cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Perlindungan data
Konsep Perlindungan Data
Hak-hak pemilik Data pribadi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter III yakni hak subjek data untuk transparansi informasi dalam hal pemrosesan data pribadinya, hak mengakses informasi terhadap tujaun pengumpulan data pribadinya (kontrak, pengendalinya), hak untuk menghapus dan koreksi data pribadinya, hak untuk menolak pemrosesan data pribadinya, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadinya. Pengaturan terhadap Pengendali dan Pemroses terhadap data dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter IV mengenai tanggung jawab pengendali, siapakah pengendalinya, pemroses, tanggung jawab pemroses dalam keamanan data pribadi, bentuk dan mekanisme pemrosesan data pribadi. Pengaturan terhadap Kode Etik dan sertifikasi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Article 40 mengenai kode etik terhadap pengendali dan pemroses data pribadi yang dibentuk oleh Pemeritah, selain itu Sertifikasi terhadap pengendali dan pemroses data pribadi oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan tertentu. Pengaturan terhadap Transfer data pribadi ke negara lain atau organisasi internasional dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter V bahwa negara yang menerima transfer data pribadi harus memiliki standar pengaturan yang sama terhadap perlindungan data pribadi. Pengaturan terhadap otoritas pengawas yang independen berupa komisi atau lembaga dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VI dimana otoritas tersebut bertanggung jawab untuk mengawasi pengaturan perlindungan data pribadi sesuai regulasi yang ditetapkan yang bersifat independen dari pengaruh eksternal yang juga dapat sebagai wadah untuk penyelesaian sengketa. Pengaturan terhadap Ganti Rugi dan Pertanggung jawaban, sanksi dapat melihat model pengaturan EU GDPR khususnya Chapter VIII bahwa contohnya pemilik data pribadi dapat meminta ganti rugi kepada pengendali dan/atau pemroses jika data pribadinya disalah gunakan dan diproses tidak sesuai dengan tujuan atau terdapat pelanggaran.
Selain GDPR dan PDPO, terdapat juga The OECD Privacy Framework yang diterbitkan oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) tahun 1980 sebagaimana telah direvisi pada tahun 2013. Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data yang menerapkan prinsip-prinsip pertama privasi yang diakui secara internasional. Berikut adalah prinsip perlindungan data pribadi menurut OECD 95:
Asas ataupun prinsip perlindungan data pribadi terdapat pada peraturan turunan dari UU ITE dan perubahannya yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan data pribadi, yakni Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo 20 Tahun 2016). Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan data, pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan data, penyimpanan data, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi. Dalam melaksanakan ketentuan tersebut harus berdasarkan asas perlindungan data pribadi yang baik, antara lain adalah:
Konsep perlindungan data pribadi menekankan bahwa setiap orang berhak menentukan nasibnya sendiri seperti apakah dirinya akan melakukan sharing data atau tidak dan apabila sharing data dilakukan maka ia berhak juga menentukan syarat yang hendak dipenuhi dalam suatu komunitas masyarakat. Data pribadi mengenai nama lengkap, email, akun media sosial bahkan nomor rekening dalam berbagai layanan aplikasi yang meminta data pengguna dengan berbagai macam tujuan, salah satunya untuk memastikan data pengguna adalah benar. Tidak ada jaminan bahwa data pribadi tersebut terhindar dari penyalahgunaan. Nomor kontak, nomor rekening bank, alamat rumah dapat menjadi ancaman bagi pemilik data pribadi misalnya penipuan yang dilakukan melalui telepon genggam, menjadi sasaran peretasan rekening bank dan dapat menjadi sasaran perampokan dengan berbagi alamat rumah.
Urelliosoma triste
Urelliosoma triste adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Perlindungan data
Konsep Perlindungan Data
Khusus untuk konteks Asia Tenggara, pengakuan itu tercermin secara jelas pada Deklarasi HAM ASEAN 2012 (ASEAN Human Rights Declaration/AHRD) yang pada butir 21 memuat: “Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari campur tangan yang sewenang-wenang terhadap privasi, keluarga, tempat tinggal, atau yang terkait termasuk data pribadi, atau untuk menyerang kehormatan dan reputasi orang tersebut. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut".
Kabupaten Indragiri Hilir
Indragiri Hilir adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di provinsi Riau, Indonesia. Ibu kotanya kabupaten ini adalah Kecamatan Tembilahan Kota. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020, jumlah penduduk Indragiri Hilir sebanyak 652.342 jiwa (2021). Kabupaten ini berbatasan dengan provinsi Jambi, tepatnya kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan provinsi Kepulauan Riau, yakni kabupaten Lingga.
Kerajaan Keritang
Kerajaan ini didirikan sekitar awal abad ke-6 yang berlokasi di wilayah Kecamatan Keritang sekarang. Seni budayanya banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, sebagaimana terlihat pada arsitektur bangunan istana yang terkenal dengan sebutan Puri Tujuh (Pintu Tujuh) atau Kedaton Gunung Tujuh. Sayangnya, saat ini peninggalan kerajaan tersebut tidak lagi bisa dijumpai
Kerajaan Kemuning
Kerajaan Kemuning didirikan oleh Raja Singapura ke-V, Raja Sampu atau Raja Iskandarsyah Zulkarnain atau Prameswara. Tahun 1231 diangkat seorang raja muda yang bergelar Datuk Setiadiraja. Letak kerajaan ini diperkirakan berada di Desa Kemuning Tua dan Desa Kemuning Muda. Bukti peninggalan kerajaan berupa selembar besluit dengan cap stempel kerajaan, bendera dan pedang kerajaan.
Kerajaan Batin Enam Suku
Pada tahun 1260, di daerah Indragiri Hilir bagian utara, yaitu di daerah Gaung Anak Serka, Batang Tuaka, Mandah dan Guntung dikuasai oleh raja-raja kecil bekas penguasa kerajaan Bintan, yang karena perpecahan sebagian menyebar ke daerah tersebut. Di antaranya terdapat Enam Batin (Kepala Suku) yang terkenal dengan sebutan Batin Nan Enam Suku, yakni:
Perlindungan data
HAM dan Perlindungan Data
Dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy right). Hak pribadi (privacy right) meurpakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak pribadi (privacy right) merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan, hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang. Perlindungan data merupakan pemenuhan terhadap hak privasi (privacy right).
Kabupaten Indragiri Hilir
Kerajaan Indragiri
Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri tahun 1298 dengan raja pertama bergelar Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Demikian pula dengan penggantinya Raja Narasinga I dan Raja Merlang II, tetap berkedudukan di Malaka, sedangkan untuk urusan sehari-hari dilaksanakan oleh Datuk Patih atau Perdana Menteri. pada tahun 1473, sewaktu Raja Narasinga II yang bergelar Paduka Maulana Sri Sultan Alauddin Iskandarsyah Johan Zirullah Fil Alam (Sultan Indragiri IV), dia menetap di ibu kota kerajaan yang berlokasi di Pekan Tua sekarang.
Pada tahun 1815, dibawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat Sultan Muda yang berkedudukan di Peranap dengan batas wilayah ke Hilir sampai dengan batas Japura.
Daftar kata serapan dari bahasa Tionghoa dalam bahasa Indonesia
Bahasa Indonesia banyak memuat kata-kata serapan dari bahasa-bahasa Tionghoa. Sebagian besar kata-kata ini diserap bukan dari bahasa Mandarin, tetapi dari bahasa Hokkien (terutama dialek Amoy dan dialek Zhangzhou), bahasa Hakka dan bahasa Kanton.
Perlindungan data
HAM dan Perlindungan Data
Pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi. Pengumpulan besar-besaran set data yang bisa dicari, dikumpulkan, dan direferensi silang ini dinamakan Big Data. Tidak hanya perusahaan, tetapi individu dan pemerintahan juga bisa mengumpulkan data pribadi.
Kabupaten Indragiri Hilir
Kerajaan Indragiri
Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang–orang dari suku Banjar dan suku Bugis sebagai akibat kurang amannya daerah asal mereka. Khusus untuk suku Banjar, perpindahannya akibat dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Gubernement pada tahun 1859 sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1863.
Daftar kata serapan dari bahasa Tionghoa dalam bahasa Indonesia
Deskripsi
Kata-kata serapan ini sebagian besar berhubungan dengan dapur dan makanan. Pengaruhnya terutama sangat terasa di pulau Jawa, di mana penduduk pulau ini mengenal kuliner asal Tiongkok seperti teh, tahu, kecap, bakmi, bakso, soto dan sate. Kemudian kata-kata lain adalah yang spesifik berhubungan dengan budaya Tionghoa, misalkan Imlek, hongshui, shio dan sebagainya. Namun, dalam bahasa Melayu dialek Betawi yang dipertuturkan di daerah Jakarta dan sekitarnya, kata ganti pertama (gua) dan kedua (lu) berasal dari sebuah bahasa Tionghoa. Selain itu dalam menyebut kata-kata bilangan, yang tidak dimuat di daftar ini, juga banyak dipakai kata-kata Tionghoa. Bahkan kota yang berada di barat Jakarta, kota Tangerang didirikan oleh orang Tionghoa dan nama ini berasal dari sebuah bahasa Tionghoa.
Perlindungan data
Hak Privasi (Privacy Right)
Konsep privasi sebagai suatu hak asasi manusia yang harus dilindungi diakui dalam Pasal 12 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (1948), yang menyatakan bahwa: “No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attack (Tidak ada seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenakan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran itu)”. Ketentuan tersebut selanjutnya dipertegas dalam Pasal 17 Konvenan Internasional Tentang Hak -hak Sipil dan Politik (ICCPR) pada 1966, yang menyatakan bahwa: “(1) No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to unlawful attacks upon his honour and reputation; (2) Everyone has the right to protection of the law against such interference or attack ((1) Tidak boleh seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya;(2) Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas)” 95. Evolusi hak atas privasi dalam kerangka Pasal 17 ICCPR ini kemudian di pandang oleh Manfred Nowak dapat merambah hingga aspek hak atas akses dan kontrol data pribadi seseorang.
Urelliosoma triste
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.
Kabupaten Indragiri Hilir
Masa pendudukan Jepang
Pada masa pendudukan Jepang ini Indragiri Hilir dikepalai oleh seorang Cun Cho yang berkedudukan di Tembilahan dengan membawahi 5 Ku Cho, yaitu:
Perlindungan data
Hak Privasi (Privacy Right)
Dalam Komentar Umum 16 ICCPR yang berbunyi: “Pengumpulan dan penyimpanan informasi pribadi di komputer, bank data dan alat mekanik lainnya, baik oleh pihak berwenang publik atau individu-individu atau badanbadan, harus diatur oleh hukum. Langkah-langkah yang efektif harus diambil oleh negara-negara guna menjamin bahwa informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi seseorang tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki kewenangan secara hukum untuk menerima, memproses dan menggunakannya, dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan ICCPR. Guna mendapatkan perlindungan yang efektif bagi kehidupan pribadinya, setiap individu harus memiliki hak untuk menentukan data-data pribadi apa dan untuk tujuan apa yang akan disimpan dalam rekaman data otomatis. Jika rekaman data tersebut memuat data pribadi yang tidak benar atau dikumpulkan atau diproses dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum, maka setiap individu harus memiliki hak untuk meminta perbaikan atau pemusnahan data tersebut”. Pelapor Khusus Frank La Rue menyampaikan dalam laporannya bahwa pembatasan terhadap ketentuan ini dapat merujuk pada Komentar Umum yang mensyaratkan pembatasan dimungkinkan jika memenuhi elemen berikut ini:
Kabupaten Indragiri Hilir
Masa pendudukan Jepang
Pemerintahan Jepang di Indragiri Hilir sampai bulan Oktober 1945 selama lebih kurang 3,5 tahun.
2013 EU9
2013 EU9 adalah sebuah asteroid. Asteroid ini merupakan bagian dari asteroid Amor, yang terletak dekat dengan bumi. Eksentrisitas orbit asteroid ini tercatat sebesar 0.193, sementara magnitudo mutlaknya adalah 21.6.
Kabupaten Indragiri Hilir
Masa Kemerdekaan Indonesia
Pada awal kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih merupakan satu kabupaten. Kabupaten Indragiri ini terdiri atas 3 kewedanaan, yaitu Kewedanaan Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Teluk Kuantan, Kewedanaan Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kewedanaan Indragiri Hilir dengan ibu kotanya Tembilahan.
2013 EU9
Pembentukan
Seperti asteroid secara keseluruhan, asteroid ini terbentuk dari nebula matahari primordial sebagai pecahan planetisimal, sesuatu di nebula matahari muda yang tidak cukup besar untuk berubah menjadi planet.
Kabupaten Indragiri Hilir
Masa Kemerdekaan Indonesia
Kewedanaan Indragiri Hilir membawahi 6 wilayah yaitu:
Geografis
Kabupaten Indragiri Hilir terletak di sebelah timur Provinsi Riau atau pada bagian pesisir timur Pulau Sumatra. Secara resmi, kabupaten ini terbentuk pada tanggal 14 Juni 1965 sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965. Oleh karena letak posisi Kabupaten Indragiri Hilir di pesisir timur Pulau Sumatera, kabupaten ini dapat dikategorikan sebagai daerah dataran rendah hingga pesisir pantai. Panjang garis pantai Kabupaten Indragiri Hilir adalah 339,5 km dan luas perairan laut meliputi 6.318 km² atau sekitar 54,43 % dari luas wilayah. Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan bagian wilayah Provinsi Riau, memiliki luas wilayah 1.367.551 Ha, dengan jumlah pulau-pulau kecil sebanyak 25 pulau. Secara geografis terletak pada posisi 0°36' Lintang Utara – 1°07' Lintang Selatan dan 104°10'–102°32' Bujur Timur.
Perlindungan data
Hak Privasi (Privacy Right)
Potensi pelanggaran privasi atas data pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara masal (digital dossier), pemasaran langsung (direct selling), media sosial, pelaksanaan program e-KTP, pelaksanaan program e-health dan kegiatan komputasi awan (cloud computing). Khususnya di era big data, pengumpulan data secara masif lazim dilakukan, tak hanya oleh pemerintah, namun juga oleh entitas bisnis atau korporasi. Jenis data yang dikumpulkan pun beragam, mulai dari personally identifiable information (PII) hingga sensitive personal information (SPI). Perusahaan sebagai pengendali data memiliki tanggung jawab untuk menjaga data konsumen dari kebocoran data. Bocornya data pribadi konsumen merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi. Oleh karenanya, diperlukan peraturan hukum yang komprehensif guna melindungi data pribadi konsumen yang dikumpulkan oleh korporasi. Tujuan dari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap data pribadi adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia. Berdasarkan kasus yang terjadi di Eropa yaitu Maximillian Schrems v. Data Protection Commissioner yang diputus Court of Justice of the European Union, 2016, perbedaan perlindungan kepentingan konsumen dapat mengancam transaksi antar dua negara atau dua regional.
Kabupaten Indragiri Hilir
Batas Wilayah
Batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain meliputi:
Perlindungan data
Undang Undang nomor 19 tahun 2016 (UU ITE)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai UU generik memuat norma perlindungan data pribadi pada Pasal 26, yang pada intinya, penggunaan setiap data dan informasi di media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan atau berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini (peraturan perundang-undangan). Pada dasarnya ketentuan ini memuat dua dasar legitimasi pemrosesan data pribadi yaitu (a) consent/ persetujuan; dan (b) norma hukum positif. Kedua prinsip ini adalah dasar lawful data processing.
Daftar kata serapan dari bahasa Tionghoa dalam bahasa Indonesia
Deskripsi
Sesuatu hal yang menarik ialah bahwa beberapa perkataan berhubungan dengan sektor informal, terutama di daerah Jakarta dan sekitarnya. Ada kata-kata yang berhubungan dengan perjudian dan prostitusi. Kemungkinan kata-kata ini dipergunakan sebagai bahasa rahasia. Agak mengherankan bahwa tidak ditemukan kata-kata pinjaman yang berhubungan dengan senjata api, padahal senjata api diciptakan oleh bangsa Tionghoa.
Ikan mola-mola
Ikan mola-mola (disebut pula ikan matahari) adalah semua ikan yang termasuk dalam genus Mola (famili Molidae). Ikan ini memiliki bentuk yang tampak buntung dan berbentuk seperti peluru karena sirip belakangnya yang tidak pernah berkembang. Seiring bertambahnya usia ikan, sirip tersebut justru melipat dan membentuk bagian bulat bernama clavus. Mola dalam bahasa Latin berarti "batu kilangan", yang mendeskripsikan bentuk ikan ini. Ikan dalam genus ini berwarna perak dan memiliki tekstur kulit yang kasar.
Ikan mola-mola adalah ikan bertulang sejati terberat, dengan spesimen besarnya dapat berukuran hingga 14 ft secara vertikal dan 10 ft secara horizontal, serta memiliki massa sekitar 5000 lb. Hiu dan pari dapat memiliki massa yang lebih berat daripada ikan mola-mola, tetapi mereka tergolong sebagai ikan bertulang rawan.
Perlindungan data
Undang Undang nomor 19 tahun 2016 (UU ITE)
Pasal 26 UU ITE [33] menjelaskan bahwa perlindungan data harus dilakukan. Jika terjadi penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. berikut adalah Pasal 26 UU 19/2016 :
Daftar kata serapan dari bahasa Tionghoa dalam bahasa Indonesia
Kemungkinan kata kerabat palsu
Beberapa kata dipertentangkan atau diragukan apakah berasal dari sebuah bahasa Tionghoa atau bukan, kata-kata ini antara lain adalah singkong (bahasa Melayu: “ubi pohon”) dan sate. Ada yang menduga kata sate berasal dari bahasa Tamil. Sedangkan kata jung yang tersebat di antara Jazirah Arab sampai Laut China Selatan, bukan berasal dari sebuah bahasa Tionghoa namun dari sebuah bahasa Austronesia. Yang berasal dari bahasa Tionghoa adalah kata wangkang. Namun kata terakhir ini sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Austronesia (lihat Distrik Wanhua).
Kabupaten Indragiri Hilir
Topografi
Sebagian besar wilayah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (peat), dan daerah hutan payau (mangrove). Selain itu, wilayahnya juga terdiri atas pulau-pulau besar dan kecil. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir rata-rata memiliki ketinggian 0–3 Meter di atas permukaan laut. Daerah yang landai ini sebagian besar terletak di dekat pantai atau sungai. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69 % berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6–35 meter dari permukaan laut yang terdapat di bagian selatan Sungai Reteh, Kecamatan Keritang. Daerah ini termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT).
Perlindungan data
Undang Undang nomor 19 tahun 2016 (UU ITE)
Berdasarkan ketentuan dari Pasal 26 UU ITE [33] pemerintah melarang setiap penylenggara sistem elektronik menggunakan atau menafaatkan data milik orang lain tanpa persetujuan dari si pemilik data tersebut. Berdasarkan isi dari pasal tersebut artinya aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan dan penyebarluasan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi seseorang karena hak privasi mencakup hak menentukan memberikan atau tidak memberikan data pribadi. Termasuk didalamnya pencurian data pribadi, ketika pihak penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi milik orang lain, bentuk larangan tersebut tidak lain karena pandangan pemerintah menganggap bahwa data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi bernilai ekonomi tinggi [34]. Dalam penjelasannya Pasal 26 UU ITE juga menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Selain untuk mencegah pelangaranpelangaran penyalahgunaan berupa pencurian data pribadi pemerintah melalui UU ITE tersebut memberikan perintah kepada penyelengaraan sistem elektronik untuk menyiapkan suatu sistem yang berorientasi kepada melakuan penyesuaian dan melakukan penghapusan pada data pribadi yang dianggap sudah tidak sesuai berdasarkan permintaan dari pihak terkait kepada pengadilan dan putusan pengadilan. Tetapi keadaan penghapusan sebagaimana disebutkan masihlah umum, dengan sekedar menyebutkan pengahapusan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan. tidak ada penjelasan yang detil mengenai informasi yang tidak relevan. Keadaan seperti ini berpotensi bertabrakan dengan beberapa perundang-undangan lain dalam penerapannya dikemudian hari. Contohnya potensi ketegangan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik.
Pihak penyebar data sebelumnya pasti sudah melakukan cracking atau peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun account pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Hal tersebut sudah diatur dalam pasal 30 ayat (3) UU ITE yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.” Lebih lanjut dijelaskan pada pasal 32 UU ITE [20] yaitu “1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. 2.Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 3.Terhadap perbuatan sebagairana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.”. pelanggaran tersebut kemudian dapat dikenakan jerat hukum pada pasal 48 UU ITE yaitu “1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar. 2.Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar. 3.Setiap Orang yang rnemenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.”
Jika terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Kegagalan yang dimaksud adalah terhentinya sebagian atau seluruh fungsi sistem elektronik yang bersifat esensial sehingga sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Terjadinya kegagalan sistem bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang sering terjadi adalah adanya cybercrime. Dilihat dari jenis aktivitasnya, cybercrime dapat berupa hacking, cracking, phising, identity theft, dan lain-lain. Dampak kerugian yang timbul antara lain kebocoran data pribadi, manipulasi data, pelanggaran privasi, kerusakan sistem, dan sebagainya.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Kebijakan terkait perlindungan data tidak hanya pada bidang informasi dan transaksi elektronik. Data pribadi di bidang kesehatan pun tidak terlepas dari kemungkinan penyalahgunaan. Akan lebih bahaya lagi apabila data pribadi tersebut merupakan suatu data jejak rekam medis pasien yang memang bersifat sangat rahasia, sehingga ada beberapa peraturan khusus seperti diantaranya UndangUndang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [36] yang mengatur bahwa setiap Dokter dan Dokter Gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat rekam medis dan rekam medis ini harus dijaga kerahasiaannya oleh Dokter atau Dokter Gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kemudian, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis menyebutkan bahwa meskipun informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh klinisi, petugas pengelola dan pimpinan sarana kesehatan, namun informasi ini dapat dibuka antara lain untuk memenuhi permintaan aparatur penegak hukum atas perintah pengadilan dan memenuhi permintaan institusi/lembaga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Rumah Sakit. Selain itu, Permenkes ini juga mengatur mengenai kepemilikan, manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola Rekam Medis. Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan dan isinya yang berupa ringkasan rekam medis merupakan milik pasien. Ringkasan tersebut dapat diberikan, dicatat atau dicopy oleh pasien atau orang yang diberi kuasa atau atas persetujuan tertulis pasien atau keluarganya yang berhak untuk itu. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 menjelaskan mengenai perlindungan data Kesehatan pribadi pada pasal 57, bahwa:
Pasien adalah seorang konsumen atas jasa dari seorang dokter. Oleh karena itu, seorang pasien memiliki hak-hak seperti yang diatur dalam pasal 4 Undang-Undang no 8 Tahun 1999 atau Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa pasien berhak atas kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, hak memilih, hak informasi, hak didengar, hak mendapatkan advokasi, ha katas pelayanan yang tidak diskriminatif, hak mendapatkan ganti rugi dan hak yang diatur dalam perundang-undangan 2. Regulasi tersebut juga memberi mandat kepada Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kesehatan bagi masyarakat yang menjamin keamanan, keselamatan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kabupaten Indragiri Hilir
Topografi
Secara fisiografis, wilayah Kabupaten Indragiri Hilir terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk gugusan pulau-pulau. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kemiringan lereng wilayah Kabupaten Indragiri Hilir di dominasi oleh kemiringan 0–2%, seluas 1.298.763 Ha (94,97%), kemiringan 3–5% seluas 9.710 Ha (0,71%), kemiringan 16–40% seluas 21.197 Ha (1,55 %) dan kemiringan di atas 40% seluas 37.744 Ha (2,76%). Sedangkan khusus kondisi topografi untuk Kawasan Kuala Enok didominasi oleh lahan dengan kemiringan 0–8%.
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
Kebijakan terkait perlindungan data/informasi masyarakat juga diatur dalam pasal 1 angka 22 undang undang nomor 24 tahun 2013 yang berbunyi : “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.”. sehubungan dengan hal tersebut, Negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat yang dijelaskan pada Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. dijelaskan lebih lanjut mengenai hak setiap penduduk pada pasal 22 Undang undang Adminduk yang berbunyi :
Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:
Ikan mola-mola
Mola-mola dapat ditemukan di laut dengan hangat dan di wilayah tropis. Ia sering kali ditemukan berjemur di bawah sinar matahari dan sirip dorsalnya yang menyembul di atas permukaan air kerap disangka sebagai sirip hiu. Struktur giginya menyatu hingga membentuk struktur seperti paruh. Ikan mola-mola juga tidak dapat menutup mulut kecil mereka dengan baik.
Esandom Dua, Tombatu Timur, Minahasa Tenggara
Esandom Dua merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Tombatu Timur, Kabupaten Minahasa Tenggara, provinsi Sulawesi Utara, Indonesia.
Ikan mola-mola
Spesies
Diketahui terdapat 3 spesies yang termasuk dalam genus ini:
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
a. Dokumen Kependudukan;
b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. Perlindungan atas Data Pribadi;
Esandom Dua, Tombatu Timur, Minahasa Tenggara
Di desa ini direncanakan proyek air bersih masuk ke desa tersebut pada akhir 2011.
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.
Kelmė
Sejarah
Sebelum Perang Dunia II, Kelmė (bahasa Yiddish:Kelm) adalah tempat asal perguruan rabbi, Yeshiva Kelm.
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
penggunaan data pribadi masyarakat diatur dalam pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2019 berbunyi :
Undang-Undang Pasar Digital
Regulasi (UE) 2022/1925, yang biasa disebut sebagai Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act, DMA) adalah regulasi Uni Eropa yang bertujuan untuk membuat ekonomi digital lebih adil dan lebih dapat diperebutkan. Regulasi yang diusulkan oleh Komisi Eropa pada bulan Desember 2020 ini ditandatangani menjadi undang-undang oleh Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa pada bulan September 2022. Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 1 November 2022 dan akan diaplikasikan, sebagian besar, pada tanggal 2 Mei 2023.
DMA bermaksud untuk memastikan tingkat persaingan yang lebih tinggi di Pasar Digital Eropa, dengan mencegah perusahaan besar menyalahgunakan kekuatan pasar mereka dan dengan memungkinkan pemain baru memasuki pasar. Setelah diterapkan, DMA akan menetapkan daftar kewajiban untuk Gatekeeper yang ditetapkan dan jika terjadi ketidakpatuhan, akan ada mekanisme sanksi yang ditegakkan, termasuk denda hingga 10% dari omset di seluruh dunia.
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
a. menggunakan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan melampaui batas kewenangannya; atau
Undang-Undang Pasar Digital
Regulasi ini menargetkan pelantar digital (digital platform) terbesar yang beroperasi di Uni Eropa. Mereka juga dikenal sebagai "Gatekeeper" karena posisi pasar yang "tahan lama" di beberapa sektor digital dan karena mereka juga memenuhi kriteria tertentu terkait dengan jumlah pengguna, omset, atau kapitalisasi mereka. Meskipun daftar Gatekeeper belum dirilis, "Big Tech" (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft) kemungkinan besar akan menjadi subjek utama dari undang-undang tersebut, tetapi tidak terbatas pada perusahaan-perusahaan tersebut.
Daftar kewajiban akan mencakup larangan menggabungkan data yang dikumpulkan dari dua layanan berbeda milik perusahaan yang sama (mis. Facebook dan WhatsApp ); ketentuan untuk perlindungan pengguna bisnis dari pelantar (termasuk pengiklan dan penerbit); instrumen hukum terhadap metode preferensi diri yang digunakan oleh pelantar untuk mempromosikan produk mereka sendiri (hasil preferensial untuk produk Google saat menggunakan Google Search ); pasal-pasal mengenai pra-instalasi beberapa layanan (Android ); regulasi terkait praktik bundling; ketentuan untuk memastikan interoperabilitas, portabilitas, dan akses ke data untuk bisnis dan pengguna akhir dari pelantar.
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Serikat Buruh Kimia merupakan serikat buruh di Ceskoslovensko, yang dipimpin oleh Josef Hais. Serikat ini menerbitkan Dělnik ('Buruh'). Sejak tahun 1921, Serikat Buruh Kimia beranggotakan 76.978 jiwa.
Perlindungan data
Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013
b. menjadikan Data Pribadi Penduduk atau Data Kependudukan sebagai bahan informasi publik sebelum mendapat persetujuan dari Menteri.
Undang-Undang Pasar Digital
Menurut Komisi Eropa, tujuan utama regulasi ini adalah untuk mengatur perilaku perusahaan-perusahaan Big Tech di dalam Pasar Tunggal Eropa dan di luarnya. Komisi Eropa bertujuan untuk menjamin tingkat persaingan yang adil ("level playing field" ) di pasar digital Eropa yang sangat terkonsentrasi, yang sering kali dicirikan oleh konfigurasi "pemenang mengambil semua".
DMA mencakup delapan sektor yang berbeda dan mereka juga dikenal sebagai Core Platforms Services (CPS). Karena adanya Gatekeeper yang, sampai tingkat tertentu, mempengaruhi kontestabilitas pasar, CPS dianggap bermasalah oleh Komisi Eropa: mesin pencari online (misalnya Google Search); layanan intermediasi online (misalnya Google Play Store, App Store Apple); jejaring sosial (misalnya Facebook); pelantar berbagi video (misalnya YouTube); pelantar komunikasi (misalnya WhatsApp, Gmail); layanan periklanan (misalnya Google Ads); sistem operasi (misalnya Android, iOS); layanan awan (misalnya Amazon Web Services).
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Serikat Buruh Kimia berafiliasi dengan Odborove sdruzeni ceskoslovenske (OSČ). Namun, di OSČ, Serikat Buruh Kimia mewakili posisi sayap kiri. Hais menyerukan 'sosialisme tanpa kompromi'. Secara keseluruhan, para buruh industri kimia adalah di antara buruh berupah rendah di Československo pada saat itu, fakta yang menyebabkan timbulnya sikap radikal serikat tersebut.
Perlindungan data
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan
Kebijakan terkait perlindungan data juga terdapat pada Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2007. Tepatnya disebutkan pada pasal 79 yang berisi:
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Sayap kanan OSČ menjuluki Hais 'komunis', dan pada bulan Februari 1921, sebuah serikat pecahan sayap kanan terbentuk di bawah pimpinan Karel Piták.
Perlindungan data
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan
Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasileya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Pada bulan Juni 1922, anggota serikat dagang Partai Komunis Cekoslowakia dikeluarkan dari Serikat Buruh Logam (yang dipimpin kuat oleh Sosial Demokrat). Kemudian mereka membentuk 'Komite Oposisi Buruh Logam', yang untuk sementara waktu disetujui masuk Serikat Buruh Kimia.
Perlindungan data
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007
Dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Indonesia terdiri dari beberapa unsur seperti yang dijelaskan pada pasal 71, yaitu : database, perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pemegang hak akses, lokasi database, pengelolaan database, pemeliharaan database, pengamanan database, pengawasan database, data cadangan, perangkat pendukung, tempat pelayanan, pusat data, pusat data cadangan, dan jaringan komunikasi data. Pemeliharaan, pengamanan, dan pengawasan yang harus dilakukan meliputi data dalam database, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, pusat data, data cadangan, dan pusat data cadangan.
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Pada tanggal 25 Juni 1922, sebuah konferensi serikat dagang revolusioner diselenggarakan di Brno, yang menetapkan rencana untuk pusat serikat dagang baru. Pada konferensi itu, dibentuklah 'Komite Agitasi untuk Internasional Merah Serikat Buruh', dengan Josef Hais sebagai sekretarisnya. Pada bulan Juli 1922, dewan Serikat Buruh Kimia memutuskan bahwa serikat ini akan bergabung dengan pusat serikat dagang yang baru begitu terbentuk. Pada tanggal 13 Juli 1922, Serikat Buruh Kimia dikeluarkan dari OSČ.
Perlindungan data
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Kebijakan perlindungan data terdapat pada sektor perbankan. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab yang besar, tenaga ahli yang profesional dan manajemen yang baik merupakan sebuah kewajiban bagi pihak bank demi tata kelola yang memuaskan para nasabah. Adapun tujuan manajemen dan tenaga ahli profesional yaitu sebagai bentuk usaha menumbuhkan kepercayaan masyarakat agar merasa yakin dan aman untuk pengelolaan keuangan. 96 Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan pada Bab 1 pasal 2 poin (d) menyebutkan “perlindungan konsumen menerapkan prinsip kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen”. Pada pasal tersebut dilihat bahwa pihak nasabah (sebagai konsumen) mempunyai hak dalam perlindungan data pribadi mereka yang sebagaimana pihak bank berkewajiban melindungi serta menfasilitasi keamanan data nasabah.
Serikat Buruh Kimia Cekoslowakia
Ketika pusat serikat dagang pro-komunis Mezinárodní všeodborový svaz (MVS) terbentuk pada bulan Oktober 1922, Serikat Buruh Kimia bergabung ke dalamnya sebagai seksi buruh kimia. Pada saat penggabungan, 45.068 anggota Serikat Buruh Kimia bergabung dengan MVS.
Perlindungan data
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas di dalam undang-undang tersebut. Hal ini disebut dengan rahasia bank. Pasal 1 angka 28 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan) menyatakan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat (1) UU Perbankan disebutkan bahwa Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi, Bank wajib merahasiakan data simpanan dan nasabah penyimpannya. Dalam kewajiban Bank tersebut, masih terdapat pengecualian diantaranya:
Kabupaten Indragiri Hilir
Iklim
Seperti wilayah lain di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau, wilayah kabupaten Indragiri Hilir beriklim hutan hujan tropis (Af) dengan curah hujan yang cenderung tinggi hampir di sepanjang tahun. Suhu udara di wilayah ini cenderung konstan antara 23°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif yang cenderung tinggi antara 70%–90%.
Stasiun Yuno
Stasiun Yuno (湯 野 駅, Yuno-eki) adalah stasiun kereta api di Jalur Ibara. Jalur Ibara terletak di Fukuyama, Prefektur Hiroshima, Jepang.
Daftar Duta Besar Amerika Serikat untuk Eswatini
Berikut ini adalah daftar Duta Besar Amerika Serikat untuk Eswatini
Kabupaten Indragiri Hilir
Kecamatan
🇨🇴
Pemekaran Kabupaten Indragiri
Masyarakat Indragiri Hilir memohon kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi kabupaten Daerah Tingkat II yang berdiri sendiri (otonom). Setelah melalui penelitian, baik oleh Gubernur maupun Departemen Dalam Negeri, maka pemekaran diawali dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Provinsi Riau) tanggal 27 April 1965 nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir.
Stasiun Yuno
Stasiun dibuka pada 11 Januari 1999, tanggal peresmian Jalur Ibara.
Kabupaten Indragiri Hilir
Pemekaran Kabupaten Indragiri
Pada tanggal 14 Juni 1965, dikeluarkanlah Undang-undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia no. 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965.
Pendidikan
kabupaten ini memiliki lembaga pendidikan tinggi diantaranya Sekolah Tinggi Agama Islam Auliaurrasyidin Tembilahan, Universitas Islam Indragiri, STIT Ar Risalah Sungai Guntung Kateman dan Akbid Puri Husada Tembilahan.
Cesaspheniscus debskii
Cesaspheniscus debskii adalah spesies lalat yang tergolong famili Tephritidae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Kabupaten Indragiri Hilir
Pertanian
Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah dan letak geografis yang sangat strategis, Indragiri Hilir terus memacu diri mengembangkan kawasannya menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi Riau dan pusat pertumbuhan kebudayaan ekonomi Riau dan Pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Cesaspheniscus debskii
Kebanyakan anggota spesies ini bertelur dalam jaringan tumbuhan, tempat larva menemukan makanan pertamanya setelah lahir. Lalat dewasa biasanya berumur sangat pendek. Beberapa hidup selama kurang dari seminggu.
Kabupaten Indragiri Hilir
Pertanian
Sebagai Kabupaten tumbuh dan berkembang pada gerbang selatan provinsi Riau yang bersebelah dan menjadi hinderland Malaysia dan Singapura, serta selangkah dari pusat pertumbuhan Batam dan Bintan, masuknya investor. Potensi sumber daya alam Indragiri Hilir harus dikelola industri-industri hilir yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. Untuk itu pemerintah Kabupaten harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna memudahkan hadirnya para investor lokal, regional bahkan internasional.
Pemerintah Indragiri Hilir akan memberikan pelayanan terbaik yang diperlukan oleh calon penanam modal itu. Salah satu diantaranya adalah memberikan pelayanan terpadu satu pintu yang di kenal sebagai One Door Service. Dengan One Door Service calon investor akan mendapat pelayanan memuaskan, sejak dari informasi peluang bisnis. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam serta menyimpan berbagai potensi ekonomi, Indragiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan pada masa depan. Didukung letak geografis yang strategis serta ditunjang tersedianya berbagai infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang positif daerah ini merupakan lahan investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global.
Perlindungan data
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 terkait Penyelesaian Pengaduan Nasabah dimana Bank wajib menyediakan dan menyelesaikan setiap pengaduan yang diajukan oleh pihak nasabah. Adapun mekanisme dan prosedur bentuk umum yang di tetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia meliputi:
Daftar kata serapan dari bahasa Tionghoa dalam bahasa Indonesia
Pranala luar
Sebagian kata-kata dalam halaman ini diambil dari:
Kabupaten Indragiri Hilir
Pertanian
Untuk menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan mempermudah investasi, pemerintah daerah telah membangun berbagai infrastruktur terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian.
Potensi lahan basah (pasang surut) untuk persawahan di Kabupaten Indragiri Hilir seluas ± 57.642 ha, yang belum dimanfaatkan seluas ± 23.965 ha dan yang sudah dimanfaatkan seluas ± 33.677 ha. Dengan produksi padi 127.369,48 GKG. Untuk potensi pengembangan lahan kering seluas ± 169.000 ha, yang belum dimanfaatkan seluas ± 84.648 ha dan yang telah dimanfaatkan
seluas ± 74.136 ha, dipergunakan untuk pengembangan palawija dengan luas areal ± 13.476 ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas ± 1.247 ha, dengan produksi 27.958,04 ton, sayur-sayuran dengan luas ± 1.247 ha, dengan produksi 1.448 ton dan buah-buahan dengan luas ± 5.320,80 ha, dengan produksi 82.105,38 ton.
Perkebunan
Kebun Kelapa identik dengan Indragiri Hilir dan Indragiri Hilir adalah sentra kebun kelapa paling luas di Indonesia, menjadi hamparan kebun kelapa dunia. Di sini pohon-pohon kelapa tumbuh dengan suburnya dari lahan-lahan yang semula hutan rawa-rawa.
Sebagai negara pemilik kebun kelapa terluas di dunia, Indonesia mempunyai perkebunan seluas 3,7 juta hektare yang tersebar di kepulauan kelapa. Wilayah Kateman atau yang lebih di kenal dengan sebagai Sungai Guntung adalah Kecamatan yang memiliki kebun kelapa paling luas disana. Kebun-kebun ini adalah milik PT. Pulau Sambu, sebuah perusahaan agrobisnis yang memiliki kebun sekaligus pabrik minyak kelapa di Indragiri Hilir.
yang kedua adalah perkebunan kelapa sawit, indonesia merupakan penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia sebagian besar kelapa sawit indonesia berasal dari perkebunan di indragiri hilir, karena semakin murahnya harga kelapa (biasa) di indragiri hilir petani kelapa di inhil banyak yang beralih menjadi petani kelapa sawit hasilnya inhil sekarang menjadi daerah yang terkenal dengan kelapasa sawitnya
Panjang kanal disambung-sambung akan mencapai 32.000 kilometer Luar biasa! itulah potret sekilas Negeri Sejuta Kelapa di Negeri Seribu Parit ini.
Selain kelapa sebagai hasil bumi kabupaten ini, kelapas sawit juga menjadi sumber daya alam terdapat banyak di barat kabupaten ini seperti di kecamatan tempuling, enok, kempas jaya dan teluk kiambang salag satu desa penghasil sawit terbesar di kabupaten ini.