cyanic-selkie/wikianc huggingface dataset:
Surya Paloh
Karier
Surya Paloh menghadirkan koran Proritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketika, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, break event point-nya sudah tercapai. Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda karena pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang.
Salah satu pengusung kebebasan pers adalah Surya Paloh. Kebebasan pers menjadi yang Surya perjuangkan baru memperoleh pembenaran pada era reformasi. Pers akhirnya memperoleh kebebasannya yang hilang melalui Permenpen Nomor 1/Per/Menpen/1984 dicabut oleh Menpen Yunus Yosfiah pada tahun 1998. Pada 18 November 2000, Surya mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk meresmikan pendirian Metro TV sebagai sebuah stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Lambang kepala burung rajawali putih mulai muncul pada dua entitas media yang berpengaruh miliknya, koran Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV. Seminggu kemudian tepatnya pada 25 November 2000 Metro TV mulai mengudara pertama kali, menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari dengan dukungan teknologi yang fully digital. Kemudian, tanggal 1 April 2001 Metro TV siaran non-stop selama 24 jam setiap hari. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar dalam dunia pertelevisian nasional.
Emha Ainun Nadjib
Muhammad Ainun Nadjib atau biasa dikenal Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun atau Mbah Nun (lahir di Jombang, Jawa Timur, 27 Mei 1953; umur 70 tahun) adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia.
Ragam dan cakupan tema pemikiran, ilmu, dan kegiatan Cak Nun sangat luas, seperti dalam bidang sastra, teater, tafsir, tasawwuf, musik, filsafat, pendidikan, kesehatan, Islam, dan lain-lain. Selain penulis, ia juga dikenal sebagai seniman, budayawan, penyair, cendekiawan, ilmuwan, sastrawan, aktivis-pekerja sosial, pemikir, dan kyai. Banyak orang mengatakan Cak Nun adalah manusia multi-dimensi.
Yohanis Dade
Yohanis Dade, S.H. adalah Bupati Sumba Barat periode 2021–2024. Ia menjabat sejak 26 April 2021 setelah dilantik Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat di Aula El Tari, Kupang.
Emha Ainun Nadjib
Menjelang kejatuhan pemerintahan Soeharto, Cak Nun merupakan salah satu tokoh yang diundang ke Istana Merdeka untuk dimintakan nasihatnya, yang kemudian celetukannya diadopsi oleh Soeharto berbunyi "Ora dadi presiden ora pathèken” (arti dalam bahasa Indonesia adalah "tidak jadi presiden tidak apa-apa").
Yohanis Dade
== Riwayat Pendidikan ==
Emha Ainun Nadjib
Setelah Reformasi 1998, Cak Nun bersama Gamelan KiaiKanjeng memfokuskan berkegiatan bersama masyarakat di pelosok Indonesia. Aktivitasnya berjalan terus dengan menginisiasi Masyarakat Maiyah, yang berkembang di seluruh negeri hingga mancanegara.
Cak Nun bersama KiaiKanjeng dan Masyarakat Maiyah mengajak untuk membuka yang sebelumnya belum pernah dibuka. Memandang, merumuskan dan mengelola dengan prinsip dan formula yang sebelumnya belum pernah ditemukan dan dipergunakan. Dalam pandangan akademisi Barat, pemikiran dan kegiatan ini bisa dimasukkan dalam perjuangan decoloniality.
Kehidupan pribadi
Cak Nun merupakan anak keempat dari 15 bersaudara. Lahir dari pasangan Muhammad Abdul Latief dan Chalimah. Ayahnya adalah petani dan tokoh agama (kyai) yang sangat dihormati masyarakat Desa Menturo, Sumobito, Jombang. Juga seorang pemimpin masyarakat yang menjadi tempat bertanya dan mengadu tentang masalah yang masyarakat hadapi. Begitu juga ibunya menjadi panutan warga yang memberikan rasa aman dan banyak membantu masyarakat.
Dalam ingatan Cak Nun, ketika ia kecil sering diajak ibunya mengunjungi para tetangga, menanyakan keadaan mereka. Apakah mereka bisa makan dan menyekolahkan anak. Pengalaman ini membentuk kesadaran dan sikap sosialnya yang didasarkan nilai-nilai Islam. Bahwa menolong sesama manusia dari kemiskinan dan membuat mereka mampu berfungsi sebagai manusia seutuhnya, merupakan kunci dalam Islam. Kakak tertuanya, yaitu Ahmad Fuad Effendi, adalah anggota Dewan Pembina King Abdullah bin Abdul Aziz International Center For Arabic Language (KAICAL) Saudi Arabia selama dua periode (2013-2019).
Paman Cak Nun, adik ayahnya, yaitu almarhum K.H. Hasyim Latief, seorang pendiri Pertanu (Persatuan Tani dan Nelayan NU), ketua PWNU Jawa Timur, wakil Ketua PBNU, wakil Rais Syuriah PBNU, dan Mustasyar PBNU yang mendirikan Yayasan Pendidikan Maarif (YPM) di Sepanjang, Sidoarjo. Dari garis ayah, Cak Nun bersaudara dengan aktivis masyarakat miskin kota Wardah Hafidz dan eks wakil bupati Jombang Ali Fikri yang masih sepupu ayah Cak Nun. Dari garis ayahnya ini, kakek buyut Cak Nun, yaitu Kyai Imam Zahid, adalah murid Syaikhona Kholil Bangkalan bersama dengan K.H. Hasyim Asyari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Romly Tamim.
Pendidikan formal Cak Nun dimulai dari Sekolah Dasar di desanya. Karena semenjak kecil ia sangat peka atas segala bentuk ketidakadilan, ia sempat dianggap bermasalah oleh para guru karena memprotes dan menendang guru yang dianggapnya tak berlaku adil. Suatu ketika ada guru terlambat mengajar, dan Cak Nun memprotesnya. Karena sebelumnya Cak Nun pernah terlambat masuk sekolah dan dihukum berdiri di depan kelas sampai pelajaran usai. Hukuman itu ia jalani sebagai konsekuensi kesalahannya dan itu merupakan aturan sekolah. Maka tatkala ada guru terlambat, menurut Cak Nun aturan yang sama harus diberlakukan. Dan ujungnya, ia keluar dari SD yang dianggapnya menerapkan aturan yang tidak adil itu.
Kemudian oleh ayahnya, Cak Nun dikirim ke Pondok Modern Darussalam Gontor. Pada masa tahun ketiganya di Gontor, ia sempat menggugat kebijakan pihak keamanan Pondok yang dianggapnya tidak berlaku adil. Ia pun memimpin “demonstrasi” bersama santri-santri lain sebagai bentuk protes. Namun protes itu berujung pada dikeluarkannya Cak Nun dari Pondok. Meskipun hanya 2,5 tahun di sana, Gontor memberikan kesan mendalam baginya. Budaya santri mengakar kuat dalam dirinya sehingga ia memiliki disiplin pesantren.
Kemudian Cak Nun pindah ke Yogyakarta melanjutkan sekolah di SMP Muhammadiyah 4. Selanjutnya ia juga tamat SMA Muhammadiyah 1 bersama dengan teman karibnya, Busyro Muqoddas. Usai SMA, ia diterima di Fakultas Ekonomi UGM. Di “kampus biru” ini, ia bertahan hanya satu semester, atau tepatnya empat bulan saja. Sebenarnya ia juga diterima di Fakultas Filsafat UGM namun tidak mendaftar ulang.
Istrinya, Novia Kolopaking, dikenal sebagai seniman film, panggung, serta penyanyi. Bersama Novia, ia dikaruniai lima anak, yaitu Ainayya Al-Fatihah (meninggal di dalam kandungan), Aqiela Fadia Haya, Jembar Tahta Aunillah, dan Anayallah Rampak Mayesha. Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang akrab disapa Noe adalah salah satu putranya yang tergabung dalam grup band Letto dan CEO Symbolic.id.
Malioboro
Pada akhir tahun 1969 ketika masih SMA, Cak Nun memulai proses kreatifnya dengan hidup “menggelandang” di Malioboro, Yogyakarta selama lima tahun hingga 1975. Kala itu, Malioboro menjadi tempat bertemu para aktivis mahasiswa, sastrawan, dan seniman Yogyakarta. Malioboro menjadi salah satu poros dalam jalur Bulaksumur-Malioboro-Gampingan yang menandakan dialektika intelektual-sastra-seni rupa.
Di Malioboro ini, Cak Nun bergabung dengan PSK (Persada Studi Klub), sebuah ruang studi sastra bagi penyair muda Yogyakarta yang diasuh oleh Umbu Landu Paranggi, seorang sufi yang hidupnya misterius. Banyak yang mengatakan pertemuan dengan Umbu memberikan pengaruh dalam perjalanan hidup Cak Nun selanjutnya.
PSK yang didirikan tahun 1969 dan aktif hingga 1977, telah melahirkan sejumlah sastrawan terkemuka Indonesia, di antaranya Teguh Ranusastra Asmara, Iman Budhi Santosa, Ragil Suwarna Pragolapati, Linus Suryadi AG, Korrie Layun Rampan, dan Cak Nun sendiri. Keberadaan PSK tidak dapat dipisahkan dari Mingguan Pelopor Yogya.
Kehidupan di PSK, di bawah asuhan Umbu, memang menuntut setiap penyair mudanya untuk berpacu setiap saat dengan “kehidupan puisi”. Dan ketika di PSK, Cak Nun termasuk yang produktif menghasilkan karya sehingga di usia yang masih belia, belum genap 17 tahun, ia sudah mendapatkan legitimasi sebagai penyair dan disematkan sebagai penyair garda depan yang dimiliki Yogyakarta.
Semasa di Malioboro ini, Cak Nun yang masih SMA sering bolos sekolah karena asyik dengan dunia sastra. Ia pernah membolos hampir 40 hari dalam satu semester. Ini membuat ia mulai tidak disukai guru-gurunya, ditambah rambutnya gondrong yang dianggap melanggar peraturan sekolah. Tapi ia mengatakan bahwa dirinya lebih suka mencari hal-hal yang belum diketahuinya namun tidak didapatkannya di sekolah.
Wartawan
Masih dalam masa berproses bersama PSK di bidang sastra, Cak Nun juga aktif dalam dunia jurnalistik dan kepenulisan, tahun 1973 sampai 1976. Sebagai wartawan serta redaktur beberapa rubrik di Harian Masa Kini Yogyakarta, seperti: Seni-Budaya, Kriminalitas, dan Universitaria, pun redaktur tamu di Harian Bernas selama tiga bulan.
Pada usia 24-25, tahun 1977-1978, kualitas esai-esai Cak Nun sudah diakui publik dan diterima harian Kompas. Pada 1981 saat usia Cak Nun 28 tahun, majalah Tempo telah menerima tulisan kolom-kolomnya dan ia menjadi kolumnis termuda majalah itu.
Lima tahun (1970-1975) Cak Nun menggeluti dunia kewartawanan. Berbeda dengan wartawan modern dalam mendefinisikan peran dan tugasnya sebagai penyiar berita, Cak Nun memiliki prinsip kewartawanan yang niscaya berhubungan dengan transendensi. Cak Nun menjelaskannya sebagai berikut: "“Sekurang-kurangnya para wartawan adalah jari-jemari Al-Khabir, yang maha mengabarkan. Para wartawan menyayangi dinamika komunikasi masyarakat, Ar-Rahman. Mereka memperdalam cinta kemasyarakatannya itu, Ar-Rahim. Mereka memelihara kejujuran, kesucian, dan objektivitas setiap huruf yang diketiknya, Al-Quddus. Mereka berkeliling ronda menyelamatkan transparansi silaturahmi, As-Salam. Mereka mengamankan informasi, Al-Mu`min. Mereka mengemban tugas untuk turut menjaga berlangsungnya keseimbangan nilai kebenaran, kebaikan dan keindalan, dalam kehidupan masyarakat: Al-Muhaimin. Mereka menggambar indahnya kehidupan dengan penanya, Al-Mushawwir. Serta berpuluh-puluh lagi peran Tuhan yang didelegasikan kepada kaum jurnalis atau para wartawan”."
Musik Puisi
Model pertunjukan demikian diakui Cak Nun sebagai terobosan dan merupakan strategi agar mendekatkan puisi kepada masyarakat di kampung-kampung. Hal ini lazim karena masyarakat pedesaan masih lekat dengan seni tradisi yang memposisikan gamelan Jawa sebagai instrumen utama.
Gamelan yang digunakan berbeda dengan gamelan pada umumnya, yaitu menggunakan besi, bukan kuningan. Pembacaan puisi dengan menggunakan gamelan besi oleh Cak Nun ini adalah bentuk pembelaan dan perhatiannya pada golongan masyarakat kelas bawah. Konsep bunyi gamelan besi mewakili kelas bawah, dibanding gamelan kuningan dan perunggu yang mewakili golongan elite, bangsawan, ningrat, dan semacamnya.
Puisi-puisi Cak Nun selain dibacakan, juga banyak yang dimusikpuisikan. Pada akhir 1970-an, ia bersama Deded Er Moerad di Yogyakarta aktif menyelenggarakan poetry singing. Pada masa-masa itu pula, proses kreatif Cak Nun dijalani juga bersama Ebiet G Ade (penyanyi), Eko Tunas (cerpenis/penyair), dan EH. Kartanegara (penulis). Keempat nama ini sering disebut Empat E: Emha, Ebiet, Eko, Eha. Kelompok ini acapkali ngamen puisi di kampung-kampung dan kampus-kampus. Ebiet, sebelum menjadi penyanyi terkenal banyak belajar dari Cak Nun dengan menyanyikan puisi karya Emily Dickinson dan Cak Nun.
Teater
Dalam Teater Dinasti, Cak Nun berkolaborasi dengan Gajah Abiyoso, Fajar Suharno, Simon Hate, Joko Kamto, dan Agus Istiyanto, yang sangat produktif melahirkan ide-ide dan pemikirannya dalam puisi-puisi dan naskah-naskah drama. Seperti Keajaiban Lik Par (1980), Mas Dukun (1982), Geger Wong Ngoyak Macan (1989), dan Patung Kekasih (1989). Kemenyatuan Cak Nun dan Teater Dinasti, selain pembacaan puisi, juga melalui pertunjukan teater menyuguhkan keunikan tersendiri di awal tahun 1980-an yang membuatnya semakin dikenal masyarakat sehingga banyak permintaan pementasan.
Cak Nun juga diikutsertakan dalam lokakarya teater tahun 1980 pada Phillippine Educational Theatre Association (PETA), sebuah OAO—konsep teater yang mengusung nilai-nilai organisatoris, artistikal, dan orientatif—di Manila, Filipina. Cak Nun, antara lain bersama Fred Wibowo dan Ariel Heryanto adalah peserta dari Indonesia angkatan pertama.
Persinggungan Cak Nun dan kawan-kawan Teater Dinasti dengan metode teater pembebasan PETA di Filipina ini tampaknya memicu mereka memberikan berbagai kegiatan pendidikan politik kepada rakyat melalui teater sebagai wahana ekspresi spirit pembebasan. Teater Dinasti pada era itu merupakan pelopor yang konsen dalam menggarap konsep teater pendidikan.
Iowa, Rotterdam, Berlin
PSK pada masa aktifnya sering mengadakan kegiatan dialog sastra bersama Umar Kayam dan sastrawan lainnya yang dipandang mapan di wilayah sastra nasional. Cak Nun dan Linus Suryadi AG dikenal memiliki kedekatan dengan beliau. Tahun 1981, Umar Kayam merekomendasikan Cak Nun untuk mengikuti International Writing Program di Universitas Iowa, Amerika Serikat.
Sebagai sastrawan, Cak Nun juga diundang dalam beberapa acara internasional. Tahun 1984, Cak Nun diundang untuk mengikuti The International Poetry Reading Festival di Rotterdam Belanda. Seorang profesor di Universitas Leiden menjadi anggota committee festival yang menentukan siapa saja yang layak diundang ke festival bergengsi itu. Disarankan kepada sang profesor oleh Siswa Santoso—sahabat Cak Nun ketika aktif dalam diskusi di rumah almarhum Umar Kayam di Yogyakarta pada akhir era 70-an awal 80-an, bahwa seorang Emha Ainun Nadjib adalah sosok yang bisa diundang, yang dianggap akan “menghidupkan” event itu.
Berawal hanya diundang untuk mengisi festival, keberadaan Cak Nun di Belanda kemudian berlanjut. Profesor Ben White dari ISS (Institute of Social Studies) Den Haag menyukai pemikiran Cak Nun sehingga didukung untuk berkegiatan di ISS Den Haag selama setahun. Cak Nun bisa kuliah, seminar, konferensi, ke Berlin, ke mana-mana, asalkan untuk mendukung imajinasinya menulis. Tulisan-tulisannya pada periode itu banyak dimuat di buku Dari Pojok Sejarah.
Tahun 1985, Cak Nun mengikuti Festival Horizonte III di Berlin, Jerman. Pada festival ini, ia membacakan puisi-puisinya yang dipadukan dengan ayat-ayat Al-Qur`an. Seperti ketika di Rotterdam, Cak Nun juga kemudian menetap lama di Jerman. Tahun 1983, Cak Nun bersama Gus Dur dan rombongan berkunjung ke Utrecht, mereka menginap di kediaman Adnan Buyung Nasution yang sedang studi. Di sini Cak Nun bertemu dengan Pipit Rochiyat Kartawidjaja yang kemudian saling menemukan kecocokan pemikiran. Ketika berkelana di Jerman tahun 1985 itu, Cak Nun tinggal di rumah Pipit. Sebagian tulisan dalam buku Dari Pojok Sejarah juga ditulis di sana.
Mandar
Di Yogyakarta, seorang asli Mandar Sulawesi Barat, alumni APMD Yogyakarta yang kemudian menjadi Pegawai Negeri Sipil yang suka sastra, bersahabat dengan Cak Nun. Namanya Alisjahbana. Di Tinambung kampungnya, sekitar tahun 1983, Alisjahbana menghimpun puluhan anak muda yang setiap malam mangkal dan bernyanyi-nyanyi di pinggir jalan, liar dan suka mabuk-mabukan. Mereka yang tidak mampu sekolah dan kuliah itu dihimpun dalam sebuah komunitas yang diarahkan sebagai wahana pembinaan pengembangan seni budaya. Nama komunitas itu Teater Flamboyant.
Alisjahbana membina mereka agar bisa terarah dan mempunyai prospek dalam hidupnya ke depan. Secara pelan dan bertahap, anak-anak muda liar dan suka mabuk-mabukan itu bisa terkendali. Salah satu cara ia membangun mimpi mereka, adalah dengan mengenalkan beberapa orang pintarnya Indonesia ke mereka. Salah satunya Cak Nun. Setiap tulisan Cak Nun yang terbit di majalah terkemuka nasional, difotokopi sebanyak mungkin, dibagikan, dan malamnya didiskusikan sampai larut. Perlahan tumbuh rasa cinta anak-anak muda itu ke Cak Nun. Tidak satupun tulisannya yang ada di sejumlah media dilewatkan.
Tahun 1987, atas inisiatif anak-anak itu, Cak Nun diundang ke Mandar. Ia disambut dengan gembira. Selama di Mandar, ia melakukan berbagai aktivitas. Memimpin langsung workshop teater, memandu anak-anak muda dalam diskusi dengan aneka topik, mandi ke sungai Mandar, sambil menantang anak-anak Mandar berlomba menyelam.
Tidak hanya bagi anak-anak muda ini, kedatangan Cak Nun juga punya arti besar bagi masyarakat Tinambung. Ketika itu Tinambung sedang mengalami kemarau panjang. Cak Nun lalu mengajak masyarakat bersama-sama sembahyang minta hujan. Begitu rampung shalat, hujan turun dengan lebatnya. Dan Cak Nun dianggap membuat keajaiban hingga banyak orang-orang tua mendatanginya di penginapan untuk meminta berkah doa dan pengobatan.
Tanggal 23-26 April 1989, Cak Nun datang kembali ke Tinambung bersama Nevi Budianto untuk kembali mengadakan workshop teater. Kegiatan ini juga diikuti pemuda-pemuda sekitar Tinambung: Polewali, Wonorejo, dan Campalagian.
Cak Nun pun sering ke Mandar pada tahun-tahun berikutnya hingga terjalin hubungan persaudaran yang sangat kuat antara mereka. Cak Nun didaulat sebagai orang Mandar yang lahir di Jombang oleh tokoh-tokoh masyarakat Mandar yang berhimpun di Yayasan Sipamandar. Cak Nun juga menjadi dekat dengan tokoh Mandar, yaitu Baharuddin Lopa dan Bunda Cammana.
Tahun 2011, bertempat di Gedung Cak Durasim Surabaya, Cak Nun bersama Masyarakat Maiyah memberikan Ijazah Maiyah dan Syahadah Maiyah kepada mereka yang meneguhkan 5 prinsip nilai-nilai kehidupan: Kebenaran, Kesungguhan, Otentisitas, Kesetiaan, Keikhlasan. Dua di antara 12 orang penerimanya adalah orang Mandar: Alisjahbana dan Bunda Cammana.
Kedekatannya dengan masyarakat Mandar, membuat Cak Nun diminta memediasi pertemuan pejuang pembentukan Sulawesi Barat dengan Gus Dur yang ketika itu menjadi Presiden. Dengan terlibatnya Cak Nun, masyarakat Mandar yakin perjuangan pembentukan Sulawesi Barat yang sudah lama diupayakan akan membuahkan hasil. Akhirnya September 2004, Provinsi Sulawesi Barat bisa terwujud.
Lautan Jilbab
Setelah penampilan penyair Taufiq Ismail di boulevard UGM, pentas puisi Lautan Jilbab mendapat sambutan hangat 6000-an orang yang hadir. Puisi ini kemudian mengalami revisi, dari satu judul berkembang menjadi 33 sub judul, terhimpun dalam buku Syair Lautan Jilbab yang terbit tahun 1989.
Drama Lautan Jilbab pertama kali dipentaskan kelompok Sanggar Shalahuddin UGM, disutradarai oleh Agung Waskito dengan supervisor Dr. Kuntowijoyo. Pementasan ini dianggap memecahkan rekor jumlah penonton. Tidak kurang dari 3000 penonton pada malam pertama, dan sekitar 2000 penonton saat malam kedua. Karena antusias yang tinggi itu, drama ini dipentaskan di banyak kota selain Yogyakarta, yaitu di Madiun, Malang, Surabaya, Bandung, Jember, dan Makassar.
Puisi dan pementasan teater Lautan Jilbab tak ubahnya sebuah ajakan perlawanan. Sejak itu pemakaian jilbab punya arti perlawanan terhadap otoritarianisme Orde Baru. Cak Nun mengungkapkan alasan perlawanannya: "“Pakai jilbab atau tak berjilbab adalah otoritas pribadi setiap wanita. Pilihan atas otoritas itu silahkan diambil dari manapun: dari studi kebudayaan, atau langsung dari kepatuhan teologis. Yang saya perjuangkan bukan memakai jilbab atau membuang jilbab, melainkan hak setiap manusia untuk memilih.”"Menurut Niels Murder, seorang sosiolog Belanda yang perhatian kepada perkembangan sosiokultural Indonesia, sejak pentas Lautan Jilbab oleh Cak Nun bersama Sanggar Shalahuddin digelar, busana muslimah berjilbab menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia.
ICMI
Cak Nun tidak menamatkan kuliah, tetapi ia dipandang sebagai salah satu intelektual terkemuka di Indonesia. Dekan Fakultas Psikologi UI tahun 1991, Dr. Yaumil Agus Akhir, mengatakan bahwa Cak Nun layak diberi gelar Doktor Honouris Causa, atau bahkan profesor karena pikiran dan wawasannya yang luas dan didukung analisis yang tajam.
Pada usianya yang belum genap 40 tahun, Cak Nun dimasukkan ke dalam jajaran kepengurusan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dibentuk pada Desember 1990, dipimpin oleh B.J. Habibie. Terkait hal ini, Cak Nun sejak awal mempertanyakan keterlibatannya di ICMI dengan bersurat langsung ke B.J. Habibie karena namanya dimasukkan dalam jajaran pengurus ICMI tanpa konfirmasi dan persetujuan resmi darinya.
Cak Nun kemudian menerima dijadikan Ketua Bidang Dialog Kebudayaan, lantaran B.J. Habibie menjanjikan ICMI mampu menyelesaikan persoalan Waduk Kedungombo. Namun, ICMI tidak berhasil membantu masyarakat Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Grobogan, yang tertindas karena tidak mendapatkan ganti rugi tanah yang digunakan Orde Baru untuk pembangunan waduk. Karena itu, Cak Nun memutuskan keluar dari ICMI. Bulan Februari 1991, secara resmi Cak Nun mengirimkan surat pengundurannya langsung kepada B.J. Habibie. Praktis hanya dua bulan ia menjadi pengurus ICMI.
Pak Kanjeng
Pak Kanjeng merupakan naskah Cak Nun, yang dipentaskan untuk mengkritik dan merespons kesemena-menaan penguasa rezim Orde Baru ketika membangun Waduk Kedungombo. Setelah sebelumnya sangat sulit sekali mendapat izin pentas, tanggal 16 dan 17 November 1993 di Purna Budaya Yogyakarta (sekarang menjadi Pusat Kebudayaan Koesnadi Hardjosoemantri UGM]), lakon Pak Kanjeng dipentaskan. Lakon ini memotret perlawanan seorang warga, yaitu Pak Jenggot, dalam menolak pembangunan Waduk Kedungombo di Boyolali, Jawa Tengah. Pementasan ini ditampilkan dengan bahasa yang sangat deras, keras, tajam, pintar, dan sarkastis.
Pak Kanjeng diperankan oleh tiga aktor yaitu Joko Kamto, Nevi Budianto, dan Butet Kertaradjasa. Ketiganya, masing-masing menggambarkan sebuah pribadi yang terpecah menjadi tiga: yang keras melawan, yang lunak toleran, dan yang ragu-ragu. Itu merupakan tiga faset kejiwaan Pak Kanjeng dalam menghadapi kekuasaan Orde Baru.
Pementasan ini digarap oleh Komunitas Pak Kanjeng (yang memang diambil dari judul naskah ini) dengan forum penyutradaraan oleh sembilan sutradara. Selain ketiga pemainnya, dalam forum sutradara ini turut terlibat pula Agus Noor, Indra Tranggono, Djadug Ferianto, dan Cak Nun sendiri. Gagasan berani dan keras dalam pementasan lakon yang mengkritik Orde Baru ini menyebabkan pertunjukannya dilarang di berbagai kota.
Televisi dan Radio
Setelah sebelumnya Cak Nun banyak menyampaikan gagasan dan kritiknya lewat media cetak, seminar, ceramah, pementasan musik puisi dan pertunjukan drama, pada pertengahan 1990-an ia memanfaatkan media audio-visual. Bersama KiaiKanjeng, pada 29 April 1996 Cak Nun mementaskan musik puisi Talbiyah Cinta di RCTI untuk menyambut Idul Adha. Beberapa seniman terlibat seperti Ita Purnamasari, Novia Kolopaking, Gito Rollies, Dewi Gita, Amak Baldjun, Amoroso Katamsi, dan Wiwiek Sipala.
Masih pada tahun 1996, stasiun televisi Indosiar setiap hari menyiarkan program acara Cermin, yang digagas Cak Nun dan Uki Bayu Sejati. Dengan pembawaannya, Cak Nun mengajak para penonton untuk tenang dan rileks ketika menikmati tontonan berdurasi sangat singkat, sekitar satu atau dua menit. Cak Nun muncul di antara tayangan iklan atau acara-acara lainnya, sebanyak 70 episode. Pesan yang disampaikannya cukup variatif. Tak lepas dari sentuhan moral agama dan masalah sosial. Program ini dimaksudkan Cak Nun untuk menyajikan kepada pemirsa, sebuah tayangan yang lebih kontemplatif dan berprioritas moral, di tengah kondisi siaran televisi yang dipenuhi hiburan-hiburan ringan dan hanya mimpi-mimpi. Selain Cermin, di Indosiar Cak Nun juga pernah memproduksi dan menayangkan sebuah talk show yang bernuansa santai tapi berisi tema-tema serius dan kritis. Acara yang tayang setiap Kamis malam ini bernama Gardu.
Cak Nun dilibatkan dalam sebuah perhelatan besar di masa Orde Baru yang mendapat porsi tayangan media sangat penting. Yaitu siaran malam takbiran tahun 1997. Bertempat di kawasan Monumen Nasional (Monas), acara yang bertajuk Gema Zikir dan Takbir digelar. Penting karena Presiden Soeharto memimpin langsung takbiran itu. Sebuah momen langka Soeharto takbiran nasional. Bersama Soeharto dalam takbiran itu adalah Wakil Presiden Try Sutrisno, Rhoma Irama, K.H. Zainuddin MZ, Cak Nun, Prof. Dr. Quraisy Shihab, K.H. Hasan Basri, Muammar Z.A., dan K.H. Ilyas Ruchiyat.
Takbiran yang memang bernuansa politis, namun juga kental dengan unsur budaya. Hadirnya 'raja dangdut' Rhoma Irama dan Cak Nun menjadi magnet tersendiri. Takbir dan zikir penuh warna kesenian nuansa Islami yang tidak monoton. Sebuah penggalan zikir pencerahan di masa menjelang krisis moneter itu disampaikan Cak Nun: "“Wahai Engkau pembuka segala pintu. Mohon. Jangan lagi bukakan pintu kelaliman di hati kami. Jangan bukakan lagi pintu kekerasan dan kebrutalan. Jangan bukakan pintu benci dan dengki di dalam jiwa kami. Mohon. Mohon. Jangan bukakan api dari lubuk nafsu kami. Ya Allah. Jangan bukakan pintu kerusuhan-kerusuhan lagi.”"Selain televisi, Cak Nun berkomunikasi kepada masyarakat lewat frekuesi radio. Rekaman suara pemikirannya pernah disiarkan Radio Delta FM dalam tajuk Catatan Kehidupan. Bulan Ramadlan tahun 2018 dan 2019, Cak Nun juga menyampaikan pesan-pesannya dalam program Radio Suara Surabaya bertajuk Tasbih.
Reformasi 1998
Pada masa Orde Baru, sejak 80-an, Cak Nun termasuk salah satu tokoh masyarakat yang vokal dan kritis kepada Soeharto. Ia sering kali menempatkan diri dalam oposisi langsung melawan pemerintahan Orde Baru. Kegiatan-kegiatannya banyak sekali dicekal dan dibatasi ruang geraknya oleh ABRI. Perjuangannya melawan segala bentuk ketidakadilan Orde Baru mencapai titik puncaknya tahun 1998. Reformasi 1998 merupakan episode perjalanan Republik Indonesia yang melibatkan banyak pihak dan elemen masyarakat Indonesia. Masing-masing memiliki peran, termasuk peran signifikan Cak Nun dan beberapa tokoh nasional.
Detik-detik Lengsernya Soeharto
Mei 1998, kerusuhan pecah di berbagai kota, termasuk Surakarta, Bandung, dan Palembang usai terjadi penembakan dalam demonstrasi yang menewaskan mahasiswa Universitas Trisakti tanggal 12 Mei. Dikenal dengan Tragedi Trisakti. Jakarta rusuh tanggal 13 Mei, dan puncaknya, 15 Mei, beberapa pusat perbelanjaan di Jakarta hangus terbakar. Ratusan orang tewas.
16 Mei, di tengah suasana Jakarta yang rusuh, beberapa intelektual berkumpul di Hotel Regent. Di antaranya Cak Nun dan Nurcholish Madjid (Cak Nur). Dalam pertemuan ini, didiskusikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengakhiri krisis ekonomi-sosial-politik yang intinya, Soeharto harus lengser. Tapi bagaimana caranya menyampaikan itu ke Soeharto, karena sebelumnya pernah ditempuh lewat Quraish Shihab, tapi menteri agama ini menolaknya. Cak Nun pada pertemuan itu mengeluarkan ide untuk membentuk opini bersama militer.
Ide pembentukan opini ini sebelumnya sudah dilakukan Cak Nun pada forum Padhangmbulan tanggal 11 Mei di Jombang yang menyampaikan seruan Soeharto untuk lengser, waktunya sudah hampir habis. Cak Nun juga menerbitkan Selebaran Terang Benderang, sudah ditulis sejak tanggal 8 Mei dan dikirimkan ke berbagai media massa namun tidak ada yang memuatnya. Cak Nun menyatakan tegas: “Pak Harto Turun, TNI Berpihak Pada Rakyat”. Secara khusus di pertemuan Padhangmbulan itu, Cak Nun mengajak masyarakat melantunkan wirid dan zikir bersama yang dipuncaki pembacaan Hizib Nashr yang dipimpin Bu Chalimah, ibunda beliau.
Setelah pertemuan di Hotel Regent tanggal 16 Mei, malamnya, Cak Nur, Cak Nun, bersama Oetomo Dananjaya, Malik Fadjar, dan S. Drajat merumuskan empat prosedur lengsernya Soeharto dengan meminimalisir korban dan memaksimalkan efektivitas kenegaraan. Empat prosedur ini termaktub dalam surat Husnul Khatimah yang rencananya akan diserahkan kepada Soeharto. Para perumus surat itu sebenarnya berasal dari sebuah kelompok diskusi rutin yaitu Majelis Reboan yang salah satunya diselenggarakan di Jl. Indramayu 14 Menteng.
Keesokan harinya, 17 Mei, surat yang lengkapnya berjudul Semuanya Harus Berakhir Dengan Baik (Husnul Khatimah) itu dikabarkan kepada para wartawan di Hotel Wisata oleh Cak Nur, Cak Nun, dan kawan-kawan. Konferensi pers itu menjadi pembicaraan di banyak media esoknya, 18 Mei. Pada 18 Mei itu juga, surat tersebut disampaikan ke Soeharto melalui Mensesneg ketika itu, Saadilah Mursyid.
Sore harinya, tak diduga, Harmoko sebagai Ketua DPR/MPR yang dikenal setia kepada Soeharto, membacakan pernyataan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri dengan arif dan bijaksana. Malam harinya, ternyata Soeharto menyambut baik usulan untuk Husnul Khatimah. Melalui Saadilah Mursyid, Presiden Soeharto menghubungi Cak Nur dan menyatakan bersedia mundur kapan saja. Kabar itupun diteruskannya kepada Cak Nun.
Setelah usulan dalam surat Husnul Khatimah diterima dan menyatakan akan mundur, Soeharto ingin merundingkan cara lengser terbaik, tercepat, tetapi berisiko minimal bagi bangsa Indonesia. Ia ingin membahasnya bersama perumus surat itu dan tokoh-tokoh muslim segera. Soeharto secara khusus meminta agar Gus Dur diikutsertakan. Cak Nur mengusulkan agar Amien Rais juga diundang, tapi ditolak Soeharto.
Tanggal 19 Mei pagi, pukul 09.00, sembilan tokoh masyarakat diterima Soeharto di Istana Merdeka. Yaitu Cak Nur, Cak Nun, Gus Dur, Ahmad Bagja, KH. Cholil Baidowi, K.H. Ali Yafie, K.H. Ma’ruf Amin, Malik Fadjar, dan Sumargono. Selain mereka bersembilan, Cak Nur juga mengajak Yusril Ihza Mahendra. Yusril ketika itu bekerja sebagai penyusun naskah pidato kepresidenan yang sebenarnya tidak masuk dalam undangan, tapi Cak Nur memaksa karena Yusril paham hukum ketatanegaraan.
Pertemuan 19 Mei pagi itu dijadwalkan hanya berlangsung setengah jam, tapi ternyata molor hingga dua setengah jam. Dalam pertemuan itu tidak ada perdebatan, tidak ada desakan, tidak ada tawar-menawar kekuasaan. Justru pertemuan itu santai dan penuh gelak tawa. Kesemua tokoh, satu-persatu berbicara kepada Soeharto. Semuanya menegaskan beliau harus segera mundur. Pertemuan itu terjadi berkat kepastian malam sebelumnya, ketika Soeharto menyatakan bersedia mundur kepada Cak Nur. Ibarat sebuah pernikahan, pertemuan itu adalah bagian “resepsi”, karena sebelumnya kepastian “akad nikah” lengser sudah terjadi.
Soeharto berencana akan membentuk Kabinet Reformasi. Juga, ia menerima usulan adanya semacam Komite Reformasi, yang berangkat dari gagasan formula keempat reformasi sebagai jalan tengah yang tertera dalam surat Husnul Khatimah. Soeharto meminta Cak Nur untuk memimpin komite itu. Tapi permintaan itu dengan tegas ditolak. Bila kabinet dan komite itu terbentuk, Cak Nur meminta tidak boleh satu pun dari tokoh-tokoh yang hadir tanggal 19 Mei itu dimasukkan Soeharto ke dalamnya. Soeharto sebenarnya sangat berharap kepada mereka, karenanya penolakan itu mengecewakannya. Ketika konferensi pers setelah pertemuan, Soeharto belum menyatakan mundur. Ia menyatakan akan melakukan reshuffle kabinet dan memimpin reformasi, juga tak akan bersedia dipilih lagi dalam pemilu mendatang. Tak ada pernyataan yang jelas kapan ia akan benar-benar turun dari kursi presiden selain kode “secepat-sepatnya”.
Merespons pertemuan itu, Amien Rais mengadakan konferensi pers di kantor PP Muhammadiyah. Ia mengatakan bahwa dengan tak memberi gambaran program dan tempo yang jelas, Soeharto sama sekali tak memberi titik cerah kepada masyarakat. Itu juga menandakan dengan gamblang Soeharto gagal membaca aspirasi rakyatnya.
Pada hari yang sama dengan pertemuan di Istana Merdeka itu, 14 menteri Kabinet Pembangunan VII menandatangani surat pengunduran diri dari kabinet, di Gedung Bappenas dan menolak dimasukkan ke dalam Kabinet Reformasi atau Komite Reformasi yang akan dibentuk. Mereka adalah Akbar Tanjung, A.M. Hendropriyono, Ginandjar Kartasasmita, Giri Suseno Hadihardjono, Haryanto Dhanutirto, Justika S. Baharsjah, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Rahardi Ramelan, Sanyoto Sastrowardoyo, Subiakto Tjakrawerdaya, Sumahadi, Tanri Abeng, dan Theo L. Sambuaga.
Keesokannya, 20 Mei, Soeharto menganggap pengunduran para menterinya yang ramai-ramai mundur, hanya rumor. Sampai Yusril yang berada di kediaman Soeharto di jalan Cendana, Menteng, Jakarta Pusat, mendapat kabar kepastian mundur itu langsung dari Akbar Tanjung, yang menunjukkan kopian surat pengunduran. Surat disampaikan ke Saadilah Mursyid, dan akhirnya Soeharto pun mendapat kepastian kabar itu. Merasa kehilangan dukungan politik, tidak didukung tokoh-tokoh yang menemuinya, dan masyarakat sudah ngamuk, “resepsi” lengser itu pun akhirnya terjadi. Pagi hari pukul 09.00, tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dan kemudian Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden.
Husnul Khatimah
Kerusuhan yang menewaskan banyak orang termasuk mahasiswa, penculikan-penculikan, situasi ekonomi yang sulit, korupsi-kolusi-kronisme-nepotisme yang akut, represi militer bertahun-tahun, ketidakbebasan berpendapat yang lama, dan berbagai kesalahan Soeharto lainnya, maka bisa dipahami segala situasi itu menyebabkan kebencian dan dendam yang mendalam masyarakat kepadanya. Mereka menghendaki pengalihan kekuasaan total dan tidak menoleransi keterlibatan Soeharto dalam reformasi. Sementara menurut pertimbangan dengan logika berpikir Husnul Khatimah, yang paling bertanggung jawab atas semua kesalahannya adalah Soeharto sendiri.
Cak Nur, Cak Nun dan kawan-kawan memilih untuk melakukan pendekatan yang berbeda, dengan berusaha tidak hanyut dalam arus kebencian yang tidak proporsional. Mencoba untuk tidak mengutuk-ngutuknya lagi walaupun ingin, karena sering mengalami tindakan represi dari rezim Orde Baru.
Sebelumnya, pada HUT Golkar ke-33 tanggal 19 Oktober 1997, Soeharto dalam pidatonya mengisyaratkan siap lengser keprabon madeg pandito. Cak Nun memandang Soeharto yang berkuasa dengan kuat selama 32 tahun, pada saat militer masih dikendalikan penuh, dalam batinnya saat itu sudah madeg pandito. Maka tinggal disentuh hatinya agar dirinya menyelesaikan permasalahan dengan husnul khatimah.
Sebelum menawarkan Husnul Khatimah, terlebih dahulu dijelaskan tiga bentuk aspirasi reformasi yang muncul. Pertama, reformasi masih dalam kerangka sistem pemerintahan Orde Baru, yang berarti dilakukan bertahap hingga selesainya masa jabatan tahun 2003. Kedua, reformasi dalam sistem yang sangat berbeda dari Orde Baru. Yaitu Soeharto harus mundur. Ketiga, reformasi dengan proses kudeta. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa bentuk pertama tidak banyak menjanjikan dan terlalu lama. Sedangkan bentuk kedua dan ketiga akan memunculkan gerakan penentangan yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Maka Cak Nur, Cak Nun, dan kawan-kawan menawarkan bentuk keempat yang tetap mengandung kesulitan, tetapi relatif aman dan dapat memberi landasan legitimasi baru yang kuat untuk pemerintahan yang akan datang.
Bentuk keempat inilah sebuah Husnul Khatimah yang intinya bahwa Soeharto bertekad memimpin sendiri reformasi secara menyeluruh. Dengan menyesali terjadinya krisis moneter, mengakui semua kesalahan dan segala kekeliruannya. Menyerahkan kekayaan pribadi dan keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian Soeharto memimpin perbaikan-perbaikan yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam legal-formal-konstitusional. Menyatakan bersedia mundur dari jabatan kepresidenan secepat mungkin melalui cara-cara damai dan konstitusional. Lalu membimbing bangsa Indonesia memasuki Millenium Ketiga. Juga disampaikan teknis waktu yang matang yaitu selama 20 bulan berikutnya, sampai tidak lebih dari tanggal 10 Januari 2000, pemilihan umum sudah harus terlaksana. Maksimal tanggal 11 Maret 2000 sudah terpilih presiden baru.
Komite Reformasi
Gagasan Cak Nur dan Cak Nun selain bersikeras Soeharto untuk tetap mundur adalah, jika memakai logika reformasi, saat Soeharto mundur maka semestinya DPR/MPR juga ikut bubar. Karena keberadaan DPR/MPR selama masa kekuasaan Soeharto, dipandang hanya untuk mengukuhkan jabatan Presiden Soeharto. DPR/MPR dipandang bukan lembaga yang sesuai namanya yang mewakili rakyat. Maka perlu disiapkan Komite Reformasi yang akan menjadi embrio berdirinya Parlemen Reformasi sesegera mungkin.
Komite Reformasi ini merupakan sebuah konsep sebagai langkah alternatif untuk menghindari konsekuensi naiknya B.J. Habibie yang dianggap masyarakat bagian dari Orde Baru. Karena bila B.J. Habibie menjadi presiden, akan muncul polarisasi konflik yang baru. Akan ada kelompok yang setuju kepada B.J. Habibie dan yang menolaknya. Komite Reformasi ini semacam MPRS yang bertugas menyusun undang-undang politik dan pemilu, yang kemudian menyelenggarakan pemilu selama 6 bulan.
Soeharto menyatakan akan membentuk Komite Reformasi dalam konferensi pers setelah bertemu sembilan tokoh pada 19 Mei. Yusril, bersama Saadilah, dipercaya Soeharto untuk merealisasikan pembentukan Komite Reformasi. Sekitar 45 nama diajak bergabung ke dalam Komite Reformasi.
45 tokoh yang direncanakan masuk dalam Komite Reformasi ini antara lain Megawati Soekarno Putri, Gus Dur, Abdul Qadir Jailani, Adnan Buyung Nasution, Fahmi Idris, Y.B. Mangunwijaya, Kwik Kian Gie, Ali Sadikin, Daniel Sparingga, Muladi SH, Ismail Sunny, I Ketut Puja, Eggi R. Sudjana, Soelarso Supater, Adi Sasono, Affan Gaffar, Arbi Sanit, Achmad Tahir, Achmad Tirtosudiro, Ahmad Bagja, Akbar Tanjung, Albert Hasibuan, Anwar Hardjono, Anas Urbaningrum, A. M. Fatwa, Malik Fadjar, Harun Al-Rasyid, Hartono Suhardiman SE, Wiranto, Yusril Ihza Mahendra, serta para Rektor dari UI, ITB, UGM, Undip, Unair, Unpad, Unhas, IPB, dan IAIN Syarif Hidayatullah.
Sebagai pemberi ide dibentuknya Komite Reformasi, sejak awal Cak Nur dan Cak Nun berjanji untuk tidak terlibat dalam komite maupun pemerintahan pasca lengsernya Soeharto. Ini dilakukan untuk memberi contoh kepada masyarakat bahwa yang mereka lakukan bukanlah bertujuan kekuasaan. Karena kehadiran sembilan tokoh Islam ke Istana berada dalam posisi dicurigai masyarakat. Para tokoh ini sebelumnya dikenal kritis terhadap Soeharto selama krisis mulai melanda. Cak Nur konsisten tidak mau memimpin komite ini, meskipun Soeharto mendesak.
Yusril dan Saadilah pasca pertemuan itu tetap menjalankan perintah Soeharto untuk memformulasikan 45 nama-nama anggota Komite Reformasi. Namun orang-orang yang dihubungi, mayoritas menolak. Fahmi Idris yang awalnya mau, lantas mulai ragu-ragu. Ismail Sunny juga mengiyakan, tapi kemudian tidak mengontak lagi.
Tiaret
Tiaret (Bahasa Arab:تاهرت / تيارت; Bahasa Berber: Tahert atau Tihert, i.e. "Lioness") adalah sebuah kota di tengah Aljazair yang merupakan nama dari Provinsi Tiaret.
Emha Ainun Nadjib
Ora Pathèken
Pada saat konferensi pers dalam pertemuan dengan sembilan tokoh di Istana Merdeka, Soeharto mengatakan “tidak jadi presiden tidak pathèken”. Idiomatik seperti ini bukan berasal dari habitat kulturnya Soeharto di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Istilah pathèken lazim diucapkan masyarakat Surabaya.
Di dalam pertemuan itu Cak Nur menjadi juru bicara. Ia memberi kesempatan pertama kepada K.H. Ali Yafie untuk berbicara. Beliau menegaskan Soeharto harus mundur dan mengatakan mungkin ini pahit baginya. Soeharto malah mengatakan, “Tidak, tidak pahit, saya sudah kapok jadi presiden”, yang kemudian menjadi headline berita koran Kompas esoknya, 20 Mei 1998. Ia dengan guyon mengatakan kapok sebanyak tiga kali sehingga Cak Nur menambahkan, “Kalau orang Jombang itu, bukan kapok, tapi tuwuk (kekenyangan).” Cak Nun pun menimpali, “Ora dadi presiden, ora pathèken.”
Gus Dur, oleh Cak Nur diberi kehormatan untuk bicara pada giliran akhir dan menjadi gongnya pertemuan. “Wah, tadi saya ketakutan ketika akan ketemu Pak Harto,” kata Gus Dur, “sebab saya pikir sampeyan ini monster. Tetapi alhamdulillah ternyata sampeyan ini ya manusia.”
Kutipan konferensi pers Soeharto yang mengandung istilah ora patheken direkam koran Kompas saat itu: "“Jadi, demikianlah, ada yang juga mengatakan, terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi Presiden, tidak akan pathèk-en. Itu kembali menjadi warga negara biasa, tidak kurang terhormat dari Presiden asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Jadi, jangan dinilai saya sebagai penghalang, tidak sama sekali. Semata-mata karena tanggung jawab saya.”"
Empat Sumpah Soeharto
Presiden Soeharto sudah turun, dan B.J. Habibie menjadi presiden. Di masa kepresidenan Habibie, krisis multidimensi terjadi. Pemimpin-pemimpin politik tidak bisa bersatu. Menurut Cak Nun ketika itu, siapapun bisa bicara apa saja dan bahkan para pemimpin pun sulit dipercaya. Himbauan ulama untuk tidak berbuat rusuh tidak dihiraukan. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Karena itu Cak Nun yang resah dengan keadaan ini memandang keluarga besar bangsa Indonesia perlu melakukan Ikrar Husnul Khatimah. Ikrar yang digagas Cak Nun ini rencananya diselenggarakan pada 14 Februari 1999, bertempat di Masjid Baiturrahman Komplek DPR/MPR. Mulanya, ide ini dilontarkan Cak Nun pada saat shalat tarawih Ramadlan, awal tahun 1999, bersama Ginanjar Kartasasmita, Abdul Latief, A.M. Hendropriyono, dan Akbar Tanjung. Menurutnya, ini satu-satunya cara untuk mencoba membuka pintu krisis legitimasi yang dialami Indonesia.
Dalam rencana acara Pertobatan Nasional bertajuk Ikrar Husnul Khatimah itu, para tokoh nasional diundang. Selain tiga tokoh di atas, tokoh-tokoh yang diundang antara lain: Presiden B.J. Habibie, Wiranto, Gus Dur, Megawati, Amien Rais, para menteri dan tokoh-tokoh lainnya, termasuk Soeharto.
Cak Nun mengundang Soeharto secara langsung ketika bertemu dengannya di Cendana sebanyak dua kali. Tanggal 26 Januari 1999, Soeharto mengundang Cak Nun. Sebelumnya, beberapa kali, orang-orang lain, termasuk anak-anaknya, Hutomo Mandala Putra dan Bambang Trihatmodjo, mencoba menghubungkan Cak Nun dengan Soeharto, tetapi tidak berhasil. Menurut Soeharto, Cak Nun termasuk orang yang dia percayai karena di tengah-tengah hujatan kepadanya, Cak Nun dianggap cukup objektif.
Dalam pertemuan pertama selama tiga jam di kediamannya, Soeharto menyanggupi untuk hadir pada acara tanggal 14 Februari. Tidak hanya akan hadir, ia setuju untuk membayar semua dosanya dan mengakhiri sisa kehidupan dengan kebaikan-kebaikan dengan menandatangani rumusan Empat Sumpah Soeharto, di hadapan Cak Nun.
Sumpah yang rencananya dinyatakan di hadapan seluruh masyarakat, tokoh, dan semua wartawan media cetak dan televisi yang akan hadir itu berisi: (1) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah menjadi Presiden Republik Indonesia lagi. (2) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah tidak akan pernah turut campur dalam setiap proses pemilihan Presiden Republik Indonesia. (3) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas diadili oleh Pengadilan Negara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan saya selama 32 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. (4) Bahwa saya, Soeharto, bersumpah siap dan ikhlas mengembalikan harta rakyat yang dibuktikan oleh Pengadilan Negara. Ide Cak Nun agar Soharto melakukan pertobatan ini lantas menjadi pemberitaan. Termasuk, menurut Cak Nun, ada pemberitaan miring dengan tuduhan yang penuh curiga dan tafsir aneh-aneh tanpa mengerti inti acara sebenarnya. Berita yang dimaksud dimuat antara lain di Pos Kota dan Terbit, pada 3 Februari 1999. Berita-berita itu menggiring opini bahwa acara ini digagas Soeharto sebagai langkahnya menghindari upaya hukum yang sedang diproses untuk menghukumnya. Cak Nun juga mendapat tanggapan bernada negatif dari para tokoh politik yang menganggap Cak Nun telah menjadi “mesin politik” Soeharto. Gus Dur juga tampaknya kurang antusias dengan ide acara tersebut.
Soeharto mengundang Cak Nun kembali ke Cendana tanggal 4 Februari 1999, dan skenario berubah. Karena Soeharto khawatir acara yang rencananya dihadiri 10.000 undangan itu bisa menimbulkan masalah yang memancing demo dan menambah huru-hara. Soeharto tetap berniat melakukan taubat nasuha meskipun tidak dilakukan di tempat acara Cak Nun digelar. Ia akan melakukannya di masjid dekat rumahnya, Masjid Bimantara, Kebon Sirih, dan berjanji akan menjelaskan soal pertobatannya pada 28 Februari 1999 di masjid dekat kediaman Gus Dur di Ciganjur. Setelah pertemuan kedua itu, kepada wartawan Cak Nun menegaskan, “Ini ide saya dan bukan maunya Pak Harto. Mau datang atau tidak bukan urusan saya.”
Meskipun Soeharto bersumpah untuk bersedia mempertanggungjawabkan kesalahannya dan mengembalikan harta yang dituduhkan telah dicurinya dengan dibuktikan pengadilan, namun hingga wafatnya tahun 2008, Soeharto tidak pernah sekalipun diadili oleh penegak hukum Republik Indonesia.
Maiyah
Jika pada masa Orde Baru, aktivitas Cak Nun selalu ramai dalam hiruk pikuk media massa dan publik nasional, maka setelah Reformasi ia memilih ‘jalan sunyi’. Cak Nun mundur dari panggung nasional. Cak Nun menjaga jarak dengan media mainstream, karena ia menyadari sepenuhnya potensi destruktif yang kerap dibawa media daripada potensi konstruktifnya.
Waktu kegiatannya sebagian besar bersama masyarakat langsung di berbagai pelosok daerah di nusantara, lebih banyak dibanding sebelumnya. Dalam aktivitasnya itu, Cak Nun bersama KiaiKanjeng melakukan berbagai dekonstruksi pemahaman atas nilai-nilai, pola-pola komunikasi, metode perhubungan kultural, pendidikan cara berpikir, serta pengupayaan solusi-solusi masalah masyarakat.
Aktivitas Cak Nun yang intens bersama masyarakat itu kemudian berkembang sebagai sebuah konsep kebersamaan yang diikuti beragam lapisan masyarakat. Konsep ini kemudian tahun 2001 disebut Maiyah. Secara etimologis, Maiyah berasal dari kata ma’a, bahasa Arab yang artinya bersama. Dan arti Maiyah sendiri adalah kebersamaan.
Kebersamaan dibangun dengan berpijak pada kebersamaan Segitiga Cinta. Yaitu segitiga antara Allah, Rasulullah, dan makhluk. Inspirasi konsep kebersamaan ini diambil dari Al-Qur`an yang dikaji oleh Marja’ (rujukan keilmuan) Maiyah: Ahmad Fuad Effendy. Bahwa kata ma’a dalam Al-Qur`an disebutkan sebanyak 161 kali yang berada dalam relasi atau kebersamaan antara Allah, Rasulullah, dan semua makhluk-Nya.