cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia FIFA
Pencetak gol papan atas dari kompetisi pertama adalah Guillermo Stábile dari Argentina dengan delapan gol. Sejak itu, hanya 22 pemain yang mencetak gol yang lebih banyak di seluruh pertandingan yang diadakan di Piala Dunia ketimbang Stábile pada turnamen 1930. Yang pertama adalah Sándor Kocsis dari Hungaria dengan sebelas gol yang dicetak pada 1954. Di turnamen berikutnya, Just Fontaine dari Prancis melampaui rekor terebut dengan 13 gol dalam hanya enam pertandingan. Gerd Müller mencetak 10 gol untuk Jerman Barat pada 1970 dan mematahkan semua rekor saat ia mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia pada kemenangan Jerman Barat di final 1974. Rekornya bertahan selama lebih dari tiga dekade sampai Ronaldo dari Brasil mencetak 15 gol antara 1998 dan 2006. Miroslav Klose dari Jerman mencetak rekor 16 gol sepanjang empat turnamen berturut-turut antara 2002 dan 2014. Hanya dua pemain lain yang juga mencetak lebih dari 10 gol di Piala Dunia: Pelé dengan 12 antara 1958 dan 1970 dan Jürgen Klinsmann dengan 11 antara 1990 dan 1998.
Proyek Strategis Nasional
Dasar hukum
Selain itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berperan dan bertindak sebagai koordinator Proyek Strategis Nasional yang pembiayaannya bersumber dari non-anggaran pemerintah. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga dapat mengusulkan perubahan Proyek Strategis Nasional yang bersumber dari pembiayaan investasi non-anggaran Pemerintah (PINA) kepada Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP).
Daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia FIFA
Dari semua pemain yang bermain di Piala Dunia, hanya enam yang rata-rata mencetak setidaknya dua gol per permainan yang dimainkan: Kocsis, Fontaine, Stábile, Oleg Salenko, Josef Hügi, dan Ernst Wilimowski — Wilimowski mencetak empat gol dalam pertandingan Piala Dunia tunggalnya pada 1938. 90 pencetak gol papan atas mewakili 30 negara, dengan 13 pemain mencetak skor untuk Brasil, dan 14 lainnya untuk Jerman atau Jerman Barat. Secara keseluruhan, 60 pemain sepak bola berasal dari UEFA (Eropa), 26 dari CONMEBOL (Amerika Selatan), dan hanya empat yang berasal dari wilayah lain: Kamerun, Ghana, Australia, dan Amerika Serikat.
Fontaine memegang rekor untuk gol terbanyak di sebuah turnamen tunggal, dengan 13 gol pada 1958. Para pemain yang paling mendekati rekor tersebut adalah Kocsis pada 1954, Müller pada 1970 dan Eusébio dari Portugal pada 1966, dengan masing-masing 11, 10 dan 9 gol. Pencetak gol papan atas yang mencetak skor terendah di turnamen tersebut adalah pada 1962, saat enam pemain masing-masing hanya mencetak empat gol. Sepanjang 20 edisi Piala Dunia, 29 pemain sepak bola diakui atas gol turnamen terbanyak, dan tak ada orang yang dua kali mengalami nasib tersebut. Sembilan orang di antara mereka mencetak setidaknya tujuh gol dalam sebuah turnamen, sementara Jairzinho menjadi satu-satunya pemain sepak bola yang mencetak setidaknya tujuh gol tanpa menjadi pencetak gol papan atas dari turnamen tersebut pada 1970. 29 pencetak gol papan atas bermain untuk 19 negara, terbanyak (lima) untuk Brasil. Lima lainnya berasal dari negara-negara Amerika Selatan lainnya, dan 19 lainnya berasal dari Eropa. Selain turnamen 2010, semua pencetak gol papan atas memenangkan Sepatu Emas.
Proyek Strategis Nasional
Dasar hukum
Di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terdapat daftar 225 Proyek Strategis Nasional dan 1 Program. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2017, yang ditandatangani 15 Juni 2017, terdapat daftar 245 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang. Sementara itu, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018, yang ditandatangani 20 Juli 2018, memuat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Pada 17 November 2020, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 menguraikan 201 PSN dan 10 program.
Rincian proyek
Jumlah Proyek Strategis Nasional setiap tahun tercatat terus berubah, baik karena proyek tahun sebelumnya telah selesai, proyek ada yang dikeluarkan dari daftar, hingga adanya penambahan proyek baru. Sejak pertama kali dicantumkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, jumlah Proyek Strategis Nasional mencapai 225 proyek dan 1 program.
Lin Chuan
Lin Chuan adalah seorang ekonom dan politikus asal Taiwan yang menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Tiongkok dari 2016 sampai 2017 di bawah pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen. Ia menjabat sebagai Menteri Biaya, Akunting dan Statistik dan Menteri Keuangan pada masa kepresidenan Chen Shui-bian.
Proyek Strategis Nasional
Rincian proyek
Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 58 Tahun 2017, jumlah proyeknya bertambah menjadi 245 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program. Dalam Perpres ini, terdapat 55 proyek baru dan satu program industri pesawat terbang. Sementara itu, pada tahun 2018 terdapat 223 Proyek Strategis Nasional dan 3 Program Nasional, seperti tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 56 Tahun 2018, yang ditandatangani 20 Juli 2018.
Lin Chuan
Kehidupan pribadi
Lin menikahi Wu Pei-ling pada September 2002 dan memiliki dua putri dari perkawinan sebelumnya.
Proyek Strategis Nasional
Sebaran
Beberapa kalangan sebetulnya telah mengapresiasi paradigma dan pendekatan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengusung Indonesia Sentris menggantikan Jakarta Sentris dan konsep membangun dari pinggiran. Pembangunan infrastruktur sudah mulai tersebar ke berbagai pelosok Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia Sentris dilakukan dengan adanya Proyek Strategis Nasional yang tersebar di beberapa daerah, seperti pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, pembangunan Pos Lintas Batas Negara, berbagai bendungan, dan pembangunan Palapa Ring.
Namun, berdasarkan data, sebaran Proyek Strategis Nasional sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau ini menerima Proyek Strategis Nasional 93 proyek senilai Rp 1.065 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 89 proyek senilai Rp 981,37 triliun pada tahun berikutnya.
Posisi kedua adalah Pulau Sumatra sebanyak 61 proyek senilai Rp 638 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 53 proyek senilai Rp 588,42 triliun pada tahun 2018. Posisi ketiga adalah Pulau Sulawesi sebanyak 27 proyek senilai Rp 155 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 27 proyek senilai Rp 312,6 triliun pada tahun 2018.
Posisi keempat adalah Pulau Kalimantan sebanyak 24 proyek senilai Rp 564 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 17 proyek senilai Rp 481,85 triliun pada tahun 2018. Posisi kelima adalah Bali & Nusa Tenggara sebanyak 15 proyek senilai Rp 11 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 13 proyek senilai Rp 9,4 triliun pada tahun 2018. Terakhir di posisi keenam adalah Pulau Maluku dan Pulau Papua sebanyak 13 proyek senilai Rp 444 triliun pada tahun 2017 kemudian menjadi 12 proyek senilai Rp 464,7 triliun pada tahun 2018. Selain proyek strategis nasional yang bersifat lokal di atas, Proyek Strategis Nasional ada yang bersifat nasional juga, yakni sebanyak 12 proyek senilai Rp 264 triliun dan dua program senilai Rp 1.056 triliun pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 menjadi Rp 1.344 triliun terdiri atas 12 proyek berskala nasional dan tiga program nasional.
Keberadaan Proyek Strategis Nasional di Indonesia Timur yang didominasi oleh Sulawesi Sentris, yakni 27 proyek dibandingkan 13 proyek di Papua dan Maluku, semakin menguntungkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Apalagi sebagian besar proyek tersebut berada di Sulawesi Selatan, seperti Makassar New Port, tiga bendungan besar, dan rel kereta api Makassar-Pare Pare. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Sulawesi Selatan dalam lima tahun terakhir tumbuh secara rata-rata lebih dari 7,07%, disusul Maluku Utara 7,92%. Angka ini di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,7-5,27%.
Dengan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pertumbuhan di Indonesia Timur melalui pembangunan infrastruktur, disparitas ekonomi kota-kota di Indonesia Timur, yakni Makassar dengan kota-kota di provinsi lain, seperti Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, justru semakin melebar dan bukannya mendorong pertumbuhan ekonomi kota-kota non-Makassar tersebut.
Sementara itu, sebaran Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur memang sangat diperlukan mengingat kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 17 dari 34 provinsi masih terbatas untuk membiayai kebutuhan infrastruktur daerahnya masing-masing. Dari 17 provinsi tersebut, sebanyak sembilan provinsi memiliki kapasitas fiskal sangat rendah dan delapan provinsi dengan kategori rendah. Delapan provinsi lainnya memiliki kemampuan fiskal kategori sedang dan lima provinsi kategori tinggi, dan empat provinsi dengan kategori sangat tinggi. Keterbatasan kemampuan fiskal 17 provinsi tersebut disebabkan pembangunan infrastruktur yang masih terkonsentrasi di Jawa.
Epicypta nigronitida
Epicypta nigronitida adalah spesies lalat yang berasal dari genus Epicypta dan famili Mycetophilidae. Lalat ini juga merupakan bagian dari ordo Diptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Lalat ini biasanya dapat ditemui di tempat lembab.
Proyek Strategis Nasional
Infrastruktur jalan
Dari 15 sektor Proyek Strategis Nasional berjumlah 223 proyek, sebanyak 71 dari 76 proyek jalan merupakan jalan tol dan sisanya lima proyek adalah proyek infrastruktur jalan nasional/jalan strategis. 71 proyek jalan tol tersebut sebagian besar terkait dengan Jalan Tol Trans Sumatra dan Jalan Tol Trans Jawa. Lima proyek lainnya terkait pembangunan proyek infrastruktur jalan strategis di Trans Morotai (selesai) sepanjang 231,8 km di Maluku Utara; Jalan Palu-Parigi (selesai) sepanjang 83,6 km di Sulawesi Tengah; fly over dari dan menuju Teluk Lamong sepanjang 2,4 km di Jawa Timur, Jalan Penghubung Gorontalo-Manado (selesai) sepanjang 301,7 km di Gorontalo-Sulawesi Utara, dan 7 ruas Trans Maluku (selesai).
Pembangunan infrastruktur jalan mendapat porsi besar dalam Proyek Strategis Nasional, karena sejak 1978 hingga akhir tahun 2000-an, Indonesia hanya membangun rata-rata 20 kilometer jalan tol, jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang mampu membangun sepanjang 280 kilometer.
Jalan Tol Trans Sumatra
Jalan Tol Trans Sumatra merupakan jaringan jalan tol terpanjang di Indonesia, yakni mencapai 2.704 kilometer, yang menghubungkan Aceh hingga Lampung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Presiden No 100 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatra, menugaskan PT Hutama Karya untuk membangun empat ruas Jalan Tol Trans Sumatra, yakni Jalan Tol Medan-Binjai, Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya, Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, dan Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
Jalan Tol Medan-Binjai sepanjang 16,72 km menelan investasi sebesar Rp 1,6 triliun, terdiri atas tiga seksi, yakni Tanjung Mulia-Helvetia (seksi I), Helvetia-Semayang (seksi II), dan Semayang-Binjai (seksi III). Seksi II dan III telah beroperasi pada Oktober 2017, sedangkan seksi I, yakni Tanjung Mulia-Helvetia akan beroperasi pada pertengahan tahun 2020. Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya sepanjang 22 km dengan investasi sebesar Rp 3,3 triliun, telah selesai dibangun dan beroperasi. Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 131,5 km dengan investasi sebesar Rp 16,2 triliun ditargetkan beroperasi pertengahan 2020. Sementara itu, Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140,9 km dengan investasi sebesar Rp 16,7 triliun telah beroperasi Maret 2019. Jalan Tol Trans Sumatra kemudian ditambah menjadi 24 ruas jalan tol oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden No 117 Tahun 2015. Total kebutuhan dana investasi untuk membangun seluruh jaringan Jalan Tol Trans Sumatra adalah sebesar Rp 206,4 triliun. Tambahan jalan tol tersebut adalah:
Keberadaan Jalan Tol Trans Sumatra juga akan mendukung proses industrialisasi sumber daya alam, sehingga pertumbuhan ekonomi kawasan ini dapat tumbuh lebih tinggi dan tidak hanya mengandalkan sumber daya alam seperti saat ini. Kawasan Sumatra sangat tergantung terhadap sumber daya alam. Akibatnya, pertumbuhan kawasan ini menjadi labil, seiring anjloknya harga komoditas dan membuat kontribusi Pulau Sumatra terhadap ekonomi nasional berkurang dari 23,16% tahun 2014 menjadi 21,58% tahun 2018. Manfaat dari keberadaan jalan tol dan industrialisasi pun baru akan terasa dalam 10-15 tahun ke depan.
Hutama Karya sendiri sebagai badan usaha milik negara yang mendapat penugasan untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatra melihat penugasan ini menjadi momentum untuk optimalisasi peluang bisnis pengembangan konstruksi, manufaktur, properti dan kawasan terpadu. Koridor kawasan sepanjang jalur Jalan Tol Trans Sumatra akan dikembangkan oleh Hutama Karya menjadi Trans Sumatra Development dengan menggandeng investor Amerika Serikat, Belanda, Jepang, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok.
Jalan Tol Trans Jawa
Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol yang menghubungkan kota-kota di Pulau Jawa sepanjang kurang lebih 1.167 km, terdiri dari 18 jalan tol, yang seluruhnya dikelola oleh PT Jasa Marga Tbk. Ide pembangunan Jalan Tol Trans Jawa sebetulnya sudah tercetus sejak tahun 1995, namun pembangunannya tertunda pada tahun 1998 dan 2005 akibat krisis ekonomi saat itu. Pada akhir tahun 2000-an, sebanyak sembilan jalan tol yang telah beroperasi direncanakan tersambung dengan sembilan jalan tol baru. Kesembilan jalan tol baru tersebut adalah Cikampek-Palimanan, Pejagan-Pemalang, Batang-Semarang, Semarang-Solo, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Kertosono-Mojokerto, dan Surabaya-Mojokerto. Dari 18 jalan tol Trans Jawa, sebanyak 11 jalan tol adalah Proyek Strategis Nasional, yakni Jakarta-Cikampek II Elevated sepanjang 64 km dengan investasi sebesar Rp 16,22 triliun, Jakarta-Cikampek II sisi Selatan sepanjang 36,4 km dengan investasi sebesar Rp 13,3 triliun, Pejagan-Pemalang (selesai) sepanjang 57,5 km dengan investasi sebesar Rp 6,84 triliun, Pemalang-Batang (selesai) sepanjang 39,2 km dengan investasi sebesar Rp 4,08 triliun, Batang-Semarang (selesai) sepanjang 75 km dengan investasi sebesar Rp 11,05 triliun, Semarang-Solo (selesai) sepanjang 72,6 km dengan investasi sebesar Rp 7,3 triliun, Solo-Ngawi (selesai) sepanjang 90,1 km dengan investasi sebesar Rp 5,1 triliun, Ngawi-Kertosono (selesai) sepanjang 87 km dengan investasi sebesar Rp 3,83 triliun, Kertosono-Mojokerto (selesai) sepanjang 40,5 km dengan investasi sebesar Rp 3,48 triliun, Mojokerto-Surabaya (selesai) sepanjang 36,3 km dengan investasi sebesar Rp 3,79 triliun, Gempol-Pasuruan (selesai) sepanjang 34,15 km dengan investasi sebesar Rp 2,7 triliun, Gempol-Pandaan sepanjang 14 kilometer (selesai), dan Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,3 km dengan investasi sebesar Rp 3,55 triliun.
Dengan adanya Jalan Tol Trans Jawa, dampak langsung yang dirasakan adalah penghematan waktu perjalanan, biaya operasional kendaraan, berkurangnya kemacetan di jalan-jalan non-tol, dan mendorong mobilitas antar kota dengan menggunakan bus. Adapun dampak regionalnya adalah penyebaran pembangunan dengan pusat industri, manufaktur, dan perdagangan, tidak terpusat di daerah metropolitan dan perbaikan taraf hidup masyarakat dengan terbukanya peluang pekerjaan baru.
Di luar jaringan Jalan Tol Trans Jawa, Proyek Strategis Nasional jalan tol yang berada di Pulau Jawa adalah Jalan Akses Tanjung Priok (selesai), Cileunyi-Sumedang-Dawuan, Soreang-Pasir Koja (selesai), Pandaan-Malang, Serang-Patimban, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cinere, Cinere-Jagorawi, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing, Depok-Antasari, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu, Bogor Ring Road, Serpong-Balaraja, Probolinggo-Banyuwangi, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta-Bawen, Semarang-Demak, Sukabumi-Ciranjang-Padalarang, dan Krian-Legundi-Bunder-Manyar.
Desmacella suberea
Seperti spons pada umumnya, spesies ini memiliki tubuh yang berpori dan permukaan yang keras seperti batu. Selain itu, Desmacella suberea juga dapat menyerap oksigen dari air melalui proses difusi.
SD Negeri Curug 3 Cimanggis
SD Negeri Curug 3 Cimanggis adalah sebuah sekolah dasar negeri yang terletak di Curug, Kec. Cimanggis. SD Negeri Curug 3 Cimanggis berdiri pada tahun 1978. Kepala sekolah sekarang adalah Eti Sumiati S.Pd. Status Sekolah ini adalah Sekolah Standar Nasional.
Proyek Strategis Nasional
Bendungan
Dari 73 bendungan, sebanyak 15 bendungan dalam daftar Proyek Strategis Nasional telah selesai dibangun dengan beberapa dampak positifnya seperti mampu menambah persediaan air baku sebesar 1,1 miliar m³, mengurangi potensi banjir 3.600 m³/detik, pasokan air baku bertambah sebesar 3.300 liter/detik, mengairi lahan seluas 120 ribu hektare, dan adanya potensi listrik sebesar 113 MW yang bisa dihasilkan. Irigrasi yang dibangun juga dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 hektare.
Lima proyek terbesar bendungan yang berstatus Proyek Strategis Nasional adalah Bendungan Jatigede-Jawa Barat dengan kapasitas 980,6 juta kubik, Bendungan Karian-Banten (314,7 juta kubik), Bendungan Keureto-Aceh (215,9 juta), Bendungan Cipanas-Jawa Barat (171,2 juta kubik), dan Bendungan Passeloreng-Sulawesi Selatan (138 juta kubik). Bendungan Jatigede dibangun sejak tahun 2007 dan rampung pada tahun 2015. Bendungan lainnya yang telah selesai pembangunannya adalah Bendungan Payaseunara-Aceh (2015), Bendungan Bajulmati (2015), Bendungan Rajui (2015), Bendungan Titab (2015), Bendungan Nipah (Maret 2016), Bendungan Teritip (akhir 2016), Bendungan Rotiklot (Desember 2015), Bendungan Mila (2018), Bendungan Tanju (2018), Bendungan Sei Gong (2018), dan Bendungan Kamijoro (Januari 2019).
Jika terbangun semua seluruh bendungan tersebut pada tahun 2023, persediaan air baku akan meningkat menjadi 2,11 miliar meter kubik, mengairi lahan seluas 160 ribu hektare, menambah pasokan air baku menjadi sebesar 3,02 meter kubik/detik, dan potensi energi listrik sebesar 145 MW.
Kawasan ekonomi khusus
Di sektor ini terdapat 29 proyek terkait kawasan industri prioritas dan atau Kawasan Ekonomi Khusus. Dari 29 proyek tersebut, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar, yakni percepatan infrastruktur Kawasan Ekonomi Khusus Merauke, di Papua. Penyebabnya adalah karena proyek ini masih membutuhkan penyempurnaan kajian kelayakan proyek dan masalah pembebasan lahan yang tidak selesai.
Sementara itu, kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah selesai dibangun hingga tahun 2019 adalah sebanyak 11 kawasan, yakni KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Lhokseumawe, KEK Tanjung Buton, KEK Kendal, KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KEK Bitung, KEK Morotai, dan KEK Belitung (Tanjung Kelayang). Adapun Kawasan Industri Dumai dan Kawasan Industri Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE) Gresik juga telah berstatus selesai dibangun.
Hingga Februari 2020, terdapat empat kawasan ekonomi khusus yang sedang dalam fase pembangunan, yakni KEK Tanjung Api-Api, KEK Singhasari, KEK Kendal, dan KEK Likupang. Hingga tahun 2019 terdapat komitmen investasi di 15 Kawasan Ekonomi Khusus di atas sebesar Rp 95,3 triliun dari 78 perusahaan.
Di KEK Sei Mangkei, investor yang berinvestasi adalah PT Unilever Oleochemical sebesar Rp 2 triliun dan telah melakukan ekspor ke 42 negara serta PT Industri Nabati Lestari. Total ekspor pada tahun 2019 mencapai Rp 3,2 triliun. KEK Mandalika telah mengoperasikan dermaga cruise di Pelabuhan Gilimas Lembar pada November 2019, sedangkan land clearing pembangunan sirkuit MotoGP telah mencapai 75% dan konstruksi pembangunan jalan Bypass Bandara Internasional Lombok-Mandalika akan dilakukan tahun 2020.
Di KEK Palu, adapun investor yang telah berinvestasi adalah PT Hong Thai Internasional dan telah mengekspor Turpentine dan Gum Rusin senilai Rp 127,16 miliar pada tahun 2019. DI KEK Bitung, investor terbesarnya adalah PT Futai Sulawesi Utara yang telah berinvestasi dan terdapat komitmen investasi mencapai Rp 2,74 triliun.
Stadion Piala Dunia Daejeon
Stadion Piala Dunia Daejeon atau nama panggilan "Purple Arena" merupakan sebuah stadion sepak bola di Daejeon, Korea Selatan. Digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2002.
Charles Stevenson
Charles Stevenson adalah seorang filsuf analitis di Amerika. Charles Stevenson terkenal dengan pemikirannya tentang etika dan astetik. Dia juga bekerja di bidang-bidang tersebut. Dia juga merupakan dosen di Universitas Yale pada tahun 1939 hingga tahun 1946. Charles Stevenson tidak bertahan lama menjadi dosen karena jabatannya ditolak. Penolakan terjadi karena Charles Stevenson mempertahankan pemahamannya mengenai emotivisme. Setelah itu, Dia pun menjadi dosen di Universitas Michighan sejak tahun 1946 sampai tahun 1977. Pemahamannya tentang emotivisme sangat menghebohkan waktu itu. Dia mempertahankan pemahaman ini melalui paper tulisannya "The Emotive Meaning of Ethical Terms" pada tahun 1937 dan "Persuasive Definitions" pada tahun 1938, dan bukunya yang berjudul "Ethics and Language" diterbitkan pada tahun 1944.
Stadion Piala Dunia Daejeon
Stadion ini merupakan markas klub Daejeon Citizen dan memiliki kapasitas 41.295 kursi. Menggantikan Daejeon Sports Complex.
Charles Stevenson
Dia lahir pada 27 Juni 1908 di kota Cincinnati, Ohio. Dia meninggal dunia pada 14 Maret 1979 di kota Bennington, Vermont. Semasa hidupnya, dia pernah belajar di Inggris. Di sana, dia berteman dengan Wittgenstein dan G. E. Moore.
Proyek Strategis Nasional
Kawasan ekonomi khusus
KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan telah memperoleh investasi sebesar Rp 945 miliar dari PT Kilang Kaltim Continental. Di kawasan pariwisata, yakni KEK Tanjung Kelayang terdapat Hotel Sheraton yang telah selesai dibangun dan di KEK Tanjung Lesung terdapat investasi sebesar Rp 3,8 triliun dan pasca-bencana tsunami pada Desember 2018 lalu ada investasi baru di kawasan ini senilai Rp 1,7 triliun. Di KEK Lhokseumawe, terdapat komitmen investasi sebesar Rp 1,66 triliun dan KEK Morotai terdapat 81 unit Loft Studio yang telah selesai dibangun.
Sarana & prasarana kereta api
Proyek Strategis Nasional sarana dan prasarana kereta api mencakup dua proyek utama, yakni kereta api antar kota sebanyak sembilan proyek dan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek. Di sektor ini terdapat enam proyek sarana dan prasarana kereta api antar kota yang statusnya dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional, yakni jalur Kereta Api Kertapati-Simpang-Tanjung Api-Api, rel Kereta Api di Kalimantan Timur, Kereta Api Muara Enim-Pulau Baai, Kereta Api Tanjung Enim-Tanjung Api-Api, Kereta Api Jambi-Pekanbaru, dan Kereta Api Jambi-Palembang. Adapun untuk proyek kereta api dalam kota, terdapat satu proyek yang dikeluarkan dari daftar status Proyek Strategis Nasional, yakni Moda Transportasi Raya (MRT) Jakarta koridor East-West.
Hingga Desember 2019, pencapaian dari sektor ini berupa beroperasinya jalur transportasi MRT, yakni di DKI Jakarta dan LRT Palembang dan LRT Jakarta. Selain itu, pembangunan jalur rel kereta api pertama di Sulawesi telah mencapai 50 km dan pembangunan LRT Jabodebek yang diperkirakan akan beroperasi pada 2022 mendatang.
Energi
Terdapat 11 Proyek Strategis Nasional di sektor energi, mulai dari pembangunan kilang minyak, proyek pipa gas, dan proyek infrastruktur energi asal sampah.
Kilang minyak
Pembangunan proyek kilang minyak mendapat status Proyek Strategis Nasional didasari fakta Indonesia belum pernah membangun kilang minyak lagi dalam 34 tahun terakhir. Kilang-kilang minyak yang dimiliki Indonesia adalah kilang-kilang berusia "tua". Sebagai contoh, Kilang Balikpapan 1894, Kilang Plaju 1903, Kilang Cilacap dibangun tahun 1976, Kilang Dumai tahun 1971, dan Kilang Kasim 1997. Tidak heran, jika Presiden Joko Widodo, sangat berkeinginan agar Indonesia dapat membangun kilang minyak untuk menekan impor minyak yang terus menekan defisit neraca transaksi berjalan.
Defisit neraca transaksi berjalan Indonesia pada triwulan IV-2019 tercatat sebesar US$ 8,1 miliar atau setara 2,84% dari Produk Domestik Bruto dan sepanjang 2019 defisitnya mencapai US$ 30,4 miliar atau 2,72% dari Produk Domestik Bruto. Defisit ini pernah mencatatkan rekor kenaikan tajam dari tahun 2017 sebesar 1,7% atau setara US$ 17,31 miliar terhadap Produk Domestik Bruto menjadi 2,98% dari PDB (US$ 31,1 miliar). Bank Indonesia menilai lonjakan defisit neraca transaksi berjalan tersebut akibat tingginya impor minyak.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyebut, tingginya impor minyak membuat neraca migas defisit sebesar Rp 176 triliun pada triwulan III-2018. Indonesia juga masih mengalami defisit perdagangan bahan kimia (petrokimia) sebesar 193 triliun, dengan ekspor Rp 124 triliun dan impor sebesar Rp 314 triliun. Kebutuhan petrokimia ini bisa terpenuhi jika ada pembangunan kilang minyak yang dilengkapi dengan kompleks petrokimia.
Made Subagio
Dr. ( c) I Made Subagio, S.H., M.H. (lahir 12 Juli 1984) adalah Seorang Profesional Pengacara di Indonesia yang menjabat sebagai Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Satpam Indonesia Berkeadilan sejak 01 Maret 2023 hingga pada saat ini masih aktif, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Indonesia Peduli Panas Bumi dan Founder Gusti Dalem Pering Law Firm & Partners.
Proyek Strategis Nasional
Kilang minyak
Enam kilang minyak yang akan dibangun tersebut adalah empat Refinery Development Master Plan (RDMP) Balongan berkapasitas 125 ribu barel per hari dengan target selesai tahun 2021, RDMP Cilacap berkapasitas 340 ribu bph menjadi 400 ribu bph (2023), RDMP Dumai berkapasitas 170 ribu bph ditingkatkan menjadi 300 ribu bph (2023), RDMP Balikpapan berkapasitas 260 ribu bph ditingkatkan menjadi 360 ribu bph (2021), dan dua proyek kilang minyak baru (Grass Root Refinery) yakni GRR Tuban berkapasitas 300 ribu bph (2026) dan GRR Bontang berkapasitas 300 ribu bph (2025). Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas pengolahan minyak mentah dalam negeri menjadi 2 juta bph dari kebutuhan konsumsi dalam sepuluh tahun mendatang sebesar 2,2 juta bph.
Proyek Strategis Nasional pembangunan kilang minyak menjadi salah satu proyek yang molor, karena baik kilang minyak GRR Bontang, GRR Tuban, maupun RDMP Cilacap, RDMP Balongan, RDMP Dumai, RDMP Balikpapan, dan RDMP Plaju, tak satupun yang terealisasi. Sejak dicanangkan pada tahun 2014, tidak ada satupun Proyek Strategis Nasional berupa kilang yang terbangun, sehingga tidak heran Presiden Joko Widodo beberapa kali menunjukkan kekesalannya ke publik.
Made Subagio
Made Subagio menjadi associate corporate law firm OmniLegal dan associate di Jurist Resia & Co hingga saat ini aktif dalam Firma tersebut. Beliau berfokus sebagai ahli dan pengamat Energi Panas Bumi atau Geothermal, dan terkait regulasi dan memperjuangkan hak - hak Satuan Pengaman Indonesia.
Proyek Strategis Nasional
Kilang minyak
RDMP Cilacap dengan perkiraan investasi US$ 5 miliar, rencananya akan dibangun melalui kerja sama PT Pertamina dengan porsi 55% dan Saudi Amraco 45% menemui ketidaksepakatan pada Desember 2019. Padahal, perjanjian kerja sama kedua pihak yang ditandatangani pada 2014 semula menargetkan RDMP bisa dimulai pada tahun 2021. Ketika itu (tahun 2014), Saudi Aramco sepakat untuk untuk menggarap Kilang Minyak Cilacap, Balongan, dan Dumai, namun hingga setahun tidak ada realisasinya hingga diperpanjang untuk kedua kalinya dengan masa perjanjian berakhir Desember 2018. Selanjutnya, kesepakatan Saudi Aramco dan Pertamina juga terganjal persoalan valuasi aset eksisting hingga dua tahun lamanya yang membuat perjanjian kerja sama diperpanjang untuk kedua kalinya pada Juni 2019 dan September 2019. Hingga Februari 2020, kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco masih terganjal, karena Saudi Aramco masih belum merespons skema baru yang ditawarkan Pertamina, yakni membangun pengembangan kilang baru tanpa menyertakan valuasi kilang lama.
Made Subagio
Karier
Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 2014-sekarang.
Proyek Strategis Nasional
Kilang minyak
Sementara itu, kemajuan pembangunan RDMP Balikpapan lebih baik dibandingkan kilang minyak lainnya. Pada November 2018, Pertamina menetapkan kontraktor pemenang tender konstruksi Engineering, Procurement and Construction (EPC), Inside Battery Limit (IBL) dan Outside Battery Limit (OSBL) pembangunan RDMP Balikpapan, yakni SK Engineering & Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri dan PT PP Tbk, senilai Rp 57,8 miliar. Pertamina juga telah menandatangan kontrak EPC fasilitas Lawe-Lawe senilai US$ 262 juta dengan PT Hutama Karya dan China Petroleum Pipeline Co Ltd (CPP) pada September 2019. Pada awal 2020, pembangunan konstruksi kilang ini sudah mencapai 11,62% dan ditargetkan bisa mencapai di atas 25% pada akhir tahun 2020 dengan mengandalkan dana internal Pertamina sebesar US$ 1 miliar. Sementara itu, meski konstruksinya sudah berjalan, investor RDMP Balikpapan ini baru akan ditandatangani pada April 2020 antara Pertamina dengan Mubadala dengan nilai investasi mencapai US$ 3,3 miliar.
Untuk proyek RDMP Balongan, Pertamina pada Januari 2020 telah menandatangani nota kesepahaman dengan Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) untuk membangun kilang minyak terintegrasi dengan kompleks petrokimia. Perjanjian nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari Comprehensive Strategic Framework yang ditandatangani pada Juli 2019. Khusus pembangunan kompleks petrokimia, Pertamina juga menggandeng China Petroleum Corporation (CPC) Taiwan. Sebelumnya, pada Desember 2019, Pertamina telah menandatangani kontrak Dual Feed Competition (DFC) kilang minyak Balongan Fase I dengan konsorsium RRE (PT Rekayasa Industri, PT Rekayasa Engineering, dan PT Enviromate Technology) dan konsorsium JSW (JCG Indonesia, PT Synergy Engineering dan PT Wijaya Karya).
Di Tuban, rencana pembangunan kilang minyak GRR Tuban hasil kerja sama PT Pertamina dengan Rosneft Oil Company melalui PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia/PRPP (Pertamina 55% dan Rosneft 45%) dengan nilai investasi US$ 16 miliar atau Rp 225 triliun, sempat terkendala pembebasan lahan. Dari total kebutuhan lahan seluas 841 hektare lebih, sebanyak 340 ribu hektare berasal dari lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup dan 493 hektare sisanya milik warga setempat. Masyarakat yang diwakili 17 warga kemudian mengajukan gugatan melawan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas penetapan lokasi tersebut dan hasilnya PTUN memenangkan gugatan warga. Terkait hal ini, selain mengajukan kasasi, Pertamina juga menyiapkan lahan pengganti yakni dengan berencana melakukan reklamasi yang studi kajiannya ditandatangani pada Mei 2019.
Di Bontang, rencana investasi pembangunan GRR Bontang dengan investor Overseas Oil and Gas/OOG (Oman) senilai Rp 197,58 triliun juga tidak menentu nasibnya, karena pemerintah dan Pertamina belum memutuskan apakah kerja sama tersebut berlanjut atau tidak, setelah batas waktu perjanjian kerja sama selesai pada Desember 2019. Sejak penandatanganan framework agreement OOG Oman dengan Pertamina pada Desember 2018, Pertamina secara tiba-tiba mengumumkan pencarian mitra baru dan pemindahan lokasi dari Bontang ke Kuala Tanjung-Sumatra Utara atau Arun-Aceh. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tengah mempertimbangkan dua calon investor baru, yakni Mubadala dan Abu Dhabi National Oil Company.
Setelah ditetapkan sebagai pemenang untuk menggarap Kilang Minyak Bontang pada Januari 2018, Overseas Oil and Gas yang ketika itu menggandeng Cosmo Oil International Pte Ltd dari Jepang (keluar dari konsorsium pada saat penandatanganan framework agreement Desember 2018), OOG pada April 2019 telah menggelar tender terbuka di Singapura untuk mencari engineering company bereputasi internasional dan hasil kajiannya akan menjadi acuan pihak perbankan. OOG juga tengah melakukan kajian kelayakan finansial yang ditargetkan selesai dalam lima bulan mendatang, kemudian Front End Engineering Design (FEED) hingga dua tahun ke depan dengan menelan biaya US$ 180 juta, lalu diikuti proses konstruksi dalam 2-3 tahun berikutnya. Sementara itu, pemerintah kota Bontang sudah menyiapkan revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah untuk lokasi Kilang Minyak Bontang seluas 800 hektare lebih, dengan 64 hektare di antaranya milik pemerintah daerah, di Kelurahan Bontang Lestari, yang merupakan bekas lapangan terbang layang hingga Kampung Panggung.
Dalam kerja sama dengan OOG, pembiayaan pembangunan kilang minyak GRR Bontang dibiayai sepenuhnya oleh investor. Pertamina akan mendapatkan 10% saham dari kerja sama ini secara otomatis dan berpotensi ditingkatkan menjadi 20-30%. Selain itu, Pertamina juga berhak memasok 20% kebutuhan minyak mentah, tidak ada jaminan offtake dari Pertamina, dan Pertamina ikut serta dalam pemasaran bersama.
Al Hilal Hamdi, mantan Ketua Timnas Bahan Bakar Nabati 2006-2008, menilai, dalam pembangunan kilang minyak, Pertamina menghadapi tantangan model bisnis, pasokan bahan baku, dan pendanaan.
Pelabuhan
Sektor pelabuhan terdapat 13 Proyek Strategis Nasional, dengan pencapaian dua pelabuhan internasional pertama di Indonesia telah selesai pembangunannya, dan berpotensi menambah kapasitas volume kargo sebesar 22,5 juta TEU's pada tahun 2035.
Pengolahan air minum
Terdapat delapan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dalam Proyek Strategis Nasional, namun satu proyek di antaranya yakni Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mebidang, di Sumatra Utara, dikeluarkan statusnya sebagai Proyek Strategis Nasional. Hingga Desember 2019, keseluruhan proyek Sistem Penyediaan Air Minum ini belum ada satupun yang selesai pembangunannya dan baru tiga proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha yang telah selesai skema pendanaannya.
Bandar udara
Dalam daftar Proyek Strategis Nasional sejak tahun 2016 hingga 2019, terdapat total 20 proyek terkait bandar udara dengan rincian 12 proyek revitalisasi bandar udara, enam proyek bandar udara baru, dua proyek bandar udara strategis. Dari seluruh proyek bandar udara tersebut, terdapat 11 proyek bandar udara yang telah selesai sejak tahun 2016 hingga 2019, dengan lima bandar udara baru di antaranya telah beroperasi.
Smelter
Terdapat enam Proyek Strategis Nasional yang berupa pembangunan smelter, yakni berlokasi di Kuala Tanjung-Sumatra Utara (peleburan aluminium), Ketapang-Kalimantan Barat (peleburan bauksit menjadi alumina), Morowali-Sulawesi Tengah (peleburan nikel), Konawe-Sulawesi Tenggara (peleburan nikel), Bantaeng-Sulawesi Selatan (peleburan nikel), dan Buli-Maluku Utara (peleburan ferronikel). Seluruh proyek ini telah selesai dibangun.
Smelter di Kuala Tanjung, Sumatra Utara, dibangun oleh PT Indonesia Asahan Alumunium, dengan mengembangkan kapasitas dari saat ini sebesar 265 ribu ton aluminium ingot pertahun menjadi 300 ribu ton dan smelter baru berkapasitas 300 ribu ton dengan investasi sebesar US$ 800 juta, sehingga total kapasitas menjadi 500 ribu ton. Smelter Ketapang-Kalimantan Barat, dibangun oleh Harita Group senilai Rp 7 triliun berupa pabrik pengolahan bauksit menjadi alumina dengan kapasitas 1 juta ton. Di Morowali-Sulawesi Tengah, kompleks pengolahan smelter senilai Rp 32,4 triliun, dengan investor seperti PT Sulawesi Mining Investment yang membangun pabrik pengolahan feronikel berkapasitas 300 ribu ton pertahun, PT Indonesia Guan Ching Nickel and Stainless Steel Industry berkapasitas 600 ribu ton per tahun.
Sementara itu, di Konawe-Sulawesi Tenggara, kompleks pengolahan smelter berhasil mendapatkan investasi Rp 13,43 triliun, dari PT Virtue Dragon Nickel Industry yang mengolah pig iron berkapasitas 600-800 ribu ton per tahun. Sementara itu, smelter Bantaeng-Sulawesi Selatan, PT Huadi Nickel Aloy Indonesia dengan investasi Rp 2 triliun untuk pengolahan feronikel berkapasitas 100 ribu ton per tahun dan smelter Buli-Maluku Utara oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk mengolah feronikel dengan kapasitas sebesar 1 juta ton per tahun dan investasi Rp 19,7 triliun.
Lima sektor lainnya
Di luar sepuluh sektor utama, terdapat lima sektor lainnya yang jumlah proyeknya tidak banyak.
PLBN & infrastruktur pendidikan
Terdapat tujuh proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang seluruhnya telah selesai dibangun pada tahun 2016. Tiga PLBN berlokasi di Kalimantan Barat, yakni Entikong seluas 8 hektare, Badau seluas 8,8 hektare, dan Aruk seluas 9,1 hektare. Di Nusa Tenggara Timur berlokasi di Motaain seluas 8 hektare, Motamassin seluas 11,3 hektare, dan Wini seluas 4,4 hektare, sedangkan di Skouw-Papua, seluas 10,7 hektare. Pada tahun berikutnya, pos lintas batas negara tidak ada lagi dan digantikan dengan infrastruktur pendidikan. Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia menjadi satu-satunya proyek infrastruktur pendidikan yang masuk dalam daftar status Proyek Strategis Nasional. Proyek ini baru masuk daftar Proyek Strategis Nasional pada tahun 2018, melalui Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018. Kampus ini terletak di Cisalak, Depok, dengan area seluas 142,5 hektare dan menelan biaya pembangunan sebesar Rp 3,97 triliun, dan ditargetkan selesai pada Desember 2020.
Pemerintah telah menunjuk Komaruddin Hidayat sebagai rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Pada tahun 2020, penerimaan mahasiswa baru dibuka untuk program pasca-sarjana sebanyak 250 mahasiswa dan program doktor sebanyak 50 mahasiswa.
Teknologi
Rencana pembangunan Palapa Ring sudah dicetuskan pada Indonesia Infrastructure Summit 2005 dan pada tahun 2007, namun tidak kunjung terealisasi. Proyek ini baru diseriuskan pada tahun 2015, dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha dan availability payment senilai Rp 21 triliun selama 15 tahun, dengan sumber dana dari kontribusi Universal Service Obligation dan diresmikan pada Oktober 2019. Investasinya mencapai Rp 7,63 triliun dan dilaksanakan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) di 90 kabupaten, sedangkan PT Telkom Indonesia menggunakan skema non-KPBU di 457 kabupaten/kota.
Pasar Baru, Lahat, Lahat
Pasar Baru adalah kelurahan yang berada di kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia.
Proyek Strategis Nasional
Teknologi
Palapa Ring mencakup pembangunan serat optik sepanjang 36.000 kilometer (7.862 kilometer berada di laut) dari Indonesia Barat, Tengah, hingga Timur, dengan kecepatan 40 Mbps. Paket Barat Palapa Ring berlokasi di Kabupaten/Kota Lingga, Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Anambas, dan Natuna. Paket Tengah berlokasi di 17 kabupaten/kota, yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara, sedangkan Paket Timur berada di 17 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Hambatan yang muncul selama proses pembangunan bervariasi mulai dari kondisi geografis yang sulit, gangguan keamanan, keterbatasan helikopter untuk pembangunan menara, lahan, cuaca, hingga penolakan warga.
Manfaat keberadaan Palapa Ring adalah membuat akses internet menjadi lebih cepat dan murah khususnya untuk Indonesia Tengah dan Timur, sensor tsunami, dan menyediakan kehadiran beragam operator telekomunikasi di Indonesia Timur.
Technopark dibangun di Tangerang Selatan, senilai Rp 250 miliar, pada tahun 2014-2017, di atas lahan seluas 37 hektare. Proyek technopark ini melalui Perpres 2017 dan 2018 kemudian diperluas secara nasional, seperti di Jogja Agro Techno Park (JATP) sebagai pusat inkubasi. Nilai investasinya adalah sebesar Rp 313 miliar di area seluas 18,82 hektare dan masa konsesi 20 tahun dengan menggunakan skema KPBU.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pembangunan technopark direncanakan ada di 100 lokasi. Sementara itu, terdapat 10 lokasi yang dinilai bisa menjadi embrio dari technopark, yakni Puspiptek Serpong, Pusinov LIPI-Cibinong, Bandung Technopark, Solo Technopark, Ikitas Semarang, Badan Diklat Industri Tohpati-Denpasar, Start-Surabaya, Pondok Pusaka Technopark-Bengkulu, Pusat Pelatihan Kewirausahaan Sampoerna-Pasuruan, dan Bandung Innovation Park.
Proyek Satelit Multifungsi adalah peluncuran satelit bernama Satelit Republik Indonesia (SATRIA) yang dirakit oleh Thales Alenia Space Perancis, pada akhir 2019, senilai Rp 6,92 triliun dan akan diluncurkan pada tahun 2022 serta beroperasi awal 2023. Proyek ini menggunakan skema KPBU dan availability payment selama 15 tahun.
Perumahan
Proyek perumahan yang berstatus Proyek Strategis Nasional pada tahun 2016 adalah pembangunan 603.516 rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Rinciannya pada tahap I adalah 2.332 unit rusunawa di Pasar Minggu, 2.396 unit rusunawa di Pasar Rumput, dan 500 unit rusunawa di Pondok Kelapa. Sementara itu, lokasi pembangunan tahap II sebanyak 98.020 unit dan 173.803 unit tahap III belum ditentukan. Kementerian Pekerjaan Umum akan menyerahkan Rusunawa Pasar Rumput kepada DKI Jakarta pada akhir 2019 untuk selanjutnya dikelola oleh Perumda Pasar Jaya, dengan tarif sewa berkisar Rp 800 ribu hingga Rp 1,3 juta.
Pada tahun 2017, proyek perumahan ini diganti menjadi pembangunan rumah susun di Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan DKI Jakarta, pembangunan rumah khusus di wilayah perbatasan (secara nasional) dan pembangunan bantuan rumah swadaya (secara nasional).
Kelautan
Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Talaud, Sulawesi Utara, menjadi satu-satunya proyek yang berstatus PSN sejak 2017 hingga 2018. Sebelumnya, pada tahun 2016, sektor ini terdiri atas tiga program gabungan dari pertanian dan kelautan, yakni food estate di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua, kemudian pembangunan Pulau Karantina di Pulau Nanduk, Bangka Belitung, dan pembangunan gudang beku terintegrasi di 20 lokasi.
Namun, pembangunan area pangan berskala luas (food estate) di Merauke seluas 1,2 juta hektare, pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektare di Kalimantan Tengah, Delta Kayan Food Estate di Kalimantan Timur seluas 0,5 juta hektare, dan Jungkat Agri Kompleks di Kalimantan Barat, seluas 0,25 juta hektare, terkendala berbagai masalah yang kompleks sehingga keberhasilannya berjalan lambat dan ada yang dihentikan seperti PLG. Food estate ini kemudian dikeluarkan dari daftar Proyek Strategis Nasional bersama dengan pembangunan Pulau Karantina.
Sentra kelautan dan perikanan terpadu ini belum bisa beroperasi secara mandiri, meski sudah selesai pembangunannya pada tahun 2018, karena kekurangan pasokan listrik dan air bersih. Kekurangan pasokan listrik ini sebetulnya sudah coba diatasi pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional dan kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Perusahaan Listrik Negara pada tahun 2017 untuk mengatasi kelangkaan pasokan listrik di 12 SKPT.
Tanggul laut raksasa Jakarta
Tanggul laut raksasa Jakarta mengacu kepada National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tahap A di DKI Jakarta dan keseluruhan tanggul laut dengan investasi mencapai Rp 600 triliun. Tujuannya untuk mencegah pesisir DKI Jakarta tenggelam akibat permukaan daratannya diprediksi akan lebih rendah dari permukaan laut pada tahun 2030. Tanggul laut raksasa Jakarta dicanangkan pembangunannya pada Oktober 2014 dengan melibatkan pemerintah Indonesia-Belanda dan masuk menjadi Proyek Strategis Nasional tahun 2016 (tahap A) dan kemudian skala proyek ini diperluas hingga sampai Provinsi Banten, dan Jawa Barat sejak tahun 2017.
Proyek ini terdiri dari dua tahap, yakni tahap A berupa penguatan tanggul di pesisir pantai sepanjang 37 km lebih dan membangun 17 pulau buatan dan tahap B berupa pembangunan tanggul laut raksasa seluas 32 km, terdiri atas bandara, pelabuhan, jalan tol, permukiman, industri, pengelolaan sampah, penampungan air, dan wilayah hijau, seluas 4.000 hektare. Per Oktober 2019, dari rencana sepanjang 37 km, tanggul yang telah terbangun baru mencapai 9,3 km, sehingga Kementerian Pekerjaan Umum bersama Dinas Sumber Daya Air harus membangun sisanya lagi, setelah pengembang reklamasi mengundurkan diri.
Konstruksi pembangunan tanggul laut raksasa direncanakan mulai dilakukan tahun 2021. Studi kelayakan proyek ini dilakukan bekerjasama dengan Korea Selatan, sedangkan pembiayaan proyek berasal dari Belanda yang telah sepakat memperpanjang nota kesepahaman kerja sama yang telah berakhir pada Juli 2020.
Pembatalan Proyek Strategis Nasional
Pada tahun 2016, terdapat 15 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya dan dikeluarkan dari daftar PSN. Sementara itu, pada tahun 2017, terdapat 14 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya, sehingga total sepanjang periode 2016-2017 terdapat 29 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan statusnya.
Ke-29 Proyek Strategis Nasional yang dibatalkan status PSN-nya sepanjang 2016 dan 2017 adalah:
Pameutingan, Cipatujah, Tasikmalaya
Pameutingan adalah desa di kecamatan Cipatujah, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia.
Proyek Strategis Nasional
Pembatalan Proyek Strategis Nasional
Sementara itu, dalam ratas kabinet khusus tentang Evaluasi Proyek Strategis Nasional pada 29 Mei 2020, pemerintah memutuskan proyek pengembangan pesawat R80 dan N245 tidak lagi menyandang status Proyek Strategis Nasional. Sebagai gantinya, tiga proyek pengembangan pesawat Drone senilai Rp 7,17 triliun yang dikembangkan oleh PT Dirgantara Indonesia berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional.
Kemajuan
Sejak diluncurkan pada tahun 2016 hingga Desember 2019, sebanyak 92 Proyek Strategis Nasional telah rampung, dengan nilai investasi mencapai Rp 467,4 triliun. Jumlah proyek yang telah selesai ini setara dengan 41% dari total 223 proyek yang termuat dalam Peraturan Presiden No 56 Tahun 2018, sedangkan dari sisi nilai investasi kontribusinya mencapai 11,4% dari total investasi keseluruhan proyek sebesar Rp 4.092 triliun.
Beberapa proyek yang telah selesai adalah jalan tol sepanjang 964 km, beroperasinya transportasi MRT dan LRT pertama kalinya di Indonesia, pembangunan kereta api pertama di Pulau Sulawesi sepanjang 50 km, lima bandara, dua pelabuhan hub internasional dengan tambahan kapasitas 22,5 juta TEU's, 15 bendungan dengan pasokan air baku sebesar 1,1 miliar m³ dan dapat mengairi persawahan seluas 120 ribu hektare, dan potensi produksi listrik 113 MW. Jaringan irigrasi yang dibangun dapat mengairi area persawahan seluas 865,4 ha, proyek palapa ring paket barat, tengah dan timur, proyek hulu migas, yakni Masela, Jambaran-Tiung Biru, dan Tangguh Train 3.