cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Hak fetus
Periode Fetus Sejak Dimulai hingga Minggu Kesepuluh
Periode fetus atau dikenal dengan priode janin dimulai sejak akhir bulan kedua sampai lahir. Pada minggu kesembilan punggung bayi akan sedikiit menegak dan tulang ekornya sedikit memendek. Proporsi kepala masih lebih besar dari anggota lainnya dan bagian kepalanya masih menekuk ke arah dada. Kedua mata telah berkembang dengan baik, namun masih ditutupi oleh membran kelopak. Janin dapat melakukan gerakan-gerakan kecil setelah otot-ototnya mualai berkembang, anggota badannya juga mulai berkembang. Perkembangan lengan dan jari tangan lebih cepat daripada tungkai dan jari kaki. Pada tahap ini kelopak tangan janin telah memiliki batas jari tangan yang jelas. Kelima jari tangan tampak terpisah satu sama lain. Minggu kesepuluh janin telah memiliki rancangan struktur tubuh yang sempurna, janin mulai berwujud seperti manusia.
Aborsi
Istilah Aborsi disebut juga dengan istilah Abortus Provocatus. Abortus provocatus adalah pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi abortus provocatus medicinalis dan abortus provocatus criminalis. Abortus provocatus medicinalis yaitu pengguguran kandungan yang dilakukan berdasarkan alasan/pertimbangan medis. Sedangkan abortus provocatus criminalis yaitu penguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Secara definisi aborsi adalah berhentinya (mati) dan dikeluarkannya kehamilan sebelum 20 minggu (dihitung dari hari terakhir) atau berat janin kurang dari 500gr, panjang kurang dari 25 cm. Definisi medis mengartikan bahwa aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan sebelum viability, sebelum janin mampu hidup sendiri di luar kandungan, yang diperkirakan usia kehamilannya di bawah usia 20 minggu (WHO). Definisi ini jelas mengandung makna bahwa perbuatan aborsi dilakukan terhadap janin yang tidak dapat hidup di luar kandungan.
Dalam terminologi fiqih, aborsi pun dipahami dalam berbagai pengertian. Ibrahim an-Nakhai menjelaskan aborsi sebagai pengguguran janin dari rahim ibu hamil baik sudah berbentuk sempurna atau belum. Dalam perspektif jinayah Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip Maria Ulfa anshar menyatakan bahwa aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang memisahkan janin dari rahim ibunya. Secara substantif Nasarudin Umar coba mengkongklusikan bahwa aborsi adalah upaya pengakhiran masa berlangsungnya kehamilan melalui pengguguran kandungan (janin), sebelum janin itu tumbuh dan berkembang menjadi bayi. Dengan bahasa yang berbeda Rahmi yuningsih mendefinisikan aborsi sebagai tindakan terminasi kehamilan yang tidak diinginkan melalui metode obat-obatan atau bedah. Dapat dipahami bahwa aborsi adalah upaya mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin sebelum waktunya, baik secara alamiah/spontan atau dengan menggunakan alat-alat sederhana maupun teknologi.
Aborsi erat  kaitannya  dengan wanita   dan   janin   yang   ada   dalam kandungan   wanita   tersebut. Aborsi selalu   menjadi    perbincangan    baik dalam   forum   resmi   maupun   tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran,   hukum   maupun   disiplin ilmu    lainnya. Aborsi   merupakan fenomena   sosial   yang   semakin   hari semakin memprihatinkan, karena sejauh     ini     perilaku     pengguguran kandungan  banyak  menimbulkan  efek negatif  baik  bagi  diri  pelaku  maupun pada     masyarakat     luas. Berbicara tentang persoalan aborsi saat ini bukan lagi merupakan  rahasia  umum  dan  hal yang  tabu  untuk  dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa  ini  sudah  menjadi  hal  yang aktual dan peristiwanya terjadi di mana-mana   serta   dapat   dilakukan oleh  siapa  saja  baik  itu  secara  legal maupun  ilegal.
Legalitas Aborsi dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
Jika membicarakan mengenai legalitas aborsi, terdapat banyak keragaman pandangan di dalamnya. Ada yang pro dan ada yang kontra, dan keduanya mengatas dasari sudut pandang mereka dengan “Hak Asasi Manusia.” Pada beberapa negara masih menganggap aborsi merupakan tindakan yang ilegal sehingga dapat dijatuhi hukuman mati. Sedangkan di dalam hukum internasional terdapat aturan yang menyatakan semua orang berhak untuk hidup dan dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak asasi seseorang untuk hidup, sehingga terdapat konflik antara kedua aturan tersebut. Banyak aturan mengenai aborsi yang dapat ditemukan di dalam aturan nasional maupun internasional. Menurut hukum internasional aturan mengenai aborsi dapat ditemukan dan didukung di dalam African Women’s Protocol, African Charter, ICCPR, dan CEDAW, di mana mereka menyatakan bahwa aborsi merupakan HAM internasional. Legalitas hukuman mati terhadap orang yang melakukan aborsi seharusnya mengacu kepada ICJ Statute, yang menyatakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati hanya kejahatan yang paling serius dan aborsi bukan salah satunya, serta UDHR dan ICCPR yang menjamin tiap manusia memiliki hak untuk hidup dan harus dilindungi. Apakah membela hak keselamatan ibu yang mengandung janin atau membela hak hidup janin. Di Amerika Serikat dikenal dua kubu yang disebabkan dari polarisasi perbedaan pandangan dalam aborsi yang disebut sebagai pro-live (kontra terhadap aborsi) dan pro choice (pro terhadap aborsi).
Keadaan menjadi sangat memanas dan membingungkan pada saat kubu pro dan kontra tersebut bersaing atas sudut pandang mereka dengan mengatasdasari “Hak Asasi Manusia”. Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia yang ”diperoleh” dan dibawa secara bersamaan dengan kelahirannya dalam hidup masyarakat. Hak ini terdapat pada manusia tanpa membedakan ras, bangsa, agama, jenis kelamin, dan kelompok karena itu bersifat asasi dan universal.
Pengaturan Aborsi Menurut Hukum Internasional
Pengertian aborsi menurut World Health Organization (WHO) atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah sebuah operasi atau prosedur untuk mengakhiri kehamilan atau janin yang tidak dapat hidup, Lalu menurut Black’s Law Dictionary, aborsi adalah keguguran dengan keluarnya embrio yang tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan atau provokasi manusia. Pada setiap negara di dunia ini memiliki hukum nasionalnya masing-masing, salah satunya adalah aturan mengenai aborsi. Aturan mengenai aborsi di Prancis pada awalnya disahkan oleh Law No. 75-17 of January 1975 Regarding Voluntary Interruption of Pregnancy, namun sebagian besar aturan terkini dapat ditemukan di Public Health Code atau Kode Kesehatan Masyarakat. Hukum di Prancis mengizinkan perempuan untuk melakukan aborsi hingga akhir dari minggu kedua belas kehamilan, jika sudah lebih dari dua belas minggu maka hukum Prancis hanya mengizinkan melakukan aborsi jika mendapat konfirmasi dari dokter dan setelah berkonsultasi bahwa dengan mengandung hingga waktunya akan membahayakan kesehatan sang ibu, atau terdapat kemungkinan akan bermasalah kesehatan sang anak jika dilahirkan.
Mengenai aborsi di Indonesia sendiri sebenarnya dilarang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 di mana pasal – pasal tersebut menyatakan bahwa aborsi merupakan perbuatan kejahatan dan dapat dipidana. Namun menurut pasal 75 ayat (2) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang selanjutnya disebut UU Kesehatan dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang disebut UU Kesehatan Reproduksi, menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika berindikasi kedaruratan "medis" yang mengancam nyawa ibu dan janin, kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan, serta dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 hari, dihitung dari hari pertama datang bulan terakhir. Dalam Hukum Internasional sebenarnya belum terdapat aturan yang menyatakan secara eksplisit bahwa aborsi merupakan hak asasi manusia. Namun, pernyataan yang paling jelas dan tegas mengenai hak perempuan untuk mengakses aborsi dalam teks perjanjian hak asasi manusia di dalam Protocol on the Rights of Women in Africa atau dikenal juga sebagai African Women’s Protocol yaitu Protokol Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak Rakyat tentang Hak Perempuan di Afrika, yang diadopsi oleh Union Afrika atau Uni Afrika pada 11 Juli 2003. Bertujuan untuk mengisi kesenjangan atau celah dari African Charter on Human and People’s Rights 1981 atau biasa disebut African Charter atau tingkat kesadaran publik.
Protokol tersebut menyatakan: Negara pihak harus mengambil tindakan yang tepat untuk melindungi hak reproduksi wanita dengan mengizinkan aborsi medis dalam kasus-kasus seperti kekerasan seksual, pemerkosaan, inses, dan di mana kondisi kehamilan yang berlanjut membahayakan kesehatan mental dan fisik dari sang ibu atau kehidupan sang ibu atau janinnya. African Women’s Protocol pada saat itu merupakan satu-satunya instrumen HAM yang mengikat secara hukum yang menyatakan bahwa aborsi merupakan hak asasi manusia dan meyakinkan bahwa hak reproduksi wanita adalah hak asasi manusia.
Terobosan yang terjadi pada tahun 2008 mengenai hak perempuan untuk aborsi dikeluarkan pada 16 April 2008 oleh Parliamentary Assembly of the Council of Europe yang mewakili 47 negara bagian Eropa, yang kebanyakan dari anggota parlemen mengadopsi sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Committee on Equal Opportunities for Women and Men yang berjudul ‘Access to Safe and Legal Abortion in Europe’ atau disebut juga ‘the Report’. Yang di mana the Report tersebut memanggil negara-negara anggota untuk mendekriminalisasi aborsi, menjamin hak perempuan untuk melakukan aborsi yang aman dan legal, dan mengadopsi strategi dan kebijakan kesehatan seksual dan reproduksi, seperti akses untuk kontrasepsi dengan biaya yang masuk akal dan jenis yang sesuai. Selain itu, menurut General Comment No. 36 (2018) on article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) on the right to life menyatakan bahwa anggota negara bagian harus menyediakan akses yang aman, legal, dan efektif untuk aborsi di mana kehidupan dan kesehatan wanita hamil berada dalam bahaya, dan di mana kehamilan tersebut akan menyebabkan wanita hamil sakit atau menderita, terutama jika kehamilan tersebut hasil dari pemerkosaan atau inses.
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) adalah perjanjian hak asasi manusia yang secara khusus menegaskan hak-hak reproduksi wanita. Terdapat dua pasal di dalam CEDAW secara khusus dapat dibilang mendukung hak asasi perempuan untuk melakukan aborsi, yaitu: pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan (b). Pada pasal 12 ayat (1) yang berbunyi:
“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on a basis of equality of men and women, access to health care services, including those related to family planning.”
Dalam pasal ini, Komite CEDAW memberi mandat kesetaraan dalam layanan kesehatan dan mencirikan “penolakan prosedur medis yang hanya dibutuhkan oleh wanita, seperti aborsi, sebagai diskriminasi jenis kelamin”, menunjukkan bahwa kurangnya hak aborsi merupakan layanan kesehatan yang tidak setara. Sedangkan pasal 14 ayat (2) huruf (a) dan (b) yang berbunyi:
“States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to such women the right: (a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all levels; (b) To have access to adequate health care facilities, including information, counselling and services in family planning.”
Pada intinya ketentuan tersebut mengharuskan wanita di daerah pedalaman untuk mendapat hak dan manfaat dari pengembangan atas layanan perawatan kesehatan. Menurut General Comment No. 36 Article 6 ICCPR ketentuan CEDAW tersebut secara implisit dapat diartikan sebagai memberi jaminan kesehatan wanita terhadap reproduksi yang mana dijelaskan dalam kata family planning atau penyuluh keluarga berencana. Kemudian dalam Article 12 (1) of the The Committe on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) mengakui hak setiap orang menikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang bisa dicapai. Aturan tersebut dengan tegas mengkonfirmasi hak perempuan atas kesehatan dan badan pengawas dari perjanjian tersebut telah menafsirkan dan menerapkan hak tersebut dalam konteks aborsi. The Beijing Platform for Action atau Platform Aksi Beijing, muncul dari United Nations Fourth World Conference on Women yang diadakan pada tahun 1995, mengamati bahwa "kemampuan wanita untuk mengendalikan kesuburan mereka sendiri merupakan dasar yang penting untuk menikmati hak-hak lainnya".
Legalitas Hukuman Mati Terhadap Orang yang Melakukan Aborsi Dalam Hukum Internasional Hak Asasi Manusia
Legalitas hukuman mati di dalam hukum internasional dipertanyakan karena terdapatnya hukuman mati atas tindakan aborsi di beberapa negara, yang hukuman tersebut merupakan pelanggaran dari HAM internasional. Hak asasi manusia internasional sendiri adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Mereka dilindungi oleh perjanjian hak asasi manusia internasional dan prinsip – prinsip hukum internasional yang sudah lama ditetapkan. UDHR menetapkan hak asasi manusia sebagai "standar umum dari pencapaian untuk semua orang dan semua bangsa". Kegagalan untuk memberikan perlindungan yang menghargai martabat yang melekat dari mereka yang dihukum sampai mati, merupakan pelanggaran dari standar internasional. Standar internasional yang dimaksud di sini ialah yang melarang penyiksaan atau segala bentuk kekejaman, biadab, atau perlakuan atau hukuman yang merendahkan. Larangan penyiksaan adalah norma yang harus ditaati yang ditetapkan, tanpa syarat atau pengecualian, dalam instrumen dasar hak asasi manusia, yaitu UDHR, beserta 2 (dua) ketentuan ICCPR, dan berbagai instrumen HAM regional. Menurut hukum internasional saat ini tidak ada larangan yang absolut mengenai penerapan hukuman mati yang mengikat semua negara di dunia. Sebagai negara yang mengakui dan menghormati HAM beberapa diantaranya menyetujui untuk tidak menjatuhkan hukuman mati di dalam keadaan apapun. Meski begitu, masih terdapat sebagian kecil negara yang tetap mempertahankan hukuman mati dan menegaskan legitimasi, legalitas, dan efektifitasnya. Namun, bahkan untuk negara-negara yang menjatuhkan hukuman mati, terdapat pembatas hukum internasional atas kejahatan dan kepada siapa yang dapat dijatuhi hukuman mati, serta prosedur yang harus diikuti jika hukuman mati akan diizinkan berdasarkan hukum internasional. Menurut ICC Statute, kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati hanya merupakan kejahatan yang paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional secara keseluruhan, yaitu: kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa aborsi bukan merupakan kejahatan yang luar biasa dan merugikan banyak orang yang sehingga dapat dihukum mati, mengingat pada tahun 1948, PBB menyatakan di dalam pasal 3 UDHR bahwa “semua orang memiliki hak untuk hidup, kemerdekaan dan keamanan seseorang”. Dan di dalam pasal 6 ayat (1) dari ICCPR memberikan: “Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun akan semena-mena kehilangan nyawanya”. Hukuman mati tidak pernah konsisten dengan prinsip hak asasi manusia yang mendasar, yaitu hak untuk hidup sesuai dengan Pasal 3 UDHR yang menyatakan bahwa kehidupan adalah hak asasi manusia, maka dapat dikatakan bahwa hukuman mati yang merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, karena setiap orang di seluruh penjuru dunia memiliki hak yang melekat di dalam dirinya yang tidak dapat direnggut oleh siapapun kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Apalagi dihukum mati dengan alasan melakukan aborsi.
Jerat Hukum Bagi Bidan yang Membantu Aborsi
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Berdasarkan ketentuan di atas, dapat kita lihat bahwa UU Kesehatan tidak membedakan hukuman pidana bagi ibu si bayi maupun bidan yang membantu aborsi. Ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Merujuk pada ketentuan dalam KUHP, si bidan dapat dihukum dengan Pasal 349 dan Pasal 348 KUHP:
Pasal 349 KUHP:
“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”
Pasal 348 KUHP:
(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Karena sudah ada ketentuan yang mengatur lebih khusus yaitu UU Kesehatan, maka yang berlaku adalah ketentuan pidana dalam UU Kesehatan bagi si bidan. Ini berarti si bidan dapat dihukum karena melanggar Pasal 75 UU Kesehatan dengan ancamana hukuman sebagaimana terdapat dalam Pasal 194 UU Kesehatan yang telah disebutkan di atas.
Peduli Hak Janin
Kelekatan ibu dengan janinnya disusun atas dasar data nasional mengenai tingginya angka kematian pada ibu melahirkan. Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN dengan Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi, yakni sebanyak 305 jiwa dari 100.000 kelahiran. Data ini menunjukkan bahwa dalam setiap 6 jam, ada satu ibu yang meninggal pada saat melahirkan. Sepanjang tahun 2018, di Kabupaten Purwakarta khususnya, terdapat 32 orang ibu meninggal pada saat melahirkan. Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs), mengurangi AKI merupakan target yang harus dicapai oleh pemerintah. Akan tetapi tingginya angka kematian ini semakin mengkhawatirkan, dan target SDGs dalam penurunan angka kematian ibu saat melahirkan semakin sulit dicapai.
Tingginya angka kematian ibu melahirkan dapat terjadi karena banyak hal. Penyebab pertama berkaitan dengan kondisi kesehatan ibu dan janin itu sendiri. Kondisi kesehatan ibu yang kurang baik dapat menimbulkan kematian saat melahirkan, seperti adanya tekanan darah yang tinggi selama kehamilan atau pada saat proses persalinan, mengidap penyakit tertentu (yang disebabkan karena bakteri, virus, atau gen), pendarahan, placenta previa, dan hal lainnya. Begitupula dengan kondisi kesehatan janin juga dapat menimbulkan kematian bagi ibu. Penyebab kedua adalah kondisi pada saat melahirkan. Pendarahan, eclampsia, infeksi, persalinan macet, dan komplikasi keguguran dapat menjadi penyebab bagi AKI, terutama jika terjadi di daerah-daerah yang minim fasilitas medisnya. Hal ini tentunya berkaitan erat dengan kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah, yakni mengenai kebersihan persalinan dan pasca persalinan. Sementara itu, di sisi budaya, kita bisa melihat adanya ketimpangan dalam peran gender. Sebagaimana yang banyak ditemukan, terutama di daerah tertinggal, keputusan untuk memilih jenis persalinan sering kali ditentukan oleh suami dan keluarga pihak laki-laki, yang belum tentu sesuai dengan saran bidan atau dokter kandungan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memilih jenis persalinan yang sesuai dengan kondisi kehamilannya.
Dari berbagai penyebab yang telah dijelaskan sebelumnya, perlu pendekatan baru untuk melengkapi pendekatan medis yang telah dilakukan selama ini. Pendekatan psikologis menekankan pada bagaimana orang tua mengembangkan kelekatan psikologis dengan janin, yang dikenal dengan istilah Maternal Fetal Attachment. Adanya interaksi antara orangtua dan janin yang mencerminkan kualitas perasaan dan perilaku emosional positif, yang dapat berdampak pada penguatan kesehatan fisik dan mental ibu dan janin. Sayangnya, pengetahuan ibu hamil mengenai perlunya membangun dan meningkatkan ikatan psikologis antara ibu dan janinnya masih kurang. Banyak ibu yang belum memahami bahwa terdapat ikatan antara ibu dengan janin, yang saling mempengaruhi. Ibu yang banyak memiliki perasaan positif selama kehamilannya akan lebih terjaga kesehatannya. Selain itu, perasaan positif membuat janin merasa tenang berada di dalam kandungan, menyerap makanan secara sempurna, bertumbuh dan berkembang secara optimal. Sementara ibu yang merasa tertekan dan diliputi emosi negatif selama kehamilannya, akan lebih sering mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Dampak dari emosi negatif ibu juga turut dirasakan oleh janin, yakni membuat janin merasa gelisah dan cemas, sehingga akan memengaruhi penyerapan makanan, yang tentunya akan berdampak pada tumbuh kembang janin.
Hak-hak Keperdataan Janin dalam Hukum Islam
Menurut hukum Islam, misalnya penetapan keabsahan status anak didasarkan pada rentang usia perkawinan dan kelahiran. Keabsahan nasab anak dapat diketahui dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi saat ini. Bahkan, citra anak dalam kandungan dapat diamati melalui rekaman teknologi medis secara akurat. Berdasar perspektif hukum, memicu pertanyaan sejauh mana hukum positif memandang eksistensi janin sebagai subjek hukum terutama dalam bidang hukum perdata. Selain itu juga bagaimana fikih klasik mendiskusikan hal tersebut, misalnya dalam aspek kewarisan, wasiat, dan wakaf. Pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk dijawab, mengingat eksistensi janin ini lebih tampak dengan topangan teknologi mutakhir. Dengan demikian, eksistensinya dalam lalu lintas hukum perdata tidak dapat dipandang sebelah mata. Isu tentang anak ini merupakan salah satu topik pembahasan dalam berbagai literatur Islam klasik, baik dari perspektif ilmu kedokteran klasik, psikologi, pendidikan, dan bahkan hukum Islam. Beberapa literatur tersebut di antaranya yakni: (1) Kitāb Khalq al-Janīn wa Tadbīr al-Ḥabālā wa-al-Maūlūdīn karya  'Arīb bin Sa'īd al-Qurṭubī; (2) Kitāb Tadbīr al-Ḥabālā wa-al-Aṭfal karya Aḥmad bin Muḥammad bin Yaḥyā al-Baladī; dan (3) Tuḥfat al-Mawdūd fi Aḥkām al-Mawlūd karya Ibn Qayyim al-Jauziyya. Kitab-kitab tersebut merupakan karya-karya klasik dengan multiperspektif. Buktinya kitab-kitab ini berisi berbagai pembahasan seputar perkembangan anak mulai dari embriologi, perawatan wanita hamil, hingga persalinan, dan pengobatan bayi, baik dari sudut pandang biologi, psikologi maupun pendidikan.
Hak Wasiat Janin dalam Fikih
Tidak jauh berbeda dengan kewarisan, bentuk perlindungan hukum Islam tentang pewasiatan atas hak-hak janin adalah dengan meletakkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh janin tersebut. Diskusi tentang wasiat dan waris dalam literatur fikih sering dibahas bersama atau berurutan satu sama lain. Hal ini karena keduanya memiliki persamaan, di antaranya adalah dalam syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat menerima hak wasiat ataupun waris. Janin memiliki hak wasiat seperti halnya dalam hak menerima waris, apabila sudah dapat dipastikan nasabnya. Pada hak waris, apabila janin belum terkonfirmasi sebagai keturunan yang sah dari pewaris maka tidak dapat dilangsungkan proses pewarisan antara pewaris dan janin tersebut. Pengaturan dalam hal wasiat, janin juga harus memiliki status hukum yang sah bahwa janin tersebut tersambung nasabnya kepada bapaknya. Karena apabila nasab janin terhalang atau terputus oleh satu hal seperti li’ān maka wasiat terhadap janin dianggap batal. Seperti yang disebutkan dalam al-Mugni, apabila diwasiatkan kepada anak dalam kandungan seorang perempuan dengan suaminya atau tuannya (apabila perempuan tersebut seorang hamba sahaya), maka wasiat tersebut sah untuk dilakukan dengan syarat kepastian nasab anak tersebut. Apabila nasabnya terhalang oleh li’ān maka wasiat tidak sah dilakukan karena kepastian nasab yang disyaratkan tidak terpenuhi. Syarat kedua adalah adanya kepastian keberadaan janin. Ulama Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah mensyaratkan kepastian keberadaan janin ketika dilangsungkannya wasiat, sedangkan sebagian lain menyaratkannya ketika kematian yang memberi wasiat. Hal ini berkaitan dengan batas bawah dan batas atas umur kehamilan.
Adapun kaitannya dengan batas minimal usia kehamilan, para ulama Ḥanafiyyah, Syāfi’iyyah, dan Ḥanābilah berpendapat bahwa apabila kehamilan berlangsung kurang dari jangka waktu enam bulan dari berlangsungnya wasiat (baik masih dalam hubungan perkawinan atau tidak), maka janin tersebut berhak untuk mendapatkan hak wasiat. Apabila janin dilahirkan dalam jangka waktu enam bulan lebih dan masih dalam hubungan perkawinan, maka janin tidak berhak atas wasiat. Hal ini karena adanya kemungkinan awal kehamilan terjadi setelah wasiat berlangsung, sedangkan apabila terlahir dalam jangka waktu enam bulan dan tidak dalam hubungan perkawinan maka janin berhak atas wasiat.
Berkaitan dengan batas maksimal usia kehamilan yang dapat diberikan wasiat, ada dua pendapat yang berbeda. Ulama Ḥanafiyyah berpendapat, apabila seorang ibu mengandung janin kurang dari dua tahun dan tidak dalam satu hubungan perkawinan maka janin tersebut berhak atas wasiat. Sementara pendapat paling terkenal di kalangan ulama Syāfi’iyyah dan satu pendapat lain dari kalangan Ḥanābilah menyatakan, bahwa seorang perempuan apabila mengandung janin kurang dari jangka waktu empat tahun dan ia tidak dalam hubungan perkawinan maka janin tersebut berhak atas wasiat. Sama halnya dengan waris, batas minimal usia kehamilan menjadi syarat utama yang menentukan keabsahan wasiat.
Hak Wakaf Janin dalam Fikih
Pendapat lain dalam kalangan Ḥanafiyyah adalah apabila janin dilahirkan kurang dari jangka waktu enam bulan sejak barang wakaf menghasilkan sesuatu, maka janin tersebut tidak berhak atas sesuatu yang dihasilkan dari benda wakaf tersebut. Hal ini karena janin dalam kandungan tidak masuk dalam kategori yang membutuhkan. Begitu juga nafkah ibu yang mengandung tidak dialokasikan kepada janin yang di kandungannya. Apabila janin dilahirkan dua tahun sejak suatu harta diwakafkan kepadanya, lalu pemberi wakaf (wāqif) meninggal tanpa memberikan penjelasan tentang wakafnya kepada keluarga yang ditinggalkan serta rentang waktu yang cukup untuk klarifikasi, atau apabila wāqif menceraikan ibu yang mengandung janin tersebut setelah terjadinya proses wakaf maka janin dalam hal ini berhak atas barang wakaf yang diberikan oleh wāqif dan apa yang dihasilkan dari barang yang diwakafkan. Begitu juga apabila janin dilahirkan dalam jangka waktu kurang dari dua tahun sejak terjadinya proses wakaf dan wakaf dilakukan di atas ketentuan syara’, yaitu perceraian yang dikarenakan haramnya berhubungan selama masa ‘iddah. Dengan demikian maka dalam hal ini janin dianggap ada dan berhak atas sesuatu yang diwakafkan kepadanya dan sesuatu yang dihasilkan dari barang wakaf tersebut.
Kalangan Mālikiyyah berpendapat bahwa hukum diperbolehkannya wakaf terhadap janin adalah mutlak dan tidak berasal dari hal lain. Dengan kata lain, hukum asal wakaf terhadap janin adalah benar dan sah (ṣaḥiḥ). Golongan ini tidak membenarkan kepemilikan janin terhadap barang yang diwakafkan sebelum kelahirannya. Oleh karena itu, barang yang diwakafkan kepadanya dan segala macam yang dihasilkannya ditangguhkan hingga kelahiran janin. Apabila janin terlahir dalam keadaan meninggal atau meninggal sejak masih dalam kandungan, maka wakaf dikembalikan kepada wāqif atau kepada ahli warisnya atau wakaf ini batal. Para ulama Mālikiyyah berdasar pada argumen bahwa hak kepemilikan janin atas wakaf menjadi sah di masa yang akan datang (ketika ia sudah dilahirkan), meski ketika wakaf dilangsungkan janin masih belum mencukupi syarat untuk terlibat dalam suatu transaksi kepemilikan atas suatu harta. Menanggapi pendapat kalangan Mālikiyyah dalam kaitannya dengan hukum asal wakaf terhadap janin, kalangan Syāfi’iyyah dan sebagian dari kalangan Ḥanābilah berpendapat bahwa hukum asal wakaf terhadap janin adalah tidak sah. Hal ini seperti seseorang mengatakan, “aku mewakafkan barang ini untuk yang akan lahir dari kandunganku”. Akan tetapi diperbolehkan jika wakaf terhadap janin dengan mengikuti yang lainnya, yakni apabila redaksinya, “aku mewakafkan barang ini kepada anak-anakku dan keturunannya”, atau “aku mewakafkan barang ini kepada anak-anakku” dan ternyata ia tidak memiliki keturunan. Mereka berargumen bahwa wakaf adalah kepemilikan dan janin belum memenuhi syarat untuk terlibat dalam sebuah transaksi kepemilikan. Berbeda dengan wasiat dan waris, wakaf adalah sebuah transaksi kepemilikan yang berkaitan dengan masa transaksi itu dibuat, bukan sebuah transaksi kepemilikan yang berkaitan dengan masa yang akan datang layaknya wasiat dan waris.
Pusaka Anak Zina, dan Anak Li’an
Dalam pokok hukum Islam waris-mewarisi adalah karena hubungan perkawinan dan hubungan nasab. Seorang suami isteri dapat waris-mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang dibenarkan oleh hukum Islam, sebagai hak yang diperoleh karena perkawinan tersebut. Hubungan nasab seorang anak dengan ayah dalam hukum Islam juga ditentukan oleh sah dan tidaknya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak itu di samping ada atau tidaknya pengakuan ayah terhadap anak tersebut.
Kalau hubungan nasab ayah dan anak tersebut sah maka antara ayah dan anak dapat waris-mewarisi. Ada dua hubungan anak dan ayah tidak diakui secara hukum, yaitu anak zina. Anak zina ialah anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dengan wanita tanpa nikah. Anak yang lahir karena hubungan tanpa nikah tersebut disebut walad ghairu syar’iy, dan laki-laki yang menimbulkan kandungan itu disebut ab ghairu syar’iy. Anak ghairu syar’iy atau anak zina tadi tidak ada hubungan darah dengan Ab ghairu syar’iy menurut hukum, karenanya tidak ada hubungan waris mewarisi. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan darah dengan ibu dan antara keduanya dapat waris-mewarisi.
Demikian pula anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan kerabat ibunya, yang berarti juga mempunyai hubungan ahli waris.
Semua ulama empat madzhab sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Karena nasab itu mulia dan dimuliakan, sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia (yaitu nasab) tidak akan bisa disebabkan karena sesuatu yang keji dan haram (zina), sedang menurut si’ah anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya sehingga tidak dapat pula mewarisinya.
= Referensi =
Taurhynchus leonides
Taurhynchus leonides adalah spesies lalat yang tergolong famili Asilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari genus Taurhynchus, ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini mempunyai insting predator yang agresif dan makanannya utamanya adalah serangga lain.
Tom Skerritt
Thomas Roy Skerritt adalah seorang aktor Amerika Serikat yang telah muncul di lebih dari 40 film dan lebih dari 200 episode televisi sejak tahun 1962. Ia dikenal karena peran filmnya di M*A*S*H, Alien, The Dead Zone, Top Gun, A River Runs Through It, and Up in Smoke, dan serial televisi Picket Fences. Skerritt telah mendapatkan beberapa nominasi dan penghargaan, termasuk memenangkan Primetime Emmy Award untuk Aktor Utama Luar Biasa dalam Serial Drama pada tahun 1993 untuk Picket Fences.
Sejak 1988, ia telah membagi kehidupan rumah tangganya antara rumahnya di Danau Washington di pinggiran kota Seattle, Washington, dan rumah kedua di Pulau Lopez di Kepulauan San Juan.
Istri pertama Skerritt, Charlotte, adalah ibu dari tiga anak Skerritt yang lebih tua. Istri keduanya, Sue, mengoperasikan tempat tidur dan sarapan di Seattle. Skerritt dan dia memiliki satu anak, Colin. Skerritt memiliki satu putri, Emi, dengan istrinya saat ini, Julie Tokashiki.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (disingkat DPRD Rejang Lebong) lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. DPRD Rejang Lebong memiliki 30 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.
Komposisi Anggota
Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam dua periode terakhir.
Daerah Pemilihan
Pada Pemilu 2019, pemilihan DPRD Kabupaten Rejang Lebong dibagi kedalam 4 daerah pemilihan (dapil) sebagai berikut:
Daftar Anggota
Berikut adalah daftar anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong periode 2019-2024.
Subaru Sambar
Subaru Sambar adalah salah satu jenis mobil yang dikeluarkan oleh perusahaan mobil Jepang, Subaru. Mobil ini diproduksi dari tahun 1961 hingga 2012 oleh Subaru. Mobil Subaru Sambar merupakan mobil jenis minivan (mikrovan) dan truk pikap (truk mini Jepang/truk Kei).
Sejarah
Mobil Subaru Sambar generasi pertama dibuat oleh Shinroku Momose. Sejak generasi pertama hingga generasi keenam, mobil ini diproduksi oleh Fuji Heavy Industries (Subaru). Namun mulai dari generasi ketujuh hingga sekarang (kedelapan), Subaru Sambar merupakan produksi truk Daihatsu/Toyota yang diberi label ulang (rebadging).
Generasi
Ada 6 generasi Subaru Sambar yang diproduksi oleh Subaru.
Data dan spesifikasi
Berikut ini spesifikasi model Subaru Sumbar dari generasi 1-6.
Laphria auroria
Laphria auroria adalah spesies lalat yang tergolong familia Asilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari genus Laphria, ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini mempunyai insting predator yang agresif dan makanannya utamanya adalah serangga lain.
Ryuji Tabuchi
Ryuji Tabuchi adalah pemain sepak bola asal Jepang.
The Dead Zone (film)
The Dead Zone adalahvsebuah film thriller fiksi ilmiah Amerika Serikat tahun 1983 yang disutradarai oleh David Cronenberg. Skenarionya, oleh Jeffrey Boam, didasarkan pada novel 1979 dengan judul yang sama karya Stephen King. Film ini dibintangi oleh Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Martin Sheen, Anthony Zerbe, dan Colleen Dewhurst. Walken memerankan seorang guru sekolah, Johnny Smith, yang terbangun dari koma dan mendapati dirinya memiliki kekuatan psikis.
The House of 72 Tenants
The House of 72 Tenants (七十二家房客) adalah sebuah film Hong Kong tahun 1973 garapan Chor Yuen. Film tersebut adalah sebuah remake dari film Tiongkok tahun 1963 bernama sama. Film tersebut adalah film box office papan atas tahun 1973 di Hong Kong, melampaui Enter the Dragon karya Bruce Lee.
The Dead Zone (film)
Film ini mendapat ulasan positif. Novel ini juga mengilhami serial televisi dengan nama yang sama di awal tahun 2000-an, yang dibintangi oleh Anthony Michael Hall, episode percontohan berdurasi 2 jam yang meminjam beberapa ide dan perubahan yang digunakan dalam film 1983.
Euophrys bifoveolata
Euophrys bifoveolata adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Salticidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Euophrys dan ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1905 oleh Tullgren.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Argentina.
Pengurapan orang sakit
Pengurapan Orang Sakit adalah sakramen penyembuhan yang kedua. Dalam sakramen ini seorang imam mengurapi orang yang sakit dengan minyak yang khusus diberkati untuk upacara ini. "Pengurapan orang sakit dapat dilayankan bagi setiap umat beriman yang, karena telah mencapai penggunaan akal budi, mulai berada dalam bahaya yang disebabkan sakit atau usia lanjut" (kanon 1004; KGK 1514). Baru menderita sakit ataupun makin memburuknya kondisi kesehatan membuat sakramen ini dapat diterima berkali-kali oleh seseorang.
Dalam tradisi Gereja Barat, sakramen ini diberikan hanya bagi orang-orang yang berada dalam sakratul maut, sehingga dikenal pula sebagai "Pengurapan Terakhir", yang dilayankan sebagai salah satu dari "Ritus-Ritus Terakhir". "Ritus-Ritus Terakhir" yang lain adalah pengakuan dosa (jika orang yang sekarat tersebut secara fisik tidak memungkinkan untuk mengakui dosanya, maka minimal diberikan absolusi, yang tergantung pada ada atau tidaknya penyesalan si sakit atas dosa-dosanya), dan Ekaristi, yang bilamana dilayankan kepada orang yang sekarat dikenal dengan sebutan "Viaticum", sebuah kata yang arti aslinya dalam bahasa Latin adalah "bekal perjalanan".
Giovanni Bonzano
Giovanni Vincenzo Cardinal Bonzano PIME adalah seorang kardinal Gereja Katolik Roma Italia. Ia menjabat sebagai Delegasi Apostolik untuk Amerika Serikat dari 1912 sampai 1922, dan diangkat menjadi kardinal pada 1922.
Tanggul Wetan, Tanggul, Jember
Tanggul Wetan adalah kelurahan di kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, Indonesia.
2005 UF7
2005 UF7 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Amor, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.585, sementara magnitudo mutlaknya adalah 26.5.
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Bandar Udara Oecusse
Bandar Udara Internasional Oé-Cusse Rota Da Sândalo adalah salah satu bandar udara yang berada di enklave Timor Leste, Oecusse dengan ketinggan 0 meter dari permukaan laut.
Bandara ini dibangun kembali pada 2015 dan diresmikan oleh Presiden Timor Leste Francisco Guterres pada 18 Juni 2019 untuk melayani rute domestik dan internasional.
Saptawara
Saptawara adalah nama dari sebuah pekan atau minggu yang terdiri dari 7 hari, dalam budaya Jawa dan Bali.
Nama hari-harinya adalah: Raditya – Soma – Anggara – Budha – Wrespati – Sukra – Saniscara1/Tumpek2
Penggunaan
Dalam budaya Jawa dan Bali satu minggu belum tentu terdiri dari tujuh hari, tetapi berkisar dari dua hari sampai sepuluh hari:
Tsuyoshi Furukawa
Tsuyoshi Furukawa adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Karier
Tsuyoshi Furukawa pernah bermain untuk Otsuka Pharmaceutical, Consadole Sapporo dan Montedio Yamagata.
Tanytarsus curticornis
Tanytarsus curticornis adalah spesies lalat yang berasal dari genus Tanytarsus dan famili Chironomidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini dapat ditemukan habitatnya di perairan maupun semiperairan.
Dasawara
Nama hari-harinya adalah: Pandita – Pati – Suka – Duka – Sri – Manuh – Manusa – Raja – Dewa – Raksasa
Kretek, Rowokele, Kebumen
Kretek adalah desa di kecamatan Rowokele, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Kretek merupakan desa yang terletak 30 Km pada arah barat Kota Kabupaten Kebumen dan 7 Km dari pusat kecamatan Rowokele dengan luas wilayahnya adalah 406 Ha. Desa ini termasuk strategis karena wilayah selatannya dilewati Jalan Nasional Rute 3 yang meghubungkan Jakarta dengan Yogyakarta. Kultural penduduk masih diwarnai dengan tradisi budaya pedesaan dengan azas kekeluargaan dan gotong-royong, urutan jumlah mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani.
Pembagian Wilayah
Desa Kretek mempunyai 5 Dusun dan sub-dusun sebagai berikut:
Geografi
Desa Kretek secara astronomi terletak pada 70'-80' LS dan 109'-110' BT. Letak ketinggian Desa Kretek sebelah selatan + 39 di atas permukaan laut. Kondisi topografi wilayah Desa Kretek adalah dataran rendah bergelombang dan sebagian kecil wilayah utara berupa perbukitan serta sebagian kecil perbukitan]] kapur di selatan. Wilayah selatan desa ini dibelah oleh Sungai Kretek. Sedangkan diwilayah timur terdapat Sungai Bantar atau Sungai Giyanti mengalir dari utara ke selatan. Adapun untuk jenis tanah Desa Kretek bejenis tanah lempung merah disebelah utara sedangkan lempung putih/ tanah cadas ada di sebelah selatan. Iklim Desa Kretek sebagaimana Desa-desa yang lain di Indonesia beriklim tropis yaitu enam bulan musim penghujan dan enam bulan musim kemarau,hal ini mempunyai pengaruh langsung terhadap musim tanam di Desa.
Sejarah
Desa Kretek adalah penggabungan dari 2 (dua) desa yaitu Desa Kretek (Panetusan) dan Desa Wanakerta yang dilaksanakan sekitar tahun 1930. Ibu kota Desa Kretek terletak di Dekat Jalan raya dan untuk Ibu Kota Desa Wanakerta terletak di Dusun Wanakerta. Pendiri Desa Wanakerta adalah ''Ki. Maryan Wanadiwirya anak dari Ki. Cablaka'' dari istri yang pertama, yang pada zaman dahulu desa Wanakerta masih berupa hutan dan tempat para Perampok, Maling, Kecu dll. Ki. Maryan Wanadiwirya menaklukan para Perampok, Maling, Kecu dll yang akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya diangkat lurah di Tlatah Wanakerta, syahdan untuk mengairi tanah tegalan Pemerintah Kolonial Belanda merencanakan Saluran Irigasi (di Daerah Bendung Jlegong) agar tanah tegalan bisa berubah fungsi menjadi sawah.
Akan tetapi rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan karena lokasi saluran melewati batu hitam, dimana batu hitam tersebut tidak bisa diledakan dengan dinamit, akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya dengan ketekunannya tiap hari dengan mentatah batu hitam dengan hanya berbekal satu sisir pisang dan bekong berisi air akhirnya air bisa melewati lokasi batu hitam dan akhirnya Ki. Maryan Wanadiwirya berujar “Barang siapa ikut menikmati air yang berasal dari Bendung Jlegong maka daerah tersebut menjadi reh-rehan (wilayah) Wanakerta”, akhirnya pemerintah kolonial Belanda membuka daerah perkebunan Tebu yang mendapatkan suplai air dari Saluran Irigasi Jlegong dan atas jasa-jasanya Ki. Maryan Wanadiwirya diangkat menjadi Glondong yang mempunyai wilayah tidak dikenai pajak (Glondong versi pemerintahan Kolonial Belanda). Tahun 1930 Desa Wanakerta bergabung dengan Penatusan Kretek yang bernama Desa Kretek.
Pemegang Kepala Desa Wanakerta
Pemegang Kepala Desa Kretek
Minggu (satuan)
Minggu atau pekan merupakan satuan waktu yang sama dengan tujuh hari. Sistem "minggu" digunakan sebagai suatu sistem jangka waktu yang baku di berbagai belahan dunia. Sistem ini terutama digunakan untuk menentukan waktu kerja dan waktu cuti (selanjutnya disebut hari kerja dan akhir pekan), serta waktu untuk beribadah atau sembahyang. Dalam bahasa Indonesia, nama-nama hari adalah Minggu/Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.
Penentuan tujuh hari dalam seminggu pada masa modern dapat ditelusuri ke zaman kejayaan Babilonia. Orang-orang Babilonia menggunakan sistem 7 hari tersebut dalam penanggalan mereka, sementara beberapa kebudayaan kuno lainnya memiliki jumlah hari dalam seminggu yang berbeda-benda, seperti 10 hari di Mesir Kuno dan delapan hari bagi bangsa Etruria. Sistem 8 hari tersebut diadopsi oleh bangsa Romawi Kuno pada awalnya, tetapi mereka kemudian mengubahnya menjadi sistem 7 hari, yang kemudian menyebar ke daratan Asia Barat dan wilayah pesisir Laut Tengah bagian barat. Pada tahun 321 M, Kaisar Konstantinus Agung secara resmi mengeluarkan dekret penggunaan sistem 7 hari dalam seminggu di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi, disamping menetapkan hari Minggu sebagai hari libur. Sistem ini kemudian menyebar ke seluruh daratan Eropa, lalu ke seluruh dunia.
Penentuan hari pertama dan terakhir dalam seminggu sangat tergantung dengna budaya dan penetapan pemerintah setempat, meskipun hampir semua negara di seluruh dunia menentukan bahwa hari pertamanya jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari Senin. Standar ISO 8601, hampir seluruh Eropa, Tiongkok, Amerika Tengah bagian selatan, Asia Tengah, dan sebagainya mengawali pekan pada hari Senin. Sebagian besar negara di Timur Tengah mengawalinya pada hari Sabtu. Sementara Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Brasil, Amerika Utara, dan negara-negara lainnya mengawali pekan pada hari Minggu.
Sambi, Arut Utara, Kotawaringin Barat
Sambi adalah sebuah nama desa di wilayah Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Minggu (satuan)
Istilah "minggu" atau "pekan" juga tidak terbatas pada satuan baku belaka, tetapi juga pada perayaan-perayaan tertentu yang berlangsung selama sekitar seminggu (kira-kira 7 hari, tidak perlu pas). Perayaan tersebut misalnya Pekan Suci dalam liturgi Katolik, Minggu Emas di Tiongkok dan Jepang, serta minggu-minggu kesadaran yang dicanangkan oleh organisasi tertentu untuk meninggkatkan kesaran masyarakat akan suatu masalah.
Nama
Asal kata minggu (dari bahasa Portugis domingo) yang berarti tujuh hari memiliki akar kata yang sama dengan hari Minggu. Dalam bahasa Indonesia modern, istilah tersebut lazim digunakan untuk merujuk baik pada satuan waktu 7 hari maupun nama harinya.
Kata pekan awalnya memiliki arti 'pasar'. Awalnya, pasar (pekan) hanya dibuka pada hari tertentu sesuai namanya. Jarak antara pasar buka hingga buka lagi yang menjadi makna baru kata pekan, yaitu 'rentang tujuh hari'.
Definisi dan durasi
Pada zaman modern, satu minggu didefinisikan sebagai tujuh hari sehingga
Kalau dilihat menurut kalender Gregorius,
Dalam tahun rata-rata Gregorius, ada 365,2425 hari sehingga ada tepat 52 71⁄400 atau 52,1775 minggu. Dalam 400 tahun Gregorius terdapat 20.871 minggu. Hal ini berarti bahwa tanggal 7 September adalah hari Thursday (sama dengan hari pada tanggal 7 September 2023).
Nama hari dalam seminggu
Di Indonesia, nama hari-hari dalam seminggu adalah berikut:
Dalam budaya Jawa dan Bali, satu minggu belum tentu terdiri dari tujuh hari, tetapi berkisar dari dua hari sampai sepuluh hari:
Dalam bahasa Sanskerta/Jawa, satu minggu yang terdiri dari tujuh hari terdiri dari hari-hari berikut:
Sementara satu minggu yang terdiri dari lima hari terdiri dari hari-hari berikut:
Final Liga Eropa UEFA 2012
Final Liga Eropa UEFA 2012 akan menjadi pertandingan final bagi Liga Eropa UEFA 2011–12, yang merupakan musim ke-41 bagi penyelenggaraan turnamen antar klub sepak bola di Eropa yang diselenggarakan oleh UEFA, dan menjadi yang ke-3 setelah perubahan nama dari Piala UEFA menjadi Liga Eropa UEFA. Pertandingan diselenggarakan pada 9 Mei 2012 bertempat di Arena Națională, Bucharest, Rumania.
Pada pertandingan ini mempertemukan dua tim dari, Atlético Madrid dengan Athletic Bilbao, yang berakhir dengan kemenangan telak bagi Atletico Madrid dengan skor 3–0, melalui dua gol dari Radamel Falcao dan Diego mencetak satu gol.
Juara kali ini akan bertemu dengan Chelsea, sebagai juara Liga Champions UEFA 2011–12 pada ajang Piala Super UEFA 2012.
Stadion
Arena Națională diumumkan UEFA sebagai tuan rumah Final Liga Eropa pada 30 Januari 2010. Kali ini akan menjadi pengalaman pertama bagi Arena Națională menjadi tuan rumah untuk kejuaraan antar klub di Eropa.