cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Sejarah demokrasi
Sparta
Stabilitas politik Sparta juga berarti bahwa tidak ada perubahan berarti yang dilakukan pada konstitusi. Unsur-unsur oligarkis Sparta bahkan semakin menguat, teristimewa setelah negeri itu bergelimang emas dan perak dari pampasan Perang Persia. Selain itu, seusai Perang Persia, Athena tampil menjadi kuasa terdepan di dunia berbudaya Yunani, dan timbul sengketa antara Sparta dan Athena dalam memperebutkan supremasi. Kenyataan ini memicu timbulnya serangkaian perang yang disebut Perang Peloponesos yang berakhir dengan kemenangan Sparta. Meskipun demikian, Perang Peloponesos menguras habis sumber-sumber daya kedua polis yang bertikai, sehingga Sparta pun tidak berdaya ketika diserang oleh Thebai dalam Pertempuran Leuktra pada 371 SM. Pemerintahan polis-polis Yunani akhirnya berakhir beberapa tahun kemudian, manakala Filipos II dari Makedonia meremukkan sisa-sisa kekuatan negara-negara kota yang saling berseteru di sebelah selatan wilayah kerajaannya.
Athena
Sekalipun bukan salah satu dari demokrasi Yunani perdana, Athena sering kali dianggap sebagai tempat lahirnya demokrasi dan tetap dijadikan titik rujukan bagi demokrasi.
Sebagaimana banyak polis lain, Athena muncul pada abad ke-7 SM dengan pemerintahan yang didominasi oleh kaum bangsawan. Akan tetapi dominasi kaum bangsawan mengakibatkan terjadinya eksploitasi, menciptakan masalah-masalah besar di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Masalah-masalah ini menjadi kian parah pada awal abad ke-6; dan, karena "orang banyak diperbudak oleh segelintir orang, rakyat pun bangkit menentang para pemuka". Pada saat yang sama, berkobar sejumlah revolusi rakyat yang berhasil menumbangkan kekuasaan turun-temurun kaum bangsawan. Salah satu revolusi rakyat ini terjadi di Sparta pada paruh kedua abad ke-7 SM. Perombakan-perombakan konstitusi yang diperjuangkan oleh Likorgos di Sparta menghasilkan sebuah negara hoplites yang memperlihatkan bahwa pemerintahan-pemerintahan turun-temurun dapat diubah dan menuntun kepada kejayaan militer. Selepas kurun waktu pertentangan antara orang kaya dan orang miskin, warga Athena dari seluruh lapisan masyarakat meminta Solon untuk bertindak selaku penengah di antara golongan-golongan yang saling berseteru, dan mendapatkan solusi bagi masalah-masalah mereka yang memuaskan semua pihak.
Solon dan dasar-dasar demokrasi
Solon (ca. 638 – ca. 558 SM), keturunan bangsawan Athena yang tidak begitu kaya ini adalah seorang penyajak lira dan dikemudian hari menjadi seorang pembuat hukum; Plutarkos menyanjungnya sebagai salah seorang dari tujuh begawan dunia kuno. Solon berusaha memuaskan semua pihak dengan cara meringankan penderitaan golongan mayoritas yang miskin tanpa meniadakan hak-hak istimewa golongan minoritas yang kaya. Solon membagi warga Athena menjadi empat golongan masyarakat berdasarkan besar kecilnya penghasilan mereka, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berbeda bagi tiap-tiap golongan. Sebagaimana yang dilakukan Retra di Sparta pada zaman Likorgos, Solon mengesahkan susunan dan fungsi dari lembaga-lembaga pemerintah. Seluruh warga mendapatkan hak untuk menghadiri sidang Eklesia (majelis) dan untuk memberi suara. Pada prinsipnya, Eklesia menjadi lembaga berdaulat yang berwenang meloloskan hukum dan ketetapan, memilih pejabat negara, dan menerima banding dari putusan-putusan terpenting mahkamah. Semua orang kecuali dari golongan termiskin boleh satu kali menjalani masa bakti selama setahun dalam dewan 400 Boule, untuk menyiapkan agenda bagi Eklesia. Jabatan-jabatan pemerintahan tertinggi, yakni jabatan para arkon (magistrat), diperuntukkan bagi para warga dari kedua golongan berpenghasilan tertinggi. Para mantan arkon menjadi anggota Areopagus (Majelis Bukit Ares) yang, sebagaimana Gerousia di Sparta, berwenang memeriksa tindakan-tindakan menyeleweng yang dilakukan oleh lembaga Eklesia yang baru terbentuk dan adikuasa itu. Solon menciptakan suatu sebuah tatanan kelembagaan yang merupakan campuran timokrasi dan demokrasi.
Secara keseluruhan, Solon mereka cipta perombakan-perombakan pada 594 SM untuk mencegah terjadinya kemerosotan politik, ekonomi, dan budi pekerti di Athena kuno, serta mempersembahkan kitab hukum komprehensif yang pertama bagi kota itu. Perombakan-perombakan konstitusi menghasilkan penghapusan perbudakan atas warga Athena oleh warga Athena, menetapkan aturan-aturan untuk menanggulangi secara sah tindakan-tindakan para arkon aristokratis yang melampaui kewenangan mereka, dan menetapkan hak-hak istimewa atas dasar kekayaan produktif bukannya warisan status kebangsawanan yang diperoleh sejak lahir. Beberapa perombakan yang dilakukan Solon mengalami kegagalan dalam jangka pendek, akan tetapi ia sering kali dihargai sebagai peletak dasar-dasar demokrasi Athena.
Demokrasi pada zaman Kleistenes dan Perikles
Meskipun mengentaskan kedudukan ekonomi warga Athena kelas bawah, penataan ulang konstitusi yang dilakukan Solon tidak melenyapkan dominasi kaum bangsawan atas jabatan arkon, jabatan eksekutif utama di Athena. Peisistratos menjadi Tiran Athena sebanyak tiga kali sejak 561 SM dan memerintah sampai wafat pada 527 SM. Sepeninggal Peisistratos, ia digantikan oleh putra-putranya, Hipias dan Hiparkos.
Sesudah tirani runtuh (510 SM) dan sebelum kurun waktu 508–507 SM berakhir, Kleistenes mengajukan usulan perombakan tatanan pemerintahan, dan akhirnya disetujui oleh Eklesia. Kleistenes menata ulang populasi Athena menjadi sepuluh suku, dengan tujuan mengubah dasar organisasi politik dari keberpihakan pada keluarga menjadi keberpihakan politik, serta memperbaiki organisasi ketentaraan. Ia memperkenalkan pula asas kesetaraan hak bagi semua orang, yakni isonomia, dengan cara memperbesar peluang bagi lebih banyak warga untuk meraih kekuasaan. Pada kurun waktu ini, orang-orang Athena untuk pertama kalinya mulai menggunakan kata "demokrasi" (bahasa Yunani: δημοκρατία, demokratia – "pemerintahan rakyat") sebagai sebutan bagi tatanan pemerintahannya yang baru. Pada generasi berikutnya, Athena memasuki zaman keemasannya, menjadi pusat kesusastraan dan seni rupa. Kemenangan bangsa Yunani dalam Perang Persia (499–449 SM) mendorong warga termiskin Athena (yang ikut serta berjuang dalam perang itu) menuntut hak yang lebih besar untuk dilibatkan dalam tata kelola kota mereka. Pada akhir era 460-an, Efialtes dan Perikles memimpin radikalisasi kekuasaan yang menggeser perimbangan kekuasaan secara mutlak ke sisi golongan termiskin dalam masyarakat, dengan cara mengundang-undangkan hukum-hukum yang benar-benar membatasi kekuasaan majelis Areopagus dan mengizinkan golongan tetes (warga Athena yang tidak berharta) untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Perikles tampil menjadi pemimpin demokratis terbesar di Athena, sekalipun didakwa menjalankan sebuah mesin politik. Tukidides meriwayatkan bahwa Perikles membabarkan tatanan pemerintahan Athena dalam pidato upacara pemakaman dengan kalimat-kalimat sebagai berikut:
Penadbirannya berpihak pada orang banyak, bukan segelintir orang saja; itulah sebabnya disebut demokrasi. Jika mengacu pada undang-undang, maka semuanya menjamin kesetaraan bagi semua orang dalam perbedaannya masing-masing; jika tidak ada pembeda-bedaan golongan dalam masyarakat, maka pengajuan diri menjadi pejabat publik bergantung pada reputasi kemampuan, pertimbangan mengenai latar belakang golongan tidak dibenarkan untuk menjegal jasa-jasa; tidak pula kemiskinan dibenarkan untuk dijadikan rintangan, jika seseorang mampu berbakti bagi negara, ia tidak dipersulit oleh ketidakjelasan keadaannya. Kebebasan yang kita kenyam dalam pemerintahan kita juga merasuk sampai ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
Demokrasi Athena pada zaman Kleistenes dan Perikles didasarkan pada kebebasan (hasil dari perombakan-perombakan yang dilakukan Solon) dan kesetaraan (isonomia) - yang diperkenalkan oleh Kleistenes dan di kemudian hari diperluas oleh Efialtes dan Perikles. Demi melestarikan asas-asas ini, orang-orang Athena membuang undi untuk memilih pejabat-pejabatnya. Cara ini digunakan guna memastikan bahwa tiap-tiap warga memiliki peluang yang sama untuk menduduki jabatan pemerintahan. Untuk menghindari segala macam kecurangan, digunakan mesin-mesin pengundian. Selain itu, sebagian besar dari jabatan yang diperebutkan melalui pengundian itu hanya boleh diduduki oleh warga Athena selama satu kali masa jabatan. Warga Athena yang sudah pernah menjabat tidak boleh dipilih kembali, sehingga tidak ada yang berkesempatan untuk memperbesar kekuasaan pribadi dengan cara memegang suatu jabatan tertentu dalam waktu yang lama.
Mahkamah merupakan lembaga politik lainnya yang penting di Athena. Lembaga ini beranggotakan sejumlah besar juri dan tanpa hakim. Para juri dipilih melalui pengundian harian atas nama-nama warga yang telah terpilih melalui pengundian tahunan. Mahkamah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas untuk mengendalikan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya berikut pemimpin-pemimpin politiknya. Warga yang telah terpilih diwajibkan untuk menerima jabatan dan menjalankan tugasnya, dan ada pemberian sedikit dana kompensasi bagi para warga yang mata pencahariannya terganggu akibat terpilih menjadi pejabat. Pejabat-pejabat yang terpilih melalui seleksi langsung, satu orang dari masing-masing suku, hanyalah para "strategoi" (panglima perang) dan para "bendahara". Jabatan srategos memang harus dipegang oleh orang yang memiliki pengetahuan militer, dan jabatan bendahara memang harus dipegang oleh seorang hartawan, karena setiap keping uang dari perbendaharaan negara yang terbukti diselewengkan harus diganti dengan jumlah yang sama dari pundi-pundi pribadi si bendahara. Setiap warga bebas untuk mengemukakan pendapatnya dalam pertemuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan diputuskan dengan suara terbanyak oleh sidang lembaga Eklesia (bdk. demokrasi langsung) yang terbuka bagi semua warga laki-laki (dalam beberapa kasus, keputusan baru dianggap sah jika sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6000 warga laki-laki). Keputusan-keputusan sidang lembaga Eklesia dilaksanakan oleh Boule 500, yakni lembaga yang memilih dan mengajukan rencana kebijakan untuk dibahas dan diputuskan oleh lembaga Eklesia. Anggota Boule Athena dipilih dengan undi setiap tahun, dan tidak seorang pun diperkenankan menjabat lebih dari dua kali.
Secara keseluruhan, demokrasi Athena tidak saja bersifat langsung dalam arti bahwa keputusan-keputusan diambil oleh sidang majelis rakyat, tetapi juga bersifat sangat langsung dalam arti bahwa rakyat melalui sidang majelis, boule, dan mahkamah peradilan mengendalikan seluruh proses politik, dan sebagian besar dari rakyat turut terlibat dalam urusan-urusan umum. Dan bahkan sekalipun hak-hak perseorangan (kemungkinan besar) tidak dijamin oleh konstitusi Athena menurut pemahaman modern, warga Athena tetap mengenyam kemerdekaan, bukan merdeka dalam arti leluasa untuk menentang pemerintah, melainkan merdeka karena hidup di sebuah negara kota yang tidak tunduk pada kuasa asing, dan merdeka karena tidak tunduk di bawah kuasa warga lain.
Lahirnya filsafat politik
Di lingkungan Athena yang demokratis, banyak filsuf dari seluruh alam Yunani berhimpun guna mengembangkan teori-teori mereka. Sokrates (470-399 SM) adalah filsuf pertama yang mencetuskan pertanyaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh muridnya, Plato (wafat 348/347 SM), tentang hubungan/posisi seorang individu dalam komunitas. Aristoteles (384–322 SM) melanjutkan kajian gurunya, Plato, dan menetapkan asas-asas filsafat politik. Filsafat politik, menurut Peter Hall, berkembang di Athena "dalam suatu bentuk yang sangat paripurna sampai-sampai orang sukar sekali menambahkan apa-apa padanya selama lebih dari satu milenium". Aristoteles secara sistematis menelaah berbagai macam tatanan pemerintahan dari berbagai negara kota Yunani dan menggolong-golongkannya menjadi tiga kategori berdasarkan seberapa banyak orang yang memerintah, yakni banyak orang (demokrasi/politeia), segelintir orang (oligarki/aristokrasi), dan satu orang (tirani, atau sekarang ini: autokrasi/monarki). Bagi Aristoteles, asas-asas yang melandasi demokrasi adalah sebagaimana yang tampak dalam karya tulisnya, Politiká:
Jadi salah satu asas dari konstitusi demokratis adalah kemerdekaan—sebagaimana lazimnya dikemukakan orang, yang menyiratkan bahwa hanya di bawah konstitusi semacam inilah orang boleh ikut serta mengenyam kemerdekaan, karena kemerdekaan mereka kemukakan sebagai sasaran dari setiap demokrasi. Akan tetapi salah satu faktor dari kemerdekaan adalah memerintah dan sebaliknya juga diperintah; karena asas umum dari keadilan adalah memiliki kesetaraan berdasarkan jumlah, bukan berdasarkan kelayakan, dan jika asas keadilan semacam ini yang berlaku, maka orang banyak perlu berdaulat dan keputusan orang banyak haruslah paripurna dan harus merupakan keadilan, karena mereka katakan bahwa tiap-tiap warga harus mendapat jatah yang sama besarnya; sehingga hasilnya adalah dalam demokrasi-demokrasi orang-orang miskin lebih berkuasa daripada orang-orang kaya, karena jumlah mereka lebih banyak dan apa saja yang diputuskan oleh orang banyak itulah keputusan yang berdaulat. Maka inilah salah satu tanda dari kemerdekaan yang oleh semua demokrat dijadikan asas konstitusi. Dan tanda itu adalah orang hidup seturut kehendaknya; karena mereka katakan bahwa inilah gunanya kemerdekaan, selama orang hidup tidak seturut kehendaknya maka itulah hidup seorang budak belian. Inilah asas kedua dari demokrasi, dan dari asas inilah datangnya tuntutan untuk tidak diperintah, lebih baik lagi jika tidak diperintah oleh siapa-siapa, atau jika tidak mungkin demikian, maka untuk memerintah dan sebaliknya juga diperintah; dan dengan cara inilah asas kedua bersumbangsih bagi kemerdekaan orang-orang yang setara derajatnya.
Kemerosotan, kebangkitan, dan kritik
Demokrasi Athena, sepanjang dua abad riwayatnya, pernah dua kali memutuskan melalui pemungutan suara untuk menentang konstitusi demokratisnya sendiri (kedua-duanya terjadi semasa krisis pada akhir Perang Poloponesos 431–404 SM). Pemungutan suara kali pertama pembentukan rezim Empat Ratus Pemimpin (pada 411 SM), dan pemungutan suara kali kedua menghasilkan pembentukan rezim boneka Sparta, yakni kepemimpinan Tiga Puluh Tiran (pada 404 SM). Kedua pemungutan suara ini berlangsung di bawah manipulasi dan tekanan, namun demokrasi akhirnya dipulihkan kurang dari setahun setelah penyelenggaraan pemungutan suara, baik kali pertama maupun kali kedua. Usaha-usaha perbaikan yang dilakukan seiring pemulihan demokrasi selepas tumbangnya rezim Tiga Puluh Tiran merenggut sebagian besar wewenang pembuatan hukum dari majelis rakyat, dan membebankan wewenang ini kepada para juri yang dipilih secara acak yang disebut para "nomotetai". Athena memulihkan konstitusi demokratisnya seperti sediakala setelah Yunani berhasil dipersatukan oleh Raja Makedonia, Filipos II (memerintah 359-336 BCE), dan di kemudian hari oleh Aleksander Agung (memerintah 336–323 SM), namun pamor demokrasi Athena tak tampak menonjol di bawah bayang-bayang kejayaan kekaisaran-kekaisaran Yunani Makedonia itu. Demokrasi Athena akhirnya dibatasi ruang lingkupnya menjadi sistem pemerintahan daerah Athena sendiri sesudah Yunani ditaklukkan oleh bangsa Romawi pada 146 SM.
Kemerosotan demokrasi Athena tidak semata-mata disebabkan oleh tekanan dari pihak luar, tetapi juga oleh ulah warganya sendiri, misalnya Plato dan muridnya, Aristoteles. Akibat dari karya-karya tulis mereka yang begitu berpengaruh, sesudah minat untuk mengkaji karya-karya tulis Abad Kuno kembali marak pada Abad Pembaharuan, stabilitas politik Sparta justru dipuji-puji orang, sementara demokrasi ala Perikles digambarkan sebagai sistem pemerintahan yang tidak dirancang secara matang, pemerintahan yang digerakkan oleh sekumpulan orang banyak (selaku sekumpulan besar tiran), atau pemerintahan yang dikuasai oleh golongan-golongan masyarakat miskin. Berabad-abad kemudian, sesudah A History of Greece (Sebuah Sejarah Negeri Yunani) karya George Grote diterbitkan sejak 1846, barulah para pemikir politik modern mulai memandang demokrasi Athena ala Perikles secara positif. Menjelang akhir abad ke-20, para ahli mengkaji kembali sistem pemerintahan Athena sebagai sebuah contoh pemberdayaan warga negara dan suatu keteladanan bagi komunitas-komunitas maupun organisasi-organisasi.
Republik Roma
Roma adalah sebuah negara kota di Italia, bertetangga dengan negara-negara kota lain yang tangguh; orang Etruska telah mendirikan negara-negara kota di seluruh kawasan tengah Italia semenjak abad ke-13 SM, sementara di kawasan selatan Italia terdapat daerah-daerah koloni Yunani. Sebagaimana negara-negara kota lainnya, Roma diperintah oleh seorang raja. Meskipun demikian, desakan huru-hara dalam masyarakat serta tekanan ancaman dari pihak luar mengakibatkan Raja Roma yang terakhir dimakzulkan pada 510 SM oleh sekelompok bangsawan di bawah pimpinan Lusius Yunius Brutus. Sebuah konstitusi baru disusun, namun sengketa di antara kalangan ningrat (patricius, jamak: patricii) dan rakyat jelata (plebs) terus berlanjut. Kaum plebs menuntut diundangkannya hukum-hukum yang definitif, tertulis, dan sekuler. Imam-imam dari kalangan patricius, yang merupakan para pencatat dan penafsir statuta, memanfaatkan monopoli mereka di bidang hukum untuk menentang perubahan sosial dengan cara merahasiakan catatan-catatan mereka. Setelah cukup lama membendung tuntutan-tuntutan baru yang bermunculan, senat Roma membentuk dan mengutus panitia yang terdiri atas tiga orang patricii ke Yunani pada 454 SM untuk mempelajari dan menyusun laporan tentang pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh Solon dan tokoh-tokoh pembuat hukum lainnya. Sepulangnya mereka dari Yunani, sidang umum pada 451 SM memilih sepuluh orang pria – panitia dasawira (decemviri) – untuk menyusun sebuah himpunan undang-undang yang baru, dan memberi mereka kuasa pemerintahan tertinggi di Roma selama dua tahun. Di bawah pengawasan Apius Klaudius, seorang tokoh penentang pembaharuan yang berwatak tegas, panitia ini mengubah hukum adat Roma lama menjadi sebuah rancangan undang-undang yang dituliskan pada dua belas loh dan mengajukannya kepada sidang umum. Rancangan undang-undang ini diloloskan dengan sejumlah perubahan, dan dipajang di Forum (alun-alun) agar dapat dibaca oleh setiap orang yang melek aksara. Undang-undang Dua Belas Loh ini mengatur mengenai hak-hak tertentu, dan pada abad ke-4 SM, kaum plebs diberi hak untuk mencalonkan diri menjadi konsul dan pejabat-pejabat utama lainnya di Roma.
Tatanan politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Romawi ini mencerminkan suatu konstitusi campuran, dan bagian-bagian konstituennya serupa dengan yang ada dalam konstitusi Sparta, yakni dua orang konsul selaku kepala monarki, lembaga senat selaku majelis kaum bangsawan, dan khalayak ramai melalui sidang-sidang umum. Para konsul adalah hakim-hakim biasa dari jenjang kepangkatan tertinggi. Para konsul memiliki kewenangan dalam urusan-urusan sipil maupun militer. Bilamana berada di kota Roma, para konsul merupakan kepala pemerintahan Roma yang berwenang memimpin sidang-sidang senat maupun sidang-sidang umum yang dihadiri segenap warga Roma. Bilamana berada di luar Roma, masing-masing konsul membawahi sepasukan bala tentara. Senat berwenang mengeluarkan fatwa tertulis yang disebut senatus consultum (fatwa senat) dan yang merupakan petuah resmi kepada hakim. Meskipun disebut fatwa, pada praktiknya hakim sukar mengabaikan fatwa senat. Senat Roma secara langsung memerhatikan kebijakan luar negeri Roma. Meskipun secara teknis tidak memiliki peran resmi dalam penanganan konflik militer, senat merupakan lembaga yang memantau urusan-urusan semacam itu. Senat juga mengurus penadbiran sipil Kota Roma. Syarat-syarat menjadi senator (anggota senat) antara lain memiliki tanah yang bernilai paling sedikit 100.000 keping denarius, terlahir sebagai putra keluarga patricius (bangsawan), dan sekurang-kurangnya pernah satu kali menduduki jabatan pamong praja. Senator-senator baru harus disetujui oleh senator-senator yang sedang menjabat. Melalui sidang-sidang umum, warga Roma merupakan pihak yang paling berwenang untuk memberi putusan akhir sehubungan dengan pemilihan hakim-hakim, pemberlakuan hukum-hukum baru, pelaksanaan hukuman mati, pemakluman perang dan damai, serta pembentukan dan pembubaran persekutuan dengan negara lain. Meskipun jelas-jelas memiliki kewenangan yang besar, pada praktiknya sidang umum merupakan lembaga yang paling lemah di antara lembaga-lembaga negara Kota Roma. Sidang umum hanya sah jika diselenggarakan atas seruan seorang hakim, dan dibatasi untuk tidak mengajukan usulan hukum atau mengajukan sanggahan. Bahkan sehubungan dengan dengan calon-calon pamong praja, Livius meriwayatkan dalam karya tulisnya bahwa "jenjang jabatan dirancang sedemikian rupa sehingga tak seorang pun tampak terkecualikan dari ajang pemilihan, akan tetapi seluruh kekuasaan berada di dalam genggaman para pemimpin terkemuka". Selain itu, ketidakseimbangan bobot hak suara membuat praktik meminta dukungan suara dari golongan-golongan terendah dalam masyarakat jarang dilakukan.
Stabilitas Roma, menurut penilaian Polibios, merupakan hasil dari praktik saling periksa antarlembaga negara. Sebagai contoh, seorang konsul dalam peperangan memerlukan kerja sama dari senat dan warga jika ingin meraih kemenangan serta kemuliaan, dan tidak dapat menentang kehendak mereka. Akan tetapi adanya praktik saling periksa ini bukan berarti ada perimbangan kekuasaan dalam segala hal. Menurut pengamatan Polibios, keunggulan konstitusi Roma dibanding konstitusi Kartago (juga sebuah konstitusi campuran) yang tampak semasa berkobarnya Perang Hanibal adalah akibat dari lebih condongnya konstitusi Kartago ke arah demokrasi ketimbang aristokrasi. Selain itu, usaha-usaha mutakhir untuk menciptakan kebebasan perorangan di Roma menurut pemahaman Yunani – eleuteria: jalani hidup sesuka hatimu – justru ditentang keras, karena eleuteria (yang merupakan sebuah ideologi dan cara hidup di Athena yang demokratis ) merupakan anatema (haram) dalam pandangan orang Romawi. Nilai-nilai yang diluhurkan di Roma meliputi ketertiban, hierarki, disiplin, dan ketaatan. Nilai-nilai ini dimasyarakatkan melalui hukum-hukum yang mengatur kehidupan pribadi warganya. Hukum-hukum ini secara khusus diterapkan pada golongan-golongan atas dalam masyarakat, karena golongan-golongan ini merupakan suri teladan bagi warga Roma dalam hal akhlak dan budi pekerti.
Roma menjadi penguasa kekaisaran besar di kawasan Laut Tengah. Provinsi-provinsi baru mendatangkan kemakmuran ke Italia, dan kekayaan dihasilkan melalui konsesi-konsesi pertambangan mineral dan kawasan-kawasan pertanian raksasa yang dikelola melalui pemanfaatan tenaga budak belian. Budak-budak belian yang didatangkan ke Italia dalam waktu singkat sudah laris dibeli tuan-tuan tanah kaya yang memanfaatkannya untuk menggantikan tenaga petani pribumi. Pada penghujung abad ke-2, keadaan ini membangkitkan kembali konflik antara warga kaya dan warga miskin, serta mendorong warga miskin untuk menuntut pembaharuan konstitusi. Keresahan masyarakat dan ketidakmampuan konstitusi republik tradisional untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan dari kekaisaran yang terus berkembang ini mengakibatkan munculnya panglima-panglima adikuasa yang hadir silih berganti membela kepentingan warga kaya atau warga miskin pada abad terakhir menjelang permulaan tarikh Masehi.
Peralihan menuju kekaisaran
Selama beberapa ratus tahun kemudian, panglima demi panglima bangkit menggulingkan senat dengan berbagai alasan, kebanyakan mengaku demi menghentikan ketidakadilan, baik ketidakadilan terhadap pribadi mereka maupun ketidakadilan terhadap rakyat termiskin atau para prajurit. Salah seorang di antara panglima-panglima semacam ini adalah Yulius Kaisar, yang mengerahkan bala tentaranya ke Roma untuk merebut kekuasaan tertinggi di negara kota republik itu. Karier politik Yulius Kaisar berakhir dengan pembunuhan atas dirinya di Roma pada 44 SM oleh sekelompok senator, termasuk Markus Yunius Brutus. Dalam situasi kekosongan pemerintahan akibat terbunuhnya Yulius Kaisar, sahabat sekaligus wakil utamanya, Markus Antonius, dan kemenakan sekaligus anak angkatnya, Oktavianus, kian menonjol di tengah masyarakat Roma. Gabungan kekuatan keduanya menjadikan triwira berkuasa mutlak. Meskipun demikian, kedua tokoh ini akhirnya saling memerangi pada 31 SM. Pertarungan akhir di antara kedua belah pihak berlangsung pada 2 September 31 SM dalam Pertempuran Actium. Dalam pertempuran laut ini, armada Oktavianus di bawah pimpinan Agripa berhasil mengepung armada Markus Antonius. Pada akhirnya, tak seorang pun di seluruh negara kota Republik Roma yang berani maupun mampu bertahan menentang Oktavianus, dan anak angkat Yulius Kaisar ini pun berkuasa mutlak. Oktavianus membiarkan sebagian besar lembaga negara peninggalan Republik Roma tetap berjalan sebagaimana mestinya, namun segala kegiatan lembaga-lembaga itu ia kendalikan dengan memanfaatkan pengaruh pribadi, dan keputusan akhir tetap berada di tangannya berkat dukungan kekuatan militer yang siap sedia dikerahkan demi mempertahankan pemerintahannya. Pada 27 SM, peralihan dari bentuk republik menjadi kekaisaran, yang dilakukan dengan diam-diam dan sangat cerdik, dengan mengandalkan kekuasaan pribadi Oktavianus atas lembaga-lembaga negara, akhirnya rampung. Pada tahun itu, Oktavianus menawarkan untuk menyerahkan kembali seluruh kekuasaan yang dipegangnya kepada senat, dan dengan lagak yang sudah dirancang dengan cermat terlebih dahulu, senat menolak tawaran itu dan memberi gelar "augustus" (yang patut dijunjung) kepada Oktavianus. Ia senantiasa berhati-hati untuk tidak menggunakan gelar "rex" (raja), dan hanya menggunakan gelar "princeps" (penghulu, pemuka, warga nomor satu) serta gelar "imperator" (pemberi perintah), yakni gelar yang diberikan oleh bala tentara Romawi kepada panglima-panglima mereka yang berjaya memenangkan pertempuran.
Kekaisaran Romawi dan Akhir Abad Kuno
Kekaisaran Romawi telah lahir. Begitu Oktavianus menetapkan Tiberius menjadi ahli warisnya, semua orang langsung paham bahwa pemerintahan republik tidak mungkin lagi dapat ditegakkan kembali seperti sediakala. Kemungkinan besar sewaktu Kaisar Agustus mangkat, sudah tidak ada lagi orang yang pernah hidup pada kurun waktu ketika Roma belum diperintah oleh kaisar (imperator). Republik Roma telah berubah menjadi sebuah rezim despotis, yang bilamana dipimpin oleh kaisar yang cakap dan kuat dapat saja mencapai supremasi militer, kemakmuran ekonomi, dan keadaan damai yang sesungguhnya, namun jika dipimpin oleh kaisar yang lemah dan tidak cakap, maka mungkin saja kemuliaannya akan ternoda oleh kekejaman, kekalahan militer, pemberontakan, dan perang saudara.
Kekaisaran Romawi pada akhirnya terbagi menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada 476 M, sementara Kekaisaran Romawi Timur, yang juga disebut Kekaisaran Bizantin, bertahan sampai dengan jatuhnya Konstantinopel pada 1453 SM.
Lembaga-lembaga pada Abad Pertengahan
Sebagian besar dari prosedur-prosedur yang digunakan oleh demokrasi-demokrasi modern sudah sangat tua usianya. Hampir semua peradaban pernah dipimpin oleh tokoh-tokoh pemimpin yang disetujui, atau sekurang-kurangnya diterima, oleh rakyat; dan pernah mengubah hukum-hukumnya hanya sesudah terlebih dahulu berunding dengan khalayak ramai atau pemimpin-pemimpinannya. Lembaga-lembaga semacam ini sudah ada sebelum zaman Ilias maupun Odisea, dan demokrasi-demokrasi modern sering kali diturunkan dari, atau terilhami oleh, lembaga-lembaga ini maupun sisa-sisanya.
Meskipun demikian, tidak selamanya turunan langsung dari lembaga-lembaga kuno ini adalah demokrasi. Seringkali justru berupa oligarki terbatas, misalnya di Venesia, atau bahkan berupa monarki mutlak, misalnya di Firenze, pada Abad Pembaharuan; namun pada Abad Pertengahan, demokrasi-demokrasi gilda memang berkembang.
Lembaga-lembaga perdana ini meliputi:
Masyarakat pribumi Amerika
Sejarawan Jack Weatherford pernah mengemukakan bahwa gagasan-gagasan yang bermuara pada Konstitusi Amerika Serikat dan demokrasi bersumber dari berbagai macam suku bangsa pribumi Amerika, antara lain suku Iroquois. Weatherford mengklaim bahwa demokrasi ini terbentuk antara tahun 1000–1450, kemudian berjalan selama beberapa ratus tahun, dan bahwasanya sistem demokrasi Amerika Serikat terus-menerus berubah dan diperbaiki dengan pengaruh dari masyarakat pribumi Amerika di seluruh Amerika Utara.
Elizabeth Tooker, profesor antropologi Temple University yang juga seorang pakar budaya dan sejarah Iroquois Utara, telah meninjau kembali pernyataan-pernyataan ini dan menyimpulkan bahwa semuanya lebih bersifat mitos ketimbang fakta. Gagasan bahwa orang-orang Indian Amerika Utara memiliki budaya demokratis sudah berabad-abad umurnya, tetapi lazimnya diungkapkan dalam lingkup sastra sejarah. Keterkaitan antara Liga Iroquois dan Konstitusi Amerika Serikat didasarkan pada sebagian dari isi sepucuk surat yang ditulis oleh Benjamin Franklin dan isi pidato yang disampaikan oleh kepala suku Iroquois, Canasatego, pada tahun 1744. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen ini hanya mengindikasikan bahwa segolongan masyarakat Iroquois dan kaum pendatang kulit putih menyadari manfaat-manfaat konfederasi, dan pada akhirnya hanya ada sedikit saja bukti yang mendukung gagasan bahwa kaum pendatang kulit putih pada abad ke-18 benar-benar paham tentang sistem pemerintahan Iroquois.
Sedikit bukti yang berkaitan dengan sistem ini menunjukkan bahwa para pemimpin dari suku-suku yang berbeda diizinkan mengutus perwakilannya untuk menghadiri sidang Liga Iroquois, dan hak untuk mewakili suku ini diwariskan turun-temurun. Sidang itu sendiri tidak mempraktikkan pemerintahan perwakilan, dan tidak pernah menggelar pemilihan; penganti kepala suku yang sudah wafat dipilih oleh perempuan tertua dari garis nasab pemimpin turun-temurun setelah berunding bersama perempuan-perempuan lain dalam puaknya. Pengambilan keputusan dilakukan sesudah melewati diskusi panjang, dan keputusannya merupakan kesepakatan bersama seluruh hadirin, sementara pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas bersama-sama diajukan oleh satu suku saja. Elizabeth Tooker menyimpulkan bahwa, "...nyaris tidak ada bukti para pendiri bangsa meminjam gagasan ini dari masyarakat Iroquois" dan mitos yang mengatakan demikian hanyalah hasil dari tindakan melebih-lebihkan dan kesalahpaman terhadap sebuah pernyataan yang dicetuskan oleh ahli bahasa dan penulis etnografi Iroquois, J.N.B. Hewitt, sesudah kematiannya pada tahun 1937.
Bangsa Aztek juga mempraktikkan pemilihan umum, namun para pejabat yang terpilih melalui pemilihan umum ini hanya berwenang memilih seorang juru bicara tertinggi, bukan memilih seorang penguasa.
Pemungutan suara secara rahasia
Pemungutan suara secara rahasia, yang menjamin hak pemilih untuk merahasiakan pilihannya, dirasakan sebagai hal yang lumrah sekarang ini hanya karena dianggap sudah sepatutnya demikian. Meskipun demikian, praktik pemungutan suara semacam ini sangat kontroversial pada abad ke-19, karena menurut pandangan umum kala itu, orang tidak akan merahasiakan pilihannya kecuali jika merasa malu akan pilihannya itu.
Menurut keterangan yang terpahat pada prasasti batu di sebuah kuil, pemilihan dengan cara pemungutan suara pernah diselenggarakan di India Selatan dengan menggunakan sebuah metode yang disebut sistem Kudavolai. Kudavolai berarti lembaran daun yang dimasukkan secara rahasia ke dalam sebuah bejana gerabah yang disebut "kudam". Perincian pelaksanaannya terpahat pada dinding balai musyawarah desa. Balai yang dulunya digunakan sebagai tempat warga desa bermusyawarah ini sekarang telah menjadi bangunan kuil. Perincian pelaksanaan ini menunjukkan bahwa desa yang bersangkutan pernah memiliki sistem pemilihan dengan pemungutan suara secara rahasia dan sebuah konstitusi tertulis yang memuat tata cara pelaksanaannya.
Gelombang-gelombang demokrasi pada abad ke-20
Perang Dunia I berakhir dengan kemenangan sementara bagi demokrasi di Eropa, karena demokrasi masih lestari di Prancis dan sempat pula meluas sampai ke Jerman. Pada 1906, hak-hak demokratis modern yang seutuhnya, yakni hak suara universal bagi seluruh warga negara diimplementasikan secara konstitusional di Finlandia, demikian pula perwakilan proporsional dengan sistem daftar terbuka. Revolusi Februari di Rusia pada 1917 juga menjadi awal dari demokrasi liberal yang bertahan selama beberapa bulan di bawah pimpinan Aleksander Kerensky sampai Lenin mengambil alih pemerintahan Rusia pada bulan Oktober. Depresi besar-besaran, yang berdampak sangat buruk terhadap perekonomian, menghantam keras kekuatan-kekuatan demokrasi di banyak negara. Era 1930-an menjadi kurun waktu merajalelanya para diktator di Eropa dan Amerika Latin.
Blokade Jalur Gaza
Blokade Jalur Gaza adalah blokade darat, udara dan laut Jalur gaza yang diberlakukan oleh Israel dan Mesir pada 2007, setelah Hamas memegang kendali atas Jalur Gaza pada Pertempuran Gaza, merebut lembaga-lembaga pemerintahan dan menggantikan Fatah dan para pejabat Otoritas Palestina lainnya dengan para anggota Hamas. Pada masa sebelumnya, setelah Hamas memenangkan pemilu dan membentuk pemerintahan pada Maret 2006, yang dipimpin oleh Ismail Haniya, Israel dan Kuartet Timur Tengah menciptakan kondisi sebelum mereka terus memberikan bantuan kepada Otoritas Palestina atau menjalankan dialog dengan para anggota pemerintahan Otoritas Palestina pimpinan Hamas.
Sejarah demokrasi
Pasca-Perang Dunia II
Perang Dunia II pada akhirnya menjadi kemenangan bagi demokrasi di kawasan barat Eropa, tempat negara-negara membentuk pemerintahan perwakilan yang mencerminkan kehendak umum dari warganya. Meskipun demikian, banyak negara di kawasan tengah dan kawasan timur Eropa menjadi negara-negara satelit Uni Soviet yang tidak demokratis. Di kawasan selatan Eropa, sejumlah kediktatoran otoriter berhaluan kanan (terutama di Spanyol dan Portugal) terus bertahan.
Jepang bergerak menuju demokrasi pada Zaman Taishō yang berlangsung pada era 1920-an, namun secara efektif dikendalikan oleh rezim militer pada tahun-tahun menjelang dan selama Perang Dunia II. Jepang mengadopsi sebuah konstitusi baru pada masa pendudukan pascaperang oleh tentara Sekutu, dan pertama kali menyelenggarakan pemilihan umum pada 1946.
Dekolonisasi dan gerakan hak sipil
Perang Dunia II juga menyemai benih-benih demokrasi di luar Eropa dan Jepang, karena perang besar ini telah melemahkan semua kekuatan kolonial lama dan memperkuat sentimen antipenjajahan di seluruh dunia, kecuali di Uni Soviet dan Amerika Serikat. Banyak koloni/tanah jajahan yang resah dijanjikan kemerdekaan sebagai ganti dukungan mereka dalam perang melawan kekuatan-kekuatan kolonial selama berlangsungnya Perang Dunia II.
India menjadi negara republik demokratis pada 1950 setelah mendapatkan kemerdekaan dari Britania Raya pada 1947. Setelah menyelenggarakan pemilihan umum nasional pertamanya pada 1952, India mencapai status sebagai negara demokrasi liberal terbesar di dunia dengan hak suara universal. Status ini masih dipegang India sampai sekarang. Sejumlah besar wilayah jajahan Britania dan Prancis merdeka pada 1965, dan sekurang-kurangnya pada awal kemerdekaannya bersifat demokratis; negara-negara bekas jajahan Imperium Britania sering kali mengadopsi sistem parlementer Westminster. Proses dekolonisasi menimbulkan banyak pergolakan politik di Afrika dan berbagai negara di Asia. Beberapa negara di antaranya mengalami perubahan-perubahan mendadak menuju maupun meninggalkan bentuk pemerintahan demokratis atau bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.
Di Amerika Serikat, Undang-Undang Hak Suara 1965 dan Undang-Undang Hak Sipil memperkukuh Amendemen ke-15. Amendemen ke-24 mengakhiri pemungutan pajak per kapita dengan menghapus segala macam pajak yang berkenaan dengan hak suara, yang kala itu merupakan salah satu teknik yang lazim digunakan untuk membatasi hak suara warga Afrika Amerika. Undang-Undang Hak Suara juga memberikan hak suara bagi seluruh warga pribumi Amerika tanpa membedakan negara bagian tempat tinggalnya. Batas umur pemilih terendah diturunkan menjadi 18 tahun melalui Amendemen ke-26 pada 1971.
Pascaperang Dingin
Gelombang-gelombang baru demokrasi menyapu kawasan selatan Eropa pada era 1970-an, manakala sejumlah rezim diktator nasionalis ditumbangkan. Selanjutnya pada akhir era 1980-an di kawasan tengah dan timur Eropa, negara-negara komunis di dalam mandala pengaruh Uni Soviet juga berubah menjadi negara-negara demokrasi liberal.
Banyak negara Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Timur, dan Asia Tenggara, serta sejumlah negara Arab, Asia Tengah, Afrika, dan Otoritas Palestina yang belum bernegara bergerak menuju demokrasi yang lebih liberal pada era 1990-an dan 2000-an.
Salah satu hasil kajian dari lembaga Freedom House yang didanai oleh Pemerintah Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada satu pun demokrasi liberal di dunia pada 1900 dengan hak suara universal, namun pada 2000, 120 dari 192 negara yang ada, atau 62% negara di dunia sudah memberlakukannya. Menurut hasil kajian lembaga ini, ada 25 negara, atau 13% negara di dunia dengan "praktik demokrasi terbatas" pada 1900, dan sekarang ini tinggal 16 negara, atau 8% negara di dunia yang masih memberlakukannya. Pada 1900, ada 19 monarki konstitusional, yakni 14% negara di dunia, dengan konstitusi yang membatasi kekuasaan kepala monarki serta mengalihkan sejumlah kewenangan kepada dewan legislatif terpilih, dan sekarang ini tidak ada lagi negara yang demikian. Di antara negara-negara selebihnya, ada yang pernah dan ada pula yang masih memiliki pemerintahan yang tidak demokratis dalam berbagai bentuknya. Meskipun kajian tentang negara-negara tertentu masih dapat diperdebatkan (misalnya, Selandia Baru memberlakukan hak suara universal pada 1893, namun tidak diperhitungkan sebgai negara yang memberlakukannya karena ketiadaan hak berdaulat penuh dan adanya batasan-batasan tertentu atas hak suara orang Māori), jumlah-jumlah dalam hasil kajian ini menunjukkan perluasan demokrasi pada abad ke-20.
Demokrasi pada abad ke-21
Pada abad ke-21, gerakan-gerakan demokrasi marak terjadi di berbagai belahan dunia. Di dunia Arab, serangkaian aksi protes besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dilakukan oleh khalayak ramai di negara Mesir, Tunisia, Bahrain, Yaman, Yordania, Suriah, dan negara-negara lain di seluruh kawasan MENA (Middle East and North Africa, Timur Tengah dan Afrika Utara), guna menuntut hak-hak berdemokrasi. Gelombang revolusi ini diistilahkan dengan sebutan Efek Tunisia dan juga Musim Semi Arab. Otoritas Palestina juga mengambil tindakan sehubungan dengan permasalahan hak-hak berdemokrasi.
Di Iran, seusai pemilihan presiden yang bermasalah karena melibatkan korupsi, rakyat Iran menggelar serangkaian aksi protes secara besar-besaran untuk menuntut dilakukannya perubahan dan diberi hak-hak berdemokrasi (lihat aksi protes terhadap hasil pemilihan umum Iran 2009–2010 dan Aksi protes rakyat Iran 2011). Aksi invasi atas Irak yang dipimpin oleh Amerika Serikat pada 2003 bermuara pada penggulingan Saddam Hussein dan pembentukan sebuah konstitusi baru yang menjamin terselenggaranya pemilihan umum secara bebas dan terbuka.
Meskipun demikian, tidak semua perkembangan mutakhir berpihak pada demokrasi. Di Polandia dan Hungaria justru muncul 'demokrasi iliberal'. Menurut pandangan Uni Eropa dan masyarakat sipil, partai-partai politik yang menguasai pemerintahan di kedua negara ini berusaha menggerogoti dasar-dasar pemerintahan yang demokratis. Selain itu di Eropa, pemerintah Spanyol menolak penyelenggaraan pemungutan suara demokratis sehubungan dengan masa depan Katalunya. Keputusan ini menimbulkan guncangan stabilitas di kawasan Katalunya selama berbulan-bulan. Sementara itu di Muangthai, junta militer sudah dua kali menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dan telah mengubah konstitusi negara demi memperbesar kekuasaannya sendiri. Di berbagai pelosok dunia seperti Tiongkok, Rusia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Timur Tengah, dan sebagian besar Afrika, pemerintahan otoriter justru semakin kuat, bukannya melemah.
Perkembangan mutakhir
Di bawah pengaruh teori demokrasi deliberatif, muncul sejumlah eksperimen semenjak awal milenium baru yang disebut fora deliberatif, yakni ruang-ruang (dalam kehidupan nyata atau dunia maya) yang diciptakan bagi rakyat dan wakil-wakil mereka untuk bersidang dan saling bertukar pikiran. Salah satu jenis forum deliberatif ini disebut minpublik, yakni suatu badan beranggotakan warga negara yang dipilih secara acak atau dipilah secara aktif untuk mewakili keseluruhan warga. Penggunaan cara pemilihan secara acak untuk membentuk sebuah badan perwakilan yang deliberatif disebut sortisi, contohnya adalah muktamar warga dan mahkamah warga. Muktamar-muktamar warga telah digunakan di Kanada (2004, 2006) dan Belanda (2006) untuk memperdebatkan reformasi pemilihan umum, dan di Islandia (2009 dan 2010) untuk membicarakan perubahan konstitusi yang lebih luas lagi.
Nungia epigynalis
Nungia epigynalis adalah spesies laba-laba yang tergolong famili Salticidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Nungia dan ordo Araneae. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1985 oleh Zabka.
Laba-laba ini biasanya banyak ditemui di Cina, Vietnam.
Phyxium ignarum
Phyxium ignarum adalah spesies kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari genus Phyxium, ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Melanagromyza normalis
Melanagromyza normalis adalah spesies lalat yang berasal dari genus Melanagromyza dan famili Agromyzidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva
Larva lalat ini herbivora dan biasanya memakan daun.
Trofi Seri Piala Sprint
Trofi NASCAR Seri Piala (atau nama saat ini Sprint Cup, sesuai nama sponsor Sprint Nextel Communications) merupakan sebuah trofi yang diberikan kepada pembalap yang sukses menjuarai musim NASCAR Seri Piala Sprint. Pertama diberikan di musim 2004.
Trofi dibuat dari lempengan perak oleh Tiffany & Co., sebuah perusahaan perhiasan dan barang mewah yang berbasis di New York. Beratnya 12 kg dengan tinggi 61 cm.
Tidak ada aturan pengembalian trofi oleh juara bertahan di musim selanjutnya di ajang Seri Piala. Jadi setiap tahun trofi ini dibuat baru dan diberikan secara permanen kepada pembalap yang sukses menjuarai Seri Piala disamping dua replikanya yang masing-masing diberikan ke tim tempat si pembalap bergabung dan ke sponsor yang mendukung si pembalap.
Psychotria minutifoveolata
Psychotria minutifoveolata adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Rubiaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Gentianales. Spesies Psychotria minutifoveolata sendiri merupakan bagian dari genus Psychotria. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Merr..
Enos Pasaua
Enos Pasaua adalah politikus asal Indonesia dari Partai Perindo yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah periode 2019–2024. Dia lahir di desa Balane, Kabupaten Sigi. Enos Pasaua berasal dari keluarga sederhana, tetapi dia mampu menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tadulako. Setelah lulus, dia menekuni profesinya sebagai Pegawai negeri sipil pada Pemerintah Kabupaten Donggala.
Begonia guaniana
Begonia guaniana adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Begoniaceae.
Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Cucurbitales.
Nama ilmiah spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Hong Ma dan Hong Zhe Li pada 2006.
Onthophagus laticornis
Onthophagus laticornis adalah spesies kumbang yang berasal dari genus Onthophagus dan famili Scarabaeidae. Kumbang ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kumbang ini memiliki antena yang terdiri dari plat yang disebut lamela.
Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Wijaya Kusuma adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Tanjung Duren Utara adalah kelurahan yang terletak di kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia. Kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Jelambar di sebelah utara, Kebon Jeruk di sebelah barat, Grogol di sebelah timur dan Kelurahan Tanjugn Duren Selatan di sebelah selatan.
Wijaya Kusuma, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Demografi
Pada tahun 2016, Kelurahan ini dihuni oleh 44.907 penduduk yang terbagi dari 23.130 laki-laki dan 21.777 perempuan dengan seks rasio 106,21dan 15.229 kepala keluarga.
Makam Pangeran Wijaya Kusuma
Di Kelurahan ini terdapat makam Pangeran Wijaya Kusuma, terletak di sebelah SPBU Taman Duta Mas Jl. Raya Tubagus Angke.
Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat
Demografi
Pada tahun 2016, Kelurahan ini dihuni oleh 19.480 penduduk yang terbagi dari 9.515 laki-laki dan 9.965 perempuan dengan seks rasio 95,48 dan 6.891 kepala keluarga.
Neles Tebay
R.D. Neles Tebai adalah seorang cendekiawan, aktivis (tokoh) perdamaian dan imam Katolik berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan koordinator Jaringan Damai Papua (JDP), sebuah lembaga yang ia dirikan untuk menjembatani dialog antara Jakarta-Papua dalam rangka menyelesaikan permasalahan HAM, politik, dan ideologi di Papua. Sebelum pulang ke pangkuan Bapa di Surga, ia dicalonkan dan menjadi calon kuat Uskup Keuskupan Jayapura.
Bahasa di Botswana
Bahasa resmi di Botswana adalah bahasa Inggris, sedangkan bahasa Tswana dianggap sebagai bahasa nasional.
S. V. Ranga Rao
Samarla Venkata Ranga Rao (3 Juli 1918 – 18 Juli 1974) yang lebih dikenal sebagai S.V.R. adalah seorang aktor, sutradara dan produser film India yang dikenal karena karya-karyanya dalam sinema Telugu dan Tamil. Lebih dikenal sebagai salah satu aktor metode India terhandal, Rao lebih dikenal sebagai "Viswa Nata Chakravarthi." Ia dikenal karena akting alaminya dan karena memerankan peran-peran karakter mitologi Hindu seperti Rahwana, Gatotkaca, Duryudana, Kamsa dan Kicaka dari Mitologi India. Pada 1963, Ia meraih Penghargaan Aktor Terbaik karena ia memerankan Kicaka dalam Nartanasala di Festival Film Asia Afrika yang diadakan di Jakarta. Ia meraih Penghargaan Rashtrapati sebanyak lima kali karena berakting dalam sinema Telugu dan Tamil.
Neles Tebay
Selain itu, ia juga aktif menulis artikel-artikel di surat kabar berbahasa Inggris Jakarta Post dan seorang pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Fajar Timur.
Adapun nama Kebadabi adalah nama yang diberikan oleh Herman Ferdinandus Maria Münninghoff, O.F.M., saat tahbisan imamat tahun 1992.
Meninggal dunia
Neles Tebai yang merupakan Imam Projo Keuskupan Jayapura ini tutup usia pada Minggu 14 April 2019 pukul 12.15 WIB di ruang ICU lantai 3 Rumah Sakit St Carolus Jakarta. Ia meninggal di usia 55 tahun setelah sepekan menjalani perawatan karena kanker tulang.