Kerajaan_Larantuka
Pranala luar
6. Penutup Dari seluruh uraian mengenai struktur birokrasi dan sistem kekuasaan tradisional Flores Timur di atas, tampak bahwa ada hasrat yang kuat dalam masyarakat yang sangat heterogen itu untuk membentuk ‘organisasi bersama’ yang lebih kohesif dan efektif mengatasi berbagai kelemahan struktural dalam masyarakatnya. Selalu ada pemikiran tentang relasi timbal-balik yang harmonis antar berbagai faktor yang saling bertentangan. Yang terjadi dalam kasus pembentukan birokrasi dan pola-pola kekuasaannya tak lain adalah internalisasi dialektis atau dinamis dari unsur-unsur kebudayaan yang heterogenetik dan ortogenetik. Dari pengalaman dan penghayatan hidup bersama itu, terciptalah sistem nilai dalam bentuk simbol-simbol yang akan menjadi acuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Demikian maka kekuasaan raja hanya bersifat temporal dan berasal dari berbagai sumber (seperti Raja Kedua, Kumpulan Anggota Besar, Koten Larantuka, tuan tanah, dan kepala-kepala distrik kakang). Tuan tanah memiliki kekuasaan dan segi administrasi kerajaan maupun kekuasaan spiritual, sehingga terjadi interaksi timbal-balik yang harmonis antara agama dan politik, pusat dan daerah, penduduk pribumi dan imigran. Legitimasi dan kohesi sosial itu diperkuat lewat intensifikasi mitologis dan ritual yang khas. Organisasi kekuasaan di desa-desa juga tidak terlepas dari jiwa ‘organisasi bersama’ yang kohesif, sehingga tidak dikenal adanya penguasa tunggal. Masing-masing kepala suku: Ama Koten, Ama Kelen, Ama Hurint, dan Ama Marang memiliki kedudukan dan fungsi tersendiri dalam pengaturan kekuasaan duniawi dan spiritual. Dengan simbol-simbol kehudayaan seperti itulah masyarakat Flores Timur berkomunikasi, mewariskan, dan mengembangkan pengetahuan mereka tentang dan atas kehidupan di dalam dunia yang penuh makna. Di dalamnya, mereka bisa merasakan kesinambungan dengan masa lalunya sendiri serta merasa bangga dengan identitasnya. Jika kita menerima pandangan bahwa mengakomodasikan faktor-faktor budaya lewat perangkat dan praktik kebijaksanaan akan mampu membentuk suatu kekuatan pembebas yang tangguh, maka berbagal entitas budaya dan ‘kemampuan pribumi’ perlu mendapat perhatian. Itu berarti, berbagai kebijaksanaan pengaturan sosial perlu dirancang sedemikian rupa sehingga memberi peluang bagi hidup, gerak, dan berkreasinya kekuatan kekuatan ‘internal’. Kita menyaksikan, bahwa kebijaksanaan pembangunan terkadang berakibat fatal terhadap identitas berbagai kelompok etnik yang ‘terpaksa’ masuk ke dalam arus besar sosial-ekonomi dan teknologi modern. Dari uraian di muka terlihat bahwa ada perbedaan pola organisasi dan pola kepemimpinan masyarakat Flores Timur dan masyarakat Jawa. Kepemimpinan masyarakat pedesaan di Fores Timur sekaligus memiliki fungsi adat (ritual) dan fungsi formal (administrasi). Sedangkan sifat dasar kepemimpinan desa di Jawa hanya menjadi wakil pemerintah di daerah pedesaan. Raja dan pemimpin-pemimpin masyarakat desa Flores Timur tidak memiliki kekuasaan yang mutlak (otonom) dan permanen. Pemimpin pemimpin itu menjalankan fungsinya bersama dengan wakil-wakil dari suku, kakang, po suku lema, dan lain-lain. Keputusan-keputusan yang diambil masih harus disetujui oleh tetua desa (kelake). goroh ding