simpulkan bahwa pembentukan budaya komunikasi yang dua arah dan terbuka belum dikembangkan oleh pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pengembangan budaya merupakan suatu yang sangat sulit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Budaya yang berkembang dalam sebuah lingkungan akan menentukan cara pandang seseorang terhadap sesuatu hal. Budaya juga akan memberikan penilaian tentang penerimaan ataupun penolakan terhadap sebuah ide atau konsep yang akan dikembangkan ke dalam sebuah organisasi, seperti pengembangan konsep dan nilai-nilai pemerintahan yang bergaya wirausaha dalam organisasi pemda.

\section{IV. PENUTUP}

\subsection{Kesimpulan}

Pandangan dan pengetahuan pejabat birokrasi terhadap konsep kewirausahaan, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini, masih sangat rendah. Kendati pandangan pejabat pemerintah daerah Kabupaten Buton tidak merepresentasikan pandangan pejabat birokrasi, temuan dari penelitian ini setidak-tidaknya memberikan gambaran mengenai rendahnya pengetahuan pejabat birokrasi terhadap ide, konsep maupun paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan modern.

Dilihat dari semua indikator yang digunakan dalam penelitian ini, pemahaman dan pengetahuan pejabat pemda Kabupaten Buton terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (entrepreneurial government) masih sangat rendah, sebagaimana ditunjukkan dengan rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip costumer oriented (pemerintah yang berorientasi pada masyarakat). Adanya penolakan terhadap ide citizen carter (piagam warganegara) dan konsep customer choice (pilihan pelanggan) dalam hal pelayanan publik. Selanjutnya pejabat Pemda Kabupaten Buton masih menginginkan pemerintah yang mengambil alih semua kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan publik dan tidak adanya kepercayaan pada pihak swasta dan masyarakat dalam mengelolanya. Selanjutnya untuk konsep efisiensi anggaran pemerintah dengan adanya anggaran yang didasarkan pada kinerja hanya sebagian pejabat yang memahaminya, sebagian lagi tidak memahaminya. Terhadap sistem insentif dalam anggaran pemerintah sebagian besar pejabat tidak memahaminya.

Beberapa pemikiran yang inovatif dan kreatif dalam pemerintahan yang wirausaha seperti pola kemitraan dengan swasta, ide sunset law (pembatasan berlakunya sebuah peraturan), adanya komisi peninjau peraturan (review commissions) tidak dipahami secara mendalam oleh pejabat pemerintah kabupaten Bengkalis. Kemudian konsep renstra dalam kebijakan pemerintah sebagian besar pejabat memahaminya dengan baik. Untuk ide penyusunan SOT (struktur organisasi dan tatalaksana) dalam organisasi pemda banyak terjadi penolakan oleh mereka yang dirugikan dengan penataan tersebut, dan diterima oleh mereka yang diuntungkan.

Dilihat dari aspek budaya birokrasi yang sangat kental dengan budaya paternalistik dan perkoncoan dapat menjelaskan begitu sulitnya konsep ini untuk dikembangkan. Hubungan antara atasan dan bawahan yang kaku, komunikasi secara yang tidak sehat, sistem insentif yang tidak menumbuhkan inovasi dan kreativitas pejabat menyebabkan rasa malas dari setiap pejabat untuk mengembangkan pengetahuannya. Dalam laporan ini ditemukan bahwa yang mengikuti seminar-seminar, lokakarya dan diklat-diklat fungsional hanya untuk pejabat eselon III yang dekat dengan kekuasaan dan untuk pejabat eselon II sedangkan pejabat eselon IV jarang sekali mengikutinya.

\subsection{Saran}

Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, bisa disimpulkan masalah yang dihadapi oleh pejabat birokrasi dalam upaya meningkatkan pengetahuan mereka dalam memahami konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (entrepreneurial government). Upaya peningkatan pengetahuan para pejabat adalah sangat kompleks dan memiliki dimensi yang amat banyak. Upaya ini menuntut intervensi pemerintah daerah yang besar dalam semua dimensi permasalahan secara holistik. Adapun upaya yang dapat dilakukan dan perlu mendapat perhatian serius yaitu:

Perlunya bagi pemerintah daerah Kabupaten Buton untuk mengirimkan pejabat-