cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Imperium Britania
Amerika, Afrika dan perdagangan budak
Dua tahun kemudian, Royal African Company ditugaskan oleh Raja Charles II untuk memonopoli pemasokan budak dari koloni Inggris di Karibia. Sejak awal, perbudakan sudah menjadi dasar dari Imperium Britania di Hindia Barat. Sampai adanya kebijakan penghapusan perdagangan budak pada tahun 1807, Inggris bertanggung jawab atas perpindahan sekitar 3,5 juta budak Afrika ke Amerika. Sepertiga dari keseluruhan budak tersebut diangkut melintasi Samudera Atlantik. Untuk memfasilitasi perdagangan ini, benteng dan pos-pos pengawasan didirikan di pantai Afrika Barat seperti Pulau James, Accra dan Pulau Bunce. Di Karibia, persentase penduduk keturunan Afrika meningkat dari 25 persen pada tahun 1650 menjadi sekitar 80 persen pada tahun 1780. Sedangkan di Tiga Belas Koloni meningkat dari 10 persen menjadi 40 persen pada periode yang sama (sebagian besar di koloni-koloni selatan). Perdagangan budak telah menghasilkan keuntungan yang besar bagi Inggris dan menjadi andalan perekonomian bagi kota-kota di Inggris seperti Bristol dan Liverpool; yang kemudian membentuk suatu jalur perdagangan segitiga dengan Afrika dan Amerika. Kondisi kapal yang tidak higienis dalam proses pengangkutan budak serta pekerjaan yang keras dan jam kerja yang panjang mengakibatkan tingkat kematian budak sangat tinggi, rata-rata satu dari tujuh budak meninggal selama pengangkutan maupun selama bekerja.
Pada tahun 1695, Parlemen Skotlandia memberikan mandat kepada Company of Scotland untuk mengkolonisasi Tanah Genting Panama. Tetapi proses kolonisasi ini tidak berhasil. Penjelajah Skotlandia dikepung oleh kolonis Spanyol di Granada dan terserang wabah malaria. Akibatnya, koloni ini ditinggalkan dua tahun kemudian. Kegagalan Skotlandia dalam pengkolonisasian Tanah Genting Panama ini (yang dikenal dengan sebutan Bencana Darien) menyebabkan keruntuhan perekonomian Skotlandia sekaligus mengakhiri harapan Skotlandia untuk membentuk imperium seberang lautan sendiri. Peristiwa ini juga memiliki konsekuensi politik yang besar, membuat Pemerintah Inggris dan Pemerintah Skotlandia berunding mengenai penyatuan kedua negara. Hal ini terjadi pada tahun 1707 dengan disahkannya Undang-Undang Penyatuan pembentukan Kerajaan Britania Raya.
Persaingan dengan Belanda di Asia
Pada akhir abad ke-16, Inggris dan Belanda mulai menentang monopoli Portugis terhadap perdagangan di Asia dengan bekerjasama membentuk kongsi dagang gabungan antara East India Company (EIC) milik Inggris dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) milik Belanda pada tahun 1602. Tujuan utama dari kongsi-kongsi dagang tersebut adalah untuk menguasai pasar perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan, terutama di kawasan Kepulauan Hindia Timur serta wilayah sentral jaringan perdagangan di Asia; India. Pada akhirnya, Inggris dan Belanda justru saling bersaing memperebutkan supremasi perdagangan di Asia dari Portugis. Meskipun Inggris pada akhirnya bisa mengimbangi posisi Belanda sebagai kekuatan kolonial, dalam waktu singkat sistem keuangan Belanda melesat lebih maju dibandingkan dengan Inggris. Serangkaian peperangan antara Belanda dengan Inggris pada abad ke-17 turut memperpanas persaingan mereka di Asia. Permusuhan antara kedua negara ini baru berhenti setelah meletusnya Revolusi Agung pada tahun 1688, yaitu saat William III dari Oranye naik tahta menjadi raja Inggris dan mengesahkan kesepakatan damai antara Inggris dan Belanda. Kesepakatan itu menyatakan kalau Belanda berhak menguasai perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur, sedangkan Inggris mendapatkan industri tekstil di India. Meskipun demikian, industri tekstil perlahan-lahan mulai menyalip perdagangan rempah-rempah Belanda dalam hal keuntungan dan penjualan. Kemudian, pada tahun 1720, kejayaan ekonomi Belanda berhasil disusul oleh Britania.
Persaingan dengan Prancis
Perdamaian antara Inggris dan Belanda pada tahun 1688 menandakan bahwa kedua negara tersebut akan memasuki Perang Sembilan Tahun sebagai sekutu. Namun, perang tersebut membuat Belanda harus mencurahkan sebagian besar anggaran militernya untuk kepentingan perang, hal ini pada akhirnya membuat kekuasaan kolonial Inggris lebih kuat dari Belanda. Pada abad ke-18, Inggris (kemudian menjadi Britania Raya setelah bersatu dengan Skotlandia pada tahun 1707) berjaya sebagai kekuatan kolonial paling dominan di dunia, dan hanya Prancis yang menjadi saingan utamanya di ranah imperialisme.
Perang Tujuh Tahun yang meletus pada tahun 1756 menjadi perang pertama yang berlangsung dalam skala global. Perang ini berlangsung di Eropa, India, Amerika Utara, Karibia, Filipina dan pesisir Afrika. Penandatanganan Perjanjian Paris 1763 yang menandai berakhirnya perang ini memiliki konsekuensi penting terhadap masa depan Imperium Britania. Di Amerika Utara, kejayaan Prancis berakhir seiring dengan diserahkannya Dataran Rupert (Kanada) kepada Britania. Prancis juga harus merelakan Prancis Baru jatuh ke tangan Britania (meninggalkan sebagian besar penduduk berbahasa Prancis yang berada di bawah kendali Britania). Sedangkan Spanyol menyerahkan Florida dan Louisiana ke tangan Britania. Di India, setelah Perang Carnatic, Prancis memang masih menguasai India-Prancis, tetapi dengan adanya pembatasan militer dan kewajiban untuk mendukung wilayah-wilayah koloni Britania, harapan Prancis untuk menguasai India pun berakhir. Kemenangan Britania atas Prancis dalam Perang Tujuh Tahun menjadikannya sebagai kekuatan maritim paling kuat di dunia pada saat itu.
Penguasaan India
Selama abad pertama pengoperasiannnya, British East India Company (EIC) cuma terfokus pada perdagangan di India, sama sekali tidak terpikir untuk menantang Kesultanan Mughal, yang memberi izin berdagang pada tahun 1617 karena posisi serta kekuasaannya di India lebih kuat dari Inggris. Namun hal ini berubah pada abad ke-18. Ketika Kesultanan Mughal membatasi hak-hak EIC, Britania dengan EIC berjuang menjatuhkan Kesultanan Mughal—yang dibantu oleh Prancis—dalam Perang Carnatic pada periode 1740-an dan 1750-an. Dalam Pertempuran Plassey 1757, Britania yang dipimpin oleh Robert Clive berhasil menaklukkan Mughal beserta sekutu Prancisnya. Kemenangan ini menjadikan Britania sebagai penguasa serta kekuatan militer dan politik terbesar di India. Selama dekade berikutnya, Britania secara bertahap sukses memperluas wilayah teritori yang berada di bawah kekuasaannya di India, baik dengan menguasainya secara langsung ataupun melalui penguasa lokal yang berada di bawah ancaman kekuatan tentara Britania di India. Kemaharajaan Britania (sebutan untuk India Britania) akhirnya tumbuh menjadi harta yang paling berharga bagi Imperium Britania, dijuluki "permata dalam mahkota", mencakup wilayah yang lebih besar dari Kekaisaran Romawi, India menjadi koloni yang paling penting bagi kekuatan Britania, sekaligus membantu mendefinisikan statusnya sebagai imperium terbesar di dunia.
Lepasnya Tiga Belas Koloni
Selama periode 1760-an dan 1770-an, hubungan antara Tiga Belas Koloni dan Britania menjadi semakin tegang, terutama karena Undang-Undang Stempel 1765 yang dikeluarkan oleh Parlemen Britania yang tidak konstitusional. ParlemenBritania menegaskan bahwa mereka punya hak untuk memberlakukan pajak pada para kolonis. Kolonis mengklaim bahwa karena mereka penduduk Britania, perpajakan tanpa perwakilan rakyat dianggap ilegal. Kolonis di Tiga Belas Koloni membentuk Kongres Kontinental yang bersatu dan pemerintahan bayangan di setiap koloni serta menyerukan istilah "tolak pajak tanpa perwakilan rakyat". Pemboikotan kolonis terhadap teh Inggris yang terkena pajak mendorong terjadinya peristiwa Pesta Teh Boston pada tahun 1773. Perselisihan demi perselisihan pada akhirnya mengakibatkan terjadinya Revolusi Amerika dan pecahnya Perang Revolusi pada tahun 1775. Tahun berikutnya, koloni menyatakan kemerdekaan atas Britania dan dengan bantuan dari Prancis, Tiga Belas Koloni akhirnya berhasil memenangkan perang pada tahun 1783 dan kemudian mendirikan Amerika Serikat.
Lepasnya koloni-koloni Britania yang paling padat penduduknya di Amerika Utara oleh para sejarawan didefinisikan sebagai masa peralihan dari "Imperium Britania pertama" ke "Imperium Britania kedua". Sejak itu, Britania mengalihkan perhatiannya pada koloni-koloninya yang tersebar di Asia, Pasifik dan Afrika. Tahun 1776, Adam Smith lewat bukunya yang berjudul The Wealth of Nations menyatakan kritik terhadap merkantilisme. Menurut Smith, ekonomi pasar merupakan sumber utama kemajuan, kerja sama, dan kesejahteraan, sementara campur tangan politik dan peraturan pemerintah merupakan hal yang tidak ekonomis, kemunduran, dan dapat menyebabkan konflik. Pertumbuhan perdagangan antara Amerika Serikat sebagai negara yang baru merdeka dengan Britania Raya sebagai negara tua sejak tahun 1783 membuktikan teori Smith bahwa kontrol politik tidak diperlukan untuk keberhasilan ekonomi. Ketegangan antara kedua negara ini meningkat selama berlangsungnya Perang Napoleon. Britania berusaha untuk memutuskan hubungan dagang antara Amerika Serikat dengan Prancis. Pada tahun 1812, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Britania, dan kedua negara tersebut saling menyerbu. Namun, konflik lebih lanjut di antara kedua negara itu berhasil dicegah dengan disahkannya Traktat Ghent pada tahun 1815.
Serangkaian peristiwa yang terjadi di Amerika Serikat turut mempengaruhi kebijakan Britania di Kanada. Sekitar 40.000 hingga 100.000 Loyalis yang telah kalah bermigrasi ke Kanada setelah deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kurang lebih 14.000 Loyalis menetap di sepanjang sungai Saint John dan Saint Croix (sekarang bagian dari Nova Scotia). Tetapi mereka menganggap kalau lokasinya terlalu jauh dari pusat pemerintahan provinsi di Halifax. Oleh sebab itu, Britania kemudian memekarkan New Brunswick menjadi satu koloni terpisah pada tahun 1784. Undang-Undang Konstitusi 1791 disahkan untuk membagi Kanada jadi dua bagian, yaitu Provinsi Kanada Hulu (untuk penduduk berbahasa Inggris) dan Kanada Hilir (untuk penduduk berbahasa Prancis) dengan tujuan meredakan ketegangan antara komunitas Prancis dan komunitas Inggris di Kanada. Sistem pemerintahan yang diterapkan di Kanada harus berpedoman pada Britania Raya untuk menegaskan kewenangan imperialisnya dan segala jenis kontrol pemerintahan yang dianggap sebagai penyebab Revolusi Amerika tidak diijinkan.
Penjelajahan Pasifik
Sejak tahun 1718, pembuangan orang-orang Britania ke koloni-koloni di Amerika Utara telah menjadi suatu bentuk hukuman bagi berbagai tindak pidana di Britania. Ribuan orang buangan diangkut setiap tahunnya melewati Atlantik. Tetapi setelah lepasnya Tiga Belas Koloni pada tahun 1783, Britania dipaksa untuk mencari lokasi alternatif sebagai tempat pembuangan baru bagi orang-orang tahanan. Kemudian, Britania berpaling ke daratan di selatan yang baru ditemukan bernama Australia. Pantai barat Australia sebenarnya telah ditemukan oleh seorang penjelajah Belanda bernama Willem Janszoon pada tahun 1606 yang kemudian dinamakannya Belanda Baru, tetapi tidak ada usaha lebih lanjut untuk membangun koloni di sana sampai pada tahun 1770, James Cook menemukan pantai timur Australia dalam perjalanannya menuju Samudera Pasifik Selatan. Cook mengklaim benua tersebut atas nama Britania dan menamakannya New South Wales. Pada tahun 1778, Joseph Banks, seorang ahli botani yang ikut serta dalam pelayaran bersama Cook memberi saran kepada Pemerintah Britania supaya Australia dijadikan sebagai koloni tahanan yang baru. Selanjutnya, pada tahun 1787, pengiriman perdana para tahanan dari Britania dilakukan dan sampai di New South Wales pada tahun 1788. Britania terus mengirim para tahanan ke New South Wales hingga tahun 1840. Seiring perkembangannya, koloni Australia akhirnya menjadi koloni yang sangat menguntungkan, terutama karena produksi wol dan tambang emasnya, yang turut didukung oleh adanya "demam emas" yang sedang berlangsung di koloni-koloni Victoria. Hal ini menjadikan Melbourne sebagai kota terkaya di dunia pada saat itu, sekaligus kota terbesar kedua (setelah London) dalam Imperium Britania.
Dalam perjalanannya, Cook juga mengunjungi Selandia Baru, yang ditemukan pertama kali pada tahun 1642 oleh penjelajah Belanda bernama Abel Tasman. Cook kemudian mengklaim pulau-pulau di Utara dan di Selatan atas nama Kerajaan Britania Raya pada tahun 1769 dan 1770. Awalnya, interaksi antara Suku Māori; penduduk asli Selandia Baru dengan orang-orang Eropa terbatas hanya pada transaksi perdagangan.Tetapi, permukiman bagi orang-orang Eropa makin diperluas selama dekade awal abad ke-19 dan pos-pos perdagangan banyak didirikan, terutama di Pulau Utara. Pada tahun 1839, perusahaan Britania bernama New Zealand Company menyatakan rencananya untuk membeli lahan yang luas dan mendirikan koloni di Selandia Baru. Pada tanggal 6 Februari 1840, William Hobson dan sekitar 40 orang tokoh adat Māori menandatangani Perjanjian Waitangi. Perjanjian ini dianggap sebagai dokumen awal pendirian negara Selandia Baru, namun penafsiran terhadap teks perjanjian versi Britania dan versi Māori amat berbeda, sehingga tidak ada kesepakatan pada masalah yang telah disetujui dan terus menerus menjadi sumber sengketa hingga saat ini.
Pendudukan Hindia Belanda
Pada tahun 1811, tentara Britania melancarkan serangan terhadap daerah-daerah yang diduduki oleh Belanda, termasuk Hindia Timur atau yang lebih dikenal dengan Hindia Belanda (sekarang Indonesia). Pasukan Britania tidak mengalami kesulitan menghadapi pasukan Belanda. Selain itu, pasukan Belanda juga mendapat serangan dari pasukan raja-raja di Jawa. Serangan itu menyebabkan Belanda akhirnya menyerah kepada Britania. Oleh sebab itu, sejak tahun 1811 Hindia Timur menjadi jajahan Britania Raya dengan kongsi dagang EIC nya yang dipimpin oleh Gubernur-Jenderal Lord Minto. Lord Minto kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai pemegang kekuasaan atas Pulau Jawa dengan pangkat Wakil Gubernur Jenderal.
Peristiwa yang terjadi di Eropa selanjutnya turut memengaruhi kekuasaan Britania di Hindia Timur. Napoleon berhasil dikalahkan dalam Pertempuran Leipzig. Sebagai dampak dari kekalahan Napoleon, pada tahun 1814 Britania harus mengembalikan semua daerah kekuasaan Belanda yang pernah dikuasainya melalui Perjanjian London. Raffles tidak setuju atas keputusan-keputusan itu. Ia meletakkan jabatannya dan kemudian digantikan oleh Wakil Gubernur Jenderal John Fendall. Pada tahun 1816, Fendall menyerahkan Hindia Timur kembali kepada Belanda.
Penghapusan sistem perbudakan
Di bawah tekanan yang meningkat dari gerakan abolisionisme, Pemerintah Britania Raya mengesahkan Undang-Undang Perdagangan Budak 1807 yang menghapuskan perdagangan budak di Imperium Britania. Pada tahun 1808, Sierra Leone ditetapkan sebagai koloni Britania pertama yang secara resmi membebaskan semua budak. Undang-Undang Penghapusan Perbudakan disahkan pada tahun 1833, dan pada 1 Agustus 1834, sistem perbudakan secara resmi dihapuskan di segenap koloni Britania di seluruh dunia (kecuali St. Helena, Sri Lanka, dan koloni yang dikelola oleh EIC, meskipun pada akhirnya pengecualian ini dicabut). Menurut Undang-Undang Penghapusan Perbudakan, para budak diberi kebebasan dan emansipasi penuh setelah "magang" selama 4 sampai 6 tahun.
Era keemasan Imperium Britania (1815–1914)
Periode antara tahun 1815 sampai 1914 disebut oleh beberapa sejarawan sebagai "era keemasan Imperium Britania", ketika lebih dari 10.000.000 mil persegi (26.000.000 km2) luas wilayah dan sekitar 400 juta penduduk menjadi bagian dari Imperium Britania. Kekalahan Napoleon pada tahun 1815 membuat Britania tidak memiliki saingan yang berarti, kecuali Rusia di Asia Tengah. Menjadi yang tak terkalahkan di lautan, Britania kemudian menobatkan dirinya sebagai polisi dunia, yang selanjutnya dikenal sebagai Pax Britannica. Bersamaan dengan hak kontrol tidak resmi yang dimilikinya, posisi Britania yang dominan dalam perdagangan dunia berarti bahwa secara efektif Britania bisa mengendalikan perekonomian dari banyak negara, seperti Tiongkok, Argentina, dan Siam (Thailand). Kondisi ini oleh para sejarawan disebut sebagai "imperium informal".
Era keemasan Imperium Britania didukung oleh berbagai penemuan teknologi selama masa Revolusi Industri seperti kapal uap dan telegraf. Berbagai teknologi baru yang diciptakan pada paruh kedua abad ke-19 memungkinkan Britania untuk mengontrol dan mempertahankan kejayaan imperiumnya. Pada tahun 1902, koloni-koloni di Imperium Britania bisa saling terhubung berkat adanya penemuan jaringan kabel telegraf yang bernama "All Red Line".
East India Company di Asia
East India Company (EIC) atau Perusahaan Hindia Timur secara tidak langsung telah ikut berperan serta dalam mendukung kejayaan Imperium Britania di Asia. Tentara EIC pertama kali bergabung dengan Angkatan Laut Britania saat terjadinya Perang Tujuh Tahun, dan kemudian terus bekerja sama dalam berbagai pertempuran di luar India, di antaranya: pengusiran Napoleon dari Mesir (1799), pengambilalihan Jawa dari Belanda (1811), akuisisi Singapura (1819) dan Malaka (1824) serta pendudukan Birma (1826).
Berawal dari basis di India, sejak tahun 1730 EIC lambat laun mulai melebarkan jalur perdagangannya dengan merambah perdagangan opium (candu) dengan Tiongkok. Perdagangan ini sangat menguntungkan namun ilegal karena dilarang oleh Dinasti Qing sejak tahun 1729. Perdagangan opium ini membantu mengembalikan ketidakseimbangan perdagangan Britania akibat impor teh yang tidak menghasilkan keuntungan di Tiongkok. Pada tahun 1839, sekitar 20.000 peti candu Britania disita oleh Pemerintah Tiongkok, yang memicu meletusnya Perang Candu Pertama. Tiongkok kalah dalam perang ini, kemudian berdasarkan hasil Perjanjian Nanjing, Hong Kong diserahkan kepada Britania.
Pada tahun 1857, di India terjadi Pemberontakan Sepoy yang dilakukan oleh prajurit-prajurit India (sepoy) yang berada di bawah kekuasaan EIC. Pemberontakan ini berkembang dan meluas menjadi pemberontakan penduduk di dataran Gangga hulu dan India Tengah dan berakhir dengan pembubaran EIC serta kekuasaan di India dijalankan secara langsung oleh Kerajaan Britania Raya. Pemberontakan ini memakan waktu enam bulan sebelum berhasil ditumpas dan memakan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak. Setelah pemberontakan usai, Monarki Britania memegang kendali langsung atas India, membawa India memasuki periode yang dikenal sebagai Kemaharajaan Britania (British Raj) dengan seorang gubernur jenderal ditunjuk oleh Pemerintah Britania untuk membawahi India dan Ratu Victoria dinobatkan sebagai Maharani India. EIC dibubarkan pada tahun berikutnya.
India mengalami serangkaian kegagalan panen serius pada akhir abad ke-19, menyebabkan bencana kelaparan yang meluas ke seantero negeri dan diperkirakan lebih dari 15 juta orang meninggal akibat kelaparan. EIC telah gagal mengimplementasikan kebijakan dan kontrol yang terkoordinasi untuk menangani kelaparan selama periode kekuasaannya. Hal ini berusaha diubah selama masa Kemaharajaan Britania, sebuah komisi khusus dibentuk untuk mengatasi dan menerapkan kebijakan baru dalam pengentasan kelaparan, yang memakan waktu hingga awal 1900-an supaya bisa menghasilkan efek.
Dari Cape ke Kairo
Pada tahun 1869, Terusan Suez yang menghubungkan Laut Tengah dengan Samudra Hindia dibuka oleh Napoleon III. Pembukaan terusan ini pada awalnya ditentang oleh Britania, tetapi begitu mengetahui nilai strategis terusan ini, Britania langsung berhasrat untuk menguasainya. Pada tahun 1875, Pemerintah Konservatif Benjamin Disraeli membeli 44 persen—sekitar £4 juta (£ pada tahun 2023)—saham penguasa Mesir; Ismail Pasha dalam kepemilikan Terusan Suez. Meskipun pembelian ini tidak memberikan kontrol langsung atas Terusan Suez, Britania secara tidak langsung telah menanamkan pengaruhnya di Mesir. Dengan adanya kontrol dari Prancis dan Britania terhadap keuangan Mesir, Mesir pun akhirnya diduduki penuh oleh Britania Raya pada tahun 1882. Prancis, yang merupakan pemegang saham mayoritas atas Terusan Suez, berupaya untuk melemahkan posisi Britania, tetapi kedua negara tersebut pada akhirnya berhasil mencapai suatu persetujuan dengan disahkannya Konvensi Konstantinopel pada tahun 1888 yang memutuskan bahwa Terusan Suez adalah wilayah netral.
Ketika aktivitas Prancis, Belgia dan Portugis di bagian hulu Sungai Kongo sudah mengancam kedudukan Britania di Afrika, Konferensi Berlin diadakan pada tahun 1884 dan 1885 dengan tujuan untuk mengatur persaingan antar bangsa-bangsa Eropa di Afrika, yang selanjutnya dikenal sebagai “Perebutan Afrika” (dalam artian pendudukan efektif agar mendapat pengakuan internasional atas klaim teritorial). Perebutan ini berlanjut hingga tahun 1890-an, yang menyebabkan Britania mempertimbangkan kembali keputusannya untuk menarik diri dari Sudan pada tahun 1885. Sekompi pasukan gabungan tentara Britania dan Mesir berhasil mengalahkan Tentara Mahdi pada tahun 1886 dan mencegah usaha Prancis untuk menduduki Fashoda pada tahun 1898. Setelah itu, Sudan diklaim sebagai Kondominium Britania-Mesir, meskipun pada kenyataannya Sudan merupakan koloni Britania.
Kemenangan Britania di Afrika Timur dan Selatan mendorong Cecil Rhodes—pelopor ekspansi Britania ke Afrika—untuk membangun sebuah jalur kereta api dari Cape ke Kairo guna menghubungkan Terusan Suez dengan Afrika bagian selatan yang kaya dengan mineral. Pada tahun 1888, Rhodes beserta perusahaannya yang bernama British South Africa Company mencaplok dan menduduki sebuah wilayah yang kemudian dinamakan sesuai namanya; Rhodesia.
Perubahan status koloni kulit putih
Sejak abad ke-18, telah terjadi perbedaan yang nyata antara status koloni Britania yang dihuni oleh penduduk berkulit putih dengan koloni yang dihuni oleh penduduk non-kulit putih. Saat pemikiran "absolutisme tercerahkan" berkembang di Eropa, Britania didesak untuk mengubah status koloni-koloni kulit putih agar mengizinkan mereka membentuk pemerintahan sendiri. Langkah koloni kulit putih untuk memperoleh kemerdekaan dari Imperium Britania dimulai dengan adanya Laporan Durham pada tahun 1839: dua provinsi di Kanada (Kanada Hulu dan Kanada Hilir) diusulkan untuk diunifikasi sebagai solusi atas kerusuhan politik yang kerap terjadi di sana. Unifikasi ini disahkan dalam Undang-Undang Penyatuan pada tahun 1840, yang kemudian membentuk Provinsi Kanada. Pemerintahan mandiri pertama kali diberikan pada Nova Scotia pada tahun 1848, kemudian menyusul koloni-koloni Britania lainnya di Amerika utara. Selanjutnya, dengan diberlakukannya Undang-Undang Konstitusi oleh Parlemen Britania Raya pada tahun 1867, Kanada Hulu, Kanada Hilir, New Brunswick, dan Nova Scotia disatukan menjadi Dominion Kanada, dengan status sebagai Pemerintahan Konfederasi yang menikmati hak penuh kecuali dalam hal hubungan internasional. Australia dan Selandia Baru juga memperoleh status yang sama setelah tahun 1900. Koloni-koloni di Australia diunifikasi pada tahun 1901 menjadi Federasi Australia, sedangkan Selandia Baru menyusul setelahnya dengan status sebagai Pemerintah Dominion. Istilah Pemerintahan Dominion sendiri secara resmi baru diperkenalkan dalam Konferensi Kolonial 1907 di London untuk menegaskan status Kanada, Australia dan Selandia Baru.
Pada dekade terakhir abad ke-19, Britania dihadapkan pada kampanye politik rakyat Irlandia yang ingin memisahkan diri dari Britania Raya. Irlandia sendiri telah bergabung dengan Inggris (dan bersama Skotlandia kemudian membentuk Britania Raya) sejak tahun 1800, setelah meletusnya Pemberontakan Irlandia pada tahun 1798, yang diikuti dengan bencana kelaparan parah pada periode 1845 sampai 1852. Kemerdekaan Irlandia ini didukung oleh Perdana Menteri Britania Raya, William Ewart Gladstone, yang berharap bahwa Irlandia mungkin bisa mengikuti jejak Kanada sebagai sebuah Pemerintahan Dominion dalam Imperium Britania. Tetapi Rancangan Undang-Undang (RUU) pembebasan Irlandia ditolak oleh Parlemen Britania Raya, meskipun RUU ini menawarkan otonomi yang lebih sedikit bagi Irlandia ketimbang Kanada. Kebanyakan anggota parlemen takut kemerdekaan Irlandia mungkin akan menimbulkan ancaman keamanan bagi Britania atau menandai awal pecahnya Imperium Britania. RUU kemerdekaan kedua juga ditolak dengan alasan yang sama. RUU ketiga berhasil disahkan oleh parlemen, tetapi tidak diproses lebih lanjut karena pecahnya Perang Dunia I. Sementara itu di Afrika, pada tahun 1910, Koloni Cape, Natal, Republik Transvaal dan Negara Bebas Oranye bergabung menjadi Uni Afrika Selatan yang juga diberi status dominion.
Perang Dunia (1914–1945)
Pada pergantian abad ke-20, kekhawatiran Britania bahwa mereka tidak lagi mampu mempertahankan kejayaan imperiumnya mulai tumbuh. Jerman meningkat pesat sebagai kekuatan militer dan industri baru di dunia dan tampaknya akan menjadi lawan yang paling mungkin bagi Britania dalam perang berikutnya. Sadar bahwa ia kewalahan di Pasifik dan terancam oleh Angkatan Laut Jerman, Britania membentuk aliansi dengan Jepang pada tahun 1902, dan dengan musuh lamanya, Prancis dan Rusia pada tahun 1904 dan 1907.
Perang Dunia I
Kekhawatiran Britania Raya terhadap peperangan dengan Jerman terbukti dengan pecahnya Perang Dunia I. Keputusan Britania untuk melancarkan perang terhadap Jerman dan sekutunya juga melibatkan wilayah-wilayah koloni dan dominionnya, yang menyediakan tenaga militer, dukungan finansial dan material yang tidak ternilai. Lebih dari 2,5 juta tentara Britania diambil dari wilayah-wilayah dominionnya, serta ribuan sukarelawan yang berasal dari koloni-koloninya. Sebagian besar koloni seberang lautan Jerman dengan cepat berhasil direbut dan diduduki. Sementara di Pasifik, Australia dan Selandia Baru berhasil mengambil alih Nugini Jerman dan Samoa. Kontribusi Australia, Newfoundland dan Selandia Baru selama Kampanye Gallipoli melawan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1915 memiliki dampak besar terhadap semangat kebangsaan dan kecintaan mereka terhadap tanah air serta berperan penting dalam proses transisi Australia dan Selandia Baru dari negara koloni menjadi negara yang merdeka. Negara-negara tersebut terus memperingati peristiwa tewasnya ribuan tentara mereka dalam perang ini setiap tahunnya. Kanada juga mengalami hal yang sama saat ikut serta dalam Pertempuran Vimy Ridge pada tahun 1917. Kontribusi penting dari para dominion Britania diakui oleh Perdana Menteri Britania, David Lloyd George. Pada tahun 1917, ia mengundang semua Perdana Menteri dari wilayah dominion Britania dan kemudian membentuk Kabinet Perang Imperialis untuk mengkoordinasikan kebijakan militer di Imperium Britania.
Menurut ketentuan Perjanjian Versailles 1919, Britania mendapat jatah terbesar dalam pembagian wilayah sengketa perang. Sekitar 1800000 sqmi dan 13 juta penduduk baru ditambahkan ke kekuasaan Imperium Britania. Koloni-koloni Jerman dan Kesultanan Utsmaniyah dibagi-bagikan ke Sekutu sebagaimana keputusan dari Liga Bangsa-Bangsa. Britania mendapatkan mandat atas Palestina, Transyordania, Irak, sebagian Kamerun dan Togo, serta Tanganyika. Wilayah dominion Britania juga mendapat bagian tersendiri: Afrika Barat Daya (sekarang Namibia) diserahkan kepada Afrika Selatan, Australia memperoleh Nugini Jerman, sedangkan Selandia Baru memperoleh Samoa Barat. Nauru ditetapkan sebagai milik gabungan antara Britania dan dua dominion Pasifiknya.
Periode antar-perang
Berbagai perubahan yang terjadi pasca Perang Dunia I, khususnya pertumbuhan Amerika Serikat dan Jepang sebagai kekuatan baru angkatan laut dunia dan munculnya gerakan-gerakan kemerdekaan di India dan Irlandia menyebabkan kebijakan imperial Britania Raya dikaji ulang. Britania harus memilih apakah mau bersekutu dengan Jepang atau Amerika Serikat. Kemudian, Britania memilih tidak memperpanjang aliansi dengan Jepang dan dengan disahkannya Perjanjian Laut Washington 1922, Britania secara resmi menyetujui persekutuan dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi sumber perdebatan di Britania Raya sepanjang tahun 1930; pemerintahan militer sudah diberlakukan di Jepang dan Jerman, dan didukung oleh sedang berlangsungnya era Depresi Besar, dikhawatirkan Britania tidak akan bertahan menghadapi serangan dari kedua negara tersebut. Meskipun masalah keamanan imperiumnya menjadi perhatian serius bagi Britania, pada saat yang sama imperium juga sangat penting bagi perekonomian Britania, terutama dalam menghadapi perang.
Perang Kemerdekaan Irlandia
Perang Dunia I menyebabkan pelaksanaan Undang-Undang Kemerdekaan Irlandia tertunda dan hasilnya, Irlandia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri pada tahun 1919. Sinn Féin, partai prokemerdekaan Irlandia, berhasil memenangkan mayoritas suara dalam Pemilihan Umum 1918 dan kemudian memproklamasikan kemerdekaan Irlandia. Britania tidak mengakuinya, dan hal ini memicu meletusnya Perang Kemerdekaan Irlandia. Para tentara Republik Irlandia secara bersamaan memulai perang gerilya melawan Pemerintah Britania. Perang ini berakhir pada tahun 1921 dengan jalan buntu dan menghasilkan Traktat Anglo-Irlandia. Dua puluh enam county di Irlandia Selatan kemudian mendirikan Negara Bebas Irlandia, yang selanjutnya ditetapkan sebagai wilayah dominion dalam Imperium Britania, yang berdiri sebagai negara bebas namun secara konstitusional dan kelembagaan masih merupakan bagian dari Kerajaan Britania Raya. Sedangkan enam county di Irlandia Utara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Pemerintahan Britania Raya.
Masjid Sultan Ternate
Masjid Sultan Ternate adalah sebuah masjid yang terletak di kawasan Jalan Sultan Khairun, Kelurahan Soa Sio, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara. Masjid ini menjadi bukti keberadaan Kesultanan Islam pertama di kawasan timur Nusantara ini. Kesultanan Ternate mulai menganut Islam sejak raja ke-18, yaitu Kolano Marhum yang bertahta sekitar 1465-1486 M. Pengganti Kolano Marhum adalah putranya, Zainal Abidin (1486-1500), yang kemudian mengganti gelar Kolano menjadi Sultan, menetapkan Islam sebagai agama resmi kerajaan, memberlakukan syariat Islam, serta membentuk lembaga kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama.
Imperium Britania
Status koloni di Asia
Perjuangan kemerdekaan yang sama juga berlangsung di India saat Undang-Undang Pemerintahan India 1919 gagal dalam memenuhi tuntutan kemerdekaan rakyat India. Kekhawatiran terhadap penyebaran komunis dan campur tangan asing dalam Konspirasi Ghadar menyebabkan disahkannya Undang-Undang Rowlatt. Hal ini menyebabkan ketegangan, terutama di daerah Punjab, tempat ketegangan berubah menjadi tragedi berdarah pada tahun 1919 yang dikenal dengan peristiwa Pembantaian Amritsar. Di Britania, peristiwa ini dilihat sebagai tindakan untuk menyelamatkan India dari aksi anarki, tetapi banyak pihak—termasuk Churchill— yang menganggapnya sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Keadaan terus bergejolak hingga bulan Maret 1922 diikuti oleh insiden Chauri Chaura dan terus berlanjut sampai 25 tahun ke depan. Pada tahun 1922, Mesir, yang dinyatakan sebagai wilayah protektorat Britania setelah Perang Dunia I, diberikan kemerdekaan resmi, tetapi tetap menjadi negara satelit Britania sampai tahun 1954. Tentara Britania tetap ditempatkan di Mesir sampai ditandatanganinya Perjanjian Inggris-Mesir pada tahun 1936, yang menyepakati bahwa Britania akan menarik tentaranya dari Mesir, tetapi Britania tetap berhak menduduki dan memiliki Terusan Suez. Sebagai imbalannya, Mesir dibantu untuk bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Sementara itu, Irak, wilayah mandat Britania sejak tahun 1920 yang kaya dengan minyak juga dibantu menjadi anggota Liga Bangsa-Bangsa setelah diberi kemerdekaan pada tahun 1932.
Masjid Sultan Ternate
Sejarah
Masjid Sultan ini diperkirakan telah dirintis sejak masa Sultan Zainal Abidin, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa pendirian Masjid Sultan baru dilakukan awal abad ke-17, yaitu sekitar tahun 1606 saat berkuasanya Sultan Saidi Barakati. Hingga sekarang, belum diketahui dengan pasti kapan Masjid Sultan Ternate didirikan. Akan tetapi, sebelum Sultan Saidi Barakati naik tahta, Kesultanan Ternate telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di bidang keagamaan, ekonomi, maupun angkatan perang. Perjuangan Sultan Khairun (1534-1570) yang dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Sultan Baabullah (1570-1583) untuk mengusir pasukan Portugis, misalnya, menjadi salah satu fase kegemilangan Kesultanan Ternate Sekitar setengah abad sebelum berkuasanya Sultan Saidi Barakati. Sehingga, perkiraan bahwa Masjid Sultan Ternate baru dibangun pada awal abad ke-17 tidak memiliki alasan yang cukup kuat.
Imperium Britania
Kemerdekaan domini
Keinginan para dominion untuk memerdekakan diri dari Britania ditanggapi dengan diadakannya Konferensi Imperial 1923. Permintaan Britania atas bantuan militer dalam menghadapi Krisis Chanak pada tahun sebelumnya ditolak oleh Kanada dan Afrika Selatan. Kanada juga menolak isi Perjanjian Lausanne 1923. Setelah adanya tekanan dari Selandia Baru dan Afrika Selatan, Britania menyelenggarakan Konferensi Imperial 1926 dan mengeluarkan Deklarasi Balfour, yang menyatakan bahwa "semua dominion merupakan komunitas swatantra dalam Britania Raya, sama dalam kedudukan, dengan tiada yang lebih rendah antara satu dengan lainnya dalam tiap aspek urusan dalam maupun luar negerinya, meski dipersatukan oleh kesetiaan umum pada Raja, dan secara bebas terhubung sebagai anggota negara-negara Persemakmuran Britania". Deklarasi ini disahkan secara hukum dalam Undang-Undang Westminster 1931. Kanada, Australia, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Negara Bebas Irlandia dan Newfoundland akhirnya menjadi negara yang merdeka dan memiliki parlemen yang bebas dari kontrol legislatif Britania. Mereka tidak lagi terikat kepada undang-undang Britania dan Britania tidak boleh mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan negara-negara tersebut tanpa mendapat persetujuan mereka. Newfoundland kembali menjadi koloni Britania pada tahun 1933 akibat kesulitan keuangan selama masa Depresi Besar. Sedangkan Irlandia menjauhkan diri dari Britania dengan mengesahkan konstitusi baru pada tahun 1937 dan berdiri sebagai negara republik serta berusaha melepaskan diri dari semua pengaruh Britania.
SMP Negeri 3 Mandiraja
SMP Negeri 3 Mandiraja merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang berada di kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia.
Imperium Britania
Perang Dunia II
Keputusan Britania dalam menyatakan perang terhadap Jerman Nazi pada bulan September 1939 juga mengikutsertakan seluruh koloninya, tetapi tidak secara otomatis menyertakan dominionnya. Australia, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan memilih untuk menyatakan perang terhadap Jerman, tetapi Negara Bebas Irlandia memilih untuk tetap netral secara legal selama perang berlangsung. Setelah pendudukan Jerman atas Prancis pada tahun 1940, Britania dan imperiumnya berjuang sendiri dalam melawan Jerman, sampai masuknya Uni Soviet ke dalam kancah peperangan pada tahun 1941. Perdana Menteri Britania, Winston Churchill, berhasil melobi Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt agar mengirimkan bantuan militer bagi Britania, tetapi Roosevelt belum siap melibatkan Amerika Serikat dalam peperangan. Pada Agustus 1941, Churchill dan Roosevelt mengadakan perundingan dan menandatangani Piagam Atlantik, yang menyatakan bahwa "hak bagi semua bangsa untuk memilih bentuk pemerintahan tempat mereka tinggal harus dihormati" (hak untuk menentukan nasib sendiri). Namun kata-kata ini bermakna ambigu, entah yang dimaksudkan itu mengenai penjajahan Jerman atas Eropa atau penjajahan negara-negara Eropa atas negara-negara lainnya. Pada akhirnya, kata-kata ini diinterpretasikan secara berbeda oleh Britania, Amerika Serikat, dan gerakan nasionalisme negara-negara terjajah.
Masjid Sultan Ternate
Sejarah
Sebagaimana Kesultanan Islam lainnya di Nusantara, Masjid Sultan Ternate dibangun di dekat Kedaton Sultan Ternate, tepatnya sekitar 100 meter sebelah tenggara kedaton. Posisi masjid ini tentu saja berkaitan dengan peran penting masjid dalam kehidupan beragama di Kesultanan Ternate. Tradisi atau ritual-ritual keagamaan yang diselenggarakan kesultanan selalu berpusat di masjid ini. Masjid Sultan Ternate dibangun dengan komposisi bahan yang terbuat dari susunan batu dengan bahan perekat dari campuran kulit kayu pohon kalumpang. Sementara arsitekturnya mengambil bentuk segi empat dengan atap berbentuk tumpang limas, di mana tiap tumpang dipenuhi dengan terali-terali berukir. Arsitektur ini tampaknya merupakan gaya arsitektur khas masjid-masjid awal di Nusantara, seperti halnya masjid-masjid pertama di tanah Jawa di mana atapnya tidak berbentuk kubah, melainkan limasan.
SMP Negeri 3 Mandiraja
Sejarah
-
Masjid Sultan Ternate
Adat
Masjid ini memiliki aturan-aturan adat yang tegas, seperti larangan memakai sarung atau wajib mengenakan celana panjang bagi para jamaahnya, kewajiban memakai penutup kepala (kopiah), serta larangan bagi perempuan untuk beribadah di masjid ini. Berbagai aturan ini konon berasal dari petuah para leluhur (yang disebut Doro Bololo, Dalil Tifa, serta Dalil Moro) yang hingga kini masih ditaati oleh masyarakat Ternate, terutama di lingkungan kedaton. Menurut keterangan Imam Masjid Sultan Ternate yang bergelar Jou Kalem atau Kadhi, larangan-larangan tersebut memiliki dasar aturan yang kuat. Sejak dahulu, masjid memang menjadi salah satu tempat yang dianggap suci dan harus dihormati oleh masyarakat Ternate. Larangan kaum hawa untuk beribadah di masjid ini didasarkan pada alasan untuk menjaga kesucian masjid, yaitu supaya tempat ibadah ini terhindar dari ketidaksengajaan perempuan yang tiba-tiba saja datang bulan (haid).
Imperium Britania
Perang Dunia II
Pada bulan Desember 1941, Jepang dengan cita-cita Asia Timur Raya nya secara berurutan melancarkan serangan terhadap koloni Britania di Malaya, Hong Kong dan pangkalan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor. Amerika Serikat pun kemudian ikut serta dalam peperangan. Reaksi Churchill atas masuknya Amerika Serikat dalam kancah peperangan adalah bahwa sekarang Britania yakin akan kemenangan dan keberlangsungan imperiumnya pada masa depan, namun cara Britania yang cepat menyerah memberi kesan buruk bagi kedudukan dan statusnya sebagai penguasa imperial. Jatuhnya Singapura ke tangan Jepang pada tahun 1942 adalah kekalahan yang paling memalukan bagi Britania karena Singapura dianggap sebagai benteng pertahanan Britania yang tak tertembus dan setara dengan Gibraltar di Laut Tengah. Sadar akan posisi Britania yang tidak mampu lagi mempertahankan imperiumnya, Australia dan Selandia Baru yang semakin terancam oleh Jepang kemudian menjalin hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat. Hubungan ini selanjutnya diwujudkan dengan disahkannya Pakta ANZUS 1951 antara Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat, tanpa melibatkan Britania Raya.
SMP Negeri 3 Mandiraja
Sarana & Prasarana
-
Ekstrakurikuler
-
Masjid Sultan Ternate
Adat
Di samping itu, kehadiran perempuan ditengarai juga dapat memecah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah di masjid ini. Sementara larangan bagi jamaah yang memakai sarung atau pakaian sejenisnya didasarkan pada alasan yang bersifat tasawuf. Menurut kepercayaan mereka, posisi kaki pria ketika salat dengan mengenakan celana panjang menunjukkan huruf Lam Alif terbalik yang bermakna dua kalimat syahadat. Hal ini sebagai perlambang bahwa orang tersebut telah mengakui ke-Esa-an Allah dan Muhammad sebagai utusannya, sehingga jiwa dan raganya telah siap untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh sebab itu, setiap pria yang akan melaksanakan ibadah wajib mengenakan celana panjang.
Imperium Britania
Dekolonisasi dan keruntuhan (1945–1997)
Walaupun Britania Raya dan imperiumnya berhasil memenangkan Perang Dunia II, efek dari konflik yang terjadi memengaruhi Britania baik di dalam maupun luar negeri. Hampir keseluruhan kejayaan negara-negara Eropa—benua yang mendominasi dunia selama berabad-abad lamanya—berada di ambang keruntuhan, digantikan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tumbuh sebagai kekuatan global baru. Britania sendiri terpuruk dan mengalami kebangkrutan, dan baru bisa diselamatkan setelah mendapat pinjaman sebesar $3,5 miliar dari Amerika Serikat; negara adidaya baru yang dulu pernah menjadi koloninya. Pinjaman itu sendiri baru berhasil dilunasi oleh Britania pada tahun 2006.
Pada saat yang sama, gerakan antikolonial berkembang di negara-negara koloni Eropa. Situasi ini makin diperumit seiring berlangsungnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada prinsipnya, kedua negara tersebut sama-sama menentang kolonialisme Eropa, tetapi pada kenyataannya sentimen antikomunis lebih diutamakan ketimbang antiimperialis sehingga Amerika Serikat tetap mendukung keberlangsungan Imperium Britania.
Istilah "angin perubahan yang berhembus di negara-negara koloni Britania" berarti bahwa kejayaan Imperium Britania sudah berada di ambang keruntuhan. Britania mulai menggunakan cara aman untuk menghadapi keruntuhannya, yaitu dengan memberikan kemerdekaan pada satu-persatu negara koloninya jika mereka sudah stabil serta tidak condong pada paham komunis. Cara ini berbeda dengan negara-negara Eropa lain seperti Prancis, Belanda dan Portugal, yang mengobarkan perang berbiaya mahal untuk tetap mempertahankan koloninya namun pada akhirnya gagal menjaga keutuhan imperium mereka. Antara periode 1945 sampai 1965, jumlah penduduk yang berada di bawah kekuasaan Britania (di luar Britania Raya) merosot dari angka 700 juta ke angka 5 juta, dan 3 juta di antaranya berada di Hong Kong.
Status Palestina
Mandat Britania atas Palestina, tempat mayoritas Arab tinggal berdampingan bersama minoritas Yahudi, juga menimbulkan masalah yang sama dengan India. Hal tersebut makin dipersulit dengan sejumlah besar pengungsi Yahudi yang menginginkan tempat tinggal di Palestina setelah peristiwa Holocaust, sementara komunitas Arab menentang pembentukan negara Yahudi. Frustrasi atas kerumitan masalah tersebut dan diserang oleh organisasi paramiliter Yahudi serta meningkatnya biaya untuk mempertahankan militernya di Palestina, Britania mengumumkan pada tahun 1947 menarik diri dari kasus Palestina dan menyerahkan perkara tersebut pada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk diselesaikan. Majelis Umum PBB kemudian menyikapinya dengan Rencana Pembagian Palestina menjadi dua bagian, yaitu negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel).
Krisis Suez dan dampaknya
Pada tahun 1951, Partai Konservatif kembali berkuasa di Britania di bawah kepemimpinan Winston Churchill. Churchill dan Konservatif percaya bahwa posisi Britania sebagai kekuatan dunia bergantung pada keberlangsungan imperiumnya, dan hal ini ditentukan oleh Terusan Suez yang memungkinkan Britania untuk mempertahankan posisi unggulnya di Timur Tengah, meskipun sudah kehilangan India. Namun, Churchill tidak bisa meremehkan Pemerintahan Revolusioner baru bentukan Gamal Abdul Nasser di Mesir yang meraih kekuasaan pada tahun 1952 dan berusaha mengusir Britania dari Mesir. Pada tahun berikutnya, disepakati bahwa pasukan Britania akan menarik diri dari Terusan Suez dan nasib Sudan akan ditentukan pada tahun 1955. Sudan kemudian diberi kemerdekaan pada tanggal 1 Januari 1956.
Bulan Juli 1956, Nasser secara sepihak menasionalisasi Terusan Suez. Perdana Menteri Britania yang baru, Anthony Eden, menanggapinya dengan membuat kesepakatan bersama Prancis untuk mengatur serangan dari Israel ke Mesir yang selanjutnya akan memberi alasan bagi Britania dan Prancis untuk campur tangan dan merebut kembali Terusan Suez. Tindakan Eden yang tidak meminta nasihat dari sekutunya, Amerika Serikat, menyebabkan Presiden AS, Dwight D. Eisenhower marah dan menolak mendukung invasi tersebut. Eisenhower juga mencemaskan kemungkinan perang dengan Uni Soviet setelah Nikita Khrushchev menyatakan dukungannya pada Mesir. Eisenhower menerapkan opsi keuangan dengan mengancam akan menjual cadangan AS dalam poundsterling dan dengan demikian akan memicu kejatuhan mata uang Britania. Walaupun invasi militer tersebut berhasil merebut kembali Terusan Suez, adanya campur tangan PBB dan tekanan dari Amerika Serikat memaksa Britania untuk menarik pasukannya dengan memalukan dari Terusan Suez dan diikuti dengan pengunduran diri Eden pada tahun 1957.
Krisis Suez ini sangat terpublikasi dan dengan sendirinya memperlihatkan kelemahan Britania kepada dunia, dan menandakan kemerosotan kekuasaannya di pentas dunia. Krisis Suez juga menunjukkan bahwa Britania tidak boleh bertindak tanpa persetujuan atau dukungan dari Amerika Serikat. Peristiwa Suez ini membuat Britania "terluka" secara nasional. Seorang anggota Parlemen Britania menggambarkannya sebagai peristiwa "Waterloo Britania", dan menyatakan kalau Britania sudah menjadi "satelit Amerika Serikat". Margaret Thatcher kemudian mendeskripsikan pola pikir yang menimpa pendirian politik Britania sebagai "sindrom Suez", sejak Britania yang terpuruk sampai berhasil merebut kembali Kepulauan Falkland dari Argentina pada tahun 1982.
Krisis Suez memang menyebabkan kekuatan Britania di Timur Tengah melemah, tetapi imperiumnya tidak runtuh. Britania mengatur kembali pengiriman pasukannya ke Timur Tengah dengan intervensi di Oman (1957), Yordania (1958) dan Kuwait (1961), dan tentunya dengan persetujuan dari Amerika Serikat, yang menjadi kebijakan luar negeri Perdana Menteri Britania yang baru, Harold Macmillan, untuk tetap kuat bersekutu dengan Amerika Serikat. Britania mempertahankan kehadirannya di Timur Tengah selama satu dekade berikutnya dan baru menarik diri dari Aden pada tahun 1967 dan dari Bahrain tahun 1971.
Angin perubahan
Perdana Menteri Britania Raya yang baru, Harold Macmillan, berpidato di Cape Town, Afrika Selatan pada bulan Februari 1960, ketika dia mengatakan tentang "angin perubahan yang bertiup di benua ini." Macmillan ingin menghindari perang kolonial seperti yang dihadapi oleh Prancis di Aljazair, dan menjanjikan bahwa di bawah pemerintahannya, proses dekolonisasi akan berjalan dengan cepat. Banyak koloni Britania yang diberinya kemerdekaan pada tahun 1950-an dan 1960-an, termasuk Sudan, Pantai Emas (sekarang Ghana) dan Malaysia.
Koloni Britania yang tersisa di Afrika, kecuali Rhodesia Selatan, semuanya diberikan kemerdekaan pada tahun 1968. Penarikan pasukan Britania dari bagian selatan dan timur Afrika bukanlah proses yang damai. Kemerdekaan Kenya didahului oleh Pemberontakan Mau Mau selama delapan tahun. Di Rhodesia, deklarasi kemerdekaan sepihak tahun 1965 oleh minoritas kulit putih menyebabkan perang saudara antara penduduk kulit hitam dan kulit putih yang berlangsung hingga disahkannya Perjanjian Lancaster 1979 yang meletakkan Rhodesia di bawah kuasa Britania. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun berikutnya dimenangkan oleh Robert Mugabe, yang kemudian menjadi Perdana Menteri bagi negara merdeka yang kini bernama Zimbabwe.
Di Laut Tengah, perang gerilya oleh penduduk Siprus-Yunani berakhir pada tahun 1960 dengan pembentukan negara merdeka Siprus, tetapi Britania tetap mempertahankan pangkalan-pangkalan militernya di Akrotiri dan Dhekelia. Sedangkan Malta dan Gozo diberikan kemerdekaan pada tahun 1964.