cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Mark Jerman
Reformasi mata uang Juni 1948
Pengenalan mata uang baru itu dimaksudkan untuk melindungi Jerman bagian barat dari gelombang kedua hiperinflasi serta menghentikan barter dan perdagangan pasar gelap yang merajalela.
Kim Jae-young
Kim Jae-young adalah pemeran adn model asal Korea Selatan.
SDN Batu Ampar 04 Petang
SDN Batu Ampar 04 Petang atau nama lengkapnya Sekolah Dasar Negeri Batu Ampar 04 Petang merupakan sebuah Sekolah Dasar Negeri Negeri yang terletak di Jl. Batu Ampar III Rt:009/03, Jakarta Timur, Indonesia.
Sekolah Dasar Negeri Batu Ampar 04 Petang memiliki kode NPSN 20104267 dan kod NSS 101016405068. Pada 2010, SDN Batu Ampar 04 Petang memiliki 127 pelajar lelaki dan 114 pelajar perempuan, menjadikan jumlah keseluruhan murid sebanyak 241 orang.2010
Louis LeBel
Louis LeBel  adalah hakim Mahkamah Agung Kanada. Ia mulai menjabat sebagai hakim pada mahkamah tersebut pada tanggal 7 Januari 2000. Masa baktinya sebagai hakim berakhir pada tanggal 30 November 2014.
Radiospongilla hispidula
Radiospongilla hispidula adalah spesies spons yang tergolong dalam kelas Demospongiae. Spesies ini juga merupakan bagian dari kelas Demospongiae, filum Porifera, subregnum Parazoa, dan kingdom Animalia.
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Radiospongilla hispidula juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
Syafruddin Prawiranegara
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (EYD: Syafruddin Prawiranegara) ) adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia. Ia memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Selama masa Demokrasi Liberal, ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia pertama.
Syafruddin lahir di Banten, dengan campuran darah Minangkabau–Sunda Banten. Meskipun semula apolitis selama studinya di Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum), ia mulai aktif dalam pergerakan nasional Indonesia setelah ia bekerja. Menyusul pecahnya perang kemerdekaan, Syafruddin mulai terlibat dalam pemerintah sebagai Menteri Keuangan; kebijakannya yakni mencetuskan dan mendistribusikan Oeang Republik Indonesia. Pada 1948, Syafruddin ditugaskan oleh Wakil Presiden dan Menteri Pertahanan Mohammad Hatta ke Bukittinggi dan setelah pemimpin Republik Indonesia ditawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, ia membentuk PDRI pada 22 Desember 1948. Kiprahnya bergerilya selama tujuh bulan di Sumatra memungkinkan adanya keberlangsungan pemerintahan di tengah perang kemerdekaan sehingga memaksa Belanda untuk kembali bernegosiasi.
Perbedaan pandangan ekonomi ini dan pergeseran sistem pemerintahan ke Demokrasi Terpimpin membuat Syafruddin turut serta dalam pemerintah tandingan PRRI di Sumatra Barat pada 1958 sebagai Perdana Menteri. Selama tiga tahun, pemerintah pusat melancarkan operasi militer menumpas PRRI. Ia menyerahkan diri pada 1961, tetapi belakangan dipenjarakan. Setelah dibebaskan oleh pemerintah Suharto pada 1966, ia hengkang dari jabatan pemerintahan. Ia aktif dalam organisasi-organisasi keagamaan dan mengkritik pemerintah. Secara khusus, Syafruddin menentang penggunaan Pancasila sebagai alat politik oleh pemerintah Orde Baru. Ia meninggal pada 1989 dan dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada 2011.
Masa muda
Syafruddin lahir di Anyer Kidul, Kabupaten Serang, Keresidenan Banten pada 28 Februari 1911. Ia memiliki darah keturunan Suku Banten dari pihak ayah dan Minangkabau dari pihak ibu. Ayahnya, Raden Arsyad Prawiraatmadja, awalnya bekerja sebagai jaksa di Serang, sebelum menjadi camat di Jawa Timur. Buyutnya dari pihak ibu, Sutan Alam Intan, masih keturunan Raja Pagaruyung di Sumatra Barat, yang dibuang ke Banten karena terlibat Perang Padri. Pada saat Syafruddin masih berusia satu tahun, ayah dan ibu kandungnya bercerai dan Syafruddin dibesarkan oleh ibu tiri. Syafruddin baru dikenalkan ke ibu kandungnya pada usia tujuh tahun.
Syafruddin menempuh pendidikan Europeesche Lagere School (setara SD) di Serang pada 1925, dilanjutkan ke Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (setara SMP) di Madiun pada 1928, dan Algemeene Middelbare School (setara SMA) di Bandung pada 1931. Setelah itu, ia masuk ke Rechtshoogeschool (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta (sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan meraih gelar Meester in de Rechten (saat ini setara dengan Sarjana Hukum) pada 1939. Selama studinya, Syafruddin turut mendirikan perkumpulan mahasiswa Unitas Studiorum Indonesiensis yang apolitis dan didukung pemerintah Hindia Belanda sebagai alternatif dari Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia yang notabene bersifat radikal dan pro-kemerdekaan.
Setelah lulus dari Rechtshoogeschool, Syafruddin bekerja menjadi redaktur di surat kabar Soeara Timur dan mengetuai Perserikatan Perkumpulan Radio Ketimuran (PPRK) antara 1940 dan 1941. Selama masa awal kariernya, Syafruddin mulai menunjukkan sikap-sikap nasionalis, dan ia tidak setuju dengan tuntutan-tuntutan yang "moderat" (menuntut otonomi yang lebih di Indonesia) dalam Petisi Soetardjo tahun 1936. Belakangan, Syafruddin diterima kerja di kantor pajak di Kediri, sebagai ajudan inspektur pajak. Sebelum pendudukan Jepang, ia juga sempat mendirikan organisasi untuk menolong korban perang.
Pada masa pendudukan, Syafruddin diangkat menjadi kepala kantor pajak di Kediri sebelum dipindahkan ke Bandung. Dalam masa pendudukan ini, Syafruddin mulai berpikir bahwa kemerdekaan Indonesia harus dicapai secepatnya, sehingga ia bergabung dengan gerakan kemerdekaan yang saat itu bergerak di bawah tanah. Karena itu, ia sering bertemu dengan Sutan Sjahrir dan meskipun Syafruddin sendiri menolak dihubungkan, banyak yang menganggapnya sebagai bagian kelompok perlawanan Sjahrir. Melalui program pendidikan yang dijalankan oleh kaum ulama di sekitar Bandung, Syafruddin bersama Mohammad Natsir juga banyak mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintahan militer Jepang.
Awal revolusi
Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Syafruddin dipilih sebagai salah seorang dari 15 anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 17 Oktober 1945 (sebulan jelang Masyumi terbentuk). Sebelumnya, ia merupakan anggota KNI Pariangan. Pada 1946, Syafruddin menjadi anggota Masyumi, meski semula sempat ditawari masuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) oleh Sjahrir dan Amir Syarifuddin. Menurut Syafruddin, ia memilih masuk Masyumi sebagai seorang Islam, meskipun pada waktu itu ia tidak memiliki pengalaman sama sekali dalam organisasi Islam. Kala itu, ia berkontribusi mengakhiri status monopoli partai nasional dalam proses terbentuknya Maklumat Wakil Presiden Nomor X sebagai perubahan fungsi KNIP sebagai badan legislatif sehari-hari, yang menjadikan Indonesia lebih mendekati sistem parlementer. Hal itu juga yang diharapkan membentuk citra Indonesia sebagai pemerintahan yang demokratis dan diperhitungkan dalam politik luar negeri. Berkat kedekatannya dengan Sjahrir, Syafruddin ditunjuk menjadi Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Sjahrir II antara 12 Maret 1946 sampai 2 Oktober 1946, dan selanjutnya diangkat menjadi Menteri Keuangan dalam Kabinet Sjahrir III antara 2 Oktober 1946 hingga 27 Juni 1947. Ia juga menjabat sebagai Menteri Kemakmuran di Kabinet Hatta I mulai 29 Januari 1948. Sjahrir sebenarnya menawarkan kursi Menteri Keuangan kepada Syafruddin dalam Kabinet Sjahrir I, tetapi Syafruddin menolak karena merasa kurang berpengalaman. Belakangan, Syafruddin berkomentar bahwa setelah melihat cara kerja Menteri Keuangan Panji Surachman Cokroadisuryo, ia merasa lebih cocok menjabat.
Di bidang keuangan, Syafruddin berperan besar dalam penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI), salah satunya dengan meyakinkan Mohammad Hatta untuk menerbitkan mata uang sendiri untuk mendanai perlawanan melawan Belanda dan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Republik Indonesia yang masih muda. Saat Hatta sempat ragu-ragu, Syafruddin mengatakan kepadanya bahwa "apabila Hatta ditangkap Belanda, ia akan digantung bukan sebagai pemalsu uang, tapi sebagai pemberontak". Syafruddin menjadi Menteri Keuangan pertama di Indonesia yang mendistribusikan mata uang Indonesia pada akhir tahun 1946, meskipun di lembaran ORI awalnya tercetak tanda tangan Alexander Andries Maramis yang mengatur proses percetakannya. Syafruddin selanjutnya ikut serta dalam konferensi Economic Council for Asia and the Far East di Manila, Filipina pada 1947. Saat itu, partai Masyumi berkolaborasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam sejumlah organisasi, sehingga banyak delegasi di Manila menganggap Syafruddin dan para koleganya juga berpaham komunis. Terkejut atas anggapan tersebut, ia menerbitkan Politik dan Revolusi Kita pada 1948 untuk menjelaskan hubungan yang rumit antara partai-partai Islam dan komunis di Indonesia pada masa itu.
Pemerintah Darurat RI
Setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville, gencatan senjata berlangsung antara militer Belanda dan Indonesia. Namun demikian, belajar dari pengalaman Agresi Militer Pertama yang diluncurkan Belanda tahun sebelumnya meskipun Perjanjian Linggardjati masih berlaku, pemerintah Indonesia mulai mempersiapkan rencana darurat. Mengikuti saran Letkol Daan Jahja, pemerintah cadangan disiapkan di wilayah Sumatra Tengah, karena wilayah Jawa Tengah dianggap terlalu sempit dan padat. Wakil Presiden merangkap Menteri Pertahanan saat itu, Mohammad Hatta, mulai memindahkan perwira militer dan pejabat-pejabat ke Bukittinggi sebagai bibit pemerintahan darurat mulai bulan Mei 1948. Pada bulan November 1948, Hatta bersama Syafruddin pergi ke Bukittinggi dan mereka mulai mempersiapkan dasar-dasar yang diperlukan untuk pemerintahan darurat tersebut. Meskipun begitu, Hatta harus kembali ke Yogyakarta karena berlangsungnya perundingan di sana, sehingga ia meninggalkan Syafruddin di Bukittinggi dengan perintah untuk membentuk pemerintah darurat apabila Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Pada pertengahan bulan Desember 1948, Hatta sempat berencana kembali ke Bukittinggi dengan naik pesawat yang disediakan perdana menteri India Jawaharlal Nehru. Akan tetapi, Belanda keburu meluncurkan Agresi Militer Kedua pada tanggal 19 Desember 1948 saat Hatta masih berada di Yogyakarta. Karena Agresi tersebut, Sukarno dan Hatta beserta sebagian besar pejabat-pejabat pemerintah Indonesia ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka. Syafruddin diberitahu mengenai perkembangan ini hari itu juga oleh Kolonel Hidajat Martaatmadja, dan awalnya ia sempat ragu-ragu. Syafruddin terkejut mendengar bahwa pemerintah Indonesia ditangkap begitu cepat, dan karena mandat yang dikirim Sukarno dan Hatta melalui telegram tidak sampai ke Bukittinggi, ia tidak yakin ia memiliki wewenang untuk membentuk pemerintahan.
Setelah pengumuman tersebut, Syafruddin dan tokoh-tokoh PDRI mulai bergerak lagi. Tokoh pemerintahan sipil bergerak ke arah Pekanbaru, sementara tokoh militer bergerak ke Aceh. Kelompok Syafruddin mengalami sejumlah kesulitan dalam perjalanan, dan karena Belanda berhasil merebut sejumlah kota dan desa di rute perjalanan ke Pekanbaru, rombongan memutuskan untuk berpencar di Sungai Dareh dan berkumpul lagi di Bidar Alam. Syafruddin tiba di Bidar Alam pada tanggal 9 Januari 1949, dan disusul kelompok-kelompok lainnya pada bulan itu juga. Dengan adanya pemancar radio milik Angkatan Udara Republik Indonesia, Syafruddin dapat berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin daerah, pasukan gerilya di bawah Sudirman, dan dengan dunia internasional (semisal dengan ucapan selamat untuk Jawaharlal Nehru di India atas penunjukannya sebagai Perdana Menteri). Untuk memastikan tetapnya ada pasokan makanan dan senjata untuk pasukan gerilya di Sumatra, Syafruddin mendirikan suatu badan yang memiliki wewenang atas perdagangan dari pantai timur Sumatra, khususnya penyelundupan candu dan hasil bumi ke Malaya Britania. Syafruddin juga nyaris terbunuh dalam Peristiwa Situjuah yakni saat sejumlah pemimpin Indonesia seperti Chatib Sulaiman dan Arisun Sutan Alamsyah tewas. Syafruddin turut serta dalam rapat pada tanggal 14 Januari 1949, tetapi ia pergi malamnya, sebelum serbuan Belanda pada dini hari tanggal 15 Januari menewaskan para pemimpin tersebut.
Waperdam dan Menkeu
Sekembalinya Syafruddin ke Yogyakarta, ia ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri untuk urusan Sumatra di dalam Kabinet Hatta II, dengan penugasan di Banda Aceh. Karena pada saat itu kekuasaan dan komunikasi pemerintah pusat sangat lemah di Sumatra, Syafruddin diberikan kekuasaan yang cukup besar dalam menjalankan tugasnya. Selama masa PDRI, Syafruddin sering dibujuki oleh pemimpin-pemimpin daerah Aceh yang bertekad memisahkan Aceh sebagai provinsi yang terpisah dari Sumatra Utara. Pada bulan Mei 1949, Syafruddin menunjuk Daud Beureu'eh sebagai gubernur militer Aceh. Ketika Syafruddin berkunjung ke Aceh pada bulan Agustus 1949, para tokoh daerah mendesak Syafruddin untuk membentuk provinsi tersebut. Desakan yang dialami Syafruddin cukup keras, sampai ia menerbitkan peraturan Waperdam pada bulan Desember 1949 yang isinya merupakan pemekaran provinsi Aceh dari Sumatra Utara. Belakangan, pemerintahan pusat selama Kabinet Natsir menyatakan bahwa pembentukan provinsi otonom Aceh merupakan suatu force majeure (keadaan di luar kendali), dan mencabut aturan tersebut. Tindakan tersebut memancing amarah para tokoh Aceh, sampai Mohammad Natsir perlu melakukan safari ke Aceh untuk menenangkan situasi. Di luar itu, Syafruddin juga menenangkan pegawai-pegawai negeri yang pernah bekerja di bawah kekuasaan Belanda, dan memastikan bahwa tidak ada tindak pembalasan terhadap mereka.
Selama periode Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Kabinet Natsir, Syafruddin kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saat penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Syafruddin mengusulkan agar ada klausul Hatta akan ditunjuk sebagai Perdana Menteri apabila terjadi krisis politik. Usulan ini diterima oleh Masyumi dan Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI), tetapi kandas karena tidak didukung oleh tokoh-tokoh lain. Antara periode RIS sampai ke jatuhnya Kabinet Wilopo, tokoh Masyumi banyak tersebar dalam pemerintah, dan karena Syafruddin merupakan ekonom termasyhur dalam partai tersebut, pandangannya sangat berpengaruh dalam pemerintahan. Salah satu program Syafruddin adalah mewajibkan importir barang untuk menggunakan sertifikat devisa. Sertifikat devisa ini dapat diperoleh dengan mengekspor barang, dan bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari barang impor. Selain masalah perdagangan, pada masa itu pemerintah Indonesia tertekan hutang warisan Hindia Belanda dari Konferensi Meja Bundar. Karena banyaknya mata uang yang beredar dan tercetak, dan karena kurangnya produksi barang, inflasi juga merebak di masyarakat. Pada tahun 1950, ada tiga mata uang yang beredar: uang pemerintah Indonesia, uang pemerintah sipil Belanda NICA, dan uang bank sentral jaman Hindia Belanda (De Javasche Bank) yang dicetak sebelum pendudukan Jepang. Untuk mengurangi persediaan uang, Syafruddin memerintahkan pada tanggal 10 Maret 1950 bahwa semua uang kertas NICA dan De Javasche Bank dengan nilai lebih dari 5 gulden harus digunting menjadi dua potongan. Kebijakan ini dikenal dengan istilah "Gunting Syafruddin". Potongan sebelah kiri berlaku sampai tanggal 9 April 1950, dengan nilai setengah dari nilai utuhnya sampai ditukar dengan uang baru, sementara potongan sebelah kanan dapat ditukarkan dengan obligasi pemerintah berjangka 30 tahun dengan bunga 3 persen. "Gunting" ini juga berlaku untuk rekening bank, dengan separuh saldo rekening (pengecualian sebesar maksimal 200 gulden, apabila saldo rekening di bawah 1.000 gulden) ditukarkan dengan obligasi. Syafruddin belakangan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan ganda: untuk mengurangi inflasi dan untuk menyelaraskan mata uang yang beredar dengan mencabut mata uang Belanda dari peredaran. Menurut pernyataan De Javasche Bank, meskipun pasokan uang turun 41 persen setelah kebijakan ini, inflasi tetap merebak dengan harga pangan dan sandang yang masih naik.
Kebijakan-kebijakan Syafruddin menuai pro dan kontra dari masyarakat dan kalangan politik. Gunting Syafruddin khususnya menjadi bulan-bulanan Partai Komunis Indonesia (PKI). Kebijakan Gunting Syafruddin juga dikritik karena diumumkan saat rata-rata karyawan masih memegang uang tunai. Selama masa jabatan Syafruddin di RIS, pendapatan pemerintah meningkat, tetapi defisit tetap berjalan karena pengeluaran pemerintah turut meningkat. Karena pecahnya Perang Korea selama Kabinet Natsir, permintaan komoditas Indonesia dari negara asing meningkat, sehingga pendapatan pemerintah naik drastis dan anggaran pemerintah surplus. Dalam kabinet ini, Menteri Perdagangan dan Industri Sumitro Djojohadikusumo mencetuskan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang bertujuan untuk mengembangkan industri substitusi impor di dalam negeri dan mengembangkan perekonomian "pribumi". Syafruddin merupakan salah satu tokoh yang bertentangan dengan RUP. Selama kabinet Natsir, Syafruddin tetap berhemat dengan anggaran pemerintah, dengan tidak menaikkan gaji pegawai negeri, mempertahankan sejumlah pajak era kolonial, dan menolak memberikan bantuan ke partai politik. Ia juga mempertahankan sejumlah pegawai berkebangsaan Belanda di dalam Kementerian Keuangan itu sendiri. Setelah digantikan oleh Jusuf Wibisono dalam Kabinet Sukiman-Suwirjo, Syafruddin menjadi pengkritik pemerintah, dan ia menyatakan pada Juni 1951 bahwa kebijakan pemerintah telah menyebabkan penurunan ekonomi, yang tersembunyi oleh ekspor komoditas yang melejit.
Gubernur BI
Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank pada tahun 1951 dengan membeli sahamnya dan mengubahnya menjadi badan pemerintah. Syafruddin sendiri sebenarnya tidak setuju atas kebijakan ini, karena dia beranggapan bahwa belum cukup banyak orang Indonesia dengan pengalaman perbankan. Meskipun begitu, ia ditunjuk menjadi gubernur De Javasche Bank (belakangan Bank Indonesia atau BI mulai tanggal 1 Juli 1953) pada tanggal 15 Juli 1951, setelah gubernur sebelumnya A. Houwink yang berkebangsaan Belanda mengundurkan diri. Awalnya Syafruddin berniat menolak karena ingin pensiun dari pemerintahan dan bekerja di sektor swasta, tetapi ia akhirnya setuju menjadi gubernur dengan syarat bahwa pegawai Indonesia akan menerima upah yang sama dengan pegawai-pegawai Belanda.
Pandangan ekonomi dan keuangan Syafruddin cukup mirip dengan Houwink. Syafruddin menyebut, Houwink menganggap dirinya sebagai pengganti yang sesuai. Dalam laporan tahunannya yang pertama, Syafruddin berargumen bahwa De Javasche Bank harus tetap menjalankan operasi perbankan umum karena lemahnya pasar modal dan akses ke fasilitas perbankan di Indonesia. Syafruddin merupakan penyusun statuta BI, dan ia menetapkan bahwa cadangan emas dan valuta asing di BI minimal 20 persen dari nilai mata uang yang diterbitkan. Kebijakan cadangan wajib minimal ini dikritik oleh banyak ekonom dan pakar keuangan pada masanya, seperti Sumitro yang saat itu menjabat sebagai Menteri Keuangan, dan dianggap sebagai kebijakan yang gagal mencapai tujuannya.
Syafruddin juga sering mengkritik kebijakan pro-"pribumi" pemerintah yang dianggapnya kurang jelas memisahkan modal "asing" dan "dalam negeri". Menurut Syafruddin, perbedaan antara modal asing dan dalam negeri hanya didasarkan remitansi: dengan kata lain, apabila keuntungan dibawa ke luar negeri, modal tersebut "asing", dan apabila keuntungan tetap di Indonesia, modal tersebut "dalam negeri". Berdasarkan kriteria Syafruddin ini, pengusaha-pengusaha Tionghoa-Indonesia merupakan pengusaha dalam negeri, yang bertentangan dengan kebijakan pro-pengusaha pribumi (Program Benteng) dari Sumitro. Syafruddin juga sering mengkritik kebijakan ekonomi dan moneter pemerintah selama Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Masa jabatan pertama Syafruddin sebagai Gubernur BI habis pada tahun 1956, dan awalnya pemerintah yang saat itu dikuasai PNI ingin menggantikannya dengan Lukman Hakim yang merupakan anggota partai tersebut. Meskipun begitu, karena manuver Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, Nahdlatul Ulama memutuskan untuk mendukung Syafruddin sehingga masa jabatannya diperpanjang.
Latar belakang
Ekonomi Indonesia pada tahun 1957 sedang melemah dan situasi politik dalam negeri semakin memanas. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan asing, khususnya milik Belanda, sering disalahkan sebagai penyebab kelemahan ekonomi tersebut. Opini masyarakat telah bergeser dan kini menentang posisi Syafruddin yang pro-investasi asing. Selain itu, Sukarno pada tahun 1956 mulai merencanakan Demokrasi Terpimpin yang ditentang secara keras oleh akar rumput Masyumi, sehingga Masyumi dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II menjadi berseberangan. Sejumlah tokoh Masyumi di daerah mulai mendukung konsep negara serikat untuk Indonesia, dan perpecahan politik antara Masyumi dan PNI semakin memburuk. Pada tanggal 8 Januari 1957, Masyumi keluar dari koalisi pemerintah.
Keadaan politik semakin memburuk pada tanggal 29 November 1957; Belanda berhasil mencegah pembahasan Papua Barat di forum Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga Sukarno memerintahkan serikat-serikat buruh dan kesatuan tentara untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda. Syafruddin secara terbuka menentang proses nasionalisasi tersebut dan mengkritisi ketidakjelasan rencana pemerintah, termasuk di depan Sukarno sendiri dalam acara Musyawarah Nasional Pembangunan. Setelah percobaan pembunuhan Sukarno di Cikini pada 30 November, Syafruddin dan sejumlah pemimpin Masyumi lainnya diselidiki pihak berwenang, karena sejumlah anggota komplotan merupakan anggota sayap pemuda Masyumi. Selama bulan Desember 1957, Syafruddin beserta Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap dituduh terlibat dalam peristiwa Cikini oleh berbagai media cetak, dan mereka mulai diteror melalui telepon dan diganggu oleh organisasi-organisasi paramiliter di jalanan. Untuk memastikan keamanan pribadi dan keluarga masing-masing, mereka memutuskan untuk pergi dari Jakarta, dan pada Januari 1958, Syafruddin sudah berada di Padang. Meskipun Natsir dan Harahap berdalih bahwa mereka ada urusan lain di Sumatra, Syafruddin mengaku bahwa ia telah kabur dari Jakarta, karena ia "tidak bersedia mati konyol".
Seyegan, Sleman
Seyegan (ꦱꦺꦪꦺꦒꦤ꧀) adalah sebuah kapanewon di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Kapanewon Seyegan berada di sebelah Barat Daya dari Ibu kota Kabupaten Sleman. Jarak Ibu kota Kecamatan ke Pusat Pemerintahan (Ibu kota) Kabupaten Sleman adalah 9 Km. Lokasi ibu kota kecamatan Seyegan berada di 7.72119‘ LS dan 110.30841‘ BT. Kecamatan Seyegan mempunyai luas wilayah 2.662,99 Ha. Alamat Kantor Kapanewon Seyegan di Terwilen, Margodadi, Seyegan, Sleman.
Syafruddin Prawiranegara
Latar belakang
Selama di Sumatra, Syafruddin dan para tokoh Masyumi, beserta Sumitro Djojohadikusumo, menghadiri rapat di Sungai Dareh bersama sejumlah tokoh militer yang berniat untuk memberontak seperti Kolonel Maludin Simbolon. Dalam rapat-rapat tersebut, sejumlah perwira militer berniat untuk memisahkan Sumatra dari RI sebagai negara sendiri, tetapi gagasan ini ditentang oleh pemimpin sipil seperti Syafruddin. Pada akhirnya, rapat ini menghasilkan suatu pernyataan yang intinya menuntut pembubaran Kabinet Djuanda dan pembentukan kabinet baru di bawah pimpinan Hamengkubuwono IX dan Mohammad Hatta. Para tokoh ini sudah menjalin kontak dengan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA), yang sudah mulai mengirimkan senjata dan pendanaan secara diam-diam sejak 1957. CIA bertujuan untuk menggulingkan pemerintah Sukarno, tetapi pada saat itu belum mau untuk memberikan dukungan secara terbuka. Di Palembang, Syafruddin bertemu dengan Kolonel Barlian, Panglima Kodam di Sumatra Selatan. Atas dasar perhitungan bahwa kesatuannya akan menjadi yang pertama diserang apabila memberontak, Barlian tidak langsung memutuskan untuk ikut memberontak. Selama di Palembang, Syafruddin juga menulis suatu surat terbuka ke Sukarno. Dalam tulisannya itu, Syafruddin menyatakan perlawanannya terhadap Demokrasi Terpimpin yang memusatkan kekuasaan pemerintah ke Sukarno sembari menuntut kembalinya pemerintah ke UUD 1945. Karena aktivitasnya ini, jabatan Syafruddin sebagai Gubernur Bank Indonesia dicabut per tanggal 1 Februari 1958 melalui Keputusan Presiden.
Seyegan, Sleman
Sejarah
Wilayah Kapanewon Seyegan menurut Rijksblad Kesultanan Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1916 (Rijksblaad Van Djogyakarta No.11 bestuur Mataraman, Reorganisatie Vanhet Indlandsch der regenttschappen Sleman, Bantoel en Kalasan Pranatan Ven den Rijksbestuur der van 15 Mei 1916) terbagi dalam wilayah Onderdistrik Seyegan yang membawahi 10 kelurahan, dan wilayah Onderdistrik Watukarung yang membawahi 11 kelurahan. Kedua onderdistrik ini dipimpin oleh masing masing seorang asisten panji termasuk dalam wilayah Distrik Jumeneng, Kabupaten Sleman.
Prince Meyer Putong
Mayor Jenderal TNI Prince Meyer Putong, S.H., M.I.P. (lahir Mei 1968) adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 27 Juni 2022 mengemban amanat sebagai Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI.
Syafruddin Prawiranegara
Jalannya PRRI
Sayap militer PRRI telah hampir ditumpas oleh pemerintah pusat dalam empat bulan saja. Para pemimpin PRRI gagal mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, dan dukungan Amerika Serikat untuk PRRI ditarik setelah kegagalan-kegagalan tersebut. PRRI terpaksa mundur menjadi gerilyawan di hutan dan gunung di pulau Sumatra. Meskipun begitu, Syafruddin menolak untuk berkompromi dengan pemerintahan pusat di Jakarta, dan pada ulang tahun PRRI pertama Syafruddin masih mengkritik kerja sama Sukarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menyerukan perlunya bentuk negara serikat untuk Indonesia. Saat mereka semakin terpojok, para pemimpin PRRI memproklamasikan Republik Persatuan Indonesia (RPI) di Bonjol, Pasaman pada 8 Februari 1960 sebagai negara serikat yang akan meliputi seluruh Indonesia dengan Syafruddin sebagai presidennya. Dalam konstitusi RPI, setiap negara anggota bebas memilih bentuk pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sementara itu, pemerintahan pusat terus menekan PRRI dan merebut kota demi kota, termasuk basis PRRI di Koto Tinggi pada Juli 1960. Karena jatuhnya Koto Tinggi, Syafruddin dkk harus bergerilya di hutan belantara, tanpa fasilitas komunikasi dengan kesatuan-kesatuan PRRI lainnya.
Seyegan, Sleman
Sejarah
Berdasar Rijksblad Kasultanan Nomor 1/1927 Kabupaten Sleman dihilangkan, sehingga wilayah onderdistrik Seyegan menjadi bagian dari Kabupaten Yogyakarta. Pada 8 April 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX kembali melakukan reorganisasi pemerintahan dengan mengeluarkan Jogjakarta Koorei No.2, yang menjadikan wilayah Kapanewon Pangreh Projo Seyegan berubah dari wilayah Kabupaten Yogyakarta kembali menjadi wilayah Kabupaten Sleman.
Prince Meyer Putong
Mayer, merupakan lulusan Akmil tahun 1990 ini dari kecabangan Kavaleri. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Inspektur Pusat Kesenjataan Kavaleri.
Seyegan, Sleman
Batas Wilayah
Kepanewon Seyegan memiliki batas-batas sebagai berikut:
Syafruddin Prawiranegara
Jalannya PRRI
Untuk memecah PRRI, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution pada akhir tahun 1960 mengumumkan program amnesti untuk tentara-tentara yang telah bergabung ke PRRI. Karena deklarasi ini, pasukan PRRI yang tadinya masih mengendalikan sejumlah besar wilayah pedesaan mulai menyerahkan diri ke pemerintah pusat pada pertengahan 1961. Karena kondisi yang makin memburuk, Syafruddin dan Natsir menugaskan Maludin Simbolon untuk berunding dengan pemerintah pusat, tetapi para pemimpin militer memutuskan untuk menyerah tanpa mengikutsertakan para pemimpin sipil. Dengan posisinya yang semakin terpojok, Syafruddin memutuskan untuk menyerah. Setelah memberikan perintah gencatan senjata ke prajurit PRRI yang masih tersisa pada 17 Agustus 1961, ia menyerahkan diri ke pemerintahan pusat pada 25 Agustus 1961 di dekat Kota Padang Sidempuan, bersama Assaat dan Burhanuddin Harahap.
Syafruddin awalnya tidak dipenjara karena adanya amnesti untuk tokoh-tokoh PRRI dari Sukarno, dan sempat tinggal di Medan. Namun, ia ditangkap pada bulan Maret 1962 dan dibawa ke Jakarta, lalu ia ditahan tanpa diadili di Kedu sebelum dipindahkan ke penjara militer di Jakarta. Ia baru dibebaskan pada 26 Juli 1966 menjelang lengsernya Sukarno.
Orde Baru
Sebelum Syafruddin dibebaskan, para pemimpin Masyumi yang dilepaskan lebih dahulu mencoba untuk mendirikan kembali Masyumi, tetapi upaya ini gagal karena ABRI melarang Masyumi dan PSI. Karena itu, Syafruddin cenderung mengekspresikan dirinya melalui agama. Ia merupakan anggota kepengurusan sejumlah organisasi Islam, seperti Korps Mubaligh Indonesia dan Yayasan Pesantren Islam (Al Azhar). Ia juga tetap berkarya dalam bidang ekonomi, dengan mendirikan Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia pada Juli 1967. Secara umum, Syafruddin mendukung kebijakan ekonomi Orde Baru di bawah kepemimpinan menteri-menteri teknokrat seperti Widjojo Nitisastro dan Mohammad Sadli. Dengan bantuan Oey Beng To, ia menulis buku Sejarah Moneter. Meskipun begitu, Syafruddin menentang korupsi yang terjadi selama era Suharto, dan ia menggunakan sarana dakwah sebagai media dalam meluncurkan kritikannya. Syafruddin juga tidak setuju monopoli ibadah haji oleh pemerintah pusat, dan ia bahkan sempat mendirikan Yayasan Dana Tabungan Haji dan Pembangunan (YDTHP) pada 9 Oktober 1970. Walau yayasan tersebut sempat berjalan, pada tahun 1976 pemerintah melakukan intervensi karena masalah keuangan yang menyebabkan lebih dari 300 orang jemaah haji terlantar.
Di sisi politik, Syafruddin menentang pendirian Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Syafruddin bahkan berkomentar bahwa Parmusi lebih buruk dari PKI. Kritikannya membawanya kembali ke penjara pada April 1978. Syafruddin berikutnya menjadi salah satu tokoh yang mendorong dan ikut menandatangani Petisi 50 pada 1980, beserta tokoh-tokoh eks Masyumi/PRRI seperti Mohammad Natsir dan Burhanuddin Harahap, serta sejumlah tokoh militer seperti Abdul Haris Nasution dan Hoegeng Imam Santoso. Petisi tersebut mengkritik hubungan erat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan Golkar, pemerkayaan diri Suharto, serta penolakan penggunaan Pancasila sebagai senjata politik. Pada masa itu, kebijakan pemerintah menekankan penggunaan Pancasila satu-satunya pedoman bagi semua jenis organisasi, termasuk kelompok keagamaan. Meskipun Syafruddin tidak menentang Pancasila itu sendiri, dan menerimanya sebagai dasar negara dan sumber dari Undang-Undang Dasar, Syafruddin tidak dapat menerima Pancasila untuk seluruh kelompok masyarakat. Dalam surat terbuka untuk Suharto tertanggal 7 Juli 1983, Syafruddin menentang kembali kebijakan pemerintah tersebut, dengan dasar argumen dari pidato Sukarno setelah pengusulan Pancasila pada 1 Juni 1945. Sukarno pada waktu itu melandaskan negara atas asas gotong royong, dan dari sisi pandang Syafruddin, asas ini berarti bahwa masyarakat Indonesia dapat memiliki identitas masing-masing, sementara Pancasila sebagai landasan semua organisasi akan merusak keragaman ini.
Syafruddin juga turut menulis "lembaran putih" seusai Peristiwa Tanjung Priok 1984, yang menuduh kebijakan represif pemerintah terhadap kelompok keagamaan dan pemaksaan Pancasila sebagai akar kerusuhan yang terjadi. Karena aktivitas-aktivitasnya tersebut, Syafruddin dicekal keluar negeri, kecuali untuk urusan berobat. Meskipun begitu, Syafruddin tetap mengkritik pemerintah, dan sempat diperiksa karena isi khotbah Idul Fitri di suatu masjid di Tanjung Priok pada Juni 1985.
Pandangan
Ekonom Thee Kian Wie menuliskan bahwa Syafruddin, beserta tokoh-tokoh semasa seperti Sumitro dan Hatta, merupakan pembuat kebijakan yang pragmatis, meskipun dibandingkan tokoh-tokoh lain pada masa itu pandangan ekonomi Syafruddin dianggap lebih terbuka terhadap investasi dan modal asing. Ia mengedepankan sosialisme religius dengan sistem ekonomi pasar bebas, dan menganggap bahwa pada masa itu belum waktunya untuk menjalankan nasionalisasi berbagai industri. Pandangan-pandangan ini sering berseberangan dengan Sumitro, yang lebih nasionalis. Sumitro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia harus bertindak langsung untuk membantu industrialisasi, sementara Syafruddin tidak percaya bahwa badan usaha milik negara dapat beroperasi dengan efisien. Syafruddin ingin proses nasionalisasi dilangsungkan secara bertahap, dan berpendapat bahwa investasi dan modal asing berdampak positif untuk ekonomi Indonesia.
Meskipun Syafruddin setuju dengan prinsip keadilan sosial dan menghargai upaya organisasi-organisasi komunis di Eropa dalam pergerakan buruh, ia menolak Marxisme secara fundamental karena prinsip ateisme dalam paham komunis. Menurut Syafruddin, seorang Muslim atau Kristen tidak dapat menjadi seorang komunis sepenuhnya. Ia beranggapan bahwa banyak Muslim yang bergabung dengan organisasi komunis karena ketidakpahaman atas asas-asas dalam komunisme, dan juga beranggapan bahwa Marxisme bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Meskipun begitu, pandangan teologis Syafruddin dapat dianggap liberal, dengan interpretasi yang mengedepankan Al-Qur'an di atas Hadits. Ia juga tidak menganggap bunga bank sebagai riba. Syafruddin mendukung program keluarga berencana di bawah Suharto meskipun adanya fatwa yang menentang kebijakan tersebut, dan juga menentang pendirian negara Islam seperti Pakistan dengan anggapan bahwa struktur negara tersebut bersifat memaksakan agama Islam ke penduduk Indonesia lainnya.
Beruang dan Tukang Kebun
Beruang dan Tukang Kebun adalah sebuah fabel asal dunia Timur yang memperingatkan soal persahabatan yang bodoh. Terdapat beberapa ragam versi, baik tertulis maupun lisan, di seluruh dunia dan unsur-unsur cerita rakyatnya diklasifikasikan sebagai jenis Aarne-Thompson-Uther 1586. Versi La Fontaine diambil untuk mendemonstrasikan berbagai pelajaran filsafat.
Fabel
Ceritanya diperkenalkan ke apra pembaca barat dalam Fabel La Fontaine (VIII.10). Meskipun L'Ours et l'amateur des jardins terkadang diterjemahkan menjadi "beruang dan tukang kebun amatir", pengartian sebenarnya adalah 'pecinta kebun'. Ceritanya mengisahkan bagaimana seekor tukang kebun bertemu seekor beruang dan berteman dengannya. Salah satu tugas beruang adalah menjaga temannya dari para nyamuk saat ia berbaring. Tak tahan dengan nyamuk yang beterbangan, beruang tersebut menjatuhkan sebongkah batu dan malah menewaskan tukang kebun tersebut.
Syafruddin Prawiranegara
Keluarga
Ketika Syafruddin mendekam di penjara, keluarganya sempat menjadi tunawisma karena rumah mereka disita. Untuk beberapa lama, mereka menumpang di rumah saudara dan politikus Masyumi yang bersimpati. Salah seorang anak Syafruddin ditolak masuk berbagai sekolah sampai ia menerima rekomendasi langsung dari politikus Partai Katolik I.J. Kasimo. Begitu Waperdam Johannes Leimena dan Subandrio mengetahui keadaan keluarga Syafruddin yang mengenaskan, rumah mereka dikembalikan dan mereka diberi bantuan berupa sembako. Setelah Sukarno juga diberi tahu, ia menyuruh seorang pebisnis mobil untuk memberikan kepada keluarga Syafruddin dua unit mobil.
Meninggal dan peninggalan
Syafruddin meninggal pada 15 Februari 1989 di Jakarta karena serangan jantung. Syafruddin sebelumnya menderita bronkitis, dan ia rubuh di rumahnya sekitar jam 6 sore pada hari itu juga sebelum dilarikan ke Rumah Sakit Pondok Indah. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir. Kondisi fisik Syafruddin sudah melemah dalam beberapa tahun sebelum meninggal, dan setelah Hamengkubuwono IX meninggal tahun 1988 Syafruddin mengatakan bahwa ia merasa ajalnya sudah dekat dalam surat untuk George McTurnan Kahin.
Pada 8 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Indonesia kepada Syafruddin Prawiranegara, setelah pengajuan Syafruddin sebagai Pahlawan Nasional sempat ditolak pada tahun 2000 dan 2009. Pencalonan Syafruddin sebelumnya ditentang oleh pihak TNI, tetapi setelah Natsir dijadikan pahlawan nasional pada 2008, panitia pengusulan memobilisasi dukungan melalui penyelenggaraan seminar dan peluncuran buku pada peringatan 100 tahun Syafruddin. Dukungan ini pada akhirnya mendorong presiden untuk menganugerahi gelar Pahlawan Nasional. Pada 2015, nama Syafruddin disematkan pada salah satu gedung kembar kantor Bank Indonesia. Sejumlah tokoh-tokoh politik Indonesia modern seperti Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menyatakan dukungan atas pengakuan Syafruddin sebagai Presiden Republik Indonesia kedua.
Skistosomiasis
Schistosomiasis (juga dikenal sebagai bilharziasis, demam siput, dan demam Katayama) adalah penyakit yang disebabkan oleh cacing parasit jenis Schistosoma.
(399325) 1999 GY5
1999 GY5 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Apollo, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.615, sementara magnitudo mutlaknya adalah 20.0.
Skistosomiasis
Schistosoma japonicum di Indonesia sering disebut cacing schisto, termasuk endemik dan hanya bisa ditemukan di dataran tinggi Lindu dan Napu, Sulawesi Tengah. Danau Lindu termasuk wilayah Taman Nasional Lore Lindu.
(399325) 1999 GY5
Pembentukan
Seperti asteroid pada umumnya, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Skistosomiasis
Gejala Awal
Ketika cacing pipih ini sudah berada di dalam tubuh manusia, penderita akan mengalami gejala keracunan, disentri, penurunan berat badan sehingga kurus yang berlebihan, hingga pada pembengkakan hati yang bisa diakhiri dengan kematian.
Tidak seperti proses cacingan pada umumnya, cacing ini masuk ke tubuh manusia bukan dari mulut, tapi langsung menembus pori-pori kulit menuju aliran darah dan bergerak menuju jantung dan paru-paru untuk selanjutnya menuju hati.
Daur hidup dan penularannya
Mula-mula schistosomiasis menjangkiti orang gila melalui kulit dalam bentuk cercaria yang mempunyai ekor berbentuk seperti kulit manusia, parasit tersebut mengalami transformasi yaitu dengan cara membuang ekornya dan berubah menjadi cacing.
Selanjutnya cacing ini menembus jaringan bawah kulit dan memasuki pembuluh darah menyerbu jantung dan paru-paru untuk selanjutnya menuju hati. Di dalam hati manusia yang dijangkiti, cacing-cacing tersebut menjadi dewasa dalam bentuk jantan dan betina. Pada tingkat ini, tiap cacing betina memasuki celah tubuh cacing jantan dan tinggal di dalam hati orang yang dijangkiti untuk selamanya. Pada akhirnya pasangan-pasangan cacing Schistosoma bersama-sama pindah ke tempat tujuan terakhir yakni pembuluh darah usus kecil yang merupakan tempat persembunyian bagi pasangan cacing Schistosoma sekaligus tempat bertelur.
Saat ini prosentase prevalensi penyakit cacingan di dataran tinggi Lindu juga sudah mulai menurun hingga dibawah 1%, berkat upaya aktif dari pemerintah yang secara rutin melakukan pemantauan.
Pencegahan dan Pengobatan
Metode untuk mencegah penyakit ini meliputi meningkatkan akses terhadap air bersih dan mengurangi populasi siput. Di daerah tempat penyakit ini umum ditemui, seluruh kelompok dapat diobati secara bersamaan dan setiap tahun dengan obat praziquantel. Ini dilakukan untuk mengurangi jumlah orang yang terinfeks dan karena itu, mengurangi penyebaran penyakit ini. Praziquantel juga merupakan pengobatan yang dianjurkan oleh World Health Organization bagi mereka yang sudah diketahui terinfeksi.
Negara Bagian Bhopal
Negara Bagian Bhopal (pengucapa: ; ریاست بھوپال) adalah sebuah negara tribunal di India pada abad ke-18, sebuah negara salut kepangeranan dengan hormat 19 senjata dalam aliansi subsidier dengan India Britania dari 1818 sampai 1947, dan sebuah negara independen dari 1947 sampai 1949. Islamnagar didirikan dan dijadikan sebagai ibu kota pertama Negara Bagian tersebut, yang kemudian dialihkan ke kota Bhopal.
Negara tersebut didirikan oleh Dost Mohammad Khan, seorang prajurit Pashtun dalam tentara Mughal, yang meraih pengaruh setelah Kaisar Aurangzeb dan meninggal dan menganeksasi beberapa teritorial ke teritorial federalnya. Negara tersebut berada di bawah kedaulatan Nizam dari Hyderabad pada 1723 tak lama setelah didirikan pada 1707. Pada 1737, Maratha mengalahkan Mughal dan Nawab dari Bhopal dalam Pertempuran Bhopal, dan mulai mengumpulkan upeti dari negara bagian tersebut. Setelah kekalahan Maratha dalam Perang Inggris-Maratha Ketiga, Bhopal menjadi wilayah kerajaan Inggris pada 1818. Negara Bagian Bhopal menjadi negara terbesar kedua sebelum India merdekan, dengan kepemimpinan Muslim, yang pertama adalah Negara Bagian Hyderabad. Negara bagian tersebut digabung dalam Uni India pada 1949 sebagai Bhopal.
Pemilihan umum Bupati Raja Ampat 2020
Kursi parlemen
Hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Raja Ampat terdapat 7 Partai Politik dengan jumlah 20 Kursi di DPRD Kabupaten Raja Ampat, yaitu:
Kandidat
Pemilihan umum ini diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati.
Submarine Patrol
Submarine Patrol adalah sebuah film tahun 1938 garapan John Ford dan dibintangi oleh Richard Greene dan Nancy Kelly. Para pemeran pendukungnya meliputi Preston Foster dan George Bancroft. Film tersebut sebagian ditulis oleh William Faulkner.
Terellia amberboae
Terellia amberboae adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tanaman, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.
The Origins of Political Order
Asal Usul dari Tatanan Politik adalah buku tahun 2011 oleh ekonom politik Francis Fukuyama tentang apa yang membuat negara berada dalam keadaan yang stabil. Buku tersebut menggunakan perbandingan sejarah politik untuk mengembangkan teori stabilitas sistem politik. Menurut Fukuyama, sebuah negara yang stabil harus modern dan kuat, untuk mematuhi aturan hukum yang mengatur negara dan dapat dipertanggungjawabkan.
Buku
Buku tersebut adalah yang pertama dari dua buku tentang pengembangan tatanan politik. Buku ini berdasarkan asal usul terjadinya Revolusi Prancis. Buku berikutnya Tatanan Politik dan Politik Pembusukan: Dari Revolusi Industri hingga Hari ini, yang diterbitkan pada bulan September 2014, dimulai dengan Revolusi Prancis dan menyajikan analisis hingga hari ini.
Mengapa negara-negara dan lembaga-lembaga yang gagal
Buku ini adalah sebuah upaya untuk memahami mengapa upaya negara modern dalam membangun lembaga-lembaga di negara-negara seperti Afghanistan, Irak, Somalia, Haiti, Timor-Leste, Sierra Leone dan Liberia yang telah gagal dalam mencapai harapan hidup.
Tujuan
Karena tujuan dari buku ini adalah untuk memahami bagaimana lembaga-lembaga dan negara-negara berkembang di berbagai negara, buku ini juga merupakan sebuah perbandingan penelitian sejarah.
Buku ini merupakan kelanjutan dari buku Tatanan Politik dalam Mengubah Masyarakat karya Samuel P. Huntington' dan serupa dalam ruang lingkup Senjata, Kuman, dan Baja karya Jared Diamond.
Fukuyama mengembangkan argumennya sehubungan dengan sejarah China, India dan Timur Tengah sebelum fokus pada cara negara-negara Eropa yang dikembangkan di berbagai arah.
Dari simpanse berburu kelompok suku
Dalam usahanya untuk asal usul tatanan politik, ia pertama kali terlihat pada tatanan sosial di antara simpanse, mencatat bahwa perang lebih mirip berburu kelompok, daripada keluarga, utamanya kelompok sosial, dan klaim yang sama bagi manusia. Manusia lebih jauh: untuk bertahan hidup mereka membentuk suku-suku, dan tentara yang unggul untuk berburu kelompok dengan ukuran tipis.
Ia menggunakan kerja terbaru di sosiobiologi dan sumber-sumber lain untuk menunjukkan bahwa sosialisasi yang dibangun pada seleksi kin dan altruisme timbal-balik adalah asli negara sosial manusia dan tidak ada yang terisolasi, presocial manusia seperti yang disarankan oleh Hobbes dan Rousseau. Ia menunjukkan bahwa Hobbes dan Locke hadir kekeliruan ketika mereka berpendapat manusia mengembangkan kemampuan koperasi hanya sebagai hasil dari penemuan negara. Hal ini karena simpanse, genetik nenek moyang manusia, terlibat dalam kin hubungan yang didasarkan pada kerjasama, dan Hobbes dan Locke harus menunjukkan manusia dulunya ramah, hilang naluri ini dan kemudian kembali ke negara.
Tantangan dari suku-suku di jalan menuju negara
Langkah berikutnya adalah untuk melarikan diri di luar tribalisme dan tirani "sepupu", untuk bergabung dengan suku-suku ke dalam koalisi besar terhadap negara, lagi-lagi karena keuntungan yang lebih besar tentara. Hal ini dilakukan dengan bantuan agama. Ini adalah karena sebagai kelompok tumbuh dalam ukuran, mempertahankan kerjasama menjadi lebih sulit karena face-to-face interaksi dengan banyak masyarakat menjadi sulit. Agama menawarkan cara mudah menggabungkan kekuatan sosial untuk menampung masyarakat bersama-sama. misalnya, Fukuyama mengutip Mohammed sebagai contoh dari apa yang Weber label "pemimpin karismatik" karena dia menggunakan ide yang 'umma' (komunitas orang-orang percaya) untuk mengikat bersama-sama wilayah yang ia memerintah atas. Ini tantangan untuk mengatasi tribalisme sebagian tetap hari ini di banyak bagian dunia yang berada di luar peradaban Barat, misalnya di Afghanistan dan Somalia.
Pembatasan perkawinan dan warisan sebagai strategi melawan korupsi
Loyalitas kepada suku atau keluarga, bukan untuk negara, mengarah ke korupsi dan melemahnya negara. Berbagai strategi yang digunakan untuk mengatasi korupsi. Salah satu strategi tersebut adalah larangan terhadap perkawinan antara putusan resmi kelas untuk memastikan bahwa loyalitas tidak akan berbohong dengan keluarga atau suku.
Mandarin atau pejabat Sarjana, siapa yang berkuasa dari Cina, tidak diizinkan untuk lulus pada tanah-tanah yang diberikan kepada mereka oleh kaisar untuk anak-anak mereka sendiri dan dibatasi untuk siapa mereka diizinkan untuk menikah.
Mamluk budak, kelas penguasa Mesir dan Kekaisaran Ottoman, yang mengatakan kepada budak yang menikah sementara anak-anak mereka tidak bisa mewarisi dari mereka.Jannisarries awalnya dipaksa selibat atau dan dilarang memiliki keluarga.
Paus Gregory VII memaksa para imam Katolik di Eropa untuk menjadi selibat dan mereka dilarang memiliki keluarga untuk alasan yang sama.
Spanyol administrator di Amerika Selatan dilarang untuk menikahi wanita setempat dan dari mendirikan ikatan keluarga di wilayah mereka dikirim ke.
Tiga komponen dari tatanan politik
Buku mengembangkan ide pengembangan dari tiga komponen yang modern tatanan politik, yang, Cina, India, dunia Islam dan Eropa masing-masing mengembangkan tiga komponen dari organisasi politik dalam urutan yang berbeda, dalam cara yang berbeda dan derajat yang berbeda. Denmark dan Inggris tiba lebih dulu di modern keseimbangan dari tiga komponen dalam satu paket, di ikuti oleh orang lain dengan abad kesembilan belas, seperti Belanda dan Swedia.