cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Sejarah Kabupaten Maros
Silsilah Raja-Raja Marusu'
I Mangarangi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (Raja Gowa XIV) mempersunting Daeng Maccini Karaeng Bontoa. Dari perkawinan ini lahir I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid (Raja Gowa XV). Kemudian Sultan Malikussaid mempersunting Lo'mo Tokuntu. Dan dari perkawinan ini lahir Sultan Hasanuddin (Muhammad Bakir I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape, Raja Gowa XVI). Dari sini Sultan Hasanuddin adalah keturunan ke-6 dari Karaeng Loe ri Marusu'. Salah seorang cucu langsung Sultan Hasanuddin, yakni I Mariyama Karaeng Pattukangang kemudian dipersunting oleh La Patau Matanna Tikka Walinonoe To Tenri Bali Malae Sanrang Sultan Idris Azimuddin Petta Matinroe ri Nagauleng (Raja Bone XVI). Dari Perkawinan ini lahir La Pareppai To Sappewali Sultan Sahabuddin Ismail (Raja Gowa XX & Raja Bone XIX), La Padassajati To Appaware Sultan Sulaiman (Raja Bone XVIII), La Panaungi To Pawawoi Sultan Abdullah Mansur (Raja Bone XX), dan We Yanebana.
Detius Muni
Detius Muni adalah pemain sepak bola Indonesia yang bermain untuk Perseru Serui. Ia berposisi sebagai Bek dan memakai nomor punggung 4. Ia bergabung bersama Perseru Serui pada tahun 2012.
Sejarah Kabupaten Maros
Silsilah Raja-Raja Marusu'
Karaengta Balla' Bugisi' dipersunting oleh Pattiware Daeng Parabbung Sultan Muhammad Waliul Mudharuddin (Raja Luwu XV). Dari perkawinan ini lahir Pattiaraja, Pattipasaung (Raja Luwu XVI), dan We Tenri Siri Somba Baineya.
Tahun biasa yang diawali hari Minggu
Tahun biasa dimulai pada hari Minggu berbeda dengan tahun kabisat mis., tahun dengan 365 hari) yang dimulai pada hari Minggu, 1 Januari (huruf dominikal A). Contoh: Gregorian pada tahun 1978, 1989, 1995, 2006, 2017, 2023 dan 2034 atau Julian padatahun 1917. Lihat tabel di akhir artikel. Jumat-13 memiliki dua hari di bulan Januari dan Oktober
Sejarah Kabupaten Maros
Silsilah Raja-Raja Marusu'
Dari sini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Raja Gowa, Raja Tallo, Raja Bone, dan Raja Luwu serta keturunannya yang tersebar di Sulawesi Selatan adalah keturunan Raja Maros Karaeng Loe Ri Marusu'.
Tahun biasa yang diawali hari Minggu
Oleh karena itu, tahun biasa dapat digambarkan seperti ini:
Sejarah Kabupaten Maros
Silsilah Raja-Raja Marusu'
Karaeng Patingalloang adalah putra Tallo-Marusu'-Gowa yang kepandaiannya atau kecakapannya melebihi orang-orang Bugis-Makassar pada umumnya. Dalam usia 18 tahun ia telah menguasai banyak bahasa, di antaranya Bahasa Latin, Yunani, Italia, Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu juga memperdalam ilmu falak. Pemerintah Belanda melalui wakil-wakilnya di Batavia pada tahun 1652 menghadiahkan sebuah bola dunia (globe) yang khusus dibuat di negeri Belanda, yang diperkirakan harganya f 12.000. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bontobiraeng. Sebelum meninggalnya ia telah mempersiapkan 500 buah kapal yang masing-masing dapat memuat 50 awak untuk menyerang Ambon.
Pada pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Makassar biasanya membawa buah tangan yang diberikan kepada para pembesar dan bangsawan-bangsawan di Kerajaan Gowa. Buah tangan itu kerap kali juga disesuaikan dengan pesan yang dititipkan ketika mereka kembali ke tempat asalnya. Karaeng Pattingalloang ketika diminta buah tangan apa yang diinginkannya, jawabnya adalah buku. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Karaeng Patingalloang memiliki banyak koleksi buku dari berbagai bahasa.
Karaeng Patingalloang adalah sosok cendikiawan yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar ketika itu. Karena itu pedulinya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga seorang penyair berkebangsaan Belanda yang bersama Joost van den Vondel, sangat memuji kecendikiawannya dan membahasakannya dalam sebuah syair sebagai berikut:
“Wiens aldoor snuffelende brein Een gansche werelt valt te klein”
Karaeng Patingalloang tampil sebagai seorang cendekiawan dan negarawan di masa lalu. Sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan untuk generasi yang ditinggalkan antara lain sebagai berikut:
Ada lima penyebab runtuhnya suatu kerajaan besar, yaitu: 1. Punna taenamo naero nipakainga’ Karaeng Maggauka, 2. Punna taenamo tumanggngaseng ri lalang Pa’rasangnga, 3. Punna taenamo gau’ lompo ri lalang Pa’rasanganga, 4. Punna angngallengasemmi soso’ Pabbicaraya, dan 5. Punna taenamo nakamaseyangi atanna Manggauka.
Yang artinya sebagai berikut: 1. Apabila raja yang memerintah tidak mau lagi dinasihati atau diperingati, 2. Apabila tidak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri, 3. Apabila sudah terlampau banyak kasus-kasus di dalam negeri, 4. Apabila sudah banyak hakim dan pejabat kerajaan suka makan sogok, dan 5. Apabila raja yang memerintah tidak lagi menyayangi rakyatnya.
Beliau wafat ketika ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Setelah wafatnya, Karaeng Patingalloang kemudian dianugerahi gelar anumerta Tumenanga Ri Bonto Biraeng.
Raja-Raja Kerajaan Marusu'
Raja-raja atau Karaeng yang pernah memerintah Kerajaan Marusu' sebagai berikut:
Wilayah Hukum Kerajaan Marusu'
Daerah-daerah yang menjadi wilayah hukum Kerajaan Marusu' adalah melingkupi 34 kampung sebagai berikut:
Pembagian Kasta
Seperti halnya dengan kerajaan-kerajaan lain, di Kerajaan Marusu' juga terjadi pembagian kasta yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu: a. Ana' karaeng/ ana' arung, yaitu golongan bangsawan. Golongan ini terbagi lagi ke dalam beberapa bagian antara lain:
b. Tumaradeka, yaitu golongan rakyat biasa. Tumaradeka dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
c. Ata, yaitu golongan budak/hamba sahaya. Ata dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:
Asal Kata Marusu
Kalau kita menyelidiki dari mana asal kata dan penamaan Marusu, maka ada beberapa pendapat yang mengemukakannya dan masing-masing versi didasari oleh cerita yang berbeda-beda, sehingga sulit menarik kesimpulan tentang versi atau pendapat mana yang paling tepat. Berdasarkan cerita-cerita peninggalan para leluhur serta kepingan catatan yang ada, dikemukakan beberapa cerita tentang asal kata Marusu dalam beberapa versi yang berbeda, yaitu:
a. Marusu berasal dari kata A'maru atau Appa' Maru yang artinya dimadu atau memadu beberapa istri. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu ada seorang putri Maros yang dimadu oleh raja dari daerah lain atau Raja Marusu itu sendiri. Berdasarkan Lontara Bilang Raja Gowa dan Tallo atau Lontara Tallo, diceritakan bahwa ketika menjadi Raja Tallo ialah I Mangngayoang Berang Karaeng Pasi Tunipasuru salah seorang dari putri Karaeng Loe Ri Marusu, Raja Marusu III yang bernama I Pasilemba yang dimadu oleh raja tersebut, yang melahirkan: Dan ada pula peninggalan cerita yang mengatakan bahwa Karaeng Marusu IX La Mamma Daeng Marewa Matinroe Ri Samangki mempunyai istri sebanyak 41 orang. Di samping kenyataan tersebut, Raja/Bangsawan Marusu memang pada dekade selanjutnya memadu beberapa istri meskipun terkadang tidak sederajat dengannya.
b. Versi kedua ialah bahwa kata “Marusu” Berasal dari kata Bahasa Makassar “Rusung” dan atau Bahasa Bugis “Marusung” yang mana makna dari kedua kata tersebut sama, yaitu suatu keadaan yang sederhana baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Jika kata tersebut berubah menjadi kata ulang “A'rusung-rusung” atau “Ma'rusung-rusung”, maka akan bermakna hal yang menunjukan pada seseorang yang mempunyai keahlian dan kelebihan dalam membawakan diri dan pribadi baik itu menyangkut kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat guna memperjuangkan sesuatu tanpa mengenal pengorbanan serta pantang mundur atau menyerah sebelum maksud dan ide-idenya tercapai. Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penamaan daerah ini menjadi Marusu sebagai perubahan bunyi dari Rusung atau Marusung karena keadaan atau makna yang terkandung dalam kata tersebut menggambarkan pembawaan dan cara hidup masyarakatnya serta para perilaku para pemimpinnya di kala itu.
c. Versi ketiga ialah catatan yang menulis bahwa kata “Marusu” berasal dari kata “Maroso”, yaitu berasal dari nama seseorang pemilik kedai yang letak kedainya tepat di tengah daerah ini. Kedai tersebut menjadi tempat persinggahan Kafilah ke dan dari Bone ke Gowa atau sebaliknya. Sehingga oleh para Kafilah sering timbul pembicaraan di tengah perjalanan jika kedua rombongan kafilah tersebut berpapasan, tentang tempat mereka mengaso dan beristirahat yang dijawab “di Maroso” sehingga berawal dari nama pemilik kedai berkembang menjadi nama daerah dimana Kedai Maroso tersebut berada, yaitu: Marusu, sebagai perubahan bunyi dari kata Maroso.
Latar Belakang Kerajaan Bontoa
Kerajaan Bontoa terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala pemerintahannya dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Karaeng. Kerajaan Bontoa berdiri pada tahun 1700 oleh I Mannyarrang, seorang bangsawan dari daerah Bangkala putra dari I Pasairi Dg Mangngasi Karaeng Labbua Tali Bannangna Raja Bangkala dari istrinya I Daeng Takammu Karaeng Bili' Tangngayya putri dari I Monriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tunipallangga Ulaweng Raja Gowa X (1546-1565). Muh. Aspar di dalam artikelnya berjudul “Riwayat Gallarang Bontoa” menulis bahwa daerah ini sebelumnya merupakan wilayah yang dikuasai oleh Karaeng Marusu', sebagaimana yang diriwayatkan oleh J.A.B. Van De Broor tentang Randji Silsilah Regent Van Bontoa (1928). J.A.B. Van De Broor meriwayatkan I Mannyarrang sebagai utusan dari Raja Gowa untuk memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Gowa. Sehingga, Karaeng Marusu mempersilahkan I Manyarrang membuka daerah baru yang menjadi kekuasaan Gowa. Namun, dalam Lontara sejarah Karaeng Loe Ri Pakere yang di tulis Andi Syahban Masikki (1889) oleh W. Cumming Reppaading The Histoies of Maros Choronicle tidak menempatkan Bontoa sebagai wilayah yang dikuasai Marusu'.
Daftar Raja di Kerajaan Bontoa
Raja-raja atau Karaeng yang pernah memerintah Kerajaan Bontoa sebagai berikut:
Kerajaan Simbang
Kerajaan Simbang terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kerajaan Simbang tepat di antara Kerajaan Bone dan Gowa. Luasnya melingkupi 24 Kampung. Pertama kali berpusat di Sampakang. Kerajaan Simbang didirikan sebagai sebuah kerajaan oleh La Sanrima Daeng Pabelo yang bergelar Baso Mallawati Ana'batta'na Gowa pada tahun 1709. Beliau ini adalah putera dari La Mappareppa Tosappewali Arung Palakka Karaeng Ana'moncong Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu (Somba Gowa XX/Mangkau Bone XIX/Datu Soppeng XXII) dari istri bernama I Mira Karaenga Ri Gowa. La Sanrima Daeng Pabelo meninggalkan negerinya Kerajaan Gowa akibat kekecewaan atas campur tangan Hindia Belanda terhadap suksesi pemerintahan Kerajaan Gowa dimana dirinya yang seharusnya naik tahta menggantikan ayahandanya tetapi oleh Hindia Belanda diserahkan kepada I Mappau'rangi Karaeng Boddia, akibat kekecewaan ini sehingga beliau keluar mendirikan Kerajaan Simbang pada sekitar tahun 1709.
Sejarah Penamaan Simbang
Dikatakan simbang (batas), sebab terletak antara Kerajaan Gowa dan Bone. Namun menurut sejarawan dan budayawan Maros, A. Fachri Makkasau dalam bukunya berjudul “Kerajaan-Kerajan di Maros dalam Lintasan Sejarah” mengatakan bahwa simbang berasal dari kata “sembang” yang artinya “menggantungkan di bahu”. dikatakan demikian, sebab pada saat Karaeng Ammallia Butta pertama kali datang membuka daerah ini, beliau menggantungkan regelia/kalompoang yang dibawanya dari Gowa di bahunya, sehingga rakyat setempat memberinya gelar Karaeng Sembang, yang lalu berubah bunyi menjadi “Simbang”. Kerajaan ini berdiri pada sekitar awal tahun 1700 oleh La Pajonjongi Petta Sanrimana Belo Karaeng Ammallia Butta Ri Marusu yang merupakan bangsawan Gowa dan Bone, putra dari La Pareppa Tosappewali Sultan Ismail Tumenanga Ri Somba Opu.
Daftar Raja di Kerajaan Simbang
Urutan raja-raja yang memerintah Simbang sejak tahun 1709–1963 adalah:
Wilayah Hukum Kerajaan Simbang
Daerah-daerah yang menjadi wilayah hukum Kerajaan Simbang adalah melingkupi 24 kampung sebagai berikut:
Pada tahun 1963, Simbang diubah bentuknya dari sebuah Kerajaan/Distrik Adat Gemenschaap menjadi sebuah Kecamatan dengan nama Kecamatan Bantimurung, dengan camat pertama ialah H. Andi Sirajuddin Daeng Maggading (Karaeng Simbang XII).
Latar Belakang
Kerajaan Tanralili terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Tanralili dibuka pertama kali oleh La Tenri Petta Tomarilaleng yang meninggalkan Kerajaan Bone karena tidak senang terhadap campur tangan Belanda yang teramat dominan dalam pemerintahan Kerajaan Bone. La Tenri adalah putra dari La Tobala Petta Pakkinyarange Arung Tanete Ri Awang Jannang Bone. La Tenri memperistrikan I Manning Arung Petteng, putri dari La Tenri Page Arung Tungke Arung Mampu, putra dari La Panuangi Towappamole Sultan Abdullah Mansyur (Mangkau Bone XX) Matinroe Ri Beula. Setelah mendirikan perkampungan Tanralili yang berpusat di Tompobulu, La Tenri lalu mengangkat putranya La Mappaware Daeng Ngirate sebagai raja pertama. Tanralili berasal dari kata “tenri” dan “lili” yang berarti tak dapat ditundukkan, dikatakan demikian karena daerah ini terkenal akan wataknya yang keras dan pemberani. Didirikan pertama kali oleh bangsawan Bone bernama La Mappaware Daeng Ngirate Batara Tanralili Bulu' Ara'na Bulu yang merupakan keturunan dari La Patau Matanna Tikka Sultan Alimuddin Idris Mattinroe Ri Naga Uleng (Raja Bone XVI) pada sekitar tahun 1700.
Daftar Raja di Kerajaan Tanralili
Raja-raja atau Karaeng yang pernah memerintah Kerajaan Tanralili sebagai berikut:
Kerajaan Lau'
Kerajaan Lau' terletak di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Lau' berdiri pada sekitar tahun 1824 oleh La Mattotorang Pagelipue Abdul Wahab Daeng Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong, putra dari La Mauraga Daeng Malliungang Sultan Adam Datu Mario Ri Wawo, cucu dari We Tenri Leleang Sultanah Aisyah Datu Tanete. Pajung Luwu XXVI, Mattinroe Ri Soreang diperistrikan oleh La Malliongang Datu Mattinroe Ri Sapirie. Lau' pada awalnya adalah sebuah daerah kasullewatangan (kesultanan) yang dibentuk dalam tahun 1824 ketika pasukan Bone berhasil diusir dari wilayah Maros, oleh pemerintah Gubernemen membentuk empat daerah Kasullewatangan yaitu Lau', Wara, Raya, dan Timboro'. Yang menjadi Sullewatang Lau' pertama adalah La Mattotorang Pagelipue Abdul Wahab Daeng Mamangung Mattinroe Ri Laleng Tedong, putra dari La Mauraga Sultan Adam Datu Mario Ri Wawo dari istri bernama Ince Jauhar Manikam I Denra Petta Walie putri dari Ince Abi Asdollah Dato' Pabean, Bendahara Kerajaan Gowa. Selanjutnya La Mattotorang Daeng Mamangung diangkat menjadi Regent/Karaeng Lau' pertama ketika seluruh daerah pemerintahan adat di Maros dibentuk menjadi Regentschappen. Ketika wafat La Mattotorang Daeng Mamangung dimakamkan di Laleng Tedong sehingga diberi gelar anumerta Matinroe Ri Laleng Tedong.
Latar Belakang
Kerajaan Turikale adalah kerajaan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1796. Wilayah Turikale pada awalnya hanya didiami segelintir manusia dengan cara hidup tidak menetap. Daerahnya pun masih merupakan hutan-hutan dan daerah persawahan. Sungai Maros melintas di tengahnya. Setelah Karaeng Loe Ri Marusu' (Raja Maros III) memindahkan pusat kerajaan dari Pakere ke Marusu', penduduk Pakere dan beberapa kampung di sekitarnya yang banyak penduduknya mulai berpindah mendekati pusat kerajaan yang baru membuka perkampungan dan pemukiman baru.
Putra Karaengta Barasa yang bernama Muhammad Yunus Daeng Pasabbi (Kare Yunusu), dikirim oleh ayahandanya mengikuti Pendidikan Tinggi Agama Islam di Bontoala. Dalam masa pendidikannya ia berkenalan dengan salah seorang putra Raja Tallo (I Mappau'rangi Karaeng Boddia) yang bernama I Mappibare Daeng Mangiri. Persahabatan yang terjalin di antara mereka sangatlah akrab. Mereka berdua setiap ada kesempatan saling bertukar pikiran dan berdiskusi dalam banyak hal, baik menyangkut ketatanegaraan terlebih lagi ikhwal Agama Islam.
Setelah Karaengta Barasa mangkat, Muhammad Yunus Daeng Pasabbi naik tahta menggantikan ayahnya sebagai Raja Maros VIII. Di masa pemerintahannya, beliau kemudian mengajak sahabatnya I Mappibare Daeng Mangiri untuk menetap di Maros untuk bersama-sama memajukan agama Islam. I Mappibare Daeng Mangiri ternyata tidak keberatan lalu menetaplah ia di Maros dan kepadanya diberikan wilayah ini sebagai wilayah yang dikuasainya sekaligus sebagai tempat I Mappibare Daeng Mangiri melaksanakan kegiatan pengembangan Ilmu Agama Islam. Dari sinilah Kerajaan Turikale berdiri pada sekitar tahun 1700 oleh I Mappiare Dg Mangngiri, putra dari Raja Gowa/Tallo I Mappau'rangi Karaeng Boddia Sultan Sirajuddin. Perkampungan yang diberikan kepadanya itu diberi nama turikale artinya teman dekat atau kerabat dekat, untuk memberikan pertanda bahwa I Mappibare Daeng Mangiri yang diberi kuasa menempatinya adalah kerabat keluarga yang sangat akrab. Dikatakan kerabat dekat karena bangsawan yang pertama kali membuka daerah ini adalah putra Raja Gowa sendiri. Namun pendapat kedua mengatakan, bahwa penamaan Turikale dikarenakan raja-raja yang memerintah di Turikale menjalin hubungan yang dekat dengan pihak Hindia Belanda, namun pendapat ini banyak mendapat tentangan, sebab tidak semua raja-raja Turikale yang menjalin hubungan yang dekat dengan Hindia Belanda. Bahkan banyak diantaranya yang sangat anti terhadap Hindia Belanda.
I Lamo Daeng Ngiri ini sekitar tahun 1796 kemudian membuka babakan baru di Turikale setelah menjadikan Turikale tidak saja sebagai daerah pengembangan agama islam, tetapi juga sebagai sebuah daerah yang berotonomi dan berpemerintahan sendiri. Hal ini tentu sangat memungkinkan bagi I Lamo Daeng Ngiri, sebab Turikale telah memiliki pengaruh yang sangat luas. Turikale kemudian diproklamirkan sebagai sebuah Kerajaan berpemerintahan sendiri yang lepas dari kekuasaan hukum kerajaan mana pun juga.
Setelah ayahandanya mengundurkan diri pada tahun 1892, maka sebagai putra tertua yang telah lama aktif membantu ayahandanya mengendalikan pemerintahan, Andi Palaguna Daeng Marowa lalu dilantik menjadi Regent (Karaeng) Turikale, meski pada awalnya yang dipersiapkan untuk menjadi Regent adalah adiknya Andi Page Daeng Paranreng, namun enggan karena ternyata lebih mendalami persoalan keagamaan dan merestui pengangkatan kakaknya menduduki tahta Turikale. Sebagaimana watak dan prilaku ayahandanya, beliau ini pun seorang yang amat mendalami Tarekat Khalwatiah Samman sehingga penampilan, tutur kata, dan sikap laku beliau amat teladan dan kharismatik. Beliau menerima idzin dan padlilah sebagai seorang khalifah dalam tarekat tersebut dari ayahandanya atas restu Syekh Besar di Leppakkomai dan mempunyai nama Islam Syekh Muhammad Salahuddin ibni Syekh Al-Haj Abdul Qadir Jaelani. Ketika beliau naik tahta, turut mendampinginya sebagai Sullewatang (Acting Regent) ialah Andi Patahuddin Daeng Parumpa, hal ini karena beliau faham betul bahwa Andi Patahauddin Daeng Parumpa juga berhak atas tahta Turikale sebab beliau adalah putra mendiang La Oemma Daeng Manrapi Karaeng Turikale III. Selanjutnya kepada Andi Patahuddin Daeng Parumpa diserahkan kembali wilayah Simbang yang seluas 24 kampung untuk dikuasainya. Andi Palaguna Daeng Marowa memperistrikan pertama kali Andi Djamintang Daeng Jimene, putri Karaeng Ngemba Karaengta Kera-kera, dari istri ini lahir: Andi Abdul Hamid Daeng Manessa (Karaeng Turikale VI), Andi Marzuki Daeng Marewa, Andi Zainuddin Daeng Mangatta (Karaeng Imam Turikale), Andi Juhaefa Daeng Tasabbe (Istri Andi Abdul Rahman Daeng Mamangung, Controlleur Maros/Putra Andi Patahuddin Daeng Parumpa Karaeng Simbang/Sullewatang Turikale), dan Andi Radeng Ramlah Daeng Nipuji (istri Andi Djipang Daeng Mambani Karaeng Bonto). Selanjutnya diperistrikannya lagi St. Malang Daeng Sibollo yang melahirkan: Andi Baso Daeng Magassing, Andi Halimah Daeng Ke'nang, dan Andi Mapparessa Daeng Sitaba (Karaeng Turikale VII). Terakhir Andi Palaguna Daeng Marowa memperistrikan St. Sakone Daeng So'na dan melahirkan: Andi Aisyah Daeng Kebo, Andi Fatimah Daeng Galo, Andi Hatifa Daeng De'nang, Andi Yahya Daeng Nyonri, dan Andi Sohrah Daeng Senga.
Pada tahun 1917, Andi Palaguna Daeng Marowa mulai kurang aktif mengendalikan pemerintahan. Tugas pemerintahan lebih banyak dijalankan oleh putra sulungnya Andi Abdul Hamid Daeng Manessa. Kegiatan beliau lebih banyak pada pelaksanaan Tarekat Khalwatiah Samman dan upaya membuka sawah dan ladang di daerah Mangento Tanralili dan sekitarnya yang selanjutnya dibagikan kepada para pengikutnya. Oleh karena itu selanjutnya beliau disebut dengan gelar Karaeng Mangento. Pada saat pemerintahan beliau yang menjadi Kadhi ialah Sayyid Abdul Wahid Daeng Mangngago (1889-1918) dan Sayyid Abdul Hamid Daeng Pasampa (1918-1923) sedangkan yang menjabat Imam adalah Haji Andi Muhammad Saleh Daeng Manappa. Dalam masa pemerintahannya pula, beliau bersama dengan seluruh Karaeng dan Imam yang ada dalam Wilayah Maros sepakat untuk mengangkat Haji Abdul Kadir Daeng Mangngawing Imam Marusu menjadi Kadhi Maros menyebabkan berpindahnya pusat kedudukan Kadhi dari Labuan (Turikale) ke Kassikebo (Marusu). Beliau pula yang memerintahkan agar Arajang/Kalompoang (Regelia) Turikale yang disebut “Rakkala Manurunge” dialihkan tempat persemayamannya ke Tala'mangape, sebab beliau khawatir sikap kultur kebendaaan terhadap arajang/kalompoang dapat membuat masyarakat Turikale merusak akidahnya. Pada Tahun 1925 secara resmi beliau mundur dari jabatannya dan digantikan putranya. Tanggal 15 Februari 1939, beliau berpulang kerahmatullah dan dimakamkan di belakang Masjid Urwatul Wutzqa tepat di sisi kanan makam ayahandanya.
Andi Abdul Hamid Daeng Manessa mulai ikut mengendalikan pemerintahan di Turikale sejak Tahun 1917 ketika ayahandanya pergi menetap ke Mangento membuka sawah dan ladang, namun pengangkatannya sebagai Karaeng Turikale secara resmi adalah tahun 1924. Dalam masa pemerintahannyalah bentuk pemerintahan Kerajaan lokal di Wilayah Maros termasuk Turikale berubah dari status sebagai Regentschaap menjadi Distrik Adat Gemenschaap yang dikepalai oleh seorang Kepala Distrik dengan gelar Karaeng, dengan demikian para penguasa kerajaan lokal telah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri/Ambtenar oleh pemerintah kolonial Belanda dan diberi gaji/tunjangan sesuai jabatannya. Beliau dikenal sebagai seorang Karaeng yang berwatak keras dan tegas, sikap perjuangan yang ditunjukkannya adalah anti kolonialisme sehingga secara transparan tidak mau menerima ajakan kerjasama pihak Belanda. Bahkan secara aktif menyokong jalannya perjuangan rakyat menentang kekuasaan Belanda. Tak jarang beliau sendiri yang memimpin rapat-rapat dengan pimpinan perjuangan rakyat baik bertempat di rumahnya maupun di kantornya. Andi Abdul Hamid Daeng Manessa hanya sekali beristri, yaitu dengan Andi Nyameng Daeng Manurung dan dari perkawinannya ini dianugerahi keturunan sebagai berikut: Andi Hadia Daeng Niasi (istri dari Andi Tambi Karaeng Bungoro), Andi Nurdin Sanrima (Brigadir Jenderal Polisi), Andi Djohar Daeng Sompa, Andi Sima Daeng Jime, dan Andi Djamil Daeng Pabundu. Dalam masa pemerintahannya kedudukan Kadhi tidak lagi di Labuan Turikale, tetapi di Kassikebo Marusu dan yang menjabatnya ialah Haji Abdul Kadir Daeng Mangngawing. Sedangkan yang menjabat sebagai Imam Turikale dalam masa ini ialah Haji Andi Page Daeng Parenreng (Petta Hajji) yang menjabat pada tahun 1928-1930 kemudian dilanjutkan oleh Haji Andi Abdul Latief Daeng Matekko (1930-1938) dan Haji Andi Zainuddin Daeng Mangatta (1938-1943). Setelah kesehatan beliau sudah mulai uzur sehingga tidak memungkinkan lagi untuk mengendalikan pemerintahan, lalu mengundurkan diri dan digantikan oleh adiknya dari lain ibu Haji Andi Mapparessa Daeng Sitaba.
Daftar Raja di Kerajaan Turikale
Raja-raja yang memerintah Kerajaan Turikale sebagai berikut: Sebagian pandangan dewan adat Kerajaan Turikale menyebutkan bahwa Andi Kamaruddin Sjahban Daeng Mambani (Karaeng Turikale VIII, 1959 - 1963) dan Hj. Andi Alice Tenriawaru Karaeng Rannu (Karaeng Turikale IX, April 2019 - sekarang) berdasarkan mazhab (garis keturunan) Setelah hampir 73 tahun tidak ada penobatan Karaeng Turikale ke-8, Lembaga Adat Kekaraengan Turikale Maros menggelar penobatan Karaeng Turikale yang baru pada tahun 2019. Penobatan ini dihadiri langsung PJ Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Selain itu turut hadir 70 raja dan sultan se Nusantara, Sultan Sepuh Cirebon, Sultan Sumbawa, Raja Tapanuli Selatan, Sultan Sekala Berak Lampung, Sultan Kutai Kartanagara. Juga hadir 8 bagsawan luar negeri yang menyaksikan prosesi penobatan ini, di antaranya dari Amerika Serikat, Malaysia dan Meksiko.
Wilayah Hukum Kerajaan Turikale
Wilayah-wilayah yang merupakan daerah hukum Kerajaan Turikale meliputi 43 kampung sebagai berikut:
Era Persatuan Kerajaan-Kerajaan Di Maros
Maros memiliki posisi strategis diantara dua kerajaan besar, yakni Bone dan Gowa. Posisi ini sering kali dimanfaatkan oleh dua kerajaan besar ini beserta kolonial Belanda untuk menguasai Maros. Hal ini menciptakan upaya perlawanan secara terus-menerus oleh penguasa-penguasa lokal di Maros.
Peristiwa 21 Mei 1777 ini tertulis dalam Lontara' Marusu' :
Berdirinya TODDO LIMAYA RI MARUSU' sebagai forum pemersatu kemudian diikuti oleh kerajaan-kerajaan yang berada di sebelah timur Maros dengan membentuk federasi “LEBBO' TENGNGAE” yang merupakan gabungan dari kerajaan-kerajaan “PITU BILA-BILA” (Cenrana, Camba, Mallawa, Labuaja, Gattareng Matinggi, Wanua Waru, dan Balocci) dan kerajaan-kerajaan wilayah selatan Maros dengan federasi “GALLARANG APPAKA” (Bira, Sudiang, Moncongloe, dan Biringkanaya). Komunikasi ketiga forum pemersatu yang terjalin dengan semangat kekeluargaan disertai rasa senasib dan sepenanggungan tersebut melahirkan permufakatan bersama dalam bentuk “TENRE' TELLUE RI MARUSU'”.
Pada tahun 1864 di wilayah Lebbo' Tengngae, La Mappintjara (Regent Van Camba) melakukan pemboikotan terhadap kontrol kolonial Belanda di Camba karena dipaksa menyiapkan warganya untuk dijadikan pengawal pribadi bagi setiap pegawai berkebangsaan Belanda. Tindakan heroik beliau ternyata diikuti oleh hampir seluruh regent yang ada di Maros.
Pasca Kemerdekaan
Di Sulawesi Selatan, muncul gerakan perlawanan rakyat mempertahankan kemerdekaan. Gerakan itu kemudian menyebar ke berbagai daerah-daerah seperti Gowa, Maros, Pangkep, Pare-Pare, Sidrap, Bulukumba, Jeneponto, serta daerah-daerah lainnya. Maros sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut ambil bagian dari upaya mempertahankan kemerdekaan yang diproklamasikan Soekarno-Hatta di Jakarta pada 17 Agustus 1945.
Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Maros dengan daratannya berstatus Onderafdeeling dengan nama Onderafdeeling Maros di bawah taktis Afdeeling Makassar dengan 6 adat gemenschap/reetschap yaitu: Turikale, Tanralili, Marusu, Lau', Simbang dan Bontoa. Onder afdeeling Maros waktu itu berada dibawah pengawasan seorang Gezaghebber setingkat Controleur yang berkedudukan di Maros, sedang adat–adat gemenschap/reetschap dipercayakan kepada karaeng-karaeng. Di masa pemerintahan Jepang (1942-1945), sistem pemerintahan di Maros tidak berubah, yang berubah hanyalah bahasa. Adat gemeenschap dinamai “Gun”, dikepalai “Guntjo”, dikoordinasi oleh “Guntjo Sodai” dari Indonesia di bawah taktis Bunken Kanrikan dari Jepang.
Dengan Staatsblad 1946/17, Daerah-daerah bekas Rechtstreeks Bestuursgebied termasuk Onderafdeeling Maros dibentuklah swapraja baru (neo zelfsbestuur), terdiri dari gabungan adat gemenschap. UU No. 22 Tahun 1948 yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat RI tetap bertahan meski Belanda belum mengakui kedaulatan Indonesia. Dengan SK Mendagri No. Des. 1/14/4/1951, Gubernur diperintahkan mempersiapkan daerah otonom baru setingkat Daerah Swatantra Tingkat II, disusul PP No. 34/1952, jo. PP No. 2/1952, dibentuklah DAERAH MAKASSAR yang berkedudukan di Sungguminasa, Takalar, Jeneponto, Maros, Pangkajene dan Kepulauan sebagai Daerah Otonom Tingkat II.
Pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 junto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953 tentang pembentukan Afdeling Makassar didalamnya terdapat Maros sebagai Onderafdeling dengan 16 Distrik yaitu, Turikale, Marusu, Simbang, Bontoa, Lau, Tanralili, Sudiang, Moncongloe, Bira, Biringkanayya, Mallawa, Camba, Cenrana, Laiya, Wanua Waru, dan Gattarang Matinggi.
Akibat perkembangan kehidupan bernegara, lahir pula UU Darurat No. 2 Tahun 1957, dimana DAERAH MAKASSAR dipecah menjadi Daerah: Gowa, Makassar, Jeneponto dan Takalar. Kabupaten Makassar membawahi wilayah–wilayah: (1) Onderafdeeling Pulau-pulau; (2) Onderafdeeling Maros; dan (3) Onderafdeeling Pangkajene. Usaha simplikasi pembentukan daerah–daerah dilanjutkan Pemerintah Pusat RI dengan UU No. 29 Tahun 1959, dimana Maros menjadi daerah otonom tingkat II, sehingga menjadi Kabupaten Dati II Maros yang membawahi 4 kecamatan, yakni: Maros Baru, Mandai, Bantimurung, dan Camba dengan Bupati pertama, Nurdin Johan.
Setelah Andi Abdul Hamid Daeng Manessa mengundurkan diri, maka diangkatlah Andi Mapparessa Daeng Sitaba sebagai karaeng (Kepala Distrik) Turikale yang baru, yang sebelumnya adalah seorang perwira polisi. Andi Mapparessa Daeng Sitaba adalah seorang yang berpenampilan menarik. Kemampuan dan penampilannya yang simpatik menyebabkan beliau senantiasa dipercayakan oleh rekan-rekannya para karaeng untuk tampil di bagian terdepan. Beliau adalah Ketua Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Maros dan bersama Haji Andi Sirajuddin Daeng Maggading Karaeng Simbang menjadi utusan resmi rakyat Maros menghadap Andi Pangerang Petta Rani Gubernur Sulawesi ketika itu untuk memperjuangkan pembentukan Kabupaten Maros terpisah dari Daerah Swatantra Makassar.
Pada Tahun 1953 Ir. Soekarno berkunjung ke Maros dan disambut Karaeng Turikale VII H. A. Mapparessa Dg Sitaba, para Karaeng Toddo' Limayya, para Arung/Puwatta Lebbo' Tengngae, Gallarang Appaka serta para pengurus parpol dan tokoh masyarakat di Alun-alun Maros. Pada medio tahun 1959, H. A. Mapparessa Dg. Sitaba berhenti dari jabatannya sebagai Karaeng Turikale. Beliau memperistrikan pertama kali Andi Djohra Daeng Nganne yang bergelar Karaeng Baineya yang melahirkan putri tunggal, yaitu Andi Nuraeni Daeng Baji (istri Kolonel Polisi A. Djabbar Dg Matutu). Selanjutnya beliau memperistrikan lagi St. Djohani Daeng Ngugi dan melahirkan keturunan: Andi Syahril Sanrima, Andi Budialan Daeng Te'ne, Andi Ahmad Latief, Drs (Letnan Kolonel Polisi), dan Andi Ratna.
Pada tanggal 25 juli 1956, DPRDS swatantra Makassar memutuskan menggabungkan tiga kewedanaan, yaitu Maros, Pangkajene dan Pulau-pulau dengan rencana ibu kotanya Pangkajene. Tanggal 26 agustus 1956, Rakyat Maros melalui federasi Toddo' Limayya, Lebbo' Tengngae, Gallarang Appaka, Parpol dan beberapa Organisasi Massa mengadakan konferensi yang melahirkan satu mosi yang mengusulkan Maros sebagai ibu kota Kabupaten. Harian Marhaen terbitan pada tahun 1957 menuliskan bahwa mosi hasil konferensi 26 agustus tersebut dibawa oleh Utusan Maros yang diwakili H. A. Mapparessa Dg. Sitaba (Karaeng Turikale) dan H. A. Siradjuddin Dg Maggading (Karaeng Simbang) menghadap Gubernur Militer Andi Pangerang Pettarani di Makassar. Pada saat pertemuan yang berlangsung kurang lebih 2 jam, Gubernur didampingi oleh residen Abd. Razak Dg Patunru dan Kabag. Otonomi/Desentralisasi. Resolusi yang diperhadapkan tersebut bertujuan bilamana tuntutan Maros sebagai ibu kota kabupaten tidak terpenuhi, maka badan yang telah dibentuk akan memperjuangkan Maros sebagai kabupaten tersendiri.
Badan yang dibentuk tersebut dinamakan "Panitia Persiapan Kabupaten Maros". Susunan Panitia Persiapan Kabupaten Maros sebagai berikut:
Adapun Pembantu Umum sebagai berikut:
Tindak lanjut pertemuan tersebut adalah kunjungan Gubernur Sulawesi ke Maros dan Pangkajene pada tanggal 19 januari 1957 dan secara prinsip tetap pada keputusannya, yakni ibu kota kabupaten adalah Pangkajene. Pasca kunjungan gubernur, Panitia Persiapan Kabupaten Maros tetap memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Maros sebagai Kabupaten tersendiri sampai dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Se-Sulawesi. Pada tanggal 4 juli 1959, secara administratif Kabupaten Maros resmi dibentuk sebagai Daerah Swantantra tingkat II, ibu kota berkedudukan di Kota Maros, dan kuota jumlah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah 15 orang anggota melalui dasar hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 Bab I Pasal 1, 2 & 3. Dengan demikian, status Maros tidak lagi sebagai Onderafdeling Makassar. Pada tanggal 1 februari 1960, Nurdin Johan dilantik sebagai BKDH Tingkat II Maros yang pertama. Sebelumnya, Kabupaten Maros sebagai Onderafdeling yang tergabung dalam daerah swatantra Afdeling Makassar bersama-sama dengan Onderafdeling Pulau-pulau sekitar Makassar, Onderafdeling Sungguminasa, Onderafdeling Takalar, Onderafdeling Pangkajene, dan Onderafdeling Turatea. Onderafdeling Maros, membawahi beberapa distrik adat gemeenschap yaitu: Distrik Simbang, Distrik Bontoa, Distrik Tanralili, Distrik Raya, Distrik Turikale, Distrik Marusu. Setiap Distrik diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng.
Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, maka struktur pemerintahan yang ada kemudian mengalami perubahan. Distrik adat gemeenschap yang sebelumnya diformulasikan ke dalam bentuk distrik harus pula menyesuaikan Sejak tanggal 19 Desember 1961 Kabupaten Maros tidak lagi terdiri dari distrik tetapi terbagi ke dalam 4 (empat) Kecamatan. Pada tanggal 1 Juni 1963, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 mulai diberlakukan. Distrik/Daerah Adat/Kerajaan Lokal kemudian menghilang dari permukaan sejarah dengan dibentuknya kecamatan-kecamatan. 4 (empat) kecamatan yang terbentuk pada waktu itu sebagai berikut:
Selanjutnya pada tahun 1986 mulai dilakukan perencanaan pemekaran kecamatan dari empat menjadi tujuh kecamatan. Pada tahun 1989, terjadi pemekaran wilayah kecamatan dengan dibentuknya 3 Kecamatan Perwakilan, yakni:
Pada 23 Mei 1992 secara resmi dibentuk dan diundangkan pembentukan 3 kecamatan defenitif baru dari sebelumnya berstatus sebagai kecamatan perwakilan, yakni Kecamatan Tanralili, Kecamatan Mallawa, dan Kecamatan Maros Utara. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Maros dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, dan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah tesebut. Pembentukan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga berpedoman kepada ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Wilayah Kecamatan Mallawa merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Camba, yaitu Desa Batu Putih, Desa Bentenge, Desa Padaelo, Desa Tellumpanuae, Desa Wanua Waru, dan Desa Samaenre. Wilayah Kecamatan Maros Utara merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Baru, yaitu Desa Pajukukang, Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Botolempangan, Desa Salenrang, dan Desa Marannu. Wilayah Kecamatan Tanralili merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Mandai, yaitu Desa Allaere, Desa Kurusumange, Desa Toddopulia, Desa Lekopancing, Desa Benteng Gajah, dan Desa Tompobulu. Pembentukan 3 kecamatan defenitif ini didasarkan pada dasar hukum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1992 Pasal 5, 6, dan 7.
Bertolak dari hasil seminar tersebut, maka Bupati KDH Tingkat II Maros, Nasrun Amrullah (cucu langsung dari H. Andi Page Manyanderi Petta Ranreng, Petta Imam Turikale III), lewat Surat Bupati KDH Tingkat II Maros, No.146.1/276/Pem. Tgl. 19 September 1996, meminta Persetujuan DPRD Tingkat II Maros untuk Pembentukan/Pemekaran Kecamatan. DPRD Tingkat II Maros kemudian membentuk panitia khusus yang kemudian membahas dan menetapkan pembentukan/pemekaran kecamatan yang telah ada serta diberi nama sesuai dengan nama distrik yang pernah ada.
Pada 30 Desember 2000 secara resmi dibentuk dan diundangkan pembentukan 5 kecamatan defenitif baru dari sebelumnya berstatus sebagai kecamatan pembantu, yakni Kecamatan Cenrana, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Tompobulu, dan Kecamatan Turikale. Alasan pembentukan tersebut karena semakin meningkatnya volume kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan pada kecamatan pembantu Kabupaten Maros. Maka dengan perubahan status dari kecamatan pembantu menjadi kecamatan defenitif dapat memperlancar pelaksanaan tugas/kegiatan dimaksud serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pembentukan kecamatan defenitif dalam wilayah Kabupaten Maros juga berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tanggal 26 Januari 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Wilayah Kecamatan Cenrana merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Camba, yaitu Desa Laiya, Desa Labuaja, Desa Lebbotengngae, Desa Cenrana Baru, Desa Limapoccoe, Desa Baji Pa'mai, dan Desa Rompegading. Wilayah Kecamatan Marusu merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Baru, yaitu Desa A'bulosibatang, Desa Bonto Mate'ne, Desa Ma'rumpa, Desa Nisombalia, Desa Pa'bentengang, Desa Tellumpoccoe, dan Desa Temmapadduae. Wilayah Kecamatan Simbang merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Bantimurung, yaitu Desa Bonto Tallasa, Desa Jenetaesa, Desa Samangki, Desa Sambueja, Desa Simbang, dan Desa Tanete. Wilayah Kecamatan Tompobulu merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Tanralili, yaitu Desa Benteng Gajah, Desa Bonto Manai, Desa Bonto Manurung, Desa Bonto Somba, Desa Pucak, Desa Toddolimae, dan Desa Tompobulu. Wilayah Kecamatan Turikale merupakan hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Maros Baru, yaitu Kelurahan Adatongeng, Kelurahan Alliritengae, Kelurahan Boribellaya, Kelurahan Pettuadae, Kelurahan Raya, Kelurahan Taroada, dan Kelurahan Turikale. Pembentukan 5 kecamatan defenitif ini didasarkan pada dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 30 Tahun 2000.
Pada tanggal 3 Agustus 2001 dilakukan pembentukan Kecamatan Moncongloe dan Kecamatan Lau serta perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa melalui Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 17 Tahun 2001. Pada Perda ini, wilayah Kecamatan Lau diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru (Kelurahan Allepolea, Kelurahan Soreang, Kelurahan Maccini Baji, dan Kelurahan Mattiro Deceng) dan sebagian wilayah Kecamatan Maros Utara (Desa Marannu dan Desa Bonto Marannu). Wilayah Kecamatan Lau ini diterapkan pada bab II pasal 2 ayat 1, 2, dan 3. Untuk wilayah Kecamatan Moncongloe diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Mandai (Desa Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Bulu, Desa Bonto Bunga, dan Desa Bonto Marannu). Wilayah Kecamatan Lau ini diterapkan pada bab II pasal 3 ayat 1, 2, dan 3. Untuk perubahan nama Kecamatan Maros Utara menjadi Kecamatan Bontoa ini diterapkan pada bab III pasal 4 ayat 1. Wilayah Kecamatan Bontoa berkurang setelah Desa Marannu dan Bonto Marannu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lau. Sekarang wilayah Kecamatan Bontoa meliputi Kelurahan Bontoa, Desa Bonto Bahari, Desa Ampekale, Desa Tunikamaseang, Desa Tupabbiring, Desa Minasa Upa, Desa Salenrang, Desa Pajukukang, dan Desa Bontolempangan. Wilayah Kecamatan Bontoa ini diterapkan pada bab III pasal 4 ayat 2. Wilayah Kecamatan Maros Baru berkurang setelah Kelurahan Allepolea, Kelurahan Soreang, Kelurahan Maccini Baji, dan Kelurahan Mattiro Deceng masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Lau. Sekarang wilayah Kecamatan Maros Baru meliputi Kelurahan Pallantikang, Kelurahan Baju Bodoa, Kelurahan Baji Pamai, Desa Mattirotasi, Desa Majannang, Desa Borikamase, dan Desa Borimasunggu. Wilayah Kecamatan Maros Baru ini diterapkan pada bab IV pasal 6 ayat 2. Wilayah Kecamatan Mandai berkurang setelah Desa Moncongloe, Desa Moncongloe Lappara, Desa Moncongloe Bulu, Desa Bonto Bunga, dan Desa Bonto Marannu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Moncongloe. Sekarang wilayah Kecamatan Mandai meliputi Kelurahan Bontoa, Kelurahan Hasanuddin, Desa Tenrigangkae, Desa Bonto Matene, Desa Baji Mangai, dan Desa Pattontongan. Wilayah Kecamatan Mandai ini diterapkan pada bab IV pasal 7 ayat 2.
Landasan Hari Jadi
Sebagaimana catatan autentik yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 merupakan dasar hukum pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Salah satu daerah tingkat II tersebut adalah Kabupaten dati II Maros yang sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 termasuk dalam bagian daerah Makassar yang disebut Onderafdeling Maros sebagaimana dimaksud dalam bijblad Nomor 14377 Jls surat Ketetapan Menteri Dalam Negeri Indonesia Timur tanggal, 19 Januari 1950 Nomor UPU 1/1/45 JO Tanggal, 20 Maret 1950 Nomor UPU 1/6/23.
Salah satu kebanggaan bagi setiap daerah apabila mengetahui sejarah dan kelahirannya yang memberikan sesuatu makna dan nilai historis dan yuridis yang harus senantiasa tetap dijaga dan dipertahankan eksistensinya sebagai sumber motivasi moral bagi masyarakatnya. Bertitik tolak dari motivasi tersebut dan berdasarkan atas kelahiran Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, maka pemuda-pemuda Maros yang terhimpun dalam wadah organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia kabupaten Maros terdorong untuk mencoba mencari dan menghimpun masukan-masukan pendapat dari, tokoh masyarakat, budayawan dan teknokrat dalam suatu Seminar Kelahiran Maros yang berlangsung dari tanggal 16 januari 2001.
04 Januari 1471
Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perubahan mengenai hari jadi Kabupaten Maros. Dengan landasan hukum berupa Perda No. 11 tahun 2001 yang menetapkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 4 januari 1471. Perda ini berisi tentang Penetapan Hari Jadi Maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 7 (tujuh) ayat. Perda ini berlaku pada tanggal 3 agustus 2001 hingga 31 agustus 2006 di Kabupaten Maros. Adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa dalam rangka melestarikan dan mengenang kembali dinamika perjalanan sejarah masa lalu Maros, maka dipandang perlu untuk menetapkan hari jadi Maros yang didasari makna refleksi kesejahteraan; (b) bahwa hari jadi Maros adalah merupakan Hasil Seminar pada tanggal 16 Januari 2001 oleh para Tokoh Masyarakat dan Budayawan Kabupaten Maros, dengan menggabungkan momentum bersejarah ke dalam 3 (tiga) substansi pokok, yaitu substansi kesejahteraan, substansi heroisme, dan Patriotisme serta substansi religius, yang menggambarkan tanggal, bulan, dan tahun hari jadi Maros; (c) bahwa Perda Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Maros Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 1993 Seri D Nomor 3 kurang memperhatikan Aspek kesejahteraan Maros masa lalu sehingga perlu ditinjau kembali; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud poin (a), (b), dan (c), perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Makna tanggal 4 januari 1471 sebagai hari jadi Maros adalah merupakan penggabungan momentum bersejarah yang mengandung 3 substansi pokok, yaitu: a. penetapan tanggal 4 adalah merupakan substansi religius, dimana pada tanggal 4 oktober 1834 secara resmi pelaksanaan Sholat Jumat di seluruh Maros dan berpusat di Masjid Lompoe Urwatul Wutsqa Turikale, yang merupakan Shalat Jumat pertama yang diputuskan oleh Instansi Syara' (lembaga keKadhian) terbentuk; b. penetapan bulan 1 (januari) adalah merupakan substansi heroisme dan patriotisme kepahlawanan pemuda pejuang Maros dalam mempertahankan kemerdekaan, dengan keberaniannya merobek warna biru bendera kolonial Belanda dan menaikkan kembali warna merah putihnya; dan c. penetapan tahun 1471 adalah substansi kesejahteraan pada periode lontara, yang menggambarkan bangkitnya eksistensi Kerajaan Marusu oleh Karaeng Loe ri Pakere dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya hidup dalam suasana aman, sejahtera, lahir, dan batin menjadi Butta Salewangang yang sekaligus dalam memposisikan dirinya sebagai kerajaan yang berdaulat dan disegani.
04 Juli 1959
Untuk ke-3 kalinya Pemerintah Kabupaten Maros melakukan perubahan mengenai hari lahir Kabupaten Maros. Dengan landasan hukum berupa Perda No. 03 tahun 2012 yang menetapkan Hari Jadi Maros jatuh pada tanggal 04 juli 1959. Perda ini berisi tentang Hari Lahir Kabupaten Maros dengan rincian terdiri atas 3 (tiga) bab, 6 (enam) pasal, dan 8 (delapan) ayat. Perda ini berlaku hingga sekarang sejak diundangkan pada tanggal 11 april 2012 di Kabupaten Maros. Adapun pertimbangan terbentuknya perda ini adalah (a) bahwa hari lahir sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu ditetapkan hari lahir Kabupaten Maros; (b) bahwa hari lahir sebagai bagian dari jati diri dan eksistensi suatu daerah, disamping berperan sebagai faktor integrasi masyarakat juga dapat memotivasi peningkatan semangat dalam pembangunan daerah, sehingga perlu di tetapkan hari lahir Kabupaten Maros; (c) bahwa Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi yang diundangkan pada tanggal 4 Juli 1959, dinilai tepat untuk ditetapkan sebagai dasar penetapan hari jadi Kabupaten Maros; dan (d) bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Julukan
Kabupaten Maros menyandang beberapa julukan, di antaranya: Sebelum terbentuk daerah administrasi dengan nama Kabupaten Maros, daerah ini awalnya merupakan wilayah dari Kerajaan Marusu. Kerajaan ini bertetangga dengan Kerajaan Bone di sebelah timur dan Kerajaan Gowa di sebelah selatan. Pada sejarahnya, Kerajaan Marusu dikenal dengan tanahnya yang subur untuk wilayah pertanian, strategis untuk perekonomian, dan cukup potensial dalam hal politik saat itu. Raja pertama dari Kerajaan Marusu adalah Karaeng Loe ri Pakere. Karena kelebihannya itu, Kerajaan Marusu berusaha dikuasai oleh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Mengingat sebelumnya, Raja Gowa dan Raja Bone berselisih dan memperebutkan wilayah Kerajaan Marusu. Akhirnya, beberapa tahun kemudian Kerajaan Gowa menguasai wilayah Bontoa dan sementara wilayah timur dikuasai oleh Kerajaan Bone. Dari penguasaan ini, Kabupaten Maros memiliki dua suku mayoritas, yaitu Bugis dan Makassar. Daerah ini telah mempersatukan antara etnis Bugis dan Makassar. Hingga pada akhirnya, bersatu memerangi kolonial Belanda pada masa penjajahan Belanda, yang dipimpin oleh I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangngape Sultan Hasanuddin oleh Belanda di bawah pimpinan admiral Speelman.