cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Hukuman mati di Tiongkok
Dinasti Qing
Hukuman mati di Tiongkok telah ada sejak Dinasti Qing. Hukum substantif dari kode Qing yang komprehensif berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan norma-norma sosial berbasis Konfusianisme dan untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pemerintah otoriter. Dinasti Qing memandang sistem hukum, bersama dengan moralitas, adat, dan pendidikan, yang diperlukan untuk pelestarian tatanan sosial. Oleh karena itu, hukuman terberat diberikan untuk kejahatan-kejahatan yang dianggap mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Hal-hal yang menjadi perhatian terbesar negara meliputi urusan keluarga, kejahatan kekerasan, dan kejahatan terhadap negara. Beratnya hukuman, yang sering dilakukan di depan umum, berusaha memastikan bahwa penduduk akan memberikan kepatuhan dan kesetiaan mutlak kepada kaisar. Modus hukuman selama Dinasti Qing untuk kasus ketidaksetiaan termasuk pencekikan, pemenggalan kepala, dan kematian dengan membunuh perlahan. Dua yang terakhir diyakini menghilangkan para pelanggar dari setiap kesempatan keselamatan di dunia berikutnya. Hukuman untuk pelanggaran terhadap kekuasaan negara - desersi, pemberontakan, dan subversi - tidak hanya jauh lebih berat daripada kejahatan lain di China, tetapi juga jauh lebih serius daripada pelanggaran serupa di sistem hukum lainnya.
Proses peradilan pidana juga melayani kebutuhan negara dengan memperkuat nilai-nilai moral yang dominan. Penekanan pidana dalam hukum yang dikodifikasi dan kepentingan simbolis yang dikaitkan dengan hukuman keras mencerminkan pandangan Tiongkok bahwa setiap penyimpangan dari kesempurnaan moral merupakan ancaman bagi masyarakat. Undang-undang ini didasarkan pada kepercayaan yang dibagikan secara luas tentang apa yang adil dan dapat diterima oleh penduduk Tiongkok. Ketegangan paternalistik ini, dengan penekanannya pada kaisar, dan konsep populernya mengenai tatanan politik, keadilan, moralitas, dan tempat individu dalam masyarakat, meresapi praktik hukum tradisional Tiongkok. Hakim, sebagai perwira kekaisaran yang paling dekat dengan rakyat, disebut fumu guan, "pejabat ayah dan ibu." Hakim, pada gilirannya, diharapkan untuk berperilaku baik sesuai dengan standar yang berlaku dan kewajibannya.
Persepsi bahwa proses pidana berfungsi sebagai alat negara semakin diperkuat oleh posisi hakim distrik, yang sebagai wakil pemerintah kekaisaran melakukan berbagai fungsi administrasi mulai dari pengumpulan pajak dan pemeliharaan ketertiban umum hingga penyelidikan. penuntutan, dan peradilan perkara pidana. Agregasi otoritas dalam satu orang ini membawa implikasi besar bagi potensi penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan negara. Kantor hakim distrik, atau yamen, mewakili tingkat administrasi terendah di mana hukum pemerintah berhadapan langsung dengan penduduk kekaisaran. Yamen berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama untuk mendengarkan tuntutan hukum, titik di mana hukum resmi diterapkan secara vertikal dari negara ke individu, bukan pada bidang horizontal langsung antara individu. Terlepas dari tampilan kekuasaan negara yang mengesankan ini di tangan satu orang, beberapa pemeriksaan administratif serta pertimbangan praktis membatasi pelaksanaan diskresi magisterial.
Penggunaan proses pidana sebagai instrumen kontrol negara juga tecermin dalam prosedur peradilan yang sangat sentralistik. Para hakim dipandu oleh seperangkat aturan dan undang-undang terperinci yang menetapkan mode ajudikasi inkuisitorial yang tidak memiliki konsep "hak" yang dikembangkan untuk terdakwa sebagai pembatasan kekuasaan negara. Bentuk prosedur persidangan memberikan kesan bahwa terdakwa telah dianggap bersalah bahkan sebelum kasus itu disidangkan. Para hakim sering kali menggunakan sepenuhnya ketentuan hukum yang mengizinkan penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan dari terdakwa. Terdakwa ditolak penasihat hukumnya dan dilarang menghadirkan saksi-saksinya sendiri.
Senecio bipinnatisectus
Senecio bipinnatisectus adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Asteraceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Asterales. Spesies Senecio bipinnatisectus sendiri merupakan bagian dari genus Senecio. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Belcher.
Hukuman mati di Tiongkok
Republik
Menyusul runtuhnya dinasti Qing pada tahun 1911, sebuah pemerintahan republik didirikan yang menyapu bersih sistem hukum tradisional Tiongkok. KUHP Sementara, yang dirancang oleh Komisi Revisi Hukum yang dibuat di bawah Qing, diundangkan pada tahun 1912. KUHP memperkenalkan beberapa reformasi besar-besaran, termasuk penghapusan pengakuan paksa, interpretasi analogis, dan bentuk hukuman mati yang paling kejam, yakni eksekusi dengan penyiksaan. Itu juga berisi proposisi bahwa seorang tersangka harus dianggap tidak bersalah kecuali terbukti sebaliknya.
Tujuan menyeluruh dari kepemimpinan Nasionalis yang mengambil alih kekuasaan di bawah Chiang Kai-shek pada tahun 1927 adalah untuk menyatukan sebuah negara yang terfragmentasi (sebagian dikendalikan oleh panglima perang dan kemudian oleh Komunis) menjadi satu negara modern. Chiang menyadari bahwa agar Tiongkok menjadi kekuatan kelas satu, supremasi hukum akan diperlukan untuk membangun sistem militer, administrasi, dan industri modern. Setelah menguasai Republik Tiongkok pada tahun 1927, Partai Nasionalis Chiang (Guomindang) membingkai kode hukum modern hukum pidana dan prosedur di sepanjang garis model Eropa kontinental. Berniat untuk memodernisasi administrasi peradilan yang ada, kaum Nasionalis berusaha untuk meninggalkan praktik pemerintahan kekaisaran yang menganut filosofi hukum kosmik dan meninggalkan diskresi luas dalam penegakan hukum lokal di tangan hakim. Kaum Nasionalis, pada gilirannya, berusaha untuk memaksakan kontrol nasional yang ketat atas desa-desa melalui perluasan birokrasi. Mereka membayangkan pembentukan pemerintahan yang mendasarkan aturan hukumnya pada undang-undang, kebiasaan, dan alasan hukum, daripada keinginan atau pilihan pribadi.
Terlepas dari cita-cita tinggi ini, bagaimana pun, kondisi masa perang yang terus berlanjut dan peradilan militer yang sewenang-wenang menghalangi implementasi dan penegakan undang-undang baru yang sebenarnya. Rezim menanggapi perbedaan pendapat politik dengan represi brutal, termasuk penangkapan tengah malam, metode penyiksaan dan mutilasi, pembunuhan, dan eksekusi singkat. Dalam kasus-kasus terpencil di mana hukum modern benar-benar dilaksanakan, undang-undang tersebut masih gagal menggantikan kepercayaan moral tradisional. Lebih umum, penyuapan dan pemerasan memicu sistem peradilan Republik, yang berfungsi tidak hanya untuk mengakomodasi orang kaya dan berpengaruh, tetapi juga untuk mendukung tentara dalam menekan musuh negara. Namun, aliansi tambal sulam pasukan polisi, tentara, dan gangster terbukti tidak mampu mendorong dukungan rakyat untuk rezim yang berkuasa, yang tidak pernah membentuk kontrol pusat yang cukup untuk melaksanakan reformasi hukum yang efektif atau menerapkan supremasi hukum.
Komunis awal
Bahkan sebelum secara resmi mendirikan Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Komunis Tiongkok, seperti para pendahulu Legalis dan Nasionalis mereka, melihat hukum sebagai alat politik untuk melayani kepentingan negara daripada individu. Pada tahun 1927, "Soviet" Tiongkok pertama kali didirikan di pedesaan Tiongkok Selatan. Di sana, petani mengawasi "pengadilan" yang cepat terhadap bangsawan dan tuan tanah diikuti dengan eksekusi segera. Meminjam dari model negara Soviet Stalinis, kaum Komunis memandang hukum terutama sebagai instrumen dominasi dan paksaan. Hukum memiliki nilai hanya sejauh ia membantu pencapaian tujuan negara. Itu akan digunakan untuk tujuan penyesuaian, pendisiplinan, dan pembentukan rakyat untuk memenuhi kebutuhan negara. Untuk memastikan konsistensi antara ideologi Komunis dan tindakan peradilan, Komunis Tiongkok menolak peradilan independen yang mendukung kontrol politik atas pengadilan. Pemerintah daerah menyetujui personel yudisial, dan komite yudisial yang terdiri dari para pemimpin Partai dan pemerintah meninjau keputusan penting. Singkatnya, hukum adalah organ politik kekuasaan negara.
Republik Rakyat Tiongkok
Namun, sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ada dua pandangan yang saling bertentangan mengenai kejahatan dan hukuman. Salah satunya adalah pendekatan informal dan revolusioner yang diilhami oleh ideologi Mao tentang revolusi berkelanjutan dan perjuangan kelas. Pendekatan populis ini sering mengandalkan pengadilan rakyat ad hoc, keadilan yang ringkas, dan hukuman yang keras untuk menegakkan keadilan. Selama tahun 1950-an dan 1960-an, hukuman mati diterapkan cukup luas, terutama menargetkan pelanggaran politik-kontra-revolusioner. Sebaliknya, model Soviet mengilhami kerangka hukum yang lebih formal, birokratis, dan terkodifikasi. Meskipun ideologi hukum formal tidak mengambil peran utama selama dekade awal konstruksi sosialis Tiongkok, ia mulai mendapatkan pengakuan pada akhir 1970-an. Disahkannya KUHP 1979 dan KUHAP 1979 menandai berakhirnya era pelanggaran hukum dan dimulainya system by law.
Ada beberapa ciri umum negara sosialis yang menerapkan hukuman mati. Pertama, negara-negara sosialis umumnya berkomitmen pada penghapusan hukuman mati, setidaknya secara teori. Memang, pemerintah Tiongkok telah lama mengklaim bahwa kejahatan akan layu ketika sistem sosialis berkembang menjadi komunisme dan hukuman mati hanya diandalkan sementara untuk menangani masalah kejahatan. Kedua, karena negara-negara mendukung hukuman mati, negara-negara sosialis menyatakan bahwa hukuman mati hanya diperuntukkan bagi pelanggaran yang paling serius. Ketiga, pembenaran hukuman mati di negara-negara sosialis adalah nilai jera atau edukatifnya. Seperti yang dikatakan seorang pejabat pengadilan tinggi Tiongkok, "Kami menghukum mati orang bukan untuk membalas dendam tetapi untuk mendidik orang lain—dengan membunuh satu orang, kami mendidik seratus orang".
Namun, Tiongkok, bersama dengan bekas negara-negara sosialis lainnya, mengalami reformasi dan perubahan besar sejak sistem sosialis mulai runtuh pada 1970-an. Sejak Tiongkok mulai bergerak menuju ekonomi pasar, ia menyaksikan peningkatan tajam dalam kegiatan kriminal. Statistik resmi melaporkan peningkatan total kejadian kejahatan sebesar 340 persen dan peningkatan sepuluh kali lipat dalam kejahatan berat dari 1979 hingga 1990. Pada tahun 1978, tingkat kejahatan adalah 55,91 per 100.000. Mencapai 163,19 per 100.000 pada tahun 1998. Kekerasan dan pelanggaran serius juga meningkat. Sebagai contoh, tingkat perampokan pada tahun 1998 (sekitar 10,8 per 100.000) sekitar lima kali lebih tinggi dari pada tahun 1978 (sekitar 2,8 per 100.000). Pelanggaran baru, terutama pelanggaran yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (misalnya pemalsuan mata uang dan penipuan kartu kredit), muncul dan meledak.
Jumlah kematian
Amnesty International mencatat setidaknya 657 eksekusi di 20 negara di seluruh dunia pada 2019. Jumlah tersebut merupakan jumlah yang kecil sejak Amnesty mulai melacak eksekusi pada 1979. Ada penurunan 5% dari jumlah eksekusi tahun sebelumnya yang mencapai 690 kasus. Sementara itu, turun 60% jika dibandingkan dengan jumlah eksekusi tertinggi sejak 25 tahun terakhir, yakni 1.634 eksekusi, pada tahun 2015. Seperti tahun-tahun sebelumnya, total eksekusi tidak termasuk perkiraan ribuan eksekusi yang dilakukan di Tiongkok, yang memperlakukan data hukuman mati sebagai rahasia negara. Tidak termasuk Tiongkok, 86% dari semua eksekusi yang dilaporkan terjadi hanya di empat negara, yakni di Iran (251), Arab Saudi (184), Irak (100+), dan Mesir (32+). Ke-22 eksekusi di AS adalah yang keenam terbanyak dari negara mana pun, meskipun total eksekusi Vietnam dan Korea Utara tidak diketahui.
Amnesty mencatat setidaknya 2.307 hukuman mati di 56 negara pada 2019, turun 9% dari 2.531 yang dilaporkan pada 2018. Namun, Amnesty yakin jumlah hukuman mati sebenarnya lebih tinggi, mengingat organisasi tersebut tidak menerima informasi tentang hukuman mati yang dijatuhkan di tiga negara, yakni Malaysia, Nigeria dan Sri Lanka - yang telah melaporkan sejumlah besar hukuman mati pada tahun-tahun sebelumnya. AS berada di peringkat ke-12 dalam hukuman mati yang diketahui telah dijatuhkan. Hukuman mati yang dijatuhkan di Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Suriah tidak diketahui. Amnesty melaporkan bahwa setidaknya 26.604 orang diketahui berada di terpidana mati di seluruh dunia pada akhir 2019, 38% lebih banyak dari 19.336 orang yang diketahui berada di terpidana mati global pada akhir 2018. Dengan penurunan hukuman mati, peningkatan kemungkinan besar mencerminkan pengumpulan informasi yang lebih baik, daripada lonjakan populasi terpidana mati.
Pada tahun 2020, jumlah ini pun menurun sebanyak 26% dari tahun sebelumnya. Amnesty International mencatat 483 eksekusi di 18 negara pada 2020. Angka ini merupakan jumlah eksekusi terendah yang tercatat Amnesty International dalam satu dekade terakhir. Eksekusi yang paling terkenal terjadi di Tiongkok, Iran, Mesir, Irak dan Arab Saudi. Angka eksekusi tertinggi tetap dipegang oleh Tiongkok meskipun tidak diketahui jumlah pastinya karena data ini diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Angka eksekusi sebanyak 483 kasus tersebut tidak memasukan data yang berasal dari Tiongkok.
Pemerintah Tiongkok memang memilih menyembunyikan sejauh mana hukuman mati diterapkan di Tiongkok, meskipun lebih dari empat dekade permintaan dari badan-badan PBB dan komunitas internasional dan meskipun pihak berwenang Tiongkok sendiri berjanji untuk meningkatkan keterbukaan dalam sistem peradilan pidana negara itu. Sistem kerahasiaan yang disengaja dan rumit ini bertentangan dengan kewajiban Tiongkok di bawah hukum internasional karena menyembunyikan jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi setiap tahun. Semua statistik tentang penerapan hukuman mati di Tiongkok tetap diklasifikasikan dalam undang-undang karena rahasia negara dan pihak berwenang terus menghindari menjawab pertanyaan tentang penyembunyian sistem hukuman mati secara sistematis ini. Amnesty International hanya menemukan 701 individu yang dihukum mati pada kurun waktu antara 2011 hingga 2016, sementara organisasi memperkirakan bahwa setiap tahun jumlah sebenarnya mencapai ribuan.
Dinasti Qing
Sepanjang masa kekaisaran, hukuman mati diperintahkan sesuai dengan peraturan dinasti. Bentuk hukuman yang paling berat adalah kematian dengan cara diiris. Hukuman ini hanya diperuntukkan bagi kejahatan yang paling kejam, seperti pengkhianatan tingkat tinggi, pemberontakan, pembunuhan suami, pembunuhan ayah, mutilasi orang hidup, sihir, dan pelanggaran lain yang masuk dalam "Sepuluh Kekejian". Meskipun frekuensi hukuman mati selama Dinasti Qing tidak diketahui secara umum, dapat diduga bahwa orang Manchu, sebagai orang asing di Tiongkok, sangat takut akan kemungkinan subversi.
Masa Republik
Kepemimpinan Guomindang selama periode Republik kemudian menghadapi sejumlah masalah besar yang melemahkan kapasitasnya untuk mengontrol masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Masalah-masalah ini termasuk devolusi kekuatan politik dan militer di tangan panglima perang regional, perang saudara, invasi Jepang, dan kelangkaan ekonomi. Kekuasaannya semakin melemah oleh pertikaian internal, birokrasi yang korup dan stagnan, dan kurangnya kontrol terpusat yang efektif.
Untuk mencegah tekanan sentrifugal seperti itu dan ancaman yang semakin mendesak dari Partai Komunis, yang keanggotaannya mengalami pertumbuhan pesat mulai akhir 1925, rezim Guomindang mengandalkan kekerasan, imbalan, dan kompromi politik dari otoritasnya. Menyusul runtuhnya koalisi Nasionalis-Komunis pada tahun 1926, serangan Chiang Kai-shek terhadap Komunis secara efektif mengurangi keanggotaan mereka dari 58.000 menjadi 10.000 pada akhir tahun 1927. Penangkapan politik, pembersihan, dan eksekusi sering dilaporkan tidak hanya terhadap Komunis, tetapi juga terhadap siapa pun. lawan potensial lainnya dari rezim. Di tengah kondisi masa perang ini dan represi politik yang intensif, reformasi hukum yang dipuji gagal mengakar di sebagian besar China. Peradilan militer yang sewenang-wenang dan korupsi jauh lebih umum daripada prosedur peradilan yang tertib. Bahkan di provinsi pusat di bawah kendali pemerintah, militer Guomindang bertindak sewenang-wenang dan merusak, menangkap dan mengeksekusi apa yang disebut "bandit" atau "perampok" tanpa prosedur pengadilan formal. Sering kali, mereka melakukan dengan cara yang sangat kejam. Kampanye pengepungan dan penghancuran Chiang di awal tahun 1930-an sekali lagi menghapus keanggotaan Partai Komunis, mengurangi jumlah dari 300.000 menjadi hanya 40.000 antara tahun 1934 dan 1937.
Selain dilemahkan oleh perjuangan terus-menerus dengan Komunis, rezim Nasionalis menghadapi kehadiran Jepang di Manchuria setelah 1931,88 dan mengalami kehilangan kendali atas barat daya China yang berada di bawah kendali panglima perang. Reformasi hukum yang diumumkan pada tahun 1935, oleh karena itu, memiliki jangkauan terbatas. Reformasi ini pun menjadi usang ketika pecah perang dengan Jepang pada tahun 1937. Ketika Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir pada tahun 1945, kaum Nasionalis masih terlibat dalam perang saudara dan akan digulingkan oleh Komunis dalam waktu empat tahun.
Komunis awal
Komunis, berjuang untuk kekuatan militer dari basis pedesaan mereka, sebelum tahun 1949 mencoba untuk merancang strategi untuk membangun negara pusat yang kuat. Kebutuhan untuk mengontrol suaka teritorial sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap hukum dan penggunaan hukuman mati. Kelangsungan hidup Partai sebagai gerakan revolusioner yang bertahan bergantung pada kontrolnya atas wilayah-wilayah ini. Selama tahun-tahun yang didominasi perang di era Republik ketika kedua belah pihak dengan gigih memperebutkan kekuasaan, Komunis, seperti Guomindang, juga menggunakan cara-cara paksaan dan kekerasan untuk menekan oposisi. Pada awal pemberontakan petani tahun 1927 di Hailufeng Soviet di Guangdong provinsi, Komunis mengizinkan petani untuk secara bebas mengeksekusi kontrarevolusioner. Di bawah sistem Soviet Cina, pemerintah di tingkat kabupaten, distrik, dan kotapraja semuanya memiliki komite atau pejabat yudisial untuk menangani litigasi dan mengadili kontrarevolusi. Satu sumber Komunis melaporkan bahwa 1.822 tuan tanah dieksekusi hanya dalam beberapa bulan. Dalam banyak kasus, terdakwa dibunuh di tempat sebelum bersorak-sorai di pertemuan anti-kontrarevolusioner.
Antara tahun 1927 dan 1933, Partai Komunis terpecah-pecah oleh pertikaian internal, diburu oleh Guomindang, dan dialihkan dari tugas menetapkan kebijakan hukum terpadu. Oleh karena itu, pendekatan partai terhadap hukuman mati terutama dibentuk oleh persaingannya dengan Guomindang dan perhatian utamanya dalam merebut dan mempertahankan wilayah. Dengan demikian, ia mendefinisikan istilah "kontrarevolusioner" cukup luas untuk mencakup berbagai musuh berdasarkan kelas ekonomi, partai politik, atau tindakan nyata terhadap Partai Komunis. Orang yang dijatuhi hukuman mati biasanya ditembak, meskipun dalam beberapa kasus praktik tradisional memutilasi tubuh dengan pemenggalan kepala digunakan.
Undang-undang pidana Republik Soviet Cina hampir tidak ada sebelum tahun 1933. Pada tahun 1933, ancaman Guomindang yang lebih kuat mengharuskan prosedur yang lebih cepat untuk menangani kontra-revolusioner dan penjahat lainnya. Cara sebelumnya yang memerlukan persetujuan atasan sebelum melaksanakan hukuman mati dinyatakan tidak tepat. Kader tingkat bawah dengan tersangka atau pelatihan peradilan terbatas, oleh karena itu, didelegasikan diskresi untuk mengeksekusi penjahat tanpa sarana pemeriksaan ulang terhadap fakta. Selain itu, hak banding dipersingkat dari empat belas hari menjadi tujuh hari. Selanjutnya, tugas-tugas yang biasanya dilakukan oleh organ-organ peradilan semakin digantikan oleh Biro Keamanan Politik yang diberi hak untuk menangkap dan menahan tersangka, melakukan persidangan massal, dan bahkan mengeksekusi pelanggar tanpa persetujuan pengadilan. Komunis membenarkan perubahan ini dengan menjelaskan bahwa ketika mereka berada dalam bahaya tertentu, mereka membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk mengendalikan oposisi politik.
Sejak tahun 1934 dan seterusnya, kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok menunjukkan penghinaan yang kuat terhadap undang-undang dan peraturan, memperingatkan kader-kader lokal untuk tidak membiarkan perjuangan melawan kontra-revolusioner dibatasi oleh pertimbangan hukum. Semakin, emosi massa daripada prosedur hukum memicu pengadilan publik, yang secara seragam menetapkan hukuman mati sebagai hukuman. Begitu para pemimpin telah menundukkan hukum pada tuntutan revolusi, teror dilepaskan di zona perang dan daerah perbatasan yang dipegang dengan lemah. Komunis mulai menahan ekses-ekses revolusioner ini ketika kemenangan sudah dekat pada akhir tahun 1948. Arahan kebijakan dan proklamasi berbicara tentang memberikan perlindungan bagi hak asasi manusia dan kebebasan demokratis. Para pemimpin komunis mulai meresmikan dan mengatur prosedur pengadilan dan melarang hukuman fisik dan pembunuhan tanpa pandang bulu. Namun, di daerah-daerah yang terlibat dalam gerakan fanshen land reform, kantor komisaris masih dapat memberikan wewenang kepada kader tingkat yang lebih rendah untuk melakukan eksekusi segera atas persetujuan hakim kotapraja.
Penerapan hukuman mati pada masa RRC
Setelah mengambil alih kekuasaan pada tahun 1949, Partai Komunis kembali menghadapi krisis ekonomi yang parah, konflik internal yang memecah belah baik di dalam Partai maupun dari lawan di luar rezim, dan pergeseran keberpihakan kebijakan luar negeri. Salah satu alat yang digunakan pimpinan untuk melawan oposisi ini adalah sistem pengadilan massal di tempat yang menyebabkan hukuman mati segera dilaksanakan. Meski dipropagandakan dari pemerintah pusat, eksekusi ini didorong oleh aturan massa dan kader individu yang menganggap kebijakan itu perlu untuk mengatasi kekuatan elit lokal yang masih mengakar dari tatanan sosial politik sebelumnya. Kampanye Reformasi Tanah berdarah tahun 1949-1951, yang menyebabkan pengadilan dan eksekusi mungkin satu juta orang, menggambarkan teror tak terkendali yang dapat dilepaskan selama hiruk-pikuk revolusioner tersebut.
Selama reformasi tanah dan kampanye untuk menekan kontrarevolusioner yang diluncurkan pada bulan Februari 1951, kaum Komunis mencap tuan tanah, petani kaya, dan orang-orang dengan latar belakang kapitalis sebagai penentang rezim. Orang-orang yang dianggap sebagai agen Guomindang juga menjadi sasaran dan ditindas dengan kejam. Dengan menggunakan definisi yang sangat luas untuk mengidentifikasi kaum kontrarevolusioner, Partai memperlakukan orang-orang ini sebagai musuh dan ancaman terhadap sistem yang ingin dibangunnya. Beberapa kampanye paling kejam diluncurkan setelah China masuk ke dalam Perang Korea pada akhir 1950. Partai, yang menyadari kemungkinan operasi sabotase oleh lawan politik, merasa perlunya kewaspadaan yang meningkat.
Menyusul relaksasi singkat dari kekerasan pada tahun 1956-57, kampanye "anti-kanan" pada tahun 1957-1958 secara sistematis melanjutkan pendisiplinan brutal para kritikus rezimnya. Pada Agustus 1957, pengadilan massal menjatuhkan hukuman mati kepada tiga pemimpin gerakan mahasiswa di Wuhan. Eksekusi dilakukan dengan segera dan tanpa persetujuan Mahkamah Agung yang disyaratkan secara konstitusional. Dari Juli hingga Oktober, 400 eksekusi lain terhadap penentang Partai dilaporkan. Likuidasi fisik para kritikus yang relatif terbatas ini segera disertai dengan kampanye "pendidikan melalui kerja", yang memberi wewenang kepada otoritas keamanan untuk mengirim pelaku kriminal, kontra-revolusioner, dan "reaksioner" ke kamp kerja paksa tanpa pengadilan untuk waktu yang tidak terbatas.
Sebagian besar kekerasan Pengawal Merah selama fase awal Revolusi Besar Kebudayaan Proletar ditujukan kepada para pengkritik dan penentang Mao, khususnya, daripada Partai pada umumnya. Mengikuti perintah Mao untuk menghancurkan Gongjianfa, yakni polisi, kejaksaan, dan pengadilan). Pengawal Merah menyerang organ Keamanan Publik karena menyalahgunakan kekuasaan, mengambil posisi reaksioner, dan gagal melaksanakan garis massa. Mao membersihkan sejumlah besar kader tanpa melalui proses peradilan formal. Dalam pidato kritik diri pada Januari 1967, Menteri Luar Negeri Chen Yi mengakui eksekusi pada paruh kedua tahun 1966 lebih dari 400.000 anggota "tim kerja," atau unit yang dikirim oleh Partai pusat dan provinsi kepemimpinan untuk menerapkan kebijakan Partai di antara penduduk. Tentara Pembebasan Rakyat mengawasi administrasi peradilan selama periode anarkis ini sampai tahun 1973, ketika normal tampaknya muncul kembali di arena hukum.
Biara Kremikovtsi
Biara Kremikovtsi Santo Georgius (Кремиковски манастир „Свети Георги“, Kremikovski manastir „Sveti Georgi“) adalah biara Ortodoks Bulgaria di dekat Kremikovtsi, timur laut ibu kota Bulgaria, Sofia. Didirikan selama Kekaisaran Bulgaria Kedua (abad ke-XII hingga ke-XIV) dan didirikan kembali pada tahun 1493 oleh seorang bangsawan Bulgaria setempat, biara ini memiliki dua gereja. Dari jumlah tersebut, gereja abad pertengahan yang lebih tua terkenal karena fresko abad ke-XV yang sangat dihormati.
Sejarah
Biara Kremikovtsi terletak di sebuah bukit 4 km dari bekas desa Kremikovtsi, sekarang menjadi lingkungan terpencil di Sofia. Kremikovtsi terletak tepat di timur laut Sofia, di kaki Pegunungan Balkan. Biara ini didirikan pada masa Kekaisaran Bulgaria Kedua, mungkin pada pertengahan abad ke-XIV, atas perintah Tsar Ivan Aleksandǎr (bertakhta 1331-1371). Dengan penaklukan Utsmaniyah atas Balkan pada akhir abad ke-XIV, Biara Kremikovtsi dihancurkan pada tahun 1398.
Biara itu didirikan kembali pada tahun 1493 oleh Boyar Radivoy dari Sofia dan Uskup metropolit Sofia, Kalevit. Tindakan Radivoy merupakan bukti langsung bahwa aristokrasi Bulgaria abad pertengahan dipertahankan sampai batas tertentu selama tahun-tahun awal pemerintahan Ottoman. Gereja biara dibangun kembali dengan kerikil sebagai gereja panti umat tanpa kubah. Radivoy mendedikasikan gereja untuk dua putranya yang telah meninggal, Teodor dan Dragana. Tak lama setelah rekonstruksi gereja, narthex-nya dihancurkan oleh gempa bumi dan dibangun kembali pada tahun 1503. Gereja mengalami kerusakan lebih lanjut (terutama pada dinding selatannya) selama gempa bumi yang berdampak pada wilayah Sofia pada abad ke-XVI dan ke-XVII, dan diperbaiki pada tahun 1611. Pada abad ke-XVIII, sebuah exonartex ditambahkan.
Di dalam halaman biara di sebelah gereja kecil asli terletak yang baru dan lebih besar, didedikasikan untuk perantaraan Theotokos. Bersama dengan fasilitas baru lainnya, dibangun pada tahun 1901-1902 untuk melayani penghuni baru biara, dua puluh biarawati dari Vardar Makedonia yang tiba pada tahun 1879.
Seni dan budaya
Gereja tua menampilkan lukisan dinding dari beberapa periode di dinding interiornya. Lapisan pertama seni mural dipesan oleh Radivoy dan menyertakan potret donor (ktetor) Radivoy dan keluarganya yang menampilkan model gereja bersama dengan Kalevit. Fresko dari periode ini, yang sebagian besar dapat ditemukan di sisi timur narthex, dianggap sebagai salah satu seni Bulgaria paling berharga dari abad ke-XV. Fresko tambahan dilakukan selama abad ke-XVII dan ke-XVIII. Lukisan mural St. Georgius yang sedang duduk mengistirahatkan kakinya di atas seekor naga menghiasi bagian utama gereja. Gambar lain dari orang suci yang sama (meskipun menunggang kuda) dilukis di ceruk di dinding selatan. Fitur utama dari ruang altar adalah lukisan Theotokos (Bunda Allah) menonjol.
Selain fresko asli, sisa lain dari pendirian kembali biara adalah relikui perak yang ditugaskan oleh Radivoy pada tahun 1493 dan kemudian digunakan untuk menampung relikui St. Georgius yang Baru dari Sofia. Relikui itu dicuri pada tahun 1990, meskipun ditemukan kembali dan dikembalikan ke biara sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2000. Set ikon Biara Kremikovtsi berkisar dari abad ke-XV hingga abad ke-XIX dan mencakup gambar St. Georgius dari tahun 1667 dan gambar Kristus Pantokrator yang sangat mirip gayanya dengan lukisan dinding dari tahun 1493 yang mungkin menghubungkannya dengan penulis yang sama.
Pada abad ke-XV, Biara Kremikovtsi adalah pusat pendidikan dan budaya Bulgaria. Pada saat itu, biara menampung dua sekolah untuk umat awam dan satu untuk pendeta. Sebuah manuskrip Bulgaria bergambar yang diproduksi pada tahun 1497 untuk Peyu dan Petko, dua warga Sofia, Injil Kremikovtsi, memberikan bukti tentang adanya tradisi kaligrafi di biara.
Referensi
3D Laser scanning of Old church in Monastery
Schilling Austria
Schilling Austria adalah mata uang resmi negara Austria sebelum berpindah ke Euro. Mata uang ini berlaku pada rentang waktu 1925 sampai 1938 dan 1945 sampai 1999, tetapi hingga 2002 masih ada di sirkulasi uang. Schilling Austria memiliki nila €1 = 13,7603 saat euro mulai berlaku. Satu schilling dipecah menjadi 100 Groschen.
Schilling Austria adalah salah satu mata uang Eropa yang cukup stabil dan bernilai tinggi karena kebijakan moneter yang ketat oleh pemerintah Austria dan bank sentralnya.
Schilling pertama
Schilling diterbitkan melalui Undang Undang Schilling (Schillingrechnungsgesetz) pada 20 Desember 1924 dengan nilai 1 Schilling setara 10.000 Kronen Austro-Hungaria, dan mulai beredar pada 1 Maret 1925. Schilling kemudian digantikan Anschluss (1938) dengan nilai tukar 2 German Reichsmark setara 3 Schilling.
Terbitnya Schilling Austria tidak lepas dari bantuan ekonomi Liga Bangsa-Bangsa kepada Austria yang memungkinkan didirikannya Bank Sentral Austria. Schilling kemudian mulai diperjuangkan oleh parlemen Austria pada 1923.
Schilling kedua
Schilling kembali diperkenalkan setelah perang dunia kedua pada 30 November 1945 oleh tentara sekutu, yang menerbitkan uang kertas (tertanggal 1944) dalam pecahan 50 Groschen sampai 100 Schilling. Nilai tukarnya dibanding Reichsmark adalah 1:1, dibatasi 150 Schilling untuk tiap orang. Nationalbank juga mulai menerbitkan uang kertas Schilling pada 1945 dan koin pada 1946.
Dengan peraturan "Schilling" kedua pada 21 November 1947, uang kertas kembali diperkenalkan. Uang kertas awal bisa dipertukarkan dengan nilai 1:1 untuk 150 Schilling pertamam dan 1 Schilling baru untuk 3 Schilling lama untuk Schilling setelahnya. Koin tidak terpengaruh aksi perbaikan ini. Mata uang ini mulai stabil pada tahun 1950an, dengan pengikatan nilai Schilling dengan Dollar dengan perbandingan $1 sebanding dengan 26 Schilling. Seiring hancurnya sistem Bretton Woods pada 1971, Schilling kemudian diikat dengan beberapa mata uang lainnya. Dan kemudian Schilling digantungkan kepada German mark.
Walaupun Euro resmi menjadi mata uang Austria pada 1999, tetapi koin dan uang kertas Euro tidak diperkenalkan hingga 2002. Tahun berikutnya, Schilling mulai ditarik pada 28 Februari. Schilling yang tersisa tetap bisa dipertukarkan Austrian National Bank (Österreichische Nationalbank) tanpa batas waktu.
Koleksi
Dengan tidak beredarnya lagi Schilling Austria, beberapa hobiis mengoleksi dan memperjualbelikannya di internet. Beberapa dilelang di ebay.
Batalyon Infanteri 527
Batalyon Infanteri 527/Baladibya Yudha atau Yonif 527/Laba-Laba Hitam merupakan Batalyon Infanteri yang berada di bawah komando Korem 083/Baladhika Jaya, Kodam V/Brawijaya. sebelumnya Yonif ini berada di bawah kendali Brigif 16/Wira Yudha, Kodam V Brawijaya. Markas batalyon berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kepuharjo Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Batalyon ini dibentuk pada 3 Februari 1951.
Penugasan
Pada tanggal 19 Mei 2015 Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo melepas 700 Prajurit Yonif 527/Baladibya Yudha dan Yonif 521/Dadaha Yudha. Prajurit Yonif 527/Baladibya Yudha menggantikan Yonif 405/Surya Kusuma Kodam IV/Diponegoro Tegal, Jawa Tengah dan Prajurit Yonif 521/Dadaha Yudha menggantikan Yonif Linud 433/Julu Siri Kostrad, Makassar. Sebagai satuan tugas pengamanan perbatasan RI - Malaysia di Mako Yonif 527 Laba-Laba, Lumajang, Jawa Timur. Batalyon berjuluk Laba-Laba ini ditempatkan di 17 titik di Sektor wilayah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Negara bagian Serawak, Malaysia. Para prajurit akan bertugas selama 9 bulan.
Komandan
🇨🇴
Jalan Meruya Selatan
Persimpangan
Jalan ini memiliki tiga persimpangan utama:
Transportasi
Berikut ini adalah rute angkutan umum yang melayani Jalan Meruya Selatan:
Prasasti Duenos
Prasasti Duenos adalah salah satu naskah berbahasa Latin Kuno paling awal yang diketahui, kira-kira dibuat pada abad ke-7 hingga ke-5 SM. Tulisan berada di sisi luar kernos, yaitu tiga vas bulat kecil yang dikaitkan oleh tiga penyangga tanah liat. Prasasti ini ditemukan oleh Heinrich Dressel pada tahun 1880 di Bukit Quirinal di Roma. Kernos sekarang disimpan di Museum Negeri Berlin (no. 30894,3).
Frans Harjawiyata
Dom Fransiskus Harjawiyata, O.C.S.O. (dengan nama populer Frans Harjawiyata; ) adalah abbas pertama Pertapaan Santa Maria Rawaseneng sejak tanggal 23 April 1978. Romo Abbas Frans, sebagaimana ia biasa dipanggil, mengundurkan diri dari jabatan abbas pada tanggal 24 September 2006 karena telah mencapai usia 75 tahun. Posisinya secara resmi digantikan oleh abbas terpilih Dom Aloysius Gonzaga Rudiyat, OCSO sejak 6 Januari 2007.
Dikatakan bahwa Abbas Frans Harjawiyata "pernah menggunakan lebih dari sepuluh bahasa", dan pernah membantu penyiapan liturgi dalam bahasa Jepang. Sejak pendidikannya di seminari menengah ia telah aktif menggubah lagu Gregorian, lalu bakatnya dikembangkan saat menjadi novis di Biara Koningshoeven, Belanda, sehingga kemudian ia banyak menerjemahkan maupun menciptakan lagu Gregorian (misalnya yang terdapat dalam Puji Syukur).
Keluarga
Frans Harjawiyata adalah putra sulung dari delapan bersaudara dan salah seorang adiknya adalah imam diosesan di Keuskupan Agung Jakarta, yaitu RD Josef Wiyanto Harjopranoto. Sebelum ia dilahirkan, orang tua Abbas Frans sudah berharap bahwa putra sulungnya akan menjadi imam.
Panggilan sebagai rahib dan imam
Pada tanggal 26 Juli 1951, Frans Harjawiyata mengawali kehidupannya sebagai rahib Trapis di Biara Koningshoeven, di Tilburg, Belanda; masa novisiat dijalaninya sejak tanggal 30 September 1951, dan sejak itu ia dipanggil Frater Maria Fransiskus Harjawiyata. Ia mengikrarkan kaul sementara pada tahun 1954, dan berkaul kekal pada tanggal 7 Oktober 1956.
Frater Frans kemudian ditahbiskan sebagai imam di Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, Roma, pada tanggal 14 Maret 1959. Ia kembali ke Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1960 untuk bergabung dengan para rahib sepersaudaraannya di Pertapaan Santa Maria Rawaseneng, Temanggung, dan pada tanggal 3 Oktober 1961 mengubah stabilitas loci (keterikatan permanen seorang rahib/rubiah pada suatu biara tertentu) yang diikrarkan dalam kaulnya ke Rawaseneng. Pada tanggal 4 Mei 1978, ia dilantik sebagai abbas pertama di Pertapaan Rawaseneng oleh Kardinal Justinus Darmojuwono, dan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2006.
Meninggal dunia
Romo Abbas Frans Harjawiyata, OCSO meninggal dunia pada tanggal 7 Juni 2016 pukul 01.45 di Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo di Parakan, Temanggung. Misa Requiem diselenggarakan pada tanggal 8 Juni 2016 pukul 12.00, dan jenazahnya dimakamkan di pemakaman dalam kompleks Pertapaan Santa Maria Rawaseneng.
Prasasti Duenos
Prasasti ditulis dari kanan ke kiri dalam tiga satuan, tanpa spasi untuk memisahkan kata. Sulit untuk diterjemahkan, karena beberapa huruf sulit dibedakan, terutama karena tidak selalu dapat disimpulkan berdasarkan konteksnya. Ketiadaan spasi menyebabkan kesulitan tambahan dalam menetapkan huruf per kata masing-masing.
María Julia Mantilla Garciá
María Julia “Maju” Mantilla García adalah seorang aktris, penari, model, guru dan ratu kecantikan asal Peru yang dimahkotai sebagai Miss World, menjadikannya wanita Peru kedua yang berhasil memenangkan gelar Miss World sepanjang sejarah, setelah Madeline Hartog-Bel pada tahun 1967.
Prasasti Duenos
Naskah dan terjemahan
Ada banyak terjemahan yang diusulkan yang diajukan oleh para sarjana sejak penemuan kernos. Pada tahun 1983, lebih dari lima puluh penjelasan berbeda tentang makna telah dikemukakan. Karena kurangnya kumpulan besar bahasa Latin kuno, dan metode yang digunakan orang Romawi Kuno untuk menyingkat prasasti mereka, para sarjana belum dapat menghasilkan terjemahan tunggal yang telah diterima oleh para sejarawan sebagai akurat.
María Julia Mantilla Garciá
Kehidupan awal
Lahir di Trujillo, Mantilla adalah anak bungsu dari dua bersaudara. Dia sedang belajar untuk menjadi guru sekolah tinggi dan merencanakan untuk memulai gelar kedua di Pariwisata. Salah satu impiannya adalah untuk memiliki sebuah perusahaan pariwisata daring untuk mempromosikan kota asalnya dan negara di seluruh dunia. Kotanya, Trujillo, adalah kota dengan arsitektur campuran kolonial dan pra-Columbus.
Prasasti Duenos
Naskah dan terjemahan
Di bawah ini adalah transkripsi dan salah satu dari banyak kemungkinan interpretasi:
María Julia Mantilla Garciá
Kehidupan awal
Pada tahun 2001, Mantilla menjadi juara nasional Peru Triathlon dan Penthathlon, dan ia terpilih sebagai atlet nasional pada tahun tersebut. Dia adalah seorang penari profesional dalam The Marinera, tari lokal yang khas. Dengan sekelompok wanita, dia mengembangkan sebuah program di Trujillo untuk memberikan sarapan kepada ratusan anak-anak di daerah miskin.
Miss Peru
Mantilla mengikuti kompetisi Miss Peru dan pada akhir acara, ia berhak untuk mewakili Peru pada kontes Miss World karena berhasil meraih posisi sebagai runner-up dari Liesel Holler (Miss Peru Universe 2004) dan merupakan salah satu favorit utama dalam kontes, yang dipilih oleh pemirsa melalui telepon/ pemilihan daring. Lebih dikenal di negaranya sebagai "Maju" Mantilla, bibinya María Julia Mantilla Mayer adalah Miss Peru 1969.
Prasasti Duenos
Naskah dan terjemahan
Baris 1:
Baris 2:
Baris 3:
Putih, Gampengrejo, Kediri
Putih adalah desa yang berada di kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
Prasasti Duenos
Naskah dan terjemahan
Sebuah interpretasi yang ditetapkan oleh Warmington dan Eichner, menerjemahkan terjemahan lengkapnya sebagai berikut, meskipun belum pasti: Jika seorang gadis tidak tersenyum padamu, lalu tenangkan dia dengan wewangian ini! dan tidak akan saya diperoleh oleh seseorang yang buruk.
Catatan terjemahan
Duenos adalah bentuk kuno dari bonus (berarti 'baik' dalam bahasa Latin Klasik), juga bellum ('perang' dalam bahasa Latin Klasik) diturunkan dari duellum pada bahasa Latin Kuno. Beberapa para ahli bahasa menyatakan Duenos sebagai sebuah nama, bukan hanya kata sifat.
Laetesia woomeraensis
Laetesia woomeraensis adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Linyphiidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1976 oleh Wunderlich.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Australia Selatan.
María Julia Mantilla Garciá
Miss World 2004
Pada tanggal 4 Desember 2004, di Crown of Beauty Theatre yang terletak di kota pantai Sanya, Tiongkok, Mantilla berhasil dinobatkan sebagai Miss World 2004 oleh pemenang tahun lalu, Rosanna Davison dari Irlandia, menjadi pemenang kedua dari negaranya.
Mantilla adalah pemecah rekor untuk Peru selama kompetisi tersebut, dan merupakan salah satu semifinalis di tiga fast track events. Dalam Miss World Sports, ia berhasil meraih tempat ketiga dengan Kenisha Thom dari Trinidad & Tobago sebagai pemenang. Dalam Miss World Talent, ia berhasil masuk di antara 25 besar semifinalis dengan tarian tradisional Peru, Para Norteña Marinera. Dan akhirnya, dalam Pilihan Kontestan, ia ditempatkan sebagai runner-up kedua.
Selama masa jabatannya, Mantilla melakukan berbagai tugas yang difokuskan pada penggalangan dana untuk organisasi amal. Dia mengunjungi sejumlah negara termasuk Indonesia, Rusia, Peru, Amerika Serikat, Republik Ceko, Tiongkok, Tibet, Irlandia dan lain sebagainya.
Plosorejo, Gampengrejo, Kediri
Plosorejo adalah desa yang berada di kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
Ayah
Ayah adalah orang tua laki-laki seorang anak. Hubungannya dengan sang anak, seorang "ayah" merupakan ayah kandung (ayah secara biologis) bukan ayah angkat. Panggilan "ayah" tidak dapat diberikan kepada seseorang yang secara de facto bertanggung jawab memelihara seorang anak meskipun antar keduanya terdapat hubungan resmi sedarah, contoh seperti seorang keturunan sedarah Ibu kandung seorang anak tersebut.
Di Indonesia
Bapak dan Papa adalah sebutan lain untuk ayah. Pemanggilan ayah dengan sebutan "papa" sudah menjadi hal yang umum di masyarakat Indonesia. Dalam bahasa gaul ayah disebut dengan Bokap.
Panggilan lain untuk bapak:
Jejak Langkah (novel)
Footsteps (Indonesia: Jejak Langkah) adalah novel ketiga dari Tetralogi buru oleh penulis Indonesia, Pramoedya Ananta Toer. Dalam tetralogi ini, dibahas tentang kehidupan tokoh fiksi Tirto Adhi Soerjo, seorang bangsawan Indonesia dan wartawan perintis. Buku ini bercerita tentang kehidupan Minke – narator orang pertama dan protagonis, berdasarkan tokoh Tirto Adhi Soerjo – setelah pindah dari Surabaya ke Batavia, ibu kota Hindia Belanda. Edisi asli dalam bahasa Indonesia diterbitkan pada tahun 1985 dan terjemahan bahasa inggris oleh Max Lane diterbitkan pada tahun 1990.
Alur
Novel ini, seperti tetralogi, didasarkan pada kehidupan wartawan Indonesia Tirto Adhi Soerjo (1880-1918). Novel Ini – Edisi ketiga dari tetralogi – mencakup periode 1901 sampai tahun 1912 dan terletak di pulau Jawa, Hindia belanda (sekarang Indonesia). Sang protagonis, juga narator, Minke (pemfiksian dari Tirto) meninggalkan Surabaya, tempat ia belajar di sekolah tinggi bergengsi, untuk pergi ke Betawi (atau Batavia), ibu kota Hindia Belanda, untuk melanjutkan pendidikan. Di sana ia masuk sekolah STOVIA, sebuah sekolah dokter untuk pribumi, satu-satunya jalan pendidikan lebih tinggi yang tersedia untuk pribumi di Hindia Belanda masa itu. Ia terus mengalami kebijakan kolonial yang rasis; misalnya, ia tidak diperbolehkan untuk memakai gaun Eropa, melainkan harus memakai baju adat. Saat belajar di sana, ia bertemu dengan Mei, aktivis Cina yang bekerja membentuk sebuah organisasi untuk Tionghoa di Hindia belanda. Mereka kemudian menikah tetapi Mei segera meninggal karena malaria.
Setelah kematian Mei, Minke terus ditarik ke politik dan berbagai bentuk akar rumput organisasi politik untuk pribumi Hindia belanda. Salah satu organisasi ini bernama Sarekat Dagang Islam (Islamic Merchant Union), yang kemudian menjadi Sarekat Islam (Persatuan Islam); dalam kehidupan nyata organisasi ini dikenal sebagai organisasi akar rumput pribumi pertama di Hindia belanda. Tulisan-tulisan Minke yang kritis terhadap pemerintah Hindia Belanda, dan nilai yang buruk menyebabkan ia diusir dari sekolah kedokteran. Ia kemudian menyadari bahwa hasratnya tidak terletak pada obat-obatan, tetapi menjadi seorang jurnalis. Ia mendirikan majalah pertama dan kemudian koran pertama yang dimiliki dan dioperasikan oleh penduduk asli. Sebagai penulis dan editor, ia mencoba untuk menanamkan politik dan pengetahuan sosial untuk sesama pengikutnya. Dia juga bertemu dan menikahi seorang bangsawan wanita yang diasingkan, yang ia cintai dan menemukan kebahagiaannya. Dalam kehidupan jurnalis dan berorganisasinya banyak cobaan dan tantangan yang datang dari Pemerintah Hindia Belanda, kelompok pedagang Cina, kelompok pedagang Arab, golongan blasteran Indo-Belanda, dan dari golongan pribumi yang kurang sepaham dengannya.
Setelah rekan-rekan muda di surat kabar mempublikasikan editorial sangat penting tentang Gubernur Jenderal, surat kabar dilarang dan Minke ditangkap. novel ini berakhir saat ia dibawa ke pengasingan di luar Jawa dan dipaksa untuk meninggalkan istrinya. Alur cerita ini kemudian berlanjut di Edisi keempat dari tetralogi, Rumah Kaca.
Rancangan Malaysia Kedua
Rancangan Malaysia Kedua (dalam bahasa Indonesia dapat pula disebut sebagai Rencana Malaysia Tahap Kedua) adalah rencana pengembangan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dengan tujuan menjalankan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia. Rencana ini diterapkan tahun 1971 hingga 1975, bertujuan "merestrukturisasi" masyarakat Malaysia dan mengurangi dominasi orang Tionghoa-Malaysia dan asing dalam ekonomi Malaysia sehingga dapat meningkatkan posisi ekonomi orang Melayu. Rencana ini merupakan kelanjutan rencana pertama yang bertujuan mengatasi masalah kemiskinan di antara orang Melayu namun kemudian kurang berhasil, yang merupakan faktor penyebab meletusnya kerusuhan rasial pada tahun 1969 di Kuala Lumpur. Rancangan Malaysia Kedua dianggap berlebihan dalam usaha meningkatkan partisipasi orang Melayu dalam ekonomi. Pemerintah kemudian menurunkan penekanan terhadap restrukturisasi ekonomi ketika rencana ini berakhir.
Jejak Langkah (novel)
Pengembangan
Seperti buku-buku sebelumnya dari Tetralogi Buru, Pramoedya memulai Jejak Langkah sebagai sebuah narasi lisan dengan tahanan lain, sementara ia menjadi seorang tahanan politik di Buru. Ia dipenjarakan tanpa pengadilan oleh Suharto administrasi selama empat belas tahun, yang dituduh bersimpati dengan komunis dan terlibat dalam upaya kudeta 1965. Mengingat kurangnya bahan, dia mendasarkan rincian tentang Hindia belanda pada masa pergantian abad ke-20 pada memori dari penelitian historis selama tahun 1960-an. Kemudian ia diizinkan untuk menulis, dan menulis tetralogi ini. Sebelum buku ini diterbitkan, dia juga menerbitkan cerita non-fiksi tentang Tirto Adhi Soerjo.
Rancangan Malaysia Kedua
Latar belakang
Mayoritas penduduk Malaysia merupakan orang Melayu, namun kekuatan ekonomi mereka tidak setara dengan kedudukan tersebut. Pada tahun 1970, Bumiputra hanya memegang 1,9% ekonomi Malaysia, sementara non-Melayu (terutama Tionghoa) memegang 37,4%, dan sisanya berada di tangan orang asing. Akibat dari jurang lebar ini, Pasal 153 dalam Konstitusi Malaysia mengharuskan pemerintah mengatur batasan dalam beasiswa, pekerjaan sebagai pegawai negeri, dll, yang bertujuan meningkatkan ekonomi orang Melayu.
Jejak Langkah (novel)
Pengembangan
Buku ini diterbitkan di Indonesia sebagai Jejak Langkah pada tahun 1985 dan diterjemahkan ke dalam bahasa inggris oleh Max Lane pada tahun 1990.