cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Kebudayaan dalam Kabinet
Selanjutnya pada tahun 1997 dibentuklah Kabinet Pembangunan VII (1998-2003). Presiden Soeharto menetapkan adanya dua departemen yang memiliki sasaran dan tugas pokok yang sama, yaitu kebudayaan. Pertama, adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud), yang ditunjuk sebagai Menteri adalah Prof. Dr. Ir. Wiranto Arismundar dan jabatan Direktur Jenderal Kebudayaan masih tetap dijabat oleh Prof. Dr. Edi Sedyawati dan jabatan Sekretaris Direktur Jenderal Kebudayaan dilanjutkan oleh Dr. Ign Anom sampai dengan 1999. Kedua, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya (Parsenibud) yang ditunjuk sebagai Menteri adalahh Drs. Abdul Latif. Kabinet ini tidak dapat berfungsi karena kondisi politik dan pemerintahannya yang sedang mengalami krisis menjelang reformasi. Hingga pada tanggal 21 Mei 1998 Soeharto menyampaikan pengunduran diri sebagai Presiden RI.
Gambaran Kelembagaan Kebudayaan
Pada tahun 1969 dikeluarkan Keppres No. 39 Tahun 1969 dan No. 84 tahun 1969 yang mengatur tentang kelembagaan pemerintah yang kemudian melahirkan Kepmendikbud No. 141 tahun 1969 yang menetapkan susunan organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan. Susunan organisasi Direktorat Jenderal Kebudayaan secara lengkap ialah: Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; Lembaga Bahasa Nasional (LBN); Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); Direktorat Kesenian; Direktorat Pendidikan Kesenian; Direktorat Museum.
Pada tahun 1971 dilakukan penataan organisasi lagi dan secara khusus dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) No. 060/1971, tanggal 12 Maret 1971 tentang tujuan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan dan tata kerja dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Adapun unit-unit yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; Lembaga Bahasa Nasional (LBN); Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Lembaga Musikologi dan Koreografi (LMK); Direktorat Kesenian; Direktorat Pendidikan Kesenian; Direktorat Museum.
Pada tahun 1974 dikeluarkan Keppres No. 45/1974 dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Kebudayaan dirinci lagi menjadi beberapa unit Eselon II: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pendidikan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direktorat Sejarah dan Purbakala.
Selanjutnya 4 buah lembaga yang terdapat pada Kepmendikbud No. 060/1974, yakni LBN, LPPN, LSA, dan LMK sesuai dengan pasal 11 diganti menjadi ‘Pusat’ yakni menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pengganti Lembaga Bahasa Nasional; Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, pengganti Lembaga Sejarah dan Antropologi (LSA); Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (PPPN) pecahan dari Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional (LPPN); Pusat Pembinaan Perpusatakaan (unit baru) yang kemudian dilebur menjadi Perpustakan Nasional.
Pada tahun 1975 diadakan penataan organisasi kembali. Berdasarkan Kepmendikbud No. 079/O/1975 tanggal 23 April 1975, Direktorat Jenderal Kebudayaan mengalami perubahan nama dan statusnya, menjadi: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Pembinaan Kesenian; (3) Direktorat Pengembangan Kesenian; (4) Direktorat Museum; (5) Direkorat Sejarah dan Purbakala. Sementara itu pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional; (4) Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya; Museum Pusat.
Selanjutnya pada tahun 1979 terjadi perubahan organisasi lagi, dan keluarlah Keppres No. 47 tahun 1979. Dengan adanya perubahan tersebut maka yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (2) Direktorat Kesenian); (3) Direktorat Permuseuman; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sementara pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
Pada tahun 1980 dilakukan reorganisasi kembali dan keluarlah Kepmendikbud No. 0222e/O/1980, tanggal 11 September 1980, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) direktorat Kesenian; (3) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisi; (4) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (5) Direktorat Permuseuman; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. . Sementara pusat-pusat yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Pusat Pembinaan Perpusatakaan; (2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (3) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional; (4) Museum Nasional; (5) Perpustakaan Nasional.
Kebijakan Penataan Kelembagaan dan Aspek Kebudayaan yang Diurus (1966-1998)
Pada tahun 1974 dikeluarkan Keppres No. 44 yang mengatur struktur organisasi setiap departemen dalam bentuk satuan organisasi yang menggambarkan mekanisme kerja dari berbagai satuan organisasi. Hal-hal yang diatur dalam Keppres itu adalah sebagai berikut: (1) Unsur Pimpinan: Menteri; (2) Unsur Pembantu Pimpinan: Sekertaris Jenderal; (3) Unsur Pelaksana: Direktorat Jenderal; (4) Unsur Pengawasan: Inspektorat Jenderal; (5) Unit Organisasi Lain (Pusat-Pusat) dan Staf Ahli; dan (7) Instansi Vertikal.
Direktorat Jenderal sebagai Unsur Pelaksana yaitu sebuah lembaga unsur pelaksana dari sebagaian tugas pokok dan fungsi Departemen yang berada langsung di bawah Menteri. Tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh menteri.
Pada tahun 1973 dilakukan penataan mengenai aspek-aspek budaya yang ditangani. Aspek-aspek tersebut terdapat dalam buku Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan (versi 1973). Dalam buku ini aspek yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan mencakup: (1) Kebudayaan Tradional dan Folklore; (2) Politik Bahasa Nasional; (3) Kepurbakalaan dan Permuseuman; (4) Pembinaan Kesenian; (5) dan Pendidikan Kesenian.
Pada tahun 1980 dalam buku Pokok-pokok Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan (versi 1980) unsur-unsur kebudayaan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah: (1) Bidang Kemasyarakatan, yang sasarannya diarahkan pada penanaman kesadaran berbangsa, pengukuhan jati diri dan pendorongan tumbuhnya kebanggaan nasional; (2) Bidang Bahasa; (3)Bidang Kesenian; (4) Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5) Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.
Pada tahun 1986, Pokok-pokok Kebijakan versi 1980 diperbaiki lagi dan dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0151/F1.IV/N.86 tanggal 15 Maret 1986 dengan judul Pokok-pokok Kebijakan Pengelolaan Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (versi 1986). Aspek budaya yang ditangani mencakup: (1) Kepurbakalaan; (2) Kesejarahan; (3) Nilai Tradisional; (4) Kesenian; (5) Kebahasaan dan Kesastraan; (6) Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (7) Permuseuman; serta (8) Perpustakaan dan Perbukuan.
Kedelapan unsur kebudayaan itulah yang diterima sebagai ‘definisi kerja’ bagi keberadaan kelembagaan lebudayaan di pemerintahan. Dalam perkembangannya, unsur perpustakaan, perbukuan, arsip, bahasa dan kerja sama kebudayaan berada pada instansi lain bukan dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan lagi.
Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan ialah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan, perfilman, kesenian, tradisi, sejarah, cagar budaya, permuseuman, warisan budaya, dan kebudayaan lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473, Direktorat Jenderal Kebudayaan menjalankan fungsi:
Struktur Organisasi
Bentuk kelembagaan bidang kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VII tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi 'kerancuan' karena dibentuk 2 departemen dengan bidang sasaran kegiatan yang sama-sama, yaitu kebudayaan. Kedua departemen itu adalah (1) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan (2) Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya. Pembagian tugas antara kedua departemen itu dibatasi dengan kriteria "hulu"dan "hilir  .''
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menitikberatkan misinya untuk melakukan pembinaan, pengembangan, perlindungan dan pemanfaatan kebudayaan atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "hulu". Sementara itu, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya menitikberatkan misinya untuk memanfaatkan kekayaan budaya bang sa sebagai objek daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus) atau diistilahkan menangani kegiatan yang bersifat "hilir  .''
Posisi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan masih tetap sama seperti sebelumnya. Demikian pula halnya dengan struktur organisasi mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah masih tetap sama. Struktur kelembagaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan; (2) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional; (3) Direktorat Kesenian; (4) Direktorat Permuseuman; (5) Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala; (6) Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di samping itu, Direktorat Jenderal Kebudayaan membina secara teknis keberadaan Pusat-pusat, yaitu: (1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; (2) Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Di tingkat Daerah, struktur organisasi juga masih tetap sama, yaitu terdiri atas bidang-bidang: (1) Bidang Kesenian; (2) Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan; (3) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional.
Selajutnya, di tingkat Kabupaten/Kota Madia, terdapat Seksi Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan seluruh aspek kebudayaan, yaitu: Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kabupaten/Kota Madia. Sementara itu, untuk tingkat Kecamatan terdapat jabatan yang disebut Penilik Kebudayaan. Unit ini mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan segala aspek kebudayaan Nilai Budaya, Kesenian, Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Permuseuman, Kebahasaan dan Kesastraan, serta Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, di seluruh wilayah Kecamatan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Kebudayaan terdiri atas:
Daftar Unit Kerja
Museum, yaitu:
Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), Balai Konservasi Borobudur, dan Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran.Terdiri dari:
BPNB, terdiri dari:
BPCB, terdiri dari:
- Balai Konservasi Borobudur
Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 40 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 8 Permendikbud Nomor 30 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelestarian Cagar Budaya (BPCB), terdapat perubahan nomenklatur untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, sebagai berikut:
Alamat UPT dan Satker
DKI JAKARTA
1. Direktorat Kesenian
Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Telepon: (021) 5725046, 5725534
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Telepon: (021) 5725547
3. Direktorat Sejarah
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270
Telepon: (021) 5725044-5725539, Fax: (021) 5725044
4. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
Kompleks Kementerian Penddikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
Telepon: (021) 5725512, 5725531
5. Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya
Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 10, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta 10270.
Telepon: (021) 5725047, 5725564
6. Galeri Nasional Indonesia
Jl. Medan Merdeka Timur no. 14, Jakarta 10110
Telepon: (021) 34833955, 3441748, 34833954
7. Museum Basoeki Abdullah
Jl. Keuangan 1 no. 19 A Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430
Telepon: (021) 75911870, 691483
8. Museum Kebangkitan Nasional
Jl. Abdul Rachman Saleh no.26 Jakarta 10410
9. Museum Nasional
Jl. Medan Merdeka Barat 12, Jakarta Barat 10110
10. Museum Sumpah Pemuda
Jl. Kramat Raya 106 10420
Telepon: (021) 3103217, 3154546
11. Museum Naskah Proklamasi
Jl. Imam Bonjol no.1 Menteng, Jakarta
JAWA TENGAH
1. Balai Konservasi Borobudur
Jl. Badrawati Borobudur Magelang 56553
Telepon: (0293) 788175, 78825
2. Balai Pelestarian Situs Manusia Purbakala Sangiran
Jl. Sangiran KM 4, Krikilan, Kalijambe Sragen, Jawa Tengah 57275
Telepon: (0271) 7060519, 6811495, 6811432
3. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Jl. Manisrenggo Km. 1
Telepon: (0274) 496413
DIY YOGYAKARTA
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta
Jalan Brigjen Katamso no.139 (Dalem Jayadipuran) Yogyakarta 55152
Telepon: (0274) 373241
Kaisar (perusahaan)
Kaisar merupakan sebuah perusahaan otomotif asal Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2005 di Jakarta. Perusahaan ini menghasilkan berbagai macam perlengkapan otomotif. Barang yang dihasilkan oleh Kaisar ialah sepeda motor.
Seruduk kapal
Dalam perang, seruduk kapal adalah sebuah teknik yang dipakai dalam pertempuran udara, laut dan darat. Istilah tersebut berasal dari pelantak tubruk, sebuah senjata pengepungan yang merubuhkan benteng dengan menyerangnya dengan kekuatan momentum pelantak dan tepatnya dari domba jantan. Sehingga, dalam perang, seruduk kapal merujuk kepada penyerangan target dengan melarikan diri sendiri ke target.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Alamat UPT dan Satker
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Jl. Yogya – Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Yogyakarta
Telepon: (0274) 496419
3. Museum Benteng Vredeburg
Jl. Jenderal Ahmad Yani no. 6 Yogyakarta, 55122
Telepon: (0274) 510996
JAWA BARAT
Pertempuran Messana
Pertempuran Messana pada 264 SM adalah pertikaian militer pertama antara Republik Romawi dan Kartago. Peristiwa tersebut menandai permulaan Perang Punik I. Pada periode tersebut, dan setelah kesuksesan terkini di Italia selatan, Sisilia makin menjadi pengaruh strategis untuk Roma.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Alamat UPT dan Satker
Jalan Cinambo no.136, Ujungberung, Bandung 42094
Telepon: (022) 7804942
2. Museum Kepresidenan Balai Kirti
Jl. Insinyur H. Juanda no.1 Bogor
Telepon: (0251) 7561701
Jalan Majapahit no. 141-143, Trowulan, Mojokerto
Telepon: (0321) 495515
BANTEN
Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten
Jalan Letnan Djidun, Serang, Banten
Telepon: (0254) 201575, 203428
MALUKU
Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon
Jalan Jenderal Achmad Yani 6/21, Ambon
Telepon: (0911) 322718
BALI
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali
Jalan Dalung- Abian Base no. 107, Kuta Utara, Badung, Bali 80361
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Gianyar
Jalan Tampaksiring, Bedulu, Gianyar, Bali
Telepon: (0361) 942347
NANGGRO ACEH DARUSSALAM
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh
Telepon: (0651) 23226, 24216 Fax: (0651) 23226
Jalan Teuku Umar No.1 Banda Aceh. NAD
Telepon: (0651) 45306, 45171
PAPUA
Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura
Jalan Raya Sentani, Waena Jayapura 99358
SULAWESI SELATAN
1. Balai Pelestarian Nilai Budaya Makassar
Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Sapang, Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: (0411) 885119
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar
Jalan ujungpandang no.1, Kompleks Benteng, Makassar 90111, Sulawesi Selatan
Telepon: (0411) 331117, 3621701
SULAWESI UTARA
Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Utara
Jalan Brigjen Katamso, Kel. Bumi Beringin, Kec. Weneng, Sulawesi Utara
Telepon: (0431) 864926
SUMATERA BARAT
Jl. Raya Belimbing no.16 A, Kuraji Padang, Sumatra Barat 25157
Telepon: (0751) 496181
2. Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu Sangkar
Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, Kotak Pos 29, Pagaruyung, Batusangkar, Sumatra Barat
Telepon: (0752) 72322, 71953
KALIMANTAN BARAT
Balai Pelestarian Nilai Budaya Kalimantan Barat
Jalan Letjen Sutoyo, Pontianak 78121
Telepon: (0561) 737906
KALIMANTAN TIMUR
Balai Pelestarian Cagar Budaya Kalimantan Timur
Jalan Kadrie Oening no.99, Samarinda 75124, Kalimantan Timur
Telepon: (0541) 737676
KEPULAUAN RIAU
Balai Pelestarian Nilai Budaya Tanjung Pinang
Jalan Pramuka no. 7 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau
Telepon: (0771) 22753
GORONTALO
Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo
Jalan Jeruk no.100 RT. 002/02, Kota Gorontalo, 96128
Telepon: (0435) 821070
JAMBI
Maserati
Maserati adalah salah satu produsen mobil utama Italia. Perusahaan ini merupakan bagian dari Ferrari, dan Fiat yang berkantor pusat di Bologna, Italia. Perusahaan ini berdiri tahun 1914. Saat ini Maserati telah menjadi bagian dari Stellantis.
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Alamat UPT dan Satker
Jalan Samarinda, Jambi
Telepon: (0741) 40126
MALUKU UTARA
Balai Pelestarian Cagar Budaya Maluku Utara
Jalan Jeruk no.12, Kota Ternate, Kelurahan Ubo-ubo Maluku Utara
Telepon: (0921) 3122517
Referensi
Nunus Supardi. 2013. Kebudayaan dalam Lembaga Pemerintah dari Masa ke Masa. Nunus Supardi. 2016. Melacak Jejak Direktur Jenderal Kebudayaan
Quettania
Larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Referensi
Quettania
Homonim
Homonim adalah suatu kata yang memiliki relasi makna yang berbeda tetapi mempunyai kesamaan dalam hal fonologis atau ortografis (tulisan). Jika lafalnya sama disebut homofon, tetapi jika yang sama adalah ejaannya maka disebut homograf. Contoh homonimi baik itu homograf atau homofon memang lebih banyak dijumpai pada bahasa Inggris dibandingkan pada bahasa Indonesia. Untuk membedakan kata-kata yang memiliki persamaan dalam hal penulisan atau pelafalan namun maknanya berbeda yakni dengan memperhatikan konteks kalimat secara utuh, bukan hanya fokus pada katanya saja. Melalui konteks kalimat secara utuh, akan dengan mudah memahami makna kata yang dimaksud.
Homonim bukan kata melainkan dua buah kata atau lebih yang kebetulan bentuknya sama. Penafsiran pada homonim bisa terjadi pada seluruh satuan gramatikal kata tersebut. Maka dari itu, homonim akan memiliki makna yang berbeda pula. Di dalam kamus homonim disimpan sebagai entri yang berbeda-beda, sehingga tidak ada hubungan makna yang terdapat antara kata yang satu dan kata yang lainnya.
Proses pembentukan
Ada tiga cara terbentuknya sebuah homonim yaitu konvergensi fonetis, divergensi makna dan pengaruh asing. Timbulnya homonim yang paling umum adalah lewat konvergensi (pemusatan dan perpaduan) fonetis (bunyi). Karena pengaruh bunyi maka dua atau tiga kata yang semula berbeda bentuknya, lalu menjadi sama bunyinya dalam bahasa lisan atau kadang-kadang sampai ke tulisannya. Perkembangan makna yang menyebar (divergen) juga bisa menimbulkan homonim. Jika dua buah makna atau lebih (polisemi) dari sebuah kata berkembang ke arah yang berbeda, maka di sana tidak akan jelas lagi hubungan antara makna-makna itu, dan kesatuan kata itu menjadi rusak dan polisemi berubah menjadi homonim. Bentuk homonim ini merupakan pasangan atau mitra yang pas dari suatu proses. Penafsiran lembali homonim-homonim sebagaimana keduanya dahulu merupakan sebuah kata yang mempunyai dua makna.
Contoh
Contoh homograf adalah kata tahu (makanan) yang berhomografi dengan kata tahu (paham) dan buku (kitab) yang berhomografi dengan buku (tempat pertemuan dua ruas), sedangkan kata masa (waktu) berhomofoni dengan massa (jumlah besar yang menjadi satu kesatuan). Di dalam kamus kata-kata yang termasuk homonim muncul sebagai lema (entri) yang terpisah. Misalkan saja, kata tahu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia muncul sebagai dua lema:
'''tahu
tahu 2
n makanan dari kedelai putih yang digiling halus-halus, direbus, dan dicetak
Chairuman Harahap
Dr. H. Chairuman Harahap, S.H., M.H. adalah politisi Partai Golkar asal Provinsi Sumatra Utara yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI. Ia menjadi anggota legislatif mewakili Fraksi Golkar pada pemilu legislatif 2009 yang lalu lewat dapil Sumut I dengan perolehan 70.414 suara.
Kehidupan Awal
Chairuman lahir di Gunungtua, Kabupaten Tapanuli Selatan (saat ini: Kab. Padang Lawas Utara) pada 10 Oktober 1947. Lahir dari pasangan H. Sutan Mangarahon Harahap dan Hj. Aisyah Lubis. Ia menghabiskan masa kecil di kampung halaman. Mulai dari Sekolah Rakyat (SR) Negeri 2 Gunungtua (1960) dan menyelesaikan SMP Negeri Pargarutan Padangsidempuan (1963). Setelah itu ia pindah ke di kota Medan. Chairuman menyelesaikan SMA nya di SMA Negeri III Medan (1966). Baru ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ia hijrah ke Bandung dan masuk Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tahun 1974. Lulus dari sana, ia langsung mengambil program Pascasarjana di universitas yang sama di Jurusan Pidana. Kemudian, melanjutkan mendapatkan gelar Doktor Hukum Pidana dari Universitas Padjajaran Bandung.
Karier
Sebelum menjadi anggota dewan, Chairuman menjalani profesi sebagai Jaksa yang selalu berkaitan dengan hukum. Kariernya berjalan cukup mulus dengan beberapa jabatan di gedung bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan keahlian khusus di bidang Intelijen, bidang Pidana Khusus dan memiliki prestasi seperti memecahkan kasus kejahatan komputer pencurian uang bank BNI New York pada tahun 1987, hingga pernah menjabat beberapa jabatan seperti Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Riau yang ia jabat pada 1991, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi Jawa Barat 1994, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Maluku pada tahun 1993, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Kepala Pusat Operasi Intelijen (Kapusopsin) Kejagung tahun 1999, hingga Staf Ahli Jaksa Agung pada tahun 2000. Ia pensiun sebagai Deputi Menko Polhukkam Bidang Hukum dan HAM, dimana sebelumnya terlibat dalam Anggota Steering Committee RUU Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Politik
Selepas pensiun dari Kejaksaan, Chairuman melanjutkan karier sebagai politisi. Ia masuk menjadi anggota Partai Golkar hingga akhirnya terpilih menjadi anggota DPR RI dari Dapil Sumut periode 2009 - 2014. Saat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman ditunjuk sebagai Ketua Panja Mafia Pemilu pada Juli 2011. Ia dikenal sebagai sosok yang keras dan sangat tegas. Sempat terlibat perdebatan sengit dengan mantan anggota KPU, Andi Nurpati yang saat itu diperiksa sebagai saksi kasus mafia pemilu. Bahkan, pemeriksaan yang berjalan alot dan sangat lama tersebut berujung pada ancaman Andi yang hendak melaporkan Chairuman ke Mabes Polri dan Badan Kehormatan.
Pada bulan Januari 2012 yang lalu, Chairuman ditarik dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II DPR dan digantikan oleh Agun Gunanjar Sudarsa. Menurutnya, penarikannya dari Komisi II DPR RI merupakan rotasi rutin yang biasa terjadi dan sangat lumrah. Hal ini terjadi karena ia dipromosikan menjadi deputi untuk industri pembangunan di partai yang mengusungnya, Golkar. Hingga kini, Chairuman masih menjadi anggota Komisi II sambil menunggu pemindahannya ke komisi lain yang sesuai dengan bidang yang ia geluti di dalam partai. Chairuman menempati posisi di Komisi VI membawahi BUMN.
Chairuman sendiri pernah menjadi calon gubernur Sumatra Utara sebanyak 2 kali dan mengikuti proses pilgub SUMUT sebanyak 3 kali. Pemilihan pertama nya pada tahun 2002 di saat sistem pemilihan nya melalui DPRD. Chairuman yang merupakan calon gubernur dari Partai Golkar, kalah voting dengan selisih tipis dengan Almarhum T. Rizal Nurdin. Lalu ia berusaha mencalonkan diri di periode berikut nya, walaupun pada akhirnya tidak dapat dukungan partai sehingga tidak dapat mengikuti kontestasi pilgub SUMUT. Pada tahun 2013 Chairuman Harahap kembali mengikuti kontestasi pemilihan Gubernur Sumatra Utara calon dari Partai Golkar. Namun, Chairuman Harahap yang berpasangan dengan Fadly Nursal dari Partai Persatuan Pembangunan tidak berhasil memenangkan nya.
Penulis
Sebagai mantan pejabat karier, ia sempat menulis sebuah buku yang berjudul “Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supremasi Hukum". Dalam buku tersebut ia mengatakan: “Kalau takut, tak usah jadi Jaksa”.
Daftar karya
🇨🇴
Quiacaua
Quiacaua adalah genus kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Genus ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia.
Larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang.
Venilia Agik
Agik Dalam bahasa Yunani kuno Agik diambil dari kata aga yang berarti orang yang menawan dan igik yang berarti sosok pemberani.
Beberapa acara olahraga yang pernah dibawakannya adalah MotoGP di Trans7 dan Kompas Sport di Kompas TV. Bahkan acara nya pun ada yang sampai disiarkan se-Asia Tenggara yaitu Trial Game yang tayang di Fox Sports Asia.
Ia memulai karier nya sebagai seorang sportscaster / presenter acara olahraga pada tahun 2010, dimana ketika itu dia membawakan acara olahraga bernama Prediksi yang tayang di tvOne, dalam waktu bersamaan pada tahun yang sama dia juga menjadi pembawa acara di Highlights Otomotif Trans7. Seiring berjalan nya tawaran menjadi presenter olahraga, ia juga kerap mendapatkan tawaran untuk membawakan acara travelling atau adventure seperti Berburu di Trans7 dan Jalan-Jalan Kompas TV, ia memang sangat menyukai sekali olahraga dan travelling, bahkan bisa dilihat dari akun Instagram pribadi nya @veniliaagik sudah lebih dari 10 negara di kunjungi nya baik untuk berkerja maupun sekadar liburan disela-sela kesibukannya sebagai presenter. Tidak hanya itu saja dia juga menekuni berbagai macam olahraga seperti Yoga, Pilates, TRX, Skydiving, Diving, Gym, dan olahraga-olahraga lainnya. Ia juga sempat menekuni bela diri capoeira.
Banyak yang tidak mengetahui bahwa sebelum memulai karier sebagai presenter olahraga pada tahun 2010, ia pernah beberapa kali bermain Sinetron, FTV dan juga Film, meskipun akhirnya ia memutuskan untuk serius menjalani karier sebagai presenter olahraga pada tahun 2010.
Ia merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara dan baru saja menjadi seorang istri pada 31 Agustus 2018 dengan seorang Pria berkewarganegaraan Prancis.
Tidak hanya aktif sebagai pembawa acara olahraga, ia juga sering kali membawakan acara-acara off air sebagai ‘’Emcee’’ tidak hanya pada acara-acara berbahasa Indonesia, tetapi ia terlihat beberapa kali membawakan acara off air pada event bilingual seperti pada Blibli Indonesia Open 2018 dan Lamborghini Urus Launch and Pacific Place Showroom 2018. Ia juga diketahui bisa berbahasa Prancis. Tahun 2019, ia menjadi presenter Rahasia Perempuan yang tayang di NET.
Tarikh Penciptaan
Yunani dan Romawi
Kebanyakan ahli kronologi Yunani dan Romawi kuno, penyair, penulis dan sarjana (Eratosthenes, Varro, Apollodorus of Athens, Ovid, Censorinus, Catullus, dan Castor of Rhodes) percaya adanya tiga lapis pembagian sejarah: periode ádelon (obscure; "kabur"), mythikón (mythical; "mitos") dan historikón (historical; "bersejarah"). Menurut grammarian Romawi Censorinus, periode pertama, yaitu ádelon ("kabur, tidak jelas"), dihitung oleh Varro sebagai berikut:
"(Periode) Yang pertama membentang dari permulaan manusia (penciptaan) sampai musibah (cataclysm) pertama [yaitu air bah Ogyges]."
Periode purba (primordial) ádelon berakhir dengan air bah Ogyges dan diikuti dengan permulaan periode mythikón ("mitos"). Varro memberi tarikh air bah pada tahun 2137 SM tetapi Censorinus menulis dalam karyanya De Die Natali bab xxi bahwa air bah Ogyges terjadi 1600 tahun sebelum Olimpiade pertama (776 SM) artinya tahun 2376 SM. Castor of Rhodes juga memberikan tarikh lain untuk permulaan periode mythikón yakni tahun 2123 SM.
Menurut Censorinus (mengutip Varro), periode kedua (mythikón) berlangung dari tahun 2137 sampai 776 SM, atau menurut tarikh yang diberikan sendiri oleh Censorinus dari tahun 2376 SM sampai 776 SM, atau jika menggunakan perhitungan Castor: 2123 SM sampai 776 SM.
Periode terakhir menurut Censorinus dan Varro adalah era historikón ("bersejarah"), dimulai dari tahun 776 SM (Olimpiade pertama) sampai zaman mereka:
"Yang ketiga membentang dari Olimpiade pertama sampai ke kita. Karena peristiwa-peristiwa ini dimuat dalam sejarah yang sebenarnya, ia menyebutnya “bersejarah.”"
Namun, Eratosthenes dan Apollodorus of Athens mendorong permulaan periode bersejarah mundur ke Perang Troya, yang ditetapkan mereka pada tahun 1184 SM. <!-- Very few ancient Greeks or Romans attempted to date the creation, or beginning of the ádelon (obscure) period. While all ancient sources (excluding Ovid) dated the end of this period and start of the mythical (mythikón) period to 2376–2050 BC, most did not claim to know when the creation (ádelon period) exactly began. As Censorinus admitted:
"If the origin of the world had been known to man, I would have begun there."
Varro and Castor of Rhodes also wrote something very similar; however, some ancient Greek and Romans attempted to calculate the date for the creation by using ancient sources or records of mythological figures. Since Inachus was dated 400 years after the flood of Ogyges and that Ogyges himself was considered a Titan or a primordial Autochthon "from earliest ages", some ancient Greek or Romans dated the creation (beginning with Chaos or Gaia) only a few hundred years before Ogyges (2376–2050 BC). Most ancient Greeks, however, did not subscribe to such a literalist view of using mythology to attempt to date the creation; Hecataeus of Miletus was an early ancient Greek logographer who strongly criticised this method, while Ptolemy wrote of such an "immense period" of time before the historical period (776 BC), and thus believed in a much greater age for the creation.
Among the ancient Greek and Roman philosophers there were different opinions and traditions pertaining to the date of the creation. Some philosophers believed the Universe was eternal, and actually had no date of creation. -->
Mesir
Daftar Raja Turin yang kuno memuat suatu masa pre-dinasti "pemerintahan para dewa" yang bersifat mitos dan dimulai 36.620 tahun sebelum pemerintahan Menes (3050 SM), sehingga tarikh penciptaan kira-kira 39.670 SM. Satu fragmen dari Manetho juga memberi tarikh pemerintahan dewa Mesir pertama (Ptah) 36.525 tahun sebelum Menes (FGrH, #610 F2) dan demikian memberi tarikh penciptaan pada 39.575 SM. Namun, fragmen-fragmen lain dari Manetho (Eusebius, George Syncellus dan dilestarikan dalam karya Felix Jacoby "FGrH") memberikan tarikh yang berbeda-beda. <!--Eusebius in his Chronicle recorded that:
"...These were the first to hold sway in Egypt. Thereafter, the kingship passed from one to another in unbroken succession ... through 13,900 years — ... After the Gods, Demigods reigned for 1,255 years; and again another line of kings held sway for 1,817 years; then came thirty more kings, reigning for 1,790 years; and then again ten kings ruling for 350 years. There followed the rule of the Spirits of the Dead ... for 5,813 years ..."
So 13,900 + 1,255 + 1,817 + 1,790 + 350 + 5,813 = 24,950 years, and counting back from Menes (3050 BC) fixes the creation at 28,000 BC. George Syncellus preserved yet another set of figures for the predynastic "reign of the gods", 11,984 years for Gods and 2,646 for demigods producing 14,630 years, thus dating the creation to 17,680 BC. The Book of Sothis also provides another similar figure for the creation.
The ancient Greeks reported similar figures on ancient Egyptian chronology. Diogenes Laertius recorded that the ancient Egyptians dated their creation to their first god Hephaestus, who by interpretatio graeca was Ptah. According to Laeretius, Hephaestus (Ptah) lived 48,863 years before Alexander the Great (b. 356 BC), dating the creation to 49,219 BC. Herodotus wrote that the ancient Egyptians had gods who ruled over them before the first dynasty of Egypt, but did not attempt to precisely date their creation by using their chronology:
"...Thus far went the record given by the Egyptians and their priests; and they showed me that the time from the first king to that priest of Hephaestus, who was the last, covered three hundred and forty-one generations, and that in this time this also had been the number of their kings, and of their high priests. Now three hundred generations are ten thousand years, three generations being equal to a hundred. And over and above the three hundred, the remaining forty-one cover thirteen hundred and forty years. Thus the whole period is eleven thousand three hundred and forty years; in all of which time (they said) they had had no king who was a god in human form, nor had there been any such either before or after those years among the rest of the kings of Egypt...Among the Greeks, Heracles, Dionysus, and Pan are held to be the youngest of the gods. But in Egypt, Pan1 is the most ancient of these and is one of the eight gods who are said to be the earliest of all; Heracles belongs to the second dynasty (that of the so-called twelve gods); and Dionysus to the third, which came after the twelve. How many years there were between Heracles and the reign of Amasis, I have already shown; Pan is said to be earlier still; the years between Dionysus and Amasis are the fewest, and they are reckoned by the Egyptians at fifteen thousand. The Egyptians claim to be sure of all this, since they have reckoned the years and chronicled them in writing."
According to Herodotus the ancient Egyptian demigods began 11,340 years before the reign of Seti I (1290 BC), so 11,340 + 1290 = 12,630 BC, while he listed earlier figures, 15,000 and 17,000, for the reign of the gods. These figures were discussed by Isaac Newton in his The Chronology of Ancient Kingdoms (1728) but were dismissed as fabrications. The mathematician and esotericist R. A. Schwaller de Lubicz, however, in his work Sacred Science, reconstructed these dates to conclude that the ancient Egyptians dated their creation to an astronomical (stellar) event some 30,000 years before Herodotus' own time. Martianus Capella, a pagan writer, wrote in his De nuptiis in the 5th century AD that the ancient Egyptians had archives of astronomy which started 40,000 years before his own era. The ancient Greek writer Diodorus Siculus wrote that the ancient Egyptians dated their creation (or start of their reign of Gods) "a little less than eighteen thousand years" from Ptolemy XII Auletes (117–51 BC).
Apollonius, an Egyptian pagan priest in the 2nd century AD, calculated the cosmos to be 153,075 years old as reported by Theophilus of Antioch. -->
Sumeria dan Babilonia
Daftar Raja Sumeria standar kuno (WB 444) memuat daftar raja-raja mitikal sebelum air bah dan memberikan masa pemerintahan mereka beberapa puluh ribu tahun. Raja Sumeria pertama, Alulim, di Eridu, ditulis memerintah selama 28.800 tahun, diikuti oleh beberapa raja kemudian dengan masa yang hampir sama panjangnya. Secara keseluruhan raja-raja sebelum air bah ini memerintah selama 241.200 tahun sejak waktu "kedudukan raja diturunkan dari sorga" sampai waktu "air bah" menyapu seluruh wilayah. <!--Excavations in Iraq have revealed evidence of localized flooding at Shuruppak (modern Tell Fara, Iraq) and various other Sumerian cities—all dated to the same time. A layer of riverine sediments, radiocarbon dated to ca. 2900 BC, interrupts the continuity of settlement, extending as far north as the city of Kish. Polychrome pottery from the Jemdet Nasr period (3000–2900 BC) was discovered immediately below the Shuruppak flood stratum. The "flood" described in the Sumerian King List, is believed to have a historical basis, and has been dated 2900 BC. Adding 241,200 years to 2900 gives the date 244,100 BC; however, most modern scholars do not believe the ancient Sumerians or Babylonians believed in a chronology of their own this old. Instead they believe that these figures were either fabrications, or were based on not literal solar years (365.2425 days) but instead lunar months (29.53059 days).
Cicero, reacting to the chronologies of such authors as Berossos (who composed a Greek-language history of Babylonia, known as the Babyloniaca, during the 3rd century BC) strongly criticised the claim that the Babylonians had kings going back hundreds of thousands of years:
"...Let us scorn the Babylonians...the men whose records, as they themselves assert, cover a period of four hundred and seventy thousand years."
Diodorus Siculus also wrote something similar about how he believed the Babylonians fabricated their chronology:
"...A man can scarcely believe them (Babylonians) for they reckon that, down to Alexander's crossing over into Asia, it has been four hundred and seventy-three thousand years, since they began in early times to make their observations of the stars."
Despite these criticisms, some ancient Greeks, including most notably Alexander Polyhistor and Proclus, believed the Babylonian kings were hundreds of thousands of years old, and that the Babylonians dated their creation 400,000–200,000 years before their own time.
Zoroastrianism
Zoroastrianism involves a 12,000-year cosmogony and chronology, often divided into four ages as outlined in the Bundahishn. The first age lasted for 3000 years and included the spiritual creation by Ahura Mazda, followed by the physical creation of 3000 years when evil entered the world (see Angra Mainyu). During the 6000th year, Zoroaster's Fravashi was created, followed by the prophet Zoroaster himself at the end of the 9th millennium. The 9000th year marked the start of the fourth and last age. Modern Zoroastrians believe they are living currently in the final age. Since evil first entered the physical creation after the spiritual creation was complete, Zoroastrians maintain that for 9000 years the world continues to be a battlefield between Ahura Mazda and Angra Mainyu, which will end during the 12,000th year, when the Saoshyants brings about the final renovation of the world to defeat evil.