cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Pemilihan umum Italia 2006
Approval of a new voting system
This proposal of law was strongly questioned by the opposition coalition, who defined it an "attempted coup". Opposition leader Romano Prodi said it was "totally unacceptable". Several newspapers politically oriented to the left nicknamed the electoral system proposal by the House of Freedoms as "Truffarellum", after "truffa" (Italian for "fraud") and the "Mattarellum", (from Sergio Mattarella), the most common name for the previous Italian electoral law (there is a recent custom to nickname new electoral systems by a somewhat Latinised version of the name of the lawmaker; another one is the system used in regional elections, the so-called "Tatarellum" from Pinuccio Tatarella).
Notably, some smaller opposition parties, such as Communist Refoundation Party and Popular-UDEUR, support a proportional electoral law; nevertheless, they declared they were against an electoral reform by this parliament, because the current law would be changed too close to the 2006 general election.
The Italian prime minister Silvio Berlusconi had previously been a strong supporter of the plurality-based electoral law; in 1995, talking about his coalition, he even defined the plurality principle as "our religion". After the elections in 1996, when the left wing won, he changed his mind. The center-left coalition Olive Tree got the majority of seats in parliament but considering Berlusconi's coalition and the Lega Nord, which was not in his coalition, the right wing had over 2 million votes more than the Left at the Senate, and even 3 at the Senate.
A modified version of the first proposal, this time with a 2% threshold for entering Parliament and without vote of preference for candidates, but still without the support of the opposition, was presented to the Chamber of Deputies. The voting count started on October 11; the lower house of Italian parliament then approved the electoral reform on October 14. The new electoral was then eventually approved on December 16, 2005, and countersigned by President Ciampi on December 23, 2005.
Roberto Calderoli, the main author of this electoral reform, defined this law "a rascality" (using the mildly vulgar term "porcata").
Ironically, the new electoral law allowed Mr Prodi to count on a large majority in the Chamber and to obtain majority also in the Senate, where The House of Freedoms actually had more votes (49.88% vs. 49.18% of the Union). With the previous electoral system and assuming the voters would have still voted for the same parties, Berlusconi's coalition might have actually won.
Vote count controversy
Although The Union led initial exit polls and was quickly expected to win the election, the gap with House of Freedoms narrowed as the votes were tabulated. The initial Interior Ministry results showed that Prodi had won the Chamber of Deputies by 25,204 votes, and Prodi declared victory on April 11. Berlusconi, however, refused to concede, claiming discrepancies in the vote counting process, with 43,028 Chamber ballots and 39,822 Senate ballots to be re-checked by the Interior Ministry. Berlusconi also claimed problems with the vote from abroad, which was critical in giving L'Unione a majority in the Senate. Five ballot boxes were also found on the streets in Rome after the election. On April 14, however, the Interior Ministry announced that there had been a mistake in the report of the number of ballots to be rechecked. Only 2,131 Chamber ballots and 3,135 Senate ballots merited re-examination (reducing the total number of disputed ballots from the over 80,000 initially reported to just over 5,000). The result of this check added equally a few hundred votes to each coalition.
Analysts also believed that the vote from abroad was so overwhelmingly in favour of L'Unione that the election would be highly unlikely to be overturned in Berlusconi's favour.
The last ruling of the supreme court ("Corte di Cassazione") on April 19 stated that Romano Prodi won the election by 24,755 votes.
On November 23, 2006, the Rome Attorney's office announced to have started an inquiry following the release of "Uccidete la democrazia" (Kill the democracy), a documentary movie about a supposed attempt by the centre-right government to manipulate the electoral results by switching a large number of blank ballot papers, which notably fell down from 4.2% to 1.1% of all valid papers (over one million less), to votes for the Forza Italia party. -->
Plestiodon copei
Plestiodon copei adalah sebuah spesies kadal yang merupakan endemik di Meksiko. Spesies tersebut pertama kali dideskripsikan oleh Edward Harrison Taylor pada tahun 1933.
Benowo, Surabaya
Benowo (ꦨꦼꦤꦮ, ) adalah sebuah kecamatan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Dahulu, Kecamatan Benowo merupakan salah satu wilayah "tertinggal" di Kota Surabaya, ini dikarenakan akses jalan yang kurang memadai dan lokasinya lumayan cukup jauh dari pusat kota. Semenjak dibangunnya sarana infrastruktur pelebaran jalan berupa box culvert di sisi jalan utama dan adanya pembangunan perumahan baru serta pergerakan penduduk yang berpindah dari berbagai luar wilayah dan menetap di wilayah barat Surabaya, maka perlahan-lahan Benowo mulai memiliki potensi yang dapat digali dan semakin berkembang.
Etimologi
Asal-usul penamaan Kecamatan Benowo sendiri berasal dari nama Pangeran Benowo yang merupakan putra semata wayang dari Sultan Hadi Wijaya atau yang lebih dikenal sebagai Jaka Tingkir. Jaka Tingkir sendiri adalah raja pertama dari Kerajaan Pajang.
Batas wilayah
Kecamatan Benowo berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu:
Pembagian administratif
Kecamatan Benowo terdiri atas 4 kelurahan, yaitu:
Infrastruktur
Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) ini rencananya akan terhubung dengan akses menuju Stadion Gelora Bung Tomo, Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Raya Daendels atau Jalan Tambak Osowilangon dan Terminal Teluk Lamong.
Dengan pembangunan akses Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), maka diharapkan dapat mengurai kemacetan jalan raya di Kecamatan Benowo dan persebaran masyarakat makin merata, serta dapat memancing investor di wilayah tersebut agar tidak semakin tertinggal.
Transportasi
Sarana perhubungan yang ada di Kecamatan Benowo yaitu Terminal Osowilangun yang melayani angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). Kecamatan Benowo juga dilintasi Jalan Tol Surabaya-Gresik yang menghubungkan Surabaya dengan Gresik dan wilayah pantai utara Pulau Jawa.
Kesehatan
Di Kecamatan Benowo terdapat Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada tipe C yang berada di Jl. Kendung No.115 yang juga menjadi rumah sakit rujukan utama daerah.
Kontroversi
Alasan penutupan lokalisasi di wilayah tersebut yang dicanangkan oleh Tri Rismaharini adalah ingin mengajak warganya untuk mencari rezeki halal tanpa harus menjual tubuhnya di tempat lokalisasi. Untuk itu, dia berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan memberdayakannya sesuai skill mereka masing-masing.
Sebagai penunjang, Tri Rismaharini mengadakan pelatihan-pelatihan yang kelak bermanfaat dan juga memberi bantuan modal hingga mantan penghuni lokalisasi bisa mandiri secara ekonomi.
Alasan yang ketiga, menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi. Mau tidak mau, geliat prostitusi akan berdampak pada psikologis anak-anak di sekitar lokalisasi. Dalam setiap kesempatan menyangkut masalah penutupan lokalisasi, Risma selalu mengungkapkan, dia pernah menemui PSK yang sudah berumur, tapi yang menjadi langganannya adalah anak-anak sekolah.
Walaupun penutupan lokalisasi sempat berjalan alot, hasilnya kawasan Kampung Klakah Rejo dan Sememi kini menjadi "Kampung Seni" dan kampung ramah terhadap anak serta terdapat sentra kerajinan pembuatan tempe.
Pardomuan, Siantar Timur, Pematangsiantar
Pardomuan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Siantar Timur, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.
Ahmet İzzet Pasha
Ahmet İzzet Furgaç atau Ahmet İzzet Pasha (Manastır (kini Bitola), 1864 - Istanbul, 31 Maret 1937) ialah seorang marsekal. Ia menyelesaikan studinya di Akademi Militer Jerman. Ia terlibat Perang Yunani pada 1897 serta pernah bertugas di Libanon dan naik pangkat sampai letnan jenderal pada 1908. Ia menjadi komandan pasukan Turki Utsmani di Yaman, ditunjuk menjadi Menteri Urusan Perang setelah peristiwa pembunuhan Mahmut Şevket Pasha, pemimpin revolusi yang menentang Sultan Abd-ul-Hamid II. Atas saran Mehmet Talat Pasha, Ahmet İzzet Pasha menjadi Menteri Besar. Ia tak bisa saling memahami dengan pemerintahan Kemal Pasha di Ankara dan menjadi loyalis pemerintah Istanbul dan bekerja sebagai Menlu. Ia meninggal dalam usia 73 tahun.
Cortodera wittmeri
Cortodera wittmeri adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Cortodera, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Benowo, Surabaya
Potensi
Di wilayah Kelurahan Romokalisari, juga terdapat Kompleks Sentra Ikan dan menjadi tempat budidaya kepiting soka serta eco-wisata. Maka dengan ini, secara tidak langsung dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah pesisir Romokalisari, Benowo.
Wilayah Kendung, Kelurahan Sememi yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Benowo juga terdapat kampung berbasis eco-wisata yaitu "Kampung Semanggi", yang dimana kampung tersebut merupakan tempat sentra budidaya daun semanggi yang selanjutnya diolah menjadi makanan khas Surabaya menjadi makanan semanggi, pada khususnya wilayah Kecamatan Benowo.
Kuliner
] Semanggi merupakan kuliner khas kecamatan Benowo. Karena disinilah masih banyak terdapat tempat budidaya daun semanggi salah satunya "Kampung Semanggi" dan banyak dijumpai pedagang asongan serta pedagang kaki lima yang menjualnya pada pagi hingga siang hari.
Semanggi biasanya disajikan dengan daun pisang atau pincuk yang disirami dengan olahan bumbu dari ubi rebus dengan gula merah dan dilengkapi tambahan kerupuk gendar sebagai pelengkap.
Semanggi juga menjadi salah satu kuliner primadona dan terkenal di Surabaya.
Fernando Villavicencio
Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia adalah seorang politikus, anggota serikat buruh, dan jurnalis berkebangsaan Ekuador yang mencalonkan diri sebagai Presiden Ekuador dalam pemilu 2023. Dia menjabat sebagai anggota Majelis Nasional dari 2021 hingga pembubaran badan legislatif pada 17 Mei 2023.
Sebelum karier politiknya, dia adalah seorang jurnalis penyelidik yang meliput korupsi dan kekerasan di Ekuador. Dia juga merupakan kritikus mantan Presiden Rafael Correa, sehingga berada di pengasingan di Peru setelah masalah hukum menyusul kritik masyarakat terhadap pemerintahan Correa. Dia menghabiskan beberapa bulan di penjara sampai semua dakwaan dibatalkan pada Februari 2018.
Setelah gagal mencalonkan diri sebagai Majelis Nasional pada pemilu 2017, Villavicencio dicalonkan pada pemilu 2021, mewakili daerah pemilihan nasional. Pada Mei 2023, dia mengumumkan pencalonannya sebagai presiden untuk pemilihan umum tahun itu.
Villavicencio dibunuh setelah kampanye di Quito.
Awal kehidupan
Villavicencio lahir di Alausí, Ekuador. Dia belajar jurnalisme dan komunikasi di Universitas Cooperativa Colombia. Dia menikah dengan Verónica Sarauz, yang ditemuinya saat bekerja di Majelis Nasional. They had five children.
Setelah kuliah, dia menjadi salah satu pendiri Partai Pachakutik pada tahun 1995. Dia bergabung dengan Petroecuador pada tahun 1996 pertama sebagai komunikator sosial dan kemudian sebagai anggota serikat pekerja hingga tahun 1999, ketika dia dipecat oleh Pemerintahan Jamil Mahuad. Menggunakan rumahnya setelah pemecatannya, dia membuka restoran pizza dengan saudaranya.
Karier jurnalisme
Villavicencio memulai karier jurnalistiknya dengan El Universo di Guayaquil. Selama karier penyelidikannya di El Universo, dia kritis terhadap berbagai pemerintahan seperti Gustavo Noboa yang dia tuduh melakukan korupsi. Sebagian besar karyanya dikritik, dan kredibilitasnya dipertanyakan, karena pendanaan surat kabar yang konservatif.
Villavicencio adalah orang pertama yang melaporkan tentang catatan keamanan terperinci pada Julian Assange yang disimpan oleh staf dan penjaga keamanan di kedutaan besar Ekuador di Britania Raya. Pada tahun 2015, Cynthia Viteri dan Villavicencio mengirimkan dokumen rahasia ke WikiLeaks yang menunjukkan bahwa Ekuador menggunakan perusahaan Italia untuk menjalankan program pengawasan yang memata-matai wartawan dan musuh politik, selain memata-matai Julian Assange di kedutaan. The New York Times melaporkan bahwa log obrolan yang bocor dari tahun 2015 menunjukkan bahwa Assange dan lingkaran dalamnya mengetahui catatan tersebut, yang tidak diterbitkan oleh WikiLeaks.
Kalibrasi
Definisi
Kalibrasi Menurut ISO/IEC Guide 17025:2005 dan Vocabulary of International Metrology (VIM) adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur, dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Dengan kata lain kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkan terhadap standar ukur yang mampu telusur (traceable) ke Standar Nasional Indonesia (SNI) maupun internasional.
Fernando Villavicencio
Karier politik
Selama sesi Majelis Nasional 2013–2014, Villavicencio menjadi pembantu perwakilan rakyat untuk Cléver Jiménez. Selama waktu itu, Jiménez dan Villavicencio menuduh Rafael Correa memerintahkan serangan bersenjata di rumah sakit selama pemberontakan polisi pada September 2010. Dia dituntut oleh Correa karena fitnah, dan Villavicencio dijatuhi hukuman 18 bulan penjara. Dia pergi ke Washington, D.C., mencari bantuan dari Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Amerika, tetapi ketika dia kembali ke Ekuador, dia sudah memiliki surat perintah penangkapan terhadapnya. Bukannya menyerahkan diri, tetapi dia bersembunyi di daerah Amazonas sampai hukumannya berakhir.
Pada awalnya, ketika dia mengumumkan pencalonannya di perwakilan rakyat untuk pemilu 2017, kampanyenya dilarang karena tuntutan hukumnyav. Setelah dakwaan dibatalkan, dia dapat melanjutkan kampanyenya; namun, dia kalah dalam pemilihan. Setelah kekalahannya, dia ditangkap atas tuduhan penghinaan dan mata-mata menyusul kritiknya terhadap pemerintahan Correa. Dia melarikan diri ke Peru dan selama suaka di negara itu, semua tuduhan terhadapnya dibatalkan pada Februari 2018.
Villavicencio mencalonkan diri lagi untuk Majelis Nasional pada pemilu 2021 di bawah Persekutuan Kejujuran, kali ini memenangkan kursi untuk daerah pemilihan nasional. Pada September 2022, Villavicencio mengklaim bahwa dia menjadi sasaran percobaan pembunuhan setelah rumahnya di Quito diduga diserang oleh tembakan.
Pada Mei 2023, masa jabatannya di Majelis Nasional berakhir dengan pembubaran Majelis Nasional oleh Presiden Guillermo Lasso. Sebelum pembubaran, Villavicencio dikritik oleh beberapa anggota Majelis karena menghalangi proses pemakzulan Lasso.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Pertempuran Beiping–Tianjin, juga dikenal sebagai "Operasi Peking-Tientsin" atau oleh bangsa Jepang disebut Insiden Tiongkok Utara (北支事変) (25-31 Juli 1937) adalah serangkaian pertempuran dari Perang Sino-Jepang Kedua yang terjadi di dekat kota Beiping (sekarang Beijing) dan Tianjin. Pertempuran ini dimenangkan oleh Jepang.
Fernando Villavicencio
Kampanye presiden 2023
Tak lama setelah Majelis Nasional dibubarkan, Villavicencio mengumumkan pencalonannya sebagai Presiden Ekuador pada pemilu 2023. Dia berfokus pada meningkatnya pemberantasan korupsi, pemberantasan kekerasan di Ekuador, dan perlindungan lingkungan. Selama kampanyenya, dia menyebut Ekuador sebagai "negara narco" karena meningkatnya kekerasan terkait geng.
Pada Juni 2023, dia menunjuk ahli lingkungan Andrea González sebagai calon wakil presiden. Pada 10 Juni, tiket Villavicencio-González mendaftarkan pencalonannya di bawah Persekutuan Pembangunan Gerakan dan dua hari kemudian Dewan Pemilihan Nasional (CNE) menyetujui pencalonan mereka. Namun pada 16 Juni, pencalonannya ditolak karena kurangnya informasi; namun masalah tersebut diselesaikan dan pencalonannya disetujui kembali empat hari kemudian.
Jajak pada 9 Juli, Villavicencio meraih peringkat keempat, pemungutan suara di 10,23%. Seminggu kemudian pada tanggal 18 Juli, jajak pendapat menemukan polling Villavicencio di tempat kedua dengan 13,2%, dengan mantan Anggota Majelis Luisa González di tempat pertama dengan 26,6%. Pada Agustus 2023, pada saat pembunuhannya, Villavicencio telah melakukan jajak sebesar 7,5%.
Pembunuhan
Pada 9 Agustus 2023 pukul 18:20 (ECT), Villavicencio ditembak di kepala saat memasuki kendaraan tak lama setelah menyelesaikan kampanye di Colegio Anderson di bagian utara Quito. Selama penyerangan, pria bersenjata itu juga melempar granat, tapi tidak meledak. Villavicencio dilarikan ke klinik terdekat di mana dia dinyatakan meninggal. Dia berusia 59 tahun. Sembilan orang lainnya juga terluka dalam penembakan tersebut, termasuk seorang petugas polisi. Villavicencio dijaga pada saat pembunuhan. Seorang tersangka pembunuhan tewas dalam baku tembak.
Pembunuhannya terjadi kurang dari dua minggu sebelum pemilihan umum. Sehari sebelum kematiannya, Villavicencio membuat laporan ke Kementerian Kehakiman tentang usaha minyak yang tidak disebutkan namanya. Tidak ada rincian lebih lanjut tentang laporan tersebut yang diketahui. The Washington Post mencatat bahwa pembunuhannya terjadi pada saat meningkatnya kekerasan geng di negara tersebut. Villavicencio telah menerima banyak ancaman pembunuhan; termasuk satu dari Kartel Sinaloa selama kampanye kepresidenannya, dengan yang terkini seminggu sebelum penembakan.
Presiden Guillermo Lasso membenarkan kematian Villavicencio dan mengatakan bahwa "kejahatan tidak akan dibiarkan begitu saja". Setelah penyerangan, Lasso meminta pertemuan keamanan dengan para pejabat di Istana Carondelet di Quito. Calon Presiden Jan Topić menggunakan pembunuhan Villavicencio sebagai alasan untuk bertindak melawan kekerasan yang berkembang di negara tersebut. Calon presiden lainnya seperti Yaku Pérez, Xavier Hervas, Otto Sonnenholzner, dan Luisa González menyatakan belasungkawa dan mengutuk serangan tersebut.
Misi pemantau pemilu Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), yang akan mulai tiba di Ekuador keesokan harinya, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pembunuhan tersebut, berbagi kesedihan dan kekhawatiran rakyat Ekuador, dan meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan lengkap dan menyeluruh.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Kekaisaran Jepang
Tentara Garnisun Tiongkok Jepang
Fernando Villavicencio
Pembunuhan
Video penyerangan mulai beredar di media sosial tak lama setelah kematiannya dikonfirmasi. Video menunjukkan Villavencio memasuki kendaraan ketika beberapa tembakan dilepaskan dengan teriakan saksi. Pada hari pembunuhan, pihak Villaviencio juga mengatakan bahwa beberapa pria bersenjata menyerang kantor mereka di Quito.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Kekaisaran Jepang
Angkatan Laut Kekaisaran Jepang
Republik Tiongkok
Tentara Rute Ke-29
Korps Ke-53 - Jenderal Wan Fulin
Fernando Villavicencio
Pembunuhan
Setelah pembunuhan itu, sang janda Verónica Sarauz, mengatakan bahwa regu keamanannya telah gagal. pasangan calon wakil Villavicencio, Andrea González mengatakan bahwa sebuah jalan di kampung halamannya di Alausí akan diberi nama untuk menghormatinya.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Latar belakang
Dalam Insiden Jembatan Marco Polo pada 8 Juli 1937, Tentara Garnisun Tiongkok Jepang menyerang kota Wanping (宛平鎮) setelah keluar ultimatum yang mengizinkan mereka mencari seorang prajurit yang dinyatakan hilang. Wanping, sebuah daerah dekat Jembatan Lugou dan berada pada jalur kereta api utama di barat Beiping, dianggap cukup penting dan strategis. Sebelum Juli 1937, tentara Jepang telah berulang kali menuntut penarikan tentara Tiongkok dari tempat itu.
Jenderal Tiongkok Song Zheyuan memerintahkan pasukannya untuk mempertahankan posisi mereka dan berusaha untuk menghindari perang melalui diplomasi.
Tanggal 9 Juli Jepang menawarkan gencatan senjata dengan salah satu syarat adalah Divisi Ke-37 Tiongkok, yang telah terbukti anti Jepang, diganti dengan divisi lain dari Tentara Rute Ke-29 Tiongkok. Syarat ini disetujui oleh Tiongkok pada hari yang sama. Tetapi, sejak tengah malam hari itu pula, pelanggaran gencatan senjata oleh Jepang mulai meningkat dan bala bantuan Jepang terus berdatangan. Letnan Jenderal Kanichiro Tashiro, komandan Tentara Garnisun Tiongkok Jepang jatuh sakit dan meninggal pada 12 Juli. Ia digantikan oleh Letnan Jenderal Kiyoshi Katsuki.
Kalibrasi
Kalibrasi diperlukan untuk
Kalibrasi, pada umumnya, merupakan proses untuk menyesuaikan keluaran atau indikasi dari suatu perangkat pengukuran agar sesuai dengan besaran dari standar yang digunakan dalam akurasi tertentu. Contohnya, termometer dapat dikalibrasi sehingga kesalahan indikasi atau koreksi dapat ditentukan dan disesuaikan (melalui konstanta kalibrasi), sehingga termometer tersebut menunjukan temperatur yang sebenarnya dalam celcius pada titik-titik tertentu di skala.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Manuver diplomatik
Sementara itu, Perdana Menteri Jepang, Konoe, pada tanggal 8 Juli mengadakan rapat kabinet luar biasa di Tokyo dan memutuskan untuk mencoba meredakan permusuhan dan menyelesaikan masalah secara diplomatis. Tetapi, Kepala Staf Angkatan Darat Kekaisaran Jepang mengizinkan pengiriman divisi infanteri dari Tentara Terpilih, dua brigade independen gabungan dari Tentara Kwangtung, dan satu resimen udara sebagai bala bantuan. Pengiriman ini dibatalkan pada tanggal 11 Juli di tengah berita bahwa negosiasi sedang dilakukan oleh komandan Tentara Jepang Wilayah Tiongkok Utara dengan Tentara Rute Ke-29 Tiongkok di lokasi, dan dengan diplomat Jepang di ibu kota Tiongkok, Nanjing. Tetapi, meskipun Jenderal Sung Che-yuan, Komandan Tentara Ke-29 dan kepala Dewan Politik Hebei-Chahar dilaporkan telah mencapai kesepakatan berdamai pada 18 Juli, Tentara Jepang mempercepat pengiriman bala bantuan dengan alasan kurangnya kesungguhan dari pemerintah pusat Tiongkok. Mobilisasi ini sangat ditentang oleh Jenderal Kanji Ishihara dengan alasan bahwa eskalasi yang tidak diperlukan dalam konflik dengan Tiongkok akan membahayakan posisi Jepang di Manchukuo vis-à-vis Uni Soviet. Atas desakan Ishihara pengiriman ditunda. Sementara itu, Konoe mengadakan kontak pribadi dengan Sun Yat-sen dalam upaya untuk membangun penyelesaian diplomatik langsung dengan pemerintah pusat Kuomintang di Nanjing. Diplomasi rahasia ini gagal ketika unsur-unsur di dalam militer Jepang menahan utusan Konoe pada tanggal 23 Juli dan mobilisasi bala bantuan dimulai pada 29 Juli.
Seminggu kemudian, Komandan Tentara Jepang Wilayah Tiongkok Utara melaporkan bahwa, setelah kehabisan cara untuk penyelesaian damai, ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan "menghukum" Tentara Rute Ke-29 Tiongkok dan meminta persetujuan dari Tokyo. Pada saat bersamaan, perintah mobilisasi dikeluarkan untuk empat divisi infanteri tambahan.
Insiden Langfang
Meskipun gencatan senjata, banyak pelanggaran yang terjadi, termasuk penembakan Wanping oleh artileri Jepang pada 14 Juli.
Kalibrasi
Kalibrasi diperlukan untuk
Di beberapa negara termasuk Indonesia, memiliki Lembaga Meteorologi Nasional (National Metrology Institute). Di Indonesia terdapat Pusat Penelitian Kalibrasi Instrumentasi dan Metrologi (Puslit KIM LIPI) yang memiliki standar pengukuran tertinggi (dalam SI dan satuan-satuan turunannya) yang akan digunakan sebagai acuan bagi perangkat yang dikalibrasi. Puslit KIM LIPI juga mendukung infrastruktur meteorologi di suatu negara (dan, sering kali, negara lain) dengan membangun rantai pengukuran dari standar tingkat tinggi/internasional dengan perangkat yang digunakan.
Hasil kalibrasi harus disertai pernyataan "traceable uncertainity" untuk menentukan tingkat kepercayaan yang di evaluasi dengan saksama dengan analisis ketidakpastian.
Pertempuran Beiping-Tianjin
Insiden Langfang
Tanggal 25 Juli bala bantuan Jepang dalam formasi Divisi Ke-20 Angkatan Darat Kekaisaran Jepang tiba dan pertempuran kembali meletus. Pertempuran pertama di Langfang, sebuah kota di jalur kereta api antara Beiping dan Tianjin, antara pihak Jepang dan tentara Tiongkok. Yang kedua terjadi pada 26 Juli ketika brigade Jepang berusaha untuk memaksa masuk melalui Gerbang Guanghuamen di Beiping untuk "melindungi warga negara Jepang". Pada hari yang sama, pesawat-pesawat Jepang membom Langfang.
Jepang kemudian mengeluarkan ultimatum bagi Jenderal Sung yang meminta penarikan semua pasukan Cina dari pinggiran Beiping hingga barat Sungai Yongding dalam waktu 24 jam. Sang jenderal menolak dan memerintahkan pasukannya untuk bersiap menghadapi Jepang, serta meminta bala bantuan besar dari pemerintah pusat, tapi tidak diberikan.
Tanggal 27 Juli, Jepang mengepung pasukan Cina di Tongzhou, satu batalyon Tiongkok dihancurkan dan mundur ke Nanyuan. Pesawat-pesawat Jepang juga membom pasukan Cina di luar Beiping dan mengamati Kaifeng, Zhengzhou, dan Luoyang.
Tanggal 28 Juli, Divisi Ke-20 AD Kekaisaran Jepang dan tiga brigade gabungan independen melancarkan serangan terhadap Beiping, yang didukung dengan kekuatan udara jarak dekat. Serangan utama ditujukan pada Nanyuan dan serangan tambahan pada Beiyuan. Pertempuran sengit pun terjadi. Dua jenderal Tiongkok, yaitu Tong Linge, Wakil Komandan Tentara Rute Ke-29 dan Zhao Dengyu, komandan Divisi Ke-132 terbunuh, dan pasukan mereka banyak yang luka dan tewas. Tetapi, satu brigade dari Divisi Ke-38 Tiongkok di bawah pimpinan Jenderal Liu Chen-san memaksa Jepang kembali ke daerah Langfang dan satu brigade dari Korps Ke-53 dan sebagian dari Divisi Ke-37 Tiongkok memperoleh kembali stasiun kereta api di Fengtai.
Namun, keadaan itu hanya sementara dan saat senja Jenderal Sung mengakui bahwa pertempuran berikutnya akan sia-sia dan menarik mundur kekuatan utama Tentara Rute Ke-29 Tiongkok ke selatan Sungai Yungging. Wali kota Tianjin, Jenderal Zhang Zizhong bertahan di Beiping untuk mengambil alih urusan politik di Provinsi Hebei dan Chahar dengan hampir tidak memiliki pasukan. Brigade Ke-29 yang baru terpisah di bawah pimpinan Jenderal Liu Ruzhen bertahan di Beiping untuk menjaga ketertiban umum.
Insiden Tungchow
Tanggal 29 Juli, pasukan Tentara Hopei Timur kaki tangan Jepang memberontak melawan Jepang di Tongzhou (Tongzhou). Mereka membunuh sebagian besar pembimbing mereka dan warga sipil lainnya, termasuk perempuan dan anak-anak, yang berkebangsaan Jepang.
Jatuhnya Tianjin
Sementara itu, saat fajar 29 Juli, Divisi Ke-5 AD dan Angkatan Laut Kekaisaran secara terpisah menyerang Tianjin dan pelabuhan di Tanggu, yang dipertahankan oleh pasukan dari Divisi Ke-38 Tiongkok dan relawan di bawah komando Liu Wen-tien. Brigade Jenderal Huang Wei-kang membela Benteng Taku dengan gagah berani dan juga menyerang pangkalan udara Jepang terdekat, menghancurkan banyak pesawat. Tetapi, dengan meningkatnya bala bantuan Jepang, posisi mereka tidak bertahan dan malam itu (30 Juli) Jenderal Zhang Zizhong diperintahkan untuk mundur ke arah Machang dan Yangliuching di selatan Tianjin, meninggalkan kota dan Benteng Taku.
Jatuhnya Beiping
Pada 28 Juli, Chiang Kai-shek memerintahkan Sung Che-yuan untuk mundur ke Paoting di selatan Provinsi Hebei. Selama dua hari berikutnya, pertempuran sengit berlangsung di Tianjin, pasukan Tiongkok memberikan perlawanan keras, tetapi kemudian mereka mundur ke selatan di sepanjang jalur rel Tientsin-Pukow dan Peiping-Hankow.
Tanggal 4 Agustus, pasukan Jenderal Liu Ruzhen yang tersisa mundur ke Chahar. Setelah terisolasi, Beiping direbut oleh Jepang tanpa perlawanan pada tanggal 8 Agustus 1937. Jenderal Masakazu Kawabe memasuki kota pada 18 Agustus dengan parade militer dan memasang pengumuman di titik-titik penting bahwa ia adalah gubernur militer yang baru di kota itu. Zhang diizinkan untuk mempertahankan posisinya sebagai wali kota, tapi ia meninggalkan kota secara diam-diam seminggu kemudian.
Hasil pertempuran
Dengan jatuhnya Beiping dan Tianjin, Dataran Tiongkok Utara tak berdaya melawan divisi-divisi Jepang yang menduduki wilayah itu sebelum akhir tahun. Tentara Revolusioner Nasional Tiongkok mundur teratur hingga Pertempuran Taierzhuang yang juga keras.
Zhang difitnah tanpa henti oleh pers Cina dan dicerca sebagai pengkhianat. Setibanya di Nanjing ia meminta maaf secara terbuka. Kemudian ia tewas saat berperang melawan Jepang, sehingga Kuomintang secara anumerta memaafkan Zhang atas peristiwa di Beiping.
Jing
Jing adalah alat musik tradisional Korea yang berupa gong yang terbuat dari kuningan. Dalam pementasan musik kerajaan, dipergunakan jing berukuran besar bernama daegeum. Nama lain jing adalah geum, geumjing dan geumra. Jing dimainkan dalam berbagai pertunjukkan musik seperti pawai militer (chwita), musik ritual Jongmyo Jeryeak, musik Buddhis, musik gut sampai permainan pungmul.
Corupella asperata
Corupella asperata adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Corupella, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Plestiodon coreensis
Plestiodon coreensis adalah sebuah spesies kadal yang merupakan endemik di Korea. Spesies tersebut pertama kali dideskripsikan oleh Hironobu Doi dan Tsuneichi Kamita pada tahun 1937
The Taking of Pelham One Two Three (film 1998)
Plot
Edward James Olmos memainkan Detektif Anthony Piscotti, sebuah polisi Kota New York. Dia sedang mencoba untuk memecahkan pengambilan di kereta bawah tanah di mana antagonis yang memegang penumpang untuk tebusan.
Microxina myxa
Microxina myxa adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Microxina dan famili Niphatidae. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012 oleh Goodwin, Brewin & Brickle.
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Microxina myxa juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Gunung Anyar, Surabaya
Gunung Anyar (ꦒꦸꦤꦸꦁꦲꦚꦂ, ) adalah sebuah kecamatan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.
Pembagian administratif
Kecamatan Gunung Anyar dibagi menjadi 4 kelurahan:
Monochamus galloprovincialis
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Baru, Siantar Utara, Pematangsiantar
Baru adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Siantar Utara, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia.
Nephrotoma petiolata
Nephrotoma petiolata adalah spesies lalat yang tergolong famili Tipulidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya tinggal di tempat lembab.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (biasa disingkat dengan PRRI) merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia.
PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatra Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Husein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan separatisme dan menumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut.
Operasi militer untuk menumpas PRRI memakan banyak korban di pihak PRRI. Jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman Revolusi Nasional Indonesia. Selain itu, banyak yang tak terlibat PRRI dibunuh dan menjadi korban kekerasan seperti penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan.
Pasca-PRRI, orang Minang menerima pukulan kejiwaan yang keras; dulu berada di barisan terdepan dalam perjuangan kemerdekaan nasional tetapi kini dicap sebagai pemberontak separatis. PRRI menandai tamatnya riwayat Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. Kedua partai tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam PRRI. Sementara itu, pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) makin menguat di Sumatra Barat. Banyak pegawai negeri yang mendukung PRRI diganti dengan orang-orang komunis.
Latar belakang
PRRI dilatarbelakangi kekecewaan para pemimpin militer dan sipil Sumatra Tengah terhadap pemerintah pusat yang cenderung sentralis, sehingga menimbulkan berbagai ketimpangan dalam pembangunan, terutama pada daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sejumlah warga dan tokoh menuntut adanya otonomi daerah desentralisasi. Tuntutan tersebut muncul pada acara reuni Divisi Banteng di Padang pada tanggal 20–25 November 1956. Dihadiri oleh 612 veteran, reuni menghasilkan kesepakatan yang disebut Piagam Banteng.
Lewat Piagam Banteng, para peserta reuni menuntut pelaksanaan perbaikan kepemimpinan nasional dan Angkatan Darat. Mereka juga menuntut komando pertahanan daerah dan menghidupkan kembali Divisi Banteng. Selain itu, mereka juga menuntut penghapusan sistem pemerintahan yang terpusat yang telah menyebabkan sistem birokrasi yang tidak sehat, kemacetan pembangunan daerah, dan hilangnya inisiatif daerah. Untuk memperjuangkan Piagam Banteng, maka dibentuk Dewan Banteng yang di bawah pimpinan Letkol Ahmad Husein. Dewan Banteng beranggotakan 17 orang, delapan di antaranya dari perwira aktif atau pensiun, dua dari polisi, dan tujuh lainnya dari kalangan sipil, ulama, pimpinan politik, dan pejabat.
Pembentukan Dewan Banteng diikuti dengan dewan serupa di berbagai daerah yakni: Dewan Gajah di Sumatra Utara pimpinan Kolonel Maludin Simbolon; Dewan Garuda di Sumatra Selatan pimpinan Letkol Barlian; dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara pimpinan Letkol Ventje Sumual. Dewan-dewan ini kelak bergabung menjadi Dewan Perjuangan pada September 1957.
Dalam menghadapi berbagai pergolakan daerah, Presiden Soekarno semula masih mengutamakan diplomasi. Perdana Menteri Djuanda mengusulkan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) pada 10–14 September 1957 di Jakarta. Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution mengusulkan masalah di daerah dengan penggunaan kekerasan. Namun, usaha Nasution tersebut tidak berhasil dan Presiden Soekarno menyetujui pelaksanaan Munas. Nasution menyiasati pelaksanaan Munas tidak mengarah pada masalah yang mengancam posisinya. Ia mengadakan larangan pertemuan komandan-komandan militer tanpa seizin KSAD.
Bahasa Kobayian
Bahasa Kobayian atau bahasa Kobaian (Bahasa Kobayian: Kobaïan) merupakan sebuah bahasa lirikal yang diciptakan oleh pemain drum dan komposer asal Prancis, Christian Vander, untuk band bergenre rok progresif bernama Magma. Bahasa ini merupakan bahasa utama di di Kobaïa, sebuah planet fiksional yang diciptakan oleh Vander sendiri. Bahasa ini akan digunakan untuk menyanyikan lima belas album konsep Magma yang mengusung tema opera angkasa musikal.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Latar belakang
Larangan KSAD justru membuat pimpinan militer di daerah melakukan pertemuan yang tidak direncanakan. Pada 7–8 September 1957, menjelang dilaksanakannya Munas, beberapa pimpinan militer di daerah terlebih dulu mengadakan musyawarah di Palembang. Mereka menghasilkan apa yang dikenal dengan sebutan Piagam Palembang, yakni tuntutan kepada pemerintah pusat untuk mengembalikan dwitunggal Soekarno-Hatta sesuai dengan kedudukan semula; mengganti KSAD Nasution dengan stafnya; membentuk senat; otonomi daerah; dan melarang aktivitas komunis. Namun, tuntutan pimpinan militer di daerah yang disampaikan di Munas tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nasution berhasil meyakinkan kabinet dan Presiden Soekarno tentang adanya kepentingan terselubung dari para pimpinan militer tersebut.
Ultimatum dan deklarasi PRRI
Pada Januari 1958, berlangsung pertemuan di Sungai Dareh yang dihadiri pimpinan setiap militer di daerah dan tokoh sipil, di antaranya Ahmad Husein, Maludin Simbolon, Barlian, Ventje Sumual, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek, Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Sjarif Usman, Boerhanoedin Harahap, dan Soemitro Djojohadikusumo. Pertemuan hari pertama menghasilkan kesepakatan untuk melahirkan "gerakan koreksi terhadap pemimpin yang bertindak inkonstitusional" yang "bukan tindakan disintegrasi" dan mengangkat Ahmad Husein sebagai Ketua Dewan Perjuangan.
Pada 10 Februari 1958, sebagai tindak lanjut dari pertemuan di Sungai Dareh, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengeluarkan ultimatum yang isinya agar Kabinet Djuanda menyerahkan mandatnya kepada Presiden dengan waktu 5 x 24 jam dan Presiden diminta kembali kepada kedudukan konstitusionalnya. Ultimatum tersebut bukan tuntutan pembentukan negara baru maupun pemberontakan, tetapi lebih merupakan protes mengenai bagaimana konstitusi dijalankan.
Ultimatum PRRI tidak digubris oleh pemerintah pusat, sementara Ahmad Husein dan kawan-kawannya dipecat dari Angkatan Darat. Pada 15 Februari 1958, bertepatan dengan batas akhir ultimatum, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai pemerintah tandingan di Padang.
PRRI membuat kabinet dengan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Adapun susunan kabinet yakni Sjafruddin Prawiranegara merangkap Menteri Keuangan; Assaat sebagai Menteri Dalam Negeri (Dahlan Djambek sempat memegangnya sebelum Assaat sampai di Padang); Maludin Simbolon sebagai Menteri Luar Negeri; Soemitro Djojohadikoesoemo sebagai Menteri Perhubungan dan Pelayaran; Muhammad Sjafei sebagai Menteri PPK dan Kesehatan; Saladin Sarumpaet sebagai Menteri Pertanian dan Perburuhan; Muchtar Lintang sebagai Menteri Agama; Saleh Lahade sebagai Menteri Penerangan; Abdul Gani Usman sebagai Menteri Sosial; serta Dahlan Djambek sebagai Menteri Pos dan Telekomunikasi (setelah Assaat sampai di Padang).
Deklarasi PRRI mendapat sambutan dari wilayah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Pada 17 Februari 1958, kawasan tersebut menyatakan mendukung PRRI (gerakannya dikenal sebagai Permesta). Namun, pemerintah pusat melihat PRRI sebagai gerakan separatis dan KSAD Abdul Haris Nasution memberikan perintah operasi militer untuk menumpas PRRI.
Di Sumatra Barat, hampir semua partai politik yang ada, kecuali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), mendukung gagasan yang diperjuangkan PRRI. Namun, ketika pemerintah pusat merespons PRRI dengan tindakan represif dan perjuangan daerah mulai kalah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Adat Rakyat mulai membelot dan akhirnya bergabung dengan partai yang berbasis nasional. Bila dibandingkan dengan partai-partai nasional itu lainnya, sikap mereka terhadap PRRI lebih kasar daripada PKI.
Operasi militer
Pemerintah pusat menganggap PRRI sebagai gerakan separatisme yang harus segera ditumpas dengan kekuatan senjata. Pemerintah pusat melalui Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI atau dijuluki "tentara pusat") melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Operasi yang dilancarkan yakni Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus, Operasi Saptamarga, Operasi Sadar, dan Operasi Merdeka.
Di sisi lain, aksi tentara pusat berjalan tanpa kontrol. Tentara APRI melakukan tindak kekerasan. Ribuan orang yang dicurigai sebagai simpatisan PRRI ditangkap secara sewenang-wenang. Aksi pembunuhan massal terjadi di sejumlah tempat. Di bawah Jam Gadang, APRI membunuh sekitar 187 orang dengan cara ditembak. Hanya 17 orang dari jumlah tersebut yang merupakan tentara PRRI, sedangkan selebihnya merupakan rakyat sipil. Para mayat lalu dijejer di halaman Jam Gadang.
Dari pertengahan April 1958 sampai 1960, semua sekolah SMP dan SMA tutup. Universitas Andalas yang baru berjalan dua tahun terpaksa ditutup karena hampir semua dosen dan mahasiswanya ikut PRRI. Menjelang akhir tahun 1960, seluruh wilayah Sumatra Barat berhasil dikuasai tentara APRI.
Abdul Haris Nasution mencatat, operasi militer PRRI memakan korban sebanyak 7.146 orang tewas di kedua pihak. Sebagian besar yang tewas, yakni 6.115 berasal "dari pihak PRRI". Saafroedin Bahar mencatat, jumlah korban akibat konflik PRRI yang singkat jauh lebih besar daripada korban perang dengan Belanda pada zaman revolusi kemerdekaan.
Hilda Manafe
Hilda Manafe, SE., MM  adalah seorang politikus Indonesia. Ia terpilih dan menjabat Senator Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024.
Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia
Keterlibatan Amerika Serikat
Namun, dalam perkembangannya, Amerika Serkat meninggalkan PRRI dan memperbaiki hubungannya dengan Soekarno. Hal itu terjadi setelah tertembaknya pesawat yang dikemudikan oleh Allen Pope pada 18 Mei 1958. Amerika Serikat menyadari bahwa mendukung PRRI bukan lagi merupakan langkah yang realistis untuk menghapuskan pengaruh komunisme dalam pemerintahan Indonesia. Alih-alih menahan pengaruh kelompok komunisme, Amerika Serikat berbalik mendukung Soekarno dan kebijakannya.
Pasca-PRRI
Sejarawan Asia Tenggara Audrey Kahin menulis tindakan PRRI malah melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara yang hendak dicapai. Pasca-PRRI, demokrasi parlementer runtuh dan berganti dengan sistem Demokrasi Terpimpin yang cenderung otoriter. Tiga kekuatan yang menghantam PRRI, yakni Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan tentara tampil ke permukaan menjadi kekuatan utama dalam perpolitikan di Indonesia.
PRRI menjadi dasar bagi pemerintah pusat untuk mengirim satuan tempur dalam jumlah yang besar dan menetapkan Sumatra Barat di bawah kontrol penguasa militer. Hadirnya penguasa militer mengubah wajah pemerintahan daerah menjadi sentralistis dan dominan dikontrol oleh pihak militer.
Bagi masyarakat Minangkabau, PRRI menimbulkan efek psikologis yang besar, yaitu melekatnya stigma pemberontak, padahal Minangkabau sejak zaman Hindia Belanda termasuk kawasan yang gigih menentang kolonialisme serta banyak melahirkan pemimpin-pemimpin nasionalis yang penting selama masa pra-kemerdekaan. Sampai hari ini, para pelaku PRRI tetap menolak dianggap sebagai pemberontak atas tindakan yang mereka lakukan. Sementara itu, perlakuan tentara pusat seperti pembunuhan, penyiksaan, perampokan, dan pemerkosaan selama operasi penumpasan PRRI telah mengguncang harga diri dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat Minangkabau.
Harun Zain, yang kelak menjadi Gubernur Sumatra Barat, menggambarkan kondisi Sumatra Barat pasca-PRRI seperti "nagari dialahkan garudo". Saat tiba di Padang pada 1961, ia menangkap suasana mencekam dan membisu. Ia melihat wajah-wajah mahasiswa yang apatis dan tidak berani bicara karena sebagian besar mereka adalah eks-PRRI. Rakyat masih trauma terhadap perang. Masyarakat awam ketakutan melihat orang yang berbaju hijau. Jika berpapasan dengan tentara, mereka jalan pelan-pelan atau menghindar.
Menurut sejarawan Gusti Asnan, kekalahan PRRI juga menyebabkan adanya kecenderungan orang Minang menamakan anaknya dengan "nama yang aneh". Orang Minang di perantauan yang mengalami tindakan keras dan cenderung menindas dari pemerintah pusat juga berupaya mengubah identitas mereka. Penyebutan Padang sebagai ganti Minang menjadi marak sebagai bentuk pengaburan identitas yang dilakukan oleh orang Minang pasca-PRRI.
Genosida etnis Minang
Pada 2 Maret 2000, Harian Mimbar Minang melaporkan temuan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tentang surat Soeharto selaku Panglima Kodam Diponegoro kepada anak buahnya yang memerintahkan genosida etnis Minang ketika peristiwa PRRI terjadi. Penemuan itu diungkapkan Ketua Tim Investigasi PRRI Yunizar Chaniago. Divisi Diponegoro sendiri menjadi momok hitam bagi masyarakat Sumatra Barat. Harlan Darwis menyebut kesatuan ini melakukan kekejaman luar biasa seperti membunuh, membantai, memperkosa, dan "berbagai kejahatan yang sulit dibayangkan". Menurut Yunizar, fakta ini mendorong Soeharto ketika menjabat sebagai presiden untuk menutup wacana PRRI.
Menanggapi temuan LBH Padang, staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia Muradi Yuti mengatakan bahwa pelanggaran HAM yang terjadi pada masa PRRI belum bisa dibawa sampai ke persidangan HAM karena kekosongan undang-undang yang dapat mengaturnya.
Asterix Prajurit Galia
Asterix prajurit Galia adalah Volume pertama Seri Asterix yang ditulis oleh Rene Gosciny dan digambar oleh Albert Uderzo dan diterbitkan di Indonesia oleh Pustaka Sinar Harapan
Ringkasan Cerita
Seluruh galia telah diduduki oleh bangsa romawi, kecuali sebuah desa kecil dengan penduduk yang masih bertahan melawan penjajahan romawi.