cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Sejarah Polandia
Perpecahan wilayah
Setelah Bolesław III membagi-bagi negeri Polandia kepada putra-putranya dalam selembar Surat Wasiat bertarikh 1138, timbul perpecahan di dalam negeri yang memperlemah kekuasaan wangsa Piast pada abad ke-12 dan ke-13. Pada 1180, Kazimierz II, yang meminta pengukuhan dari Sri Paus atas kedudukannya selaku seorang adipati senior, menganugerahkan kekebalan dan hak-hak istimewa tambahan kepada Gereja Polandia dalam Kongres Łęczyca. Sekitar 1220, Wincenty Kadłubek menulis Chronica seu originale regum et principum Poloniae, sumber rujukan utama lainnya dalam penulisan sejarah awal Polandia. Pada 1226, salah seorang adipati dari wangsa Piast, penguasa salah satu daerah pecahan Kerajaan Polandia, Konrad I dari Masovia, mengundang para Kesatria Teuton untuk membantunya memerangi orang-orang Balt yang masih menyembah berhala di Prusia. Langkah Konrad ini menimbulkan peperangan selama berabad-abad antara Polandia dan para Kesatria Teuton, dan kelak antara Polandia dan Negara Prusia Jerman. Invasi pertama orang Mongol atas Polandia bermula pada 1240; berpuncak dengan kekalahan orang Polandia bersama tentara persekutuan Kristen dan gugurnya Adipati Henryk Si Saleh dari wangsa Piast cabang Śląsk dalam Pertempuran Legnica pada 1241. Pada 1242, Wrocław menjadi kotapraja Polandia pertama yang terinkorporasi ke dalam wilayah negara lain, ketika masa-masa perpecahan wilayah memungkinkan kota-kota Polandia mengecap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Pada 1264, Bolesław Si Saleh, mengaruniakan banyak keleluasaan kepada orang Yahudi dengan mengeluarkan Statuta Kalisz.
Władysław I dan Kazimierz III
Upaya-upaya untuk mempersatukan kembali negeri Polandia meraih momentum pada abad ke-13, dan pada 1295, Adipati Przemysł II dari Polandia Besar berjaya menjadi pemimpin pertama sesudah Bolesław II yang dinobatkan menjadi Raja Polandia. Ia memerintah atas wilayah yang tak seberapa luas dan tewas terbunuh tak lama kemudian. Pada 1300–1305, penguasa Bohemia, Václav II juga memerintah sebagai Raja Polandia. Kekuasaan wangsa Piast atas takhta Polandia dipulihkan oleh Władysław I Si Hasta (memerintah 1306–1333), yang dinobatkan menjadi raja pada 1320. Pada 1308, para Kesatria Teuton merebut kota Gdańsk dan daerah sekitarnya (Pomorze Gdańsk).
Raja Kazimierz Agung (memerintah 1333–1370), putra Władysław Si Hasta yang menjadi penguasa terakhir dari wangsa Piast ini memperkuat dan memperluas wilayah Kerajaan Polandia yang baru saja pulih, namun Provinsi Śląsk (secara resmi dilepaskan oleh Kazimierz pada 1339) dan sebagian besar wilayah Provinsi Pomorze lepas dari Polandia sampai berabad-abad kemudian. Meskipun demikian, perluasan wilayah provinsi pusat, Mazowsze, mengalami kemajuan, dan pada 1340, Polandia memulai aksi penaklukannya atas Rutenia Merah, yang menandai gerak ekspansi Polandia ke arah timur. Pada 1364, Polandia menyelenggarakan Kongres Kraków, sebuah rapat akbar yang dihadiri penguasa-penguasa dari Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Eropa Utara. Kemungkinan besar mereka berkumpul untuk merencanakan sebuah perang salib anti-Turki. Pada tahun yang sama, didirikan pula sebuah perguruan yang kelak menjadi Uniwersytet Jagielloński, salah satu universitas tertua di Eropa. Pada 9 Oktober 1334, Kazimierz Agung meneguhkan hak-hak istimewa yang telah dikaruniakan kepada orang Yahudi pada 1264 oleh Bolesław Si Saleh, dan mengizinkan mereka untuk menetap dalam jumlah besar di Polandia.
Masa singkat pemerintahan wangsa Capet Anjou
Karena wangsa Piast tidak lagi memiliki ahli waris laki-laki, Raja Kazimierz Agung pun mewariskan takhta Polandia kepada kemenakannya, Lajos I, Raja Hungaria dari wangsa Capet Anjou. Lajos I bertakhta sebagai kepala negara persatuan Hungaria dan Polandia sejak 1370 sampai 1382. Pada 1374, Lajos mengaruniakan Privilese Koszyce kepada kaum bangsawan Polandia demi mendudukkan salah seorang dari putri-putrinya di atas takhta Polandia sepeninggalnya kelak. Putri bungsunya, Jadwiga (wafat 1399), naik takhta pada 1384.
Władysław II Jagiełło, penyatuan wangsa-wangsa penguasa Polandia dan Lituania
Pada 1386, Adipati Agung Jogaila dari Lituania menikah dengan Ratu Jadwiga dari Polandia. Langkah ini memungkinkannya menjadi Raja Polandia, dan memerintah sebagai Raja Władysław II Jagiełło sampai mangkat pada 1434. Pernikahan ini melembagakan persatuan Polandia–Lituania di bawah pemerintahan raja-raja wangsa Jagiellon. Persatuan antara Polandia dan Lituania dinyatakan secara resmi untuk pertama kalinya dalam Akta Persatuan Krewo pada 1385, yang berisi kesepakatan untuk menjodohkan Jogaila dengan Ratu Jadwiga. Kemitraan Polandia-Lituania ini memasukkan wilayah luas Rutenia yang dikuasai Kadipaten Agung Lituania ke dalam mandala pengaruh Polandia yang terbukti bermanfaat, baik bagi bangsa Polandia maupun bagi bangsa Rutenia sendiri. Kedua bangsa ini hidup berdampingan dan saling bantu sebagai sesama entitas politik di Eropa selama empat abad selanjutnya. Setelah Ratu Jadwiga mangkat pada 1399, Kerajaan Polandia pun jatuh ke tangan suaminya.
Di kawasan sekitar Laut Baltik, perseteruan antara Polandia dan para Kesatria Teuton masih terus berlanjut hingga mencapai puncaknya dalam Pertempuran Grunwald pada 1410. Meskipun menang mutlak atas lawannya, bala tentara Polandia dan Lituania tidak berhasil merebut Kastel Malbork, pusat pemerintahan Ordo Kesatria Teuton. Akta Persatuan Horodło yang terbit pada 1413 kian memperjelas hubungan yang semakin akrab antara Kerajaan Polandia dan Kadipaten Agung Lituania.
Hak-hak istimewa szlachta (kaum bangsawan) terus bertambah, dan pada 1425, dirumuskan pula hukum Neminem captivabimus, yang melindungi kaum bangsawan dari tindakan penahanan atas perintah raja.
Riccardo dari San Germano
Riccardo secara pribadi terlibat dalam banyak acara yang dia ceritakan. Paus Innosensius III mengunjungi biaranya pada bulan Juni 1208. Dia menemani Stefano dari Marsia ke Konsili Lateran IV pada tahun 1215. Dia berada di pengepungan Milan pada tahun 1239.
Suren, Ledokombo, Jember
Sejarah
Sejarah lain menyebutkan bahwa penamaan desa Suren berasal dari kata-kata "Ngasu Leren", dimana gambarannya adalah tempat pemberhentian para pedagang dalam perjalanannya dari Desa Sempolan ke kecamatan Kalisat yang merupakan kewedanan untuk jember utara yang sekarang di kenal dengan daerah pemilihan dapil IV. dalam perjalanan tersebut di wilayah yang diberi nama desa Suren tersebut karena merupakan tempat peristirahatan untuk pejalan kaki serta kendaraan, karena di tempat tersebut karena pejalan kaki dan pengguna kendaraan sering berhenti maka dikenallah wilayah tersebut dengan nama Suren sehingga suren dijadikan nama Desa sampai saat ini.
Keunggulan
Keunggulan adalah album kompilasi penyanyi asal Malaysia, Sudirman Haji Arshad. Album ini dirilis pada tahun 2009.
Suren, Ledokombo, Jember
Sejarah
Kemudian secara administrasi desa Suren terbentuk sekitar pada tahun 1932 karena ditemukan dari penuturan petuah yang telah menetap dan lahir disana sejak zaman penjajahan belanda dahulu.
Desa Suren pertamakali di pimpin oleh kepala Desa yang bernama SOERJO HAJOE SOEPAKMOE yang mana kepala desa tersebut menjabat pertama kali di desa suren kecamatan ledokombo kabupaten jember pada tahun 1932.
Pendidikan
Di desa Suren ini terdapat banyak lembaga pendidikan, mulai dari yang bersifat umum maupun yang bersifat pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah, bahkan tercatat bahwa salah satu pesantren besar di Jember Timur yaitu PP. Miftahul Ulum Suren yang memiliki santri dan jumlah alumni sampai ribuan orang itu berlokasi di desa ini. Berikut juga lembaga pendidikan formal dari berbagai tingkatan cukup lengkap tersedia dan tersebar di desa Suren, sehingga sangat wajar jika desa ini masyhur disebut sebagai 'Desa Pendidikan' di daerah Jember bagian timur.
Untuk lembaga pesantren di desa Suren ini terhitung berdiri 5 pesantren diantaranya adalah: 1. PP. Miftahul Ulum Suren 2. PP. Raudlatul Ulum 3. PP. Assabrowi 4. PP. Al-Mubarok 5. PP. Ar-Rohmah
Untuk lembaga pendidikan TK / RA untuk tingkat anak-anak sangat banyak tersebar di pelosok dusun desa, yang terkenal diantaranya adalah: 1. RA Miftahul Ulum 2. RA Ar-Rohmah 3. RA At-Taqwa 4. RA Al-Ihsan 5. TK Bina Bangsa
Bunker Jepang Jambi Selatan
Banker Jepang Jambi Selatan adalah jenis bangunan pertahanan militer yang dibangun didalam tanah. Banker Jepang Jambi Selatan ini terletak di Kelurahan Pall Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. Bangunan ini merupakan bangunan yang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Jambi. Bangunan ini tidak banyak diketahui keberadaannya oleh banyak orang dikarenakan lokasi bangunan ini yang berada di area landasan pacu pesawat sehingga tidak memungkinkan masyarakat luas dapat secara bebas memasuki situs sejarah ini.
Suren, Ledokombo, Jember
Pendidikan
Dan untuk SMA Sederajat tercata ada 4 lembaga yg berdiri di desa ini yaitu: 1. MA Miftahul Ulum Suren 2. MA Ar-Rohmah 3. MA At-Taqwa 4. SMK Raudlatul Ulum Suren
Event dan Kegiatan
Di desa Suren terdapat beberapa kegiatan rutin dan even bertaraf Nasional yang dinilai mampu mendongkrak wisatawan baik Religi maupun umum, kegiatan tersebut diantaranya :
Sejarah Polandia
Władysław III dan Kazimierz IV
Masa pemerintahan penguasa muda Władysław III (1434–1444), putra Władysław II yang memerintah sebagai Raja Polandia dan Hungaria, berlangsung singkat karena Sang Raja tewas dalam Pertempuran Varna melawan bala tentara Imperium Utsmaniyah. Masa interregnum yang berlangsung selama tiga tahun sejak kemangkatannya berakhir dengan penobatan adiknya, Kazimierz IV Jagiellon, pada 1447.
Bunker Jepang Jambi Selatan
Bangunan Banker Jepang di Jambi ini sudah berusia puluhan tahun, meski berusia puluhan tahun bangunan ini masih tampak kokoh berdiri. Banker Jepang ini sudah ditetapkan oleh Balai Pelestarian peninggalan Purbakala (BP3) Jambi sebagai benda cagar budaya.
Halte Ngagel
Halte Ngagel (NGA) adalah halte kereta api nonaktif yang terletak di Ngagel, Wonokromo, Surabaya dan berada di bawah naungan Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VIII Surabaya. Halte ini terletak tepatnya 2,6 km dari Stasiun Surabaya Gubeng ke arah selatan dan 2 km ke arah utara dari Stasiun Wonokromo.
Sejarah Polandia
Władysław III dan Kazimierz IV
Perkembangan-perkembangan besar selama zaman wangsa Jagiellon berpusat pada masa perintahan Kazimierz IV yang berlangsung cukup lama sampai 1492. Pada 1454, Prusia Rajani dijadikan daerah swapraja dalam wilayah Polandia, dan pertikaian dengan Negara Ordo Kesatria Teuton kembali berkobar dalam Perang Tiga Belas Tahun (1454–1466). Pada 1466, kedua belah pihak menyepakati Perjanjian Damai Toruń yang mengawali lembaran baru dalam sejarah Polandia. Berdasarkan penjanjian ini, sebagian wilayah Prusia dipisahkan menjadi swapraja Prusia Timur, yang kelak menjadi Kadipaten Prusia, sebuah feodum yang dikepalai para Kesatria Teuton dalam wilayah Kerajaan Polandia. Polandia juga berperang melawan Imperium Utsmaniyah dan orang Tatar Krimea di kawasan selatan, dan membantu Lituania melawan Kadipaten Agung Moskwa di kawasan timur. Polandia berkembang menjadi sebuah negara feodal, ekonominya didominasi oleh sektor agraris, dan kaum bangsawan tuan tanah semakin berkuasa. Kraków, ibu kota kerajaan, dijadikan pusat pendidikan dan kebudayaan, dan pada 1473, mesin cetak mulai beroperasi di kota itu. Dengan semakin besarnya kekuasaan szlachta, pada 1493, dewan penasihat raja pun berkembang menjadi Sejm Umum (parlemen) bikameral yang tidak lagi semata-mata mewakili pembesar-pembesar kelas atas saja.
Halte Ngagel
Gaya bangunan halte ini memiliki dua jalur rel dan dilengkapi dengan akses penyebrangan berupa underpass di tengah-tengah halte; namun, underpass tersebut tidak terawat karena tergenang air. Halte ini diresmikan pada tanggal 9 Februari 2004, bersamaan dengan peluncuran KA Delta Ekspres oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sejarah Polandia
Władysław III dan Kazimierz IV
Pada 1505, Sejm mengundangkan Akta Nihil novi yang mengalihkan sebagian besar kekuasaan legislatif dari kepala monarki kepada Sejm. Peristiwa ini menandai permulaan kurun waktu yang disebut "Zaman Kemerdekaan Kencana", manakala pemerintahan negara secara keseluruhan diselenggarakan oleh kaum bangsawan polandia yang "merdeka dan sederajat". Pada abad ke-16, perkembangan besar di sektor agribisnis folwark yang dikelola oleh kaum bangsawan mengakibatkan para kawula jelata yang mengerjakan lahan-lahan folwark semakin tertindas hidupnya. Monopoli kaum bangsawan atas politik juga menghambat perkembangan kota-kota–beberapa di antaranya tumbuh makmur pada akhir zaman wangsa Jagiellon–dan membatasi hak-hak warga kota sehingga secara efektif menghambat pertumbuhan kelas menengah.
Zygmunt I dan Zygmunt II, permulaan Zaman Modern Polandia
Pada abad ke-16, gerakan Reformasi Protestan meretas jalan masuk ke dalam agama Kristen di Polandia dan menimbulkan gerakan Reformasi Potestan di Polandia yang melibatkan sejumlah denominasi berbeda. Kebijakan toleransi beragama di Polandia cukup unik untuk ukuran Eropa kala itu. Banyak orang mengungsi dari daerah-daerah yang tengah dilanda pertikaian antaragama ke Polandia. Pada masa pemerintahan Raja Zygmunt I (1506–1548) dan Raja Zygmunt II (1548–1572), terjadi perkembangan besar di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan (zaman keemasan dalam Abad Pembaharuan Polandia), yang diwakili oleh karya-karya astronom Nikolaus Kopernikus (wafat 1543). Pada 1525, pada masa pemerintahan Raja Zygmunt I, Ordo Kesatria Teuton disekularisasi dan Adipati Albrecht von Hohenzollern bersembah simpuh di hadapan Raja Polandia (peristiwa Sembah Simpuh Prusia) dalam upacara pelantikannya menjadi penguasa Kadipaten Prusia. Mazowsze sepenuhnya menjadi bagian dari daerah kekuasaan Raja Polandia pada 1529.
Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon
Main Madhuri Dixit Banna Chahti Hoon (bahasa Inggris: I Want To Be Madhuri Dixit) adalah sebuah film komedi-drama berbahasa Hindi India 2003 yang disutradarai oleh Chandan Arora dan diproduksi oleh Ram Gopal Varma. Film tersebut direkam di Mumbai, India. Film tersebut mendapat ulasan positif setelah rilis, dengan kritikus memuji penyutradaraan film tersebut.
Sejarah Polandia
Zygmunt I dan Zygmunt II, permulaan Zaman Modern Polandia
Pada masa pemerintahan Zygmunt II yang menjadi penutup zaman wangsa Jagiellon, Polandia dan Lituania menandatangani Akta Persatuan Lublin (1569) yang sepenuhnya mempersatukan kedua negeri itu. Berdasarkan akta persatuan ini, kekuasaan atas wilayah Ukraina dialihkan dari Kadipaten Agung Lituania kepada Kerajaan Polandia, dan mentransformasi pemerintahan bersama Polandia–Lituania menjadi sebuah uni sejati. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan keutuhan dan persatuan kedua negeri ini sepeninggal Zygmunt II yang tidak memiliki keturunan. Peran serta aktif dari Zygmunt II sendiri memungkinkan akta persatuan ini dapat terwujud.
Livonia yang terletak jauh di sebelah timur laut dimasukkan ke dalam wilayah Polandia pada 1561, dan Polandia pun maju menghadapi Rusia dalam Perang Livonia. Gerakan eksekusi (usaha untuk mencegah merajalelanya keluarga-keluarga bangsawan tinggi di Polandia dan Lituania) mencapai puncaknya dalam sidang Sejm di Piotrków pada 1562–1563. Di bidang keagamaan, Saudara-Saudara Polandia memisahkan diri dari kaum Kalvinis, dan Alkitab Brest diterbitkan oleh kaum Protestan pada 1563. Kedatangan padri-padri Yesuit pada 1564 telah ditakdirkan berdampak besar terhadap sejarah Polandia.
Persatuan Lublin
Penandatanganan Akta Persatuan Lublin pada 1569 menjadi dasar bagi berdirinya Persemakmuran Polandia-Lituania, sebuah negara federal dengan persatuan yang jauh lebih erat dibanding bentuk-bentuk persatuan politik antara Polandia dan Lituania yang sudah-sudah. Penyelenggaraan pemerintahan negara federal ini sebagian besar berada di tangan kaum bangsawan melalui sistem parlemen pusat dan parlemen daerah, tetapi dikepalai oleh raja-raja terpilih. Kekuasaan resmi kaum bangsawan Polandia, yang secara proporsional lebih besar jumlahnya dibanding negeri-negeri lain di Eropa, menghasilkan suatu sistem demokrasi perdana ("demokrasi kaum ningrat yang canggih"), berbeda dari monarki-monarki absolut yang kala itu masih merajalela di seluruh Eropa. Terbentuknya Persemakmuran Polandia-Lituania bertepatan dengan kurun waktu peningkatan kekuatan politik serta kemajuan peradaban dan kemakmuran dalam sejarah Polandia. Uni Polandia-Lituania terlibat secara aktif dalam peristiwa-peristiwa besar di Eropa, dan menjadi sebuah entitas budaya yang sangat berjasa dalam penyebarluasan budaya Barat (dengan ciri khas Polandia) ke kawasan timur. Pada paruh kedua abad ke-16 dan paruh pertama abad ke-17, Persemakmuran Polandia-Lituania menjadi salah satu negara berwilayah terluas dan berpenduduk terbanyak di Eropa, dengan luas wilayah yang mendekati 1 juta kilometer persegi (0,39 juta mil persegi) dan jumlah penduduk sekitar 10 juta jiwa. Ekonominya didominasi oleh kegiatan eksport hasil budi daya pertanian. Toleransi beragama di seluruh wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania dijamin dalam Konfederasi Warsawa pada 1573.
Raja-raja terpilih yang pertama
Setelah berakhirnya zaman wangsa Jagiellon pada 1572, Henri de Valois (kelak naik takhta menjadi Raja Prancis Henri III) tampil unggul dalam "pemilihan bebas" yang diselenggarakan oleh kaum bangsawan Polandia pada 1573. Meskipun terpilih menjadi Raja Polandia, ia tetap harus tunduk pada kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Sejm dalam pacta conventa. Henri kabur dari Polandia pada 1574 setelah menerima kabar tentang kekosongan takhta Prancis, berhubung ia juga termasuk salah seorang waris karib atas takhta kerajaan itu. Ia tetap menjadi pemimpin nominal atas Persemakmuran Polandia-Lituania sampai 1575. Sedari awal, kebijakan pemilihan raja di Polandia ini telah menarik minat kekuatan-kekuatan asing yang berusaha memanipulasi kaum bangsawan Polandia agar memilih calon-calon yang kelak dapat dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan mereka. Henri de Valois digantikan oleh István Báthory dari Hungaria (1576–1586); ia adalah seorang pria yang penuh ketegasan dan rasa percaya diri, baik dalam bidang kemiliteran maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pembentukan lembaga peradilan Mahkamah Mahkota pada 1578 mengalihkan banyak perkara banding dari lingkup kewenangan raja ke lingkup kewenangan kaum bangsawan.
Raja-raja pertama dari wangsa Waza
Zaman pemerintahan raja-raja berkebangsaan Swedia dari wangsa Waza (Vasaätten) di negara Persemakmuran Polandia-Lituania bermula pada tahun 1587. Raja pertama dan kedua dari wangsa ini, yakni Zygmunt III (1587–1632) dan Władysław IV (1632–1648), tak henti-hentinya berusaha menduduki takhta Kerajaan Swedia, sehingga menelantarkan urusan-urusan luar negeri Persemakmuran Polandia-Lituania. Di saat yang sama, Gereja Katolik mulai melancarkan gerakan kontra-ofensif ideologi dan gerakan kontra-Reformasi Protestan yang berhasil menarik penganut agama Katolik baru dari antara kaum Protestan di Polandia dan Lituania. Pada 1596, dengan mengikrarkan Persatuan Brest, sebagian umat Kristen Timur di wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania membentuk Gereja Uniat yang tetap menggunakan ritus peribadatan agama Kristen mazhab timur, tetapi tunduk di bawah kepemimpinan Sri Paus. Pemberontakan Zebrzydowski menentang Raja Zygmunt III berkobar pada 1606–1608.
Peukan Bada, Aceh Besar
Peukan Bada adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Indonesia.
Sejarah Polandia
Banjir perang
Pada masa pemerintahan Raja Jan II Kazimierz Waza (1648–1668), raja ketiga sekaligus yang terakhir dari wangsa Waza, demokrasi kaum ningrat mengalami kemerosotan sebagai akibat dari invasi-invasi asing dan kekacauan di dalam negeri. Segala malapetaka ini menjadi berlipat ganda dalam waktu singkat dan menandai akhir dari Zaman Keemasan Polandia, dan membuat Persemakmuran Polandia-Lituania yang pernah sangat berkuasa itu lambat laun menjadi rentan terhadap intervensi asing.
Pemberontakan Kazaki Chmielnicki (1648–1657) mengungkung kawasan tenggara tanah jajahan Mahkota Polandia. Pemberontakan ini berdampak buruk dalam jangka panjang terhadap negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Hak liberum veto (hak setiap anggota Sejm untuk serta-merta membubarkan sidang yang sementara berlangsung) untuk pertama kalinya dipakai oleh seorang deputi pada tahun 1652. Praktik ini pada akhirnya melemahkan pemerintahan pusat Polandia secara kritis. Dalam Perjanjian Pereyaslav (1654), kaum pemberontak Ukraina menyatakan diri sebagai kawula Tsar Rusia. Perang Utara kedua berkecamuk di kawasan pusat negeri Polandia selama kurun waktu 1655–1660. Perang ini juga meliputi aksi invasi terhadap Polandia yang sedemikian brutal dan menghancurkannya sampai-sampai disebut sebagai Air Bah Swedia. Perang ini diakhiri pada tahun 1660 dengan Perjanjian Oliva, yang mengakibatkan Polandia harus melepas beberapa daerah yang terletak di kawasan utara wilayahnya. Pada tahun 1657, Perjanjian Wehlau-Bromberg menetapkan kemerdekaan Kadipaten Prusia. Angkatan Bersenjata Persemakmuran Polandia-Lituania mampu mengimbangi kekuatan tempur lawan dalam Perang Rusia-Polandia 1654–1667, tetapi perang ini berakhir dengan pembagian wilayah Ukraina secara permanen antara Polandia dan Rusia, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Kesepakatan Andrusovo (1667). Menjelang perang berakhir, Rokosz Lubomirski, salah seorang pembesar utama, memberontak melawan raja. Aksi pemberontakan ini benar-benar menggoyahkan kekuatan negara. Perampasan budak belian yang dilakukan secara besar-besaran oleh orang Tatar Krimea juga berdampak sangat buruk bagi ekonomi Polandia. Merkuriusz Polski, surat kabar Polandia yang pertama, terbit pada tahun 1661.
Pada tahun 1668, Raja Jan Kazimierz Waza, yang sangat terpukul akibat ditinggal mati istrinya dan kecewa melihat kemerosotan politik selama masa pemerintahannya, menyatakan diri turun takhta dan hengkang ke Prancis.
Jan III Sobieski dan kemenangan-kemenangan militer terakhir
Raja Michał Korybut Wiśniowiecki, seorang Polandia tulen, terpilih menggantikan Raja Jan II Casimir pada tahun 1669. Perang Polandia-Utsmaniyah (1672–1676) meletus pada masa pemerintahannya, berlangsung sampai tahun 1673, dan berlanjut pada masa pemerintahan penggantinya, Jan III Sobieski (memerintah 1674–1696). Raja Jan Sobieski hendak melaksanakan rencana perluasan wilayah ke kawasan Baltik (dan untuk maksud ini ia diam-diam menandatangani Perjanjian Jaworów dengan Prancis pada tahun 1675), tetapi terpaksa menunda rencananya ini karena dihadapkan dengan perang berlarut-larut dengan Kekaisaran Turki Utsmaniyah. Dengan bertindak demikian, Raja Jan Sobieski memulihkan kekuatan militer negara Persemakmuran Polandia-Lituania selama jangka waktu yang singkat. Ia membendung usaha perluasan wilayah yang dilakukan kaum Muslim dalam Pertempuran Khotyn pada tahun 1673, dan berjaya meluputkan Wina dari serbuan bangsa Turki dalam Pertempuran Wina pada tahun 1683. Masa pemerintahan Raja Jan Sobieski merupakan lembaran emas terakhir dalam sejarah negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada paruh pertama abad ke-18, keterlibatan aktif Polandia dalam kancah perpolitikan internasional akhirnya terhenti. Perjanjian Perdamaian Abadi (1686) merupakan penyelesaian penetapan garis perbatasan terakhir antara Polandia dan Rusia sebelum terjadinya peristiwa Pemisahan Polandia yang pertama pada tahun 1772.
Negara Persemakmuran Polandia-Lituania, yang nyaris tak henti-hentinya dilanda peperangan sampai dengan tahun 1720, harus kehilangan sejumlah besar warganya dan mengalami kehancuran struktur ekonomi dan sosial yang luar biasa. Pemerintah menjadi tidak efektif akibat konflik-konflik dalam negeri yang berskala besar, proses legislasi yang korup, dan manipulasi pihak asing. Kaum ningrat tunduk di bawah kendali segelintir keluarga pembesar feodal yang memiliki daerah kekuasaan. Populasi dan prasarana perkotaan runtuh berkeping-keping, demikian pula lahan-lahan usaha tani rakyat jelata, yang terjerat dalam perhambaan yang kian lama kian berat. Perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pendidikan mengalami kemandekan bahkan kemunduran.
Raja-raja asal Sachsen
Pemilihan raja tahun 1697 membuka jalan bagi August II Si Perkasa, bangsawan Sachsen dari wangsa Wettin, menuju singgasana kerajaan Polandia. August Si Perkasa dinobatkan menjadi Raja Polandia (memerintah 1697–1733) setelah bersedia beralih keyakinan menjadi pemeluk agama Kristen Katolik. Ia digantikan oleh putranya, August III (memerintah 1734–1763). Masa pemerintahan raja-raja asal Sachsen (yang merangkap jabatan selaku penguasa Swapraja Sachsen dengan status elektor dalam Kekaisaran Romawi Suci) dirongrong oleh orang-orang lain yang juga bercita-cita menduduki singgasana Kerajaan Polandia, sehingga negara Persemakmuran Polandia-Lituania semakin terpecah-belah. Perang Utara Raya yang berlangsung dari tahun 1700 sampai tahun 1721, yakni kurun waktu yang dipandang sebagai masa musibah sementara oleh orang-orang pada masa itu, mungkin saja merupakan pukulan fatal yang meruntuhkan sistem politik Polandia. Stanisław Leszczyński dinobatkan menjadi raja pada tahun 1704 di bawah perlindungan Swedia, tetapi hanya mampu menduduki jabatannya selama beberapa tahun saja. Sidang Sejm Bungkam pada tahun 1717 mengawali kurun waktu ketika negara Persemakmuran Polandia-Lituania berstatus wilayah protektorat Rusia: Semenjak saat itu, Kekaisaran Rusia menjamin Kemerdekaan Kencana kaum ningrat yang cenderung anti pembaharuan demi mengekalkan kelemahan pemerintahan terpusat negara Persemakmuran Polandia-Lituania dan mempertahankan keadaan tunadaya politik di negara itu selama mungkin. Bertolak belakang dengan tradisi toleransi beragama di Polandia, umat Protestan dieksekusi mati dalam peristiwa Tumult Toruń pada tahun 1724. Pada tahun 1732, Rusia, Austria, dan Prusia, tiga negara tetangga Polandia yang kian lama kian kuat dan menjadi ancaman, diam-diam menandatangani Perjanjian Tiga Rajawali Hitam dengan niat mengendalikan suksesi kepala negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Perang Suksesi Polandia, yang berlangsung dari tahun 1733 sampai tahun 1735, membantu Leszczyński menduduki singgasana Kerajaan Polandia untuk kedua kalinya. Di tengah-tengah kuatnya campur tangan asing, usahanya gagal. Kerajaan Prusia menjadi salah satu kekuatan regional yang besar dan berhasil merampas Provinsi Silesia yang secara historis merupakan bagian wilayah Polandia dari Monarki Habsburg dalam Perang Silesia; dengan demikian keberadaan Prusia semakin mengancam ketenteraman Polandia. Persatuan pribadi (persatuan karena dipimpin oleh satu pribadi yang sama) antara negara Persemakmuran Polandia-Lituania dengan Elektorat Sachsen memang menghasilkan munculnya gerakan pembaharuan di negara Persemakmuran Polandia-Lituania dan bermulanya budaya Pencerahan Polandia, yakni perkembangan positif yang besar kala itu. Perpustakaan umum Polandia yang pertama adalah Perpustakaan Załuski di Warsawa, yang dibuka untuk umum pada tahun 1747.
Usaha pembaharuan Czartoryski dan Stanisław August Poniatowski
Menjelang akhir abad ke-18, usaha-usaha pembaharuan internal yang bersifat mendasar dilaksanakan di negara Persemakmuran Polandia-Lituania selagi negara ini melangkah menuju akhir riwayatnya. Upaya reformasi, yang mula-mula dicetuskan faksi keluarga ningrat Czartoryski yang dikenal dengan sebutan Familia, menimbulkan ketidaksenangan negara-negara tetangga yang menanggapinya dengan aksi militer, tetapi reformasi berhasil menciptakan kondisi-kondisi yang menperlancar perbaikan ekonomi. Kota dengan penduduk terpadat, yakni ibu kota Warsawa, menggeser kedudukan Danzig (Gdańsk) sebagai kota niaga utama, kelas-kelas sosial perkotaan yang lebih sejahtera pun semakin dianggap penting. Dasawarsa terakhir keberadaan negara Persemakmuran Polandia-Lituania yang merdeka diwarnai kemunculan gerakan-gerakan reformasi yang agresif dan kemajuan-kemajuan besar di bidang pendidikan, kehidupan intelektual, seni rupa, serta evolusi sistem kemasyarakatan dan politik.
Pemilihan Raja tahun 1764 memunculkan Raja Stanisław August Poniatowski, seorang bangsawan yang santun dan berbudaya yang terhubung dengan keluarga Czartoryski, tetapi dipilih langsung oleh Maharani Rusia, Yekaterina Agung, yang berharap Stanisław August Poniatowski akan menjadi raja yang patuh padanya. Raja Stanisław August Poniatowski memerintah negara Persemakmuran Polandia-Lituania sampai dengan pembubarannya pada tahun 1795. Selama memerintah, sang raja terombang-ambing di antara keinginannya melaksanakan usaha-usaha pembaharuan demi menanggulangi keterpurukan negara, dan kepentingan mempertahankan semacam hubungan atasan-bawahan dengan Rusia.
Sesudah pemberantasan pemberontak, daerah-daerah dalam wilayah negara Persemakmuran Polandia-Lituania dibagi-bagi oleh Prusia, Austria, dan Rusia pada tahun 1772 atas usul Friedrich Agung, Raja Prusia. Peristiwa ini kelak dikenal dengan sebutan Peristiwa Pembagian Wilayah Polandia kali pertama. Provinsi-provinsi terluar dirampas tiga negara jiran bersadarkan kesepakatan di antara mereka, tinggal sepenggal wilayah yang kurang penting saja yang masih menjadi milik negara Persemakmuran Polandia-Lituania. Pada tahun 1773, Di bawah tekanan, "Sidang Sejm Pembagian Wilayah" meratifikasi keputusan pembagi-bagian wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania sebagai sebuah fait accompli (ketelanjuran). Kendati demikian, sidang juga menetapkan pembentukan Komisi Pendidikan Nasional, perintis lembaga pemerintah yang berwenang menangani hal ihwal pendidikan di Eropa, yang sering kali disebut sebagai kementerian pendidikan pertama di dunia.
Sidang Raya Sejm 1788–1791 dan Konstitusi 3 Mei 1791
Sidang parlemen berlarut-larut yang diselenggarakan oleh Raja Stanisław August dikenal dengan sebutan Sidang Raya Sejm atau Sidang Sejm Empat Tahun, dibuka pada tahun 1788. Capaiannya yang paling menonjol adalah pengesahan Konstitusi 3 Mei 1791. Pengesahan Konstitusi 3 Mei 1791 adalah pemberlakuan hukum tertinggi dalam negara untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa pada Zaman Modern.<!-- A moderately reformist document condemned by detractors as sympathetic to the cita-cita Revolusi Prancis, it soon generated strong opposition from the kalangan konservatif of the Commonwealth's upper nobility dan dari Yekaterina Agung, Maharani Rusia, yang sudah bertekad mencegah kebangkitan kembali sebuah negara persemakmuran yang kuat. The nobility's Targowica Confederation, formed in Russian imperial capital of Saint Petersburg, memohon bantuan Yekaterina Agung, dan pada bulan Mei 1792, bala tentara Rusia bergerak memasuki wilayah Persemakmuran Polandia-Lituania. Perang Polandia–Rusia 1792, a defensive war fought by the pasukan-pasukan persemakmuran melawan pasukan-pasukan invasi Rusian, ended when the Polish king, convinced of the futility of resistance, capitulated by joining the Konfederasi Targowica. The Russian-allied confederation took over the government, but Rusia dan Prusia tetap saja arranged for the Second Partition of Poland pada tahun 1793. Pembagian wilayah ini left the country with a critically reduced territory that rendered it essentially incapable of an independent existence. The Commonwealth's Grodno Sejm of 1793, the last Sejm of the state's existence, dipaksa untuk mengesahkan pemecahan wilayah tersebut.
Pemberontakan Kościuszko tahun 1794 dan tamatnya riwayat negara Persemakmuran Polandia-Lituania
Radicalized by recent events, Polish reformers (whether in exile or still resident in the reduced area remaining to the Commonwealth) were soon working on preparations for a national insurrection. Tadeusz Kościuszko, a popular general and a veteran of the American Revolution, was chosen as its leader. He returned from abroad and issued Kościuszko's proclamation in Kraków on March 24, 1794. It called for a national uprising under his supreme command. Kościuszko emancipated many peasants in order to enroll them as kosynierzy in his army, but the hard-fought insurrection, despite widespread national support, proved incapable of generating the foreign assistance necessary for its success. In the end, it was suppressed by the combined forces of Russia and Prussia, with Warsaw captured in November 1794 in the aftermath of the Battle of Praga.
In 1795, a Third Partition of Poland was undertaken by Rusia, Prusia, dan Austria as a final division of territory that resulted in the effective dissolution of the Polish–Lithuanian Commonwealth. King Stanisław August Poniatowski was escorted to Grodno, forced to abdicate, and retired to Saint Petersburg. Tadeusz Kościuszko, initially imprisoned, was allowed to emigrate to the United States in 1796.
The response of the Polish leadership to the last partition is a matter of historical debate. Literary scholars found that the dominant emotion of the first decade was despair that produced a moral desert ruled by violence and treason. On the other hand, historians have looked for signs of resistance to foreign rule. Apart from those who went into exile, the nobility took oaths of loyalty to their new rulers and served as officers in their armies.
Halte Ngagel
Sebelumnya, halte ini hanya melayani KA Komuter Surabaya–Bangil. Namun, kebijakan KAI mengharuskan KRD Komuter tidak berhenti halte ini akibat Covid-19 pada 1 April 2020. Sejak berlakunya jadwal perjalanan kereta api pada 10 Februari 2021, layanan penumpang di halte ini ditutup sehingga tidak ada satupun layanan kereta api komuter yang berhenti di halte ini.
Grafenwiesen
Grafenwiesen (bahasa Bayern: Grofawiesn) adalah kota yang terletak di distrik Cham di Bayern, Jerman.
Kota Grafenwiesen memiliki luas sebesar 10.23 km².
Grafenwiesen pada tahun 2006, memiliki penduduk sebanyak 1.634 jiwa.
Resolusi 282 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 282, diadopsi pada 23 Juli 1970. Menyoroti pelanggaran terhadap embargo senjata yang dilakukan oleh Afrika Selatan sesuai yang diberlakukan dalam Resolusi 191, Dewan menyatakan kembali pengecaman bulatnya terhadap kebijakan apartheid dan mengulang resolusi-resolusi sebelumnya terhadap topik tersebut. Dewan menyerukan terhadap seluruh negara untuk memperkuat embargo senjata dengan berhenti menyediakan pelatihan militer terhadap para anggota angkatan bersenjata Afrika Selatan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memberlakukan resolusi tersebut.
Sejarah Polandia
Napoleonic wars
Although no sovereign Polish state existed between 1795 and 1918, the idea of Polish independence was kept alive throughout the 19th century. There were a number of uprisings and other armed undertakings waged against the partitioning powers. Military efforts after the partitions were first based on the alliances of Polish émigrés with post-revolutionary France. Jan Henryk Dąbrowski's Polish Legions fought in French campaigns outside of Poland between 1797 and 1802 in hopes that their involvement and contribution would be rewarded with the liberation of their Polish homeland. The Polish national anthem, "Poland Is Not Yet Lost", or "Dąbrowski's Mazurka", was written in praise of his actions by Józef Wybicki in 1797.
Pertanyaan
Pertanyaan adalah sebuah ekspresi keingintahuan seseorang akan sebuah informasi yang dituangkan dalam sebuah kalimat tanya. Pertanyaan biasa akan diakhiri dengan sebuah tanda tanya.
Dalam bahasa Indonesia, dikenal 5 tipe pertanyaan, yakni:
Sejarah Polandia
The Uprising of November 1830
The increasingly repressive policies of the partitioning powers led to resistance movements in partitioned Poland, and in 1830 Polish patriots staged the November Uprising. This revolt developed into a full-scale war with Russia, but the leadership was taken over by Polish conservatives who were reluctant to challenge the empire and hostile to broadening the independence movement's social base through measures such as land reform. Despite the significant resources mobilized, a series of errors by several successive chief commanders appointed by the insurgent Polish National Government led to the defeat of its forces by the Russian army in 1831. Congress Poland lost its constitution and military, but formally remained a separate administrative unit within the Russian Empire.
Revolts of the era of the Spring of Nations
The planned national uprising failed to materialize because the authorities in the partitions found out about secret preparations. The Greater Poland uprising ended in a fiasco in early 1846. In the Kraków uprising of February 1846, patriotic action was combined with revolutionary demands, but the result was the incorporation of the Free City of Cracow into the Austrian Partition. The Austrian officials took advantage of peasant discontent and incited villagers against the noble-dominated insurgent units. This resulted in the Galician slaughter of 1846, a large-scale rebellion of serfs seeking relief from their post-feudal condition of mandatory labor as practiced in folwarks. The uprising freed many from bondage and hastened decisions that led to the abolition of Polish serfdom in the Austrian Empire in 1848. A new wave of Polish involvement in revolutionary movements soon took place in the partitions and in other parts of Europe in the context of the Spring of Nations revolutions of 1848 (e.g. Józef Bem's participation in the revolutions in Austria and Hungary). The 1848 German revolutions precipitated the Greater Poland uprising of 1848, in which peasants in the Prussian Partition, who were by then largely enfranchised, played a prominent role.
The Uprising of January 1863
On 2 March 1864, the Russian authority, compelled by the uprising to compete for the loyalty of Polish peasants, officially published an enfranchisement decree in Congress Poland along the lines of an earlier land reform proclamation of the insurgents. The act created the conditions necessary for the development of the capitalist system on central Polish lands. At the time when most Poles realized the futility of armed resistance without external support, the various sections of Polish society were undergoing deep and far-reaching evolution in the areas of social, economic and cultural development.
Repression and organic work
The failure of the January Uprising in Poland caused a major psychological trauma and became a historic watershed; indeed, it sparked the development of modern Polish nationalism. The Poles, subjected within the territories under the Russian and Prussian administrations to still stricter controls and increased persecution, sought to preserve their identity in non-violent ways. After the uprising, Congress Poland was downgraded in official usage from the "Kingdom of Poland" to the "Vistula Land" and was more fully integrated into Russia proper, but not entirely obliterated. The Russian and German languages were imposed in all public communication, and the Catholic Church was not spared from severe repression. Public education was increasingly subjected to Russification and Germanisation measures. Illiteracy was reduced, most effectively in the Prussian partition, but education in the Polish language was preserved mostly through unofficial efforts. The Prussian government pursued German colonization, including the purchase of Polish-owned land. On the other hand, the region of Galicia (western Ukraine and southern Poland) experienced a gradual relaxation of authoritarian policies and even a Polish cultural revival. Economically and socially backward, it was under the milder rule of the Austro-Hungarian Monarchy and from 1867 was increasingly allowed limited autonomy. Stańczycy, a conservative Polish pro-Austrian faction led by great land owners, dominated the Galician government. The Polish Academy of Learning (an academy of sciences) was founded in Kraków in 1872.
Social activities termed "organic work" consisted of self-help organizations that promoted economic advancement and work on improving the competitiveness of Polish-owned businesses, industrial, agricultural or other. New commercial methods of generating higher productivity were discussed and implemented through trade associations and special interest groups, while Polish banking and cooperative financial institutions made the necessary business loans available. The other major area of effort in organic work was educational and intellectual development of the common people. Many libraries and reading rooms were established in small towns and villages, and numerous printed periodicals manifested the growing interest in popular education. Scientific and educational societies were active in a number of cities. Such activities were most pronounced in the Prussian Partition.
Positivism in Poland replaced Romanticism as the leading intellectual, social and literary trend. It reflected the ideals and values of the emerging urban bourgeoisie. Around 1890, the urban classes gradually abandoned the positivist ideas and came under the influence of modern pan-European nationalism.
Economic development and social change
Economic and social changes involving land reform and industrialization, combined with the effects of foreign domination, altered the centuries-old social structure of Polish society. Among the newly emergent strata were wealthy industrialists and financiers, distinct from the traditional, but still critically important landed aristocracy. The intelligentsia, an educated, professional or business middle class, often originated from lower gentry, landless or alienated from their rural possessions, and from urban people. Many smaller agricultural enterprises based on serfdom did not survive the land reforms. The industrial proletariat, a new underprivileged class, was composed mainly of poor peasants or townspeople forced by deteriorating conditions to migrate and search for work in urban centers in their countries of origin or abroad. Millions of residents of the former Commonwealth of various ethnic groups worked or settled in Europe and in North and South America.
Social and economic changes were partial and gradual. The degree of industrialisation, relatively fast-paced in some areas, lagged behind the advanced regions of Western Europe. The three partitions developed different economies and were more economically integrated with their mother states than with each other. In the Prussian Partition, for example, agricultural production depended heavily on the German market, whereas the industrial sector of Congress Poland relied more on the Russian market.
Nationalism, socialism and other movements
In the 1870s–1890s, large-scale socialist, nationalist, agrarian and other political movements of great ideological fervor became established in partitioned Poland and Lithuania, along with corresponding political parties to promote them. Of the major parties, the socialist First Proletariat was founded in 1882, the Polish League (precursor of National Democracy) in 1887, the Polish Social Democratic Party of Galicia and Silesia in 1890, the Polish Socialist Party in 1892, the Marxist Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania in 1893, the agrarian People's Party of Galicia in 1895 and the Jewish socialist Bund in 1897. Christian democracy regional associations allied with the Catholic Church were also active; they united into the Polish Christian Democratic Party in 1919. The main minority ethnic groups of the former Commonwealth, including Ukrainians, Lithuanians, Belarusians and Jews, were getting involved in their own national movements and plans, which met with disapproval on the part of those Polish independence activists who counted on an eventual rebirth of the Commonwealth or the rise of a Commonwealth-inspired federal structure (a political movement referred to as Prometheism).
The Revolution of 1905
The Revolution of 1905–1907 in Russian Poland, the result of many years of pent-up political frustrations and stifled national ambitions, was marked by political maneuvering, strikes and rebellion. The revolt was part of much broader disturbances throughout the Russian Empire associated with the general Revolution of 1905. In Poland, the principal revolutionary figures were Roman Dmowski and Józef Piłsudski. Dmowski was associated with the right-wing nationalist movement National Democracy, whereas Piłsudski was associated with the Polish Socialist Party. As the authorities re-established control within the Russian Empire, the revolt in Congress Poland, placed under martial law, withered as well, partially as a result of tsarist concessions in the areas of national and workers' rights, including Polish representation in the newly created Russian Duma. The collapse of the revolt in the Russian Partition, coupled with intensified Germanization in the Prussian Partition, left Austrian Galicia as the territory where Polish patriotic action was most likely to flourish. .
In the Austrian Partition, Polish culture was openly cultivated, and in the Prussian Partition, there were high levels of education and living standards, but the Russian Partition remained of primary importance for the Polish nation and its aspirations. About 15.5 million Polish-speakers lived in the territories most densely populated by Poles: the western part of the Russian Partition, the Prussian Partition and the western Austrian Partition. Ethnically Polish settlement spread over a large area further to the east, including its greatest concentration in the Vilnius Region, amounted to only over 20% of that number. Polish paramilitary organizations oriented toward independence, such as the Union of Active Struggle, were formed in 1908–1914, mainly in Galicia. The Poles were divided and their political parties fragmented on the eve of World War I, with Dmowski's National Democracy (pro-Entente) and Piłsudski's faction assuming opposing positions.
World War I and the issue of Poland's independence
The outbreak of World War I in the Polish lands offered Poles unexpected hopes for achieving independence as a result of the turbulence that engulfed the empires of the partitioning powers. All three of the monarchies that had benefited from the partition of Polish territories (Germany, Austria and Russia) were dissolved by the end of the war, and many of their territories were dispersed into new political units. At the start of the war, the Poles found themselves conscripted into the armies of the partitioning powers in a war that was not theirs. Furthermore, they were frequently forced to fight each other, since the armies of Germany and Austria were allied against Russia. Piłsudski's paramilitary units stationed in Galicia were turned into the Polish Legions in 1914 and as a part of the Austro-Hungarian Army fought on the Russian front until 1917, when the formation was disbanded. Piłsudski, who refused demands that his men fight under German command, was arrested and imprisoned by the Germans and became a heroic symbol of Polish nationalism.