Datasets:

cahya

/

paper_abstract

like 0

{ "name": [ "Dian Prima Safitri", "Edison Edison" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "gender", "sexes", "pprg", "analysis", "implementing" ], "id": null }

{ "en": "This study examines the implementation of gender responsive budgeting planning at Kepulauan Riau Province through a formative evaluation approach. It is often understood that gender only prioritizes certain sexes. Policy holders and formulators in this case the Riau Islands Provincial Government undertook various strategies so that stakeholders are not gender biased, especially decision makers. One concept that supports PPRG is Gender equality which is one of the indicators of achievement in SDG’s. Integrating the PPRG agenda into the performance-based budget format (ABK) is a form of government movement to pursue the realization of gender equality to the local level. This study uses an exploratory approach to explore and fully respond to the dynamics of PPRG adaptation into the regional planning and budgeting system derived from programs and activities. The efforts of the Riau Islands Provincial Government to integrate PPRG by using a governance perspective where the focus on actors involved from the focal point elements in work units, academics, the private sector, community organizations to NGOs can be said to be successful. This is indicated by the Gender Development Index of the Riau Islands Province, which is ranked in the top 10 to be ranked 7th in Indonesia. Recommendations for implementing PPRG by maximizing the function of the coaching clinic for the preparation of the Gender Analysis Pathway (GAP) and the Gender Budget Statement (GBS)", "id": null }

{ "name": [ "Aziz Reza Randisa", "achmad nurmandi" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "indonesia", "twitter", "sosial", "social", "twet" ], "id": null }

{ "en": "Twitter users in Indonesia are one of the biggest twitter users in the World. The use of Twitter in Indonesia, is often used in various activities, one of which is in the field of education. The @ruangguru account is a twitter account that is used to deliver content related to the Teacher's Room application. In Indonesia, Ruang Guru is the largest educational platform that can be enjoyed by the people of Indonesia, so the research objective is to analyze @ruangguru's Twitter content as a means of education in Indonesia, and what form of content or twet delivered by the @ruangguru account to users and other communities. This type of research uses descriptive qualitative research, with data collection methods used, namely with data capture containing content from the @ruangguru twitter account, and then analyzed using the Nvivo 12 application. The results of the research address the social media content Twitter @ruangguru containing information as an alternative learning in encouraging the provision of educational facilities in Indonesia. Ruang Guru received a good response from active twitter users who followed the @ruangguru account in providing or expanding access to quality education through technology that is not limited by time and place and can encourage quality education in Indonesia.", "id": null }

{ "name": [ "Siti Muthoharoh", "Agustina Prativi Nugraheni" ], "affiliation": [ "(Akuntansi, Universitas Tidar)", "(Akuntansi, Universitas Tidar)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "menganalisis", "penelitian", "informasi", "mengevaluasi", "evaluasi" ] }

{ "en": null, "id": "Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) keuangan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang. Selanjutnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui langkah yang strategis untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penerapan SIMDA Keuangan dengan mengambil studi kasus pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kota Magelang. Kegiatan pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara dan menggunakan instrumen pendukung dalam bentuk e-formulir wawancara. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kualitas sistem yang dihasilkan SIMDA Keuangan secara keseluruhan sudah baik. Hasil yang diperoleh dari evaluasi penerapan SIMDA Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang adalah dalam bentuk nilai persentase menggunakan perhitungan arikunto dengan hasil sebesar 68,52%. Lima kriteria kegunaan digunakan sebagai standar untuk menganalisis sejauh mana aplikasi SIMDA telah diterapkan, sehingga dapat diketahui apa kelemahan sistem dan dengan demikian dapat dilakukan perbaikan pada sistem." }

{ "name": [ "Ricky Mukaromah", "Nuwun Priyono" ], "affiliation": [ "(Akuntansi, Universitas Tidar)", "(Akuntansi, Universitas Tidar)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "efektivitas", "pertanian", "akuntabilitas", "pemerintah", "penelitian" ] }

{ "en": null, "id": "Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambatan penerapan efektivitas SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAKIP di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang telah berjalan efektif. Pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Magelang mengalami peningkatan setiap tahunnya yang dapat dilihat dari tingkat keberhasilan program kerja yang telah dilaksanakan." }

{ "name": [ "Lisna Wati", "Nuwun Priyono" ], "affiliation": [ "(Akuntansi, Universitas Tidar)", "(Akuntansi, Universitas Tidar)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "anggaran", "pertanian", "2018", "2017", "2016" ] }

{ "en": null, "id": "Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Tingkat dan kriteria efektifitas pelaksanaan anggaran belanja pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang tahun 2016-2019 sangat bervariasi, Tingkat efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan yang terendah pada tahun 2016. Pelaksanaan anggaran belanja tahun 2017, 2018 dan 2019 di katakan efektif, tetapi pada tahun 2016 tingkat efektifitasnya masih sangat kurang karena realisasi anggaran belanja memiliki perbedaan yang masih sangat jauh dengan target anggaran belanja. Perbedaan ini terjadi karena adanya kebijakan pada tahun 2016 bahwa Dinas tidak melaksanakan hibah. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang menilai ketika kegiatan yang diprogramkan sudah terealisasi dan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan tersebut dikatakan efektif. Pelaksanaan anggaran belanja langsung Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2016-2019 secara keseluruhan sudah diolah secara efisien. Pelaksanaan anggaran belanja langsung tahun 2017-2019 dikategorikan sangat efisien. Hanya pada tahun 2016 dikategorikan cukup efisien. Pengelolaan anggaran belanja langsung sudah memenuhi syarat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil yang maksimum." }

{ "name": [ "Silvia Silvia", "Imam Bukhori" ], "affiliation": [ "(Universitas Negeri Malang)", "(Universitas Negeri Malang)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "pembelajaran", "learning", "pengembangan", "pendidikan", "pelajaran" ] }

{ "en": null, "id": "Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak akhir 2019 menyebar dengan cepat ke negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia. Banyak sektor telah terdampak oleh pandemi ini, Tidak terkecuali sektor pendidikan. Pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka tapi dilakukan secara jarak jauh. Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah untuk 1) menghasilkan mobile learning berbasis android pada mata pelajaran korespondensi, 2) mengetahui tingkat kelayakan mobile learning melalui validasi ahli dan uji coba, 3) mengetahui perbedaan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Metode penelitian dan pengambangan yang digunakan adalah metode penelitian dan pengembangan dari Borg & Gall yang telah dimodifikasi menjadi tujuh langkah: 1) tahap penelitian dan pengumpulan informasi awal; 2) tahap perencanaan; 3) tahap pengembangan format produk awal; 4) tahap validasi ahli; 5) tahap uji coba produk; 6) tahap revisi produk; dan 7) tahap produk akhir. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket validasi ahli media, angket validasi ahli materi, angket uji coba, angket tingkat motivasi belajar peserta didik, dan posttest. Hasil validasi dan uji coba dinyatakan sangat layak dan penerapan produk berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik." }

{ "name": [ "Eka Putra", "Nova Elsyra", "Muchamad Zaenuri" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "governance", "stakeholders", "community", "communities", "kolaborasi" ], "id": null }

{ "en": "Collaborative Governance conducted by five stakeholders (City Government, Corporations, Campuses, Communities, and Villages) in an effort to reduce poverty in Yogyakarta City. This study uses a collaborative governance theory approach which is seen from the aspects of empowering micro and small economies, improving welfare and empowering the environment through CSR (corporate social responsibility). In researching the Yogyakarta City Handling and Collaboration program researchers used qualitative methods. The results showed that the collaborative governance carried out had a positive impact on the economy of the people of Yogyakarta City. The Handling and Carrying Program has provided employment certainty, the community is equipped (soft skills and hard skills) and the community's economy is improving well. But in addition to the many benefits from the presence of the Gandeng Gendong program there are also weaknesses of the stakeholders, namely the lack of program socialization, training and empowerment, so that the effect of the worsening of the program implementation can not be said to be the maximum presence of the Gandeng Gendong program to the economy of the people of Yogyakarta City.", "id": null }

{ "name": [ "Dwian Hartomi Akta Padma Eldo", "Azra Fadila Prabowo" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "pengelolaan", "daerah", "governments", "stakeholders", "community" ], "id": null }

{ "en": "This paper aims to see how the local government of Brebes Regency manages the Mangrove Sari tourist sites by using the Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). The research method in this paper uses a descriptive qualitative approach. The author conducted interviews directly with stakeholders such as the Brebes local government and also the community that manages the Sari Mangrove tourism site. The aim is to see how the strategies carried out by local governments and also the practice in the field whether it is going according to plan or not. The results showed that the local government has not been maximized in optimizing Pandansari Tourism Objects as one of the original revenue of the Brebes Regency. In addition the local government in this case the Department of Tourism and Culture is still not effective in carrying out coordination and direction for future development with the management of the tourism object in this case the local community group. Therefore, some input that can be given is to improve coordination with the management of attractions and to draft long-term and short-term development plans for Pandansari Mangrove Tourism Objects.", "id": null }

{ "name": [ "sarmito mito", "Dyah Mutiarin", "Achmad Nurmandi" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "research", "analyzed", "communication", "komunikasi", "indicators" ], "id": null }

{ "en": "This study aims to determine how the communication patterns carried out by the government of Kulon Progo to increase local revenue (PAD). This research uses descriptive qualitative method, how many indicators in this study were analyzed using Nvivo 12 Plus software. Data collection is done through observation, interview, and documentation. This research was conducted in Kulon Progo Regency, Provision of the Special Region of Yogyakarta, involving the Regent, TAPD, BAPPEDA, BKAD, and DPRD. The results of this study show a positive trend in increasing PAD kulon progo from the period 2014-2018. Good communication is carried out by the Kulon Progo government to increase PAD, by conducting internal and external communication. Internal communication between institutions that are leading sectors in the effort to increase PAD, and external communication with the community to form a joint commitment to the success of efforts to increase PAD, and with the private sector through a Memorandum of Understanding (MoU), this is done as a means and supporting infrastructure in efforts to increase PAD.", "id": null }

{ "name": [ "rahmad hidayat hidayat", "M. Taufik Rahcman", "M. Rahmatul Burhan" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "indonesia", "services", "service", "public", "pelayanan" ], "id": null }

{ "en": "Public services that should have been better in every country, in every province and even in every region to the villages, but apparently our minds still see and lead to a complicated and complex public service process. This shows that the condition of public services in Indonesia is still far from the expectations of the community. As for the formulation of the problem in this study, namely: How do the comparisons / comparisons of the Community Satisfaction Survey (SKM) Against Public Services in 2019 (Study at the Mataram City Dukcapil and Dukcapil Services in West Lombok Regency)? and what are the inhibiting and supporting factors in public services conducted by the Mataram City Dukcapil Office and West Lombok Dukcapil District ?. This research is a type of survey research. Based on the results of the study note the comparison / comparison of the Community Satisfaction Survey (SKM) on Public Services in 2019 in the West Lombok Regency Dukcapil and Mataram City Dukcapil Services obtained the value of service quality with the category \"B\" which indicates the community satisfaction in the Population and Civil Registry Office of West Lombok Regency get the title \"good\". Whereas in the Department of Population and Civil Registry, the City of Mataram also received a good title but with a higher value. The inhibiting and supporting factors in public services conducted by the West Lombok Regency Dukcapil and the Mataram City Dukcapil Office are related to the variety of service time perceived to be quite long. In addition, even though the tariff has been free, it still gets a maximum score.", "id": null }

{ "name": [ "Fuqoha, Fuqoha" ], "affiliation": [ "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "tourism", "wisata", "attractions", "tourist", "tourists" ], "id": null }

{ "en": "Agro-tourism is one of the tourist attractions for regional and national tourists. Watu Lawang has potential tourism object to become an agro-tourism that has been determined by Local Tourism and Culture Departement of Cilegon City has not been implemented optimally. The tourism sector, which is designated as the leading sector in increasing the country's economic growth, is a challenge for local governments in optimizing tourism potential. The purpose of developing tourism and regional culture as a tourism destination is a form of increasing foreign exchange for the region in particular and the economy of the local community or region in general. The purpose of this study was to analyze policies, strategies and constraints in the development and development of tourism objects in Watu Lawang agro-tourism in the city of Cilegon. The research method used is descriptive qualitative research and normative juridical approach, data and document collection is done through interviews and observations. The results showed that the tourism policies have been formed from national policies to regional policies. Various strategies have been formulated by the ministry of tourism and the tourism office in the regions in order to develop the potential for tourism objects. The potential of the Watu Lawang agro-tourism object is not optimal due to several factors, including accessibility, facilities, human resources, geographic and sociological location.", "id": null }

{ "name": [ "Ni Luh Made Salya Nirmala Pravita", "A.A Gede Oka Parwata" ], "affiliation": [ "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)", "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)" ] }

{ "id": [ "Hutan adat", "Masyarakat Hukum Adat", "Putusan Mahakamah Konstitusi" ], "en": [ "customary forests", "Indigenous Peoples", "Constitutional Court Decision" ] }

{ "en": [ "forests", "forest", "forestry", "hutan", "study" ], "id": [ "hutan", "penelitian", "lingkungan", "menganalisis", "studi" ] }

{ "en": "The purpose of this study is to find out and analyze the status of customary forests after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 35/2012 and the implications of this decision on customary forests and the existence of indigenous peoples. This study uses a normative research method with a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). Based on the results of this study, it is known that the Constitutional Court Decision Number 35/2012 has changed the status of customary forests from state-owned orangutans to private forests and requires that customary forests must be understood as a forest within the territory of indigenous people. The Forestry Law, which enters customary forest into state forest status, is deemed to have eroded the rights of indigenous people to customary forests which are part of their customary land. The formation of several regulations governing customary forests, one of which is the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK. 312 / MENLHK / SETJEN / PSKL.1 / 4/2019 concerning Maps of Customary Forests and Indigenous Areas of Indigenous Forests and the establishment of regional regulations governing the inauguration and removal of MHA as an implication of the issuance of the Constitutional Court Decision to provide certainty over customary forest areas and the existence of indigenous people.", "id": "Tujuan dari studi ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang status hutan adat setelah keluarnya Putusan MK Nomor 35/2012 dan implikasi putusan tersebut terhadap hutan adat dan eksistensi masyarakat hukum adat. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Putusan MK Nomor 35/2012 telah mengubah status hutan adat dari utan negara menjadi hutan hak dan mengkehendaki bahwa hutan adat haruslah dipahami sebagai hutan yang berada di kawasan MHA. UU Kehutanan yang memasukan hutan adat kedalam status hutan negara dianggap telah menggerus hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang merupakan bagian dari tanah ulayatnya. Dibentuknya beberapa peraturan-peraturan yang mengatur tentang hutan adat yang salah satunya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 312/MENLHK/SETJEN/PSKL.1/4/2019 tentang Peta Hutan Adat dan Wilayah Indikatif Hutan Adat dan pembentukan peraturan daerah yang mengatur tentang pengukuhan dan hapusnya MHA sebagai Implikasi dari keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian atas wilayah hutan adat dan keberadaan MHA." }

{ "name": [ "Gede Odhy Suryawiguna Robed", "I Made Dedy Priyanto" ], "affiliation": [ "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)", "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)" ] }

{ "id": [ "Pemutusan Hubungan Kerja", "Covid-19", "Force Majeure", "Protokol Kesehatan" ], "en": [ "Employee Discontinuance", "Covid-19", "Force Majeure", "Health Protocol" ] }

{ "en": [ "pandemic", "covid", "research", "affected", "impact" ], "id": [ "pandemi", "covid", "indonesia", "force", "menyebabkan" ] }

{ "en": "This study is aimed to examine the impact of Covid-19 spread to affected countries worldwide that could be categorized as force majure, as well as if the Covid-19 pandemic could be categorized as force majeure, this paper would elaborate company requirements to be able to commit employee discontinueance during the pandemic period and if the company can still run in the midst of the COVID-19 pandemic, what protocol should it implement. The research method used in this paper is normative legal research method, supported with satute approach. The research resulted that Covid-19 pandemic could be categorized as force majeure or constrained situation as unexpected catastrophe that happened beyond both parties control which lead to company remedy fulfilment inability. And in Act number 11 of 2020 regarding Copyright Work also provides the possibility for employers to terminate employment if the company closes due to coercive circumstances (force majeure). Companies that are still running their business in the midst of the COVID-19 pandemic must also comply with the health protocol according to circular number HK.02.01 / MENKES / 335/2020.", "id": "Dalam studi ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai apakah dalam masa pandemi COVID-19 yang tidak hanya menimpa Indonesia namun seluruh negara yang ada di dunia ini dapat dikategorikan sebagai sebuah keadaan memaksa atau force majeure dan jika pandemi COVID-19 dapat dikategorikan sebagai force majeure syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika dihubungkan dengan keadaan force majeure pada masa pandemi COVID-19 ini serta jika perusahaan masih dapat berjalan di tengah pandemi COVID-19 protokol seperti apa yang harus diterapkannya. Dalam penulisan studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan. Dalam studi ini menunjukan hasil bahwa pandemi COVID-19 dapat digolongkan dengan sebuah keadaan memaksa atau force majeure yang mana merupakan sebuah bencana yang tidak direncanakan dan di luar kuasa kedua belah pihak sehingga menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi prestasinya. Dan dalam Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan kemungkinan pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja jika perusahaan tutup disebabkan keadaan memaksa (force majeure. Perusahaan yang masih menjalankan usahanya di tengah pandemi COVID-19 juga harus mematuhi protokol kesehatan sesuai surat edaran nomor HK.02.01/MENKES/335/2020." }

{ "name": [ "Bida, Obed" ], "affiliation": [ "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "decentralization", "desentralisasi", "pendidikan", "educational", "education" ], "id": null }

{ "en": "Paradoxically, decentralization policies can increase the participation and effectiveness of education services, but in the context of public policies, it can also lead to educational disparities in society. This research was conducted to explain educational disparities in the perspective of decentralization policies as part of a public problem. This research method uses an interactive qualitative approach with data collection techniques through observation, a document study, and in-depth interviews and is analyzed using Spradley data analysis. The results showed that education policies in the regions did not create a balance, but instead opened up space for educational disparities in society, through the spatial and structural approach policy patterns. The dynamics of the education policy process are reflected in the contestation of the structural and political elites which tend to interfere with the efficiency, effectiveness, and professionalism of education management. Local governments are often trapped in political interests and always place \"elite capture\" in decision-making. Thus limiting the space for community participation and opening up spaces for educational disparities between central and periphery areas", "id": null }

{ "name": [ "Suryani, Dewi Amanatun", "Saharuddin, Erni" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "public", "indonesia", "ppids", "birokrasi", "government" ], "id": null }

{ "en": "Public services in Indonesia have many complaints from the public due to unclear procedures, limited access to information, and inadequate infrastructure. The enactment of the Law on Public Information Disclosure gives the public the right to supervise governance and improve the quality of information management and services within the Public Agency. The DIY Regional Government PPID which has been established since 2013 has not shown good performance. The purpose of this study was to analyze the performance of PPIDs and the factors that influence the acceleration of bureaucratic reform to create a culture of information openness. Performance evaluation is measured based on aspects of productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. Meanwhile, the influencing factors are seen from personal / individual, leadership, team, system, and contextual (situational) factors. This research method uses a qualitative descriptive approach. The data collection technique is done through interviews, observation, and documentation study. An important finding from the performance evaluation results is that PPID productivity and accountability are still low. Meanwhile, factors that hinder performance are limited understanding of PLID, lack of intensity of communication between the Regional Head and Assistant PPIDs and the absence of budget support for PPID. Strategies that need to be carried out include improving the quality of PPID service performance by compiling a community satisfaction index, updating the classification of information regularly, monitoring and evaluation by giving awards and punishment, improving personality and utilizing various social media.", "id": null }

{ "name": [ "Masyhurah", "Yuniningsih, Tri", "Hayu Dwimawanti, Ida" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "kekerasan", "children", "child", "victims", "qualitative" ], "id": null }

{ "en": "Children are vulnerable to becoming victims of violence in both developing and developed countries. Various regulations were made to end violence against children. Semarang City Government seeks to protect children from violence through Regional Regulation Number 05 of 2016 and forming a child protection organization through Semarang Mayor Regulation Number 05 of 2018. Implementation of social reintegration for child victims of violence in Semarang City involves many stakeholders. This study aims to analyze the role of stakeholders and determine the inhibiting factors for the role of stakeholders. The method used is descriptive qualitative. The results of the research show that The Women Empowerment and Child Protection Regional Office play a role as a policy creator, implementor, coordinator, facilitator, and accelerator. PPT SERUNI, PPT Kecamatan, and Pos JPPA play a role as implementers, coordinators, facilitators, and accelerators. Regional Offices, Rumah Duta Revolusi Mental, hospitals, academic, and Bhabinkamtibmas play a role as facilitators and accelerators of child protection and social reintegration. The inhibiting factors for social reintegration in cases of violence against children include the community culture that discriminates against victims, limited reintegration budgets, trauma in victims that causes victims to be reluctant to return to school or return to social institutions, and regulations governing social reintegration are still weak. The recommendation conveyed is that the Office of Women's Empowerment and Child Protection conducts outreach on child protection services and educates schools and social institutions about preventing violence, the importance of recovery and reintegration for victims of violence. Increase the budget for child protection and collaborate with other stakeholders to finance the social reintegration of child victims of violence. Conduct regular counseling with the psychologist PPT SERUNI or RDRM. As well as passing new regulations that explain in detail social reintegration according to the needs of victims.", "id": null }

{ "name": [ "Alindro, Nugi", "Kusdarini, Kusdarini", "Putera, Roni Ekha" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "innovation", "inovasi", "innovations", "administration", "marriage" ], "id": null }

{ "en": "Purpose of this study to describe the Integrated Marriage Administration Service Innovation (PANTER) by KUA Kecamatan Enam Lingkung, Padang Pariaman. Public service innovation doesn’t not require a something new, but can be a new approach in contextual at the sense that innovation not limited from there are ideas and practicies of innovation but can be in the form of innovation resulting from expansion or quality improvement of existing innovations. This research is using descriptive approach by qualitative methods. Technique of collecting the data was by interview and documentation.This study is motivated by good will from Head of KUA Kecamatan Enam Lingkung to make easier community of Enam Lingkung District to get some documents and to assist Disduckcapil Kabupaten Padang Pariaman in orderly administration. The result of this study is PANTER helped community to obtaining marriage documents and population documents like Nationality ID, Family Register, and Nationality Health Insurance without spending money and time. However, there are still some problem faced by the community and PANTER officer, such as lack of facilities and infrastructure, lack of PANTER officer and unstable internet networks.", "id": null }

{ "name": [ "Daniarsyah, Dida", "Rusdi, Rusdi" ], "affiliation": [ "(Unknown)", "(Unknown)" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "processes", "proses", "problematik", "process", "bisnis" ], "id": null }

{ "en": "This article tries to analyze the problems of business processes procurement of Candidate of Civil Servant (CPNS) during the Covid-19 pandemic. The formulation of research problems is that business process services of CPNS at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries are less effective during pandemics. Problems found in the field include the inefficiency of time in business processes of recruitment and selection subprocesses. This study uses qualitative descriptive approach with empirical study method at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Adoption of technology utilization, recruitment and selection procedures based on the needs of priority positions, business process of selection time is not simultaneous, intensive coordination business process between implementing agencies and responsible agencies can be a model of business processes procurement CPNS non-natural national disaster period", "id": null }

{ "name": [ "Anak Agung Dwi Tresna Agustini", "I Gusti Ngurah Parwata" ], "affiliation": [ "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)", "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)" ] }

{ "id": [ "Pencemaran Nama Baik", "Aparat Penegak Hukum", "Teknologi Informasi" ], "en": [ "Defamation", "Law Enforcement Officials", "Information Technology" ] }

{ "en": [ "indonesia", "defamation", "enforcement", "media", "journal" ], "id": [ "indonesia", "normative", "jurnal", "hukum", "media" ] }

{ "en": "The purpose of this journal's research is to tackle the handling of law enforcement in Indonesia regarding criminal defamation through electronic media according to positive law in Indonesia and to be vigilant also between Article 27 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 with the freedom to express opinions based on Article 28 of the 1945 Constitution. The writing of this journal uses the normative legal research method that examines the norms of positive law in Indonesia with norms derived from legal theory. Writing in this journal uses a conceptual approach (conceptual approach) where this approach is based on the views of experts (doctrine). The results of this journal prove that in cases of defamation of law enforcement officials regarding technology and information, it is very necessary to differentiate between defamation reviewed based on Article 27 paragraph 3 of Law No. 19 of 2016 Amendments to Law No. 11 of 2008 and freedom of expression. opinion in Article 28 of the 1945 Constitution.", "id": "Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan aparat penegakan hukum di Indonesia mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik menurut Hukum Positif di Indonesia dan untuk mengetahui kaitan antara Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 dengan kebebasan menyampaikan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD 1945. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normative yang mengkaji norma pada Hukum Positif di Indonesia dengan norma yang berasal dari teori hukum. Penulisan dalam jurnal ini menggunakan pendekatan konseptual (conseptual approach) yang dimana pendekatan ini berpacu pada pandangan dari para ahli (doktrin). Hasil dari penulisan jurnal ini membuktikan bahwa dalam kasus pecemaran nama baik peranan aparat penegak hukum tentang teknologi dan informasi sangat diperlukan agar bisa membedakan antara pencemaran nama baik yang ditinjau berdasarkan Pasal 27 ayat 3 UU No 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam Pasal 28 UUD 1945." }

{ "name": [ "Putu Netta Sukmayanti", "Desak Putu Dewi Kasih" ], "affiliation": [ "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)", "(Fakultas Hukum Universitas Udayana)" ] }

{ "id": [ "Perlindungan Hukum", "Nasabah Kartu Kredit", "Jasa Penagih Utang", "Penagihan Utang" ], "en": [ "Legal Protection", "Credit Card Customers", "Debt Collection Services", "Debt Collection" ] }

{ "en": [ "debt", "debts", "kredit", "credit", "study" ], "id": [ "kredit", "debt", "bank", "menganalisis", "pembayaran" ] }

{ "en": "The purpose of this study is to examine the arrangements for the use of debt collection services by banks in collecting debts from credit card users and to analyze the legal protection of credit card customers in the payment process through debt collection services. The method used is normative legal research with a statutory approach and conceptual approach. The results of the study show that banks are allowed to use debt collection services in collecting customer debt if at the time of credit, the credit card user is classified as bad credit by the bank. This has been regulated in PBI Number: 14/2 / PBI / 2012 and SEBI Number 14/17 / DASP.The bank is obliged to notify customers of credit card users if they use debt collectors in collecting their debts. Debt collectors must comply with ethics and collection requirements and banks are required to supervise the performance of their debt collectors. Debt collection personnel are strictly prohibited from committing violence or embarrassing credit card users when collecting debts. If there is an act of violence by a debt collector against a customer, the customer can file a complaint to all bank offices as a form of legal protection. Regarding complaints, it has been regulated in PBI Number: 10/10 / PBI / 2008.", "id": "Tujuan studi ini untuk mengetahui pengaturan penggunaan jasa penagih utang oleh bank dalam menagih utang kepada nasabah pengguna kartu kredit serta menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dalam proses pembayaran melalui jasa penagih utang. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Hasil studi menunjukkan pihak bank diperbolehkan menggunakan jasa penagih utang dalam penagihan utang nasabah apabila pada saat kredit nasabah pengguna kartu kredit telah digolongkan kredit macet oleh bank. Hal tersebut telah diatur dalam PBI Nomor: 14/2/PBI/2012 dan SEBI Nomor 14/17/DASP. Pihak bank wajib memberitahu nasabah pengguna kartu kredit apabila menggunakan debt collector dalam penagihan utangnya. Tenaga penagih utang harus mematuhi etika dan syarat-syarat penagihan serta pihak bank wajib melakukan pengawasan terhadap kinerja debt collectornya. Tenaga penagih utang dilarang tegas untuk melakukan kekerasan atau mempermalukan nasabah pengguna kartu kredit pada saat penagihan utang. Apabila terjadi tindakan kekerasan oleh debt collector kepada nasabah maka nasabah dapat melakukan pengaduan ke seluruh kantor bank sebagai bentuk perlindungan hukum. Mengenai pengaduan telah diatur dalam PBI Nomor: 10/10/PBI/2008." }

{ "name": [ "Wahyuni, Asri" ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "keputusan", "sistem", "decision", "support", "process" ], "id": null }

{ "en": "Decision support system is a computerized system designed to improve the effectiveness of decision-making to solve problems that are semi-structured and structured so that in the decision-making process can be more qualified. The decision to choose a course in school should be accurate. Apprenticeship for Vocational High School (SMK) 1 students of Cengkareng Jakarta is conducted at the time of admission of new students. Students will decide what majors are chosen, a common problem is the difficulty in the process of placement of students in choosing majors who are still not sure of the students choose departments that eventually dissolved because the majors are not in accordance with ability. Decision Support System Design is built using PHP and MySQL as well as Adobe Dreamweaver CS6 software. By using the software then the website work will be faster and easier. The tables used in the making of this web are student tables, department tables, consulting tables majors, user tables, opinion tables, academic tables, report card grades, and info tables. All the tables are used to accommodate the data needed in building the website", "id": null }

{ "name": [ "Wahyudin, Yudin" ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "produksi", "biaya", "pembuatan", "pengendalian", "pengaruh" ] }

{ "en": null, "id": "Pengendalian biaya bahan baku dalam sebuah proses produksi mutlak diperlukan, tanpa adanya pengendalian dikhawatirkan akan terjadinya pemborosan pemakaian bahan baku. Tujuan dari pengendalian bahan baku adalah agar bahan baku yang dipakai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. Selain itu pengendalian yang dilakukan bertujuan agar terjadinya efesiensi dalam pemakaian bahan baku. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengendalian biaya bahan baku yang dilakukan di PT. Bumi Bosowa International, penentuan harga pokok pesanan dan pengaruh biaya bahan baku terhadap harga pokok pesanan. Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, metode pengambilan data dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara, sedangkan metode pengolahan data digunakan beberapa analisis yaitu : analisis regresi, analisis korelasi, koefisien determinasi dan analisis uji t." }

{ "name": [ "Yentisna, Yentisna", "Alvin Alfian, Yofina Mulyati," ], "affiliation": [ "Unknown", "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "kewirausahaan", "berwirausaha", "masyarakatnya", "petani", "masyarakatnagari" ] }

{ "en": null, "id": "Menumbuhkan minat masyarakat untuk berwirausaha merupakan salah satu tantangan, bagaimana tim pengabdian akan membuka mata masyarakat supaya bisa punya usaha untuk membantu keungan keluarga di Nagari Persiapan Pemekaran Sungai Cubadak di Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Dan juga bagaiman menaikkan pendapatan dan produksi usaha kecil menengah yang ada di nagari Sungai Cubadak ini. Sebagian besar mata pencarian masyarakatnya adalah petani selain itu juga ada yang menjadi pedagang makanan dan usaha kecil lainnya. MasyarakatNagari Sungai Cubadak bukan masyarakat yang makmur secara pendapatan. Mengadakan PKM di Nagari Sungai Cubadak dikarenakan masyarakat belum mengerti tentang arti sebenarnya dari membuka usaha kecil menengah, mereka hanya menitik beratkan usaha pada laba, pengetahuan tentang modal rendah yaitu mereka menganggap uang adalah segalanya yang dapat membuat usaha kecil menengah berhasil. Sebagai dosen FEB-UNIDHA, penulis bertujuan memberikan edukasi pada masyarakat Nagari Sungai Cubadak terutama yang mempunyai usaha dan tertarik untuk membuka usaha kecil menengah untuk lebih dapat mengembangkan lagi usahanya dan memberikan pelatihan pengetahuan mengenai kewirausahaan juga pemasaran. Metode yang digunakan adalah pelatihan berbentuk workshop mengenai kewirausahaan dan pemasaran. Sehingga masyarakat bisa meningkatkan pengetahuannya tentang penegelolaan usahanya." }

{ "name": [ "Ruchdiana, Neng Dina", "Kartikasari, Widiasih" ], "affiliation": [ "Unknown", "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "produk", "manufacturing", "commerce", "perusahaan", "engineering" ] }

{ "en": null, "id": "Penulis melakukan penelitian terhadap metode penjualan produk manufacturing pada PT. Surya Gemilang Engineering, Penulis mendapati bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan layanan penjualan produk melalui internet atau yang dewasa ini lebih dikenal dengan istilah E-Commerce. Transaksi hanya bisa dilakukan melalui telepon maupun membeli secara langsung tentunya cara ini cukup menghambat bagi pembeli yang berada diluar kota. Melalui internet diharapkan memperluas pemasaran dan pelayanan melalui internet sehingga menjadi nilai tambah bagi pihak PT. Surya Gemilang Engineering. Penelitian ini menggunakan metode analisa dan perancangan. Analisa dilakukan dengan melakukan survey terhadap sistem yang sedang berjalan di PT. Surya Gemilang Engineering, dan menyimpulkan masalah-masalh yang terjadi. Perancangan aplikasi sesuai analisis sebagai pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi perusahaan. Hasil dari analisis dan perencanan adalah sebuah program aplikasi web yang digunakan untuk kegiatan pemasaran online di PT. Surya Gemilang Engineering. Alat yang digunakan untuk merancang aplikasi berupa Diagram Konteks dan Diagram Aliran Data. Sistem ini dibuat dengan menggunakan beberapa perangkat lunak seperti Apache, PHP, MySQL, dan Dreamweaver. Sistem pemasaran berbasiskan web ini diharapkan akan membantu PT. Surya Gemilang Engineering dalam memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pelanggannya dan pada akhirnya diharapkan akan membawa keuntungan bagi PT. Surya Gemilang Engineering." }

{ "name": [ "Sinaga, Endang Komesty", "Kurniati, Cucu" ], "affiliation": [ "Unknown", "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "pariwisata", "wisatawan", "wisata", "pedesaan", "budaya" ] }

{ "en": null, "id": "Salah satu kawasan pariwisata andalan Provinsi Jawa Barat yang memiliki prioritas untuk dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung adalah kawasan wisata Alamendah. Kawasan Wisata Alamendah memiliki keanekaragaman budaya serta keahlian masyarakat setempat dalam bercocok tanam berupa produk unggulan yaitu pertanian strawberry, sayuran dan perkebunan the serta terdapat industri pembuatan kopi luwak. Produk unggulan di desa ini berupa aneka makanan olahan strawberry seperti dodol, selai, permen berbahan strawberry serta kerajinan tangan lainnya. Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata yang dapat menaikkan jumlah dan kualitas kunjungan wisatawan, maka kegiatan pengabdian masyarakat perlu dilakukan dengan judul “ Penyusunan Paket Wisata Pedesaan untuk Meningkatkan Kompetensi Masyarakat Desa Alamendah Kabupaten Bandung.”. Adapun tujuan pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah untuk memberdayakan potensi masyarakat Desa Wisata Alamendah. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat. Hasil kegiatan dari program pengabdian masyarakat ini adalah pemahaman masyarakat dalam membuat paket wisata dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki, terciptanya beberapa paket wisata baru yang inovatif dan kreatif serta masyarakat mampu mengemas dan menangani operasional tour secara langsung." }

{ "name": [ "Deo, Maria Narti" ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "pajak", "pendapatan", "pemerintah", "tanah", "daerah" ] }

{ "en": null, "id": "Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi Atau Tanah dan Bangunan. Analisis Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber yang digunakan adalah data primer dan data skunder, objek penelitian adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kota Malang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sejauh ini pemerintah Kota Malang sudah maksimal dalam Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Walaupun masih memiliki banyak kendala dan kekurangan yang akan terus dievaluasi dan diperbaiki ke depannya." }

{ "name": [ "Muhtahari, Murthada" ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": null, "id": [ "marxisme", "islam", "sejarah", "masyarakat", "teori" ] }

{ "en": null, "id": "Masyarakat dan Sejarah Kritik Islam atas Marxisme dan teori lainya" }

{ "name": [ "Widiana Arniati, Joko Susanto, Muhammad Shobirin," ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": [ "biji kapuk randu", "transesterifikasi", "biodiesel", "massa jenis" ], "en": null }

{ "en": null, "id": [ "biodiesel", "katalisator", "sintesis", "acid", "minyak" ] }

{ "en": null, "id": "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Pembuatan biodiesel dari minyak biji kapuk randu. 2) Karakteristik biodiesel hasil sintesis dari minyak biji kapuk randu yang meliputi massa jenis dan analisa struktur dengan spektroskopi IR. 3) Pengaruh FFA (Free Fatty Acid) dan variasi suhu pada reaksi transesterifikasi terhadap pembentukan biodiesel hasil sintesis dari minyak biji kapuk randu. Subjek dalam penelitian ini adalah minyak biji kapuk randu yang berasal dari Gunungkidul, Yogyakarta. Objek dalam penelitian ini adalah biodiesel dari minyak biji kapuk (Ceiba pentandra L) hasil reaksi transesterifikasi. Metode yang digunakan dalam pengambilan minyak adalah pengepressan. Jenis alkohol yang digunakan pada transesterifikasi adalah metanol dengan perbandingan minyak : metanol 15:1, dan katalis yang digunakan adalah NaOH sebanyak 0,5% b/b terhadap jumlah minyak. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah suhu pada reaksi transesterifikasi yakni 30; 50 dan 70 0C. Biodiesel yang diperoleh dianalisis menggunakan FTIR dan diuji parameternya meliputi massa jenis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendemen minyak yang dihasilkan melalui pengepressan rata-rata sebesar 9,479 %. Sedangkan hasil uji asam lemak bebas (FFA) rata-rata sebesar 6,658 %. Reaksi transesterifikasi yang dilakukan dengan variasi suhu 30, 50, 70 ˚C dengan waktu lama pengadukan selama 60 menit dihasilkan rendemen biodiesel berturut-turut sebanyak 0 %, 82,66 %, dan 0 %. Pada suhu 30 dan 70 ˚C didapatkan rendemen 0 % atau tidak terbentuk biodiesel dalam hal ini karena dipengaruhi oleh kadar asam lemak bebas (FFA). Gugus fungsi yang terdapat pada biodiesel yaitu –OH dari –CO-OH, C-H, -CO-O, C=C dan C-O ester. Biodiesel dengan suhu 50 ˚C memiliki nilai massa jenis yang sudah sesuai dengan SNI 04-7182:2006 yaitu sebesar 885,047 kg/m3." }

{ "name": [ "Kholifa, Mahmud" ], "affiliation": [ "Unknown" ] }

{ "id": null, "en": null }

{ "en": [ "anestetika", "anesthesiasubstance", "anesthesia", "trials", "onsetlidocaine" ], "id": null }

{ "en": "Effect of in? ltration due to the action of anesthesiasubstance on terminal nerve ? bers maxillary molars the anesthesia? uid ? ow through the bone viahavers channels.This study is a quasi-experimental studies (clinical trials), which aims to determine the difference of onset and durationLidocaine between age groups 15-24 years age group 25-34 years in the case of extraction a molar tooth I or II maxilla conducted on patients who came to the Polyclinic FKG UGM, Yogyakarta. The number of samples obtained was 34 samples divided into two groups, Group I were patients with 15-24 years of age or younger, group II is patients aged 25-34 years or older. The data obtained areonset and duration of the age group 15-24 years compared with onset and duration of Lidocaine in the age group 25-34 years. The data obtained were analyzed by t-test with signi?cance level (p <0.05). The results of this study indicate that there are no signi? cant differences between the onsetLidocaine in the age group 15-24 years with onset on the Lidocaine group 25-34 years. There is also a non-signi? cant difference between Lidocaineduration in the group aged 15 - 24 years with a duration of Lidocaine on the group 25-34 years at p <0.05. The mean - median onsetLidocaine in the age group 15-24 years was 60.3 seconds with a range between 22-95 seconds while the onset on the Lidocaine group 25-34 years was 55.5 seconds with a range between 14-111 seconds. The mean - average durationLidocaine in the age group 15-24 years was 162.59 minutes with a range between 120-195 minutes while the duration of Lidocaine on the group 25-34 years was 184.41 with a range between 120-330 minutes.", "id": null }

{ "name": [ "Josmihardin, .", "La Ola, La Onu", "Lawelle, Sjamsu Alam" ], "affiliation": [ "Unknown", "Unknown", "Unknown" ] }

{ "id": [ "Harga", "mutu", "promosi", "tuna", "volume penjualan" ], "en": null }

{ "en": null, "id": [ "ikan", "tuna", "analisis", "nilai", "penjualan" ] }

{ "en": null, "id": "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh harga, mutu dan promosi terhadap volume penjualan ikan tuna di pasar antar pulau dan mengetahui seberapa erat pengaruh harga, mutu dan promosi terhadap volume penjualan ikan tuna di pasar antar pulau. Data di analisis menggunakan  regresi linear berganda uji F dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama besarnya pengaruh harga, mutu dan promosi terhadap volume penjualan sebesar 10.63, sedangkan secara parsial besarnya pengaruh harga sebesar  2.668,  mutu  sebesar 3.664, dan promosi sebesar 5.932, karena nilai Fhitung> Ftabel  yaitu 10.63 > 5.41 dan nilai thitung> ttabel yaitu 2.668, 3.664, 5.32 > 2.571, maka dapat di simpulkan hipotesis penelitian menolak H0 dan menerima H1 yang menyatakan harga, mutu dan promosi mempunyai pengaruh positif terhadap volume penjualan ikan tuna dipasar antar pulau.Â" }