cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Prancis Vichy
Ideologi
Merangkum pidato Pétain, sejarahwan Inggris Christopher Flood menulis bahwa Pétain menyalahkan la décadence pada "liberalisme politik dan ekonomi, dengan nilai-nilai yang memecah-belah, individualistis, dan Hedonisme terkunci dalam persaingan steril dengan hasil antitesisnya, Sosialisme dan Komunisme...". Pétain berpendapat bahwa menyelamatkan orang-orang Prancis dari la décadence memerlukan periode pemerintahan otoriter yang akan memulihkan persatuan nasional dan moralitas tradisional yang dinyatakan Pétain telah dilupakan oleh orang Prancis. Terlepas dari pandangannya yang sangat negatif tentang Republik Ketiga, Pétain berpendapat bahwa la France profonde ("Prancis dalam", yang menunjukkan aspek-aspek budaya Prancis) masih ada, dan bahwa orang-orang Prancis perlu kembali ke apa yang ditekankan oleh Pétain adalah identitas sejati mereka. Bersamaan dengan pernyataan untuk revolusi moral ini adalah seruan Pétain bagi Prancis untuk berbalik ke dalam, untuk menarik diri dari dunia, yang selalu digambarkan oleh Pétain sebagai tempat yang bermusuhan dan ancaman yang penuh bahaya yang tak berkesudahan bagi Prancis.
Jeanne d'Arc menggantikan Marianne sebagai simbol nasional Prancis di bawah Vichy karena statusnya sebagai salah satu pahlawan wanita paling dicintai di Prancis, memberikan daya tariknya yang besar sementara pada saat yang sama citra Jeanne sebagai Katolik yang taat dan patriotik cocok dengan pesan tradisionalis Vichy. Melalui Jeanne selalu menjadi pahlawan wanita yang populer, cara menggantikan Marianne sebagai simbol Prancis; memiliki seluruh buku teks sekolah, Miracle de Jeanne oleh René Jeanneret yang ditujukan kepadanya, yang merupakan bacaan wajib; dan peringatan kematiannya berubah menjadi kesempatan untuk pidato di sekolah-sekolah yang menekankan dia sebagai martir bagi Prancis tidak memiliki preseden dalam sejarah Prancis pasca-1789. Ideologi Vichy secara luas membagi perempuan menjadi dua kategori, "perawan dan pelacur" dengan Jeanne digambarkan sebagai perawan ideal dan Marianne sebagai pelacur pola dasar. Berbeda dengan sistem pendidikan sekuler di bawah Republik Ketiga, ajaran-ajaran Katolik diperkenalkan kembali ke dalam sistem pendidikan, dan suara-suara yang didengar Jeanne di kepalanya bahwa dia percaya bahwa malaikat yang mengatakan untuk menyelamatkan Prancis disajikan dalam buku teks sekolah seperti juga suara-suara dari malaikat. Miracle de Jeanne menyatakan "Suara memang berbicara!" (Teks sekolah republik sangat menyiratkan Jeanne sakit mental). Untuk mengakomodasi pesan tradisionalis untuk gadis-gadis sekolah dengan fakta bahwa Jeanne adalah seorang tentara memimpin buku-buku sekolah Vichy menyajikannya sebagai gadis "yang lemah lembut" yang hanya mampu mencapai prestasinya di medan perang karena intervensi ilahi melalui suara-suara di kepalanya, mengubahnya menjadi alat balas dendam Allah terhadap Inggris. Karena jalan Jeanne mungkin bukan jalan yang Tuhan pilih untuk sebagian besar wanita Prancis, itu adalah Jeanne sebelum dia mulai mendengar suara-suara di kepalanya yang harus ditiru wanita Prancis, yaitu seorang gadis yang digambarkan sangat patuh dan lemah terhadap pria dan wewenang. Fakta bahwa Jeanne menderita dan mati untuk Prancis digunakan untuk memperkuat pesan kepada para siswa bahwa Prancis harus sangat menderita untuk membersihkan diri dari "la décadence", karena proses penderitaan baru saja dimulai pada tahun 1940. Satu surat kabar Vichy menyatakan: "Jeanne d'Arc mengingatkan kita betapa kita harus berkorban dan menderita karena, hari ini seperti saat itu, negara kita telah menyelinap di sepanjang jalan perpecahan dan keegoisan. Antusiasme dan iman tetap merupakan sifat-sifat baik yang diperlukan yang akan memunculkan moral dan kelahiran kembali sosial. Pemuda Prancis akan mendengar suara-suara suci. Jika tidak, kesempatan terakhir bangsa itu untuk keselamatan akan hilang selamanya."
Bahwa Jeanne yang buta huruf mengantarnya untuk disajikan sebagai panutan bagi gadis-gadis Prancis yang menurut ideolog Vichy hanya membutuhkan pendidikan minimum dengan "penulis istana" René Benjamin mengatakan dalam sebuah pidato bahwa wanita dengan pendidikan tinggi selalu berubah menjadi pelacur. Buku teks lain untuk anak perempuan menyatakan bahwa Jeanne harus menjadi model mereka dan kemudian bertanya apa yang dimaksudkan sebagai pertanyaan "num" : "Bisakah wanita sejati menjadi intelektual murni?" Untuk menggarisbawahi hal ini, satu buku teks sekolah Vichy bersikeras bahwa Jeanne harus menjadi panutan mereka sementara pada saat yang sama menyimpulkan bahwa mereka tidak mengikuti teladannya secara harfiah, dengan mengatakan: "Beberapa pahlawan yang paling terkenal dalam sejarah kita adalah wanita. Namun demikian, anak perempuan lebih disukai menggunakan sifat kesabaran, ketekunan, dan pengunduran diri. Mereka ditakdirkan untuk cenderung menjalankan rumah tangga... Adalah cinta bahwa calon ibu kita akan menemukan kekuatan untuk mempraktikkan kebajikan-kebajikan yang paling sesuai dengan jenis kelamin dan kondisi mereka."" Dalam hal ini, Jeanne Vichy tidak pernah digambarkan berkelahi, dan sebagai gantinya memainkan peran sebagai ibu pengganti bagi para pria di bawah pasukannya dengan buku pelajaran yang bersikeras bahwa dia suka memasak, mencuci pakaian mereka dan merapikan tempat tidur mereka. Salah satu pembicara di sekolah Vichy untuk pelatihan calon elit di Uriage, Anne-Marie Hussenot, menyatakan: "seorang wanita harus ingat bahwa, dalam kasus Jeanne d'Arc, atau wanita terkenal lainnya di seluruh misi luar biasa yang dipercayakan kepada mereka, mereka pertama-tama melakukan peran wanita mereka dengan rendah hati dan sederhana". Fakta bahwa Tentara Merah membuat para wanita bertarung dalam jajarannya disajikan dalam propaganda Vichy dengan horor sebagai contoh wanita" memusnahkan "jenis kelamin mereka dengan melakukan peran maskulin. Akhirnya, fakta bahwa Jeanne telah berperang melawan Inggris, digambarkan sebagai negara yang agresif dan serakah yang menghabiskan Prancis dari kekayaannya, ditampilkan sebagai bagian dari perjuangan terus menerus hingga saat ini. Kekejaman Inggris dalam menyiksa dan mengeksekusi Jeanne dimainkan. dalam buku-buku sekolah sebagai menunjukkan kontras antara kejahatan Inggris vs kebaikan Prancis.
Komponen kunci ideologi Vichy adalah Anglofobia. Sebagian, Anglofobia yang ganas dari Vichy disebabkan oleh ketidaksukaan pribadi para pemimpinnya terhadap Inggris, karena Marsekal Pétain, Pierre Laval dan Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan semuanya Anglofobia. Pada awal Februari 1936, Pétain mengatakan kepada Duta Besar Italia untuk Prancis bahwa "Inggris selalu menjadi musuh Prancis yang paling keras kepala"; ia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Prancis memiliki "dua musuh turun-temurun", yaitu Jerman dan Inggris, dengan yang terakhir menjadi yang lebih berbahaya dari keduanya; dan dia menginginkan aliansi Franco-Jerman-Italia yang akan memecah belah Imperium Britania, sebuah peristiwa yang dinyatakan Pétain akan menyelesaikan semua masalah ekonomi yang disebabkan Depresi Besar. Selain itu, untuk membenarkan gencatan senjata dengan Jerman dan Révolution nationale, VVichy perlu menggambarkan deklarasi perang Prancis terhadap Jerman sebagai kesalahan yang mengerikan, dan masyarakat Prancis di bawah Republik Ketiga merosot dan membusuk. Révolution nationale bersama-sama dengan kebijakan Pétain tentang la France seule ("Prancis sendiri") dimaksudkan untuk "meregenerasi" Prancis dari la décadence yang dikatakan telah menghancurkan masyarakat Prancis dan menyebabkan kekalahan pada tahun 1940. Kritik yang keras terhadap masyarakat Prancis hanya dapat menghasilkan begitu banyak dukungan, dan karena itu Vichy menyalahkan masalah Prancis pada berbagai "musuh" Prancis, yang kepala di antaranya adalah Inggris, "musuh abadi" yang diduga berkonspirasi melalui Pondok masonik pertama-tama untuk melemahkan Prancis dan kemudian menekan Prancis dalam menyatakan perang terhadap Jerman pada tahun 1939.
Tidak ada bangsa lain yang diserang sesering dan sekeras Inggris dalam propaganda Vichy. Dalam pidato radio Pétain, Inggris selalu digambarkan sebagai "Lainnya", sebuah negara yang merupakan antitesis lengkap dari segala hal baik di Prancis "Albion yang penuh darah" dan "musuh abadi" Prancis yang kejam yang tidak kenal batas. Jeanne d'Arc yang bertempur melawan Inggris dijadikan simbol Prancis sebagian karena alasan itu.Tema utama Vichy Anglofobia adalah "keegoisan" Inggris dalam menggunakan dan meninggalkan Prancis setelah memicu perang, "pengkhianatan" Inggris dan rencana Inggris untuk mengambil alih koloni Prancis. Tiga contoh yang digunakan untuk menggambarkan tema-tema ini adalah Evakuasi Dunkerque pada bulan Mei 1940, serangan Angkatan Laut Kekaisaran di Mers-el-Kébir pada armada Mediterania Prancis yang menewaskan lebih dari 1.300 pelaut Prancis pada bulan Juli 1940, dan kegagalan Anglo-Prancis Bebas untuk merebut Dakar pada bulan September 1940. Khas propaganda anti-Inggris Vichy adalah pamflet yang didistribusikan besar-besaran yang diterbitkan pada bulan Agustus 1940 dan ditulis oleh "Anglofobia profesional" Henri Béraud berjudul Faut-il réduire l'Angleterre en esclavage? ("Haruskah Inggris diperbudak?"); pertanyaan dalam judul itu hanyalah retorika. Selain itu, Vichy mencampurkan Anglofobia dengan rasisme dan antisemitism untuk menggambarkan Inggris sebagai "ras campuran" yang bekerja secara rasis untuk kaum kapitalis Yahudi, berbeda dengan orang-orang "ras murni" di benua Eropa yang membangun "Orde Baru". Dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh Béraud dengan Laksamana Darlan yang diterbitkan di surat kabar Gringoire pada tahun 1941, Darlan dikutip mengatakan bahwa jika "Orde Baru" gagal di Eropa itu berarti "... di sini di Prancis, kembalinya kekuasaan orang Yahudi dan Freemason tunduk pada kebijakan Anglo-Saxon".
Jatuhnya Prancis dan pendirian pemerintahan Vichy
Prancis menyatakan perang terhadap Jerman pada 3 September 1939, setelah serangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September. Setelah Perang Palsu selama delapan bulan, Jerman meluncurkan ofensif mereka di barat pada tanggal 10 Mei 1940. Dalam beberapa hari, menjadi jelas bahwa pasukan militer Prancis kewalahan dan bahwa keruntuhan militer sudah dekat. Para pemimpin pemerintah dan militer, sangat terkejut oleh débâcle, memperdebatkan bagaimana melanjutkannya. Banyak pejabat, termasuk Perdana Menteri Paul Reynaud, ingin memindahkan pemerintah ke wilayah Prancis di Afrika Utara, dan melanjutkan perang dengan Angkatan Laut Prancis dan sumber daya kolonial. Yang lain, terutama Wakil Perdana Menteri Philippe Pétain dan Panglima Tertinggi, Jenderal Maxime Weygand, menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah adalah tetap di Prancis dan berbagi kemalangan rakyatnya. Pandangan yang terakhir menyerukan penghentian permusuhan segera.
Sementara perdebatan ini berlanjut, pemerintah terpaksa pindah beberapa kali, untuk menghindari penangkapan dengan memajukan pasukan Jerman, akhirnya mencapai Bordeaux. Komunikasi buruk dan ribuan pengungsi sipil menyumbat jalan. Dalam kondisi kacau ini, pendukung gencatan senjata di atas angin. Kabinet menyetujui proposal untuk mencari persyaratan gencatan senjata dari Jerman, dengan pemahaman bahwa, jika Jerman menetapkan persyaratan yang tidak jujur atau terlalu keras, Prancis akan mempertahankan opsi untuk terus berjuang. Jenderal Charles Huntziger, yang memimpin delegasi gencatan senjata Prancis, diberitahu untuk menghentikan perundingan jika Jerman menuntut pendudukan semua metropolitan Prancis, armada Prancis, atau salah satu dari wilayah luar negeri Prancis. Akan tetapi Jerman tidak.
Perdana Menteri Paul Reynaud lebih suka melanjutkan perang; Namun, ia segera dikalahkan oleh mereka yang menganjurkan gencatan senjata. Menghadapi situasi yang tidak dapat dipertahankan, Reynaud mengundurkan diri dan, atas rekomendasinya, Presiden Albert Lebrun menunjuk Pétain yang berusia 84 tahun sebagai penggantinya pada tanggal 16 Juni 1940. Perjanjian gencatan senjata ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1940. Perjanjian terpisah Kesepakatan Prancis dicapai dengan Italia, yang telah memasuki perang melawan Prancis pada tanggal 10 Juni, jauh setelah hasil pertempuran telah diputuskan.
Adolf Hitler memiliki sejumlah alasan untuk menyetujui gencatan senjata. Dia ingin memastikan bahwa Prancis tidak terus berperang dari Afrika Utara, dan dia ingin memastikan bahwa Angkatan Laut Prancis dikeluarkan dari perang. Selain itu, meninggalkan pemerintah Prancis di tempat akan meringankan Jerman dari beban yang cukup besar dalam mengelola wilayah Prancis, terutama ketika Hitler mengalihkan perhatiannya ke Inggris – yang tidak menyerah dan berjuang melawan Jerman. Akhirnya, karena Jerman kekurangan angkatan laut yang cukup untuk menduduki wilayah luar negeri Prancis, satu-satunya jalan praktis Hitler untuk menyangkal Inggris penggunaan wilayah itu adalah untuk mempertahankan status Prancis sebagai negara yang mandiri dan netral secara de jure sementara juga mengirim pesan ke Inggris bahwa mereka sendirian, dengan Prancis muncul untuk beralih pihak dan Amerika Serikat tetap netral. Namun, spionase Nazi terhadap Prancis setelah kekalahannya meningkat pesat, terutama di Prancis selatan.
Kondisi gencatan senjata dan 10 Juli 1940 suara dari kekuatan penuh
Gencatan senjata membagi Prancis menjadi zona-zona yang diduduki dan tidak dihuni: Prancis utara dan barat, termasuk seluruh pantai Atlantik, ditempati oleh Jerman, dan sisa dua perlima negara berada di bawah kendali pemerintah Prancis dengan ibukota di Vichy di bawah Pétain. Seolah-olah, pemerintah Prancis mengelola seluruh wilayah.
Tahanan
Jerman mengambil dua juta tentara Prancis sebagai tawanan perang dan mengirim mereka ke kamp-kamp di Jerman. Sekitar sepertiga telah dibebaskan dengan berbagai syarat pada tahun 1944. Dari sisanya, para perwira dan NCO (kopral dan sersan) disimpan di kamp-kamp tetapi dibebaskan dari kerja paksa. Para prajurit pertama-tama dikirim ke kamp-kamp "Stalag" untuk diproses dan kemudian mulai bekerja. Sekitar setengah dari mereka bekerja di pertanian Jerman, di mana jatah makanan memadai dan kendalinya ringan. Yang lain bekerja di pabrik atau tambang, di mana kondisinya jauh lebih keras.
Zulfikar Achmad
Drs. H. Zulfikar Achmad adalah seorang politisi Indonesia. Ia merupakan anggota DPR RI dua periode 2014–2019 dan 2019–2024 dapil Jambi. Sebelumnya, Zulfikar pernah menjabat sebagai Bupati Bungo dua periode sejak 2001 hingga 2011. Ia dikenal sebagai bapak pembangunan kabupaten Bungo.
Segoromulyo, Pamotan, Rembang
Segoromulyo adalah desa di kecamatan Pamotan, Rembang, Jawa Tengah, Indonesia.
Zulfikar Achmad
Perjalanan Politik
Pengalaman karier Zulfikar Achmad di pemerintahan adalah menjabat sebagai Bupati Bungo selama dua periode, 2001-2006 dan 2006 -2011. Pada tahun 2010, Zulfikar Achmad adalah salah satu Calon Gubernur Jambi pada Pilkada Jambi. Saat pencalonan sebagai legislatif di 2014, Zulfikar Achmad menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan (BK) Partai Demokrat Provinsi Jambi.
Prancis Vichy
Pasukan gencatan senjata
Jerman secara langsung menduduki Prancis utara. Prancis harus membayar biaya untuk pasukan pendudukan Jerman yang berkekuatan 300.000 orang, sebesar 20 juta Reichsmark per hari, dibayar dengan tarif buatan dua puluh Franc ke Reichsmark. Ini adalah 50 kali biaya sebenarnya dari garnisun pendudukan. Pemerintah Prancis juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah warga Prancis melarikan diri ke pengasingan.
Tetragoneura parachilena
Tetragoneura parachilena adalah spesies lalat yang berasal dari genus Tetragoneura dan famili Mycetophilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Prancis Vichy
Pasukan gencatan senjata
Artikel IV Gencatan Senjata memungkinkan pasukan kecil Prancis—Pasukan Gencatan Senjata (Armée de l'Armistice)—ditempatkan di zona yang tidak dihuni, dan untuk ketentuan militer Imperium kolonial Prancis di luar negeri. Fungsi pasukan ini adalah untuk menjaga ketertiban internal dan untuk mempertahankan wilayah Prancis dari serangan Sekutu. Pasukan Prancis harus tetap berada di bawah arahan keseluruhan angkatan bersenjata Jerman.
Kekuatan tepat dari Pasukan Metropolitan Prancis Vichy ditetapkan pada 3.768 perwira, 15.072 perwira yang tidak ditugaskan, dan 75.360 orang. Semua anggota harus menjadi sukarelawan. Selain tentara, ukuran Gendarmerie ditetapkan pada 60.000 pria ditambah pasukan anti-pesawat 10.000 orang. Meskipun masuknya tentara terlatih dari pasukan kolonial (dikurangi ukurannya sesuai dengan Gencatan Senjata) ada kekurangan relawan. Akibatnya, 30.000 orang dari kelas tahun 1939 dipertahankan untuk mengisi kuota. Pada awal tahun 1942 wajib militer ini dibebaskan, tetapi masih ada cukup banyak orang. Kekurangan ini tetap sampai pembubaran, meskipun Vichy meminta Jerman untuk bentuk wajib militer reguler.
Tetragoneura parachilena
Lalat ini biasanya dapat ditemui di tempat lembab.
Zulfikar Achmad
Perjalanan Politik
Selain itu ia juga memiliki pengalaman kerja di swasta dan pernah menjabat sebagai Direktur PT. Bernazika (1986), Dirut PT. Jasamina Prakasa (1987), Direktur PT. Minasenggang Pertiwi (1987), dan Dirut PT. Bukit Silungko Prakarsa (1989).
Prancis Vichy
Pasukan gencatan senjata
Otoritas Vichy tidak mengerahkan Pasukan Gencatan Senjata terhadap kelompok-kelompok perlawanan yang aktif di selatan Prancis, menyimpan peran ini ke Milice (milisi) Vichy, pasukan paramiliter yang dibentuk pada tanggal 30 Januari 1943 oleh pemerintah Vichy untuk memerangi Perlawanan; sehingga anggota tentara biasa dapat membelot ke Maquis setelah pendudukan Jerman di Prancis selatan dan pembubaran Pasukan Gencatan Senjata pada bulan November 1942. Sebaliknya, Milice terus berkolaborasi dan anggotanya menjadi sasaran pembalasan setelah Pembebasan.
Zulfikar Achmad
Perjalanan Politik
Pada periode DPR-RI tahun 2014-2019, Zulfikar Achmad bertugas pada Komisi IX yang membidangi Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan.
Penghargaan
🇨🇴
Prancis Vichy
Pasukan gencatan senjata
Kekuatan kolonial Prancis Vichy dikurangi sesuai dengan ketentuan Gencatan Senjata; namun, di wilayah Mediterania saja, Vichy memiliki hampir 150.000 orang di bawah lengan. Ada sekitar 55.000 di Maroko Prancis, 50,000 di Aljazair, dan hampir 40,000 di Tentara Syam (Armée du Levant), di Lebanon dan Suriah. Pasukan kolonial diizinkan untuk menyimpan beberapa kendaraan lapis baja, meskipun ini sebagian besar tank "vintage" Perang Dunia I (Renault FT).
Tahanan Jerman
Gencatan senjata mengharuskan Prancis menyerahkan warga negara Jerman mana pun di negara itu atas permintaan Jerman. Prancis menganggap ini sebagai istilah "tidak terhormat" karena akan mengharuskan Prancis untuk menyerahkan orang-orang yang telah memasuki Prancis mencari perlindungan dari Jerman. Upaya untuk menegosiasikan masalah dengan Jerman terbukti tidak berhasil, dan Prancis memutuskan untuk tidak menekan masalah tersebut sampai menolak Gencatan Senjata.
Pemerintahan Vichy
Pada tanggal 10 Juli 1940, Parlemen dan pemerintah berkumpul di kota spa Vichy yang tenang, ibukota sementara mereka di Prancis tengah. (Lyon, kota terbesar kedua Prancis, akan menjadi pilihan yang lebih logis tetapi Walikota Édouard Herriot terlalu dikaitkan dengan Republik Ketiga. Marseilles bereputasi sebagai "Chicago" Prancis yang berbahaya. Toulouse terlalu jauh dan bereputasi sayap kiri. Vichy terletak di pusat kota dan memiliki banyak hotel untuk digunakan para menteri.) Pierre Laval dan Raphaël Alibert memulai kampanye mereka untuk meyakinkan para Senator dan Deputi yang berkumpul untuk memilih kekuatan penuh untuk Pétain. Mereka menggunakan segala cara yang tersedia, jabatan menteri yang menjanjikan bagi beberapa orang sambil mengancam dan mengintimidasi orang lain. Mereka dibantu oleh tidak adanya tokoh-tokoh populer dan karismatik yang mungkin menentang mereka, seperti Georges Mandel dan Édouard Daladier, kemudian naik kapal Massilia dalam perjalanan mereka ke Afrika Utara dan diasingkan. Pada tanggal 10 Juli, Majelis Nasional, yang terdiri dari Senat dan Kamar Deputi, memberikan suara dengan suara 569 menjadi 80, dengan 20 abstensi sukarela, untuk memberikan kekuasaan penuh dan luar biasa kepada Marsekal Pétain. Dengan suara yang sama, mereka juga memberinya wewenang untuk menulis konstitusi baru. Dengan UU No. 2 pada hari berikutnya, Pétain mendefinisikan kekuatannya sendiri, dan membatalkan hukum Republik Ketiga yang bertentangan dengan mereka. (Tindakan ini kemudian dibatalkan pada bulan Agustus 1944. )
Sebagian besar legislator percaya bahwa demokrasi akan terus berlanjut, meskipun dengan konstitusi baru. Meskipun Pierre Laval mengatakan pada tanggal 6 Juli bahwa "demokrasi parlementer telah kehilangan perang; demokrasi harus menghilang, menyerahkan tempatnya pada rezim otoriter, hierarkis, nasional dan sosial", mayoritas dipercaya di Pétain. Léon Blum, yang memberikan suara tidak, menulis tiga bulan kemudian bahwa "tujuan jelas Laval adalah untuk memotong semua akar yang mengikat Prancis ke masa republiken dan revolusionernya. 'Revolusi nasionalnya menjadi kontra-revolusi yang menghilangkan semua kemajuan dan hak manusia dimenangkan dalam seratus lima puluh tahun terakhir". Minoritas dari kebanyakan Radikal dan Sosialis yang menentang Laval dikenal sebagai Vichy 80. Deputi dan senator yang memilih untuk memberikan kekuasaan penuh kepada Pétain dikutuk secara individual setelah pembebasan.
Mayoritas sejarawan Prancis dan semua pemerintah Prancis pascaperang berpendapat bahwa pemungutan suara oleh Majelis Nasional ini ilegal. Tiga argumen utama dikemukakan:
Namun Julian T. Jackson menulis, "Karena itu, tampaknya tidak ada keraguan, bahwa pada awalnya Vichy legal dan sah." Dia menyatakan bahwa jika legitimasi datang dari dukungan rakyat, popularitas besar Pétain di Prancis hingga 1942 membuat pemerintahnya sah; jika legitimasi berasal dari pengakuan diplomatik, lebih dari 40 negara termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Tiongkok mengakui pemerintah Vichy. Menurut Jackson, Prancis Bebas de Gaulle mengakui kelemahan kasusnya terhadap legalitas Vichy dengan mengutip beberapa tanggal (16 Juni, 23 Juni dan 10 Juli) sebagai permulaan pemerintahan tidak sah Vichy, menyiratkan bahwa setidaknya untuk beberapa periode waktu, Vichy belum sah. Negara mengakui pemerintah Vichy meskipun upaya de Gaulle di London untuk mencegah mereka; hanya pendudukan Jerman di seluruh Prancis pada bulan November 1942 yang mengakhiri pengakuan diplomatik. Partisan Vichy menunjukkan bahwa pemberian kekuasaan pemerintahan dipilih oleh dua kamar Republik Ketiga (Senat dan Kamar Deputi), sesuai dengan hukum.
Teks yang dipilih oleh Kongres menyatakan :
Undang-undang Konstitusi pada tanggal 11 dan 12 Juli 1940 menjamin Pétain seluruh kekuatan (legislatif, yudikatif, administrasi, eksekutif - dan diplomatik) dan gelar "kepala negara Prancis" (chef de l'État français), seperti serta hak untuk mencalonkan penggantinya. Pada tanggal 12 Juli Pétain menunjuk Laval sebagai Wakil Presiden dan penggantinya, dan menunjuk Fernand de Brinon sebagai wakil Komando Tinggi Jerman di Paris. Pétain tetap menjadi kepala rezim Vichy hingga 20 Agustus 1944. Moto nasional Prancis, Liberté, égalité, fraternité (Kebebasan, Kesetaraan, Persaudaraan), digantikan oleh Travail, Famille, Patrie (Pekerjaan, Keluarga, Tanah Air); tercatat pada saat itu bahwa TFP juga mendukung hukuman pidana "travaux forcés à perpetuité" ("kerja paksa untuk selamanya"). Reynaud ditangkap pada bulan September 1940 oleh pemerintah Vichy dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 1941 sebelum pembukaan Pengadilan Riom.
Pétain pada dasarnya bersifat reaksioner, meskipun statusnya sebagai pahlawan Republik Ketiga selama Perang Dunia I. Hampir segera setelah dia diberikan kekuasaan penuh, Pétain mulai menyalahkan demokrasi Republik Ketiga dan korupsi endemik atas kekalahan memalukan Prancis oleh Jerman. Oleh karena itu, pemerintahannya segera mulai mengambil karakteristik otoriter. Kebebasan dan jaminan demokratik segera ditangguhkan. Kejahatan "tindak pidana opini" (délit d'opinion) didirikan kembali, dengan efektif mencabut kebebasan berpikir dan berbicara; kritik sering ditangkap. Badan pilihan digantikan oleh yang dinominasi. "Munisipalitas" dan komisi departemen dengan demikian ditempatkan di bawah wewenang administrasi dan prefektur (dinominasikan oleh dan tergantung pada kekuatan eksekutif). Pada bulan Januari 1941 Konsili Nasional (Conseil National), terdiri dari tokoh-tokoh dari pedesaan dan provinsi, dilembagakan dalam kondisi yang sama. Terlepas dari peran pemerintahan Pétain yang jelas dan otoriter, ia tidak secara resmi melembagakan negara satu-partai, ia mempertahankan Triwarna dan simbol-simbol lain dari negara Republik Prancis, dan tidak seperti banyak kaum kanan jauh, ia bukan anti-Dreyfus. Pétain mengeluarkan kaum fasis dari jabatannya di pemerintahannya, dan pada umumnya kabinetnya terdiri dari "orang 6 Februari" (yaitu anggota "pemerintah Persatuan Nasional" yang dibentuk setelah Krisis 6 Februari 1934 diikuti oleh Skandal Stavisky) atau politisi yang prospek kariernya telah diblokir oleh kemenangan Front populaire pada tahun 1936.
Hubungan luar negeri
Prancis Vichy diakui oleh sebagian besar Axis dan kekuatan netral, termasuk A.S. dan Uni Soviet. Selama perang, Vichy Prancis melakukan tindakan militer terhadap serbuan bersenjata dari Axis dan para pejuang Sekutu, sebuah contoh netralitas bersenjata. Tindakan paling penting seperti itu adalah penenggelaman armada Prancis di Toulon pada tanggal 27 November 1942, mencegah penangkapannya oleh Axis. Amerika Serikat memberikan pengakuan diplomatik penuh Vichy, mengirim Laksamana William D. Leahy ke Prancis sebagai duta besar Amerika. Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Sekretaris Negara Cordell Hull berharap untuk menggunakan pengaruh Amerika untuk mendorong elemen-elemen dalam pemerintahan Vichy menentang kolaborasi militer dengan Jerman. Amerika juga berharap untuk mendorong Vichy untuk menolak tuntutan perang Jerman, seperti pangkalan udara di Suriah yang dimandatkan Prancis atau untuk memindahkan pasokan perang melalui wilayah Prancis di Afrika Utara. Posisi penting Amerika adalah bahwa Prancis seharusnya tidak mengambil tindakan yang tidak secara eksplisit diminta oleh persyaratan Gencatan Senjata yang dapat mempengaruhi upaya Sekutu dalam perang.
Posisi Amerika Serikat terhadap Prancis Vichy dan de Gaulle sangat ragu-ragu dan tidak konsisten. Presiden Roosevelt tidak menyukai Charles de Gaulle, yang dia anggap sebagai "diktator magang". Robert Murphy, perwakilan Roosevelt di Afrika Utara, mulai mempersiapkan pendaratan di Afrika Utara pada bulan Desember 1940 (setahun sebelum AS memasuki perang). Amerika Serikat pertama kali mencoba mendukung Jenderal Maxime Weygand, delegasi umum Vichy untuk Afrika hingga Desember 1941. Pilihan pertama ini gagal, mereka berpaling ke Henri Giraud sesaat sebelum pendaratan di Afrika Utara pada 8 November 1942. Akhirnya, setelah giliran Jean Louis Xavier Francois Darlan menuju Pasukan Kemerdekaan - Darlan telah menjadi presiden Konsili Vichy dari bulan Februari 1941 hingga April 1942 - mereka memainkannya melawan de Gaulle.
Jenderal Amerika Serikat, Mark W. Clark dari komando gabungan Sekutu membuat Laksamana Darlan menandatangani pada tanggal 22 November 1942 sebuah perjanjian yang menempatkan "Afrika Utara sebagai disposisi Amerika" dan menjadikan Prancis sebuah "negara vasal". Washington kemudian membayangkan, antara 1941 dan 1942, status protektorat untuk Prancis, yang akan diserahkan setelah Pembebasan kepada Pemerintah Militer Sekutu untuk Wilayah Pendudukan (AMGOT) seperti Jerman. Setelah pembunuhan Darlan pada tanggal 24 Desember 1942, Washington berbalik lagi ke arah Henri Giraud, yang telah mendukung Maurice Couve de Murville, yang memiliki tanggung jawab keuangan di Vichy, dan Lemaigre-Dubreuil, seorang mantan anggota La Cagoule dan pengusaha, serta Alfred Pose, direktur jenderal Banque nationale pour le commerce et l'industrie (Bank Nasional Perdagangan dan Industri).
Uni Soviet mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan pemerintah Vichy hingga tanggal 30 Juni 1941. Ini terputus setelah Vichy menyatakan dukungan untuk Operasi Barbarossa, serangan Jerman ke Uni Soviet. Karena permintaan Inggris dan kepekaan penduduk Kanada Prancis, Kanada mempertahankan hubungan diplomatik penuh dengan rezim Vichy sampai awal bulan November 1942 dan Operasi Anton – pendudukan penuh Prancis Vichy oleh Nazi.
Inggris khawatir bahwa armada laut Prancis dapat berakhir di tangan Jerman dan digunakan melawan pasukan angkatan lautnya sendiri, yang sangat vital untuk menjaga pengiriman dan komunikasi Atlantik Utara. Di bawah gencatan senjata, Prancis telah diizinkan untuk mempertahankan Angkatan Laut Prancis, Marine Nationale, di bawah kondisi yang ketat. Vichy berjanji bahwa armada tidak akan pernah jatuh ke tangan Jerman, tetapi menolak untuk mengirim armada di luar jangkauan Jerman dengan mengirimkannya ke Inggris atau ke wilayah yang jauh dari kekaisaran Prancis seperti Hindia Barat. Ini tidak memuaskan Winston Churchill, yang memerintahkan kapal-kapal Prancis di pelabuhan-pelabuhan Inggris untuk direbut oleh Angkatan Laut Kerajaan. Tak lama setelah Gencatan Senjata (22 Juni 1940), Inggris melakukan penghancuran armada Prancis di Mers-el-Kebir, menewaskan 1.297 personil militer Prancis, dan Vichy memutuskan hubungan diplomatik dengan Inggris. Skuadron Prancis di Iskandariyah, di bawah Laksamana René-Émile Godfroy, dengan efektif diinternir sampai tahun 1943 setelah kesepakatan dicapai dengan Laksamana Andrew Browne Cunningham, komandan Armada Mediterania Inggris. Setelah insiden Mers el Kebir, Inggris mengakui Prancis Bebas sebagai pemerintah Prancis yang sah.
Swiss dan negara-negara netral lainnya mempertahankan hubungan diplomatik dengan rezim Vichy sampai pembebasan Prancis pada tahun 1944 ketika Philippe Pétain mengundurkan diri dan dideportasi ke Jerman untuk menciptakan pemerintahan paksa di pengasingan.
Pertempuran Indochina Prancis, Jepang dan Prancis-Thailand
Pada bulan Juni 1940, kejatuhan Prancis membuat pertahanan Prancis di Indochina lemah. Pemerintahan kolonial yang terisolasi dipisahkan dari bantuan luar dan persediaan luar. Setelah negosiasi dengan Jepang, Prancis mengizinkan Jepang untuk mendirikan pangkalan militer di Indocina. Tingkah laku yang tampaknya patuh ini meyakinkan Mayor Jenderal Plaek Pibulsonggram, Perdana Menteri Kerajaan Thailand, bahwa Vichy Prancis tidak akan dengan serius menentang kampanye militer Thailand untuk memulihkan bagian-bagian Kamboja dan Laos yang telah diambil dari Thailand oleh Prancis awal abad ke-20. Pada bulan Oktober 1940, pasukan militer Thailand menyerang melintasi perbatasan dengan Indochina dan meluncurkan Perang Prancis-Thailand. Meskipun Prancis mendapatkan kemenangan penting angkatan laut atas Thais, Jepang memaksa Prancis untuk menerima mediasi Jepang dari perjanjian damai yang mengembalikan wilayah yang disengketakan ke kendali Thailand. Prancis dibiarkan di tempat untuk mengelola koloni Indochina sampai tanggal 9 Maret 1945, ketika Jepang mengadakan coup d'état di Indochina Prancis dan mengambil kendali, membangun koloni mereka sendiri, Kekaisaran Vietnam, sebagai negara boneka ganda.
Hindia dan Oseania
Hingga tahun 1962, Prancis memiliki empat koloni kecil, tidak bersebelahan tetapi secara politis bersatu di Hindia, yang terbesar adalah Puducherry di Hindia Tenggara. Segera setelah jatuhnya Prancis, Gubernur Jenderal Hindia Prancis, Louis Bonvin, menyatakan bahwa koloni Prancis di Hindia akan terus berperang dengan sekutu Inggris. Pasukan Prancis yang bebas dari daerah itu (dan yang lain) berpartisipasi dalam kampanye Gurun Barat, meskipun berita kematian pasukan Prancis-Hindia menyebabkan beberapa gangguan di Pondicherry. Milik Prancis di Oseania bergabung dengan pihak Prancis Bebas pada tahun 1940, atau dalam satu kasus pada tahun 1942. Mereka kemudian dijadikan pangkalan bagi upaya Sekutu di Pasifik dan menyumbangkan pasukan ke Prancis Bebas.
Setelah Banding 18 Juni, perdebatan muncul di antara populasi Polinesia Prancis. Sebuah referendum diselenggarakan pada tanggal 2 September 1940 di Tahiti dan Moorea, dengan pulau-pulau terpencil melaporkan perjanjian pada hari-hari berikutnya. Pemungutan suara adalah 5564 hingga 18 yang mendukung bergabung dengan pihak Prancis Bebas. Mneyusul serangan di Pearl Harbor, pasukan Amerika mengidentifikasi Polinesia Prancis sebagai tempat pengisian bahan bakar yang ideal antara Hawaii dan Australia dan dengan persetujuan de Gaulle, mengorganisir "Operasi Bobcat" mengirim sembilan kapal dengan 5000 tentara Amerika untuk membangun pangkalan pengisian bahan bakar laut dan landasan udara serta mengatur menaiki senjata pertahanan pesisir di Bora Bora. Pengalaman pertama ini sangat berharga bagi Seabee kemudian (pelafalan fonetis dari akronim angkatan laut, CB, atau Batalyon Konstruksi) di Pasifik, dan pangkalan Bora Bora memasok kapal-kapal Sekutu dan pesawat-pesawat yang bertempur dalam Pertempuran Laut Karang. Pasukan dari Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru membentuk Bataillon du Pacifique pada tahun 1940; menjadi bagian dari 1re Division Française Libre pada tahun 1942, membedakan diri mereka selama Pertempuran Bir Hakeim dan kemudian bergabung dengan unit lain untuk membentuk Bataillon d'infanterie de marine et du Pacifique; bertempur dalam Kampanye Italia, membedakan diri mereka di Garigliano selama Pertempuran Monte Cassino dan ke Toskana; dan berpartisipasi dalam pendaratan Povence dan seterusnya untuk pembebasan Prancis.
Di Kaledonia Baru, Henri Sautot dengan segera menyatakan kesetiaan kepada Prancis Bebas, berlaku pada tanggal 19 September 1940. Karena lokasinya di tepi Laut Koral dan di sisi Australia, Kaledonia Baru menjadi sangat strategis dalam upaya memerangi kemajuan Jepang di Pasifik pada tahun 1941–1942 dan untuk melindungi jalur laut antara Amerika Utara dan Australia. Nouméa menjabat sebagai markas besar Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Darat Amerika Serikat di Pasifik Selatan, dan sebagai pangkalan perbaikan untuk kapal-kapal Sekutu. Kaledonia Baru menyumbangkan personel ke Bataillon du Pacifique dan Pasukan Angkatan Laut Prancis Bebas yang menyaksikan aksi di Pasifik dan Samudra Hindia.
Di Hebrides Baru (sekarang Vanuatu), yang saat itu merupakan kondominium Prancis-Inggris, Komisaris Residen Henri Sautot dengan cepat memimpin komunitas Prancis untuk bergabung dengan pihak Prancis Bebas. Hasilnya diputuskan oleh kombinasi patriotisme dan oportunisme ekonomi dengan harapan bahwa kemerdekaan akan dihasilkan.
Di Wallis dan Futuna administrator dan uskup setempat memihak Vichy, tetapi menghadapi tentangan dari beberapa populasi dan pendeta; upaya mereka menunjuk raja setempat pada tahun 1941 (untuk melindungi wilayah dari lawan mereka) menjadi bumerang karena raja yang baru terpilih menolak untuk menyatakan kesetiaan kepada Pétain. Situasi stagnan untuk waktu yang lama, karena keterpencilan pulau-pulau dan karena tidak ada kapal luar negeri mengunjungi pulau-pulau selama 17 bulan setelah Januari 1941. Sebuah aviso yang dikirim dari Nouméa mengambil alih Wallis atas nama Prancis Bebas pada tanggal 27 Mei 1942, dan Futuna pada tanggal 29 Mei 1942. Ini memungkinkan pasukan Amerika untuk membangun pangkalan udara dan pesawat amfibi di Wallis (Angkatan Laut 207) yang melayani operasi Sekutu Pasifik.
Khatulistiwa dan Afrika Barat
Di Afrika Tengah, tiga dari empat koloni di Persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa segera menuju ke Prancis Bebas : Chad Prancis pada tanggal 26 Agustus 1940, Kongo Prancis pada tanggal 29 Agustus 1940, dan Oubangui-Chari pada tanggal 30 Agustus 1940. Mereka bergabung dengan mandat Prancis Kamerun pada tanggal 27 Agustus 1940. Satu koloni di Persekutuan Afrika Prancis Khatulistiwa, Gabon, harus diduduki oleh pasukan militer antara tanggal 27 Oktober dan 12 November 1940.
Pada tanggal 23 September 1940, Angkatan Laut Britania Raya dan pasukan Prancis Bebas di bawah Charles de Gaulle meluncurkan Pertempuran Dakar, upaya untuk merebut pelabuhan Dakar yang strategis dan dikuasai Vichy di Afrika Barat Prancis (Senegal modern). Setelah upaya untuk mendorong mereka untuk bergabung dengan Sekutu ditolak oleh para pembela, sebuah pertempuran yang tajam meletus antara pasukan Vichy dan Sekutu. HMS Resolution (09) rusak berat oleh torpedo, dan pasukan Prancis Bebas yang mendarat di pantai selatan pelabuhan diusir oleh api besar. Lebih buruk lagi dari sudut pandang strategis, para pembom Angkatan Udara Prancis Vichy yang bermarkas di Afrika Utara mulai membom pangkalan Inggris di Gibraltar dalam menanggapi serangan terhadap Dakar. Terguncang oleh pertahanan Vichy yang tegas, dan tidak ingin semakin meningkatkan konflik, pasukan Inggris dan Prancis mengundurkan diri pada tanggal 25 September, mengakhiri pertempuran.
Pada tanggal 8 November 1940, pasukan Prancis Bebas di bawah de Gaulle dan Pierre Koenig, bersama dengan bantuan Angkatan Laut Kerajaan, menyerbu Gabon milik Vichy. Gabon, yang merupakan satu-satunya wilayah Afrika Prancis Khatulistiwa yang tidak mau bergabung dengan Pasukan Kemerdekaan Prancis, jatuh ke tangan sekutu pada 12 November 1940, setelah ibukota Libreville dibom dan ditangkap. Pasukan Vichy terakhir di Gabon menyerah tanpa konfrontasi militer dengan sekutu di Port-Gentil. Penangkapan Gabon oleh Sekutu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh Afrika Prancis Khatulistiwa berada di luar jangkauan Axis.
Somaliland Prancis
Gubernur Somaliland Prancis (sekarang Djibouti), Brigadir-Jenderal Paul Louis Victor Marie Legentilhomme, memiliki garnisun tujuh batalyon dari pasukan infantri Senegal dan Somalia, tiga baterai senjata lapangan, empat baterai senjata anti-pesawat terbang, sebuah perusahaan tank ringan, empat perusahaan milisi dan laskar, dua peleton korps unta dan bermacam-macam pesawat. Setelah berkunjung dari 8–13 Januari 1940, Wavell memutuskan bahwa Legentilhomme akan memerintahkan pasukan militer di kedua Somaliland jika perang dengan Italia datang. Pada bulan Juni, pasukan Italia dibentuk untuk menangkap kota pelabuhan Djibouti, pangkalan militer utama. Setelah Pertempuran Prancis pada bulan Juni, netralisasi koloni Prancis Vichy memungkinkan Italia untuk berkonsentrasi pada Somaliland Inggris yang lebih ringan dipertahankan. Pada tanggal 23 Juli, Legentilhomme digulingkan oleh perwira angkatan laut pro-Vichy Pierre Nouailhetas dan pergi pada tanggal 5 Agustus ke Aden, untuk bergabung dengan Prancis Bebas. Pada bulan Maret 1941, penegakan Inggris atas rezim barang selundupan yang ketat untuk mencegah pasokan yang diteruskan ke Italia, kehilangan titiknya setelah penaklukan AOI. Inggris mengubah kebijakan, dengan dorongan dari Prancis Bebas, untuk "mengerahkan Somaliland Prancis ke pihak Sekutu tanpa pertumpahan darah". Prancis Bebas akan mengatur pemusnahan sukarela oleh propaganda (Operasi Marie) dan Inggris akan memblokade koloni.
Wavell mempertimbangkan bahwa jika tekanan Inggris diterapkan, sebuah unjuk rasa akan tampak dipaksakan. Wavell lebih suka membiarkan propaganda terus berlanjut dan menyediakan sejumlah kecil persediaan di bawah pengawasan ketat. Ketika kebijakan itu tidak berpengaruh, Wavell menyarankan negosiasi dengan gubernur Vichy Louis Nouailhetas, untuk menggunakan pelabuhan dan kereta api. Saran itu diterima oleh pemerintah Inggris tetapi karena konsesi yang diberikan kepada rezim Vichy di Suriah, proposal dibuat untuk menyerang koloni sebagai gantinya. Pada bulan Juni, Nouailhetas diberi ultimatum, blokade diperketat dan garnisun Italia di Assab dikalahkan oleh operasi dari Aden. Selama enam bulan, Nouailhetas tetap bersedia memberikan konsesi atas pelabuhan dan kereta api tetapi tidak akan mentolerir campur tangan Prancis Merdeka. Pada bulan Oktober, blokade ditinjau, tetapi awal perang dengan Jepang pada bulan Desember menyebabkan semua kecuali dua kapal blokade ditarik. Pada tanggal 2 Januari 1942, pemerintah Vichy menawarkan penggunaan pelabuhan dan kereta api, yang akan dicabut blokade tetapi Inggris menolak dan mengakhiri blokade secara sepihak pada bulan Maret.
Suriah dan Madagaskar
Titik api berikutnya antara Inggris dan Prancis Vichy muncul ketika sebuah pemberontakan di Irak dijatuhkan oleh pasukan Inggris pada bulan Juni 1941. Pesawat Angkatan Udara Jerman (Luftwaffe) dan Angkatan Udara Italia (Regia Aeronautica) yang bergerak melalui kepemilikan Prancis atas Suriah, campur tangan pertempuran dalam jumlah kecil. Itu menyoroti Suriah sebagai ancaman terhadap kepentingan Inggris di Timur Tengah. Akibatnya, pada tanggal 8 Juni, pasukan Britania dan Persemakmuran Bangsa-Bangsa menyerbu Suriah dan Lebanon. Ini dikenal sebagai Kampanye militer Suriah-Lebanon atau Operasi Pengekspor. Ibukota Suriah, Damaskus, ditangkap pada 17 Juni dan kampanye lima minggu berakhir dengan jatuhnya Beirut dan Konvensi Akko (Gencatan Senjata Saint Jean d'Acre) pada tanggal 14 Juli 1941.
Partisipasi tambahan pasukan Prancis Bebas dalam operasi Suriah kontroversial di kalangan Sekutu. Itu meningkatkan prospek Prancis menembaki orang Prancis, menimbulkan kekhawatiran perang saudara. Selain itu, diyakini bahwa Prancis Bebas dicerca besar-besaran di kalangan militer Vichy, dan bahwa pasukan Vichy di Suriah cenderung melawan Inggris jika mereka tidak disertai oleh unsur-unsur Prancis Bebas. Namun demikian, de Gaulle meyakinkan Churchill untuk mengizinkan pasukannya berpartisipasi, meskipun de Gaulle dipaksa untuk menyetujui proklamasi bersama Inggris dan Prancis Bebas yang menjanjikan bahwa Suriah dan Lebanon akan menjadi sepenuhnya mandiri pada akhir perang.
Dari tanggal 5 Mei hingga 6 November 1942, pasukan Inggris dan Persemakmuran melakukan Operasi Ironclad, yang dikenal sebagai Pertempuran Madagaskar: perebutan pulau Madagaskar Vichy yang dikendalikan Prancis yang besar, yang dikhawatirkan pasukan Jepang dapat digunakan sebagai pangkalan untuk mengganggu perdagangan dan komunikasi di Samudera Hindia. Pendaratan awal di Diégo-Suarez relatif cepat, meskipun butuh pasukan Inggris enam bulan lagi untuk mendapatkan kendali atas seluruh pulau.
Afrika Utara Prancis
Operasi Torch adalah serangan Amerika dan Inggris ke Afrika Utara Prancis, Maroko, Aljazair, dan Tunisia, dimulai pada tanggal 8 November 1942, dengan pendaratan di Maroko dan Aljazair. Tujuan jangka panjangnya adalah untuk membersihkan pasukan Jerman dan Italia dari Afrika Utara, meningkatkan kendali angkatan laut di Mediterania, dan mempersiapkan serangan Italia pada tahun 1943. Pasukan Vichy awalnya menentang, menewaskan 479 pasukan Sekutu dan melukai 720 orang. Laksamana Vichy Darlan memulai kerja sama dengan Sekutu. Sekutu mengakui pencalonan diri Darlan sebagai Komisaris Tinggi Prancis (kepala pemerintahan sipil) untuk Afrika Utara dan Barat. Dia memerintahkan pasukan Vichy di sana untuk berhenti melawan dan bekerja sama dengan Sekutu, dan mereka melakukannya. Pada saat Kampanye Tunisia berlangsung, pasukan Prancis di Afrika Utara telah pergi ke pihak Sekutu, bergabung dengan Prancis Bebas.
Di Afrika Utara, setelah kudeta pada tanggal 8 November 1942 oleh perlawanan Prancis, sebagian besar tokoh Vichy ditangkap, termasuk Jenderal Alphonse Juin, komandan utama di Afrika Utara, dan Laksamana Jean Louis Xavier Francois Darlan. Namun Darlan dibebaskan dan Jenderal A.S. Dwight D. Eisenhower akhirnya menerima pencalonannya sebagai Komisaris Tinggi Afrika Utara dan Afrika Barat Prancis (Afrique occidentale française, AOF), sebuah langkah yang membuat marah de Gaulle, yang menolak untuk mengakui status Darlan. Setelah Darlan menandatangani gencatan senjata dengan Sekutu dan mengambil alih kekuasaan di Afrika Utara, Jerman melanggar gencatan senjata 1940 dengan Prancis dan menyerang Vichy Prancis pada tanggal 10 November 1942 (kode operasi bernama Operasi Anton), yang memicu penenggelaman armada Prancis di Toulon.
Henri Giraud tiba di Aljir pada tanggal 10 November 1942, dan setuju untuk menempatkan dirinya di bawah Laksamana Darlan sebagai panglima militer Afrika Prancis. Meskipun Darlan sekarang berada di kamp Sekutu, ia mempertahankan sistem Vichy yang represif di Afrika Utara, termasuk kamp interniran di Aljazair selatan dan hukum rasis. Para tahanan juga dipaksa bekerja di jalur kereta api Transsaharien. Barang-barang Yahudi "aryanisasi" (mis. Dicuri), dan layanan khusus Urusan Yahudi dibuat, disutradarai oleh Pierre Gazagne. Banyak anak-anak Yahudi dilarang bersekolah, sesuatu yang bahkan Vichy bahkan belum laksanakan di metropolitan Prancis. Laksamana Darlan dibunuh pada tanggal 24 Desember 1942 di Aljir oleh monarki muda Fernand Bonnier de La Chapelle. Meskipun de La Chapelle telah menjadi anggota kelompok perlawanan yang dipimpin oleh Henri d'Astier de La Vigerie, diyakini ia bertindak sebagai individu.
Setelah pembunuhan Laksamana Darlan, Henri Giraud menjadi penggantinya secara de facto di Afrika Prancis dengan dukungan Sekutu. Ini terjadi melalui serangkaian konsultasi antara Giraud dan de Gaulle. De Gaulle ingin mengejar posisi politik di Prancis dan setuju untuk menjadikan Giraud sebagai panglima tertinggi, sebagai orang militer yang lebih berkualitas dari keduanya. Belakangan, Amerika mengirim Jean Monnet untuk berkonsultasi dengan Giraud dan mendesaknya untuk mencabut undang-undang Vichy. Setelah negosiasi yang sulit, Giraud setuju untuk menekan hukum rasis, dan untuk membebaskan tahanan Vichy dari kamp konsentrasi Aljazair Selatan. Dekret Crémieux, yang memberikan kewarganegaraan Prancis kepada orang Yahudi di Aljazair dan yang telah dicabut oleh Vichy, segera dipulihkan oleh Jenderal de Gaulle.
Giraud ikut serta dalam Konferensi Casablanca, dengan Roosevelt, Churchill, dan de Gaulle, pada bulan Januari 1943. Sekutu membahas strategi umum mereka untuk perang, dan mengakui kepemimpinan bersama Afrika Utara oleh Giraud dan de Gaulle. Henri Giraud dan Charles de Gaulle kemudian menjadi rekan-presiden Comité français de la Libération Nationale, yang menyatukan Prancis Bebas yang dikendalikan oleh mereka dan didirikan pada akhir 1943. Pemerintahan demokratis dipulihkan di Aljazair Prancis, dan Komunis dan Yahudi dibebaskan dari kamp konsentrasi.
Pada akhir April 1945 Pierre Gazagne, sekretaris pemerintah umum yang dipimpin oleh Yves Chataigneau, memanfaatkan ketidakhadirannya untuk mengasingkan pemimpin anti-imperialis Messali Hadj dan menangkap para pemimpin partainya, Partai Rakyat Aljazair (PPA). Pada hari Pembebasan Prancis, GPRF akan dengan keras menekan pemberontakan di Aljazair selama Pembantaian Sétif dan Guelma pada tanggal 8 Mei 1945, yang telah diakui oleh beberapa sejarahwan sebagai "awal nyata Perang Kemerdekaan Aljazair".