cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Agranulosit
Limfosit
Limfosit tidak dapat bergerak dan berinti satu. Setelah neutrofil, Limfosit adalah jenis sel darah putih paling umum. Mereka memberikan stabilitas pada tubuh manusia dan mencegahnya dari infeksi. Limfosit memiliki ukuran ada yang besar dan kecil, dan sitoplasma yang sangat sedikit. Limfosit memiliki ukuran (9,22 ± 1,73 mikrometer) lebih kecil dibanding Monosit. Limfosit mengambil sekitar 20% - 40% dari jumlah sel darah putih. Kelenjar timus dan jaringan limfoid menghasilkan limfosit oleh oleh sel-sel yang berasal dari sumsum tulang. Mereka memiliki gerakan Amoeboid terbatas. Waktu hidup sel-sel ini bervariasi dari beberapa hari hingga lebih dari sepuluh tahun. Limfosit berfungsi untuk membentuk Antibodi.
Sel-sel ini memiliki peran penting dalam mekanisme pertahanan. Mereka memiliki tiga jenis sel. Mereka adalah tipe B dan tipe T, dan sel Natural Killer (NK; pembunuh alami). Sel B berkembang di sumsum tulang. Sel T lahir di sumsum tulang, tetapi menjadi matang di Timus. Kedua sel T dan B ini bertindak berdasarkan kekhususan zat asing seperti Mikroorganisme. Sel B berkembang menjadi sel plasma yang membuat antibodi, Sel T menyerang virus, sel kanker dan transplantasi. Sebagai contoh memproduksi antibodi dan membunuh sel tumor dan menolak cangkok, mereka melindungi tubuh dari infeksi. Sel pembunuh alami memberikan respons imun nonspesifik, juga bekerja pada tumor dan infeksi virus. Limfosit dapat dilihat pada jaringan dan organ limfoid sentral seperti amandel, kelenjar getah bening.
Monosit
Monosit adalah jenis sel darah putih terbesar dapat bergerak seperti amoeba dan memiliki inti yang bulat atau bulat panjang, tetapi lebih sering berbentuk seperti ginjal. Monosit adalah jenis sel darah putih ketiga yang paling umum; sekitar 2% - 10% adalah monosit. Monosit diproduksi pada jaringan limpa dan bersifat fagosit. Monosit berdiameter 12 - 20 mikrometer. Monosit dapat berpindah dari aliran darah ke jaringan dan bersikulasi dalam 1 - 3 hari. Fungsi utama dari Monosit adalah melaksanakan fagositosis puing seluler dari partikel asing. Mereka akan memfagosit sel mati dan bakteri. Di dalam jaringan, monosit membesar dan dan bersifat fagosit menjadi makrofag dan sel dendritik. Beberapa monosit juga dapat berubah menjadi osteoklas. Monosit penting dalam respons inflamasi.
Academy Awards ke-84
Film dengan nominasi dan penghargaan berganda
Tiga film berikut ini meraih penghargaan berganda:
Presenter dan pementas
Orang-orang berikut ini didaftarkan dalam rangkaian penampilan, penghargaan yang dipersembahkan atau musik yang ditampilkan.
Agranulosit
Monosit
Makrofag adalah monosit yang bermigrasi keluar dari aliran darah dan masuk ke jaringan internal tubuh. Mereka menghancurkan puing-puing sel nekrotik dan bahan asing termasuk virus dan bakteri, dan menimbulkan antigen pada limfosit. Makrofag ini bersama neutrofil merupakan leukosit fagosit utama, paling efektif, dan berumur panjang. Mereka biasanya tiba di tempat peradangan satu hingga tiga hari setelah respons neutrofil awal untuk membersihkan neutrofil awal, puing-puing seluler, dan patogen yang tersisa.
Academy Awards ke-84
Informasi acara
Karena penurunan penonton pada acara-acara Academy Awards terkini, Academy memajukan gagasan untuk merombak acara tersebut sesambil memperbaharui peminatan dengan film-film yang dinominasikan. Dalam sorotan siaran tahun sebelumnya, dimana penampilan oleh pemandu acara James Franco dan Anne Hathaway meraih ulasan negatif yang kritis dan penurunan penonton sejumlah 9%, beberapa orang dalam Motion Picture Academy mengusulkan cara-cara baru untuk memberikan penampilan yang lebih populasi terhadap penghargaan tersebut. Setelah eksperimen dua tahun dengan sepuluh nominee Film Terbaik, presiden AMPAS Tom Sherak mengumumkan bahwa sejumlah nominee akhir sekarang dapat berjumlah dari lima sampai sepuluh berlawanan dengan jumlah yang ditentukan. Proses pemungutan suara nominasi akan disamakan seperti sebelumnya, melalui pemungutan suara preferensial, namun sekarang hanya film-film yang meraih minimum 5% dari total suara nomor satu yang layak untuk nominasi Film Terbaik. Direktur eksekutif Academy pada masa itu, Bruce Davis menjelaskan, "Nominasi Film Terbaik harus menjadi indikasi jasa luar biasa. Jika hanya ada delapan film yang benar-benar meraih penghormatan tersebut pada tahun yang diberikan, mereka tak merasakan sebuah obligasi untuk pemutarannya." Perubahan dalam Film Animasi Terbaik juga diumumkan. Dalam menanggapi pertumbuhan jumlah film animasi yang dirilis per tahun, Academy menyatakan dalam sebuah perilisan pers bahwa empat sampai lima film sekarang akan dinominasikan per tahun selaras dengan bagaimana beberapa film fitur animinasi dirilis pada tahun tersebut.
Agranulosit
Monosit
Sel dendritik adalah monosit yang terlsh bermigrasi ke sel yang besentuhan dengan lingkungan luar. Sel dendritik paling sering berada di jaringan area yang tersentuh dengan antigen eksternal. Mereka ditemukan di kulit, paru-paru, Saluran gastrointestinal, dan lapisan dalam hidung. Fungsi sel dendritik terutama menyajikan informasi antigenik ke limfosit di kelenjar getah bening untuk membantu kekebalan melawan antigen. Dinamakan sel dendritik karena memiliki proyeksi yang mirip dengan dendrit neuron.
Academy Awards ke-84
Penampilan box office dari film-film yang dinominasikan
Untuk pertama kalinya sejak 2008, hanya salah satu dari nominee untuk Film Terbaik yang meraih keuntungan lebih dari $100 juta sebelum nominasi diumumkan (berbanding dengan tiga dari tahun sebelumnya). Keuntungan terpadu dari sembilan nominee Film Terbaik saat Oscar diumumkan adalah $518 juta dengan rata-rata keuntungan $57.7 juta per film.
Tak ada sembilan nominee Film Terbaik yang menjadi salah satu perilisan sepuluh besar di box office pada saat nominasi. Saat nominasi diumumkan pada 24 Januari 2012, The Help menjadi film berkeuntungan tertinggi di antara nominee Film Terbaik dengan $169.6 juta di penerimaan box office domestik. Di antara delapan nominee yang tersisa, Moneyball merupakan film berkeuntungan tertinggi kedua dengan $75.5 juta; this was followed by War Horse ($72.3 juta), Midnight in Paris ($56.4 juta), Hugo ($55.9 juta), The Descendants ($51.3 juta), The Tree of Life ($13.3 juta), The Artist ($12.1 juta) dan Extremely Loud & Incredibly Close ($10.7 juta).
Dari 50 film berkeuntungan papan atas pada tahun tersebut, 36 nominasi dipegang 15 film yang masuk daftar tersebut. Hanya The Help (ke-13), Bridesmaids (ke-14), Kung Fu Panda 2 (ke-15), Puss in Boots (ke-16), Rango (ke-22), The Girl with the Dragon Tattoo (ke-28), Moneyball (ke-43), dan War Horse (ke-46) dinominasikan untuk Film Terbaik, Film Animasi Terbaik atau penghargaan penyutradaraan, akting atau penulisan naskah. 50 hit box office papan atas lainnya yang meraih nominasi adalah Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2 (ke-1), Transformers: Dark of the Moon (ke-2), Rise of the Planet of the Apes (ke-11), Rio (ke-18), The Muppets (ke-34), Real Steel (ke-35), dan The Adventures of Tintin (ke-47).
Ulasan kritis
Acara tersebut meraih ulasan campuran dari publikasi media. Beberapa outlet media lebih kritis terhadap acara tersebut. Kritikus televisi Lori Rackl dari Chicago Sun-Times mengkritik penampilan Crystal dengan berkata bahwa pemandu acara tersebut "meninggalkan permainan A-nya di Minggu ini. Monolog medikor Crystal konsisten dengan instalmen ke-84 medikor dari acara penghargaan terbesar di Hollywood". Kolumnis Tim Goodman dari The Hollywood Reporter menyatakan bahwa "Dimanapun, melawan seluruh orangtua, James Franco membeli minuman untuk setiap orang." Ia ingin berkata bahwa siaran yang meraih kritik pada tahun sebelumnya disertai oleh keantikan Crystal dan bahwa acara tersebut "kurang menyajikan kenangan terkini." Alessandra Stanley dari The New York Times menyatakan, "Seluruh malam tersebut tampak seperti sebuah pawai AARP." Ia juga menyatakan bahwa, "Untuk sebuah kota yang membanggakan dirinya sendiri pada penebalan dan titilasi, malam tersebut sangat indah."
Outlet media lainnya memberikan sambutan yang lebih positif kepada siaran tersebut. Ken Tucker dari Entertainment Weekly menyatakan bahwa meskipun acara tersebut berjalan selama lebih dari tiga jam dan menghargai film-film yang meraih peringkat di box office, "ini adalaha cara yang sangat bagus." Ia juga memuji pemeranan dan beberapa sketsa dan segmen dari acara tersebut. Kritikus film Roger Ebert menyinggung penampilan Crystal dengan berkata "Sememungkinnya pemandu Oscar paling populer, ia mementaskan audien dengan melengserkan dirinya sendiri." Dari acara itu sendiri, Ebert menyatakan bahwa ini adalah "sebuah penunjangan tak terkualifikasi" atas acara tahun sebelumnya. Kritikus Associated Press Frazier Moore menekankan bahwa penampilan Crystal "tidaklah baru atau tak menunjang aksinya", namun ia mengisinya dengan menampilkan "keselarasan dan penghiburan acara Oscar."
Rating dan sambutan
Pada Juli 2012, presentasi acara tersebut meraih delapan nominasi Primetime Emmys ke-64. Dua bulan kemudian, acara tersebut memenangkan salah satu nominasi untuk Tata Suara Menakjubkan untuk Acara Varietas atau Khusus (Paul Sandweiss, Tommy Vicari, Pablo Munguia, Kristian Pedregon, Bob Lamasney, Brian Riordan, Thomas Pesa, Michael Parker, Josh Morton, Patrick Baltzell, Larry Reed, dan John Perez).
In Memoriam
Tribut In Memoriam tahunan, yang dipersembahkan oleh pemandu acara Billy Crystal. Penyanyi Esperanza Spalding mementaskan lagu Louis Armstrong "What a Wonderful World" bersama dengan Paduan Suara Anak-anak California Selatan saat tribut tersebut.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (disingkat UUD 1945; terkadang juga disingkat UUD '45, UUD RI 1945, atau UUD NRI 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara (ideologi) Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945.
Bendera kapal
Bendera kapal adalah bendera nasional yang dikibarkan pada kapal untuk menunjukkan kewarganegaraan. Bendera kapal merupakan bendera terbesar yang umumnya diterbangkan di bagian buritan (belakang) kapal. Bendera kapal angkatan laut (juga dikenal sebagai bendera kapal perang), digunakan pada kapal perang dan mungkin berbeda dengan bendera kapal sipil (kapal dagang) atau bendera kapal yacht (kapal atau perahu tamasya). Versi besar bendera kapal angkatan laut disebut sebagai bendera kapal pertempuran yang digunakan ketika sebuah kapal perang masuk ke dalam pertempuran. Bendera kapal berbeda dengan jack yang dikibarkan dari tiang jack di haluan kapal.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran dasar negara Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPK. Perumusan UUD yang rill sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juli 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPK untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Pemberlakuannya sempat dihentikan selama 9 tahun dengan berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku sebagai konstitusi negara melalui Dekret Presiden yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah memasuki masa reformasi, UUD 1945 mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999–2002.
Bendera kapal
Lihat pula
]]
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, sehingga seluruh lembaga negara di Indonesia harus tunduk pada UUD 1945 dan penyelenggaraan negara harus mengikuti ketentuan UUD 1945. Selain itu, setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian atas undang-undang, sementara Mahkamah Agung atas peraturan di bawah undang-undang, yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945.
Wewenang untuk melakukan pengubahan terhadap UUD 1945 dimiliki Majelis Permusyawaratan Rakyat, seperti yang telah dilakukan oleh lembaga ini sebanyak empat kali. Ketentuan mengenai perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945.
Struktur
UUD 1945 telah mengalami perubahan struktur yang signifikan semenjak UUD 1945 diamendemen sebanyak empat kali. Bahkan, diperkirakan hanya 11% dari keseluruhan isi UUD yang tetap sama seperti sebelum adanya perubahan UUD. Sebelum diamendemen, UUD 1945 terdiri atas:
Setelah diamendemen, UUD 1945 saat ini (menurut Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945) terdiri atas:
Meskipun bagian "Penjelasan UUD 1945" tidak disebutkan secara formal dari UUD 1945 setelah perubahan keempat, isi-isi dari bagian Penjelasan telah diintegrasikan secara materiel ke dalam Batang Tubuh dan masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945.
Berikut ini merupakan struktur UUD 1945 dalam satu naskah (setelah amendemen keempat).
Pembukaan
Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian pendahuluan dari UUD 1945 yang berupa teks empat alinea. Setiap alinea dalam Pembukaan mempunyai makna yang berbeda-beda, yaitu:
Batang Tubuh
Batang Tubuh UUD 1945 merupakan bagian isi dari UUD 1945 yang berupa pasal-pasal dan ayat-ayat. Batang Tubuh terdiri dari 16 bab, yang terdiri dari 37 pasal atau 194 ayat. Materi muatan Batang Tubuh ini berisi garis-garis besar berupa identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD.
Bab I: Bentuk dan Kedaulatan
Bab I terdiri dari satu pasal atau 3 ayat. Bab I (yang hanya terdiri dari Pasal 1) menyatakan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan republik, kedaulatan negara berada di tangan rakyat, dan sistem negara Indonesia sebagai negara hukum.
Bab II: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Bab II terdiri dari dua pasal atau 5 ayat. Bab II mengatur hal-hal mengenai lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI atau MPR). Isi Bab II berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab III: Kekuasaan Pemerintahan Negara
Bab III terdiri dari 17 pasal atau 38 ayat, sehingga menjadi bab dengan jumlah pasal dan ayat terbanyak di dalam UUD ini. Bab III mengatur hal-hal yang menyangkut Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Isi Bab III berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab IV: Dewan Pertimbangan Agung
Setelah amendemen keempat, isi Bab IV dihapuskan. Dengan kata lain, keberadaan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan dari struktur Pemerintahan Indonesia. Peran DPA digantikan oleh suatu dewan pertimbangan seperti yang disebutkan dalam Bab III Pasal 16 UUD 1945.
Bab VI: Pemerintahan Daerah
Bab VI terdiri dari tiga pasal atau 4 ayat. Bab VI mengatur hal-hal mengenai pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Isi Bab VI berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab VII: Dewan Perwakilan Rakyat
Bab VII terdiri dari 7 pasal atau 18 ayat. Bab VI mengatur hal-hal utama mengenai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI atau DPR) dan pembentukan undang-undang (UU). Isi Bab VII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab VIIA: Dewan Perwakilan Daerah
Bab VIIA terdiri dari dua pasal atau 8 ayat. Bab VIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI atau DPD). Isi Bab VIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab VIIB: Pemilihan Umum
Bab VIIB terdiri dari satu pasal atau 6 ayat. Bab VIIB (yang hanya terdiri dari Pasal 22E) mengatur pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Bab VIII: Hal Keuangan
Bab VIII terdiri dari 5 pasal atau 7 ayat. Bab VIII mengatur hal-hal yang berhubungan dengan keuangan negara. Isi Bab VIII berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab VIIIA: Badan Pemeriksa Keuangan
Bab VIIIA terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab VIIIA mengatur hal-hal mengenai lembaga Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI atau BPK). Isi Bab VIIIA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab IX: Kekuasaan Kehakiman
Bab IX terdiri dari 5 pasal atau 19 ayat. Bab IX mengatur segala hal mengenai lembaga dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Isi Bab IX berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab X: Warga Negara dan Penduduk
Bab X terdiri dari tiga pasal atau 7 ayat. Bab X mengatur pengertian, hak, dan kewajiban dari warga negara dan penduduk Indonesia. Isi Bab X berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab XA: Hak Asasi Manusia
Bab XA terdiri dari 10 pasal atau 26 ayat. Bab XA memuat segala hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh UUD ini. Isi Bab XA berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab XI: Agama
Bab XI terdiri dari satu pasal atau dua ayat. Bab XI (yang hanya terdiri dari Pasal 29) menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan mengatur jaminan kebebasan beragama dan beribadat sesuai agamanya.
Bab XII: Pertahanan dan Keamanan Negara
Bab XII terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XII (yang hanya terdiri dari Pasal 30) mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, terutama mengenai satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta keterlibatan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Bab XIV: Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Bab XIV terdiri dari dua pasal dan 9 ayat. Bab XIV mengatur garis-garis besar perekonomian nasional dan program kesejahteraan sosial. Isi Bab XIV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab XV: Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
Bab XIV terdiri dari 5 pasal dan 5 ayat. Bab XV memberi penjelasan atas beberapa identitas negara Indonesia. Isi Bab XV berdasarkan pasal-pasal, yaitu:
Bab XVI: Perubahan Undang-Undang Dasar
Bab XVI terdiri dari satu pasal dan 5 ayat. Bab XVI mengatur ketentuan-ketentuan untuk mengubah UUD ini.
Aturan Peralihan
Aturan-aturan peralihan memberikan ketentuan-ketentuan kepada pemerintah agar penyesuaian dengan perubahan-perubahan pada UUD 1945 dapat berjalan dengan mulus. Aturan-aturan tersebut, yaitu:
Aturan Tambahan
Aturan-aturan tambahan memberikan ketentuan-ketentuan tambahan yang tidak perlu disisipkan pada aturan utama dan aturan peralihan. Aturan-aturan tersebut, yakni:
Perumusan
Penyusunan rancangan UUD 1945 dilakukan secara bertahap oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yaitu badan yang dibentuk dengan izin Jepang pada tanggal 29 April 1945.
Sidang pertama BPUPK, yang dilaksanakan dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni tersebut, menghasilkan gagasan "dasar negara", dengan mengacu pada rumusan "Pancasila" yang digagas oleh Soekarno. Selain itu, sidang ini juga menghasilkan kesepakatan untuk membentuk Panitia Sembilan yang akan membahas lebih jauh mengenai gagasan tersebut agar menghasilkan rumusan yang matang. Satu setengah bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan yang telah mengadakan sidang-sidang akhirnya merampungkan rumusan dasar negara tersebut dan menamakannya Piagam Jakarta. Naskah piagam inilah yang menjadi naskah Pembukaan UUD 1945.
Setelah itu, sidang kedua BPUPK yang berlangsung dari tanggal 10–17 Juli membahas perihal piagam tersebut dan komponen-komponen negara, seperti bentuk negara, bentuk dan susunan pemerintahan, kewarganegaraan, bendera dan bahasa nasional, dan sebagainya. Setelah beberapa perdebatan mengenai Piagam Jakarta, akhirnya BPUPK merampungkan naskah rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) yang terdiri dari Pembukaan UUD yang mengacu pada Piagam Jakarta dan Batang Tubuh UUD yang berisi komponen-komponen tersebut.
Pengesahan dan pemberlakuan
Setelah Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan kelanjutan dari BPUPK mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 18 Agustus. Sidang tersebut kemudian menghasilkan, salah satunya, penetapan rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD yang dihasilkan BPUPK sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sah. Namun sebelum itu, PPKI melakukan beberapa perubahan pada naskah UUD hasil rancangan BPUPK, terutama pada bagian-bagian yang dianggap lebih menonjolkan agama Islam. Perubahan-perubahan tersebut di antaranya:
Dalam kurun waktu 1945–1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP, karena MPR dan DPR masih belum terbentuk. Pada tanggal 14 November setelahnya, Soekarno membentuk kabinet semiparlementer yang pertama (karena adanya jabatan Perdana Menteri di dalamnya), sehingga peristiwa ini merupakan peristiwa perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia yang seharusnya seperti yang disebutkan dalam UUD 1945.
Setelah Indonesia dan Belanda beberapa kali melakukan pertempuran dan perjanjian gencatan senjata, pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949, perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Majelis Permusyawaratan Federal (BFO) bentukan Belanda melakukan pertemuan di di Den Haag (Belanda) yang disebut Konferensi Meja Bundar (KMB) untuk perjanjian damai terakhir kalinya dengan Belanda. KMB tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa kedaulatan negara Indonesia akan diberikan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan diakui oleh Belanda. RIS kemudian terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Oleh karena hal ini, UUD 1945 dibatalkan secara otomatis setelah negara tersebut berdiri.
Pengadopsian konstitusi lainnya
Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan Indonesia menjadi negara federasi, konstitusi yang digunakan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), sedangkan UUD 1945 masih digunakan tetapi dalam lingkup negara bagian "Republik Indonesia". Konstitusi RIS ini tidaklah bertahan lama dan akhirnya dicabut pada tanggal 15 Agustus 1950, yang diikuti dengan pembubaran negara RIS dan kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus.
Masa Demokrasi Terpimpin
Setelah pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 yang sempat tidak berlaku selama sembilan tahun akhirnya kembali berlaku sebagai konstitusi negara. Akibat pemberlakuan ini, jabatan Perdana Menteri Indonesia dihapuskan dan sistem pemerintahan Indonesia kembali menganut sistem presidensial sesuai amanat UUD 1945.
Pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut di antaranya ialah:
Masa Orde Baru
Pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral", di antara melalui sejumlah peraturan, yaitu:
Meskipun penyimpangan UUD 1945 secara eksplisit tidak tampak pada zaman Orde Baru, terdapat beberapa penyimpangan Pancasila sebagai dasar dari UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru. Penyimpangan-penyimpangan tersebut, yakni:
Proses perubahan
Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh dan masa reformasi dimulai, terdapat banyak tuntutan untuk melakukan pengubahan pada naskah UUD 1945. Alasan adanya tuntutan perubahan UUD 1945 tersebut antara lain karena kenyataan bahwa kekuasaan tertinggi bukan di tangan rakyat tetapi di tangan MPR yang dikuasai pemerintah, kekuasaan yang terlalu besar pada presiden, banyaknya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir, serta kenyataan bahwa isi rumusan UUD 1945 yang mengatur penyelenggaraan negara yang belum cukup. Latar belakang dari tuntutan tersebut dapat dilihat dari bukti bahwa banyaknya penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang dapat terjadi di masa-masa sebelumnya. Oleh sebab itu, MPR mengadakan sidang-sidang umum yang menghasilkan perubahan (amendemen) UUD 1945 sebanyak empat kali.
Setelah amendemen, dampak yang paling terasa adalah pembagian kekuasaan yang lebih setara dan seimbang, tidak ada lagi lembaga pemerintahan tertinggi, sehingga lembaga pemerintahan yang diatur di dalam UUD 1945 menjadi lembaga tinggi negara yang masing-masing dapat saling mengawasi dan bekerja sama tetapi tidak boleh mengontrol satu sama lain. Lembaga-lembaga tersebut juga memiliki wewenang, batasan, dan cara pengangkatan yang lebih jelas setelah amendemen, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan peran yang semestinya. Selain itu, adanya hak-hak asasi manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945 menjadikan HAM sebagai salah satu tujuan konstitusi.
Perubahan
Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan proses untuk mengubah salah satu atau beberapa pasal yang terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945. Perubahan UUD ini merupakan salah satu wewenang dari MPR-RI yang diatur dalam UUD 1945. Sepanjang sejarah, MPR telah melakukan empat kali pengubahan pada UUD 1945.
Latar belakang
Setelah kejatuhan rezim Soeharto pada tahun 1998, ketetapan MPR dan UU tersebut dihapuskan, sehingga membuka jalan yang lebih lebar untuk dilakukannya amendemen UUD 1945. Akhirnya pada tahun 1999–2002, UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen) sebanyak empat kali yang seluruhnya diputuskan dalam sidang-sidang umum MPR.
Asal dan tujuan
Berkaca dari penyimpangan-penyimpangan UUD 1945 yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, salah satu tuntutan demonstrasi penuntut reformasi adalah dilakukannya perubahan (amendemen) terhadap UUD 1945. Alasan-alasan terbesar UUD 1945 diamendemen, yaitu karena pasal-pasal dalam UUD 1945 asli yang jumlahnya terlalu sedikit dan mudah menimbulkan multitafsir. Sementara itu, tujuan dari perubahan-perubahan UUD 1945 tersebut sebagian besar berupa penyempurnaan atas aturan-aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan beberapa syarat, di antaranya adalah Pembukaan UUD 1945 tidak boleh berubah, bentuk negara tetap dalam bentuk negara kesatuan, serta sistem pemerintahan tetap dalam bentuk sistem presidensial.
Ketentuan perubahan
Sebelum amendemen, ketentuan perubahan di dalam UUD 1945 hanya memberikan syarat bahwa anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus berjumlah dua pertiga (2/3) dari keseluruhan anggota dan putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 2/3 anggota MPR.
Setelah perubahan keempat, ketentuan perubahan UUD tersebut menjadi lebih mendetail. Suatu usulan perubahan dapat diagendakan dalam sidang MPR bila diajukan oleh sepertiga (1/3) dari keseluruhan anggota dan usulan tersebut harus dituliskan secara mendetail. Dan sama seperti sebelum amendemen, anggota MPR yang hadir dalam sidang pengubahan UUD harus setidaknya 2/3 dari jumlah anggota. Namun tidak seperti sebelumnya, putusan perubahan UUD hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari 50% ditambah satu anggota dari keseluruhan jumlah anggota MPR. Selain itu, terdapat ayat pembatasan perubahan UUD (entrenchment clause) yang menyatakan bahwa khusus bentuk "Negara Kesatuan Republik Indonesia" tidak dapat diubah.
Daftar
Berikut ini merupakan daftar perubahan UUD yang telah disahkan sebagai bagian dari UUD 1945 yang utuh dan tidak terpisahkan.
Perubahan pertama
Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-12 pada tanggal 19 Oktober 1999, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 1999 yang berlangsung pada tanggal 14–21 Oktober 1999. Perubahan ini secara garis besar bertujuan untuk membuat kekuasaan legislatif dan eksekutif lebih seimbang dan sejajar, serta membatasi masa jabatan Presiden.
Dalam perubahan pertama ini, MPR mengubah beberapa pasal, yaitu Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20, dan Pasal 21.
Perubahan kedua
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-9 pada tanggal 18 Agustus 2000, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2000 yang berlangsung pada tanggal 7–18 Agustus 2000. Perubahan tersebut utamanya bertujuan melakukan penguatan otonomi daerah, penguatan peran legislatif, jaminan HAM dalam konstitusi, penguatan peran TNI dan Polri, dan penambahan identitas nasional.
Dalam perubahan kedua tersebut, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
Perubahan ketiga
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2001 yang berlangsung pada tanggal 1–9 November 2001. Perubahan ini terutama memberi penguatan pada kekuasaan kehakiman (yudikatif) agar sejajar dengan kekuasaan legislatif dan eksekutif, menambah DPD ke dalam susunan lembaga legislatif, memperbarui kelembagaan BPK, dan memperjelas mekanisme demokrasi dalam tata negara.
Dalam perubahan ketiga ini, MPR mengubah dan/atau menambahkan beberapa pasal dan bab, yaitu Pasal 1 Ayat (2) dan (3); Pasal 3 Ayat (1), (3), dan (4); Pasal 6 Ayat (1), dan (2); Pasal 6A Ayat (1), (2), (3), dan (5); Pasal 7A; Pasal 7B Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7); Pasal 7C; Pasal 8 Ayat (1) dan (2); Pasal 11 Ayat (2) dan (3); Pasal 17 Ayat (4); Bab VIIA, Pasal 22C Ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 22D Ayat (1), (2), (3), dan (4); Bab VIIB, Pasal 22E Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6); Pasal 23 Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 23F Ayat (1) dan (2); Pasal 23G Ayat (1) dan (2); Pasal 24 Ayat (1) dan (2); Pasal 24A Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5); Pasal 24B Ayat (1), (2), (3), dan (4); serta Pasal 24C Ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
Perubahan keempat
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan dalam Rapat Paripurna MPR ke-6 pada tanggal 10 Agustus 2002, yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum (Tahunan) MPR Tahun 2002 yang berlangsung pada tanggal 1–11 Agustus 2002. Perubahan tersebut menitiberatkan pada penyempurnaan ayat-ayat atau pasal-pasal tunggal yang hilang serta penyempurnaan pasal-pasal di bidang pendidikan, kebudayaan, perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial.
Dalam perubahan keempat ini, MPR menetapkan beberapa hal, antara lain sebagai berikut.
Region dan munisipalitas di Trinidad dan Tobago
Region dan munisipalitas adalah wilayah administratif tingkat satu di Trinidad dan Tobago.
My Sweet Lord
"My Sweet Lord" adalah lagu karya George Harrison, dirilis pada November 1970 di album rangkap tiganya All Things Must Pass. Lagu ini juga dirilis sebagai single pertama Harrison sebagai penyanyi solo, dan menduduki puncak tangga lagu di seluruh dunia; juga menyandang sebagai single terlaris tahun 1971 di Inggris. Di Amerika dan Inggris, lagu tersebut menjadi single nomor satu pertama karya mantan punggawa Beatle. Harrison awalnya memberikan lagu itu kepada sesama artis Apple Records Billy Preston untuk direkam; versi dari Billy, yang diproduseri bersama Harrison, muncul di album Encouraging Words Preston pada bulan September 1970. Rekaman ini menampilkan perawatan Wall of Sound produser Phil Spector dan menandai kedatangan teknik slide guitar dari Harrison, yang digambarkan oleh seorang penulis biografi sebagai "tanda tangan yang secara musikal sama khasnya dengan tanda Zorro". Preston, Ringo Starr, Eric Clapton dan Badfinger adalah beberapa musisi lain dalam rekaman tersebut.
Harrison menampilkan "My Sweet Lord" di Konser untuk Bangladesh pada Agustus 1971, dan tetap menjadi komposisi paling populer dari karier pasca-Beatles. Dia mengolahnya kembali sebagai "My Sweet Lord (2000)" untuk dimasukkan sebagai trek bonus pada ulang tahun ke-30 dari All Things Must Pass. Banyak artis telah mengcover lagu tersebut, termasuk Andy Williams, Peggy Lee, Edwin Starr, Johnny Mathis, Nina Simone, Julio Iglesias, Richie Havens, Megadeth, Boy George, Elton John, Jim James, Bonnie Bramlett dan Elliott Smith. "My Sweet Lord" menduduki peringkat ke-454 pada daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa menurut Rolling Stone pada tahun 2004 dan nomor 270 pada daftar serupa yang diterbitkan oleh NME pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, "My Sweet Lord" dilantik ke dalam Grammy Hall of Fame. Lalu mencapai nomor satu di Inggris lagi ketika dirilis ulang pada Januari 2002, dua bulan setelah kematian Harrison.
Masashi Miyazawa
Masashi Miyazawa adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Karier
Masashi Miyazawa pernah bermain untuk FC Tokyo, Oita Trinita, Vegalta Sendai dan FC Gifu.
Frédéric Vercheval
Frédéric Vercheval adalah seorang musisi dan komposer Belgia. Ia belajar di Jazz Studio, sebuah sekolah musik di Antwerp, Belgia. Vercheval dinominasikan untuk Penghargaan Magritte untuk Lagu Orisinal Terbaik sebanyak empat kali untuk Diamant 13 (2009), Krach (2010), Not My Type (2014), dan Melody (2014).
Henri Grégoire (sejarawan)
Henri Grégoire adalah seorang sarjana eminen Kekaisaran Bizantium dan pendiri pembelajaran Bizantium di Belgia.
Grégoire menjalani sebagian besar karier mengajarnya di Université libre de Bruxelles. Pada 1938, ia mengajar di New School for Social Research dan pada Perang Dunia Kedua, bergabung dengan École libre des hautes études di New School.
Ia adalah penyunting empat jurnal—Byzantion, Nouvelle Clio, Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales et Slaves, dan Flambeau
Kebijakan penggunaan bahasa di Ukraina
Kebijakan penggunaan bahasa di Ukraina yaitu didasarkan pada Konstitusi, kewajiban internasional, dan sejak 16 Juli 2019 undang-undang "Tentang ketentuan fungsi bahasa Ukraina sebagai bahasa Negara". Dari 2012 hingga Februari 2018, kebijakan bahasa Ukraina juga didasarkan pada undang-undang "Pada prinsip-prinsip kebijakan bahasa Negara" (sebelum 2012, undang-undang 1989 "Tentang bahasa dalam SSR Ukraina" berlaku). Bahasa Ukraina adalah bahasa Negara Ukraina. Menurut artikel 10 Konstitusi Ukraina, Negara harus memastikan pengembangan komprehensif dan fungsi bahasa Ukraina di semua bidang kehidupan sosial di seluruh wilayah Ukraina. Bahasa lain yang digunakan di Ukraina dijamin perlindungan konstitusional. Bahasa Rusia diakui sebagai bahasa minoritas nasional. Sebuah undang-undang tahun 2012, yang disebut hukum "Pada prinsip-prinsip kebijakan bahasa Negara" memberikan status bahasa regional ke bahasa Rusia dan bahasa minoritas lainnya. Ini memungkinkan penggunaan bahasa minoritas di pengadilan, sekolah dan lembaga pemerintah lainnya di wilayah Ukraina di mana minoritas nasional melebihi 10% dari populasi. Undang-undang tersebut sebagian besar digunakan di wilayah selatan dan timur Ukraina, tempat sebagian besar atau sebagian besar penduduk berbicara bahasa Rusia sebagai bahasa pertama mereka. Tiga pemukiman kecil melakukan hal yang sama untuk Hungaria, Moldova dan Rumania. Ukraina tetap menjadi satu-satunya bahasa resmi di negara teersebut. Pengenalan hukum didukung oleh Partai yang memerintah daerah dan ditentang oleh partai-partai oposisi. Menurut para penentangnya, hukum tersebut merusak dan menggantikan peran bahasa Ukraina, dan melanggar Pasal 10 Konstitusi Ukraina. Pada bulan April 2019, parlemen Ukraina memberikan suara pada undang-undang baru, "Tentang ketentuan fungsi bahasa Ukraina sebagai bahasa Negara". Pada 16 Juni 2019, hukum mulai berlaku.
Analisa prinsip
V. Kolesnichenko, salah satu penulis undang-undang, merujuk pada dukungannya dari berbagai badan pendidikan tinggi, ilmuwan, dan LSM. Ada yang mengatakan bahwa RUU itu bertentangan dengan Konstitusi Ukraina, melanggar Kode Anggaran, dan bertujuan untuk memusnahkan bahasa Ukraina. Itu menderita kritik dalam kesimpulan otoritas negara dan departemen mereka: Biro Ilmiah-Ahli Utama Parlemen Ukraina (23 Mei 2012), Komite Parlemen Kebudayaan dan Spiritualitas (23 September 2011), Komite Parlemen tentang Anggaran (3 November 2011), Kementerian Keuangan (9 September 2011), Kementerian Kehakiman (27 September 2011). RUU ini juga gagal mendapatkan dukungan dari institusi khusus dari Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Ukraina: Institut Linguistik, Institut Bahasa Ukraina, Institut penelitian politik dan etno-nasional, Institut Literatur Shevchenko, Institut Negara dan Hukum, Dana linguistik-informasi Ukraina, Institut Filologi Universitas Kiev, dan Akademi Ilmu Pengetahuan Sekolah Tinggi Ukraina.
RUU itu mulai berlaku hanya setelah ditandatangani oleh Presiden Ukraina Viktor Yanukovych dan Ketua Parlemen. Namun, Ketua Parlemen Volodymyr Lytvyn mengajukan pengunduran dirinya pada 4 Juli 2012. Pada 31 Juli, Lytvyn menandatangani undang-undang. RUU itu ditandatangani oleh Presiden Yanukovych pada 8 Agustus 2012. Hukum mulai berlaku pada 10 Agustus 2012. Sejak itu berbagai kota dan wilayah Ukraina telah mendeklarasikan bahasa Rusia sebagai bahasa daerah dalam yurisdiksi mereka, ini adalah kotamadya Odessa, Kharkiv, Kherson, Mykolaiv, Zaporizhia, Sevastopol, Dnipropetrovsk, Luhansk dan Krasny Luch; dan Oblasts of Odessa, Zaporizhia, Donetsk, Kherson, Mykolaiv, dan Dnipropetrovsk. [4] Bahasa Hungaria telah menjadi bahasa daerah di kota Berehove di Oblast Zakarpattia, Moldovan di desa Tarasivtsi (Oblast Chernivtsi), dan Rumania di desa Bila Tserkva; juga di Oblast Zakarpattia. [4] Bahasa-bahasa ini sekarang akan digunakan dalam pekerjaan dan dokumen kantor administrasi kota / Oblast. Pada September 2012, tidak ada rencana untuk bilingualisme di Kiev. Ketua Dewan Tertinggi Krimea Volodomyr Konstantinov menyatakan pada Maret 2013 bahwa hukum Agustus 2012 tidak mengubah apa pun di Krimea.
2016 dan 2017
Pada tahun 2016, sebuah aturan baru diberlakukan yang mewajibkan stasiun radio Ukraina memainkan lagu berbahasa Ukraina setiap hari. Undang-undang ini juga mensyaratkan penyiar TV dan radio untuk memastikan 60% program seperti berita dan acara resmi menggunakan bahasa Ukraina. Undang-undang pendidikan Ukraina pada tahun 2017 menjadikan Ukraina sebagai bahasa studi yang diajarkan di sekolah negeri sejak kelas lima. Ini memungkinkan pengajaran bahasa lain sebagai mata pelajaran yang terpisah akan dihapus secara bertahap pada tahun 2023. Hal ini menyebabkan hubungan antara Hungaria dan Ukraina tidak harmonis.
2018 dan 2019
Pada tanggal 4 Oktober 2018, parlemen Ukraina memberikan suara dengan mayoritas 261 anggota parlemen dalam pembacaan pertama undang-undang bahasa baru (RUU n. 5670-d, "Mengenai penyediaan fungsi bahasa Ukraina sebagai bahasa Negara") Setelah itu, RUU "dipersiapkan untuk pembacaan kedua selama sekitar empat bulan. Selama waktu ini, komite Verkhovna Rada tentang budaya dan spiritualitas menyusun lebih dari 2.000 amandemen dokumen yang diusulkan oleh wakil-wakil rakyat. Secara khusus, dokumen tersebut mengusulkan pembuatan komisi nasional tentang standar-standar bahasa negara dan memperkenalkan jabatan komisaris untuk perlindungan bahasa negara. Para pembuat undang-undang mulai mempertimbangkan dokumen tersebut pada bacaan kedua pada 28 Februari. Verkhovna Rada melanjutkan untuk meninjau amandemen RUU tersebut selama bulan Maret pada tanggal 12-15 tahun 2019. Dewan Eropa meminta Rada Verkhovna untuk menunda adopsi RUU sampai periode pasca pemilihan.
Pa'ladingang, Bontolempangan, Gowa
Pa'ladingang adalah nama sebuah desa di Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
AGM-183 ARRW
AGM-183 ARRW ("Air-Launched Rapid Response Weapon") adalah senjata hipersonik yang direncanakan untuk digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Dikembangkan oleh Lockheed Martin, senjata boost glide didorong ke kecepatan maksimum lebih dari Mach 20 oleh rudal sebelum meluncur menuju sasarannya.
Pada Februari 2020, Administrasi Trump mengusulkan peningkatan 23 persen dalam pendanaan untuk senjata hipersonik dan, pada bulan yang sama, Angkatan Udara AS mengumumkan telah memutuskan untuk melanjutkan akuisisi AGM-183A. Pada Maret 2020, Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Teknik Michael D. Griffin menyatakan bahwa Amerika Serikat "sudah dekat" untuk memiliki senjata hipersonik boost-glide yang siap diluncurkan.
Sebuah "Super-Duper Missile" diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump saat press availability di Oval Office pada 15 Mei 2020. Menurut Trump, Super-Duper Missile 17 kali lebih cepat dari rudal yang ada di gudang senjata Amerika Serikat; namun, Kingston Reif dari Arms Control Association yakin bahwa klaim tersebut mungkin salah saji. Koresponden berita PBS Nick Schifrin telah berteori bahwa "Rudal Super-Duper", pada kenyataannya, adalah AGM-183A, seperti halnya China Times.
Menurut Popular Mechanics, Angkatan Udara AS sedang mempertimbangkan untuk menggunakan armada B-1B yang tersisa sebagai platform penembakan AGM-183. AGM-183A diklaim memiliki kecepatan maksimum 15.345 mil per jam (24.695 km/jam; Mach 20). Senjata ini menggunakan sistem boost-glide, di mana ia didorong ke kecepatan hipersonik oleh roket yang dipasang sebelum meluncur menuju target. Menurut Popular Mechanics, Angkatan Udara AS, pada April 2020, mempertimbangkan untuk menggunakan armada pembom B-1B yang tersisa sebagai platform penembakan AGM-183A, dengan masing-masing pesawat membawa hingga 31 senjata yang dipasang secara internal dan di tiang eksternal.
Tes penerbangan booster ARRW berlangsung pada April 2021 di Point Mugu Sea Range, di lepas pantai California Selatan tetapi tidak berhasil diluncurkan. Tes lain pada Mei 2021 untuk avionik, sensor, dan sistem komunikasi ARRW, berhasil. Pengujian tidak menggunakan sistem ARRW apa pun tetapi menggunakan sistem berbasis B-52. Dalam penerbangan ke Alaska dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana, B-52 mampu menerima data target dari jarak lebih dari 1.000 mil laut (1.900 km). Pada Juli 2021, uji terbang kedua di Point Mugu Sea Range, sekali lagi dijatuhkan dari pembom B-52, gagal karena motor roket gagal menyala.
Julumate'ne, Bontolempangan, Gowa
Julumate'ne adalah nama sebuah desa di Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
EMac
eMac, yang merupakan kependekan dari education Mac, adalah sebuah komputer meja Macintosh semua-dalam-satu yang diproduksi dan dirancang oleh Apple Computer, Inc. Dirilis pada 2002, produk tersebut awalnya ditujukan pada pasar pendidikan, tetapi kemudian tersedia sebagai alternatif pasar massal yang lebih murah dari LCD iMac G4 generasi kedua buatan Apple. eMac ditarik dari pengeceran pada 12 Oktober 2005 dan kembali dijual secara khusus untuk lembaga-lembaga pendidikan pada masa setelah itu. Produk tersebut tak dilanjutkan oleh Apple pada 5 Juli 2006, dan digantikan oleh iMac G5 yang lebih murah dan secara khusus dijual untuk lembaga-lembaga pendidikan seperti eMac.
Hymedesmia (Hymedesmia) campechiana
Hymedesmia (Hymedesmia) campechiana adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Hymedesmia dan famili Hymedesmiidae. Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1889 oleh Topsent.
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Hymedesmia (Hymedesmia) campechiana juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Kazuyoshi Suwazono
Kazuyoshi Suwazono adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Jalan Guozijian
Jalan Guozijian (aksara Han: 国子监街; Pinyin: Guózǐjiàn Jiē) dulunya dinamakan Jalan Chengxian (aksara Han: 成贤街; Pinyin: Chéngxián Jiē), adalah sebuah jalan di Distrik Dongcheng, Beijing yang menjadi situs bersejarah yang penting.
Kazuyoshi Suwazono
Karier
Kazuyoshi Suwazono pernah bermain untuk FC Tokyo, Okinawa Kariyushi FC dan Yokogawa Musashino.
Jalan Guozijian
Guozijian Beijing (Perguruan Tinggi atau Akademi Kekaisaran) yang dibangun pada 1306 dan Kuil Konfusius Beijing yang dibangun pada 1302, keduanya berlokasi di jalan ini, sedangkan Kuil Yonghe terletak di sebelah pintu masuk timur.
Lassa-Lassa, Bontolempangan, Gowa
Lassa-Lassa adalah nama sebuah desa di Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.
County Jinzhai
County Jinzhai terletak di barat Provinsi Anhui, Tiongkok, berbatasan dengan Provinsi Henan di barat laut dan Hubei di barat daya. County Jinzhai mengelola sebelas kota praja dan dua belas daerah administrasi kota praja.
Berada dibawah yurisdiksi kota setingkat prefektur Lu'an, County Jinzhai terkenal sebagai "tempat lahir para jenderal", karena setidaknya ada 59 jenderal Tentara Pembebasan Rakyat yang berasal dari County Jinzhai.