dan kreativitas dari sekedar loyal pada prosedur atau aturan-aturan yang kaku, menunjukkan 19 orang (27,9\%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden sebagian besar setuju bila diperlukan sebuah inovasi dan kreatifitas dari seorang aparat daripada hanya sekedar loyal dan taat pada aturan yang kaku. Hal ini dimungkinkan karena dalam birokrasi ada yang namanya kewenangan diskresi. Kebanyakan dari pegawai tidak berani untuk mengadakan sebuah inovasi atau bentuk kreatifitas karena hal tersebut dianggap melanggar aturan. Pandangan Hardianti, SE Kasubag. Pembendaharaan di Setdakab Buton setidak-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

``Pegawai yang kreatif dan inovatif sangat jarang kita jumpai dan mereka tidak terbiasa dengan hal itu, mereka hanya terbiasa dengan taat pada aturan, juklak ataupun juknis selain itu dianggap melanggar aturan dan mendapat sanksi. Padahal sebuah inovasi diperlukan agar mencari hal-hal yang terbaik dan paling efisien dalam pemerintahan ini. Kita sebenarnya terus mendorong untuk tumbuhnya inovasi dan kreatifitas pegawai, dengan syarat tidak untuk kepentingan pribadi. Kewenangan untuk diskresi saya berikan pada bawahan saya selama hal itu tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan, karena saya yakin kekakuan pada aturan akan menyebabkan kita lambat dalam merespon kondisi lapangan yang selalu berubah-ubah''. (Hasil wawancara penulis, 10 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan mempunyai kemampuan mengambil keputusan dan mempunyai kewenangan dalam diskresi power, terdapat 20 orang (29,5\%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa sebagian besar responden setuju bila mereka mempunyai kemampuan dalam mengambil keputusan dan mempunyai kemampuan diskresi power. Jabatan yang mereka pegang tentu saja ada kewenangan yang terkandung di dalamnya dan kita selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan. Hal ini terungkap dari hasil wawancara penulis dengan salah satu pejabat eselon III di Setdakab:

``Dalam sebuah jabatan jelas sudah terkandung kewenangan didalamnya ada tugas, kewajiban yang harus kita selesaikan sebagai rasa tanggungjawab dan kita selalu dihadapkan dengan pengambilan keputusan-keputusan sesuai dengan jabatan yang kita pegang''.

\subsection{Aspek Sosialisasi Dari Prinsip Kewirausahaan}

Tabel IV.10. Aspek Sosialisasi Prinsip Kewirausahaan

\begin{table}[h]
\centering
\begin{tabular}{|c|p{8cm}|c|c|}
\hline
No & Ind Pernyataan & Frekuensi & Persentase (\%) \\
\hline
1 & Sering mengikuti seminar, workshop dan symposium yang berhubungan dengan entrepreneurial government & 21 & 30,8 \\
\hline
2 & Dilibatkan secara aktif dalam berbagai konsep entrepreneurial government & 23 & 33,9 \\
\hline
3 & Pernah diajak oleh pimpinan mengikuti konsep entrepreneurial government di dalam sebuah kegiatan sosialisasi pemerintahan & 24 & 35,3 \\
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Jumlah} & 68 & 100 \\
\hline
\end{tabular}
\label{table_IV_10}
\end{table}

Sumber: Data primer diolah tahun 2013

Berdasarkan data pada tabel IV.10 terlihat bahwa hasil penilaian dan pandangan responden terhadap aspek sosialisasi dari prinsip kewirausahaan untuk item pernyataan sering mengikuti seminar, workshop dan symposium yang berhubungan dengan entrepreneurial government 21 orang (30,8\%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden belum pernah mengikuti acara-acara yang membahas konsep-konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha. Dapat disimpulkan kalau sebagian besar pejabat pemda banyak yang tidak mengetahui dan memahami ide dan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha.

Berikut ini wawancara penulis dengan Bapak LM. Rahimin Baharudin, SP Selaku Kasubag. Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton:

``Kami yang duduk di eselon IV ini jarang ikut-ikut seminar atau lokakarya apalagi acara-acaranya yang digelar di Jakarta, itu hanya buat eselon II atau sekali-kali eselon III, jadi terus terang saja kami banyak tak tahu tentang perkembangan dan perubahan yang terjadi, palingan hanya sekedar tahu dikit-dikit saja.'' (Hasil wawancara penulis, 10 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa untuk pejabat rendahan jarang sekali diberi kesempatan untuk mengikuti seminar ataupun lokakarya sehingga sudah sewajarnya kalau pengetahu-