. Kedua inskripsi yang ditemukan pada prasasti dan pada kedua pasak pondasi tersebut adalah tulisan dalam bahasa Hurri tertua didunia. Pasak pondasi Hurri tersebut saat ini disimpan di Musée du Louvre di Paris dan di Metropolitan Museum of Art di New York.
Deskripsi
Kedua pasak pondasi ini berasal dari periode Kekaisaran Akkadia c. 2300. Kedua pasak pondasi ini ditempatkan sebagai pondasi untuk kuil Nergal, dewa alam kematian, pada saat pembangunan kuil tersebut. Pasak-pasak tersebut dikubur bersamaan dengan pondasi untuk melindungi dan merawat kuil tersebut, dan juga untuk melindungi raja Urkesh, Tish-atal, yang mendedikasikan kuil tersebut. Di bagian atas dari pasak tersebut terdapat ukiran singa yang sedang menggertak, dengan kaki depannya meregang kedepan, sementara bagian bawah singa itu berakhir menjadi sebuah pasak yang tebal. Singa tersebut menempatkan cakarnya ke atas lempengan tembaga yang diatasnya juga diukir sebuah tulisan huruf paku. Lempengan tembaga dan pasak singa tersebut dibuat secara terpisah dan kemudian disambungkan bersama. Penggunaan figur singa sebagai sosok pelindung sangat umum di kebudayaan Mesopotamia kuno, namun pasak pondasi Hurri yang ditemukan Urkesh terbilang unik karena mereka digunakan pada pasak pondasi.
Pasak pondasi Hurri yang disimpan di Louvre memiliki ukuran 12.2 cm kali 8.5 cm, sementara lempengan tembaganya memiliki lebar 8.5 cm. Tulisan pada lempengan tembaga tersebut hampir terhapus tapi bagian-bagian yang masih bisa terbaca mengkonfirmasikan bahwa tulisan yang terdapat pada pasak pondasi tersebut sama persis dengan tulisan huruf paku yang ditemukan pada sebuah prasasti batu. Prasasti batu berwarna putih yang ditemukan di Urkesh dan berukuran 10 cm kali 9 cm tersebut memiliki tulisan sebagai berikut:
""Tishatal, raja (Endan) dari Urkesh, telah membangun sebuah kuil untuk dewa Nergal. Semoga dewa Nubadag melindungi kuil ini. Semoga Nubadag menghancurkan siapapun yang berusaha menghancurkannya; semoga tuhannya tidak mendengarkan doanya. Semoga Nyonya dari Nagar, (dewa matahari) Shimiga, dan dewa badai [memberikan kutukan 10.000 kali kepada siapa pun yang berusaha menghancurkannya].""
Inskripsi dengan tulisan paku tersebut adalah tulisan pertama yang ditemukan tertulis dalam bahasa Hurri. Prasasti batu tersebut juga dikubur bersama dengan pasak tembaga, terbukti dari adanya sebuah cetakan tembaga oksida pada prasasti batu tersebut, dan cetakan kebalikan batu kapur yang tercetak pada lempengan tembaga di pasak.
Pasak pondasi Hurri di Met memiliki ukuran 11.7 cm kali 7.9 cm Kondisi pasak ini kurang terawat dibandingkan dengan kondisi pasak yang berada di Louvre. Tulisan-tulisan yang masih terbaca pada lempengan tembaga mengindikasikan bahwa tulisan tersebut sama persis dengan tulisan yang ada pada pasak pondasi yang disimpan di Louvre.
Muhammad Fakhrudin
Muhammad Fakhrudin adalah seorang pemain sepak bola Indonesia. Saat ini ia bermain untuk Persik Kediri di Indonesia Soccer Championship B. Sebelumnya ia memperkuat Sriwijaya FC. Ia biasa menempati posisi sebagai pemain Gelandang Serang, dan Penyerang.
2016
Fakhrudin membuat debut saat melawan Persida Sidoarjo pada pekan pertama. Gol pertama ia cetak pada pertandingan melawan Persepam Madura Utama.
Risman Marah
Surisman Marah adalah seorang seniman fotografi Indonesia. Surisman dikenal sebagai perintis atau pencetus tehnik fotografi buta di Indonesia. Kejenuhannya pada teknik-teknik konvensional telah mendorongnya bereksperimen dengan tehnik tersebut. Dalam eksperimen itu, Surisman melibatkan para tunanetra untuk memotret objek yang biasa dilakukan oleh orang berpenglihatan normal.
Dia memulai karier fotografinya pada tahun 1972. Kegigihannya dalam bereksperiman telah mengantarkannya menjadi orang pertama di Indonesia yang menggunakan tehnik fotografi buta. Sedangkan di dunia internasional, menurut catatan Kompas, juga ada seorang fotografer melakukan hal yang sama. Anja Ligtenberg, seorang fotografer profesional yang pernah bermukim di New York, Amerika Serikat, tercatat memakai tehnik fotografi buta juga seperti yang dilakukan Surisman. Dengan proyek bernama "Seeing The Unseen", Anja Ligtenberg akhirnya menginspirasi "Skyway Foundation" melakukannya juga pada tahun 2004-2006.
Toshiko Kishida
Toshiko Kishida (lahir di Kyioto Prefecture Jepang, 14 Januari 1863) adalah perempuan feminis pertama yang menggunakan nama Shoen. Ia tumbuh dewasa pada periode Meiji-Taisho yang berkuasa dari tahun 1868-1926. Pemimpin Jepang pada periode ini membuka ide-ide baru dan para pembaharu yang disebut "hak asasi dan kebebasan". Terdapat kaum perempuan gerakan reformis yang dikenal sebagai "femilis gerakan pertama". Salah seorang feminis yang memusatkan perhatiannya untuk membantu gadis-gadis Jepang dalam kelas menengah dan kelas atas adalah Kishida.
Risman Marah
Keluarga
Surisman terlahir sebagai anak ketiga dari empat bersaudara. Dua kakaknya adalah Haida Nizar dan Azwar Marah, sedangkan adiknya bernama Dotti Suryati. Surisman Marah menikah dengan Diyah Widiyanti.
Kepiawaian Surisman dalam seni fotografi tak terlepas dari pengaruh tradisi keluarganya di kampung halaman. Pada zaman Belanda, kakeknya, Saleh Angku Pakamo dikenal sebagai praktisi fotografi dan mempunyai studio foto keliling. Pekerjaan kakeknya itu juga dibantu oleh anaknya Dasima dan Nawazir.
The Origins of Totalitarianism
The Origins of Totalitarianism (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, "Unsur-Unsur dan Asal Mula Kekuasaan Totalitarian"; 1951) adalah sebuah buku karya Hannah Arendt yang mendeskripsikan dan menganalisis Nazisme dan Stalinisme, dua pergerakan politik totalitarian utama pada pertengahan pertama abad ke-20. Buku ini sering kali masuk ke dalam daftar buku non-fiksi terbaik pada abad ke-20.
Struktur
Buku ini mendeskripsikan prakondisi dan kebangkitan anti-Semitisme di Eropa Tengah, Timur dan Barat pada awal hingga pertengahan abad ke-19; buku ini lalu menyelidiki Imperialisme Baru dari tahun 1884 hingga permulaan Perang Dunia I (1914–18); dan kemudian menilik kembali kemunculan rasisme sebagai ideologi dan aplikasinya sebagai "senjata ideologis untuk imperialisme" oleh orang-orang Boer selama peristiwa Die Groot Trek (1830-an-40-an). Buku ini terdiri dari tiga bagian: Antisemitisme, Imperialisme dan Totalitarianisme.
Meddle
Meddle adalah album Pink Floyd, direkam dari Januari sampai Agustus 1971, diterbitkan pada 30 Oktober 1971 oleh Harvest/Capitol.
Toshiko Kishida
Kishida bersama para aktivis feminis lainnya memusatkan perhatian kepada status perempuan di Jepang. Mereka meyakini jika kemajuan teknologi diterima oleh kaum perempuan maka kemajuan akan sangat penting. Kaum reformis menegaskan bahwa kesejajaran dan kebebasan harus diberikan kepada perempuan Jepang agar Jepang bisa berkompetisi dengan kekuatan dunia. Perempuan Jepang mendapat kesempatan memperoleh hak dan kebebasannya karena adanya reformasi yang terjadi di Jepang. Di Jepang perempuannya sangat melekat dengan istilah "istri yang baik, ibi yang bijak" yang diartikan oleh Toshiko sebagai "agar menjadi warga negara yang baik, perempuan harus berpendidikan dan mengambil bagian dalam kegiatan publik". Toshiko Kishida bersama dengan feminis gerakan pertama berbicara melawan ketidaksejajaran perempuan Jepang.
Sydney Olympic Park
Sydney Olympic Park adalah pinggiran kota Greater Western Sydney, terletak 13 kilometer barat Sydney central business district, di local government area dari City Dewan Parramatta. Umumnya dikenal sebagai Taman Olimpiade tetapi secara resmi bernama Taman Olimpiade Sydney. Area ini dulunya bagian dari pinggiran kota Lidcombe dan dikenal sebagai "North Lidcombe", tetapi antara tahun 1989 dan 2009 bernama "Homebush Bay" (bagian darinya sekarang menjadi pinggiran kota yang terpisah dari Titik Wentworth). Nama "Homebush Bay" dan, terkadang, "Homebush" masih digunakan sehari-hari sebagai metonym untuk Stadium Australia serta kawasan Taman Olimpiade secara keseluruhan, tetapi Homebush adalah pinggiran kota yang lebih tua dan terpisah di tenggara, di Municipality of Strathfield.
Sydney Olympic Park memiliki area olahraga dan hiburan yang luas, awalnya dibangun kembali untuk Olimpiade Sydney 2000 dan Paralimpiade. Stadion, arena, dan venue terus digunakan untuk acara olahraga, musik, dan budaya, termasuk Sydney Royal Easter Show, Festival Sydney dan sejumlah perlengkapan olahraga kelas dunia. Pinggiran kota juga berisi perkembangan komersial, bangunan tempat tinggal dan lahan taman yang luas.
Tanah Aborigin
Orang Aborigin telah dikaitkan dengan daerah Teluk Homebush selama ribuan tahun. Ketika orang Eropa tiba pada tahun 1788, daerah Teluk Homebush merupakan bagian dari tanah tradisional klan Wanngal. Tanah klan Wanngal terbentang di sepanjang pantai selatan Sungai Parramatta antara sekitar Leichhardt dan Auburn. Klan Wanngal akan memiliki hak akses ke sumber daya di wilayah Teluk Homebush, tetapi akan secara rutin berinteraksi dengan kelompok klan tetangga.
Tak lama setelah kolonisasi Inggris di Sydney beberapa cacar epidemi merusak populasi Aborigin setempat, meninggalkan banyak klan yang terkuras secara serius. Dengan cara adaptasi, anggota kelompok klan tetangga diketahui telah bergabung bersama untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Orang Aborigin masih menggunakan area Teluk Homebush pada awal 1800-an bahkan setelah tanah mereka diberikan kepada orang Eropa. Beberapa pertemuan dan konflik antara orang Eropa dan orang Aborigin didokumentasikan di daerah Teluk Homebush sepanjang tahun 1790-an, dan pada awal tahun 1800-an orang Aborigin (mungkin dari klan Wanngal) bekerja untuk dan memasok ikan ke orang Eropa di daerah tersebut. Belum ada referensi yang menggambarkan orang Aborigin yang tinggal di daerah Teluk Homebush untuk periode setelah tahun 1810-an; namun, ini adalah subjek penelitian yang sedang berlangsung melalui Program Sejarah & Koneksi Aborigin, program jangka panjang yang bertujuan untuk mendokumentasikan koneksi Aborigin ke area Teluk Homebush sebelum dan setelah kedatangan orang Eropa yang diluncurkan oleh Sydney Olympic Park Authority pada April 2002.
Saat ini wilayah Teluk Homebush berada dalam batas budaya tradisional yang ditegaskan dari kelompok bahasa Darug, yang konon berasal dari klan Wanngal. Keturunan pemilik tradisional Darug di wilayah Sydney memainkan peran penjagaan dalam pelestarian warisan budaya Aborigin dan secara aktif terlibat dalam penelitian arkeologi dan sejarah di dalam dan sekitar kawasan Teluk Homebush. Daerah ini juga termasuk dalam batas administratif Dewan Tanah Aborigin Lokal Metropolitan yang juga memainkan peran utama dalam penyelidikan dan pelestarian budaya dan warisan Aborigin.
Kolonisasi
Wilayah Sydney Olympic Park pertama kali dikenal oleh orang Eropa sebagai "The Flats", seperti yang dijelaskan oleh Letnan Bradley dalam pemetaan sungainya pada tahun 1788. Nama "Liberty Plains" juga diberikan untuk wilayah tersebut tetapi merujuk pada dataran yang lebih tinggi dan lebih kering. di sepanjang Jalan Parramatta dan merujuk pada kelompok pemukim pertama yang bebas daripada narapidana, yang mendirikan pertanian di sana pada tahun 1793. Pemukim Eropa pertama adalah Thomas Laycock (1756?-1809), yang diberikan 40 hektar antara Jalan Parramatta dan Teluk Homebush pada Oktober 1794. Dia menamai peternakannya, Home Bush dan memelihara domba dan sapi di sana. Laycock adalah Quartermaster dari NSW Corps dan juga memegang posisi pemerintah lainnya. D'Arcy Wentworth (c.1762-1827) membeli 318 hektar kepemilikan dari keluarga Laycock pada Januari 1808. Dengan hibah tambahan, kepemilikan Wentworth di Homebush Bay mencapai 372 hektar pada tahun 1810. Wentworth mendirikan sebuah pejantan kuda dan sebuah perusahaan swasta arena pacuan kuda yang berdampingan dengan Jalan Parramatta dan berpengaruh di kalangan pejabat pemerintah awal dan pemukim bebas. Dia meninggal di Homebush pada 7 Juli 1827. Desa dan kemudian pinggiran kota Homebush, New South Wales tidak bagian dari Home Bush Estate: desa itu dibagi lagi dari estate Edward Powell lebih jauh ke selatan, dan mengambil namanya dari stasiun kereta Homebush di dekatnya, yang kemudian dinamai dari Home Bush Estate di utaranya.
The Home Bush Estate diwarisi oleh William Wentworth (1790-1872), yang melanjutkan tradisi ayahnya tentang pelayanan publik yang kontroversial. Dengan tetangganya Gregory Blaxland, dia berada di rombongan penjelajahan pertama yang menemukan rute melalui Blue Mountains. Dia memperluas dan mengembangkan warisan properti ayahnya, menjadi salah satu orang terkaya di koloni itu setelah kematiannya pada tahun 1872. Properti itu diserahkan kepada banyak penyewa di seluruh kepemilikan William, sementara dia tinggal di Vaucluse House di Sydney. William, yang terpilih sebagai presiden Sydney Turf Club pada tahun 1832, memberikan izin agar arena pacuan kuda yang ada ditingkatkan untuk pertemuan balapan publik. Arena pacuan kuda termasuk tribune, istal dan paddocks ejaan yang membentang di atas situs Sydney Olympic Park. Properti ini diwarisi oleh putra William Wentworth, Fitzwilliam. The Wentworth Estate, bersama-sama dengan wilayah di selatan, diproklamasikan Borough of Rookwood pada 8 Desember 1891. Borough ini menjadi kotamadya pada tahun 1906, dan berganti nama menjadi "Kotamadya Lidcombe" pada tahun 1913. Alamat-alamat di daerah tersebut kemudian terdaftar di bawah pinggiran Lidcombe dan daerah itu kadang-kadang disebut sebagai "North Lidcombe" Lidcombe bergabung menjadi Municipality of Auburn di 1948
Rumah Pemotongan Hewan Negara Bagian dan Pekerjaan Batu Bata Negara Bagian
Pada tahun 1907 367 hektar, sebagian besar perkebunan Wentworth, dilanjutkan untuk pembangunan Rumah Pemotongan Hewan Negara. Spesifikasi untuk pengaturan umum dan tata letak lokasi dan gambar rumah gerbang, gedung administrasi, rumah kambing, babi, sapi dan sapi diselesaikan pada tahun 1909 oleh Departemen Pekerjaan Umum di bawah Arsitek Pemerintah Walter Liberty Vernon dan konstruksi selesai pada tahun 1913. Taman juga dirancang pada tahun 1913 oleh Joseph Maiden, Direktur Sydney Botanic Gardens, termasuk jalan resmi bersejarah pohon yang terletak di batas timur Overflow. Terdiri dari Kotak Kuas (Lophostemon confertus) dan Permen Karet (Eucalyptus maculata) deretan pohon ini disebut sebagai "allee". Kuali tersebut terletak di Overflow, sebuah taman di sebelah barat bekas kantor pusat administrasi rumah potong hewan dan gang, di atas tanah yang menjadi tempat parkir mobil untuk rumah potong hewan.
Pada tahun 1910, sebagian dari tanah yang awalnya dilanjutkan untuk Rumah Pemotongan Hewan Negara digunakan untuk membangun State Brickworks. Setelah itu, rumah potong hewan dan pembuatan batu bata menjadi dua bangunan terbesar di Lidcombe Utara.