banyak yang setuju bila dalam organisasi pemda budaya paternalistik masih mengakar sangat kuat.

Pemerintahan yang bergaya wirausaha tidak memberikan tempat pada budaya paternalistik, hirarki yang kaku dan terpaku pada aturan-aturan yang permanen. Keluwesan pada aturan, inovasi, kreatifitas, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas selalu menjadi pendorong untuk terciptanya pemerintahan yang bergaya wirausaha selama tidak bertentangan dengan misi yang diemban organisasi.

Berikut ini wawancara penulis Bapak Mariani Wali, S.Sos., M.M.Sip selaku Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sebagai berikut:

``Salah satu masalah penting yang kita hadapi dalam membangun dan mengembangkan pemerintahan yang bergaya wirausaha adalah adanya budaya paternalistik yang mengakar kuat dalam pemerintahan saat ini. Hubungan atasan bawahan yang kaku selalu mematikan inovasi dan kreatifitas. Yang terjadi adalah ketakutan dan ketergantungan pegawai yang besar pada atasan, pegawai tidak berani mengambil keputusan sebelum meminta petunjuk dengan atasan''. (2 September 2013).

Untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mendorong dan mengembangkan jiwa serta spirit kewirausahaan dalam budaya kerja, 17 orang (25\%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah daerah tidak mengembangkan dan mendorong konsep kewirausahaan dalam budaya kerja. Berikut hasil wawancara penulis dengan Jafar, S.AP selaku Kasubag. Pengumpulan Data Layanan Informasi dan Publikasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton;

``Seingat saya belum ada sebuah usaha dari pemerintah daerah untuk mengembangkan semangat kewirausahaan dilingkungan organisasi pemda. Kita bisa contohkan sistem insentif bagi pegawai yang ada selama ini tidak mencerminkan spirit kewirausahaan karena insentif yang diberikan tidak didasarkan pada kinerja seseorang''. (4 September 2013).

Terlihat jelas dari hasil wawancara bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan semangat kewirausahaan dalam budaya kerja birokrasi. Salah satu strategi dalam mengembangkan kewirausahaan adalah strategi budaya. Strategi ini dilakukan dengan mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan dan mengubah pikiran atau pandangan seseorang terhadap suatu hal.

Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pemerintah daerah telah mengembangkan sistem insentif yang mendorong motivasi dan etos kerja pegawai menunjukkan 17 orang (25\%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa responden berpendapat bahwa pemerintah daerah belum mengembangkan sistem insentif yang mendorong motivasi dan etos kerja pegawai. Pandangan Zuhri Maryam /ain. SAP Kasubag pada Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton setidak-tidaknya merefleksikan persepsi tersebut.

``Sistem insentif belum dikembangkan oleh pemerintah daerah, pegawai yang banyak proyek bisalah dapat rezeki lebih sedangkan yang pegawai yang tak ada kegiatan tak dapat apa-apa. Uang insentif tambahan penghasilan buat pegawai pembagiannya sama rata saja. Tidak ada pemikiran untuk mengubah kebiasaan yang sudah mengakar dalam organisasi pemerintah daerah''. (5 September 2013).

Selanjutnya untuk item pernyataan bahwa pemerintah daerah mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif, terdapat 19 orang (27,9\%). Dari hasil penilaian tersebut terlihat bahwa pemerintah belum mengembangkan bentuk dan sifat komunikasi dua arah dan terbuka dalam suasana kerja yang kondusif. Berikut hasil wawancara dengan Ramli Adia, S.Kom Kasubag. Pada Bagian Kesra di Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

``Kita sama atasan sangat segan dan kurang komunikasi, apalagi untuk menegur atasan adalah sangat sulit. Kebanyakan atasan merasa orang yang paling pintar dan tanpa koreksi. Secara umum kayak gitulah adanya. Pemerintah daerah belum ada usaha yang serius dan sungguh-sungguh untuk mengembangkan bentuk komunikasi yang terbuka pada semua pegawai maupun antara atasan dan bawahan, budaya itu belum terbangun''. (5 September 2013).

Dari ungkapan tersebut dapat kita