Suku_Agabag
Peradilan Adat Suku Dayak Agabag
Tingkatan peradilan adat yaitu (1) peradilan adat tingkat desa; (2)  peradilan adat tingkat wilayah adat besar. (3) peradilan adat dolop. lingkup perkara adat yaitu (1) perkara adat dalam lingkup desa; (2) perkara adat dalam lingkup antar desa (pagun) dalam satu wilayah adat besar; (3) perkara adat dalam lingkup antar desa (pagun) dalam dua wilayah adat besar; (4) perkara adat dalam lingkup antar wilayah adat besar. Pembagian urusan berdasarkan lingkup perkara aat yaitu (1) perkara dalam lingkup desa menjadi urusan lembaga adat desa yang bersangkutan; (2) perkara dalam lingkup antar desa dalam satu wilayah adat besar menjadi urusan lembaga adat besar wilayah yang bersangkutan; (3) perkara dalam lingkup antar desa dalam dua wilayah adat besar menjadi urusan gabungan lembaga adat besar wilayah se-wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (4) perkara dalam lingkup antar wilayah adat besar menjadi urusan gabungan lembaga adat besar se-wilayah adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag dan dibantu dewan adat Dayak Agabag. Perkara adat yang diadukan palam peradilan adat yaitu : (1) sengketa tanah masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (2) sengketa paganduan (perkawinan) masyarakat hukum adat; (3) sengketa akasala (perselisihan) masyarakat hukum adat; (4) sengketa sengketa hak waris masyarakat hukum adat. Penegak peradilan adat yaitu : (1) lembaga adat desa dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (2) lembaga adat besar wilayah dalam wilayah masyarakat hukum adat Dayak Agabag. Hak penegak peradilan adat yaitu : (1) memeriksa pihak-pihak berperkara adat: (2) melaksanakan gelar perkara peradilan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (3) memutuskan perkara adat dalam gelar perkara sidang adat; (4) melimpahkan urusan perkara adat berdasarkan tingkatan peradilan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (5) melimpahkan urusan perkara adat kepada pihak kepolisian sebagai penegak hukum nasional yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; (6) mendapatkan perlindungan keamanan jiwa dari masyarakat hukum adat Dayak Agabag maupun perlindungan keamanan jiwa dari kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban penegak peradilan adat yaitu (1) melaksanakan peradilan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (2)  menjaga keseimbangan, kebijaksanaan, kekeluargaan, dan kedamaian masyarakat adat Dayak Agabag melalui putusan peradilan adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag; (3)  menindaklanjuti aduan perkara adat yang diajukan atau dimohon masyarakat hukum adat Dayak Agabag. Pihak berperkara adat dalam peradilan adat yaitu (1) pihak penuntut adalah pihak yang mengajukan aduan perkara adat menurut hukum adat masyarakat hukum adat Dayak Agabag dengan syarat pihak penuntut berketurunan masyarakat hukum adat Dayak Agabag yang mengalami perselisihan dengan masyarakat hukum adat Dayak Agabag maupun berselisih dengan masyarakat umum dalam wilayah adat Dayak Agabag; (2) pihak tertuntut adalah pihak yang dituntut berdasarkan aduan perkara adat oleh pihak penuntut dengan syarat pihak tertuntut berketurunan masyarakat hukum adat Dayak Agabag, dan pihak tertuntut boleh ditujukan kepada masyarakat umum yang berada dalam wilayah adat Dayak Agabag.