cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Perkawinan sejenis
Kesehatan
Pada 2009, sepasang ekonom di Universitas Emory menghubungkan antara negara bagian yang melarang perkawinan sejenis di Amerika Serikat dengan peningkatan jumlah infeksi HIV. Studi ini menghubungkan larangan perkawinan sejenis dengan peningkatan angka HIV tahunan dalam negara bagian tersebut kira-kira 4 kasus 100,000 populasi.
Orang tua
Organisasi profesi psikolog menyimpulkan bahwa anak akan mendapatkan manfaat dari kesejahteraan yang dihasilkan ketika hubungan orang tua mereka diakui dan didukung oleh institusi masyarakat, misalnya perkawinan sipil. Sebagai contoh, Asosiasi Psikologikal Kanada menyatakan pada 2006 bahwa "kesejahteraan finansial, psikologis, dan fisik orang tua meningkat melalui perkawinan dan anak-anaknya mendapatkan manfaat dari dibesarkan oleh dua orang tua dalam kesatuan yang diakui secara hukum." Asosiasi ini menyatakan pada 2003 bahwa tekanan yang dialami oleh orang tua gay dan lesbian dan anak-anak mereka cenderung merupakan hasil dari bagaimana cara masyarakat memperlakukan mereka dibandingkan dengan kekurangan mereka.
Akademi Psikiatri Amerika menyimpulkan pada 2006, dalam sebuah analisis yang dipublikasikan di jurnal Pediatrics: "Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua sejenis sama dengan mereka yang dibesarkan orang tua heteroseksual. Lebih dari 25 tahun penelitian telah membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara orientasi seksual orang tua dengan pengukuran emosional, psikososial, dan penyesuaian perilaku seorang anak. Data-data ini menunjukkan bahwa tidak ada risiko bagi seorang anak sebagai hasil dari tumbuh dalam keluarga dengan satu atau lebih orang tua gay. Orang tua yang peduli dan penuh kasih, baik laki-laki maupun perempuan, heteroseksual atau homoseksual, dapat menjadi orang tua yang luar biasa. Hak, manfaat, dan perlindungan terhadap perkawinan sipil lebih jauh lagi dapat memperkuat keluarga-keluarga ini."
Jajak pendapat
Sejumlah jajak pendapat dan studi mengenai masalah ini telah dilakukan, termasuk yang telah diselesaikan selama dasawarsa pertama dalam abad ke-21. Sebuah kecenderungan tetap akan peningkatan dukungan terhadap perkawinan sejenis telah terjadi di berbagai belahan dunia, yang sering kali disebabkan oleh kesenjangan generasi yang signifikan. Banyak penelitian yang dilakukan di negara maju pada dasawarsa pertama abad ke-21 menunjukkan bahwa mayoritas orang mendukung perkawinan sejenis. Dukungan perkawinan sejenis telah meningkat di setiap kelompok umur, ideologi politik, agama, gender, ras, dan wilayah di berbagai negara maju di dunia.
Di Amerika Serikat, jajak pendapat Gallup telah menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis telah tumbuh dengan pesat, sedangkan tentangan telah merosot. Pada 1996, 68% orang Amerika menentang perkawinan sejenis, sedangkan hanya 27% mendukung. Pada 2018, 67% orang Amerika mendukung perkawinan sejenis, sedangkan hanya 31% menentang.
Berbagai jajak pendapat dan studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa dukungan perkawinan sejenis secara umum meningkat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan lebih kuat di antara generasi muda.
Dahulu
Sebuah rujukan mengenai perkawinan sejenis (oleh orang Mesir dan orang Kanaan) terdapat dalam Talmud. Perjanjian Lama melarang hubungan homoseksual (Imamat 18:22, 20:13), dan tetua Yahudi memberikan alasan untuk itu karena orang Ibrani diperingatkan untuk tidak "mengikuti kebiasaan di tanah Mesir atau kebiasaan di tanah Kanaan." Tetua itu secara jelas menyatakan: "Apa yang mereka [orang Mesir dan orang Kanaan] lakukan? Laki-laki akan mengawini laki-laki dan perempuan [mengawini] dengan perempuan."
Kaisar anak Elagabalus menyebut kusir kereta kuda, seorang budak dari Caria bernama Hierocles, sebagai suaminya. Ia juga menikah dengan seorang atlet bernama Zoticus dalam sebuah dalam upacara publik yang mewah di Roma di tengah-tengah warga yang gembira.
Kaisar Romawi pertama yang kawin dengan laki-laki adalah Nero, yang dilaporkan telah kawin dengan dua laki-laki lain dalam waktu yang berbeda. Yang pertama adalah dengan orang bebas nya Nero sendiri, Pythagoras, yang mana Nero mengambil peran sebagai pengantin wanita. Kemudian, sebagai pengantin laki-laki, Nero menikahi Sporus, seorang laki-laki muda, yang menggantikan selir wanita dewasanya yang ia bunuh dan mengawininya di upacara yang sangat terbuka dengan pernikahan yang khidmat, setelah Sporus dipaksa berpura-pura menjadi selir wanita yang telah Nero bunuh dan seolah-olah bertindak seperti mereka telah benar-benar kawin. Seorang teman memberikan "pengantin wanita" sebagaimana yang diwajibkan hukum. Pernikahan itu dirayakan di Yunani dan Roma dengan upacara publik yang luar biasa.
Akan tetapi, perlu diingat bahwa connubium hanya ada di antara seorang civis Romanus dan seorang civis Romana (berarti, seorang laki-laki warga negara Roma dan seorang perempuan warga negara Roma), sehingga perkawinan antara dua orang laki-laki Roma (atau dengan budak) tidak akan memiliki dasar hukum dalam hukum Romawi (kecuali, mungkin, dari kesewenangan kaisar dalam dua kasus yang disebutkan di atas). Lebih jauh lagi, menurut Susan Treggiari, "matrimonium kemudian menjadi sebuah institusi yang melibatkan ibu, mater. Gagasan tersirat dalam kata itu yang mana seorang pria mengambil seorang wanita dalam perkawinan, in matrimonium ducere, maka pria tersebut dapat memperoleh anak dari wanita tersebut."
Pada 342 Masehi, Kaisar Kristen Constantius II dan Constans mengeluarkan sebuah hukum dalam Kode Theodosia (C. Th. 9.7.3) melarang perkawinan sejenis di Romawi dan memerintahkan hukuman pada yang melakukan perkawinan seperti itu.
Sekarang
Denmark menjadi negara pertama yang mengakui hubungan pasangan sejenis secara sah, dengan membentuk "kemitraan terdaftar" pada 1989. Hal ini memberikan hubungan sejenis "hak-hak serupa dengan heteroseksual yang kawin, tetapi tidak hak untuk mengadopsi atau memperoleh perwalian bersama seorang anak". Pada 2001, Belanda menjadi negara pertama yang mengizinkan perkawinan sejenis. Sejak itu perkawinan sejenis mulai diperbolehkan dan diakui oleh Belgia (2003), Spanyol (2005), Kanada (2005), Afrika Selatan (2006), Norwegia (2009), Swedia (2009), Portugal (2010), Islandia (2010), Argentina (2010), Denmark (2012), Brasil (2013), Prancis (2013), Uruguay (2013), Selandia Baru (2013), Luksemburg (2015), Amerika Serikat (2015), Irlandia (2015), Kolombia (2016), Finlandia (2017), Malta (2017), Jerman (2017), dan Australia (2017). Di Meksiko, perkawinan sejenis dilakukan di beberapa negara bagian dan diakui di seluruh ke-31 negara bagian. Di Nepal dan Taiwan, pengakuannya telah diamanatkan secara yudisial tetapi masih belum dilegislasi. Lebih jauh lagi, sebagian besar yurisdiksi Britania Raya juga telah melegalkan perkawinan sejenis, dengan pertama Inggris dan Wales pada Maret 2014, diikuti oleh Skotlandia pada Desember pada tahun yang sama. Akan tetapi, perkawinan sejenis belum diakui di Irlandia Utara.
Di Taiwan, pada 24 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan di bawah Konstitusi Taiwan dan Yuan Legislatif memiliki waktu dua tahun untuk mengamendemen hukum perkawinan agar sesuai dengan konstitusi. Jika tidak, pasangan sejenis dapat mendaftarkan persatuan mereka sebagai perkawinan dan dapat diperlakukan demikian oleh hukum.
Pada Desember 2017, Mahkamah Konstitusi Austria memutuskan bahwa perkawinan sejenis akan sah di negara itu pada 1 Januari 2019 apabila Parlemen tidak mengesahkan sebelum tanggal tersebut.
Linimasa
Catatan: Negara atau teritori yang mana hukum perkawinan sejenis dicabut tidak dimasukkan ke dalam tabel.
Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia
Pada 2010, Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia (ECHR) memutus dalam Schalk dan Kopf v. Austria, sebuah perkara yang melibatkan pasangan sejenis di Austria yang ditolak hak untuk kawin. Pengadilan menemukan, dengan suara 4 berbanding 3, bahwa hak asasi manusianya tidak dilanggar.
Hakim Britania Sir Nicolas Bratza, kemudian kepala Mahkamah Eropa untuk Hak Asasi Manusia, menyampaikan pidato pada 2012 yang menandakan bahwa mahkamah tersebut siap untuk menyatakan perkawinan sejenis sebagai "hak asasi manusia", segera setelah cukup banyak negara mengikutinya.
Pasal 12 Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia Eropa menyatakan: "Pria dan wanita dalam umur yang cukup untuk kawin memiliki hak untuk kawin dan membentuk keluarga, menurut hukum nasional yang mengatur hak tersebut", tidak membatasi perkawinan hanya untuk hubungan heteroseksual. Akan tetapi, konvensi ini dinyatakan dalam Schalk and Kopf v Austria bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk membatasi perkawinan untuk hubungan heteroseksual, jika menggunakan kata "pria dan wanita", dibandingkan "semua orang".
Uni Eropa
Pada 12 Maret 2015, Parlemen Eropa meloloskan sebuah resolusi tidak mengikat yang mendorong lembaga Uni Eropa dan negara anggotanya untuk "[mewujudkan] pengakuan perkawinan sejenis atau persatuan sejenis sebagai sebuah masalah politis, sosial, dan hak sipil."
Pada 5 Juni 2018, Pengadilan Eropa untuk Keadilan memutuskan, dalam perkara Romania, bahwa, dalam kondisi tertentu pasangan dipertanyakan, pasangan kawin sejenis memiliki hak untuk bertempat tinggal yang sama dengan pasangan kawin lainnya di sebuah negara Uni Eropa, bahkan jika negara tersebut tidak mengizinkan atau mengakui perkawinan sejenis.
Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika
Setelah mosi yang diajukan Kosta Rika, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika mengeluarkan sebuah putusan penting pada 9 Januari 2018, yang mana diharapkan dapat memudahkan pengesahan di beberapa negara di Amerika.
Mahkamah tersebut mengatakan bahwa pemerintah "harus mengakui dan menjamin semua hak yang berasal dari ikatan keluarga antara orang yang berjenis kelamin sama". Mereka juga mengatakan bahwa ketentuan hukum lain yang dibuat (misalnya persatuan sipil) ketimbang perkawinan sejenis tidak dapat diterima dan diskriminatif. Mahkamah tersebut juga meminta bahwa pemerintah "menjamin akses ke semua bentuk sistem hukum yang ada, termasuk hak untuk kawin, untuk menjamin perlindungan semua hak keluarga yang dibentuk oleh pasangan sejenis tanpa diskriminasi". Menyadari kesulitan dalam mengesahkan undang-undang tersebut di negara-negara di mana ada tentangan yang kuat terhadap perkawinan sejenis, Mahkamah tersebut menyarankan agar pemerintah mengesahkan keputusan sementara sampai undang-undang baru diajukan.
Mahkamah tersebut mengeluarkan putusannya sebagai tanggapan atas mosi yang dibawa oleh Kosta Rika pada 2016. Pemerintah Kosta Rika meminta Mahkamah tersebut untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban untuk memperpanjang hak kebendaan untuk pasangan sejenis, dan Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu wajib. Pemerintah Kosta Rika juga ingin tahu apakah pemerintah harus mengizinkan orang transgender mengubah nama dan jenis kelamin mereka pada dokumen identitas mereka. Sekali lagi, Mahkamah tersebut memutuskan bahwa itu harus.
Menyusul putusan tersebut, kelompok penggiat LGBT dan ahli hukum di beberapa negara di Amerika mulai mendesak pemerintah atau pengadilan mereka masing-masing untuk mewujudkan keputusan ini. Negara-negara ini termasuk Chili, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Paraguay dan Peru.
Pemerintah Kosta Rika dan Panama mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya menerapkan putusan PHAMAA. Sebagai tambahan, pada 11 Januari, Presiden Mahkamah Agung Peru dan ketua yudikatif di negara tersebut, Duberlí Rodríguez, menyatakan bahwa Peru harus mematuhi keputusan tersebut. Pada 29 Januari 2018, Menteri Perumahan Carlos Bruce memperkirakan bahwa perkawinan sejenis akan diizinkan di Peru dalam dua tahun, dan beberapa pembuat hukum dan hakim di Mahkamah Agung, salah satunya Indira Huilca, menyatakan bahwa perkawinan sejenis akan segera sah di Peru, entah bagaimanapun. Namun, Pemerintah Peru belum mengeluarkan keputusan resmi tentang masalah ini.
Perkawinan sejenis di dunia
Perkawinan sejenis diakui secara sah (baik seluruh maupun sebagian) di negara-negara berikut: Afrika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Belanda, Belgia, Brasil, Britania Raya, Denmark, Finlandia, Irlandia, Islandia, Jerman, Kanada, Kolombia, Luksemburg, Malta, Meksiko, Norwegia, Prancis, Portugal, Selandia Baru, Spanyol, Swedia, dan Uruguay.
Afrika Selatan
Pengakuan yang sah akan perkawinan sejenis di Afrika Selatan muncul sebagai hasil dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Menteri Dalam Negeri v. Fourie. Pengadilan memutuskan pada 1 Desember 2005 bahwa hukum perkawinan yang ada menyalahi klausul kesetaraan dari Bill of Rights karena mereka didiskriminasi atas dasar orientasi seksual. Pengadilan tersebut memberikan waktu setahun bagi Parlemen untuk memperbaiki ketidaksetaraan tersebut.
Undang-Undang Persatuan Sipil kemudian diloloskan oleh Majelis Nasional pada 14 November 2006, dengan suara 230 banding 41, dan menjadi berlaku pada 30 November 2006. Afrika Selatan menjadi negara kelima, pertama di Afrika, dan kedua di luar Eropa, yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Amerika Serikat
Perkawinan sejenis di Amerika Serikat pada mulanya disahkan secara masing-masing negara bagian, meningkat dari 1 negara bagian pada 2004 hingga 36 negara bagian pada 2015, ketika, pada 26 Juni 2015, perkawinan sejenis disahkan di semua ke-50 negara bagian sebagai hasil dari putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara hak sipil penting Obergefell v. Hodges, yang mana berpendapat hak dari pasangan sejenis untuk melangsungkan perkawinan dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana pasangan berbeda jenis, dengan segala hak dan kewajiban yang mengikutinya, dijamin oleh baik Due Process Clause dan Equal Protection Clause dari Amendemen Keempat Belas Konstitusi Amerika Serikat.
Instrumentals
Instrumentals adalah album dari grup musik Eka Sapta yang dirilis pada tahun 1970 di bawah label Canary Records. Album ini adalah sebuah album instrumental.
Perkawinan sejenis
Amerika Serikat
Pendukung yang paling menonjol bagi perkawinan sejenis adalah organisasi hak asasi manusia dan hak sipil juga komunitas ilmiah dan medis, sedangkan penentang yang paling menonjol adalah kelompok agama. Putusan dari Mahkamah Agung dalam Obergefell terjadi setelah beberapa dasawarsa dari terus meningkatnya dukungan publik terhadap perkawinan sejenis di Amerika Serikat secara nasional, yang juga meningkat setelahnya.
Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah penduduk paling banyak yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional.
Argentina
Pada 15 Juli 2010, Senat Argentina menyetujui RUU yang memperluas hak perkawinan untuk pasangan sejenis. Hal ini didukung oleh pemerintahan Presiden Cristina Fernández de Kirchner dan ditentang oleh Gereja Katolik. Survei menunjukkan bahwa hampir 70% masyarakat Argentina mendukung pemberian hak perkawinan yang sama seperti heteroseksual bagi orang gay. Hukum ini mulai berlaku pada 22 Juli 2010 setelah pengumuman oleh Presiden Argentina. Argentina menjadi negara pertama di Amerika Latin, kedua di Amerika, dan kesepuluh di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Australia
Australia menjadi negara kedua di Oseania yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika Parlemen Australia meloloskan sebuah RUU pada 7 Desember 2017. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 8 Desember, dan berlaku 9 Desember 2017. Hukum ini menghapuskan larangan perkawinan sejenis yang sebelumnya ada dan diikuti oleh survei pos sukarela yang diselenggarakan dari 12 September hingga 7 November 2017, dengan suara sebesar 61.6% "Ya" dalam mendukung perkawinan sejenis.
Austria
Sejak 1 Januari 2010, pasangan sejenis diperbolehkan untuk memasuki kemitraan terdaftar (Eingetragene Partnerschaft).
Pada 20 November 2013, Greens mengajukan sebuah RUU di Dewan Nasional yang akan mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini dikirim ke Komite Yudisial pada 17 Desember 2013. RUU ini seharusnya didebatkan pada musim gugur 2014, tetapi diundur oleh koalisi yang berkuasa.
Pada Desember 2015, Pengadilan Tata Usaha Wina memberhentikan sebuah kasus gugatan larangan perkawinan sejenis. Para penggugat mengajukan banding ke Mahkamah Konstitusi. Pada 12 Oktober 2017, Mahkamah Konstitusi Austria setuju untuk mempertimbangkan salah satu kasus gugatan hukum yang membatasi perkawinan sejenis. Pada 5 Desember 2017, Mahkamah membatalkan larangan perkawinan sejenis sebagai inkonstitusional, sehingga pasangan sejenis akan diizinkan melangsungkan perkawinan mulai 1 Januari 2019. Mahkamah ini juga memutuskan bahwa persatuan sipil akan dibuka untuk baik pasangan berbeda jenis maupun sejenis mulai tanggal tersebut. Akan tetapi, Parlemen Austria dapat memilih untuk meloloskan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis sebelum tanggal tersebut.
Belanda
Belanda menjadi negara pertama di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis, setelah saran dari komisi khusus yang ditunjuk untuk menyelidiki masalah ini pada 1995. RUU perkawinan sejenis diloloskan oleh Dewan Perwakilan dan Senat pada 2000, dan mulai berlaku pada 1 April 2001.
Di munisipalitas khusus Karibia Belanda yaitu Bonaire, Sint Eustatius dan Saba, perkawinan juga terbuka untuk pasangan sejenis. Undang-undang yang mengizinkan perkawinan sejenis ini diloloskan dan berlaku pada 10 October 2012. Negara Karibia seperti Aruba, Curaçao, dan Sint Maarten, membentuk sisa dari Kerajaan Belanda, tidak melakukan perkawinan sejenis, tetapi harus mengakui yang dilakukan di Belanda.
Belgia
Belgia menjadi negara kedua di dunia yang mengesahkan perkawinan sejenis ketika sebuah RUU diloloskan oleh Parlemen Federal Belgia mulai berlaku pada 1 Juni 2003. Pada awalnya, Belgia mengizinkan perkawinan dari pasangan sejenis asing hanya jika negara asal mereka juga mengizinkan persatuan ini, tetapi legislasi yang ditetapkan pada Oktober 2004 mengizinkan pasangan mana pun untuk kawin jika setidaknya salah satu pasangan telah tinggal di negara tersebut selama minimum tiga bulan. Sebuah undang-undang tahun 2006 mengesahkan adopsi oleh pasangan sejenis.
Brasil
Mahkamah Agung Brasil memutuskan pada Mei 2011 bahwa pasangan sejenis dapat secara sah diberikan pengakuan hukum atas kohabitasi atau dikenal juga união estável, salah satu dari dua bentuk keluarga dalam undang-undang Brasil. Hal ini juga mencakup segala hak yang ada pada pasangan kawin di Brasil.
Antara pertengahan 2011 dan Mei 2013, pasangan sejenis dapat mengubah kohabitasi mereka menjadi perkawinan di beberapa negara bagian di Brasil dengan persetujuan hakim negara bagian. Segala perkawinan yang sah di Brasil tetap diakui di seluruh Brasil.
Pada November 2012, Pengadilan Bahia menyetarakan perkawinan di negara bagian Bahia.
Pada Desember 2012, negara bagian São Paulo juga mengesahkan perkawinan sejenis melalui putusan pengadilan. Perkawinan sejenis kemudian disetarakan dengan perkawinan berbeda jenis di antara Januari 2012 dan April 2013 dengan perintah pengadilan di Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Distrik Federal, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Piauí, Rondônia, Santa Catarina dan Sergipe, dan di Santa Rita do Sapucaí, sebuah munisipalitas di Minas Gerais. Di Rio de Janeiro, pengadilan tinggi mengesahkan perkawinan sejenis dengan persetujuan hakim distrik (dibandingkan mengeluarkan suruhan untuk menerima perkawinan sejenis seperti di tempat lain).
Ketika perbedaan antara persatuan sejenis yang tidak disebut sebagai perkawinan dan perkawinan sejenis dibuat, perbedaan antara yang setuju dan tidak setuju masih tidak begitu signifikan, dibawah 1%; alasan yang paling sering digunakan adalah 'ketidakalamian' dari hubungan sejenis, yang diikuti dengan kepercayaan agama.
Britania Raya
Sejak 2005, pasangan sejenis sudah diperbolehkan untuk mengikuti kemitraan sipil, sebuah persatuan yang berbeda yang memberikan akibat hukum perkawinan. Pada 2006, Pengadilan Tinggi menolak gugatan pasangan lesbian Britania yang kawin di Kanada agar persatuan mereka diakui sebagai perkawinan di Britania dibandingkan hanya sebagai sebuah kemitraan sipil.
Pada September 2011, Koalisi Pemerintah mengumumkan keinginan untuk mengajukan perkawinan sipil sejenis di Inggris dan Wales pada pemilihan umum Mei 2015. Akan tetapi, tidak seperti perundingan Pemerintah Skotlandia, perundingan Pemerintah Britania Raya di Inggris dan Wales tidak termasuk ketentuan untuk upacara keagamaan. Pada Mei 2012, tiga kelompok keagamaan (Quaker, Yahudi Liberal, dan Unitarian) mengirim surat ke David Cameron, meminta mereka diizinkan untuk mengadakan upacara pernikahan sejenis.
Pada Juni 2012, Pemerintah Britania Raya menyelesaikan perundingan yang mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis di Inggris dan Wales. Sebagai tanggapan dari perundingan, Pemerintah juga berniat "...memungkinkan organisasi-organisasi keagamaan yang ingin melakukan upacara pernikahan sejenis untuk melakukannya, hanya berdasarkan perizinan."
Pada 2012, Perdana Menteri David Cameron, mengumumkan bahwa, sementara ia menyetujui perkawinan sejenis dalam hal keagamaan, ketentuan yang dibuat menjamin bahwa tidak ada lembaga keagamaan yang diwajibkan untuk melakukan upacara tersebut. Pembacaan ketiga berlangsung pada 21 Mei 2013, dan disetujui dengan 366 suara berbanding 161. Pada 16 Juli 2013, Dewan Rakyat menerima segala amendemen Dewan Bangsawan. Pada 17 Juli 2013, RUU tersebut menerima pengesahan kerajaan menjadi Undang-Undang Perkawinan (Pasangan Sejenis) 2013, dan berlaku pada 13 Maret 2014. Perkawinan sejenis pertama berlangsung pada 29 Maret 2014.
Pemerintah Skotlandia mengadakan perundingan selama tiga bulan yang berakhir pada 9 Desember 2011. Analisis terus diumumkan pada Juli 2012. Tidak seperti perundingan di Inggris dan Wales, Skotlandia mempertimbangkan perkawinan sejenis baik secara sipil maupun keagamaan. Sementara Pemerintah Skotlandia setuju dengan perkawinan sejenis, ia menyatakan bahwa tidak ada badan keagamaan yang dipaksa untuk mengadakan upacara semacam itu jika aturan tersebut disahkan. Pada 27 Juni 2013, Pemerintah mengumumkan RUU tersebut. Untuk tetap menjaga kebebasan kelompok keagamaan dan klerus individual, Pemerintah Skotlandia percaya bahwa penting untuk melakukan perubahan pada Undang-Undang Kesetaraan 2010 dan berkomunikasi dengan Pemerintah Britania dengan masalah ini; sehingga perkawinan sejenis di Skotlandia tidak terjadi hingga hal ini selesai.
Pada 4 Februari 2014, Parlemen Skotlandia meloloskan pengesahan atas perkawinan sejenis. RUU ini menerima pengesahan kerajaan sebagai Undang-Undang Perkawinan dan Kemitraan Sipil (Skotlandia) 2014 pada 12 Maret 2014. Undang-undang ini berlaku pada 16 Desember 2014, dengan pernikahan sejenis pertama dilakukan dengan mengubah kemitraan terdaftar menjadi perkawinan.
Badan Eksekutif Irlandia Utara menyatakan ia tidak berniat untuk mengajukan legislasi yang mengizinkan perkawinan sejenis di Irlandia Utara. Perkawinan sejenis dari yurisdiksi lain akan diperlakukan sebagai kemitraan terdaftar.
Dari keempat belas Wilayah Seberang Laut Britania, perkawinan sejenis telah sah di Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan sejak 2014, Akrotiri dan Dhekelia dan Wilayah Samudera Hindia Britania (untuk personil militer Britania Raya) sejak 3 Juni 2014, Kepulauan Pitcairn sejak 14 Mei 2015, Wilayah Antarktika Britania sejak 13 Oktober 2016, Gibraltar sejak 15 Desember 2016, Pulau Ascension sejak 1 Januari 2017, Kepulauan Falkland sejak 29 April 2017, Tristan da Cunha sejak 4 Agustus 2017 dan Saint Helena sejak 20 Desember 2017. Dalam tiga dependensi Kerajaan, perkawinan sejenis telah sah di di Pulau Man sejak 22 Juli 2016 dan di Guernsey dan Alderney sejak masing-masing 2 Mei 2017 dan 14 Juni 2018. Pada Februari 2018, Bermuda meloloskan Undang-Undang Kemitraan Domestik 2018, mencabut perkawinan sejenis, yang sebelumnya disahkan oleh putusan Mahkamah Agung pada Mei 2017. Pada Juni 2018, Mahkamah Agung Bermuda membatalkan bagian undang-undang yang mencabut perkawinan sejenis.
Denmark
Pada 7 Juni 2012, Folketing (Parlemen Denmark) menyetujui undang-undang baru mengenai perkawinan sipil dan religius sejenis. Undang-undang ini mengizinkan pasangan sejenis untuk menikah di Gereja Denmark. RUU ini mendapatkan pengesahan kerajaan pada 12 Juni dan mulai berlaku pada 15 Juni 2012. Denmark sebelumnya menjadi negara pertama yang mengakui pasangan sejenis secara sah melalui kemitraan terdaftar pada 1989.
Pada 26 Mei 2015, Greenland, salah satu dari dua negara konstituen Denmark lainnya dalam Alam Denmark, dengan bulat meloloskan undang-undang baru yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pasangan sejenis pertama di Greenland menikah pada 1 April 2016, saat hari undang-undang itu mulai berlaku.
Pada 17 November 2015, di Kepulauan Faroe (negara konstituen lainnya dalam alam tersebut), sebuah RUU perkawinan sejenis memasuki parlemen (Løgting). RUU tersebut lolos setelah pembacaan kedua pada 26 April dan disetujui pada pembacaan ketiga 29 April 2016 dengan 19 suara berbanding 14. Undang-undang ini membutuhkan ratifikasi dari Parlemen Denmark, yang kemudian diberikan pada 25 April 2017. Undang-undang ini mengizinkan perkawinan sipil bagi pasangan sejenis dan membebaskan Gereja Kepulauan Faroe dari kewajiban untuk melangsungkan pernikahan sejenis. Undang-undang ini mulai berlaku 1 Juli 2017.
Finlandia
Kemitraan terdaftar telah sah di Finlandia sejak 2002.
Pada 2010, Menteri Keadilan Tuija Brax mengatakan bahwa kementeriannya sedang mempersiapkan untuk mengamendemen Undang-Undang Perkawinan untuk mengizinkan perkawinan sejenis pada 2012. Pada 27 Februari 2013, RUU ini ditolak oleh Komite Urusan Hukum Parlemen Finlandia dalam pengambilan suara 9–8. Sebuah inisiatif diluncurkan agar masalah ini dapat dibawa ke Parlemen Finlandia. Kampanye ini mengantongi 166,000 tanda tangan dan inisiatif tersebut diberikan ke Parlemen pada Desember 2013. Setelah ditolak oleh Komite Urusan Hukum dua kali, hal ini mendapat suara dalam sesi penuh pada 28 November 2014, yang meloloskan RUU dengan suara 105–92. RUU ini lolos kedua dan terakhir kali dengan suara akhir 101–90 pada 12 Desember 2014, dan ditandatangani Presiden pada 20 Februari 2015.
Islandia
Perkawinan sejenis di Islandia melalui legislasi yang mencantumkan pengertian perkawinan netral-gender diusulkan oleh Koalisi Pemerintah Aliansi Demokratik Sosial dan Pergerakan Hijau-Kiri. Legislasi ini diloloskan dengan suara bulat oleh Althing Islandia pada 11 Juni 2010, dan mulai berlaku pada 27 Juni 2010, menggantikan sebuah sistem awal berupa kemitraan terdaftar untuk pasangan sejenis. Perdana Menteri Jóhanna Sigurðardóttir dan pasangannya menjadi yang pertama di antara pasangan sejenis yang melangsungkan perkawinan di negara tersebut.
Irlandia
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, the Undang-Undang Kemitraan Sipil dan Hak Tertentu dan Kewajiban Kohabitasi 2010 mengizinkan pasangan sejenis untuk memasuki kemitraan sipil. Undang-undang ini berlaku pada 1 Januari 2011 dan memberikan pasangan sejenis hak dan tanggung jawab yang serupa, tetapi tidak sama, dengan perkawinan sipil.
Pada 22 Mei 2015, Irlandia mengadakan sebuah referendum. Referendum ini mengusulkan untuk menambahkan ke dalam Konstitusi Irlandia: "perkawinan dapat dilakukan sesuai dengan hukum oleh dua orang tanpa perbedaan mengenai jenis kelamin mereka. Usulan ini disetujui dengan 62% pemilih mendukung perkawinan sejenis. Pada 29 Agustus 2015, Presiden Irlandia Michael D. Higgins menandatangani hasil referendum Mei menjadi undang-undang, membuat Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui perkawinan sejenis melalui sebuah referendum nasional. Perkawinan sejenis secara sah diakui pada 16 November 2015.
Jerman
Sebelum pengesahan perkawinan sejenis, Jerman menjadi salah satu negara pertama yang mengesahkan kemitraan terdaftar (Eingetragene Lebenspartnerschaft) bagi pasangan sejenis, yang memberikan hak yang hampir sama seperti hak perkawinan. Undang-undang ini mulai berlaku pada 1 Agustus 2001, dan undang-undang tersebut secara progresif diamendemen beberapa kali dengan putusan pengadilan yang memperluas hak bagi pasangan di kemitraan terdaftar.
Kanada
Pengakuan yang sah atas perkawinan sejenis di Kanada diikuti oleh serangkaian gugatan konstitusional berdasarkan ketentuan persamaan dari Piagam Hak dan Kebebasan Kanada. Dalam kasus pertama, Halpern v. Kanada (Jaksa Agung), upacara perkawinan sejenis yang dilakukan di Ontario pada 14 Januari 2001 kemudian selanjutnya disahkan ketika hukum umum, pengertian perkawinan yang berbeda jenis dinyatakan tidak konstitusional. Putusan serupa mengesahkan perkawinan sejenis di delapan provinsi dan satu teritori ketika Undang-Undang Perkawinan Sipil tahun 2005 mendefinisikan perkawinan di seluruh Kanada sebagai "persatuan hukum antara dua orang mengecualikan semua yang lain."
Kolombia
Pada Februari 2007, serangkaian keputusan oleh Mahkamah Konstitusi mengartikan bahwa pasangan sejenis dapat mengajukan segala hak yang dimiliki oleh pasangan heteroseksual dalam sebuah persatuan de facto (uniones de hecho).
Pada 26 Juli 2011, Mahkamah Konstitusi Kolombia memerintahkan Kongres untuk meloloskan peraturan yang memberikan pasangan sejenis hak yang sama seperti perkawinan pada 20 Juni 2013. Jika tidak ada yang lolos, pasangan sejenis akan diberikan hak ini secara otomatis.
Pada Oktober 2012, Senator Armando Benedetti mengajukan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Hal ini awalnya ditujukan untuk persatuan sipil, tetapi kemudian ia mengubah teksnya. Komite Senat Pertama menyetujui RUU ini pada 4 Desember 2012. Pada 24 April 2013, RUU ini dikalahkan pada Senat penuh dengan suara 51–17.
Pada 24 Juli 2013, hakim pengadilan perdata di Bogotá menyatakan bahwa sepasang pasangan sejenis dapat secara sah kawin, setelah putusan pada 11 Juli 2013 menerima petisi ini. Hal ini merupakan pasangan sejenis pertama yang kawin di Kolombia.
Pada September 2013, dua hakim pengadilan perdata mengawinkan dua pasangan sejenis. Perkawinan pertama diuji oleh sebuah kelompok konservatif, dan awalnya dibatalkan. Akan tetapi, pada Oktober, sebuah Pengadilan Tinggi (Tribunal Supremo de Bogotá) tetap mempertahankan keabsahan perkawinan tersebut.
Pada 7 April 2016, pengadilan tersebut memutuskan bahwa perkawinan tidak terbatas hanya pada pasangan berbeda jenis.
Pada 28 April 2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasangan sejenis diizinkan untuk memasuki perkawinan sipil di negara tersebut dan hakim serta pencatat dilarang untuk menolak melangsungkan pernikahan sejenis.
Malta
Malta mengakui persatuan sejenis sejak April 2014, menyusul pembentukan Undang-Undang Persatuan Sipil, yang pertama kali diajukan September 2013. Hal ini membentuk persatuan sipil dengan hak, tanggung jawab, dan kewajiban yang sama seperti perkawinan, termasuk hak untuk adopsi bersama dan pengakuan perkawinan sejenis di luar negeri. Parlemen Malta memberikan persetujuan akhir atas pengesahan tersebut pada 14 April 2014 dengan suara 37 setuju dengan 30 abstain. Presiden Marie Louise Coleiro Preca menandatanganinya menjadi undang-undang pada 16 April. Perkawinan sejenis asing pertama didaftarkan pada 29 April 2014 dan persatuan sipil pertama dilakukan pada 14 Juni 2014.
Pada 21 Februari 2017, Menteri Dialog Sosial, Urusan Masyarakat, dan Kebebasan Sipil Helena Dalli mengatakan bahwa ia sedang mempersiapkan RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. RUU ini kemudian disampaikan ke Parlemen pada 5 Juli 2017. Pembacaan terakhir RUU ini di Parlemen pada 12 Juli 2017 dengan disetujui 66-1. RUU menjadi undang-undang dan diumumkan di Lembaran Negara pada 1 Agustus 2017. Malta menjadi negara ke-14 di Eropa yang mengesahkan perkawinan sejenis.
Meksiko
Pasangan sejenis dapat melangsungkan perkawinan di Kota Meksiko dan negara bagian Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, dan Quintana Roo serta juga di beberapa munisipalitas seperti Querétaro. Dalam beberapa kasus perorangan, pasangan sejenis diberikan persetujuan yudisial untuk kawin di semua negara bagian lain. Sejak Agustus 2010, perkawinan sejenis yang dilakukan di dalam Meksiko diakui di 31 negara bagian tanpa terkecuali.
Pada 21 Desember 2009, Majelis Legislatif Distrik Federal mengesahkan perkawinan sejenis dan adopsi oleh pasangan sejenis. Undang-undang ini disahkan delapan hari kemudian dan mulai berlaku pada awal Maret 2010. Pada 10 Agustus 2010, Mahkamah Agung Meksiko memutuskan bahwa meskipun tidak semua negara bagian harus mengesahkan perkawinan sejenis, mereka semua harus tetap mengakuinya ketika dilakukan secara sah.
Pada 28 November 2011, dua perkawinan pertama terjadi di Quintana Roo segera setelah mereka menemukan bahwa Kode Hukum Perdata Quintana Roo's tidak melarang secara tegas perkawinan sejenis, tetapi kemudian perkawinan ini dibatalkan oleh Gubernur Quintana Roo pada April 2012. Pada Mei 2012, Sekretaris Negara Bagian Quintana Roo mengembalikan pembatalan tersebut dan mengizinkan perkawinan sejenis berikutnya untuk dilakukan di negara bagian tersebut.
Pada 11 Februari 2014, Kongres Coahuila menyetujui adopsi bagi pasangan sejenis. Sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis lolos pada 1 September 2014, membuat Coahuila negara bagian pertama (dan yurisdiksi kedua setelah Kota Meksiko) untuk memperbaharui Kode Perdatanya untuk mengizinkan perkawinan sejenis yang sah. Hal ini mulai berlaku pada 17 September, dan pasangan pertama menikah pada 20 September.
Pada 12 Juni 2015, Gubernur Chihuahua mengumumkan bahwa pemerintahannya tidak akan menentang perkawinan sejenis di negara bagian tersebut. Perintah ini segera berlaku, sehingga Chihuahua menjadi negara bagian ketiga yang mengesahkan perkawinan tersebut.
Pada 25 Juni 2015, menyusul putusan Mahkamah Agung yang membatalkan larangan perkawinan sejenis, Dinas Catatan Sipil Guerrero mengumumkan bahwa mereka merencanakan upacara perkawinan sejenis bersama pada 10 Juli 2015 dan menandakan harusnya perubahan aturan untuk mengizinkan perkawinan netral-gender, lolos melalui legislatur negara bagian sebelum permulaan resmi. Pendaftar mengumumkan lebih rinci rencana mereka, menyarankan agar cukup memilih kantor pendaftaran saja yang akan ikut serta pada acara perkawinan bersama. Gubernur negara bagian menyuruh pegawai sipil untuk mengakui akta perkawinan sejenis. Pada 10 Juli 2015, 20 pasangan sejenis dinikahkan oleh Gubernur Rogelio Ortega di Acapulco. Pada 13 Januari 2016, kepala Dinas Catatan Sipil Acapulco mengumumkan bahwa segala perkawinan yang berlangsung pada 10 Juli 2015 oleh Gubernur dan istrinya tidak sah karena perkawinan sejenis tidak sah di Guerrero, kecuali apabila pasangan-pasangan tersebut diberikan amparo sebelumnya. Pada 13 Februari 2016, tetapi, Kepala Departemen Catatan Sipil Negara Bagian Guerrero mengumumkan bahwa perkawinan sejenis dapat kawin di yurisdiksi mana pun yang mereka inginkan dan mengkritik Dinas Catatan Sipil Acapulco dan pencatat sipil di seluruh negara bagian yang tidak mengakui pernikahan tersebut. Sejak Maret 2017, setiap munisipalitas di negara bagian Guerrero telah berhenti mengeluarkan akta perkawinan bagi pasangan sejenis.
Pada 17 Desember 2015, Kongres Nayarit menyetujui sebuah RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Pada Januari 2016, Mahkamah Agung Meksiko menyatakan bahwa Kode Perdata Jalisco inkonstitusional karena membatasi perkawinan bagi pasangan berbeda jenis, memberlakukan perkawinan sejenis di negara bagian tersebut. Pada 10 Mei 2016, Kongres Campeche meloloskan RUU perkawinan sejenis. Pada 18 Mei 2016, Michoacán dan Morelos meloloskan RUU perkawinan sejenis. Pada 25 Mei 2016, RUU perkawinan sejenis di Colima disetujui oleh Kongres negara bagian. Pada Juli dan Agustus 2017, masing-masing, Mahkamah Agung Meksiko membatalkan larangan perkawinan sejenis di Chiapas dan Puebla. Pada November 2017, Pemerintah Baja California memutuskan untuk berhenti menegakkan pelarangan perkawinan sejenisnya.
Pada 17 Mei 2016, Presiden Meksiko, Enrique Peña Nieto, menandatangani sebuah inisiatif untuk mengubah Konstitusi negaranya, yang mana akan mengesahkan perkawinan sejenis di seluruh Meksiko. Pada 9 November 2016, Komite Masalah Konstitusional Majelis Deputi menolak inisiatif tersebut dengan 19 suara berbanding 8.
Norwegia
Perkawinan sejenis menjadi sah di Norwegia pada 1 Januari 2009 ketika RUU perkawinan netral-gender diterapkan setelah diloloskan oleh Parlemen Norwegia pada Juni 2008. Norwegia menjadi negara Skandinavia pertama dan negara keenam yang mengesahkan perkawinan sejenis. Perkawinan netral-gender menggantikan sistem lama yaitu kemitraan terdaftar untuk pasangan sejenis. Pasangan dalam kemitraan terdaftar dapat mempertahankan statusnya atau mengubah kemitraan mereka menjadi perkawinan. Tidak ada kemitraan baru yang dibuat.
Prancis
Sejak November 1999, Prancis memiliki aturan persatuan sipil yang terbuka bagi pasangan berbeda jenis dan sejenis.
Pemerintah Prancis mengajukan sebuah RUU untuk mengesahkan perkawinan sejenis, RUU 344, di Majelis Nasional pada 17 November 2012. Pasal 1 dalam RUU tersebut yang mengartikan bahwa perkawinan adalah persetujuan antara dua orang diloloskan pada 2 Februari 2013 dalam pembacaan pertamanya dengan suara 249–97. Pada 12 Februari 2013, Majelis Nasional menyetujui keseluruhan RUU ini dengan suara 329–229.
Pada 12 April 2013, kamar atas Parlemen Prancis memilih untuk mengesahkan perkawinan sejenis. Pada 23 April 2013, undang-undang baru ini disetujui oleh Majelis Nasional dengan suara 331–225. UU No.2013-404 mengizinkan pasangan sejenis yang tinggal di Prancis, termasuk orang asing yang setidaknya memiliki salah satu pasangan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Prancis, hak untuk kawin. Undang-undang ini juga mengizinkan pengakuan di Prancis terhadap perkawinan pasangan sejenis yang terjadi di luar negeri sebelum berlakunya RUU ini.
Oposisi utama sayap-kanan menguji undang-undang ini ke Dewan Konstitusi, yang mana perlu sebulan untuk memutuskan apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi. Dewan Konstitusi yang sebelumnya memutuskan bahwa masalah perkawinan sejenis tersebut adalah salah satu keputusan Parlemen dan hanya ada sedikit harapan bagi UMP untuk membatalkan suara Parlemen. Pada 17 Mei 2013, Dewan Konstitusi menyatakan bahwa RUU tersebut sah dalam segala redaksinya. Presiden François Hollande memberlakukannya pada 18 Mei 2013.
Portugal
Portugal membuat persatuan de facto yang serupa dengan perkawinan untuk pasangan kohabitasi berbeda jenis pada 1999, dan meluas ke pasangan sejenis pada 2001. Akan tetapi, perluasan pada 2001 tidak mengizinkan adopsi sejenis, baik bersama-sama atau anak tiri.
Pada 11 Februari 2010, Parlemen menyetujui RUU yang mengesahkan perkawinan sejenis. Presiden Portugal mengundangkan undang-undang tersebut pada 8 April 2010 dan mulai berlaku 5 Juni 2010, membuat Portugal negara kedelapan yang mengesahkan perkawinan sejenis secara nasional; akan tetapi, adopsi masih dilarang untuk pasangan sejenis.
Pada Desember 2015, Parlemen Portugal menyetujui RUU yang mengakui hak adopsi untuk pasangan sejenis. Hal ini mulai berlaku Maret 2016.
Selandia Baru
Pada 14 Mei 2012, Anggota Dewan Partai Buruh Louisa Wall menyatakan bahwa ia akan mengajukan RUU anggota pribadi, RUU Amendemen Perkawinan (Pengertian Perkawinan), mengizinkan perkawinan sejenis. RUU ini kemudian diberikan saat pemilihan suara anggota pada 30 Mei 2012. Hal ini kemudian ditarik dari pemungutan suara dan melewati pembacaan pertama dan kedua masing-masing pada 29 Agustus 2012 dan 13 Maret 2013. Pembacaan terakhir lolos pada 17 April 2013 dengan 77 suara berbanding 44. RUU ini menerima pengesahan kerajaan dari Gubernur Jenderal pada 19 April dan berlaku 19 Agustus 2013.
Spanyol
Pada 2004, Pemerintah Sosialis yang baru terpilih, dipimpin Perdana Menteri José Luis Rodríguez Zapatero, memulai kampanye untuk pengesahannya, termasuk hak untuk adopsi oleh pasangan sejenis. Setelah debat, hukum yang mengizinkan perkawinan sejenis diloloskan oleh Cortes Generales (parlemen bikameral Spanyol) pada 30 Juni 2005. Raja Juan Carlos, yang oleh hukum memiliki waktu 30 hari untuk menentukan apakah memberikan pengesahan kerajaan menjadi hukum, menandatanganinya pada 1 Juli 2005. Hukum ini kemudian diumumkan pada 2 Juli 2005.
Swedia
Perkawinan sejenis di Swedia telah legal sejak 1 Mei 2009, mengikuti adopsi hukum perkawinan netral-gender yang baru oleh Parlemen Swedia pada 1 April 2009, menjadikan Swedia negara ketujuh di dunia yang mengizinkan perkawinan sejenis secara nasional. Perkawinan menggantikan kemitraan terdaftar bagi pasangan sejenis di Swedia. Kemitraan terdaftar pasangan sejenis yang ada tetap ada dengan pilihan mengubahnya menjadi perkawinan. Perkawinan sejenis telah dilakukan oleh Gereja Swedia sejak 2009.
Armenia
Armenia secara historis hanya memiliki sedikit perlindungan atau pengakuan hukum terhadap pasangan sejenis. Hal ini berubah pada Juli 2017, ketika Menteri Keadilan mengungkapkan bahwa semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri adalah sah di Armenia, termasuk perkawinan antara orang dengan sejenis kelamin. Hal ini membuat Armenia menjadi bekas negara Uni Soviet kedua, setelah Estonia, yang mengakui perkawinan sejenis yang dilakukan di luar negeri.
Bulgaria
Konstitusi Bulgarian melarang pengesahan perkawinan sejenis, yang menetapkan perkawinan hanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.
Pada akhir 2017, sepasang pasangan sejenis di Bulgaria, yang kawin di Britania Raya, mengajukan gugatan agar perkawinan mereka diakui. Pengadilan Tata Usaha Sofia melawan mereka pada Januari 2018.
Chili
Michelle Bachelet, Presiden Chili, yang terpilih untuk masa kedua pada Maret 2014, telah berjanji untuk mewujudkan perkawinan sejenis dan memiliki mayoritas di kedua rumah di Kongres. Sebelumnya, ia berkata, "Kesetaraan perkawinan, saya percaya kita harus mewujudkannya." Jajak pendapat menunjukkan mayoritas mendukung perkawinan sejenis di Chili. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan selama September 2015 oleh Cadem Plaza Pública menunjukkan bahwa 60% masyarakat Chili mendukung perkawinan sejenis, sementara 36% menolak.
Pada 10 Desember 2014, sekelompok senator dari berbagai partai, bergabung dengan kelompok penggiat LGBT MOVILH (Pergerakan Homoseksual untuk Penyatuan dan Pembebasan) yang membawa RUU baru untuk mengizinkan perkawinan sejenis dan adopsi ke Kongresi. MOVILH telah dalam pembicaraan dengan Pemerintah Chili untuk mencari solusi terbaik terhadap penundaan gugatan perkawinan melawan negara tersebut di Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika. MOVILH berpendapat bahwa mereka akan menurunkan perkara ini apabila Kongres Bachelet tetap menjaga janjinya untuk mengesahkan perkawinan sejenis.
Pada 28 Januari 2015, Kongres Nasional menyetujui RUU yang mengakui persatuan sipil untuk pasangan sejenis dan berbeda jenis yang menawarkan beberapa hak seperti perkawinan. Bachelet menandatangani RUU ini pada 14 April, dan mulai berlaku pada 22 Oktober.
Pada September 2016, Presiden Bachelet menyatakan saat panel Majelis Umum PBB bahwa pemerintah Chili akan menyerahkan RUU perkawinan sejenis kepada Kongres pada awal paruh 2017. Sebuah RUU perkawinan sejenis pun disahkan pada September 2017. Parlemen pun mulai membahas RUU tersebut pada 27 November 2017.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Chili
Ekuador
Pada 2013, aktivis gay Pamela Troya mengajukan gugatan untuk membatalkan larangan perkawinan sejenis di Ekuador dan mengesahkan perkawinan sejenis di negaranya. Gugatan ini masih ditunda.
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di Ekuador. Pada Mei 2018, Mahkamah Agung Ekuador memutuskan, dalam kasus pasangan orang tua lesbian, bahwa keputusan PHAAM sepenuhnya mengikat Ekuador dan negara tersebut harus menerapkan putusan tersebut oleh karenanya.
El Salvador
Pada 2018, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar-Amerika memutuskan terkait pengesahan perkawinan sejenis di negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia berlaku di El Salvador.
Estonia
Pada Oktober 2014, Parlemen Estonia menyetujui undang-undang persatuan sipil terbuka baik untuk pasangan berbeda jenis maupun sejenis.
Pada Desember 2016, Pengadilan Daerah Tallinn memutuskan bahwa perkawinan sejenis yang dilakukan di negara lain harus diakui di Estonia.
Filipina
Perkawinan sejenis dan persatuan sipil saat ini tidak diakui oleh negara, pemberontak ilegal Partai Komunis Filipina melakukan perkawinan sejenis di wilayah yang dikuasai mereka sejak 2005.
Pada Oktober 2016, Juru Bicara Dewan Perwakilan Rakyat Filipina Pantaleon Alvarez mengumumkan bahwa ia akan mencantumkan RUU persatuan sipil di Kongres. RUU ini diajukan ke Kongres pada Oktober tahun berikutnya di bawah naungan Juru Bicara dan tiga orang kongres lainnya, termasuk Geraldine Roman, pembuat hukum transgender pertama yang terpilih di negara tersebut.
Presiden Rodrigo Duterte mendukung pengesahan perkawinan sejenis, tetapi merasa bahwa undang-undang semacam itu mungkin tidak lolos di Kongres karena masih banyak yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Kristen pada masa penjajahan. Ia juga mendukung persatuan sipil, yang mana memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk didukung oleh sebagian besar anggota Kongres.
Pada 19 Juni 2018, Mahkamah Agung Filipina mendengarkan argumen lisan yang mencari pengesahan perkawinan sejenis di Filipina.
Georgia
Pada 2016, seorang pria mengajukan gugatan melawan larangan perkawinan sejenis di Georgia, berpendapat bahwa sekalipun Kode Perdata Georgia menyatakan bahwa perkawinan secara tegas adalah seorang pria dengan seorang wanita; Konstitusi tidak merujuk jenis kelamin pada bagian perkawinan.
Pada September 2017, Parlemen Georgia menyetujui amendemen konstitusional yang mengartikan perkawinan sebagai "persatuan antara seorang wanita dengan seorang pria untuk tujuan membentuk sebuah keluarga." Presiden Giorgi Margvelashvili memveto amendemen tersebut pada 9 Oktober. Parlemen mengesampingkan vetonya pada 13 Oktober.