cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Perbudakan
Barbados
Karena penerapan hukum budak, yang menciptakan perlakuan berbeda antara orang Afrika dan pekerja kulit putih dan kelas pemilik perkebunan, pulau itu menjadi semakin tidak menarik bagi orang kulit putih yang miskin. Hukum perbudakan diimplementasikan pada tahun 1661, 1676, 1682, dan 1688. Hukum-hukum perbudakan ini menyebabkan munculnya beberapa pemberontakan budak yang telah direncanakan, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun demikian, orang kulit putih miskin yang memiliki atau memperoleh sarana untuk beremigrasi memilih untuk meninggalkan daerah itu. Para pemilik perkebunan meningkatkan pembelian mereka terhadap orang-orang Afrika yang diperbudak untuk menanam tebu.
Brazil
Perbudakan di Brasil telah dimulai jauh sebelum dimulainya kolonisasi oleh Portugis pada tahun 1532, dengan anggota satu suku biasanya ditangkap dan diperbudak oleh suku yang lain.
Ketika penjajah Portugis masuk, mereka sangat bergantung pada tenaga kerja pribumi selama fase awal kolonialisasi untuk mempertahankan ekonomi subsisten, dan penduduk asli sering ditangkap oleh ekspedisi yang disebut bandeiras. Impor budak Afrika dimulai pada pertengahan abad ke-16, tetapi perbudakan orang-orang asli berlanjut hingga abad ke-17 dan ke-18.
Selama era perdagangan budak Atlantik, Brasil mengimpor lebih banyak budak Afrika dibandingkan negara-negara lain. Hampir 5 juta budak dibawa dari Afrika ke Brasil selama periode 1501 hingga 1866. Sampai awal tahun 1850-an, sebagian besar orang Afrika yang diperbudak yang tiba di pantai Brasil dipaksa untuk berangkat dari pelabuhan Afrika Tengah Barat, terutama di Luanda (sekarang Angola). Saat ini, dengan pengecualian Nigeria, negara dengan populasi terbesar dari orang-orang keturunan Afrika adalah Brasil.
Tenaga kerja budak adalah kekuatan kekuatan di belakang pertumbuhan ekonomi gula di Brasil, dan gula adalah ekspor utama koloni itu dari tahun 1600 hingga 1650. Deposit emas dan berlian ditemukan di Brasil pada tahun 1690, yang kemudian memicu peningkatan impor budak Afrika untuk menggerakkan pasar baru yang menguntungkan ini. Sistem transportasi dikembangkan untuk infrastruktur pertambangan, dan populasi melonjak dengan datangnya imigran yang ingin mengambil bagian dalam pertambangan emas dan berlian. Permintaan budak Afrika tidak berkurang setelah penurunan industri pertambangan di paruh kedua abad ke-18. Peternakan sapi dan produksi bahan makanan berkembang setelah pertumbuhan populasi, yang keduanya sangat bergantung pada tenaga kerja budak. 1.7 juta budak diimpor ke Brasil dari Afrika dari tahun 1700 hingga 1800, dan kebangkitan industri kopi pada tahun 1830-an semakin mendorong perluasan perdagangan budak.
Brasil adalah negara terakhir di dunia Barat yang menghapus perbudakan. Empat puluh persen dari jumlah total budak yang dibawa ke Amerika dikirim ke Brasil. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat menerima sekitar 10 persen dari jumlah total budak itu. Meski telah dihapuskan, masih ada orang yang bekerja dalam kondisi seperti perbudakan di Brasil pada abad ke-21.
Kuba
Pada tahun 1789, Kerajaan Spanyol memulai upaya untuk mereformasi perbudakan karena permintaan akan tenaga kerja budak di Kuba semakin meningkat. Raja mengeluarkan dekrit, Código Negro Español (Spanyol Black Codex), yang menetapkan ketentuan makanan dan pakaian, membatasi jumlah jam kerja, membatasi hukuman, mewajibkan instruksi agama, melindungi pernikahan, dan melarang penjualan anak-anak jauh dari ibu mereka. Inggris membuat perubahan lain pada institusi perbudakan di Kuba. Tetapi para pemilik industri perkebunan sering kali melanggar hukum dan memprotesnya. Mereka menganggap pembatasan-pemabatasan ini sebagai ancaman terhadap otoritas mereka dan mengganggu kehidupan pribadi mereka.
Para pemilik budak tidak memprotes semua aturan dalam Codex karena banyak aturan di dalamnya yang menurut mereka sudah menjadi praktik umum. Mereka keberatan dengan upaya untuk membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan hukuman fisik. Misalnya, Black Codex membatasi pencambukan hingga 25 dan mengharuskan cambuk "tidak menyebabkan memar atau pendarahan yang serius". Pemilik budak menganggap bahwa budak akan menafsirkan batasan ini sebagai kelemahan sistem perbudakan, yang pada akhirnya mengarah pada perlawanan. Isu lain yang diperdebatkan adalah jam kerja yang dibatasi "dari matahari terbit sampai terbenam"; Pemilik perkebunan menanggapi hal ini dengan mengatakan bahwa pemotongan dan pengolahan tebu membutuhkan waktu 20 jam sehari selama musim panen.
Budak-budak yang bekerja di perkebunan gula dan di pabrik gula sering kali mengalami kondisi yang paling berat. Pekerjaan lapangan adalah kerja manual yang ketat yang dimulai para budak pada usia dini. Hari kerja berlangsung hampir 20 jam selama masa panen dan pengolahan, termasuk mengolah dan memotong tanaman, mengangkut gerobak, dan mengolah tebu dengan mesin yang berbahaya. Budak-budak itu dipaksa untuk tinggal di barakun, tempat mereka dipaksa masuk dengan paksa dan dikunci oleh gembok. Di malam hari, mereka tidur sekitar tiga sampai empat jam. Kondisi barakun sangat keras, sangat tidak sehat dan sangat panas. Biasanya tempat itu tidak mempunyai ventilasi; satu-satunya jendela adalah lubang kecil berjeruji di dinding. Sistem perbudakan Kuba didasarkan pada gender sehingga beberapa tugas hanya dilakukan oleh budak laki-laki, beberapa hanya oleh budak wanita. Budak wanita di Havana dari abad ke-16 dan seterusnya melakukan tugas-tugas seperti mengoperasikan kedai minuman di kota, rumah makan, dan penginapan, serta menjadi tukang cuci dan pekerja rumah tangga dan pelayan. Budak wanita juga bertugas sebagai pelacur kota.
Beberapa wanita Kuba bisa mendapatkan kebebasan dengan memiliki anak dengan pria kulit putih. Seperti dalam budaya Latin lainnya, ada perbatasan yang lebih longgar dengan populasi mulatto atau ras campuran. Terkadang pria yang mengambil budak sebagai istri atau selir membebaskan mereka dan anak-anak mereka. Seperti di New Orleans dan Saint-Domingue, mulatto mulai diklasifikasikan sebagai kelompok ketiga antara penjajah Eropa dan budak Afrika. Orang-orang merdeka, umumnya dari ras campuran, merepresentasikan 20% dari total populasi Kuba dan 41% dari populasi Kuba non-kulit putih.
Para pemilik kebun meminta budak-budak Afro-Kuba untuk memiliki anak untuk mereproduksi tenaga kerja mereka. Para pemilik budak ini juga ingin memasangkan pria kulit hitam yang kuat dan bertubuh besar dengan wanita kulit hitam yang sehat. Mereka ditempatkan di barakun dan dipaksa untuk berhubungan seks dan menciptakan keturunan dari anak-anak “ternak”, yang akan dijual seharga sekitar 500 peso. Para pekebun membutuhkan anak-anak yang dilahirkan untuk menggantikan budak yang mati di bawah sistem perbudakan yang keras. Kadang-kadang jika para pengawas tidak menyukai kualitas anak-anak, mereka memisahkan anak-anak itu dari orang tuanya dan mengirim ibunya kembali bekerja di ladang.
Baik perempuan maupun laki-laki menjadi sasaran hukuman kekerasan dan pelecehan yang merendahkan. Budak yang berperilaku tidak baik atau tidak mematuhi tuan mereka sering ditempatkan di gudang di kedalaman rumah kamar ketel, tempat mereka ditinggalkan selama berhari-hari, dan seringkali dua sampai tiga bulan. Kamar ketel ini dibuat dalam dua jenis: jenis berbaring atau berdiri. Di masa itu, wanita dihukum, bahkan ketika hamil. Mereka menjadi sasaran cambuk: mereka harus berbaring "menghadap ke bawah di atas [tanah] yang telah digali untuk melindungi perut mereka." Beberapa pemilik budak dilaporkan mencambuk wanita hamil di perut mereka, sehingga mereka sering mengalami keguguran. Luka-luka yang dialami mereka diobati dengan "kompres daun tembakau, urin dan garam."
Haiti
Perbudakan di Haiti dimulai dengan kedatangan Christopher Columbus di pulau itu pada tahun 1492. Praktik perbudakan itu sangat merusak bagi penduduk asli. Menyusul penyusutan penduduk asli Taíno akibat kerja paksa, wabah penyakit dan perang, orang Spanyol, di bawah nasihat pendeta Katolik Bartolomeu de las Casas, dan dengan restu gereja Katolik mulai terlibat dengan sungguh-sungguh dalam penculikan dan kerja paksa para budak orang Afrika. Selama periode kolonial Prancis yang dimulai pada tahun 1625, ekonomi Haiti (kemudian dikenal sebagai Saint-Domingue) didasarkan pada perbudakan, dan praktik perbudakan di sana dianggap sebagai yang paling brutal di dunia.
Setelah Perjanjian Ryswick tahun 1697, Hispaniola dibagi antara Prancis dan Spanyol. Prancis menerima sepertiga barat dan kemudian menamakannya Saint-Domingue. Untuk mengembangkannya menjadi perkebunan tebu, Prancis mengimpor ribuan budak dari Afrika. Gula adalah tanaman komoditas yang menguntungkan sepanjang abad ke-18. Pada 1789, sekitar 40.000 koloni kulit putih tinggal di Saint-Domingue. Orang kulit putih kalah jumlah dengan puluhan ribu budak Afrika yang mereka impor untuk bekerja di perkebunan mereka, yang terutama ditujukan untuk produksi tebu. Di utara pulau, para budak dapat mempertahankan banyak ikatan dengan budaya, agama, dan bahasa Afrika; ikatan ini terus diperbarui oleh orang Afrika yang baru didatangkan. Orang kulit hitam kalah jumlah dengan kulit putih sekitar sepuluh banding satu. Code Noir ("Kode Hitam") yang dibuat oleh Prancis, disiapkan oleh Jean-Baptiste Colbert dan diratifikasi oleh Louis XIV, telah menetapkan aturan tentang perlakuan budak dan kebebasan yang diizinkan. Saint-Domingue telah dideskripsikan sebagai salah satu koloni budak yang paling efisien dan brutal; sepertiga orang Afrika yang baru didatangkan meninggal dalam beberapa tahun. Banyak budak yang meninggal karena penyakit seperti cacar dan demam tifoid. Mereka memiliki tingkat kelahiran sekitar 3 persen, dan terdapat bukti bahwa beberapa wanita menggugurkan janin, atau melakukan pembunuhan bayi, dibandingkan harus membiarkan anak-anak mereka hidup dalam ikatan perbudakan.
Budak-budak yang berhasil sampai ke Haiti dari perjalanan trans-Atlantik dan budak yang lahir di Haiti didokumentasikan dalam arsip Haiti dan dipindahkan ke Kementerian Pertahanan Prancis dan Kementerian Luar Negeri. , catatan ini ada di Arsip Nasional Prancis. Menurut Sensus 1788, penduduk Haiti terdiri dari hampir 40.000 orang kulit putih, 30.000 orang kulit berwarna yang merdeka, dan 450.000 budak.
Jamaika
Jamaika dijajah oleh suku Taino sebelum kedatangan Columbus pada tahun 1494. Orang Spanyol yang datang kemudian memperbudak banyak orang Taino; beberapa melarikan diri, tetapi sebagian besar meninggal karena wabah penyakit dari Eropa dan karena terlalu banyak pekerjaan. Orang-orang Spanyol juga memperkenalkan budak Afrika pertama.
Para penjajah Spanyol tidak membawa wanita dalam ekspedisi pertama mereka. Mereka mengambil wanita Taíno sebagai istri mereka, yang kemudian menghasilkan anak-anak mestizo. Kekerasan seksual dengan perempuan Taíno oleh orang Spanyol juga sering terjadi.
Meskipun populasi budak Afrika pada tahun 1670-an dan 1680-an tidak pernah melebihi 10.000, pada tahun 1800 telah meningkat menjadi lebih dari 300.000.
Meksiko
Pada tahun 1519, Hernán Cortés membawa budak modern pertama ke daerah tersebut. Pada pertengahan abad ke-16, raja muda kedua Meksiko, Luis de Velasco, melarang perbudakan suku Aztec. Kekurangan tenaga kerja terjadi karena suku Aztec terbunuh atau mati karena wabah penyakit. Hal ini menyebabkan budak Afrika didatangkan, karena mereka tidak rentan terhadap cacar. Sebagai gantinya, banyak orang Afrika diberi kesempatan untuk membeli kebebasan mereka, sementara yang lain akhirnya diberikan kebebasan oleh tuan mereka.
Puerto Rico
Ketika Ponce de León dan orang-orang Spanyol tiba di pulau Borikén (Puerto Riko), mereka memperbudak suku Taíno di pulau itu dan memaksa mereka untuk bekerja di tambang emas dan dalam pembangunan benteng. Banyak orang-orang Taíno meninggal, terutama karena wabah cacar, karena mereka tidak memiliki kekebalan terhadapnya. Orang-orang Taíno lainnya bunuh diri atau meninggalkan pulau itu setelah pemberontakan orang-orang Taíno gagal pada tahun 1511. Koloni Spanyol, takut kehilangan tenaga kerja mereka, mengajukan komplain kepada pengadilan bahwa mereka membutuhkan tenaga kerja. Sebagai alternatif, Las Casas menyarankan impor dan penggunaan budak Afrika. Pada tahun 1517, Kerajaan Spanyol mengizinkan rakyatnya untuk mengimpor dua belas budak masing-masing, dan karena itu, memulai perdagangan budak di koloni.
Budak-budak Afrika secara hukum dicap dengan besi panas di dahi mereka untuk mencegah "pencurian" mereka atau tuntutan hukum yang menantang penawanan mereka. Para penjajah melanjutkan praktik branding ini selama lebih dari 250 tahun. Mereka dikirim untuk bekerja di tambang emas, atau di ladang jahe dan gula di pulau itu. Mereka diizinkan untuk tinggal bersama keluarga mereka di sebuah gubuk di tanah tuannya, dan diberi sebidang tanah agar mereka bisa bertani, tetapi mereka juga menjadi sasaran perlakuan kasar; termasuk pelecehan seksual karena mayoritas penjajah datang tanpa perempuan; banyak dari mereka menikah dengan orang Afrika atau Taínos. Keturunan ras campuran mereka membentuk generasi pertama dari populasi awal Puerto Rico. Para budak menghadapi diskriminasi yang parah dan tidak memiliki kesempatan untuk memajukan diri mereka, meskipun mereka dididik oleh tuan mereka. Orang Spanyol menganggap orang Afrika lebih unggul dari orang Taíno, karena orang Taino tidak mau berasimilasi. Sebaliknya, para budak tidak punya banyak pilihan selain beradaptasi. Banyak yang masuk Kristen dan diberi nama keluarga tuan mereka.
Pada 1570, para penjajah mengetahui bahwa tambang emas telah habis, sehingga menurunkan status pulau itu menjadi garnisun untuk kapal yang lewat. Budidaya tanaman seperti tembakau, kapas, kakao, dan jahe menjadi tumpuan perekonomiannya. Dengan meningkatnya permintaan gula di pasar internasional, perkebunan besar meningkatkan budidaya padat karya dan pengolahan tebu mereka. Perkebunan gula menggantikan pertambangan sebagai industri utama Puerto Riko dan membuat permintaan untuk perbudakan Afrika tetap tinggi.
Setelah tahun 1784, Spanyol memberikan lima cara bagi para budak untuk memperoleh kebebasan. Lima tahun kemudian, Raja Spanyol mengeluarkan "Dekrit Kerajaan tahun 1789", yang menetapkan aturan baru terkait perdagangan budak dan menambahkan pembatasan pada pemberian status orang merdeka. Dekrit tersebut memberikan rakyatnya hak untuk membeli budak dan untuk berpartisipasi dalam perdagangan budak yang berkembang pesat di kawasan Karibia. Pada tahun yang sama, hukum budak baru, juga dikenal sebagai El Código Negro (Hukum Orang Kulit Hitam), diadopsi.
Di bawah "El Código Negro", seorang budak dapat membeli kebebasannya, jika tuannya bersedia menjual, dengan membayar harga yang diminta dengan mencicil. Budak diizinkan untuk mendapatkan uang selama waktu luang mereka dengan bekerja sebagai pembuat sepatu, membersihkan pakaian, atau menjual hasil yang mereka tanam di lahan mereka sendiri. Demi kebebasan anak mereka yang baru lahir dan belum dibaptis, mereka membayar setengah dari harga yang berlaku untuk seorang anak yang dibaptis. Banyak dari orang-orang yang dibebaskan ini kemudian mulai menetap di daerah yang kemudian dikenal sebagai Cangrejos (Santurce), Carolina, Canóvanas, Loíza, dan Luquillo. Beberapa dar mereka menjadi pemilik budak. Terlepas dari jalan menuju kebebasan ini, sejak tahun 1790 dan seterusnya, jumlah budak meningkat lebih dari dua kali lipat di Puerto Rico sebagai akibat dari ekspansi dramatis industri gula di pulau itu.
Pada 22 Maret 1873, perbudakan secara hukum dihapuskan di Puerto Rico. Namun, para budak di sana tidak dibebaskan, melainkan harus membeli kebebasan mereka sendiri dengan harga berapa pun yang ditetapkan oleh tuan terakhir mereka. Mereka juga diharuskan bekerja selama tiga tahun lagi untuk mantan majikan mereka, untuk penjajah lain yang tertarik dengan layanan mereka, atau untuk negara untuk membayar sejumlah kompensasi. Antara 1527 dan 1873, budak di Puerto Rico telah melakukan lebih dari dua puluh pemberontakan.
Suriname
Para pemilik perkebunan koloni Belanda sangat bergantung pada budak Afrika untuk mengolah dan memanen tanaman komoditas perkebunan kopi, kakao, tebu dan kapas di sepanjang sungai. Perlakuan para pemilik perkebunan terhadap para budak sangat buruk. Sejarawan CR Boxer menulis bahwa "ketidakmanusiawian manusia terhadap manusia hampir mencapai batasnya di Suriname."
Banyak budak yang melarikan diri dari perkebunan. Dengan bantuan penduduk asli Amerika Selatan yang tinggal di hutan hujan yang bersebelahan, budak yang melarikan diri ini membangun budaya baru dan unik di pedalaman yang berhasil dengan caranya sendiri. Mereka secara kolektif dikenal dalam bahasa Inggris sebagai Maroon, dalam bahasa Prancis sebagai Nèg'Marrons (secara harfiah berarti "negro coklat", yang berarti "negro berkulit pucat"), dan dalam bahasa Belanda sebagai Marron. Maroon secara bertahap mengembangkan beberapa suku independen melalui proses etnogenesis, karena mereka terdiri dari budak dari etnis Afrika yang berbeda. Suku-suku tersebut antara lain Saramaka, Paramaka, Ndyuka atau Aukan, Kwinti, Aluku atau Boni, dan Matawai.
Orang-orang Maroon sering menyerbu perkebunan untuk merekrut anggota baru dari budak, menangkap wanita, dan untuk mendapatkan senjata, makanan, dan bahan persediaan. Mereka kadang-kadang membunuh pemilik perkebunan dan keluarga mereka dalam suatu perampokan. Para koloni juga melakukan kampanye bersenjata melawan orang-orang Maroon, yang umumnya melarikan diri melalui hutan hujan. Untuk mengakhiri permusuhan, pada abad ke-18 otoritas kolonial Eropa menandatangani beberapa perjanjian damai dengan suku yang berbeda. Mereka memberikan status kedaulatan dan hak perdagangan orang-orang Maroon di wilayah pedalaman mereka dan memberi mereka otonomi.
Pada tahun 1861–1863, Presiden Abraham Lincoln dari Amerika Serikat dan pemerintahannya mencari tempat di luar negeri untuk merelokasi budak yang dibebaskan yang ingin meninggalkan Amerika Serikat. Hal ini membuka negosiasi dengan pemerintah Belanda mengenai emigrasi Afrika-Amerika ke koloni Belanda Suriname di Amerika Selatan. Namun, setelah 1864 proposal itu dibatalkan.
Belanda menghapus perbudakan di Suriname pada tahun 1863, di bawah proses bertahap yang mengharuskan budak bekerja di perkebunan selama 10 tahun transisi dengan bayaran minimal, yang dianggap sebagai kompensasi parsial untuk majikan mereka. Setelah tahun 1873, sebagian besar orang merdeka meninggalkan perkebunan tempat mereka bekerja selama beberapa generasi menuju ibu kota, Paramaribo.
Amerika Serikat
Perbudakan di Amerika Serikat adalah praktik perbudakan barang manusia yang legal dengan para budak merupakan orang Afrika dan Afrika Amerika, yang ada di Amerika Serikat pada abad 18 dan 19. Perbudakan telah dipraktikkan di Amerika Britania sejak hari-hari awal masa kolonial dan legal di semua Tiga Belas Koloni, pada saat Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776. Pada saat Revolusi Amerika, status budak telah dilembagakan sebagai kasta rasial yang terkait dengan keturunan Afrika. Amerika Serikat menjadi terpolarisasi terhadap masalah perbudakan yang direpresentasikan oleh budak dan negara bagian bebas dan dipisahkan oleh garis Mason–Dixon, yang memisahkan Pennsylvania bebas dari budak Maryland dan Delaware.
Selama pemerintahan Jefferson, Kongres melarang impor budak secara efektif pada tahun 1808, meskipun penyelundupan (impor ilegal) masih terjadi. Namun, perdagangan budak domestik berlanjut dengan cepat karena didorong oleh permintaan tenaga kerja dari pengembangan perkebunan kapas di Ujung Selatan Amerika. Negara-negara bagian itu berusaha memperluas perbudakan ke wilayah barat baru untuk mempertahankan bagian kekuasaan politik mereka di negara itu. Undang-undang tersebut diusulkan kepada Kongres untuk melanjutkan penyebaran perbudakan ke negara-negara yang baru diratifikasi termasuk Undang-Undang Kansas-Nebraska.
Perlakuan terhadap budak di Amerika Serikat sangat bervariasi tergantung pada kondisi, waktu, dan tempat. Hubungan kekuasaan perbudakan telah membuat banyak orang kulit putih yang memiliki otoritas atas budak korup, dengan anak-anak mereka bahkan menunjukkan kekejaman mereka terhadap budak. Pemiliki budak dan pengawas budak menggunakan hukuman fisik untuk memaksakan kehendak mereka. Budak dihukum dengan cara dicambuk, dibelenggu, digantung, dipukul, dibakar, dimutilasi, dicap dan dipenjara. Hukuman paling sering dijatuhkan karena ketidaktaatan atau pelanggaran yang dilakukan, tetapi terkadang pelecehan dilakukan untuk menegaskan kembali dominasi tuan atau pengawas budak. Perlakuan lebih keras biasanya terjadi di perkebunan besar yang sering dikelola oleh pengawas budak tanpa dihadiri oleh pemilik perkebunannya. William Wells Brown, yang melarikan diri dari perkebunan, melaporkan bahwa di satu perkebunan, budak laki-laki diharuskan memetik 80 pon kapas per hari, sementara wanita diharuskan memetik 70 pon per hari; jika ada budak yang gagal dalam kuota mereka, mereka akan dicambuk untuk setiap pon yang kurang. Tiang pencambuk berdiri di samping sisik kapas. Seorang pria New York yang menghadiri pelelangan budak pada pertengahan abad ke-19 melaporkan bahwa setidaknya tiga perempat dari budak laki-laki yang dia lihat di tempat penjualan memiliki bekas luka di punggung mereka karena dicambuk. Sebaliknya, keluarga kecil pemilik budak memiliki hubungan yang lebih dekat antara pemilik dan budak; ini terkadang menghasilkan lingkungan yang sedikit lebih manusiawi.
Pemerintah negara bagian Selatan ingin menjaga keseimbangan antara jumlah budak dan negara bagian bebas untuk menjaga keseimbangan politik kekuasaan di Kongres. Wilayah baru yang diperoleh dari Inggris, Prancis, dan Meksiko menjadi subyek kompromi politik besar. Pada tahun 1850, Kawasan Selatan yang kaya akan kapas dan baru tumbuh mengancam untuk memisahkan diri dari Negara Utara, dan ketegangan terus meningkat. Banyak orang Kristen kulit putih Selatan, termasuk pendeta gereja, berusaha membenarkan perbudakan menurut paternalisme Kristen. Denominasi terbesar, gereja Baptis, Metodis, dan Presbiterian, terpecah menjadi beberapa organisasi regional di Utara dan Selatan karena isu perbudakan. Ketika Abraham Lincoln memenangkan pemilihan 1860 dengan kampanye untuk menghentikan perluasan perbudakan, menurut sensus AS 1860, sekitar 400.000 orang atau 8% dari semua keluarga AS memiliki hampir 4.000.000 budak. Sepertiga dari total jumlah keluarga Selatan memiliki budak. One-third of Southern families owned slaves. Negara Selatan banyak berinvestasi dalam perbudakan. Oleh karena itu, pada pemilihan Lincoln, tujuh negara bagian memisahkan diri untuk membentuk Negara Konfederasi Amerika. Enam negara bagian pertama yang memisahkan diri memiliki jumlah budak terbanyak di Selatan. Tak lama setelah itu, terjadi Perang Saudara habis-habisan di Amerika Serikat karena isu perbudakan. Secara hukum, perbudakan berakhir setelah perang pada bulan Desember 1865.
Pada tahun 2018, Orlando Sentinel melaporkan beberapa sekolah Kristen swasta di Florida mengajar siswa debgab kurikulum kreasionis yang mencakup pernyataan seperti, "kebanyakan orang kulit hitam dan kulit putih selatan telah lama hidup bersama dalam harmoni" dan bahwa "individu yang haus kekuasaan menggerakkan orang-orang" mengarah ke Gerakan Hak-Hak Sipil.
Asia
Perbudakan telah ada di seluruh Asia, dan beberapa bentuk perbudakan masih ada sampai sekarang.
Tiongkok
Perbudakan dipraktikkan dalam berbagai bentuk sepanjang sejarah Tiongkok. Perbudakan dilaporkan telah dihapuskan sebagai praktik yang diakui secara hukum dalam undang-undang tahun 1909 yang sepenuhnya berlaku pada tahun 1910, meskipun praktiknya berlanjut setidaknya sampai tahun 1949.
Dinasti Tang membeli budak Barat dari orang Yahudi Radhanite. Tentara dan bajak laut Tang Tiongkok juga memperbudak orang Korea, Turki, Persia, Indonesia, dan orang-orang dari Mongolia Dalam, Asia Tengah, dan India utara. Sumber budak terbesar berasal dari suku-suku di selatan, termasuk orang Thailand dan penduduk asli dari provinsi selatan Fujian, Guangdong, Guangxi, dan Guizhou. Orang Melayu, Khmer, India, dan orang-orang "berkulit hitam" (yang merupakan Negrito Austronesia di Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik, atau Afrika, atau keduanya) juga dibeli sebagai budak pada masa dinasti Tang.
Pada abad ke-17 Dinasti Qing, terdapat orang yang secara turun temurun yang diperbudak yang disebut Booi Aha (Manchu:booi niyalma), yang merupakan kata Manchu yang secara harfiah diterjemahkan "orang rumah tangga" dan kadang-kadang diterjemahkan sebagai "nucai." Orang-orang Manchu membangun hubungan pribadi dan paternalis yang erat antara seorang budak dan majikannya. Seperti yang dikatakan Nurhachi, "Majikan harus mencintai budak dan makan makanan yang sama dengannya". Namun, booi aha "tidak persis sesuai dengan kategori "budak-pelayan"; sebaliknya, itu adalah hubungan ketergantungan pribadi budak kepada majikannya yang secara teori menjamin hubungan pribadi yang erat dan perlakuan yang sama, meskipun banyak sarjana barat yang menerjemahkan "booi" sebagai "pelayan-ikatan" (beberapa "booi" bahkan memiliki pelayan sendiri).
Sufi Muslim Tiongkok (Tungan) yang dituduh mempraktikkan xiejiao (agama heterodoks), dihukum dengan pengasingan ke Xinjiang dan dijual sebagai budak kepada Muslim lain, seperti para sufi Baig. Orang-orang suku Han yang melakukan kejahatan seperti menyalahgunakan opium dihukum menjadi budak orang-orang Baig. Praktik ini diatur oleh hukum Qing. Kebanyakan orang Tiongkok di Altishahr adalah budak pengasingan dari orang-orang Baig Turkestani. Meskipun pedagang Cina yang merdeka umumnya tidak terlibat dalam hubungan dengan wanita Turkistan Timur, beberapa budak Tiongkok milik orang-orang Baig, bersama dengan tentara Standar Hijau, Bannermen, dan Manchu, terlibat dalam perselingkuhan dengan wanita Turkistan Timur.
India
Perbudakan di India tersebar luas pada abad ke-6 SM, dan mungkin bahkan pada periode Veda. Praktik perbudakan meningkat selama dominasi Muslim di India utara setelah abad ke-11. Perbudakan juga ada di India Portugis setelah abad ke-16. Belanda, juga, mempunyai budak Abyssian, yang dikenal di India sebagai Habshi atau Sheedes. Arakan/Bengal, Malabar, dan Coromandel tetap menjadi sumber tenaga kerja paksa terbesar sampai tahun 1660-an.
Antara tahun 1626 dan 1662, Belanda mengekspor rata-rata 150–400 budak setiap tahun dari pantai Arakan-Benggala. Selama 30 tahun pertama Batavia, budak India dan Arakan menyediakan tenaga kerja utama Perusahaan Hindia Timur Belanda, sebagai kantor pusat Asia. Peningkatan budak Coromandel terjadi selama masa kelaparan menyusul pemberontakan penguasa India Nayaka di India Selatan (Tanjavur, Senji, dan Madurai) melawan penguasa Bijapur (1645) dan penghancuran berikutnya di pedesaan Tanjavur oleh tentara Bijapur. Dilaporkan, lebih dari 150.000 orang dibawa oleh tentara Muslim Deccani yang menyerang ke Bijapur dan Golconda. Pada tahun 1646, 2.118 budak diekspor ke Batavia, sebagian besar dari Koromandel selatan. Beberapa budak juga diperoleh lebih jauh ke selatan di Tondi, Adirampatnam, dan Kayalpatnam. Peningkatan lain dalam perbudakan terjadi antara tahun 1659 dan 1661 dari Tanjavur sebagai akibat dari serangkaian serangan Bijapuri yang terus dilakukan. Di Nagapatnam, Pulicat, dan di tempat lain, perusahaan membeli 8.000-10.000 budak, sebagian besar dikirim ke Ceylon, sementara sebagian kecil diekspor ke Batavia dan Malaka. Akhirnya, pada tahun 1673, setelah kemarau panjang di Madurai dan Koromandel selatan yang mengintensifkan perjuangan Madurai-Maratha yang berkepanjangan atas Tanjavur dan praktik fiskal yang menghukum, ribuan orang dari Tanjavur, kebanyakan anak-anak, dijual sebagai budak dan diekspor oleh para pedagang Asia dari Nagapattinam ke Aceh, Johor, dan pasar budak lainnya.
Pada bulan September 1687, 665 budak diekspor oleh Inggris dari Fort St. George, Madras. Dan pada tahun 1694–1696, ketika peperangan sekali lagi melanda India Selatan, total 3.859 budak diimpor dari Koromandel oleh orang-orang secara pribadi ke Ceylon. Volume total perdagangan budak Samudra Hindia Belanda diperkirakan sekitar 15–30% dari perdagangan budak Atlantik, sedikit lebih kecil dari perdagangan budak trans-Sahara, dan satu setengah hingga tiga kali ukuran perdagangan budak pantai Swahili dan Laut Merah dan perdagangan budak Perusahaan Hindia Barat Belanda. Menurut Sir Henry Bartle Frere (yang duduk di Dewan Viceroy), diperkirakan ada 8 atau 9 juta budak di India pada tahun 1841. Sekitar 15% penduduk Malabar adalah budak. Perbudakan secara hukum dihapuskan dengan adanya kepemilikan Perusahaan India Timur melalui Undang-Undang Perbudakan India, 1843.
Indochina
Orang-orang suku bukit di Indochina "diburu tanpa henti dan dibawa sebagai budak oleh orang Siam (Thailand), Anamites (Vietnam), dan Kamboja". Sebuah kampanye militer Siam di Laos pada tahun 1876 dideskripsikan oleh seorang pengamat Inggris sebagai peristiwa yang "berubah menjadi serangan perburuan budak dalam skala besar". Sensus yang diambil pada tahun 1879 menunjukkan bahwa 6% dari populasi di kesultanan Melayu Perak adalah budak. Orang-orang yang diperbudak kira-kira merupakan dua pertiga dari populasi di sebagian Kalimantan Utara pada tahun 1880-an.
Jepang
Setelah orang-orang Portugis pertama kali melakukan kontak dengan Jepang pada tahun 1543, perdagangan budak berkembang dengan orang Portugis membeli orang Jepang sebagai budak dan menjualnya ke berbagai lokasi di luar negeri, termasuk Portugal, selama abad ke-16 dan ke-17. Banyak dokumen yang menyebutkan perdagangan budak terjadi secara bersamaan dengan protes terhadap perbudakan Jepang. Budak Jepang diyakini sebagai yang orang pertama dari bangsa mereka yang pergi Eropa, dan orang-orang Portugis membeli sejumlah gadis budak Jepang untuk dibawa ke Portugal untuk tujuan seksual, seperti yang dicatat oleh Gereja pada tahun 1555. Wanita budak Jepang bahkan dijual sebagai selir kepada laskar Asia dan anggota kru Afrika, bersama dengan rekan-rekan Eropa mereka yang melayani di kapal-kapal Portugis yang berdagang di Jepang, seperti disebutkan oleh Luis Cerqueira, seorang Yesuit Portugis, dalam sebuah dokumen tahun 1598. Budak Jepang dibawa oleh Portugis ke Makau, tempat mereka diperbudak oleh orang-orang Portugis atau menjadi budak dari budak lain.
Beberapa budak Korea juga dibeli oleh orang-orang Portugis dan dibawa kembali ke Portugal dari Jepang. Mereka termasuk di antaranya puluhan ribu tawanan perang Korea yang diangkut ke Jepang selama invasi Jepang ke Korea (1592–98). Para sejarawan menunjukkan bahwa meskipun Pemimpin Jepang Hideyoshi mengungkapkan kemarahannya terhadap perdagangan budak Jepang oleh Portugis, dia juga terlibat dalam perdagangan budak massal yang merupakan tawanan perang Korea di Jepang. Fillippo Sassetti melihat beberapa budak Tiongkok dan Jepang di Lisbon di antara komunitas budak besar pada tahun 1578, meskipun sebagian besar para budak itu berkulit hitam. Orang-orang Portugis "jauh lebih menghargai" budak Asia dibandingkan budak dari Afrika sub-Sahara. Orang-orang Portugis menghargai kualitas seperti kecerdasan dan kerajinan yang ditunjukkan oleh budak Tiongkok dan Jepang.
Raja Sebastian dari Portugal khawatir bahwa perbudakan yang merajalela akan berdampak negatif terhadap penyebaran agama Katolik, sehingga ia memerintahkan agar perbudakan dilarang pada tahun 1571. Hideyoshi sangat muak karena banyak orang-orang Jepang yang dijual secara massal sebagai budak di Kyushu. Dia kemudian menulis surat kepada Wakil Yesuit Provinsi Gaspar, Coelho Yesuit, pada 24 Juli 1587 untuk menuntut orang-orang Portugis, Siam (Thailand), dan Kamboja berhenti membeli dan memperbudak orang Jepang dan mengembalikan budak Jepang yang sampai ke India. Hideyoshi menyalahkan Portugis dan Yesuit atas perdagangan budak ini dan akibatnya melarang penyebaran agama Kristen. Pada tahun 1595, sebuah undang-undang disahkan oleh Portugal yang melarang penjualan dan pembelian budak Tiongkok dan Jepang.
Korea
Selama periode Joseon, populasi nobi diperkirakan berfluktuasi hingga mencapai sekitar sepertiga dari jumlah populasi, tetapi rata-rata jumlah nobi mencapai sekitar 10% dari total populasi. Sistem perbudakan nobi mulai mengalami penurunan pada abad ke-18. Sejak awal masa dinasti Joseon dan terutama pada abad ke-17, terdapat kritik keras dari para pemikir terkemuka di Korea tentang sistem nobi. Bahkan di dalam pemerintahan Joseon, terdapat indikasi perubahan sikap terhadap kaum bangsawan. Raja Yeongjo menerapkan kebijakan emansipasi bertahap pada tahun 1775, dan dia serta penggantinya Raja Jeongjo membuat banyak proposal dan perkembangan yang mengurangi beban nobi, yang mengarah pada emansipasi sebagian besar sistem nobi pada tahun 1801. Selain itu, adanya pertumbuhan populasi, banyaknya budak yang melarikan diri, komersialisasi pertanian yang berkembang, dan munculnya kelas petani kecil yang mandiri berkontribusi pada penurunan jumlah nobi menjadi sekitar 1,5% dari total populasi pada tahun 1858. Sistem nobi turun temurun secara resmi dihapuskan sekitar tahun 1886-1887, dan sistem nobi lainnya dihapuskan dengan Reformasi Gabo pada tahun 1894. Namun, perbudakan tidak sepenuhnya hilang di Korea sampai tahun 1930 dan kembali terjadi selama masa pendudukan Kekaisaran Jepang.
Selama pendudukan Kekaisaran Jepang di Korea sekitar Perang Dunia II, sebagian orang-orang Korea diharuskan melakukan kerja paksa dalam kondisi yang disamakan dengan perbudakan. Kerja paksa ini termasuk wanita yang dipaksa menjadi budak seks oleh Tentara Kekaisaran Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II, yang dikenal sebagai "lanfu".
Lambang Azerbaijan
Lambang Azerbaijan (Bahasa Azeri: Azərbaycan Gerbi) menggabungkan simbol tradisional dan modern. Titik utama lambang ini adalah simbol api. Simbol api ini berdasarkan fakta bahwa Azerbaijan memiliki banyak sumber api abadi sehingga diberi nama "tanah api abadi". Warna yang digunakan dalam komposisi lambang diambil dari bendera Azerbaijan. Warna tersebut dapat dilihat pada latar belakang bintang berpucuk delapan.
Perbudakan
Oceania
Budak (he mōkai) memiliki peran sosial yang diakui dalam masyarakat tradisional Māori di Selandia Baru.
Lambang Azerbaijan
Sejarah
Pemerintah Republik Demokratik Azerbaijan mengumumkan sayembara pembuatan lambang nasional pada 30 Januari 1920 dan menerbitkan keputusan simbol yang digunakan pada bulan Mei tahun yang sama. Tetapi, karena jatuhnya Republik Demokratik Azerbaijan pada 28 April 1920, lambang tersebut tidak disetujui.
Perbudakan
Oceania
Penangkapan orang untuk dijadikan budak (blackbirding) terjadi di pulau-pulau di Samudra Pasifik dan Australia, terutama pada abad ke-19.
Lambang Azerbaijan
Sejarah
Lambang nasional kemudian dibahas lagi oleh Majelis Agung Republik Otonom Nakhichevan. Majelis tersebut kemudian mengajukan petisi di Dewan Tertinggi Azerbaijan SSR dan pada 17 November 1990 diumumkan sayembara baru lambang nasional Azerbaijan. Hasil sayembara diputuskan pada tanggal 5 Februari 1991.
Perbudakan
Kesultanan Utsmaniyah dan Laut Hitam
Di Konstantinopel, sekitar seperlima dari populasinya merupakan budak. Kota ini merupakan pusat utama perdagangan budak pada abad ke-15 dan masa selanjutnya. Para budak disediakan oleh orang-orang Tatar yang sering menyerang desa-desa Slavia. Para budak juga didapat melalui penaklukan, penindasan dan pemberontakan terhadap kawasan tertentu, dan setelahnya, seluruh populasinya kadang-kadang diperbudak dan dijual di seluruh wilayah Kesultanan untuk mengurangi risiko pemberontakan di masa depan. Orang-orang Utsmaniyah juga membeli budak dari pedagang yang membawa budak ke Kesultanan dari Eropa dan Afrika. Diperkirakan sekitar 200.000 budak - terutama orang Sirkasia - telah diimpor ke Kesultanan Utsmaniyah antara tahun 1800 dan 1909. Sampai akhir tahun 1908, para budak wanita masih dijual di Kesultanan Utsmaniyah.
Lambang Azerbaijan
Lambang Republik Demokratik Azerbaijan
Lambang negara Azerbaijan memiliki kesamaan dengan lambang Republik Demokratik Azerbaijan (DRA) pada tahun 1918.
Perbudakan
Kesultanan Utsmaniyah dan Laut Hitam
Sampai akhir abad ke-18, Kekhanan Krimea (negara Muslim Tatar) mempertahankan perdagangan budak besar-besaran dengan Kesultanan Utsmaniyah dan Timur Tengah. Banyak budak yang ditangkap di Rusia selatan, Polandia-Lithuania, Moldavia, Wallachia, dan Sirkasia oleh penunggang kuda Tatar dan dijual di pelabuhan Kaffa di Krimea. Sekitar 2 juta budak (sebagian besar budak Kristen) diekspor selama abad ke-16 dan ke-17 sampai Kekhanan Krimea dihancurkan oleh Kekaisaran Rusia pada tahun 1783. Pasar budak Rusia dan Persia yang ditangkap berpusat di Kekhanan Khiva di Asia Tengah. Pada awal 1840-an, populasi negara bagian Uzbekistan Bukhara dan Khiva mencakup sekitar 900.000 budak. Darrel P. Kaiser pernah menuliskan, "Orang-orang Kazakh dan Kirghiz menculik 1573 penduduk dari koloni [pemukiman Jerman di Rusia] pada tahun 1774 saja dan hanya setengahnya yang berhasil ditebus. Sisanya dibunuh atau diperbudak."
Lambang Azerbaijan
Lambang Republik Sosialis Federasi Soviet Transkaukasia
Pada tahun 1922, dimana Azerbaijan diletakkan bersama-sama Georgia dan Armenia sebagai sebuah daerah Kaukasus Selatan. Lambang ini digunakan oleh pemerintah Kaukasus Selatan. Ia mencampurkan rekabentuk lambang dari penduduk-penduduk dari tiga negara tersebut. Di dalam lambang ini, terdapat unsur seni keislamanan dan komunis. Ukiran bintang yang berada dilambang merupakan satu elemen dari lambang lama Georgia (1918-1921); bulan sabit pula digunakan sebagai melambangkan keislaman, yakni agama yang dianuti oleh orang Azeri, dan Gunung Ararat pula digunakan sebagai lambang kepada Armenia.
Perbudakan
Amerika Serikat
Pada tahun 1865, Amerika Serikat meratifikasi Amandemen ke-13 Konstitusi Amerika Serikat, yang melarang perbudakan dan penghambaan paksa "kecuali sebagai hukuman atas kejahatan yang pihak tersebut harus dihukum dengan sepatutnya". Ini memberikan dasar hukum untuk bentuk perbudakan, yang sekarang disebut sebagai kerja paksa di sana. Secara historis, amandemen konstitusi ini membuka ruang bagi sistem sewa narapidana yang masih berdampak pada orang Afrika-Amerika. The Prison Policy Initiative, sebuah lembaga think-tank peradilan pidana Amerika, menyatakan bahwa jumlah populasi penjara AS tahun 2020 adalah sebanyak 2,3 juta orang, dan hampir semua narapidana yang berbadan sehat dipekerjakan. Di Texas, Georgia, Alabama dan Arkansas, para narapidana tidak dibayar sama sekali untuk melakukan pekerjaan mereka. Di negara bagian lain, seorang narapidana dibayar antara $0,12 dan $1,15 per jam. Federal Prison Industries membayar narapidana rata-rata $0,90 per jam pada tahun 2017. Narapidana yang menolak bekerja dapat ditahan tanpa batas waktu dalam sel isolasi, atau kunjungan keluarganya dapat dicabut. Dari tahun 2010 hingga 2018, beberapa tahanan di AS menolak untuk bekerja. Mereka melakukan protes agar mendapatkan upah yang lebih baik, kondisi kerja yang lebih baik, dan untuk mengakhiri kerja paksa. Pemimpin pemogokan kerja ini dihukum dengan kurungan isolasi yang tidak terbatas. Kerja paksa di penjara terjadi di penjara umum/pemerintah dan penjara swasta. CoreCivic dan GEO Group merupakan setengah dari pangsa pasar penjara swasta, dan mereka menghasilkan pendapatan gabungan sebesar $3,5 miliar pada tahun 2015. Nilai dari semua kerja yang dilakukan oleh narapidana di Amerika Serikat diperkirakan mencapai miliaran dollar. Di California, 2.500 narapidana bekerja melawan kebakaran hutan di sana dan hanya diberikan kompensasi sebesar $1 per jam melalui Program Kamp Konservasi CDCR, yang menyelamatkan negara bagian sebanyak $100 juta per tahun.
Lambang Azerbaijan
Lambang Republik Sosialis Soviet Azerbaijan
Ketika Uni Soviet terpecah dalam tahun 1991 dan Azerbaijan menjadi satu republik independen, dan mengacu lambang (sekarang) serta mempermudah lambang negara sejak dari tahun 1991.
Perbudakan
Uni Soviet
Antara tahun 1930 dan 1960, Uni Soviet menciptakan sistem, yang menurut Anne Applebaum dan "perspektif Kremlin", kamp kerja paksa yang disebut Gulag (ГУЛаг).
Tahanan di kamp-kamp ini bekerja sampai mati dengan kuota produksi yang ekstrim, kebrutalan fisik dan psikologis, kelaparan, kurangnya perawatan medis, dan lingkungan yang keras. Aleksandr Solzhenitsyn, yang selamat dari delapan tahun penahanan Gulag, memberikan kesaksian langsung tentang kamp tersebut dengan penerbitan The Gulag Archipelago, yang membuatnya dianugerahi Penghargaan Nobel Kesusastraan. Tingkat kematian di Gulag mencapai 80% selama bulan-bulan pertama di banyak kamp. Ratusan ribu orang, mungkin jutaan, tewas sebagai akibat langsung dari kerja paksa di bawah Soviet.
Golfo Alexopoulos membuat menyamakan kerja di Gulag dengan "bentuk-bentuk lain dari kerja paksa" dan "kekerasan eksploitasi manusia"; perbudakan Gulag dibahas dalam Illness and Inhumanity in Stalin's Gulag,\.
"Gulag Stalin, dalam banyak hal, bukanlah sebuah kamp konsentrasi, tetapi sebuah kamp kerja paksa dan bukan sebuah sistem penjara, tetapi sebuah sistem perbudakan. Gambar budak sering muncul dalam literatur memoar Gulag. Seperti yang ditulis Varlam Shalamov: 'Lapar dan kelelahan, kami bersandar ke kerah kuda, mengangkat lepuh darah di dada kami dan menarik gerobak berisi batu ke atas lantai tambang yang miring. Kerah itu adalah alat yang sama yang digunakan sejak lama oleh orang Mesir kuno.' Perbandingan historis yang cermat dan teliti tentang kerja paksa Soviet dan bentuk-bentuk kerja budak lainnya layak mendapat perhatian ilmiah, dalam pandangan saya. Karena seperti dalam kasus perbudakan global, Gulag menemukan legitimasi dalam narasi perbedaan yang rumit yang melibatkan praduga bahaya dan rasa bersalah. Ideologi perbedaan dan kekerasan eksploitasi manusia ini meninggalkan warisan abadi di Rusia kontemporer."
Sejarawan Anne Applebaum menulis dalam pengantar bukunya bahwa kata GULAG telah merepresentasikan "sistem kerja budak Soviet itu sendiri, dalam segala bentuk dan variasinya" :
"Kata 'GULAG' adalah akronim dari Glavnoe Upravlenie Lagerei, atau Administrasi Kamp Utama, lembaga yang mengelola kamp-kamp Soviet. Namun seiring waktu, kata itu juga berarti sistem kerja budak Soviet itu sendiri, dalam segala bentuk dan variasinya: kamp kerja paksa, kamp hukuman, kamp kriminal dan politik, kamp wanita, kamp anak-anak, kamp transit. Lebih luas lagi, “Gulag” berarti sistem represif Soviet itu sendiri, serangkaian prosedur yang pernah disebut Alexander Solzhenitsyn sebagai “penggiling daging kita”: penangkapan, interogasi, pengangkutan dengan gerbong ternak yang tidak dipanaskan, kerja paksa, kehancuran keluarga, tahun-tahun yang dihabiskan di pengasingan, dan kematian dini dan tidak perlu."
Observasi Applebaum telah dikritik oleh peneliti Gulag Wilson Bell, yang menyatakan bahwa bukunya " selain merupakan pengantar, adalah gambaran umum Gulag yang ditulis dengan baik, tetapi tidak menawarkan kerangka interpretatif jauh di luar paradigma Solzhenitsyn".
Jerman Nazi
Selama Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman memperbudak sekitar 12 juta orang, baik yang dianggap tidak diinginkan maupun warga negara yang ditaklukkan, untuk memperlakukan Untermenschen (sub-manusia), sebagai kelas budak permanen dari makhluk inferior yang bisa menjadi bekerja sampai mereka meninggal, dan yang tidak memiliki hak maupun dan status hukum seperti anggota ras Arya.
Selain orang Yahudi, kebijakan deportasi dan kerja paksa yang paling keras diterapkan pada penduduk Belarus, Ukraina, dan Rusia. Pada akhir perang, setengah dari penduduk Belarus telah dibunuh atau dideportasi.
Perbudakan kontemporer
Meskipun perbudakan sekarang dilarang di setiap negara, jumlah budak saat ini diperkirakan antara 12 juta dan 29,8 juta. Menurut definisi yang luas dari perbudakan, ada 27 juta orang dalam perbudakan pada tahun 1999 yang tersebar di seluruh dunia. Pada tahun 2005, Organisasi Perburuhan Internasional memberikan perkiraan jumlah pekerja paksa sebanyak 12,3 juta orang. Siddharth Kara juga telah memberikan perkiraan 28,4 juta budak pada akhir tahun 2006 dibagi menjadi tiga kategori: perbudakan hutang (18,1 juta), kerja paksa (7,6 juta), dan budak yang diperdagangkan (2,7 juta). Kara menyediakan model dinamis untuk menghitung jumlah budak di dunia setiap tahun, dengan perkiraan 29,2 juta pada akhir tahun 2009. Menurut laporan tahun 2003 oleh Human Rights Watch, diperkirakan 15 juta anak berada dalam jeratan hutang di India dan bekerja dalam kondisi seperti perbudakan untuk melunasi hutang keluarga mereka.
Slavoj ižek menegaskan bahwa bentuk-bentuk baru perbudakan kontemporer telah diciptakan di era kapitalisme global pasca-Perang Dingin, termasuk pekerja migran yang kehilangan hak-hak sipil dasar di Semenanjung Arab, kontrol total pekerja di pabrik- pabrik pakaian Asia dan penggunaan kerja paksa dalam eksploitasi sumber daya alam di Afrika Tengah.
Distribusi
Sebuah laporan oleh Walk Free Foundation pada tahun 2013, menemukan bahwa India memiliki jumlah budak tertinggi, yakni hampir 14 juta, diikuti oleh Tiongkok (2,9 juta), Pakistan (2,1 juta), Nigeria, Ethiopia, Rusia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan Bangladesh; sedangkan negara dengan proporsi budak tertinggi adalah Mauritania, Haiti, Pakistan, India dan Nepal.
Pada Juni 2013, Departemen Luar Negeri AS merilis laporan tentang perbudakan. Dalam laporan ini, Rusia, Tiongkok, dan Uzbekistan masuk dalam kategori pelanggar terburuk. Kuba, Iran, Korea Utara, Sudan, Suriah, dan Zimbabwe berada di level terendah. Daftar tersebut juga termasuk Aljazair, Libya, Arab Saudi dan Kuwait di antara total 21 negara.
Di Kuwait, ada lebih dari 600.000 pekerja rumah tangga migran yang rentan terhadap kerja paksa dan terikat secara hukum dengan majikan mereka, yang seringkali mengambil paspor mereka secara ilegal. Pada tahun 2019, pasar budak online di aplikasi seperti Instagram terungkap.
Dalam persiapan Piala Dunia 2022 di Qatar, ribuan orang Nepal, kelompok buruh terbesar, menghadapi perbudakan dalam bentuk penolakan upah, penyitaan dokumen, dan ketidakmampuan untuk meninggalkan tempat kerja. Pada 2016, PBB memberi Qatar waktu 12 bulan untuk mengakhiri perbudakan pekerja migran atau akan menghadapi penyelidikan.
The Walk Free Foundation melaporkan pada tahun 2018 bahwa perbudakan di masyarakat Barat yang kaya jauh lebih umum daripada yang diketahui sebelumnya, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris Raya, yang masing-masing memiliki 403.000 (satu dari 800) dan 136.000 budak. Andrew Forrest, pendiri organisasi tersebut, mengatakan bahwa "Amerika Serikat adalah salah satu negara paling maju di dunia namun memiliki lebih dari 400.000 budak modern yang bekerja di bawah kondisi kerja paksa." Diperkirakan 40,3 juta diperbudak secara global, dengan Korea Utara memiliki budak paling banyak, yaitu 2,6 juta (satu dari 10). Yayasan tersebut mendefinisikan perbudakan kontemporer sebagai "situasi eksploitasi yang tidak dapat ditolak atau ditinggalkan oleh seseorang karena ancaman, kekerasan, pemaksaan, penyalahgunaan kekuasaan, atau penipuan."
Tiongkok
Pemerintah Tiongkok memiliki sejarah memenjarakan warganya karena alasan politik. Pasal 73 Hukum Acara Pidana yang diadopsi pada tahun 2012 memungkinkan pihak berwenang menahan orang dengan alasan "keamanan negara" atau "terorisme". Dalam hal ini, tahanan dapat ditahan selama enam bulan di "lokasi yang ditentukan" seperti penjara rahasia.