cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Cinthia Kusuma Rani
Kehidupan awal
Rani lahir dan besar di Ketapang, Kalimantan Barat dari seorang ibu yang berdarah Dayak dan ayah berdarah Tionghoa. Rani pindah ke Jakarta untuk berkuliah di Universitas Pancasila. Dia adalah seorang pengusaha kecantikan muda yang juga bekerja dengan lembaga swadaya masyarakat miliknya sendiri yang disebut Pelopor Hijau, Organisasi Duta Lingkungan dan Ahli Lingkungan di Indonesia. Rani berhasil mengajak para siswa di pedesaan di seluruh pulau Kalimantan untuk memahami kepedulian menanam pohon dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di lingkungan dengan sebaik-baiknya. Ia juga pernah bekerja sebagai sukarelawan untuk mempromosikan pengelolaan ramah lingkungan untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, di mana ia terpilih sebagai duta. Ia menerima gelar sarjana bidang komunikasi dari Universitas Pancasila, Jakarta, lulus dengan predikat (summa cum laude).
Puteri Batik Nusantara 2017
Kariernya dalam kontes kecantikan dimulai pada tahun 2017, saat ia mengikuti kontes kecantikan Puteri Batik Nusantara 2017 pada saat ia usia 20 tahun, mewakili provinsi asalnya Kalimantan Barat. Ia memenangkan gelar Puteri Batik Nusantara 2017 dan penghargaan Miss Congeniality pada malam final kontes yang diadakan di Jakarta.
Miss Earth Indonesia 2019
Rani dinobatkan sebagai Miss Earth Indonesia 2019 pada grand final yang diadakan di Jakarta Convention Center, Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2019, mengalahkan 29 delegasi lainnya. Ia dimahkotai oleh pemegang gelar Ratu Vashti Annisa dari Banten. Sebagai Miss Earth Indonesia, Rani berhak mewakili Indonesia di Miss Earth 2019.
Miss Earth 2019
Sebagai Miss Earth Indonesia 2019, Rani mewakili Indonesia di kontes Miss Earth 2019 pada tanggal 26 Oktober 2019 yang diadakan di Jesse M. Robredo Coliseum, Naga City, Camarines Sur - Filipina. Di malam final, Nguyễn Phương Khánh dari Vietnam menobatkan penerusnya di akhir acara tetapi Rani gagal mengamankan tempat di semifinal. Selama Miss Earth 2019, Rani menjadi bagian dari grup AIR bersama dengan lebih dari 26 kandidat lainnya.
Ahmad Boestamam
Abdullah Thani bin Raja Kechil atau Ahmad Boestamam adalah seorang aktivis politik anti kolonial Inggris di Malaysia.
Ia menggunakan nama Ahmad Boestamam sebagai nama pena ketika mendirikan koran Suara Rakyat pada tahun 1945 di Ipoh, Perak. Nama ini lekat sebagai nama yang populer. Ia juga pernah menggunakan nama pena Ruhi Hayat dan Jiwalara. Ia berbakat besar dalam penulisan dan seorang pembicara yang handal. Ia di anugerahkan Panglima Negara Bintang Sarawak pada tahun 1976 dengan gelar Datuk.
Masa kecil
Ahmad Boestamam lahir dari pasangan Raja Kechil dan Rasiah. Orang tuanya merupakan petani yang bermigrasi dari Tanah Datar, Sumatra Barat. Ia mempunyai dua orang kakak, yaitu Rasunin dan Ramlah. Pada usia enam tahun, dia memasuki Sekolah Melayu di Behrang Ulu. Setelah itu melanjutkan ke Anderson School di Ipoh.
Wartawan
Seperti kebanyakan para aktivis politik yang sezaman dengannya, Boestamam merupakan seorang wartawan surat kabar yang sangat prolifik. Karier kewartawanannya bermula pada surat kabar Saudara di Pulau Pinang, kemudian Warta Kinta di Ipoh, Majlis di Kuala Lumpur, Utusan Melayu di Singapura dan Warta Malaya juga di Singapura. Pekerjaannya itu juga menjadikannya bergaul dengan tokoh-tokoh wartawan Melayu lainnya seperti Abdul Rahim Kajai, Ibrahim Yaakob, dan Ishak Haji Muhammad.
Kegiatan Boestamam dalam bidang kewartawanan ini telah menyebabkannya terlibat dalam arus nasionalisme Melayu yang sedang memuncak pada tahun 1930-an. Dalam tulisannya, ia banyak mengupas mengenai masalah kelemahan ekonomi, sosial, dan politik orang Melayu.
Aktivis Politik
Ia menerbitkan testamen politik Api yang mengajukan gagasan "merdeka dengan darah." Karena karyanya tersebut, ia disidang atas tuduhan menghasut dan dikenakan denda sebesar $ 1.200
Boestamam kemudian mendirikan Parti Kebangsaan Melayu Malaya (PKMM). Dalam persidangan yang diadakan pada tanggal 30 November 1945, dinyatakan bahwa pembentukan "Melayu Raya" atau Indonesia Raya telah dimasukkan sebagai salah satu maklumat perjuangan PKMM.
Pada Februari 1946, ketika semangat menuntut kemerdekaan sedang meluap-luap, Boestamam bersama Burhanuddin al-Hilmi mendirikan "Angkatan Pemuda Insaf" (API), sebuah pergerakan kiri yang radikal. Organisasi ini akhirnya dibubarkan oleh pemerintah kolonial Inggris.
Pada tahun 1955, ia mendirikan Parti Rakyat Malaya. Bekerjasama dengan Parti Buruh Malaya, ia membentuk "Socialist Front" (SF) yang akhirnya menjadi salah satu partai pembangkang yang terkenal selepas kemerdekaan Malaysia.
Pada tahun 1959, Boestamam menjabat sebagai anggota parlemen dari wilayah Setapak, Kuala Lumpur mewakili "Socialist Front". Dengan itu, ia telah menjadi salah seorang anggota pembangkang yang disegani, bersama dengan tokoh nasionalis dan politik Melayu lainnya, seperti Dato' Onn Jaafar, Burhanuddin al-Hilmi, Khatijah Sidek, Zulkifli Mohammad, dan Othman Abdullah.
Pada tahun 1963, Boestamam kembali ditangkap dengan tuduhan bekerjasama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut mengganyang pemerintah Malaysia, serta terlibat dalam Pemberontakan Brunei tahun 1962. Tuduhan ini sangat menarik, karena menimbulkan gambaran bahwa Boestamam merupakan seorang pendukung politik Indonesia Raya, yang menginginkan seluruh Kepulauan Melayu bersatu.
Karya
Selain giat dalam dunia politik, Boestamam juga menghasilkan sekurang-kurangnya 15 buah novel.
Pertempuran Nahrawan
Pertempuran Nahrawan (معركة النهروان) adalah sebuah pertempuran antara Khalifah Ali melawan kelompok Khawarij pada Juli 658 M (Safar 38 H). Mereka tadinya adalah orang-orang shaleh sekutunya Ali selama Perang Saudara Islam Pertama. Mereka berpisah darinya setelah Pertempuran Shiffin ketika Ali setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan Mu'awiyah, gubernur Suriah, melalui negosiasi dan arbitrase, sebuah langkah yang dicap oleh kelompok tersebut sebagai "melawan Al-Qur'an".
Pasca hasil arbitrase diumumkan bahwa Utsman, yakni Khalifah sebelumnya dibunuh secara tidak adil oleh pasukan pemberontak yang mana sebagian besarnya merupakan pendukung kekhalifahan Ali, perjanjian damai pun kolaps. Ketika Ali berupaya mengumpulkan kembali pasukannya untuk berperang melawan Mu'awiyah dan memanggil kelompok Khawarij tersebut untuk bertarung kembali untuknya, kelompok tersebut justru meminta agar Ali terlebih dahulu mengakui dirinya telah tersesat dan bertobat. Ali pun berkeputusan untuk pergi berperang tanpa mereka.
Namun ketika terdengar kabar bahwa kelompok ini mengintrogasi tiap-tiap muslim yang mereka temui akan pandangan mereka mengenai Ali dan Utsman, dan menghakimi siapa-siapa saja yang tidak sepandangan dengan mereka, Ali pun mengirimkan seorang anak buahnya untuk menginvestigasi, namun anak buahnya itu pun kemudian juga dibunuh oleh mereka. Mendapatkan tekanan dari pasukannya yang takut kalau keluarga mereka juga akan dibunuh oleh kelompok tersebut, Ali dan pasukannya pun berbalik ke markas kelompok ini di Nahrawan untuk mengkonfrontasi mereka.
Ampelu, Muara Tembesi, Batanghari
Ampelu adalah desa yang berada di kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI, beroperasi dengan nama Indonesia Eximbank), sebelumnya dikenal dengan nama PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) (BEI), merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal. Sejak Oktober 2004, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur utama, yaitu Arifin Indra S.
Sejarah
Berpijak pada ide bahwa ekspor memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan merujuk pada keberadaan lembaga/ institusi khusus untuk pembiayaan ekspor di banyak negara, maka pada tahun 1999 Pemerintah mendirikan PT Bank Ekspor Indonesia (BEI). Mengingat begitu pentingnya keberadaan lembaga ini, proses pendiriannya pun melibatkan berbagai instansi dan lembaga pemerintah, seperti Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, Kantor Menko EKUIN, BAPPENAS, Bank Indonesia dan dengan bantuan penuh dari Export Import Bank of Japan (Jexim). Dari sudut pandang strategis dan situasional saat itu, BEI sangat diperlukan dalam mendukung usaha pengembangan ekspor nasional, salah satunya adalah dalam bentuk melanjutkan tugas-tugas developmental Bank Indonesia dalam mendukung pembiayaan ekspor, seperti penyediaan Kredit Likuiditas Ekspor, Rediskonto Wesel Ekspor, FX Swaps, dll. Tugas-tugas tersebut tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai konsekuensi dari ketentuan dalam UU Bank Indonesia yang baru.
BEI didirikan sebagai Badan Usaha Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 1999 tanggal 25 Mei 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan. Sedangkan untuk akta pendirian BEI telah tercatat dalam Akta Pendirian No. 49 tanggal 25 Juni 1999 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, SH di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.C-13130.HT.01.01.TH.99 tanggal 19 Juli 1999, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1999. Untuk anggaran dasar BEI, telah diubah berdasarkan Akta No. 45 tanggal 21 Mei 2003 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No.C-11539.HT.01.04. TH.2003 tanggal 23 Mei 2003 mengenai perubahan Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan. Terakhir, Anggaran Dasar BEI telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berdasarkan Akta No.2 tanggal 1 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Sutjipto SH., di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. AHU-73679.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7 tanggal 23 Januari 2009.
BEI sejak semula memang dimaksudkan untuk menjalankan fungsi yang akan didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri. Beroperasinya BEI dengan status hukum Bank Umum tidak lain dimaksudkan hanya untuk mempercepat terlaksananya fungsi tersebut sebelum diajukannya dan disetujuinya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seiring dengan proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dalam batas-batas keberadaannya BEI pun mulai menjalankan fungsi-fungsi sebuah lembaga pembiayaan ekspor layaknya ECA atau Eximbank.
Selama periode 1999 sampai dengan 2008, BEI telah menyalurkan berbagai bentuk produk pembiayaan untuk aktivitas yang berkaitan dengan ekspor, seperti Refinancing L/C Impor, Refinancing Kredit Modal Kerja Ekspor (KMKE), Refinancing Kredit Investasi Ekspor (KIE) atau secara umum dapat dikategorikan ke dalam produk Bank Risk. Produk tersebut disediakan untuk meningkatkan kapasitas perbankan komersial untuk menyalurkan kredit kepada para eksportir. Akan tetapi, pasca kesulitan likuiditas yang terjadi akibat krisis, produk-produk yang disediakan oleh BEI mulai beralih ke dalam produk yang berkategori Corporate Risk, seperti KMKE, KIE, Pembiayaan L/C, Project Financing, dan banyak lagi.
Pada 31 Agustus 2009, tanggal penutupan neraca BEI, tercatat BEI telah menyalurkan pembiayaan ekspor sebesar Rp. 9,58 triliun. Betapapun kerasnya upaya yang dilakukan oleh BEI, pembiayaan yang disediakan tetaplah belum optimal sebagaimana yang dibutuhkan oleh para pelaku ekspor. Statusnya sebagai bank membuat BEI menghadapi banyak keterbatasan. Oleh sebab itulah, proses pengajuan dan pengesahan RUU Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia didorong untuk segera mencapai tahap akhir. Pemerintah Republik Indonesia memprakarsai pembentukan Indonesia Eximbank yang diawali dengan penyerahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang LPEI dari Menteri Keuangan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 25 April 2007. Selanjutnya, RUU tersebut disampaikan Presiden kepada DPR melalui surat Presiden tanggal 11 Juni 2007. DPR kemudian memberikan persetujuan pada tanggal 25 September 2007 untuk memprioritaskan pembahasan RUU tentang LPEI pada tahun 2007. Pada tanggal 21 November 2007, DPR membentuk Panitia Khusus Pembahas RUU tentang LPEI, kemudian diikuti pembentukan Tim Panitia Kerja (Panja), RUU tentang LPEI.
Selesai pembahasan pada tingkat Tim Panitia Kerja (Panja), tahap berikutnya adalah pembahasan pada tingkat Tim Sinkronisasi dan Tim Perumus yang berakhir pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2008 yang menyetujui UU tentang LPEI. Pada tanggal 12 Januari 2009, Presiden RI menandatangani dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dapat menggunakan nama Indonesia Eximbank, sesuai Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009. Selanjutnya, Indonesia Eximbank resmi beroperasi pada tanggal 1 September 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 336/KMK.06/2009 pada tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Terkait dengan keberadaan BEI berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU tersebut, maka PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar dan semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Untuk mendukung operasionalisasi Indonesia Eximbank, Menteri Keuangan telah menerbitkan peraturan-peraturan pelaksana terkait Indonesia Eximbank. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: <ol> <li>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.106/PMK.06/2009 tanggal 10 Juni 2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur LPEI;</li> <li>Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.336/KMK.06/2009 tanggal 24 Agustus 2009 tentang Penetapan Tanggal Operasionalisasi LPEI;</li> <li>KMK No.346/KMK.06/2009 tanggal 26 Agustus 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direktur LPEI;</li> <li>PMK No.139/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI;</li> <li>PMK No.140/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan LPEI;</li> <li>PMK No.141/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Tata Kelola LPEI;</li> <li>PMK No.142/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Manajemen Risiko LPEI;</li> dan <li>PMK No.143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah LPEI;</li> <li>PMK No.222/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.</li></ol>
Berdasarakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No.2 Tahun 2009 maupun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di atas, terdapat beberapa hal mendasar mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia-Indonesia Eximbank yang diatur di dalam UU No.2 Tahun 2009, antara lain: <ol> <li>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank adalah lembaga yang berfungsi mendukung Program Ekspor Nasional melalui Pembiayaan Ekspor Nasional (Pasal 12);</li> <li>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank beroperasi secara independen berdasarkan UU No.2 Tahun 2009 (lex specialist) dan merupakan lembaga khusus (sui generis) yang secara kelembagaan tidak tunduk pada peraturan perundangan tentang perbankan, BUMN, lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan dan usaha perasuransian (Penjelasan Umum Undang-Undang tersebut) serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia- Indonesia Eximbank hanya dapat dibubarkan dengan Undang-undang (Pasal 39);</li> <li>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank memiliki sovereign status yang tercermin dari ketentuan yang mengatur bahwa dalam hal modal Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menjadi berkurang dari Rp. 4 trilliun, Pemerintah menutup kekurangan tersebut dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan mekanisme yang berlaku (Pasal 19 ayat3);</li> <li>Dalam menjalankan fungsinya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank menyediakan Pembiayaan Ekspor Nasional dalam beberapa bentuk, seperti Pembiayaan baik dalam bentuk konvensional maupun syariah, Penjaminan, dan/atau Asuransi (Pasal 12 juncto pasal 5 ayat 1).</li> <li>Dalam menjalankan tugasnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank dapat melakukan bimbingan dan jasa konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir, produsen barang ekspor, khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (Pasal 13 ayat 2);</li> <li>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia – Indonesia Eximbank dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah (National Interest Account) (Pasal 18).</li></ol>
Taman Wisata Batu Gede Sayar
Bentang Alam
Pada sisi bukit, terdapat tebing dengan singkapan yang menjadi asal nama "Batu Gede". Batuan yang tersingkap berupa basal piroksen terbentuk akibat aktivitas vulkanisme Kuarter gunung berapi Payung dan Gedor yang berada di barat daya pada kala Pleistosen. Tebingnya memiliki ketinggian sekitar 10 meter dan menghadap ke arah lembah di timur. Dari puncak bukit, terlihat pemandangan area persawahan pada lembah dan rangkaian perbukitan.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sejarah
Berbekal semua karakter khusus tersebut, pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dimaksudkan dan ditujukan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong Program Ekspor Nasional, melalui: <ol> <li>Penyediaan jasa keuangan berupa fasilitas pembiayaan ekspor, penjaminan ekspor dan asuransi ekspor dengan prinsip konvensional maupun syariah bagi para eksportir, importir barang dan jasa Indonesia di luar negeri dan industri pendukung ekspor dalam negeri untuk meningkatkan daya saing barang dan jasa Indonesia di pasar global.</li> <li>Penyediaan pembiayaan bagi transaksitransaksi atau proyek-proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan namun dianggap perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program peningkatan ekspor nasional.</li> <li>Penyediaan jasa bimbingan dan konsultasi kepada bank, lembaga keuangan, eksportir atau produsen barang ekspor khususnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting bagi perkembangan ekonomi lndonesia.</li></ol>
Wikipedia bahasa Esti
Wikipedia bahasa Esti adalah Wikipedia yang diedarkan dalam bahasa Esti, dimulai pada tanggal 24 Juli 2002. Pada tanggal 4 Juni 2009, Wikipedia bahasa Esti memiliki 63.813 artikel. Statistik terkini untuk Wikipedia bahasa Eti ada di sini.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Tugas dan Fungsi
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)-Indonesia Eximbank (IEB) berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan advisory services, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPEI mempunyai tugas sebagai berikut: <ol> <li>Memberi bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum, termasuk perorangan, dalam rangka ekspor. Bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang ekspor.</li> <li>Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan secara komersial sulit dilaksanakan dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional (national interest account) dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional.</li> <li>Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangann ekonomi Indonesia.</li></ol>
Taman Wisata Batu Gede Sayar
Fasilitas
Tersedia lahan sempit tempat memarkir sepeda motor pondok dan warung kecil tempat beristirahat di sekitar bukit serta. Tersedia pula jalur panjat tebing yang dapat dimanfaatkan dengan peralatan khusus.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
Sumber dan Penempatan Dana
Dalam melaksanakan kegiatan dan tugasnya, LPEI turut serta dalam sistem pembayaran nasional dan internasional, menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran), prinsip penerapan manajemen risiko (mencakup pemenuhan kecukupan modal minimum, pengawasan aktif, dan pemenuhan disiplin pasar terhadap risiko yang melekat), dan prinsip mengenal nasabah (paling sedikit mencakup kebijakan dan prosedur identifikasi nasabah, pemantauan transaksi nasabah, serta manajemen risiko). Serta dapat melakukan penugasan khusus dari Pemerintah untuk mendukung Program Ekspor nasional atas biaya pemerintah. Untuk membiayai kegiatannya, LPEI dapat memperoleh dana dari: <ol> <li>Penerbitan surat berharga;</li> <li>Pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan/atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dalam maupun luar negeri, pemerintah, dan/atau <li>Hibah.</li></ol>
Selain memperoleh dana dari sumber-sumber di atas, LPEI dapat membiayai kegiatannya dengan sumber pendanaan dari penempatan dana oleh Bank Indonesia. LPEI juga dapat menempatkan dana yang belum dipergunakan dalam bentuk pembelian surat berharga dan/atau penempatan di lembaga keuangan dalam negeri maupun luar negeri. Penempatan tersebut antara lain dalam bentuk: <ol> <li>Surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;</li> <li>Sertifikat Bank Indonesia;</li> <li>Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;</li> <li>Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;</li>
<li>Simpanan dalam bentuk rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia;</li> dan/atau <li>simpanan pada bank dalam negeri dan/atau bank luar negeri.</li></ol>
Landasan Hukum
Dasar hukum Lembaga Pembiayaan Ekspor adalah Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor, yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut: <ol> <li>Peraturan Menkeu No. 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>Peraturan Menkeu No. 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>Peraturan Menkeu No. 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>Peraturan Menkeu No. 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>Peraturan Menkeu No. 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. <li>Peraturan Menkeu No. 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li></ol>
Ringkasan Peristiwa
1999 Bank Ekspor Indonesia (BEI) berdiri sebagai Bank Umum dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1999.
2000 <ol> <li>20 Januari 2000	: Komitmen Pemerintah untuk mendirikan LPEI dengan UU tertuang dibutir 98 Letter of Intent RI-IMF.</li> <li>10 April 2000	: Departemen Keuangan RI mengajukan izin prakarsa penyusunan RUU LPEI.</li> <li>5 Juni 2000		: Presiden mengeluarkan Persetujuan Prakarsa.</li> <li>2 Oktober 2000	: Menteri Keuangan RI membentuk Panitia Antar Departemen (PAD) yang bertanggung jawab menyusun RUU LPEI.</li></ol>
2001 Pembahasan RUU LPEI oleh Tim PAD.
2006 <ol> <li>1 Oktober 2006	: Rapat finalisasi RUU LPEI oleh Tim PAD pada tanggal 19 Oktober 2006.</li> <li>8 – 10 Desember 2006: Harmonisasi RUU LPEI.</li></ol>
2007 <ol> <li>11 Juni 2007	: Surat Presiden (Supres) Pengantar RUU LPEI ditandatangani.</li> <li>25 September 2007	: RUU LPEI dinyatakan sebagai RUU Prioritas pada Rapat Paripurna DPR RI.</li> <li>13 Oktober 2007	: Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka menyepakati RUU LPEI akan dibawa dan dibahas pada masa persidangan tahun 2008.</li></ol>
2008 <ol> <li>17 Januari 2008	: Penyampaian Keterangan Pemerintah Pengantar RUU LPEI dihadapan Rapat Panitia Khusus (Pansus) RUU LPEI.</li> <li>31 Januari 2008	: 10 fraksi DPR RI menyatakan persetujuannya untuk membahas RUU LPEI.</li> <li>Maret – Juni 2008	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara Pansus dengan berbagai pihak terkait.</li> <li>Juli 2008		: Pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU LPEI.</li> <li>Juli – Desember 2008: Pembahasan RUU LPEI oleh Panja.</li> <li>Desember 2008	: Pembahasan RUU LPEI oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).</li> <li>4 Desember 2008	: Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyatakan, bahwa RUU tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) telah diagendakan untuk dibicarakan pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 Desember 2008.</li> <li>15 Desember 2008	: Pengambilan Keputusan Tingkat I (Pandangan Mini Fraksi).</li> <li>16 Desember 2008	: DPR RI menyetujui RUU LPEI menjadi UU LPEI.</li></ol>
2009 <ol> <li>12 Januari 2009	: Pengesahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.</li> <li>1 September 2009	: Peresmian Operasionalisasi Indonesia Eximbank oleh Menteri Keuangan RI.</li></ol>
Federasi Sepak Bola Kroasia
Federasi Sepak Bola Kroasia (Hrvatski nogometni savez, HNS) adalah badan pengatur sepak bola di Kroasia. Dibentuk pada tahun 1912 yang berbasis di ibu kota Zagreb. Organisasi ini adalah anggota FIFA dan UEFA, dan bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek permainan sepak bola di Kroasia. Presiden saat ini adalah Marijan Kustić.
HNS memberikan sanksi kepada semua pertandingan sepak bola di Kroasia, baik secara langsung dimulai dengan 3. HNL ke bawah atau secara tidak langsung melalui asosiasi klub sepak bola profesional yang mengelola 1. HNL dan 2. HNL, divisi pertama dan kedua Kroasia serta Piala Kroasia. Hal ini juga bertanggung jawab untuk menunjuk manajemen Tim nasional sepak bola Kroasia, dan Tim nasional sepak bola wanita Kroasia. Pada 2009 HNS memiliki 118.316 pemain terdaftar (650 di antaranya profesional) dan total 1.732 klub sepak bola dan futsal yang terdaftar.
Dinas Luar Negeri Eropa
Dinas Luar Negeri Eropa (European External Action Service, disingkat EEAS) adalah lembaga independen Uni Eropa (UE) yang menangani hubungan diplomatik UE dengan negara-negara di luar UE. EEAS diresmikan pada tahun 2011 dan bertugas membantu Perwakilan Tinggi dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan luar negeri dan kebijakan keamanan UE. EEAS berkedudukan di Brussel dan memiliki 140 Delegasi dan Kantor UE di seluruh dunia. EEAS bekerja sama dengan kementerian luar negeri dan pertahanan negara-negara anggota maupun lembaga UE lainnya seperti Komisi Eropa, Dewan dan Parlemen. Selain itu EEAS juga memiliki hubungan kerja dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya.
Sejarah
Ketika Eropa semakin menjadi pemain ekonomi besar di dunia, keinginan mereka untuk dapat "berbicara dengan satu suara" dan menyelaraskan posisi kebijakan luar negeri nasional negara anggotanya mulai tumbuh. Selama tahun 1970-an, proses bertahap menuju kerja sama yang lebih politis akhirnya mulai terbentuk. Dengan KTT Den Haag tahun 1969 serta pertemuan Luksemburg yang mengadopsi laporan Davignon tahun 1970, fondasi yang membentuk Kerja Sama Politik Eropa (European Political Cooperation/EPC) mulai diletakkan. Harmonisasi kebijakan luar negeri negara anggota UE dalam bentuk EPC dikembangkan di luar kerangka Perjanjian dan diarahkan sepenuhnya dari ibu kota nasional. Pertukaran informasi dan formulasi deklarasi bersama dalam kerangka EPC dikoordinasikan oleh Kepresidenan bergilir dengan peran kunci ada pada kementerian luar negeri nasional. Menyusul Laporan Davignon, pada tahun 1973 para Menteri Luar Negeri dari negara-negara anggota Komunitas Eropa mengadopsi laporan kedua Davignon perihal kerja sama politik yang menyoroti perlunya Eropa untuk membangun dirinya sebagai entitas yang berbeda di arena dunia, terutama dalam perundingan internasional, untuk mengenali posisi bersama dalam isu-isu internasional dan mempertimbangkan dampaknya terhadap politik internasional.
Pengukuhan kerjasama Eropa dalam kebijakan luar negeri secara resmi terjadi pada bulan Februari 1986 dengan adopsi Undang-Undang Eropa Tunggal (SEA). Menurut Pasal 30 SEA, negara-negara penandatangan melaksanakan pemberian informasi dan berkonsultasi mengenai setiap isu kebijakan luar negeri yang menjadi kepentingan bersama untuk memastikan bahwa pengaruh gabungan mereka digunakan seefektif mungkin dengan mengoordinasikan pemusatan posisi mereka dan pelaksanaan tindakan bersama.
Setelah krisis sandera Iran dan invasi Soviet ke Afghanistan, negara-negara Anggota menyadari bahwa kerangka EPC yang ada tidak diperlengkapi untuk menangani krisis internasional secara memadai. Kurangnya tanggapan Eropa terhadap Krisis Teluk 1990-1991 juga mengungkap kekurangan dalam kerangka EPC ini.
Perjanjiaan Maastricht
Pilar kedua dalam Perjanjian Maastricht (ditandatangani 7 Februari 1992) menggantikan kerangka EPC dengan Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP) dan untuk pertama kalinya memasukkan kebijakan keamanan dan pertahanan. Sehubungan dengan CFSP, kepresidenan bergilir Dewan ditugaskan mewakili UE dan posisinya sedangkan Komisi tetap bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri Komisi Eropa. Menurut Pasal J.1 TEU, UE dan negara-negara anggota harus menetapkan dan menerapkan CFSP yang mencakup semua bidang kebijakan luar negeri, tujuan keamanannya adalah: untuk menjaga nilai-nilai bersama, kepentingan mendasar dan kemandirian UE, untuk memperkuat keamanan UE dan negara-negara anggotanya dalam segala bentuk, menjaga perdamaian dan memperkuat keamanan internasional sesuai dengan prinsip-prinsip Piagam PBB, Perjanjian Helsinki dan tujuan Paris Charter, mempromosikan kerjasama internasional, pengembangan dan penguatan demokrasi dan supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.
Uni Eropa tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia namun harapan-harapan politik yang telah dikembangkan tidak pernah terpenuhi. Beberapa negara anggota, seperti Jerman dan Belgia adalah pendukung kuat "kebijakan luar negeri yang benar-benar padu" dan mendorong UE yang lebih terintegrasi. Beberapa negara anggota lainnya, terutama Inggris dan Prancis, kurang tertarik dengan pendekatan yang diusulkan untuk kebijakan luar negeri tersebut. Perbedaan pandangan ini menjadi isu sentral dalam perkembangan desain kebijakan luar negeri UE, dan hal ini mengarah pada pembentukan struktur pilar. Melalui pilar CFSP antar-pemerintah, UE berharap akan memperkuat suaranya di panggung mancanegara tanpa harus ke tingkat integrasi seperti dalam pilar Komunitas. Namun, karena sifat antar pemerintahnya, instrumen CFSP tidak mampu menggantikan kebijakan nasional dan melakukan tindakan bersama seperti instrumen pilar pertama. Sehingga CFSP belum cukup untuk menghadapi tantangan dan krisis di panggung dunia.
Perjanjian Amsterdam
Perjanjian Amsterdam membawa beberapa perubahan bertujuan untuk mencapai kebijakan luar negeri Eropa yang lebih koheren dan CFSP yang lebih efektif. Perjanjian Amsterdam membentuk unit kebijakan luar negeri di Sekretariat Dewan, yaitu Policy Planning Unit and Early Warning. Perjanjian ini memberikan peran Perwakilan Tinggi untuk CFSP kepada Sekretaris Jenderal Dewan. Tanggung jawab baru Sekretaris Jenderal ada dua aspek, yaitu membantu Dewan dalam urusan CFSP, dan bertindak atas nama Dewan dalam melakukan dialog politik dengan pihak ketiga (atas permintaan Presidensi). Untuk pertama kalinya, CFSP dipangku oleh figur yang sama secara permanen, memberikan “wajah” bagi kebijakan luar negeri UE. Peran ini diberikan kepada Sekretaris Jenderal dengan harapan mengatasi kurangnya kontinuitas dalam representasi internasional UE karena kepresidenan bergilir di Dewan.
Berkembangnya peran manajemen krisis UE lebih lanjut mengarah pada perluasan Sekretariat dengan badan-badan baru seperti Staf Militer UE (EUMS), Civilian Planning and Conduct Capability, dan bahkan unit intelijen kecil yang dikenal sebagai SitCen (Situation Centre). Bersamaan dengan itu Komisi Eropa mencoba untuk melengkapi fungsi informasi dan analisisnya dengan menugaskan Delegasi Komisi di luar negeri untuk aktif dalam melaporkan tentang situasi di lapangan. Dengan Perjanjian Amsterdam, prinsip pengumpulan dan pemrosesan informasi independen di tingkat UE menjadi lumrah dan semakin dilihat sebagai kebutuhan untuk pengembangan kebijakan luar negeri Eropa yang efektif.
Perjanjian Lisboa
Berbagai aspek dari EEAS sebenarnya sudah dirundingkan secara informal sebelum diberlakukannya Perjanjian Lisboa. Di bawah Kepresidenan Swedia, telah disusun sebuah laporan yang disetujui oleh Dewan Eropa, memuat gambaran konsensus Negara Anggota mengenai fitur-fitur utama EEAS, seperti adanya kesepakatan bahwa EEAS akan dijadikan lembaga yang bersifat tersendiri (sui generis), terpisah dari Komisi dan Sekretariat Dewan. Perjanjian Lisboa yang mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 2009 berusaha untuk mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda dan menyederhanakan rancangan dalam kebijakan luar negeri UE. Perubahan yang diperkenalkan menyentuh pada arsitektur Perjanjian, prinsip dan tujuan, serta mekanisme kelembagaan dari tindakan luar negeri UE. Perjanjian Lisboa membawa dua reformasi besar berkenaan dengan kebijakan luar negeri UE:
Perjanjian Lisboa bercita-cita untuk memperkuat CFSP dan mengatasi masalah fragmentasi serta kurangnya koherensi di bidang hubungan luar negeri UE, sehingga pembentukan EEAS dinyatakan sebagai salah satu titik fokus upaya reformasi kelembagaan yang diamanatkan oleh Perjanjian tersebut. Selain penggabungan administratif dua lembaga yang berbasis di Rue de la Loi, Perjanjian Lisboa juga memasukkan diplomat dari negara-negara anggota ke dalam EEAS. Selain itu diputuskan juga untuk mengubah Delegasi Komisi menjadi Delegasi Uni Eropa dan menempatkannya di bawah otoritas HR.
Peluncuran EEAS
Pada 25 Maret 2010 Perwakilan Tinggi mengajukan usulan kepada Dewan mengenai pembentukan EEAS. Usulan ini berdasarkan Laporan EEAS oleh Kepresidenan Swedia sebelumnya. Kemudian Proses perundingan informal yang panjang antara negara anggota, Komisi dan Parlemen Eropa pun terjadi. Selama perundingan ini, masing-masing pihak berusaha memperoleh tingkat kontrol tertentu atas fungsi EEAS. Usulan ini mendeskripsikan bagaimana EEAS akan dikelola, bagaimana perekrutan dan pengelolaan pegawainya, dan bagaimana negara-negara anggota dan lembaga-lembaga Eropa lainnya akan dilibatkan. Pada 8 Juli 2010 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi yang menyetujui usulan ini dan menambahkan komentar mereka perihal penunjukan pegawai, pembiayaan delegasi dan penyelesaian potensi sengketa. Pada 26 Juli 2010, Dewan mengadopsi keputusan yang mengukuhkan usulan Perwakilan Tinggi tersebut, dengan amendemen dari Parlemen Eropa (Decision 2010/427/EU). Setelah adopsi keputusan tersebut EEAS resmi berdiri pada bulan Desember 2010, dan diluncurkan serta beroperasi penuh pada 1 Januari 2011.
Sexy 8 Beat
Sexy 8 Beat album studio kedelapan Morning Musume. Ini adalah album pertama untuk anggota generasi 8 Aika Mitsui dan album studio terakhir untuk anggota generasi 4 Hitomi Yoshizawa dan anggota generasi 6 Miki Fujimoto Album ini dirilis pada tanggal 21 Maret 2007.
Album ini memuat empat buah lagu dari single yaitu "Aruiteru" (yang juga terdapat dalam album mini 7.5 Fuyu Fuyu Morning Musume Mini! yang dirilis pada Desember 2006!), "Egao Yes Nude", "Sexy Boy (Soyokaze ni Yorisotte)", "Ambitious! Yashinteki de Ii Jan" dan tujuh buah lagu baru.
Bonus DVD (hanya edisi terbatas)
Trek 2 dan 3 DVD direkam dari konser Hello! Project's 2007 Winter Wonderful Hearts Otome Gokoro.
Peringkat dan penjualan Oricon
Total Penjualan: 31,819*
Panicum peladoense
Panicum peladoense adalah spesies tumbuhan yang tergolong ke dalam famili Poaceae. Spesies ini juga merupakan bagian dari ordo Poales. Spesies Panicum peladoense sendiri merupakan bagian dari genus Panicum. Nama ilmiah dari spesies ini pertama kali diterbitkan oleh Henrard.
Hak LGBT di Paraguay
Orang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Paraguay menghadapi tantangan hukum yang tak dialami oleh penduduk non-LGBT. Kegiatan seksual sesama jenis laki-laki dan perempuan dinyatakan legal di Paraguay, tetapi pasangan dan rumah tangga sesama jenis yang dikepalai oleh pasangan sesama jenis tak layak untuk seluruh perlindungan hukum yang sama yang diberikan kepada pasangan rumah tangga lawan jenis. Paraguay masih menjadi salah satu dari beberapa negara konservatif di Amerika Selatan terkait hak LGBT.
Kokurakita-ku, Kitakyūshū
Kokurakita-ku (小倉北区) (<span class="t_nihongo_kanji" lang="ja">小倉北区 <span class="t_nihongo_help noprint"><span class="t_nihongo_icon" style="color: #00e; font: bold 80% sans-serif; text-decoration: none; padding: 0 .1em;">? ) adalah sebuah distrik kota dari Kitakyushu, Fukuoka, Jepang. Distrik ini adalah bagian utara dari mantan kota Kota Kokura sebelum bergabung bersama lima kota lainnya untuk menciptakan kota baru Kitakyushu pada tahun 1963. Stasiun Kokura JR Kyushu merupakan pusat utama kereta api Kitakyushu dan Sanyo Shinkansen pun berakhir di distrik kota ini.
Luas: 39,27 km2
Industri & Perdagangan
Daerah komersial dan perbelanjaan terbesar Kitakyushu, terutama di Uomachi (魚町 "kodya ikan") berkerumun di sekitar Stasiun Kokura.
Dua pusat perbelanjaan utama adalah Colet (sebelah Stasiun Kokura) dan Izutsuya (sebelah SungaiMurasaki dan di seberang Sungai Kitakyushu). Pasar Tanga adalah pasar tradisional terbuka di mana ikan segar, daging, dan sayur-sayuran utama adalah jualan utama. Kantor pusat dari perusahaan-perusahaan termasuk
Pariwisata
Kastil Kokura (dibangun oleh keluarga Hosokawa pada tahun 1602) dan Pusat Perbelanjaan Sungai Kitakyushu (selesai pada tahun 2003) terletak sekitar sepuluh menit dari Stasiun JR Kokura bila ditempuh dengan berjalan kaki. Demikian juga dengan rumah yang pernah dihuni oleh Mori Ōgai ketika ia menjadi seorang dokter garnisun Kokura dan menulis Kokura Nikki ("Diari Kokura").
Ujung Monorel Kitakyushu berada di Stasiun Kokura dan melayani penumpang dan warga yang tinggal di Kokurakita dan Distrik Kota Kokuraminami.
Kejahatan dan keamanan
Kudo-kai yakuza adalah sindikat yang berkantor pusat di Kokurakita. Sebuah tempat khusus kelompok yakuza, Kudo-kai, adalah sindikat yakuza di terbesar di wilayah Kitakyushu.
Ampelu Mudo, Muara Tembesi, Batanghari
Ampelu Mudo adalah desa yang berada di kecamatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari, Jambi, Indonesia.
Kokurakita-ku, Kitakyūshū
Pendidikan
Distrik kota memiliki taman kanak-kanak Korea Utara, Taman Kanak-Kanak Korea Kokura (小倉朝鮮幼稚園).
Robert Kennedy (disambiguasi)
Robert F. Kennedy (1925–1968) adalah seorang politikus Amerika.
Bilangan irasional
Dalam matematika, bilangan irasional adalah bilangan riil yang tidak bisa dibagi (hasil baginya tidak pernah berhenti). Dalam hal ini, bilangan irasional tidak bisa dinyatakan sebagai a/b, dengan a dan b sebagai bilangan bulat dan b tidak sama dengan nol. Jadi bilangan irasional bukan merupakan bilangan rasional. Contoh yang paling populer dari bilangan irasional adalah bilangan π, \sqrt2, dan bilangan e.
Bilangan π sebetulnya tidak tepat, yaitu kurang lebih 3.14, tetapi
Untuk bilangan \sqrt2:
dan untuk bilangan e:
Sejarah
Dalam doctorate in Absentia-nya pada tahun 1799, A new proof of the theorem that every integral rational algebraic function of one variable can be resolved into real factors of the first or second degree (Sebuah bukti baru teorema bahwa setiap fungsi aljabar rasional yang tidak terpisahkan dari satu variabel dapat diselesaikan menjadi faktor nyata pada derajat pertama atau kedua), Gauss memberikan bukti teorema fundamental aljabar yang menyatakan bahwa setiap-tiap dari polinomial variabel tunggal bukan-konstanta dengan koefisien kompleks memiliki paling sedikit atau setidaknya satu akar kompleks. Namun banyak matematikawan termasuk Jean le Rond d'Alembert yang memberikan bukti yang salah pada awalnya,dan disertasi Gauss juga banyak mengkritik kerja d'Alembert.
Gauss juga memberikan kontribusi sangat penting bagi teori bilangan. Di dalam bukunya pada tahun 1801, Disquisitiones Arithmeticae (bahasa Latin:, Investigasi Aritmetika), yang mana, dalam banyak hal, Gauss memperkenalkan penggunaan notasi ≡ untuk kekongruenan dan menggunakannya dalam presentasi yang baik di dalam aritmetika modular.
Abad ke-19 menyaksikan perkembangan cepat konsep bilangan imajiner di tangan Abraham de Moivre,dan secara khusus Leonhard Euler, yang menjadikannya lebih berdaya guna. Penyelesaian teori mengenai bilangan kompleks pada abad ke-19 membedakan bilangan irasional menjadi bilangan aljabar dan transenden. Bukti keberadaan bilangan transenden, dan menjamurnya studi-studi saintifik mengenai teori bilangan irasional telah lama dipikirkan sejak Euclid. Tahun 1872 menyaksikan publikasi dari teori-teori dari Karl Weierstrass (oleh muridnya, Ernst Kossak), Eduard Heine (Crelle's Journal, 74), Georg Cantor (Annalen, 5), dan Richard Dedekind. Meray memulai pada 1869,sama dengan Heine, tetapi teorinya dikutip secara umum pada 1872. Pecahan kontinu, yang berhubungan dekat dengan bilangan irasional, mendapat perhatian di tangan Euler, dan akhirnya,fajar abad ke-19 benar-benar dibawa menuju keagungan lewat tulisan-tulisan Joseph Louis Lagrange. Dirichlet juga menambahkan dalam teori umumnya, seperti juga banyak sekali kontributor untuk penerapan mengenai subyek ini.
Owen Richardson
Sir Owen Willans Richardson (26 April 1879 - 15 Februari 1959) ialah seorang fisikawan Britania Raya, profesor di Princeton University antara tahun 1906-1913, dan pemenang Nobel Fisika untuk karyanya pada fenomena termionik dan penemuan emisi termionik yang menuju penemuan hukum Richardson.
Biografi
Richardson lahir di Dewsbury, Yorkshire, Inggris, satu-satunya anak Joshua Henry dan Charlotte Maria Richardson. Ia dididik di Batley Grammar School, dan lulus dari Trinity College, Cambridge pada tahun 1900 setelah mendapatkan Penghargaan Kelas Satu dalam Ilmu Pengetahuan Alam.
Pada tahun 1914, Richardson menjadi guru besar di King's College London, di mana ia kemudian diangkat sebagai direktur riset. Ia pensiun pada tahun 1944.
Ia dianugerahi Medali Hughes oleh Royal Society (di mana ia menjadi anggotanya) pada tahun 1920 untuk karya dalam emisi termionik, yang menjadi dasar untuk tabung hampa udara.
Ia juga meneliti efek fotoelektrik, efek giromagnetik, emisi elektron oleh reaksi kimia, sinar X lunak, dan spektrum hidrogen.
Ia dianugerahi gelar kebangsawanan pada tahun 1939. Ia meninggal dalam usia 79.
Keponakan Richardson adalah fisikawan Richard Joseph Davisson yang ayahnya Clinton Davisson juga pemenang Nobel Fisika.
Federasi Sepak Bola Andorra
Federasi Sepak Bola Andorra (Federació Andorrana de Futbol (FEDANFUT)) adalah badan pengendali sepak bola di Andorra.
Kompetisi
Badan ini menyelenggarakan beberapa kompetisi di Andorra, yakni:
Asosiasi Sepak Bola Slowakia
Asosiasi Sepak Bola Slowakia (Slovenský futbalový zväz (SFZ)) adalah badan pengendali sepak bola di Slowakia.
Kompetisi
Badan ini menyelenggarakan beberapa kompetisi di Slowakia, yakni:
Tim nasional
Badan ini juga merupakan badan pengendali dari 2 tim nasional di Slowakia, yakni:
Jumlah partai efektif
Jumlah partai efektif adalah sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Laakso and Taagepera (1979) yang mengatur jumlah partai politik yang disesuaikan dalam sistem kepartaian suatu negara. Gagasan di balik ukuran ini adalah menghitung partai-partai dan, pada saat yang sama,membobotkan jumlah tersebut dengan kekuatan relatif mereka. Kekuatan relatif mengacu pada porsi suara mereka (jumlah partai elektoral efektif/effective number of electoral parties/ENEP) atau porsi kursi di parlemen (jumlah partai parlementer efektif/effective number of parliamentary parties/ENPP). Ukuran ini sangat berguna ketika membandingkan sistem kepartaian di berbagai negara, seperti yang dilakukan dalam bidang ilmu politik. Jumlah partai sama dengan jumlah partai efektif hanya jika semua partai memiliki kekuatan yang sama. Dalam kasus lain, jumlah partai efektif lebih rendah dari jumlah partai yang sebenarnya. Jumlah partai efektif adalah operasionalisasi yang sering digunakan untuk fragmentasi politik. Ada dua alternatif utama untuk mengukur jumlah partai yang efektif. Indeks "hiperfraksionalisasi" John K. Wildgen memberikan bobot khusus bagi partai-partai kecil. Indeks Juan Molinar memberikan bobot khusus kepada partai terbesar. Dunleavy dan Boucek memberikan kritik yang berguna terhadap indeks Molinar.
Ukuran ini pada dasarnya setara dengan Indeks Herfindahl-Hirschman, sebuah indeks keanekaragaman yang digunakan dalam bidang ekonomi; indeks keanekaragaman Simpson, sebuah indeks keanekaragaman yang digunakan dalam bidang ekologi; dan rasio partisipasi terbalik (inverse participation ratio/IPR) dalam bidang fisika.
Rumus
Menurut Laakso dan Taagepera (1979), jumlah partai yang efektif dihitung dengan rumus sebagai berikut: di mana n adalah jumlah partai dengan sedikitnya satu suara/kursi dan p_i^2 adalah kuadrat dari proporsi masing-masing partai terhadap seluruh suara atau kursi. Proporsi-proporsi tersebut perlu dinormalisasi sedemikian rupa sehingga, misalnya, 50 persen adalah 0,5 dan 1 persen adalah 0,01. Ini juga merupakan rumus untuk indeks Simpson terbalik, atau keragaman sejati orde 2.
Rumus alternatif yang diusulkan oleh Golosov (2010) adalah