REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK MELALUI MOBILE JAMINAN KESEHATAN (JKN)
Creators: name: Afriyanti Elsyah BR Sirait
name: Mimin Sundari Nasution, S.Sos
Publisher: name: Zenodo
Year: 2023
Subjects: Reformasi Birokrasi
Mobile JKN
Pelayanan Publik

description: Pada hakekatnya Reformasi birokrasi adalah suatu upaya dalam melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dan sumber daya manusia aparatur untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan berkualitas (Good Governance). Reformasi birokrasi yang terjadi di indonesia bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Reformasi kini telah menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan bagi setiap masyarakat serta aparatur pemerintahan. Dalam perwujudannya reformasi birokrasi bukannya hanya bergantung pada para birokrat dan sistem penyelenggaraan pemerintahnya namun masyarakat juga perlu ikut dalam berpartisipasi dan terlibat dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah. Reformasi birokrasi juga bukan lagi sekedar mengubah penyelenggaraan birokrasi saja tetapi juga para bagaimana sumber daya manusia atau aparatur negara yang memberikan pelayanan agar lebih berkualitas dan berintegritas dalam kinerjanya. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintah akan dinilai dari bagaimana birokrasi dan birokrat publik mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi berpengaruh dan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pelayanan publik. Mengapa demikian? karena pada hakekatnya reformasi birokrasi adalah penggerak dalam membangun dan meningkatkan pelayanan publik. Semakin meningkat kualitas birokrasi maka semakin meningkat dan berkualitas pelayanan publik, maka dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi sanangat erat kaitannya dengan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelayanan publik dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan tata kelola pemerintah yang baik, reformasi birokrasi tentu memiliki keterlibatan karena semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara tidak lepas dari yang namanya pelayanan publik. Pelayanan publik menjadi salah satu fokus utama dalam reformasi birokrasi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatanan 2 dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggaraa pelayanan publik. Maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam sistem birokrasi dengan tujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Setelah UU pelayanan publik di tetapkan, penyelenggaraan pelayanan publik dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan untuk menjamin kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini reformasi birokrasi juga menjadi lebih meningkat terutama dalam pelayanan publik. Iptek sangat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dalam reformasi birokrasi sendiri Iptek sudah digunakan dan sudah menjadi bagian dari sistem pelayanan publik. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik disebut dengan E-Government. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menerapkan dan mengembangkan e-government dan sudah ditetapkan dalam INPRES NO.3 Tahun 2003 yang berisi tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Dalam lingkup reformasi birokrasi ketetapan ini menjadi dasar hukum untuk mempercepat perkembangan e-government di indonesia dan meningkatkaan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan pelayanan publik dasarnya adalah untuk memberikan kepuasaan dan kesejahteraan pada masyarakat, maka dari itu kualitas pelayanan yang diberikan dituntut menjadi lebih prima, transparansi, akuntanbilitas, efesiensi dan efektivitas, dan partisipatif. Pada era digital ini banyak pelayanan yang sudah di ciptakan pemerintah melalui website ataupun aplikasi untuk memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi dan kebutuhan kesehatan. Pemberian layanan pada masyarakat melalui smartphone atau dapat diakses melalui alat teknologi lainnya dianggap akan berdampak positif karena sudah hampir seluruh rakyat indonesia telah menggunakan teknologi dan internet. Dilihat dari beberapa sumber dikatakan bahwa rata rata penggunaan 3 internet di indonesia mencapai lebih dari 200 juta orang dan terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di indonesia. Tidak hanya pelayanan berbasis administrasi kependudukan informasi kesehatan juga sudah di kembangkan dan di sebarluaskan melalui teknologi informasi berbasis internet. informasi kesehatan yang diberikan juga bermacam macam dan tersu berkembang tiap tahunnya. Perkembengan teknologi informasi juga mengubah tidak hanya sumber informasi saja yang disediakan tetapi juga ditambahkan dengan adanya interaksi antara dokter dan pasien, yang dapat dilakukan secara tidak langsung. Penyelenggaraan kesehatan melalui internet dilakukan karena dalam pemberian secara langsung khusus nya terhadap kesehatan masih berjalan sesuai dengan harapan dan masih terdapat kendala dalam kinerjanya terutama pada pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Dalam penyelenggaraannya pemerintah telah membuat inovasi yaitu dengan mengadakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, Program jaminan sosial atau yang lebih dikenal dengan nama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di selenggarakan sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin setiap peserta atau anggota keluarganya akan kebutuhan dasar hidup yang layak (BPJS, 2011). Pada januari 2014 BJPS kesehatan resmi di operasikan oleh pemerintah atas perintah Undang Undang BPJS ( Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2013). Untuk meningkatkan proses pendaftaran dan pelayanan pada peserta jaminan kesehatan, pada tanggal 15 september 2017 BPJS kesehatan meliris aplikasi “JKN Mobile”. Hal ini dibuat untuk dapat mempermudah para masyarakat yang ingin menjadi bagian dari BPJS dalam proses administrasi yang biasanya dilakukan di kantor cabang (BPJS, 2017).
description: {"references": ["Komala, R., &amp; Firdaus, A. (2020). Analisis Kualitas Layanan Mobile JKN Terhadap Kepuasan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. J. Ilmu Manaj. dan Bisnis Islam, 6(2), 188-199.", "Wulandari, A., &amp; Sudarman, I. (2019). Inovasi bpjs kesehatan dalam pemeberian layanan kepada masyarakat: Aplikasi mobile jkn. Jurnal Public Policy Vol, 5(2).", "Banowati, L., &amp; Revilia, D. (2021). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pendaftaran Online Pada Aplikasi Mobile JKN. Health Care: Jurnal Kesehatan, 10(1), 78-84.", "Putra, B. K., Dewi, R. M., Fadilah, Y. H., &amp; Roziqin, A. (2021). Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik melalui Mobile JKN di kota Malang. Jurnal Ilmiah Publika, 9(1), 1-13.", "Bahri, Syamsul, Amri Amri, and Atikah Azmi Siregar. \"Analisis Kualitas Pelayanan Aplikasi Mobile JKN BPJS Kesehatan Menggunakan Metode Service Quality (SERVQUAL).\" Industrial Engineering Journal 11.2 (2022)", "Narmansyah, Senja, et al. \"Analisis Pemanfaatan Sistem Informasi JKN Mobile Di Kota Makassar.\" Sehat Rakyat: Jurnal Kesehatan Masyarakat 1.3 (2022): 196-204.", "https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--reformasi-birokrasi-reformasipelayanan-publik, Reformasi Birokrasi, Reformasi Pelayanan Publik", "https://sdppi.kominfo.go.id/artikel-hasil-survey-pelayanan-publik-1-2233 Hasil Survey Pelayanan Publik", "https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/23/ada-2047-juta-penggunainternet-di-indonesia-awal-2022 Data Pengguna Internet di Indonesia"]}