Petronas
Pendirian BUMN minyak dan gas: 1970-an
Mantan perdana menteri Sarawak, Abdul Rahman Ya'kub adalah salah satu warga negara Malaysia pertama yang mengusulkan pembentukan BUMN minyak dan gas pada tahun 1971. Usul tersebut akibat tekanan dari warga Sarawak yang ingin mengklarifikasi batas resmi dari perairan teritorial Sarawak. Bahkan, sejak Malaysia dibentuk pada tahun 1963, isu perairan teritorial Sabah dan Sarawak belum diselesaikan, sehingga interpretasinya masih sangat luas. Pemerintah Sarawak mendeklarasikan bahwa perairan teritorialnya melebihi batas tiga mil yang ditetapkan oleh pemerintah federal Malaysia. Namun, Abdul Rahman Ya'kub ingat bahwa Tun Abdul Razak lah yang menunjuknya sebagai perdana menteri Sarawak. Sehingga, Rahman memutuskan untuk menahan konflik tersebut agar tidak meledak. Keponakan Rahman, Abdul Taib Mahmud, lalu menjadi Menteri Pertambangan dan Pertanahan, setelah Rahman menjadi perdana menteri Sarawak. Taib yakin pada pembagian royalti minyak antara pemerintah negara bagian dan pemerintah federal. Pada saat itu, aktivitas pertambangan minyak di Sarawak masih dikendalikan secara eksklusif oleh Shell. Taib Mahmud awalnya berencana memperbolehkan kontraktor independen untuk memasarkan minyak pemerintah. Taib lalu menemukan seorang pedagang asal Lebanon membeli minyak Malaysia, tetapi, pedagang tersebut gagal membayar minyak yang telah ia beli, sehingga menyebabkan pemerintah Malaysia merugi sebesar US$4 juta. Pemerintah Malaysia kemudian mendirikan sebuah komite hidrokarbon. Taib Mahmud lalu juga mengunjungi Indonesia dan berdiskusi dengan Pertamina. Taib pun berencana menghapus sistem konsesi dan menggantikannya dengan kontrak bagi hasil. Namun, tidak ada peraturan yang memungkinkan pemerintah Malaysia untuk mengambil kembali konsesi yang telah diberikan tanpa membayar kompensasi. Walaupun begitu, Taib memutuskan untuk mendirikan sebuah badan hukum yang diberi nama "HIKMA" (Hidrokarbon Malaysia), yang akan memegang hak penuh atas minyak yang ditemukan di perairan teritorial Sabah dan Sarawak. Namun, Rahman Ya'kub memprotes keputusan keponakannya tersebut dan mengancam akan menuntut pemerintah federal ke pengadilan apabila pemerintah Sarawak tidak diikutsertakan dalam kontrak. Tengku Razaleigh Hamzah (chairman Perbadanan Nasional) lalu berkunjung ke rumah pribadi Rahman. Tengku Razaleigh mengungkapkan rencananya untuk membentuk sebuah perusahaan, bukannya badan hukum, untuk mendistribusikan laba yang didapat dari eksplorasi minyak secara merata antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Rahman pun setuju dengan rencana tersebut. Tengku Razaleigh lalu merancang Undang-undang Pengembangan Minyak Bumi bersama asosiasinya secara diam-diam, sebagaimana yang diinstruksikan oleh Tun Razak, untuk diselesaikan sebelum pemilihan umum Malaysia 1974. Rahman Ya'kub kemudian menelepon Tengku Razaleigh untuk menanyakan aturan yang ditawarkan oleh pemerintah federal Malaysia. Tengku Razaleigh lalu memberi tahu Rahman mengenai penghapusan sistem konsesi. Sementara itu, royalti minyak sebesar 5% akan diberikan ke pemerintah dari negara bagian yang menjadi lokasi eksplorasi minyak. Rahman pun setuju dengan aturan tersebut.