cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Dmitri Shostakovich
Orthodoxy and revisionism
Shostakovich's response to official criticism is disputed. It is clear that outwardly he conformed with the state, reading speeches and putting his name to articles expressing the government line. It is also generally agreed that he disliked the regime, a view confirmed by his family, his letters to Isaak Glikman, and the satirical cantata "Rayok", which ridiculed the "anti-formalist" campaign and was kept hidden until after his death.
What is uncertain is the extent to which Shostakovich expressed his opposition to the state in his music. The revisionist view was put forth by Solomon Volkov in the 1979 book Testimony, which was claimed to be Shostakovich's memoirs dictated to Volkov. The book claimed that many of the composer's works contained coded anti-government messages. It is known that he incorporated many quotations and motifs in his work, most notably his signature DSCH theme. His longtime collaborator Yevgeny Mravinsky said that "Shostakovich very often explained his intentions with very specific images and connotations". The revisionist perspective has subsequently been supported by his children, Maxim and Galina, and many Russian musicians. More recently, Volkov has argued that Shostakovich adopted the role of the yurodivy or holy fool in his relations with the government. Shostakovich's widow Irina supports the general revisionist thesis but denies the authenticity of Testimony. Other prominent revisionists are Ian MacDonald, whose book The New Shostakovich put forward more interpretations of his music, and Elizabeth Wilson, whose Shostakovich: A Life Remembered provides testimony from many of the composer's acquaintances.
Many musicians and scholars (notably Laurel Fay and Richard Taruskin) contest the authenticity (and debate the significance) of Testimony, alleging that Volkov compiled it from a combination of recycled articles, gossip, and possibly some information direct from the composer. More broadly, they argue that the significance of Shostakovich is in his music rather than his life, and that to seek political messages in the music detracts from, rather than enhances, its artistic value.
Bibliografi
-->
Pemilihan umum Bupati Wonogiri 2020
Pemilihan Umum Bupati Wonogiri 2020 akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati Wonogiri periode 2021-2024.
Kursi Parlemen
Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Wonogiri terdapat 6 Partai Politik dengan jumlah 50 Kursi di DPRD Kabupaten Wonogiri, yaitu:
Bakal Pasangan Calon
Pemilihan umum ini bakal diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Lembaga pengembangan insani
Lembaga Pengembangan Insani Dompet Dhuafa (LPI-DD)merupakan jejaring Dompet Dhuafa yang khusus bergerak di bidang pendidikan. Dibentuk pada tahun 2004, LPI-DD memiliki tiga program utama. SMART Ekselensia Indonesia, sekolah bebas biaya; Makmal Pendidikan, Program pelatihan dan pendampingan sekolah serta; beastudi etos, program beastudi bagi mahasiswa di 11 PTN di Indonesia.
Carson, California
Carson adalah sebuah kota di Los Angeles County, California. Menurut sensus 2010, Carson memiliki populasi 91,714. Berjarak 13 mi dari selatan pusat kota Los Angeles dan sekitar 14 mil dari Bandar Udara Internasional Los Angeles.
Rafael Devers
Rafael Denver Calcaño adalah pemain bisbol Dominika.
Kehidupan pribadi
Denver merupakan sepupu dari Jose Denver, yang juga seorang pemain bisbol profesional.
Daftar Wakil Bupati Keerom
Berikut ini adalah daftar Wakil Bupati Keerom dari masa ke masa. {{legend|#FFFF00|Partai Golongan Karya (Golkar)|border=1px solid #AAAAAA}}
Penyengat, Sungai Apit, Siak
Penyengat adalah desa yang berada di kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Indonesia. Desa Penyengat terbagi atas 3 dusun, 7 rukun tetangga, dan 3 rukun warga.
Mandan, North Dakota
Mandan adalah ibu kota Morton County, North Dakota, Amerika Serikat. Menurut sensus Amerika Serikat 2000, Mandan berpenduduk 16.718 jiwa. Mandan memiliki wilayah seluas 26,7 km² (10,3 mil²²) dan kepadatan penduduk 264 jiwa/km² (688 jiwa/mil²). Mandan terletak di seberang Kota Bismarck, hanya dipisahkan oleh sungai Missouri.
Puncaksari, Sindangkerta, Bandung Barat
Puncaksari adalah desa di kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia.
Pekan Paralimpiade Nasional 2021
Pekan Paralimpiade Nasional 2021 adalah ajang olahraga nasional utama untuk penyandang disabilitas di Jayapura, Papua. Ajang olahraga bagi para disabilitas ini dilaksanakan pada tanggal 5-12 November 2021. Provinsi Papua menjadi juara umum pada ajang Peparnas 2021 ini, dengan torehan medali sebanyak 297 medali, yang terdiri dari 126 medali emas, 85 medali perak, dan 86 medali perunggu.
Shōgen
Zaman Shōgen (正元) adalah nama zaman di Jepang setelah zaman Shōka, sebelum zaman Bun-ō dan menunjuk pada angka tahun 1259. Pada masa pemerintahan Kaisar Gofukakusa dan dilanjutkan Kaisar Kameyama. Pangeran Munetaka menjabat shogun di Keshogunan Kamakura, sedangkan jabatan shikken dipegang Hōjō Nagatoki.
Mandan, North Dakota
Tempat-tempat di sekitar Mandan
Berikut adalah tempat-tempat yang berada dalam radius 40 km di sekeliling Mandan.
Pekan Paralimpiade Nasional 2021
Pemilihan tuan rumah
Papua berhasil mengalahkan Bali dan Aceh untuk menjadi tuan rumah PEPARNAS XVI/2020. Memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVI tahun 2020 dengan meraih 66 suara pada Rapat Anggota Tahunan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia (KPNI).
Logo dan Maskot
Pemerintah Provinsi Papua melalui Panitia Besar Pekan Paralimpiade Nasional (PB Peparnas) XVI, akan segera melaunching logo/maskot dan jingle Peparnas 2021.
Sekretaris Umum PB Peparnas XVI Papua, Rivo Manangsang menjelaskan, launching logo/maskot dan jingle Peparnas 2021 akan berlansgung pada hari Jumat, 27 November di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura.
Rivo menjelaskan, makna logo Honai melambangkan tempat berlindung keluarga, tempat berkumpul masyarakat untuk merencanakan segala kegiatan serta tempat menyelesaikan masalah masyarakat.
Sementara untuk tiga buah tifa yang melekat di logo, kata Rivo 3 tifa tersebut melambangkan 3 (tiga) tungku kekuatan, yakni pemerintah, masyarakat dan adat.
Sementara untuk Maskot Peparnas XVI dengan sepasang burung Kasuari (Hara dan Wara) penetapan burung Kasuari (Casuarius) sebagai maskot didasari pada keunikan satwa pegunungan di pulau Papua, termasuk yang terdapat di hutan tropis dan salah satu dari dua jenis burung di dalam suku Casuariidae.
Kasuari sebagai maskot yang mengenakan noken tradisional chiri khas budaya orang Papua memiliki nilai ekonomi dan social kemasyarakatan. Tali noken yang menjuntai dileher kasuari dengan lambang International Paralympic Committee (IPC), terlihat menarik dan menawan, sebab Kasuari jantan menggunakan baju warna hitam, abu-abu kecokelatan.
diambil dari filosofi Honai yang merupakan rumah adat Papua yang berbentuk melingkar atau bulat mempunyai pengertian menjaga kesatuan dan persatuan yang merupakan kekuatan paling tinggi sesama suku serta mempertahankan budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur untuk keberlangsungan hidup.
Michael Christoph Hanow
Michael Christoph Hanow (atau Hanov, Hanovius; ) adalah seorang meteorologis, sejarawan, guru besar matematika Jerman sejak 1717 dan rektor dari Akademik Gymnasium Danzig.
Pengumpulan kerangka Yahudi
Pengumpulan kerangka Yahudi adalah sebuah upaya Nazi untuk membuat simpanan antropologi untuk menampilkan inferioritas rasial yang dituduhkan kepada ras Yahudi dan untuk memajukan status Yahudi sebagai Untermenschen ("manusia rendah"), berseberangan dengan ras Jerman, yang Nazi anggap Arya Übermenschen. Pengumpulan tersebut disimpan di Institut Anatomi Universitas Reich Strasbourg di wilayah aneksasi Alsace, dimana persiapan awal dari jasad-jasad tersebut ditampilkan.
Jubilo
Jubilo adalah sebuah film komedi Amerika Serikat tahun 1919 yang disutradarai oleh Clarence G. Badger dan ditulis oleh Robert F. Hill. Film tersebut menampilkan Will Rogers, Josie Sedgwick, Charles K. French, Willard Louis, dan James Mason. Film tersebut dirilis pada 7 Desember 1919, oleh Goldwyn Pictures.
2008 FJ125
2008 FJ125 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Troya Yupiter, yang terletak di orbit Yupiter. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.102, sementara magnitudo mutlaknya adalah 14.0.
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Eksarkat Patriarkat Yerusalem dan Amman
Eksarkat Patriarkat Armenia Yerusalem dan Amman (biasa disebut sebagai Yerusalem dari Orang-orang Armenia) adalah yurisdiksi misionaris pra-diosesan dari Gereja Katolik Armenia sui iuris (Katolik Timur, Ritus Armenia dalam bahasa Armenia) di Tanah Suci (Palestina dan Yordania).
Wilayah gerejawi tersebut tunduk langsung pada Patriark Katolik Armenia Kilikia, bukan bagian dari provinsi gerejawi manapun.
Tahta episkopal katedralnya adalah Gereja Bunda Dukacita, di Yerusalem.
Universitas Kepausan Yohanes Paulus II
Universitas Kepausan Yohanes Paulus II (Bahasa Polandia: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie) adalah sebuah institusi akademis yang terletak di kota Kraków, Polandia, yang menawarkan gelar pasca-sarjana di bidang teologi, filosofi dan sejarah gereja. Universitas ini berasal dari fakultas teologi Universitas Jagiellonian yang berdiri pada tahun 1397. Fakultas teologi ini diusir dari universitas oleh para pejabat komunis Polandia pada tahun 1954. Tetap berada di bawah pengawasan Vatikan selama masa ini, fakultas ini menerima gelar kehormatan "Kepausan" pada tahun 1974 dan dibangun menjadi Akademi Teologi oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 sebelum menjadi Universitas Kepausan Yohanes Paulus II pada tahun 2009.
Foundation of the Faculty
The Faculty of Theology at the Kraków Academy (now Jagiellonian University) was first established at the request of Queen Jadwiga and her husband Jagiełło. On 11 January 1397 Pope Boniface IX signed a bull patent allowing for the foundation of the Faculty. In the restoration act of 26 July 1400 the Faculty of Theology was listed as the most important faculty of the Academy. Professors of the Faculty were involved in the christianization of Lithuania. In 1817 Kraków Academy became Jagiellonian University in commemoration of Poland's Jagiellonian dynasty.
Throughout the existence of the Kingdom of Poland and further, during the partitions, and after the return to independence in 1918, most rectors of the Kraków Academy were drawn from theologians, who would become its most prominent personalities. Thanks to their reputation and the greatest number of students, the Academy was one of the main centres of Polish theological learning.
During World War II many professors of the Faculty were prisoners of the Nazi concentration camps. In spite of wartime repressions and deaths, underground education was carried out. In 1945 the teaching staff of the Faculty included professors from the Polish Eastern borderlands (i.e. Lvov).
After the expulsion
The Pontifical Academy of Theology was established by Pope John Paul II on 8 December 1981, when he issued a motu proprio document entitled "Beata Hedvigis" prescribing that the Pontifical Academy be derived from an age-old Faculty of Theology of the Jagiellonian University.
In 1988 Włodzimierz Siedlik formed the Psalmodia Choir at the Liturgy Institute, and this was officially recognised as the choir of the Academy in 1996.
On 19 June 2009 by virtue of the decision of Pope Benedict XVI the Academy became the Pontifical University of John Paul II.
Today
The Pontifical University of John Paul II carries on the traditions of the Faculty of Theology of the Jagiellonian University. It co-sponsors the international Center for Interdisciplinary Studies in science, and fosters scholarly works oriented toward bridging the gap between the natural sciences and the humanities. -->
Tokoh-tokoh
Michał Heller, penerima Penghargaan Templeton tahun 2008 adalah salah satu tokoh penting dalam pendirian akademi ini dan tetap terus mengajar di institusi tersebut hingga hari ini. Karol Wojtyła (Paus Yohanes Paulus II) dan Józef Życiński juga terlibat dalam fakultas ini pada masa-masa awal terbentuknya.
Struktur
Fakultas
Fakultas ini meliputi beberapa institut, terkadang merupakan institut antar-departemen, dengan satu atau lebih spesialisasinya:
Gelar dan keanggotaan
Akademi ini menganugerahkan gelar master, lisensias, doktor dan doktor habilitasi. Fakultasnya bekerja sama dengan berbagai universitas di Polandia dan di luar negeri dengan mengadakan berbagai simposium, pertemuan dan seminar antar-disiplin ilmu pengetahuan, dimana beberapa diantaranya merupakan dalam level internasional.
Miss Universe Thailand 2022
Hasil
§ - Langsung Melaju Ke Top 11 Melalui Vote
Kontestan
29 Kontestan Berkompetisi.
Hukum Uni Eropa
Hukum Uni Eropa (sebelumnya disebut Hukum Komunitas Eropa) adalah sekumpulan traktat dan perundang-undangan yang dapat berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap hukum negara anggota Uni Eropa. Traktat-traktat tersebut dibagi menjadi sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, sumber eksternal, sumber pelengkap, dan sumber yang dihasilkan dari penafsiran hukum Uni Eropa oleh Mahkamah Eropa. Sumber hukum primer Uni Eropa adalah Traktat Pendirian Uni Eropa. Sementara sumber sekunder meliputi Regulasi, Pedoman, Keputusan, Rekomendasi, dan Opini yang berdasar pada traktat-traktat. Lembaga utama yang membentuk struktur dasar Uni Eropa terdiri dari Parlemen Eropa, Dewan, Komisi Eropa, Mahkamah Eropa dan Mahkamah Audit Eropa. Hukum Uni Eropa memiliki sistem hukum sui generis, yang berbeda dengan hukum yang dikembangkan perjanjian internasional lainnya, sehingga tidak bersifat hukum nasional atau federal, dengan hubungan spesifik antara hukum nasional dan hukum yang berasal dari Perjanjian Pendirian Uni Eropa. Sistem hukum ini membebaskan diri dari hukum yang dikembangkan oleh perjanjian internasional lainnya, dalam tiga hal penting, yang meliputi: pengaruh langsung, penerapan langsung, dan supremasi hukum Uni Eropa.
Prinsip-prinsip baru dalam undang-undang Uni Eropa, seperti hak 'akses ke pengadilan' dan 'peradilan yang efektif' telah dirumuskan sebagai hak konstitusional. Mekanisme rujukan pendahuluan yang diatur di dalam Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa, memungkinkan Mahkamah Hukum Uni Eropa memberikan panduan kepada pengadilan nasional di negara-negara anggota, sehingga memungkinkan pengadilan nasional mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Hukum Uni Eropa. Kondisi ’ acte clair ’ membuat pengadilan nasional tidak perlu melakukan rujukan kepada Mahkamah Hukum Uni Eropa. Sementara pemulihan tersedia bagi negara-negara anggota yang melanggar hukum Uni Eropa, di mana pemulihan tersebut tidak dibuat oleh pengadilan nasional. Hal ini dilakukan dalam memastikan adanya ketaatan pada hukum Uni Eropa, yang seragam di seluruh negara anggota. Hukum Uni Eropa mendirikan Pasar Bersama yang terdiri dari wilayah tanpa batas internal, sehingga terjaminnya pergerakan bebas atas barang, jasa, dan modal. Tiga hambatan signifikan yang menghambat pergerakan bebas meliputi hambatan fisik, hambatan fiskal, dan hambatan teknis. Namun, secara umum hukum Uni Eropa mengatur kelonggaran atas hambatan-hambatan tersebut. Hal ini bertujuan supaya pergerakan atas barang, jasa, dan modal dapat berkompetisi dengan setara, dan membentuk ‘sirkulasi bebas’ Pasar Bersama Uni Eropa.
Sejarah
Penyatuan Eropa dapat ditelusuri kembali hingga masa-masa Kekaisaran Romawi yang merupakan representasi kekuasaan Eropa di masa kini. Setelah jatuhnya Romawi pada tahun 476 M, Karel yang Agung berusaha mendirikan ulang struktur besar tersebut di abad ke-9 dengan membangun Kekaisaran Romawi Suci, yang berdiri hingga tahun 1806. Kekaisaran ini mencakup Eropa Barat dan Eropa Tengah. Lalu, pemikiran tentang negara bangsa tumbuh dan menyebar di abad ke-19. Di akhir tahun 1930-an, Winston Churchill khawatir dengan ancaman Fasisme Jerman yang berkuasa hampir di seluruh Eropa. Ia mengajukan penyatuan federal antara Britania dan Prancis yang berdasarkan pada kewarganegaraan umum dan parlemen bersama. Pengajuan ini tidak pernah terealisasikan. Namun, pengajuan tersebut merupakan gagasan awal tentang Federalisme bagi benak negarawan Eropa. Periode pasca perang, setelah kekuatan sekutu meraih kemenangan melawan Nazisme pada tahun 1945; Eropa sepenuhnya hancur, khususnya di bidang ekonomi. Para pemimpin Eropa Barat berkoordinasi merekonstruksi negara-negara Eropa dengan berupaya mencari tatanan politik baru yang dapat menjamin keamanan negara-negara, serta memberi peluang keberhasilan pembangunan di masa depan. Di masa Perang Dingin awal, gagasan kerja sama Eropa didukung oleh Amerika Serikat. Negara-negara Eropa mengambil inisiatif membentuk lembaga-lembaga umum, yang memungkinkan negara-negara Eropa supaya tidak berperang satu sama lain. Selain itu, George Marshall, seorang tokoh politik Amerika Serikat, menyusun rencana pemberian bantuan ekonomi bagi negara-negara Eropa. Kemudian pada April 1948, Organisasi Kerja Sama Ekonomi Eropa (OEEC) didirikan dengan enam belas negara anggota, dan menyelenggarakan implementasi Rencana Marshall. Lembaga ini bertugas membantu pembangunan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat konflik; yang tidak termasuk dalam lingkup pengaruh Uni Soviet. Kemudian pada tahun 1960, organisasi tersebut berganti nama menjadi Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang sebagian besar negara-negara Barat dan Jepang menjadi anggotanya. Perjanjian Brussels 1948 juga menyatukan kekuatan-kekuatan Eropa. Namun, pada tahun berikutnya, perjanjian tersebut tergantikan dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), yaitu sebuah organisasi penghubung bidang pertahanan Eropa Barat dengan bantuan militer Amerika Serikat dan Kanada. Jerman yang pada mulanya dikeluarkan dari organisasi, diizinkan bergabung kembali pada tahun 1955. Majelis Eropa (CoE) kemudian didirikan pada tahun 1949, dengan tujuan mencapai kerja sama di bidang budaya, politik, hukum dan sosial.
Meskipun OECD dan NATO berkontribusi besar terhadap unifikasi Eropa, tetapi bagaimanapun, kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang bekerja antarpemerintah. Oleh karenanya, untuk memperkuat hubungan antara negara-negara Eropa lebih jauh, Robert Schuman, seorang Menteri Luar Negeri Prancis, mengusulkan pembentukan sebuah organisasi independen yang memiliki otoritas atas pemerintahan negara anggota, pada dua kawasan industri utama, yaitu batu bara dan baja. Penyatuan produksi batu bara dan baja, yang kemudian menjadi sumber semua kekuatan militer, diusulkan sebagai "fondasi konkret pertama atas federasi Eropa". Gagasan ini disampaikan oleh Robert Schuman dalam sebuah pidato pada 9 Mei 1950. Kini, tanggal tersebut diperingati sebagai 'Hari Eropa'. Gagasan Schuman menyatakan bahwa jika negara-negara berbagi sumber daya dan saling membutuhkan satu sama lain perihal bahan pokok mereka, maka kecenderungan berperang satu sama lain akan berkurang. Pada mulanya, rencana tersebut hanya melibatkan Prancis dan Jerman, tetapi kemudian negara-negara Eropa lainnya ikut bergabung. Kemudian Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC) dibentuk dan Perjanjian Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa (TECSC) ditandatangani di Paris pada 18 April 1951. Keenam negara anggota pendiri Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa tersebut terdiri dari negara-negara Benelux, Italia, Prancis, dan Jerman Barat. Perjanjian ini membentuk pasar umum batu bara dan baja, yang diawasi oleh Otoritas Tinggi, yaitu sebuah badan independen supranasional negara-negara anggota yang terdiri dari pegawai negeri internasional, yang memiliki kekuatan besar dalam menentukan kondisi produksi dan harga batu bara dan baja. Kegiatan pertama pasar tersebut dimulai pada tahun 1952. Pembentukan ECSC pada intinya mendorong pengintensifan upaya integrasi Eropa.
Pada tahun 1950, selama negosiasi Perjanjian Paris, Perang Korea dimulai. Amerika Serikat terancam dengan Pemerintahan Stalin, Uni Soviet dan menekan persenjataan Jerman, serta keanggotaannya di dalam NATO. Perang Korea mendorong upaya pembentukan pasukan khusus Eropa di antara negara-negara anggota ECSC. Kemudian pada 27 Mei 1952, keenam negara ini membentuk dua komunitas baru, yaitu Komunitas Pertahanan Eropa (EDC) dan Masyarakat Politik Eropa (EPC). Tugas utama Komunitas Pertahanan Eropa (EDC) adalah mengkoordinasikan kebijakan luar negeri negara-negara Eropa Barat dan membangun Pasar Bersama, sementara Masyarakat Politik Eropa (EPC) bertujuan menciptakan tentara Eropa bersama, yang terdiri dari kontingen militer yang berasal dari negara-negara tertentu, serta mengatur markas bersama tentara Eropa. Kemudian pada tahun 1954, Uni Eropa Barat (WEU) didirikan, dengan tujuan kerja sama menuju terciptanya sistem keamanan bersama di negara-negara anggota ECSC. Namun, WEU tidak memainkan peran penting, meskipun merevitalisasi saat-saat krisis kerja sama Eropa.Meskipun ditandatangani oleh semua negara anggota, pada tahun 1954, Majelis Nasional Prancis menahan ratifikasi Perjanjian Komunitas Pertahanan Eropa, yang merupakan akibat penggabungan politik kiri-kanan Prancis, dan memunculkan pemikiran besar tentang masa depan kerja sama dan integrasi Eropa. Terlepas dari kegagalan EDC dan EPC, serta penyempitan proses integrasi ke bidang ekonomi, para pemimpin Eropa Barat kemudian mengusulkan pembentukan komunitas lain, dengan pendekatan berbeda dari konsep integrasi sektor ekonomi yang diadvokasi sebelumnya. Pada tahun 1955, pertemuan tingkat atas berlangsung di Messina, (Italia). Pertemuan tersebut menandai awal peluncuran kembali Eropa. Johan Beyen, menteri luar negeri Belanda, mengusulkan Pasar Bersama Eropa, yang merupakan integrasi ekonomi di antara negara-negara anggota. Kemudian, komite antarpemerintah dibentuk, dan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Belgia, Paul-Henri Spaak, dengan laporan akhir tentang garis besar struktur kelembagaan dan bidang kebijakan utama organisasi. Laporan tersebut dimasukkan ke dalam rancangan perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC), yang kemudian ditandatangani di Roma pada 25 Maret 1957. Pada saat yang sama, perjanjian fungsionalis terkait Perjanjian Euratom, ditandatangani.
Perjanjian Roma berkontribusi pada penghapusan hambatan serta pembatasan secara bertahap yang memisahkan pasar dan ekonomi negara-negara Eropa Barat. Perjanjian ini memperkenalkan empat kebebasan pasar umum, yaitu kebebasan bergerak bagi individu, jasa, barang-barang, dan modal. Perjanjian pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) membentuk struktur yang mirip dengan komunitas ECSC, yaitu lembaga eksekutif independen dalam bentuk Komisi atau Menteri Dewan, dengan otoritas yudisial pada Mahkamah Eropa dan Parlemen Eropa. Wilayah utama pertama yang menjadi perhatian lembaga-lembaga tersebut adalah bidang pertanian, yang di bahas pada pertemuan di Stresa, Italia. Pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat Komisi, perwakilan petani, dan pakar nasional, dengan hasil kerangka kerja Kebijakan Pertanian Bersama. Bersamaan dengan Perjanjian Roma, sebuah lembaga yang bertanggung jawab atas ECSC, Euratom dan EEC dibentuk. Kemudian, Parlemen Eropa (terdiri dari 142 anggota) didirikan pada Maret 1958, dengan Schuman sebagai ketua pertamanya. Pada tahun 1961, Britania Raya, Denmark, Irlandia dan Norwegia mengajukan permohonan keanggotaan, tetapi diveto pada tahun 1963 oleh Charles de Gaulle. Spanyol juga mengajukan permohonan, tetapi ditolak karena masih berada dalam kediktatoran Franco. Pada tahun yang sama, Mahkamah Eropa menyatakan bahwa Komunitas merupakan "tatanan hukum baru atas hukum internasional".
Perjanjian Penggabungan mulai berlaku pada 1 Juli 1967, yang membentuk lembaga eksekutif tunggal, yaitu 'Masyarakat Eropa' (EC) atas organisasi ECSC, EEC dan Euratom. Perjanjian Penggabungan memudahkan keputusan yang koheren dan rasional pada bidang-bidang energi dan kebijakan industri. Secara geografis, setalah Perjanjian Penggabungan ditandatangani, kini Komisi berbasis di Brussels, sementara Otoritas Tinggi ECSC sebelumnya berbasis di Luksemburg. Kemudian, pada tahun 1970-an, negara-negara anggota menyiapkan 'pengawas keuangan' Komunitas, atau Mahkamah Audit Eropa (ECA). Pada tahun berikutnya, Britania Raya dipimpin oleh Edward Heath, yaitu seorang pendukung antusias integrasi Eropa. Lalu, Britania Raya, Denmark, dan Irlandia bergabung sebagai anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC) pada tahun 1973.
Pada KTT Paris yang diadakan pada Desember 1974, Kepala Negara dan Pemerintahan Komunitas sepakat bertemu tiga kali dalam setahun sebagai Dewan Eropa. Kemudian, Pemerintah Norwegia berencana mengambil bagian dalam perluasan Komunitas pada gelombaang pertama ini. Namun, rencana tersebut gagal karena referendum menolak keanggotaannya di dalam Komunitas. Kemudian, pada Juni 1979, Parlemen Eropa dipilih oleh hak pilih universal langsung untuk pertama kalinya, yang memberikan legitimasi demokratis. Pada tahun yang sama, Mekanisme Nilai Tukar Eropa mulai beroperasi, dan menjadi alat penstabil mata uang, yang memungkinkan penyatuan moneter. Parlemen tumbuh menjadi 198 anggota. Kemudian pada Januari 1981, Yunani bergabung dengan Komunitas. Lalu, Spanyol serta Portugal berpartisipasi pada tahun 1986. Parlemen terus tumbuh dari 410 anggota (pada tahun 1979) menjadi 518 anggota.
Perluasan bidang hukum substansial dan kelembagaan EEC diperluas melalui kerja sama Komunitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA) kemudian disepakati dan memengaruhi transformasi prosedur pengambilan keputusan di dalam Komunitas, yang memberikan peningkatan aktivitas pasar umum Eropa, serta kerja sama politik antara negara-negara anggota. UU Eropa Tunggal (SEA) merupakan perjanjian internasional yang berisi tentang kerangka kerja Komunitas Eropa yang memodifikasi Perjanjian Roma. Perubahan utama yang diperkenalkan oleh Komunitas atas dasar SEA ini dimulai pada 1 Januari 1993, yaitu dengan pembentukan Pasar Bersama Uni Eropa di dalam Komunitas.
Teudis
Theudis (bahasa Gotik: Þiudeis, bahasa Spanyol: Teudis, bahasa Portugis: Têudis), (skt. 470 – Juni 548) merupakan seorang raja Visigoth di Hispania dari tahun 531 sampai 548. Dia adalah pembawa pedang-Theodoric yang Agung, yang mengirimnya bertakhta di Kerajaan Visigoth saat Amalarik masih bocah, putra Raja Alarik II dan Theodegotha, putri raja Theodoric.
Hukum Uni Eropa
Sejarah
Aspek hukum pada perubahan perjanjian membentuk Komunitas Eropa, di mana 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) diganti menjadi 'Komunitas Eropa' (EC). Lingkup kerja ekonomi awal di antara negara-negara anggota Komunitas ditambahkan pada Perjanjian Uni Eropa (atau Perjanjian Maastricht) dengan Tiga Pilar utama yang meliputi: Aspek-aspek Pembentukan Uni Eropa (Pilar Pertama), Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (Pilar Kedua), serta Peradilan dan Urusan Dalam Negeri (Pilar Ketiga). Perjanjian Uni Eropa dipandang sebagai reformasi Perjanjian Roma yang paling komprehensif, yang menghasilkan jadwal yang jelas dalam kemajuan lebih lanjut menuju Persatuan Ekonomi dan Moneter Uni Eropa (EMU). Perubahan Eropa Tengah dan Eropa Timur, serta "runtuhnya Tembok Berlin" dan penyatuan kembali Jerman pada 3 Oktober 1990 memaksa terjadinya reformasi besar-besaran di dalam Komunitas Eropa. Sehingga Uni Eropa dibentuk sebagai struktur kerja sama antarnegara yang sifatnya berbeda dengan perkara organisasi internasional tradisional. Dengan kata lain, Uni Eropa adalah organisasi internasional yang terus bertahap menuju integrasi penuh di bidang ekonomi, politik dan moneter bagi negara-negara Eropa Barat. Kemudian pada tahun 1994, Uni Eropa dan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (EFTA) dengan tujuh anggota membentuk Wilayah Ekonomi Eropa, dengan Pasar Tunggal atas sembilan belas negara. Uni Eropa menyelesaikan negosiasi keanggotaan dengan anggota EFTA yang tidak meratifikasi perjanjian aksesi pada tahun 1995 seperti Austria, Finlandia, dan Norwegia. Kemudian, Austria, Finlandia dan Swedia bergabung dengan Uni Eropa pada 1 Januari 1995, dan Parlemen Eropa tumbuh menjadi 626 anggota.
Teudis
Menurut Procopius, selama jabatan gubernurnya Teudis menikahi seorang wanita Spanyol yang "termasuk rumah salah satu penghuni tanah air yang kaya raya, dan tidak hanya memiliki kekayaan besar tapi juga harta besar di Spanyol." Dengan kekayaan ini, dia bisa mengumpulkan tentara pribadi yang terdiri dari dua ribu orang, yang secara efektif membuatnya mandiri terhadap kekuasaan Theodoric. Theodoric tidak mengambil tindakan apapun terhadap Teudis. Salah satu alasannya adalah dengan melakukan hal itu akan memberi suku Franka, yang telah membunuh raja Visigoth Alarik dalam Pertempuran Vouillé, alasan untuk kembali ke lapangan. Yang lainnya adalah bahwa Teudis berhati-hati dalam mematuhi perintah rajanya, dan tidak pernah gagal untuk memberikan penghormatan tahunan.
Hukum Uni Eropa
Sejarah
Perjanjian Uni Eropa membawa perubahan kelembagaan yang cukup besar, dengan pengaruh peningkatan status, serta kekuasaan Parlemen Eropa. Perkembangan penting berikutnya berupa Perjanjian Amsterdam, yang disepakati pada Konferensi Antarpemerintah yang diadakan pada Juni 1997. Perubahan besar dari perjanjian tersebut memperluas yurisdiksi Uni Eropa ke bidang kebijakan baru, dengan meningkatkan kekuatan Parlemen Eropa, yang menjadikannya mitra legislatif penting Menteri Dewan; dan perubahan kelembagaan lainnya. Pada gilirannya, perjanjian ini menuntun pada sebuah laporan Komite Ahli Independen (Komisi Santer), yang didirikan oleh Parlemen Eropa, tentang penipuan, salah urus dan nepotisme di dalam Komisi, yang mendorong pengunduran diri seluruh Komisi yang dipimpin oleh Jacques Santer pada tahun 1999. Langkah ini didorong oleh keputusan Parlemen Eropa, yang tidak memberi Komisi pembebasan pada tahun anggaran 1996. Komisi baru, dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Italia, Romano Prodi, yang mulai menjabat pada September 1999. Namun, Konferensi Nice menandai satu kemajuan signifikan perluasan yuridiksi Uni Eropa, dengan pengadopsian Piagam Hak Asasi Uni Eropa. Piagam hak-hak sipil dan politik ini berasal dari Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), dan dari tradisi konstitusional umum bagi negara-negara anggota.
Teudis
Setelah kematian Amalarik, wangsa Balti terakhir, Teudis terpilih sebagai raja. Herwig Wolfram percaya bahwa satu faktor yang menyebabkan pemilihannya mendukung sesama Ostrogoth yang telah pergi ke barat bersamanya. Peter Heather mengemukakan pendapat kedua, mencatat bahwa dua kerabat keluarga Teudis - Ildibad dan Totila—menjadi raja Ostrogoth setelah jatuhnya wangsa Theodoric dalam Peperangan Gotik: "Mereka mungkin mewakili, oleh karena itu, seseorang yang kuat dan bukan dari wangsa kerajaan."
Bandar Udara Hall Beach
Bandar Udara Hall Beach, terletak di Hall Beach, Nunavut, Kanada dan dioperasikan oleh Pemerintah Nunavut.
Teudis
Pada tahun 541, Teudis harus menghadapi suku Franka di bawah Clotaire I dan Childebert I, yang telah merambah sejauh Zaragoza, yang mereka kalahkan selama empat puluh sembilan hari, namun menurut Gregorius dari Tours suku Franka mengangkat pengepungan mereka ketika mereka mengetahui bahwa kota itu dilindungi oleh peninggalan Santo Vincentius dari Zaragoza. Sumber utama tidak setuju mengenai hasil invasi suku Franka ini: Isidorus dari Sevilla menulis bahwa raja masa depan Theudigisel, yang saat itu merupakan jenderal Teudis, telah membunuh semua penyerang kecuali sebuah kelompok yang telah menyogoknya untuk memungkinkan mereka melarikan diri; Meskipun Gregorius dari Tours menulis bahwa "mereka berhasil menaklukkan sebagian besar Spanyol dan mereka kembali ke Galia dengan jarahan yang sangat besar", Roger Collins mengamati bahwa ini adalah kemenangan Visigoth pertama atas saingan Franka mereka—sebuah prestasi yang tak diragukan lagi ditambahkan pada prestise Teudis.
Pada awal pemerintahannya, Teudis (533) menerima sebuah delegasi dari Raja Vandal Gelimer yang mencari pertolongan melawan serangan Bizantium yang akan datang. Teudis menerima mereka dengan hormat, melemparkan sebuah perjamuan untuk menghormatinya, di mana dia bertanya kepada mereka betapa pentingnya berada di rumah. Para utusan tersebut telah melakukan perjalanan perlahan ke Hispania, dan tidak berhubungan dengan kejadian di Qart Hadast; Sementara itu, sebuah kapal dagang, yang telah meninggalkan Qart Hadast pada hari yang sama, jatuh ke Bizantium, menghadapi angin yang menguntungkan dan tiba di Hispania terlebih dahulu dengan kabar tersebut, yang diketahui Teudis saat utusan Vandal tiba. Jadi ketika mereka mengusulkan sebuah aliansi melawan Bizantium, Teudis menolak, menyuruh mereka pergi ke pantai laut, "Karena dari situlah kita akan belajar urusan di rumah dengan pasti." Bingung mendengar tanggapan ini, utusan akhirnya mengikuti nasihatnya dan kembali ke Qart Hadast dimana mereka dipenjara oleh Bizantium yang menang. Roger Collins mengemukakan bahwa Teudis mengeksploitasi kekalahan Vandal dengan menduduki sebagian Afrika Utara di seberang Spanyol. Ini akan menjelaskan mengapa pada tahun 542 para Visigoth melakukan upaya yang tidak berhasil untuk membela Ceuta, ketika Bizantium mengepungnya dari darat dan laut. Menurut Isidorus dari Sevilla, tentara yang menyerang menolak untuk berperang pada hari Sabat, dan ketika Bizantium mengetahui hal ini, mereka menyerang Visigoth dan tidak membiarkannya hidup.
Hukum Uni Eropa
Hukum konstitusional
Uni Eropa secara tradisional sering kali menggunakan istilah "Komunitas" dan "Uni". Hal ini menjadikan Uni Eropa sulit diklasifikasikan, khususnya dengan melibatkan perbedaan antara hukum nasional (di mana individu dan korporasi merupakan subjek hukum yang termasuk di dalamnya) dan hukum internasional (dengan subjek yang terdiri dari negara berdaulat dan organisasi internasional), serta klasifikasi tradisi konstitusional Eropa dan Amerika yang berbeda. Dalam konteks tradisi Eropa, istilah federasi setara dengan negara federal yang berdaulat di dalam hukum internasional, sehingga Uni Eropa tidak dapat disebut federasi. Namun demikian, Uni Eropa dapat digambarkan sebagai federal alamiah, di mana struktur konsep yang berada antara konfederasi negara-negara dan negara federal. Mahkamah Konstitusi Jerman mengacu Uni Eropa sebagai " Staatenverbund ", yaitu struktur yang berada di antara " Staatenbund " dan " Bundesstaat " (negara federal). Konstitusi Uni Eropa, sebagaimana asosiasi negara-negara tentunya memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Berbeda halnya dengan kebanyakan konstitusi negara anggota, konstitusi Uni Eropa tidak ditetapkan dalam dokumen konstitusional yang komprehensif, tetapi muncul dari keseluruhan aturan-aturan dan nilai-nilai fundamental yang dengannya memiliki sifat mengikat. Peraturan-peraturan Uni Eropa dapat ditemukan sebagian di dalam traktat-traktat atau instrumen hukum yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga Komunitas Eropa. Di negara anggota, tubuh politik ini dibentuk oleh dua prinsip utama, yaitu ‘’rule of law’’ dan demokrasi. Semua kegiatan Uni Eropa harus setia pada persyaratan mendasar dari hukum dan demokrasi, sehingga memiliki legitimasi legal dan bersifat demokratis, baik pada elemen-elemen yang didirikan, struktur, kekuatan, cara kerja, posisi negara anggota dan lembaga-lembaganya, beserta posisi warga negaranya.
Teudis
Meskipun Teudis menjadi seorang Kristen Arian, Isidorus dari Sevilla memujinya, karena dia tidak hanya mentolerir praktik warga Roman Katolik asli, namun mengizinkan uskup mereka untuk bertemu di Toledo untuk mengatur "hal-hal yang diperlukan untuk pengajaran Gereja. " Collins mencatat bahwa" dari sedikit dewan provinsi yang diketahui telah terjadi di Spanyol sebelum tahun 589, hampir setengahnya ditahan selama pemerintahan [Teudis]: I Barcelonia pada tahun 540, Lerida pada tahun 546 dan Valencia juga berusia 546 ." Selama masa pemerintahannya, kodifikasi hukum Gotik lebih lanjut dilakukan dan diumumkan pada November 546, mengutip banyak otoritas Romawi.
Pada tahun 548, dia dibunuh di istananya oleh seorang pria yang berpura-pura gila agar bisa cukup dekat untuk menyerang pukulan fatal tersebut. Menurut Isidorus dari Sevilla, saat dia menusuk Teudis berseru bahwa tidak ada yang membunuh pembunuhnya, "mengatakan bahwa dia telah menerima sebuah permintaan untuk menyetujui gurun pasir sendiri, karena dia sendiri juga sebagai warga negara pribadi telah membunuh pemimpinnya."
Hukum Uni Eropa
Traktat-traktat
Traktat-traktat perjanjian Uni Eropa menetapkan tujuan Uni Eropa, aturan bagi lembaga-lembaga Uni Eropa, bagaimana keputusan dibuat dan hubungan antara Uni Eropa dengan negara-negara anggotanya. Traktat-traktat ini dari waktu ke waktu diubah untuk mereformasi lembaga-lembaga Uni Eropa, serta memberinya wilayah tanggung jawab baru, yang memungkinkan negara-negara baru dapat bergabung dengan Uni Eropa. Traktat-traktat ini dinegosiasikan dan disepakati oleh semua negara Uni Eropa, kemudian disahkan oleh Parlemen setelah referendum. Pada Perjanjian Uni Eropa (TEU) Pasal 5(2), "prinsip perundingan" mengatakan bahwa ‘Uni Eropa tidak dapat melakukan apapun kecuali jika otoritas menghendakinya’. Keterbatasan kompetensi dibangun oleh Mahkamah Hukum Uni Eropa, dan dewan-dewan, serta Parlemen dari negara-negara anggota. Tiga traktat utama atau Perjanjian Pendirian, terdiri dari: (1) Perjanjian Paris yang merupakan dasar pendirian Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa (ECSC). Perjanjian tersebut mulai berlaku pada 23 Juli 1952 dengan jangka waktu 50 tahun, dan berakhir pada Juli 2002; (2) Perjanjian Roma yang merupakan dasar pendirian Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Januari 1958. Traktat ini dikenal sebagai Perjanjian EC, dan ditandatangani untuk waktu yang tidak terbatas; dan (3) Perjanjian Roma yang membangun Komunitas Energi Atom Eropa (Euratom). Perjanjian ini ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Sumber hukum primer
Dua sumber konstitusional utama Uni Eropa adalah Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa (TFEU), yang disetujui oleh pemerintahan di seluruh negara anggota. Kedua perjanjian tersebut menetapkan lembaga-lembaga Uni Eropa, yang membuat daftar kekuatan, dan tanggung jawab masing-masing negara anggota, serta menjelaskan bidang-bidang apa saja yang Uni Eropa dapat buat undang-undangnya baik dalam bentuk Pedoman atau Regulasi. Komisi Eropa memiliki inisiatif dalam pengajuan undang-undang. Di dalam prosedur legislasi Uni Eropa, Dewan (menteri pemerintahan negara anggota) dan Parlemen Eropa (dipilih oleh warga negara), dapat membuat amendemen, serta harus memberikan perhatian supaya suatu undang-undang dapat disetujui.
Pilar Pertama terdiri dari tiga Komunitas Eropa (EEC, Euratom, ECSC) yang diperluas oleh Persatuan Ekonomi dan Moneter. Komunitas Eropa merupakan penyatuan bertahap Masyarakat Batu bara dan Baja Eropa (ECSC), Euratom dan Masyarakat Ekonomi Eropa (EEC). Ketika Uni Eropa dibentuk, 'Masyarakat Ekonomi Eropa' (EEC) berubah nama menjadi 'Komunitas Eropa' (EC).
Krisis politik akibat Perang Teluk, perang saudara di daerah bekas Yugoslavia, serta pecahnya Uni Soviet menunjukkan bahwa instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan tidak cukup bagi Uni Eropa, khususnya sebagai kekuatan perdagangan terbesar di dunia; dalam menjalankan urusan-urusan di negara-negara. Sebelum Perjanjian Uni Eropa terbentuk, kerja sama politik antara negara-negara anggota didasarkan pada pengaturan Kerja sama Politik Eropa (EPC) yang dibentuk pada tahun 1970. Kemudian kerja sama tersebut ditingkatkan dan diperluas dengan berdasar pada UU Eropa Tunggal (SEA) pada tahun 1986/87. Kebanyakan keputusan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama yang dikembangkan dalam Perjanjian Uni Eropa saat ini, masih diambil atas dasar kerja sama antarnegara. Secara tradisional, kebijakan keamanan luar negeri, khususnya kebijakan keamanan itu sendiri merupakan wilayah di mana negara-negara anggota tertarik mempertahankan kedaulatan (nasional) mereka sendiri. Masalah lainnya, yaitu beberapa negara anggota, bukan anggota NATO (Austria, Finlandia, Irlandia, Swedia) atau WEU (Denmark, Irlandia, Yunani).
Kerja sama peradilan memfasilitasi dan mempercepat kerja sama dalam kaitannya dengan proses dan penegakan Keputusan, yang memfasilitasi ekstradisi antara negara-negara anggota. Perjanjian tersebut menetapkan aturan minimum yang terkait dengan elemen-elemen penyusun perundang-undangan kriminal dan hukuman di bidang kejahatan terorganisir, terorisme, serta perdagangan narkoba (Pasal 31 dan 32 UE). Tujuan kerja sama antara polisi dan otoritas peradilan adalah memberikan kebebasan, keamanan dan keadilan bagi warga negara, dengan bersama-sama mencegah dan memberantas kejahatan (khususnya terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat terlarang, perdagangan senjata, korupsi dan penipuan), rasisme dan xenofobia (Pasal 29 dan 30 UE).
Perkembangan sumber hukum primer
Perjanjian Amsterdam mulai berlaku pada 1 Mei 1999, dengan penekanan pada arti kerja sama antarnegara anggota yang lebih ditingkatkan. Perjanjian tersebut juga mengatur sanksi terhadap negara-negara anggota Uni Eropa yang melanggar hukum dan aturan yang mengikat di dalam Komunitas. Perlindungan integritas Uni Eropa dimasukkan dalam tujuan Pilar Kedua, kemudian kantor Perwakilan Tinggi untuk Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama dibentuk.. Perjanjian Nice digunakan oleh negara-negara anggota dalam mempersiapkan perluasan Uni Eropa di masa depan. Perjanjian-perjanjian tersebut direvisi dengan empat cara utama. Ukuran dan komposisi Komisi Eropa kemudian diubah. Jumlah suara setiap anggota negara bagian di Dewan Eropa disesuaikan, dan suara mayoritas yang memenuhi syarat diperluas ke area kebijakan. Lalu, Perjanjian Nice ditandatangani di Nice pada 26 Februari 2001. Perjanjian tersebut mengubah Perjanjian Uni Eropa yang membentuk Komunitas Eropa (TEC). Selama konferensi tersebut beberapa keputusan bersejarah bagi Uni Eropa dibuat berdasar aksesi demokrasi Eropa Tengah dan Eropa Timur ke dalam Komunitas. Jumlah negara anggota Uni Eropa meningkat untuk pertama kalinya dengan bergabungnya 12 negara anggota baru, yaitu Estonia, Hungaria, Latvia, Lituania, Malta, Polandia, Republik Ceko, Siprus, Slovenia, dan Slowakia (tidak termasuk bagian Bulgaria, Rumania, dan Turki). Menurut ketentuan Perjanjian, Komisi Eropa akan terdiri dari sejumlah komisaris yang sesuai dengan jumlah negara anggota Komunitas. Perjanjian tersebut memperkuat posisi Presiden Komisi Eropa dan mereformasi sistem peradilan Komunitas Eropa. Perjanjian ini secara resmi disajikan pada 30 Januari 2001 di Brussels.
Menurut Perjanjian Lisboa, Uni Eropa berfungsi hingga kini berdasarkan dua dokumen dasar, yaitu Perjanjian Uni Eropa (TEU) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC). Kemudian, perjanjian-perjanjian tersebut diubah dan diterima oleh Konferensi Internasional pada 29 Oktober 2004. Perjanjian ini menghapus sistem organisasi Tiga Pilar Uni Eropa, yang mempertahankan keterpisahan tertentu di dalam Komunitas, yang terkait dengan fungsi sebelumnya pada Pilar Kedua dan Ketiga. Perjanjian Lisboa mengubah Perjanjian Uni Eropa (TEU atau Perjanjian Maastricht) dan Perjanjian Komunitas Eropa (TEC). 'Perjanjian Komunitas Eropa' (TEC) berganti nama menjadi 'Perjanjian Berfungsinya Uni Eropa' (TFEU). Selain itu, Perjanjian Lisboa disebut juga sebagai Perjanjian Reformasi, yang diputuskan selama KTT Uni Eropa di Lisboa pada 18-19 Oktober 2007. Setiap negara anggota Uni Eropa dapat menuntut pengulangan suara tertentu sesuai dengan sistem Nice.
Akibatnya, kata 'konstitusi' tidak digunakan dalam dokumen ini, dan pasal-pasal yang berbicara tentang bendera, lagu kebangsaan dan semboyan Uni Eropa dihapus. Terminologi perundang-undangan hukum khusus bagi undang-undang nasional ditolak (tetapi undang-undang yang dikenal dengan 'Regulasi' dan 'Pedoman' dipertahankan). Pada perjanjian ini diputuskan bahwa mulai tahun 2014 Komisi Eropa terdiri dari 2/3 perwakilan dari negara anggota Komunitas dan masing-masing negara menominasikan komisaris dalam sistem rotasi. Di awal tahun 2006, perkara perjanjian baru Uni Eropa dilanjutkan. Perjanjian Lisboa memperkenalkan struktur organisasi Uni Eropa yang seragam dan memberikan kepribadian hukum kepada Komunitas. Salah satu perubahan terpenting yang diperkenalkan Perjanjian Lisboa adalah sistem pemilihan di Dewan Uni Eropa. Selain itu, dokumen tersebut memungkinkan negara anggota mengundurkan diri dari Keanggotaan Uni Eropa, dan warga negara Uni Eropa memiliki hak inisiatif legislatif tidak langsung. Perjanjian Lisboa menunjuk Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan memimpin Dinas Luar Negeri Eropa.
Sumber hukum sekunder
Badan hukum yang berasal dari prinsip dan tujuan perjanjian dikenal sebagai hukum sekunder. Adapun hukum-hukum sekunder ini terdiri dari Regulasi, Pedoman, Keputusan, Rekomendasi, dan Opini. Regulasi berlaku secara otomatis, bersifat mengikat dan seragam di seluruh negara Uni Eropa, tanpa perlu diubah menjadi undang-undang nasional. Sementara, Pedoman mengharuskan negara-negara anggota Uni Eropa mencapai hasil tertentu, tetapi negara-negara tersebut bebas memilih cara mencapai tujuan tersebut. Negara-negara tersebut juga harus mengadopsi undang-undang transposisi oleh otoritas nasional kepada Komisi Eropa supaya mencapai tujuan yang ditetapkan oleh Pedoman dengan tenggat waktu yang ditetapkan ketika suatu Pedoman diambil (umumnya 2 tahun). Ketika suatu negara tidak mengubah suatu Pedoman, maka Komisi dapat memulai proses pelanggaran.
Keputusan dapat mengikat dan berlaku di satu atau lebih negara Uni Eropa, perusahaan, atau individu. Namun, Keputusan tidak perlu diubah menjadi hukum nasional. Sementara, Rekomendasi memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pandangan mereka diketahui, dan menyarankan suatu garis perundang-undangan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun kepada yang ditujukan. Namun, Rekomendasi tidak memiliki kekuatan mengikat. Oleh karenanya, Rekomendasi tidak memberikan pengaruh langsung. Sementara Opini adalah instrumen yang memungkinkan lembaga-lembaga Uni Eropa membuat pernyataan, tanpa memaksakan kewajiban hukum apa pun pada subjek Opini. Suatu Opini tidak memiliki kekuatan mengikat. Maka, Opini tidak memberikan pengaruh langsung.
Lembaga eksekutif
Komisi Eropa diubah namanya setelah berlakunya Perjanjian Maastricht, yang sebelumnya bernama 'Komisi Komunitas Eropa'. Komisi Eropa mewakili kepentingan Komunitas, sebagai lembaga "revolusioner" dalam sistem kelembagaan Komunitas. Hal ini karena lembaga ini menjalankan banyak wewenang, yang salah satunya sebagai wali Perjanjian, inisiator legislasi Komunitas, lambang eksekutif Komunitas atau Uni Eropa, yang selalu terlibat dalam representasi Uni Eropa di arena internasional. Komisi Eropa dapat mengusulkan undang-undang, mengelola anggaran, mengimplementasikan keputusan, mengeluarkan peraturan, dan mewakili Uni Eropa di pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di seluruh dunia.