cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur
Operasi Sapu Bersih: 1983
Runtuhnya perjanjian gencatan senjata diikuti oleh gelombang pembantaian baru, eksekusi kilat dan "penghilangan" di tangan pasukan Indonesia. Pada Agustus 1983, 200 orang dibakar hidup-hidup di desa Creras, dengan 500 lainnya tewas di sungai terdekat. Antara Agustus dan Desember 1983, Amnesty International mendokumentasikan penangkapan dan "penghilangan" lebih dari 600 orang di ibu kota saja. Kerabat korban diberitahu oleh pasukan Indonesia bahwa "orang yang hilang" dikirim ke Bali.
Mereka yang dicurigai menentang integrasi sering ditangkap dan disiksa. Pada tahun 1983 Amnesty International menerbitkan manual bahasa Indonesia yang diterimanya dari Timor Timur yang menginstruksikan personel militer tentang cara menimbulkan penderitaan fisik dan mental, dan memperingatkan pasukan untuk "Hindari pengambilan foto yang menunjukkan penyiksaan (seseorang yang disetrum, ditelanjangi, dan sebagainya)". Dalam memoarnya tahun 1997 East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance, Constâncio Pinto menggambarkan bagaimana disiksa oleh tentara Indonesia: "Dengan setiap pertanyaan, saya akan mendapatkan dua atau tiga pukulan di wajah. Ketika seseorang meninju Anda begitu banyak dan sangat keras, itu terasa seperti wajahmu patah. Orang-orang memukul punggung dan sisi saya dengan tangan mereka dan kemudian menendang saya.... [Di lokasi lain] mereka menyiksa saya secara psikologis; mereka tidak memukul saya, tetapi mereka menguatkan saya ancaman untuk membunuh saya. Mereka bahkan menodongkan pistol di atas meja." Dalam buku karya Michele Turner Telling East Timor: Personal Testimonies 1942–1992, seorang wanita bernama Fátima menggambarkan penyiksaan yang terjadi di penjara Dili: “Mereka membuat orang duduk di kursi dengan bagian depan kursi di jari kaki sendiri. Gila, ya. Tentara buang air kecil di makanan lalu mencampurnya untuk dimakan orang. Mereka menggunakan sengatan listrik dan mereka menggunakan mesin listrik...."
Demografi dan ekonomi
Bahasa Portugis dilarang di Timor Timur dan bahasa Indonesia sebagai dijadikan bahasa pemerintah, pendidikan dan perdagangan umum, dan kurikulum sekolah. Ideologi nasional resmi Indonesia, Pancasila, diterapkan di Timor Timur dan pekerjaan pemerintah dibatasi hanya bagi mereka yang memiliki sertifikasi dalam pelatihan Pancasila. Sistem kepercayaan animisme Timor Timur tidak sesuai dengan sistem monoteisme konstitusional Indonesia, yang mengakibatkan konversi massal menjadi Kristen. Pendeta Portugis diganti dengan imam Indonesia, dan misa Latin dan Portugis digantikan oleh misa Indonesia. Sebelum invasi, hanya 20% orang Timor Timur yang beragama Katolik Roma, dan pada tahun 1980-an, 95% terdaftar sebagai Katolik. Dengan lebih dari 90% populasi Katolik, Timor Leste saat ini merupakan salah satu negara dengan persentase penduduk Katolik terbesar di dunia.
Timor Timur merupakan fokus khusus program transmigrasi pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk memindahkan penduduk Indonesia dari daerah padat penduduk ke daerah yang lebih sedikit penduduknya. Sensor media di bawah "Orde Baru" berarti bahwa keadaan konflik di Timor Timur tidak diketahui oleh para transmigran, yang sebagian besar merupakan petani Jawa dan Bali yang miskin. Setibanya di sana, mereka mendapati diri mereka berada di bawah ancaman serangan yang terus-menerus oleh para pejuang perlawanan Timor Timur, dan menjadi objek kebencian lokal, karena sebidang tanah yang luas milik orang Timor Timur telah diambil alih oleh pemerintah Indonesia untuk pemukiman transmigran. Meskipun banyak yang menyerah dan kembali ke pulau asal mereka, para migran yang tinggal di Timor Timur itu berkontribusi pada "Indonesianisasi" integrasi Timor Timur. 662 keluarga transmigran (2.208 orang) menetap di Timor Timur pada tahun 1993, sedangkan sekitar 150.000 pemukim bebas Indonesia tinggal di Timor Timur pada pertengahan 1990-an, termasuk mereka yang ditawari pekerjaan di bidang pendidikan dan administrasi. Migrasi meningkatkan kebencian di antara orang Timor karena banyak hal yang diambil alih oleh imigran yang paham bisnis.
Setelah invasi, kepentingan komersial Portugis diambil alih oleh orang Indonesia. Perbatasan dengan Timor Barat dibuka yang mengakibatkan masuknya petani Timor Barat, dan pada Januari 1989 wilayah tersebut terbuka untuk investasi swasta. Kehidupan ekonomi di kota-kota kemudian dikendalikan oleh pengusaha pendatang dari Bugis, Makassar, dan Buton dari Sulawesi Selatan, sedangkan produk Timor Timur diekspor melalui kemitraan antara pejabat militer dan pengusaha Indonesia. Denok, sebuah perusahaan yang dikendalikan militer, memonopoli beberapa kegiatan komersial paling menguntungkan di Timor Timur, termasuk ekspor kayu cendana, hotel, dan impor produk konsumen. Namun, bisnis yang paling menguntungkan bagi grup tersebut adalah monopolinya atas ekspor kopi, yang merupakan hasil bumi paling berharga di wilayah itu. Pengusaha Indonesia mendominasi perusahaan non-Denok/militer, dan manufaktur lokal dari zaman Portugis memberi jalan bagi impor Indonesia.
Tanggapan utama pemerintah Indonesia terhadap kritik terhadap kebijakannya adalah menyoroti pendanaan pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, komunikasi, transportasi, dan pertanian Timor Timur. Bagaimanapun, Timor Timur tetap miskin setelah berabad-abad diabaikan oleh kolonial Portugis, dan kritikus Indonesia George Aditjondro menunjukkan bahwa konflik di tahun-tahun awal pendudukan menyebabkan penurunan tajam dalam produksi beras dan kopi dan populasi ternak. Kritikus lain berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, seringkali dirancang untuk memfasilitasi kepentingan militer dan perusahaan Indonesia. Sementara militer mengendalikan bisnis-bisnis utama, investor swasta, baik Indonesia maupun internasional, menghindari wilayah tersebut. Meskipun ada perbaikan sejak tahun 1976, sebuah laporan pemerintah Indonesia tahun 1993 memperkirakan bahwa di tiga perempat dari 61 distrik di Timor Timur, lebih dari setengah pendudukannya hidup dalam kemiskinan.
Mengubah kampanye perlawanan dan integrasi
Investasi besar oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur, fasilitas kesehatan dan pendidikan Timor Timur sejak tahun 1975 tidak mengakhiri perlawanan orang Timor Timur terhadap pemerintahan Indonesia. Meskipun pada tahun 1980-an pasukan Fretilin telah berkurang menjadi beberapa ratus orang bersenjata, Fretilin meningkatkan kontaknya dengan pemuda Timor khususnya di Dili, dan perlawanan sipil tak bersenjata yang mencari penentuan nasib sendiri mulai terbentuk. Banyak dari mereka yang berada dalam gerakan protes adalah anak-anak kecil pada saat invasi dan telah dididik di bawah sistem Indonesia. Mereka membenci penindasan dan penggantian kehidupan budaya dan politik Timor, yang ambivalen pembangunan ekonomi Indonesia, dan berbicara bahasa Portugis di antara mereka sendiri, menekankan warisan Portugis mereka. Mencari bantuan dari Portugal untuk penentuan nasib sendiri, mereka menganggap Indonesia sebagai kekuatan pendudukan. Di luar negeri, anggota Fretilin—terutama mantan jurnalis José Ramos Horta (kemudian menjadi perdana menteri dan presiden)—mendorong perjuangan mereka di forum-forum diplomatik.
Berkurangnya perlawanan bersenjata mendorong pemerintah Indonesia pada tahun 1988 untuk membuka Timor Timur guna meningkatkan prospek komersialnya, termasuk pencabutan larangan bepergian bagi wartawan. Kebijakan baru datang dari Menteri Luar Negeri Ali Alatas. dan diplomat lainnya mempengaruhi Suharto untuk mendukung kebijakan tersebut sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran internasional meskipun ada kekhawatiran di antara para pemimpin militer bahwa hal itu akan menyebabkan hilangnya kendali. Pada akhir tahun 1989, komandan militer garis keras Brigadir Jenderal Mulyadi digantikan oleh Brigadir Jenderal Rudolph Warouw yang menjanjikan pendekatan yang lebih "persuasif" terhadap anti-integrasi. Pembatasan perjalanan di dalam wilayah dikurangi, kelompok tahanan politik dibebaskan, dan penggunaan penyiksaan dalam interogasi menjadi lebih jarang. Warouw berusaha meningkatkan disiplin militer; pada bulan Februari 1990 seorang tentara Indonesia diadili atas perbuatan melawan hukum di Timor Timur, tindakan tersebut merupakan yang pertama sejak invasi berlangsung.
Berkurangnya ketakutan akan penganiayaan mendorong gerakan perlawanan; protes anti-integrasi disertai kunjungan profil tinggi ke Timor Timur, termasuk kunjungan Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1989. Selain itu, berakhirnya Perang Dingin menghilangkan banyak pembenaran untuk dukungan Barat terhadap pendudukan Indonesia. Meningkatnya perhatian internasional terhadap penentuan nasib sendiri dan hak asasi manusia memberikan tekanan lebih lanjut bagi Indonesia. Peristiwa-peristiwa berikutnya di Timor Timur pada 1990-an membantu meningkatkan profil internasional Timor Timur secara dramatis, yang pada gilirannya secara signifikan meningkatkan momentum kelompok-kelompok perlawanan.
Pembantaian Santa Cruz
Dalam misa peringatan pada tanggal 12 November 1991 untuk seorang pemuda pro-kemerdekaan yang ditembak oleh pasukan Indonesia, para demonstran yang berjumlah 2.500 orang itu membentangkan bendera Fretilin dan spanduk dengan slogan-slogan pro-kemerdekaan dan meneriakkan dengan riuh namun damai. Setelah konfrontasi singkat antara tentara Indonesia dan pengunjuk rasa, 200 tentara Indonesia melepaskan tembakan ke arah kerumunan yang menewaskan sedikitnya 250 orang Timor Timur. Kesaksian orang asing di kuburan dengan cepat dilaporkan ke organisasi berita internasional, dan rekaman video pembantaian itu disiarkan secara luas secara internasional, sehingga menyebabkan kemarahan. Menanggapi pembantaian itu, para aktivis di seluruh dunia mengorganisir solidaritas dengan orang Timor Timur, dan urgensi baru dibawa untuk menyerukan penentuan nasib sendiri. TAPOL, sebuah organisasi Britania Raya yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengadvokasi demokrasi di Indonesia, meningkatkan pekerjaannya di sekitar Timor Timur. Di Amerika Serikat, Jaringan Aksi Timor Timur (sekarang Jaringan Aksi Timor Timur dan Indonesia) didirikan dan segera memiliki cabang di sepuluh kota di seluruh negeri. Kelompok solidaritas lainnya muncul di Portugal, Australia, Jepang, Jerman, Malaysia, Irlandia, dan Brasil. Pemberitaan pembantaian tersebut merupakan contoh nyata bagaimana pertumbuhan media baru di Indonesia semakin mempersulit "Orde Baru" untuk mengontrol arus informasi yang masuk dan keluar dari Indonesia, dan bahwa pada pasca-Perang Dingin 1990-an, pemerintah berada di bawah pengawasan internasional yang meningkat. Beberapa kelompok mahasiswa pro-demokrasi dan majalah mereka mulai secara terbuka dan kritis membahas tidak hanya Timor Timur, tetapi juga "Orde Baru" dan sejarah dan masa depan Indonesia yang lebih luas.
Kecaman tajam terhadap militer datang bukan hanya dari komunitas internasional, tetapi juga dari kalangan elit Indonesia. Pembantaian itu mengakhiri pembukaan wilayah pemerintah 1989 dan periode baru penindasan dimulai. Warouw dicopot dari posisinya dan pendekatannya yang lebih akomodatif terhadap perlawanan orang Timor ditegur oleh atasannya. Terduga simpatisan Fretilin ditangkap, pelanggaran hak asasi manusia meningkat, dan larangan jurnalis asing diberlakukan kembali. Kebencian meningkat di antara orang Timor akan kehadiran militer Indonesia. Grup 3 Kopassus milik Mayjen Prabowo melatih geng-geng milisi yang mengenakan kerudung hitam untuk menghancurkan perlawanan yang tersisa.
Penangkapan Xanana Gusmão
Pada saat yang sama, para pengamat hak asasi manusia meminta perhatian atas berlanjutnya pelanggaran oleh tentara dan polisi Indonesia. Sebuah laporan tahun 1995 oleh Human Rights Watch mencatat bahwa "pelanggaran di wilayah tersebut terus meningkat", termasuk penyiksaan, penghilangan, dan pembatasan hak-hak dasar. Setelah serangkaian kerusuhan pada bulan September dan Oktober 1995, Amnesty International mengkritik pihak berwenang Indonesia atas gelombang penangkapan dan penyiksaan yang sewenang-wenang. Laporan tersebut menunjukkan bahwa para tahanan dipukuli dengan jeruji besi, ditendang, dicabik, dan diancam akan dibunuh.
Penghargaan Nobel Perdamaian
Pada tahun 1996 Timor Timur tiba-tiba menjadi perhatian dunia ketika Penghargaan Nobel Perdamaian dianugerahkan kepada Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo dan José Ramos Horta "atas pekerjaan mereka menuju solusi yang adil dan damai untuk konflik di Timor Timur". Komite Nobel menyatakan dalam siaran persnya bahwa mereka berharap penghargaan itu akan "memacu upaya untuk menemukan solusi diplomatik atas konflik di Timor Timur berdasarkan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri". Seperti yang dicatat oleh sarjana Nobel Irwin Abrams:"Bagi Indonesia, hadiah itu sangat memalukan.... Dalam pernyataan publik, pemerintah mencoba untuk menjaga jarak antara kedua pemenang, dengan enggan mengakui jika hadiah itu diberikan untuk Uskup Belo, yang dianggap dapat mengendalikannya, tetapi menuduh Ramos Horta bertanggung jawab atas kekejaman selama perselisihan sipil di Timor Timur dan menyatakan bahwa dia adalah seorang oportunis politik. Pada upacara penghargaan Ketua Sejersted menjawab tuduhan ini, menunjukkan bahwa selama konflik sipil Ramos Horta bahkan tidak berada di negara itu dan sekembalinya ia mencoba untuk mendamaikan kedua pihak."Sementara itu, para diplomat dari Indonesia dan Portugal melanjutkan konsultasi yang disyaratkan oleh resolusi Majelis Umum 1982, dalam serangkaian pertemuan yang dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas disebut sebagai "kerikil di sepatu Indonesia".
Akhir dari kendali Indonesia
Upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997.
Transisi di Indonesia
Kemerdekaan Timor Timur, atau bahkan otonomi daerah yang terbatas, tidak diperbolehkan di bawah rezim Orde Baru. Kendati opini publik Indonesia pada tahun 1990-an kadang-kadang menunjukkan apresiasi yang kurang baik terhadap orang Timor, secara luas dikhawatirkan bahwa kemerdekaan Timor Timur akan mengacaukan persatuan Indonesia. Upaya mediasi baru yang ditengahi PBB antara Indonesia dan Portugal dimulai pada awal 1997. Krisis finansial Asia 1997, bagaimanapun, menyebabkan pergolakan luar biasa di Indonesia dan menyebabkan pengunduran diri Suharto pada Mei 1998, mengakhiri 32 tahun masa kepresidenannya. Prabowo yang pada saat itu menjabat sebagai komandan Cadangan Strategis Indonesia yang kuat, pergi ke pengasingan di Yordania dan operasi militer di Timor Timur merugikan pemerintah Indonesia yang bangkrut satu juta dolar per hari. Periode "reformasi" yang relatif terbuka, termasuk perdebatan yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang hubungan Indonesia dengan Timor Timur. Selama sisa tahun 1998, forum-forum diskusi berlangsung di seluruh Dili untuk mengupayakan referendum. Menlu Ali Alatas menggambarkan rencana otonomi bertahap yang mengarah pada kemungkinan kemerdekaan sebagai "hanya rasa sakit, tanpa ada keuntungan" bagi Indonesia. Pada tanggal 8 Juni 1998, tiga minggu setelah menjabat, B. J. Habibie mengumumkan bahwa Indonesia akan segera menawarkan Timor Timur rencana khusus untuk otonomi.
Pada akhir tahun 1998, Pemerintah Australia John Howard mengirim surat kepada Indonesia yang berisi nasihat tentang perubahan kebijakan Australia, dan menganjurkan referendum kemerdekaan dalam satu dekade. Presiden Habibie melihat bahwa rencana Indonesia di Timor Timur seperti "pemerintahan kolonial" dari Indonesia dan dia memutuskan untuk mengadakan referendum cepat mengenai masalah ini.
Indonesia dan Portugal mengumumkan pada tanggal 5 Mei 1999 bahwa pemungutan suara akan diadakan yang memungkinkan rakyat Timor Timur untuk memilih antara rencana otonomi atau kemerdekaan. Pemungutan suara, yang akan diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur (UNAMET), semula dijadwalkan pada 8 Agustus tetapi kemudian ditunda hingga 30 Agustus. Indonesia juga bertanggung jawab atas keamanan; rencana ini menimbulkan kekhawatiran di Timor Timur, tetapi banyak pengamat percaya bahwa Indonesia akan menolak untuk mengizinkan penjaga perdamaian asing selama pemungutan suara.
Referendum 1999
Ketika kelompok-kelompok pendukung otonomi dan kemerdekaan mulai berkampanye, serangkaian kelompok paramiliter pro-integrasi dari Timor Timur mulai mengancam kekerasan—dan memang melakukan kekerasan—di seluruh negeri. Dengan tuduhan bias pro-kemerdekaan di pihak UNAMET, kelompok-kelompok tersebut terlihat bekerja sama dan menerima pelatihan dari tentara Indonesia. Sebelum kesepakatan Mei diumumkan, serangan paramiliter bulan April di Liquiçá menyebabkan puluhan orang Timor Timur tewas. Pada tanggal 16 Mei 1999, komplotan yang didampingi oleh tentara Indonesia menyerang tersangka aktivis kemerdekaan di desa Atara; pada bulan Juni kelompok lain menyerang kantor UNAMET di Maliana. Pihak berwenang Indonesia mengaku tidak berdaya untuk menghentikan apa yang diklaimnya sebagai kekerasan antara faksi-faksi Timor Timur yang saling bersaing, tetapi Ramos-Horta orang lain mencemooh gagasan semacam itu. Pada Februari 1999 ia berkata: "Sebelum [Indonesia] mundur, mereka ingin membuat kekacauan besar dan destabilisasi, seperti yang selalu mereka janjikan. Kami telah secara konsisten mendengar bahwa selama bertahun-tahun dari militer Indonesia di Timor."
Kais, Sorong Selatan
Kais adalah sebuah distrik di kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Indonesia.
Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur
Referendum 1999
Ketika para pemimpin milisi memperingatkan akan "pertumpahan darah", "duta besar keliling" Indonesia Francisco Lopes da Cruz menyatakan: "Jika orang menolak otonomi, ada kemungkinan darah akan mengalir di Timor Timur." Seorang pemimpin paramiliter mengumumkan bahwa "lautan api" akan terjadi saat pemungutan suara untuk kemerdekaan. Saat tanggal pemungutan suara semakin dekat, laporan tentang kekerasan anti-kemerdekaan terus menumpuk.
Hari pemungutan suara, 30 Agustus 1999, berlangsung dengan tenang dan tertib. 98,6% pemilih terdaftar memberikan suara, dan pada 4 September Sekjen PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 78,5 persen suara telah diberikan untuk kemerdekaan. Didorong oleh desakan "Orde Baru" bahwa orang Timor Timur mendukung integrasi, orang Indonesia terkejut atau tidak percaya bahwa orang Timor Timur telah memilih untuk tidak menjadi bagian dari Indonesia. Banyak yang menerima jika berita media menyalahkan PBB dan Australia karena telah menekan Habibie untuk sebuah resolusi.
Ketika staf UNAMET kembali ke Dili setelah pemungutan suara, beberapa kota mulai dihancurkan secara sistematis. Dalam beberapa jam setelah pengumuman hasil, kelompok paramiliter mulai menyerang orang-orang dan membakar di sekitar ibu kota Dili. Wartawan asing dan pemantau pemilu melarikan diri, dan puluhan ribu orang Timor Leste melarikan ke gunung. Geng Muslim Indonesia menyerang gedung Keuskupan Katolik Dili, menewaskan dua lusin orang; keesokan harinya, markas besar ICRC diserang dan dibakar habis. Hampir seratus orang terbunuh di Suai, dan laporan tentang pembantaian serupa membludak di Timor Timur. Sebagian besar staf PBB yang dikurung di kompleks mereka di Dili, yang telah dibanjiri pengungsi, menolak untuk mengungsi kecuali para pengungsi itu ditarik juga, bersikeras bahwa mereka lebih baik mati di tangan kelompok paramiliter. Pada saat yang sama, pasukan Indonesia dan geng paramiliter memaksa lebih dari 200.000 orang ke Timor Barat, ke kamp-kamp yang digambarkan oleh Human Rights Watch sebagai "kondisi yang menyedihkan". Setelah beberapa minggu, Pemerintah Australia menawarkan untuk mengizinkan para pengungsi di kompleks PBB bersama dengan staf PBB untuk dievakuasi ke Darwin, dan semua pengungsi kecuali empat staf PBB dievakuasi.
Ketika delegasi PBB tiba di Jakarta pada tanggal 8 September, mereka diberitahu oleh Presiden B.J. Habibie bahwa laporan pertumpahan darah di Timor Timur adalah "fantasi" dan "kebohongan". Jenderal Wiranto dari militer Indonesia bersikeras bahwa tentaranya memiliki situasi di bawah kendali, dan kemudian mengungkapkan perasaannya untuk Timor Timur dengan menyanyikan lagu hit 1975 "Feelings" di sebuah acara untuk para istri perwira militer.
Penarikan pasukan Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian
Kekerasan tersebut disambut dengan kemarahan publik yang meluas di Australia, Portugal dan di tempat lain dan para aktivis di Portugal, Australia, Amerika Serikat dan negara-negara lain menekan pemerintah mereka untuk mengambil tindakan. Perdana Menteri Australia John Howard berkonsultasi dengan Sekjen PBB Kofi Annan dan melobi Presiden AS Bill Clinton untuk mendukung pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia untuk memasuki Timor Timur guna mengakhiri kekerasan. Amerika Serikat menawarkan sumber daya logistik dan intelijen yang penting dan kehadiran pencegah "di luar cakrawala", tetapi tidak mengerahkan pasukan untuk operasi tersebut. Akhirnya, pada 11 September, Bill Clinton mengumumkan:
"Saya telah menjelaskan bahwa kesediaan saya untuk mendukung bantuan ekonomi masa depan dari masyarakat internasional akan tergantung pada bagaimana Indonesia menangani situasi mulai hari ini."
Indonesia, dalam kesulitan ekonomi yang parah, mengalah. Presiden B.J. Habibie mengumumkan pada 12 September bahwa Indonesia akan menarik tentaranya dan mengizinkan pasukan penjaga perdamaian internasional yang dipimpin Australia untuk memasuki Timor Timur. Garnisun Indonesia di timur pulau itu adalah Batalyon 745, yang sebagian besar ditarik melalui laut, tetapi satu kompi, mengambil kendaraan batalyon dan alat berat, mundur ke barat sepanjang jalan pantai utara, menuju Dili dan perbatasan Indonesia, meninggalkan kematian dan kehancuran saat mereka pergi. Mereka membunuh lusinan penduduk desa yang tidak bersalah dan tidak bersenjata di sepanjang jalan dan, di dekat Dili, membunuh seorang jurnalis dan berusaha membunuh dua lagi.
Pada tanggal 15 September 1999, DK PBB menyatakan keprihatinannya atas situasi yang memburuk di Timor Timur, dan mengeluarkan Resolusi DK PBB 1264 yang menyerukan kekuatan multinasional untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor Timur, untuk melindungi dan mendukung misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di sana, dan untuk memfasilitasi operasi bantuan kemanusiaan sampai pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat disetujui dan dikerahkan di daerah tersebut.
Pasukan Internasional untuk Timor Timur, atau INTERFET, di bawah komando Mayjen Peter Cosgrove, memasuki Dili pada tanggal 20 September dan pada tanggal 31 Oktober pasukan Indonesia terakhir telah meninggalkan Timor Timur. Kedatangan ribuan tentara internasional di Timor Timur menyebabkan milisi melarikan diri melintasi perbatasan ke Indonesia, dimana serangan lintas batas sporadis oleh milisi terhadap pasukan INTERFET dilakukan
Daftar perwakilan Tiongkok untuk Film Internasional Terbaik pada Academy Award
Republik Rakyat Tiongkok telah mewakilkan film-film pada Penghargaan Akademi untuk Film Berbahasa Asing Terbaik sejak 1979. Penghargaan tersebut diberikan secara tahunan oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences di Amerika Serikat kepada film durasi cerita yang dibuat di luar Amerika Serikat yang utamanya berisi dialog non-Inggris. Tiongkok telah mewakilkan lebih dari dua puluh film untuk acara Oscar, dua diantaranya dinominasikan untuk sebuah Oscar. Kedua film tersebut disutradarai oleh sutradara Tiongkok terkenal Zhang Yimou, yang film-filmnya diwakilkan oleh Tiongkok sebanyak enam kali. Zhang juga dinominasikan untuk sebuah Oscar untuk film ketiga, sebagai perwakilan Hong Kong Britania. Satu-satunya sutradara Tiongkok daratan lain yang terpilih beberapa kali adalah Chen Kaige, yang film-filmnya mewakili Tiongkok daratan sebanyak dua kali, dan Hong Kong sebanyak satu kali, menghasilkan satu nominasi Oscar (untuk Hong Kong).
Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur
Penarikan pasukan Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian
Administrasi Sementara PBB di Timor Timur (UNTAET) didirikan pada akhir Oktober dan mengatur wilayah itu selama dua tahun. Kontrol negara diserahkan kepada Pemerintah Timor Leste dan kemerdekaan dideklarasikan pada 20 Mei 2002. Pada tanggal 27 September di tahun yang sama, Timor Leste bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai anggota ke-191.
Gmina Brody, Lubusz
Gmina Brody, Lubusz (bahasa Polandia: Brody (gmina w województwie lubuskim)) adalah sebuah gmina (semacam “kecamatan”) di Polandia. Ibu kecamatan adalah Brody. Gmina ini letaknya ada di powiat Żary, provinsi Lubusz dan pada tahun 2004 memiliki penduduk 3.445 jiwa.
Daftar perwakilan Tiongkok untuk Film Internasional Terbaik pada Academy Award
Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan dianggap sebagai entitas terpisah oleh AMPAS dan masing-masing rutin mengirim sebuah film untuk kompetisi tersebut. Meskipun Tiongkok, Hong Kong dan Taiwan memakai industri film yang sangat terpisah, industri film yang lebih Pan-Tiongkok mulai berkembang pada awal 2000an, dengan para sutradara, pemeran dan anggota kru rutin berkarya pada proyek di luar wilayah tanah air mereka. Pada tahun-tahun terkini, Hong Kong mulai mewakilkan produksi bersama Tiongkok daratan berbahasa Mandarin seperti The Banquet dan Painted Skin untuk mewakili Hong Kong.
Perwakilan
Setiap tahun, masing-masing negara diundang oleh Academy of Motion Picture Arts and Sciences untuk mewakili film terbaiknya pada Penghargaan Akademi untuk Film Berbahasa Asing Terbaik. Komite Penghargaan Film Berbahasa Asing melihat proses dan ikhtisar seluruh film yang diwakilkan. Setelah itu, suara mereka melalui pemungutan suara rahasia menentukan lima nominasi untuk penghargaan tersebut. Di bawah ini adalah daftar film-film yang diwakilkan oleh Republik Rakyat Tiongkok untuk dilihat kembali oleh Akademi untuk penghargaan tersebut sejak pembentukannya.
Pendudukan Indonesia di Provinsi Timor Timur
Penarikan pasukan Indonesia dan pasukan penjaga perdamaian
Sebagian besar pasukan militer INTERFET berasal dari Australia—lebih dari 5.500 tentara pada puncaknya, termasuk infanteri brigade, dengan dukungan lapis baja dan penerbangan—sementara 22 negara lain akhirnya berkontribusi membentuk kekuatan yang pada puncaknya berjumlah lebih dari 11.000 tentara. Amerika Serikat memberikan dukungan logistik dan diplomatik yang penting selama krisis, kapal penjelajah USS Mobile Bay beroperasi di laut lepas, sementara kapal Australia, Kanada, dan Inggris memasuki Dili. Sebuah batalyon infanteri Marinir AS yang terdiri dari 1.000 orang—ditambah baju besi dan artileri organik—juga ditempatkan di lepas pantai di atas USS Belleau Wood untuk menyediakan cadangan strategis jika terjadi oposisi bersenjata yang signifikan.
Tanggapan internasional
Indonesia menggunakan ketakutan akan komunisme untuk mengumpulkan berbagai tingkat dukungan di antara negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat dan Australia, untuk invasi dan pendudukan Timor Timur. Invasi dan penindasan gerakan kemerdekaan Timor Timur menyebabkan kerusakan besar pada reputasi dan kredibilitas internasional Indonesia. Kritik dari negara berkembang merusak upaya pada 1980-an untuk mengamankan kursi Gerakan Non-Blok yang sangat diinginkan Suharto untuk Indonesia dan kecaman terhadap Indonesia berlanjut hingga 1990-an.
Australia
Pada bulan September 1974, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam bertemu dengan Suharto dan menunjukkan bahwa ia akan mendukung Indonesia jika Indonesia mencaplok Timor Timur. Pada 11 November 1975, pemerintahan Whitlam dibubarkan. Ini menempatkan pembatasan pada pemerintahan sementara Fraser. Sampai hasil pemilihan umum 13 Desember diketahui, setiap tindakan memerlukan persetujuan dari partai politik dan gubernur jenderal. Pada tanggal 4 Desember 1975 Australia gagal mencari resolusi PBB untuk menentukan kemerdekaan Timor Timur, dan pemerintah Australia mengevakuasi warga Australia dan warga negara asing lainnya dari Dili. José Ramos Horta tiba di Darwin pada tanggal 5 Desember dengan mengatakan bahwa lembaga bantuan Palang Merah Australia dan Australian Society for Intercountry Aid Timor (ASIAT) telah dilarang masuk ke Timor Timur. Dalam konferensi pers yang sama, Horta mengatakan bahwa pemerintah Fretilin di Timor Timur tidak akan menerima bantuan PBB apapun yang, termasuk bantuan dari Australia.
Setelah memenangkan pemilihan bulan Desember, pemerintah Fraser mengambil pendekatan bahwa perdagangan dengan Asia Tenggara dan hubungan politik dengan Asia Tenggara terlalu penting untuk dipertaruhkan yang dianggap sebagai kerugian besar. Australia abstain dari Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1976 dan 1977, dan pada tahun 1978 menjadi satu-satunya pemerintah yang mengakui Timor Timur secara resmi sebagai provinsi Indonesia.
Pemerintah Australia berturut-turut melihat hubungan baik dan stabilitas di Indonesia (tetangga terbesar Australia) sebagai penyangga keamanan penting di utara Australia, tetapi masalah Timor Timur memperumit kerja sama antara kedua negara. Australia memberikan perlindungan penting bagi para pendukung kemerdekaan Timor Timur seperti José Ramos Horta, yang bermarkas di Australia selama pengasingannya. Perdagangan Australia dengan Indonesia tumbuh melalui tahun 1980-an, dan pemerintah Keating menandatangani pakta keamanan dengan Indonesia pada tahun 1995 dan memberikan prioritas tinggi kepada hubungan dengan Jakarta. Jatuhnya presiden Suharto dan pergeseran kebijakan Australia oleh pemerintahan Howard pada tahun 1998 membantu mempercepat proposal referendum mengenai masalah kemerdekaan Timor Timur. Pada akhir tahun 1998, Perdana Menteri John Howard dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer membuat draf surat kepada Indonesia yang berisi tentang perubahan kebijakan Australia, yang menyarankan agar Timor Lorosa'e diberi kesempatan untuk memilih kemerdekaan dalam waktu satu dekade. Surat itu membuat marah Presiden B. J. Habibie, yang menganggapnya menyiratkan bahwa Indonesia adalah "kekuatan kolonial", dan dia memutuskan untuk mengumumkan referendum cepat. Sebuah referendum yang disponsori oleh PBB diadakan pada tahun 1999 menunjukkan persetujuan yang luar biasa untuk kemerdekaan tetapi diikuti oleh bentrokan kekerasan dan krisis keamanan yang dipicu oleh milisi anti-kemerdekaan. Australia kemudian memimpin Pasukan Internasional untuk Timor Timur yang didukung PBB untuk mengakhiri kekerasan, dan ketertiban dipulihkan. Sementara intervensi pada akhirnya berhasil, hubungan Australia-Indonesia akan memakan waktu beberapa tahun untuk pulih.
Partai Buruh Australia mengubah kebijakan Timor Timur pada tahun 1999 dan mengadopsi kebijakan dukungan untuk kemerdekaan Timor Timur dan menentang kehadiran Indonesia di sana melalui juru bicara Urusan Luar Negeri Laurie Brereton. Kredibilitas Breretons diserang oleh pemerintahan Koalisi Liberal-Nasional dan Menteri Luar Negeri Alexander Downer, dan Perdana Menteri Howard. Mereka dibantu dalam kampanye mereka oleh Kevin Rudd yang saat itu menjadi pendukung Buruh (yang kemudian memimpin Partai Buruh menuju kemenangan dalam pemilihan federal Australia 2007).
Filipina
Karena memiliki hubungan yang kuat dengan Indonesia, Filipina pada awalnya bersikap dingin terhadap masalah ini. Bahkan, tak hanya menolak masuknya José Ramos Horta pada 1997 saat seharusnya memberikan kuliah di Universitas Filipina Diliman, Presiden Fidel V. Ramos pun memasukkannya ke dalam daftar hitam imigrasi.
Namun, dengan dukungan luas dari berbagai negara, Filipina akhirnya mengubah kebijakannya. Setelah Kemerdekaan Timor, Filipina menyumbangkan personel medis dan logistik ke Interfet, bukan pasukan darat. Pada tahun 2000, PBB menunjuk seorang dari Filipina, yaitu Letjen Jaime de los Santos untuk memimpin Interfet PBB penuh.
Berbagi warisan Katolik Roma yang sama, Filipina menjadi sekutu alami dan telah memelihara hubungan baik dengan Timor Timur sejak itu. Itu juga telah menghapus José Ramos Horta dari daftar hitam; ia sering memberikan kuliah di berbagai universitas di Filipina, terutama di Universitas Filipina Diliman, Universitas Politeknik Filipina, Universitas De La Salle dan Universitas Ateneo de Davao.
Portugal
Sehari setelah invasi, Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan Indonesia dan terus mendukung resolusi PBB yang mengutuk invasi tersebut. Namun, pada akhir 1970-an dan awal 1980-an, pemerintah Portugis tampak enggan mendorong isu tersebut; Pakar Amerika Indonesia, Benedict Anderson memperkirakan bahwa hal ini berasal dari ketidakpastian pada saat penerapannya ke Komunitas Eropa. Kritik Portugal meningkat tajam sejak pertengahan 1980-an, dan karena tekanan publik, negara itu menjadi salah satu juru kampanye terkemuka di forum internasional untuk penentuan nasib sendiri Timor Timur. Sepanjang tahun 1990-an, Portugal mengambil bagian dalam mediasi yang ditengahi PBB dengan Indonesia.
Amerika Serikat
Pada tahun 1975, Amerika Serikat sedang menyelesaikan kemundurannya dari Vietnam. Indonesia yang sangat anti-komunis dianggap oleh Amerika Serikat sebagai penyeimbang yang penting, dan hubungan persahabatan dengan pemerintah Indonesia dianggap lebih penting daripada proses dekolonisasi di Timor Timur. Amerika Serikat juga ingin mempertahankan aksesnya ke selat perairan dalam yang melintasi Indonesia untuk jalur bawah laut yang tidak terdeteksi antara Samudra Hindia dan Pasifik.
Sehari sebelum invasi, presiden AS Gerald R. Ford dan menteri luar negeri AS Henry A. Kissinger bertemu dengan presiden Indonesia Suharto dan dilaporkan memberikan persetujuan mereka untuk invasi tersebut. Menanggapi Suharto yang mengatakan "Kami ingin pengertian Anda jika dianggap perlu untuk mengambil tindakan cepat atau drastis [di Timor Timur]." Ford menjawab, "Kami akan memahami dan tidak akan menekan Anda tentang masalah ini. Kami memahami masalah dan niat yang Anda miliki." Kissinger juga setuju, meskipun dia memiliki kekhawatiran bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam invasi akan diekspos ke pengawasan publik, memberitahukan keinginan mereka untuk "mempengaruhi reaksi di Amerika" sehingga "akan ada lebih sedikit kemungkinan orang berbicara di cara yang tidak sah." AS juga berharap invasi akan berlangsung cepat dan tidak melibatkan perlawanan yang berkepanjangan. "Yang penting apa pun yang Anda lakukan berhasil dengan cepat," kata Kissinger kepada Suharto.
AS memasok senjata ke Indonesia selama invasi dan pendudukan berikutnya. Seminggu setelah invasi ke Timor Timur Dewan Keamanan Nasional menyiapkan analisis yang menemukan penggunaan peralatan militer yang dipasok AS secara luas. Meskipun pemerintah AS mengatakan mereka akan menunda penjualan senjata baru dari Desember 1975 hingga Juni 1976 sambil menunggu tinjauan oleh Departemen Luar Negeri untuk menentukan apakah Indonesia telah melanggar perjanjian bilateral yang menetapkan bahwa Indonesia hanya dapat menggunakan senjata yang dipasok AS untuk tujuan pertahanan, bantuan militer terus mengalir, dan Kissinger menghukum anggota staf Departemen Luar Negerinya karena menyarankan agar penjualan senjata dihentikan. Kissinger khawatir tentang reaksi terhadap kebijakannya dari publik AS, termasuk saat Kongres, menyesalkan bahwa "Segala sesuatu di atas kertas akan digunakan untuk melawan saya". Antara tahun 1975 dan 1980, ketika kekerasan di Timor Timur mencapai klimaksnya, Amerika Serikat memberikan sekitar $340 juta persenjataan kepada pemerintah Indonesia. Bantuan militer dan penjualan senjata AS ke Indonesia meningkat dari tahun 1974 dan berlanjut hingga tahun-tahun Bush dan Clinton sampai dihentikan pada tahun 1999. Persediaan senjata AS ke Indonesia antara tahun 1975 dan 1995 berjumlah sekitar $1,1 miliar. Pemerintahan Clinton, di bawah program JCET Pentagon, melatih pasukan khusus Kopassus Indonesia dalam perang gerilya perkotaan, pengawasan, kontra-intelijen, taktik penembak jitu dan 'operasi psikologis'.
Komisi PBB untuk Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) menyatakan dalam bab "Tanggung Jawab" dari laporan akhirnya bahwa "dukungan politik dan militer AS sangat penting bagi invasi dan pendudukan Indonesia" di Timor Lorosa'e antara tahun 1975 dan 1999. Laporan (hal. 92) juga menyatakan bahwa "Persenjataan yang dipasok AS sangat penting bagi kapasitas Indonesia untuk mengintensifkan operasi militer dari tahun 1977 dalam kampanye besar-besaran untuk menghancurkan Perlawanan di mana pesawat yang dipasok oleh Amerika Serikat memainkan peran yang penting."
Fretilin telah mengklaim bahwa tingkat dukungan AS untuk upaya pemerintah Indonesia di Timor Timur mungkin telah melampaui dukungan diplomatik dan bantuan material. Sebuah laporan UPI dari Sydney tertanggal 19 Juni 1978, mengutip siaran pers Fretilin, yang menyatakan: "Penasihat militer Amerika dan tentara bayaran bertempur bersama tentara Indonesia melawan FRETILIN dalam dua pertempuran ... Sementara itu, pilot Amerika menerbangkan pesawat OV-10 Bronco untuk Angkatan Udara Indonesia dalam serangan bom terhadap daerah-daerah yang dibebaskan di bawah kendali FRETILIN."
Amerika Serikat abstain dari sebagian besar resolusi PBB yang mengecam invasi Indonesia. Daniel Patrick Moynihan, Duta Besar AS untuk PBB pada saat itu, kemudian menulis dalam memoarnya: "Departemen Luar Negeri menginginkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa terbukti sama sekali tidak efektif dalam tindakan apa pun yang diambilnya. Tugas ini diberikan kepada saya, dan saya melaksanakannya tanpa keberhasilan yang berarti."
Negara-negara lain
Britania Raya, Kanada, Jepang, dan negara-negara lain mendukung Indonesia selama pendudukan Timor Timur. Britania Raya abstain dari semua resolusi Majelis Umum PBB yang berkaitan dengan Timor Timur dan menjual senjata selama pendudukan. Pada tahun 1978 Indonesia membeli delapan pesawat jet BAE Hawk, yang digunakan selama kampanye "pengepungan dan pemusnahan". Britania Raya menjual lusinan jet tambahan ke Indonesia pada 1990-an. Kanada abstain dari resolusi Majelis Umum awal tentang Timor Timur. Pemerintah Kanada secara teratur menjual senjata ke Indonesia selama pendudukan, dan pada 1990-an menyetujui lebih dari CDN$400 juta ekspor untuk suku cadang senjata. Jepang memberikan suara menentang terhadap kedelapan resolusi Majelis Umum mengenai Timor Timur.
Pemerintah India juga mendukung Indonesia, menyamakan pendudukan itu dengan perebutan Goa oleh mereka sendiri pada tahun 1961. Beberapa analis mengatakan bahwa tindakan Indonesia yang tertunda juga mencegah pemindahan Timor Timur secara damai ke sana, mirip dengan bagaimana Prancis memindahkan Pondicherry ke India pada tahun 1962.
Jumlah kematian
Perkiraan yang tepat dari jumlah korban tewas sulit ditentukan. Laporan Komisi Pengakuan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR) tahun 2005 melaporkan perkiraan jumlah minimum kematian terkait konflik 102.800 (±12.000). Dari jumlah tersebut, laporan tersebut mengatakan bahwa sekitar 18.600 (±1.000) terbunuh atau hilang dan bahwa sekitar 84.000 (±11.000) meninggal karena kelaparan atau sakit melebihi apa yang diharapkan karena kematian masa damai. Angka-angka ini mewakili perkiraan konservatif minimum yang menurut CAVR adalah temuan utamanya yang berbasis ilmiah. Laporan tersebut tidak memberikan batas atas. Namun, CAVR berspekulasi bahwa jumlah kematian akibat kelaparan dan penyakit yang berhubungan dengan konflik bisa mencapai 183.000. Komisi kebenaran menganggap pasukan Indonesia bertanggung jawab atas sekitar 70% pembunuhan dengan kekerasan.
Peneliti Ben Kiernan mengatakan bahwa "jumlah 150.000 kematian kemungkinan mendekati kebenaran," meskipun seseorang dapat membuat perkiraan 200.000 kematian atau lebih tinggi. Center for Defense Information juga memperkirakan total kematian mendekati 150.000 jiwa. Sebuah perkiraan gereja Katolik tahun 1974 tentang populasi Timor Timur adalah 688.711 jiwa; pada tahun 1982 gereja melaporkan hanya 425.000 jiwa. Hal ini menyebabkan sekitar 200.000 jiwa tewas selama pendudukan, yang dilaporkan secara luas di seluruh dunia. Sumber lain seperti Amnesty International dan Human Rights Watch juga mendukung perkiraan bahwa lebih dari 200.000 jiwa terbunuh.
Menurut spesialis Gabriel Defert berdasarkan data statistik yang tersedia dari otoritas Portugis dan Indonesia, dan dari Gereja Katolik, antara Desember 1975 hingga Desember 1981, sekitar 308.000 orang Timor kehilangan nyawa mereka; ini merupakan sekitar 44% dari populasi sebelum invasi. Demikian pula, Profesor George Aditjondro menyimpulkan dari studinya tentang data Angkatan Darat Indonesia bahwa sebenarnya 300.000 orang Timor telah terbunuh pada tahun-tahun awal pendudukan.
Robert Cribb dari Universitas Nasional Australia berpendapat bahwa jumlah korban dibesar-besarkan secara signifikan. Dia berpendapat bahwa sensus 1980 yang menghitung 555.350 orang Timor, meskipun "sumber yang paling dapat diandalkan dari semuanya", mungkin merupakan perkiraan minimum daripada perkiraan maksimum untuk total populasi. "Perlu diingat bahwa ratusan ribu orang Timor Timur menghilang selama kekerasan September 1999, hanya untuk muncul kembali kemudian," tulisnya. Sensus tahun 1980 menjadi lebih tidak mungkin dalam menghadapi sensus 1987 yang menghitung 657.411 orang Timor – ini akan membutuhkan tingkat pertumbuhan 2,5% per tahun, hampir identik dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi di Timor Timur dari tahun 1970 hingga 1975, dan sangat tidak mungkin dapat terjadi mengingat kondisi pendudukan yang brutal, termasuk upaya Indonesia untuk mencegah reproduksi. Memperhatikan kurangnya catatan pribadi tentang kekejaman atau trauma tentara Indonesia, ia lebih lanjut menambahkan bahwa Timor Timur "tidak tampak—berdasarkan laporan berita dan laporan akademis—sebagai masyarakat yang trauma dengan kematian massal...sampai pembantaian Dili tahun 1991...menunjukkan suatu masyarakat yang mempertahankan semangat dan kemarahannya dengan cara yang mungkin tidak akan mungkin terjadi jika diperlakukan seperti Kamboja saat dikuasai oleh Pol Pot." Bahkan strategi militer Indonesia didasarkan pada memenangkan "hati dan pikiran" penduduk, fakta yang tidak mendukung tuduhan pembunuhan massal.
Kiernan, mulai dari populasi dasar 700.000 orang Timor pada tahun 1975 (berdasarkan sensus Gereja Katolik 1974), menghitung perkiraan populasi tahun 1980 sebanyak 735.000 orang Timor (dengan asumsi tingkat pertumbuhan hanya 1% per tahun sebagai akibat pendudukan). Menerima hitungan 1980 yang Cribb anggap setidaknya 10% (55.000) terlalu rendah, Kiernan menyimpulkan bahwa sebanyak 180.000 orang mungkin tewas dalam perang. Cribb berpendapat bahwa tingkat pertumbuhan 3% yang diperkirakan oleh sensus 1974 terlalu tinggi, mengutip fakta bahwa gereja sebelumnya telah mendalilkan tingkat pertumbuhan 1,8%, yang akan menghasilkan angka yang sejalan dengan perkiraan populasi Portugis sebanyak 635.000 orang untuk tahun 1974.
Bagaimanapun, Kiernan menanggapi dengan menegaskan bahwa masuknya pekerja migran selama pendudukan dan peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk yang khas dari krisis kematian membenarkan menerima sensus 1980 sebagai sah meskipun perkiraan 1987 dan bahwa sensus gereja 1974—meskipun hanya "kemungkinan maksimum"—tidak dapat diabaikan karena kurangnya akses gereja ke masyarakat yang mungkin telah mengakibatkan jumlah yang kurang. Dia menyimpulkan bahwa setidaknya 116.000 kombatan dan warga sipil dibunuh oleh semua pihak atau meninggal secara "tidak wajar" dari tahun 1975–80 (jika benar, ini akan menghasilkan hasil bahwa sekitar 15% penduduk sipil Timor Timur terbunuh dari tahun 1975–80). F. Hiorth secara terpisah memperkirakan bahwa 13% (95.000 dari perkiraan 730.000 bila memperhitungkan pengurangan tingkat kelahiran) dari jumlah penduduk sipil meninggal selama periode ini. Kiernan percaya bahwa defisit tersebut kemungkinan besar berjumlah sekitar 145.000 bila dihitung untuk pengurangan angka kelahiran, atau 20% dari populasi Timor Timur. Nilai tengah dari laporan PBB adalah 146.000 kematian; R.J. Rummel, seorang analis pembunuhan politik, memperkirakan jumlah kematian sebanyak 150.000 jiwa.
Banyak pengamat menyebut aksi militer Indonesia di Timor Timur sebagai sebuah contoh genosida. Oxford mengadakan konsensus akademis yang menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah genosida dan universitas Yale mengajarkannya sebagai bagian dari program "Studi Genosida" mereka. Dalam studi tentang arti hukum dan penerapan kata tersebut pada pendudukan Timor Timur, sarjana hukum Ben Saul menyimpulkan bahwa karena tidak ada kelompok yang diakui menurut hukum internasional yang menjadi sasaran otoritas Indonesia, tuduhan genosida tidak dapat diterapkan. Namun, ia juga mencatat: "Konflik di Timor Timur paling tepat dikualifikasikan sebagai genosida terhadap 'kelompok politik', atau sebagai alternatif sebagai 'genosida budaya', namun tidak satu pun dari konsep ini yang secara eksplisit diakui dalam hukum internasional." Pendudukan ini telah dibandingkan dengan pembunuhan Khmer Merah, perang Yugoslavia, dan genosida Rwanda.
Jumlah akurat korban Indonesia didokumentasikan dengan baik. Nama lengkap sekitar 2.300 tentara Indonesia dan milisi pro Indonesia yang gugur dalam aksi maupun karena sakit dan kecelakaan selama masa pendudukan diukir di Monumen Seroja yang terletak di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.