Refleksi Pasal 188, 189, dan 190 UU No. 1 Tahun 2023: Menakar Kebebasan Berpikir dalam Bingkai Demokrasi.
Creators: name: Muhammad Hidam Alamsyah, M. Hidam
Publisher: name: Zenodo
Year: 2024

description: Refleksi Pasal 188, 189, dan 190 UU No. 1 Tahun 2023: Menakar Kebebasan Berpikir dalam Bingkai Demokrasi.

Di tengah dinamika demokrasi yang terus berkembang, kebebasan berpikir menjadi pilar penting yang tak terpisahkan. Namun, ketika membaca Pasal 188, Pasal 189, dan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, muncul pertanyaan mendasar: apakah regulasi ini benar-benar selaras dengan semangat demokrasi yang menghargai kebebasan individu?

Pasal 188 mengatur tentang penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran. Sementara tujuannya adalah menciptakan ketertiban umum, batasan ini menimbulkan perdebatan tentang kebebasan berekspresi. Demokrasi menuntut ruang yang bebas bagi setiap orang untuk menyuarakan pikiran, tetapi dengan ancaman pidana, apakah orang masih merasa aman untuk berbicara? Ada garis tipis antara melindungi masyarakat dari berita bohong dan membatasi kritik yang seharusnya sehat dalam demokrasi.

Selanjutnya, Pasal 189 yang mengatur larangan penghinaan terhadap lembaga negara. Dalam teori demokrasi, kritik terhadap institusi merupakan elemen pengawasan publik. Namun, norma ini menghadirkan dilema antara menjaga wibawa institusi negara dan hak rakyat untuk mengungkapkan ketidakpuasan. Jika kritik dilihat sebagai penghinaan, apakah masyarakat akan tetap memiliki keberanian untuk mengawal pemerintahannya?

Lalu, Pasal 190 membahas ancaman terhadap keamanan nasional yang timbul dari tindakan tertentu. Sekilas, ini penting untuk menjaga stabilitas negara. Namun, tanpa definisi yang jelas mengenai “ancaman” dan “keamanan nasional,” regulasi ini dapat digunakan untuk membungkam suara-suara yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Demokrasi tidak hanya tentang mayoritas, tetapi juga melindungi minoritas dan hak mereka untuk bersuara.

Di sini, pertanyaannya bukan sekadar soal menjaga ketertiban, tetapi tentang apa yang disebut sebagai “ketertiban” itu sendiri. Demokrasi adalah tentang keberanian mendengar suara berbeda. Jika suara itu dipaksa diam dengan dalih ketertiban, maka yang tersisa hanya bayang-bayang demokrasi, bukan intinya.

Kita juga perlu memahami, demokrasi tidak semata tentang hak individu. Demokrasi adalah simfoni dari kebebasan, tanggung jawab, dan solidaritas. Pasal-pasal ini, walau bertujuan menjaga stabilitas, harus dikaji ulang agar tidak menempatkan individu dalam ketakutan untuk berpikir kritis. Rasa takut ini bukan sekadar ancaman terhadap individu, tetapi juga terhadap inovasi sosial, ide-ide baru, dan kemampuan bangsa untuk berkembang.

Pada titik ini, demokrasi seolah berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kebebasan yang tak terkendali. Namun, di sisi lain, membatasi kebebasan berpikir dapat mengikis esensi demokrasi itu sendiri. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara regulasi yang tegas dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

Kita perlu merenung lebih dalam: apakah demokrasi kita siap menerima perbedaan pendapat, bahkan jika itu terdengar tidak nyaman? Ataukah kita justru sedang menciptakan demokrasi yang rapuh, di mana kebebasan berpikir harus tunduk pada rasa takut? Dalam suasana demokrasi yang sejati, kebebasan berpikir seharusnya tidak hanya dilindungi, tetapi juga dirayakan sebagai kekuatan utama dalam membangun bangsa yang maju dan berkeadilan.