cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Hadhariyah M
Hadhariyah M adalah tokoh Parindra (Partai Indonesia Raya) Banjarmasin yang telah mengalami tuduhan persdelict oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Cerita pendek dia yang berjudul Tersungkur di Bawah kkaki Ibu (judul aslinya: Suasana Kalimantan), diterbitkan roman di Medan dengan penanggung jawab Matu Mona. Cerita Pendek ini dianggapemerintah kolonial bertendensi politik sehingga penulisnya bersama-sama penanggung jawabnya (Matu Mona) diajukan ke pengadilan kolonial di Banjarmasin pada tahun 1941. Hakim Kolonial J.B. Kan dengan tuduhan persdelict, karena dianggap melanggar artikel 156 dan 157 serta 151 bis dan ter dari KUHP, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Hadhariyah M dan 1/2 tahun penjara kepada Matu Mona (nama aslinya Hasbullah Parinduri).
Estanislau Aleixo da Silva
Estanislau da Conceição Aleixo Maria da Silva adalah seorang politikus Timor Leste dan anggota kunci Fretilin. Dia bertindak sebagai Perdana Menteri dari Mei 2007 hingga Agustus 2007.
Masa muda
Da Silva lahir di Dili pada tahun 1952 dari pasangan Luis da Silva dan Genoveva Aleixo. Ia bersekolah di sekolah dasar dari tahun 1961-1962 hingga 1964-1965 di distrik Fuiloro - Lautém, dan Sekolah Teknik Dili dari tahun 1965-1966 hingga 1970-1971. Setelah lulus dari Sekolah Teknik Dili, Da Silva pergi ke Lisbon untuk melanjutkan pelatihan di bidang teknik listrik dan mesin.
Kegiatan politik
Da Silva bergabung dengan Fretilin pada tahun 1974 dan merupakan anggota pendiri Cabang Eksternal Fretilin di Lisbon.
Pada tahun 1976, Bapak Da Silva menghentikan studinya di Lisbon dan dikirim ke Australia oleh pimpinan Fretilin untuk melobi dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Selama waktu itu para pendukung Australia untuk perjuangan kemerdekaan Timor Leste (Kampanye Kemerdekaan Timor Leste - CIET) meminta agar Da Silva membantu Neville Cunningham dan António Belo mengoperasikan sambungan radio ke pimpinan Fretilin di Timor-Leste. Karena Da Silva bukan penduduk Australia, ia harus mengoperasikan radio bawah tanah dan menghabiskan enam bulan di semak-semak Northern Territory dalam kontak radio dengan pimpinan Fretilin di Timor-Leste.
Pada bulan September 1976, Da Silva dan Cunningham dikepung dan ditangkap oleh polisi Northern Territory dan sambungan radio dihentikan. Da Silva dibebaskan setelah sidang satu hari dan dia memutuskan untuk menetap di Mozambik. Jaringan radio tersebut kemudian dibangun kembali oleh anggota Fretilin dan pendukung Australia untuk perjuangan kemerdekaan Timor Leste.
Sekembalinya ke Australia pada tahun 1985, Da Silva berkampanye tanpa lelah untuk kemerdekaan Timor-Leste. Ini termasuk berbicara di forum publik, mengorganisir demonstrasi menentang pendudukan ilegal Indonesia, mengorganisir kegiatan penggalangan dana dan melobi anggota parlemen. Da Silva juga memelihara kontak rutin dengan gerakan klandestin dan kepemimpinan Fretilin di Timor Leste dan membantu membantu orang-orang yang terancam penganiayaan di Timor Leste untuk melarikan diri dan menetap di Australia. Pada tahun 1994 ia menjadi Perwakilan Fretilin di Australia.
Da Silva terpilih menjadi anggota Komite Sentral Fretilin pada tahun 1998 pada Konferensi Nasional Fretilin yang diadakan di Sydney, Australia. Mandatnya diperbarui pada Kongres Nasional Pertama tahun 2001 serta Kongres Nasional Kedua yang diadakan pada bulan Mei 2006. Ia terpilih sebagai Ketua di kedua acara tersebut. Ia juga salah satu dari 15 anggota Komisi Politik Nasional Fretilin yang memimpin kerja partai di antara pertemuan Komite Sentral Fretilin.
Dia terpilih kembali ke kursi di parlemen dalam Pemilihan parlemen Juni 2007 sebagai nama kesembilan dalam daftar calon Fretilin.
Pendidikan dan karir profesional
Di Australia, Da Silva melanjutkan studinya di bidang agronomi di Universitas Sydney, di mana ia menyelesaikan diploma pasca sarjana di bidang Agronomi pada tahun 1987. Pada tahun 1988 Da Silva dipekerjakan oleh Departemen Pertanian NSW di Pusat Penelitian Pertanian Trangie dan dari tahun 1994 hingga 1997 bekerja di Australian Cotton Research Institute di Narrabri.
Pada tahun 1999, Da Silva kembali ke Timor-Leste. Dia bekerja sebagai konsultan Bank Dunia untuk pertanian dan kemudian sebagai manajer proyek Bank Pembangunan Asia untuk infrastruktur sebelum menjadi Menteri Pertanian selama pemerintahan transisi kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada Mei 2002, setelah pemulihan kemerdekaan Timor Leste, Da Silva menjadi Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.
Pada tahun 2002, Da Silva menyelesaikan kursus pelatihan pasca sarjana selama dua tahun di bidang manajemen dan kepemimpinan yang diberikan oleh Asian Development Bank Institute di Tokyo, Jepang.
Da Silva adalah seorang administrator yang cakap dan dihormati dan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah salah satu kisah sukses Timor Leste yang merdeka. Kementerian secara teratur dipuji oleh donor internasional atas pencapaiannya. Di bawah Da Silva, produksi beras Timor Leste meningkat setiap tahun kecuali pada tahun 2006 di mana krisis politik berdampak negatif pada institusi dan ekonomi negara secara keseluruhan. Juga, pada masa Da Silva, ketergantungan impor beras Timor-Leste telah berkurang dari dua pertiga menjadi sepertiga dari konsumsi domestik.
Da Silva fasih berbahasa Inggris, Portugis, dan Tetum.
Pelaihari, Pelaihari, Tanah Laut
Pelaihari (toponim: Pleihari/Plaijhari) adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia.
Pedro Rodríguez Ledesma
Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma (lahir 28 Juli 1987), lebih dikenal sebagai Pedro, adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Spanyol yang bermain sebagai penyerang atau gelandang sayap untuk klub Serie A, Lazio.
Pedro mewakili Spanyol di dua Piala Dunia FIFA dan dua Kejuaraan Eropa UEFA, memenangkan Piala Dunia FIFA 2010 dan Kejuaraan Eropa UEFA 2012.
Internasional
Pedro telah bermain 2 kali untuk. Ia juga telah bermain 4 kali dan mencetak 1 gol untuk. Ia termasuk dalam skuad Spanyol pada Piala Dunia FIFA 2010.
Inanwatan, Sorong Selatan
Inanwatan adalah sebuah distrik di kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Indonesia.
Raghunath Mohapatra
Raghunath Mohapatra (Odia: ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ) adalah seorang arsitek dan pemahat asal negara bagian Odisha, India. Ia dianugerahi Padma Shri pada 1975 dan Padma Bhushan pada 2001. Ia dianugerahi Padma Vibhushan pada 2013 bertepatan dengan Hari Republik India ke-64.
Eimi Naruse
Eimi Naruse (成瀨瑛美) adalah seorang penyanyi, pemeran dan idola asal Jepang. Ia menjadi anggota grup idola Dempagumi.inc pada 3 Juni 2010. Ia adalah mantan anggota unit Mizutama Online (水玉おんらいん) dengan Furukawa Mirin. Ia adalah produsen merek busana BABYUUN.
Daftar Duta Besar Bangladesh untuk Indonesia
Berikut adalah daftar Duta Besar Republik Rakyat Bangladesh untuk Republik Indonesia.
D'yer Mak'er
"D'yer Mak'er" (dalam bahasa British non-rhotic accent sebagai "Jamaica", ) adalah lagu dari rock band Led Zeppelin, dari album 1973 mereka Houses of the Holy.
Resolusi 1513 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi 1513 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, diadopsi pada 28 Oktober 2003. Usai mengulang resolusi-resolusi perihal Sahara Barat, DKPBB memperpanjang masa penugasan Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Referendum di Sahara Barat (United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara, MINURSO) sampai 31 Januari 2004.
Katekismus Kecil Westminster
Katekismus Kecil Westminster (juga dikenal sebagai Katekismus Singkat Westminster atau Katekismus Kecil saja; di sini akan disingkat dengan KKW) ditulis pada 1640-an oleh para pemimpin gereja di Inggris dan Skotlandia. Mereka juga menghasilkan Pengakuan Iman Westminster dan Katekismus Besar Westminster. Ketiga dokumen ini dianggap oleh banyak orang sebagai pernyataan-pernyataan doktriner terbesar yang dihasilkan oleh Reformasi Inggris, dan salah satu dari dokumen-dokumen terpenting dari Reformasi.
Tujuan dari Katekismus Kecil adalah mendidik orang-orang awam dalam masalah-masalah doktrin dan kepercayaan. KKW disusun dalam bentuk tanya-jawab sederhana untuk menolong penghafalan. Biasanya, orang tua dan gereja akan menggunakan katekismus singkat untuk melatih anak-anak mereka dalam ajaran Kristen. Orang-orang yang baru diterima sebagai anggota juga diberikan KKW serta Pengakuan Iman serta Alkitab untuk mereka pelajari. Berbagai denominasi telah memakai Pengakuan Iman Westminster dan katekismus untuk mengajar anggota-anggota mereka.
Katekismus ini terdiri dari 1-7 pertanyaan dan jawaban. Dua belas pertanyaan pertama berkaitan dengan Allah sebagai Pencipta. Pertanyaan 13-20 membahas dosa asal dan sifat manusia sebagai makhluk yang berdosa. Pertanyaan 21-38 berkaitan dengan Kristus sang Penebus dan manfaat yang diperoleh dari penebusan. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya, 39-84, membahas Sepuluh Perintah Allah. Pertanyaan 85-97 membahas Sakramen Baptisan dan Perjamuan Kudus. Rangkaian pertanyaan yang terakhir, 98-107, mengajarkan dan menjelaskan Doa Bapa Kami. Penataan Katekismus ini meniru Katekismus Heidelberg yang telah disusun terlebih dahulu oleh gereja-gereja Reformasi di daratan Eropa.
Pertanyaan yang paling terkenal (terutama di kalangan Presbyterian) adalah pertanyaan pertama:
Boeing XP3B
Boeing XP3B-1 (sebutan perusahaan Model 466) adalah pesawat patroli bermesin turboprop sayap tinggi (high wing) yang diusulkan, dikembangkan oleh Boeing untuk digunakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat pada 1940-an.
Pesawat bermesin turboprop ini direncanakan akan didukung oleh dua mesin turboprop Allison T40 baling-baling kontra-rotating, dan memanfaatkan landing gear tandem. Proyek ini dibatalkan sebelum pesawat apapun dibangun.
Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur
Pendudukan Indonesia di Timor Timur dimulai pada bulan Desember 1975 dan berlangsung hingga Oktober 1999. Setelah berabad-abad diperintah oleh Portugis, kudeta tahun 1974 di Portugal memicu dekolonisasi di bekas koloninya, menciptakan ketidakstabilan di Timor Timur dan ketidakpastian akan masa depannya. Setelah perang saudara berskala kecil, Fretilin yang pro-kemerdekaan mendeklarasikan kemenangan di ibu kota Dili dan mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur pada tanggal 28 November 1975.
Dengan klaim bahwa pemimpin-pemimpin di Timor Timur meminta bantuan, pasukan militer Indonesia melakukan invasi ke Timor Timur pada tanggal 7 Desember 1975 (atas desakan Australia dan dukungan Amerika Serikat ), dan pada 1979 militer Indonesia telah menghancurkan semua perlawanan terhadap pendudukan Indonesia di Timor Timur. Setelah diadakannya suatu pemungutan suara yang dianggap kontroversial karena dikatakan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Timor Timur yang sesungguhnya, Indonesia mendeklarasikan wilayah Timor Timur sebagai provinsi Indonesia (provinsi Timor Timur).
Segera setelah invasi, Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengecam tindakan Indonesia di Timor Leste dan menuntut untuk segera menarik pasukan dari kawasan. Hanya Australia dan Indonesia saja yang mengakui Timor Timur sebagai provinsi, dan segera setelahnya mereka memulai negosiasi untuk berbagi sumber daya yang ditemukan di Celah Timor. Pemerintah lain, termasuk di antaranya Amerika Serikat, Jepang, Kanada, dan Malaysia, juga mendukung pemerintah Indonesia. Namun, invasi Timor Leste dan juga pemberangusan terhadap gerakan kemerdekaan di sana telah menyebabkan kerusakan hebat pada reputasi dan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Selama dua puluh empat tahun, pemerintah Indonesia melakukan penyiksaan, perbudakan seksual, pembunuhan di luar hukum, pembantaian, dan kelaparan yang disengaja secara rutin dan sistematis. Pembantaian Santa Cruz tahun 1991 menyebabkan kemarahan di seluruh dunia, dan sejumlah laporan tentang pembantaian-pembantaian lainnya juga mencuat. Walaupun begitu, perlawanan terhadap pemerintah Indonesia tetap kuat; pada tahun 1996 Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada dua orang pria dari Timor Timur, Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta, atas usaha mereka untuk mengakhiri pendudukan secara damai. Referendum (pemungutan suara) pada 1999 untuk menentukan masa depan Timor Timur menghasilkan mayoritas yang mendukung kemerdekaan, dan pada tahun 2002 Timor Timur menjadi negara merdeka. Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Timur memperkirakan jumlah korban tewas selama pendudukan dari kelaparan dan kekerasan berada di antara 90.800 dan 202.600 dan termasuk antara 17.600 dan 19.600 kematian atau menghilang karena kekerasan, dari populasi 1999 yang mencapai sekitar 823.386 orang. Komisi ini menyatakan bahwa pasukan militer Indonesia yang bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan akibat kekerasan.
Setelah pemungutan suara tahun 1999 untuk memilih kemerdekaan, kelompok paramiliter yang bekerja dengan militer Indonesia melakukan gelombang kekerasan di mana sebagian besar infrastruktur di Timor Timur hancur. Pasukan Internasional yang dipimpin oleh Australia di Timor Timor bertugas untuk memulihkan ketertiban. Setelah kepergian pasukan Indonesia dari Timor Timur, Administrasi Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur mengelola wilayah tersebut selama dua tahun, membentuk Unit Kejahatan Berat untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Karena cakupan Unit yang terbatas serta rendahnya vonis yang dikeluarkan pengadilan Indonesia atas keterlibatan Indonesia di Timor Timur, banyak pengamat meminta pengadilan internasional untuk Timor Timur.
Universitas Oxford mengadakan konsensus akademis dan hasilnya menyebut pendudukan Indonesia di Timor Timur sebagai genosida. Universitas Yale memakai kasus Timor Timur dalam kurikulum bagian dari program "Studi Genosida".
Latar belakang
Portugis pertama kali tiba di Timor pada abad ke-16, dan pada tahun 1702 Timor Timur berada di bawah pemerintahan kolonial Portugis. Kekuasaan Portugis sangat lemah sampai pulau itu dibagi dengan Kerajaan Belanda pada tahun 1860. Menjadi sebuah medan pertempuran yang signifikan selama Perang Pasifik, Timor Timur diduduki oleh 20.000 tentara Jepang. Pertempuran tersebut membantu mencegah pendudukan Jepang di Australia tetapi mengakibatkan 60.000 kematian orang Timor Timur.
Ketika Indonesia memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II di bawah kepemimpinan Sukarno, Indonesia tidak mengklaim kendali atas Timor Timur, dan selain dari retorika anti-kolonial umum, Indonesia tidak menentang kendali Portugis atas wilayah tersebut. Pemberontakan tahun 1959 di Timor Timur melawan Portugis tidak didukung oleh pemerintah Indonesia. Sebuah dokumen PBB tahun 1962 mencatat: "pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa mereka memelihara hubungan persahabatan dengan Portugal dan tidak memiliki klaim atas Timor Portugis...". Jaminan ini berlanjut setelah Suharto mengambil alih kekuasaan pada tahun 1965. Pada bulan Desember 1974, seorang pejabat Indonesia menyatakan: "Indonesia tidak memiliki ambisi teritorial ... Jadi tidak ada pertanyaan tentang Indonesia yang ingin mencaplok Timor Portugis."
Pada tahun 1974, sebuah kudeta di Lisbon menyebabkan perubahan signifikan dalam hubungan Portugal dengan koloninya di Timor. Pergeseran kekuasaan di Eropa memperkuat gerakan kemerdekaan di koloni-koloni seperti Mozambik dan Angola, dan pemerintah Portugis yang baru memulai proses dekolonisasi untuk Timor Timur. Yang pertama merupakan pembukaan proses politik.
Fretilin, UDT, dan APODETI
Ketika partai politik Timor Leste pertama kali disahkan pada April 1974, tiga kelompok muncul sebagai pemain penting dalam lanskap pascakolonial. União Democrática Timorense (Uni Demokrasi Timor, atau UDT), dibentuk pada bulan Mei oleh sekelompok pemilik tanah yang kaya. Awalnya didedikasikan untuk melestarikan Timor Timur sebagai protektorat Portugal, pada bulan September UDT mengumumkan dukungannya untuk kemerdekaan. Seminggu kemudian, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Front Revolusi untuk Timor Timur Merdeka, atau Fretilin) muncul. Awalnya diorganisir sebagai ASDT (Associacão Social Democrata Timorense), kelompok ini mendukung "doktrin universal sosialisme", serta "hak untuk merdeka". Namun, ketika proses politik menjadi lebih tegang, kelompok tersebut mengubah namanya dan menyatakan dirinya sebagai "satu-satunya wakil rakyat yang sah". Pada akhir Mei, terbentuklah partai ketiga, Associacão Popular Democratica Timorense (Asosiasi Demokratik Rakyat Timor, atau APODETI). Menganjurkan integrasi Timor Leste dengan Indonesia dan awalnya bernama Associacão Integraciacao de Timor Indonesia (Asosiasi Integrasi Timor ke Indonesia), APODETI menyatakan keprihatinannya jika Timor Timur yang merdeka akan menjadi lemah dan rentan secara ekonomi di kemudian hari.
Nasionalis dan militer garis keras Indonesia, khususnya para pemimpin badan intelijen Kopkamtib dan unit operasi khusus, Kopassus, melihat kudeta Portugis sebagai peluang untuk integrasi Timor Timur dengan Indonesia. Pemerintah pusat dan militer khawatir bahwa Timor Lorosa'e yang diperintah oleh kaum kiri dapat digunakan sebagai basis serangan oleh kekuatan-kekuatan yang tidak bersahabat ke Indonesia, dan juga bahwa Timor Lorosa'e yang merdeka di dalam kepulauan dapat mengilhami sentimen pemisahan diri di provinsi-provinsi Indonesia. Ketakutan akan disintegrasi nasional diperlihatkan oleh para pemimpin militer yang dekat dengan Suharto dan tetap menjadi salah satu pembenaran terkuat Indonesia untuk menolak kemungkinan kemerdekaan Timor Timur atau bahkan otonomi sampai akhir 1990-an. Organisasi intelijen militer awalnya mencari strategi pencaplokan non-militer, berniat menggunakan APODETI sebagai kendaraan integrasinya.
Pada bulan Januari 1975, UDT dan Fretilin membentuk koalisi tentatif yang didedikasikan untuk memperjuangkan kemerdekaan Timor Timur. Pada saat yang sama, pemerintah Australia melaporkan bahwa militer Indonesia telah melakukan latihan "pra-invasi" di Lampung. Selama berbulan-bulan, Komando Operasi Khusus Indonesia, Kopassus, diam-diam mendukung APODETI melalui Operasi Komodo (dinamai dari kadal dengan nama yang sama). Dengan menyebarkan tuduhan komunisme di antara para pemimpin Fretilin dan menabur perselisihan dalam koalisi UDT, pemerintah Indonesia mendorong ketidakstabilan di Timor Timur, dan menurut pengamat, Indonesia menciptakan sebuah dalih untuk dapat menyerang Timor Timur. Pada bulan Mei, ketegangan antara kedua kelompok menyebabkan UDT menarik diri dari koalisi.
Dalam upaya untuk merundingkan penyelesaian perselisihan mengenai masa depan Timor Timur, Komisi Dekolonisasi Portugis mengadakan konferensi pada bulan Juni 1975 di Makau. Fretilin memboikot pertemuan itu sebagai protes atas kehadiran APODETI; perwakilan UDT dan APODETI mengeluh bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk menghalangi proses dekolonisasi. Dalam memoarnya tahun 1987, Funu: The Unfinished Saga of East Timor, pemimpin Fretilin José Ramos Horta mengenang "protes kerasnya" terhadap penolakan partainya untuk menghadiri pertemuan tersebut. "Ini", tulisnya, "adalah salah satu kesalahan politik taktis kami yang saya tidak pernah dapat menemukan penjelasan yang cerdas."
Kudeta, perang saudara, dan deklarasi kemerdekaan
Ketegangan mencapai titik didih pada pertengahan tahun 1975 ketika rumor tentang kemungkinan perebutan kekuasaan dari kedua pihak kemerdekaan mulai beredar. Pada bulan Agustus 1975, UDT melakukan kudeta di ibu kota Dili, dan perang saudara skala kecil pecah. Ramos-Horta menggambarkan pertempuran itu sebagai "berdarah", dan merinci kekerasan yang dilakukan oleh UDT dan Fretilin. Dia mengutip Komite Internasional Palang Merah, yang menghitung 2.000–3.000 orang tewas setelah perang. Pertempuran memaksa pemerintah Portugis pindah ke pulau Atauro. Fretilin mengalahkan pasukan UDT setelah dua minggu, yang sangat mengejutkan Portugal dan Indonesia. Para pemimpin UDT melarikan diri ke Timor Barat yang dikuasai Indonesia. Di sana mereka menandatangani petisi pada 7 September yang menyerukan integrasi Timor Timur dengan Indonesia; sebagian besar laporan menunjukkan bahwa dukungan UDT untuk posisi ini dipaksakan oleh Indonesia.
Begitu mereka menguasai Timor Timur, Fretilin menghadapi serangan dari barat, oleh pasukan militer Indonesia—yang kemudian dikenal sebagai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)—dan oleh sekelompok kecil pasukan UDT. Indonesia merebut kota perbatasan Batugadé pada 8 Oktober 1975; Balibó dan Maliana di dekatnya direbut delapan hari kemudian. Selama penyerbuan Balibó, anggota kru berita televisi Australia—yang kemudian dijuluki sebagai "Balibo Five"—dibunuh oleh tentara Indonesia. Para pejabat militer Indonesia mengatakan kematian itu tidak disengaja, sementara saksi mata dari Timor Timur mengatakan para wartawan itu sengaja dibunuh. Kematian, dan kampanye serta investigasi selanjutnya, menarik perhatian internasional dan menggalang dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur.
Pada awal November, para menteri luar negeri dari Indonesia dan Portugal bertemu di Roma untuk membahas penyelesaian konflik. Meskipun tidak ada pemimpin Timor yang diundang ke pembicaraan, Fretilin mengirim pesan yang menyatakan keinginan mereka untuk bekerjasama dengan Portugal. Pertemuan berakhir dengan kedua belah pihak sepakat bahwa Portugal akan bertemu dengan para pemimpin politik di Timor Timur, tetapi pembicaraan tidak pernah terjadi. Pada pertengahan November, pasukan Indonesia mulai menembaki kota Atabae dari laut dan merebutnya pada akhir bulan.
Frustrasi karena kelambanan Portugal, para pemimpin Fretilin percaya bahwa mereka dapat menangkis kemajuan Indonesia dengan lebih efektif jika mereka mendeklarasikan kemerdekaan Timor Timur. Komisaris Politik Nasional Mari Alkatiri melakukan tur diplomatik ke Afrika, mengumpulkan dukungan dari pemerintah di sana dan di tempat lain.
Menurut Fretilin, upaya ini menghasilkan jaminan dari dua puluh lima negara—termasuk Republik Rakyat Tiongkok, Uni Soviet, Mozambik, Swedia, dan Kuba—untuk mengakui negara baru itu. Kuba saat ini memiliki hubungan dekat dengan Timor Timur. Pada tanggal 28 November 1975, Fretilin secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timor Timur. Indonesia mengumumkan bahwa pemimpin UDT dan APODETI di dan sekitar Balibó akan merespon keesokan harinya dengan mendeklarasikan wilayah merdeka itu untuk secara resmi menjadi bagian dari Indonesia. Bagaimanapun Deklarasi Balibo, dirancang oleh intelijen Indonesia dan ditandatangani di Bali. Hal ini kemudian digambarkan sebagai 'Deklarasi Balibohong', sebuah permainan kata dalam bahasa Indonesia untuk 'kebohongan'. Portugal menolak kedua deklarasi tersebut, dan pemerintah Indonesia menyetujui tindakan militer untuk memulai aneksasinya atas Timor Timur.
Invasi
Pada tanggal 7 Desember 1975, pasukan Indonesia menyerbu Timor Timur. Operasi Seroja adalah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Pasukan dari organisasi militer Fretilin, Falintil, melawan pasukan ABRI di jalan-jalan Dili dan melaporkan 400 pasukan penerjun payung Indonesia terbunuh saat mereka turun ke kota. Majalah Angkasa melaporkan 35 tentara Indonesia dan 122 dari pihak Fretilin tewas. Pada akhir tahun, 10.000 tentara menduduki Dili, dan 20.000 lainnya telah dikerahkan di seluruh Timor Timur. Kalah jumlah secara besar-besaran, pasukan Falintil melarikan diri ke pegunungan dan melanjutkan operasi tempur gerilya.
Kekejaman Indonesia
Sejak awal invasi dan seterusnya, pasukan ABRI terlibat dalam pembantaian besar-besaran terhadap warga sipil Timor. Pada awal pendudukan, radio Fretilin mengirimkan siaran berikut: "Pasukan Indonesia membunuh tanpa pandang bulu. Perempuan dan anak-anak ditembak di jalan-jalan. Kita semua akan dibunuh.... Ini adalah seruan untuk bantuan internasional. Tolong lakukan sesuatu untuk menghentikan invasi ini." Seorang pengungsi Timor kemudian diberitahu tentang "pemerkosaan [dan] pembunuhan berdarah dingin terhadap wanita dan anak-anak dan pemilik toko China". Uskup Dili saat itu, Martinho da Costa Lopes, kemudian berkata: "Para prajurit yang mendarat mulai membunuh semua orang yang mereka temukan. Ada banyak mayat di jalan-jalan – yang bisa kami lihat hanyalah tentara yang membunuh, membunuh, membunuh." Dalam satu insiden, sekelompok lima puluh pria, wanita, dan anak-anak – termasuk wartawan lepas Australia Roger East – berbaris di tebing di luar Dili dan ditembak, kemudian tubuh mereka jatuh ke laut. Banyak pembantaian seperti itu terjadi di Dili, di mana para penonton diperintahkan untuk mengamati dan menghitung dengan keras saat setiap orang dieksekusi. Diperkirakan sedikitnya 2.000 orang Timor dibantai dalam dua hari pertama invasi di Dili saja. Selain pendukung Fretilin, para migran Cina juga dipilih untuk dieksekusi; lima ratus terbunuh di hari pertama saja.
Pembunuhan massal terus berlanjut saat pasukan Indonesia maju ke daerah pegunungan yang dikuasai Fretilin di Timor Timur. Seorang pemandu Timor untuk seorang perwira senior Indonesia mengatakan kepada mantan konsul Australia untuk Timor Portugis James Dunn bahwa selama bulan-bulan awal pertempuran pasukan ABRI "membunuh sebagian besar orang Timor yang mereka temui." Pada bulan Februari 1976 setelah merebut desa Aileu – di selatan Dili – dan mengusir pasukan Fretilin yang tersisa, pasukan Indonesia menembaki sebagian besar penduduk kota dengan senapan mesin, diduga menembak semua orang yang berusia di atas tiga tahun. Anak-anak kecil yang selamat dibawa kembali ke Dili dengan truk. Pada saat Aileu jatuh ke tangan pasukan Indonesia, populasinya sekitar 5.000 orang; pada saat pekerja bantuan Indonesia mengunjungi desa tersebut pada bulan September 1976, hanya tersisa 1.000 orang. Pada bulan Juni 1976, pasukan ABRI yang sangat terpukul oleh serangan Fretilin menuntut pembalasan terhadap sebuah kamp pengungsi besar yang menampung 5–6.000 orang Timor di Lamaknan dekat perbatasan Timor Barat. Setelah membakar beberapa rumah, tentara Indonesia membantai sebanyak 2.000 pria, wanita dan anak-anak.
Pada bulan Maret 1977 mantan konsul Australia James Dunn menerbitkan sebuah laporan yang merinci tuduhan bahwa sejak Desember 1975 pasukan Indonesia telah membunuh antara 50.000 dan 100.000 warga sipil di Timor Timur. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Februari 1976 oleh pemimpin UDT Lopez da Cruz bahwa 60.000 orang Timor telah terbunuh selama enam bulan perang saudara sebelumnya, menunjukkan jumlah korban tewas sedikitnya 55.000 dalam dua bulan pertama invasi. Delegasi pekerja bantuan Indonesia setuju dengan statistik ini. Sebuah laporan akhir tahun 1976 oleh Gereja Katolik juga memperkirakan jumlah korban tewas antara 60.000 dan 100.000. Angka-angka ini juga dikuatkan oleh orang-orang di pemerintahan Indonesia sendiri. Dalam sebuah wawancara pada 5 April 1977 dengan The Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri Adam Malik mengatakan jumlah korban tewas adalah "50.000 orang atau mungkin 80.000 orang."
Pemerintah Indonesia menyatakan pencaplokannya atas Timor Timur sebagai masalah anti-kolonial. Sebuah buklet 1977 dari Departemen Luar Negeri Indonesia, berjudul Dekolonisasi di Timor Timur, memberikan penghormatan kepada "hak penentuan nasib sendiri yang suci" dan mengakui APODETI sebagai perwakilan sejati dari mayoritas orang Timor Timur. Ia mengklaim bahwa popularitas Fretilin adalah hasil dari "kebijakan ancaman, pemerasan dan teror". Kemudian, Menteri Luar Negeri Ali Alatas menegaskan kembali posisi ini dalam memoarnya tahun 2006, The Pebble in the Shoe: The Diplomatic Struggle for East Timor. Pembagian asli pulau itu menjadi timur dan barat, menurut pendapat Indonesia setelah invasi, adalah "hasil dari penindasan kolonial" yang dilakukan oleh kekuatan imperium Portugis dan Belanda. Dengan demikian, menurut pemerintah Indonesia, pencaplokan provinsi ke-27 itu hanyalah langkah lain dalam penyatuan nusantara yang telah dimulai pada tahun 1940-an.
Tanggapan PBB dan hukum internasional
Sehari setelah invasi, komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang untuk memperdebatkan situasi tersebut. Negara-negara yang bersekutu dengan Indonesia—termasuk India, Jepang, dan Malaysia—menulis resolusi yang menyalahkan Portugal dan partai politik Timor Leste atas pertumpahan darah; hal itu ditolak demi rancangan yang disiapkan oleh Aljazair, Kuba, Senegal, dan Guyana, dan yang lain. Hal ini diadopsi sebagai Resolusi GA 3485 (XXX) pada 12 Desember, menyerukan Indonesia untuk "menarik diri tanpa penundaan". Sepuluh hari kemudian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 384 (1975), yang menggemakan seruan resolusi GA untuk penarikan segera Indonesia. Satu tahun kemudian Dewan Keamanan mengungkapkan sentimen yang sama dalam Resolusi 389 (1976), dan Majelis Umum mengeluarkan resolusi setiap tahun antara tahun 1976 dan 1982 yang menyerukan penentuan nasib sendiri di Timor Timur. Pemerintah negara-negara besar seperti Cina dan Amerika Serikat menentang tindakan lebih lanjut; negara-negara kecil seperti Kosta Rika, Guinea-Bissau, dan Islandia adalah satu-satunya delegasi yang menyerukan penegakan resolusi yang kuat. Resolusi 1982 menyerukan kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk "memulai konsultasi dengan semua pihak yang terkait secara langsung, dengan maksud untuk menjajaki jalan untuk mencapai penyelesaian masalah yang komprehensif".
Pakar hukum Roger S. Clark mencatat bahwa invasi dan pendudukan Indonesia melanggar dua elemen penting hukum internasional: hak untuk menentukan nasib sendiri dan larangan melakukan agresi. Baik petisi 7 September 1975 yang menyerukan integrasi, maupun resolusi selanjutnya dari "Majelis Rakyat" pada Mei 1976, tidak memenuhi syarat sebagai "proses demokratis yang dilakukan secara tidak memihak dan berdasarkan hak pilih orang dewasa universal", sebagaimana disyaratkan oleh Resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV), yang menetapkan pedoman norma-norma penentuan nasib sendiri. Ketidakcukupan lainnya juga ada dalam petisi.
Penggunaan kekuatan militer Indonesia di Timor Timur disebut-sebut sebagai pelanggaran Bab I Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyatakan: "Semua Anggota harus menahan diri dalam hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik dari setiap negara...." Beberapa pengamat berpendapat bahwa Timor Timur bukanlah negara pada saat invasi, dan dengan demikian tidak dilindungi oleh Piagam PBB. Klaim ini mencerminkan klaim yang dibuat terhadap Indonesia oleh Belanda selama Revolusi Nasional Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh ahli hukum Susan Marks, jika Timor Timur dianggap sebagai koloni Portugis, maka meskipun "mungkin ada beberapa keraguan tentang penerapan ketentuan ini [Piagam PBB Bab I] dalam konteks konflik bersenjata antara kekuatan kolonial dan koloninya sendiri, hampir tidak ada keraguan bahwa hal itu juga berlaku untuk kekuatan oleh satu negara berdaulat terhadap koloni negara lain".
Hegemoni Indonesia
Pada 17 Desember, Indonesia membentuk Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) yang dipimpin oleh Arnaldo dos Reis Araújo dari APODETI sebagai presiden dan Lopez da Cruz dari UDT. Sebagian besar sumber menggambarkan lembaga ini sebagai ciptaan militer Indonesia. Salah satu kegiatan pertama PSTT adalah pembentukan "Majelis Rakyat" yang terdiri dari perwakilan dan pemimpin terpilih "dari berbagai lapisan masyarakat Timor". Seperti PSTT itu sendiri, majelis rakyat biasanya dicirikan sebagai alat propaganda yang diciptakan oleh militer Indonesia; meskipun wartawan internasional diundang untuk menyaksikan pertemuan kelompok itu pada Mei 1976, walaupun gerakan mereka dibatasi secara ketat. Majelis menyusun permintaan untuk integrasi formal ke Indonesia, yang digambarkan sebagai "tindakan penentuan nasib sendiri" di Timor Timur.
Indonesia membuat Timor Timur tertutup dari dunia luar, kecuali selama beberapa tahun di akhir 1980-an dan awal 1990-an, dengan mengklaim bahwa sebagian besar orang Timor Timur mendukung integrasi. Hal ini diikuti dengan cermat oleh media Indonesia sehingga penerimaan orang Timor Timur atas integrasi mereka dengan Indonesia diterima begitu saja, dan tidak menjadi masalah bagi mayoritas orang Indonesia. Timor Timur dilihat sebagai tempat pelatihan bagi korps perwira dalam taktik penindasan untuk Aceh dan Irian Jaya dan sangat penting dalam memastikan dominasi sektor militer Indonesia.
Kampanye Indonesia dalan melawan perlawanan
Para pemimpin intelijen Indonesia yang berpengaruh dengan Suharto pada awalnya membayangkan bahwa invasi, penundukan perlawanan Fretilin, dan integrasi dengan Indonesia akan berlangsung cepat dan relatif tidak menyakitkan. Kampanye-kampanye Indonesia berikutnya hingga tahun 1976 sangat menghancurkan bagi orang Timor Timur, menguras sumber daya Indonesia secara besar-besaran, sangat merusak Indonesia secara internasional, dan akhirnya gagal. Pembunuhan besar-besaran yang dilakukan ABRI di dekat daerah pesisir selama bulan-bulan awal invasi telah mendorong sebagian besar penduduk dan sebagian besar Falintil yang tersisa ke daerah-daerah pusat. Ini terbukti kontraproduktif karena membiarkan pasukan Indonesia berperang melawan musuh yang diperlengkapi dengan baik dan memiliki akses ke sumber daya pertanian dan penduduk. Penduduk sipil mulai melihat Falintil sebagai penyangga terhadap ekses pasukan Indonesia, yang menyebabkan meningkatnya dukungan untuk perlawanan. Dari tahun 1975 hingga 1977, Fretilin melindungi setidaknya 40% dari populasi yang telah meninggalkan daerah pesisir, dalam kondisi yang tidak ramah, dengan dukungan aktif dari komunitas yang berkumpul. Schwarz memberi fakta bahwa basis kekuatan militer Indonesia tetap hampir tidak penyok oleh kesalahan perhitungan intelijen pada pertengahan 1970-an dan kegagalan yang terus berlanjut adalah ukuran dominasi militer dalam urusan Indonesia.
Pada akhir tahun 1976, terjadi kebuntuan antara Falintil dan tentara Indonesia. Tidak dapat mengatasi perlawanan besar-besaran dan menguras sumber dayanya, ABRI mulai mempersenjatai diri. Angkatan Laut Indonesia membeli kapal patroli penembak rudal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Korea Selatan, dan Taiwan, serta kapal selam dari Jerman Barat. Pada bulan Februari 1977, Indonesia juga menerima tiga belas pesawat OV-10 Bronco dari Rockwell International Corporation dengan bantuan kredit penjualan bantuan militer asing resmi pemerintah AS. Bronco sangat ideal untuk invasi Timor Timur, karena dirancang khusus untuk operasi kontra-pemberontakan di medan yang curam. Pada awal Februari 1977, setidaknya enam dari 13 Bronco beroperasi di Timor Timur dan membantu militer Indonesia menentukan posisi Fretilin. OV-10 Bronco memberikan pukulan berat bagi Falintil ketika pesawat itu menyerang pasukan mereka dengan senjata konvensional dan Napalm yang dipasok Soviet yang dikenal sebagai 'Opalm.' Bersamaan dengan persenjataan baru, 10.000 tentara tambahan dikirim untuk memulai kampanye baru yang dikenal sebagai 'solusi akhir'.
Ahli strategi TNI menerapkan strategi atrisi melawan Falintil mulai September 1977. Hal ini dilakukan dengan membuat wilayah tengah Timor Timur tidak mampu menopang kehidupan manusia melalui serangan napalm, perang kimia dan perusakan tanaman. Hal ini dilakukan untuk memaksa penduduk agar menyerahkan diri ke dalam penjagaan pasukan Indonesia dan merampas makanan dan penduduk Falintil. Pejabat Katolik di Timor Timur menyebut strategi ini sebagai kampanye "pengepungan dan pemusnahan". 35.000 tentara ABRI mengepung daerah-daerah yang didukung Fretilin dan membunuh pria, wanita, dan anak-anak. Pengeboman udara dan laut diikuti oleh pasukan darat, yang menghancurkan desa-desa dan infrastruktur pertanian. Ribuan orang mungkin telah terbunuh selama periode ini. Pada awal 1978, seluruh penduduk sipil desa Arsaibai, dekat perbatasan Indonesia, dibunuh karena mendukung Fretilin setelah dibombardir dan kelaparan. Keberhasilan kampanye 'pengepungan dan pemusnahan' mengarah pada 'kampanye pembersihan akhir', di mana anak-anak dan laki-laki akan dipaksa untuk berpegangan tangan dan berbaris di depan unit-unit Indonesia mencari anggota Fretilin. Ketika anggota Fretilin ditemukan, anggota akan dipaksa untuk menyerah atau menembaki rakyatnya sendiri.
Selama periode ini, tuduhan penggunaan senjata kimia di Indonesia muncul, karena penduduk desa melaporkan belatung muncul di tanaman setelah serangan bom. Radio Fretilin mengklaim pesawat Indonesia menjatuhkan bahan kimia, dan beberapa pengamat—termasuk Uskup Dili—melaporkan bahwa mereka melihat napalm dijatuhkan di pedesaan. Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste, berdasarkan wawancara dengan lebih dari 8.000 saksi, serta dokumen militer Indonesia dan intelijen dari sumber-sumber internasional, menegaskan bahwa Indonesia menggunakan senjata kimia dan napalm untuk meracuni persediaan makanan dan air di wilayah yang dikendalikan Fretilin selama kampanye "pengepungan dan pemusnahan".
Pemindahan penduduk dan kelaparan yang dipaksakan
Akibat rusaknya tanaman pangan, banyak warga sipil terpaksa meninggalkan perbukitan dan menyerah kepada ABRI. Seringkali, ketika penduduk desa yang selamat turun ke daerah dataran rendah untuk menyerah, militer akan mengeksekusi mereka. Mereka yang tidak langsung dibunuh oleh pasukan ABRI dikirim ke posko penerima untuk pemeriksaan, yang telah dipersiapkan sebelumnya di sekitar pangkalan ABRI setempat. Di kamp-kamp transit ini, warga sipil yang menyerah didaftarkan dan diinterogasi. Mereka yang dicurigai sebagai anggota perlawanan akan dibunuh.
Kamp-kamp tersebut sering dibangun dari gubuk jerami tanpa toilet. Selain itu, militer Indonesia melarang Palang Merah membagikan bantuan kemanusiaan, dan tidak ada perawatan medis yang diberikan kepada para tahanan. Akibatnya, banyak orang Timor – yang dilemahkan karena kelaparan dan hanya bertahan hidup dengan jatah kecil yang diberikan oleh penculiknya – meninggal karena kekurangan gizi, kolera, diare, dan TBC. Pada akhir 1979, antara 300.000 dan 370.000 orang Timor telah melewati kamp-kamp ini. Setelah tiga bulan, para tahanan dipindahkan kembali di "dusun strategis" di mana mereka dipenjara dan mengalami kelaparan yang dipaksakan. Mereka yang berada di kamp-kamp tersebut dilarang bepergian dan mengolah lahan pertanian dan dikenakan jam malam. Laporan komisi kebenaran PBB mengkonfirmasi penggunaan kelaparan paksa oleh militer Indonesia sebagai senjata untuk memusnahkan penduduk sipil Timor, dan bahwa sejumlah besar orang "secara positif ditolak aksesnya ke makanan dan sumber-sumbernya". Laporan tersebut mengutip kesaksian dari orang-orang yang tidak diberi makan dan penghancuran rinci tanaman dan ternak oleh tentara Indonesia. Disimpulkan bahwa kebijakan kelaparan yang disengaja ini mengakibatkan kematian 84.200 hingga 183.000 orang Timor. Seorang anggota gereja melaporkan bahwa lima ratus orang Timor Timur meninggal karena kelaparan setiap bulan di suatu distrik.
World Vision Indonesia mengunjungi Timor Timur pada bulan Oktober 1978 dan mengklaim bahwa 70.000 orang Timor Timur terancam kelaparan. Seorang utusan dari Komite Internasional Palang Merah melaporkan bahwa pada tahun 1979, 80% dari populasi satu kamp kekurangan gizi, dalam situasi yang "seburuk Biafra". ICRC memperingatkan bahwa "puluhan ribu orang" terancam kelaparan. Indonesia mengumumkan bahwa mereka bekerja melalui Palang Merah Indonesia yang dikelola pemerintah untuk meringankan krisis, tetapi LSM Action for World Development menuduh organisasi tersebut menjual pasokan bantuan yang disumbangkan.
Perbudakan seksual dan kekerasan sistematis terhadap perempuan
Pelecehan Indonesia terhadap wanita di Timor Timur yang diketahui sangat banyak dan terdokumentasi dengan baik, though meskipun cakupan sebenarnya dari masalah sulit dipastikan, karena kontrol militer yang ketat yang diberlakukan selama pendudukan, ditambah dengan rasa malu yang dirasakan oleh para korban. Dalam laporan tahun 1995 tentang kekerasan terhadap wanita di Indonesia dan Timor Leste, Amnesty International AS menulis: "Perempuan enggan menyampaikan informasi kepada organisasi non-pemerintah tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, apalagi melaporkan pelanggaran kepada otoritas militer atau polisi."
Perbudakan seksual secara institusional ditoleransi dan didukung oleh ABRI dan wanita dapat dipanggil untuk dilecehkan secara seksual oleh prajurit ABRI. Menurut sebuah investigasi yang kredibel, ABRI menyimpan file yang menunjukkan wanita Timor yang akan disediakan untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual oleh tentara Indonesia. Daftar-daftar ini dapat diteruskan di antara batalyon-batalyon militer, yang membuat wanita cenderung berulang kali menjadi korban seksual. Kawin paksa juga merupakan komponen kebijakan TNI di Timor Timur. Laporan Amnesty mengutip kasus seorang wanita yang dipaksa tinggal dengan seorang komandan di Baucau, kemudian dilecehkan setiap hari oleh tentara setelah dia dibebaskan. "Perkawinan" semacam itu terjadi secara teratur selama masa pendudukan.
Wanita di wilayah kekuasaan Indonesia juga dipaksa untuk menerima prosedur sterilisasi, dan beberapa yang lain ditekan atau dipaksa langsung untuk menggunakan alat kontrasepsi Depo Provera. Para pemimpin desa sering didesak untuk bekerja sama dengan kebijakan ABRI, dan klinik-klinik lokal yang bertanggung jawab untuk memberikan kontrasepsi suntik didirikan di bawah kendali ABRI di pedesaan. Dalam satu kasus khusus, sekelompok gadis sekolah menengah disuntik dengan kontrasepsi tanpa sepengetahuan mereka. Bentuk-bentuk lain dari pengendalian kelahiran terdiri dari pembunuhan anak-anak yang baru lahir dari perempuan yang dicurigai terkait dengan Fretilin.
Selain mengalami perbudakan seksual sistematis, sterilisasi paksa, pernikahan paksa, penyiksaan, dan eksekusi di luar proses hukum, wanita juga menghadapi pemerkosaan dan pelecehan seksual selama interogasi oleh pihak berwenang Indonesia. Wanita-wanita ini termasuk istri anggota perlawanan, aktivis perlawanan dan tersangka kolaborator Fretilin. Seringkali, wanita menjadi sasaran dan mengalami penyiksaan sebagai bentuk kekerasan proksi ketika kerabat laki-laki yang dicurigai sebagai Fretilin tidak hadir. Pada tahun 1999, seorang peneliti Rebecca Winters merilis sebuah buku berjudul Buibere: Voice of East Timorese Women, yang mencatat banyak kisah pribadi tentang kekerasan dan pelecehan yang berasal dari masa-masa awal pendudukan. Seorang wanita bercerita tentang diinterogasi sambil ditelanjangi, disiksa, dianiaya, dan diancam akan dibunuh. Yang lain menceritakan tentang saat dirantai di tangan dan kaki, diperkosa berulang kali, dan diinterogasi selama berminggu-minggu. Seorang wanita yang telah menyiapkan makanan untuk gerilyawan Fretilin ditangkap, disundut, disiksa dengan listrik, dan dipaksa berjalan telanjang melewati barisan tentara ke dalam tangki berisi air seni dan kotoran.
Adopsi paksa dan pemindahan anak-anak
Selama pendudukan, sekitar 4.000 anak-anak diusir secara paksa dari keluarga mereka oleh tentara Indonesia serta oleh organisasi negara dan agama. Meskipun beberapa diperlakukan dengan baik, yang lain menjadi sasaran berbagai bentuk pelecehan, termasuk pelecehan seksual. Ada yang masuk Islam. Sejumlah tentara yang menculik anak-anak ini masih memegang posisi senior dalam militer Indonesia.
Operasi Keamanan: 1981–82
Pada tahun 1981 militer Indonesia melancarkan Operasi Keamanan, yang oleh beberapa orang disebut program "pagar kaki". Selama operasi ini, pasukan Indonesia mengerahkan 50.000 hingga 80.000 pria dan anak laki-laki Timor untuk berbaris melewati pegunungan di depan pasukan ABRI yang maju sebagai tameng manusia untuk menutup serangan balik Fretilin. Tujuannya adalah untuk menyapu gerilyawan ke bagian tengah wilayah di mana mereka dapat diberantas. Banyak dari mereka yang wajib militer di "pagar kaki" meninggal karena kelaparan, kelelahan atau ditembak oleh pasukan Indonesia karena membiarkan gerilyawan lolos. Saat "pagar" menyatu di desa-desa, pasukan Indonesia membantai sejumlah warga sipil yang tidak diketahui jumlahnya. Sedikitnya 400 penduduk desa dibantai di Lacluta oleh Batalyon 744 Angkatan Darat Indonesia pada bulan September 1981. Seorang saksi mata yang bersaksi di depan Senat Australia menyatakan bahwa tentara dengan sengaja membunuh anak-anak kecil dengan membenturkan kepala mereka ke batu. Operasi tersebut gagal untuk menghancurkan perlawanan, dan kebencian yang meluas terhadap pendudukan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Ketika pasukan Fretilin di pegunungan melanjutkan serangan sporadis mereka, pasukan Indonesia melakukan banyak operasi untuk menghancurkan mereka selama sepuluh tahun berikutnya. Sementara itu, di kota-kota dan desa-desa, gerakan perlawanan tanpa kekerasan mulai terbentuk.
Operasi Sapu Bersih: 1983
Kegagalan kampanye kontra-pemberontakan Indonesia yang berturut-turut membuat elit militer Indonesia menginstruksikan komandan Koresor Sub regional Dili, Kolonel Purwanto untuk memulai pembicaraan damai dengan komandan Fretilin Xanana Gusmão di daerah yang dikuasai Fretilin pada Maret 1983. Ketika Xanana berusaha untuk meminta Portugal dan PBB dalam negosiasi, Panglima ABRI Benny Moerdani melanggar gencatan senjata dengan mengumumkan serangan kontra-pemberontakan baru yang disebut "Operasi Sapu Bersih" pada Agustus 1983, menyatakan, "Kali ini jangan main-main. Kali ini kita akan pukul mereka tanpa ampun."