cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Detik-detik Proklamasi.
Dalam menanggapi berita yang sangat penting itu maka pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia mempunyai pendirian yang berbeda-beda yang pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua kelompok. Kelompok pemimpin-pemimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang selama zaman pendudukan Jepang bekerja sama dengan Jepang berpendirian bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan sebelum tentara sekutu datang. Dalam membawa aspirasi rakyat berupa proklamasi dipertimbankan bahwa harus dihindari sejauh mungkin pertumpahan darah dengan Jepang, karea bila hal ini terjadi dikhawatirkan akan banyak korban yang jatuh di pihak bangsa Indonesia mengingat tentara pendudukan Jepang masih bersenjata lengkap. Sesuai dengan pendirian tersebut kelompok pemimpin-pemimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menggerakkan rakyat untuk menyongsong proklamasi selalu mengadakan konsultasi dengan pemimpin-pemimpin Jepang sehingga gerakan dari kelompok tersebut adalah legal.
Kelompok lain adalah kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pergerakan yang selama pendudukan Jepang mengadakan gerakan di bawah tanah untuk menentang Jepang dalam usahanya untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini menentang Kemerdekaan Indonesia yang dijanjikan Jepang yang mereka namanakan dengan kemerdekaan hadiah. Tokoh pergerakan ini antara lain Sutan Sjahrir, y ang sampai pada saat Jepang menyerah bersikap menjauhi segala kegiatan politik yang berpokok pada kerjasama dengan Jepang. Sikap tersebut menyebabkan menyebabkan banyak pemuda-pemuda yang revolusioner tertarik dan mendekatinya sehingga dalam waktu yang sangat singkat kelompok penentang kemerdekaan hadiah semakin besar pengaruhnya di kalangan pemuda dan mahasiswa. Menurut kelompok Sjahrir yang didukung oleh pemuda, kemerdekaan Indonesia harus diproklamasikan tanpa campur tangan dari pemerintah Jepang yang telah menyerah itu. Apabila negara Indonesia yang diproklamasikan nanti mendapat bantuan pemerintah pendudukan Jepang tidak saja akan dinilai oleh Sekutu sebagai negara boneka Jepang tetapi juga harus dilikuidasi.
Perbedaan antara kedua kelompok yang berpangkal pada prinsip prosedur proklamasi kemerdekaan semakin lama semakin nyata walaupun tidak secara terang-terangan. Kedua kelompok ini masih saling mengadakan komunikasi dan dalam menghadapi problema yang dihadapi kadang-kadang diadakan tukar pikiran. Sementara itu kelompok Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia meneruskan usahanya dengan mengadakan pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang pada pokoknya berisi supaya rakyat tetap tenang dan supaya membantu pemerintah Jepang dalam merealisasikan kemerdekaan Indonesia. Pemimpin-pemimpin Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak menginginkan semangat perlawanan rakyat terhadap Jepang menjadi meluap karena bila hal itu terjadi maka akan mempersulit proses kemerdekaan Indonesia. Kelompok ini menginginkan supaya proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa adanya pertumpahan darah dengan Jepang sedangkan terhadap Sekutu akan dihadapi secara diplomasi. Suatu langkah yang tidak tepat akan membawa bangsa Indonesia kepada malapetaka yang besar apabila harus bertempur dengan Jepang yang masih bersenjata lengkap dan ditambah lagi menghadapi tentara Sekutu yang akan memihak kepada kepentingan politik Belanda.
Perkembangan situasi, khususnya dilihat dari perjuangan bangsa Indonesia semakin meningkat dan bertambah matang. Antara kedua kelompok pemimpin diadakan saling tukar informasi dan dengan analisa masing-masing berusaha memecahkannya untuk kepentingan cita-cita kemerdekaan. Demikian pula mengenai berita pengakuan resmi tentang kemerdekaan Indonesia oleh Jepang yang dibawa oleh Sukarno-Hatta dari Dalat pada tanggal 14 Agustus 1945 dan berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada tanggal itu juga telah menjadi bahan diskusi antara kedua kelompok tersebut untuk mencari jalan bagimana sebaiknyamemanfaatkan kedua informasi itu dalam hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia.
"Kalau dulu saja berkata sebelum jagung berubah Indonesia akan merdeka, sekarang saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga".
Pada saat Sukarno-Hatta mengucapkan pidatonya di Kemayoran belumlah diketahui bahwa Jepang telah meminta damai kepada Sekutu. Di Kemayoran Sukarno-Hatta dijemput oleh Gunseikan jendral Yamamoto dan minta agar singgah di Istana untuk bersama-sama menghadapi Saiko Sikikan. Permintaan itu dikabulkan, kaarna hal tersebut merupakan kejadian yang sangat ganjil sebab selama pendudukan Jepang belum pernah terjadi. Dlam pertemuan itu Saiko Sikikan mengharapkan agar Panitia Persiapan Kemerdekaan dapat menyelenggarakan keputusan dari Pemerintah Tokyo tentang Kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya, tetapi sama sekali tidak menyinggung mengenai menyerahnya Jepang kepada Sekutu.
Baru setelah Hatta sampai di rumahnya ia mengetahuui dari Syahrir yang telah menunggunya dan memberitahukan bahwa Jepang telah meminta damai kepada Sekutu. Berita tersebut diterima dari kelompok pemuda yang selama ini berhubungan dengan Syahrir. Golongan pemuda dapat mengetahui berita tersebut berkat adanya di antara mereka yang bekerja di kantor berita "Domei" seperti Adam Malik, dan juga karena siaran-siaran luar negeri yang berhasil mereka tangkap dari radio-radio gelap. Itulah sebabnya golongan pemuda merasa dirinya lebih tahu sehingga tindakan-tindakannya terhadap pencetusan proklamasi lebih revolusioner dari golongan tua. Berhubung dengan adanya berita yang penting itu dianjurkan oleh Syahrir agar kemerdekaan itu janganlah dilakukan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebab Indonesia merdeka yang lahir semacam itu akan dicap oleh sekutu sebagai Indonesia adalah buatan Jepang. Dan dianjurkan pula bahwa Bung Karno sebagai pemimpin rakyat menyatakan Kemerdekaan Indonesia atas nama rakyat.
Dalam pertemuan tersebut selanjutnya Hatta menyetujui pendapat Sjahrir agar pernyataan kemerdekaan Indonesia diselenggarakan dengan selekas-lekasnya, walaupun masih menyangsikan apakah pernyataan itu dapat dilakukan oleh Sukarno pribadi sebagai pemimpin rakyat nama rakyat. Setelah Sjahrir sependapat untuk pergi menemui Sukarno.
Pada sore hari itu juga diadakanlah pertemuan di rumah Muhammad Hatta, Sutan Syahrir dan Sukarno di tempat kediaman Sukarno di Jl. Pegangsaan Timur no 56. Setelah Sutan Sjahrir menyampaikan maksud kedatangannya Sukarno mengatakan bahwa ia ketika di Saigon telah mempunyai dugaan mengenai hal itu berdasarkan keterangan Letnan Kolonel Nomura bahwa tentara Uni Soviet telah menyerbu Manchuria dan selanjutnya Nomura mengambil kesimpulan bahwa Jepang akan bertekuk lutut. Tetapi Sukarno tidak begitu yakin bahwa Jepang akan bertekuk lutut secept itu walaupun berita tersebut langsung diterima dari siaran radio luar negeri pihak sekutu. Oleh karena itu Sukarno mengajak Moh. Hatta untuk bersama-sama mengecek mengenai berita tersebut kepada Gunseikanbu.
Mengenai usul Sjahrir bahwa ia sendiri sebagai pemimpin rakyat harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tidak disetujui oleh Sukarno. Alasan Sukarno ialah bahwa ia tidak berhak untuk bertindak sendiri karena hal proklamasi adalah hak dan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya Sukarno-Hatta tidak dapat menyetujui pendapat Sjahrir bahwa Kemerdekaan yang diproklamasikan melalui Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia akan dicap sebagai negara boneka Jepang oleh pihak sekutu. Sebab menurut kedua tokoh tersebut sekutu tidak akan memandang bagaimana proses lahirnya negara Indonesia, karena yang menjadi garis politiknya adalah memihak Belanda untuk mengembalikan kepada Belanda sesuai dengan perjanjian Postdam pada bulan Juli 1945 Dengan demikian maka kandaslah cita-cita Sjahrir untuk memproklamasikan kemerdekaan menyimpang dari jalan yang sudah dirintis selama ini.
Seperti telah diesebutkan di atas prinsip-prinsip yang dianut Sjahrir mengenai prosedur kemerdekaan Indonesia mendapat dukungan dari beberapa kelompok pemuda dan mahasiswa. Kelompok-kelompok tersebut adalah :
a. Kelompok Sukarni, termasuk Kusnaedi, Abdul Muluk, Adam Malik, Armunanto, Pandu Wiguna, M. Nitimihardja, Syamsudin (Tjan) an lain-lain. Kelompok ini secara diam-diam selama pendudukan Jepang berusaha mengumpulkan sesuatunya yang dipandang perlu untuk dipakai menjadi alat membuat kedok-kedok kebohongan Jepang. Cara yang dipakai antara lain dengan menyebarkan siaran-siaran berita yang sebenarnya, mengusahakan pemasukan tenaga-tenaga revolusioner di berbagai lapangan, mendirikan organisasi buruh dan tani. Dalam hal penyebaran berita kelompok ini dapat bekerja baik karena pimpinannya bekerja pada kantor Sendenbu.
Tidaklah dapat dipungkiri bahwa semua nasionalis Indonesia baik yang tergabung dalam perintis persiapan Kemerdekaan Indonesia, maupun tenaga revolusioner yang berada di luarnya menghendaki Kemerdekaan Indonesia. Tetapi pada saat-saat terakhir kekuasaan rezim Jepang di Indonesia, terlihat perbedaan siasat antara golongan pemuda dan golongan tua yang dimpimpin oleh Sukarno-Hatta. Golongan pemuda menganggap tua kurang revolusioner.
Pada tanggal 15 Agustus 1945 Sukarno-Hatta disertai Mr. Subardjo pergi ke Gunseikanbu. Ketika tokoh tersebut sampai ke di tujuan ternyata Gunseikanbu kosong dan menurut penjelasan seorang opsir yang sedang bertugas menjaga kantor mengatakan Gunseikan dan Stafnya sedang dipanggil ke Markas Besar Angkatan Perang (Gunseireibu). Ketiga tokoh tersebut sependapat bahwa berta tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu yang dibawa Sjahrir adalah benar. Sesuai dengan usul Mr. Subardjo ketiga tokoh tersebut segera meninggalkan Gunseikanbu untuk segera menemui Laksamana Muda T. Maeda untuk mendapatkan informasi. Ketika Sukarno menanyakan kepada perwira tinggal AL Jepang tersebut mengenai kebenaran berita menyerahnya Jepang kepada sekutu maka Laksamana Muda T. Maeda setelah berpikir beberapa saat membenarkan berita tersebut, menurut sumber pihak sekutu, walaupun demikian ia masih menunggu instruksi dari Tokyo.
Berdasarkan berita-berita yang diterima dari Sutan Syahrir dan kemudian diperkuat dengan keterangan Laksaman Muda T. Maeda maka Sukarno - Hatta sebagai ketua dan wakil ketua memutuskan untuk mengadakan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan di Pejambon pada tanggal 16 Agustus 1945. Kepada Mr. Subardjo selaku pembantu Moh. Hatta dalam PPKI diperintahkan untuk menghubungi anggota-anggota PPKI yang menginap di Hotel Des Indes supaya besok paginya pukul 10.00 tetap menghadiri sidang PPKI di kantor Dewan Sanyo Kaigi di Pejambon.
Ammertzwiller
Ammertzwiller (sebelum 2015: Ammerzwiller, Ammerzweiler) adalah sebuah bekas komune di departemen Haut-Rhin di timur laut Prancis. Pada 1 Januari 2016, komune tersebut digabung dengan komune Bernwiller.
Sejarah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Detik-detik Proklamasi.
Pada sore harinya tanggal 15 Agustus 1945 sekembalinya dari rumah Laksamana Muda T. Maeda, Moh Hatta didatangi oleh dua orang pemuda yaitu Subadio Sastrosatomo dan Subianto yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu dan mereka mendesak supaya kemerdekaan Indonesia jangan diproklamasikan oleh PPKI tetapi oleh Sukarno sebagai pemimpin rakyat dan supaya diucapkan di corong radio. Moh Hatta memberi penjelasan kepada pemuda tersebut bahwa Jepang dengan perantaraan Marsekal Terautji di Dalat telah mengakui Kemerdekaan Indonesia yang pelaksanaannya akan diselenggarakan oleh PPKI. Rapat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia akan diadakan besok hari pukul 10.00 di gedung Dewan Sanyo Kaigi di Pejambon. Keterangan Moh. Hatta menimbulkan rasa tidak puas pada kedua pemuda tersebut dan mereka tetap berpegang pada pendiriannya. Walaupun Moh. Hatta kemudian memberi penjelasan bahwa Proklamasi diucapkan oleh Sukarno sebagai pemimpin rakyat atau Sukarno sebagai ketua PPKI adalah sama saja namun kedua pemuda tersebut tetap belum puas. Perdebatan itu berakhir tanpa ada kompromi dan kedua pemuda itu kemudian meninggalkan rumah Moh. Hatta dengan mengucapkan bahwa Bung Hatta tidak bisa diharapkan untuk mengadakan revolusi.
Pada jam 20.00 tanggal 15 Agustus 1945 di bawah pimpinan Chairul Saleh golongan pemuda mengadakan pertemuan di ruang belakang gedung Bacteriologish Laboratorium Pegangsaan Timur Jakarta, guna merundingkan bagaimana sikap yang akan diambil dalam menghadapi situasi ketika itu dan bagimana caranya rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Putusan penting dalam pertemuan tersebut antara lain bahwa soal proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah Bangsa Indonesia sendiri lepas dari Bangsa Asing serta waktunya secepat mungkin. Untuk maksud tersebut mereka mengirimkan utusannya untuk menghadap Sukarno Hatta. Selain itu diambil putusan pula untuk membentuk Komite Van Actie di bawah pimpinan Chairul Saleh.
Kira-kira jam 22.00 utusan yang erdiri dari Wikana dan Darwis diterima oleh Bung Karno di rumahnya di Pegangsaan Timur 56. Mereka itu menyampaikan hal-hal yang baru saja dirapatkan dengan menyatakan bahwa pemuda-pemuda telah siap untuk menghadapi segela kemungkinan. Baru pembicaran diadakan datang pula Bung Hatta, Mr. Achmad Subarjo, dr Buntaran dan lain-lain pemuda. Dalam perdebatannya Bung Karno tetap menolak desakan pemuda-pemuda untuk memproklamasikan kemerdekaan sebelum ia berunding dengan kawan-kawannya. Kepada para pemuda Sukarno menjelaskan bahwa segala persiapan yang berhubungan dengan Kemerdekaan Indonesia telah diputuskan sedangkan di pihak Jepang telah memberi persetujuan. Untuk melaksanakan Proklamasi Kemerdekaan PPKI akan bersidang pada tanggal 16 Agustus 1945 dan dalam sidang tersebut akan disyahkan rencana Undang-undang Dasar yang telah disusun oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia serta mengangkat Kepala Pemerintahan di pusat dan di daerah-daerah. Dijelaskan pula oleh Sukarno bahwa setelah selesai rapat maka kepada pemimpin-pemimpin di daerah supaya kembali ke daerah masing-masing untuk menyusun Pemerintahan Daerah serta menghimpun kekuatan rakyat untuk menegakkan dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia dari serangan Belanda yang akan datang kemari dengan bantuan Sekutu. Atas penjelasan tersebut, para pemuda memandang bahwa semuanya itu tidak perlu.
Dalam pertemuan itu terjadi perdebatan yang sangat sengit dan Bung Karno tetap menolak kehendak para pemuda yang menghendaki agar malam itu juga tanggal 16 Agustus 1945 diproklamasikan kemerdekaan. Oleh karena Bung Karno tetap menolak maka Wikana mengancam yaitu apabila Bung tidak mau mengucapkan pengumuman kemerdekaan malam itu juga maka besok akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah. Hal tersebut menjadikan Bung Karno naik darah, sehingga atas usul Bung Hatta pertemuan itu ditunda untuk beberapa menit.
Waktu istirahat tersebut digunakan oleh Bung Karno, Hatta, Buntaran dan Subardjo untuk mengadakan pembicaran sendiri, dan dalam pembicaraan itu diperoleh kata sepakat bahwa apabila pemuda-pemuda bersikap keras untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada malam itu juga, dianjurkan mereka untuk mencari pemimpin yang belum pernah bekerja dengan Pemerintah Militer Jepang, dan Sukarno - Hatta akan berdiri di belakang pemimpin tersebut sebagai penyokong revolusi. Hal tersebut tidak dapat diterima oleh golongan pemuda akhirnya pertemuan tersebut terpaksa dibubarkan.
Pada jam 23.00 kedua utusan itu kembali untuk memberikan laporan kepada kawan-kawannya yang sudah menunggu di Cikini 71. Setelah rapat mendengarkan laporan Wikana dan Darwis yang ternyata tidak berhasil sebagaimana yang diharapkan, rapat tetap bersepakat untuk mengumumkan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin mengingat suasana yang sangat menguntungkan. Terhadap Bung Karno dan Bung Hatta diputuskan untuk membawa mereka ke luar kota, disebabkan oleh adanya kekhawatiran kalau-kalau kedua pemimpin tersebut akan diperalat oleh Jepang apabila Proklamasi Kemerdekaan sudah dilaksanakan. Peristiwa ini dikenal dengan Peristiwa Rengasdengklok dan menurut rencana para pemuda bila proklamasi sudah disiarkan, Bung Karno dan Bung Hatta disuruh meneruskan pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia dari sana. Penculikan ini terjadai pada tanggal 16 Agustus 1945 sekitar jam 04.30 dengan alasan bahwa keadaan kota sudah sangat genting.
Selama di Rengasdengklok Sukarno-Hatta tidak ada kesibukan apa-apa. Pimpinan pemuda tidak pernah muncul dan Tjudando Sutjipto yang menjadi Komandan PETA Rengasdengklok tidak memberi penjelasan apa-apa. Baru kira-kira jam 12.30 melalui seorang pemuda yang bertugas menjaga Moh. Hatta memanggil Sukarni dan menanyakan apakah revolusi yang akan dimulai pukul 12.00 tengah hari sudah dimulai. Apakah 15.000 rakyat yang akan menyerbu kedudukan Jepang bersama-sama dengan mahasiswa dan PETA sudah masuk kota. Kemudian Moh. Hatta meminta supaya Sukarni menelepon ke kota. Satu jam kemudian Sukarni datang lagi dan mengatakan tidak memperoleh kontak dengan Jakarta sedang Jakarta pun tidak mengirim berita. Moh Hatta setelah mendengar keterangan Sukarni mengatakan bahwa Revolusi yang telah direncanakan pemuda sudah gagal dan ini berarti tidak ada gunanya lebih lama berada di Rengasdengklok.
Sementara Sukarno Hatta berada di Rengasdengklok, di Jakarta Chairul Saleh sebagai pimpinan Komite Aksi sibuk merencanakan perebutan kekuasaaan dengan menyususun tenaga-tenaga penggempur. Perundingan telah dilakukan dengan para pemimpin-pemimpin Seinendan dan Sjuisintai dan dilanjutkan dengan golongan PETA yang diwakili oleh Tjudantjo Abdul Latief dan kawan-kawannya dan sebagai Daidantjo adalah Kasman Singodimedjo. Perundingan tersebut dilakukan di ruangan bola Biyard kebun binatang pada tanggal 16 Agustus yaitu mulai dari jam 10.00 sampai 11.30. Perundingan tersebut berkisar pada sekitar penentuan dalam perebutan kekuasaan. Dalam pertemuan dapat diputuskan antara lain : sebagai penggempur utama kota Jakarta akan digunakan PETA, sedang para pemuda akan digunakan sebagai pasukan cadangan. Akan tetapi ketika pemuda-pemuda sudah siap menunggu komando tiba-tiba datang kurir dari Kasman Singodimedjo untuk menyampaikan berita bahwa PETA tidak dapat ikut dalam perebutan kekuasaan dengan alasan tidak ada perintah dari Bung Karno.
Dengan adanya berita tersebut maka usaha untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan senjata telah gagal. Karena itu Chairul Saleh segera mengadakan perundingan lagi untuk menentukan langkah-langkah lebih lanjut. Djohar Nur dalam pertemuan ini melaporkan bahwa usahanya untuk mencoba mengumumkan kemerdekaan melalui radio di Jakarta telah gagal karena ketatnya penjagaan Bala Tentara Jepang. Kemudian Wikana menganjurkan agar usaha untuk mengumumkan kemerdekaan ditangguhkan terlebih dahulu untu menunggu kedatnagan Subardjo, Sudiro dan J. Kunto yang pergi ke Rengasdengklok guna menemui Bung Karno.
Pada jam 18.00 Subardjo datang di Rengasdengklok dan kemudian diadakan pembicaraan dengan Sukarno-Hatta yang diikuti oleh Sukarni. Dalam pertemuan tersebut Subardjo mengatakan bahwa di Jakarta tidak terjadi apa-apa dan karena itu meminta agar pemimpin-pemimpin rakyat supaya segera dapat kembali ke Jakarta agar dapat meneruskan kegiatan-kegiatan mempersiapkan proklamasi Indonesia. Pihak pemuda yang diwakili oleh Sukarni sekali lagi meminta kepada Sukarno Hatta untuk bersedia menandatangani proklamasi kemerdekaan. Sukarno - Hatta berjanji akan turut dan bersedia dengan syarat proklamasi ditandatangani di Jakarta.
Pada mulanya golongan pemuda yaitu Sukarni cs berkeberatan sebab mungkin nanti janji ituu setelah berada di Jakarta tidak akan ditepati. Akan tetapi atas tanggungan Mr. Subardjo akhirnya Sukarno-Hatta disetujui ke Jakarta oleh para pemuda dan dikawal oleh PETA dengan syarat keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi kemerdekaan harus disiarkan ke seluruh dunia. Sesampainya di Jakarta atas perantaraan Mr. Subardjo dapatlah diusahakan meminjam rumah Laksamana Muda T. Maeda untuk mengadakan rapat. Rumah tersebut dianggap tempat yang aman dari tindakan-tindakan Angkatan Darat sedang Mr. Subardjo dan sejumlah pemuda Indonesia adalah pegawai pada kantor tersebut, sehingga mereka itu mempunyai hubungan baik dengan Laksamana Muda T. Maeda. Berdasarkan hubungan baik itulah rumah Laksamana Muda T. Maeda di Jalan Oranye (Sekarang Jalan Imam Bonjol) dijadikan tempat pertemuan antara pelbagai golongan pergerakan nasional, baik golongan tua maupun muda. Sementar itu datang permintaan Somobutjo Mayor Jenderal Nishimura kepada Bung Karno-Hatta untuk diajak berunding di rumahnya. Panggilan tersebut diterima oleh Sukarno-Hatta dan dari hasil pembicaraan yang diadakan dapatlah diambil kesimpulan, bahwa Jepang pada saat itu tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata hanyalah alat sekutu dan harus menurut segala perintah Sekutu. Meskipun diperingatkan akan pengakuan pemerintah Tokyo atas kemerdekaan Indonesia dengan perantaraan Terautji dan pelaksanaannya diserahkan kepada Panitia Kemerdekaan Indonesia, Jepang tetap tidak memperbolehkan adanya status quo dan penyelenggaraan rapat yang aka ndiadakan malam itu dilarang.
Rumusan untuk naskah proklamasi tersebut terdiri dari dua kalimat. Kalimat pertama Proklamasi berbunyi : Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat tersebut sebenarnya dipetik dari bagian terakhir ketiga dari Pembukaan UUD 45 yang berbunyi : Atas berkat rakhmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kalimat kedua adalah gagasan dari Bung Hatta dengan alasan bahwa menurut pendapatnya kalimat pertama kurang konkret dan harus ditambah permindahan kekuasaan dari tangan Jepang ke tangan Bangsa Indonesia. Atas usul itu lalu dibicarakan rumusan yang tepat menuangkan "gagasan pemindahan kekuasaan". Inilah sebabnya maka dalam naskah tulisan tangan terdapat coretan-coretan dan yang akhirnya dapat dirumuskan demikian. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Setelah selesai penyusunan teks Proklamasi dan pembacaannya ternyata masih timbul perdebatan lagi. Sukarnilah yang mulai sebab menurut pendapatnya teks tersebut tidak berjiwa revolusioner dan terlalu lemah dan lembek. Teks tersebut tidak menegaskan tekad Bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan tidak tergantung pada persetujuan Jepang tetapi atas kehendak sendiri, kehendak rakyat tanpa mempedulikan rintangan apapun. Sukarni tidak setuju dengan kalimat kedua sebab ia tidak yakin bahwa Jepang mau memindahkan kekuasaannya kepada Bangsa Indonesia dengan sukarela. Untuk sementara pidato Sukarni itu dapat mengakibatkan kesan yang mendalam di kalangan hadirin, tapi setelah dimusyawarahkan dari pihak anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tidak menyetujui meskipun beberapa orang pemuda mendukungnya.
Karena adanya perbedaan sifat tersebut maka suasana menjadi panas lagi ketika Bung Karno menanyakan siapa yang harus menandatangani naskah Proklamasi. Ketika Sukarni baru mengadaka npembiaraaan dengan Subardjo, Sukarno telah menyarankan supaya Proklamasi ditandatangani saja dengan kata-kata wakil-wakil Bangsa Indonesia. Menurut pendapat yang dimaksud kata wakil-wakil tersebut adalah anggota-anggota PPKI, tapi mengingat dalam rapat tersebut hadir pula para pemuda kelompok Sukarni mungkin saran Sukarno itu mencakup mereka juga. Tapi Sukarni ternyata menolaknya sebab menurut dia bahwa tidak rela kelompoknya disenapaskan dengan para anggota-anggota PPKI yang dianggapnya kolaborator Jepang. Setelah disusulkan agar semua yang hadir menandatangani Sukarnipun tidak setuju sebab menurut anggapannya ada yang tidak berhak menandatangani yaitu mereka yang tidak punya apa-apa. Dan yang dimaksud Sukarni dengan itu mungkin adalah pemuda yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya.
Situasi menjadi semakin kritis sebab tampaknya ketika itu jalan sudah buntu. Sukarni selalu menolak setiap usul, agaknya Sukarni menghendaki yang menandatangani naskah adalah rekan-rekannya (Chairul Saleh, Adam Malik, Djawoto, Pandu Kartawiguna, Maruto Nitimihardjo dan Sukarni), yang telah diusulkan kepada Subardjo, tapi sewaktu pembicaraan belum selesai tiba-tiba Sukarno mengusulkan agar yang menandatangani wakil-wakil bangsa Indonesia.
Di tengah-tengah kritis itu tampillah Sajuti Melik dengan usulnya agar sebaiknya naskah Proklamasi ditandatangani Sukarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia. Usul Sajuti Melik itu kemudian disetujui secara aklamasi dan disambut dengan tepuk tangan. Kemudian teks itu diserahkan kepada Sajuti Melik untuk ditik. naskah yang sudah ditik itu kemudian ditandangani oleh Sukarno-Hatta.
Bunyi naskah tersebut selengkapnya berbunyi :
PROKLAMASI
Kami Bangsa Indnesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-2 jang mengenai pemindahan kekoesaaan dll diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya.
Atas nama bangsa Indonesia
Soekarno/Hatta
Naskah proklamasi tersebut pada pagi harinya yaitu tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya di Pegangsaan Timur 56 jakarta dengan didampingi oleh Bung Hatta, dengan didahului pidato. Dalam pidato singkatnya Bung Karno menyatakan bahwa perjuangan untuk mencapai Indonesia Merdeka telah beratus-ratus tahun diperjuangkan maka sekarang telah tiba saatnya sehingga bangsa Indonesia telah berani mengambil nasib bangsa dan tanah air dalam tangannya sendiri. Pidato Proklamasi tersebut didengarkan dan dihadiri oleh rakyat Indonesia umumnya, golongan pemuda termasuk pelaut dari sekolah Pelayaran di Jakarta khususnya.
Peranan Pemuda Bahariwan dalam Proklamasi Kemerdekaan.
Tamaatan dari sekolah tersebut kemudian aktif dalam tugas di laut yakni pada Gunseikanbu Kaiji Sjokyoku, perusahaan-perusahaan pelayaran Jawa Unko Kaisja, Nampo Unko Kaisja, Akatsuki Butai dan ada pula yang menjadi anggota Kaigun Heiho. Di samping pemuda-pemuda Indonesia hasil didikan Jepang juga sebagian besar pelaut Indonesia dari zaman Belanda yakni bekas anggota KM, GM dan KPM pada zaman Jepang meneruskan kariernya di bidang bahari di salah satu dinas atau perusahaan yang dibentuk Jepang.
Walaupun jumlah kaum bahariwan pada zaman pendudukan Jepang cukup besar dan sebagian besar adalah memiliki pengetahuan profesi kelautan namun mereka tidak dapat secara aktif atau legal mengikuti perjuangan pemuda-pemuda menentang Jepang dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena Pemerintah Pendudukan Jepang melarang segala kegiatan yang bersifat politik apalagi bagi kaum pelaut. Walaupun mendapat perlakuan yang tidak adil dari pihak pemerintah Jepang kaum bahariwan Indonesia tidak dapat bertindak seperti pada zaman Belanda yaki mengadakan aksi-aksi melalui organisasi serperti Inlandsche Marine Bond (IMB), Chirstelijke Inlandsche Marine Bond (CHIMB) dan Anti Belanda Club (ABC). Melalui organisasi-organsasi tersebut kaum bahariwan pada zaman Belanda berhasil mengadakan hubungan secara harmonis dengan organisasi-organisasi politik yang ada pada waktu itu sehinga setiap perkembangan perjuangan bangsa Indonesia baik secara politik maupun secaar fisik selalu diikuti oleh kaum bahaiwan. Hal tersebut terbukti dengan adnya pemogokan pelaut-pelaut Indonesia di Pangkalan Ujung dan Pemberontakan Kapal Tujuh pada tanggal 5 Pebruari 1933.
Akibat adanya pelanggaran kegiatan politik dan penekanan-penekanan oleh pemerintah Jepang maka pemuda-pemuda Indonesia ada yang memiliih taktik secara ilegal dalam perjuangan mencapai kemerdekaan, demikian pula pemuda bahariwan secara diam-diam menyusun organisasi ilegal di kota-kota pelabuhan di Indonesia maupun di Singapura. Kegiatan-kegiatan tersebut pada m ulanya tidak ada hubungan satu sama lain tetapi dengan adanya komunikasi secara fisik antar pelaut perkembangan situasi di Jakarta dapat diikuti oleh pemuda bahariwan di kota-kota pelabuhan. Dalam mengadakan kegiatan-kegiatan ilegal pemuda-pemuda Bahariwan yang bekerja pada Kaigun di Jakarta dan Surabaya lebih bebas bergerak karena mereka secara tidak resmi mendapat kelonggaran dan tidak jarang secra langsung diberi informasi-informasi penting yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa dalam Perang pasifik maupun persoalan-persoalan yang timbul dari Indonesia oleh perwira-perwira Kaigun. Kelompok pemuda bahariwan dari kalangan Jawa Unko Kaisja, Kaiji Sokyoku, SPT dan lain-lain yang berada di bawah kekuasaan Riukugun sulit mengadakan kegiatan-kegiatan karna Rikugun yang berkuasa atas Jawa dan Sumatera bersikap lebih berani dalam menanggapi aspirasi bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Tindakan perwira tersebut dilakukan untuk mencapai pengaruh di kalanagn bangsa Indonesia terutama di Jawea dan Sumatera yang dikuasai Rikugun.
Pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh pemerintahan Jepang menimbulkan aktivitas kelompok-kelompok pemuda pelaut berdasarkan lokasi dan bidang tugas. Pada masa pendudukan Jepang kita mengenal kelompok-kelompok pemuda Kaigun di Jakarta, kelompok Kaiji Sokyoku, Jawa Unko Kaisya, SPT di kota-kota pelabuhan di Jawa dan Sumatera, kelompok Singapura, kelompok PAL dan lain-lainnya. Melalui kelompok-kelompok tersebut pemuda-pemuda bahariwan ikut aktif menyongsong Proklamasi Kemerdekaan.
Perwira-perwira Kaigun tidak segan mengemukakan dan menerangkan kepada pemuda-pemuda Indonesia yang bekerja langsung di bawah kekuasaannya tentang hal-hal yang bersifat rahasia militer. Hal inilah yang menjadi penarik dan pemikat politisi Indonesia untuk dekat dan bergandengan dengan Angkatan Laut Jepang di Jawa. Dengan didapatnya informasi yang bersift rahasia telah menimbulkan inspirasi kepada kelompok pemuda Kaigun untuk menyusun kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan berita rahasia yang mereka peroleh. Oleh kelompok Kaigun kemudian dibentuk suatu organisasi pemuda yakni Pemuda Angkatan Laut dipimpin oleh Subardjo. Anggota dari organisasi tersebut terdiri dari pemuda yang pada zaman sebelum kedatangan Jepang telah aktif dalam pergerakan, sedangkan pimpinannya terdiri dari tokoh-tokoh pegawai Kaigun. Untuk mematangkan pemuda Angkatan Laut maka dibentkklah suatu asrama dipimpin oleh Wikana, dan memberikan kepada pemuda-pemuda tersebut secara teratur ceramah serta kursus mengenai politik dan pengetahuan umum yang kesemuanya sangat penting bagi anggota-anggota pergerakan. Di antara tokoh pergerakan yang sering memberikan pelajaran atau ceramah di asrama Pemuda Angkan Laut adalah Syahrir, Sukarno, Hatta, Iwa Kusuma Sumantri, Subardjo, Suwandhi dan lain-lain. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya kelompok Kaigun pada detik-detik Proklamasi mempunyai pengaruh yang penting terhadap penentuan sikap para konseptor Prolamasi dengan informasi-informasi mengenai suatu masalah yang sangat penting dari tangan pertama yaitu Kaigun dan ceramah yang diberikan oleh tokoh-tokoh pergerakan bangsa Indonesia, maka kelompok pemuda Angkatan Laut dengan cepat dapat berbuat tepat dalam memanfaatkan berita-berita tersebut, sehingga setiap tindakan pemerintah Jepang akan dapat diimbangi oleh aktivitas pemuda-pemuda dalam menyongson proklamasi Kemerdekaan.
Sebagai contoh ketika pihak Rikugun melalui Gunseikanbu membuat langkah-langkah baru menyesuaikan diri dengan politik kemerdekaan hadiah, maka pihak Kaigun membuka jalan yang lebih maju dari apa yang diberikan oleh Rikugun. Perbedaan pendirian dari kedua unsur bersenjata dari kedua Angkatan Perang Jepang ini terus berlangsung. Ketika terjadi Pemberontakan PETA di Blitar, pihak Rikugun menganggap adalah suatu penghianatan, sebaliknya Kaigun berpendapat bahwa peristiwa itu adalah akibat kesalahan Gunsikanbu dalam menenentukan garis politiknya. Akibat dari pengaruh politik Kaigun, yang bersifat oposisi terhadap kebijakan kebijakan Gunseikanbu maka pemuda kelompok Kaigun yang menurut statusnya sebagai pegawai Pemerintah pendudukan Jepang seharusnya banyak berafiliasi dengan gerakan Kebaktian Kohokai tetapi kenyataannya malah turut aktif dalam Angkatan Muda dan Angkatan Baru serta turut beraksi dalam insiden "politieke conflict." Gerakan Angkatan Baru. Dengan demikian kelompok pemuda Kaigun walaupun dalam tuga sehari-hari bekerja sama dengan Jepang, tetapi dalam kegiatan politik justru bersifat oposisi ilegal bersama-sama dengan Kelompok Pemuda lainnya.
Ketika Sukarno-Hatta pada tanggal 6 Agustus dipanggil oleh Jenderal Terautji ke Saigon dan kemudian kembali dengan membawa oleh-oleh janji kemerdekaan, "maka Kelompok Pemuda Kaigun menghendaki supaya jangan terlalu menggantungkan kepada Kemerdekaan "Hadiah" tetapi kemerdekaan y ang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri supaya segera dipersiapkan. Sehubungan dengan "janji Kemerdekaan" maka pada rapat tanggal 10-12 Agustus 1945 di jalan Kebon Sirih dan di jalan Defensielijn van den Bosch (Sekarang jalan bungur besar) yang dihadiri oleh pimpinan Kaigun berjanji akan membantu pelaksanaan Kemerdekaan Indonesia dan bersedia untuk mendesak Saiko Sikikan di Jawa supaya secepatnya melaksanaan "Janji Kemerdekaan" itu.
Beberapa hari menjelang proklamasi kemerdekaan karena situasi yang cepat berubah sebagai akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka timbulkan kontradiksi di kalangan pemuda Kaigun dalam menentukan sikap. Sebagian dari kelompok tersebut tetap bersikap radikal dan tidak yakin bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia masih perlu mengadakan hubungan dengan Jepang dan sebagian lagi mempercayai hal tersebut kepada beberapa pemimpin Indonesia dengan asumsi bahwa pimpinan AL Jepang di Jakarta akan membantu dengan sungguh-sungguh usaha mencapai kemerdekaan Indonesia. Kelompok yang terakhir ini antara lain dipimpin oleh Mr. Subardjo yang kemudian dalam menentukan pendapat dengan cara perjuangan lebih banyak persamaannya dengan kelompok Sukarno-Hatta.
Secara keseluruhan kelompok pemuda Kaigun lebih banyak berhubungan dengan kelompok pemuda dan mahasiswa lainnya yaitu kelompok Sukarno dan kelompok Pelajar. Setelah proklamasi kemerdekaan maka kelompok Kaigun mengambil peranan penting dalam menyebarkan proklamasi di daerah-daerah. Karena kelompok tersebut mempunyai hubungan yang luas dengan kota-kota pelabuhan di Indonesia dan dengan menggunakan fasilitas-faslitias perwakilan Kaigun di Jakarta tugas tersebut dapat berjalan dengan lancar. pada pertumbuhan selanjutnya setelah negara RI diproklamasikan maka pada periode menegakkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia kelompok Kaigun sebgai pemuda-pemuda bahariwan tidak saja meneruskan perjuangannya dalam bidang bersenjata yakni mempelopori pembentukan BKR Laut, TKR Laut atau ALRI tetapi juga berkecimpung dalam bidang politik dan banyak yang duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif.
Kelompok SPT Jawa Unko Kaisya dan Kaiji Sjokyoku Jakarta. Selain terdapat perwakilan AL Jakarta merupakan kota pusat jawatan-jawatan dan perusahaan yang beraspek kelautan misalnya Kaiji Sjokyoku atau Jawatan Pelayaran, Jawa Unko Kaisya yang dapat disamakan dengan Perusaaan Pelayaran Pantai, PELNI, Akatsuki Butai dan lembaga-lembaga pendidikan seperti SPT, SPR, Sekolah Teknik Bangunan Kapal. Jadi dengan demikian di Kota Jakarta terdapat banyak pemuda-pemuda Indonesia bekerja di bidang kelautan. Mereka mulanya tidak dapat mengadakan aktivitas-aktivitas yang sejajar dengan pemuda dan mahasiswa serta pemimpin rakyat lainnya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia, karena terikat dengan peraturan-peraturan yang berlaku, bagi para pelaut dan adanya larangan dan penekanan kegiatan politik.
Sebagai pemuda pelaut mereka sering mendapat tugas berlayar ke kota-kota pelabuhan baik di dalam maupun di luar negeri. Walaupun demikian mereka pada mulanya tidak banyak mengetahui situasi perkembangan politik di Indonesia di samping perkembangan situasi Perang Pasifik, karena alat-alat komunikasi di kalap seperti radio tidak ada, yang ada hanya kompas, sedangkan komunikasi fisik dengan pelaut-pelaut di pelabuhan yang dikunjungi sangat terbatas bahkan kadang-kadang tidak boleh sama sekali. Kapal-kapal Jawa Unko Kaisya yang berlayar ke Padang, SIngapura dan Bangkook tidak mengizinkan anak buahnya turun dari kapal atau pesiar. Karena adanya hambatan-hambatan tersebut maka satu-satunya sumber berita tentang situasi perang Pasifik adalah kejadian yang langsung dialami baik di laut maupun di darat. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang dialami itu maka timbullah keinginan untuk menceritakan pengalamannya kepada sesama pelaut ataupun teman lainnya sehingga terbukalah komunikasi fisik baik sesama pemuda pelaut maupun pemuda lainnya.
Pada masa akhir pendudukan Jepang pemuda-pemuda bahariwan di Jakarta mulai aktif dalam kegiatan-kegiatan untuk menghadapi kemungkinan berakhirnya pendudukan Jepang dan menyongsong proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka di lingkungan masing-masing selalu mengikuti dengan penuh perhatian segala peristiwa yang telah dialami yang kesemuanya menunjukkan bahwa kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik semakin terdesak. Kejadian-kejadian tersebut antara lain berupa peristiwa tenggelamnya Jawa Unko Kaisya pada tahun 1944 di Selat Sunda karena diserang oleh kapal Belanda HMS "Tijgerhaai" dan penembakan atas kapal Jawa Unko Kaisya di Tanjung Priok di dermaga Kolenkade (sekarang pelabuhan II) oleh kapal terbang sekutu. Sejak terjadinya peristiwa tersebut maka untuk menjaga keamanan diadakan pengawalan yang kuat pada setiap konvoi kapal-kapal transport dari Jakarta ke Sumatera. Peristiwa lain yang menggugah pemuda-pemuda di Jakarta yaitu nasib teman-temannya yang bertugas di kapal Akatsuki Butai yang pada setiap pelayaran ke front depan (Maluku) dapat dipastikan kembali dengan tidak lengkap.
Segala kejadian tersebut di atas ditambah lagi dengan adanya informasi dari pelaut-pelaut yang datang dari Singapura dan kemudian dihubungkan dengan janji kemerdekaan hadiah dari pemerintah Jepang telah menimbulkan suatu problema yang harus dipecahkan yaitu peranan apakah yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemuda bahariwan. Merka tidak bebas bergerak seperti rekan-rekannya dari pemuda dan pelajar yang mengadakan rapat-rapat dan diskusi-diskusi karena mereka terikat oleh peraturan-peraturan pemerintah Jepang yang dikenakan kepada pelaut-pelaut Indonesia yaitu antara lain tidak boleh mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat politis. Walaupun demikia pemuda-pemuda di Jakarta khususnya dari kelompok SPT secara insidentil menghubungi pemuda-pemuda dan pelajar di Menteng Raya 31 untuk tukar menukar informasi atau ikut membahas problema yang timbul dalam hubungan menyongsong proklamasi kemerdekaa atau dalam menghadapi Jepang.
Pada hari berikutnya pemuda-pemuda pelaut tersebut menghadap Sukarno Hatta dalam pertemuan tersebut sesuai dengan maksud kedatangan pemuda dengan panjang lebar oleh Sukarno dijelaskan mengenai perjuangan bangsa Indonesia, tentang bentuk tata negara dan beberapa anjuran kepada para pemuda pelaut. Mengenai bentuk negara dijelaskan tentang mengapa negara Indonesia yang akan dibentuk itu harus merupakan negara Kesatuan. Dalam kesempatan tersbut delegasi pemuda-pemuda pelaut juga mengajukan usul dari pemuka-pemuka masyarakat, di Singapura dan Malaya yang di bawa oleh R. Surjadi yang dijawab oleh Sukarno sama dengan apa yang telah dikemukakan oleh Moh. Hatta.
Berkat adanya komunikasi fisik dengan kelompok pemuda pelajar dan hasil utusan pemuda pelaut kepada pemimpin rakyat Sukarno - Hatta maka pemuda pelaut di Jakarta khususnya kelompok SPT/Jawa Unko Kaisya telah menebalkan tekadnya untuk bersama-sama dengan pemuda pergerakan dan pemimpin-pemimpin rakyat memperuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun dengan risiko yang sangat berat yaitu dapat dikeluarkan dan ditangkap oleh Kempetai. pada hari-hari menjelang proklamasi yaitu setelah berita menyerahnya Jepang kepada Sekutu tersiar di kalangan pemimpin pergerakan, maka pemuda-pemuda palautpun segera menyesuaikan dengan situasi terakhir dengan lebih banyak lagi mengadakan komunikasi.
Kegiatan-kegiatan daripada kelompok Sukarno-Hatta dan kelompok pemuda pada tanggal 15, 16 dengan cermat diikuti oleh pemuda-pemuda pelaut SPT Jakarta sehingga mereka siap untuk setiap saat melaksanakan suatu tugas yang dibebankan. Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 pemuda-pemuda Pelaut di Jakarta telah mengetahui akan adanya upacara proklamasi kemerdekaan. Untuk menyambut hari yang keramat itu pemuda-pemuda pelaut berabaris dengan seragam SPT yaitu celana, baju dan topi biru, dari asrama Kali Besar Barat menuju lapangan Banteng. Ketika tiba di lapangan Banteng ternyata sudah dijaga ketat oleh barisan tentara Jepang sehingga barisan terus menuju lapangan Gambir. Di lapangan Gambir sudah datang barisan-barisan lain yang makin lama main bertambah banyak. Pada kira-kira jam 09.00 ada perintah bahwa semua barisan menuju ke Pegangsaan Timur 56. Sesuai dengan perintah tersebut maka barisan pemuda pelaut bersama dengan barisan-barisan lainnya bergerak menuju ke Pegangsaan Timur no 56. Suasana diliputi oleh gelora semangat juang yang tinggi, di sepanjang jalan mereka mendengungkan pekik merdeka.
Sekembalinya dari Pegangsaan Timur 56 barisan pemuda pelaut tidak kembali ke asrama Kali Besar tetapi kemudian membentuk Markas di gedung Wakaba yang sekarang digunakan untuk SKKP/SKKA di jalan Dr. Sutomo. Pada minggu pertama setelah proklamasi kemerdekaan pemuda pelaut mengadakan kegiatan bersama dengan pemuda Menteng Raya 31 menjaga di tempat-tempat yang strategis dan mengadakan aksi-aksi yang terkenal dengan "siap". Pada akhir bulan Agustus lahirlah badan-badan perjuangan bersenjata di kota Jakarta dan pemuda-pemuda di Asrama Menteng 31 kemudian membentuk barisan Banteng.
Untuk meningkatkan gerak juangnya perlu disusun suatu badan perjuangan dan karena selama ini banyak berafiliasi dengan pemuda asrama Menteng Raya 31 yang telah menjelama menjadi Barisan Banteng maka pemuda pelaut kemudian menjadi Barisan Banteng Laut. Markas Barisan Banteng Laut tetap berada di Gedung Wakaba dan dipimpin oleh seorang bekas guru SPT yakni Abdul Latif dan sebagai wakil ditunjuk S. Bagio siswa SPT tertua, sedangkan Oentoro Koesmardjo sebagai penasihat. Barisan Banteng Laut di samping bertugas di daerah Jakarta pusat juga menadakan pos-pos penjagaan di daerah Penjaringan Pasar Ikan. Dilihat dair kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Barisan Banteng Laut yaitu menjaga keamanan di kampung maka mirip dengan fungsi Hansip sekarang ini, hanya organisasinya tidak serupa Hansip.
Di samping mengadakan kegiatan-kegiatan di darat bersama-sama kelompok pemuda lainnya, pemuda pelaut di Jakart juga mengadakan kegiatan-kegiatan di laut untuk membantu Pemerintah Pusat. Pada akhir bulan Agustus 1945 pemuda-pemuda pelaut berhasil menguasai beberapa kapal yaitu Jawa Unko Kaisya di Pasar Ikan yang kemudian dipergunakan untuk membawa anggota-anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan pemimpin-pemimpin lainnya kembali ke Sumatera dalam rangka penyiaran Proklamasi dan pembentukan Pemerintah. Di antara pemuda pemuda pelaut yang membawa kapal tersebut ialah Kusnaedi Bagdja dan Sutedjo Ismail yang berlayar ke daerah Sumatera Timur.
Melihat para siswa SPT tidak lagi muncul di sekolah, bahkan membentuk Badan Perjuangan sedangkan sekolah-sekolah lain telah dibukan kembali maka oleh Adam dan M. Pardi sebagai eks pimpinan SPT dan Jawa Unko Kaisya menganjurkan kepada eks siswa-siswa SPT untuk kembali ke bangku sekolah. Anjuran dari kedua tokoh tersebut tidak mendapat perhatian para pemuda pelaut karena jiwa mereka telah dipenuhi oleh semangat kemerdekaan.
Pada tanggal 22 Agustus 1945 sesuai dengan keputusan sidang PPKI maka dibentuklah Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan kaum bahariwan di Jakarta kemudian berhasil membentuk BKR Laut yang disahkan oleh KNIP pada tanggal 10 September 1945. M. Pardi seorang perwira GM dan selama pendudukan Jepang menjabat sebagai pegawai tinggi pada Jawa Unko Kaisya, ditunjuk sebagai Pemimpin Umum BKR Laut Pusat, Adam, Martadinata, R. Surjadi, Oentoro Koesmardjo sebagai anggota staf. Dengan dibentuknya BKR Laut maka pemuda-pemuda pelaut yang tergabung dalam Barisan Banteng Laut dijadikan ini dari pasukan BKR Laut.